Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Dokumen Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati

16 halaman · 16 halaman diproses dengan OCR · 7.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DAFTAR ISI
  2. KATA PENGANTAR
  3. Kerangka Hukum dan Praktik HAM Internasional terkait “Fenomena Deret Tunggu"
  4. 7 Batasan Pelaksanaan Pidana Mati
  5. Hanya untuk I "kejahatan paling serius"
  6. Hak atas 2 Fair Trial Terpenuhi
  7. Perlindungan 3 Hak Atas Identitas
  8. Menggunakan Asas Retroaktif
  9. Terpidana dengan 7 Gangguan Jiwa
  10. Terpidana 5 di Bawah Umur
  11. Fenomena Deret tunggu: Dalam Hukum dan Fakta di Indonesia
  12. Dari Dulu Hingga Kini
  13. Masa Tunggu Eksekusi Mati Tak Kunjung Pasti
  14. KUHP dan KUHAP
  15. SE Jampidum No.B-235/E/3/1994
  16. Berdesakan dalam Ketidakpastian
  17. Peluang Penyelesaian Masalah Fenomena Deret Tunggu
  18. Sejalan dengan political will Indonesia
  19. Membantu Proses Pembinaan dan Keamanan dalam Lapas
  20. Komutasi Hukuman Mati Bukan Sekedar Hak Prerogatif Presiden Namun Juga Alat Mencapai keadilan
  21. Kehendak Politik Indonesia
  22. Rekomendasi Terkait Fenomena Deret Tunggu
  23. 9 Tuntutan Penyelesaian Fenomena Deret Tunggu
  24. Evaluasi dan I Investigasi Unfair Trial
  25. Rancang dan Perketat 9 Penjatuhan Pidana Mati
  26. Pastikan Adanya 8 Pemeriksaan Kesehatan
  27. Pantau Kondisi 2 Terpidana Mati
  28. Bangun Sarana dan 7 Prasarana Layak
  29. Berikan Grasi 3 Secara Obyektif
  30. Grasi sebagai alat mencapai keadilan
  31. Hilangkan 6 Peluang Penyiksaan
  32. Buka Peluang Aturan 5 Komutasi Hukuman Mati
  33. Daftar Pustaka
  34. 20 Ibid.

KERTAS KEBIJAKAN

FENOMENA

DERET TUNGGU

DAN REKOMENDASI

K O M U T A S I

HUKUMAN MATI

KOMNAS PEREMPUA

Buku ini merupakan alih wahana dari Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati yang hadir atas kerja sama dari

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Copyright © Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)

Edisi Agustus 2020

Penulis Asli : Erasmus Abraham Napitupulu Editor : Papang Hidayat Pembaca : Antonio Pradjasto

Alih Wahana KuPP Ilustrasi dan Tata Letak oleh Studio Sanggaré

ISBN:

Untuk mengakses publikasi kami, silahkan hubungi: [email protected]

Kertas Kebijakan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan merupakan kerjasama lima lembaga negara dalam KuPP. Komnas HAM dan KuPP merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Pencetakan dokumen ini didukung oleh Uni Eropa. Substansi publikasi menjadi tanggung jawab lima lembaga negara dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 01 Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan Kerangka Hukum dan Praktik HAM 02 Internasional terkait “Fenomena Deret Tunggu” 7 Batasan Pelaksanaan 03 Pidana Mati Fenomena Deret tunggu: 04 Dalam Hukum dan Fakta di Indonesia Dari dulu hingga kini 05 masa tunggu eksekusi mati tak kunjung pasti Berdesakan 05 dalam Ketidakpastian Selayang Pandang 08 Profil Terpidana Mati di Indonesia Peluang Penyelesaian Masalah 09 Fenomena Deret Tunggu Kehendak Politik 10 Indonesia Rekomendasi Terkait 11 Fenomena Deret Tunggu Daftar 12 Pustaka

KATA PENGANTAR

Perlindungan hak asasi manusia untuk bebas dari penyiksaan ini bukan tanpa alasan. Tindak penyiksaan pernah terjadi – terutama di saat-saat tertentu seperti pada era otoritarian, dan di lokasi-lokasi yang tertutup – dan berpotensi terjadi lagi jika tidak ada upaya-upaya pencegahan. Bersyukur, Indonesia dua puluh dua (22) tahun lalu meratifikasi 'Convention Against Torture yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998 tentang "Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia". Langkah legislasi ini menunjukan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia yang melarang tindak penyiksaan terhadap siapapun dan dimanapun. Kondisi sosial politik juga mengalamai perbaikan-perbaikan namun berbagai persoalan yang melekat pada penyiksaan,seperti budaya-budaya kekerasan, feodalisme dan budaya semena-mena masih ada, namun secara legal tindak penyiksaan belum ditentukan sebagai tindak pidana.

Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjangkau pada mereka yang berada di alam bebas, namun juga mereka yang kebebasannya terbatasi karena kondisi-kondisi tertentu. Salah satu persoalan yang berkaitan dengan larangan penyiksaan adalah fenomena death row (deret tunggu) kematian.Death row phenomenon merupakan kombinasi penderitaan terus menerus yang dialami terpidana sebagai akibat dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati dengan kondisi ruang tahanan yang buruk.

Saat ini meski Indonesia belum menghapus hukuman mati dari sistem pemidanaan, pemerintah Indonesia sejak 2o17 menyetujui kebijakan untuk memberlakukan moratorium eksekusi mati, dan melakukan komutasi atau perubahan hukuman bagi terpidana mati. Diperkirakan hingga akhir 2o18, terdapat 3o8 terpidana mati; dan eksekusi mati di Indonesia terakhir kali terjadi pada 29 Juli 2o16. Oleh karenanya, banyak orang yang berpotensi mengalami fenomena deret tunggu kematian.

Dalam konteks demikian, Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) melakukan analisis atas persoalan death row dengan maksud untuk meyakinkan dan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan publik dalam mengadopsi kebijakan yang berkaitan dengan narapidana mati. Persoalan ini penting karena sementara kecenderungan dunia adalah menghapus hukuman mati secara de jure maupun de facto, Indonesia belum memiliki ketentuan alternatif dari hukuman mati – dengan tetap konsisten pada Konvensi Anti Penyiksaan.

Setelah 22 tahun menyatakan komitmennya pada larangan penyiksaan dan sebagai Ketua Dewan HAM PBB, maka sewajarnya pemerintah memprioritaskan persoalan death row sebagai bagian dari upaya pencegahan (terulangnya kembali) penyiksaan. Dalam jangka panjang 'pencegahan penyiksaan' berkontribusi pada terciptanya budaya hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juli 2020 Ttd.

Sandrayati Moniaga – Komnas HAM Mariana Amiruddin – Komnas Perempuan Ninik Rahayu – Ombudsman Rl Putu Elvina – KPAl Maneger Nasution – LPSK

Indonesia menjadi satu dari 20 negara di dunia yang masih melakukan eksekusi mati, dan ini bukanlah hal yang membanggakan.

Pasalnya di saat banyak negara mengurangi eksekusi dan vonis mati, jumlah vonis hukuman mati di Indonesia meningkat dari 48 kasus sepanjang 2018 menjadi 8o vonis di 2o19.2 Padahal pada Desember 2o18, Majelis Umum PBB untuk ketujuh kalinya mengeluarkan resolusi yang menyerukan kepada negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk melakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah menuju penghapusan penuh.

Perkembangan isu hukuman mati di Indonesia memang layak untuk diperhatikan. Dari 195 anggota PBB, tinggal 55 negara yang masih memakai hukuman mati.3 Delapan negara menyimpan hukuman mati hanya untuk kasus amat berat seperti kejahatan perang. Sisanya telah menghapuskan hukuman mati baik secara hukum atau praktik. Sementara di Indonesia masih ada 3o jenis kejahatan yang dapat diancam hukuman mati.4 Kok tinggal di Indonesia seperti lebih mengerikan ya?

Selama menunggu eksekusi, terpidana mati berada dalam posisi yang sangat rentan. Para ahli hukum HAM internasional mengkaji bahwa ada fenomena yang disebut fenomena deret tunggu (death row phenomenon). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (death row phenomenon). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati, kondisi pemenjaraan buruk yang dialami terpidana mati, dan penderitaan terus menerus baik mental maupun fisik terus memuncak ketika menunggu eksekusi mati.

Dalam masa tunggu hukuman mati dikenal dua terminologi yang menjelaskan kondisi terpidana mati; pertama death row phenomenon, dan kedua death row syndrome. Hudson mendefinisikan death row phenomenon sebagai waktu penundaan yang berkepanjangan dengan kondisi kejam pada masa tunggu (death row), 5 sedangkan yang dimaksud dengan death row syndrome menurut Smith adalah bahaya kejiwaan yang dihasilkan dari serangkaian efek psikologis bagi narapidana yang diakibatkan oleh periode masa tunggu yang dihabiskan. Di Indonesia saat ini, ada 58 terpidana mati harus menunggu 10 tahun untuk jadwal eksekusi dan lima terpidana mati yang menanti giliran menghadap regu tembak hingga 20 tahun.7 Para terpidana harus mengalami death row phenomenon dan death row syndrome selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya narapidana dalam penantian selama itu.

Kerangka Hukum dan Praktik HAM Internasional terkait “Fenomena Deret Tunggu"

Negara-negara yang belum secara total melakukan abolisi hukuman mati telah menyepakati untuk melakukan langkah-langkah progresif menuju abolisi penuh, baik secara de jure maupun de facto. Langkah-langkah progresif ini termasuk menerapkan moratorium hukuman dan eksekusi mati, mengurangi jenis-jenis kejahatan yang dikenai vonis mati, mengurangi vonis mati dalam proses peradilan, hingga secara progresif menafsirkan bahwa praktik hukuman mati tidak hanya bertentangan terhadap hak atas hidup tetapi juga bertentangan dengan jaminan hak untuk tidak disiksa atau mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dan ketentuan pokok lain yang tercantum dalam

dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) yang mana Indonesia setuju menaatinya.8

Juan E. Mendez, Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang penyiksaan dan kekejaman lainnya (periode 2010-2o16), telah membahas bahwa death row phenomenon menghasilkan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan sebagai akibat dari keadaan fisik dan konsekuensi dari mental kesedihan akibat lamanya masa tunggu pada eksekusi pidana mati.9 Duduk sebagai death row dalam waktu yang lama dengan kondisi tersebut sudah merupakan bentuk penyiksaan.0

7 Batasan Pelaksanaan Pidana Mati

Hanya untuk I "kejahatan paling serius"

Hukuman mati hanya berlaku pada tindak "kejahatan paling serius" yang disengaja.

Hak atas 2 Fair Trial Terpenuhi

Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan jika hak atas fair trial dilanggar selama proses hukum berjalan.

Perlindungan 3 Hak Atas Identitas

Hukuman mati tidak berlaku bagi "kejahatan" zina, hubungan seks sejenis (homoseksual), "penodaan" agama, membentuk kelompok oposisi politik, atau penghinaan kepala negara.

Menggunakan Asas Retroaktif

Hukuman mati tidak berlaku ketika tindak pidana tersebut belum diterapkan hukuman mati.

Batasan mengenai penerapan pidana mati dimuat dalam perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya. Secara eksplisit, perjanjian ini tidak mengharamkan penerapan hukuman mati namun memberikan serangkaian persyaratan ketat untuk Negara Pihaknya dalam menerapkan hukuman mati. Berdasarkan ketentuan dalam ICCPR dan UN Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, pelaksanaan pidana mati membuat

Interim report of the Special Rapporteur menyimpulkan bahwa death row phenomenon merupakan pelanggaran Pasal 7 Konvenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan pelanggaran Pasal : dan Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan berdasarkan dua hal:"

Terpidana 6 Hamil

Vonis hukuman mati tidak berlaku pada terpidana perempuan yang tengah mengandung.

beberapa batasan yang terdiri namun tidak terbatas;

Terpidana dengan 7 Gangguan Jiwa

Terpidana 5 di Bawah Umur

Penjatuhan hukuman dan eksekusi mati hanya berlaku pada terpidana yang bebas gangguan mental.

Vonis hukuman mati tidak dapat dilakukan jika usia terpidana berada di bawah 18 tahun.

66 Poin-poin batasan di atas menegaskan bahwa menetapkan hukuman mati kepada seseorang harus secara khusus memperhatikan tafsiran bahwa praktik hukuman mati tidak hanya bertentangan terhadap hak atas hidup tetapi bertentangan dengan jaminan untuk tidak disiksa, mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, atau merendahkan martabat.

I. Karena lamanya isolasi dan kondisi yang menyeramkan, pada kondisi penahanan yang tidak manusiawi seperti solitary confinement dan batasan terhadap akses kebutuhan dasar lainnya; dan

2. Karena kecemasan yang dihasilkan dari ancaman pidana mati ataupun keadaan lain terkait dengan eksekusi yang mengakibatkan tekanan psikologis dan trauma kepada terpidana mati.

Fenomena Deret tunggu: Dalam Hukum dan Fakta di Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dan perlindungan HAM, menemukan bahwa banyak kasus hukuman mati memiliki cacat serius dalam proses peradilannya. Mulai dari minimnya akses terhadap pendamping hukum, praktik penyiksaan dan perlakuan buruk dalam interogasi, ketiadaan penerjemah yang memadai bagi tersangka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, hingga penolakan grasi secara umum bagi para terpidana mati untuk kejahatan tertentu.

Indonesia memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi mati seperti KUHP, UU No.2/PNPS/1964, aturan grasi, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No. B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan. Sayangnya tidak satupun yang menyinggung mengenai batasan masa tunggu eksekusi mati. Tidak adanya ketegasan dalam menentukan batasan masa tunggu dan buruknya pelayanan Lapas, memperparah efek fenomena deret tunggu yang dialami oleh terpidana mati.

Selain itu, terdapat juga persoalan mengenai ketentuan yang mengatur perubahan hukuman mati. Yaitu eksekusi mati tidak dilakukan setelah grasi ditolak selama 1o tahun, disebutkan bahwa perubahan itu "dapat" diubah dengan keputusan presiden dan bukan "wajib" atau terjadi tanpa perlu menunggu persetujuan presiden. Pengaturan seperti ini akan tetap memberikan ketidakpastian terhadap kondisi terpidana mati.2 Terpidana mati bisa menunggu bahkan sampai lebih dari 2o tahun di dalam Lapas. Belum lagi ditambah kemungkinan upaya hukum untuk merubah hukuman melalui PK atau grasi ditolak, kondisi mental terpidana akan kembali menurun. Ketidakpastian waktu eksekusi mati ini akan semakin merusak kondisi mental terpidana mati seiring waktu menjelang eksekusi mati.

Bukti-bukti adanya praktik unfair trial dalam kasus-kasus hukuman mati juga ditunjukan oleh temuan resmi lembaga negara. Pada Juli 2o17, Ombudsman Rl menyatakan bahwa Jaksa Agung melakukan maladministrasi karena telah mengeksekusi Humphrey "Jeff" Jefferson Ejike (seorang terpidana mati) pada Juli 2016 yang permohonan grasinya masih berjalan.3 Pada kasus lain, Mahkamah Agung mengubah putusan hukuman mati menjadi 5 tahun lewat proses Peninjauan Kembali ketika pendamping hukumannya melakukan uji forensik yang menunjukan terpidana mati tersebut masih di bawah 18 tahun ketika tindakan kejahatannya terjadi. Temuan terjadinya praktik-praktik unfair trial dalam kasus hukuman mati, serta tidak adanya aturan mengenai syarat dan rentang waktu eksekusi merupakan masalah serius dalam isu HAM untuk negara-negara yang masih menerapkannya.

Dari Dulu Hingga Kini

Masa Tunggu Eksekusi Mati Tak Kunjung Pasti

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati tidak serta merta terjadi saat putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terjadi karena hukuman mati merupakan penetapan yang bersifat khusus sehingga diperlukan persiapan untuk melaksanakan eksekusi. lndonesia telah memiliki aturan yang mengatur mengenai syarat dan rentang waktu eksekusi mati, namun sayangnya tidak ada satupun aturan yang memuat batasan masa tunggu eksekusi mati.

KUHP dan KUHAP

Tidak menyinggung waktu dan tenggat waktu pelaksanaan hukuman mati. Putusan waktu dan tenggat waktu eksekusi mati ditentukan keputusan Jaksa.

SE Jampidum No.B-235/E/3/1994

UU No.2/PNPS/1964 Memuat waktu pasti pelaksanaan eksekusi yakni tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam) sebelum pelaksanaan pidana mati. Putusan waktu eksekusi mati ditentukan oleh Kepolisian Daerah dan Jaksa. Aturan Grasi Memuat beberapa ketentuan yang dapat memberikan petunjuk mengenai proses pidana mati, namun tidak memuat jangka waktu pasti pelaksanaan eksekusi mati sekalipun grasi ditolak presiden. Linimasa EUDHP Pengajuan Grasi UU Nomor 3/1950 • UU Nomor 5/2010 Lama Waktu Aturan Grasi: 3o Hari Lama Waktu Aturan Grasi: : tahun /1 Pelaksanaan eksekusi mati tidak Tidak ada larangan melakukan boleh dijalankan selama 3o sejak eksekusi dalam tenggat waktu putusan hukuman mati dijatuhkan permohonan grasi., oleh pengadilan. 日 Putusan MK UU Nomor 22/2002 - Nomor 107/PUU/XIII/2015 PP Nomor 67/1948 Lama Waktu Aturan Grasi: Lama Waktu Aturan Grasi: Tidak dibatasi tenggat waktu Lama Waktu Aturan Grasi: 14 Hari Tidak dibatasi tenggat waktu Tidak ada larangan melakukan Pelaksanaan Eksekusi mati ditunda Tidak ada larangan melakukan eksekusi dalam tenggat eksekusi dalam tenggat waktu selama 14 hari sejak putusan waktu permohonan grasi. Jaksa dapat menanyakan permohonan grasi. berkekuatan hukum tetap. kepada terpidana mati mengenai penggunaan haknya untuk mengajukan grasi.

Memuat petunjuk teknis mengenai eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan waktu eksekusi mati ditentukan oleh Polri dan Jaksa.

Berdesakan dalam Ketidakpastian

Salah satu kendala pembinaan adalah masalah overcrowding Lapas. Masalah tersebut mengakibatkan terbatasnya petugas dan sarana prasarana dalam melakukan pembinaan, tidak terkecuali untuk kerohanian yang merupakan pembinaan utama bagi para terpidana mati.4 Pembinaan kerohanian sangat dibutuhkan karena target pembinaan bagi terpidana mati adalah tercapainya kepasrahan total, dan hal ini dapat dicapai melalui pembinaan kerohanian.

Dari kacamata pembinaan, overcrowding ini sangat berpengaruh karena mengurangi interaksi antara terpidana dan tingkat kenyamanan untuk beribadah.15 Kondisi Lapas yang ada sangat memprihatinkan dan cenderung tidak manusiawi. Di Lapas Klas 1 Cipinang yang memiliki overcrowding mencapai 472%, untuk sel kapasitas kamar 7 orang harus diisi oleh 12 sampai 20 orang.16 Lebih ekstrim, ruangan aula sebesar 1 kali lapangan basket (26x14m) dihuni 4oo orang.17 Tingkat overcrowding yang ekstrim di Lapas Klas 1 Cipinang dan Lapas Klas llA Tangerang mengakibatkan para terpidana tidak lagi dapat tidur di dalam sel, mereka harus beristirahat di selasar paviliun atau di luar sel.8

Untuk Lapas lainnya yang juga kelebihan beban, kamar sel yang memiliki toilet seringkali dalam kondisi lembap, minim pencahayaan, dan minim sirkulasi udara yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan kondisi yang tidak baik untuk kesehatan terpidana. Perlakuan khusus terdapat Lapas Klas 1 Batu Nusa Kambangan, saat ini dperuntukkan untuk satu orang per sel, terdapat 300 sel individu dengan ukuran 12 kaki persegi (3,6m2).20 Namun, karena mengemban predikat super maximum, para terpidana akan berada hampir 23 Jam di dalam sel.

Karena kelebihan kapasitas, para terpidana harus berdesakan di ruangan yang sangat sempit, masalah sirkulasi udara, dan sanitasi yang buruk mengakibatkan mudahnya penyebaran penyakit.

Dari sisi fasilitas hunian, untuk Lapas yang overcrowding sudah dipastikan bermasalah. Karena kelebihan kapasitas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para terpidana harus berdesakan di ruangan yang sangat sempit, masalah sirkulasi udara, dan sanitasi yang buruk mengakibatkan mudahnya penyebaran penyakit.21

Masalah lainnya adalah adanya perlakuan berbeda yang terjadi pada waktu kunjungan terpidana. Secara umum seharusnya tidak ada pembedaan hak mendapatkan kunjungan di Lapas. Untuk kunjungan di Lapas Klas 1 Cipinang, semua terpidana mendapatkan hak yang sama untuk dikunjungi. Tapi berbeda dengan Lapas-Lapas di Nusa Kambangan yang menjadi tempat banyak terpidana mati. Di Lapas medium seperti Lapas Klas llA Kembang Kuning, waktu kunjungan dibatasi hanya sebanyak 2 kali dalam seminggu dengan waktu maksimal hanya 3 jam. Waktu yang sama juga diberikan untuk Lapas Klas llA Batu yang mengemban predikat maximum security. Bahkan di Lapas high risk, seperti Lapas Klas lA Batu, waktu kunjungan hanya I kali selama I bulan selama 30 menit. Perlakuan berbeda yang diterima oleh terpidana mati ini tidak diterima oleh terpidana lain.

Masalah muncul ketika terpidana mati dipindahkan dari Lapas asal daerahnya ke Nusa Kambangan yang memiliki akses yang sangat terbatas. Udo Tohar, terpidana mati asal Medan yang berusia 61 tahun saat berada di Lapas Klas llA Besi Nusa Kambangan, mengaku dirinya tertekan karena jauh dari keluarga pada usia yang sudah lanjut.22 Munir Jafaruddin, terpidana mati asal Aceh, dipenjara di Lapas Klas llA Tangerang, susah mendapatkan kunjungan dari keluarga karena keterbatasan jarak dan biaya.23 Terpidana mati Zainal Abidin hanya dapat menelepon anaknya pada saat menjelang eksekusi mati.24

Indonesia tidak memiliki aturan yang cukup tentang intervensi dalam masa setelah putusan pemidanaan sampai dengan eksekusi. Satu-satunya UU tentang pelaksanaan pidana mati adalah UU No. 2/PNPS/1964. Dalam Pasal 5 UU ini diatur bahwa pada saat menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Berdasarkan aturan tersebut tempat menunggu pelaksanaan pidana mati biasanya adalah penahanan di Lapas, yang kondisi pelayanan kesehatannya masih sangat jauh dari standar minimum yang telah ditetapkan.

Ketersediaan psikolog merupakah salah satu komponen penting untuk menangani masalah fenomena deret tunggu. Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-32.Pk.o1.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS. Dalam standar tersebut dimuat aturan mengenai sumber daya manusia di setiap Lapas/Rutan terdiri dari diantaranya 1 orang dokter dan I orang psikolog. Tapi dalam kenyataannya kebutuhan akan psikolog ini tidak diperhatikan.

Lembaga PemasyarakatanJumlah Psikolog Tetap
Lapas Klas 1 CipinangI
Lapas Tangerang0
Lapas Batu0
Lapas Besi0
Lapas Kembang Kuning0
Lapas Narkotik0

Di Lapas Klas IlA Besi misalnya tugas untuk pelayanan kesehatan tidak dijalankan oleh tenaga kesehatan, melainkan petugas pembimbing yang sama sekali tidak memiliki latar belakang ilmu kesehatan. Di tempat lain, Kepala Lapas Klas 1 Batu, Erwedi Supriyatno secara inisiatif harus bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk mengatasi kekosongan psikolog di Lapas yang juga menangani terpidana mati tersebut. Padahal para terpidana sangat membutuhkan peran psikolog selama menunggu proses hukuman mati.

Psikologis terpidana mati cenderung tertutup dan emosional ketika Jaksa datang ke Lapas untuk

memberitahukan tenggat waktu bagi terpidana mati untuk menggunakan hak untuk PK dan grasi, Jaksa menyebutkan apabila terpidana tidak menggunakan haknya, maka eksekusi mati akan segera dilakukan dalam waktu 3 bulan.25 Psikolog dan petugas Lapas yang membidangi pembinaan para terpidana mengamati dampak fenomena deret tunggu mengakibatkan trauma mental parah dan fisik. Dampak ini bahkan diantaranya berujung pada stres, gangguan kecemasan, gangguan kejiwaan, 26 bahkan kematian.

Berdasarkan aturan, para terpidana mati yang akan dieksekusi dalam 3x24 jam dipindahkan ke dalam sel isolasi. Pemindahan ke ruang isolasi mengakibatkan trauma mental tersendiri bagi para terpidana mati. Beberapa di antaranya memberontak untuk dipindahkan. Terpidana mati lain terlihat cemas dan panik karena teringat mereka pun akan dieksekusi.

Terpidana mati Mary Jane menjelang eksekusi dilaporkan membenturkan kepalanya ke tembok dan tidak dapat tidur setiap mendengarkan suara kunci.7 Pada waktu terakhir kunjungan keluarga sebelum eksekusi, Mary Jane juga menangis secara histeris ketika dipisahkan dengan anak-anaknya. lni bukan kejadian unik, orangtua dari Myuran Sukumaran dan Andrew Chan pun menangis secara histeris ketika dipisahkan dengan anak-anak mereka.28

Hal ini diperparah dengan pendamping kerohanian terpidana mati pasca Uji Materil UU No. 2/PNPS/1964 No. 21/PUU-VI/2008, tidak lagi diberikan akses untuk berada dan melihat langsung eksekusi mati. Padahal menurut Romo Carolus, seorang pendamping kerohanian terpidana mati Katolik, pendampingan pada detik-detik akhir sangat dibutuhkan oleh terpidana mati. Pada saat eksekusi mati, para pendamping kerohanian malah digiring ke tempat lain di luar lokasi eksekusi.²9

Dampak menyaksikan eksekusi terhadap mental petugas juga cukup mengerikan. Edi Warsono, petugas pembinaan Lapas Pasir Putih yang pada saat itu masuk sebagai pendamping kerohanian membutuhkan waktu dua minggu untuk pulih dari trauma menyaksikan eksekusi mati, Warsono mengatakan dirinya sulit makan dan tidak bisa tidur selama masa pemulihan trauma itu. Romo Carolus juga menyatakan dirinya mengalami trauma dan mendapatkan laporan bahwa petugas lain seperti Jaksa mendapatkan dampak psikologis yang sama.3 menkskus ek hr ra kan Érs e an er ang ns m)

er C Puero maasna su5g 88 masa tunggu 15-2o tahun Sueio an masa tunggu 20 tahun orang masa tungu S-10 tahun masa tunggu 1Ot ahun 38 115 NN Paioiopils Haenn a Ée k Harkiea erpidna 166 Peman terhad Ank Pean Tepidana terpidana Pemanancana Pembn r eun terpidra teipidng Pnckan En e 3% 776 Barpidana 3 Surao og : leat ty Éon og Suzz0 1tt :[eap1 (sipuog Éonran Éongan angrang an Kambangan Cipinang apas asI Besi usa apas las apas elas p

ro ria Sela dang

Peluang Penyelesaian Masalah Fenomena Deret Tunggu

Relevansi hukuman mati patut dipertanyakan jika nyatanya bertolak belakang dengan nilai Pancasila yang memuat kemanusian yang adil dan beradab. Menerapkan komutasi hukuman mati dapat memberikan jawaban bagi Indonesia untuk mengentaskan masalah fenomena deret tunggu yang tengah terjadi. Berikut alasan pentingnya komutasi hukuman bagi terpidana mati:

Sejalan dengan political will Indonesia

Komitmen Indonesia terkait moderasi hukuman mati yang tertera pada naskah akademik dan RKUHP dapat menjadi langkah pengubahan hukuman mati khususnya terpidana mati yang sudah begitu lama dalam deret tunggu.

Membantu Proses Pembinaan dan Keamanan dalam Lapas

Sejalan Dengan Falsafah Pancasila, Komitmen Perlindungan HAM dan Anti Penyiksaan

Kepastian komutasi hukuman mati dapat memotivasi terpidana mati untuk mengikuti proses pembinaan dengan baik dan mencegah perbuatan onar muncul di dalam Lapas.

Memastikan terpidana mati tidak dihukum dalam kondisi rentan dan penuh tekanan sesuai dengan falsafah Pancasila yang memuat nilai kemanusian yang adil dan beradab.

Komutasi hukuman mati merupakan langkah yang positif untuk menyelesaikan permasalahan hukuman mati di Indonesia. Dengan menempuh langkah ini, komitmen Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai pancasila akan terwujud dalam bentuk memanusiakan terpidana mati agar dapat menjadi berguna bagi masyarakat dan negara.,

Sejalan dengan Konsep Pemasyarakatan Komutasi hukuman mati akan memperkokoh konsep pemasyarakatan yang tengah dibangun Pemerintah Indonesia dalam RKUHP.

Komutasi Hukuman Mati Bukan Sekedar Hak Prerogatif Presiden Namun Juga Alat Mencapai keadilan

Presiden dapat menggunakan grasi sebagai alat untuk memberikan keadilan bagi terpidana mati yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik dan yang telah mengalami masa tunggu eksekusi yang lama.

Kehendak Politik Indonesia

Pengaturan penyiksaan tentu saja bukan hal yang baru di Indonesia. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam tataran undang-undang, hak untuk bebas dari penyiksaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Indonesia sendiri juga sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan 22 tahun yang lalu melalui UU No. 5/1998 pada 28 September 1998.

Dalam kaitannya dengan fenomena deret tunggu, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pemerintah merancang ketentuan baru yang memungkinkan komutasi hukuman mati

dilakukan dalam jangka waktu penilaian yang disebut denganpidana mati bersyarat (conditional capital punishment), dengan masa 32 percobaan selama 1o tahun. Artinya hukuman mati terpidana mati dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup apabila tidak ada eksekusi selama jangka waktu tertentu.

sampai orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Sebelumnya, dalam Pasal 7 UU No. 2/PNPS/1964, penundaan hanya dilakukan kepada perempuan hamil. Namun tidak ditemukan aturan yang melakukan penundaan terhadap terpidana mati dengan gangguan jiwa. Hal ini dilakukan untuk menanggapi rencana eksekusi mati Rodrigo Gularte, warga negara Brasil yang diduga dalam keadaan menderita skizofrenia paranoid. Kondisi Rodrigo disampaikan oleh KontraS sebagai kuasa hukum Rodrigo berdasarkan hasil keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang menyatakan Rodrigo mengidap gangguan jiwa sejak tahun 1982 hingga 33 pemeriksaan pada 11 Februari 2015.

Terlepas dari pelaksanaan eksekusi mati terhadap Rodrigo, isu larangan eksekusi mati bagi terpidana mati dengan gangguan jiwa penting diperhatikan, sebab telah terjadi kekosongan hukum terkait hal ini.

Sayangnya RKUHAP menyodorkan waktu 1o tahun untuk pertimbangan. Artinya terpidana harus melewati masa tunggu selama 1o tahun terlebih dahulu, baru dapat dipertimbangkan apakah hukuman mati yang bersangkutan dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Padahal menurut pengalaman sejumlah petugas Lapas, sesungguhnya dalam masa 5 tahun pemenjaraan saja sudah mampu menilai capaian atas pembinaan kepada narapidana mati.

Terkait dengan kondisi fenomena deret tunggu, maka salah satu aturan paling krusial dalam RKUHP adalah penundaan eksekusi mati salah satunya terhadap orang yang sakit jiwa. Penundaan itu dilakukan

Sebagai catatan, MK melalui putusan No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22/1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, menyatakan meski hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 akan tetapi di masa datang baiknya perumusan, penerapan, pun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal

penting yang salah satunya yaitu, "Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil itu melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa itu sembuh." 34

Meski demikian, draf ketentuan baru pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memungkinkan komutasi hukuman mati tersebut merupakan kemajuan. Bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan kelompok retensionis.35

Rekomendasi Terkait Fenomena Deret Tunggu

Merujuk bab Fenomena Deret tunggu: Dalam Hukum dan Fakta di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa desakan untuk merubah hukuman mati untuk mereka vang sudah dalam kondisi tidak manusiawi perlu untuk dilakukan. Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan sejak 22 tahun yang lalu melalui UU No. 5/1998 pada 28 September 1998. Kehendak politik yang diharapkan adalah yang mampu memenuhi penyelesaian fenomena deret tunggu, yang tidak saja memanusiakan manusia, tetapi juga menyelamatkan muka Indonesia di mata dunia.

9 Tuntutan Penyelesaian Fenomena Deret Tunggu

Melihat kondisi dari terpidana mati dalam deret tunggu yang telah lama diabaikan oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan adanya fenomena deret tunggu yang tidak manusiawi, maka berikut sembilan tuntutan penyelesaian fenomena deret tunggu kepada Presiden Republik lndonesia:

Evaluasi dan I Investigasi Unfair Trial

Segera bentuk tim untuk mengevaluasi dan menginvestigasi unfair trial di segala tahapan proses peradilan.

Rancang dan Perketat 9 Penjatuhan Pidana Mati

Segera menyusun peta jalan penghapusan mati dan perangkat aturan yang lebih kuat guna memperketat penjatuhan pidana mati, menjalankan komutasi pidana mati, dan melanjutkan moratorium eksekusi mati.

Pastikan Adanya 8 Pemeriksaan Kesehatan

Perintahkan dan pastikan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun mental, rutin terhadap terpidana mati.

Pantau Kondisi 2 Terpidana Mati

Segera bentuk tim untuk memantau dan menilai kondisi terpidana mati dalam deret tunggu, termasuk terkait kondisi kesehatan mental dan fisik terpidana mati.

Bangun Sarana dan 7 Prasarana Layak

Tingkatkan sarana dan prasarana, fasilitas, dan sumber daya manusia agar dapat mencapai standar internasional tentang standar minimum pelayanan terpidana dalam Lapas, utamanya tenaga kesehatan, petugas pembinaan, dan penanganan lapas overcrowding.

Berikan Grasi 3 Secara Obyektif

Grasi sebagai alat mencapai keadilan

Hilangkan 6 Peluang Penyiksaan

Segera bentuk tim yang dapat memberikan penilaian objektif terkait pemberian grasi yang didasarkan pada kondisi terpidana mati yang telah berada dalam masa tunggu lebih 5 tahun.

Berikan grasi kepada terpidana mati yang telah menjalani masa pembinaan dan berkelakuan baik di atas 5 tahun dan terpidana mati berusia lanjut.

Buka Peluang Aturan 5 Komutasi Hukuman Mati

Gencarkan pemantauan bersama lembaga negara terkait pada tempat-tempat penahanan guna menghilangkan peluang terjadinya penyiksaan bagi terpidana mati.

Segera membuat aturan yang memungkinkan komutasi hukuman mati bagi terpidana mati dalam masa peralihan sebelum pengesahan RKUHP.

Daftar Pustaka

: Amnesty International, Death Sentences and Executions 2o18.

2 Ibid.

3 Amnesty International. Abolitionist And Retentionist Countries as of July 2o18.

4 Erasmus Napitupulu dalam BBC Indonesia, Ancaman Hukuman Mati di Indonesia: Dari Korupsi sampai Kekerasan Seksual Anak https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-4156977o diakses 7 Juli z020.

5 Patrick Hudson, Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights under International Law? (EJ1L: 2000), hlm. 836, http://www.ejil.org/pdfs/11/4/556.pdf.

6 Amy Smith, Not "Waiving" But Drowning: The Anatomy Of Death Row Syndrome And Volunteering for Execution, (Public Interest Law Journal: Vol. 17:237, 2oo8) hlm. 242.

7 lkhwan Hastanto, Walau Terbukti Tak Bikin Jera, Vonis Mati di Indonesia Malah Naik Dua Kali Lipat https://www.vice.com/id_id/article/4agjvq/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-meningkat-selama-era-jokowi-zo18-zo19 diakses 7 Juli zo2o.

8 UN Human Rights Committee, General Comment No. 36, para. 40, 5o, dan 51. Lihat juga UN General Assembly Resolution 71/187, 19 Desember 2016, UN Doc. A/RES/71/187, 2 Februari 2017.

9 Juan E. Mendez, The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment, (Human Rights Brief 2o, no. 1, 2o12) hlm. 1-6.

io UN, Sixty-seventh session ltem 7o (a) of the provisional agenda Promotion and protection of human rights: implementation of human rights instruments: Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, hlm.21, https://undocs.org/A/67/279.

" Ibid. 2: Wawancara dengan Sumaryono, Op. Cit.

12 1CJR, Mempermainkan Takdir: Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2o19, (Jakarta : 1CJR, 2019), hlm 11.

13 Amnesty International, 1CJR, dan LBH Masyarakat, Indonesia: Government should immediately establish moratorium after maladministration surrounding execution, 3 Agustus 2017, bisa diakses di: https://www.amnesty.org/download/Documents/ASAzi686r2or7ENGLlSH.pdf.

4 Wawancara dengan Sumaryono, Op. Cit.

15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid.

18 Ibid dan Wawancara dengan M. Kafi, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas llA Tangerang, 18 Oktober 2019.

19 Carole Berrih et al., 1, Tidak Manusiawi : Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia, (Jakarta : KontraS, 2019), hlm. 92-93.

20 Ibid.

22 Wawancara dengan Udo Tohar, Terpidana mati di Lapas Klas llA Besi, Nusa Kambangan, 23 Oktober 2o19. 23 Wawancara dengan Munir Jafaruddin, Terpidana mati di Lapas Klas llA Tangerang, 18 Oktober 2o19.

24 Disampaikan oleh Kuasa Hukum Zainal Abidin, Ade Yuliawan, sebagaimana dikutip oleh Oscar Ferry, 15 Tahun Dibui, Terpidana Mati Zainal Abidin Tak Pernah Dijenguk, https://www.liputan6.com/news/read/z186436/15-tahun-dibuiterpidana-mati-zainal-abidin-tak-pernah-dijenguk diakses pada o5 November zo19 dan wawancara dengan Edi Warsono, Op. Cit. 25 Wawancara dengan Waluyo bin Resosentono, terpidana mati di Lapas Klas llA Narkotika, Nusa Kambangan.

26 Wawancara dengan Pupus Berliana, JFU Pengelolaan Data Kesehatan di Lapas Klas lA Cipinang, 17 Oktober 2o19. Pupus Berliana juga merangkap sebagai Psikolog di Lapas Klas lA Cipinang.

27 Christie Stefanie, Mary Jane Benturkan Kepala ke Tembok Saat Menanti Eksekusi, https://www.cnnindonesia.com/nasional/2or50429164856-12-5o1o4/mary-jane-benturkan-kepala-ke-tembok-saat-menanti-eksekusi, diakses pada 8 Juli z020.

28 Wawancara dengan Romo Carolus (Charles Patrick Burrows), Pembimbing Kerohanian, 24 Oktober 2o19 dan Wawancara dengan Christina Widiantarti, Kuasa hukum Rodrigo Gularte, 19 Oktober 2o19.

29 Wawancara dengan Romo Carolus, Op. Cit.

3° Wawancara dengan Edi warsono, Op. Cit. 3: Wawancara dengan Romo Carolus, Op. Cit. 32 BPHN, Naskah Akademik Tentang KUHP, 2015.

33 KontraS, Hentikan Eksekusi, Izinkan Terpidana Mati Rodrigo Gularte Mengajukan Peninjauan Kembali, https://www.kontras.org/backup/home/index.php?id=2o36&module=pers , diakses pada or November 2o19.

34 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2o07.

35 BPHN, Naskah Akademik Tentang KUHP, 2015.