KOMNAS HAM RI KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
BUKUIIPANDUAN PENGGUNAAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN
BUKU II
PANDUAN PENGGUNAAN STANDAR NORMA & PENGATURAN
Buku II Panduan Penggunaan Standar Norma & Pengaturan
Buku Il ini merupakan panduan penggunaan Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang telah disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat memudahkan untuk membaca dan mencari informasi pada Buku I Kompilasi Standar Norma dan Pengaturan.
Penanggung Jawab : Sandrayati Moniaga
Pengarah : Mimin Dwi Hartono
Tim Penyusun : Zsabrina Marchsya Ayunda
Mardhika Agestyaning Hermanto
Nadia Farikhati
Okta Rina Fitri
Ronny Josua Limbong
Sri Rahayu
Eka Christianingsih Tanlain
Banu Abdillah
Utari Putri Wardanti
Lanang Ajie Fardhani
Roni Rizky Halomoan Lubis
Desain & Tata letak : Andi Prasetyo
Copyright © Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Edisi Desember 2021
DAFTAR ISI
A. ABSTRAKSI SNP A.1. Abstrak SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. A.2. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan A.3. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi A.4. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kesehatan 2 A.5. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 3 A.6. Abstrak SNP Tentang Pembela HAM 4 B. PENGERTIAN DAN DEFINISI. 5 5 B.1. Pengertian Dalam SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis B.2. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ...8 B.3. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi .9 B.4. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kesehatan ... ..10 B.5. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat .12 B.6. Pengertian Dalam SNP Tentang Pembela HAM.. ..16 C. RUANG LINGKUP ..... .17 C.1. Ruang Lingkup SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. .17 C.2. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan....19 C.3. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi ...25 C.5. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kesehatan. .27 C.4. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat & Berekspresi......29 C.6. Ruang Lingkup SNP Tentang Pembela HAM ..32 D. PRINSIP & NORMA, KEWAJIBAN NEGARA, & KEWENANGAN KOMNAS HAM. .34 .34 D.1. Prinsip SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis D.2. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .35 D.3. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. 37 D.4. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat ..40 D.5. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kesehatan.. .42 D.6. Prinsip SNP Tentang Pembela Hak Asasi Manusia. .45 E. PERAN KELOMPOK SASARAN DALAM STANDAR NORMA & PENGATURAN …47 F. INDEKS .66
A. ABSTRAKSI SNP
A.1. Abstrak SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 pada Putusan Nomor 14 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020. SNP PDRE merupakan dokumen yang menjabarkan secara teknis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. Peran dan manfaat dari SNP ini sangat besar oleh karena norma-norma HAM yang terus berkembang secara dinamis, sesuai dengan konteks dan peristiwa.
Dalam konteks HAM, tindakan diskriminasi khususnya yang didasarkan pada ras dan etnis dapat merendahkan sekaligus merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat seseorang. Jika diskriminasi ras dan etnis ini terus berlanjut, dikhawatirkan berkembang menjadi konflik ras dan etnis yang masif apalagi didukung oleh otoritas kekuasaan.
Diskriminasi ras dan etnis merupakan penolakan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. Seseorang atau kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tindakan diskriminatif membuat individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi.
A.2. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020. Penyusunan SNP KBB dilatarbelakangi oleh laporan-laporan yang diterima Komnas HAM, peristiwa dan praktik-praktik beragama dan berkeyakinan, termasuk pertanyaanpertanyaan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dijalankan dan bagaimana prinsip pembatasan yang sah dijalankan.
Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat. Hak memilih dan menetapkan, termasuk tidak memilih dan menetapkan, agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri tidak dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinan sesuai dengan pilihan tersebut.
SNP KBB tidak mendefinisikan agama secara baku, namun menyerahkan identifikasi agama kepada komunitasnya masing-masing. Agama mencakup pemaknaan yang luas, termasuk di dalamnya kepercayaan-kepercayaan teistik, nonteistik, ateistik, dan hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Hukum HAM tidak menyebut secara eksplisit agama atau keyakinan, namun mencakupnya dalam tiga rangkaian kebebasan "berpikir, berhati nurani, dan beragama". Penggunaan istilah "agama atau keyakinan" hanya untuk mempermudah penyebutannya.
A.3. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020 Tanggal 28
September 2020. Pengesahan SNP KKB menjadi salah satu wujud Komnas HAM RI menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyusunan SNP HAM juga menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dan berfungsi menggali dan merumuskan standar norma hak asasi manusia di Indonesia sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/korporasi dan setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, penyusunan SNP KKB didasarkan kepada kebutuhan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat mengenai hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.
Dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul maupun berorganisasi, pengaturan undangundang mengenai organisasi masyarakat memperlihatkan adanya kompleksitas. Perdebatan mengenai tafsir dari Pasal 28J UUD NRI 1945 tentang adanya pembatasan HAM (yang diatur oleh undang-undang), dengan mempertimbangkan aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, menjadi perdebatan dalam penyusunan undang-undang organisasi masyarakat. Hal itu kemudian berlanjut dalam implementasi undang-undang organisasi masyarakat, dimana pendaftaran suatu organisasi masyarakat bersifat sukarela (artinya tidak mutlak), namun kenyataan di lapangan sering berlaku bertentangan dan memarginalkan masyarakat sipil. Padahal, seharusnya negara tidak diperkenankan mencapuri pelaksanaan kebebasan berserikat maupun berkumpul yang menjadi bagian inti dari negara demokrasi serta tidak diperkenankan melakukan tindakan pembatasan yang bersifat eksesif yang mengganggu penikmatan hak tersebut
Nilai-nilai ketuhanan, moralitas publik, dan kepantasan yang partikularistik dalam Pancasila sering kali dijadikan alasan pembatasan oleh pemerintah. Padahal pembatasan hak yang dibenarkan dalam konteks HAM adalah pembatasan yang memang diperlukan sebagai kepentingan publik dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Pembatasan yang diperkenankan dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi perlu dipahami secara benar agar pemajuan dan pemenuhan hak atas kebebasan berserikat sesuai dengan norma dan pengaturan HAM. Namun dalam kenyataannya pembatasan yang dibenarkan sesuai dengan prinsip dan norma yang ada belum dapat dipahami dengan benar, sehingga mengakibatkan penikmatan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi masih banyak mendapatkan tantangan dan tindakan represif dari aparat keamanan negara, pemerintah, kelompok vigilante maupun kelompok lainnya.
Dalam dimensi instrumen HAM, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi masuk dalam wilayah hak sipil dan politik. Hak tersebut sejatinya tidak boleh diintervensi baik oleh negara maupun pihak lain dalam keadaan apapun karena pentingnya hak tersebut bagi adanya negara demokrasi. Kepentingan individu terkait kebebasan berpendapat, memilih dan dipilih, menentukan sikap dan keinginan sendiri, akan lebih efektif diperjuangkan melalui sebuah organisasi maupun perserikatan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam hal ini negara maupun pihak lain tidak diperkenankan memaksakan individu untuk bergabung atau tidak bergabung dalam suatu organisasi atau perserikatan, namun negara berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Di sisi lain, kelompok masyarakat dalam suatu organisasi berkewajiban melaksanakan kegiatan berserikat, berkumpul dan berorganisasi secara damai, dengan menjaga dan menghormati ketertiban umum, keselamatan publik, menghormati aturan moral dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa agar penikmatan hak tersebut tetap sesuai dengan norma dan pengaturan HAM.
A.4. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kesehatan
Sehubungan dengan adanya kemendesakan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan, dan masih tingginya pelanggaran hak atas kesehatan dan pengaturan yang belum memadai, Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kesehatan (SNP Hak atas Kesehatan). SNP Hak atas Kesehatan telah disahkan melalui
Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 1 Tahun 2021 Tanggal 20 April 2021. Dokumen SNP Hak atas Kesehatan mendudukkan prinsip dan aturan HAM, khususnya terkait hak atas kesehatan, internasional dan disandingkan dengan praktik dan kondisi di Indonesia.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental demi pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya. Kesehatan sebagaimana dimaksud adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis, baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat. Sedangkan hak atas kesehatan adalah hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang secara kodrati bahwa setiap manusia terlahir bebas dan sama.
Luasnya konsep pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya dipandang sebagai sebuah upaya sekali jalan yang dilakukan oleh satu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan semata, tetapi perlu dipandang sebagai sebuah rangkaian program berkelanjutan yang melibatkan pelbagai aktor dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan. Walaupun jaminan hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktik pelaksanaannya, masih banyak hal yang terus perlu diperbaiki dan dikembangkan. Pada hakikatnya negara memiliki kewajiban dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. Sedangkan, semua pihak, termasuk masyarakat sipil wajib meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM berdasarkan kewenangannya telah menyusun dan mengesahkan SNP Hak atas Kesehatan. SNP ini dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang pelaksanaan hak atas kesehatan, hak dan kewajiban maupun tanggung jawab berbagai aktor negara dan non negara yang terlibat, hak-hak kelompok rentan dalam konteks hak atas kesehatan, pembatasan yang diperbolehkan, serta tema-tema khusus terkait. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak atas kesehatan. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif, sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan hak atas kesehatan yang yang terjadi di tengah masyarakat.
A.5. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 2 Tahun 2021 Tanggal 20 April 2021.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi yang dijamin oleh instrumen HAM nasional maupun internasional. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Perlindungan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan ini penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.
A.6. Abstrak SNP Tentang Pembela HAM
Pada 7 September 2021, Sidang Paripurna Komnas HAM mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No 6 tentang Pembela HAM. Pada tanggal ini juga 17 tahun lalu, Pembela HAM yang dimiliki Indonesia, Munir Said Thalib dinyatakan tewas. Pembela HAM dalam SNP ini dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai. Pembela HAM berperan penting dalam pemajuan dan pelindungan HAM. Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan, maupun implementasinya. Namun sering terjadi praktik ancaman dan serangan kepada pembela HAM yang berbentuk penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM; serangan fisik, psikis, verbal, seksual secara langsung atau melalui sarana digital; fitnah; diskriminasi; penggunaan hukum secara sewenang-wenang, atau pelbagai bentuk serangan lainnya.
Hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui di Konstitusi dan peraturan perundangundangan di Indonesia walaupun belum ada peraturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait pelindungan Pembela HAM. Selain itu, untuk Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup kerja tertentu memiliki pengakuan serta pelindungan sesuai dengan latar profesi atau lingkup kerjanya masing-masing dijamin dalam beberapa UU, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pekerja pers/pewarta dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan jaminan pelindungan terhadap Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membela dan memperjuangkan hak-hak anggotanya.
Dalam kerangka hukum nasional, hak pembela HAM juga dijamin dalam kerangka hukum baik regional maupun internasional. Sudah saatnya Pembela HAM mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan seluruh hak-haknya. Seiring dengan maraknya ancaman dan serangan yang ada, diperlukan penyebarluasan pentingnya pelindungan hak pembela HAM. Untuk itu Komnas HAM berdasarkan wewenangnya membuat dan mengesahkan SNP tentang Pembela HAM. SNP ini dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang siapa dan apa Pembela HAM, serta mengapa Pembela HAM sangat penting dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM serta bagaimana seharusnya negara dan aktor-aktor negara memberikan dukungan dan pelindungan terhadap Pembela HAM. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak Pembela HAM. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif, sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi Pembela HAM yang terjadi di tengah masyarakat.
B. PENGERTIAN DAN DEFINISI
B.1. Pengertian Dalam SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
| Pengertian | Halaman, Paragraf |
| Diskriminasi ras dan etnis | Diskriminasi ras dan etnis merupakan penolakan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. | Hal. 3, 16, 21, 22, Para 4, 54, 59, 81,84 |
| Diskriminasi atas dasar kepercayaan Non-diskriminasi | Diskriminasi atas dasar kepercayaan terjadi dalam bentuk pemilahan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui negara. Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak. Non-diskriminasi merupakan | Hal. 6, Para 8 Hal. 7, 9, Para 12, 22, 23 |
| asas dalam perlindungan dan pemajuan semua jenis HAM yang menjadi kewajiban negara. Asas nondiskriminasi melarang adanya diskriminasi langsung (direct discrimination) maupun tidak langsung (indirect discrimination). Diskriminasi langsung adalah tindakan berbeda atau secara lebih rendah terhadap seseorang dibanding orang lain dalam situasi sebanding atas dasar sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Diskriminasi tidak langsung adalah kebiasaan, aturan, atau kondisi yang seolah netral tetapi memiliki dampak tidak proporsional terhadap kelompok tertentu tanpa adanya pembenaran yang sah. Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika | |
| Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi | Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap hal yang sama. | Hal. 9, Para 25 |
| Pengertian | Halaman, Paragraf |
| Ras | Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Konsep ras secara biologis didasarkan pada ciri fisik yang diperoleh melalui garis keturunan. Dalam perkembangannya terdapat pandangan yang meletakkan konsep ras sebagai konstruksi sosial politik yang biasanya digunakan berdasarkan karakteristik fisik suatu kelompok yang diperoleh dari garis keturunan. Pandangan ini didasarkan pada fakta historis yang menunjukkan pembedaan ras selalu lahir dalam konteks sosial politik tertentu. Larangan diskriminasi ras tidak hanya menjangkau pada sikap dan tindakan, tetapi juga meliputi larangan pengembangan pemikiran yang meletakkan ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lain. | Hal. 9, 10, Para 26, 28, 30 |
| Etnis | Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Istilah "kepercayaan" harus dipahami secara luas. Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. | Hal. 11, Para 31 |
| Diskriminasi langsung | Diskriminasi langsung adalah tindakan atau kebijakan yang mendiskriminasi orang/kelompok tertentu. | Hal. 12, Para 37 |
| Diskriminasi tidak langsung | Diskriminasi tidak langsung adalah suatu perlakuan atau kebijakan yang netral tapi pada akhirnya terdapat kelompok orang yang terdiskriminasi. | Hal. 12, Para 37 |
| Multiple discrimination | tapi pada akhirnya terdapat kelompok orang yang terdiskriminasi. a.Kumulatif yaitu saat seseorang mengalami diskriminasi berdasarkan 2 atau lebih dasar diskriminasi yang tak dapat dipisahkan. Misal seorang perempuan | Hal. 13, Para 44 |
| Pengertian | Pengertian | Halaman, Paragraf |
| Prinsip Persamaan dan | Tionghoa ternyata lebih sulit mendapatkan visa daripada perempuan yang bukan etnis Tionghoa dan lakilaki Tionghoa. b.Tambahan yaitu saat seseorang mengalami diskriminasi berdasarkan 1 dasar diskriminasi pada suatu kejadian dan diskriminasi berdasarkan 1 dasar diskriminasi lainnya pada kejadian lain. Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan nondiskriminasi terjadi jika | |
| Prinsip Persamaan dan Nondiskriminasi | Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan nondiskriminasi terjadi jika terdapat: (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. | Hal 9, Para 25 |
| Siar Kebencian | Hasutan (incitement) untuk melakukan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan berdasarkan ras atau etnis. Contoh siar kebencian misalnya seseorang berbicara atau menyebarkan selebaran yang berisi ajakan untuk tidak berbelanja di warung-warung etnis tertentu atau memerangi mereka ataupun melakukan kekerasan terhadap mereka. | Hal 13, Para 45 - 48 |
| Pembatasan | Pembatasan kebebasan berpendapat diperlukan untuk mengatasi siar kebencian tetapi perlu memperhatikan tiga tes agar tidak terjadi pelanggaran hak berpendapat di sisi yang lain. Tes tersebut adalah legalitas, apakah proporsionalitas/seimbang; dan apakah memang diperlukan (necessity). | Hal 13, Para 49 |
| Jenis Ekspresi | proporsionalitas/seimbang; dan apakah memang diperlukan (necessity). Dalam kaitannya dengan diskriminasi dan intoleransi secara umum terdapat tiga jenis ekspresi, yaitu ekspresi yang berupa tindak pidana, ekspresi yang tidak dapat dihukum secara pidana tetapi dapat memberikan alasan gugatan perdata atau sanksi administratif dan ekspresi yang tidak menimbulkan sanksi pidana, perdata atau administratif, tetapi masih menimbulkan kekhawatiran dalam hal toleransi. | Hal 13, Para 50 |
B.2. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
| Pengertian | Halaman, Paragraf |
| Mencakup segala agama atau keyakinan yang ada yang ada, baik agama tradisional (leluhur), agama wahyu, ataupun gerakan-gerakan keagamaan baru. Pendefinisian agama oleh Negara harus diletakkan pada penafsiran yang seluas-luasnya namun proporsional, agar tidak mengeksklusi atau mendiskriminasi komunitas tertentu, namun juga tidak berdampak negatif | Hal. 12-13, Para 40-45 |
| Keyakinan | Sesuatu yang mengisi kehidupan manusia yang dipandang setara dengan sesuatu yang dianugerahkan Tuhan atau Tuhan-Tuhan dari keyakinan keagamaan. Pengertian lain menyebut keyakinan sebagai sistem interpretasi yang terdiri dari keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara sesuatu dilakukan, dan fungsi dari hal yang bersifat duniawi. | Hal. 13, Para 46-48 |
B.3. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
| Pengertian | Halaman, Paragraf |
| Hak atas Kebebasan Berkumpul | Hak milik perseorangan atau kelompok orang untuk berkumpul dalam rangka | Hal. 5, Para 17 |
| Hak atas Kebebasan Berorganisasi | mengekspresikan, mempromosikan, dan/atau membela kepentingan bersama. Meliputi hak untuk membentuk organisasi, dan bergabung dalam organisasi. Tidak dapat diintervensi oleh negara dan/atau pihak lain serta merupakan | Hal. 6, Para 23-26 |
| Non Diskriminasi | komponen penting demokrasi. Perlakuan yang sama di depan hukum tanpa pembedaan hal praktis apapun serta negara harus berlaku adil. | Hal. 7, Para 29 |
| Proporsionalitas | negara harus berlaku adil. Penggunaan kewenangan negara tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis; seimbang dan tidak membatasi. | Hal. 8, Para 30 |
| Derogable Rights | Hak atas berkumpul dan berorganisasi bukan merupakan hak mutlak, sehingga Hal. 29, Para 123 dapat dikenakan pembatasan yang memang diperlukan dengan tidak | Hal. 29, Para 123 |
| Non Derogable Rights | mengurangi penikmatan hak dalam keadaan biasa maupun darurat. HAM yang tidak dapat dikenakan pembatasan dalam keadaan apapun. | Hal. 29, Para 127 |
| Fasilitator aktif | Aparat keamanan berperan memberikan kemudahan akses, sarana prasarana pendukung, dan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok sebelum dan selama kegiatan berkumpul dilakukan. | Hal. 8, Para 32 |
| Pengamat pasif | Aparat keamanan melakukan pengawasan selama kegiatan berkumpul, teliti dan Hal. 8, Para 33 cermat dalam melakukan penilaian kondisi dan sigap memberikan penanganan selama kegiatan berkumpul dilakukan. | Hal.8, Pra 3a 33 |
| Positive responsibility | selama kegiatan berkumpul dilakukan. Negara berkewajiban bertanggung jawab secara positif guna menjamin|Hal. 8, Para 36 kebebasan positif dan negatif warga negara dengan mengurangi semua bentuk pembatasan hak. | Hal.8, Para 3 3 |
| Kebebasan positif | Setiap warga negara bebas secara aktif untuk mengekspresikan pendapat Hal. 9, Para 37 politiknya, terutama dalam kegiatan berkumpul dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagai pengecualian atas kebebasan hak. |
| Kebebasan negatif | Adanya jaminan konstitusional dari negara terhadap kebebasan hak yang Hal. 9, Para 37 dijalankan serta merupakan kewajiban negara memastikan pelaksanaan kebebasan hak bebas dari intimidasi, tekanan pihak lain, maupun pelarangan dari aparat yang dilakukan semena-mena. |
| Prinsip Siracusa | Prinsip pembatasan yang memang diperlukan (necessary) dengan alasan yang Hal. 32, Para 134 benar, menjawab kebutuhan sosial, mencapai tujuan yang sah dan proporsional |
B.4. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kesehatan
| Kesehatan | Pengertian Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan | Halaman, Paragraf Hal. 1, Para 3 |
| Hak atas kesehatan | ekonomis, baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat. Hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang secara kodrati bahwa setiap manusia terlahir bebas | Hal. 6, Para 24 |
| Standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai | dan sama. Tingkat kesehatan yang dapat dinikmati oleh setiap orang harus merupakan kondisi kesehatan yang tertinggi dan didukung dengan sumber daya yang maksimal, dan setiap orang berhak untuk mendapatkan dan menikmati pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah, memulihkan, | Hal. 6, Para 25 |
| Pemerintah sebagai representasi Aktor yang secara hukum bertanggung jawab dan berkewajiban (state negara | Hal. 8, Para 45 |
| Aktor non-negara | responsibility) atas dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak atas kesehatan. Organisasi nonpemerintah, entitas sektor privat, yayasan filantropi, dan lembaga akademik. | Hal. 19, Para 89 |
| Tenaga Kesehatan | Dalam konteks hak atas kesehatan, meliputi dan tidak terbatas pada, organisasi dan individu yang tidak berafiliasi dengan, diarahkan oleh, atau didanai melalui pemerintah. Termasuk perusahaan, lembaga keuangan swasta, masyarakat sipil, dan LSM, serta kelompok perlawanan paramiliter dan bersenjata. | Hal. 20, Para 91 |
| Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. | Hal. 23, Para 103 |
| Tenaga medis | Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya memiliki karakteristik khas, berupa pembenaran hukum untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. | Hal. 23, Para 105 |
| Penyandang Disabilitas | Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. | Hal. 40, Para 216 |
| Justisibilitas hak atas kesehatan | Kewenangan dari badan peradilan atau kuasi-yudisial yang kompeten untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran hak atas kesehatan dan menyediakan tindakan korektif yang memadai tanpa melanggar kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya. | Hal. 55, Para 312 |
| Kondisi atau situasi kedaruratan | Kedaruratan kesehatan, kedaruratan bencana alam dan non alam, dan kedaruratan perang. | Hal. 59, Para 338 |
| Kesehatan Jiwa | Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. | Hal. 65, Para 381 |
| Non-derogable right | Hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. | Hal. 67, Para 392 |
| Pelanggaran hak atas kesehatan | Terjadi ketika negara dengan sengaja melakukan tindakan atau gagal melakukan kewajibannya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. | Hal. 69, Para 409 |
B.5. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
| Kebebasan Berpendapat | Pengertian Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan pribadi yang berkaitan dengan fikiran yang dimilikinya dan menuntut Negara untuk menahan diri dari campur | Halaman, Paragraf Hal. 7, Para 33-37 |
| Kebebasan Berekspresi | sadar dengan obat-obatan psikoaktif atau cara manipulasi lainnya. Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia dan berkaitan dengan kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan | Hal. 8, Para 38 |
| Pidato & Ekspresi Politik | Pidato politik dan ekspresi politik yang bertujuan untuk mengkritisi kebijakan dan program baik dalam ranah kontestasi politik ataupun kontrol atas jalannya | Hal. 9, Para 45 |
| Ekspresi Keagamaan | pemerintahan. Istilah "siar keagamaan" sering disandingkan dengan istilah "ekspresi keagamaan". Cakupan dari ekspresi keagamaan adalah penggunaan bahasa dan simbol-simbol, penggunaan tipe-tipe pakaian atau aksesoris keagamaan tertentu diruang publik, dakwah keagamaan, meyakini kebenaran atas agama atau kepercayaannya, teks-teks keagamaan serta berbagai ekspresi keagamaan | Hal. 9, Para 47 |
| Ekspresi Seni | lainnya. Kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada | Hal. 16, Para 65-66 |
| Ekspresi Simbolis | kera-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Suatu bentuk komunikasi non-verbal atau tidak tertulis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan gagasan, keyakinan atau pandangan tertentu atau spesifik, termasuk pandangan politik. | Hal. 17, Para 85 |
| Hak Atas Pelindungan Data Pribadi | tertentu atau spesifik, termasuk pandangan politik. Hak seseorang untuk dihormati kehidupan privat dan keluarganya, rumah, dan komunikasi, serta hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum atau serangan terhadap mereka. | Hal. 19, Para 97 |
| Kebebasan Pers | sewenang-wenang atau melawan hukum atau serangan terhadap mereka. Kebebasan untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan atau gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan | Hal. 25, Para 121 |
| Pers | dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan atau | Hal. 25, Para 121 |
| gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. | |
| Hak Atas Internet | Negara wajib memastikan akses atas internet bagi setiap orang sebagai bagian dari akses atas informasi dan informasi publik. Akses atas internet ini juga menyangkut kecepatan atas koneksi yang wajib dipenuhi oleh negara secara bertahap dan secara merata tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pelindungan dan pemenuhan akses atas internet bagi setiap orang menjadi sangat penting. | Hal. 26, Para 138 |
| Hak Atas Informasi & Informasi Publik | Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. | Hal. 29, Para 157 |
| Informasi | Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. | Hal. 29, Para 153 |
| Informasi Publik | Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. | Hal. 29, Para 154 |
| Kebebasan Akademik | dengan kepentingan publik. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun | Hal. 31, Para 165 |
| ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. | |
| Beberapa jenis pernyataan mendapat keistimewaan dalam pelindungan kebebasan berekspresi sehingga terhindar dari gugatan defamasi, yaitu pernyataan yang dibuat dalam sidang parlemen. Hal ini juga dikenal sebagai forum previligiatum dan dilindungi sebagai sebagai prinsip fundamental dari | |
| Siar Kebencian | Siar kebencian dapat didefinisikan sebagai pernyataan lisan yang menyatakan kebencian atau mendorong kekerasan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan pada latar belakang tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, | Hal. 43, Para 231 |
| Pelintiran Kebencian | Pelintiran kebencian menggabungkan konsep siar kebencian atau hasutan kebencian dengan kemarahan karena ketersinggungan. Pelintiran kebencian isinya mengandung kebohongan, pemutarbalikan fakta sehingga menimbulkan sentimen/kebencian publik. | Hal. 43, Para 232 |
| Kabar Bohong | Berita palsu, atau pula disebut berita mengandung kebohongan (hoax), atau pula propaganda, merupakan penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media sosial atau platform komunikasi, yang tidak hanya bertentangan dengan kebebasan berekspresi, namun pula berdampak terjadinya pelanggaran HAM. | Hal. 39, Para 212 |
B.6. Pengertian Dalam SNP Tentang Pembela HAM
| Pengertian | Halaman, Paragraf |
| Pembela HAM | Setiap orang atau individu yang secara sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukankerja-kerja untuk memajukandan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar | Hal. 2, Para 2 |
| Anak Pembela HAM | Anak yang turut serta memajukan dan menegakkan HAM, baik hak sesamanya maupun atau hak orang lain. Anak Pembela HAM harus diakui meskipun anak tersebut tidak menganggap dirinya atau tidak diberikan status demikian oleh masyarakat. | Hal. 16-17, Para 48 |
| Aktivitas Pembela HAM | Model tindakan yang dilakukan Pembela HAM berupa tindakan-tindakan yang bersifat damai, dengan tidak menggunakan metode atau cara kekerasan dalam kerangka aksinya. | Hal. 17, Para 50 |
| Derajat Universalitas | Mengakui derajat universalitas HAM, tidak membeda-bedakan satu rumpun hak dengan rumpun hak lainnya | Hal. 17, Para 52 |
C. RUANG LINGKUP
|
| C.1. Ruang Lingkup SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Cakupan | skriminasi Ras dan Ethis |
| Diskriminasi etnis | Definisi Diskriminasi etnis dapat beririsan dengan agama apabila etnis tertentu memiliki sistem budaya tertentu yang holistik termasuk keyakinan/agama. | Halaman, Paragraf Hal. 9, Para 21 |
| Hak bebas dari diskriminasi | memiliki sistem budaya tertentu yang holistik termasuk keyakinan/agama. Misal, ditemui suku-suku dari etnis tertentu memiliki agama/kepercayaan tertentu yang hanya ada di etnis/suku tersebut. Otomatis mendiskriminasi etnis/suku tersebut akan berdampak terhadap pendiskriminasian agama tertentu pula. Hak bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Pasal 28H | Hal. 9, Para 24 |
| Pelanggaran | ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini dipertegas Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya | Hal. 9, Para 25 |
| Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis | terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap hal yang sama. Perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, | Hal. 10, Para 29 |
| Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis | Perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, | Hal. 10, Para 29 |
| atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di |
| Ras | bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Golongan bangsa berdasark an ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Konsep ras secara biologis didasarkan pada ciri fisik yang diperoleh melalui garis keturunan. Dalam perkembangannya, terdapat pandangan yang | Hal. 10, Para 30 |
| Etnis | meletakkan konsep ras sebagai konstruksi sosial politik yang biasanya digunakan berdasarkan karakteristik fisik suatu kelompok yang diperoleh dari garis keturunan. Pandangan ini didasarkan pada fakta historis yang menunjukkan pembedaan ras selalu lahir dalam konteks sosial politik tertentu. Larangan diskriminasi ras tidak hanya menjangkau pada sikap dan tindakan, tetapi juga meliputi larangan pengembangan pemikiran yang meletakkan ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lain. Penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Istilah | Hal. 11, Para 31 |
| Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran | istiadat, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Istilah "kepercayaan" harus dipahami secara luas. Pasal 18 KIHSP tidak membatasi penerapannya hanya pada agama tradisional atau agama dan kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama tradisional tersebut. Pasal 28E ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran suatu agama atau kepercayan | Hal. 11, Para 32 |
| Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran | Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran suatu agama atau kepercayan yang dianut sebagai agama atau kepercayaan yang paling benar diakui sebagai bagian dari kebebasan yang berada di ruang pribadi dan internal agama atau kepercayaan. Keyakinan dan pemikiran tersebut tidak boleh menjadi dasar perlakuan dan tindakan berbeda terhadap agama atau kepercayaan lain dalam hubungan sosial. Ajaran dan pengembangan pemikiran tersebut merupakan konsekuensi dari agama sebagai keyakinan, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar tindakan yang membedakan penganut agama atau kepercayaan lain dalam hubungan sosial. | Hal. 11, Para 32 |
| C.2. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan |
| C.2. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan |
| Cakupan Pengakuan Agama Pengakuan terhadap agama dibedakan menjadi tiga bentuk: |
| status hukum. c) | a) pengakuan dalam arti penghormatan terhadap umat manusia sebagai pemegang hak karena martabat yang melekat pada dirinya, dan pengakuan sosiologis terhadap keberadaan mereka sebagai individu yang beragama atau berkelompok. b) pengakuan dalam arti bahwa negara menyediakan kemungkinan bagi komunitas agama atau keyakinan untuk memiliki status badan hukum yang dibutuhkan untuk keperluan berbagai urusan kemasyarakatan. Untuk mendapatkan status ini diperlukan prosedur pengakuan yang dibuat untuk memfasilitasi pembentukan kelompok keagamaan sebagai badan hukum, bukan untuk menghalangi, baik secara de facto atau de jure, akses terhadap pengakuan dalam arti negara memberi status istimewa pada sebagian komunitas agama atau keyakinan. Pengakuan ini sering kali berbentuk tindakan-tindakan yang menguntungkan, seperti pembebasan pajak atau pemberian subsidi kepada kelompok agama atau keyakinan tertentu. Diskriminasi agama dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan dan ancaman bagi hubungan kekeluargaan, |
| c) Diskriminasi advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong | c) pengakuan dalam arti negara memberi status istimewa pada sebagian komunitas agama atau keyakinan. Pengakuan ini sering kali berbentuk tindakan-tindakan yang menguntungkan, seperti pembebasan pajak atau pemberian subsidi kepada kelompok agama atau keyakinan tertentu. Diskriminasi agama dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan dan ancaman bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan yang damai. Menurut Komentar Umum Komite HAM No. 11 (19), hukum negara wajib melarang adanya setiap pengamalan agama atau keyakinan yang dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau | Hal. 26-29, Para 99-113 |
|
| Toleransi dan Kerukunan | Toleransi adalah kesediaan untuk menerima seseorang atau sesuatu, khususnya pendapat atau perilaku yang tidak disetujui atau disukai. Toleransi mensyaratkan kerelaan setiap orang untuk dapat menenggang rasa atas setiap perbedaan yang muncul karena keragaman standar nilai atau ajaran agama atau keyakinan. | Hal. 30-33, Para 114-121 |
| Penaatan | Penaatan merupakan manifestasi agama yang pada umumnya berkaitan dengan kegiatan upacara keagamaan atau tradisi, praktik-praktik penaatan terhadap suatu aturan, festival, atau kegiatan adat. Ruang lingkup penaatan merujuk kepada Komentar Umum No. 22 Komite HAM Paragraf 4 yang menjelaskan praktik-praktik yang meliputi, namun tidak terbatas pada (1) aturan makanan; (2) mengenakan pakaian khusus atau penutup kepala; (3) partisipasi dalam ritual terkait tahapan kehidupan tertentu; (4) penggunaan bahasa yang biasa dipakai dalam kelompok atau komunitas; dan (5) peribadatan untuk melaksanakan hari raya dan libur keagamaan. | Hal. 33-34, Para 122-129 |
| Pengamalan Pendidikan Agama | Pengamalan (practice) dan pengajaran (teaching) memiliki ruang lingkup yang sama, dan tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang melekat pada perilaku kelompok agama dalam urusan-urusan dasar mereka, seperti diantaranya, kebebasan memilih pemimpin, imam, dan guru agama mereka, kebebasan mendirikan seminari atau sekolah agama, dan kebebasan menyusun dan mendistribusikan tulisan atau publikasi agama. Negara harus memastikan pendidikan agama atau keyakinan di satuan- satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah | Hal. 35-36, Para 130-133 |
| Pendidikan Agama | Negara harus memastikan pendidikan agama atau keyakinan di satuan- satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menghormati kebebasan orang tua atau wali hukum yang sah untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan agama atau keyakinan mereka sendiri. | Hal. 36-37, Para 134-139 |
| Penyiaran Agama atau Keyakinan | Penyiaran agama merupakan bagian dari hak atas KBB yang dijamin dalam sejumlah instrumen internasional seperti tercantum Pasal 6 (d) Deklarasi 1981 yang menegaskan bahwa "hak atas kebebasan berfikir, bernurani, | Hal. 37-39, Para 140-152 |
| Tempat Ibadah | beragama atau berkeyakinan" termasuk di dalamnya kebebasan menulis mengelmenyebarkan publikasi yang relevan dengan hal-hal tersebut. Rumah ibadah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan hak atas KBB, khususnya dalam konteks penyembahan entitas yang diyakini sebagai Tuhan, Pencipta, atau Causa Prima; berkumpul dalam rangka | Hal. 39-41, Para 153-165 |
| Organisasi atau Lembaga Agama atau Keyakinan | dengan agama atau keyakinan, maupun kegiatan sosial. Berdasarkan Pasal 18 KIHSP, Negara menjamin setiap individu untuk bergabung dalam suatu komunitas agama atau keyakinan dan berhak secara bersama-bersama mendirikan organisasi atau lembaga agama atau | Hal. 41-44, Para 166-176 |
| Identitas dan Simbol Agama atau Keyakinan | keyakinan. Penggunaan simbol merupakan bagian dari hak beragama atau berkeyakinan di mana negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Penentuan apakah hak penggunaan simbol ini merupakan bagian dari pelaksanaan keagamaan atau bentuk penaatan menjadi | Hal. 44-47, Para 177-187 |
| Larangan Siar Kebencian | bagian dari pelaksanaan keagamaan atau bentuk penaatan menjadi kewenangan masing-masing komunitas agama atau keyakinan. Larangan siar kebencian diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KIHSP yang menyatakan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. | Hal. 47-49, Para 188-195 |
| Penyimpangan, Penodaan, dan Permusuhan terhadap Agama | diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Berbagai ekspresi yang menunjukkan sikap tidak menghargai suatu agama atau sistem kepercayaan dan bukan bentuk siar kebencian tidak dapat dibatasi atau dilarang. Pemerintah, lembaga negara, termasuk penegak hukum, tidak dapat menjadikan penilaian atau keputusan seseorang atau komunitas agama atau kepercayaan dalam bentuk fatwa atau pendapat keagamaan tentang kesesatan atau penyimpangan seseorang atau | Hal. 50-52, Para 196-206 |
| kelompok sebagai dasar pertimbangan dalam membatasi atau melarang hak |
| Anak dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan | atas KBB. Pandangan tersebut merupakan wilayah kebebasan masing- masing komunitas agama yang tidak dapat diintervensi. Pemerintah, lembaga negara, termasuk penegak hukum, hanya dapat melihat hal tersebut sebagai perbedaan pandangan atau penafsiran antarwarga negara. Setiap anak memiliki hak memilih dan menjalankan agama atau keyakinan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun termasuk orang tua dan wali atau | Hal. 52, Para 207-213 |
| Berkeyakinan Perempuan dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan | sendiri tanpa paksaan dari siapa pun termasuk orang tua dan wali atau pengasuhnya. Dalam kasus anak yang tidak di bawah asuhan orang tua atau walinya, anak tetap diberikan kebebasan memilih agama atau keyakinan dengan pertimbangan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak. HAM menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan larangan diskriminasi | Hal. 53-54, Para 219-224 |
| Agama Leluhur dan Penghayat | antara laki-laki dan perempuan serta mewajibkan Negara mengambil semua langkah dan upaya menghapuskan diskriminasi kepada perempuan, termasuk dalam penikmatan hak atas KBB. Dalam prinsip HAM, agama leluhur dan penghayat harus dipandang dan | Hal. 54-55, Para 219-224 |
| Hak Korban dan Pemulihan Korban | diperlakukan setara dengan seluruh agama yang dominan dianut oleh masyarakat, dan tidak diperlakukan secara diskriminatif, baik terhadap inti ajaran agama tersebut maupun para pemeluknya. Masalah utama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah adanya impunitas. Aparat penegak hukum seringkali tidak memberikan | Hal. 55-60, Para 225-241 |
| Pembatasan yang Diperkenankan | perlindungan. Impunitas terjadi karena kurangnya kapasitas atau karena tidak netralnya pejabat negara dengan melindungi kelompok mayoritas bahkan sering diperburuk oleh dengan pembuatan kebijakan yang diskriminatif. Negara wajib menyelesaikan semua pelanggaran hak atas KBB dalam jalur hukum dan membuat pemulihan secara berkala. | |
| Pembatasan yang Diperkenankan Non-derogable rights | hak kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama adalah hak yang tidak | Hal. 18, Para 61-65 |
| Ditentukan dengan Hukum syarat atau batasan yang mencakup isi hukum, pemberlakuan, dan setelah pemberlakuan | Hal. 18-20, Para 66-71 |
| Diperlukan | Menurut Prinsip-prinsip Siracusa, unsur "diperlukan" berarti memenuhi syarat-syarat berikut ini: | Hal. 20, Para 72-73 |
| a. didasarkan pada salah satu alasan pembatasan yang diperbolehkan oleh pasal yang relevan dalam Kovenan; | |
| Prinsip-Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai perlindungan terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup mereka, integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka. | Hal. 20-21, Para 74-76 |
| Ketertiban Masyarakat (Public Order) | Menurut Prinsip-Prinsip Siracusa, ketertiban masyarakat didefinisikan sebagai keseluruhan pengaturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau sebagai seperangkat prinsip yang menjadi fondasi masyarakat. | Hal. 21-22, Para 77-79 |
| digunakan sebagai alasan untuk membatasi hak tertentu agar memungkinkan negara mengambil tindakan yang berhubungan dengan ancaman serius terhadap kesehatan populasi atau anggota individu dari populasi. Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan untuk orang | |
| Moral Publik | Pembatasan HAM oleh negara dengan alasan menjaga moralitas publik harus dapat menunjukkan dengan jelas bahwa pembatasan itu diperlukan demi mempertahankan penghargaan bagi nilainilai fundamental masyarakat dan mempertimbangkan adanya suatu tingkat tertentu di mana | Hal 23-24, Para 85-88 |
| negara dapat | negara dapat mengambil diskresi (margin of discretion) yang tidak diterapkan untuk tujuan diskriminasi. | |
| Nilai-nilai Agama | Pencantuman "nilai-nilai agama" dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 sebagai alasan pembatasan HAM, yang tidak ada didalam instrumen HAM internasional, harus dimaknai berasal dari nilai-nilai universal dalam agama dan keyakinan, bukan dari ajaran agama, apalagi satu ajaran agama tertentu. | Hal 24, Para 89-90 |
| Keamanan | Dokumen HAM Internasional mengartikan keamanan nasional sebagai ancaman terhadap suatu bangsa, wilayah, atau kemerdekaan politik melawan suatu kekuatan atau ancaman kekuatan bersenjata, sedangkan keselamatan tidak terkait dengan kekuatan bersenjata. | Hal 24-25, Para 91-93 |
| Prinsip-prinsip Siracusa menjelaskan istilah "dalam masyarakat demokratis" memiliki ketentuan-ketentuan berikut ini: a. Frasa "dalam masyarakat demokratis" merupakan syarat pembatasan yang harus dipenuhi bersama-sama dengan pemenuhan syarat pembatasan lain. b. Negara yang menerapkan pembatasan memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak merusak demokrasi dalam masyarakat. | Hal 25-26, Para 94-95 |
| Masuk akal dan proporsional pembatasan melebihi yang diperlukan dan/atau pembatasan untuk tuntutan selain dari alasan yang sah tidak dapat disebut sebagai pembatasan yang sah. Netralitas dan non-diskriminasi oleh negara dalam penegakan HAM. | Hal 26, Para 96-98 |
| C.3. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi |
| Kebebasan Berkumpul |
| Pemangku Hak | Semua dalam kegiatan berkumpul rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan/atau membela kepentingan bersama. Perseorangan atau kelompok orang, termasuk kelompok minoritas, pembela | Hal. 5, Para 17 Hal. 5, Para 18 |
| Prinsip | hak asasi manusia, kelompok marjinal, buruh migran, serikat pekerja dan/atau kelompok lainnya yang menggunakan dan/atau mempromosikan hak atas kebebasan berkumpul. Setiap orang tidak dapat dibatasi hak atas kebebasan berkumpul yang | |
| Pembatasan | dilakukan secara damai. Pembatasan dalam hak atas kebebasan berkumpul tidak menghilangkan hak Hal. 6, Para 21 | Hal. 6, Para 20 |
| Kegiatan Berkumpul Tidak Damai | setiap orang atas hak lainnya. Jika selama proses kegiatan terdapat ancaman terhadap hak orang lain, | Hal. 5, Para 19 |
| Kegiatan Berkumpul Mendadak (spontaneous | merupakan propaganda perang, dan/atau anjuran kebencian atau hasutan perlakuan diskriminasi, permusuhan, kekerasan. Aktivitas berkumpul yang terjadi dalam konteks merespons suatu tindakan Hal. 10, Para 43 | 10 Para 43 |
| assembly) Kegiatan Berkumpul Balasan (counter assembly) | dan/atau kebijakan pemerintah yang memerlukan respons segera dan cepat. Aktivitas berkumpul yang dilakukan dalam konteks menyuarakan | Hal. 11, Para 44 |
| Kegiatan Berkumpul Menghalangi secara Damai (peaceful assembly with obstruction) | berkumpul yang lain. Aktivitas berkumpul yang bertujuan menghalangi suatu perbuatan atau Hal. 11, Para 45 tindakan yang menjadi sasaran kebebasan berpendapatnya, namun tidak | 1.11, Para 45 |
| Kegiatan Berkumpul Secara Terus Menerus dan Terjadwal (scheduled assembly) | selalu berarti kegiatan tidak damai. Aktivitas berkumpul sebagai wujud kesadaran demokrasi masyarakat Hal. 11, Para 46 terhadap tindakan, kebijakan dan peristiwa yang dinilai melanggar nilai-nilai | 1.11, Parara 466 |
| Kegiatan Berkumpul Anak | demokrasi dan prinsip negara hukum. Hak anak untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa damai dilindungi dengan Hal. 13, Para 55 memerhatikan kapasitas dan perkembangan anak. | .13, Para a 55 |
|
| Kegiatan Berkumpul Perempuan | masyarakat lain. Perempuan wajib dilindungi dari hegemoni budaya patriarki dan diberikan | Hal. 13, Para 53 | 53 |
| Kewajiban Negara | kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul secara damai. | Hal. 6, Para 22 | 22 |
| Ancaman Hak | Melindungi setiap kegiatan berkumpul yang dilakukan oleh masyarakat Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan berkumpul menjadi syarat ijin kegiatan berkumpul, berpotensi terjadi pelanggaran, tindakan keberulangan dan terus | Hal. 2, Para 4 | 34 |
| menerus. Kebebasan Berorganisasi |
| Sifat Individual dan kolektif Pemangku Hak | Individual dan kolektif | Hal. 6, Para 23 |
| Pemangku Hak | Perseorangan atau kelompok orang, termasuk anak-anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok minoritas atau rentan, korban diskriminasi, non-warga negara, orang tanpa kewarganegaraan, imigran, termasuk organisasi atau kelompok yang tidak terdaftar. | egara, man,aema | Hal. 7, Para 27 |
| Bentuk | Memberdayakan setiap orang untuk mengekspresikan pendapat dan terlibat Hal. 10, Para 42 dalam kegiatan, misalnya: demonstrasi, pemogokan, pawai, aksi unjuk rasa, aksi duduk, blokade jalan, pertemuan atau rapat di tempat-tempat yang dimiliki secara pribadi, pendudukan bangunan, dan pembacaan pernyataan sikap bersama. | | |
| Ruang Lingkup Hak Mogok | Hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dalam organisasi tersebut Hal. 6, Para 25 serta dilarang adanya tindakan pemaksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti suatu organisasi. | mengikut ata | |
| Hak Mogok | Hak fundamental bagi buruh dan organisasi buruh. Hak ini tidak dapat Hal. 20, Para 90 digunakan sebagai alasan dalam melakukan tindakan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap buruh. | si maupun | , Pa90 |
| Ancaman Hak | Stigma organisasi tidak terdaftar sebagai organisasi ilegal, berpotensi sebagai Hal. 1, Para 2 pelanggaran hak karena tindakan represif oleh aparat negara secara keberulangan. | aparat negara secara | 1, Para2 |
| Kewajiban Negara | Negara tidak dapat memaksakan suatu organisasi untuk mendaftarkan dan Hal 23, Para 103 |
| memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Negara wajib memfasilitasi ruang aktualisasi setiap organisasi tanpa Hal 24, Para 105 | Hal 24, Para 105 | a 105 |
| membedakan organisasi tersebut memiliki SKT atau tidak. Negara menetapkan norma yang memandu dan memfasilitasi kerja sama | Hal 24, Para 106 | Hal 24, Para 106 |
| Pengawas/Penilai Organisasi | nisasiAspek peng | Aspek pengawasan organisasi yang dijalankan oleh negara adalah posisi pasif, Hal 25, Para 110 tidak boleh ada hegemoni, intervensi dan paksaan negara terhadap | 25, Para 110 |
| organisasi. | organisasi. Pembubaran suatu organisasi harus mengacu pada prinsip due process oflaw. | |
| Pembubaran Organisasi C.5. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kesehatan | Hal 27, Para 116 |
| Pembatasan | Wajib memenuhi prinsip ditetapkan oleh hukum, memajukan kesejahteraan umum, di dalam masyarakat yang demokratis, serta sesuai dengan sifat-sifat | Hal. 67, para 394 |
| hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KIHESB. Bersifat sementara dan dideklarasikan secara terbuka berdasarkan undang- | Hal. 67, para 395 |
| tel 6 mom 206 |
| Wajib memenuhi prinsip: Ditetapkan oleh hukum; | Hal. 67, para 396 Hal. 67-68, para 395-400 |
| Memajukan kesejahteraan umum; | Hal. 67-68, para 395-400 Hal. 68, para 401-403 |
| Di dalam masyarakat yang demokratis; serta | Hal. 68, para 404-405 |
| Sesuai dengan sifat-sifat hak ini, | Hal. 68, para 406-408 |
| Kewenangan | Hal. 55, para 312 |
| Hak atas bantuan atau akses atas layanan hukum dan/atau pelayanan | Hal. 55, para 313 |
| lainnya Dugaan kelalaian/sengketa medis | |
| Dugaan kelalaian/sengketa medis | Hal. 55, para 314 |
| Pengadilan | Hal. 55, para 314 |
| Haknya atas akses ke peradilan yang efektif atau pemulihan, hak atas | Hal. 55, para 315 Hal. 56, para 316 |
| reparasi yang memadai | |
| Hak atas informasi | Hal. 56, para 317 |
| K | Hak terkait lainnya Hal. 56, para 321-322 |
| Otonomi Individu dan Pembatasan Tindakan | Kewajiban Negara | Hal. 56, para 317-320 |
| Hal. 57, para 323 |
| Makna kebebasan | Hal. 57, para 324-326 |
| Hak untuk memberikan persetujuan ketika mencari perawatan medis | Hal. 57-58, para 327-330 |
| Hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi dan pengecualiannya | Hal. 58, para 331 |
| Definisi Tujuan | Hal. 58, para 332 Hal. 58, para 333 |
| Ketentuan | Hal. 58, para 334-335 |
| Kewajiban Negara | Hal. 59, para 337 Hal. 59, para 336 |
| Ruang lingkup | 50 10m2 228 |
| Kondisi/Situasi Kedaruratan | Ruang lingkup | Hal. 59, para 338 Hal. 59, para 339 |
| Kewenangan luar biasa presiden Kewenangan kepala daerah | 1. 59, para 559 |
| Syarat pengaturan atas pembatasan HAM sebagai dampak dari keadaan | Hal. 59, para 340 Hal. 59, para 341-342 |
| kedaruratan kesehatan dan keselamatan publik | |
| Kewajiban Negara dalam Darurat Kesehatan | Hal. 59-61, para 343-360 |
| Kewajiban Negara dalam Darurat Bencana Kewajiban lembaga kemanusiaan dan pekerja kemanusiaan | Hal. 61-64, para 361-374 |
| Kewajiban negara, organisasi kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil lokal, | Hal. 63, para 370 Hal. 63, para 372 |
| komunitas, dan individu mempunyai kapasitas, hubungan dan pengetahuan untuk siap-siaga dan melakukan tindakan tanggap darurat efektif terhadap bencana dan konflik. | |
| Peredaran Obat, Pelepasan Hak Paten atas Obat Tertentu Demi Kesehatan Publik dan Konteks Perdagangan Bebas | Kewajiban negara menyediakan obat-obatan dan/atau vaksin. | Hal. 64, para 375 |
| Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat | Hal. 64, para 376 |
| Hak kekayaan intelektual dan kaitannya dengan hak atas kesehatan | Hal. 64, para 377-379 |
| Ketentuan penerapan klausul fleksibilitas dalam perjanjian perdagangan Hal. 64, para 380 |
| Kesehatan Jiwa | Ketentuan penerapan klausul fleksibilitas dalam perjanjian perdagangan bebas Orang Dengan Masalah Kesehatan (ODMK) | Hal. 64, para 380 Hal. 65, para 382 |
| Hak ODMK Kewajiban ODMK | Hal. 65, para 385 Hal. 65, para 386 |
| Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Hak PDM | Hal. 65, para 383 Hal. 65-66, para 387-389 |
| Asas non diskriminasi pada Upaya Kesehatan Jiwa | Hal. 65, para 384 |
| Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dan keperdataan | Hal. 66, para 390-391 |
| Pengertian, bentuk dan contoh | Hal. 69-70, para 409-419 |
| Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan | Penjelasan umum | Hal. 71, para 420 |
| Mekanisme Internasional | Hal. 71-72, para 421-431 |
| Mekanisme Nasional | Hal. 72-73, para 432-447 |
| Atas Kebebhasan Bernendanat & Berekspresi |
| C.4. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat & Berekspresi Cakupan Pidato & Ekspresi Politik Pidato politik yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan media, baik |
| Pidato & Ekspresi Politik | Pidato politik yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan media, baik pidato secara langsung di hadapan masyarakat ataupun secara tidak langsung melalui media elektronik maupun media berbasis internet, harus dihormati dan dilindungi. Ekspresi politik harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Ekspresi politik dapat mengambil bentuk langsung melalui pernyataan lisan atau tulisan, maupun tidak langsung di antaranya melalui simbol, seni, gerak | Hal. 8-9, Para 41-46 |
| Ekspresi Keagamaan dengan alat apapun. | atau tulisan, maupun tidak langsung di antaranya melalui simbol, seni, gerak tubuh, dan budaya. Ekspresi keagamaan merupakan bagian dari "kebebasan berbicara" yang berdasarkan hukum HAM internasional merujuk pada kebebasan berekspresi, yakni termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi serta gagasan dalam berbagai bentuk dan | Hal. 9-12, Para 47-63 |
|
| Ekspresi Seni | Hak-hak dasar kebebasan artistik mencakup: (i) hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; (ii) hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; (iii) hak atas kebebasan berpindah tempat; (iv)hak atas kebebasan berserikat; (v) hak atas pelindungan hak sosial dan ekonomi; serta (vi) hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. | Hal. 12-16, Para 64-83 |
| Ekspresi Simbolis | Ungkapan simbolik, yang biasanya dimaksudkan untuk melakukan ekspresi tertentu atau kritik pada negara, badan publik atau keagamaan dilindungi berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Hukum pidana tentang penghinaan atau pembatasan tertentu, yang menyasar larangan menghina simbol negara dan lainnya adalah hambatan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi. | Hal. 16-19, Para 84-95 |
| Hak Atas Pelindungan Data Pribadi | Hak atas pelindungan diri pribadi merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis serta memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan otonomi dan martabat seseorang manusia, proses pengembangan diri dan memungkinkan mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain. | Hal. 19-25, Para 96-120 |
| Kebebasan Pers | Jaminan kebebasan pers meliputi jaminan hak-hak jurnalis, kerja jurnalistik untuk mendapatkan akses informasi, kebebasan editorial, serta kebebasan mendirikan usaha penerbitan maupun penyiaran. Akses atas internet adalah hak dasar bagi setiap orang. Pada 27 Juni 2016, | Hal. 25-26, Para 121-137 |
| Hak Atas Internet | Akses atas internet adalah hak dasar bagi setiap orang. Pada 27 Juni 2016, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menegaskan pentingnya promosi, proteksi, dan penikmatan hak asasi manusia atas internet. | Hal. 26-29, Para 138-152 |
| Hak Atas Informasi & Informasi Publik | Negara wajib memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Untuk kategori informasi yang dikecualikan, harus bersifat ketat dan terbatas. | Hal. 29-30, Para 153-161 |
| Kebebasan Akademik | dan terbatas. Secara umum, ada dua komponen berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik, yakni: Pertama, Kebebasan Akademik bagi komunitas anggotanya (dalam bahasa hukum di Indonesia sebut sebagai Civitas Akademik). Kedua, Kebebasan bagi Universitas (kerapkali disebut sebagai Otonomi Kampus). | Hal. 30-34, Para 162-183 |
|
| pelindungan kebebasan berekspresi sehingga terhindar dari gugatan defamasi, yaitu pernyataan yang dibuat dalam sidang parlemen. Hal ini juga dikenal sebagai forum previligiatum dan dilindungi sebagai sebagai prinsip fundamental dari berfungsinya sebuah parlemen. Keberadaan keistimewaan ini berlaku bagi anggota parlemen dalam perdebatan publik | |
| Pembatasan Keamanan Nasional |
| Pembatasan hak atas kebebasan ekspresi untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. ekspresi atau informasi yang bersangkutan merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah; b. pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut; dan c. pembatasan tersebut | |
| Keselamatan Publik Ketertiban Umum | Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai pelindungan terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup mereka, atau integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka. |
| Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan alasan dan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, tidak justru menjadi menghilangkan jaminan pelindungan pemenuhan hak berekspresi itu sendiri. Pembatasan harus didefinifisikan |
| Kabar Bohong | mendesak, menjadi langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan. Dalam kasus hukum berkaitan dengan berita palsu, pertimbangan kerugian objektif harus terhubung dengan pertanggungjawaban yang melekat pada bagian informasi tertentu. Bahkan bila melibatkan kejahatan yang terorganisir, maka negara harus hadir untuk mendorong | Hal. 39-40, Para 212-218 |
| Reputasi | Secara prinsip, defamasi hanya boleh digunakan untuk melindungi reputasi | Hal. 40-43, Para 219-230 |
| Siar Kebencian | seseorang, terhadap kerugian, termasuk perasaan direndahkan, ejekan didepan publik, atau menyebabkan seseorang dijauhi atau dihindari. Pasal 20 KIHSP menyatakan bahwa: (i) "Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; dan (ii) Segala advokasi yang menganjurkan | Hal. 43-47, Para 231-249 |
| Izin Terbit & Sensorship | kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum". ljin terbit bagi pers dan dampaknya bagi pembredelan semakin tegas | Hal. 47-48, Para 250-256 |
| UU Pers: "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran". | |
| Penegakan Hukum Ekspresi Keagamaan |
| Intoleransi wajib diselesaikan dengan dialog sehingga tidak diselesaikan melalui pidana, kecuali tindakan-tindakan intoleransi telah masuk ke dalam upaya-upaya untuk melakukan kekerasan atau penghasutan untuk melakukan kekerasan yang berdasarkan pada diskriminasi ras dan agama maka negara dapat melakukan tindakan pelarangan. | Hal. 49, Para 257-261 |
| Siar Kebencian | Aspek penting dalam penegakan kasus-kasus siar kebencian adalah memastikan bahwa siar kebencian harus diuji berdasarkan pada prinsip- prinsip pembatasan yang diperbolehkan. Penegakan hukum atas siar kebencian juga harus mendasarkan pada niat (intent) yang nyata dari pelaku bahwa mereka melakukan siar kebencian untuk melakukan penghasutan tindakan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan. | Hal. 50, Para 262-264 |
| C.6. Ruang Lingkup SNP Tentang Pembela HAM Peran dan Fungsi Pembela HAM |
| melakukan pembelaan terhadap korban, mengakhiri impunitas, mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan, mendorong implementasi instrumen HAM, dan pendidikan/pelatihan HAM. | Hal. 17, Para. 56 |
| Kategori Pembela HAM |
| Pembela HAM Profesional | Pembela HAM yang dibayar (diberi gaji). | Hal. 19, Para. 59 |
| Pembela HAM Non-profesional | Pembela HAM yang tidak dibayar (tidak diberi gaji). | Hal. 19, Para. 60 |
| Pembela HAM Kelompok Rentan | Pembela HAM yang lebih rentan terhadap ancaman dan/atau serangan. | Hal. 19, Para. 62 |
| Community HRD Environmental Defender | Komunitas Pembela HAM berdasarkan wilayah dan/atau geografi atau isu. Pembela HAM yang memperjuangkan isu lingkungan hidup. | Hal. 20, Para. 63-66 |
| Ancaman & Pelanggaran terhadap Pembela HAM | Hal. 20, Para. 67 |
| Aktor Pelanggaran Negara | Pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai pengemban kewajiban (duties barrier). Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan | Hal. 20, Para. 69 |
| Aktor Pelanggaran Non-Negara | kelalaiannya sendiri/pasif dan/atau pembiaran (act of omission). Kelompok orang dengan bentuk badan hukum, kelompok bersenjata, perusahaan atau entitas bisnis lainnya, perusahaan media massa, dan | Hal. 21, Para. 70 |
| Gangguan Fisik, Psikis, dan Seksual | individu. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian dan | Hal. 25, Para. 93 |
| kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit. Pembela HAM menerima intimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, | Hal. 26, Para. 99 |
| tamparan bahkan pengusiran. Perempuan Pembela HAM menghadapi risiko lebih tinggi karena gender dan identitasnya. | Hal. 27, Para. 102 |
| Serangan terhadap Properti | Pembela HAM menghadapi ancaman dan/atau kekerasan terhadap propertinya, berupa perusakan dan perampasan. | Hal. 28, Para. 108 |
| Serangan Digital | Ancaman dan/atau serangan digital dan ancaman dan/atau serangan melalui media digital yang ditujukan kepada Pembela HAM memiliki perbedaan, walaupun keduanya sama-sama merupakan kejahatan siber | Hal. 29, Para. 113 |
| Diskriminasi terhadap Pembela HAM | (cyber crime). Berdasarkan orientasi seksual/gender/agama/ras/etnis. | Hal. 30, Para. 122 |
| Penggunaan Hukum Sewenang-wenang | Negara-negara kerap menggunakan undang-undang untuk membatasi aktivitas Pembela HAM. | Hal. 31, Para. 128 |
| Ancaman Hak Ekosob terhadap Pembela HAM | Pembela HAM kerap mendapatkan kesulitan dalam layanan administrasi kependudukan, layanan dan/atau jaminan bidang pendidikan, layanan dan/atau jaminan kesehatan, dan pelbagai layanan/jaminan lain yang menjadi hak warga negara. | Hal. 33, Para. 135 |
D. PRINSIP & NORMA. KEWAJIBAN NEGARA. & KEWENANGAN KOMNAS HAM
| |
| ___ | URAIAN |
| Acuan Nasional | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Hal 6, 20 -24, Para 9, 23, 83, 88 |
| Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | Hal 23, Para 92 -93 |
| Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis | Hal 23, 24, Para 94 - 96 |
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | Hal 8, Para 15 |
| (KIHESB) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) | Hal 11, 22 Para 31, 84, 87 |
| Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) | Hal 6-7, Para 11 |
| Acuan Internasional | Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial | Hal 8, Para 19 Hal 22, Para 89 - 91 |
| International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak. Non-diskriminasi merupakan asas dalam perlindungan dan pemajuan semua jenis HAM yang menjadi kewajiban negaraperundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh | Hal 22, Para 89 - 91 Hal 20 - 23, Para 77 - 91 |
| Kewenangan Komnas HAM | negara Republik Indonesia Kewenangan Komnas HAM RI yang diberikan oleh UU PDRE bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengawasan oleh komnas HAM RI dilakukan | Hal 23 - 24, Para 92 - 103 |
| dan | dengan mekanisme memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis. | |
| D.2. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | asan Beragama dan Berkeyakinan | |
| Acuan Nasional | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Hal 4-5, Para 8 |
| Ketetapan MPR Nomor XII/1998 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | Hal 4-5, Para 8 Hal 4-5, Para 8 |
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | Hal 4-5, Para 8 |
| (KIHESB) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP | Hal 4-5, Para 8 |
| Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk | Hal 4-5, Para 8 |
| Diskriminasi Rasial (1965) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | |
| Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia | Hal 4-5, Para 8 Hal 4-5, Para 8 |
| Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan | Hal 4-5, Para 8 |
| Acuan Internasional | Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak | |
| Acuan Internasional | Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 6/37 Paragraf 9 (G) | Hal 5, Para 9 |
| Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 6/37 Paragraf 9 (G) Komite HAM PBB Dalam Komentar Umum No. 22 tentang Hak atas | Hal 5, Para 9 Hal 5, Para 9 |
| Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | lar s, rurd's |
| Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik | Hal 5, Para 9 |
| Re | Rencana Aksi Rabat | Hal 5, Para 9 |
| Deklarasi HAM ASEAN | Deklarasi Vienna | Hal 5, Para 9 Hal 5, Para 9 |
| Lap | Laporan Komisioner Tinggi HAM PBB tentang Memerangi | Hal 5, Para 9 |
| Intoleransi, Stereotipe Negatif dan Stigmatisasi, Diskriminasi, Hasutan Kekerasan dan Kekerasan Berbasis pada Agama dan Keyakinan | |
| Hal 5, Para 9 Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis pada Agama dan Keyakinan (1981) Rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Nomor 35 Hal 5, Para 9 tentang Memerangi Ujaran Kebencian Berbasis Rasisme |
| Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis pada Agama dan Keyakinan (1981) Rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Nomor 35 tentang Memerangi Ujaran Kebencian Berbasis Rasisme | Hal 5, Para 9 |
| tentang Memerangi Ujaran Kebencian Berbasis Rasisme Intisari Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | Hal 5, Para 9 |
| Berkeyakinan Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2005/40 Paragraf 4 (d) | Hal 5, Para 9 |
| Konferensi Dunia tentang HAM (Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/121) | Hal 5, Para 9 |
| Prinsip Universal | Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan | Hal 5, Para 9 |
| Prinsip Universal Prinsip Tidak Dapat Dicabut | Pasal 1 DUHAM menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama Pasal 2 UU HAM menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar | Hal 6-7, Para 11-16 Hal 7, Para 17-20 |
| Prinsip Non-Diskriminasi | manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasankebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Tidak | Hal 8-9, Para 21-25 |
| Prinsip Tidak Dapat Dibagi-Bagi, Saling Terhubung, & Saling Terkait | seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Hak harus diberlakukan seluruhnya, baik hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik. Kewajiban melindungi, memenuhi, dan memajukan hak, tidak dapat memilih hanya hak | Hal 10, Para 26-27 |
| tertentu saja, misalnya hanya hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak |
| Prinsip Tidak Dapat Dikurangi (Non- derogable) | untuk hak sipil, atau sebaliknya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut | Hal 10, Para 28-29 |
| Kewajiban Negatif atau Pasif | adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun Menghormati berarti pengakuan hak tersebut telah ada dan melekat pada setiap individu manusia. Penghormatan dilakukan dengan tidak | Hal 11, Para 30-32 |
| Kewajiban Positif atau Aktif | melakukan sesuatu yang dapat melanggar hak. Menjamin artinya bersikap aktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan melindungi apabila ada pelanggaran yang terjadi. Melaksanakan artinya bersikap aktif yaitu memenuhi hak | Hal 11, Para 33-34 |
| Kewajiban Negara | yang diwajibkan oleh ketentuan HAM. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang | Hal 16-17, Para 58-60 |
| Kewenangan Komnas HAM | diterima oleh negara Republik Indonesia Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kewenangan tersebut termasuk memastikan bahwa hak atas KBB dapat diawasi dengan baik sehingga setiap orang dapat menikmati haknya secara setara dan adil. | Hal 61-62, Para 247-255 |
| D.3. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi Acuan Internasional DUHAM 1948 Hal 6, Para 24-25 Hal 12, Para 48 |
| Acuan Internasional | D.3. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi DUHAM 1948 | Hal 6, Para 24-25 Hal 12, Para 48 |
| Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) | Hal 12, Para 48 Hal 17, Para 79 Hal 6, Para 24-25 Hal 7, Para 29 |
| Hal 12, Para 51 Hal 18, Para 80 |
| Pendapat Komite Hak Asasi Manusia Hukum Moldova tentang Majelis Umum Demonstrasi Perlindungan Hak untuk Berorganisasi | Putusan Kamar Agung Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa | Hal 30, Para 130-132 Hal 35, Para 138-139 Hal 36, Para 141 |
| Putusan Kamar Agung Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa | Hal 41, Para 159,160-162 Hal 46, Para 76 |
| Pendapat Komite Hak Asasi Manusia | Hal 10, Para 42 |
| Hukum Moldova tentang Majelis Umum | Hal 10, Para 42 |
| Hukum Moldova tentang Majelis Umum Hukum Armenia tentang Penyelenggaraan Rapat, Sidang, dan | Hal 10, Para 43 |
| Demonstrasi | Hal 10, Para 43 |
| Dokumen Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Pedoman Kebebasan Berkumpul secara Damai | Hal 11, Para 44-45 |
| Pedoman Kebebasan Berkumpul secara Damai | Hal 15, Para 65 |
| Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi | Hal 37, Para 144 Hal 20, Para 89 |
| Putusan Grand Chamber Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa United Communist Party of Turkey Acuan Nasional UUD NRI 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan | United Communist Party of Turkey UUD NRI 1945 | Hal 37, Para 144 |
| UUD NRI 1945 | Hal 3, Para 8 Hal 9, Para 39 |
| Hal 9, Para 39 Hal 18, Para 81, 83 | Hal 9, Para 39 Hal 18, Para 81, 83 |
| Hal 18, Para 81, 83 Hal 29, Para 124, 128 | Hal 18, Para 81, 83 |
| Hal 29, Para 124, 128 Hal 30, Para 129, 132 Hal 1, Para 1 | Hal 29, Para 124, 128 |
| Hal 3, Para 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Hal 14, Para 61 |
| Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat | Hal 14, Para 61 Hal 20, Para 89 |
| Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan | Hal 21, Para 95-96 Hal 3, Para 9 |
| Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi | Hal 3, Para 9 |
| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun | Hal 3, Para 9 Hal 18, Para 82 Hal 3, Para 9 |
| Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi | Hal 13, Para 56-57 |
| Kovenan Hak Anak Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 | Hal 22, Para 100 |
| Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013 pada 23 Desember 2014 | Hal 23, Para 103-104 Hal 25, Para 110 Hal 26, Para 114 |
| Prinsip Non-Diskriminasi | Undang-Undang Pemerintah Daerah Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, tidak bias dan berperspektif afirmatif dengan menekankan asas kesetaraan di hadapan hukum | Hal 42, Para 164-165 Hal 7, Para 29 |
| Prinsip Proposionalitas | (equality before the law) Penggunaan kewenangan negara tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis; seimbang dan tidak | Hal 8, Para 30 |
| Prinsip Siracusa | membatasi. Pembatasan yang memang diperlukan demi ketertiban umum, | Hal 32, Para 134 |
| Fasilitator Aktif | keselamatan publik, aturan moral, keutuhan dan kesatuan bangsa Peran aparat keamanan memberikan kemudahan akses, sarana prasarana pendukung dan perlindungan pelaksanaan hak. | Hal 8, Para 31-32 |
| Pengamat Pasif Hal 8, Para 31-33 |
| Peran aparat keamanan cermat dalam menilai kondisi dan sigap dalam memberikan bantuan/penanganan pelaksanaan hak. | |
| Majoritarian Point of View Kewajiban Negara | Kebebasan dan HAM tidak dapat diukur dari jumlah kuantitas. Kewajiban dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berkumpul dan | Hal 13, Para 52 Hal 43, Para 166 |
| berorganisasi timbul bagi negara maupun pemerintah sesuai dengan konstitusi negara | |
| Kewajiban kepolisian untuk melindungi demokrasi sekaligus menjaga akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan Tahapan kewajiban negara, kewajiban negara berdasarkan KIHSP, | Hal 15, Para 66 |
| kewajiban positif dan negatif negara, pembagian urusan pemerintah Sebagai negara pihak dalam konteks hukum internasional serta | Hal 40-43, Para 158-166 Hal 46, Para 176 |
| National Human Rights Institution, Komnas HAM RI dapat menyampaikan laporan internasional (mekanisme pelaporan) Komnas HAM RI dapat membuat laporan kondisi pemenuhan hak | Hal 46, Para 177 |
| melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) kepada Dewan HAM PBB | |
| D.4. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Acuan Internasional Deklarasi Universal HAM Hal. 3, Para 15 Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik Hal. 3, Para 16 |
| Acuan Internasional | Deklarasi Universal HAM Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik | Ual 2 Po 15 |
| Deklarasi Universal HAM Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik | Hal. 3, Para 15 |
| Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya | Hal. 3, Para 16 |
| Hal. 14-15, Para 74-75 Hal. 32, Para 169-170 |
| Hal. 33, Para 177 Hal. 39, Para 213 |
| Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Deklarasi HAM ASEAN | Hal. 4, Para 17 |
| Deklarasi HAM ASEAN Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk | Hal. 4, Para 18 |
| Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) | Hal. 45, Para 239 |
| Diskriminasi Rasial (ICERD) Rabat Plan Of Action | Diskriminasi Rasial (ICERD) Rabat Plan Of Action | Hal. 45 - 46, & 49, Para 243-245, & |
| Prinsip-Prinsip Siracusa (Siracusa Principle) | Prinsip-Prinsip Siracusa (Siracusa Principle) | 259 Hal. 36, Para 193 Hal. 38, Para 201-203 |
| Hal. 48, Para 255 |
| Acuan Nasional | The Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination | Hal. 15, Para 75 |
| Againts Woman (CEDAW) Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak Semua Buruh | |
| Migran & Anggota Keluarganya Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak-Hak Penyandang | Hal. 15, Para 75 |
| Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD) | Hal. 15, Para 75 |
| Undang Undang Dasar Negara RI 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | Hal. 4, Para 19-20 |
| Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers | Hal. 4, Para 21 Hal. 4, Para 22 |
| Hal. 25, Para 124-125 |
| Asasi Manusia Kebudayaan Prinsip Universal | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan | Hal. 26, Para 134-135 Hal. 5, Para 23 |
| Informasi Publik TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia | Hal. 5, Para 24 |
| Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis | Hal. 12, Para 62 Hal. 59, Para 296 |
| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi | Hal. 59, Para 296 Hal. 30-31, Para 162-165 |
| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak | Hal. 12, Para 63 |
| Asasi Manusia | Hal. 12, Para 63 |
| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak- | Hal. 15, Para 80 |
| Prinsip Tidak Dapat Dicabut | Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak- hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. | Hal. 1-2, Para 4-5 |
| Prinsip Tidak Dapat Dicabut | Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. | Hal. 2, Para 6-7 |
| Prinsip Non-Diskriminasi | Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Pasal 2 menyatakan "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan- kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis | Hal. 2-3, Para 8-10 |
| kedudukan lain. | kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. | |
| Prinsip Tidak Dapat Dibagi-Bagi, Saling Terhubung, & Saling Terkait | HAM harus diberlakukan seluruhnya dalam arti tidak bisa dipilih hanya untuk menjalankan hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, politik atau sebaliknya. | Hal. 3, Para 11-12 |
| Kewajiban Negara | untuk hak sipil, politik atau sebaliknya. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan. | Hal. 3, Para 13-14 |
| Kewenangan Komnas HAM | Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan | Hal. 58-59, Para 292-296 |
| berpendapat dan berekspresi. D.5. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kesehatan |
| Acuan Internasional | Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) | Hal. 4, para 17 Hal. 74, para 448 |
| Komentar Umum Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) | Hal. 10-11, para 53 Hal. 29, para 129-130 Hal. 55, para 310 Hal. 56, para 318 |
| Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita (CEDAW) | Hal. 35, para 175 Hal. 35, para 179 |
| Konferensi Internasional dan Pembangunan PBB 1994 di Kairo | Hal. 35, para 175 |
| Konferensi Dunia IV tentang Wanita 1995 di Beijing | Hal. 35, para 175 |
| Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) | Hal. 40, para 217-220 |
| Deklarasi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indegeneous People [UNDRIP]) | Hal. 44, para 242 |
| Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Tahun Nomor 10 Hal. 44, para 242 |
| Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Tahun Nomor 10 tentang Penggunaan Berkelanjutan Komponen Keanekaragaman Hayati (Convention of Biological Diversity) | Hal. 44, para 242 |
| Prinsip-Prinsip Yogyakarta | Hal. 52, para 293 |
| Peraturan Standar bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) | Hal. 51, para 290 Hal. 52, para 297 |
| Protokol Il Konvensi Jenewa | Hal. 55, para 309 |
| Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal | Hal. 54, para 307 Hal. 55, para 308, 310 |
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Hal. 35, para 178 Hal. 43, para 236 |
| Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | Hal. 51, para 284-286 |
| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW | Hal. 35, para 178 |
| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan | Hal. 51, para 290 |
| Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | Hal. 29, para 128 Hal. 35, para 178 |
| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga | Hal. 35, para 178 |
| Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran | Hal. 23, para 105 Hal. 24, para 109 Hal. 25, para 112-116 |
| Hal. 24, para 109 Hal. 25, para 112-116 Hal. 27, para 120, 122 |
| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Hal. 29, para 128 |
| Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Hal. 35, para 178 |
| Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan | Hal. 23, para 103-104 |
| Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas | Hal. 40, para 216, 218 |
| Universal | Hal. 41, para 221 |
| Non Diskriminatif | Hal 8, para 18 |
| Hak atas kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak yang lain | Hal 8, para 39 Hal 8, para 41 |
| (indivisibility). | |
| Terkait erat dengan hak lainnya (interrelated). Saling tergantung (interdependence) dengan hak atas lainnya. | Hal 8, para 42 |
| Saling tergantung (interdependence) dengan hak atas lainnya. Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban (state | Hal 8, para 43 Hal 8, para 44 |
| responsibility) menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. | Hal 8, para 44 |
| Kewajiban Negara | Mengunakan sumber daya secara maksimum. | Hal. 10, para 47 |
| Menggunakan sumber daya nasional secara maksimal maupun bekerja sama dengan masyarakat internasional. | Hal. 10, para 48 |
| Memastikan kelompok rentan, marjinal terpenuhi, dan terlindungi haknya atas kesehatan. | Hal. 10, para 49 |
| Memberikan dan memastikan berjalannya program layanan kesehatan kepada setiap orang. | Hal. 10, para 50-51 |
| Kewajiban berdasarkan Prinsip-Prinsip Limburg Bagi Implementasi Hal. 10-11, para 52 | Hal. 10-11, para 52 |
| Kewajiban berdasarkan Prinsip-Prinsip Limburg Bagi Implementasi Perjanjian Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kewajiban berdasarkan Prinsip Maastricht untuk Kewajiban | Hal. 11-12, para 53 |
| Kewajiban berdasarkan Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya. Kewajiban berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur | Hal. 12, para 54 |
| dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan | 3 |
| Kewajiban untuk Menghormati Hak Atas Kesehatan Kewajiban untuk Melindungi Hak Atas Kesehatan | Hal. 13, para 55-56 |
| Kewajiban untuk Melindungi Hak Atas Kesehatan Kewajiban untuk Memenuhi Hak Atas Kesehatan | Hal. 13-14, para 57 |
| Kewajiban untuk Memenuhi Hak Atas Kesehatan Memastikan berjalannya penghormatan, perlindungan, dan | Hal. 14-18, para 58-84 |
| Memastikan berjalannya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kesehatan. Penanganan kasus atau laporan atau pengaduan mengenai peristiwa | Hal. 74, para 449 |
| pemerintah. D.6. Prinsip SNP Tentang Pembela Hak Asasi Manusia | Penanganan kasus atau laporan atau pengaduan mengenai peristiwa pelarangan atau pembatasan hak atas kesehatan. | Hal. 74, para 451 |
| Melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan hak atas kesehatan. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan | Hal. 75, para 452 |
| Memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan atas dugaan pelanggaran hak atas kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. | Hal. 75, para 454 |
| Deklarasi Pembela HAM |
| Acuan Internasional | Deklarasi Pembela HAM Deklarasi Marrakesh | Hal. 10, Para. 33 |
| Deklarasi Marrakesh KIHESB & KIHSP | Hal. 10, Para. 35 |
| Acuan Nasional | KIHESB & KIHSP UUD NRI 1945 | Hal. 11, Para. 36 |
| UUD NRI 1945 | Hal. 7, Para. 25 |
| UU HAM | UU HAM | Hal. 7, Para. 26 |
| UU Pers, UU Serikat Pekerja/Buruh, UU Advokat, UU PPLH, UU Bantuan Hukum | Hal. 8, Para. 27 |
| Prinsip Tanpa Batas Wilayah | Pembela HAM, terlepas dari benar salahnya secara hukum pihak yang dibela. Setiap orang berarti siapapun, Warga Negara Indonesia (WNI) | 19, Para Hal. 31, Para 103 Hal. 14, Para. 40 |
| Prinsip Konsistensi | maupun Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan aktivitas pemajuan dan penegakan HAM. Ketika perjuangan sudah berhasil, Pembela HAM tetap melanjutkan | Hal. 17, Para. 49 |
| Prinsip Tanpa Kekerasan | perjuangan untuk memajukan dan melakukan pelindungan HAM. Pembela HAM sebagai seseorang yang bekerja tanpa kekerasan untuk | Hal. 17, Para. 52 |
| Kewajiban Negara | semua hak yang terdapat dalam Deklarasi HAM. tidak termasuk pada perlawanan yang dilakukan oleh Pembela HAM. Menahan diri dari tindakan apa pun yang melanggar hak-hak Pembela HAM. | Hal. 41, Para 142 |
| Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, menyediakan mekanisme pemulihan, menerapkan mekanisme pemantauan dan pengaduan, tidak menerbitkan aturan atau kebijakan yang melarang | Hal. 41, Para 142 |
| pengaduan, tidak menerbitkan aturan atau kebijakan yang melarang Pembela HAM untuk berpartisipasi, dan menyusun dan memberikan jaminan terhadap hak atas privasi. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan | |
| praktis, menjamin bahwa kebijakan dan peraturan tidak menyebabkan kerentanan terhadap Pembela HAM. Dalam hal adanya permintaan dari pihak yang sedang menangani | Hal. 41, Para 142 Hal. 53, Para. 174 |
E. PERAN KELOMPOK SASARAN DALAM STANDAR NORMA & PENGATURAN
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN HAK ATAS |
| KELOMPOK SASARAN Aparat Penegak Hukum | KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN Menghindari | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT Bagi penegak hukum, | PEMBELA HAM Penggunaan | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI Memberikan | HAK ATAS KESEHATAN Meningkatkan | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Memastikan tidak |
| 1 | Menghindari sikap diskriminatif, pengabaian terhadap hak penganut agama minoritas, maupun kekerasan. Hal 4, Para 7 | Bagi penegak hukum, agar dalam melakukan tindakan memastikan adanya pelindungan hukum yang adil terhadap warganya dalam pelindungan dan pemenuhan HAM. Hal. 6, Para 30 | Penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang ada. Polisi wajib melakukan pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM. Hal 26, Para 97 | Memberikan kemudahan akses, sarana, prasarana pendukung, dan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok yang melaksanakan kegiatan, mulai dari sebelum kegiatan, saat kegiatan dan setelah kegiatan dengan membawa alat, sarana dan prasarana keamanan yang tidak berlebihan. Hal. 8, Para 32; Hal. 17, Para 78 | Meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan. Hal. 19, Para 85 | adanya kebijakan dan tindakan diskriminasi sejak dari perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan. Di samping itu, untuk memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas setiap tindakan diskriminasi yang terjadi. Hal 7 Para 14 |
| | Melindungi demonstrasi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan | 78 Melaksanakan pengawasan kegiatan, teliti dan cermat dalam melakukan penilaian | Memastikan adanya pelindungan hukum yang adil dalam perlindungan HAM dan penegakan | Sebagai acuan dalam menilai suatu peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di tengah |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN HAK ATAS |
| KELOMPOK SASARAN | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM masyarakat. Hal. 41, Para 142 | BERKUMPUL DAN BERORGANISASI kondisi kegiatan, sigap memberikan bantuan/penanganan | HAK ATAS KESEHATAN hukum. Hal. 5, Para 22 | DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS masyarakat. Hal 7 Para 13 |
| 17 | | | Wajib memberikan jaminan pelindungan hukum dan keamanan bagi Pembela HAM yang menggunakan haknya untuk berkumpul dan berorganisasi. Hal. 41, Para 142 | selama kegiatan berlangsung. Hal. 8, Para 33 Dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul, wajib memastikan jumlah personil sesuai dengan rasio yang ditetapkan, merespon pemberitahuan kegiatan unjuk rasa damai, melakukan pemeriksaan rekam jejak organisasi, melakukan pemeriksaan situasi | Penegakan Hukum dan perlindungan HAM. Hal. 51, Para 286 | |
| | Memberikan kemudahan atas | preventif-responsif. Hal. 15, Para 65 | Dokter yang melakukan aborsi | — |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI DAN PEMBELA HAM BERKUMPUL DAN BERKEYAKINAN BERPENDAPAT BERORGANISASI |
| KELOMPOK SASARAN | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM ketentuan | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN legal tidak dapat | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| — | Wajib | ketentuan administratif atas hak berkumpul dan berorganisasi. Hal. 41, Para 142 Wajib memberikan perhatian tinggi atas permintaan pelindungan dari | 201 | legal tidak dapat dituntut secara pidana. Hal 38, para 201 | 一 |
| 1 | | Pembela HAM yang bergerak di isu orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender. Hal. 41, Para 142 Menerima laporan pelanggaran hak | 1 | | 一 |
| —— | | pelanggaran hak Pembela HAM yang termasuk ranah pidana. Hal 46, Para 160 Memberikan sanksi tegas | — | | |
| | Memberikan sanksi tegas kepada setiap anggotanya yang terlibat praktik | | | |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI DAN PEMBELA HAM BERKUMPUL DAN |
| BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM kekerasan terhadap Pembela HAM. Hal. 52, | BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| Penyelenggara Negara (Pemerintah Pusat & Daerah) | Melaksanakan kewajibannya dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari pelanggaran hak atas KBB, sesuai dengan rasa | Memastikan tidak ada regulasi, kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan norma HAM sejak perencanaan, pengaturan, dan | terhadap Pembela HAM. Hal. 52, Para 167 Menyediakan mekanisme pemulihan melalui lembaga yudisial maupun non- yudisial. Hal. 41, Para 142 | Wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia pada penduduknya, termasuk hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Hal. 45, Para 43 | Memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan norma HAM, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang | Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, |
| tanggung jawab yang tinggi. Hal 60, Para 242 Menjunjung tinggi prinsip netralitas dengan tidak berpihak | hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar norma HAM. Hal. 6, Para 30 | Bekerjasama dengan institusi swasta, dalam hal ini platform digital | Koordinasi kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan penikmatan hak atas | melanggar norma HAM. Hal. 5, para 22 Bertanggung jawab dan berkewajiban (state responsibility) atas dihormati, | menegakkan, dan memajukannya. Hal 20 Para 77 Kewajiban menghormati diwujudkan dengan cara menahan diri untuk tidak mencampuri urusan |
| tidak berpihak tertentu, | Menjunjung tinggi prinsip netralitas dengan tidak berpihak pada satu agama atau kepercayaan tertentu, terutama dalam | | Bekerjasama dengan institusi swasta, dalam hal ini platform digital untuk melakukan penanganan terhadap ancaman | Koordinasi kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi antara pemerintah pusat | Bertanggung jawab dan berkewajiban (state responsibility) atas dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak atas kesehatan. Hal. 8, Para 45 | diwujudkan dengan cara menahan diri untuk tidak mencampuri urusan individu. Jika pemerintah turut campur tangan maka rusaklah esensi |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN HAK ATAS |
| KELOMPOK SASARAN | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN melakukan kegiatan | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM dan/atau | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI dengan pemerintah | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS dari hak itu sendiri. Hal |
| kegiatan keagamaan, komunikasi antaragama. Hal 60, Para 243 Bersikap adil kepada penganut agama atau kepercayaan yang berbeda, berdasarkan pada prinsip dasar yaitu kesetaraan, dan untuk menahan diri dari perlakuan diskriminatif. Hal 60, Para 244 Tidak boleh melakukan, menganjurkan, atau membiarkan setiap bentuk penyiksaan ataupun setiap bentuk perlakuan atau | | serangan digital terhadap Pembela HAM. Hal. 41, Para 142 Mengarustamakan prinsip-prinsip HAM dalam setiap rencana kerja kementerian atau Lembaga. Hal. 41, Para 142 Mengalokasikan anggaran untuk melakukan pendidikan dan peningkatan kapasitas berkala. Hal. 41, Para 142 | daerah. Hal. 43, Para 166 Wajib memfasilitasi ruang aktualisasi setiap kebebasan berkumpul dan berorganisasi, termasuk tanpa membedakan suatu organisasi tersebut terdaftar atau tidak. Hal. 24, Para 105 Dalam merumuskan dan menetapkan sanksi atau pembatasan kebebasan | Menggunakan sumber daya secara maksimal untuk memastikan bahwa pengaturan, pemberian layanan, dan promotif selalu ditingkatkan sesuai standar WHO (minimal 5-6 persen dari APBN). Hal. 10, para 47 Menggunakan sumber daya nasional termasuk bekerja sama dengan masyarakat | 21 Para 78 Pelanggaran HAM dapat terjadi karena dua bentuk yaitu karena bertindak (by commission) atau karena diam, pasif, membiarkan (by omission). Hal 21 Para 82 Pemilu adalah salah satu wujud nyata hubungan |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN HAK ATAS |
| KELOMPOK SASARAN lainnya yang kejam, tidak | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN penghukuman lainnya yang kejam, tidak | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | BERKUMPUL DAN BERORGANISASI bertentangan dengan teori/asas hukum, peraturan | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS kewarganegaraan. Hal 16 Para 55 |
| kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Hal 60, Para 245 | | Mengalokasikan anggaran negara dalam mendukung langkah-langkah | perundang- undangan, dan/atau putusan pengadilan. Hal. 26, Para 114 | Memastikan bahwa setiap orang terutama yang rentan, marjinal, dan | Kewajiban melindungi/menjamin adalah menjaga agar tidak ada pihak ketiga |
| | langkah-langkah pelindungan Pembela HAM yang dilakukan oleh Lembaga HAM Nasional. Hal. 41, Para 142 Melakukan | | rentan, marjinal, dan tidak beruntung, terpenuhi, dan terlindungi haknya atas kesehatan. Hal. 10, Para 49 Memberikan dan | tidak ada pihak ketiga yang mengganggu penikmatan hak setiap orang. Pemerintah/Negara adalah perisai atas potensi ancaman dan gangguan dari pihak lain. Hal 21 Para 79 Kewajiban menegakkan/memajukan diwujudkan dalam |
| 7 | | Melakukan evaluasi secara periodik terhadap berbagai kebijakan yang mengancam aktivitas Pembela | | Memberikan dan memastikan berjalannya program layanan kesehatan kepada setiap orang dengan memberikan upaya dan mengerahkan | Kewajiban menegakkan/memajukan diwujudkan dalam bentuk gerak aktif negara/pemerintah memastikan agar setiap orang dapat menikmati haknya. Hal 21 Para 80 |
| KEERASNKERERASANKEERASNENGHARUSAN |
| KELOMPOK SASARAN | KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM HAM. Hal. 41, | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| 一 | | HAM. Hal. 41, Para 142 Membuat kebijakan mengenai | | sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Hal. 10, Para 50 Mengutamakan kegiatan promotif dan preventif | pemerintah/negara wajib melindungi setiap orang dari ancaman tindakan |
| | Membuat kebijakan mengenai perlindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif. Hal. 46, Para 160 | | Mengutamakan kegiatan promotif dan preventif dengan tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Hal. 10, Para 51 Menaikkan derajat | pemerintah/negara wajib melindungi setiap orang dari ancaman tindakan diskriminasi. Pemerintah/negara memastikan agar tidak terjadi gangguan dari pihak lain, baik individu maupun organisasi. Bila abai, maka pemerintah/negara melakukan pelanggaran HAM. Hal 21 Para 81 Dalam situasi tertentu, |
| | | | | Menaikkan derajat kesehatan masyarakat. Hal. 17, Para 73 | HAM. Hal 21 Para 81 Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat menerapkan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi bertujuan agar setiap orang dapat menikmati haknya tanpa dikecualikan. Afirmasi adalah diskriminasi positif yang bertujuan |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN HAK ATAS KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI DAN PEMBELA HAM BERKUMPUL DAN |
| KELOMPOK SASARAN | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| | | | | Menjalankan prinsip pelayanan kesehatan, yaitu keterjangkauan | kesetaraan, persamaan dan keadilan. Hal 22 Para 88 Negara wajib menyebarkan pengertian yang baik atas pemahaman, toleransi dan persahabatan |
| | — | 一 | pelayanan kesehatan, yaitu keterjangkauan (accessibility), partisipasi publik, promosi kesehatan, penggunaan teknologi yang tepat, dan kerja sama intersektoral. Hal. 17, Para 75 | menyebarkan pengertian yang baik atas pemahaman, toleransi dan persahabatan antarbangsa dan kelompok ras atau sukubangsa serta menyingkirkan prasangka buruk atas dasar diskriminasi melalui pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi. Hal 23 Para 91 |
| | | | | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat- obatan serta teknologi kesehatan untuk penyakit menular dan tidak | Para 91 |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN |
| KELOMPOK SASARAN | KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN Mengembangkan | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| 1 | | | | | Mengembangkan skema kebijakan dan anggaran yang maksimal yang bertumpu pada upaya promotif dan preventif. Hal. 17, Para 77 Menyediakan layanan kesehatan | |
| | | | Menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat di pelbagai lokasi geografis. Hal. 17, Para 78 | |
| | | | Kerja sama negara dan lembaga untuk penyediaan layanan psikososial dan kesehatan mental di pelbagai sektor. Dalam hal penanganan kesehatan mental, | |
| | | | pelbagai sektor. Dalam hal penanganan kesehatan mental, negara wajib melakukan upaya | |
| KEBEBASAN KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN | KEBEBASAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI DAN BERKEYAKINAN BERPENDAPAT | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | KEBEBASAN HAK ATAS BERKUMPUL DAN KESEHATAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| HAK ATAS BERKUMPUL DAN KESEHATAN BERORGANISASI pencegahan, dan edukasi bagi |
| | | | | masyarakat. Hal. 17, Para 72 Meningkatkan cakupan layanan kesehatan universal, termasuk pelindungan risiko finansial, akses | |
| | | | termasuk pelindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat- obatan juga vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua. Hal. 17, Para | |
| Korporasi/Swasta/Entitas Bisnis Lainnya | Menghormati hak atas KBB dengan cara menghindari perlakuan diskriminatif bagi para pekerja dalam | Mendorong untuk menghormati HAM, menghindari perlakuan yang melanggar norma HAM, memastikan untuk patuh atas | Tidak melakukan ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM, antara lain melalui pemasok, | Perusahaan dilarang menghalangi pendirian atau keberadaan suatu organisasi buruh dengan membentuk organisasi tandingan | semua. Hal. 17, Para 74 Menghormati HAM dan masyarakat, menghindari perlakuan yang melanggar norma HAM, memastikan patuh atas | Korporasi dan pihak swasta agar menghormati hak-hak masyarakat, dengan cara menghindari perlakuan diskriminatif terutama yang berkaitan dengan |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN HAK ATAS |
| KELOMPOK SASARAN | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN ibadah dan | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT adil dan layak atas | PEMBELA HAM saham, pelanggan, | BERKUMPUL DAN BERORGANISASI kepentingan | HAK ATAS KESEHATAN adil dan layak untuk | DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS pekerjaan dan hak-hak pekerja termasuk |
| keyakinannya. Hal tindakan yang 4, Para 7d 6, Para 30 | tindakan yang melanggar HAM. Hal. 6, Para 30 | atau mitra bisnis lainnya. Hal. 22, Para 76 Bertanggungjawab menghormati | perusahaan saja. Hal. 21, Para 94 Perusahaan wajib menghormati hak | suatu tindakan yang melanggar HAM. Hal. 5, Para 22 Meningkatkan interaksi untuk | pekerja termasuk memastikan penyelesaian yang adil dan layak atas suatu tindakan diskriminatif. Hal 5 Para 14 |
| | menghormati HAM. Hal. 42, Para 148 | menghormati hak atas kebebasan berorganisasi pekerjanya dengan tidak memaksakan para pekerja untuk bergabung atau tidak bergabung dalam suatu serikat buruh. Hal. 21, Para 94 | interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan. Hal. 19, para 85 Menghormati hak | |
| | Perusahaan dilarang untuk memberikan data pengguna kepada Pemerintah yang dapat digunakan untuk melacak dan menuntut pihak-pihak yang melakukan protes | | Menghormati hak atas kesehatan dengan berupaya maksimal untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dan menyelesaikan dampak negatif aktivitas perusahaan | |
| KEBEBASAN KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM atau | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| BERKEYAKINAN | atau pembangkangan. Hal. 42, Para 150. | BERORGANISASI | tersebut. Hal. 20, para 92 (b) |
| | | Hal. 46, Para 160 Perusahaan dilarang untuk memproduksi dan menjual teknologi yang dapat digunakan untuk | — | Mekanisme pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk | |
| | melanggar hukum. Hal. 42, Para 151 Berpartisipasi dalam upaya- upaya perlindungan | | menghormati hak atas kesehatan. Hal. 20, para 92 (c). Mempunyai kewajiban atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hal. | |
| 1 | | Pembela HAM. Hal. 42, Para 152 Menindaklanjuti komitmen mereka terhadap HAM dengan melakukan uji | | 21, para 96 Menghormati hak atas kesehatan sesuai dengan Analisis Dampak Lingkungan dan dapat dimintai | 一 |
| | melakukan uji tuntas HAM (human rights due diligence). Hal. 42, Para 153 | | Analisis Dampak Lingkungan dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM | |
| KEBEBASAN KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| BERKEYAKINAN | | Memastikan | BERORGANISASI | yang terjadi di lingkup usahanya. Hal. 21, para 94 Menjamin kesehatan | ETNIS |
| | Memastikan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi dari setiap komunikasi. Hal 46, Para 160 Harus berhenti | | Menjamin kesehatan pekerja Hal. 21, para 99 | |
| | Harus berhenti untuk memasok teknologi kepada pemerintah, seperti alat dan aplikasi spyware yang berisiko besar bagi Pembela HAM. Hal | | | |
| Lembaga Legislatif | Memastikan tidak adanya diskriminasi dalam proses perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan peraturan perundang- | | 46, Para 160 Memastikan bahwa undang- undang yang berlaku sesuai dengan substansi yang terdapat dalam Deklarasi PBB tentang | Dalam menyusun suatu kebijakan ataupun peraturan tidak mengandung pembatasan dan/atau pelanggaran terhadap hak atas | | Bentuk- bentuk perlindungan terhadap potensi diskriminasi ras dan etnis dapat dilakukan melalui beragam strategi. Setidaknya strategi ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1) |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN HAK ATAS |
| KELOMPOK SASARAN | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN undangan; dan memastikan | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM Pembela HAM. Hal 38, Para 142 | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI berkumpul dan berorganisasi. Hal. 5, | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS pengerahan sumber daya |
| memastikan proses hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal 4, Para 7a | | Pembela HAM. Hal 38, Para 142 Tidak menerbitkan aturan atau kebijakan yang melarang Pembela HAM untuk berpartisipasi dalam kegiatan HAM internasional. Hal 39, Para 142 | berkumpul dan berorganisasi. Hal. 5, Para 16 (a) | | administratif dan finansial; dan (2) peraturan perundang- undangan dan kebijakan. Hal 21 Para 84 Pemerintah memastikan tidak adanya kontradiksi peraturan perundang- undangan dari tingkat atas hingga tingkat terendah. Menjamin bahwa seluruh peraturan dan kebijakan tidak mengandung potensi diskriminatif. Hal ini juga |
| — | | 39, Para 142 Menjamin bahwa kebijakan dan peraturan tidak | — | | diskriminatif. Hal ini juga berlaku pada pemerintah di daerah. Hal 22 Para 86 |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN HAK ATAS KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI DAN PEMBELA HAM BERKUMPUL DAN |
| BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM menyebabkan kerentanan terhadap Pembela | BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| Individu, Masyarakat, & Organisasi Masyarakat Sipil | Agar memahami ruang lingkup dan bentuk KBB sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi serta terbangun sikap | Mengerti dan memahami segala hal terkait dengan tindakan yang melanggar norma HAM sehingga dapat memastikan hak | kerentanan terhadap Pembela HAM. Hal 40, Para 142 Berpartisipasi dalam menyebarluaskan pentingnya pelindungan Pembela HAM melalui berbagai | Dapat memahami segala aspek tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi untuk memastikan hak | Mengerti dan memahami segala hal terkait dengan tindakan yang melanggar norma HAM. Hal. 5, para 22 | Meskipun sebagai pemangku hak, pada saat yang sama bersamaan, setiap orang memiliki kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Setiap orang juga wajib tunduk pada pembatasan hak yang |
| saling pengertian dan toleransi antarumat beragama Hal 4, Para 7c | tidak melakukan atau perbuatan yang melanggar norma HAM dan dapat memicu konflik sosial lebih luas, dan membangun sikap saling pengertian dan toleransi. Hal. 6, Para 30 | pengaduan secara nasional dan internasional, melakukan kerja- kerja pemantauan dan penyampaian informasi maupun pelatihan- pelatihan secara khusus. Hal 41, Para 144 Melakukan pemantauan tentang kondisi | terlindungi, tidak melakukan tindakan diskriminatif, ujaran kebencian, mengganggu ketertiban umum, dan memecah kesatuan bangsa. Hal 5, Para 16 (b) Dalam melaksanakan penikmatan kebebasan | Berpartisipasi mengambil | diatur oleh undang- undang. Hal 21 Para 83 Agar mengerti dan memahami segala hal |
| Para 144 Melakukan Dalam melaksanakan pemantauan penikmatan | | | pelatihan secara khusus. Hal 41, Para 144 Melakukan pemantauan | 5, Para 16 (b) Dalam melaksanakan | Berpartisipasi mengambil | Agar mengerti dan memahami segala hal |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI DAN PEMBELA HAM BERKUMPUL DAN |
| KELOMPOK SASARAN | BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM atau situasi | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI berkumpul, | HAK ATAS KESEHATAN Kesehatan. Hal. 13, | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS diskriminasi sehingga |
| | | Pembela HAM dengan menggunakan kapasitas dan jejaring yang dimilikinya. Hal 41, Para 145 Melakukan permodelan | berserikat dan berapat wajib dilaksanakan dengan niat untuk tujuan damai dengan mengedepankan prinsip non- kekerasan. Hal 9. Para 40 | para 56 Meningkatkan interaksi untuk | asasinya terlindungi dari tindakan yang diskriminatif. Di samping itu, agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang diskriminatif yang dapat memicu konflik sosial lebih luas, serta dapat terbangun sikap saling pengertian dan toleransi. Hal 5, Para 14 |
| | ancaman bagi organisasi pembela HAM. Hal 46, Para 160 Pengamanan lingkungan tempat bekerja, publik, | | merealisasikan hak atas kesehatan. Hal. 19, Para 85 Setiap orang yang menjadi korban pelanggaran hak | |
| | | Pengamanan lingkungan tempat bekerja, publik, dan perangkat kerja Pembela HAM. Hal 46, Para 160 | | Setiap orang yang menjadi korban pelanggaran hak atas kesehatan harus memiliki akses yang luas untuk memperoleh skema pemulihan efektif, | |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN HAK ATAS KELOMPOK SASARAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI DAN PEMBELA HAM BERKUMPUL DAN KESEHATAN BERKEYAKINAN BERPENDAPAT BERORGANISASI |
| KELOMPOK SASARAN | KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| Penyedia/Penyelenggara Fasilitas Layanan | BERKEYAKINAN | BERPENDAPAT | Tidak melakukan diskriminasi, stigma, dan eksklusi terhadap Pembela HAM. Hal | BERORGANISASI | maupun nonyudisial. Hal. 20, para 92 (c). Setiap orang juga berhak atas jaminan pelindungan di masa-masa sulit seperti pada saat | ETNIS |
| | Pembela HAM. Hal 21, Para 70 | | seperti pada saat menganggur, menderita sakit, kondisi disabilitas, menjadi janda/duda, usia lanjut, dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Hal. 29, para 127 Mendukung upaya pemberian ASI eksklusif dengan | |
| | | | Mendukung upaya pemberian ASI eksklusif dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja dan tempat sarana umum. Hal. 30, para 137 | |
| Penyedia/Penyelenggara Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | 137 Mengembangkan akomodasi yang layak | Kewajiban menegakkan/memajukan diwujudkan dalam bentuk gerak aktif |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN |
| KELOMPOK SASARAN | KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN (reasonable accomodation) yang | DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS negara/pemerintah memastikan agar setiap |
| | | | | (reasonable accomodation) yang memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat inklusif. Hal. 16, para 69 | negara/pemerintah memastikan agar setiap orang dapat menikmati haknya. Kalau diam, maka dianggap tidak menunaikan kewajibannya. Contohnya, dalam soal pangan, negara/pemerintah harus aktif memastikan setiap orang mendapatkan pangan pada taraf minimum. Contoh lain, pemenuhan hak kesehatan. Pemerintah/negara harus menyediakan tenaga, obat-obatan, dan perangkat kesehatan yang cukup. Sehingga |
| KEBEBASAN KEBEBASAN KEBEBASAN PENGHAPUSAN |
| KELOMPOK SASARAN | KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN | KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT | PEMBELA HAM | KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI | HAK ATAS KESEHATAN Layanan psikososial | PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS |
| Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis | 一 | | — | — | Layanan psikososial dan kesehatan mental. Hal. 17, para 72 Jaminan pengadopsian prinsip kerja sama | |
| | | | pengadopsian prinsip kerja sama intersektoral. Hal. 17, para 79 Kewajiban | |
| | | | Kewajiban penyelenggara layanan kesehatan. Hal. 26-27, para 119 Berhak | |
| | | | Berhak mendapatkan peningkatan kompetensi, serta pelindungan dan kepastian hukum. | |
| | | | Hal. 23, para 107 Kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal. 24- 25, para 110 | |
| | | | | 25, para 110 Hak dalam menjalankan praktik. Hal. 24, para 109 | _ |
F. INDEKS
| Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Anak Hal. 52, Para 207-213 | Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Hal. 52, Para 207-213 | Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | Pembela HAM | Hak atas Kesehatan Hal. 30, Para 136, 138, | Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Hal 12 Para 37 |
| Hal. 17, Para 48 | Hal. 30, Para 136, 138, 139; Hal. 31, Para 142, 146; Hal. 32, Para 151; Hal. 34, Para 170. | Berorganisasi Hal 12 Para 37 |
| Diskriminasi | | | | | | Hal 4-7 Para 1-14 Hal 8 Para 18 Hal 8 -10 Para 20-30, Hal 11 Para 33-35 |
| Ekspresi dan Pidato Politik | | Hal. 8-9, Para 41-46 | | | | Hal 11 Para 33-35 Hal 14 Para 51 |
| Ekspresi Keagamaan | Hal. 28, Para 106; Hal. 30, Para 116; Hal. 33, Para 123; Hal. 47-49, Para 188- 195; | Hal. 9-12, Para 47-63 Hal. 49, Para 257- 261 | | | | |
| Ekspresi Seni Ekspresi Simbolis | Hal. 51, Para 199-205 | Hal. 12-16, Para 64- 83 | | | | |
| Ekspresi Simbolis | Hal. 34, Para 127; Hal. 39, Para 155; Hal. 44-47, Para 177- 187; Hal. 48, Para 190; Hal. 60, Para 246; | Hal. 16-19, Para 84- 95 | | | | Hal 13 Para 47 |
| Hok otoo Kohohocon Hok otoo KohohoconHak atas KohohacanPonghanucan |
| Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | Pembela HAM | Hak atas Kesehatan | Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| Hak Atas Pelindungan Data Pribadi | Hal. 32, Para 120 | Hal. 19-25, Para 96- 120 | | | | Hal. 24, Para 102 |
| Kebebasan Pers Hak Atas Informasi & | | Hal. 25-26, Para 121- 137 Hal. 29-30, Para 153- | | Hal. 28, Para 124(c); | | Hal. 24, Para 102 |
| Informasi Publik | | Hal. 29-30, Para 153- 161 | | Hal. 28, Para 124(c); Hal. 45, Para 246; Hal. 72, Para 435 | | |
| Hak Atas Internet Hak Atas Kesehatan | | Hal. 26-29, Para 138- 152 | | Hal. 2, Para 7, 9; | | Hal. 15, Para 52 Hal. 21, Para 80 |
| | | | Hal. 2, Para 7, 9; Hal. 4, Para 16; Hal. 5, Para 21, 23; Hal. 6, Para 24, 26-28; Hal. 7, Para 36; Hal. 8, Para 37-39, 41- 43, 45; Hal. 9, Para 46; Hal. 10, Para 48, 52; Hal. 11, Para 52 (f,g,h); Hal. 11-12, Para 53; Hal. 13 para 55, 57; Hal. 14, Para 57(h-k), 58-59, 61-63; Hal. 15, Para 66-67; Hal. 18, Para 84; Hal. 19, Para 85-86; Hal. 20, Para 91- 92; Hal. 21, para 94; Hal. 29, Para 126, 130- | | Hal. 21, Para 80 |
| Hak atas Kebebasan Hak atas Kebebasan Hak atas Kebebasan Penghapusan |
| Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | Pembela HAM | Hak atas Kesehatan | Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| Berkeyakinan | Berpendapat | | Hal. 35, Para 175, 178; Hal. 37, Para 190, 192; Hal. 38, Para 198; | Berorganisasi | Etnis |
| | | Hal. 37, Para 190, 192; Hal. 38, Para 198; Hal. 39, Para 209, 211; | | |
| | | Hal. 38, Para 198; Hal. 39, Para 209, 211; Hal. 40, Para 214; | | |
| | | Hal. 39, Para 209, 211; Hal. 40, Para 214; Hal. 43, Para 234, 238; | | |
| | | Hal. 40, Para 214; Hal. 43, Para 234, 238; | | |
| | | Hal. 43, Para 234, 238; Hal. 44, Para 242; | | |
| | | Hal. 44, Para 242; Hal. 47, Para 262, 265, | | |
| | | Hal. 47, Para 262, 265, 266; | | |
| | | 266; Hal. 48, Para 276; | | |
| | | Hal. 48, Para 276; Hal. 51, Para 289; | | |
| | | Hal. 51, Para 289; Hal. 52, Para 294, 296; | | |
| | | Hal. 55, Para 312, 313; | | |
| | | Hal. 56, Para 315-322; | | |
| | | Hal. 57, Para 323-325; | | |
| | | Hal. 58, Para 333; | | |
| | | Hal. 59, Para 336, 342- | | |
| | | 343; | | |
| | | Hal. 60, 0 | Hal. 60, Para 347; | |
| | | Hal. 61, Para 362; Hal. 63, Para 371; | 362 | |
| | | Hal. 63, Para 371; Hal. 64, Para 376; | | |
| | | Hal. 64, Para 376; Hal. 67, Para 394-400; | | |
| | | Hal. 68, Para 401-408; | | |
| | | Hal.69 | Hal. 68, Para 401-408; Hal. 69, Para 409-416; | |
| | | Hal. 70, Para 419; | ara 419. | |
| | | Hal. 71, Para 420, 423- | 2.420.423 | |
| | | 426; | | |
| | | Hal. 72, Para 428-431, | | |
| | | | Hal. 72, Para 428-431, 434, 436-437; | | |
| | | | 434, 436-437; | | |
| | | | Hal. 73, Para 438-440, | | |
| | | | 442-445, 447; Hal. 74, Para 449, 451; | | |
| | | | Hal. 74, Para 449, 451; | | |
| Hak atas Kebebasan Hak atas Kebebasan Hak atas Kebebasan Penghapusan |
| Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | Pembela HAM | Hak atas Kesehatan Hal. 75, Para 452-454. | Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| Izin Terbit & Sensorship | | Hal. 47-48, Para 250- 256 | | Hal. 75, Para 452-454. | | |
| Sensorship Kabar/Berita Bohong | Hal. 49, Para 195 | 256 Hal. 39-40, Para 212- | | | | Hal 5 Para 2 |
| (Hoaks) Keamanan Nasional | Hal. 24-25, Para 91-93 | 218 Hal. 37-38, Para 194- | | | | Hal 5 Para 5 |
| Kebebasan Akademik | | 200 Hal. 30-34, Para 162- | | | | |
| Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | | 183 | Hal. 12, Para 36 (f) & (h); Hal. 22, Para 69 (a), | Hal. 34, Para 170 | | Hal 13 Para 49 Hal 14 Para 50 |
| Kebebasan Berkumpul dan | Hal. 41-44, Para 166- 176 | | Hal. 26, Para 85; Hal. 29, Para 97; Hal. 31, Para 111; Hal. 32, Para 117; Hal. 33, Para 120; Hal. 41, Para 142 (b); Hal. 46, Para 149 Hal. 12-13, Para 36 (f) & (j), | Hal. 35, Para 177 | Hal. 5, Para 17-22 | Hal. 5, Para 17-22 |
| Berorganisasi Kelompok Rentan | Hal. 8, Para 20; | | Hal. 37-38, Para 139 (a) & (h); Hal. 41, Para 142 (b) & (c); Hal. 46, Para 149 Hal. 3, Para 9; | Hal. 11, Para 52(i); | Hal. 6, Para 23-28 Hal. 2, Para 7 Hal. 7, Para 29 | Hal. 6, Para 23-28 Hal. 2, Para 7 Hal. 7, Para 29 |
| Kelompok Rentan | Hal. 8, Para 20; Hal. 38, Para 148; Hal. 46, Para 185; Hal. 47, Para 187; | | Hal. 3, Para 9; Hal. 11-14, Para 36; Hal. 25, Para 84 | Hal. 11, Para 52(i); Hal. 17, Para 72; Hal. 29, Para 126, 128- 130; | | Hal 9 Para 24 |
| Hak atas Kebebasan Hak atas Kebebasan Hak atas Kebebasan Penghapusan |
| Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Hal. 56, Para 229; Hal. 58, Para 240 | Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | Pembela HAM | Hak atas Kesehatan Hal. 35, Para 175; Hal. 47, Para 268; Hal. 48, Para 274(c); | Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| Keselamatan Publik | Hal 20-21, Para 74-76 | Hal. 38, Para 201- | | Hal. 50, Para 283; Hal. 52, Para 291; Hal. 56, Para 320; Hal. 61, Para 359 | | — |
| Ketertiban Umum | Hal 21-22, Para 77-79 | 202 Hal. 38-39, Para 202- | | | Hal. 21 Para 83 | Hal. 21 Para 83 |
| Non-Diskriminasi | Hal 8-9, Para 21-25 | 211 | _ | Hal. 8, Para 39-40; Hal. 11, Para 52 (g,h,i); Hal. 16, Para 69; Hal. 26, Para 119; | Hal. 7, Para. 29 Hal. 7, Para 12, Hal. 12, Para. 49 Hal. 36, Para. 141 Hal. 10, Para 29 | Hal. 21 Para 83 Hal. 7, Para 12, Hal. 9, Para 22, 23, 25 Hal. 10, Para 29 Hal. 11, Para 35 |
|
| Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | Pembela HAM | Hak atas Kesehatan Hal. 55, Para 310; | Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| | | | Hal. 55, Para 310; Hal. 59, Para 343; Hal. 75, Para 452. Hal. 34, Para 170; | | |
| Penyiksaan Perempuan | Hal. 53-54, Para 219- 224 | | Hal. 3, Para 8; Hal. 10, Para 34; Hal. 16, Para 47, | Hal. 34, Para 170; Hal. 36, Para 181; Hal. 57, Para 324. Hal. 35, Para 175; Hal. 35, Para 176-177; Hal. 36-37, Para 178- 180, 182; | | Hal. 12, Para 37 Hal. 13, Para 44 Hal. 16, Para 54 |
| Perempuan Proporsionalitas | 224 Hal. 29, Para 112 | | Hal. 10, Para 34; Hal. 16, Para 47, Hal. 26-27, Para 86-90; Hal. 29-30, Para 101-106; Hal. 31, Para 109; Hal. 34, Para 121; Hal. 34, Para 124; Hal. 40, Para 140. | Hal. 35, Para 176-177; Hal. 36-37, Para 178- 180, 182; Hal. 36, Para 181; Hal. 38, Para 201. | Hal. 7, Para 29 Hal. 36, Para 141-142 | Hal. 13, Para 44 Hal. 16, Para 54 Hal. 19, Para 73 Hal. 9, Para 25 |
| Ras dan Etnis | 一 | | | | Hal. 7, Para 29 Hal. 36, Para 141-142 Hal. 38, Para 148 Hal. 39, Para 151 | Hal. 9, Para 25 Hal. 13, Para 49 Hal. 4-5, Para 1-5, Hal. 6-7, Para 7-12 Hal. 8, Para 15, 18, 19 Hal. 9-11, Para 25-30, 31 33, 34 Hal. 12-13, Para 37, 39, 43-48 |
| 一 | Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan | Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat | Pembela HAM | Hak atas Kesehatan | Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Hal 21, Para. 81, 84, 85,87 Hal. 22-24, Para 89-- 96, 98, 99, 102, 103 |
| Reputasi Siar Kebencian | Hal. 58, Para 236 Hal. 47-49, Para 188- | Hal. 40-43, Para 219- 230 Hal. 43-47, Para 231- | | | | Hal. 13, Para 45, 48, 49 |
| Siar Kebencian | Hal. 47-49, Para 188- 195 | Hal. 43-47, Para 231- 249 Hal. 50, Para 262- 264 | | | | Hal. 13, Para 45, 48, 49 Hal. 14, Para 51 |
| Yurispridensi | | Hal. 50, Para 262- 264 Hal. 50-57, Para 265- 291 | | | | |
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Latuharhary No. 4B, RT01/RW04, Menteng, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Telp:021-3925230 | Fax: 021-3925227
Website: www.komnasham.go.id | Email: [email protected]