Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19

195 halaman · 195 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 6 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pelindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19
  2. Lisensi:
  3. Kata Pengantar
  4. Daftar Isi
  5. Daftar Istilah dan Singkatan
  6. DAFTAR TABEL
  7. DAFTAR DIAGRAM
  8. BAB I I PENDAHULUAN
  9. A. Latar Belakang
  10. 5. Pengembangan sistem sekolah dengan perbaikan pengajar secara terus-menerus.
  11. B. Rumusan Masalah
  12. C. Tujuan Penelitian
  13. D. Metode dan Lingkup Penelitian
  14. Metode
  15. Informan
  16. Arti Kode Informan:
  17. Fokus
  18. Lingkup
  19. Lokus
  20. Persetujuan partisipasi (Informed Consent)
  21. E. Sistematika Laporan
  22. BAB II Tinjauan Pustaka dan Hukum
  23. A. Pengantar
  24. B. Pembahasan Per Instrumen Penelitian
  25. BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi
  26. A. Kesimpulan
  27. Rekomendasi B.
  28. Daftar Pustaka
  29. Lampiran
  30. BAB II I TINJAUAN PUSTAKA DAN HUKUM
  31. A. Konsep Hak Atas Pendidikan
  32. B. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19
  33. D. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Pelindungan
  34. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah
  35. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
  36. Kebijakan Nasional Pendidikan Dasar di Masa Pandemi Covid-19
  37. Kebijakan di Tingkat Daerah
  38. A. Pengantar
  39. B. Pembahasan Aspek-aspek Belajar Dari Rumah (BDR)
  40. 1. Maksud dan Tujuan98:
  41. 3. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas9:
  42. 4. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak100:
  43. 5. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka103. (Syarat dan Ketentuan Berlaku)
  44. 6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD
  45. 1. Maksud dan Tujuan Belajar Dari Rumah (BDR)
  46. Analisis:
  47. Analisis:
  48. 2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas
  49. Analisis:
  50. C. Kendala Daring dan Upaya yang Dilakukan
  51. Analisis:
  52. D. Kendala Luring dan Upaya yang Dilakukan
  53. Analisis:
  54. 3. Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR)
  55. Analisis:
  56. Analisis:
  57. Analisis:
  58. Analisis:
  59. 4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas
  60. Akomodasi dan Penyesuaian Bagi Ragam Disabilitas
  61. Analisis:
  62. 5. Ketentuan Belajar Tatap Muka
  63. Analisis:
  64. 6. Evaluasi dan Rekomendasi
  65. Analisis:
  66. A. Pengantar
  67. B. Pembahasan Aspek-aspek Belajar Dari Rumah (BDR)
  68. 1. Maksud dan Tujuan114:
  69. 3. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas115:
  70. 4. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak116:
  71. 6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD
  72. Maksud dan Tujuan Belajar Dari Rumah (BDR)
  73. Analisis:
  74. Analisis:
  75. Analisis:
  76. Analisis:
  77. 2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas
  78. Analisis:
  79. Analisis:
  80. Analisis:
  81. Analisis:
  82. L. Pengembangan Potensi PDPD
  83. Analisis:
  84. Analisis:
  85. 3. Aspek Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR)
  86. Analisis:
  87. Analisis:
  88. Analisis:
  89. Analisis:
  90. 4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas
  91. 1. SLB Azzakiyah
  92. 2. SD Kemala Bayangkari
  93. 3. SMPN SLB Cileunyi
  94. 4. SDN 093 (Sekolah Inklusi)
  95. 5. SLBD YPAC Bandung
  96. 6. SMP Hikmah Teladan (Sekolah Inklusi)
  97. Analisis:
  98. 5. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka
  99. 1. Ketercapaian Program Sekolah
  100. 2. Menyiasati Mood dan Konsentrasi Anak
  101. Analisis:
  102. 6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD
  103. Evaluasi Pembelajaran Bagi PDPD di Masa Pandemi Covid-19
  104. Analisis:
  105. Rekomendasi
  106. 1. Dukungan Pemerintah
  107. Analisis:
  108. 2. Dukungan Aksesibilitas
  109. Analisis:
  110. 3. Terobosan Pembelajaran
  111. Analisis:
  112. 4. Kontribusi Masyarakat Sipil
  113. Analisis:
  114. 5. Penguatan Bidang Olah Raga bagi Disabilitas
  115. Analisis:
  116. 6. Sikap Mental Penyandang Disabilitas
  117. Analisis:
  118. 7. Hak Atas Pekeriaan dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas
  119. Analisis:
  120. BAB V I Kesimpulan dan Rekomendasi
  121. Kesimpulan
  122. 1. Aspek Maksud dan Tujuan BDR
  123. 2. Aspek Prinsip BDR
  124. 3. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas
  125. 4. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka
  126. 5. Evaluasi Pembelajaran bagi PDPD di Masa Pandemi Covid-19
  127. Rekomendasi
  128. 1. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  129. 2. Kepada Guru dan Pihak Sekolah
  130. 3. Kepada Orang Tua/Wali dan PDPD
  131. 4. Kepada Masyarakat Sipil/Organisasi Penyandang Disabilitas
  132. GLOSARIUM
  133. BIBLIOGRAFI
  134. A. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan
  135. B. Buku, Artikel Jurnal, dan Bahan Referensi Lainnya
  136. KOMNAS HAM RI

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI COVID-19

KOMNAS HAM RI 2021

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2021

Pelindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19

Penanggung Jawab: Sandrayati Moniaga

Pengarah : Mimin Dwi Hartono

: Yeni Rosdianti Tim Peneliti Zsabrina Marchsya Ayunda Melia Iska Novitasari

Administrasi : Robby Aulia

Reviewer : Prof. Irwanto, Ph.D., Psikolog Fajri Nusryamsi, S.H., M.H.

Desain & Tata letak : Andi Prasetyo

Alamat Penerbit : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310

Laman : www.komnasham.go.id

Twitter : @komnasham

Surel : [email protected]

Katalog Penerbitan : Pelindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19, Jakarta, Komnas HAM, 2021, i-xii + 180 hal., 21 x 29,7 cm ISBN :978-623-5748-01-6

Lisensi:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.

Kata Pengantar

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 13 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) menyatakan bahwa negara-negara pihak Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan, bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Selanjutnya, negara-negara pihak bersepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama.

Selain itu, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, khususnya pada Pasal 24 ayat (1), menegaskan pengakuan Negara-Negara Pihak atas atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada: (a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia; (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Pemenuhan dan pelindungan hak atas pendidikan berpijak pada prinsip nondiskriminasi, termasuk di dalamnya memberikan jaminan pelindungan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

Komnas HAM RI sebagai institusi hak asasi manusia di Indonesia memiliki kewajiban mengawasi implementasi penyelenggaraan pembangunan agar tidak mengabaikan hak asasi manusia. Sebagai upaya memenuhi tujuan dan kewajiban tersebut, serta berdasarkan tugas dan wewenang Komnas HAM RI pada Pasal 89 ayat (1) UU HAM, pada tahun 2021 ini Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian dengan tema "Pemenuhan dan Pelindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19", yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif, dalam keadaan apapun.

Komnas HAM RI menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengkajian ini, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), utamanya Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, para peserta didik penyandang disabilitas, para orang tua penyandang disabilitas, akademisi, dan para pihak yang terlibat dalam mendukung data penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Irwanto, Ph.D (Unika Atmajaya) dan Fajri Nusryamsi, S.H.,M.H. (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK) yang telah mereviu laporan penelitian ini.

Semoga laporan penelitian ini dapat menjadi masukan yang konstruktif utamanya bagi pemerintah, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam upaya menjamin pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak atas pendidikan di Indonesia, khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian

Sandrayati Moniaga

Daftar Isi

KATA PENGANTAR..... …..I DAFTAR ISI .. III DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN. . VIII DAFTAR TABEL ...XI DAFTAR DIAGRAM. .XII BAB I.... ……1 PENDAHULUAN. ..1 A. LATAR BELAKANG. .1 B. RUMUSAN MASALAH. .…11 C. TUJUAN PENELITIAN …12 D. METODE DAN LINGKUP PENELITIAN. …12 1. Metode. 12 2. Informan.. …13 3. Fokus. …15 4. Lingkup. ……16 5. Lokus ... …16 6. Persetujuan Partisipasi (Informed Consent). …17 E. SISTEMATIKA LAPORAN .. ………17 BAB II .. …19 TINJAUAN PUSTAKA DAN HUKUM. ……19 A. KONSEP HAK ATAS PENDIDIKAN …19 B. PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19.. .…23 C. PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS (PDPD) DI MASA PANDEMI COVID-19. ……32 D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DI MASA COVID-19.......41 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah ...... 41 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.... 43

3 Kebijakan Nasional Pendidikan Dasar di Masa Pandemi Covid-19 44 4 Kebijakan di Tingkat Daerah.. 48 BAB III... ..50 PRAPENELITIAN: ANALISIS UMUM PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19. ..50 A. PENGANTAR. ..50 B. PEMBAHASAN ASPEK-ASPEK BELAJAR DARI RUMAH (BDR). ..51 1. Maksud dan Tujuan Belajar Dari Rumah (BDR) .52 a. Dukungan Psikososial Selama Pandemi Covid-19 52 b. Layanan Pendidikan bagi PDPD di Masa Pandemi Covid-19 53 2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. 55 55 a. Strategi pembelajaran BDR bagi PDPD. b. Kendala Daring dan Upaya yang Dilakukan 57 c. Kendala Luring dan Upaya yang Dilakukan 61 3. Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR) 63 a. Kerja Sama dan Pelibatan Keluarga, Saudara, Pendampin 63 b. Komunikasi Efektif. 64 C. Fleksibilitas Waktu Belajar. 65 d. Materi Pembelajaran yang Dapat Diakses 65 4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilita 66 5. Ketentuan Belajar Tatap Muka.. 69 a. Setuju Pembelajaran Tatap Muka. 69 b. Tidak Setuju Pembelajaran Tatap Muka 69 6. Evaluasi dan Rekomendasi. 70 a. Dukungan Pemerintah. 70 b. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan PDPD (Secara Umum)..... 72 c. Terobosan pembelajaran . .73 BAB IV.. .75

TEMUAN DAN ANALISIS: PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG. ..75 A. PENGANTAR ..75 B. PEMBAHASAN ASPEK-ASPEK BELAJAR DARI RUMAH (BDR) ..85 1. Maksud dan Tujuan Belajar Dari Rumah (BDR) 87 a. Memastikan PDPD Tetap Memperoleh Layanan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 .. ..87 b. Layanan Dukungan Psikososial. .91 c. Upaya Pemerintah 95 103 d. Upaya Sekolah. 2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas 104 a. Strategi Pembelajaran BDR Bagi PDPD .104 b. Kendala Daring ... .108 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala daring .113 C. d. Kendala Luring.... .116 e. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala luring 118 f. Pengembangan Potensi PDPD. .119 .120 g. Terapi dan Pengobatan ... 121 3. Aspek Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR) a. Kerja sama dan pelibatan keluarga, saudara, pendamping 121 b. Komunikasi efektif. 125 c. Fleksibilitas waktu belajar 126 d. Materi pembelajaran dapat diakses 128 4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilita 129 5. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka. 135 6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD 139 139 a. Evaluasi pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 b. Rekomendasi. 142 BABV. .154 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .154

A. KESIMPULAN.. ..155 1. Aspek Maksud dan Tujuan BDR .155 a. Memastikan PDPD Tetap Memperoleh Layanan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. .155 b. Layanan Dukungan Psikososial .156 157 c. Upaya Pemerintah. d. Upaya Sekolah. 158 e. Strategi Pembelajaran BDR bagi PDPD 158 f. Kendala Daring dan Upaya yang Dilakukar 158 g. Kendala Luring dan Upaya yang Dilakukar 159 h. Pengembangan Potensi PDPD. 160 i.Terapi dan Pengobatan. 160 2. Aspek Prinsip BDR.. 160 a. Kerja Sama dan Pelibatan Keluarga, Saudara, 160 b. Komunikasi efektif. 161 c. Fleksibilitas waktu belajar. 161 d.Materi pembelajaran dapat diakses 162 3. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabili 162 4. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka 163 a. Pendapat Setuju Pembelajaran Tatap Muka 163 b. Pendapat Tidak Setuju Pembelajaran Tatap Muka 163 5. Evaluasi Pembelajaran bagi PDPD di Masa Pandemi Covid-19 163 B. REKOMENDASI .164 1. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. .164 a. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek RI. 164 b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI .. 166 .166 C. Menteri Ketenagakerjaan RI. d. Kementerian Sosial RI. 166 e. Kementerian Kesehatan RI. 167 f. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 167 g. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten (khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi urusan pendidikan) ..... 167 2. Kepada Guru dan Pihak Sekolah.. .170 3. Kepada Orang Tua/Wali dan PDPD. ..170 4. Kepada Masyarakat Sipil/Organisasi Penyandang Disabilitas.. .. 170 GLOSARIUM.. ..171 BIBLIOGRAFI .173

Daftar Istilah dan Singkatan

ABK: Anak Berkebutuhan Khusus
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASP: Autis Spectrum Disorder
BDR: Belajar Dari Rumah
BISINDO: Bahasa Isyarat Indonesia
BKPRMI: Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
BOS: Bantuan Operasional Sekolah
CSO: Civil Society Organization
CP: Celebral Palsy
Dapodik: Data Pokok Pendidikan
Daring: Terjemahan kata "online"
Dinsos: Dinas Sosial
Dikdasmen: Pendidikan Dasar dan Menengah
Disdik: Dinas Pendidikan
DTKS: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DPO: Disabled Person Organization
DS: Down Syndrome
GC: Google Classroom
GPK: Guru Pendamping Khusus
HAM: Hak Asasi Manusia
JP: Jam Pelajaran
Juknis: Petunjuk Teknis
Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KemenPANRB: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
KBGO KBM: Kekerasan Gender Berbasis Online
KBM: Kegiatan Belajar Mengajar
KIP: Kartu Indonesia Pintar
Lapas: Lembaga Pemasyarakatan
LKPD: Lembar Kerja Peserta Didik
LMS: Learning Management System
Luring: Terjemahan kata "offline"
NGO: Non-Governmental Organization
NPCI: National Paralympic Committee of Indonesia
OPD: Organisasi Penyandang Disabilitas
Padaringan: Pembelajaran Dalam Jaringan
Pandawa: Parenting Untuk Warga
PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini
Pemprov: Pemerintah Provinsi
Perda: Peraturan Daerah
PERWALI: Peraturan Walikota
PBM: Proses Belajar Mengajar
PDPD: Peserta Didik Penyandang Disabilitas
PHBS: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PJJ: Pembelajaran Jarak Jauh
PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PLB: Pendidikan Luar Biasa
PMPK: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
PNS: Pegawai Negeri Sipil
PPD: Panti Penyandang Disabilitas
PPDB: Penerimaan Peserta Didik Baru
PPDI: Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
PPID: Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi
PPNPN: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RS: Rumah Sakit
SE: Surat Edaran
SIBI: Sistem Bahasa Isyarat Indonesia

Sisdiknas : Sistem Pendidikan Nasional

SLB : Sekolah Luar Biasa

SOIna : Special Olympics Indonesia

SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan

TPA : Tes Potensi Akademik

UN : Ujian Nasional

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF : United Nations Children's Emergency Fund

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

UPI : Universitas Pendidikan Indonesia

WFH : Work from Home

WFO : Work from Office

YPAC : Yayasan Pendidikan Anak Cacat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Prapenelitian (BAB III). ..13 Tabel 1.2 Informan Pada Lokus Penelitian (BAB IV) 14 Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung... .75 Tabel 4.2 Data Peserta Didik Jenjang SLB Kota Bandung Semester Genap TA 2021/2022 .77

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Perbandingan Keseluruhan Jumlah Peserta Didik dengan Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Bandung. 75 Diagram 4.2 Perbandingan Keseluruhan Jumlah Peserta Didik dengan Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Bandung …76 Diagram 4.3 Perbandingan Keseluruhan Jumlah SD dan SMP Dengan SLB. ..79

BAB I I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah menyatakan wabah Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19) sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020. Sehubungan dengan pernyataan itu, masing-masing pemerintah negara berupaya menyusun strategi dan kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19 semakin masif.

Langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah berbagai negara guna mencegah penyebaran Covid-19 seperti isolasi diri, pembatasan jarak fisik, lockdown yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah tanpa protokol memadai dan logika kerja yang memadai secara tidak langsung menyebabkan terbatasnya akses bagi individu yang membutuhkan perawatan dasar, rutin-berkelanjutan, dan perawatan pencegahan di layanan perawatan primer. Ketika protokol Kesehatan berlanjut. Kondisi ekonomi warga lebih buruk, pemberlakuan pembatasan perjalanan yang lebih luas, penutupan sekolah, semakin memperburuk kondisi kesehatan warga yang membutuhkan pengobatan rutin seperti orang yang hidup degan HI/AIDS, TB, Kusta, gangguan jiwa, lansia, anak-anak atau para plegi yang membutuhkan fisioterapi, anak-anak yang membutuhkan speech therapy, dan guru pendamping khusus. Situasi ini amat lazim terjadi di berbagai negara berpenghasilan rendah dan menengah.¹ Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi di Indonesia. Dampak pembatasan sosial sebagai kebijakan pemerintah dalam merespon penyebaran Covid-19 yang masif, tak urung membawa dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, krisis Covid-19 berdampak pada ketidaksetaraan di beberapa sektor utama kehidupan, termasuk pekerjaan dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan, kehidupan keluarga, dan kesehatan. Celah baru itu berinteraksi dengan ketidaksetaraan yang ada dalam berbagai dimensi utama, termasuk status sosial ekonomi, pendidikan, usia, jenis kelamin, etnis, dan geografi.²

Dalam konteks pembatasan di Indonesia, pada 4 April 2020, Pemerintah Pusat (Pemerintah) Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai tindak lanjut penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam skema Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengatur di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan; dan pembatasan mobilitas, kerumunan, dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan PSBB itu terus dilakukan perpanjangan beberapa kali oleh Pemerintah, dan lantas diubah menjadi kebijakan Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sampai laporan ini disusun, kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami tren kenaikan. Hingga 21 Agustus 2021, sebanyak 3.967.048 orang terkonfirmasi positif, 3.522.048 orang dinyatakan sembuh, dan 125.342 orang meninggal dunia.3 Adapun upaya Pemerintah untuk menggalakkan vaksin Covid-19 telah terlaksana setidaknya 25 persen dari target keseluruhan vaksin pada dosis pertama. Data per 21 Agustus 2021 mencatat sebanyak 56.096.150 penduduk telah divaksin tahap pertama, dan 31.210.922 di antaranya telah dilakukan vaksin tahap kedua. Adapun keseluruhan target vaksinasi penduduk Indonesia adalah sejumlah 208.265.720 orang.4 Ini berarti bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia masih rendah.

Situasi pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah menghentikan kegiatan belajar dan mengajar di institusi Pendidikan, dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi, digantikan dengan pembelajaran di rumah secara daring. Dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi bencana, hak atas pendidikan harus tetap diutamakan dan dipenuhi oleh negara.5

Perbedaannya dengan keadaan non-emergency, perhatian terhadap aspek pelindungan menjadi lebih tinggi prioritasnya. Berbagai kelompok rentan, termasuk anakanak (yang tidak dalam asuhan keluarga, yang mengalami disabilitas), orang dengan berbagai kondisi disabilitas, termasuk lansia, dan lansia pada umumnya terancam kualitas hidup mereka. Pada saat yang sama munculnya berbagai resiko, konflik, rusaknya infrastruktur, terganggunya supply-change dalam pengadaan obat, berkurangnya SDM berkompeten yang terluka tau kehilangan jiwa, dan terganggunya sistem data dan informasi kesehatan. Keadaan emergensi juga mengakibatkan kemiskinan baru dan dprvasi dalam berbagai bentuknya. Belum lagi resiko tambahan karena ikut campurnya organized crime dalam mengeruk keuntungan atas penderitaan masyarakat.

Khusus bagi anak usia sekolah, kebijakan pemerintah memaksa mereka melakukan proses belajar yang tidak rencanakan seelumnya. Guru, siswa maupun orang tua harus menyesuaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah atau secara umum dikenal sebagai metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) terlepas apakah mereka siapa atau belum siap. Dari tingkat pusat sampai ke masyarakat, tidak tersedia protokol proses belajar-mengajar yang bersifat terencana dan by design. Yang ada ada hanyalah keputusan-keputusan eksekutif sementara dan berbagai panduan yang masih multiinterpretasi. Sebagai salah satu bentuk pengawasan, pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat Nomor 026/TUA/III/2020 turut menyampaikan kertas posisi dan rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 kepada Presiden RI, yang salah satunya menganjurkan adanya "Model Pendidikan Rumah yang Tidak Menambah Beban". Unsur-unsur kerentanan anak yang belajar di rumah dan harus memperoleh pengawasan khusus untuk melindungan mereka masih tidak tampak pada awal kebijakan dilaksanakan. Apa yang dimaksud dengan beban dan apa konsekuensinya terhadap kerentanan anak, belum terpikirkan.

Dalam konteks hak asasi manusia, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) jo. Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memenuhi hak untuk menikmati pendidikan dengan memperhatikan fitur-fitur yang saling berkaitan dan esensial, yakni ketersediaan, akses, dapat diterima dan dapat diadaptasi.6 Penjelasan dalam Komentar Umum PBB tentang Hak atas Pendidikan terkait "pengembangan sebuah sistem sekolah di semua tingkatan harus aktif dikejar" mengandung pengertian bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyusun strategi pengembangan yang menyeluruh bagi sistem persekolahan.' Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi pandemi sekalipun, negara memiliki kewajiban menyusun strategi dan dengan giat mengimplementasikan pendidikan di semua tingkatan sesuai dengan standar kualitas layanan yang dicanangkan UN.

Lebih lanjut hak atas pendidikan tersebut akan dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memiliki pemahaman yang berbeda. Diatur bahwa hak atas pendidikan sebagai hak memperoleh pendidikan. Sebagai upaya menjamin pemenuhan hak atas pendidikan, perlu dilakukan pendidikan cuma-cuma terutama tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Tampak dengan jelas, DUHAM menekankan hak atas pendidikan lebih pada hal-hal penting yang harus ada untuk menjamin pemenuhannya. Hal yang menarik dari pasal ini, yaitu hak memperoleh pendidikan ini didasarkan pada empat prinsip utama. Pertama, prinsip persamaan kesempatan atau cara; kedua, prinsip penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar; ketiga, prinsip toleransi demi perdamaian®; dan keempat, prinsip hak utama orang tua atas pemilihan pendidikan bagi anak.

Dalam Pasal 13 Ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) ditegaskan bahwa negara pihak wajib mengupayakan secara penuh:

1. Pendidikan dasar secara wajib dan cuma-cuma;

2. Pendidikan lanjutan tersedia dan terbuka bagi siapapun dengan cara yang layak;

3. Pendidikan tinggi tersedia secara merata sesuai kemampuan dengan segala sarana yang layak;

4. Mendorong pemenuhan pendidikan dasar bagi masyarakat yang belum; dan

1 Ayesha Irshad Mian and Aisha Sanober Chachar, 'Debate: COVID-19 and School Mental Health in Pakistan' (2020) 25 Child and adolescent mental health 270, 270.

2 Richard Blundell and others, 'COVID-19 and Inequalities' (2020) 41 Fiscal studies 291, 291.

3 https://covid19.go.id/berita/pasien-sembuh-terus-meningkat-mencapai-35-juta-orang

4 ibid

5 'Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM' (Komnas HAM Republik Indonesia 2020).

6 UN Economic and Social Council, CESCR General Comment No.13: The Right to Education (Art.13) 1999 E/C.12/1999/10

7 Ibid.

8 SK Jahangir Ali, 'Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective' (2012) 1 Indian Journal for Social Studies and Humanities 1-14 <https://papers.ssrn.com/abstract=2208559> accessed 28 July 2021.

5. Pengembangan sistem sekolah dengan perbaikan pengajar secara terus-menerus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) tentunya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyebutkan bahwa, "Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Adapun Pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan bagi ABK dengan adanya lembaga pelayanan pendidikan bagi ABK dan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Hal itu dijelaskan pada Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan", menjadi landasan pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut, pada bagian keenam UU Penyandang Disabilitas diatur secara khusus mengenai "Hak Pendidikan" di mana disebutkan pada Pasal 10 tentang batasan hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas, yang meliputi hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Ayat (8) dan Pasal 43 Ayat (2) dan (4) UU Penyandang Disabilitas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP 13/2020).9

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah ABK di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Dari jumlah itu, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu ABK bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.10 Artinya, baru 25,8 persen yang telah mendapatkan layanan pendidikan, yakni 18,6 persen ABK mendapatkan layanan pendidikan inklusi, dan 7,2 persen mendapatkan layanan pendidikan di SLB.

Fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia terus berkembang. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 2.270 sekolah luar biasa di Indonesia, dengan rincian 593 SLB negeri dan 1.677 SLB swasta. Adapun jumlah siswanya sebesar 144.102 orang dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah.11

Sedangkan, untuk memberikan akses pendidikan kepada ABK yang tidak bersekolah di SLB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjalankan program Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah sekolah regular (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anakanak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini, terdapat 32.000 sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah.12 Sekolah inklusi itu umum disebut sebagai Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI).13

12 Maulipaksi (n 8).

Pandemi Covid-19, memaksa sistem pendidikan menyesuaikan berbagai strategi, baik metode daring (online) yang lazim digunakan, maupun metode luring (offline) dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dikenal juga dengan distanced learning atau istilah "Belajar Dari Rumah"(BDR). Penyesuaian-penyesuaian yang dilaksanakan secara tibatiba itu tentu saja membawa sejumlah dampak, utamanya terkait dengan adaptasi sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua atau wali murid. Beberapa tantangan terjadi dalam pelaksanaan metode daring, misalnya kesulitan sinyal, harus bergantian berbagi perangkat dengan anggota keluarga lainnya, tidak bisa menggunakan teknologi untuk sarana pembelajaran, tidak terbiasa berinteraksi secara tidak langsung, bosan belajar di rumah, peningkatan beban pelajaran, tidak adanya kelas tatap muka dapat merusak peluang murid untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ujian, kesulitan mengerti materi yang disampaikan guru dengan media virtual, tidak adanya kelas praktik secara langsung menyebabkan sulitnya mencapai tujuan pembelajaran, tidak semua siswa memiliki akses ke teknologi, serta adanya ketakutan melanjutkan pelajaran secara tatap muka.14 Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Panduan Pembelajaran Bagi Peserta didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid-19, bahwa:

"Pembelajaran daring merupakan pilihan utama dan terbagi menjadi tatap muka melalui video conference, teleconference, aplikasi pesan singkat atau Learning Management System (LMS). Sedangkan pelaksanaan pembelajaran luring dapat dilakukan melalui televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga serta media belajar dari benda yang mudah didapat dari lingkungan sekitar."15

Sesungguhnya konsep PJJ atau BDR bukanlah semata-mata dilakukan secara daring, tetapi juga berbagi peran dengan metode luring dengan memanfaatkan media pembelajaran tertentu seperti disebutkan di atas. Dalam konteks peserta didik penyandang disabilitas (PDPD), penggunaan strategi daring maupun luring tidak serta merta cocok dengan kekhususan yang dimiliki setiap individu PDPD. Hal ini seharusnya disesuaikan dengan ragam disabilitas dan tentunya mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan, capaian dan kenyamanan masing-masing individu.16

Pelaksanaan pendidikan merupakan hak atas pendidikan yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan dipertegas UU HAM. Konstruksi hak atas pendidikan pun mengalami perubahan di masa pandemi Covid-19. Hak atas pendidikan semula hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pendidikan di dalam program pendidikan secara tatap muka. Pemahaman hak atas pendidikan lebih luas dipahami hak untuk memperoleh layanan pendidikan dalam berbagai macam bentuk atau metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran menggunakan media internet juga memberikan penegasan pemenuhan hak atas pendidikan bertalian erat dengan pemenuhan hak atas informasi. Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 ini, harus dipastikan bahwa era baru pembelajaran saat ini dapat menjamin kesempatan untuk mendorong pendidikan inklusi yang lebih bermakna.

Pemenuhan hak atas pendidikan melalui penggunaan media internet pada dasarnya dapat terpenuhi jika hak atas informasi, secara khusus sarana dan prasarana teknologi informasi, terpenuhi. Pemenuhan hak atas pendidikan terkait penggunaan media internet pun telah diatur dalam UU Sisdiknas sebagai pendidikan jarak jauh. Hanya saja perlu dipahami bahwa penggunaan media internet di masa pandemi Covid-19 tidak berarti sama dengan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh merupakan program pendidikan yang tertata secara sistematis dan terencana sejak awal dengan menekankan otonomi peserta didik. Berbeda halnya dengan pembelajaran daring melalui penggunaan media internet yang bersifat kurang fleksibel dan menjadi metode pembelajaran alternatif. Pemenuhan hak atas pendidikan dalam kaitannya dengan hak atas informasi tergantung kepada para pihak, antara lain Pemerintah terkait kebijakan pendidikan dan pembelajaran yang masih belum tertata dengan baik di masa pandemi Covid-19 ini, penyelenggara pendidikan terkait sistem pembelajaran dan metode pembelajaran daring yang akan dirancang dan digunakan, peserta didik dalam hal kemauan belajar sekalipun melalui daring serta orang tua atau masyarakat yang masih terkendala dalam beragam situasi dan kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah harus melakukan pembenahan menyeluruh dan terukur yang memastikan hak atas pendidikan terpenuhi.

Penggunaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UU Sisdiknas memiliki keterbatasan hanya pada penyelenggara pendidikan jarak jauh yang sejak awal telah menetapkan program pendidikan jarak jauh melalui penggunaan media komunikasi dan informasi elektronik. Ketentuan hukum pidana a guo tidak dapat diterapkan pada penyelenggara pendidikan yang semula menggunakan pembelajaran tatap muka berubah menggunakan pembelajaran daring karena masa pandemi Covid-19.17

Berkaitan dengan pelaksanaan PJJ, kepastian hukum untuk melaksanakan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi tidak boleh menciderai hak-hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia pada masa Covid-19 adalah pembelajaran yang telah berfokus kepada hakikat pendidikan nasional itu sendiri, yaitu pendidikan yang berdasarkan grundnorm Pancasila, UUD NRI 1945, dan UU Sisdiknas yang menekankan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan, serta tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi, yang pelaksanaannya melibatkan sinergi antara Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dengan semangat gotong royong.18

Pemanfaatan teknologi menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk pendidikan sesungguhnya bukan hal baru. Hal itu ditandai dengan pertambahan jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun belakangan bahkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Data penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari 264,16 juta orang (64,8%).19 Data tersebut jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan formal dapat diperoleh gambaran sangat menarik, yaitu bahwa usia pendidikan dasar (7-15 tahun) telah mengenal dan terbiasa menggunakan internet, usia pendidikan menengah (16-18 tahun) pun menonjol dalam penggunaan internet, begitu pula dengan usia pendidikan tinggi (≥19 tahun). Namun demikian, pelaksanaan PJJ yang dilakukan dalam masa pandemi ini tak lepas dari tantangan teknologi sebagai salah satu hambatan utamanya untuk dapat berjalan dengan mulus.

Selain itu, Covid-19 telah memengaruhi banyak pihak, baik orang tua maupun anakanak. Lebih dari satu dari empat orang tua melaporkan kesehatan mental yang memburuk, dan satu dari tujuh orang tua melaporkan kesehatan perilaku yang memburuk pada anakanak mereka. Dari data itu dapat dilihat bahwa baik orang tua maupun anak mengalami masalah kesehatan mental pada masa sulit ini. Penyebabnya antara lain adalah kehilangan penitipan anak, keterlambatan kunjungan perawatan kesehatan, dan memburuknya ketahanan pangan, sebagaimana yang umumnya terjadi pada keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental.20

Jika tantangan PJJ di masa pandemi Covid-19 dirasakan baik oleh peserta didik nondisabilitas maupun peserta didik disabilitas. Namun karena kekhususan disabilitas, maka harus dipastikan akomodasi yang layak (reasonable accommodation) dapat menjamin akses bagi penyandag disabilitas. Pendidikan bagi penyandang disabilitas (baik dalam setting segregatif semacam Sekolah Luar Biasa/SLB maupun setting inklusif dalam hal ini Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi/SPPPI) harus disesuaikan dengan situasi terkini guna memastikan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya peran aktif dari semua pihak agar proses pembelajaran dapat tetap berlanjut. Beberapa tantangan dalam proses pembelajaran bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19, antara lain:21

1. Cara guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar yang tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Guru harus menyesuaikan kurikulum pendidikan inklusif pada masa pandemi ini. Tentunya tidak mudah menghadapi perubahan situasi belajar mengajar dan kondisi belajar yang dilakukan dari rumah masingmasing.

2. Pesan-pesan kunci penanggulangan pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan mental tidak menjangkau mereka.

3. Kebijakan batasan sosial dan isolasi, layanan terapi regular dan layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas lebih sulit diakses oleh mereka dan keluarganya. Risiko yang dihadapi termasuk terhambatnya proses tumbuh kembang, atau dampak kesehatan.

Apabila permasalahan tersebut dikaitkan dengan kewenangan Komnas HAM RI sebagaimana diamanatkan pada Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU HAM, maka Komnas HAM RI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menjadi pertimbangan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar tata kelola penanggulangan Covid-19 khususnya terkait pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar, norma, dan prinsip HAM.22 Komnas HAM RI telah merekomendasikan kebijakan untuk belajar di rumah tanpa menimbulkan tambahan beban bagi keluarga. Kebijakan belajar di rumah yang menyenangkan dengan mengurangi beban pekerjaan rumah akan sangat bermanfaat bagi kesehatan mental dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.23

Sebagai tindak lanjut, melalui penelitian ini, Komnas HAM RI berupaya mendorong Pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan pada masa pandemi Covid-19, khususnya bagi penyandang disabilitas anak di tingkat pendidikan dasar. Dibutuhkan adanya rekomendasi-rekomendasi lanjutan dan spesifik agar seluruh anak, khususnya penyandang disabilitas anak, dapat menikmati hak atas pendidikan secara layak.

9 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas 2020.

10 Desliana Maulipaksi, 'Sekolah Inklusi Dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi' (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 1 February 2017)

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukungpendidikan-inklusi> accessed 31 July 2021.

11 'Statistik Pendidikan Luar Biasa 2019-2020' (Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020) 1.

13 'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid 19' (Direktorat PMPK Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2020).

14 Randy Mulyanto, 'Indonesia: Lessons from the Online Classroom' (2 February 2021) <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/2/how-students-teachers-in-indonesia-cope-with-onlinelearning> accessed 31 July 2021.

15 'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid 19' (n 11) 4.

16 ibid.

17 Hwian Christianto, 'Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana' (2020) 11 Jurnal HAM 239.

18 Belinda Gunawan, 'Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia' (2020) 11 Jurnal HAM 387.

19 'Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia: Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018' (2018) <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku- Pengguna-Internet-Indonesia-2018> accessed 31 July 2021.

20 Alison Knopf, 'COVID-19 and Worsening Parent-child Well-being' (2020) 22 The Brown University child and adolescent psychopharmacology update 5, 6.

21 GTK Dikmen Diksus, "Sekolah Inklusif Di Tengah Pandemi" http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/readnews/sekolah-inklusif-di-tengah-pandemi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan situasi umum sebagaimana disampaikan di atas, maka dirumuskan permasalahan utama, yakni:

"Bagaimana pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di tingkat pendidikan dasar pada masa pandemi Covid-19?"

22 Pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat Nomor 026/TUA/III/2020 menyampaikan hasil kajian cepat tersebut berupa dokumen Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 kepada Presiden RI.

23 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM' 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran, analisis, dan rekomendasi pelindungan dan pemenuhan hak pendidikan dasar bagi peserta didik penyandang disabilitas di tingkat pendidikan dasar pada masa pandemi Covid-19, khususnya dalam 6 aspek BDR, yakni maksud dan tujuan, prinsip BDR, pelaksanaan BDR berdasarkan ragam disabilitas, ketentuan pembelajaran tatap muka, serta evaluasi dan rekomendasi penerapan BDR bagi PDPD.

D. Metode dan Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pada metode, fokus, lingkup, dan lokus studi sebagai berikut:

Metode

Penelitian ini akan bertumpu pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Proses dimulai dengan studi literatur, kemudian dilakukan pengumpulan data primer melalui penilaian ahli (expert judgement), kajian dokumen kebijakan dan hukum, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan dengan memetakan data dan informasi lainnya terkait peserta didik penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk menganalisis data primer, penelitian ini menggunakan NVivo Qualitative Data Analysis dengan cara mengklasifikasi data dan temuan dalam bentuk tema-tema (nodes) untuk kemudian dilakukan analisis tema (thematic analysis).

Kekuatan penelitian ini adalah pada beragamnya latar belakang informan (Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak sekolah, guru, orang tua murid, peserta didik penyandang disabilitas hingga organisasi penyandang disabilitas). Perspektif yang beragam dari sudut pandang masing-masing pihak menjadikan informasi yang didapatkan kaya dan komprehensif sehingga dapat dengan jelas memetakan permasalahan, kedalaman analisis, dan alternatif solusinya. Adapun limitasi dari penelitian ini adalah tidak dapat menggeneralisasi situasi di tingkat populasi, mengingat penelitian yang dilakukan ini bersifat induktif dengan metode kualitatif.

Informan

Penelitian ini menghimpun informasi dari para informan yang terdiri atas pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah dan pemerintah daerah, siswa penyandang disabilitas dan orang tua atau wali, guru, kepala sekolah, akademisi, ahli pendidikan, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil serta organisasi penyandang disabilitas, utamanya yang bergerak di bidang advokasi pendidikan.

Peserta/Informan dibagi ke dalam dua klasifikasi informan, yakni "Informan Prapenelitian" dan "Informan Pada Lokus Penelitian."

Berikut adalah Data dan Kode Informan:

Tabel 1.1 Informan Prapenelitian (BAB III)

Tabel 1.1 Informan Prapenelitian (BAB III)
NomorOrganisasi/PerwakilanKode Informan
1YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia)OPD1_YAPESDI
2HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Sulawesi SelatanOPD2_HWDI Sulsel
3HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) KaltimOPD3_HWDI Kaltim
4Mitra Netra (Pusat) GARAMIN (Gerakan AdvokasiOPD4_Mitra Netra
5GARAMIN (Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi) Nusa Tenggara TimurOPD5_GARAMIN NTT
6Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) SorongOPD6_Pertuni Sorong
7PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) (Pusat)OPD7_PPDI
8YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) (Pusat)OPD8_YPAC
9YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) JakartaOPD9_YPAC Jakarta
10Puspadi Bali (Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas)OPD10_Puspadi Bali
11Portadin (Persatuan Orang tua Anak Disabilitas Indonesia)OPD11_Portadin
12Bumi SetaraOPD12_Bumi Setara
13Yayasan Keluarga Tunarungu Sehjira (Pusat)OPD13_Sehjira
14WWIOPD14_WWI
15PPDFI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia) (Pusat)OPD15_PPDFI

Tabel 1.2 Informan Pada Lokus Penelitian (BAB IV)

Tabel 1.2 Informan Pada Lokus Penelitian (BAB IV)
NomorOrganisasi/Instansi/PerwakilanKode Informan
1Dinas Sosial Kota BandungPemda1 Dinsos Kota Bandung
2Dinas Pendidikan Kota BandungPemda2 Disdik Kota Bandung
3Dinas Pendidikan Pemprov JabarPemda3 Disdik Pemprov Jabar
4Panti Penyandang DisabilitasPemda4 Panti PD
5DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)Pemda5 DP3A
6Balai Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial di JabarPemda6 Balai PD Kemsos
7PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) SLB AzzakiyahPemda7 PPID
8SLB AzzakiyahSekolah1 SLB
9SD Kemala BayangkariSekolah2 Inklusi
10SLB Karya BhaktiSekolah3 SLB
11SLB Karya BhaktiSekolah4 SLB
12SLBD YPAC BandungSekolah5 SLB
13SMPN 30 BandungSekolah6 Inklusi
14SLBN CicendoSekolah7 SLB
15SMPN-SLB CileunyiSekolah8 SLB
16SDN 093Sekolah9 Inklusi
17SMP Hikmah TeladanSekolah10 Inklusi
18SLB MuhammadiyahSekolah11 SLB
19Pertuni JabarOPD1 Pertuni Jabar
20PPDI JabarOPD2 PPDI Jabar
21PPDI JabarOPD3 PPDI Jabar
22PPDI BandungOPD4 PPDI Bandung
23NPCI (National Paralympic Commitee ofOPD5 NPCI Bandung
24Indonesia) Bandung Yayasan Biruku Indonesia (YBI)OPD6 YBI
25PPDI BandungOPD7 PPDI Bandung
26Gerkatin (Gerakan untuk KesejahteraanOPD8 Gerkatin
27Tunarungu Indonesia) BILiC (Bandung Independent Living Center)OPD9 BILiC
28Orang tua PDPD TunagrahitaOrtu1_PDPD Tunagrahita
29Orang tua PDPD Intelektual (Down SyndromeOrtu2_PDPD DS
30Orang tua PDPD Celebral Palsy dan Tunadaksa (disabilitas ganda)Ortu3_PDPD CP dan Daksa
31Orang tua PDPD Daksa dan Slow Learner (disabilitas ganda)Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner
32Orang tua PDPD NetraOrtu5_PDPD Netra
33Orang tua PDPD Tuli/Rungu-WicaraOrtu6_PDPD Tuli
34PDPD Intelektual (Tunagrahita)PDPD1 _Tunagrahita
35PDPD Intelektual (Down Syndrome)PDPD2_DS
36PDPD CP dan DaksaPDPD3_CP dan Daksa
37PDPD Daksa dan Slow LearnerPDPD4_Daksa dan Slow Learner
38PDPD NetraPDPD5_Netra
39PDPD TuliPDPD6_Tuli

Catatan: Kegiatan Turun Lapangan dibagi ke dalam empat kegiatan yakni Focus Group Discussion 1 s.d 3 (FGD1 dengan Pemerintah Daerah, FGD2 dengan Pihak Sekolah, dan FGD3 dengan Organisasi Penyandang Disabilitas/OPD) serta Wawancara Mendalam kepada PDPD dan orang tuanya.

Arti Kode Informan:

OPD : Informan yang berasal dari Organisasi Penyandang Disabilitas

Ortu : Informan Orang tua Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PDPD : Informan Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Sekolah : Informan yang berasal dari unsur sekolah

Pemda : Informan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah

PD : Penyandang Disabilitas

Fokus

Metode Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ dan pengaruhnya terhadap pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19, khususnya pada pendidikan dasar.

Lingkup

Pendidikan Dasar (Satuan Pendidikan SD dan SMP) bagi siswa disabilitas, yang meliputi Pendidikan khusus/Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan Inklusi di sekolah umum.

Lokus

Pemerintah Pusat (untuk memetakan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat) dan 1 (satu) sampel pelindungan dan pemenuhan hak pendidikan dasar di tingkat pemerintah kota. Dipilihnya Kota Bandung sebagai sampel penelitian ini dengan alasan bahwa jumlah SLB di Kota Bandung paling banyak, yaitu 45 sekolah (2019),24 jika dibandingkan dengan kota lainnya. Selain itu, data-datanya juga tersedia dengan baik. Mengingat keterbatasan karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19, maka tim memilih Kota Bandung yang secara aksesibilitas juga mudah dan cukup mewakili dari pertimbangan jumlah sekolah maupun siswa berkebutuhan khusus yang paling banyak di Provinsi Jawa Barat maupun secara nasional di Indonesia.

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka penting bagi tim untuk menggarisbawahi bahwa temuan lapangan ini tentu tidak dapat digeneralisasi di tingkat populasi (Indonesia). Namun, temuan yang akan diperoleh kiranya dapat memberikan gambaran tentang Situasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Peserta Didik Disabilitas di daerah lokus penelitian. Adapun temuan pada lokus ini akan menggambarkan pola, yang mungkin dapat sama, mirip, atau sama sekali berbeda dengan daerah-daerah lain dengan karakteristik yang bervariasi tersebut. Namun demikian, untuk mengawali penelitian ini, tim juga mengundang para pemangku kepentingan yang berasal dari organisasi tingkat pusat, juga beberapa perwakilan organisasi di tingkat daerah di Indonesia untuk dapat memberikan latar pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di wilayah cakupannya masing-masing.

24 'Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat: Progres Monitoring SyncDapo Berdasarkan Data Sinkronisasi Sekolah.'(2019) <https://sync.disdik.jabarprov.go.id/lapfas/index.php?page=mon_syncdapo> accessed 31 July 2021.

Tim telah memastikan bahwa seluruh informan telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini.

E. Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Metode dan Lingkup Penelitian E. Sistematika Laporan

BAB II Tinjauan Pustaka dan Hukum

A. Konsep Hak Atas Pendidikan

B. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

C. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19

D. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Covid-19

BAB III Prapenelitian: Analisis Umum Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19

A. Pengantar

Pembahasan Per Instrumen Penelitian B.

1. Maksud dan tujuan Belajar dari Rumah (BDR)

2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Pandemi Covid-19

3. Prinsip Belajar dari Rumah (BDR)

4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas

5. Ketentuan Belajar Tatap Muka

6. Evaluasi dan Rekomendasi

BAB IV Temuan dan Analisis: Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Masa Covid-19 di Kota Bandung

A. Pengantar

B. Pembahasan Per Instrumen Penelitian

1. Maksud dan tujuan Belajar dari Rumah (BDR)

2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Pandemi Covid-19

3. Prinsip Belajar dari Rumah (BDR)

4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas

5. Ketentuan Belajar Tatap Muka

6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Maksud dan tujuan Belajar dari Rumah (BDR)

3. Prinsip Belajar dari Rumah (BDR)

5. Ketentuan Belajar Tatap Muka

6. Evaluasi Penerapan BDR PDPD

Rekomendasi B.

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Kepada Guru dan Sekolah

3. Kepada Orang Tua/Wali

4. Kepada Masyarakat SIpil/Organisasi Penyandang Disabilitas

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II I TINJAUAN PUSTAKA DAN HUKUM

A. Konsep Hak Atas Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Jaminan hak atas pendidikan itu juga ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI 1945, serta Pasal 12, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54, dan Pasal 60 UU HAM. Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak atas pendidikan dalam dua bagian pokok. Pertama, hak atas pendidikan merupakan hak mengembangkan diri sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Ditekankan bahwa hakikat pendidikan sebagai kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan untuk pengembangan diri untuk hidup di masa kini maupun di masa mendatang, terutama dari sisi ekonomi dan sosial. Kedua, arti pentingnya ditegaskan dalam frasa "demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Hak atas pendidikan begitu luas karena menyangkut upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Artinya, hak atas pendidikan bersifat multi aspek bertalian satu dengan yang lain, yakni aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya bahkan aspek lainnya.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi KIHESB dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang turut mengatur hak atas pendidikan pada Pasal 13 dan Pasal 14. KIHESB menyebutkan ketentuan bahwa negara wajib menggunakan sumber dayanya secara maksimal untuk memastikan penikmatan hak atas pendidikan. Merujuk pada Komentar Umum No.13 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHSB), tentang Hak Atas Pendidikan, terdapat 4 (empat) hal esensial yang wajib diperhatikan oleh negara dalam segala bentuk pendidikan dan di segala tingkatan, antara lain:25 a. Availability (ketersediaan) - Berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi suatu negara. Kebutuhkan fungsional didasarkan pada beberapa faktor, termasuk konteks pengembangan operasional; sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau pelindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, sanitasi bagi ragam jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan seterusnya; di mana beberapa diantaranya juga memerlukan fasilitas lainnya, seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.

b. Accessibility (dapat diakses) - Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Tiga dimensi karakter umum aksesibilitas, yaitu:

1) Non-diskriminasi: pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, khususnya bagi kelompok rentan, secara hukum dan faktual, dan tanpa diskriminasi di manapun.

2) Aksesibilitas fisik: pendidikan harus aman dan terjangkau secara fisik.

3) Aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang. Ruang lingkup aksesibilitas ini mengacu pada ketentuan Pasal 13 (2) KIHESB dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; di mana pendidikan dasar harus “bebas biaya bagi semua orang," Negara pun harus secara progresif mengupayakan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.

c. Acceptability (keberterimaan), yaitu formulasi dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya, harus dapat secara mudah diterima, sesuai dengan budaya setempat, dan berkualitas.

d. Adaptability (kesesuaian), pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat maupun komunitas yang selalu berubah dan harus selalu bisa merespon kebutuhan peserta didik tanpa membedakan status sosial dan budayanya.

Terdapat pula ketetapan bahwa pengembangan sebuah sistem sekolah di semua tingkatan harus aktif dikejar, yang berarti bahwa negara berkewajiban untuk menyusun strategi pengembangan yang menyeluruh bagi sistem persekolahan. Strategi ini harus dijadikan acuan persekolahan di semua tingkatan, tetapi diprioritaskan bagi pendidikan dasar. Aktif dikejar menekankan agar strategi keseluruhan harus dapat merangkul prioritas oleh pemerintah dan, dalam segala kondisi, harus diimplementasikan dengan giat.26 Dalam realisasi hak untuk menikmati pendidikan dari waktu ke waktu pun bersifat progresif (progressive realization), yang berarti bahwa negara mempunyai sebuah kewajiban yang spesifik dan berkelanjutan untuk bergerak seefisien dan seefektif mungkin ke arah realisasi penuh.27

Hak atas pendidikan menekankan tiga jenis tingkat kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban untuk menghormati menuntut negara untuk menghindari tindakan yang menghambat dan/atau menganggu penikmatan hak atas pendidikan. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah campur tangan atau gangguan pihak ketiga dalam penikmatan hak atas pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk menerapkan langkah-langkah positif yang memampukan dan membantu individu dan komunitas dalam penikmatan hak atas pendidikan.28

Sebagai negara yang menjunjung HAM dan menjadi salah satu negara anggota PBB, Indonesia juga wajib memperhatikan dan tunduk pada berbagai instrumen HAM internasional lain yang mengatur kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan, yakni Pasal 26 (2) DUHAM; Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 29 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau Convention on the Right of the Child; Pasal 10 Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; dan Pasal 24 Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (ICRPD). Lebih lanjut, Pasal 26 (2) DUHAM dan Pasal 13 (1) KIHESB, menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang paling fundamental adalah untuk pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya.29

DUHAM menekankan hak atas pendidikan lebih pada hal-hal penting yang harus ada untuk menjamin pemenuhannya. Sebagai upaya menjamin pemenuhan hak atas pendidikan perlu dilakukan pendidikan cuma-cuma terutama pada tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Hal yang menarik dari Pasal 26 ayat (1) DUHAM, hak memperoleh pendidikan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama, pertama prinsip persamaan kesempatan/cara, kedua prinsip penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, ketiga prinsip toleransi demi perdamaian.30 dan keempat prinsip hak utama orang tua atas pemilihan pendidikan bagi anak.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut pula, Negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Negara wajib memenuhi hak atas pendidikan dalam dua cara, yaitu kewajiban melakukan tindakan (obligation of conduct) dan kewajiban mencapai hasil yang ditentukan (obligation of result). Salah satu perwujudan kewajiban mencapai hasil yang ditentukan adalah pendidikan dasar wajib dan bebas bagi semua secara progresif, termasuk program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, salah satu implementasi pemenuhan kewajiban melakukan tindakan adalah membuat dan melaporkan rencana aksi untuk memenuhi hak atas pendidikan.

Ketentuan lainnya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 4 (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDG's) yang juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Beberapa target yang terkait, di antaranya: (1) Memastikan seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara, dan berkualitas, sehingga berujung pada hasil-hasil pembelajaran yang relevan dan efektif; (2) Menghapus disparitas gender dan menjamin akses yang setara terhadap seluruh tingkatan pendidikan bagi mereka yang rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi yang rentan; dan (3) Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang ramah anak dan penyandang disabilitas, sensitif terhadap gender, serta mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, inklusif, dan efektif untuk semua anak.

Kemudian dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah mengatur pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan dalam UU Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan UU Penyandang Disabilitas, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.

Pada prinsipnya, Pasal 4 ayat (3) UU Sisdiknas menekankan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas juga mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

25 Paragraf 6 'General Comment No.13 The Right to Education (Article 13 of the ICESCR)' (United Nation Commitee on Economic, Social and Cultural Rights, 1999) <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2BKyH%2BnX prasyMzd2e8mx4cYID1VMUKXaG3Jw9bomilLKS84HB8c9nIHQ9mUemvt0Fbz%2F0SS7kENyDv5%2FbYPWA xMw47K5jTga59puHtt3NZr> accessed 31 July 2021.

26 Paragraf 25 ibid.

27 Paragraf 44 ibid.

28 Paragraf 46-47 ibid.

29 Paragraf 4 ibid.

30 SK Ali, 'Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective' (2012) 1 Indian Journal for Social Studies and Humanities 1-14 <https://papers.ssrn.com/abstract=2208559> accessed 28 July 2021.

B. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia, apabila dihubungkan dengan kewajiban umum Pemerintah dalam pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, maka hak atas pendidikan wajib secara aktif dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah bahkan di masa pandemi, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Kewajiban itu juga menuntut negara mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan akses yang setara di segala tingkatan pendidikan dan layanan-layanan lain yang berkaitan dengan pendidikan, yang disediakan oleh pihak ketiga;

b. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pendidikan yang dilakukan pihak ketiga;

c. Memastikan tenaga-tenaga pendidik memenuhi standar yang memadai;

d. Mengembangkan kebijakan akses terhadap pendidikan yang terjangkau secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga pendidik yang profesional;

e. Memastikan bahwa pihak ketiga tidak membatasi akses atas informasi dan layanan pendidikan;

f. Melindungi setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dari tindakan pelanggaran hak atas pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

g. Melakukan tindakan hukum, baik bersifat administratif, perdata, maupun pidana atas tindakan pihak ketiga yang telah melanggar hak atas pendidikan;

Dalam konteks pendidikan dasar, Pasal 28 KHA menyebutkan bahwa tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di masa pandemi pun, Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk tetap memastikan terselenggaranya pendidikan dasar di berbagai wilayah secara non-diskriminatif, termasuk daerah terpencil, kepulauan, daerah tertinggal, dan peserta didik penyandang disabilitas, dengan sumber daya yang maksimal. Upaya ini pun dapat dilakukan secara bertahap (progressive realization), namun tidak boleh mengalami kemunduran.

Merespon kondisi pandemi ini, Pemerintah menetapkan status "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" sebagaimana dimaksud dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19).31 Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu memuat peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan; dan pembatasan mobilitas, kerumunan, dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.32 Setelah menerapkan kebijakan PSBB, pada 2021, Pemerintah menetapkan kebijakan Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di bidang pendidikan, dampak yang dirasakan adalah perubahan penyelenggaraan pendidikan tatap muka menjadi pendidikan jarak jauh (PJJ) atau dikenal pula dengan istilah belajar dari rumah (BDR). Kondisi ini mengharuskan sekolah, guru, siswa maupun orang tua atau wali menyesuaikan proses pembelajaran itu, baik menggunakan metode luar jaringan (luring) atau offline, maupun dalam jaringan (daring) atau online.

Disadari bahwa pelaksanaan metode daring dengan cara BDR memiliki banyak kendala di lapangan, yaitu di antaranya adalah kurang lancarnya komunikasi antara guru dengan murid yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan berakibat pada daya tahan para siswa dalam menghadapi pelajaran. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rahayu, dkk pada 2020 meneliti daya tahan (resilience) siswa SD dalam mengikuti mata pelajaran matematika, yang menemukan bahwa daya tahan para siswa itu dipengaruhi tidak hanya oleh kompleksitas materi dan perubahan metode pembelajaran, tetapi juga oleh pengemasan pembelajaran (packaging of learning), media, dan komunikasi yang dilakukan oleh guru.33 Hal itu menegaskan perlunya perubahan, baik dalam sistem pembelajaran maupun pelaksana pendidikan yakni sekolah dan guru. Guru dituntut semakin kreatif dalam melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Implementasi pembelajaran dalam suasana yang tidak normal tersebut tentunya membawa dampak positif dan negatif kepada para siswa. Dampak positifnya adalah anakanak dapat belajar di rumah dengan keluarganya, dan tentunya menghindarkan mereka dari paparan virus Covid-19. Namun, dampak negatifnya adalah anak-anak menginginkan kembali ke sekolah, merasa bosan, dan faktanya justru mayoritas siswa merasa tidak menyukai pembelajaran jarak jauh (PJJ).34 Interaksi antarteman sebaya (peer-group) adalah salah satu hal yang hilang dalam era PJJ saat ini.

Dalam KBM, penting diatur bagaimana pola interaksi daring dilakukan. Umumnya KBM berpusat kepada peserta didik. Pendidik sudah seharusnya mempertimbangkan partisipasi terlibat dari para peserta didik, sebagai bentuk keseimbangan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Keterlibatan siswa dalam desain komunitas pendidikan ini dapat dilakukan dengan pelibatan teman sebaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan interaksi yang ada saat ini.35 Perlu dilakukan banyak penyesuaian untuk memastikan terjadinya keseimbangan dalam pola interaksi selama melakukan BDR.

Pada tahun 2020, UNESCO telah mengidentifikasi 13 konsekuensi merugikan dari penutupan sekolah akibat pandemi. Salah satunya adalah kebingungan dan stres pada guru akibat penutupan yang tiba-tiba, ketidakpastian tentang berapa lama mereka akan bertahan, dan rendahnya pemahaman tentang pembelajaran jarak jauh.36

Pandemi Covid-19 juga telah memaksa peran lebih orang tua selaku pendamping belajar anaknya. Dalam konstruksi masyarakat Indonesia pada umumnya, peran ibu lekat dengan peran pengasuhan di dalam rumah. Hal itu membuat situasi pandemi ini menjadi beban lebih bagi ibu, khususnya bagi perempuan atau ibu pekerja. Guy dan Arthur pada 2020 dalam studinya menemukan bahwa ibu yang bekerja memaknai peran barunya dalam masa pandemi ini, yakni ketika para ibu bekerja dari rumah sambil menangani pengasuhan anak, serta menghadapi tantangan berdamai dengan identitas yang beririsan tersebut.37 Pengelolaan peran-peran tersebut dalam satu waktu tentu saja tidak mudah, sehingga hal inilah yang kemudian kerap menimbulkan gesekan-gesekan, hingga menciptakan tekanan tersendiri.

Menurut studi Carver, dkk (1989), Bahwa ketika mengalami stres, individu menggunakan strategi untuk menanggulangi (coping strategy) dan meringankan atau memperbaiki sumber stres. Untuk mengukurnya dapat digunakan skala COPE, yakni yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok: strategi yang berfokus pada masalah (dimaksudkan untuk mengubah sumber stres; misalnya perencanaan untuk masa depan) dan strategi yang berfokus pada emosi (dimaksudkan untuk mengubah pengalaman emosional dari stres; misalnya mencari dukungan emosional).38

Pandemi Covid-19 diakui telah memengaruhi kondisi kesejahteraan (wellbeing) orang tua dan anak-anak. Lebih dari satu dari empat orang tua melaporkan kesehatan mental yang memburuk, dan satu dari tujuh orang tua melaporkan kesehatan perilaku yang memburuk untuk anak-anak mereka. Kadang-kadang, baik orang tua maupun anak menderita masalah kesehatan mental. Kehilangan penitipan anak, keterlambatan kunjungan perawatan kesehatan, dan ketahanan pangan yang memburuk adalah aspekaspek yang dapat menjadi pemicu stres.39

Banyak studi yang mengkonfirmasi pengaruh kesejahteraan tersebut, yakni dengan menelaah dampak kesehatan fisik dan mental baik pada orang tua, guru maupun peserta didik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Hoffman & Miller pada 2020 menguraikan bahwa selama periode penutupan sekolah di masa pandemi Covid-19, anak-anak dan orang dewasa di seluruh Amerika Serikat mengalami stres yang berkepanjangan akibat berbagai perubahan sosial. Stresor yang menonjol meliputi kematian dan penyakit anggota keluarga;

jarak sosial dari teman, keluarga besar, guru, dan kolega; paparan informasi berita yang menakutkan; stres pekerjaan orang tua dan kehilangan pekerjaan; dan orang tua terpaksa menjadi pendidik saat bekerja dari rumah. Kebutuhan fisik dan kesehatan mental siswa akan menjadi lebih akut setelah pandemi mengingat tekanan sosial, emosional, dan ekonomi yang berlangsung secara bersamaan dan kemungkinan masih akan bertahan meski setelah pandemi berakhir.40

Aspirasi untuk kembali ke sekolah banyak disuarakan oleh orang tua siswa. Abnormalitas yang dihadapi selama BDR kemudian memunculkan gagasan untuk kembali ke sekolah, atau mencari jalan tengah dengan melakukan pembelajaran campuran (blended learning) yang memungkinkan ada proporsi tertentu di mana anak akan ke sekolah, dan selebihnya BDR. Terkait dengan gagasan itu, di sebagian besar negara terjadi perdebatan sengit tentang upaya mengembalikan anak-anak ke sekolah (back to school). Sekolah-sekolah yang telah dibuka kembali menghadapi tantangan besar berupa jarak sosial, pembersihan intensif, dan pengaturan yang cermat dari seluruh aktivitas di sekitar sekolah.41 Tidak mudah untuk memastikan protokol kesehatan yang ketat pada anak, sementara kelengahan sedikit saja akan menimbulkan risiko yang demikian besar.

Dawley, dkk pada 2010 juga menyatakan bahwa ketahanan dan kelincahan menghadapi perubahan yang cepat menjadi kunci dalam menjawab tantangan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Barbour (2011) bahwa sekolah harus berfokus pada masa depan (future-focused) dan lebih adaptif terhadap perubahan, untuk itu amat disarankan penguatan jaringan guru yang kolaboratif dalam rangka penyediaan pendidikan berkelanjutan yang tangguh dan dapat beradaptasi.42

Kesetaraan juga menjadi concern di masa pandemi. Blundell, dkk pada 2020 menelaah berbagai sumber data dan studi terbaru untuk menggambarkan dampak krisis

Covid-19 terhadap ketidaksetaraan (inegualities) di beberapa domain utama kehidupan, termasuk pekerjaan dan kemampuan untuk mencari nafkah, kehidupan keluarga, dan kesehatan. Menurut Blundell, dkk, pandemi Covid-19 berpotensi memperburuk beberapa ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya.43 Di bidang pendidikan, ketidaksetaraan ini juga diidentifikasi berkembang seiring dengan pandemi yang berlangsung. Lingkungan belajar yang diberikan orang tua dapat membuat perbedaan jangka panjang dalam hasil pendidikan anak-anak, dan keluarga yang lebih mampu cenderung menyediakan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan anak untuk berkembang dan belajar.44

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam rapat koordinasi bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, menyampaikan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan, baik peserta didik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan.45 Pemerintah pun telah mengupayakan berbagai kebijakan dan inisiatif demi mengatasi permasalahan dan menyesuaikan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, diantaranya revisi surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 7 Agustus 2020.46 Selain itu, pihak sekolah juga diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.47

Sebagai bentuk pengawasan, Komnas HAM RI telah mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 kepada Presiden RI melalui surat Nomor 026/TUA/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020, yang salah satunya berupa rekomendasi "Model pendidikan rumah yang tidak menambah beban" dan melakukan monitoring terhadap upaya negara dalam memenuhi kewajibannya, 48 di antaranya:

a. Sehubungan dengan unsur aktif dikejar dan dapat diadaptasi, Kemendikbud Ristek telah menerbitkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan tertanggal 9 Maret 2020, yang isinya merupakan instruksi pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan. Selain itu, berdasarkan penetapan situasi pandemi oleh WHO, maka Mendikbud mengesahkan Himbauan Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) tertanggal 17 Maret 2020. Adapun kebijakan sebagaimana dimaksud merupakan upaya adaptasi proses belajar mengajar pada kondisi pandemi dan dijalankan untuk tetap aktif mengejar proses pendidikan pada satuan pendidikan di berbagai tingkatan. Pelaksanaannya pun turut diatur dalam Surat Edaran. Oleh karena itu, Komnas HAM mengapresiasi Kemendikbud Ristek yang mendukung aktivitas belajar mengajar yang menyenangkan dari rumah bagi siswa dan mahasiswa.

b. Dalam aspek ketersediaan dan aksesibilitas, Kemendikbud Ristek mengadakan kerja sama dengan berbagai operator telekomunikasi untuk mempermudah proses pembelajaran di rumah; memberikan informasi terkait penanganan Covid-19 di dan melalui sektor pendidikan kebudayaan laman https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id; menyediakan beragam prasarana pembelajaran daring yang dapat digunakan untuk BDR; dan melaksanakan Program Guru Berbagi untuk membantu guru melaksanakan PJJ. Di samping itu, untuk peserta didik yang tidak memiliki perangkat elektronik maupun jaringan internet yang memadai, Kemdikbud meluncurkan program 'Belajar dari Rumah' di saluran televisi TVRI bagi siswa di jenjang PAUD, SMP, SMA, SMK, guru, dan orang tua sejak Senin, 13 April 2020, serta mendukung pelaksanaan tenaga pengajar yang mendatangi rumah peserta didiknya yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap teknologi tersebut.

c. Sehubungan dengan upaya memenuhi "kondisi hidup para staf pengajar harus terusmenerus ditingkatkan".49 diakomodir dalam Peraturan Mendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, yang mengubah ketentuan batas maksimal 50% dari dana BOS untuk gaji guru honorer dan transportasi pendidik. Peningkatan kesejahteraan pendidik diperlukan agar lebih maksimal dalam memberikan pengajaran dan sebagai bentuk kompensasi bagi guru yang memberikan pengajaran daring maupun yang mendatangi muridnya secara langsung ke rumah.

d. Sedangkan, terkait unsur dapat diterima, Komnas HAM RI menemukan berbagai fakta bahwasanya PJJ, khususnya pembelajaran yang dilakukan secara daring, kurang dapat diterima, baik bagi tenaga pengajar, orang tua hingga siswa, diantaranya karena:

i. Kurangnya dukungan untuk peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) dan siswa SMK. PDPD mengalami kesulitan belajar dari jarak jauh dengan efektif karena seringkali mereka memerlukan kontak fisik dan emosional dengan guru serta memerlukan alat dan terapi khusus agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik;50

ii. Minimnya penguasaan guru terhadap prasarana pembelajaran daring;

iii. Model PJJ cenderung mendiskriminasi siswa miskin dan rentan miskin karena keterbatasan akses fisik dan ekonomi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi;

iv. Menimbulkan diskriminasi berupa perbedaan mutu pendidikan dengan kondisi lokasi geografis yang berbeda;

v. Kecenderungan guru yang masih mengejar ketercapaian kurikulum sebagaimana ditemukan dalam Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kondisi ini tentunya berlawanan dengan semangat pendidikan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, yang mengatur bahwa sekolah tidak harus mengejar ketuntasan pembelajaran. Fakta ini menandakan bahwa para guru belum dapat memahami aturan dengan baik. Pada survei yang dilakukan terhadap 1.700 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, pada 13-20 April 2020, ditemukan adanya sekitar 76,7 persen siswa mengaku tidak senang mengikuti PJJ sebab tugas menumpuk, sukar beristirahat karena waktu pengerjaan tugas yang pendek, serta kesusahan karena kuota internet;

vi. Adanya berbagai permasalahan sebagaimana didapatkan dari hasil survei Gerakan Sekolah Menyenangkan. Dari 1.218 orang tua siswa, 44% diantaranya berpendapat bahwa anak mereka merasa kurang senang belajar online. Kendalanya adalah koneksi internet yang kurang stabil (35%), anak kurang memahami materi pelajaran (32%) dan adanya tambahan biaya untuk akses internet (31%). Sebanyak 91% orang tua menilai bahwa anak mereka lebih senang belajar di sekolah. Kemudian untuk survei serupa yang diikuti oleh 537 guru dari berbagai tingkatan), ditemukan bahwa 52% guru merasa proses pembelajaran daring kurang efektif karena tidak semua siswa punya akses internet (64%) dan koneksi internet yang kurang stabil (60%), serta adanya tambahan biaya untuk akses internet (46%) dan banyak siswa yang absen atau tidak tepat waktu mengikuti pembelajaran daring (45%). Di sisi lain, menurut pendapat 1.600 siswa (GSM dan non-GSM) yang mengikuti survei ini, 61% diantaranya merasa pembelajaran daring kurang menyenangkan dibandingkan pembelajaran di sekolah dan 11% merasa pembelajaran daring tidak menyenangkan karena kesulitan memahami pelajaran (47%), susah berkonsentrasi (38%) dan jaringan internet yang kurang lancar (36%).51;

vii. Keengganan anak untuk belajar, sehingga PR menumpuk;52

viii. Menambah beban bagi orang tua; serta

ix. Adanya kendala teknis dan beban kerja lebih yang dirasakan oleh tenaga pengajar.

C. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di Masa Pandemi Covid-19

Pengertian penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang mempunyai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pada masa pandemi Covid-19 ini, PDPD merupakan salah satu kelompok yang rentan tertular maupun terdampak Covid-19. Penyandang disabilitas memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan dibandingkan yang lain, dan lebih mungkin untuk dikeluarkan dari sekolah.53 Kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas berbeda-beda berdasarkan ragam dan tingkat disabilitasnya, sehingga setiap individu PDPD membutuhkan pengasuhan, penanganan, dukungan dan pendampingan yang berbeda, termasuk untuk mengurangi dampak penularan Covid-19. Kondisi kerentanan tersebut semakin menguatkan perlunya hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Penyandang Disabilitas. PDPD sangat membutuhkan peran aktif orang tua maupun pendamping untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan khususnya, termasuk mendukung mobilitas, gerak atau komunikasi untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun pengasuhan dan perawatan PDPD merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, atau orang tua pengganti sebagaimana diamanatkan pada UU Penyandang Disabilitas, atau dapat pula dilaksanakan melalui pengasuhan pihak lain, seperti panti asuhan ataupun panti rehabilitasi sosial yang dikelola di bawah Kementerian Sosial.54

Pasal 1 angka 5 UU Penyandang Disabilitas memberikan pengertian bahwa pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Secara tegas, Pasal 126 UU Penyandang Disabilitas memberikan kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Jaminan tersebut juga diperkuat dalam ketentuan nasional lainnya, yakni Pasal 5 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa "Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan bagi PDPD melalui tersedianya lembaga pelayanan pendidikan bagi PDPD dan satuan pendidikan khusus, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan). Selain itu, diakuinya penyandang disabilitas berkaitan pula dengan orientasi kebijakan Pemerintah, yang salah satunya adalah mempromosikan partisipasi masyarakat untuk memajukan hakhak penyandang disabilitas dengan cara menghilangkan berbagai hambatan, baik hambatan fisik maupun sosial, pada sumber-sumber publik, misalnya sarana pendidikan dan sarana kesehatan..55

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masa pandemi Covid-19 membuat seluruh peserta didik, termasuk PDPD, harus menyesuaikan kondisi dengan menjalani PJJ. Tentunya berbagai kebijakan terkait dan proses belajar mengajar jarak jauh ini harus melindungi PDPD untuk tetap mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Prinsip tersebut juga tersirat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas menekankan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Berkaitan dengan PJJ, UU Sisdiknas pun telah mengakui pendidikan model ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15, bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Konsep PJJ yang diadopsi di Indonesia pada saat pandemi ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan sesuai ketersediaan dan kesiapan sarana, antara lain dominan daring, kombinasi daring/luring dan dominan luring56 (Dr. Samto, 2021). Sehubungan dengan kekhususan yang dimiliki setiap individu PDPD, penggunaan strategi pembelajaran daring maupun luring tersebut seharusnya disesuaikan dengan ragam disabilitas dengan mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan, capaian dan kenyamanan masing-masing individu.57

Merespon urgensi tersebut, UNICEF memberikan tanggapan berupa pertimbangan untuk anak dan orang dewasa penyandang disabilitas dalam konteks Covid-19, khususnya dalam mencegah, meminimalisir dan mengatasi dampak sekunder wabah, termasuk untuk melindungi PDPD, dengan cara:

Memberikan dukungan kepada aktor pendidikan untuk memastikan bahwa media PJJ aman dan dapat diakses oleh anak-anak penyandang disabilitas; guru dilatih untuk mendukung PDPD dari jarak jauh; dan bahwa setiap program pendidikan khusus termasuk dalam langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan pendidikan.

Memberikan dukungan kepada pengasuh anak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami disabilitas perkembangan dan/atau intelektual, dalam menerapkan pertimbangan khusus ketika mengelola perawatan dan pendidikan anakanak mereka di rumah, dan kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial mereka sendiri.58

Senada dengan respon tersebut, Kantor Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa- Bangsa (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) turut memberikan panduan mengenai tindakan utama yang dapat dilakukan oleh negara dan pemangku kepentingan lainnya dalam konteks pelindungan hak atas pendidikan, antara lain:59

Memberikan panduan yang jelas kepada otoritas pendidikan dan sekolah tentang ruang lingkup kewajiban mereka dan berbagai sumber daya yang tersedia ketika memberikan pendidikan di luar sekolah.

Memastikan akses ke internet untuk PJJ dan memastikan perangkat lunak dapat diakses oleh PDPD, termasuk melalui penyediaan alat bantu dan akomodasi yang wajar.

Memberikan bimbingan, pelatihan dan dukungan bagi guru tentang pendidikan inklusif melalui PJJ.

Menjalin koordinasi yang baik dengan orang tua mapun pengasuh untuk pendidikan dini anak penyandang disabilitas.

Memberikan bimbingan dan dukungan jarak jauh kepada orang tua dan pengasuh untuk membantu dalam menyiapkan peralatan dan mendukung program pendidikan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus.

Mengembangkan materi yang dapat diakses dan diadaptasi PDPD untuk mendukung PJJ.

Mengembangkan materi audio-visual pendidikan yang dapat diakses untuk disebarluaskan melalui media yang berbeda (misalnya program pendidikan yang disiarkan televisi, dll.)

Dalam Panduan Coronavirus Disease (Covid-19) Bagi Sekolah yang disusun oleh National Association of Independent Schools (NAIS), 60 terdapat beberapa aturan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. NAIS menyarankan bahwa dalam melakukan PJJ setiap sekolah harus menentukan pendekatan mana yang terbaik untuk programnya, dengan menyadari bahwa pendekatan tersebut dapat berubah dengan penyesuaian yang diperlukan. Sekolah harus mencari cara untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menerapkan pendekatan holistik untuk PJJ dengan tetap memperhatikan kesehatan mental dan fisik siswa, termasuk bagi PDPD. Beberapa ide yang dapat digunakan, diantaranya mengadakan kelas yoga daring dan aktivitas fisik lainnya untuk siswa sekolah dasar, video pendek pendidikan jasmani untuk seluruh siswa, modul pendidikan singkat seperti yang ditawarkan oleh BrainPoP, virtual hangout sebagai sarana bersosialisasi, mendorong guru memanggil nama siswa yang terkadang sulit atau tidak memperhatikan PJJ untuk membuatnya merasa terhubung dan mengembalikan perhatiannya, khususnya bagi PDPD, serta mengadakan konseling sekolah secara daring. Sekolah dianjurkan untuk mempertimbangkan pemberian dukungan pembelajaran, konseling, dan layanan dukungan siswa lainnya. Layanan 1:1 sangat disarankan selama waktu ini, namun dengan mempertimbangkan tujuan, keamanan, hukum yang berlaku, sumber daya, dan budaya.

Pemberdayaan program konseling, ahli atau spesialis pembelajaran (learning specialists), dan kelompok pendukung lainnya di sekolah sangat berguna untuk mendukung pelayanan bagi siswa, orang tua, tenaga pendidik maupun masyarakat dengan sebaik-baiknya. Selain itu, terkait adanya rencana pembukaan kembali sekolah, maka sekolah sebagaimana dimaksud harus mengambil langkah-langkah untuk mencoba melindungi semua pihak yang ada di sekolah. Meskipun demikian, tidak ada cara untuk menjamin bahwa siswa yang kembali akan terlindungi dan kemungkinan besar beberapa siswa akan tertular virus. Seluruh pihak yang terlibat di sekolah dianjurkan untuk melaksanakan vaksinasi terlebih dahulu.

Di samping itu, untuk memberikan panduan dalam memastikan inklusivitas semua peserta didik, serangkaian prinsip dan rekomendasi telah dibuat, yang dikenal dengan konsep Universal Design for Learning (UDL).61 UDL adalah pendekatan yang mengakui bahwa di dalam kelas peserta didik berbeda satu sama lain dalam memahami, memproses, dan mengekspresikan hal-hal secara berbeda. UDL menegaskan bahwa pengajaran dan pembelajaran harus memanfaatkan banyak metode untuk mendukung semua peserta didik, termasuk, namun tidak terbatas pada PDPD. UDL melibatkan tiga prinsip utama pengajaran, sehingga menyediakan banyak cara untuk: 1) keterikatan, dengan membantu siswa tetap termotivasi untuk belajar melalui berbagai metode; 2) representasi, dengan konten yang disajikan dalam berbagai cara; dan 3) tindakan dan ekspresi, dengan meminta siswa menunjukkan apa mereka telah mereka pelajari dengan berbagai cara tersebut. Dengan menggunakan berbagai cara dari 3 prinsip ini, prestasi belajar semua siswa dapat ditingkatkan.62

ICRPD dengan jelas menegaskan hak anak penyandang disabilitas dan keluarganya atas pelindungan sosial.63 Namun, hanya sedikit negara, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah, menyediakan layanan sosial terkait pelindungan penyandang disabilitas, yang mungkin termasuk tunjangan disabilitas, cuti berbayar untuk orang tua dan pengasuh, tunjangan pendidikan, obat-obatan gratis atau bersubsidi, alat bantu dan teknologi, dan layanan rehabilitasi. Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, cenderung tidak memiliki akses pendidikan, lebih memiliki kecenderungan kemiskinan, dan lebih mempunyai kemungkinan untuk tinggal di daerah yang rentan. Mereka cenderung termasuk dalam keluarga yang berpenghasilan rendah, terkadang orang tua PDPD harus mengurangi pendapatan, beban kerja atau bahkan berhenti bekerja untuk memberikan perawatan dan dukungan kepada anak mereka. Banyak keluarga dengan anak-anak penyandang disabilitas juga dikenakan biaya tambahan terkait disabilitas. Oleh karena itu, pelindungan sosial sangat penting untuk memberikan jaminan pendapatan, akses ke perawatan kesehatan, dan berkontribusi untuk biaya-biaya penunjang bagi anak penyandang disabilitas dan keluarganya. Skema pelindungan sosial diutamakan bagi anakanak mapun keluarganya untuk mengikuti pembelajaran di sekolah (termasuk transportasi, asuransi kesehatan, program pemberian makan di sekolah, dan sebagainya).64

Dengan demikian, mekanisme dan insentif pelindungan sosial tambahan harus disusun bersama dengan ketentuan dan perencanaan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari beban tanggung jawab, terutama pada anggaran pendidikan, sehingga tidak merugikan alokasi dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan multisektor, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian yang terkait Pemberdayaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus berkolaborasi untuk meningkatkan dukungan kepada semua anak agar dapat menjangkau secara berkelanjutan akses ke perawatan, kesejahteraan, dan pendidikan selama keadaan darurat.65

Terkait dengan kekhususan hak atas pendidikan bagi PDPD di masa pandemi, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) Selama Masa Covid-19 (2020).66 yang berisi aspek-aspek sebagai berikut: Maksud dan Tujuan, Prinsip Belajar Dari rumah (BDR), Pelaksanaan BDR berdasarkan ragam disabilitas, Ketentuan pembelajaran tatap muka, serta Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD.67

Seluruh panduan tersebut digunakan di Sekolah Khusus (Skh) atau Sekolah Luar Biasa (SLB), dan di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI).

Panduan tersebut bertujuan untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan dan dukungan psikososial selama pandemi Covid-19, dan yang terpenting juga untuk mencegah dan melindungi penyandang disabilitas agar tidak terpapar virus Covid-19.

Selain itu, pada tahun 2020 Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP 13/2020) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan (4) UU Penyandang Disabilitas. Menurut Pasal 1 angka 1 Ketentuan PP 13/2020 dijelaskan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.68

Aturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP 70/2019), khususnya terkait pembangunan inklusif disabilitas yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Salah satu sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Terdapat 4 (empat) kebijakan, antara lain:

1) Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas anak-anak hingga dewasa, dengan strategi:

a) Mengadakan pelatihan pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif pada keseluruhan tingkat pendidikan.

b) Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan.

c) Menyusun peraturan yang mendorong perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan menyelenggarakan pendidikan inklusif.

d) Menyusun kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di sekolah inklusif.

2) Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas, dengan strategi:

a) Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.

b) Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses Pendidikan.

c) Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.

3) Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas, dengan strategi:

a) Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratiff.

b) Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.

c) Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas.

4) Membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang seni dan olahraga, dengan strategi mendorong peningkatan partisipasi dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

31 GDS Rahayu and others, 'Analysis of Elementary School Students' Mathematical Resilience during Learning during the Covid 19 Pandemic' [2020] Journal of Physics 7, 1.

32 'Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM' (Komnas HAM Republik Indonesia 2020).

33 ibid.

34 Ibid.

35 Megan EL Brown and Gabrielle M Finn, 'Intra-COVID Collaboration: Lessons for a Post-COVID World' (2021) 55 Medical education 122, 124.

36 Lisa E Kim and Kathryn Asbury, "Like a Rug Had Been Pulled from under You": The Impact of COVID-19 on Teachers in England during the First Six Weeks of the UK Lockdown' (2020) 90 British journal of educational psychology 1062, 1063.

37 Batsheva Guy and Brittany Arthur, 'Academic Motherhood during COVID-19: Navigating Our Dual Roles as Educators and Mothers' (2020) 27 Gender, work, and organization 887, 888.

38 Kim and Asbury (n 36) 1063–1064.

39 Knopf (n 18) 6.

40 Jessica A Hoffman and Edward A Miller, 'Addressing the Consequences of School Closure Due to COVID-19 on Children's Physical and Mental Well-Being' (2020) 12 World medical and health policy 300, 303.

41 Alma Harris and Michelle Jones, 'COVID 19 - School Leadership in Disruptive Times' (2020) 40 School leadership & management 243, 243-244.

42 Lucie Lindsay and Rachel Whalley, 'Building Resilience in New Zealand Schools Through Online Learning', Teaching, Technology, and Teacher Education During the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field (Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 2020) 57.

43 Blundell and others (n 2) 291.

44 ibid 209.

45 'GTK Kemdikbud: Kebijakan Kemendikbud Di Masa Pandemi' (Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi, 3 September 2020) <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi> accessed 31 July 2021.

46 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2020.

47 Sekretariat GTK, ibid.

48 'Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM' (Komnas HAM Republik Indonesia 2020).

49 Paragraf 27 'General Comment No.13 The Right to Education (Article 13 of the ICESCR)' (n 23).

50 Febrina Febrina, 'Pandemi COVID-19 Berdampak Pada Turunnya Kesejahteraan Anak-Anak Di Indonesia' (Aliansi Jurnalis Independen, Mei 2020) <https://aji.or.id/read/press-release/1064/pandemi-covid-19- berdampak-pada-turunnya-kesejahteraan-anak-anak-di-indonesia.html> accessed 31 July 2021.

51 <https://www.instagram.com/p/B_M2D3phxyS/> diakses pada 11 Juni 2020.

52 Ayunda Pininta Kasih, 'Anak Mulai Bosan Dan Menolak Belajar Di Rumah, Orangtua Lakukan Ini' (14 April 2020) <https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/14/170654471/anak-mulai-bosan-dan-menolakbelajar-di-rumah-orangtua-lakukan-ini> accessed 31 July 2021.

53 'OHCHR: COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities (2020)' (United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, 29 April 2020).

54 'Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 (2020)' (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, June 2020).

55 Franciscus Adi Prasetyo, 'Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan" (2014)' [2014] Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 64, 33.

56 Disampaikan oleh Dr. Samto, Direktur PMPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 24 Maret 2021 dalam diskusi dengan Tim Penelitian Komnas HAM RI.

57 GTK Dikmen Diksus, "Sekolah Inklusif Di Tengah Pandemi" http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/readnews/sekolah-inklusif-di-tengah-pandemi

58 'UNICEF: COVID-19 Response: Considerations for Children and Adults with Disabilities (2020)' (UNICEF, 19 59 'OHCHR: COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities (2020)' (n 52).

March 2020) <http://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2009.162677> accessed 31 July 2021.

60 Megan Mann, 'NAIS Coronavirus (COVID-19) Guidance for Schools' <https://www.nais.org/articles/pages/additional-covid-19-guidance-for-schools/> accessed 31 July 2021.

61 'Inclusive Education Inisiative: Pivoting to Inclusion: Leveraging Lessons from the COVID-19 Crisis for Learners with Disabilities' (2020) Text/HTML 19

<https://www.worldbank.org/en/topic/disability/publication/pivoting-to-inclusion-leveraging-lessons-fromthe-c-ovid-19-crisis-for-learners-with-disabilities> accessed 31 July 2021.

62 ibid 17.

63 'United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)' (United Nations, 2006) <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html> accessed 31 July 2021.

64 'World Health Organization and World Bank, "World Report on Disability" (2011)' (World Health Organization 2011).

65 'Inclusive Education Inisiative: Pivoting to Inclusion: Leveraging Lessons from the COVID-19 Crisis for Learners with Disabilities'(n 60) 51.

66 'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid 19' (n 11).

67 ibid.

68 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

D. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Pelindungan

dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Covid-19

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Otonomi daerah memegang peranan penting dalam ketatanageraan Indonesia. Otonomi memberikan ruang bagi daerah-daerah atau disebut daerah otonom untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi lokal, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. UUD NRI 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh bagi tata laksana pemerintahan daerah, yaitu pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah ini kemudian dituangkan ke dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam menjalankan pemerintahannya, daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, dengan kekecualian untuk beberapa urusan pemerintahan pusat sebagaimana ditentukan undang-undang.69 Kemudian Pemerintahan Daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.70 Untuk menjalankan otonomi daerah tersebut, daerah diberikan keluasan membentuk susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah masingmasing.71

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaran Pemerintahan Daerah, 72 sedangkan desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.73

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, undang-undang menggariskan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah,74 sementara urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah.75

Pelaksanaan penyelenggaran pemerintah, baik yang wajib maupun pilihan, berorientasi pada pelayanan dasar (pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara)76 yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal7" sebagaimana ditetapkan. Lebih lanjut undang-undang juga memberikan batasan klasifikasi urusan pemerintahan dalam urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.78

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat,79 sementara urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.80 Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah inilah yang menjadi dasar pelaksanan otonomi daerah.81 Adapun urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 82 Urusan pemerintahan konkuren ini terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.83 Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.84

69 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1945.

70 Lihat Pasal 18 Ayat (6) ibid.

71 Lihat Pasal 18 Ayat (7) ibid.

72 Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014.

73 Pasal 1 Angka 3 ibid.

74 Pasal 1 Angka 14 ibid.

75 Pasal 1 Angka 15 ibid.

76 Pasal 1 Angka 16 ibid.

77 Pasal 1 Angka 17 ibid.

78 Pasal 9 Ayat (1) ibid.

79 Pasal 9 ayat (2) ibid.

80 Pasal 9 ayat (3) ibid.

81 Lihat Pasal 9 ayat (4) ibid.

82 Lihat Pasal 9 ayat (5) ibid.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemda. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan melaksanakan pembinan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerntahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.85 Norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.86

Bahkan, dalam hal kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka Pemerintah dapat membatalkan kebijakan tersebut. 87 Dalam penyelenggaran pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelanggaraan pemerintahan negara yakni kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.88

Persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. 89 Sementara parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek: aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah aparatur sipil negara di daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.90 Jelas di sini bahwa aksesibilitas pendidikan termasuk dalam salah satu parameter penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam UU Pemda terdapat lampiran mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren, yang membagi pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdapat pembagian sub urusan yang berupa manjemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Masing-masing, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi, memiliki kewenangan dalam sub urusan itu. Misalnya, dalam sub urusan manajemen pendidikan, Pemerintah berwenang untuk melakukan penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah daerah provinsi berwenang untuk melakukan pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus, sementara pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan nonformal. Adapun untuk sub urusan kurikulum, Pemerintah berwenang untuk menetapkan kurikulum di semua satuan pendidikan, sementara untuk pemerintah daerah provinsi menetapkan muatan lokal untuk sekolah menengah, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kurikulum muatan lokal untuk sekolah dasar, PAUD, dan pendidikan non-formal.

83 Lihat Pasal 11 ayat (1) ibid.

84 Lihat Pasal 11 ayat (2) ibid.

85 Pasal 16 ayat (1) ibid.

86 Lihat Pasal 16 ayat (2) ibid.

87 Lihat Pasal 17 ayat (3) ibid.

88 Lihat Pasal 58 ibid.

89 Lihat Pasal 36 ayat (1) ibid.

90 Lihat Pasal 36 ayat (8) ibid.

Kebijakan Nasional Pendidikan Dasar di Masa Pandemi Covid-19

Dalam situasi pandemi ini, Pemerintah juga merilis kebijakan-kebijakan terkait dengan penyesuaian bidang pendidikan di masa Covid-19. Tercatat kebijakan-kebijakan penyesuaian itu mulai ditelurkan sejak Maret 2020, misalnya terdapat pembatalan ujian nasional (UN), ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum, sekolah yang belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa, mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak mengumpulkan siswa dan orang tua, PPDB jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor dan prestasi lain.91 Selain itu, Kemendikbud Ristek juga melakukan penyediaan kuota gratis, realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M untuk Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, realokasi anggaran Kebudayaan Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal

Guru Berbagi, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, serta pembelajaran daring.92 BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta, bukan hanya bagi sekolah negeri. Pada bulan Juli sampai Agustus 2020, sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali, zona lain masih dilarang. Lebih lanjut, untuk menyesuaikan dengan situasi kekhususan Covid-19 ini, diluncurkan pula kurikulum khusus, serta pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD.93 Pemerintah pusat melalui Kemendikbud Ristek juga memberikan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan (September s.d. Desember 2020). Besaran bantuan, siswa 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan.94

Sebagai respon terhadap situasi pandemi juga, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selanjutnya SKB ini diperbarui dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020; Nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait dengan penanganan Covid-19 di antaranya:

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178):

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1258);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Khusus untuk peserta didik penyandang disabilitas, ada panduan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid-19.95

Secara garis besar, panduan ini mencakup ketentuan penyelenggaraan BDR; yang meliputi prinsip, strategi, dan kiat pelaksanaan BDR, tugas dan tanggungjwab fasilitas BDR bagi PDPD, bentuk dukungan psikososial bagi PDPD, dan protokol kesehatan selama penyelenggaraan BDR; dan Panduan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan; yang meliputi pembelajaran tatap muka, tahapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, perisapan tatap muka, tugas dan tanggung jawab fasilitasi pembelajaran tatap muka dukungan psikosial dan protokol kesehatan bagi PDPD.

Prinsip umum penyelenggaraan BDR mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020. Adapun beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pelaksanaan BDR yang berlaku baik pada sekolah khusus (satuan pendidikan khusus) maupun sekolah inklusi (Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi/SPPPI) adalah:

a. Kerja sama dan pelibatan keluarga/saudara/pendamping.

b. Komunikasi efektif

c. Fleksibilitas waktu belajar

d. Materi pembelajaran dapat diakses.

Selanjutnya, selain memberikan garis besar acuan strategi pembelajaran selama BDR (baik daring maupun luring), panduan itu juga menitikberatkan pada pelaksanaan BDR berdasarkan ragam disabilitas (fisik, netra, tungu/tuli, intelektual, mental) yang pada intinya melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam strategi pembelajaran sesuai dengan ragam disabilitas masing-masing guna menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi PDPD di masa pandemi.

Pada bagian Lampiran Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terdapat Ketentuan pembelajaran pada zona-zona yang telah ditentukan (pada masing-masing zona: merah, oranye, hijau dan kuning). Satuan pendidikan yang berada di daerah zona oranye dan merah berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional6 dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam. Adapun bagi sekolah yang berlokasi di zona hijau dan kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan memenuhi seluruh persiapan yang ditentukan, yang tentunya secara ketat mengacu pada protokol kesehatan.

91 'GTK Kemdikbud: Kebijakan Kemendikbud Di Masa Pandemi' (n 45).

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Ibid.

95 'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi COVID-19 | 2020' (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020)

96 Berdasarkan https://covid19.go.id/peta-risiko

Kebijakan di Tingkat Daerah

Mengacu pada otonomi daerah, selama pandemi Covid-19 ini daerah juga membuat ketentuan peraturan yang mengacu pada kebijakan pusat yang disesuaikan dengan situasi daerahnya masing-masing. Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan beberapa aturan baik terkait dengan pelindungan kesehatan masyarakat di masa Covid-19 maupun yang secara khusus mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Demikian pula dengan Kota Bandung.

Tercatat, di tingkat provinsi, beberapa kebijakan dikeluarkan seperti: Edaran Kegiatan Sekolah terkait Covid-19 di Jawa Barat Tahun 2020 (Maret 2020), Surat Penyesuaian Sistem Kerja GTK (Maret 2020), Surat Pelaporan Pembelajaran Daring (Maret 2020), Surat Lanjutan Covid-19 SMA, SMK, SLB (UN, US, KBM) (Maret 2020), SE Penyesuaian Kerja PSBB (April 2020), Surat Perpanjangan PBM Covid-19 SMA-SMK-SLB (27042020-11052020), Surat Perpanjangan PBM Covid-19 SMA-SMK-SLB (11052020- 29052020), Pengantar dan Pedoman PLS untuk SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Juli 2020), Pedoman Belajar Dari Rumah (BDR) Jenjang SMA, SMK, SLB, dan Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020/2021 (Juli 2020).

Sementara di tingkat kota, beberapa kebijakan juga dikeluarkan seperti: Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) di Kota Bandung, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), di mana aturan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan Surat Edaran Menterti Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 4/2020 tentang

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan berbagai infografik tentang informasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagai bentuk upaya mengedukasi masyarakat.

BAB III | Prapenelitian: Analisis Umum Pelindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19

A. Pengantar

Selain melakukan pendalaman informasi dengan para informan yang berada pada lokus penelitian yang telah ditentukan, yakni di Kota Bandung (temuan akan disajikan pada Bab IV), tim juga melakukan kegiatan prapenelitian berupa dua kali diskusi dalam rangka meminta masukan bagi penguatan konsep maupun praktik di lapangan. Rangkaian prapenelitian yang dilakukan meliputi dua kali diskusi, yaitu Pertama, diskusi pada 24 Maret 2021, dengan mengundang narasumber ahli Dr. Samto, selaku Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara umum Dr. Samto menyampaikan garis kebijakan pendidikan dari Pemerintah baik yang secara umum bagi peserta didik di masa pandemi Covid-19, dan lebih spesifik lagi ia mengeksplorasi kebijakan bagi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Pada kesempatan tersebut Dr. Samto menjelaskan secara detail mengenai Ketentuan Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) Selama Masa Covid-19.97

Kedua, dilakukan dengan mengundang pemangku kepentingan dari berbagai perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD). Diskusi kedua ini menghimpun informasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka selama berlangsungnya pandemi Covid-19 ini. Informan tersebar dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) yang berada di Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Dari eksplorasi dengan para informan di tahap ini, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi ini, khususnya dari sudut pandang organisasi masing-masing serta mempertimbangkan praktik di lokasi atau daerah informan berasal.

97 'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi COVID-19 | 2020' (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020)

B. Pembahasan Aspek-aspek Belajar Dari Rumah (BDR)

Secara garis besar, instrumen penelitian ini mencakup beberapa aspek yang diturunkan dari Ketentuan Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) Selama Masa Covid-19 (Direktorat PMPK Kemendikbud, 2020) yang berisi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan98:

a. Memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan dan dukungan psikososial selama pandemi Covid-19;

b. Mencegah dan melindungi penyandang disabilitas agar tidak terpapar virus Covid- 19.

2. Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR), mengacu pada SE Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.15 Tahun 2020, yang berisi aspek:

a. Kerja sama dan Pelibatan Keluarga/Saudara/Pendamping

b. Komunikasi Efektif

C. Fleksibilitas Waktu Belajar

d. Materi Pembelajaran Dapat Diakses

3. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas9:

a. Disabilitas Fisik

b. Disabilitas Netra

C. Disabilitas Rungu/Tuli

d. Disabilitas Intelektual

e. Disabilitas Mental/Psikososial

4. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak100:

a. Dinas Pendidikan

b. Satuan Pendidikan (SKh/SLB/SPPPI)

C. Keluarga (Orang tua/Wali)

d. Dukungan Psikososial Bagi PDPD, 101 Termasuk bagi guru dan orang tua,102 melalui asesmen.

98 Ibid, 1–2

99 ibid 5.

100 ibid 16.

5. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka103. (Syarat dan Ketentuan Berlaku)

6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD

Berdasarkan instrumen tersebut, Tim Peneliti kemudian menghimpun informasi dan data dari para informan dengan melakukan elaborasi pada Diskusi Kelompok Terfokus, yang diselenggarakan pada 31 Maret 2021. Data dan informasi yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan tema-tema (nodes) berdasarkan instrumen penelitian.

1. Maksud dan Tujuan Belajar Dari Rumah (BDR)

a. Dukungan Psikososial Selama Pandemi Covid-19

Dukungan psikososial menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan selama pandemi Covid-19 berlangsung. OPD5 GARAMIN NTT mengeluhkan bahwa akses terhadap layanan psikologi masih minim. Pernyataan tersebut didukung pula oleh OPD7 PPDI yang menyebutkan minimnya dukungan psikososial dari sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berupa home visit (kunjungan ke rumah) sebagai bentuk 'bonding' (ikatan) antara guru dan peserta didik di masa pandemi. Menurutnya, masih amat terbatas jumlah sekolah yang melakukan home visit. Ia menyebutkan misalnya sekolah-sekolah seperti beberapa sekolah swasta dan Sekolah Islam Terpadu, yang cukup intens melakukan home visit karena didukung oleh sumber daya yang memadai. Akan tetapi, bagi sekolah lainnya yang tidak memiliki dukungan tersebut, kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara rutin.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, OPD9 YPAC Jakarta menyampaikan adanya inisiatif dukungan psikososial yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk pihak sekolah atau yayasan pendidikan bagi orang tua/wali, anak, serta guru. YPAC Jakarta, misalnya, mengadakan layanan konsultasi dengan tim psikolog dari yayasan dan memfasilitasi pertemuan antara guru-psikolog dan anak-anak peserta didik.

OPD1 YAPESDI juga turut menyampaikan bahwa YAPESDI memberikan pendidikan peer group seminggu sekali berupa pendidikan HAM, kesehatan mental, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi melalui media Zoom Meeting sebagai upaya pemberian dukungan psikososial selama pandemi Covid-19. Akan tetapi penggunaan aplikasi Zoom ini menjadi terkendala ketika tidak dapat mengoperasikannya, sehingga YAPESDI juga memberikan pelatihan cara memakai zoom selama 3 sesi masing-masing 3 jam.

Di samping semua kendala yang dihadapi oleh PDPD, ada fenomena unik di mana banyak juga di antara PDPD yang justru menikmati belajar dari rumah (BDR), hal ini disampaikan oleh OPD14 WWI. Meskipun mereka merindukan teman-teman di sekolah, di antara mereka juga merasakan keadaan bebas tekanan (tension) dari guru dan temanteman di sekolah. Selama ini, menurutnya, masyarakat belum terlalu sadar tentang hakhak disabilitas, justru sebaliknya secara sadar atau tidak sadar memberikan tekanan pada penyandang disabilitas, termasuk di lingkungan sekolah.

101 ibid 17.

102 ibid 29–30.

103 ibid 22.

Analisis:

Inisiatif dukungan psikososial telah dilakukan oleh beberapa pihak sekolah maupun yayasan pendidikan, namun belum banyak yang melakukannya mengingat adanya kendala sumber daya dari masing-masing pihak.

Dukungan psikososial dapat diberikan berupa layanan konsultasi ke psikolog, home visit, dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dapat memperkuat psikis, baik PDPD, orang tua, maupun guru, dalam menghadapi situasi pandemi ini.

PDPD membutuhkan dukungan lebih dalam menghadapi pandemi ini, baik berupa hal teknis penyelenggaraan metode daring maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan dukungan psikis.

b. Layanan Pendidikan bagi PDPD di Masa Pandemi Covid-19

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Budaya, Dr. Samto, menyebutkan bahwa layanan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 tetap diadakan melalui metode daring dan luring (blended learning). Pembelajaran daring dilaksanakan secara tatap muka virtual, tanpa tatap muka virtual, serta kelas maya atau dikenal juga sebagai learning management system (LMS). Sedangkan pembelajaran luring dilaksanakan melalui akses televisi atau radio maupun menggunakan modul, lembar kerja atau media cetak lainnya. Adapun untuk metodenya diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan pendekatan yang sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana, yakni dapat dominan daring, kombinasi daring/luring, ataupun dominan luring. Pelaksanaan layanan pendidikan bagi PDPD itu dikonfirmasi oleh OPD9 YPAC Jakarta, dengan penggunaan kombinasi metode kombinasi daring dan luring oleh guruguru di SLB-D YPAC Jakarta. Turut disampaikan pula oleh OPD6 PERTUNI Sorong mengenai jalannya metode pembelajaran kombinasi daring dan luring di Sorong selama masa pandemi ini yang dilakukan dengan menggunakan media Whatsapp dan sekali seminggu hadir ke sekolah untuk melakukan KBM secara langsung.

Pada implementasinya, OPD14 WWI menyatakan sulitnya pemenuhan hak atas pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19. Pernyataan itu didukung pula dengan beberapa perwakilan organisasi penyandang disabilitas yang menyampaikan beberapa kendala dalam pemberian layanan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19. OPD1 YAPESDI menyebutkan bahwa penggunaan metode pembelajaran daring melalui zoom menjadi kendala ketika tidak dapat mengoperasikannya. Untuk itu YAPESDI juga kemudian memberikan pelatihan cara memakai zoom selama 3 sesi x 3 jam. Selain itu, OPD13 SEHJIRA juga menuturkan bahwa banyak siswa kurang mendapatkan informasi, terutama siswa SLB. Mereka tidak memahami metode sekolah daring karena pengetahuannya masih rendah.

Lebih lanjut, Dr. Samto menekankan bahwa pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 tidak memaksakan penuntasan kurikulum, namun lebih berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup. Dalam pemenuhannya, OPD10 Puspadi Bali menyampaikan bahwa pendidikan PDPD menjadi tanggung jawab masyarakat. Ia menyarankan semua guru harus berkreasi agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan.

Analisis:

Layanan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 tetap diadakan melalui metode daring dan luring, serta kombinasi keduanya.

Pemenuhan layanan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 masih terasa sulit, terutama pada penggunaan metode daring. Hal itu disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan siswa/orang tua/wali dan kurang mendapatkan informasi mengenai penggunaan metode daring.

Pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 tidak memaksakan penuntasan kurikulum dan lebih berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup.

Pendidikan PDPD juga menjadi tanggung jawab masyarakat, termasuk guru harus berkreasi agar PDPD tetap mendapatkan pendidikan yang dapat diakses dengan baik.

2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

a. Strategi pembelajaran BDR bagi PDPD

Pada Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi COVID-19 ditemukan identifikasi enam aspek perubahan kebutuhan yang berkaitan dengan pembelajaran inklusif PDPD di masa pandemi, yaitu dalam aspek pembelajaran daring, sarana dan prasarana, dukungan sosial, dukungan kebijakan atau struktural, kesehatan mental, dan adaptasi kebiasaan baru.104

Sehubungan dengan keenam aspek tersebut, dibutuhkan strategi untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran dari rumah bagi PDPD. Terkait pembelajaran daring dan adaptasi kebiasaan baru, OPD6 PERTUNI Sorong menyarankan agar kurikulum perlu disesuaikan dengan anak-anak. Selain itu, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran kombinasi daring dan luring. Sejalan dengan saran tersebut, OPD9 YPAC Jakarta menyampaikan bahwa kurikulum khusus masih terus dikembangkan dengan berbagai penyesuaian untuk memenuhi target Tes Potensi Akademik (TPA) siswa yang masih sulit. Ia juga memaparkan strategi penyesuaian BDR ini dengan menggunakan kombinasi metode daring dan luring oleh guru-guru di SLB-D YPAC Jakarta.

Kemudian untuk kebutuhan sarana dan prasarana, OPD10 Puspadi Bali menyatakan urgensi kepemilikan smartphone sebagai sarana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah secara daring. Berkenaan dengan adanya kebutuhan gawai tersebut, OPD8 YPAC Nasional menyebutkan bahwa era pandemi seharusnya dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk memfasilitasi metode daring ini. Maraknya penggunaan metode pembelajaran daring, membuat pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk tetap memenuhi hak atas Pendidikan PDPD. Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa

Pandemi Covid-19 menyebutkan peran penting media sosial dalam memberikan dukungan teknis dalam pembelajaran di rumah.1o5 Ragam sarana strategi pembelajaran daring lainnya dikemukakan oleh OPD6 PERTUNI Sorong yang telah memperkenalkan aplikasi Google Classroom kepada guru-guru. Keunggulannya anak-anak disabilitas ringan dapat menggunakannya karena ada berbagai bentuk pembelajaran, misalnya video.

Selanjutnya, ada pula kebutuhan yang berkaitan dukungan sosial dan kesehatan mental yang harus dipenuhi selama BDR agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sebagaimana didukung oleh temuan pada Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 bahwa peserta didik penyandang disabilitas membutuhkan interaksi dengan teman-teman sebayanya untuk meningkatkan kesehatan mental mereka.106 Untuk itu, OPD6 PERTUNI Sorong menyampaikannya pengalaman pembelajaran di Sorong selama masa pandemi yang dilakukan dengan menggunakan media Whatsapp dan sekali seminggu ke sekolah untuk kegiata belajar mengajar secara langsung. Ia juga menuturkan strategi yang dilakukan guru dengan berinisiatif membuat modul ajar, yang setiap minggu akan diambil oleh orang tua siswa, untuk membantu pembelajaran. Dukungan itu berkaitan pula dengan penjelasan OPD4 Mitra Netra yang menyampaikan kebutuhan pelatihan tambahan (extra-coaching) untuk guru dan orang tua yang harus beradaptasi dalam mengajari PDPD, khususnya matematika yang membutuhkan pendampingan intensif. Kondisi itu mendorong untuk memberi layanan khusus bagi pemberdayaan orang tua. Caranya dapat dengan dibuatkan modul ajar (khususnya jenjang SD yang tingkatan pembelajarannya masih abstrak ke konkret). Selain itu, Yayasan Mitra Netra turut memberikan subsidi dan menginisiasi adanya dukungan donatur untuk siswa agar dapat mengikuti layanan tambahan pembelajaran virtual, antara lain kemampuan komputer, berhitung (sempoa), membaca dan menulis. Tawaran itu disambut baik ortu dan antusias mendaftar. Strategi lainnya dipaparkan oleh OPD3 HWDI Kaltim dan OPD7 PPDI bahwa layanan home visit juga sangat membantu PDPD dapat merasakan kebersamaan dengan gurunya. Kemudian, OPD13 SEHJIRA menyampaikan usulan untuk mempermudah pembelajaran dengan adanya pendampingan oleh penerjemah bagi siswa tuli.

Selain itu, terkait dengan pembelajaran daring ini OPD12 BUMI Setara menyampaikan pentingnya pemaparan literasi digital terkait kekerasan gender berbasis online (KBGO) karena berhubungan dengan kekerasan di dunia nyata sebagai alat pengancaman terkait seksualitas. Dipaparkan olehnya bahwa ada tipikal guru yang menginginkan hanya anak perempuan yang membuka kamera saat belajar daring, sedangkan yang laki-laki boleh tidak membuka kamera karena dianggap tidak penting.

104 Yani Fathur Rohman and Vitriani Sumarlis, 'Laporan Penelitian: Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa COVID-19' (Yayasan Wahana Inklusif Indonesia 2020), v.

105 Ibid.

106 Ibid, v.

Analisis:

Terdapat setidaknya 6 (enam) aspek perubahan kebutuhan yang berkaitan dengan pembelajaran inklusif PDPD di masa pandemi Ini: aspek pembelajaran daring, sarana dan prasarana, dukungan sosial, dukungan kebijakan atau struktural, kesehatan mental, dan adaptasi kebiasaan baru.

Beberapa perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) menyampaikan kebutuhan dan usulan strategi pembelajaran BDR bagi PDPD, yakni pemenuhan kebutuhan gawai untuk pembelajaran daring, penggunaan metode pembelajaran kombinasi daring dan luring, pemaparan literasi digital terkait kekerasan gender berbasis online (KBGO), penggunaan berbagai sarana dan prasarana daring untuk menunjang pembelajaran, penyesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, pendampingan bagi PDPD, layanan home visit, pemberdayaan orang tua, beserta layanan-layanan tambahan lainnya.

C. Kendala Daring dan Upaya yang Dilakukan

Secara umum, pada Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi COVID-19 menemukan berbagai kendala seputar penggunaan media sosial, kepemilikan gawai, paket data dan jaringan internet yang terbatas.107 Lebih lanjut, dari focus group discussion (FDG) yang dilaksanakan pada 31 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa baik guru, orang tua/wali maupun PDPD mengalami berbagai kendala daring selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Adapun kendala daring yang dialami oleh guru, misalnya banyak guru yang belum beradaptasi bagaimana cara mengajari PDPD sebagaimana disampaikan oleh OPD4 Mitra Netra. Akibatnya, banyak guru merasa kebingungan dalam mengakses layanan yang digunakan untuk pembelajaran daring. Contohnya, OPD6 PERTUNI Sorong menyampaikan masih banyak guru yang kebingungan dalam menggunakan Google Classroom. Selain itu, OPD12 BUMI Setara menyampaikan tantangan guru SDLB yang kelelahan karena sulit mentransfer ilmu. Dijelaskan olehnya bahwa hal itu dikarenakan dalam setiap mata pelajaran ada indikator yang harus dicapai, tetapi tidak dapat dilonggarkan karena jika dilonggarkan akan ada stigma tertentu, semisal penurunan kualitas pendidikan, dengan situasi pandemi terkini. Pendapat senada dikonfirmasi oleh OPD9 YPAC Jakarta terkait kendala guru yang harus membuat beberapa versi penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi gawai yang tidak support dengan teknologi sekarang. Selain itu, kendala yang dialami guru terkait dengan jaringan. Meskipun anak memperoleh bantuan pulsa dari Pemerintah, tetapi harus diakui masalah teknis jaringan yang sering muncul, terutama pada jam-jam padat, yang cukup menghambat pelaksanaan BDR. Guru bahkan dapat mengulangi proses pembelajaran jika terjadi kendala teknis. Beberapa kendala lainnya yang dialami guru disampaikan oleh OPD3 HWDI Kaltim, misalnya kesulitan berkomunikasi dengan siswa apalagi peserta didik yang disabilitas tuli karena kebanyakan guru sekolah inklusi dan SLB tidak paham bahasa isyarat, guru tidak dapat maksimal dalam memberikan materi, guru merasa tidak dapat mendisiplinkan siswa di sekolah inklusi untuk mengejarkan tugas yang diberikan, serta orang tua yang tidak kooperatif menyelesaikan permasalahan anak, misalnya dianjurkan datang ke sekolah, tetapi tidak direspon.

Di sisi lain, orang tua juga mengalami berbagai kendala dalam mendampingi anaknya mengikuti pembelajaran daring. Kondisi orang tua yang bekerja, membuatnya kesulitan mengatur waktu untuk mendampingi anak belajar daring. Kendala itu dikonfirmasi oleh tiga orang informan, yaitu OPD12 BUMI Setara, OPD2 HWDI Sulsel, OPD3 HWDI Kaltim dan OPD6 PERTUNI Sorong. Kendala-kendala yang dialami juga membuat banyak orang tua mengeluh mengajari siswa disabilitas di rumah sebagaimana disampaikan oleh OPD6 PERTUNI Sorong. Sejalan dengannya, OPD9 YPAC Jakarta menyampaikan bahwa orang tua merasa stres dan jenuh, terutama bagi yang memiliki kendala dalam melakukan pembimbingan belajar. PDPD Cerebral Palsy dengan kondisi keterbasan fisik yang besar (kekakuan hambatan motorik halus, gangguan penglihatan, gangguan sensori dan kognisi) membutuhkan pendampingan total, sedangkan banyak ditemukan masalah pembagian waktu jam belajar yang bersamaan (satu keluarga memiliki beberapa anak), akhirnya dilakukan penyesuaian atau pengaturan jam belajar. Hal itu juga berkaitan dengan kendala lainnya yaitu keterbatasan kemampuan orang tua dalam penggunaan teknologi. Misalnya OPD3 HWDI Kaltim memberikan contoh bahwa orang tua tidak dapat memakai Zoom. Lebih lanjut, OPD12 BUMI Setara menyampaikan bahwa halhal terkait sekolah banyak dibebankan pada sosok ibu, padahal kadang ia bekerja dan sekaligus melakukan kegiatan domestik. Ada kelelahan orang tua yang berakibat pada anak. Hal itu harus diperhatikan beserta dengan kondisi mental ibu sebagai pusat di tengah-tengah keluarga. Perhatian itu dilakukan untuk menyeimbangkan peran gender yang terkait KBGO. Selain itu, disebutkan pula olehnya bahwa ada tantangan kepemilikan gawai, dan keluhan peningkatan pengeluaran keuangan untuk akses internet, seperti yang disampaikan oleh OPD4 Mitra Netra. Keluhan itu didukung oleh OPD2 HWDI Sulsel yang menyampaikan penyebabnya dikarenakan pemberian paket data dari pemerintah yang sangat terbatas, yakni hanya 10 gigabyte per orang, padahal tugasnya banyak. Contohnya membuat dan mengirim video membutuhkan kuota internet yang besar.

Tentunya berbagai kendala tersebut juga dialami oleh peserta didik penyandang disabilitas, bahkan dapat dikatakan sebagai kendala berganda. OPD13 SEHJIRA menjelaskan kendala siswa tuli yang kadang mengalami kesulitan untuk mengakses sekolah daring dan tidak dapat menyampaikan ketidakpahamannya juga. Kondisi itu disebabkan karena di sekolahnya tidak disediakan penerjemah yang dapat mendampingi. Selain itu, siswa juga sudah bosan di rumah dan tidak paham pengoperasian komputer dengan baik, termasuk Zoom Meeting. Berkenaan dengan kendala tersebut, OPD14 WWI turut mengonfirmasi kendala siswa terhadap ketersediaan alat bantu komunikasi, media pembelajaran (termasuk internet), serta materi yang sebagian besar terdapat di sekolah dan saat BDR tidak dapat diakses. Hal itu diperkuat pula dengan pernyataan OPD5 GARAMIN NTT, bahwa keterbatasan alat bantu komunikasi menyebabkan anak menjadi rebutan HP, apalagi ketika tidak ada akses wi-fi. Ditambah pula, kendala bagi PDPD intelektual adalah tidak dapat konsentrasi dalam durasi yang cukup lama mengikuti Zoom. Adapun kendala bagi netra total adalah ketiduran ketika mengikuti pembelajaran.

Selain itu, faktanya memang masih banyak siswa yang tidak memiliki gawai, sehingga tidak dapat mengikuti proses pembelajaran. Informasi itu disampaikan oleh OPD3 HWDI Kaltim, dan ditambahkannya masih ada kendala penyerta lainnya, yakni PDPD masih merasa kesulitan memahami materi yang diberikan guru, adanya keterbatasan kuota karena bantuan yang diberikan tidak dapat digunakan, sulitnya jaringan, kurangnya konsentrasi anak, kondisi anak yang lebih memercayai guru yang menyuruh dibandingkan orang tua, serta kondisi anak mengalami kebosanan, sehingga anak pergi dari rumah yang berakibat seringnya anak-anak disabilitas mental dan intelektual hilang karena tidak paham cara pulang.

Lebih lanjut OPD4 Mitra Netra menambahkan bahwa siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal karena kapasitas guru dan orang tua yang terbatas, khususnya matematika yang membutuhkan pendampingan orang tua secara intensif. Kesulitan lainnya bagi penyandang disabilitas fisik disampaikan oleh OPD15 PPDFI, yakni kesulitan sinyal, sehingga menyebabkan keluar-masuk Zoom; kondisi bising di sekitar, sehingga mengganggu konsentrasi; keharusan untuk didampingi terus menerus oleh orang tua; serta penjelasan melalui daring dirasa kurang jelas. Akibatnya banyak PDPD yang nilainya menurun karena pembelajaran kurang maksimal. Begitu pula, OPD9 YPAC Jakarta menambahkan kendala lain PDPD yang sangat tergantung dengan mood belajar, kemampuan fokus dan konsentrasi yang terbatas, kondisi fisik yang tidak mendukung saat belajar di rumah, distraksi yang ditimbulkan oleh situasi rumah, serta tidak semua anak mendapatkan support keluarga, seperti yang orang tuanya harus tetap bekerja, tidak mempunyai saudara atau kerabat yang dapat membantu, ataupun keluarga yang kesulitan membantu BDR karena tidak mengetahui harus bagaimana dengan kondisi disabilitas anak.

107 Ibid.

Analisis:

Secara umum kendala pembelajaran daring adalah ketersediaan gawai yang masih minim, paket data atau kuota yang tidak terjangkau, dan jaringan yang tidak stabil atau bahkan tidak menjangkau daerah tertentu.

Kendala guru dalam pembelajaran daring, antara lain banyak guru yang belum beradaptasi bagaimana cara mengajari PDPD, kebingungan menggunakan teknologi atau sarana pembelajaran, kesulitan mentransfer ilmu, tidak memahami bahasa isyarat, tidak dapat maksimal memberikan materi, tidak dapat mendisiplinkan siswa di sekolah inklusi untuk mengejarkan tugas, serta orang tua yang tidak kooperatif menyelesaikan permasalahan anak.

Kendala yang dialami oleh orang tua selama BDR secara daring, vaitu kesulitan membagi antara waktu kerja dengan waktu mendampingi anak, kurangnya keseimbangan peran gender dalam pendampingan anak, keluhan peningkatan biaya untuk akses internet, tidak memahami teknologi, tidak mempunyai gawai, serta merasa stres dan jenuh. Banyak orang tua mengeluh mengajari siswa disabilitas di rumah.

Kendala yang dihadapi oleh siswa dengan penggunaan metode daring, yakni kesulitan mengakses sekolah online dan mengoperasikan gawai, sulit berkomunikasi karena tidak ada penerjemah yang mendampingi, merasa bosan di rumah, tidak tersedianya alat bantu komunikasi, tidak tersedianya media pembelajaran, materi pembelajaran tidak dapat diakses, potensi anak tertular Covid-19 dari orang tuanya, tidak dapat lama mengikuti Zoom karena penurunan konsentrasi, distraksi yang ditimbulkan oleh situasi rumah yang mengganggu konsentrasi, harus didampingi terus menerus oleh orang tua, tidak memahami materi yang diberikan secara daring, mood belajar yang naik-turun, kondisi fisik yang tidak mendukung saat belajar di rumah, tidak semua anak mendapatkan support keluarga. Akibatnya banyak PDPD yang nilainya menurun karena pembelajaran kurang optimal.

D. Kendala Luring dan Upaya yang Dilakukan

Selain metode daring, metode luring atau pembelajaran secara tatap muka juga masih menuai sejumlah kendala. OPD7 PPDI menyebutkan bahwa kendala metode luring atau pembelajaran tatap muka yang dilakukan melalui kegiatan home visit terkendala dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Bagi sekolah yang memiliki dukungan sumber daya yang memadai dapat melakukan home visit secara rutin, namun tidak sebaliknya. Selain itu, OPD9 YPAC Jakarta menyampaikan adanya ancaman keselamatan bagi para guru ketika melakukan kunjungan ke rumah PDPD di daerah yang rawan Covid-19, sehingga layanan pun tidak dapat dilakukan secara rutin (on-off). Menurutnya di Jakarta, misalnya, memang ada wilayah-wilayah yang rawan, yang jika melakukan kunjungan secara berkelanjutan akan mengkhawatirkan. Selain itu, situasi fisik rumah tidak mendukung untuk menerima kunjungan guru, misalnya rumah terlalu kecil.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, baik daring maupun luring. OPD9 YPAC Jakarta menyampaikan bahwa guru tetap menjalankan proses PJJ atau BDR dengan berbagai penyesuaian. Hal terpenting adalah anak harus mendapatkan hak untuk belajar. Bagi yang memang mengalami kesulitan PJJ atau BDR, sekolah tetap memberikan layanan pendidikan secara luring melalui home visit pada anakanak yang kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan dilakukan PJJ atau BDR. Selain itu, Pemerintah juga membuat program tayangan belajar di televisi dan kebijakan bantuan pulsa dalam mendukung pembelajaran BDR bagi PDPD.

Selain itu, OPD4 Mitra Netra menyampaikan bahwa Mitra Netra menawarkan layanan tambahan bagi anak tuna netra untuk penguatan pada aspek berhitung, yakni dengan kursus sempoa. Skill itu lebih memudahkan mereka belajar matematika agar terlatih berpikir kritis dan analitis. Yayasan Mitra Netra juga berinisiatif menyediakan perpustakaan offline karena mempertimbangkan fasilitasi huruf braile yang harus dicetak. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Mitra Netra, lalu buku akan dikirim ke rumah dengan biaya kirim yang ditanggung oleh keluarga. Akan tetapi, tidak semua keluarga mampu mengakomodir biaya pengiriman karena buku braile berat, sehingga Mitra Netra memberikan subsidi pengiriman bagi anak kurang mampu.

Untuk mendukung pembelajaran daring dan meningkatkan kemampuan pengoperasian komputer, OPD8 YPAC Nasional menyampaikan bahwa YPAC Nasional mengadakan pelatihan vokasional secara online maupun offline, seperti IT training (basic, intermediate, advanced), pelatihan mengenai bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kantor atau menjadi karyawan, serta pelatihan start up plus agar PDPD dapat mandiri mempromosikan produknya.

Analisis:

Kendala pembelajaran secara luring yang dialami adalah ketersediaan sumber daya yang terbatas, ancaman keselamatan bagi para guru ketika melakukan kunjungan ke rumah PDPD di daerah yang rawan Covid-19, serta situasi fisik rumah tidak mendukung untuk menerima kunjungan guru. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pembelajaran daring maupun luring bagi PDPD selama pandemi Covid-19 dengan berbagai penyesuaian, antara lain sekolah tetap memberikan layanan pendidikan secara luring melalui home visit pada anak-anak yang kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan dilakukan BDR. Selain itu ada pula inisiatif-inisiatif dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk menyediakan perpustakaan offline untuk akses buku braile beserta subsidi pengiriman bagi anak kurang mampu. Pemerintah juga mencoba menjembatani gap daring dengan membuat program tayangan belajar di televisi dan kebijakan bantuan pulsa dalam mendukung pembelajaran BDR bagi PDPD. Didukung pula berbagai inisiatif layanan tambahan dan pelatihan dari sekolah maupun yayasan pendidikan bagi PDPD.

3. Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR)

a. Kerja Sama dan Pelibatan Keluarga, Saudara, Pendamping

OPD7 PPDI menyebutkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan dasar ada pada keterlibatan keluarga. Dukungan keluarga total dapat difokuskan pada pendidikan karakter. Waktu dan interaksi antara murid disabilitas itu intensitasnya sangat tinggi, sehingga kehadiran orang tua sangat penting. Lebih spesifiknya, OPD10 Puspadi Bali menyatakan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam kunci keberhasilan pendidikan. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 menyebutkan aspek dukungan orang tua dalam menunjang pembelajaran anak-anaknya di rumah, termasuk berusaha secara mandiri memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dalam BDR.108 Di samping itu, OPD9 YPAC Jakarta menekankan perlunya kerja sama yang intens antara bimbingan orang tua dan guru luar biasa kepada PDPD. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan. Namun, dirinya pun menuturkan bahwa tidak semua anak mendapatkan dukungan keluarga, seperti yang orang tuanya harus tetap bekerja, tidak mempunyai saudara atau kerabat yang dapat membantu, ataupun keluarga yang kesulitan membantu BDR karena tidak mengetahui harus bagaimana dengan kondisi disabilitas anak.

108 Ibid.

Analisis:

Terkait dukungan sarana dan prasarana ditemukan bahwa orang tua dari peserta didik penyandang disabilitas cenderung berusaha memenuhi kebutuhan belajar anaknya secara mandiri, agar anaknya nyaman saat mengikuti pembelajaran dari rumah.

Kerja sama keluarga (terutama orang tua) dan guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Namun, tidak semua anak mendapatkan support keluarga, seperti yang orang tuanya harus tetap bekerja, tidak mempunyai saudara atau kerabat yang dapat membantu, ataupun keluarga yang kesulitan membantu BDR karena tidak mengetahui harus bagaimana dengan kondisi disabilitas anak.

Dukungan orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas dan mengoptimalkan perkembangan diri mereka.

b. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan hal yang sangat penting selama pandemi Covid-19. Di dalam Laporan Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 yang pada intinya menekankan pada aspek dukungan psikologis dan teknis dari orang tua/wali PDPD.109 Hal itu didukung oleh OPD7 PPDI yang menyampaikan harapan bahwa pendidikan dasar itu mutlak memerlukan keterlibatan keluarga agar menjadi kunci keberhasilan pendidikan, dimana dapat merujuk pada sistem pendidikan yang fokus pada pendidikan karakter dengan dukungan keluarga secara total. Hal itu mengingat waktu interaksi antara murid disabilitas dengan keluarganya relatif lebih banyak, yang artinya peran orang tua/keluarga menjadi sentral. Senada dengan OPD9 YPAC Jakarta menyampaikan pentingnya bimbingan orang tua dan guru serta kerja sama yang intens untuk membangun komunikasi selama PJJ atau BDR.

Analisis:

Pembelajaran daring selama pandemi memunculkan berbagai tantangan, diantaranya keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam pembelajaran.

Keterlibatan orang tua atau wali di masa BDR juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan.

Pentingnya bimbingan orang tua dan guru serta kerja sama yang intens untuk membangun komunikasi selama PJJ atau BDR.

c. Fleksibilitas Waktu Belajar

OPD9 YPAC Jakarta menyebutkan kendala BDR pada keluarga yang memiliki anak lebih dari satu. Hal itu berkait dengan pembagian waktu jam belajar yang bersamaan antara pendampingan kakak/adik. mengatasinya biasanya dilakukan penyesuaian/pengaturan jam belajar. Di YPAC Jakarta, sekolah menerapkan kebijakan berupa penyesuaian proses PJJ/BDR berdasarkan kesepakatan waktu luang orang tua, meskipun hal tersebut berisiko anak belajar tidak pada waktu jam belajar yang seharusnya.

109 ibid.v.

Analisis:

Terdapat kendala BDR pada keluarga yang memiliki anak lebih dari satu, yakni sulitnya pembagian waktu jam belajar yang bersamaan antara pendampingan kakak/adik.

Sekolah perlu menerapkan kebijakan penyesuaian atau fleksibilitas waktu belajar BDR berdasarkan waktu yang dapat dialokasikan oleh orang tua/keluarga selaku pendamping.

d. Materi Pembelajaran yang Dapat Diakses

Akses terhadap materi pembelajaran tak urung juga masih menjadi kendala bagi PDPD. OPD14 WWI menyebutkan tantangan yang terjadi pada pembelajaran daring di antaranya adalah ketersediaan alat bantu, media pembelajaran, serta materi tertentu yang sebagian besar secara fisik berada di sekolah. Pada saat BDR, alat-alat bantu dan media pembelajaran tersebut tidak dapat diakses.

Terkait dengan teknologi yang dapat digunakan oleh PDPD khususnya penyandang disabilitas netra, OPD4 Mitra Netra menyebutkan bahwa untuk mahasiswa tunanetra sudah relatif lebih mandiri menggunakan teknologi. Keluhannya adalah bahwa platform yang digunakan oleh kampus mereka selama ini belum accessible, misalnya di universitas terbuka yang belum memiliki perspektif pendidikan inklusif dan universal design. Di tingkat satuan pendidikan yang lebih rendah, akses teknologi lebih sulit lagi untuk didapatkan.

Materi pembelajaran BDR, masih dirasa perlu untuk disesuaikan dengan kondisi PDPD. OPD6 PERTUNI Sorong menekankan perlunya penyesuaian kurikulum dengan kondisi

PDPD. Senada dengan hal tersebut, OPD9 YPAC Jakarta menyatakan bahwa kurikulum khusus saat ini juga masih dikembangkan. Untuk PDPD dengan jenis disabilitas tertentu, diperlukan modifikasi dan pendekatan tertentu yang disesuaikan agar materi dapat diterima serta dipahami oleh PDPD tersebut. Guru dimungkinkan menggunakan berbagai pendekatan, strategi dan metode berdasarkan kondisi anak yang sangat individual.

Analisis:

Tantangan di masa BDR salah satunya adalah kesulitan akses alat bantu, media pembelajaran, materi, di mana sebagian besar alat-alat ini terdapat di sekolah.

Mahasiswa disabilitas netra sudah relatif lebih mandiri menggunakan teknologi, namun masih ada keluhan platform yang digunakan belum cukup dapat akses. Bahan di satuan pendidikan yang lebih rendah, masih sulit untuk diakses.

Kurikulum perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi PDPD.

Perlunya modifikasi dan pendekatan tertentu agar materi dapat diterima dipahami oleh setiap PDPD yang memiliki jenis disabilitas yang beragam.

4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas

Akomodasi dan Penyesuaian Bagi Ragam Disabilitas

Pelaksanaan BDR berdasarkan ragam disabilitas membuahkan praktik yang bermacammacam. Dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran BDR dirasa terdapat penurunan kualitas outcome pendidikan. Hal itu disampaikan oleh OPD1YAPESDI yang mensinyalir bahwa kualitas pendidikan selama Covid ini menurun.

"Karena keterbatasan yang ada saat pandemi ini, kami tidak bisa mempekerjakan personel pendukung (support person). Belum lagi kendala lain seperti listrik padam, dan koneksi sulit. Ini menjadikan disabilitas intelektual kesulitan belajar. Selama Covid ini seluruh kualitas pembelajaran menurun terutama untuk PDPD down syndrome," ungkap OPD1 YAPESDI.

Hal serupa juga disampaikan oleh OPD15 PPDFI menyebutkan untuk disabilitas fisik kesulitannya adalah sinyal yang tidak stabil (keluar masuk Zoom), bising di sekitar (aktivitas rumah mengganggu konsentrasi), harus didampingi terus menerus oleh pendamping untuk menerjemahkan penjelasan guru yang kurang jelas. Senada dengan yang disampaikan OPD9 YPAC Jakarta menyebutkan bahwa terdapat kendala BDR bagi disabilitas fisik saat pandemi yakni penyesuaian situasi belajar dari rumah.

"YPAC Jakarta ada jenjang TK-SMA, hampr 90% kondisinya high support dan very high support. Tantangan bagi guru dan ortu butuh waktu lama karena banyaknya kendala (teknologi dan perangkat). Bimbingan ortu dan guru luar biasa untuk kerja sama yang intens dan akhirnya dimulai kunjungan ke rumah (namun on-off). YPAC Jakarta fokus pada disabilitas fisik, ada juga DS (Down Syndrome) namun kami fokus pada hambatan fisiknya. Mereka bisa melakukan terapi juga di sini. Cerebral Palsy dengan kondisi keterbasan fisik yang besar seperti kekakuan hambatan motorik halus, gangguan penglihatan, gangguan sensori dan kognisi. Ini membutuhkan pendampingan total. Saat ini YPAC Jakarta dengan unit layanan pendidikannya (SLB.D-D1 YPAC Jakarta) lebih fokus menangani anak-anak dengan kondisi disabilitas Cerebral Palsy (CP). Kondisi disabilitas CP yang cukup kompleks, membuat tidak semua anak bisa mengikuti proses pembelajaran daring. Kondisi ini amat sangat tidak menguntungkan bagi anak yang sangat tergantung dengan mood belajar, kemampuan focus dan konsentrasi yang terbatas, kondisi fisik yang tidak mendukung saat belajar di rumah, dan juga kendala distraksi yang ditimbulkan oleh situasi rumah," jelas OPD9 YPAC Jakarta.

Kemudian ada pula permasalahan dari sisi tenaga pendidik seperti disampaikan OPD10 Puspadi Bali. Ia mengeluhkan guru tidak punya kapabilitas untuk mengajar penyandang disabilitas. Ini juga menjadi beban bagi orang tua/wali untuk berperan aktif menjadi guru efektif di rumah. Hal ini didukung OPD12 BUMI Setara menyebutkan perlu dukungan fasilitas Juru Bahasa Isyarat (JBI), misalnya SIBI dan Bisindo.

Tidak jauh berbeda dengan disabilitas lain, disabilitas tuli juga mengalami kendala yang cukup signifikan seperti disampaikan oleh OPD13 SEHJIRA yang mengeluhkan siswa tuli kadang mengalami kesulitan untuk mengakses sekolah daring dan bahkan tidak menyampaikan ketidakpahamannya itu. Ia menyebutkan bahwa di beberapa sekolah tidak ada penerjemah yang mendampingi, begitupun untuk mahasiwa tuli di universitas. Untuk itu diperlukan penguatan bahasa isyarat. Senada dengan itu, OPD14 WWI menyebutkan harus ada upaya untuk mempemudah guru dan masyarakat untuk dapat belajar bahasa isyarat. Menurutnya, banyak yang mengeluh susah mendapatkan guru yang dapat mengajarkan bahasa isyarat.

Lebih lanjut OPD2 HWDI Sulsel menyarankan sosialisasi bahasa isyarat kepada orang tua yg memiliki anak disabilitas rungu agar anak mereka bisa mengetahui sistem bahasa isyarat yang standar lebih awal. Hal yang sama juga disampaikan OPD5 GARAMIN NTT terkait dengan guru di sekolah SLB guru bahasa isyarat yang masih minim.

"Teman-teman tuli sering keluhkan ini. Saat ini teman-teman Komunitas Tuli membuka kelas gratis bagi teman-guru non yang mau belajar. Perlu mendorong Dinas Pendidikan atau sekolah-sekolah membuat training atau kelas bahasa isyarat bagi guru2 sekolah inklusi atau guru-guru di Sekolah Luar Biasa," ujar OPD5 GARAMIN NTT.

Permasalahan lain disabilitas netra disampaikan oleh OPD4 Mitra Netra menyebutkan bahwa untuk mahasiswa tunanetra sudah lebih mandiri menggunakan teknologi. Menurutnya, masukan yang perlu diberikan di antaranya adalah pelatihan komputer untuk seluruh anak tunanetra di Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, mengingat pelatihan-pelatihan semacam ini tergolong masing sangat jarang.

Analisis:

Kualitas pendidikan selama pandemi Covid-19 ini secara umum diakui menurun.

PDPD dengan ragam disabilitas intelektual mengalami kendala tersendiri. Beberapa kendala belajar yang mereka hadapai, diantaranya idak memadainya ketersediaan support person, listrik padam (khususnya di wilayah-wilayah tertentu), dan koneksi sulit.

Tidak semua guru memiliki kapabilitas yang memadai untuk mengajar penyandang disabilitas. Situasi ini menuntut orang tua/wali untuk berperan aktif menjadi guru efektif di rumah.

Bagi ragam disabilitas rungu-wicara dan siswa tuli, kendala yang dihadapi adalah kesulitan mengakses sekolah daring dan masalah komunikasi. Selama ini layanan penerjemah yang mendampingi di sekolah pun sangat minim.

Ketersediaan guru yang memiliki kemampuan mengajarkan bahasa isyarat dan ketersediaan guru bahasa isyarat di sekolah SLB masih sangat minim.

Penting untuk melakukan sosialisasi bahasa isyarat kepada org tua/wali yg memiliki anak disabilitas rungu-wicara agar anak-anak tersebut dapat mengetahui sistem bahasa isyarat yang standar lebih awal.

Kesulitan yang dialami PDPD fisik umumnya berkaitan dengan kesulitan sinyal, bising di sekitar, dan harus didampingi terus menerus.

Pemerintah, khususnya Pemda setempat, perlu menyediakan pelatihan komputer untuk seluruh anak disabilitas netra di Indonesia, dengan sistematis dan masif. Saat ini pelatihan bagi tunanetra masih sangat terbatas.

5. Ketentuan Belajar Tatap Muka

a. Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda mengenai ketentuan dan kebijakan pembelajaran tatap muka ini. Beberapa pihak ada yang setuju dengan pembelajaran tatap muka seperti yang disampaikan oleh OPD14 WWI yang menyebutkan bahwa beberapa sekolah negeri memperbolehkan siswa disabilitas masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Hal senada disampaikan oleh OPD6 PERTUNI Sorong bahwa di Kota Sorong sudah diizinkan pembelajaran tatap muka. Sudah seminggu kegiatan tersebut berjalan. Untuk SMP dan SMA ada beberapa kelas tatap muka dengan prokes dan disediakan cuci tangan di setiap depan kelas. Sebagai syarat, dibuat juga surat pernyataan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Selain itu, OPD9 YPAC Jakarta sangat berharap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun ia mensyaratkan beberapa hal, misalnya ruang kelas kapasitasnya hanya 5-6 orang (termasuk anak-anak dengan kursi roda). Kepala sekolah dan guru harus mengatur kondisinya agar kondusif (waktu pembelajaran, jumlah murid per kelas, jenis kelas atau fasilitas lain yang tidak dapat dibuka). Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan home visit. Sekolah harus sudah menyiapkan sarana prasarana yang sesuai protap kesehatan, serta perlu diatur penjadwalan kelas masuk bergiliran, Standard Operational Procedure (SOP) yang ketat meliputi penerapan pembelajaran dengan protap kesehatan yang secara disiplin diterapkan oleh guru, peserta didik, dan orang tua.

b. Tidak Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Selain beberapa pihak yang menyetujui ketentuan pembelajaran tatap muka baik untuk dilaksanakan, namun banyak pihak yang kurang setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka dengan lebih memilih belajar dari rumah. Seperti yang disampaikan oleh OPD7 PPDI yang menyayangkan sebagian sekolah termasuk beberapa madrasah yang saat ini telah melakukan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, saat ini yang menjadi fokus utama seharusnya adalah keselamatan dan kesehatan bersama, terlepas dari urgensi kebutuhan siswa untuk belajar tatap muka.

Analisis:

Terdapat dua pandangan dalam menanggapi ketentuan belajar tatap muka di masa pandemi ini, yaitu setuju dan tidak setuju. Beberapa pihak yang menyetujui mensyaratkan agar kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan dengan protokol kesehatan yang ketat, atas izin orang tua atau wali dalam bentu surat pernyataan, serta dengan pengaturan kondisi waktu pembelajaran dan pembatasan jumlah murid per kelas, jenis kelas atau fasilitas lain yang tidak dapat dibuka. Pada praktiknya, beberapa sekolah negeri telah memperbolehkan siswa disabilitas belajar secara tatap muka secara terbatas. Di samping itu, bagi yang tidak menyetujui beranggapan bahwa pembelajaran tatap muka ini sangat berisiko bagi keselamatan dan kesehatan bersama.

6. Evaluasi dan Rekomendasi

a. Dukungan Pemerintah

Beberapa rekomendasi diusulkan untuk perbaikan dan kemajuan proses pembelajaran selama pandemi Covid-19 antara lain pada Laporan Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19110 menyebutkan bahwa orang tua dari peserta didik penyandang disabilitas masih berharap mendapatkan skema bantuan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan ana, utamanya dalam proses BDR. Selain itu penting juga agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat secara fleksibel dipergunakan untuk mendukung belajar PDPD di masa pandemi ini.111

OPD10 Puspadi Bali menjelaskan bahwa perlu mengubah pola pikir (mindset) bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Selain itu ia juga menyampakan pentingnya sekolah-sekolah inklusi untuk diperbanyak hingga menjangkau lebih banyak lagi penyandang disabilitas.

"Saat ini hanya 115.000 orang penyandang disabilitas yang mendapat Pendidikan, tersebar di 2000-an SLB, masing-masing 50 orang. Di lapangan sekolah inklusi hanya sekedar label, butuh anggaran dari pemda dan nasional. Guru sekolah inklusi berjumlah 299.000 orang yang tersebar di di 32.000 sekolah inklusi. Mohon diperhatikan daerah-daerah yang belum ada sekolah inklusi sama sekali. Harus ada dukungan yang memadai, semisal penyediaan GPK (Guru Pendamping Khusus)." Saran OPD10 Puspadi Bali.

Pentingnya persebaran sekolah inklusi ini juga diaminkan oleh OPD11 yang menekankan lokasi-lokasi yang jauh seperti di desa-desa, agar semua semua pihak dapat memfasilitasi hak pendidikan penyandang disabilitas. OPD14 WWI menyayangkan bahwa masih banyak sekolah reguler yang inklusif tetapi sebenarnya belum melaksanakan pendidikan yang inklusif. Hal ini terkait dengan beberapa hal yang harus diperbaiki seperti keterampilan guru, aksesibilitas lingkungan sekolah, pemahaman peserta didik lain, ketersediaan media pembelajaran dan lain-lain, termasuk keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK). Sering kali sekolah inklusi tidak bisa memberikan layanan yang inklusif karena sekolah tersebut tidak dipersiapkan secara khusus. Biasanya menjadi sekolah inklusi lebih karena ditunjuk oleh dinas, takut pada aturan, atau karena tidak sengaja di sekolahnya ada anak disabilitas.

"Kalau kita menginginkan lebih banyak guru atau masyarakat lain memahami dan mau menggunakan Bahasa isyarat, maka peluang bagi guru dan masyarakat untuk dapat mempelajari Bahasa isyarat harus dibuka seluas-luasnya melalui berbagai strategi." tukas OPD14 WWI

Terkait dengan penyediaan guru/tenaga pendidik, OPD6 PERTUNI Sorong menyarankan agar penyusunan formasi dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), sehingga dapat memahami kebutuhan dari masing-masing disabilitas dan keragaman disabilitas dalam formasinya.

Keberadaan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu wicara sangat dibutuhkan. OPD12 BUMI Setara dan OPD13 SEHJIRA keduanya bersepakat bahwa SIBI dan Bisindo amat diperlukan, sehingga harus disediakan gurunya.

Lebih lanjut OPD8 YPAC menyebutkan bahwa sinergi di dalam tubuh pemerintahan (semisal antarkementerian) harus dilakukan. Disebutkan bahwa guru-guru yang sudah dilatih pendidikan khusus justru tidak ditempatkan di sekolah inklusif, namun di sekolah yang justru tidak ada PDPD. Ini merupakan kerugian tersendiri, melatih guru-guru dari tidak paham sampai paham tentang pendidikan khusus bagi disabilitas, namun tiba-tiba dicabut dari SLB karena aturan pemerintah.

"Apakah hal seperti ini masih terjadi di beberapa daerah? Guru-guru bisa berkomunikasi dengan Pemda setempat agar ketentuan tersebut tidak diberlakukan. Mohon adakan tinjauan lanjutan terkait permasalahan ini. Pihak SLB bisa berkomunikasi dengan dinas Pendidikan dan juga Kementerian PAN-RB," pungkas OPD8 YPAC.

b. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan PDPD (Secara Umum)

Hak atas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas wajib untuk dilindungi dan dipenuhi. Dalam keadaan umum saja masih banyak catatan atas pemenuhan dan pelindungan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dapat dikatakan bahwa situasi pandemi telah memperburuk situasi yang ada.

Keberadaan sekolah inklusi, misalnya, masih belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas secara optimal dan merata. Syarat-syarat untuk masuk sekolah inklusi nyatanya tidak selalu mudah bagi penyandang disabilitas untuk dapat diterima. Persyaratan tes Intelligence Quotient (IQ), salah satu syarat yang dianggap memberatkan bagi jenis disabilitas tertentu, semisal disabilitas intelektual. Hal ini disampaikan oleh OPD1 YAPESDI yang menyayangkan bahwa beberapa sekolah inklusi masih berlakukan persyaratan tes IQ.

"Bagaimana mau inklusi? Negerinya sedikit, kualitas tidak bagus. Swasta mahal dan tidak bagus, hanya dijangkau oleh siswa mampu. Dalam situasi covid menjadi lebih parah lagi. Pendidikan ini kan bukan cuma akademis juga tetapi juga yg vocational. Pasal 24 CRPD seharusnya kita sudah meninggalkan sekolah-sekolah khusus. Menuju ke inklusi, terkait aksesibilitas, support person, fasilitas-fasilitas screen reader, teraphy, dll, seharusnya disediakan," urai OPD1 YAPESDI.

OPD1YAPESDI mengutarakan keluhannya perihal masih termarginalkannya kelompok disabilitas intelektual. Untuk itu ia menekankan pentingnya mendengar suara para penyandang disabilitas intelektual tersebut agar kebutuhannya dapat terakomodir dan terfasilitasi dengan baik. Pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas memang masih jauh dari harapan, semisal tidak sedikit ditemukannya kasus penyandang disabilitas dikurung di panti-panti. Lebih lanjut ia menggarisbawahi urgensi pendidikan vokasional sebagai bekal mereka untuk kelak dapat hidup mandiri setelah keluar dari panti. Secara spesifik OPD1 YAPESDI juga berharap bahwa rekomendasi-dan saran perbaikan bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas (khususnya disabilitas intelektual) dapat disuarakan lebih lantang, tidak hanya menjadi masukan bagi pemerintah tetapi juga bagi pembahasan draf Komentar Umum Konvensi Penyandang Disabilitas utamanya Pasal 24 (Pendidikan) yang saat ini tengah dibahas.

Hal serupa juga disampaikan oleh OPD14 WWI yang menyebutkan saat ini ia berfokus pada sekolah reguler inklusi. Ia berharap Komnas HAM dapat membuat pemantauan secara berkala terhadap pemenuhan hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas di sekolah khusus maupun sekolah inklusif dan menerbitkan laporan hasil pemantauannya setiap tahun secara berkala. Selain itu, perlu pula dibuat saluran pengaduan jika terjadi penolakan terhadap peserta didik penyandang disabilitas di sekolah. Jalur pengaduan ini harus dapat disosialisasikan untuk diketahui semua. Wahana Inklusif Indonesia selama ini bekerja sama dengan Lembaga Ombudsman RI untuk mengadvokasi kasus diskriminasi di sekolah dan sejauh ini dirasa cukup berhasil. Ia juga menyarankan agar Komnas HAM dapat membuat rekomendasi pada instansi terkait hak atas pendidikan penyandang disabilitas.

Pembekalan Orientasi Mobilitas (OM) bagi guru juga adalah hal yang penting. Hal ini disampaikan oleh OPD2 HWDI Sulsel menyarankan agar guru-guru agar dibekali dengan Pendidikan OM. Situasinya saat ini, tidak semua guru SLB dan sekolah inklusi paham OM. Selain itu, perlu ada penguatan penguasaan bahasa isyarat kepada guru-guru SLB dan sekolah-sekolah inklusi.

Terkait pendidikan inklusi ini, OPD5 GARAMIN NTT menyebutkan bahwa masih didapati beberapa masalah diantaranya diskrimasi, perundungan (bullying), dan guru yang tidak memiliki kapasitas memadai Untuk itu, diperlukan adanya pelatihan teknis bagi para guru dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

c. Terobosan Pembelajaran

Di masa pandemi amat dibutuhkan terobosan pembelajaran untuk menjamin berlangsungnya KBM yang efektif. OPD4 Mitra Netra menjelaskan bahwa ada beberapa masukan: pelatihan komputer untuk seluruh anak tuna netra di Indonesia bisa dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis dan masif oleh pemerintah, terutama bagi pemda setempat. Saat ini pelatihan bagi tunanetra masih terbatas. Selain itu, harapannya agar anak tuna netra dapat menikmati fasilitas perpustakaan online dan pendidikan yang berkualitas.

110 Ibid.

111 Ibid.

Analisis:

Perlunya fleksibilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kebutuhan yang mendukung pembelajaran daring dan luring saat ini.

Diperlukan gerakan bersama untuk mengubah pola pikir bahwa pendidikan seorang anak merupakan tanggung jawab bersama guru dan orang tua.

Perlunya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas hingga ke pelosok desa.

Terdapat beberapa kendala bagi PDPD di sekolah inklusi, di antaranya: keterampilan guru, aksesibilitas lingkungan sekolah, pemahaman peserta didik lain, ketersediaan media pembelajaran dan ketersediaan Guru Pendamping Khusus, perundungan serta perlakuan diskriminatif pada PDPD.

Perlunya pendidikan vokasional bagi kemandirian penyandang disabilitas.

Perlunya fasilitas tertentu bagi ragam disabilitas tertentu semisal pelatihan komputer bagi tunanetra.

BAB IV | Temuan dan Analisis: Pelindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandung

A. Pengantar

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I, Tim telah menentukan lokus penelitian secara spesifik di Kota Bandung sebagai sampel penelitian tentang pelindungan dan pemenuhan hak pendidikan dasar di tingkat pemerintahan kota. Adapun data pendidikan di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung

JenjangStatusJumlah SekolahJumlah Peserta DidikJumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD)
SDNegeri274160.51893
Swasta19568
SMPNegeri6251.84340
Swasta18669

Sumber: Dapodik Kota Bandung per Juni 2021 diolah oleh Komnas HAM RI

Diagram 4.1 Perbandingan Keseluruhan Jumlah Peserta Didik dengan Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Bandung

SD Jumlah PDPD 0% Jumlah Peserta Didik 100% Jumlah Peserta DidikJumlah PDPD

Sumber: Dapodik Kota Bandung per Juni 2021 diolah oleh Komnas HAM RI

Diagram 4.2 Perbandingan Keseluruhan Jumlah Peserta Didik dengan Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Bandung

SMP Jumlah PDPD 0% Jumlah Peserta Didik 100% Jumlah Peserta Didik Jumlah PDPD

Sumber: Dapodik Kota Bandung per Juni 2021 diolah oleh Komnas HAM RI

Dari kedua diagram tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah PDPD, baik di SD maupun SMP Negeri, di Kota Bandung bahkan tidak mencapai 1% dari jumlah keseluruhan peserta didik di tingkat tersebut. Secara rinci, persentase PDPD di tingkat SD Negeri adalah 0,0579% dan di tingkat SMP Negeri adalah 0,0771%. Jumlah ini tentunya masih sangat minim dan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah yang menentukan kuota calon peserta didik berkebutuhan khusus (PDPD) sebanyak 3% atau paling banyak 3 orang.

Di samping sekolah inklusif, terdapat pula Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Bandung sebanyak 45 sekolah (2018), dengan rincian 43 SLB swasta dan 2 SLB negeri.112 Selain itu, didapatkan pula data Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Bandung pada tahun 2018 sebanyak 485 orang.113 Jumlah ini memang masih terbilang sedikit karena potensi dan kebutuhan PDPD akan terus berkembang, sehingga ke depannya dibutuhkan peningkatan jumlah sekolah yang dapat memfasilitasi PDPD maupun guru yang memiliki kompetensi untuk mendidik PDPD dengan baik.

Tabel 4.2 Data Peserta Didik Jenjang SLB Kota Bandung Semester Genap TA 2021/2022

Tabel 4.2 Data Peserta Didik Jenjang SLB Kota Bandung Semester Genap TA 2021/2022
No KecamatanStatusPeserta Didik
1Kec. RancasariSLB BC Bina KasihSwasta45
SLB ArrahmanSwasta41
SLB YPDPSwasta38
SLB BC Nike Ardila YPWNSwasta25
SLB Jatis HuripSwasta17
SLB C SukapuraSwasta70
2Kec. Kiaracondong SLB B Sukapura SLB B Karya Bhaktioura SwaSwasta 50
Swasta31
Swasta55
3Kec. SukajadiSLB D YPAC SLB Muhammadiyah CipedesSwasta53
SLB Noor RakhmahSwasta43
SLB C Yayasan TerateSwasta48
4Kec. CoblongSLB C Asih ManunggalSwasta32
5Kec. BuahbatuSLB Az-ZakiyahSwasta77
SLB BC HikmatSwasta55
6Kec. Babakan CiparaySLB ABCD CaringinSwasta46
SLB Kasih IbuSwasta44
SLBS GemilangSwasta42
7Kec. Sumur BandungSLB Negeri CicendoNegeri128
8Kec. AntapaniSLB C Sumber SariSwasta102
9Kec. CibiruSLB B SumbersariSwasta19
SLB C Silih AsihSwasta49
SLB ABCDE LOBSwasta41
10Kec. Cibeunying KidulSLB B Silih AsihSwasta22
SLB C Karya BaktiSwasta49
11Kec. Bandung KulonSLB Puspa SuryakantiSwasta30
SLB Pelita Adinda BSwasta40
12 13Kec. CicendoSLB B Tut Wuri HandayaniSwasta37
SLB NEGERI A PajajaranNegeri74
SLB RisantyaSwasta42
SLB Autisme Pelita Hafizh SLB-BC Murni YPKSMSwasta25
14Kec. BatununggalSwasta30
45SLB Darul HidayahSwasta27
15Kec. CinamboSLB Pancaran ImanSwasta53
16Kec. Bojong Loa KidulSLB BC YPLAB CibaduyutSwasta51
17Kec. Bojong Loa KalerSLB C Budaya BangsaSwasta45
18Kec. LengkongSLB BC YPLAB WartawanSwasta42
19Kec. PanyileukanSLB ABC Bina MandiriSwasta41
20Kec. AstanaanyarSLB BC Bandung RayaSwasta40
21 22Kec. Bandung KidulSLB Autis PranandaSwasta28
22Kec. SukasariSLB SolalinSwasta27
23Kec. UjungberungSLB YRBBSwasta26
24Kec. Cibeunying KalerSLB Aditya Grahita SLB Widi AsihSwasta Swasta24 10
25Kec. Andir JUMLAH1.914

Sumber: Data Dapodik Semester Genap TA 2021/2022 per Juli 2021 diolah oleh Komnas HAM

Berdasarkan data terkini sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2, jumlah siswa SLB mengalami peningkatan, yang hingga Juli 2021 tercatat sebanyak 1.914 orang. Jumlah ini mengindikasikan bahwa jumlah peserta didik penyandang disabilitas semakin bertambah. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa jumlah SLB pada tahun 2021 berkurang menjadi 44 sekolah. Adapun data ini hanya merupakan data penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, sementara untuk mereka yang belum bersekolah masih belum tercatat jumlahnya. Sehubungan dengan kebutuhan terus bertambahnya jumlah anak penyandang disabilitas ini, maka perlu pula digencarkan jumlah SLB yang ada di Kota Bandung untuk dapat memfasilitasi mereka untuk memperoleh hak atas pendidikannya.

Diagram 4.3 Perbandingan Keseluruhan Jumlah SD dan SMP Dengan SLB

Unit 45 717 SD & SMP SLB

% 5,9 94,1 SD & SMPSLB

Sumber: Dapodik Kota Bandung dan Open Data Jabar diolah oleh Komnas HAM RI

Mengamati data yang tertera pada diagram 4.3 di atas, persentase jumlah SLB masih sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sekolah SD dan SMP. Keterbatasan SLB juga tentu berdampak pada akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi yang berkebutuhan sedang sampai dengan berat, karena kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi di SLB. Sekolah inklusif hanya menerima PDPD dengan jenis disabilitas yang ringan saja karena belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menanganinya.

Walaupun begitu, data-data tersebut belum cukup mencakup kebutuhan data yang komprehensif untuk pendataan PDPD. Kebutuhan data peserta didik yang dikategorikan berdasarkan ragam disabilitas, data jumlah dan keahlian Guru Pendamping Khusus, data sekolah yang telah dinyatakan mampu menerima PDPD (Sekolah Inklusi), data Sekolah Inklusi dibandingkan dengan Sekolah Non-Inklusi, serta pemutakhiran data per tahun juga sangat dibutuhkan untuk mengamati kebutuhan di lapangan dan memberikan pendidikan yang maksimal bagi PDPD.

Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan prapenelitian, Tim turut melakukan pencarian sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pendidikan inklusif dan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 di Kota Bandung, dengan hasil sebagai berikut:

Peraturan Walikota Bandung Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang berisi hak memperoleh pendidikan khusus, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, serta Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus. Dalam kaitannya dengan salah satu tuntutan jangka panjang bagi PDPD, yakni kemampuan dan kemandirian untuk beraktivitas dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) terkait kurikulum perlu ditambahkan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Tentunya aspek pendidikan akan sangat berguna bagi mereka untuk dapat mandiri dan bertahan hidup. Kemudian diperlukan pengecualian bagi PDPD pada ketentuan Pasal 40 ayat (5) karena dengan keragaman disabilitas yang dimiliki oleh PDPD menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi semua kelompok mata pelajaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1), sehingga sebaiknya diberikan keringanan tertentu untuk menentukan kelulusan PDPD dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, yang memuat ketentuan prosedur dan mekanisme PPDB, termasuk kuota calon peserta didik berkebutuhan khusus (PDPD) sebanyak 3% atau paling banyak 3 orang. Walaupun niatannya memang sudah cukup baik dengan memberlakukan kuota bagi penerimaan PDPD agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan peserta didik lainnya, namun seharusnya ditunjang pula dengan ketentuan ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa maupun Guru Pendamping Khusus agar kebutuhan PDPD dapat terpenuhi dengan baik di Sekolah Inklusi. Selain itu, perlu dijelaskan pula terkait ragam disabilitas apa yang dapat diterima di Sekolah Inklusi tersebut.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yang sudah cukup baik mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang, yang memuat salah satunya ketentuan pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya. Respon pemerintah sudah cukup baik untuk menjaga keamanan dan tetap berjalannya pembelajaran selama pandemi, namun pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) seharusnya dilengkapi dengan mekanisme bagaimana penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya dapat memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan, misalnya dengan pemantauan langsung atau dengan pelaporan dari masing-masing tenaga pengajar karena faktanya berdasarkan temuan lapangan kami bahwa ada beberapa sekolah yang bahkan tidak menjalankan proses pembelajaran selama masa pandemi ini.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara substansi dan kekurangannya sama dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang berisi penutupan sementara fasilitas pendidikan dan pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh berdasarkan tingkat kewaspadaan daerah Kabupaten/Kota dengan level 3 (risiko sedang) dan level 4 (risiko tinggi). Ketentuan itu cukup mengakomodir keamanan PDPD beserta keluarganya maupun tenaga pendidik PDPD.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya memuat ketentuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dalam ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip nondiskriminasi karena hanya mengacu pada satu cara saja, yaitu pembelajaran secara daring. Padahal tidak semua PDPD dan keluarganya memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pembelajaran secara daring, baik dari teknologi pendukung seperti gawai, koneksi internet yang stabil maupun biaya untuk membeli pulsa ataupun paket data, sehingga kebijakan ini cenderung mendiskriminasi mereka untuk menikmati hak atas pendidikan.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 133/KS.01.01/Hukham tentang Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat. PPKM Level 4 Covid-19 di 26 (dua puluh enam) Daerah Kabupaten/Kota. Senada dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 72/KS.13/HUKHAM, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dan kegiatan sejenis), dilakukan secara daring/online. Sebagaimana telah dijelaskan pada aturan sebelumnya, maka kebijakan inijuga cenderung bersifat diskriminatif bagi PDPD yang tidak memiliki akses yang baik untuk mengikuti PJJ secara daring.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. Aturan inijuga masih memuat substansi yang senada dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020, sehingga kekurangannya pun sama.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang berisi bahwa pelaksanaan PSBB Proporsional pada kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di dalamnya juga terdapat ketentuan yang selaras dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020, terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring/online. Pemberlakuan metode ini bagi PDPD yang tidak memiliki keterjangkauan yang baik terhadap gawai maupun koneksi internet, tentunya perlu didukung dengan pengecualian ketentuan bahwa PDPD dapat melakukan aktivitas pembelajaran secara langsung dengan ketentuan harus mendapat izin dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan agar mereka tetap memperoleh pendidikan yang layak.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421.2 / 1560.1 – Disdik tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Tk/PAUD, SD Dan SMP Tahun Ajaran 2021/2022, yang memuat ketentuan bagi PDPD terkait daya tampung dan jalur afirmasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketentuan ini sudah cukup baik mengatur daya tamping paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima, disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan layanan khusus. Dibahas pula dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pusat dukungan (Resource Centre), perguruan tinggi atau tim kelompok kerja pendidikan inklusif. Ditambah ketentuan penerimaan calon peserta didik baru jalur afirmasi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) termasuk untuk anak berkebutuhan khusus, minimal 15 % dari seluruh daya tampung sekolah. Ketentuan-ketentuan ini telah sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan agar PDPD dapat mengenyam pendidikan dengan baik.

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: P.K.01.01/2384- Disdik/III/2020 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang berisi pembatalan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020, waktu pelaksanaan PJJ, mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan, PPDB dilakukan dengan memperhatikan protokol Kesehatan, serta penggunaan BOS dan Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan kebutuhan sekolah yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Ketentuan ini sudah cukup baik mengatur kebijakan pendidikan pada masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan dan mengakomodir keamanan peserta didik, serta tidak memaksakan keadaan dengan dibatalkannya UN yang berpotensi mengumpulkan peserta didik yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 dan tidak memaksakan kemampuan peserta didik, termasuk PDPD.

Peraturan/Kebijakan Sekolah tentang Pembelajaran di Masa Covid-19 SLBN Cileunyi Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Autis Edaran Nomor: 55/KPG.03.04/BKD Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Dan Sistem Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (berdasarkan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimmalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019; 2. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.151Hukham/2021 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat; 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 52/KS.02/HUKHAM Tentang Perpanjangan Keempat Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Barat; 4. Peraturan/Kebijakan Sekolah tentang Pembelajaran bagi PDPD di Masa Covid-19 kegiatan dan sistem kerja bagi PNS dan Tenaga Honorer di lingkungan SLB Negeri Cileunyi), yang intinya memuat ketentuan penyesuaian kegiatan dan sistem kerja bagi PNS dan Tenaga Honorer di lingkungan SLB Negeri Cileunyi Kab. Bandung. Aturan ini berdampak pula pada proses pembelajaran bagi PDPD, namun di dalamnya justru tidak diatur terkait hal tersebut.

Tim juga melakukan kegiatan turun lapangan ke Kota Bandung. Kegiatan yang dilakukan meliputi Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 3 sesi pada tanggal 7 April 2021 dengan rincian: Pertama, dengan mengundang perwakilan organisasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Balai Penyandang Disabilitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Kedua, dengan mengundang perwakilan NGOs yang terkait pendidikan inklusi. Ketiga, dengan mengundang perwakilan dari Sekolah Luar Biasa (SD),

Sekolah Luar Biasa (SMP), SD Inklusi dan SMP Inklusi. Selain itu, Tim juga mengunjungi tempat tinggal dan melakukan wawancara dengan beberapa perwakilan PDPD beserta orang tuanya.

112 Open Data Jabar, "Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Berdasarkan Kategori Sekolah di Jawa Barat" (Dinas Pendidikan, 2021) <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-sekolah-luar-biasa-slb-berdasarkankategori-sekolah-di-jawa-barat>

113 Open Data Jabar, "Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat" (Dinas Pendidikan, Juni 2021) < https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-guru-sekolah-luar-biasaslb-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat> pada 26 Juli 2021.

B. Pembahasan Aspek-aspek Belajar Dari Rumah (BDR)

Sebagai gambaran, instrumen penelitian yang digunakan pada bab ini disesuaikan pula dengan instrumen yang dipakai pada saat prapenelitian dengan cakupan beberapa aspek yang diturunkan dari Ketentuan Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) Selama Masa Covid-19 (2020), antara lain:

a. Memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan dan dukungan psikososial selama pandemi COVID-19;

1. Maksud dan Tujuan114:

b. Mencegah dan melindungi penyandang disabilitas agar tidak terpapar virus COVID-19.

2. Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR), mengacu pada SE Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.15 Tahun 2020, yang berisi aspek:

a. Kerjasama dan Pelibatan Keluarga/Saudara/Pendamping

b. Komunikasi Efektif

C. Fleksibilitas Waktu Belajar

Disabilitas Fisik a.

d. Materi Pembelajaran Dapat Diakses

b. Disabilitas Netra

3. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas115:

C. Disabilitas Rungu/Tuli

d. Disabilitas Intelektual

e. Disabilitas Mental/Psikososial

114 'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid 19' (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020) 1-2 115 Ibid 5.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak116:

a. Dinas Pendidikan

Satuan Pendidikan (SKh/SLB/SPPPI) b.

C. Keluarga (Orang tua/Wali)

d. Dukungan Psikososial Bagi PDPD,117 Termasuk bagi guru dan orang tua,118 melalui assesmen.

5. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka119. Ketentuan ini berlaku untuk situasi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah setempat, semisal pemberlakuan zonasi berdasarkan tingkat persebaran Covid-19 di daerah tersebut.

6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD

Namun demikian, disebabkan keterbatasan lokus penelitian yang telah Tim Peneliti tentukan, maka untuk poin 3 dalam hal "Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas", tidak dapat mencakup seluruh ragam disabilitas yang ada. Berdasarkan hasil temuan Tim Peneliti di lapangan, ragam disabilitas yang dapat ditemui, di antaranya penyandang Disabilitas Fisik, Disabilitas Sensorik (tunanetra, runguwicara), dan Disabilitas Intelektual (Down Syndrome, Celebral Palsy, Slow Learner, dan lainnya) serta Disabilitas Ganda (Celebral Palsy dan Disabilitas Fisik, Disabilitas Fisik dan Slow Learner).

Masukan dari informan (data primer) maupun data lain terkait dengan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi ini (data sekunder) dianalisis dengan menggunakan instrumen penelitian di atas, yang mencakup 6 Aspek Pelaksanaan dan Evaluasi, sebagai berikut.

116 Ibid 16.

117 Ibid 17.

118 Ibid 29–30.

119 Ibid 22.

Maksud dan Tujuan Belajar Dari Rumah (BDR)

c. Memastikan PDPD Tetap Memperoleh Layanan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Salah satu maksud dan tujuan kebijakan pemerintah mengenai Belajar Dari Rumah (BDR) adalah untuk memastikan PDPD tetap memperoleh layanan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, OPD5 NPCI dan OPD9 BILiC mengonfirmasi bahwa di Kota Bandung ini BDR tetap dilaksanakan. Dalam menanggapi situasi yang baru ini, Sekolah4 SLB menyampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi ini, SLB Karya Bhakti mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para guru untuk membahas strategi pembelajaran dalam menghadapi situasi ini. Lebih lanjut, Sekolah3 SLB mengonfirmasi bahwa PDPD tetap memperoleh layanan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Sebagai bentuk dukungan, SLB Karya Bhakti turut menyediakan modul dan kuota internet bagi para siswa.

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh sekolah dalam memastikan terpenuhinya layanan pendidikan bagi PDPD. Sekolah6 Inklusi menyampaikan bahwa diakui di awal pandemi para guru merasa terkejut dengan adaptasi kebiasaan baru untuk menghadapi kondisi ini, tetapi seiring berjalannya waktu sekolahnya pun terbiasa dengan proses BDR. Cara-cara yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan menyesuaikan metode pembelajaran. Sekolah11 SLB menyampaikan bahwa di SLB Muhammadiyah, pembelajaran dilakukan dengan kombinasi daring dan luring. Namun, metode daring lebih sering digunakan karena luring berisiko tinggi. Hal itu dikarenakan daerah Sukajadi merupakan zona merah. Metode luring dilakukan dengan kunjungan ke rumah siswa oleh guru kelasnya masing-masing untuk memberikan tugas dan menerima keluhan atau masukan dari orang tua tentang perkembangan siswa. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini para guru di sekolahnya setiap hari datang ke sekolah dikarenakan PNS harus tetap hadir. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan pembatasan jam belajar. Untuk metode daring pihak sekolahnya melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan orang tua. Media yang digunakan adalah melalui platform WhatasApp dan video call. Adapun terdapat sejumlah masalah pada praktiknya, seperti keterbatasan kuota, kesibukan orang tua dan tidak memahami penggunaan platform pembelajaran, seperti Google Classroom. Untuk membantu penyelesaian masalah keterbatasan kuota, pihak sekolah memberikan kuota untuk guru dan siswa.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sekolah8 SLB bahwa untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini, sekolahnya tetap menjalankan program pembelajaran tahun 2019-2020 dengan mengubah pola atau metode pertemuan yang tadinya tatap muka menjadi online (daring). Bentuk pemastian lainnya adalah dengan menugaskan guru untuk melaporkan kegiatan secara rutin kepada kepala sekolah. Tentu situasi pandemi ini mau tidak mau menambah beban kerja guru. Maka diperlukan pembagian waktu seefektif mungkin agar semua peserta didik terlayani dengan baik.

Jawaban serupa juga dikonfirmasi oleh Sekolah12 Inklusi bahwa untuk memastikan proses pembelajaran di sekolahnya berjalan, maka dilakukan upaya pengecekan secara daring melalui komunikasi dengan orang tua siswa melalui media yang ada, untuk memastikan PDPD ikut dalam proses pembelajaran.

Komunikasi menjadi kunci keberhasilan KBM sehingga diperlukan komunikasi dua arah dari sekolah dan PDPD/wali. Hal ini disampaikan oleh Sekolah9 Inklusi tentang menjaga komunikasi dua arah antara rumah dan sekolah yang melibatkan anak, orang tua, guru kelas, guru pembimbing dan kepala sekolah. Di awal pandemi, tim yang terdiri dari guru kelas dan guru pembimbing melakukan home visit kepada PDPD secara berkala, namun tidak berlanjut seiring dengan perkembangan wabah yang semakin parah. Meski demikian, pihak sekolahnya tetap memastikan agar setiap PDPD dilayani pendidikannya oleh guru kelas dan/atau guru pembimbing, dengan menyesuaikan kondisi yang bersangkutan.

Kekhawatiran stagnansi layanan pendidikan dikhawatirkan oleh berbagai pihak, mengingat adanya potensi lost learner12o bagi PDPD. Hal ini salah satunya disampaikan oleh Sekolah5 SLB. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya semisal pengadaan layanan terapi wicara dan fisio terapi oleh SLB-D YPAC Bandung. Selain itu, pihak sekolahnya juga membuat grup WhatsApp orang tua dan siswa agar lebih terarah untuk memastikan PDPD dapat mengikuti pembelajaran. Berita baiknya adalah, diketahui dari survei yang digelar oleh sekolah, terbukti bahwa PDPD justru lebih disiplin mengerjakan tugas pada masa pandemi ini.

Pengalaman lainnya disampaikan oleh Sekolah7 SLB yang menyampaikan bahwa pihak sekolahnya telah menyiapkan tim khusus untuk mendampingi dan mengawal proses BDR agar terlaksana dengan baik, dengan program sebagai berikut:

Sosialisasi pedoman pelaksanaan BDR yang telah dirancang oleh Kemendikbud Ristek dan diadaptasi oleh sekolah:

Menetapkan kurikulum yang dipakai selama BDR (modifikasi kurikulum, struktur kurikulum, muatan kurikulum);

Merancang perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan BDR;

Melakukan evaluasi dan monitoring tentang pelaksanaan BDR melalui laporan yang dikumpulkan oleh masing-masing guru pada alamat google drive sekolah;

Memberikan bantuan pulsa.

Hampir serupa, Sekolah7 SLB menyampaikan bahwa SLB Negeri Cicendo juga menyusun petunjuk teknis (juknis) pembelajaran di wilayah sekolah dan rumah yang disosialisasikan kepada orang tua dan anak melalui Zoom Meeting. Khusus bagi PDPD, materi pembelajaran ini juga diperkuat kembali di kelas masing-masing. Salah satu materi di dalamnya adalah mengenai penguatan pengetahuan mengenai pandemi covid-19 dan cara pencegahannya. Selain itu, guru juga melakukan pendampingan terhadap PDPD dalam menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan untuk pengembangan sekolah, ada pelatihan intern yang diadakan oleh sekolah bagi manajemen dan guru-guru dalam menggunakan Google Form untuk pelaporan.

Demikian pula, Sekolah8 SLB menjelaskan pengalamannya di SMPN SLB Cileunyi di mana pelaksanaan BDR diatur dengan regulasi. Adapun sekolah baru aktif pada semester ke-2. Untuk kurikulumnya masih berpedoman pada Kurikulum 2013 karena Pemerintah pada saat awal pandemi itu juga belum siap. Barulah pada perkembangannya kemudian muncul kurikulum darurat, yang masuk dan digunakan pada pertengahan semester ke-2.

Kurikulum darurat tersebut juga digunakan di SMP Hikmah Teladan Inklusi. Sekolah10 Inklusi menyampaikan bahwa semenjak diterbitkannya kurikulum darurat, kepala sekolah langsung berkoordinasi dengan manajemen yayasan untuk menerapkan kurikulum darurat tersebut.

Dari sudut pandang orang tua, Ortu1_PDPD tunagrahita menyampaikan bahwa untuk memastikan PDPD mengikuti proses pembelajaran, maka guru bertanya langsung kepada orang tua melalui WhatsApp. Di SLB tempat anaknya bersekolah, pendidikan lebih ditekankan kepada kemandirian PDPD. Di sekolah ini olahraga adalah salah satu cara untuk membuat anak cepat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Terkait dengan KBM daring, sebagai bentuk dukungan, sekolah juga memberikan bantuan kuota Rp 50.000,00 per bulan.

Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemda1 Dinsos Kota Bandung menyampaikan bahwa sesuai tugas dan kewenangan Dinas Sosial (Dinsos) memberikan layanan yang membantu kebutuhan yang dirasakan keluarga anak penyandang disabilitas. Ia juga turut menegaskan bahwa masalah pendidikan itu sebenarnya ranahnya ada di Dinas Pendidikan.

120 Lost learner atau biasa disebut learning loss. The Education and Development Forum (2020) mengartikan bahwa learning loss adalah situasi dimana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis, yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan.

Analisis:

Negara harus memastikan bahwa PDPD tetap dapat menikmati layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD) menegaskan hak anak penyandang disabilitas dan keluarganya atas pelindungan sosial, misalnya alat banatu dan teknologi.

Pihak sekolah telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan layanan pendidikan bagi PDPD terpenuhi dengan menyesuaikan metode pembelajaran secara daring maupun kombinasi daring dan luring, membentuk tim khusus untuk mendampingi dan mengawal proses BDR agar terlaksana dengan baik, melakukan evaluasi dan monitoring tentang pelaksanaan BDR, melakukan pengecekan kepada orang tua melalui media daring, maupun dengan melakukan home visit.

Pihak sekolah juga memberikan bantuan untuk mendukung BDR dengan memberikan modul pembelajaran dan bantuan kuota. Selain itu, dilakukan pula penyesuaian kurikulum berupa kurikulum darurat untuk adaptasi dengan kebiasaan baru ini.

Penyesuaian yang dilakukan ini juga merupakan bentuk adaptasi dari best practice yang telah dilakukan dan terus dipayakan oleh NAIS dalam Panduan Coronavirus Disease (Covid-19) Bagi Sekolah.121

Pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi lebih menekankan kepada aspek kemandirian.

d. Layanan Dukungan Psikososial

Layanan dukungan psikososial merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diberikan selama pandemi Covid-19 ini. Banyak pihak merasa stres dan kewalahan akibat adaptasi kebiasaan baru ini. Urgensi dukungan psikososial ini dituturkan oleh OPD7 PPDI Bandungbahwasanya orang tua harus banyak diberi pelatihan kesehatan mental.

"Banyak yang heboh menanyakan kapan anak kembali masuk sekolah karena sudah kewalahan mengurus anaknya di rumah. Keluhan tersebut membuat pihak organisasi dan sekolah menjadi pusing. Ini kesannya sekolah menjadi lembaga penitipan. Harus ada kerja sama antara sekolah, orang tua dan pemerintah," tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah pihak juga telah berupaya memberikan layanan dukungan psikososial kepada PDPD, guru maupun orang tua. Dari sisi Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemda2 Disdik Kota Bandung menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung mengadakan program Parenting Untuk Warga (Pandawa) secara online, dengan menghadirkan berbagai komunitas, pakar dan warga secara sukarela. Pembahasan yang dilakukan juga berkaitan Covid-19 ini, termasuk kesulitan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan pendidikan inklusi. Pandawa rutin dilakukan setiap minggu. Warga menyambut program ini dengan antusias, dibuktikan dengan jumlah peserta biasanya berkisar 500 orang, bahkan pernah mencapai 800 orang. Serupa Pandawa, pelatihan parenting dari sekolah juga diterima oleh orang tua sebagaimana dikonfirmasi oleh Ortu3_PDPD CP dan Daksa.

Adanya program Pandawa juga disebut oleh Sekolah6 Inklusi turut mendukung pemberian layanan dukungan psikososial bagi orang tua. Dirinya juga menyebutkan ada pelatihan untuk guru-guru, yakni diseminasi program Guru Belajar di 4 (empat) tempat di Bandung Barat dan Bandung Utara.

Cara lainnya disampaikan oleh Pemda6 Kepala Balai PD Kemsos bahwa Balai Wyata Guna memberikan dukungan psikososial kepada anak dan orang tua melalui Whatsapp. Selain itu, dukungan psikososial secara personal dilakukan pula dengan cara home visit menurut Sekolah3 SLB dan FGD2_Sekolah8 SLB.

Dari sisi sekolah, OPD5 NPCI Bandung menyampaikan adanya dukungan psikosial berupa komunikasi rutin antara guru dengan peserta didik. Hal ini dibenarkan oleh Sekolah12 Inklusi bahwa ada dukungan psikososial dari guru dengan cara memberikan motivasi kepada PDPD dan orang tua untuk membangun hubungan emosional melalui refleksi setelah proses KBM, serta menjaga dan mempertahankan minat belajar PDPD. Layanan dukungan psikosial ini menargetkan PDPD dan orang tuanya, dengan tujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik, serta penguatan hubungan emosional yang humanis karena peran guru sekarang di masa pandemi adalah fasilitator dan motivator untuk anak dan orang tuanya.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh sekolah menurut Sekolah9 Inklusi adalah upaya tim di sekolah yang mengusung nilai-nilai kekeluargaan dalam pelaksanaan BDR. Menurutnya target akademik tidak mesti menjadi nomor 1, namun perlu diperhatikan pula bagaimana kemampuan dan kondisi PDPD beserta kondisi pendukung yang ada di sekitar PDPD, termasuk di dalamnya aspek psikologis orang tua dalam menangani anaknya selama BDR. Adapun target dukungan psikososial ini adalah anak dan keluarganya. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara membangun komunikasi terbuka, sehingga kendala yang dialami anak, orang tua dan guru selama BDR diketahui dan dicari solusinya bersama.

Ada pula layanan psikososial melalui pelaksanaan konsultasi via Zoom Meeting dengan psikolog, kegiatan bersama setiap hari, dan khusus di hari Jumat ada pelajaran pengembangan budi pekerti. Cara ini disampaikan oleh Sekolah5 SLB.

Keberadaan layanan konsultasi dari psikolog untuk anak dan orang tua juga dikonfirmasi oleh Ortu5_PDPD Netra. Demikian pula dengan layanan konsultasi dokter dan program parenting. Selain itu, ada juga penggunaan radio BBI maupun Zoom Meeting untuk rapat orang tua. Namun, ia mengeluhkan adanya kendala sinyal yang jelek di tempat tinggalnya, sehingga seringkali tidak bisa mengikuti kegiatan.

Serupa dengannya, Sekolah8 SLB menyampaikan adanya dukungan psikososial bagi orang tua dan guru dengan program parenting, yang diadakan dengan bekerja sama dengan Yayasan Suryakanti dan biro psikologi. Adapun layanan ini sudah berjalan sebanyak 4 kali selama pandemi ini. Kemudian, ada juga dukungan dari pemerintah yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan (GTK) berupa pelatihan blended learning (luring dan daring) selama 3 hari. Di dalamnya dibahas layanan siswa pada saat pandemi, serta pembuatan program dan evaluasi pembelajaran. Namun, sayangnya pelatihan ini baru terbatas menargetkan non-ASN atau guru honorer.

Begitu pula dengan Sekolah10 Inklusi yang turut mengonfirmasi bahwa di SMP Hikmah Teladan Inklusi pun juga diadakan layanan konsultasi parenting dan konseling bagi siswa maupun orang tuanya dengan psikolog yang disediakan dari pihak yayasan. Selain itu, untuk mencegah dan mengatasi tindakan perundungan di sekolah, SMP Hikmah Teladan Inklusi juga berusaha memberikan sosialisasi kepada orang tua dan siswa. Sedangkan, untuk para Guru Pendamping Khusus (GPK) ada dukungan layanan berupa bimtek GPK. Dirinya juga menuturkan bahwa saat pandemi ini dikembangkan interaksi dengan empati, solidaritas dan penggunaan tutor sebaya.

Masih senada dengan pernyataan sebelumnya, Sekolah11 SLB juga membenarkan adanya dukungan psikosial untuk guru berupa pelatihan pelaksanaan PJJ yang diselenggaran atas kerja sama Dinas Pendidikan dan yayasan.

Inisiatif lainnya datang dari OPD6 YBI yang mengungkapkan layanan dukungan psikosial dengan memanfaatkan teknologi yang ada secara terstruktur dan terprogram. Misalnya jadwal WhatsApp seminggu sekali khusus untuk konsultasi psikologi. Lalu, jika masalahnya rumit, maka bisa dilanjutkan melalui jalur pribadi. Yayasannya juga berinisiatif menggunakan potensi orang tua yang tidak terlalu sibuk untuk saling membantu satu sama lain, misalnya yang berprofesi sebagai dokter dan psikolog dapat secara sukarela diberdayakan untuk mengisi sesi konseling tersebut. Dirinya juga menyebutkan adanya upaya kerja sama dengan pihak universitas, misalnya Universitas Maranatha, ataupun pihak pemerintah (Kementerian Sosial) dalam upaya memberikan layanan bantuan sosialnya.

Adanya kekosongan dari pihak sekolah yang tidak memberikan layanan dukungan psikososial ini, disambut oleh organisasi penyandang disabilitas untuk turut memberikan dukungan. Disampaikan oleh Ortu1_PDPD tunagrahita kegiatan renang yang diikuti oleh anak-anaknya di National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) dirasa turut membantu mengatasi kesehatan mentalnya dengan melalui pengelolaan emosi sembari latihan berenang. Selama latihan olahraga di kolam renang, guru juga kerap berkomunikasi dengan PDPD maupun orang tuanya dengan menanyakan suasana hati (mood) anak, bertukar pikiran tentang bagaimana mengendalikan emosi anak, hingga konsultasi tugastugas sekolah.

121 Mann (n 59).

Analisis:

Layanan dukungan psikososial merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diberikan selama pandemi Covid-19 ini. Banyak pihak merasa stres dan kewalahan akibat adaptasi kebiasaan baru. Urgensi ini juga didorong adanya keluhan dari orang tua yang sudah kewalahan mengurus anaknya (PDPD) di rumah, berbagai masalah yang dihadapi PDPD, maupun ketidaksiapan guru dalam mengadakan pembelajaran dengan adaptasi kebiasaan baru.

Agar layanan dukungan psikososial terlaksana dengan baik, maka diperlukan kerja sama antara sekolah, orang tua, pemerintah dan masyarakat.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, telah dilakukan sejumlah upaya oleh pemerintah, sekolah, yayasan pendidikan, maupun organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan layanan dukungan sosial kepada PDPD, orang tua dan guru.

Bentuk dukungan psikososial yang diberikan kepada PDPD di antaranya melalui pelatihan olahraga, membangun komunikasi, sosialisasi dan konsultasi melalui media daring.

Bentuk layanan psikososial yang diterima oleh orang tua adalah dengan membangun komunikasi terbuka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada berupa pelatihan parenting, konsultasi dengan psikolog dan sosialisasi melalui daring. Upaya ini juga telah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh OHCHR dalam Covid-19 and The Rights of Persons With Disabilities: Guidance (2020) dan tanggapan UNICEF dalam Covid-19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities (2020).

Ragam dukungan psikososial yang diberikan kepada guru, antara lain kegiatan parenting, bimtek dan berbagai pelatihan lainnya untuk memudahkan kerja-kerja guru di masa pandemi ini.

Solusi jika layanan dukungan psikososial tidak disediakan oleh sekolah, maka dapat dilakukan inisiatif pemberdayaan masyarakat (termasuk universitas) untuk turut berperan dalam menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini, khususnya terkait dengan pendidikan PDPD di masa pandemi.

e. Upaya Pemerintah

Dalam memenuhi hak atas pendidikan PDPD di masa pandemi Covid-19, pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) juga telah melakukan sejumlah upaya dengan berbagai kebijakan dan program kerja. Dalam konteks pendidikan sebagai hak yang fundamental, Pemda2 Disdik Kota Bandung menekankan tentang belajar sebagai satu hal yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun.

"Kami kampanyekan bahwa inti pendidikan bukanlah sekolah. Saya bilang suatu saat sekolah berhenti dan ternyata saat pandemi berlangsung, bahkan sekolah dilarang. Terbukti kan bahwa inti pendidikan bukan sekolah. Saya sering ingatkan guru tentang tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU Sisdiknas untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," terang Pemda2 Disdik Kota Bandung

Ada pula kendala penguatan regulasi di tingkat nasional sehubungan dengan kewenangan pemerintahan yang terpisah. Sebagai contoh di tingkat nasional pendidikan khusus ada di bawah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) yang masuk di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), sedangkan di tingkat provinsi, pendidikan khusus masuk kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan masyarakat masuk ke kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pendidikan masyarakat ini juga dilaksanakan secara nonformal, yang di masa pandemi ini jumlahnya melonjak untuk Paket A (SD), B

(SMP), dan C(SMA) sekitar 17.000. Jika lebih didorong, maka akan ada tambahan sekitar 7000-an paket. Diberikan solusi pula untuk beberapa anak yang tadinya mondok tapi enggan kembali, maka dapat pindah jalur dari SD terpadu ke nonformal dengan mengikuti Paket A dan B yang lebih fleksibel dari segi waktu dan program pembelajaran.

Khusus secara kewilayahan, sejak 2016, Kota Bandung sudah dicetuskan sebagai "Bandung Kota Inklusif." Secara tertulis pendidikan inklusif juga telah dimuat di Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam peraturan tersebut, seluruh satuan pendidikan di bawah Disdik Kota Bandung diwajibkan menerima ABK di sekolahnya, khususnya sekolah negeri. Namun, dirinya pun menuturkan bahwa pada praktiknya memang tidak semulus itu. Sekolah masih melakukan penerimaan dengan sistem plotting dengan mendahulukan yang berada di sekitar wilayahnya. Ada pula keluhan dari Dinas Sosial (Dinsos) dan guru tentang bagaimana cara memenuhi kuota maksimal adanya 3 (tiga) anak dalam 1 (satu) kelas atau jumlah keseluruhan dalam satu SD sebanyak 18 orang. Nyatanya, hingga tahun 2018 jumlah itu tidak kunjung terpenuhi. Kemudian, masalah lainnya, sekolah tidak mampu memenuhi kebutuhan PDPD di sekolah, PDPD pun menjadi mogok sekolah, khususnya bagi yang tidak mampu. Untuk mengatasi masalah tersebut, Disdik Kota Bandung berinisiatif mengangkat guru honorer pendamping. Sebagai contoh di SD Tunas Harapan ada guru yang memang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Dirinya juga menuturkan bahwa jika mengandalkan pengadaan dari rekrutmen tenaga pegawai negeri sipil (PNS) dengan latar belakang PLB memang sulit.

Peraturan lainnya yang terkait dengan pendidikan inklusif adalah Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengujian, Pindah Jalur Pendidikan, dan Pengakuan Hasil Belajar. Lebih lanjut, instrumen ini mengatur pengujian terhadap PDPD dalam rangka implementasi pendidikan inklusif. PDPD harus mengikuti assesment terlebih dulu untuk dinilai bisa atau tidaknya diterima untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif. Ketika mengajukan pendaftaran secara online di sekolah A, maka bisa langsung diseleksi (melalui tes) apakah mampu masuk ke sekolah tersebut atau tidak. Jika di-asses oleh tim dan hasilnya adalah disabilitas berat, maka direkomendasikan untuk bersekolah di SLB saja. Adapun assessor yang ditugaskan di bawah Disdik ini bersifat ad hoc dari bidang profesi dosen, guru dan psikolog. Rekrutmen assessor diadakan bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Bentuk program pemerintah lain yang turut dipaparkannya adalah pendidikan kesetaraan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang Pendidikan Berkelanjutan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Terkait pendidikan di masa pandemi Covid-19, sejak bulan Maret, Walikota sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443/SE.030-Dinkes tertanggal 14 Maret 2020, Nomor 443/SE.036-Dinkes tertanggal 27 Maret 2020 dan Nomor 443/SE.054-Dinkes tanggal 9 April 2020 tentang pencegahan penyebaran virus corona, yang di dalamnya menyangkut pendidikan di masa pandemi. Kepala Disdik juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor:2503-Disdik/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran COVID- 19. Saat ini, Disdik Kota Bandung belum menganjurkan pembelajaran tatap muka, walaupun terdapat banyak aduan dan hal yang unik dalam pelaksanaannya. Ada sejumlah aduan yang melaporkan beberapa sekolah yang sudah mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, hal ini disebabkan karena sulitnya koordinasi. "Koordinasi merupakan hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan," pungkasnya. Ada taman kanak-kanak (TK) yang tidak tercatat di Disdik maupun Dinas Agama, ternyata itu masuk dalam Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). TK tersebut sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan dasar konsultasi kewilayahan.

"Pada praktiknya, ada beberapa sekolah yang memiliki PDPD memang mengajukan layanan konsultasi terbatas bagi PDPD. Disebut layanan konsultasi terbatas karena sekolah sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat untuk perizinan dengan memenuhi beberapa persyaratan, seperti harus mempunyai petugas yang memastikan SOP Covid-19 dilaksanakan dengan baik. Lalu layanan terbatas hanya kepada hal yang fundamental. Bagi masalah umum akan dikembalikan kepada orang tua. Khusus bagi pendidikan bagi anak usia dini, dari awal Disdik mengutamakan peran orang tua yang dominan dengan memberikan stimulus yang optimal." jelas Pemda2 Disdik Kota Bandung.

Peran Disdik lainnya adalah melaporkan kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini. Kegiatan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pemda3 Disdik Pemprov Jabar terkait peran Disdik Jabar melalui media sosial, seperti Instagram, yang salah satu kegiatannya meliput kegiatan belajar mengajar di SLB. Ia menuturkan pengalamannya ketika meliput SLB Padjadjaran Wyata Guna yang mempunyai aplikasi "TeamTalk" untuk sarana pembelajaran. Ia juga menyepakati bahwa peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Harapannya dengan liputan yang ia lakukan agar dapat menjadi pemicu (trigger) untuk sekolah lain dalam memberikan layanan pendidikan di masa pandemi ini.

Dari sisi aspek informasi pemerintah, Pemda7 PPID menyampaikan perannya dalam melayani komunikasi dan pengaduan. Namun, menurutnya, hingga saat ini data aduan terkait pendidikan penyandang disabilitas belum ada. Sarana yang digunakan adalah aplikasi "LAPOR" yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Namun, dirinya memberikan catatan bahwa layanan ini masih belum ramah disabilitas. Tempat pelaporan berada di lantai 2, sehingga tidak mudah diakses oleh penyandang disibilitas. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) sudah meminta desk khusus dengan komputer dan petugas yang akan bersiaga (standby) untuk membantu, tetapi belum ditindaklanjuti. Dukungan lainnya juga dilakukan PPID adalah dengan membuat pendataan jumlah disabilitas di setiap kelurahan hingga tahun 2018 secara data tunggal (One Data). Data yang dimasukan ini berasal dari Dinas Pendidikan. Lalu, rencananya ke depan akan dilakukan pendataan ragam disabilitas di masing-masing satuan pendidikan. Selain itu, PPID juga telah menyediakan program "RW NET" yang menjangkau wi-fi sampai dengan tingkat RT. Dirinya memaparkan bahwa di Kota Bandung itu kuota sudah tidak menjadi masalah. Sejak bulan September 2020, RW NET sudah menjangkau 481 RW dari lebih dari 1.500 RW yang ada. Namun dalam kesempatan lain, pernyataan tersebut dibantah oleh OPD4 PPDI Bandung yang menyampaikan bahwa memang ada sarananya (RW-NET) namun tidak maksimal. Nyatanya RW NET baru ada di RW 7 di Kecamatan Cigending, Ujung Berung dan itupun hanya pemasangan tiang saja. Masalah lainnya adalah layanan tersebut pun dibatasi, sehingga ketika menonton video dan membuka situs menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari penyedia layanan. Kritik serupa juga disampaikan OPD5 NPCI Bandung yang mengeluhkan bahwa RW NET tidak menjangkau seluruh wilayah RW sebagaimana diutarakan. Dirinya menyarankan agar pemerintah dapat melengkapi pelayanan tersebut di setiap RW. Di samping itu, program ini juga belum diketahui oleh banyak pihak. OPD9 BILiC bahkan menyatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar RW NET sudah terpasang. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi program ke tengah-tengah masyarakat.

Selain upaya dari PPID tersebut, Pemda7 PPID juga menuturkan adanya bantuan dari pemerintah kepada PDPD, yaitu dari Dinas Pendidikan berupa program televisi Pembelajaran Dalam Jaringan ("Padaringan"), serta dari Dinas Sosial berupa diberikan bantuan gizi 175 paket ke teman-teman disabilitas yang ada di pendopo pada Desember 2020 dan 120 paket bantuan untuk disabilitas.

Upaya dukungan bantuan dari Dinas Sosial yang disampaikan oleh perwakilan PPID tersebut dikonfirmasi oleh Pemda1 Dinsos Kota Bandung yang menyampaikan bahwa memang benar adanya. Pemberian bantuan ini sesuai tugas dan kewenangan Dinas Sosial (Dinsos), yakni membantu yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan keluarga anak penyandang disabilitas. Dinsos juga mengadakan program beasiswa bagi sekolah difabel, serta memberikan penunjang berupa alat bantu kaki dan alat bantu pendengaran.

Selain dari keterangan pihak pemerintah langsung, perwakilan pihak sekolah dan orang tua juga menyampaikan upaya dukungan pemerintah kepada PDPD yang mereka ketahui. Salah satunya dari informasi Sekolah7 SLB yang menyebutkan adanya sosialisasi Kemendikbud Ristek tentang BDR untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi sangat sederhana. Di dalamnya ditetapkan adanya modifikasi kurikulum, dari yang semula 6 jam pelajaran (JP) menjadi 4 JP, serta perubahan struktur dan muatan kurikulum. Kini kecakapan hidup juga dimasukkan dalam kurikulum. Sebagai guru, ia juga diberikan dukungan berupa pelatihan cara mengajar di masa pandemi.

Terkait kehadiran guru di sekolah untuk mendukung pembelajaran PDPD di masa pandemi ini, Sekolah8 SLB menyampaikan contoh di sekolahnya yang menerapkan aturan 50% Work from Home (WFH) dan 50% Work from Office (WFO) sebagaimana merujuk pada aturan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat.

Sedangkan mengenai adanya bantuan pulsa gratis, Sekolah11 SLB menyayangkan pemberian bantuan yang belum merata. Bahkan sekolahnya belum pernah menerimanya padahal 90% siswanya termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, solusinya pihak sekolah mengambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) untuk memberikan bantuan pulsa kepada para peserta didik. Begitu pula dengan keterangan OPD9 BILiC yang menyampaikan bahwa bantuan pulsa dan kuota hanya ada di awal saja, selanjutnya kembali dipenuhi sendiri. Masih senada, Ortu3_PDPD CP dan Daksa dan PDPD3_CP dan Daksa menyebutkan bantuan kuota 15GB per bulan memang ada, namun tidak diberikan secara rutin. "Kadang ada, kadang tidak," ujarnya. Pengalaman serupa diungkapkan oleh Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner dan PDPD4_Daksa dan Slow Learner bahwa selama ini dirinya hanya pernah mendapatkan 2 (dua) kartu perdana yang berisi kuota. Sisanya kebutuhan tersebut ia penuhi sendiri. Ia juga menjelaskan adanya bantuan pemerintah lainnya yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Setahun itu kelas 7 dapat Rp450.000,00 dan kelas 8 dapat Rp750.000,00. Diberikannya setahun sekali, sekitar bulan Juni-Juli. Namun program ini memang seudah ada sejak sebelum pandemi berlangsung. Siswa yang memiliki KIP juga dapat bantuan seragam. Namun jumlahnya tidak banyak. "Di kelas saya yang dapat bantuan seragam cuma 4 orang," terang PDPD4_Daksa dan Slow Learner.

Terkait upaya dukungan pemerintah kepada PDPD selama masa pandemi Covid-19 ini, OPD1 Pertuni Jabar menyebutkan pentingnya bantuan antar instansi untuk memastikan pendidikan disabilitas ini dapat berjalan dengan lancar.

Selain upaya dukungan selama pandemi Covid-19, pemerintah juga telah menyediakan beberapa sarana dan prasarana dalam rangka membantu PDPD dalam memenuhi hak atas pendidikannya beserta beberapa hak lainnya, seperti hak atas tempat tinggal. Salah satunya adalah adanya Balai Wyata Guna yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Secara rinci keterangan terkait tempat ini dijelaskan oleh Pemda6 Balai PD Kemsos. Disampaikan olehnya mengenai ruang lingkup pekerjaan, yaitu spesifik kepada sensorik netra di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI. Di Balai ini juga terdapat SLB-A milik pemerintah provinsi (Pemprov). Sebagian anak yang bersekolah di sana tinggal di asrama Balai. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan oleh SLB, sedangkan Balai Wyata Guna berperan dalam memberikan dukungan psikososial, yang selama diberikan secara online. Ia juga menjelaskan bahwa layanan yang diberikan tidak terbatas pada waktu tertentu saja. Prinsipnya adalah assessment kebutuhan, seperti di rumah sakit (RS), serta pelayanan yang dikembangkan adalah berbasis komunitas dan lembaga. Ia juga menekankan bahwa untuk anak-anak, masuk panti merupakan pilihan terakhir.

"Pengasuhan terbaik itu di keluarga, panti merupakan pilihan terakhir. Kami menerima yang masuk lembaga kami itu anak-anak yang betul-betul terlantar. Kalau orang tua tidak mampu, maka kami perkuat orang tuanya. Bukan anaknya yang dibawa ke panti," pungkasnya.

Layanan berbasis panti lainnya adalah Panti Penyandang Disabilitas yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Di panti tersebut, Pemda4 Panti PD menyebutkan Panti Penyandang Disabilitas (PPD) memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dengan 3 (tiga) jenis layanan, antara lain pengasuhan, pengasramaan dan kemandirian/edukasi. Layanan kemandirian yakni dengan dibekali dengan sejumlah ketrampilan pilihan, misalnya di bidang kewirausahaan. Alumni PPD tahun lalu membuka usaha produksi batik, yang bernama Batik Mulia Hati, dan kini sudah terdaftar di Kemendagri. Lalu ada juga yang berusaha kuliner, salon dan pijat. Adapun layanan pengasuhan ini ditujukan pada usia anak 10-18 tahun yang mengalami keterlantaran karena kemiskinan. Namun, saat ini PPD belum bisa banyak menerima pengasuhan karena kapasitas panti masih terbatas dan membutuhkan pelayanan ekstra.

"Seringkali orang tua menggunakan pihak sekolah untuk memindahkan anak ke panti karena merasa kewalahan mengurusi anaknya yang penyandang disabilitas. Modusnya adalah guru yang membuat surat pernyataan bohong agar PDPD di drop out dengan alasan jarang masuk sekolah, sehingga mereka bisa masuk ke panti. Saya menyayangkan modus ini karena bagaimanapun ijazah sekolah penting untuk masa depan PDPD," urai Pemda4 Panti PD.

Sedangkan untuk layanan pengasramaan diberikan bagi PDPD yang mengikuti kegiatan pendidikan di wilayah Bandung Raya, tetapi masuk dalam kategori miskin. Sebagai contoh yang mengisi saat ini adalah PDPD yang bersekolah di SLB Wyata Guna. Namun, saat pandemi ini, sebagian dari mereka pulang ke rumah masing-masing. Walaupun demikian, panti masih terbuka untuk sewaktu-waktu mereka tinggali dan telah disediakan pula guru pembimbing untuk melayani. Akan tetapi, yang menjadi kendala saat ini adalah dampak yang ditimbulkan jika PDPD pulang ke rumah masing-masing, adalah anggaran panti menjadi tidak terserap.

Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di panti, Kepala Sekolah SLB PPD berharap PDPD dapat kembali ke panti. Menurutnya metode pembelajaran daring ini sangat tidak efektif untuk PDPD. Layanan panti mulai dibuka kembali tahun ini (2021), walaupun tidak secara penuh seperti dulu. Layanan yang biasanya diberikan selama 6 (enam) bulan, kini hanya berjalan selama 1 (satu) bulan. PPD termasuk salah satu panti yang paling nekat karena lebaran kemarin ini tidak ada peserta didik yang dipulangkan. Namun, tentu saja dengan didukung oleh tenaga medis, pelayanan kesehatan, protokol kesehatan yang ketat, asupan gizi yang baik, adanya klinik, adanya kegiatan berjemur setiap pagi untuk meningkatkan imun, kegiatan olahraga yang lebih banyak, serta waktu istirahat yang cukup. Untuk membatasi penularan Covid-19 dari pendatang, panti melakukan penutupan penerimaan siswa. Saat ini di panti sudah ada 99 (sembilan puluh sembilan) orang siswa dan akan dibuka hingga jumlahnya maksimal 120 (seratus dua puluh) orang. Adapun proses BDR di PPD berjalan dengan baik karena pelayanan bagi disabilitas menjadi prioritas bagi panti. Anak diperbolehkan tinggal di panti dan memilih assessment yang dibutuhkannya. Adapun 70% guru juga diperbolehkan tetap mengajar dan tinggal di panti dengan membawa anaknya.

Analisis:

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memenuhi hak atas pendidikan PDPD di masa pandemi Covid-19.

Upaya dukungan pemerintah yang diberikan kepada PDPD untuk memenuhi dan melindungi haknya di masa pandemi Covid-19 ini adalah berupa dukungan peraturan dan kebijakan, bantuan sosial, pulsa, kuota (paket data), penyediaan jaringan wi-fi, beasiswa, bantuan alat penunjang KBM, penyesuaian metode pembelajaran, sosialisasi, pelatihan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagian dari dukungan ini adalah program umum yang sudah ada sebelum pandemi.

Bantuan pulsa dan paket data memang ada, namun tidak dibagikan secara merata dan hanya di awal pandemi saja.

Selain upaya dukungan secara umum pada saat pandemi Covid-19, pemerintah juga secara khusus telah menyediakan sarana dan prasarana bagi PDPD, yakni melalui layanan di Balai Wyata Guna dan Panti Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat. Selama pandemi, baik balai maupun panti tersebut tetap memberikan layanan bagi PDPD, walaupun tidak seperti pada saat-saat normal sebelum pandemi, dan dengan menyesuaikan dengan situasi pandemi. Berbagai upaya dilakukan untuk menjamin hak PDPD dapat tetap terpenuhi secara optimal, misalnya dengan pembatasan kegiatan, adanya dukungan penjagaan oleh tenaga medis, tetap terlaksananya pelayanan kesehatan, protokol kesehatan yang ketat, asupan gizi yang baik, adanya klinik, adanya kegiatan berjemur setiap pagi untuk meningkatkan imun, kegiatan olahraga yang lebih banyak, serta waktu istirahat yang cukup.

f. Upaya Sekolah

Pihak lainnya yang tidak kalah penting diperlukan untuk mendukung pemberian layanan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19 adalah sekolah. Di masa ini, Ortu1_PDPD tunagrahita, menyebutkan bahwa saat pandemi terdapat kebijakan pengurangan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari pihak sekolah sebesar Rp50.000,00: dari semula Rp350.000,00 menjadi Rp300.000,00. Selain itu, anaknya juga diberikan bantuan seragam dan tas sekolah gratis. Pengalaman lainnya disampaikan oleh Ortu2_PDPD DS bahwa pihak sekolah terkadang memberikan bantuan kuota sebulan sekali, tetapi sayangnya tidak bisa digunakan untuk semua jenis daring. Inisatif juga datang dari gurunya yang tinggal di dekat rumah, sehingga seringkali anaknya diantar jemput oleh guru tersebut. Bantuan semacam juga diterima oleh Ortu3_PDPD CP dan Daksa. Disampaikan bahwa SLB Yayasan Pendidikan Karya Bhakti (YPKB) memberikan bantuan kuota, tabungan pendidikan dari program Indonesia Pinta (PIP), serta pemberian seragam, sepatu dan buku gratis. Masih serupa Ortu5_PDPD Netra, juga mengungkapkan adanya bantuan kuota, walaupun tidak diterima setiap bulan. Hingga Mei 2021, dirinya baru 3 (tiga) kali mendapatkan bantuan kuota sebanyak 10 (sepuluh) gigabyte seharga Rp50.000,00. Lalu bantuan seragam dan KIP dari sekolah. Namun, hanya siswa tertentu saja yang mendapatkan KIP dan dirinya baru mendapatkannya tahun ini. Jumlahnya untuk kelas 8 SMP adalah sebanyak Rp700.000,00 yang langsung dikirimkan ke rekening tabungan.

Di sisi lain, masih ada sejumlah PDPD yang tidak mendapatkan bantuan dari sekolah maupun pemerintah, hal ini diungkapkan oleh Ortu6_PDPD Tuli.

Analisis:

Pihak sekolah juga turut mendukung pembelajaran PDPD di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan berupa pengurangan biaya SPP, kuota, tabungan pendidikan serta pemberian seragam, sepatu dan buku gratis.

Masih ada sejumlah PDPD juga yang tidak mendapatkan bantuan dari sekolah/pemerintah. Hal ini mengindikasikan agar pemerintah lebih mengupayakan untuk memenuhi kewajiban pelindungan hak atas pendidikan bagi PDPD dengan memastikan akses yang setara di segala tingkatan pendidikan dan layanan-layanan lain yang berkaitan dengan pendidikan, yang disediakan oleh pihak ketiga, serta mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pendidikan yang dilakukan pihak ketiga.

2. Strategi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

g. Strategi Pembelajaran BDR Bagi PDPD

Berlangsungnya pandemi Covid-19 ini, mau tidak mau membuat berbagai pihak harus menyusun strategi pembelajaran BDR bagi PDPD agar tetap terlaksana dengan baik. Hal yang paling menjadi perhatian adalah terkait metode pembelajaran, yakni secara daring, luring maupun kombinasi keduanya. Sekolah1 SLB menyampaikan bahwa sekolahnya saat ini menggunakan strategi metode kombinasi daring dan luring (blended learning) untuk mengoptimalkan pembelajaran. Begitu pun dengan yang digunakan SD 093 Inklusi sebagaimana diungkapkan oleh Sekolah9 Inklusi bahwa sekolahnya pernah menggunakan metode kombinasi, namun akhirnya lebih banyak dilakukan secara daring karena home visit cenderung berisiko. Kunjungan ke rumah pernah dilakukan namun hanya berjalan selama beberapa bulan saja. Perihal ini, Sekolah8 SLB menjawab dengan mantap bahwa sekolahnya memilih strategi pembelajaran blended learning dengan menitikberatkan kepada pihak orang tua/wali agar dapat bekerja sama dalam menjalankan program pembelajaran. Dirinya juga mengungkapkan bahwa media sosial menjadi alat utama untuk berkomunikasi dengan pihak orang tua dan siswa. Adapun kegiatan tatap muka berupa mengunjungi rumah siswa atau home visit dilakukan setelah adanya pengarahan dan bimbingan pembelajaran. Sejalan dengannya, Sekolah5 SLB juga menggunakan metode pembelajaran daring dan luring. Jika tidak memiliki smartphone atau tidak mampu, maka pihak orang tua/wali mengambil tugas ke sekolah setelah dicetakkan tugasnya oleh gurugurunya. Ada juga beberapa yang dicetakkan dan dikirimkan oleh gurunya, misalnya karena kesulitan teknis yang dihadapu orang tua/wali. Metode daring dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, seperti Zoom, video call, dan Google Classroom (GC).

"Kalau Zoom tidak efektif, maka ruang Zoom dibagi menjadi tiga (breakout room) agar tidak terlalu ramai. Tiap kelas punya jadwal masing-masing. Kadang di pagi hari kami pakai voice note untuk komunikasi KBM," jelas Sekolah5 SLB.

KBM dilaksanakan secara fleksibel dan diupayakan dengan kegiatan daring. Metode luring dilakukan melalui home visit oleh semua guru wali kelas yang wajib mengunjungi muridnya secara bergantian.

"Anak kami rata-rata tidak punya HP atau tidak bisa menggunakan HP. Yang KBM daring paling hanya 5 anak. Rata-rata kondisinya seperti itu. Untuk itu kita efektifkan aplikasi dan home visit," lanjutnya.

Berkenaan dengan strategi sebelumnya, Sekolah7 SLB juga menggunakan kombinasi luring dan daring (blended learning). Dirinya menerapkan project-based learning (pembelajaran berbasis proyek) sesuai tema. Misalnya tentang materi energi dapat dibuat praktik lilin air sederhana atau membuat poster bagi anak-anak.

"Penggunaan strategi pembelajaran pastinya berbeda-beda tergantung kesiapan masing-masing guru. Namun dari semua perbeladaan itu, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dipakai di antaranya: (1) Luring dengan memberikan lembar kerja peserta didik (LKPD) setiap hari; (2) Daring melalui pembelajaran zoom dan video call; (3) kombinasi luring dan daring melalui flipped classroom, blended learning, project based learning, dll.)," jelasnya.

Strategi serupa lainnya disampaikan oleh Sekolah9 Inklusi dengan menggunakan campuran metode daring dan luring. Pembelajaran daring dilakukan melalui WhatsApp dengan memberikan modul atau LKPD berupa pdf agar dapat dicetak masing-masing. Namun, berdasarkan evaluasi, masih dijumpai kendala daring selama ini misalnya terkait tidak mencukupinya kepemilikan smartphone (gawai). Banyak keluarga yang memiliki anak lebih dari satu, sehingga smartphone-nya juga harus berbagi. Oleh karena itu, sekolah memberikan fleksibilitas waktu penyelesaian tugas. Ia juga memaparkan bahwa awalnya orang tua di sekolahnya menyepakati untuk mengadakan home visit yang berjalan hingga 2 (dua) bulan. Namun, dilakukan penyesuaian karena situasi penyebaran Covid-19 yang semakin berat, maka digantikan oleh video call. Untuk materi pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan anak. Keterangan serupa juga diperoleh dari OPD5 NPCI Bandung yang menggunakan kombinasi metode daring dan luring.

"Kondisi pandemi ini mengharuskan SLB melakukan inovasi pembelajaran dari rumah. Berbagai cara dilakukan termasuk pembelajaran daring yang diupayakan agar peserta didik dapat terlayani dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan SLB kami, vaitu melakukan pembelajaran melalui video call, Zoom Meeting dan video streaming. Kami membuat program daring dengan materi pendukung modul juga, Kami membuat program luring di sekolah dengan tatap muka terbatas sesuai aturan pemerintah, yakni jumlah siswa dibatasi, waktu pembelajaran dibatasi, dan mengantongi surat ijin orang tua dengan aturan prokes," jelasnya.

Dalam pemilihan penggunaan metode belajar ini, OPD7 PPDI Bandung menekankan konsep rumah sebagai madrasah di masa pandemi ini, utamanya yang menyasar aspek bina sosial dan bina diri bagi PDPD. Bina diri, misalnya sampai di mana pembelajaran ibadahnya. Keterampilan aktivitas harian seperti mencuci piring juga dapat mengembangkan mental anak disabilitas.

Lebih spesifik, terkait kurikulum, Sekolah11 SLB menekankan bahwa materi pembelajaran saat ini tidak memaksakan untuk memakai kurikulum 2013, tetapi memakai kurikulum darurat, yang fokusnya adalah pencegahan penularan Covid-19. Materinya berupa sosialisasi protokol kesesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tetapi tetap memuat materi inti akademiknya dengan memakai modul. Hampir serupa, Sekolah3 SLB menyampaikan bahwa materi pembelajaran lebih menekankan pada keterampilan dan keteraturan, misalnya praktik membuat hand sanitizer. Prasarana yang digunakan adalah modul dan aplikasi yang ada di komputer. Mengenai materi pembelajaran ini, Sekolah10 Inklusi juga menyampaikan bahwa di sekolahnya selama pandemi ini hanya memberikan 2 (dua) mata pelajaran dari awalnya sebelum pandemi sebanyak 5 (lima) mata pelajaran sehari. Dirinya menjelaskan bahwa konten pembelajaran dari bulan Maret sampai Juni masih dalam proses adaptasi pandemi dengan protokol kesehatan. Kemudian, untuk ajaran baru diselipkan pula kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, ada temuan menarik terkait progress kehadiran dan penyelesaian tugas siswa.

"Dengan 'Learning Management System (LMS)' Viewer Youtube sekolah berkisar 60- 100 persen, kehadiran di Google Meet sekitar 80-100 persen dan 73 persen Kurikulum yang diterapkan terdiri dari akademik Ujian Nasional (UN) atau mata pelajaran inti beserta keterampilan. Selama pandemi ada pembentukan tim produksi video terkait program-program untuk siswa, misalnya kesenian dan keterampilan. Adapun untuk PDPD pembelajaran cenderung dilakukan lewat WhatsApp karena lebih sederhana, tukas Sekolah10 Inklusi.

Strategi lainnya disampaikan oleh OPD2 PPDI Jabar yang menekankan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) harus dilakukan sesuai protokol kesehatan. Ia menyarankan untuk menggunakan metode kreatif yang beragam sehingga tidak monoton. Diharapkan agar siswa dapat berkreasi dengan gembira, sehingga tidak tegang dan merasa nyaman antara siswa dengan guru. Ini juga dilakukan untuk menarik minat anak dan orang tua. Pengembangan kreativitas ini juga ditekankan oleh OPD6 YBI. Dirinya menyampaikan bahwa orang tua harus kreatif dan teredukasi dengan baik untuk BDR. 50% orang tua menjadi mahir belajar karena anak belajar daring. Ia menyatakan saat ini banyak metode untuk belajar. Ia juga menganjurkan agar guru harus kreatif dalam membagikan materi kreatif yang telah disesuaikan.

Keterlibatan keluarga, khususnya orang tua, dalam proses BDR sebagai strategi memaksimalkan rumah sebagai tempat belajaran, juga ditekankan oleh Pemda5 DP3A. Ia menyampaikan bahwa PDPD memiliki naluri yang kuat dan membutuhkan perhatian lebih dari keluarganya.

"Terkait pembelajaran di masa pandemi, di negara manapun memang belum ada yang efektif. Yang jadi masalah adalah sampai sejauh mana permasalahan anak yang disabilitas akan menjadi 'double burden' (beban ganda). ABK membutuhkan kasih sayang khusus, di sinilah dibutuhkan peran orang tua. Maka educate orang tuanya," ucapnya.

Dari pihak PDPD, PDPD5_Netra menyampaikan adanya penggunaan aplikasi PJJ khusus tunanetra, TeamTalk, untuk membantu pembelajaran daring, sementara untuk kepentingan ujian, digunakan WhatsApp ataupun Google Form.

Analisis:

Strategi pembelajaran BDR bagi PDPD dilakukan oleh berbagai pihak dengan beragam cara, antara lain pemilihan metode pembelajaran, perubahan kurikulum, penggunaan sarana dan prasarana, membuka komunikasi dengan orang tua dan siswa, pemberian fleksibilitas waktu penyelesaian tugas, penggunaan metode kreasi atau mengembangkan kreativitas, penggunaan aplikasi atau platform yang mendukung pembelajaran, penggunaan media sosial, memaksimalkan peran rumah sebagai tempat pembelajaran, serta mengedukasi orang tua.

Home visit dinilai berisiko menularkan Covid-19 dan pihak sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini hanya dapat berjalan selama beberapa bulan saja.

h. Kendala Daring

Dalam pelaksanaan metode pembelajaran daring, masih terdapat beberapa kendala yang dialami. Sebagai contoh Sekolah1 SLB menyebutkan adanya kendala yakni kemampuan PDPD yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah pengalaman yang dialami oleh Ortu6_PDPD Tuli yang menceritakan kondisi anaknya yang belum lancar berhitung, tidak dapat mendengar dengan jelas dan tidak bisa bahasa isyarat, sehingga ia harus aktif mendampingi dan terus mendukung dengan menyediakan alat bantu dengar agar anaknya dapat tetap belajar. Pengalaman serupa disampaikan oleh Ortu1_PDPD tunagrahita. Ia memaparkan kesulitan yang dialaminya karena anaknya belum lancar membaca, sehingga pengerjaan tugas harian dan ulangan harus selalu dibantu olehnya. Ada pula kendala jika anak belum paham materinya. Sebagai contoh anaknya belum bisa menerjemahkan cerita Bahasa Indonesia ke Bahasa Sunda, sehingga tugasnya pun justru dikerjakan olehnya. Kendala pendampingan aktif juga terasa karena ia harus mengatur waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu emosi PDPD yang tidak stabil, juga menjadi kendala tersendiri. Kerap kali jika emosi atau mood-nya jelek, anaknya marah. Ketidakstabilan emosi PDPD ini juga disampaikan oleh Ortu2_PDPD DS. Disebutkan bahwa mood anaknya seringkali naik turun dan di rumah dan cenderung tidak menurut dengan banyak menawar jika diajak belajar. Jika diberi tahu, anaknya juga sering mengambek atau mudah murah.

Masih seputar kendala daring yang dialami PDPD, Sekolah1 SLB turut menyampaikan mengenai kejenuhan PDPD. Dipaparkan bahwa di sekolahnya menggunakan metode daring saja. Pada semester 1 siswa masih dapat mengikuti KBM dengan baik, namun pada semester 2 siswa mulai agak jenuh dengan penggunaan metode daring, sehingga banyak yang meminta untuk melakukan kegiatan tatap muka saat tahun ajaran baru.

Berhubungan dengan kejenuhan tersebut, didapatkan fakta bahwa ternyata hal ini salah satunya juga disebabkan oleh PDPD yang cenderung tidak kuat (secara fisik dan mental) jika harus terlalu lama mengikuti pembelajaran daring. Ortu6_PDPD Tuli menjelaskan anaknya yang tidak kuat terlalu lama mengikuti pembelajaran melalui Zoom Meeting dan mengeluh kelelahan. Tidak hanya anaknya, bahkan ia juga merasa kewalahan. Adapun pembelajaran online via Zoom selama ini dilaksanakan hampir setiap hari sejak pukul 08.00-11.00 WIB.

Kerinduan anak untuk kembali ke sekolah juga disampaikan oleh Sekolah8 SLB. Ia menjelaskan bahwa anak-anak sering emosi dan mengutarakan keinginannya ke sekolah yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Pengalaman serupa diutarakan oleh Ortu3_PDPD CP dan Daksa. Tiga bulan pertama menjalani BDR secara daring, pada pagi hari anaknya seringkali menangis histeris ingin ke sekolah. Menurutnya suasana belajar agak sulit dibuat di rumah, khususnya untuk PDPD. Di rumah anak merasa seperti libur dan seringkali tidak mood belajar, sehingga jika diajak belajar anak cenderung menunda dan tidak mau dipaksa. Ia juga menilai bahwa selama BDR ini anaknya tidak mengalami perkembangan pembelajaran.

"Kalau di sekolah kan dia bisa mengingat pelajaran yang diajari. Kalau di sekolah mau belajar, kalau di rumah males-malesan. Kalau di rumah tidak bisa ikut pelajaran olahraga dan memasak, seperti kalau belajar di sekolah. Jadi banyak perkembangan kalau belajar dari sekolah karena ada latihan-latihan dan praktik. Di sekolah juga dulu setiap sebulan atau dua bulan sekali ada kegiatan hiking atau piknik. Di sekolah juga ada praktik masak. Nanti masakannya dimakan bareng-bareng. Anak-anak senang. Kadang dijual juga, sekalian pelajaran wirausaha bagi anak-anak itu," terangnya.

Pengalaman serupa dipaparkan oleh PDPD5_Netra yang menceritakan bahwa dirinya kurang termotivasi dan kurang konsentrasi selama BDR daring. Sementara Ortu5_PDPD Netra mengisahkan keadaan sebelum pandemi, meski lelah karena harus ke sekolah, tetapi di sekolah anaknya merasa lebih senang karena waktu belajarnya lebih lama. Ia juga menyampaikan saat daring tidak ada orientasi mobilitas, sehingga anaknya menjadi kurang bergerak.

Kendala keengganan anak untuk belajar secara daring tersebut juga dibenarkan adanya oleh Sekolah3 SLB. Keengganan ini muncul setelah gagalnya rencana kegiatan tatap muka pada tahun ajaran baru padahal sudah diadakan rapat persiapan di sekolahnya. Anak-anak menyerukan ingin masuk sekolah kembali. Kejenuhan peserta didik juga dialami di SLB Muhammadiyah. Sekolah11 SLB menceritakan bahwa anak-anak di sekolah mengamuk karena ingin kembali ke sekolah. Ada pula pengalaman dari Sekolah9 Inklusi tentang PDPD yang menolak pembelajaran yang berlangsung di rumah, biasanya PDPD ini mengalami tantrum atau moody. Ia juga menyebutkan kendala lainnya, yakni masih adanya orang tua/wali yang belum konsisten dalam membimbing proses belajar PDPD selama di rumah. Keberatan orang tua terhadap biaya kuota yang tidak difasilitasi oleh pemerintah maupun sekolah, tidak memiliki smartphone, serta keterbatasan kemampuan guru dalam mengajar PDPD dalam waktu dan ruang yang terbatas.

Masih terkait kendala keterbatasan orang tua, Sekolah7 SLB menyampaikan masih banyaknya orang tua yang "tidak melek IT," merasa sudah lelah menghadapi anak dan tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya yang disabilitas, khususnya tuna rungu. Secara tegas, OPD5 NPCI Bandung menekankan kendala ini bahwa tidak semua orang tua siap dengan BDR secara daring karena minimnya pengetahuan orang tua, kondisi anak maupun perangkat pendukung. Sekolah11 SLB menambahkan jika orang tua PDPD seringkali tidak dapat memahami keadaan anaknya sendiri. Menyangkut kendala ini, Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner membagikan pengalamannya yang merasa terkendala karena tugas anak harus dikerjakan dari HP, sedangkan ia tidak mengerti cara penggunaan aplikasi khusus yang dipakai tersebut.

Keterbatasan orang tua dan guru ini juga disebutkan oleh Sekolah8 SLB. Ia menyebutkan adanya keterbatasan orang tua yang pemahamannya terbatas untuk mengajari anak, serta keterbatasan guru memperlihatkan benda yang nyata atau keterbatasan sentuhan jika anak membutuhkan bantuan arahan posisi, pegangan atau secara ekspresif. Ini juga berhubungan dengan kurangnya inovasi, baik dari pihak guru maupun sekolah, dalam mempersiapkan metode yang mudah dan baik diterapkan pada masa pandemi. OPD5 NPCI Bandung menambahkan mengenai kendala utama orang tua dalam pengerjaan di rumah adalah keterbatasan orang tua dalam mendampinginya. Keterbatasan pendampingan ini juga didukung oleh pengalaman Ortu2 PDPD DS yang menyampaikan bahwa ia tidak dapat fokus mendampingi dan membantu anaknya belajar karena harus berjualan, sehingga seringkali anaknya tsb dibantu oleh kakak perempuannya.

Berikutnya ada pula kendala dalam keterbatasan penggunaan teknologi atau prasarana pendukung KBM secara daring. Misalnya yang disampaikan oleh Sekolah5 SLB bahwa Zoom seringkali tidak efektif. Sekolah3 SLB dan Sekolah7 SLB juga mengungkapkan kendala keterbatasan dan kurangnya pemahaman orang tua dalam penggunaan metode pembelajaran dan teknologi daring yang dianggap terlalu canggih. Kendala senada juga disebutkan oleh OPD9 BILiC, yakni banyaknya orang tua yang kebingungan mengakses pendidikan secara digital.

"Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung mencatat adanya 5.180 keluarga yang dianggap miskin. Ada kendala orang tua yang kesulitan menjaga konsentrasi belajar anak, kapasitas orang tua sebagai pendamping belum setara, adanya hambatan komunikasi dan pengkondisian anak, serta keterbatasan akses terhadap sumber pembelajaran," lanjutnya.

Ia pun menuturkan pengalaman beberapa PDPD sering merasa bosan di rumah dan tantrum, lalu menanyakan mengapa mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh ke sekolah. Keterbatasan kepemilikan smartphone pun turut menjadi kendala lainnya selama BDR di masa pandemi ini sebagaimana disebutkan oleh Sekolah6 Inklusi, Sekolah7 SLB dan OPD5 NPCI Bandung. Demikian pula, Sekolah4 SLB menggambarkan fenomena keluarga yang memiliki beberapa anak, tetapi smartphone yang dimiliki hanya satu. Sekolah7 SLB dan PDPD4_Daksa dan Slow Learner menambahkan bahwa kendala teknis yang berkaitan dengan smartphone juga dialami, seperti masalah jeleknya sinyal dan tidak memiliki pulsa atau kuota untuk mengikuti pembelajaran daring. Awalnya pihak sekolah memang memberikan bantuan pulsa ataupun kuota, namun tidak berlanjut lagi. Kendala sinyal yang terbatas juga dinyatakan oleh OPD4 PPDI Bandung, terutama bagi PDPD yang tidak tinggal di tengah kota dengan sinyal yang baik. Ia pun menekankan perlunya perubahan metode semacam silabus, berapa menit tatap muka, materi dan evaluasi.

Selain itu, prasarana daring yang tidak mendukung pelaksanaan pembelajaran, termasuk ujian bagi PDPD. Permasalahan ini seringkali dihadapi oleh PDPD, terutama yang disabilitasnya berat. Salah satu keluhan disampaikan oleh Pemda1 Dinsos Kota Bandung yang mencontohkan bahwa tuna rungu sangat sulit mengakses pembelajaran daring. Senada, Ortu3 PDPD CP dan Daksa menyampaikan kesulitannya belajar daring karena kondisi anaknya yang mengalami cerebral palsy (CP) dan tuna daksa, sehingga kesulitan mengerjakan ujian.

Masih mengenai kendala prasarana daring, OPD1 Pertuni Jabar menyebutkan PDPD netra menghadapi kendala dalam pembelajaran yang selama ini mereka terbiasa dengan menggunakan huruf braille. Ia juga mempertanyakan bagaimana Braille ini digunakan secara daring. Adaptasi PDPD di tingkat SD untuk menggunakan smartphone juga sangat lama, beda halnya dengan PDPD di tingkat SMP dan SMA yang mungkin sudah terbiasa. Keluhan terkait penggunaan Braile juga disampaikan oleh Ortu5 PDPD Netra yang menyebutkan kesulitan yang dialami anaknya karena materi pelajaran tidak lagi dicetak dengan huruf Braille.

Ada pula ketakutan orang tua di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang Mulia bahwa anaknya tidak bisa ikut ujian dan tidak lulus ujian sebagaimana diceritakan oleh Pemda2 Disdik Kota Bandung. Namun demikian, ia menjelaskan mengenai perlakuan khusus dengan standar kelulusan PDPD di sekolah inklusif yang berbeda dari peserta didik nondisabilitas lainnya.

Hambatan internal keluarga lainnya disebutkan oleh Sekolah6 Inklusi. Ia menyebutkan hambatan mental dan kurangnya motivasi yang dihadapi oleh keluarga PDPD. Selain itu, Sekolah7 SLB juga menyampaikan sulitnya menetapkan waktu untuk pembelajaran daring dengan kasus orang tua bekerja, sehingga anak tidak ada yang mendampingi. Padahal pembelajaran daring bagi PDPD ini sangat membutuhkan pendampingan orang tua.

Ada pula kendala ketakutan orang tua akan bahaya HP, seperti radiasi dan kecanduan gadget. Kendala bahaya radiasi HP ini disampaikan oleh Ortu5_PDPD Netra, selain keluhannya tentang nilai anaknya yang menurun drastis selama pelaksanaan BDR daring ini. Dampak buruk radiasi HP secara nyata juga telah dirasakan oleh Ortu6_PDPD Tuli. Ia menyebutkan anaknya menjadi minus karena belajar dari layar HP dan laptop. Terkait bahaya kecanduan HP, Ortu1_PDPD tunagrahita juga mengkhawatirkan BDR ini dimana paparan penggunaan gawai pada anak sangat tinggi, yang berisiko pada penyalahgunaan juga. Walaupun sudah menerapkan pembatasan jadwal anaknya untuk bermain HP, tetapi terkadang anak menolak jika diatur atau HP-nya diambil. Ia juga hanya memperbolehkan anaknya bermain games di hari Sabtu dan Minggu. Selebihnya anak diberikan HP yang tidak ada gamesnya khusus untuk belajar. Namun banyak anak-anak lain yang main HP tak kenal waktu.

Ada sebuah kasus unik yang disampaikan oleh OPD8 Gerkatin. Ia mengungkapkan ada kasus di satu SLB di suatu kabupaten yang tidak mengadakan PJJ sama sekali dan siswanya dinyatakan langsung lulus untuk yang kelas 6 SDLB dan kelas 3 SMPLB. Ia menyayangkan tujuan sekolah untuk menimba ilmu, tetapi dalam kasus tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya. Diakui perlu dilakukannya penyesuaian, namun bukan penyesuaian yang seperti ini karena sama sekali tidak ada aspek pendidikan di sini.

Analisis:

Terdapat sejumlah kendala yang dialami selama BDR dengan metode daring, antara lain kemampuan PDPD yang berbeda, kejenuhan dalam belajar, keterbatasan dan kurangnya pemahaman orang tua dan guru dalam penggunaan teknologi daring, orang tua yang tidak konsisten membimbing PDPD selama BDR, penggunaan prasarana pendukung KBM yang tidak efektif ataupun sulit diakses terutama bagi PDPD berat, ketakutan orang tua akan kelulusan PDPD, penolakan dari PDPD, hambatan internal keluarga, anak-anak yang ingin kembali ke sekolah, serta bahaya penggunaan gawai.

i. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala daring

Salah satu kendala yang dihadapi adalah kemampuan PDPD yang berbeda-beda. Untuk mengatasinya, Sekolah1 SLB menyampaikan bahwa setiap guru di SLB Azzakiyah membuat modul yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

"Saat ini kami melakukan pembelajaran murni daring melalui media HP dibantu dengan modul. Setiap hari Senin orang tua menyerahkan modul anaknya dan mengambil modul yang baru untuk pembelajaran 1 (satu) minggu ke depan. Sekalian pada pengambilan modul tersebut sambil berkomunikasi dengan orang tua apa yang menjadi hambatan orang tua atau anaknya dalam pembelajaran," terangnya.

Ia juga menekankan bahwa kerja sama antara guru dan orang tua sangat diperlukan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode daring ini. Guru harus pintar memotivasi orang tua/wali agar secara rutin dapat mendampingi anak. Selain itu, pihak sekolahnya juga mulai mengeksplorasi prasarana pendukung pembelajaran, misalnya aplikasi Quizizz. Pihak sekolah kemudian memberikan penjelasan kepada orang tua dan anak tentang pembelajaran dengan aplikasi ini.

Upaya lainnya disampaikan oleh Sekolah1 SLB yang mewajibkan setiap guru SLB Azzakiyah membuat video pembelajaran dan diupload di Youtube atau Tiktok untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, Sekolah8 SLB berupaya memanfaatkan media gambar, film dan sumber bunyi agar siswa dapat mudah memahami dengan jelas materi yang sedang dipelajari. Tidak lupa kerja sama dengan orang tua juga penting untuk dapat membantu guru menerapkan materi pelajaran pada siswa agar mudah dipahami. Ia pun terus berkomunikasi dan membimbing orang tua PDPD agar memahami materi ajar yang sedang diajarkan, serta berdiskusi dengan guru lain untuk mencari solusi dalam menemukan masalah pembelajaran di masa pandemi ini. Adanya upaya pendampingan secara rutin dan kerja sama dengan orang tua tersebut untuk mendukung pembelajaran anak juga dibenarkan oleh OPD5 NPCI Bandung dan Ortu1_PDPD tunagrahita.

Kemudian, untuk masalah Zoom yang seringkali tidak efektif yang disampaikan oleh Sekolah5 SLB, SLB-D YPAC Bandung berinisiatif membagi Zoom menjadi 3 ruangan dan KBM dilaksanakan secara fleksibel. Guru juga harus mampu merubah mindset dan metode agar anak tidak takut dengan pembelajaran daring. Solusi penggunaan Zoom lainnya disebutkan oleh Sekolah2 Inklusi. Sekolahnya menggunakan Zoom maksimal 2 (dua) kali dalam seminggu dengan waktu yang fleksibel. Sesi pertama dikhususkan bagi anak-anak, sedangkan sesi kedua diperuntukkan bagi orang tua. Sesi tersebut ditujukan agar anak dan orang tua mau mendukung pembelajaran.

Peningkatan kapasitas orang tua juga merupakan salah satu upaya untuk mengefektifkan pembelajaran daring. OPD9 BILiC menyampaikan urgensi peningkatan kapasitas keluarga anak PDPD. Orang tua PDPD dapat bekerja sama dengan NGOs untuk menyaring orang tua yang mahir teknologi. Selain itu, dapat pula diadakan webinar pendampingan orang tua dan PDPD di masa pandemi Covid-19, kegiatan sharing guru dan orang tua untuk menangani PDPD, serta monitoring dari sekolah. Media pembelajaran juga perlu didukung dengan kreativitas, penyederhanaan bahasa, serta konversi materi yang dapat diakses, semisal ke bahasa isyarat agar PDPD tuli juga dapat memahami materi pembelajaran.

Ada pula upaya sekolah untuk melakukan pendekatan kepada orang tua untuk mempersiapkan mereka dalam mendampingi siswa mengikuti pembelajaran secara daring.

Upaya ini diutarakan oleh Sekolah4 SLB. Ia juga menekankan agar guru tidak memberikan tugas yang banyak dan yang tidak dapat dicerna oleh orang tua dengan mudah. Sekolah12 Inklusi juga menyampaikan upaya yang hampir serupa. Di sekolahnya dilakukan diskusi dengan orang tua untuk mencari media dan alat yang sederhana supaya orang tua bisa mempersiapkan dan membimbing anak belajar, serta pemberlakukan fleksibilitas materi ajar dan waktu dalam pengerjaan materi pembelajaran untuk menjaga motivasi belajar anak. Guru juga harus dapat memberikan pemahaman kepada PDPD dengan memperlihatkan kondisi genting saat ini melalui media elektronik, serta memberi motivasi dan membangun komunikasi efektif dengan orang tua PDPD.

Selanjutnya, terkait kendala keterbatasan guru dalam mengajar, khususnya dalam penggunaan IT dan berbagai prasarana aplikasi pendukung, Sekolah7 SLB menceritakan pengalamannya di internal sekolah yang berinisiatif melakukan pelatihan untuk guru dalam menggunakan aplikasi semacam Google Form dan Google Meet. Kemudian ada pula pendampingan penggunaan Zoom Meeting.

Mengenai keterbatasan penggunaan IT ini, Sekolah2 Inklusi menekankan bahwa pada masa Covid-19 ini, penting untuk semua harus bisa IT agar pembelajaran tetap berjalan. Diperlukan pendekatan yang kreatif, misalnya metode bermain maupun media elektronik. Dari media itu bisa terjadi hubungan interaktif dalam sebuah pembelajaran dan memotivasi anak untuk belajar.

Lalu, untuk mengatasi kendala kejenuhan anak dan keinginannya kembali ke sekolah, Sekolah11 SLB mengungkapkan bahwa sekolahnya mengatasinya dengan mengadakan home visit dan pembelajaran di sekolah seminggu sekali selama 30 menit. Solusi home visit juga digunakan sebagaimana disampaikan Sekolah3 SLB di SLB Karya Bhakti. Home visit dilakukan setiap minggu secara bergantian dan disertai dengan penggunaan modul yang diatur per pekan. Home visit ini juga dilakukan bersamaan dengan konseling kepada orang tua mengenai perkembangan atau permasalahan yang dialami selama BDR. Upaya serupa disampaikan oleh Sekolah9 Inklusi bahwasanya SD 093 Inklusi melakukan kunjungan ke rumah untuk diskusi dengan orang tua tentang teknik pembelajaran anaknya. Tentunya dengan tetap memperhatikan prokes. Kunci mengatasinya adalah pada komunikasi dan kerja sama. Sekolahnya juga melakukan pendekatan kepada anak melalui Zoom Meeting atau video call untuk mengajak mereka belajar kembali.

Berikutnya untuk kendala PDPD yang kesulitan dalam pengerjaan ujian, Ortu3_PDPD CP dan Daksa membagikan pengalaman anaknya yang dibantu oleh guru yang datang ke rumah untuk membantu pengerjaan ujian. Guru datang kerumah untuk pengerjaan 4 (empat) mata pelajaran sehari dari pukul 13.00-17.00 WIB. Cara pengerjaannya adalah guru membacakan soal dan jawaban terlebih dahulu, lalu anaknya akan menjawab dan jawaban akan dibantu dituliskan juga oleh guru.

Penyelesaian kendala selanjutnya, untuk meminimalisir keluhan pengeluaran biaya pulsa ataupun kuota, Sekolah3 SLB menyampaikan bahwa sekolahnya berinisiatif melakukan pengadaan kuota internet untuk pembelajaran.

Analisis:

Dalam mengatasi kendala daring selama BDR bagi PDPD ini ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak sekolah maupun atas inisiatif guru dengan membuat modul yang disesuaikan dengan kebutuhan PDPD, fleksibilitas KBM, mengadakan kegiatan home visit dan pembelajaran terbatas di sekolah, melakukan pendekatan kepada orang tua untuk mempersiapkan mereka dalam mendampingi siswa mengikuti pembelajaran secara daring, bantuan aktif guru dalam pengerjaan ujian, adanya pelatihan bagi guru, pengadaan pulsa atau kuota untuk pembelajaran.

Pembuatan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan PDPD tersebut sejalan dengan konsep Universal Design for Learning (UDL) sebagaimana disampaikan oleh The World Bank dalam Pivoting to Leveraging Lessons from the COVID-19 Crisis for Learners with Disabilities (2020).

Komunikasi berperan sangat penting untuk menjalani BDR dengan baik.

j. Kendala Luring

Di sisi lain, BDR secara luring ini juga menemui sejumlah kendala. Kendala yang paling utama adalah terkait bahaya kesehatan. OPD7 PPDI Bandung menyebutkan bahwa potensi sebaran Covid-19 dapat berasal dari pendidik maupun peserta didik. Sebagai imbas terjadinya pandemi Covid-19 ini, OPD5 NPCI Bandung menjelaskan bahwa segala kegiatan, termasuk pembelajaran secara luring, dibatasi oleh aturan pemerintah dan adanya kekhawatiran orang tua akan pandemi ini. Lebih lanjut terkait bahaya kesehatan, Pemda1 Dinsos Kota Bandung menyampaikan adanya keluhan ketakutan tertular Covid-19, baik dari orang tua maupun guru. Sekolah1 SLB juga menyampaikan adanya kekhawatiran potensi penyebaran Covid-19 pada saat kegiatan luring berlangsung. Senada dengannya, Sekolah11 SLB menjelaskan risiko bahaya kesehatan bagi guru karena lingkungan tempat tinggal siswa banyak yang ada di zona merah, walaupun guru-guru di sekolahnya selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pertimbangan kesehatan yang sama diungkapkan pula oleh Sekolah7 SLB. Ia menyampaikan bahwa kegiatan luring tidak bisa dipaksakan. Sekolahnya tidak melakukan home visit karena dianggap berisiko dan kegiatan ini merupakan jalan terakhir. Home visit hanya dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekolah3 SLB. Ia lalu menambahkan adanya kendala kemampuan PDPD yang berbeda juga dialami dalam penggunaan metode ini. Pemda1 Dinsos Kota Bandung juga turut menambahkan bahwa PDPD sangat sulit mengikuti pelajaran seperti temannya yang nondisabilitas. Ia menyampaikan ada kebutuhan untuk pendampingan khusus bagi PDPD, terlebih karena orang tua mengeluhkan bahwa mereka merasa kesulitan. Selain itu, dalam pelaksanaan home visit juga terkendala oleh waktu dan jarak. Sekolah9 Inklusi menyebutkan kerepotan yang dialami guru dari satu rumah ke rumah lainnya. Tidak hanya itu, Sekolah7 SLB juga mengungkapkan kesulitan pengaturan home visit yang harus disesuaikan dengan jadwal kerja orang tua dan jadwal belajar anak di rumah yang tidak bisa dipaksakan. Analisis: Pelaksanakan BDR melalui metode luring juga menemui sejumlah kendala, antara lain risiko kesehatan, pembatasan kegiatan oleh pemerintah, kekhawatiran berbagai pihak akan pandemi, kemampuan PDPD yang berbeda, terbatasnya waktu dan jauhnya jarak dalam melakukan home visit, serta kesulitan pengaturan home visit yang harus disesuaikan dengan jadwal kerja orang tua dan jadwal belajar anak di rumah yang tidak bisa dipaksakan.

k. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala luring

Untuk memenuhi masalah kesehatan, Sekolah1 SLB menyebutkan jika kegiatan luring dilaksanakan dalam durasi 1-2 jam seminggu sekali dengan protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak diharuskan membawa baju ganti, sedangkan guru diharuskan memakai sarung tangan. Dalam satu pertemuan juga hanya untuk satu anak. Untuk ujian pun dilakukan secara daring. Upaya yang sama juga dikonfirmasi oleh OPD5 NPCI Bandung. Di sekolahnya, anak yang datang ke sekolah diharuskan membawa 2 (dua) baju ganti untuk keamanan dan saat tiba di sekolah harus langsung mengganti baju. Selain itu, jumlah anak dibatasi paling banyak 5 (lima) orang dengan seorang guru pada waktu pembelajaran pukul 08.00-10.00 WIB. Pembatasan kegiatan tatap muka dilakukan sesuai aturan pemerintah yang membatasi jumlah siswa, waktu pembelajaran, atas izin orang tua dan secara ketat menerapkan prokes.

Hampir serupa untuk meminimalisir risiko kesehatan pada kegiatan luring atau tatap muka, Sekolah3 SLB menyiasatinya dengan mengadakan home visit per minggu secara bergantian. Ia juga menyampaikan upayanya dalam mengatasi kendala kemampuan PDPD yang berbeda dalam penggunaan metode ini dengan menggunakan modul yang disesuaikan per bulan dengan dasar buku paket yang sudah ada dan modifikasi sesuai keadaan. Berkat upaya tersebut, sampai saat ini pembelajaran berjalan lancar dan sudah memasuki tahun ajaran akhir. Hal senada disampaikan Sekolah6 Inklusi di mana sekolahnya menerapkan kebijakan home visit dua hari sekali bergantian, serta untuk kegiatan tatap muka di sekolah dilakukan dengan waktu yang fleksibel. Sekolah 8 SLB menyampaikan jika kegiatan home visit di sekolahnya dilakukan dengan memperhatikan zona kerawanan Covid-19 dan selalu memastikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Selain itu, Sekolah10 Inklusi menginformasikan bahwa di sekolahnya dibuat kesepakatan antara orang tua/wali dan pihak sekolah dalam hal prokes pada saat pelaksanaan luring di. Saat pembelajaran luring berlangsung, PDPD dibimbing oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan durasi maksimal 2 (dua) jam dan pengaturannya 1 (satu) anak dalam 1 (satu) ruangan. Materi kegiatan luring adalah membaca, menulis, berhitung, olahraga, keterampilan dan praktik ibadah. Kurikulum yang dipakai pun juga merupakan modifikasi, subtitusi dan omisi, yang meliputi kegiatan kemandirian berupa penugasan di rumah. Bagi PDPD yang masih belum mandiri, maka difokuskan pada kegiatan kemandirian, sedangkan kalau yang sudah bagus kemandiriannya, maka dapat dibuat kegiatan dengan orang tuanya. Sebelum ditugaskan dengan orang tuanya, PDPD juga dilibatkan mengikuti kelas virtual bersama teman-teman lainnya di kelas sekolah inklusi ini.

Analisis:

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala luring bagi PDPD selama BDR adalah pelaksanaan kegiatan tatap muka dalam durasi lebih singkat, bergantian, terjadwal, atas izin orang tua dan disertai protokol kesehatan yang ketat, fleksibilitas waktu untuk kegiatan tatap muka di sekolah, serta penyesuaian kurikulum dan modul pembelajaran dengan kemampuan PDPD.

L. Pengembangan Potensi PDPD

Pengembangan potensi juga merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembelajaran bagi PDPD. Upaya ini merupakan amanat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada praktiknya, berbagai pihak memang sudah menyadari pentingnya pengembangan potensi ini, khususnya agar PDPD dapat tumbuh menjadi mandiri. Sebagai contoh Ortu1_PDPD tunagrahita mengikutsertakan anaknya dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) untuk melatihnya menjadi atlet renang, sejak 2 (dua) tahun belakangan ini. Hobi anaknya memang berenang sejak SD. Ia lebih cepat tanggap dalam kemampuan olahraga dibandingan dengan kemampuan akademiknya. Menurut keterangannya, latihan renang diadakan 4 (empat) kali seminggu, biasanya pada hati Senin-Kamis, dari pukul 05.00-08.00 WIB di Secapa, Bandung. Atas kerja keras dan kesungguhan, anaknya tersebut telah menorehkan prestasi yakni pernah meraih dua medali perak di tingkat Kota Bandung.

Pengalaman hampir serupa disampaikan oleh Ortu2_PDPD DS. Ia menyebutkan bahwa pihak sekolah menganjurkannya untuk mengikutsertakan anaknya pada Special Olympics Indonesia (SOIna). Ia pun menurutinya dan hingga saat ini anaknya mengikuti latihan renang dan fisik lainnya setiap minggu. Diceritakan bahwa anaknya pernah menang melawan anak down syndrome (DS) yang sudah dewasa dan badannya besar. Menanggapi itu, gurunya menyatakan bahwa memang olahraga renang ditekankan pada teknik dan kemampuan anak, bukan ukuran badan.

Latihan olahraga untuk pengembangan potensi anak juga dialami Informan Ortu3_PDPD CP dan Daksa. Ia menyebutkan bagi anaknya yang CP, dilatih peregangan (stretching) dan latihan menggenggam bola setiap pelajaran olahraga. Anaknya juga mengikuti latihan renang 2 (dua) bulan sekali.

Analisis:

Pengembangan potensi PDPD merupakan tujuan dari pendidikan nasional berdasarkan UU Sisdiknas.

Baik orang tua maupun sekolah sudah menyadari pentingnya pengembangan potensi PDPD dengan cara memberikan materi pelajaran keterampilan dan untuk melatih kemandirian, serta mengarahkan sesuai minat dan mengikutsertakannya kepada organisasi olahraga untuk penyandang disabilitas.

m. Terapi dan Pengobatan

Kerentanan yang dialami oleh PDPD membuat mereka juga membutuhkan berbagai terapi dan pengobatan untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran dan hidup dengan baik. Beberapa informan menyebutkan bahwa sebelum pandemi berlangsung, mereka seringkali membawa anaknya untuk terapi dan pengobatan tertentu disesuaikan dengan kebutuhnannya masing-masing. Akan tetapi, akibat pandemi ini beberapa terapi dan pengobatan tersebut menjadi terhenti. Sebagaimana disampaikan oleh Informan Ortu2_PDPD DS bahwa selama pandemi tidak ada terapi yang diterima oleh anaknya. Tadinya sebelum pandemi, anaknya mengikuti fisioterapi dan terapi wicara sebulan sekali. Terapi dilaksanakan di Suryakanti. Terapi ini menurutnya penting karena otot-otot anakanak kurang kuat. Selain itu ia juga mengeluhkan masalah kesehatan lain yang dialami oleh anaknya, seperti sakit mata. Ketika cuaca panas, mata anaknya menjadi merah. Ia mengatakan bahwa seharusnya memang dikonsultasikan ke dokter, tetapi antrenya sangat banyak, sehingga ia pun enggan membawa anaknya ke dokter. Informasi serupa disampaikan oleh Ortu3_PDPD CP dan Daksa bahwa selama pandemi ini anaknya tidak lagi mengikuti terapi sebagaimana sebelumnya. Padahal sebelum pandemi, anaknya rutin mengikuti pelepasan otot dan belajar duduk di komunitas CP. Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Ortu6_PDPD Tuli. Anaknya tidak lagi menjalankan terapi bicara dan fisioterapi selama pandemi berlangsung.

Analisis:

Selama pandemi Covid-19, berbagai terapi dan pengobatan tidak lagi diterima oleh PDPD karena kesulitan aksesibilitas terhadap layanan-layanan yang dibutuhkan, baik karena kekhawatiran terhadap situasi maupun hambatan finansial yang dirasakan oleh orang tua/wali PDPD di masa pandemi ini. Pemerintah seharusnya mengadopsi rekomendasi UNICEF dalam COVID-19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities (2020) dengan memberikan dukungan kepada pengasuh anak penyandang disabilitas, bisa dalam bentuk bantuan uang ataupun penyediaan tenaga kesehatan, untuk mengelola perawatan dan pendidikan PDPD di rumah.

3. Aspek Prinsip Belajar Dari Rumah (BDR)

n. Kerja Sama dan Pelibatan Keluarga, Saudara, Pendamping

Sebagaimana telah dibahas di beberapa bagian di atas, kerja sama dan pelibatan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan BDR. Hal ini disebabkan karena PDPD seringkali membutuhkan bantuan pendampingan karena kedisabilitasannya maupun kemampuannya yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda2 Disdik Kota Bandung menyampaikan bahwa saat pandemi ini yang berjalan adalah pendidikan informal, yaitu orang tua sebagai gurunya. Ia percaya bahwa rumah adalah tempat pembelajaran terbaik, termasuk bagi penyandang disabilitas. Orang tua perlu diberi penyadaran bahwa mengajarkan anaknya adalah tugas mulia. Kemudian, khusus pendidikan bagi anak usia dini, dari awal pihaknya mengembalikan pendidikannya kepada orang tua dengan memberikan stimulus yang optimal. Keterlibatan orang tua pada tahap ini sangatlah esensial. Orang tua tidak seharusnya berpikiran semua anak mengenyam pendidikan untuk menjadi cerdas. Ia menekankan bahwa semua anak pada dasarnya cerdas dan potensial, tetapi tidak semua anak harus dipaksakan sesuai keinginan orang tua.

Di samping itu, Sekolah2 Inklusi menekankan pentingnya menjalin komunikasi dengan orang tua untuk melihat sampai mana PDPD dapat belajar dengan baik. Sekolahnya mengadakan sesi Zoom Meeting, termasuk untuk berkomunikasi dengan orang tua. Hal serupa juga menjadi perhatian Sekolah3 SLB bahwa BDR lebih banyak mengandalkan komunikasi dengan orang tua, namun tidak semua orang tua peduli dan mampu untuk membantu dalam pembelajaran bagi siswa.

Dalam praktiknya, seringkali sekolah memberikan pelajaran kepada orang tua atau wali PDPD terlebih dahulu. Hal ini diungkapkan oleh Sekolah4 SLB. Pihak sekolahnya cenderung melakukan pendekatan kepada orang tua terlebih dahulu karena nantinya orang tua atau wali inilah yang akan mendampingi secara langsung proses pembelajaran PDPD. Sekolahnya tidak terlalu banyak memberikan tugas apalagi yang tidak dapat dicerna oleh orang tua dengan mudah.

Senada dengannya, Sekolah5 SLB menjelaskan upaya SLBD YPAC Bandung dalam mendorong kerja sama dengan orang tua seefektif mungkin. Pihak sekolahnya berusaha sebisa mungkin tidak menambah beban tugas yang besar dengan mempertimbangkan adanya keluarga yang anaknya ber sekolah di SLB dan sekolah umum. Oleh karena itu, waktu yang orang tua tersebut gunakan untuk mendampingi PDPD adalah sisa-sisa waktu dari anaknya yang bersekolah di sekolah umum.

Upaya pelibatan keluarga, khususnya orang tua, ini juga dilakukan oleh sekolah lainnya. Sekolah12 Inklusi menyebutkan bahwa strategi yang ia terapkan pada saat pembelajaran daring adalah pelibatan orang tua atau pendamping PDPD, tentunya dengan menggunakan kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Hasilnya adalah secara umum kerja sama ini berjalan dengan sangat baik.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat sejumlah respon yang diterima oleh pihak sekolah saat bekerja sama dan melibatkan orang tua/wali/pendamping dalam proses BDR. Sekolah9 Inklusi menyatakan bahwa beberapa orang tua di sekolahnya sudah bisa diajak kerja sama dengan baik. Begitu pula dengan Sekolah11 SLB yang menjawab bahwa kerja sama orang tua dalam BDR berjalan cukup baik. Pihak sekolahnya mencoba membangun komunikasi dengan orang tua melalui WhatsApp dan video call, serta melibatkan orang tua dalam mendampingi pengerjaan tugas anak. Walaupun terkadang orang tua juga sering mengeluhkan anaknya yang kadang susah diajari dan cepat merasa bosan. Solusinya, pihak guru selalu memberitahukan cara mengatasinya kepada orang tua.

Lain halnya dengan yang dialami Sekolah8 SLB bahwa kendala masih dialami di sekolahnya yakni ketidakpedulian atau kurangnya dukungan orang tua/wali terhadap pelaksanaan program pembelajaran di masa pandemi ini, khususnya dalam hal pendampingan. Begitu pun dengan pengalaman di SMPN 30 Bandung. Sekolah6 Inklusi menyayangkan adanya sikap orang tua yang tidak mau terlibat, padahal kerja sama sangat diperlukan. Ia menduga bahwa orang tua/wali saat ini juga sudah kuwalahan mengajari PDPD di rumah.

Praktik pengalaman kerja sama dan pelibatan orang tua/wali/pendamping lebih lanjut disampaikan oleh Sekolah7 SLB. Ia menekankan pelibatan keluarga dalam proses BDR sangatlah penting dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sebagai contoh saat mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), ia mengajarkan orang tua terlebih dahulu dengan instruksi yang jelas dan sekiranya dapat dipahami. Setelahnya, ia akan melepas orang tua untuk mendampingi anak dalam melaksanakan tugas tersebut. Pengalaman lainnya diujarkan oleh Ortu2_PDPD DS bahwa kakak perempuan dan ibu turut membantu mendampingi pembelajaran, termasuk pengerjaan tugas PDPD. Demikian pula yang diungkapkan Ortu5_PDPD Netra bahwa sebagai ibu ia turut serta membantu dokumentasi anaknya pada saat pembelajaran. Misalnya ketika pelajaran memasak, ia memfoto kegiatan anaknya tersebut dan mengirimkannya kepada guru.

Ada fenomena unik juga jika dilihat dari perspektif gender. OPD9 BILiC menceritakan bagaimana kerja sama dan pelibatan keluarga ini seringkali hanya menjadi beban 1 (satu) orang dalam keluarga saja. Di banyak kasus, PDPD hanya dekat dengan ibunya saja, maka tanggung jawab ini pun hanya menjadi beban ibu. Ibu tidak bisa menyerahkannya kepada anggota keluarga yang lainnya. Sementara di sisi lain, Ibu juga memiliki beban domestik maupun publik (khususnya bagi mereka yang bekerja baik di sektor formal maupun informal).

Analisis:

Kerja sama dan pelibatan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan BDR. Hal ini disebabkan karena PDPD seringkali membutuhkan bantuan pendampingan baik disebabkan oleh kedisabilitasannya maupun karena kemampuannya yang berbeda.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pendidikan yang berjalan adalah pendidikan dengan orang tua yang berperan sebagai guru. Keterlibatan orang tua pada tahap ini sangatlah dominan dalam berkontribusi terhadap keberhasilan proses KBM.

Proses BDR lebih banyak mengandalkan komunikasi dengan orang tua, namun sayangnya tidak semua orang tua peduli dan mampu untuk membantu/mendampingi dalam pembelajaran bagi siswa PDPD. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pihak sekolah (guru) dengan orang tua harus dibangun untuk menjamin PDPD dapat belajar dengan baik di rumah.

Upaya kerja sama dan pelibatan keluarga dilakukan oleh sekolah dengan cara mendekati dan memberikan pelajaran kepada orang tua/wali/pendamping, serta membangun komunikasi dengan orang tua/wali/pendamping. Upaya lainnya adalah menggunakan kurikulum yang fleksibel dan adaptif agar mudah dipahami oleh orang tua/wali/pendamping.

Tingkat kesadaran orang tua/wali/pendamping dalam berperan aktif dan kerja sama dalam BDR proses ini berbeda-beda. Masih ditemui adanya beberapa orang tua/wali/pendamping yang tidak mau terlibat dalam mendampingi proses BDR PDPD di masa pandemi Covid-19. Beberapa di antara faktor penyebabnya adalah kemampuan literasi dan pengetahuan yang berbeda, daya dukung finansial yang beragam, serta kesibukan baik domestik maupun publik.

Jika dilihat dari perspektif gender, seringkali kerja sama dan pelibatan keluarga hanya menjadi beban 1 (satu) orang dalam keluarga saja, khususnya tertumpu pada sosok seorang ibu. Pada banyak kasus, PDPD hanya dekat dengan ibu, maka tanggung jawab ini pun seolah serta merta hanya menjadi beban ibu saja. Ibu tidak bisa menyerahkannya kepada anggota keluarga yang lainnya, termasuk kepada ayah.

Kerap kali ibu harus menanggung beban ganda tersebut bersamaan dengan peranperan lain yang dimilikinya.

o. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif amat penting untuk dilakukan, khususnya di saat pandemi Covid-19 ini. Pentingnya komunikasi ditegaskan oleh Pemda2 Disdik Kota Bandung. Ia menjelaskan bahwa UU Sisdiknas membagi 3 (tiga) jalur pendidikan, yakni: pendidikan formal, informal dan nonformal. Yang sering menjadi perhatian publik adalah pendidikan formal, tapi saat ini yang berjalan informal, yaitu 'gurunya' adalah ibu dan bapak. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekolah2 Inklusi yang menjelaskan fakta saat ini guru adalah sebagai fasilitator, sehingga agar pendidikan tetap berjalan, komunikasi dengan orang tua sangat penting untuk melihat sejauh mana anak-anak dapat belajar dengan baik. Senada dengan yang disampaikan dua informan di atas, Sekolah3 SLB BDR juga menekankan aspek pentingnya komunikasi dengan orang tua, namun sayangnya tidak semua (orang tua) peduli dan mampu untuk membantu dalam pembelajaran bagi siswa PDPD di rumah.

Di samping itu, dalam situasi pandemi ini, mau tidak mau orang tua/wali harus berusaha memahami materi pelajaran terlebih dahulu untuk dapat mengajarkan anakanaknya. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, Sekolah4 SLB menyatakan bahwa strategi 'pembelajaran' kepada orang tua juga perlu dilakukan. Lebih lanjut, Sekolah12 Inklusi menjelaskan bahwa strategi sekolah yang diterapkan secara daring ini melibatkan orang tua/wali selaku pendamping dengan mengacu kepada fleksibleitas kurikulum yg adaptif. Oleh karena itu, unsur komunikasi mutlak diperlukan untuk menjaga motivasi belajar siswa di rumah, baik siswa regular maupun PDPD. Hal ini didukung juga oleh Sekolah9 Inklusi yang menyarankan supaya (guru) selalu melakukan komunikasi dengan orang tua mengenai pembelajaran.

Untuk membangun komunikasi ini, Sekolah7 SLB menjelaskan bahwa komunikasi efektif antara pihak sekolah dengan dengan orang tua/wali harus dilakukan setiap harinya, khususnya bagi PDPD tuli. Sebagai contoh, perlu dibangun komunikasi efektif secara individual terlebih dahulu sebagai proses adaptasi komunikasi langsung yang (dalam prosesnya dapat) berubah menjadi komunikasi menggunakan alat. Lebih spesifik,

Sekolah11 SLB menyampaikan bahwa media komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua adalah melalui Whatsapp atau video call. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Sekolah8 SLB yang menyatakan bahwa komunikasi dengan menggunakan platform media sosial tersebut dirasa efektif.

Analisis:

Komunikasi dengan orang tua sangat penting untuk melihat sejauh mana anakanak dapat belajar dengan baik, untuk menjamin bahwa anak dapat menjalani proses KBM dengan baik.

BDR lebih banyak mengandalkan komunikasi dengan orang tua, sayangnya tidak semua orang tua/wali peduli dan mampu untuk membantu dalam pembelajaran PDPD di rumah

Metode yang dilakukan beberapa sekolah adalah dengan terlebih dahulu memberi pemahaman kepada orang tua/wali terhadap materi pembelajaran agar kemudian mereka dapat mengajarkan kepada anaknya.

Pembelajaran yang dilakukan mengacu kepada fleksibilitas kurikulum yang adaptif dengan situasi anak.

Bagi PDPD rungu-wicara, komunikasi efektif dibangun secara individual terlebih dahulu, baru kemudian mengadaptasi komunikasi langsung menjadi komunikasi menggunakan alat.

Sarana komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan orang tua/wali adalah menggunakan platform media sosial yang ada, seperti Whatsapp atau video call.

p. Fleksibilitas Waktu Belajar

Fleksibilitas waktu belajar merupakan salah satu cara pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru. Sekolah7 SLB menyepakati pentingnya fleksibilitas waktu belajar. Hal ini didasari pada situasi anak dan pendamping (orang tua/wali) yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Sekolah11 SLB menyampaikan bahwa dirinya tidak hanya mematok jam belajar pagi dan memungkinkan adanya fleksibilitas waktu belajar. Berdasarkan pengalamannya, ia menyesuaikan waktu belajar dengan kesiapan anak dan orang tua, sehingga tidak harus selalu pada jam belajar

Lebih lanjut, Sekolah12 Inklusi menyatakan bahwa fleksibilitas waktu ini mutlak diperlukan untuk menjaga motivasi belajar siswa di rumah. Contoh implementasinya diberikan oleh Sekolah9 Inklusi yang menyampaikan bahwa dirinya tidak membatasi waktu penyelesaian tugas, tetapi rata-rata pembelajaran selesai dalam waktu 2-3 jam. Senada dengannya, Sekolah5 SLB juga turut memberikan fleksibilitas penyelesaian tugas. Ia menuturkan bahwa targetnya adalah lebih kepada kemandirian bagi PDPD.

Adanya fleksibilitas waktu belajar ini juga dikonfirmasi oleh orang tua PDPD. PDPD6_Tuli menyamapaikan bahwa tenggat pengerjaan tugas dapat dikomunikasikan dengan guru yang bersangkutan (semisal jika ada ketelatan penyerahan tugas), dan selama ini menurutnya berjalan dengan lancar.

Hal serupa juga disampaikan oleh orang tua dari PDPD Ortu1_PDPD tunagrahita bahwa semenjak BDR, waktu belajar menjadi lebih fleksibel.

"Nggak terpaku dari pagi sampai siang. Sampai anaknya mood-nya bagus langsung belajar. Kalau anaknya mood-nya lagi jelek, nggak dulu. Kadang setor tugas baru malam. Ada kelonggaran. Batas maksimal menyetor tugas Jam 7 Malam. Kadang waktu penyelesaian tugas kurang lapang. Kadang minta kelonggaran ke wali kelasnya. Ivan dua bersaudara, laki2, dua-duanya ABK (tunagrahita, sama-sama kelas 7). Jadi berbagi waktu dengan kakaknya. Setelah pulang renang, biasanya mulai mengerjakan tugas jam 1. Kadang susah untuk mulai belajarnya. Biasanya 1 jam, kan orang tua dulu yang mengerjakan, anak tinggal ngikutin. Jadi ibunya yang belajar dulu, baru anak. Pengen-nya sih anak mengerjakan sendiri tapi kan nggak mungkin ya. Bacanya aja masih belum dapat," Ortu1_PDPD tunagrahita.

Pengalaman lainnya dibagikan Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner yang menjelaskan bahwa anaknya mendapatkan fleksibilitas waktu pengumpulan tugas dari gurunya (di Sekolah Inklusi) walaupun kegiatan belajar berlangsung pukul 08.00-11.00 WIB dengan 2 (dua) pelajaran setiap harinya.

"Guru ngasih tahu di WA grup. Guru jelasin dan kasih gambar, disuruh merangkum. Suka ada video juga. Batas ngerjain soalnya sampai jam 11. Kalau ngelewatin jam itu dianggap nggak ngerjain. Kalau nggak dapat, Anggi bertanya dan tetap ngerjain. Guru memberi fleksibilitas waktu kalau misal Anggi telat mengumpulkan, tapi bilang dulu sebelumnya. Anggi sering nggak paham saat mengerjakan pada waktu yang ditentukan," jelas Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner.

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Sekolah6 Inklusi bahwa ia memberikan tenggang waktu pengumpulan tugas selama seminggu. Jika siswa tidak paham pun dapat berkomunikasi dengan guru. Hal serupa dituturkan oleh Sekolah10 Inklusi, bahwa terdapat penyesuaian waktu belajar. Jika sebelum pandemi berlangsung pada pukul 07.00 sampai 15.30 WIB, tetapi di masa pandemi ini hanya berlangsung pukul 07.30 sampai 11.30 WIB saja. Adapun waktu pengerjaan tugas diberikan hingga sore hari. Khusus untuk ABK, diberikan fleksibitas waktu lebih lanjut.

Analisis:

Urgensi fleksibilitas waktu belajar didasarkan pada kesiapan situasi anak dan pendampingnya (orang tua/wali) yang berbeda-beda.

Bentuk fleksibilitas waktu belajar yang diberikan adalah perubahan waktu belajar yang menjadi lebih sebentar dan tenggang waktu dalam penyelesaian tugas.

Fleksibilitas proses pembelajaran dan penyelesaian tugas (termasuk waktu belajar) merupakan bentuk Akomodasi yang Layak bagi PDPD dalam Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas, yang secara lebih spesifik diatur beradasarkan ragam disabilitasnya, yakni fisik (Pasal 11), intelektual (Pasal 12), mental (Pasal 13), netra (Pasal 14) dan wicara (Pasal 15) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

g. Materi Pembelajaran Dapat Diakses

Materi pembelajaran yang dapat diakses selama pembelajaran BDR ini sangat penting untuk dipenuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekolah12 Inklusi bahwa penggunaan buku penunjang dan modul dapat mempermudah penyampaian materi ajar. Lebih lanjut, Sekolah7 SLB menekankan pentingnya lembar kerja peserta didik (LKPD) dengan instruksi yang jelas, sehingga dapat dipahami orang tua/wali untuk mendampingi anak melaksanakan tugas. Materi yang diberikan juga perlu disesuaikan dengan konteks di lingkungan terdekat, seperti latihan kecakapan hidup.

Dalam penyampaiannya, Sekolah9 Inklusi dan Sekolah11 SLB menjelaskan bahwa selama ini materi pembelajaran dapat diberikan melalui Whatsapp, orang tua mengambil ke sekolah, ataupun guru berkunjung ke rumah siswa. Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh salah satu orang tua, yakni Ortu1_PDPD tunagrahita yang menyampaikan bahwa ia mendapatkan dan menyetorkan tugas melalui Whatsapp. Setiap hari guru rutin memberi satu materi pelajaran untuk memudahkan anak belajar.

Namun meski sudah diupayakan agar materi pembelajaran dapat mudah diakses, Sekolah8 SLB dan OPD9 BILiC masih merasa bahwa beberapa materi kurang mudah diakses.

Analisis:

Materi pembelajaran yang dapat diakses merupakan salah satu wujud hal esensial yang wajib diperhatikan oleh negara dalam segala bentuk pendidikan dan di segala tingkatan. Materi ini harus dapat diakses oleh PDPD secara fisik aman dan terjangkau, serta dengan biaya yang terjangkau.

Materi pembelajaran yang dapat diakses pada praktiknya dilakukan dengan bantuan buku penunjang, modul dan LKPD yang mudah diakses oleh PDPD dan pendampingnya menyesuaikan dengan konteks lingkungan terdekat.

Agar mudah diakses, materi pembelajaran dapat diberikan melalui Whatsapp, orang tua mengambil ke sekolah, ataupun guru berkunjung ke rumah siswa.

Walaupun sudah diupayakan agar materi-materi dapat diakses dengan mudah, namun dalam implementasinya beberapa materi kurang mudah diakses.

4. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas

a. Akomodasi dan Penyesuaian Diberikan Berdasarkan Ragam Disabilitas

Pelaksanaan BDR bagi PDPD juga menemui berbagai macam kendala berdasarkan ragam disabilitasnya. Sebagai contoh, Pemda1 Dinsos Kota Bandung menyebutkan bahwa PDPD rungu wicara merasa kesulitan dalam mengakses pembelajaran daring. Kesulitan yang dialami PDPD rungu wicara tersebut menurut Sekolah7 SLB disebabkan karena hambatan komunikasi. Ia berpendapat bahwa harus diterapkan strategi pembelajaran yang berbeda dari tiap jenis disabilitas. Khusus untuk rungu-wicara diperlukan strategi khusus, misalnya Learning Management System (LMS) yang paling cocok adalah membuat lembar kerja peserta didik (LKPD) setiap hari dengan instruksi yang jelas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan sosialisasi bagi PDPD tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Perlu tahapan yang berulang agar PDPD dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa kendala yang dihadapi, yakni minimnya video yang adaptif bagi anak-anak dengan jenis disabilitas tertentu (seperti disabilitas rungu-wicara), serta orang tua siswa/wali yang tidak familiar menggunakan aplikasi yang tersedia. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang ditawarkan antara lain dengan pengulangan materi dengan aneka strategi di kelasnya masing-masing, optimalisasi penggunaan Video Call (seperti Zoom dan Google Meet) bagi kelas besar, pembuatan video pembelajaran yang adaptif bagi PDPD dengan ragam disabilitas yang berbeda (misalnya menyertakan teks bacaan dan pengisyarat), optimalisasi LKPD dengan melengkapi media-media pembelajaran yang disesuaikan, serta menyederhanakan proses pembelajaran (termasuk penggunaan aplikasi), sehingga dapat diikuti oleh seluruh orang tua/wali dengan beragam latar belakang.

Kendala serupa disampaikan oleh OPD2 PPDI Jabar yang mengeluhkan bahwa kesulitan pembelajaran daring bagi PDPD rungu-wicara dikarenakan tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Pendapat OPD8 Gerkatin juga semakin memperkuat pernyataan fasilitas akses belajar bagi PDPD rungu-wicara sangat minim padahal kemampuan anak disabilitas rungu-wicara ini beragam. Ada yang paham Bahasa Indonesia dan ada yang tidak. Selama ini pun PDPD rungu-wicara tidak punya hak untuk memilih sekolah, tetapi diputuskan oleh orang tuanya.

"Pemilihan sekolah seharusnya disesuaikan dengan kemampuan si anak PDPD rungu-wicara tersebut. Untuk masuk ke sekolah inklusi harus yang pemahaman Bahasa Indonesianya baik. Apabila murid tuli ini kemampuan verbal Bahasa Indonesianya kurang, sangat tidak cocok masuk ke sekolah inklusi. Balik ke orang tua padahal harusnya tanya dulu ke anaknya. Sama hal dengan disabilitas lainnya.Untuk daksa kebanyakan tidak ada hambatan untuk masuk. Kalau tuli karena mengandalkan visual pasti ada penyesuaian. Itu hak anak untuk menentukan atau dapat didiskusikan," ujar OPD8 Gerkatin.

Senada dengan OPD8 Gerkatin, Sekolah12 Inklusi menambahkan bahwa kendala lain yang dihadapi, yaitu kurangnya perangkat penunjang pembelajaran (alat peraga) dan kesiapan orang tua. Kendala keterbatasan kesiapan orang tua dalam mendampingi anak mengerjakan tugas di rumah juga dikonfirmasi oleh OPD5 NPCI Bandung.

Untuk ragam disabilitas netra, OPD1 Pertuni Jabar mengeluhkan hambatan, khususnya bagi PDPD tunanetra. Menurutnya, bagaimanapun pembelajaran secara langsung manfaatnya akan lebih dapat diserap. Namun, suasana pandemi ini yang tidak memungkinkan dilakukannya tatap muka tersebut.

Baik di sekolah inklusi maupun SLB, siswa PDPD memiliki beragam disabilitas. Contoh proporsi ragam disabilitas di beberapa sekolah yang Tim temui di antaranya:

1. SLB Azzakiyah

Sekolah1 SLB menyebutkan bahwa dari 70 orang siswa, sebanyak 40 persen diantaranya adalah autis, selebihnya bermacam disabilitas. Siswa rata-rata memiliki tingkat autis sedang dan berat (lebih pada perilaku), serta tuna grahita sedang. Di sekolahnya, terdapat penyesuaian melalui program khusus minat dan bakat, sehingga setiap guru membuat modul dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ia lalu menjelaskan bahwa satu kelas terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang PDPD (kategori berat 3 siswa per kelas, kategori sedang 5 siswa per kelas), serta memaparkan pengalamannya mengajar 3 (tiga) orang PDPD, yaitu seorang autis berat dan dua orang Down Syndrome (DS), masing-masing sedang dan berat.

2. SD Kemala Bayangkari

Sekolah2 Inklusi menyampaikan bahwa di sekolahnya terdapat total 150 siswa, dengan siswa PDPD sebanyak 6 orang dengan ragam disabilitas: Autis Spectrum Disorder (ASP), learning disablity, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan Slow learner. Akomodasi dilakukan dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak.

"Yang penting konsepnya saja. Seiring waktu anak-anak itu juga akan mampu. Kalau dulu kan nggak boleh mengunakan kalkulator, sekarang nggak apa pakai saja. Penilaian juga bukan harus objektif, namun menyesuaikan dengan kondisi anak. Saat ini anak-anak digiring dalam pembentukan karakter, kurikulum yang menyesuaikan pada peserta didik terutama ABK," jelas Sekolah2 Inklusi.

3. SMPN SLB Cileunyi

Sekolah 8 SLB memaparkan bahwa dari total siswa SMP dan SMA sebanyak 43 orang, terdapat ragam disabilitas rungu-wicara, netra, daksa, dan grahita ringan. Oleh karena itu, tata laksana (pendidikan)nya cukup beragam karena kekhususan peserta didik tersebut, misalnya pengembangan budidaya ikan nila dengan media sesederhana mungkin.

4. SDN 093 (Sekolah Inklusi)

Sekolah9 Inklusi menjelaskan bahwa ragam disabilitas di sekolahnya, antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, ADD/ADHD, Down Syndrome dan kesulitan belajar (slow learner). Adapun pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sekolah membuat sebuah tim yang terdiri dari 6 (enam) Guru Pendidikan Khusus (GPK) sebagai penanggung jawab untuk membuat lembar kerja sesuai tingkatan. Ia juga mengungkapkan kendala yang dihadapi, yakni kerepotan dalam menyiapkan lembar kerja yang sesuai dengan ragam anak yang dilayani. Ia pun terkadang perlu bekerja lebih dari 8 jam untuk dapat menyiapkannya.

5. SLBD YPAC Bandung

Sekolah5 SLB menuturkan bahwa di sekolahnya terdapat PDPD autis, tunadaksa, dan tunagrahita. Tunadaksa murni berjumlah 60 siswa. Lalu, ada 10 persen siswa yang disabilitas intelektual, rata-rata sedang dan berat, serta tunagrahita dengan kategori ringan.

6. SMP Hikmah Teladan (Sekolah Inklusi)

Sekolah10 Inklusi menyampaikan bahwa di sekolahnya terdapat 22 (dua puluh dua) orang PDPD. Untuk mengakomodir kebutuhan ragam PDPD selama proses BDR ini, sekolah membuat kelompok dengan kategori: full mandiri 7 (tujuh) orang, semi mandiri 11 (sebelas) orang, dan kondisi berat 3 (tiga) orang.

Lebih lanjut terkait penyesuaian pembelajaran bagi individu PDPD dari beragam jenis disabilitas, OPD5 NPCI Bandung menyampaikan bahwa para guru seharusnya memberi materi pembelajaran sesuai kemampuan individu, satu anak dengan satu model pembelajaran dan materi.

Oleh karena itu, Sekolah8 SLB menggagas bahwa untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dalam masa pandemi ini dibutuhkan kerja sama antara orang tua/wali dengan pihak sekolah. Serupa dengan pernyataan tersebut, Sekolah11 SLB menyampaikan,

"Kerjasama dalam hal PJJ, Alhamdulillah cukup baik. Guru tetap nggak dapat memaksa anak-anak untuk langsung, namun melibatkan orang tua/wali. Yang terjadi malah disobek-sobek tugasnya, dimakan. Maklum mereka tuna grahita. Komunikasi antara orang tua dengan siswa, karena semua nggak dapat aplikasi Google Classroom (GC), dll. Yang umum dipergunakan adalah WA dan Video Call. Ragam paling banyak di sekolah kami adalah tunagrahita sedang, tunarungu hanya 2 orang, tunadaksa 2 orang, sisanya tunagrahita dengan total 53 orang. Untuk anakanak selama ini diarahkan pada prestasi di bidang olahraga, seperti renang, atletik, dan senam. Ada beberapa anak mengikuti kejuaraan. Banyak atlet berprestasi di tempat kami. Sesuai dengan kemampuan sekolah, pihak sekolah juga memberikan bantuan pulsa atau kuota kepada orang tua atau siswa yang memiliki HP untuk mengikuti pembelajaran daring. Materi pembelajaran diberikan sesuai kemampuan siswa dan lebih kepada cara pencegahan penularan virus covid 19. Untuk mengatasi kendala yang ada, guru selalu berkomunikasi dengan orang tua melalui WA atau Video call, guru pun membuat grup kelas untuk menampung dan memberikan solusi kepada orang tua/wali bila mengalami kendala dalam pembelajaran daring bagi putera-puterinya. Dalam kondisi yang memungkinkan, secara berkala guru juga mengadakan kunjungan secara bergiliran," ungkapnya.

Dari sudut pandang lain, salah satu orang tua/wali peserta didik penyandang

disabilitas, Ortu1_PDPD tunagrahita menyampaikan saran agar materi pelajaran mengikuti

kurikulum/modul yang sesuai dengan kemampuan anak.

"Anak saya ini kelas 1 SMP, cuma pelajarannya ya ikut kelas 4 SD, karena kemampuannya. Gurunya bilang, seiring waktu nanti dia besar nanti bisa sendiri. Sekarang umur dia 13 mau 14 tahun, tapi menurut psikolog, saat ini umurnyanya masih 8 tahun. Nanti seiring bertambah umur, akan bisa sendiri. Orang tua yang harus berperan. Selama ini guru bikin sendiri dengan panduan buku, tapi disesuaikan karena di kelas beda-beda jenis disabilitasnya, disesuaikan dengan kemampuan anak. Pelajarannya beda-beda tugasnya beda-beda meski sekelas. Ada autis dan DS. Satu kelas Ivan ada 5 orang. Ini disatuin dengan kelas 8. Jadi yang muridnya baru kelas 7 cuma 2, yang 3 adalah kelas 8. Kelas-kelas lain juga suka dicampur. Kalau di SLB mah langsung ujian akhir semester, dalam 1 tahun hanya 2 kali. tugasnya dikumpulkan tiap malam. Seperti harian saja, tapi statusnya sebagai ujian. Bagi rapotnya by email, pakai PDF. Ada komunikasi menjelaskan raport tersebut, menjelaskan perkembangan. Wali kelas menelepon wali murid setelah membagian raport," kisah Ortu1_PDPD tunagrahita.

Akomodasi berupa kerja sama pendampingan antara orang tua dan guru

disampaikan oleh Ortu3_PDPD CP dan Daksa sebagai berikut:

"Pembelajarannya dikasih kertas selembar, untuk tempel menempel. Saat pelajaran menulis harus dibantu. Dia pembelajarannya mendengar cerita dan megangmegang. Kalau menulis jarang, karena tangannya kaku (ototnya kaku). Paling tarik garis, bikin lingkaran, itu juga tangannya dipegang sama gurunya. Kalau di rumah orang tua yang bantu. Saat masa BDR ini dikasih modul, gurunya kasih modul ini ke rumah. Ibunya bacain, nanti anak ngerjain. Belajarnya kebanyakan tentang bentukbentuk bidang. Berhitung bola, misalnya ada berapa gambar TV, hitung ada berapa jumlahnya. Seperti itu. Atau kadang ada gambar, anak diminta untuk menyebutkan ini gambar apa. Satu Modul untuk satu minggu. Setiap hari Senin gurunya ke sini lagi, untuk ambil modul yang sudah diisi (dikerjakan tugas-tugasnya) dan menukar dengan modul yang baru. Kadang orang tua yang ke sana jika gurunya tidak sempat. Semua jenis disabilitas ada di sekolah ini, kecuali tuna netra. Kalau 1 kelas ada 4 orang diajar oleh 1 guru. Biasanya setiap kelas 4-5 orang. Kalau dengan anak-anak ABK memang seperti itu. Kadang anak-anak itu ada yg marah-marah jadi dibujuk dulu. Belum pernah ada zoom meeting selama ini, kendalanya karena anak ini kesulitan berbicara. Ia kalau mengeluarkan suara pakai tenaga. Misal kalau belajar wudhu, harus dibantu misal mengucapkan kata "cu..." dilanjutkan "ci" dibilang lagi "ta..." dilanjutkan lagi "ngan...tangan," kisah Ortu3_PDPD CP dan Daksa.

Cara penyesuaian berikutnya dipaparkan oleh PDPD5_Netra bahwa untuk membantu pembelajaran, aplikasi yang dipakai adalah "TeamTalk" berupa audio pembelajaran. Aplikasi digunakan mulai bulan Mei 2020. Selain itu, Whatsapp dan Google Form.

"Saya Lebih senang pakai TeamTalk. Penyesuaian TeamTalk dilakukan sebelumnya, misalnya untuk Rapat OSIS. Jadi ya kita cepat beradapatsi, tidak pusing lagi. Ujian dengan Whatsapp dikirim soal atau ada juga yg pakai Google Form. Waktu pengumpulan tugas itu beda guru beda waktu. Saat ini ada 11 materi pelajaran (termasuk kesenian gamelan), sehari 2 pelajaran. Kalau gamelan lebih ke teori. Seminggu 1-2 kali latihan datang ke sekolah. Kalau untuk gitar akhir tahun 2020. Ke sekolah pernah disuruh mendongeng sama guru (lomba kelas 7)," terang PDPD5_Netra.

PDPD5_Netra lalu menuturkan bahwa di kelasnya ada 4 (empat) orang. Ada dua macam kelas, kelas pertama khusus tunanetra saja dan kelas kedua adalah kelas tunanetra dengan yang disabilitas lainnya (ganda). Beberapa proses pembelajaran dilakukan dengan melibatkan orang tua/wali, misalnya untuk mengisi link-link yang diminta oleh sekolah. Sebagai alternatif, jika ia merasa kurang (mengerti) pelajarannya, maka ia suka mencari pelajaran di YouTube, lalu mencoba menulis juga. Ia juga menyebutkan hobinya membaca novel memakai screen reader dan bercita-cita menjadi penulis novel.

Analisis:

Permasalahan tunarungu dalam mengakses pembelajaran daring adalah hambatan komunikasi dan kurangnya fasilitas memadai.

Materi pembelajaran dan penilaian seharusnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak.

Permasalahan umum pelaksanaan BDR bagi semua ragam disabilitas adalah keterbatasan orang tua/wali dalam mendampingi anaknya, kurangnya kesiapan orang tua dan minimnya perangkat penunjang pembelajaran (seperti alat peraga).

5. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka

a. Beberapa Catatan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Pemda1 Dinsos Kota Bandung menceritakan keluhan-keluhan BDR dari orang tua/wali PDPD, salah satunya dari Forum Komunikasi Keluarga Anak Difabel, yang umumnya berpijak dari sulitnya orang tua mendampingi anak BDR. Oleh karena itu, mulai muncul usulan orang tua yang mendukung kebijakan tatap muka di sekolah.

Namun, berbeda dengan keinginan sebagian orang tua/wali PDPD tersebut, Pemda6 Kepala Balai PD Kemsos menitikberatkan pada keselamatan para penyandang disabilitas mengingat risikonya (tatap muka) yang besar. Menurutnya metode (BDR) ini adalah yang terbaik selama pandemi.

Memasuki semester 1 pada tahun ajaran 2020/2021, memang sebenarnya banyak sekolah telah mempersiapkan KBM tatap muka, bahkan pemerintah pusat maupun daerah juga beberapa kali telah menyinggung kembali pembelajaran tatap muka dan melakukan simulasi di sejumlah daerah, walaupun tidak berselang lama setelahnya dibatalkan kembali menimbang kondisi yang masih berbahaya dan adanya kebijakan perpanjangan PPKM, salah satunya kegiatan pembelajaran.

Pembatalan kegiatan tatap muka ini ternyata juga memunculkan sejumlah dampak. Salah satu dampak yang dialami anak disampaikan oleh Sekolah3 SLB bahwa dibatalkannya kegiatan tatap muka ini memunculkan masalah di beberapa tempat, yakni anak menjadi tidak mau belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengadopsi kebutuhan tatap muka dari PDPD, terdapat beberapa sekolah yang kemudian melakukannya secara terbatas. Hal ini disampaikan oleh OPD2 PPDI Jabar. Sebagai Ketua Satgas Covid-19 di Jawa Barat, seringkali ia menegur beberapa sekolah untuk melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat.

Di sisi lain, banyak juga sekolah yang memang belum sama sekali melakukan kegiatan tatap muka. Dari sisi orang tua, Ortu5_PDPD Netra menyampaikan bahwa selama ini anaknya belum pernah masuk sekolah. Sedangkan dari pengalaman guru, dikemukakan oleh Sekolah9 Inklusi, Sekolah8 SLB, Sekolah7 SLB, Sekolah11 SLB, serta Sekolah5 SLB bahwa pembelajaran tatap muka belum diterapkan karena risiko yang ditimbulkan, mengingat banyak anak-anak ini yang masih mengeluarkan droplet (ngeces). Namun ada pula beberapa sekolah yang membuat kebijakan bahwa khusus ujian dilakukan di sekolah. Itupun memakai masker saja mereka sudah kesulitan. Pelaksanaan ujian dalam satu ruangan untuk dua orang siswa.

Ada juga orang tua yang membagikan pengalamannya melakukan sekali tatap muka pada saat awal pendaftaran sekolah. Hal ini disampaikan oleh Ortu1_PDPD tunagrahita, dengan agenda pengenalan sekolah. Hampir serupa, Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner mengatakan bahwa ia pernah datang dalam setahun 2-3 kali ke sekolah untuk konsultasi pribadi tentang anaknya yang slow learner. Wali kelas memahami kondisinya dengan baik dan berupaya mencarikan solusi bagi tenggang pengerjaan tugas, serta hal lain untuk membantu.

Walau bagaimanapun dalam kondisi pandemi ini, pembelajaran tatap muka secara luring tak urung memunculkan pro dan kontra, baik di pihak sekolah maupun orang tua/wali. Dari pendapat-pendapat informan sebagaimana yang telah berhasil dihimpun oleh tim peneliti, terdapat dua kategori setuju dan tidak setuju.

b. Pendapat Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Beberapa informan menyatakan dukungannya terhadap upaya pembelajaran tatap muka, tentu saja dibarengi dengan prokes yang ketat. Beberapa alasan yang dikemukakan, di antaranya:

1. Ketercapaian Program Sekolah

Sekolah3 SLB menyatakan bahwa permasalahan umumnya di masa pandemi ini adalah sulitnya ketercapaian program sekolah. Selama ini, ia hanya mempertahankan keteraturan agar anak tidak lupa dengan kondisi belajar. Anak-anak ini maunya ke sekolah. Oleh karena itu, ada juga sekolah yang melaksanakan kegiatan tatap muka secara terbatas.

Misalnya olahraga outdoor dengan menerapkan prokes, kerja sama dengan orang tua, serta menyesuaikan dengan situasi anak dan lingkungan. Perlunya tatap muka ini juga didukung oleh OPD1 Pertuni Jabar, yang menurutnya, pembelajaran secara langsung akan lebih mudah diserap oleh PDPD. Hal yang sama juga disampaikan oleh OPD4 PPDI Bandung bahwa pertemuan tatap muka dengan memperhatikan prokes yang ketat diperlukan untuk penyegaran PDPD agar tidak monoton dengan daring saja.

Beberapa program juga telah direncanakan demi terlaksananya pembelajaran tatap muka (PTM) yang kondusif. Seperti yang disampaikan oleh OPD5 NPCI Bandung bahwa sekolahnya telah membuat program sosialisasi melalui Zoom Meeting untuk tatap muka terbatas dengan prokes ketat. Syaratnya dengan pembatasan jumlah siswa dan waktu belajar, serta surat ijin dari orang tua/wali. Hal serupa juga disampaikan oleh OPD6 YBI bahwa jika ada PDPD yang ingin mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka langsung, maka boleh dilakukan dengan persyaratan swab test lebih dahulu. Saat ini, di yayasannya ada 3 (tiga) anak autis yang melakukan tatap muka 3 (tiga) kali seminggu.

Dari sudut pandang organisasi penyandang disabilitas, OPD9 BILiC menyetujui kegiatan pembelajaran tatap muka dengan beberapa syarat: protokol kesehatan harus dijaga ketat, PDPD harus mendapat pelindungan dengan fasilitas yang memadai di sekolah dan pemahaman prokes yang tepat, serta jaminan adanya sarana-sarana kesehatan. Menurutnya metode tatap muka dapat berupa kunjungan ke rumah atau PDPD yang datang ke sekolah. Ia menyetujui PTM karena daring dirasa belum efektif, yang salah satu target pembelajarannya adalah perubahan sikap.

2. Menyiasati Mood dan Konsentrasi Anak

Dari pihak orang tua/wali PDPD juga menyetujui upaya daring ini. Ortu1_PDPD tunagrahita menjelaskan bahwa ia dan anaknya lebih suka tatap muka di sekolah jika diizinkan. Saat ini pun sudah ada latihan berenang rutin secara tatap muka juga.

"Karena kalau di rumah mood-nya suka jelek, karena bosan dll. Kalau di rumah kan nggak punya teman ya. Kalau di sekolah ada anak yang sama, ngobrol," tukas Ortu1PDPD tunagrahita.

Senada dengan yang disampaikan Ortu2_PDPD DS bahwa anaknya lebih senang di sekolah dan kerap menanyakan mengapa tidak kunjung pergi ke sekolah. Diakuinya bahwa khusus untuk ujian, sekolah membuat kebijakan tatap muka di sekolah mulai jam 08.00- 11.00 WIB.

"Selama ujian ini di sekolah, anaknya mah pake masker nggak dilepas-lepas dipake aja terus. Ada giliran masuk ke sekolah, seminggu dua kali, Jam 8 sd 12. Dikasih modul belajar di sekolah. Sejak setelah beberapa bulan berjalan pandemi dibuka tatap muka semingu dua kali tapi tergantung orang tua mengijinkan atau tidak. Kurang lebih sejak Desember 2020 mulai dibukanya pilihan tatap muka. Pengennya masuk lagi, tatap muka lagi. Karena kalau di rumah suka ngamuk. Karena di rumah kan anak jenuh. Agar dapat masuk sekolah normal lagi, seperti dulu. Karena kalau di sekolah anak-anak lebih baik ketimbang di rumah yang suka ngambek." ujar Ortu2_PDPD DS

Hal serupa juga disampaikan oleh Ortu3_PDPD CP dan Daksa bahwa anaknya lebih bahagia di sekolah.

"Anak saya PDPD3_CP dan Daksa (sebelum pandemi) kalau hadir selalu duluan. Dia absen temannya satu per satu. Sekarang Ofa suka bilang dia kangen dengan temantemannya. Dia senang di sekolah. Maunya sekolah lagi, minimal semingu sekali ada lah sekolah lagi. Sekarang sama sekali nggak ada sekolah lagi. Selama pandemi ini belum pernah masuk sekolah aja. Tapi Sejak gurunya datang ke sini (home visit), ia udah mulai nggak sering uring-uringan. Tapi sekarang-sekarang ini sudah ada temannya anak saya yang yang sudah mulai tatap muka. Satu kali seminggu, yang secara fisik mudah untuk datang ke sekolah. Kalau anak saya karena sarananya gak ada, jadi dia harus nunggu ayahnya pulang kerja. Karena motor kan sekarang dipakai ayahnya untuk jualan. Kalau Ofa kan dia tergantung ortu diantar kemana-mana. Dia suka kangen, nanyain temannya gitu bagaimana kabarnya," beber Ortu3_PDPD CP dan Daksa.

c. Tidak Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Alasan yang tidak menyetujui pembelajaran tatap muka umumnya berpijak pada alasan kesehatan dan keselamatan. Pemda6 Kepala Balai PD Kemsos mengkhawatirkan keselamatan para PDPD mengingat risikon tatap muka yang besar.

Namun, ada yang unik dari alasan Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner yang menyatakan bahwa anaknya lebih senang belajar di rumah daripada di sekolah karena perlakuan teman-temannya yang membuat kurang nyaman di SMP Inklusi.

saya sering dipanggil 'kucing' (karena jarinya pendek-pendek menyerupai kaki kucing) sama teman-temannya," cerita Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh PDPD4_Daksa dan Slow Learner (yang bersekolah di SMP Inklusi) bahwa ia menyatakan dirinya lebih menyukai BDR karena tidak harus berjumpa dengan teman-temannya.

"Anak saya lebih suka belajar di rumah karena teman-temannya suka judes. Temantemannya nggak mau main sama dia. Meskipun sebenarnya kami tidak dapat membantu dia belajar karena tidak mengerti. Bapaknya juga sehari-hari bekerja, berjualan menitipkan makanan ke warung-warung. Jadi tidak membantu juga. Paling Anggi hanya tanya ke google dan ke guru aja kalau bingung, tapi dia lebih suka BDR daripada harus masuk sekolah dan berjumpa dengan teman-temannya. Anak

Analisis:

Beberapa sekolah atau lembaga pendidikan di Kota Bandung telah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, namun kebanyakan belum berani untuk melakukannya.

Kegiatan pembelajaran tatap muka di Kota Bandung masih menuai pro dan kontra. Beberapa menyetujui dengan alasan mengejar ketercapaian program sekolah, menyiasati mood dan konsentrasi anak, dan metode daring dirasa kurang efektif, namun dengan catatan kegiatan PTM dilakukan dengan prokes yang ketat. Lainnya tidak menyetujui utamanya karena alasan kesehatan dan pelindungan keamanan.

Tim Peneliti juga menemukan pendapat unik dari salah satu informan PDPD bahwa alasannya anak enggan kembali ke sekolah disebabkan perlakuan teman-temannya selama ini yang membuatnya tidak nyaman. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa PDPD masih mendapatkan perlakuan diskriminatif dari sekitarnya.

Kasus bullying kepada PDPD di sekolah dan lingkungan sekitar masih marak terjadi. Oleh karena itu, pihak sekolah, orang tua dan masyarakat perlu saling bekerja sama untuk memberantas bullying ataupun bentuk tindakan diskriminatif lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip HAM.

6. Evaluasi dan Rekomendasi Penerapan BDR PDPD

Evaluasi Pembelajaran Bagi PDPD di Masa Pandemi Covid-19

Pembelajaran bagi PDPD sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini. Memang kondisi pembelajaran selama pandemi ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh FGD2_Sekolah2 Inklusi dan menurutnya dibutuhkan banyak penyesuaian-penyesuaian. Menanggapi perubahan yang ada, FGD2_Sekolah3 SLB mengatakan bahwa Covid-19 ini mengagetkan semua pihak. Program pembelajaran telah disusun (sebagaimana kondisi sebelumnya), tetapi karena situasi tidak menguntungkan, ini menjadi tantangan baru untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sekolahnya pun terus berusaha melakukan trial dan error pembelajaran. Adapun masalah-masalah yang umum muncul selama PJJ ini adalah anak tidak mau mengerjakan tugas, orang tua menjadi stres bahkan sampai melaporkannya ke sekolah.

"Karena orang tua selama ini mendidik anak kan tidak langsung turun tangan. Anak di sekolah itu seperti liburan bagi ortu. Lepas dari anak. Ketika pandemi istilahnya ini liburan bagi guru, kerjaan bagi ortu. Meski guru juga punya beban tersendiri di masa pandemi ini. Sebenarnya yang ingin dibuat adalah keteraturan, ya, biarpun BDR. Tapi ya namanya di rumah murid banyak teralihkan oleh hal-hal lain. Makanya untuk materi tidak terlalu fokus mencapai kurikulumnya, tetapi lebih menekankan pada ketrampilan dan keteraturan. Misalnya dibuat praktik membuat hand sanitizer, dll. Itu dapat berjalan dengan baik," ungkap Sekolah3 SLB.

Hasil evaluasi penerapan BDR adalah ditemukannya kendala utama, vaitu kesulitan beradaptasi dengan metode PJJ. Seperti disampaikan oleh Sekolah4 SLB yang mengeluhkan bahwa dalam pandemi ini semua kesulitan adaptasi, baik PDPD, orang tua/wali, bahkan gurunya.

Berhubungan dengan evaluasi pembelajaran, Sekolah9 Inklusi menyatakan bahwa evaluasi tetap dilakukan seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali berupa portofolio dan tes lisan. Namun, ia merasa kesulitan untuk melakukan evaluasi karena tidak dapat melihat secara langsung peserta didik, sehingga sebagai solusi ia melakukannya melalui Zoom Meeting dan video call. Senada dengan itu, Sekolah6 Inklusi menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan di akhir semester oleh guru dan tim khusus. Begitu pula dengan pengalaman di sekolah Sekolah1o Inklusi juga yang melakukan evaluasi secara berkala, sebulan sekali. Sekolahnya juga turut melakukan pula evaluasi per semester, yakni setelah masuk tahun ajaran baru.

Hal serupa disampaikan oleh Sekolah8 SLB bahwa di sekolahnya telah dilaksanakan evaluasi dalam rapat bulanan, tiga bulanan dan semester, yang dipimpin oleh kepala sekolah. Hasilnya adalah penerapan pembelajaran pada saat masa Covid-19 ini berjalan dengan baik meskipun masih banyak yang harus dioptimalkan. Kendala yang dirasakan adalah susahnya proses pembelajaran melalui daring bagi siswa jika tidak didampingi karena tidak semua orang tua dapat mendampingi belajar anaknya di rumah, sehingga cara mengatasinya adalah dengan cara membagi waktu antara tatap muka dengan visitasi ke rumah (home visit), khususnya memberikan arahan pada orang tua siswa agar dapat bekerja sama dengan pihak sekolah.

Ditambahkan oleh Sekolah12 Inklusi bahwa pemerintah daerah pun melalui Pengawas Bina Sekolah di bawah Dinas Pendidikan sudah melaksanakan evaluasi dengan hasil penerapan secara umum sudah terlaksana dengan baik bagi PDPD.

Terkait proses evaluasinya, Sekolah7 SLB membagikan pengalamannya melaksanakan monitoring melalui laporan dalam bentuk evaluasi setiap minggu. Ia menilai bahwa evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan hasil laporan mingguan. Namun, ia juga menemukan kendala karena pelaksanaan evaluasi saat ini belum dapat memastikan apakah hasil tersebut merupakan murni hasil anak disebabkan faktor pendamping sangat dominan dalam proses BDR. Pengalaman berikutnya disampaikan oleh Sekolah11 SLB jika di sekolahnya evaluasi selalu dilakukan setiap akhir minggu atau akhir bulan. Selama ini menurutnya sudah berjalan dengan cukup baik dan guru selalu melaporkan rutin kepada kepala sekolah. Adapun kendala yang ditemukan, yaitu terkait kesiapan anak dan orang tua, sehingga ia mengatasinya dengan pelaksanaan (KBM) secara fleksibel.

Pendapat yang berlawanan datang dari OPD9 BILiC. Ia menyayangkan bahwa evaluasi BDR bagi PDPD masih jauh dari harapan. Kendalanya adalah adanya gap kapasistas orang tua dan guru, serta perlunya high tech, namun sumber pembelajaran yang aksesibel masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dipikirikan cara bersama untuk memfasilitasi PDPD belajar di rumah. Sebagai tindak lanjut, upaya yang dilakukan organisasi BILiC adalah dengan mengadakan sharing knowledge pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran bagi PDPD selama pandemi. Ia merasa peran Organisasi Penyandang disabilitas saat ini belum maksimal dalam melakukan pendataan monitoring dan informasi. Namun, informasi dasar yang disampaikan (pada sharing knowledge) dapat menjadi forum bersama dari para stakeholder terkait, sehingga dapat melahirkan metode pelajaran yang efisien.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi BDR ini, orang tua juga harus berperan aktif mengatasi kendala anak disabilitasnya, seperti yang disampaikan Ortu1_PDPD tunagrahita. Ia menjelaskan bahwa kadang guru tidak memahami di mana letak kesulitan anak, maka di sinilah peran orang tua. Sebagaimana ditekankan oleh OPD5 NPCI Bandung bahwa orang tua sangat berperan khususnya dalam menginformasikan dan mendukung dalam hal penanganan/metode yang diambil saat BDR bagi PDPD, mengingat kekhususannya dibanding peserta didik umum nondisabilitas.

Analisis:

Perlu dilakukan penyesuaian trial dan error terus menerus dalam pembelajaran bagi PDPD yang menyesuaikan dengan kekhususan ragam disabilitas masing-masing.

Monitoring dan evaluasi telah dilakukan, baik di tingkat sekolah hingga tingkat pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui kerja sama pengawas sekolah, kepala sekolah, maupun guru-guru untuk mengukur sejauh mana efektivitas pembelajaran BDR. Laporan ini dilakukan secara berkala, dengan disesuaikan kebijakan masing-masing sekolah.

Hasil evaluasi BDR adalah ditemukannya berbagai kendala, seperti belum dapat dipastikannya bahwa hasil pembelajaran selama ini merupakan murni hasil anak atau bukan (mengingat peran orang tua/wali yang sangat dominan saat BDR ini), kesulitan orang tua dalam mendampingi anak, gap kapasistas orang tua dan guru, terbatasnya sumber pembelajaran yang aksesibel, serta guru merasa terkendala waktu, jarak dan ruang pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Rekomendasi

Beberapa saran atau rekomendasi juga diberikan oleh para informan, khususnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dipetakan di atas, sebagaimana yang dapat Tim klasifikasikan ke dalam beberapa tema sebagai berikut:

1. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah adalah hal yang paling krusial dalam pembelajaran di masa pandemi. Hal ini disampaikan oleh Pemda2 Disdik Kota Bandung yang menekankan dukungan pemerintah, utamanya dalam penguatan regulasi yang mencakup pembagian wewenang, penguatan sinergi (baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota), serta penguatan tenaga pendidik dan sarana prasarana. Ia menyarankan agar pemerintah juga dapat melakukan kolaborasi dengan elemen masyarakat.

Selain itu, Pemda6 Kepala Balai PD Kemsos juga menekankan dukungan pemerintah untuk selalu mendorong pendidikan inklusif. Ada tiga perspektif penguatan, yaitu metode komunitas, keluarga dan residensial. Menurutnya, tidak semua orang tua mampu mengasuh, baik secara kompetensi maupun finansial. Oleh karena itu, penguatan tetap diperlukan, termasuk dukungan yang diberikan melalui program Kementerian Sosial, seperti program "ATENSI" untuk memberi bantuan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas berupa uang yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas sensorik netra dengan jangkauan 10 provinsi, kuota 2.890 orang dan indeks 2.4 juta. Besaran ini didapatkan berdasar assessment. Sebagai contoh jika ada kebutuhan akan bantuan psikolog.

"Jika ada yang harus tinggal di residensial (panti/asrama) itu adalah pilihan terakhir, kuncinya adalah assessment komprehensif terhadap kebutuhan si anak. Pemerintah ingin mencoba merangkul sebanyak mungkin target dengan anggaran yang terbatas. Kalau menggunakan pure residensial itu mungkin hanya 100 orang dengan tidak merangkul terlalu banyak," ungkap Pemda6 Kepala Balai PD Kemsos.

Dukungan pemerintah tersebut juga seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat dengan metode yang kreatif dan mudah dipahami. Pemda3 Disdik Pemprov Jabar menyampaikan bahwa sebaiknya dibuatkan infografis dan audiovisual disabilitas yang menarik dan mudah dipahami untuk edukasi bagi para orang tua. Upaya ini juga didukung oleh Pemda 4 Kepala Panti PD yang berharap pemerintah melakukan terobosan dalam memberikan dukungan bagi PDPD.

Saran lainnya disampaikan oleh Pemda7 PPID agar pemerintah melakukan pendataan dalam bentuk data terpadu (One Data). Data tersebut harus meliputi ragam disabilitas, sebaran di masing-masing daerah dan di masing-masing satuan pendidikan.

Dari sisi tenaga pendidik dan OPD, Sekolah2 Inklusi menyarankan agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan, memberikan pembekalan kepada guru-guru terkait pendidikan inklusi secara terprogram, yang secara reguler dievaluasi hasilnya. Kemudian, OPD8 Gerkatin mengharapkan agar semua sektor, termasuk dalam lingkup pendidikan, memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Untuk kesinambungan hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan bagi PDPD kelak, Sekolah7 SLB menyarankan agar Kemdikbud, yang telah memiliki instrumen, dapat berjejaring dengan kementerian lain, seperti Kemenakertrans untuk dapat memberikan peluang-peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga disampaikan oleh OPD2 PPDI Jabar agar pemerintah memberikan peluang pekerjaan yang selama ini sayangnya masih belum dapat diakses oleh kebanyakan penyandang disabilitas. Dukungan pemerintah dalam memberikan hak atas pendidikan menjadi sangat penting mengingat saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang belum tamat SMA, padahal ijazah ini salah satu syarat bekerja.

Di samping itu, Sekolah 8 SLB menyoroti perbedaan antara SLB dan SPPPI (sekolah inklusi) yang tidak dapat disamakan antar keduanya, dengan menimbang SDM guru yang berbeda. Menurutnya, strategi layanan yang diberikan pemerintah juga harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Harus ada ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Selain itu, ia juga menyarankan agar setiap elemen menyukseskan tujuan dari gugus covid.

Dari pihak orang tua, Ortu1_PDPD tunagrahita dan Ortu4_PDPD Daksa dan Slow Learner menyarankan diberikannya bantuan biaya terapi bagi anaknya. Ia merasakan bahwa biaya terapi rutin ini, baik psikologi maupun fisiologi, memakan biaya yang sangat banyak dan sebagian besar tidak dapat tercover oleh BPJS.

Analisis:

Dukungan pemerintah sebagai duty bearer terhadap pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi PDPD dapat diwujudkan melalui cara-cara berikut ini:

Menguatkan regulasi yang mencakup pembagian wewenang, penguatan sinergi (baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota).

Melakukan penguatan tenaga pendidik. Cara ini merupakan bagian dari Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dalam konteks penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (3) PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD. Dinas Pendidikan wajib memberikan pembekalan kepada guru-guru terkait pendidikan inklusi secara terprogram dan dievaluasi secara rutin. Ini juga berhubungan dengan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan dan dan pelindungan hak pendidik. Upaya ini juga sejalan dengan panduan yang diberikan oleh OHCHR dalam Covid-19 and The Rights of Persons With Disabilities: Guidance (2020).

Melakukan penguatan sarana prasarana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD.

Mendorong pendidikan inklusif, misalnya tiga perspektif penguatan, yaitu metode komunitas, keluarga dan residensial. Sebagai contoh dapat dilihat pada Pasal 30 huruf g, yakni dengan memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

Melakukan sosialisasi dukungan pemerintah kepada masyarakat dengan metode yang kreatif dan mudah dipahami.

Membuat pendataan terpadu berupa database anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah, baik yang sudah tersentuh dalam pendidikan (formal, informal, nonformal) maupun yang belum tersentuh sama sekali dengan pendidikan. Pendataan ini juga dapat terlaksana dengan baik dan menjadi fungsi dari unit layanan disabilitas (ULD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD.

Dinas Pendidikan agar mmemberikan pembekalan kepada guru-guru terkait pendidikan inklusi secara terprogram, yang secara reguler dievaluasi hasilnya.

Segera membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD. Kewenangan ini diberikan pemerintah daerah untuk melaksanakannya, dalam kasus ini kepada Walikota Bandung untuk segera memnindaklanjuti.

Kemendikbud agar bekerja sama dengan kementerian lain, seperti Kemenakertrans untuk memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Melakukan kolaborasi dengan elemen masyarakat.

2. Dukungan Aksesibilitas

Penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan aksesibilitas dalam kegiatan pembelajaran di tempat penyelenggaraan pendidikan serta dalam kehidupannya sehari-hari. Terkait urgensi, dukungan aksesibilitas ini memang sangat penting dilakukan. Sekolah5 SLB mengkhawatirkan adanya lost learner akibat pandemi ini, yakni PDPD tidak dapat menyerap pelajaran yang diberikan karena keterbatasan yang ada, baik secara substantif maupun teknis.

Sehubungan dengan hal tersebut, OPD8 Gerkatin bahwa PDPD memerlukan fasilitas yang menunjang dari pemerintah agar pembelajaran dapat diterima dengan baik. Salah satu contohnya adalah adanya Juru Bahasa Isyarat (JBI) agar PDPD dapat memahami apa yang diajarkan.

"Faktanya Bahasa Isyarat ini punya konsep linguistik yang berbeda. Contoh modul Bahasa Indonesia dan modul Bahasa isyarat dapat membantu memahami jadi aksesibilitasnya dapat lebih baik. Kemampuan sekolah dibagi dua: ada yang inklusif dan luar biasa. Itupun berbeda. Untuk inklusif pun masih banyak. JBI tuh masih kurang. Anak-anak dan orang tua harus kerja sama juga jika sekolah ditutup. Seharusnya ketika ada hambatan guru dan orang tua dapat kerja sama untuk cari solusi bersama untuk mendidik anaknya. Sebetulnya anak tuli pun tidak sama kemampuan dalam memahami gerak bibir. Yang dari lahir maupun pas dewasa masih banyak yang memahami untuk oral, padahal kemampuan anak itu berbeda. Kemampuan mendengar pun beda. Ada yang baru 9 tahun itu baru tuli, itu berbeda. Jadi untuk menerima informasi itu lebih baik dengan memahami bahasa isyarat," jelas OPD8 Gerkatin.

OPD9 BILiC juga menyarankan perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk mengeluarkan audio book dan konversi materi pembelajaran dengan bahasa isyarat agar mudah dipahami dan menunjang pembelajaran. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi antara Pemda dan organisasi penyandang disabilitas agar PDPD mendapatkan hak atas pendidikannya.

Saran lainnya datang dari Pemda1 Dinsos Kota Bandung. Ia menyarankan agar anak-anak disabilitas mendapatkan akses yang mudah ke sekolah-sekolah negeri, mengingat sekolah swasta berbayar kadang tidak dapat dijangkau oleh orang tua anak disabilitas di mana sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

"Saat ini di Kota Bandung ada 70 sekolah yang punya akses itu (inklusi). Saat masuk ke sekolah, ternyata anaknya tidak dapat pelayanan karena tidak ada guru khusus bagi ABK. Saran masyarakat dalam forum, yaitu kebutuhan pemenuhan tenaga didik di sekolah negeri oleh kaum difabel. Ada 2 (dua) pendekatan: 1) Pendekatan segi agama karena sesuai hasil konvensi. Anak difabel punya hak yang sama dengan anak lainnya. Tugas orang tua didik mereka agar dapat mandiri seperti yang lainnya. 2) Pendekatan moral: tanggung jawab orang tua bahwa mereka yang dikarunia anakanak penyandang disabilitas itu orang-orang terpilih di hadapan Allah," ungkap Pemda1 Dinsos Kota Bandung.

Serupa dengan saran sebelumnya, Pemda5 DP3A dan FGD1_Pemda6 Balai PD Kemsos juga menekankan pentingnya akses sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas. Menurut mereka, untuk menguatkan program sekolah inklusi ini dibutuhkan SDM, serta sarana dan prasarana yang aksesibel. Namun, saat ini formasi guru, apalagi untuk kekhususan ABK sangat terbatas, karena dari Menpan formasi yang diberikan pun terbatas.

"Salah satu saran adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) itu harus dimanfaatkan. Sumber daya banyak, ada punya UPI. Masalah ini memang lintas sektoral. Bangunan juga harus aksesibel, ini tugasnya Dinas Pekerjaan Umum (PU)," ungkap FGD1_Pemda6 Balai PD Kemsos.

Untuk mendukung program penguatan sekolah inklusi ini, Sekolah2 Inklusi menyarankan perlu disosialisasikannya sekolah inklusi dan pendidikan setara yang tidak diskriminatif secara terus menerus, diantaranya mengenai penyamaan persepsi tentang penyandang disabilitas. Hal yang sama disampaikan oleh OPD5 NPCI Bandung, agar setiap tahun ajaran baru dalam PPDB itu ditentukan persentase kuota bagi penyandang disabilitas yang mengadopsi keragaman disabilitas. Ia menyarankan agar jangan sampai yang diterima hanya mereka yang mau menyumbang lebih besar ke sekolah.

Analisis:

Sebagaimana dipaparkan oleh para informan, maka saran dukungan aksesibilitas yang dapat diberikan unutk mendukung kegiatan pembelajaran di tempat penyelenggaraan pendidikan serta dalam kehidupannya sehari-hari adalah berupa:

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas masih sangat minim. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas, misalnya menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi disabilitas rungu-wicara (Pasal 15 huruf f 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang

Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas). Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD). Lebih lanjut, bentuk akomodasi yang layak disebutkan pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD.

Diperlukan kolaborasi antara semua pihak untuk berinovasi dalam pembelajaran, misalnya membuat audiobook dan konversi materi pembelajaran dengan bahasa isyarat agar mudah dipahami oleh PDPD. Saran ini juga serupa dengan yang digalakan oleh OHCHR dalam Covid-19 and The Rights of Persons with Disabilities: Guidance (2020).

Mempermudah akses PDPD ke sekolah-sekolah negeri, mengingat banyaknya PDPD yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ini juga berhubungan dengan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kewajiban pelindungan, yakni dengan mengusahakan pengembangan kebijakan akses terhadap pendidikan yang terjangkau secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menguatkan program sekolah inklusi dengan pengadaan dan peningkatan SDM, serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memperbanyak kuota penerimaan Guru Luar Biasa di satuan pendidikan inklusi.

Mensosialisasikan sekolah inklusi dan pendidikan setara yang tidak diskriminatif secara terus menerus.

Menentukan persentase kuota bagi penyandang disabilitas yang mengadopsi keragaman disabilitas. Ini juga merupakan amanat dari Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, yang memuat ketentuan prosedur dan mekanisme PPDB, sebagaimana disebutkan bahwa kuota calon peserta didik berkebutuhan khusus (PDPD) sebanyak 3% atau paling banyak 3 orang.

3. Terobosan Pembelajaran

Situasi pandemi ini amat membutuhkan terobosan pembelajaran demi tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sekolah5 SLB menjelaskan bahwa metode pendidikan dituntut untuk berubah, sehingga perlu dilakukan inovasi dalam menghadapi hiruk-pikuk pandemi. Harapan terobosan pembelajaran disampaikan oleh Ortu6_PDPD Tuli, yang amat berharap sistem belajar online ini agar dipermudah, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh orang tua dan PDPD.

Analisis:

Situasi pandemi ini amat membutuhkan terobosan pembelajaran demi tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pemerintah dan sekolah atau penyelenggara pendidikan lainnya perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk berinovasi dalam memberikan terobosan pembelajaran selama mengadapi pandemi ini. Sistem belajar online perlu diterapkan secara sederhana, sehingga memudahkan orang tua dan PDPD untuk memahami dan mengerjakan tugas-tugasnya.

4. Kontribusi Masyarakat Sipil

Pada kondisi genting ini, kontribusi dari masyarakat sipil juga sangat diperlukan untuk saling membantu mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Sebagaimana ditekankan oleh OPD6 YBI terkait pentingnya hak anak untuk mendapatkan hak pendidikan. Oleh karenanya, pada saat-saat seperti ini dibutuhkan kerelaan dan kreativitas lebih. Ia mencontohkan bahwa organisasinya telah mengumpulkan orang tua dengan tim konsuler untuk membangun mindset bersama. Yayasan Biruku mengumpulkan penyandang disabilitas anak dengan kondisi ekonomi yang berat, sedang, maupun ringan. Di wilayahnya terdapat sekira 20 (dua puluh) keluarga dengan kondisi ekonomi maupun sosial yang berat. Sebagai solusi, yayasannya memberikan bantuan beras dan penguatan psikologis bagi yang mengalami kondisi sedang hingga berat. Sedangkan, bagi yang ringan, jika sesekali ada hambatan, maka dibantu dengan komunikasi.

Selain itu, penting untuk tetap berpikir positif dan optimis di masa pandemi ini. OPD7 PPDI Bandung menyampaikan bahwa ia mengambil hikmah dari masa pandemi ini. Kita (seluruh pihak) menjadi banyak belajar dan menyesuaikan. Sebagai upaya penanganan, PPDI Kota Bandung berkontribusi dengan mengadakan program webinar pelatihan, berupa layanan-layanan humaniora, seperti layanan psikososial. Selain itu, saat ini PPDI juga sedang melakukan program pendataan dalam rangka membuat database jumlah penyandang disabilitas. Urgensi pendataan ini disambut baik oleh OPD2 PPDI Jabar, yang menyatakan bahwa pendataan dibutuhkan untuk mendapatkan data riil berapa jumlah penyandang disabilitas. Menurut keterangannya, dari 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, saat ini baru terdata 18 (delapan belas) kabupaten/kota. Ia berharap hasil pendataan ini dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang bertujuan memajukan hak-hak disabilitas, termasuk pemerintah daerah. Ia menargetkan tahun 2021 sudah seluruhnya (data ragam penyandang disabilitas) dapat diinput. Meski pendataan ini belum tuntas, namun data sementara menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi pendidikan yang dipersyaratkan pada lapangan pekerjaan. Lebih lanjut terkait pendataan, OPD4 PPDI Bandung menjelaskan bahwa pendataan meliputi klasifikasi ragam disabilitasnya. Dari klasifikasi ini diharapkan akan dapat dipetakan, sehingga jelas apa yang harus dilakukan oleh setiap daerah. Beberapa data disabilitas, misalnya terkait usia didik, ada pendidikan menengah dan pendidikan dasar dapat dilihat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun sayangnya data ini baru mencakup anak-anak yang bersekolah saja (formal dan nonformal). Mereka yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali tidak tersentuh dalam data yang ada.

Analisis:

Pada kondisi genting ini, kontribusi dari masyarakat sipil juga sangat diperlukan untuk saling membantu mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Sehubungan dengan kebutuhan mendesak untuk pemenuhan hak atas pendidikan PDPD ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

Mengumpulkan orang tua dengan tim konsuler untuk membangun mindset bersama.

Memberikan bantuan pangan dan penguatan psikologis bagi PDPD yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang berat dan sedang.

Memberikan bantuan melalui komukasi yang solutif kepada PDPD yang berasal dari kelurga dengan kondisi ekonomi yang ringan.

Mengadakan program webinar pelatihan, berupa layanan-layanan humaniora, seperti layanan psikososial.

Membantu melakukan program pendataan dalam rangka membuat database jumlah penyandang disabilitas. Pendataan meliputi klasifikasi ragam disabilitasnya. Dari klasifikasi ini diharapkan akan dapat dipetakan, sehingga jelas apa yang harus dilakukan oleh setiap daerah. Pendataan juga perlu mencakup anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali.

5. Penguatan Bidang Olah Raga bagi Disabilitas

Selain melaksanakan pembelajaran akademik di dalam kelas, PDPD juga membutuhkan pembinaan di luar pelajaran, seperti penguatan bidang olahraga. Hal ini dituturkan oleh OPD5 NPCI Bandung bahwa PDPD juga memerlukan pembinaan kemandirian, mental dan olahraga. Menurutnya olahraga sangat membantu penguatan mental PDPD untuk menorehkan prestasi. Selain itu, di masa pandemi ini kecenderungan sebagian besar anak-anak kurang bermobilitas saat melakukan BDR. Oleh karena itu, olahraga dapat menyeimbangkan kesehatan PDPD.

Analisis:

Selain melaksanakan pembelajaran akademik di dalam kelas, PDPD juga membutuhkan pembinaan di luar pelajaran, seperti penguatan dalam bidang olahraga yang sangat berperan dalam meningkatkan mental, potensi dan kesehatan penyandang disabilitas.

6. Sikap Mental Penyandang Disabilitas

Sikap mental juga merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam pendidikan PDPD. Sebagaimana diutarakan oleh OPD2 PPDI Jabar yang menemukan kelemahan sikap dari penyandang disabilitas, seperti kurang percaya diri, daya juang (resilience) yang rendah, dan susah bertahan di lingkungan kerja. Didukung pula oleh keterangan OPD7 PPDI Bandung, yang menyebutkan di banyak kasus penyandang disabilitas saat sudah bekerja biasanya tidak dapat tahan lama. Baru beberapa bulan sudah ingin keluar (resign). Untuk itu, menurutnya diperlukan pembinaan bagi penguatan mental mereka untuk bertahan di situasi apapun.

Analisis:

Orang tua, pihak sekolah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menguatkan mental PDPD agar memiliki daya juang dan daya adaptasi yang besar untuk menjalani kehidupannya.

7. Hak Atas Pekeriaan dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas

Pendidikan bagi PDPD saat ini sudah harus diarahkan pula pada kebutuhan pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan di masa yang akan datang. Sebagaimana diharapkan oleh OPD4 PPDI Bandung agar Walikota Bandung segera membentuk unit layanan disabilitas (ULD) ketenagakerjaan pertama di Jawa Barat, terutama untuk perhotelan, perbankan dan retail. Ia juga berharap agar dinas-dinas di Jawa Barat dapat terus bersinergi, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial.

Sebagai upaya pemenuhan dan pelindungan, OPD7 PPDI Bandung menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk melakukan pendampingan hingga mereka (PDPD) mandiri. Selama ini pemerintah daerah, melalui Dinas Ketenagakerjaaan Pemerintah Daerah Kota Bandung, telah mengadakan beberapa program pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh pelatihan batik selama 20 hari, serta pelatihan online rencana usaha desain grafis dan servis HP. Upaya lainnya yang dapat dilakukan, yakni datang dari harapan Ortu1_PDPD tunagrahita. Ia berharap adanya upaya pelindungan anak disabilitas untuk menjamin kesejahteraannya di masa depan, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Untuk itu, ia menyarankan kekhususan pembelajaran di masa pandemi ini agar dapat mencakup pula keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi PDPD untuk hidup mandiri di masa depan.

Analisis:

Pendidikan bagi PDPD saat ini sudah harus diarahkan pula pada kebutuhan pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan di masa yang akan datang. Pemerintah wajib melakukan pendampingan kepada PDPD. Hal ini dimandatkan pada Pasal 15 huruf f (dalam lingkup pendampingan bagi PDPD rungu atau PDPD wicara di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat); serta Pasal 23 huruf e, Pasal 24 huruf b, Pasal 29 huruf d, Pasal 33 huruf e, dan Pasal 34 huruf b (dalam lingkup tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas) PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD. Selain itu, Pemerintah perlu menekankan kekhususan pembelajaran di masa pandemi ini agar dapat mencakup pula keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi PDPD untuk hidup mandiri di masa depan.

Di Kota Bandung, ada beberapa upaya yang telah dilakukan, seperti Dinas Ketenagakerjaaan Kota Bandung telah mengadakan beberapa program pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas berupa pelatihan batik selama 20 hari, serta pelatihan online rencana usaha desain grafis dan servis.

BAB V I Kesimpulan dan Rekomendasi

Situasi Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk memutuskan penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada institusi pendidikan dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi ke dalam metode daring atau campuran daring dan luring (blended/hybrid learning). Kondisi ini menyebabkan berbagai pihak; baik pihak sekolah, guru, siswa maupun orang tua atau wali; harus menyesuaikan proses pembelajaran yang umumnya dilaksanakan dari rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Proses inilah yang menemui banyak kendala dalam teknis pelaksanaannya, terlebih bagi para Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD).

Di antara yang menjadi kendala yang paling banyak dilaporkan adalah terkait dukungan sarana-prasarana, ketersediaan perangkat, koneksi internet, ketidakpahaman menggunakan aplikasi tertentu, kesibukan orang tua/wali selaku pendamping, komunikasi hingga masalah konsentrasi belajar. Tekanan psikologis pada saat melakukan BDR tak urung juga menjadi salah satu kendala baik yang dihadapi oleh guru, siswa maupun orang tua/wali.

Dalam kondisi pendemi Covid-19, banyak terdapat celah pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan. Metode daring belum secara optimal menjangkau lapisan peserta didik, mengingat banyaknya hambatan teknis sebagaimana diulas dalam penelitian ini. Untuk itu perlu dibuat terobosan baik secara kebijakan maupun teknis pelaksanaan di lapangan untuk memberikan fasilitas seluas-luasnya bagi jalannya proses BDR atau PJJ yang saat ini diterapkan.

PDPD sebagai pihak yang paling banyak mengalami kendala dalam pembelajaran, seharusnya mendapatkan perhatian lebih untuk beroleh akomodasi yang layak (reasonable accommodation) dalam kegiatan belajar mengajar ini. Selain itu, penting ditekankan terkait dengan ikhwal koordinasi antara otoritas Pemerintah dan pemerintah daerah guna menciptakan dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang harmonis yang memberikan akses yang adil dan setara dalam pendidikan.

Mengacu pada Guidance of Emergency Measures and Covid-19 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (2020) bahwa upaya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan di antaranya: legalitas (legality), kebutuhan (necessity), proporsionalitas (proportionality), nondiskriminasi (non-discrimination), serta kesadaran bahwa beban penyesuaian di masa darurat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Terkhusus dalam hal peserta didik penyandang disabilitas (PDPD), penelitian ini mengacu pada Panduan Pembelajaran PDPD di Masa Pandemi Covid-19 (2020) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini mendalami 6 (enam) aspek yang menjadi pengaturan dalam panduan dimaksud, yaitu: aspek maksud dan tujuan BDR, strategi pembelajaran, prinsip BDR, pelaksanaan BDR berdasarakan ragam disabilitas, ketentuan belajar tatap muka, dan evaluasi umum. Panduan ini memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi PDPD.

Kesimpulan

Penelitian ini telah menyimpulkan temuan-temuan terkait enam aspek yang menjadi instrumen penelitian ini, yakni:

1. Aspek Maksud dan Tujuan BDR

r. Memastikan PDPD Tetap Memperoleh Layanan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Hal utama yang menjadi tujuan dari pendidikan di masa darurat seperti saat ini adalah adanya kepastian dari negara untuk menjamin bahwa hak atas pendidikan dapat dijalankan dan dipenuhi dengan baik, termasuk untuk PDPD selaku kelompok rentan. Penting diupayakan agar PDPD tetap dapat menikmati hak atas pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan temuan lapangan, pihak sekolah telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan terpenuhinya hak atas pendidikan bagi PDPD. Hal yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan metode pembelajaran secara daring maupun kombinasi daring dan luring (blended learning) sesuai dengan keadaan masing-masing PDPD.

Secara umum dari hasil temuan lapangan diketahui bahwa beberapa sekolah membentuk tim khusus untuk mendampingi dan mengawal proses BDR agar terlaksana dengan baik. Tim itu juga melakukan evaluasi dan monitoring tentang pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR), berkomunikasi dengan orang tua melalui media daring, maupun dengan melakukan kunjungan ke rumah, walaupun tidak dilakukan di semua sekolah bergantung kepada situasi kegawatan Covid-19 di suatu lokasi. Beberapa sekolah juga memberikan bantuan untuk mendukung BDR dengan memberikan modul pembelajaran dan bantuan kuota. Selain itu, dilakukan pula penyesuaian kurikulum mengikuti arahan kebijakan pendidikan nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa kurikulum darurat pada masa pandemi Covid-19 sebagai upaya adaptasi dengan kebiasaan baru ini. Untuk penerapan di Sekolah Luar Biasa (SLB), secara umum fokus pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi ini adalah lebih menekankan kepada aspek kemandirian.

s. Layanan Dukungan Psikososial

Banyak kendala dihadapi oleh semua pihak, baik guru, PDPD, dan orang tua/wali dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru pembelajaran, salah satunya adalah kendala mental-psikososial. Oleh karenanya layanan dukungan psikososial menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diberikan selama pandemi Covid-19 ini. Banyak pihak merasa stres dan kewalahan akibat adaptasi kebiasaan baru ini.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, telah dilakukan sejumlah upaya oleh pemerintah, sekolah, yayasan pendidikan, maupun organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan layanan dukungan psikososial kepada PDPD, orang tua dan guru. Bentuk dukungan psikososial yang diberikan kepada PDPD di antaranya melalui pelatihan olahraga, membangun komunikasi, sosialisasi dan konsultasi melalui media daring. Bentuk layanan psikososial yang diterima oleh orang tua umumnya berbentuk pelatihan/seminar membangun komunikasi terbuka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada berupa pelatihan parenting, konsultasi dengan psikolog dan sosialisasi melalui daring. Bentuk layanan psikososial yang diterima oleh guru umumnya berbentuk pelatihan-pelatihan, antara lain kegiatan parenting, bimtek dan berbagai pelatihan lainnya untuk memudahkan kerja-kerja guru di masa pandemi ini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) maupun oleh sekolah. Namun sayangnya layanan psikosial ini tidak merata pada seluruh elemen penerima manfaat (baik PDPD, orang tua/wali, maupun guru), tergantung inisiatif yang ada di suatu daerah/sekolah.

t. Upaya Pemerintah

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan PDPD di masa pandemi Covid-19. Upaya dukungan pemerintah yang diberikan kepada PDPD untuk memenuhi dan melindungi haknya di masa pandemi Covid- 19 ini adalah berupa dukungan peraturan dan kebijakan, bantuan sosial, pulsa, kuota (paket data), penyediaan jaringan wi-fi, beasiswa, bantuan alat penunjang KBM, penyesuaian metode pembelajaran, sosialisasi, pelatihan. Adapun program reguler yang sudah ada sebelum pandemi juga tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pelaksanaannya, seperti yang disampaikan para informan penelitian ini, bantuan pulsa dan paket data memang ada, namun tidak dibagikan secara merata dan secara umum terkonsentrasi hanya di awal pandemi saja.

Secara reguler, Pemerintah juga telah menyediakan sarana dan prasarana bagi PDPD, yakni melalui layanan di Balai Wyata Guna dan Panti Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat. Selama pandemi, baik balai maupun panti tersebut tetap memberikan layanan bagi PDPD, walaupun tidak seperti pada saat-saat normal sebelum pandemi, namun menyesuaikan dengan situasi pandemi. Berbagai upaya dilakukan untuk menjamin hak PDPD agar dapat tetap terpenuhi secara optimal, misalnya dengan pembatasan kegiatan, adanya dukungan penjagaan oleh tenaga medis, tetap terlaksananya pelayanan kesehatan, protokol kesehatan yang ketat, asupan gizi yang baik, adanya klinik, adanya kegiatan berjemur setiap pagi untuk meningkatkan imun, kegiatan olahraga yang lebih banyak, serta waktu istirahat yang cukup.

Terkait dengan pendidikan inklusi, baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah Kota Bandung, sebagai lokus penelitian ini, secara umum telah melakukan upapaupaya dalam mengembangkan pendidikan Inklusi, misalnya dengan kewajiban sekolah negeri untuk menerima PDPD dengan penentuan kuota setidaknya tiga persen dalam setiap seleksi PPDB pada tahun ajaran baru. Namun demikian ketentuan ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan, mengingat ketersedian sarana-prasarana (terkait kesiapan sekolah, termasuk di dalamnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus/GPK) setiap sekolah berbeda-beda.

u. Upaya Sekolah

Pihak sekolah juga turut mendukung pembelajaran PDPD di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan berupa pengurangan biaya SPP (untuk sekolah swasta), kuota, tabungan pendidikan serta pemberian seragam, sepatu dan buku gratis, dengan ketersediaan yang terbatas. Namun berdasarkan temuan tim, masih ada PDPD yang tidak mendapatkan bantuan dari sekolah/pemerintah.

v. Strategi Pembelajaran BDR bagi PDPD

Strategi pembelajaran BDR bagi PDPD dilakukan oleh berbagai pihak dengan beragam cara, antara lain pemilihan metode pembelajaran, penyesuaian kurikulum (penerapam kurikulum darurat), penggunaan sarana dan prasarana, penguatan komunikasi dengan orang tua dan siswa, pemberian fleksibilitas waktu penyelesaian tugas, penggunaan metode kreasi atau mengembangkan kreativitas, penggunaan aplikasi atau platform yang mendukung pembelajaran, penggunaan media sosial, memaksimalkan peran rumah sebagai tempat pembelajaran, serta mengedukasi orang tua. Di beberapa sekolah dilakukan upaya-upaya untuk menjembatani kesulitan PDPD dalam belajar, yakni dalam bentuk layanan junjungan ke rumah (home visit) yang umumnya dilakukan sepekan sekali. Namun home visit ini dinilai berisiko menularkan Covid-19 dan beberapa sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini hanya dapat berjalan selama beberapa bulan saja.

w. Kendala Daring dan Upaya yang Dilakukan

Terdapat sejumlah kendala yang dialami selama BDR dengan metode daring, antara lain kemampuan PDPD yang berbeda, kejenuhan dalam belajar, keterbatasan dan kurangnya pemahaman orang tua dan guru dalam penggunaan teknologi daring (pendampingan), ketersediaan waktu orang tua/wali dalam mendampingin dan membimbing PDPD selama BDR, penggunaan prasarana pendukung KBM yang tidak efektif ataupun sulit diakses terutama bagi PDPD berat, ketakutan orang tua akan ketidaklulusan PDPD, konsentrasi/kebosanan PDPD, hambatan internal keluarga, keinginan PDPD untuk kembali ke sekolah berjumpa teman dan guru, serta bahaya penggunaan gawai (baik bahaya secara fisik yakni radiasi, maupun bahaya secara nonfisik yakni adiksi games atau tontonan yang tidak layak bagi anak).

Kendala pelaksanaan BDR ini adalah belum dapat dipastikan bahwa hasil tugas atau tes yang dilakukan merupakan murni hasil anak, mengingat peran orang tua/wali yang sangat dominan para saat pembelajaran era BDR ini. Kendala lainnya adalah susahnya proses pembelajaran melalui daring bagi siswa jika tidak didampingi, tidak semua orang tua dapat mendampingi belajar anaknya di rumah dan guru terkendala waktu, jarak dan ruang pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Dalam mengatasi kendala daring selama BDR bagi PDPD ini ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh beberapa pihak sekolah maupun atas inisiatif guru-guru yakni dengan membuat modul yang disesuaikan dengan kebutuhan PDPD, fleksibilitas KBM, mengadakan kegiatan home visit dan pembelajaran terbatas di sekolah, melakukan pendekatan kepada orang tua/wali untuk mempersiapkan mereka dalam mendampingi siswa mengikuti BDR, bantuan aktif guru dalam pengerjaan ujian, adanya pelatihan bagi guru, pengadaan pulsa atau kuota untuk pembelajaran. Dalam metode ini, komunikasi berperan sangat penting untuk dapat melakukan proses BDR dengan baik.

x. Kendala Luring dan Upaya yang Dilakukan

Pelaksanakan BDR melalui metode luring juga menemui sejumlah kendala, antara lain risiko kesehatan, pembatasan kegiatan oleh pemerintah, kekhawatiran berbagai pihak akan risiko penularan virus, kemampuan PDPD yang berbeda, terbatasnya waktu dan jauhnya jarak dalam melakukan home visit, serta kesulitan pengaturan home visit yang harus disesuaikan dengan jadwal kerja orang tua dan jadwal belajar anak di rumah yang tidak bisa dipaksakan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala luring bagi PDPD selama BDR adalah pelaksanaan kegiatan tatap muka dalam durasi lebih singkat, bergantian, terjadwal, atas izin orang tua dan disertai protokol kesehatan yang ketat (termasuk misalnya pembatasan jumlah orang dalam 1 kelas hanya 1 orang), fleksibilitas waktu untuk kegiatan tatap muka di sekolah, serta penyesuaian kurikulum dan modul pembelajaran dengan kemampuan PDPD.

y. Pengembangan Potensi PDPD

Pengembangan potensi PDPD merupakan tujuan dari pendidikan nasional berdasarkan UU Sisdiknas. Baik orang tua/wali maupun sekolah menyadari pentingnya pengembangan potensi PDPD dengan cara memberikan materi pelajaran keterampilan dan untuk melatih kemandirian, serta mengarahkan sesuai minat dan mengikutsertakannya kepada organisasi bidang minat tertentu termasuk olahraga untuk penyandang disabilitas.

z. Terapi dan Pengobatan

Selama pandemi Covid-19, berbagai terapi dan pengobatan tidak lagi diterima oleh PDPD karena kesulitan aksesibilitas terhadap layanan-layanan kesehatan yang dibutuhkan tsb, baik karena kekhawatiran terhadap situasi maupun hambatan finansial yang dirasakan oleh orang tua/wali PDPD di masa pandemi ini.

2. Aspek Prinsip BDR

aa.Kerja Sama dan Pelibatan Keluarga, Saudara, Pendamping

Kerja sama dan pelibatan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan BDR. Hal ini disebabkan karena PDPD seringkali membutuhkan bantuan pendampingan karena kemampuannya yang berbeda. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, KBM melibatkan orang tua yang berperan sebagai "guru" Keterlibatan orang tua pada tahap ini sangatlah dominan dalam berkontribusi terhadap keberhasilan proses KBM. Dengan peran sentral tersebut, sayangnya tidak semua orang tua peduli dan mampu untuk membantu/mendampingi KBM PDPD yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kesadaran orang tua/wali dalam berperan aktif dan kerja sama dalam BDR proses ini berbeda-beda. Masih ditemui adanya beberapa orang tua/wali yang tidak cukup terlibat dalam mendampingi proses BDR PDPD di masa pandemi Covid-19. Beberapa di antara faktor penyebabnya adalah kemampuan literasi dan pengetahuan yang berbeda, daya dukung finansial yang beragam, serta kesibukan baik domestik maupun publik.

Dalam situasi abnormal akibat pandemi ini, komunikasi yang baik antara pihak sekolah (guru) dengan orang tua harus dibangun untuk menjamin PDPD dapat belajar dengan baik di rumah. Komunikasi ini sebagai sarana yang menjembatani kendala-kendala yang ada dari kedua belah pihak. Selama ini yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah upaya pendekatan dan kerja sama dengan cara memberikan pelajaran kepada orang tua/wali/pendamping terlebih dahulu untuk kemudian orang tua/wali tersebut dapat menyampaikan kepada anaknya. Upaya lainnya adalah menggunakan kurikulum yang fleksibel dan adaptif agar mudah dipahami oleh orang tua/wali/pendamping.

Pelibatan orang tua/wali dalam mendampingi PDPD saat BDR juga memunculkan isu keseimbangan gender. Jika dilihat dari perspektif gender, seringkali pelibatan keluarga hanya menjadi beban 1 (satu) orang dalam keluarga saja, khususnya tertumpu pada sosok seorang ibu. Pada banyak kasus, PDPD hanya dekat dengan ibu, maka tanggung jawab ini pun seolah serta merta hanya menjadi beban ibu saja. Ibu tidak bisa menyerahkannya kepada anggota keluarga yang lainnya, termasuk kepada ayah. Kerap kali ibu harus menanggung beban ganda tersebut bersamaan dengan peran-peran lain yang dimilikinya. Hal ini memicu pula tekanan psikis pada ibu.

bb.Komunikasi Efektif

BDR di masa pandemi ini mau tidak mau lebih banyak mengandalkan komunikasi dengan orang tua, sayangnya tidak semua orang tua/wali peduli dan mampu untuk membantu dalam pembelajaran PDPD di rumah. Komunikasi dengan orang tua sangat penting untuk melihat sejauh mana anak-anak dapat belajar dengan baik, untuk menjamin bahwa anak dapat menjalani proses KBM dengan baik. Sarana komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua/wali umumnya yang dirasa efektif dan paling banyak dilakukan adalah menggunakan platform media sosial yang ada, seperti Whatsapp atau video call.

Metode yang dilakukan beberapa sekolah adalah dengan memahamkan ortu/wali terhadap materi pembelajaran terlebih dahulu dan kemudian orang tua/walinya tersebut mengajarkan kepada anaknya. Adapun pembelajaran yang dilakukan mengacu kepada fleksibilitas kurikulum yg adaptif disesuaikan dengan situasi PDPD. Terkhusus bagi PDPD rungu-wicara, misalnya, untuk membangun komunikasi efektif dilakukan secara individual terlebih dahulu kemudian mengadaptasi komunikasi langsung menjadi komunikasi menggunakan alat.

cc. Fleksibilitas Waktu Belajar

Secara umum, pihak sekolah telah memberikan fleksibilitas waktu belajar dengan mempertimbangkan situasi anak dan pendampingnya (orang tua/wali) yang berbeda-beda.

Kebijakan sekolah pada umumnya memberikan tenggang waktu yang fleksibel dalam menyelesaikan tugas-tugas. Di antaranya adalah sore/malam hari baru disetorkan kepada pihak sekolah, atau ada juga yang dirapel dalam waktu 1 minggu yakni diserahkan pada saat penukaran modul.

dd.Materi Pembelajaran Dapat Diakses

Materi ajar seharusnya diberikan dalam format yang mudah diakses oleh PDPD dan pendampingnya. Guru umumnya menyiapkan materi-materi yang akan disajikan untuk siswa baik melalui Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), atau materi-materi yang tersedia di google dan youtube. Materi ini kemudian disampaikan kepada orang tua/wali, yang kemudian orang tua/wali tersebut menyampaikannya pada PDPD. Adapun materi harian pembelajaran dapat diberikan melalui whatsapp kepada orang tua/wali, atau orang tua mengambil modul/LKPD ke sekolah, atau guru berkunjung ke rumah siswa. Meskipun materi sudah diusahakan agar dapat terakses dengan baik, hanya saja dalam implementasinya dirasa kurang optimal, beberapa materi tidak cukup dapat diakses oleh ragam disabilitas tertentu, utamanya disabilitas rungu-wicara (tuli) di mana dalam temuan penelitian ini jenis disabilitas ini mengalami kesulitan dalam mengakses materi pelajaran.

3. Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas

Akomodasi dan penyesuaian harus diberikan berdasarkan ragam disabilitas. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Penilaian juga bukan sekadar harus objektif, namun juga harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Saat ini anak-anak difokuskan dalam pembentukan karakter, serta kurikulum yang menyesuaikan pada peserta didik terutama PDPD. Semua model materi pembelajaran yang telah dibuat di sesuaikan dengan klasifikasi individu masing-masing. Namun demikian tetap saja ada kendala terutama dalam proses BDR terutama disebabkan keterbatasan orang tua/wali dalam mendampingi anaknya. Selain itu, pelaksanaan BDR juga mengalami kendala khususnya dalam ketersediaan perangkat penunjang pembelajaran dan alat peraga.

Salah satu ragam disabilitas misalnya tunarungu (rungu-wicara) sangat sulit mengakses pembelajaran daring. Permasalahan dengan tunarungu adalah komunikasi, dalam melakukan pembelajaran secara daring, mereka tidak mendapatkan fasilitas memadai. Saat ini video pembelajaran yang adaptif untuk siswa tunarungu masih sangat minim.

4. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka

a. Pendapat Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Sebagian besar informan yang setuju pembelajaran tatap muka umumnya berpijak pada alasan-alasan di antaranya ketercapaian program sekolah, menyiasati mood (suasana hati) PDPD saat BDR, konsentrasi anak yang tidak optimal saat BDR, kesulitan orang tua/wali dalam mendampingi anak, hingga kekhawatiran "loss-learner" di mana selama BDR di masa pandemi ini target capaian peserta didik diturunkan. Alasan lainnya juga adalah interaksi emosional antara PDPD dengan teman dan juga gurunya.

b. Pendapat Tidak Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Secara umum instansi penyelenggara pendidikan di Kota Bandung belum melaksanakan sekolah tatap muka secara langsung. Namun ada segelintir kecil sekolah yang melakukan kegiatan tatap muka terbatas, baik di sekolah maupun di rumah (home visit). Adapun mereka yang tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka, umumnya berpijak pada alasan kesehatan dan pelindungan keamanan baik bagi PDPD dan orang tua/walinya maupun bagi guru-gurunya. Namun ada yang unik temuan tim peneliti di lapangan bahwa ada seorang anak PDPD di Sekolah Inklusi yang justru menikmati BDR dan enggan kembali tatap muka di sekolah disebabkan perlakuan teman-temannya selama ini yang membuatnya tidak nyaman karena menurutnya sebagian besar teman-temannya tidak dapat menerima situasinya. Bahkan oleh orang tuanya hal ini disebutnya sebagai perundungan (bullying) yang dihadapi oleh anaknya semenjak SD hingga saat ini duduk di bangku SMP.

5. Evaluasi Pembelajaran bagi PDPD di Masa Pandemi Covid-19

Telah dilakukan penyesuaian "trial and error" dalam pembelajaran, menyesuaikan dengan kekhususan disabilitas dan situasi pandemi ini. Selama pandemi ini, monitoring dilakukan baik tingkat Dinas pendidikan melalui pengawas sekolah, pihak sekolah, maupun guru-guru untuk mengukur sejauh mana efektivitas pembelajaran BDR. Laporan ini dilakukan secara berkala baik mingguan, bulanan maupun per semester.

Rekomendasi

Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah, guru dan sekolah, orang tua/wali dan PDPD, serta Masyarakat Sipil/Organisasi Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai duty bearer terhadap pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi PDPD memegang peranan amat penting. Diperlukan kebijakan yang berkelanjutan (sustainable), yang tidak hanya bersifat 'reaktif' terhadap pandemi semata, namun juga dapat menjadi pembenahan jangka panjang, minimal 5 tahun ke depan. Berikut adalah rekomendasi penelitian ini yang dapat diterapan baik secara khusus di masa pandemi, maupun pada masa normal nantinya, sebagai berikut:

a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (Kemendikbud Ristek)

Menguatkan regulasi pendidikan, termasuk pelindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas) yang mencakup pembagian wewenang, penguatan sinergi baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Melakukan penguatan kompetensi tenaga pendidik. Cara ini merupakan bagian dari Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dalam konteks penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (3) PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk PDPD (PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD) serta sasaran strategis 6 dalam PP 70/2019.

Melakukan penguatan sarana prasarana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD dan sasaran strategis 6 dalam PP 70/2019.

Mengembangkan pendidikan inklusif secara masif dan berkelanjutan, khususnya dalam tiga perspektif penguatan, yaitu metode komunitas, keluarga dan residensial, termasuk di dalamnya mengoptimalkan pelaksanaan sasaran strategis 6 dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas pada PP 70/2019 peta jalan pendidikan inklusif di Indonesia 2019-2024 (Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan

Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024) yang telah disusun. Sebagai contoh dapat dilihat pada Pasal 30 huruf g PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD, yakni dengan memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik. Sebagai penunjangnya, perlu dilakukan pengadaan dan peningkatan SDM, serta sarana dan prasarana yang aksesibel bagi PDPD.

Melakukan sosialisasi tentang program sekolah inklusi secara masif dan berkelanjutan, meliputi penyamaan persepsi tentang Penyandang Disabilitas serta tujuan pendidikan yang setara yang tidak diskriminatif.

Melakukan sosialisasi dengan metode yang kreatif dan mudah dipahami.

Membuat pendataan terpadu berupa database anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah (termasuk ragam disabilitasnya), baik yang sudah tersentuh dalam pendidikan (formal, informal, nonformal) maupun yang belum tersentuh sama sekali dengan pendidikan

Bekerja sama dengan kementerian lain, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk dapat memberikan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hak atas pekerjaan dan kesejahteraan. Pendidikan bagi PDPD hari ini harus diarahkan pula pada kebutuhan pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan di masa yang akan datang.

Melakukan kolaborasi dengan elemen masyarakat dalam penanganan pandemi, termasuk layanan yang dalam ranah pendidikan.

Terus melakukan inovasi-inovasi fasilitasi pembelajaran dalam menghadapi pandemi ini, misalnya pengadaan audiobook dan konversi materi pembelajaran dengan bahasa isyarat agar mudah dipahami oleh PDPD. Saran ini juga serupa dengan yang digalakan oleh OHCHR dalam Covid-19 and The Rights of Persons With Disabilities: Guidance (2020).

Terus berinovasi dengan penyempurnaan sistem belajar secara sederhana, yang memudahkan orang tua/wali PDPD untuk menyampaikan kepada anaknya, serta memudahkan PDPD untuk memahami dan mengerjakan tugas.

Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan terkait peningkatan kesadaran tentang pencegahan perundungan (bullying) khususnya di lingkungan pendidikan.

Melakukan pemajuan pendidikan termasuk pada aspek pembentukan mentalitas yang kokoh agar PDPD memiliki daya juang dan daya adaptasi yang besar dalam kehidupannya kelak.

Agar Kemendikbud Ristek bekerja sama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun bersama mekanisme dan insentif pelindungan sosial tambahan bagi PDPD yang disusun dalam bentuk ketentuan perencanaan pendidikan yang komprehensif.

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperbanyak kuota penerimaan Guru Luar Biasa pada satuan pendidikan inklusi.

c. Kementerian Ketenagakerjaan RI

Meskpun penelitian ini berfokus pada pemenuhan dan pelindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun demikian mengingat hak atas Pendidikan dan hak atas pekerjaan merupakan satu kontinum, maka terdapat kebutuhan yang besar untuk mengaitkan Pendidikan bagi penyandang disabilitas yang bercirikan pembentukan kemandirian, dengan aspek hak atas pekerjaan bagi mereka di kemudian hari. Kebutuhannya telah riil dirasakan semenjak dini, yakni saat menempuh pendidikan. Untuk itu diperlukan koordinasi antarinstansi dalam rangka mengoptimalkan pendidikan agar sinergis dengan ketersediaan pekerjaan yang tentunya berimplikasi juga dengan hak atas kesejahteraan.

Untuk kebutuhan koordinasi ini, agar Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, serta Kementerian Sosial, untuk membuat program-program berkelanjutan dalam memberikan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas, yang dimulai dari penguatan keterampilan sejak dini.

d. Kementerian Sosial RI

Agar Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek serta Kementerian Tenaga Kerja dalam membuat programprogram berkelanjutan dalam memberikan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas, yang dimulai dari penguatan keterampilan sejak dini.

Agar Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun bersama mekanisme dan insentif pelindungan sosial tambahan bagi PDPD yang disusun dalam bentuk ketentuan perencanaan pendidikan yang komprehensif.

e. Kementerian Kesehatan RI

Agar Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun bersama mekanisme dan insentif pelindungan sosial tambahan bagi PDPD yang disusun dalam bentuk ketentuan perencanaan pendidikan yang komprehensif.

f. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Agar Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kemendikbud Ristek, Kementerian Sosial, membangun bersama mekanisme dan insentif pelindungan sosial tambahan bagi PDPD yang disusun dalam bentuk ketentuan perencanaan pendidikan yang komprehensif.

g. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten (khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi urusan pendidikan)

Mengingat perbedaan tanggung jawab antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, maka rekomendasi ini memberikan garis besar bagi pelaksanaannya pada masing-masing tanggung jawab menurut peraturan perundangundangan, yakni pemerintah provinsi pada tanggung jawabnya untuk satuan pendidikan menengah, sementara pemerintah kabupaten/kota pada lingkup tanggung jawab satuan pendidikan dasar dan khusus. Beberapa rekomendasinya antara lain:

Menguatkan regulasi pendidikan bagi penyandang disabilitas di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota, juga dengan bersinergi dengan kementerian di tingkat pusat.

Mendorong kewajiban pembekalan kepada guru-guru terkait pendidikan inklusi secara terprogram dan dievaluasi secara rutin. Upaya ini juga sejalan dengan panduan yang diberikan oleh OHCHR dalam Covid-19 and The Rights of Persons with Disabilities: Guidance (2020).

Melakukan penguatan sarana prasarana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD.

Mendorong perluasan program pendidikan inklusif secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip realisasi progresif (progressive realization), dengan upaya terus menerus dalam pengadaan dan peningkatan SDM, serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Melakukan sosialisasi pemahaman tentang disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat luas tentang tujuan pendidikan yang setara yang tidak diskriminatif.

Melakukan sosialisasi dengan metode yang kreatif dan mudah dipahami.

Membuat pendataan terpadu berupa database anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah, baik yang sudah tersentuh dalam pendidikan (formal, informal, nonformal) maupun yang belum tersentuh sama sekali dengan pendidikan.

Segera membentuk Unit Layanan Disabilitas oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 20 s.d. Pasal 36 PP Akomodasi yang Layak Untuk PDPD.

Mewujudkan Akomodasi yang Layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas, misalnya menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi disabilitas rungu-wicara (Pasal 15 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas). Kewajiban "fasilitasi akomodasi yang layak" ini diamanatkan dalam Pasal 3 s.d. Pasal 6, dan Pasal 10 s.d. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Terus melakukan inovasi-inovasi fasilitasi pembelajaran dalam menghadapi pandemi ini, misalnya pengadaan audiobook dan konversi materi pembelajaran dengan bahasa isyarat agar mudah dipahami oleh PDPD. Saran ini juga serupa dengan yang digalakan oleh OHCHR dalam Covid-19 and The Rights of Persons With Disabilities: Guidance (2020).

Terus berinovasi dengan penyempurnaan sistem belajar secara sederhana, yang memudahkan orang tua/wali PDPD untuk menyampaikan kepada anaknya, serta memudahkan PDPD untuk memahami dan mengerjakan tugas.

Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan terkait peningkatan kesadaran tentang pencegahan perundungan (bullying) khususnya di lingkungan pendidikan.

Melakukan pemajuan pendidikan termasuk pada aspek pembentukan mentalitas yang kokoh agar PDPD memiliki daya juang dan daya adaptasi yang besar dalam kehidupannya kelak.

Meningkatkan aksesibilitas PDPD untuk dapat diterima di sekolah-sekolah negeri, mengingat banyaknya PDPD yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ini juga berhubungan dengan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kewajiban pelindungan, yakni dengan mengusahakan pengembangan kebijakan akses terhadap pendidikan yang terjangkau secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan persentase kuota bagi penyandang disabilitas yang mengadopsi keragaman disabilitas, dengan memperhatikan realisasi progresif (progressive realization).

Menekankan pembelajaran 'life skill' bagi PDPD agar dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri di masa depan. Penting untuk memfasilitas pendalaman dan penguatan PDPD di bidang keterampilan dan keolahragaan. Selain melaksanakan pembelajaran akademik di dalam kelas, PDPD juga membutuhkan pembinaan di luar pelajaran, contohnya penguatan keterampilan dan keolahragaan. Bidang olahraga, misalnya, dinilai sangat berperan dalam meningkatkan mental, potensi dan kesehatan penyandang disabilitas, sehingga penguatan bidang ini akan memberikan manfaat yang besar bagi penyandang disabilitas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Melakukan kolaborasi dengan elemen masyarakat dalam penanganan pandemi, khususnya dalam ranah pendidikan, maupun hal-hal terkait lainnya semisal layanan dukungan psikososial

2. Kepada Guru dan Pihak Sekolah

Guru dan pihak sekolah dapat memaksimalkan peran pendidikan di masa pandemi, dengan mengikuti pedoman-pedoman yang telah disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dialami oleh PDPD (individual case) dan memberikan dukungan asistensi optimal kepada orang tua/wali serta PDPD dalam melakukan pembelajaran di era pandemi ini.

Memainkan proliferasi antara fleksibilitas pembelajaran di satu sisi dengan target capaian pembelajaran di sisi lainnya.

3. Kepada Orang Tua/Wali dan PDPD

Menyadari sepenuhnya bahwa situasi pandemi ini bukan situasi normal, oleh karenanya semuanya berjalan serba darurat, termasuk metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari rumah (BDR) yang diterapkan saat ini.

Menguatkan peran strategis orang tua dalam pendidikan anaknya di rumah. Khusus dalam situasi pandemi ini keterlibatan lebih para orang tua/wali sangat dibutuhkan demi berjalannya proses kegiatan belajar mengajar.

Kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua/wali dan PDPD serta pihak sekolah/guru.

4. Kepada Masyarakat Sipil/Organisasi Penyandang Disabilitas

Mendorong kontribusi masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan bagi PDPD di masa pandemi Covid-19. Beberapa upaya kolaborasi yang dapat dilakukan, antara lain asistensi dan sosialisasi mindset pelindungan hak atas pendidikan PDPD, konsultansi mental-psikososial, bantuan mengakses pendidikan, program webinar dan pelatihan berupa layanan pemberdayaan PDPD, dan membantu melakukan program pendataan dalam rangka membuat database jumlah penyandang disabilitas.

GLOSARIUM

Blended Learning adalah kombinasi dari dua intruksi model belajar dan mengajar: sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran terdistribusi yang menekankan pada peran teknologi komputer (Curtis J. Bonk dan Charles R. Graham, "The Handbook of Blended Learning" (2006) USA Pfeiffer).

BrainPoP (bergaya BrainPOP) adalah sekelompok situs pendidikan dengan lebih dari 1.000[2] film animasi pendek untuk siswa kelas K-12 (usia 6 hingga 17), bersama dengan kuis dan materi terkait, meliputi mata pelajaran sains, penelitian sosial, Inggris, matematika, teknik dan teknologi, kesehatan, serta seni dan musik.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/Universal Declaration of Human Rights) adalah Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris).

Grundnorm menurut Hans Kelsen adalah sebuah dasar berlakunya seluruh norma hukum.

Kovenan adalah sebuah perjanjian mulitilateral yang mengikat pemerintahan suatu negara dengan hukum internasional untuk membuat satu aturan tentang satu hal/pemasalahan. Kovenan adalah perjanjian multilateral dan ditujukan untuk norma dan pelaksanaan HAM. Negara yang meratifikasi, menandatangani, atau menerima terikat secara hukum pada perjanjian ini.

Learning Management System (LMS) adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online (terhubung ke internet), E-learning dan materi-materi pelatihan. Dan semua itu dilakukan dengan online. (Ryan K. Ellis dalam buku A Field Guide to Learning Management System 2009:1)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan sarana untuk membantu dalam mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik.

PPNPN berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-31/PB/2016 adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Project Based Learning (pembelajaran berbasis proyek) merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. (Goodman, Brandon dan Stivers, J "Project-Based Learning" (2010) Educational Psychology ESPY 505)

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) adalah satuan pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (Pergub DKI Jakarta no. 23 tahun 2013, pasal 1 ayat 11).

BIBLIOGRAFI

A. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020; Nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19

Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Norma Pengaturan tentang Hak Atas Kesehatan

B. Buku, Artikel Jurnal, dan Bahan Referensi Lainnya

Akingbola K, 'COVID-19: The Prospects for Nonprofit Human Resource Management' (2020) 11 Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research 5

Ali SK, 'Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective' (2012) 1 Indian Journal for Social Studies and Humanities <https://papers.ssrn.com/abstract=2208559> accessed 28 July 2021

Alzyood M and others, 'COVID-19 Reinforces the Importance of Handwashing' (2020) 29 Journal of clinical nursing 2760

Asimakopoulou K and others, 'Comparative Optimism about Infection and Recovery from COVID-19; Implications for Adherence with Lockdown Advice' (2020) 23 Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy 1502

'Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia: Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018' (2018) <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna- Internet-Indonesia-2018> accessed 31 July 2021

Blundell R and others, 'COVID-19 and Inequalities' (2020) 41 Fiscal studies 291

Brüssow H, 'COVID-19: Test, Trace and Isolate-new Epidemiological Data'(2020) 22 Environmental microbiology 2445

Christianto H, 'Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana'(2020) 11 Jurnal HAM 239

Courtenay K and Perera B, 'COVID-19 and People with Intellectual Disability: Impacts of a Pandemic' Irish Journal of Psychological Medicine 1

Cuevas A and Barquera S, 'COVID-19, Obesity, and Undernutrition: A Major Challenge for Latin American Countries' (2020) 28 Obesity (Silver Spring, Md.) 1791

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

'Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat: Progres Monitoring SyncDapo Berdasarkan Data Sinkronisasi Sekolah.' (2019) <https://sync.disdik.jabarprov.go.id/lapfas/index.php?page=mon_syncdapo>accessed 31 July 2021

Febrina F, 'Pandemi COVID-19 Berdampak Pada Turunnya Kesejahteraan Anak-Anak Di Indonesia' (Aliansi Jurnalis Independen, Mei 2020) <https://aji.or.id/read/pressrelease/1064/pandemi-covid-19-berdampak-pada-turunnya-kesejahteraan-anak-anakdi-indonesia.html> accessed 31 July 2021

Ferdig RE and others, Teaching, Technology, and Teacher Education during the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field (Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 2020) <https://www.learntechlib.org/p/216903/> accessed 27 July 2021

'General Comment No.13 The Right to Education (Article 13 of the ICESCR)'(United Nation Commitee on Economic, Social and Cultural Rights, 1999) <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovL CuW%2BKyH%2BnXprasyMzd2e8mx4cYlD1VMUKXaG3Jw9bomilLKS84HB8c9nIHQ9mU emvt0Fbz%2F0SS7kENyDv5%2FbYPWAxMw47K5jTga59puHtt3NZr> accessed 31 July 2021

Gostin LO, Friedman EA and Wetter SA, 'Responding to Covid-19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically' (2020) 50 The Hastings Center Report 8

'GTK Kemdikbud: Kebijakan Kemendikbud Di Masa Pandemi' (Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi, 3 September 2020) <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakankemendikbud-di-masa-pandemi> accessed 31 July 2021

Gunawan B, 'Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia'(2020) 11 Jurnal HAM 387

Guy B and Arthur B, 'Academic Motherhood during COVID-19: Navigating Our Dual Roles as Educators and Mothers' (2020) 27 Gender, work, and organization 887

Harris A and Jones M, 'COVID 19 - School Leadership in Disruptive Times' (2020) 40 School leadership & management 243

Helliwell JA and others, 'Global Academic Response to COVID-19: Cross-sectional Study' (2020) 33 Learned publishing 385

Hoffman JA and Miller EA, 'Addressing the Conseguences of School Closure Due to COVID- 19 on Children's Physical and Mental Well-Being' (2020) 12 World medical and health policy 300

Hope J, 'COVID-19 Response Requires Planning, Flexibility'(2020) 20 The successful registrar 8

'Inclusive Education Inisiative: Pivoting to Inclusion: Leveraging Lessons from the COVID- 19 Crisis for Learners with Disabilities' (2020) Text/HTML <https://www.worldbank.org/en/topic/disability/publication/pivoting-to-inclusionleveraging-lessons-from-the-c-ovid-19-crisis-for-learners-with-disabilities> accessed 31 July 2021 Jackson J and others, 'COVID-19: The Regional Impact of COVID-19 on the Certification of Vision Impairment in Northern Ireland' (2021) 41 Ophthalmic & physiological optics 136 Kasih AP, 'Anak Mulai Bosan Dan Menolak Belajar Di Rumah, Orang tua Lakukan Ini' (14 April 2020) <https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/14/170654471/anak-mulaibosan-dan-menolak-belajar-di-rumah-orang tua-lakukan-ini> accessed 31 July 2021 'Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 (2020)'(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, June 2020) Kim LE and Asbury K, "Like a Rug Had Been Pulled from under You": The Impact of COVID- 19 on Teachers in England during the First Six Weeks of the UK Lockdown' (2020) 90 British journal of educational psychology 1062 Knopf A, 'COVID-19 and Worsening Parent-child Well-being'(2020) 22 The Brown University child and adolescent psychopharmacology update 5 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM' 2020 Lindsay L and Whalley R, 'Building Resilience in New Zealand Schools Through Online Learning', Teaching, Technology, and Teacher Education During the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field (Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 2020) Mann M, 'NAIS Coronavirus (COVID-19) Guidance for Schools' <https://www.nais.org/articles/pages/additional-covid-19-guidance-for-schools/> accessed 31 July 2021 Maulipaksi D, 'Sekolah Inklusi Dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi' (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 1 February 2017) <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunanslb-dukung-pendidikan-inklusi> accessed 31 July 2021 Mian AI and Chachar AS, 'Debate: COVID-19 and School Mental Health in Pakistan' (2020) 25 Child and adolescent mental health 270 Mulyanto R, 'Indonesia: Lessons from the Online Classroom' (2 February 2021) <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/2/how-students-teachers-in-indonesiacope-with-online-learning> accessed 31 July 2021

Neece C, McIntyre LL and Fenning R, 'Examining the Impact of COVID-19 in Ethnically Diverse Families with Young Children with Intellectual and Developmental Disabilities (2020) 64 Journal of Intellectual Disability Research 739

Ng SM, 'COVID-19 and Children with Diabetes: Emerging Knowledge' (2020) 37 Practical diabetes (2011) 147

'OHCHR: COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities (2020)'(United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, 29 April 2020)

'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid 19' (Direktorat PMPK Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2020)

'Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi COVID-19 | 2020' (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020) <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/panduan-pembelajaranbagi-peserta-didik-penyandang-disabilitas-selama-masa-pandemi-covid19> accessed 15 July 2021

Pineda VS and Corburn J, 'Disability, Urban Health Eguity, and the Coronavirus Pandemic: Promoting Cities for All' (2020) 97 Journal of Urban Health 336

Prasetyo FA, 'Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan" (2014)' [2014] Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 64

Rahayu GDS and others, 'Analysis of Elementary School Students' Mathematical Resilience during Learning during the Covid 19 Pandemic' [2020] Journal of Physics 7

Rohman YF and Sumarlis V, 'Laporan Penelitian: Kajian Terhadap Dukungan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa COVID-19'(Yayasan Wahana Inklusif Indonesia 2020)

Rolland JS, 'COVID-19 Pandemic: Applying a Multisystemic Lens' (2020) 59 Family process 922

Rosdianti Y, 'Understanding Positive Measures in an Equality Framework on the Ground of Disability'(2016) 18 Jurnal Masyarakat dan Budaya 136

Roy J and others, 'COVID-19 in the Geriatric Population' (2020) 35 International journal of geriatric psychiatry 1437

Schiariti V, 'The Human Rights of Children with Disabilities during Health Emergencies: The Challenge of COVID-19' (2020) 62 Developmental medicine and child neurology 661

Solomon MZ, Wynia MK and Gostin LO, 'Covid-19 Crisis Triage - Optimizing Health Outcomes and Disability Rights'(2020) 383 The New England journal of medicine e27

'Statistik Pendidikan Luar Biasa 2019-2020' (Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020)

Tseng T-G and others, 'The Impact of the COVID-19 Pandemic on Disabled and Hospice Home Care Patients' (2020) 75 The Journals of Gerontology: Series A e128

'UNICEF: COVID-19 Response: Considerations for Children and Adults with Disabilities (2020)' (UNICEF, 19 March 2020) <http://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2009.162677> accessed 31 July 2021

'United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)'(United Nations, 2006) <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-therights-of-persons-with-disabilities.html> accessed 31 July 2021

'World Health Organization and World Bank, "World Report on Disability" (2011)' (World Health Organization 2011)

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI COVID-19

KOMNAS HAM RI

Gedung Komnas HAM RI JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat Telpon: (021) 392 5230 | Faksimili: (021) 391 2026 E-mail: [email protected]

ISBN 978-623-5748-01-6