Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): PENELITIAN : Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

58 halaman · 58 halaman diproses dengan OCR · 22.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PENELITIAN:
  2. Penerbit:
  3. Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih:
  4. Nama Peserta Focus Group Discussion (Eksternal) Tanggal 29 Januari 2021 (urutan berdasarkan alfabet):
  5. DAFTAR ISI
  6. DAFTAR SINGKATAN PILIHAN
  7. DAFTAR TABEL
  8. KATA PENGANTAR
  9. 1. PENDAHULUAN
  10. 1.1. Pertanyaan Penelitian
  11. 1.2. Metode Penelitian
  12. 2. TEMUAN DAN ANALISIS
  13. 2.1. Tujuan 1 TPB: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Mana pun
  14. 2.3. Tujuan 3 TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
  15. 3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  16. 3.1. Kesimpulan
  17. 3.2. Rekomendasi
  18. 1. Rekomendasi kepada pemerintah:
  19. 2. Rekomendasi kepada Komnas HAM RI:
  20. DAFTAR PUSTAKA
  21. Instrumen Internasional:
  22. Peraturan Perundang-undangan:
  23. Sumber Lain:

PENELITIAN:

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penelitian:

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Komnas HAM

Penelitian: Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

PenanggungJawab: Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / Komnas HAM)

Wakil Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono(Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian)

Koordinator Peneliti: Alghiffari Aqsa

Wakil Koordinator Peneliti: Andhy Panca

Peneliti Utama: Roy Thaniago dan Hamong Santoso

Asisten Peneliti Utama: Okta Rina Fitri, Ronny Josua Limbong, Fidela Gracia

Peneliti Pendukung: Handa S. Abidin

Editor: Bayu Imantoro

Desain dan Ilustrator: Aditya Megantara

ISBN 978-623-94599-8-7

Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Telepon (021) 392 5230 Fax (021) 392 2026

Policy Brief berjudul "Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" dan matriks berjudul "Irisan Antara Isu Sorotan Komnas HAM Mengenai COVID-19 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" dibuat berdasarkan penelitian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penelitian ini.

Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih:

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, revisi, dan dukungan Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI), Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI) Hairansyah (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi Komnas HAM RI), Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI) dan Sille Stidsen (Danish Institute for Human Rights / DIHR) terhadap penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Focus Group Discussion (26 dan 29 Januari 2021) yang telah memberikan kontribusi dan/atau dukungannya pada penelitian ini

Nama Peserta Focus Group Discussion (Internal Komnas HAM RI) Tanggal 26 Januari 2021 (urutan berdasarkan alfabet):

Komisioner: Beka Ulung Hapsara, Hairansyah, dan Sandrayati Moniaga.

Annisa Arum Putri, Asri Oktavianty Wahono, Eri Riefika, Indah Wulandari, Kurniasari Novita Dewi, Maria Elizabeth, Martin, Nina Chesly Ayu Lestari, Nur Afifa Fauzia, Nurjaman, Rebeca Amelia Susanto, Rima P. Salim, Sasanti Amisani, Sri Nur Fathya, dan Yuli Asmini.

Nama Peserta Focus Group Discussion (Eksternal) Tanggal 29 Januari 2021 (urutan berdasarkan alfabet):

Adityo Santoso (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Bona Tua (INFID), Eva Devita (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Firdaus Ferdiansyah (Lapor COVID-19), Ganis Irawan (Ikatan Dokter Indonesia), Halimah Ginting (Koalisi Perempuan Indonesia), Nona Iriana (Badan Pusat Statistik), Pandu Riono (Universitas Indonesia), Rahmiatun Nur Khasanah (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel), Yemiko Happy Nandatama (Lapor COVID-19). Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) yang tidak dapat hadir pada focus group discussion namun mengirimkan jawaban tertulis dari pertanyaan kunci yang diberikan.

Penelitian ini didanai oleh Danish Institute for Human Rights.

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan Pilihan V Daftar Tabel vi Kata Pengantar vii 1. Pendahuluan 1 1.1. Pertanyaan Penelitian 5 1.2. Metode Penelitian 5 2. Temuan dan Analisis 6 14 2.1. Tujuan 1 TPB: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun 2.2. Tujuan 2 TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 20 2.3.Tujuan 3 TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 21 2.4. Tujuan 4 TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 25 2.5.Tujuan 8 TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 27 2.6.Tujuan 9 TPB: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 29 2.7.Tujuan 16 TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 32 3. Kesimpulan dan Rekomendasi 34 3.1. Kesimpulan 34 3.2. Rekomendasi 37 Daftar Pustaka 38

DAFTAR SINGKATAN PILIHAN

HAM
HAMHak Asasi Manusia
HATHak Atas Tanah
HRBAHuman Rights-Based Approach
ICESCRInternational Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
ICCPRInternational Covenant on Civil and Political Rights
KemendikbudKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenkumhamKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KPAIKomisi Perlindungan Anak Indonesia
Komnas HAM RIKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NHRIsNational Human Right Institutions
ODPOrang Dalam Pemantauan
PBBPerserikatan Bangsa-Bangsa
PCRPolymerase Chain Reaction
PDPPasien Dengan Pengawasan
PHKPemutusan Hubungan Kerja
PSBBPembatasan Sosial Berskala Besar
Satgas COVID-19Satuan Tugas Penanganan COVID-19
UUUndang-Undang
TPBTujuan Pembangunan Berkelanjutan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 18 Poin Rekomendasi Komnas HAM RI 6 Tabel 2. Irisan Antara Isu Sorotan Komnas HAM RI dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 Tabel 3. Ragam Program Perlindungan Sosial di Indonesia Tahun 2020 16

KATA PENGANTAR

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung setidaknya sejak Maret 2020 telah berdampak sangat luas dan masif bagi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pun dengan target-target yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Riset yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan dukungan dari Danish Institute of Human Rights(DlHR) tentang “Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" ditujukan untuk memotret bagaimana peran Komnas HAM dalam mendorong tata kelola penanggulangan Covid-19 dalam perspektif HAM dan dikaitkan dengan dampak Covid-19 terhadap targettarget pencapaian TPB.

Temuan riset ini mengkonfirmasi bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 yang mengabaikan prinsip HAM berdampak pada agenda TPB, dan sebaliknya, mengabaikan TPB sebagai kerangka kerja berdampak pada pemenuhan dan perlindungan HAM. Komnas HAM berwenang untuk memastikan agar negara memperhatikan prinsip HAM dan agenda TPB dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Peran dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut ditunjukkan lewat kewenangan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di mana hal tersebut memiliki irisan dengan setidaknya 7 Tujuan dalam TPB.

Belum berakhirnya pandemi Covid-19 menuntut lebih diperhatikannya prinsip HAM dan agenda TPB, berbasis pada prinsip tidak meninggalkan satu pun orang (leave no one behind), perlunya reformasi kebijakan perlindungan sosial, atau menjamin hak kesehatan warga dengan mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Tujuh tujuan dalam TPB yang sudah dibahas menjadi cerminan betapa pencapaian TPB dalam berbagai sektor mengalami rintangan dan tantangan yang serius. Apalagi di tengah meningkatnya kasus masyarakat yang terkena maupun meninggal oleh karena Covid-19 sejak bulan Juni 2021, sangat terlihat bagaimana tata kelola penanggulangan Covid-19 harus terus diperbaiki dari berbagai sisi agar penanggulangan pandemi Covid-19 menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Dengan demikian riset ini sangat relevan dengan kondisi dan situasi kekinian meningkatnya kasus Covid-19 serta agenda pelaporan pencapaian TPB dalam skema Volluntary National Review yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia pada 2021. Harapannya, riset ini menjadi basis bagi Komnas HAM dan para pemangku kepentingan tentang bagaimana prinsip dan norma HAM memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam pencapaian TPB dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Komnas HAM mengucapkan terima kasih pada jajaran Komnas HAM khususnya di Bidang Pengkajian dan Penelitian yang terlibat dalam riset ini yaitu Mimin Dwi Hartono, Okta Rina Fitri, dan Ronny Josua Limbong. Demikian pula terhadap tim penelitian yang dikoordinasi oleh Alghiffari Aqsa dan Andhy Panca Kurniawan, yang terdiri atas Roy Thaniago, Hamong Santoso, Fidela Gracia, dan Handa S. Abidin. Komnas HAM mengucapkan terima kasih pula kepada DIHR atas dukungannya dalam riset ini, terkhusus kepada Sille Stiedsen yang berhubungan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan riset ini mewakili DIHR.

Jakarta, 8 Juli 2021

Sandrayati Moniaga

Komisioner Pengkajian dan Penelitian

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung selama 11 bulan sejak Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan dua orang Indonesia pertama yang terkonfirmasi positif pada 2 Maret 2020.1 Ketika penelitian ini ditulis pada awal Februari 2021, tercatat sudah 1,18 juta lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi dan 32 ribu di antaranya meninggal dunia.²

Selain aspek kesehatan yang menimbulkan korban jiwa, pandemi COVID-19 juga berdampak pada banyak aspek lainnya. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya jumlah pengangguran, angka kemiskinan dan jumlah siswa putus sekolah. Di Indonesia, tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,07%, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,7%, dan 983 anak putus sekolah.3 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan bahwa pandemi COVID-19 lebih dari sekadar darurat kesehatan, namun juga merupakan “krisis sosial, krisis ekonomi, dan krisis manusia yang pada akhirnya menjadi krisis Hak Asasi Manusia (HAM)".4

Dampak yang ditimbulkan COVID-19 ini secara logis juga berdampak pada upaya untuk mencapai Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). PBB dalam The Sustainable Development Goals Report 2020 menunjukkan dampak konkret tersebut pada pencapaian ke-17 tujuan TPB. Untuk konteks Indonesia, Migrant Care juga menerbitkan sebuah laporan yang memperlihatkan bagaimana dampak COVID-19 pada tiap tujuan TPB.5

Karenanya, peran negara dalam menanggulangi COVID-19, sekaligus pada saat yang bersamaan menjaga agenda TPB, menjadi penting untuk diawasi.6 Komitmen para pemimpin negara untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Transforming Our World: The Agenda 2030 for Sustainable Development, perlu untuk terus digaungkan.

Dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 dan menjaga Agenda 2030 TPB tersebut, nilai dan prinsip HAM merupakan salah satu instrumen utama yang wajib diperhatikan. Hal ini karena negara adalah pengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.® Bahkan, bukan semata sebagai instrumen kerja, pemenuhan HAM adalah tujuan dari TPB.9 Artinya, dalam situasi pandemi COVID-19, penting untuk memastikan agar segala upaya penanganan tetap didasari pada nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM. Pentingnya perspektif HAM dalam penanganan COVID-19 juga tercermin dalam pernyataan PBB bahwa:

Ini bukanlah saat untuk mengabaikan HAM; ini adalah masa di mana, lebih dari 7フ kapanpun, HAM dibutuhkan untuk memandu kita di dalam krisis sehingga bisa membantu kita untuk sesegera mungkin kembali berfokus untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan menjaga perdamaian".10

Lebih lanjut PBB mencatat tiga aspek yang paling patut mendapat perhatian di tengah upaya menanggulangi pandemi COVID-19: (1) Hak untuk hidup dan tugas melindungi kehidupan, (2) Hak atas kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan, dan (3) Dampak dari pembatasan untuk berpindah.11 Sementara menurut Komnas HAM Rl yang sejak awal pandemi COVID-19 mendorong tata kelola penanggulangan yang berbasis HAM, banyak aspek HAM yang terdampak selain yang disampaikan oleh PBB dimaksud di atas. Dampak tersebut di antaranya adalah terhadap hak atas pekerjaan, hak untuk beribadah, hak atas pendidikan, dan hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mental.12

Sementara itu Amnesty Internasional menyatakan bahwa:

Human rights should be at the center of COVID-19 prevention, preparedness, containment, and treatment measures, in order to protect public health and support people at the highest risk of being infected. Amnesty International Indonesia has concerns regarding the response of the Indonesian Government to the pandemic, specifically regarding the rights of health and other workers, the right to information, and the right to freedom of expression and opinion.13

Berpijak dari situasi tersebut, posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menjadi relevan mengingat kerja institusi negara ini punya kaitan yang sangat dekat dengan penanggulangan COVID-19, HAM, dan TPB. Komnas HAM RI adalah lembaga yang berperan penting memastikan agar negara dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), Komnas HAM RI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan agar tata kelola penanggulangan COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan standar, norma, dan prinsip HAM, serta melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkait dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.14 Sementara itu Pasal 75 UU HAM menyatakan bahwa keberadaan Komnas HAM RI bertujuan untuk:

(a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan".15

Selain itu, dalam kerangka pelaksanaan dan pencapaian TPB, National Human Rights Institutions (NHRIs) di tiap negara, seperti Komnas HAM RI, didorong perannya sebagai jembatan bagi para pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB. Dalam praktiknya, NHRIs diposisikan untuk:

Pertama, mengembangkan alat, panduan, dan pengetahuan yang mempromosikan penggunaan HRBA (Human Rights-Based Approach) dalam penerapan dan peninjauan Agenda 2030 TPB; Kedua, membantu pembentukan indikator dan sistem pendataan nasional, dengan berpijak pada laporan dan mekanisme pemantauan isu HAM yang sudah tersedia dalam konteks internasional dan regional; Ketiga, memantau perkembangan dalam tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dan menyingkap isu ketimpangan dan diskriminasi, termasuk melalui pendekatan pengumpulan data yang inovatif dan partisipatif; Keempat, mempromosikan proses partisipasi dan konsultasi yang transparan dan inklusif di dalam rancangan strategi nasional dalam mencapai TPB, termasuk dengan melibatkan mereka yang paling jauh tertinggal." 16

Dalam perannya untuk memberikan rekomendasi dan memantau pemajuan HAM, Komnas HAM RI telah melakukan beberapa inisiatif terkait penanganan COVID-19. Pertama, Komnas HAM Rl melakukan pengkajian dan penelitian terkait dengan tata kelola penanggulangan COVID-19 dalam perspektif HAM. Kedua, Komnas HAM RI menyusun Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2020.17 Ketiga, Komnas HAM RI menyusun dokumen berjudul Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM.18 Dokumen ketiga ini berisi analisis Komnas HAM Rl terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya, baik dari sisi kebijakan ataupun program yang telah dijalankan pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19.

Memahami dan menekankan peran National Human Right Institutions (NHRIs) seperti Komnas HAM RI sangat penting dalam situasi tidak menentu akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Apalagi, keberadaan Komnas HAM RI mendapatkan legitimasi berdasarkan mandat dan kewenangan yang diatur dalam UU HAM agar perspektif HAM menjadi pedoman pemerintah dalam menanggulangi COVID-19.19 Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, penelitian ini ingin melihat peran Komnas HAM RI dalam konteks bagaimana kerja-kerja Komnas HAM RI pada masa pandemi COVID-19 ini menyentuh berbagai aspek di dalam TPB, mengingat pandemi COVID-19 juga berdampak pada pencapaian TPB.

Dengan mengonteksualisasi kerja Komnas HAM Rl dalam spektrum yang berbeda, penelitian ini berharap bisa menunjukkan peran Komnas HAM Rl dari isu atau permasalahan kerja yang lebih luas dan multi-dimensional; bahwa pekerjaan mewujudkan nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM sangat bersinggungan dengan TPB dan banyak aspek lainnya. Secara praktis penelitian ini bertujuan membantu Komnas HAM RI mengidentifikasi aspek TPB dalam pelaksanaan mandat dan kewenangannya. Terlebih, sejauh ini belum ada penelitian dalam konteks Indonesia yang mencoba melihat pandemi COVID-19 dalam kerangka HAM dan TPB sekaligus. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Presiden Jokowi Tegaskan Keseriusan Pemerintah Tangani Wabah Korona", Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dipublikasi tanggal 02 Maret 2020, https://www.setneg.go.id/baca/index/ presiden_jokowi_tegaskan_keseriusan_pemerintah_tangani_wabah_korona

2 "Peta Sebaran", Satgas COVID-19, dipublikasi tanggal 10 Februari 2021, https://covid19.go.id/petasebaran.

Data peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia lihat: "COVID-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs" sebagaimana paparan yang disampaikan oleh Diani Sadia Wati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI), dalam Festival Hak Asasi Manusia 2020, 17 Desember 2020. Untuk data anak putus sekolah di Indonesia akibat pandemi COVID-19, lihat: "UNICEF Indonesia dalam Peluncuran Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)" dan Diseminasi Nasional Hasil Monitoring ATS yang diselenggarakan secara virtual melalui akun YouTube Bappenas RI, 23 Desember 2020, https://www.youtube.com/watch?v=yRN2DM0uBcE

António Guterres, "We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery", United Nations, dipublikasi tanggal 23 April 2020, https://www.un.org/en/un-coronaviruscommunications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and.

Hamong Santono, Safina Maulida, dan Wahyu Susilo, "Pandemi COVID-19: Tantangan Nyata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Migrant Care, dipublikasi tanggal 30 September 2020, https://migrantcare.net/2020/09/pandemi-covid19-tantangan-nyata-tpb-di-indonesia/.

Komnas HAM RI memandang bahwa penanggulangan COVID-19 adalah pandemi global yang mengancam kesehatan publik, sehingga dalam keadaan darurat, presiden sebagai kepala negara dan pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan luar biasa dalam merespons kondsi darurat tersebut. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lihat: "Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM," Komnas HAM RI, dipublikasi pada 01 Oktober 2020, https://www.komnasham.go.id/files/20201012-tata-kelolapenanggulangan-covid-$RNP.pdf., (Selanjutnya: "Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM"), 6.

Lihat: "Transforming Our World: The Agenda 2030 for Sustainable Development", United Nations, dipublikasi tanggal 21 Oktober 2015, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/70/1&Lang=E.

8 Lihat: Maidah Purwanti, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia", Kementerian Hukum dan HAM, diakses tanggal 23 Februari 2021, https://lsc.bphn.go.id/ artikel?id=365.

9 Lihat: Ibid., Introduction, Angka 3, 3/35.

10 "COVID-19 and Human Rights: We are all in this together", United Nations, dipublikasi tanggal 23 April 2020,https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human rights_and_covid_april_2020.pdf., 2.

11 Ibid., 4.

12 Lihat: "Komnas HAM Dorong Penanganan COVID-19 Melalui Kebijakan Berbasis HAM dan Sains", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 22 Mei 2021, https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2020/5/22/1410/komnas-ham-dorong-penanganan-covid-19-melalui-kebijakan-berbasis-hamdan-sains.html.

13 "COVID-19 and Its Human Rights Impact in Indonesia", Amnesty International, dipublikasi pada April 2020 (tanpa tanggal), https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2020/05/Amnesty-International- Indonesia-COVID-19-Brief-ENG..pdf., 13.

14 Ibid., "Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM", (n.6), 2.

15 Undang-Undang No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan 23 September 1999, diundangkan 23 September 1999) (selanjutnya: UU No. 39/1999 tentang HAM), Pasal 75.

16 Nadja Filskov, "National Human Rights Institutions engaging with the Sustainable Development Goals (SDGs)", National Human Rights Institutions, dipublikasi tanggal 2 Juni 2017, https://nhri.ohchr.org/ EN/News/Documents/GANHRI NHRIs%20engaging%20with%20the%20SDGs.pdf., 10.

17 "Kontribusi Nyata Komnas HAM RI dalam Penanganan Pandemi Covid-19", Komnas HAM RI, dipublikasi tanggal 5 Mei 2020, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/5/1384/ kontribusi-nyata-komnas-ham-dalam-penanganan-pandemi-covid-19.html.

18 Ibid., "Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM", (n.6)

19 Lihat keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM dalam UU No. 39/1999 tentang HAM.

1.1. Pertanyaan Penelitian

1. Melalui kerangka TPB, bagaimana memahami peran dan fungsi Komnas HAM RI di tengah pandemi COVID-19?

2. Aspek-aspek apa saja dari TPB yang beririsan dengan pelaksanaan mandat dan kewenangan Komnas HAM Rl dalam mengawasi program dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19?

1.2. Metode Penelitian

Dengan tujuan untuk mengidentifikasi kerja Komnas HAM RI yang bersinggungan dengan TPB, kajian ini menggunakan dokumen Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (selanjutnya: Tata Kelola) sebagai objek utama yang diteliti. Laporan tersebut menyediakan potret tentang sikap dan pandangan Komnas HAM RI terkait penanggulangan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Asumsinya, peran Komnas HAM Rl cukup terpresentasikan lewat laporan tersebut, sehingga memadai sebagai sumber informasi awal kajian. Meski begitu, kajian ini menyadari bahwa apa yang dikerjakan Komnas HAM RI di tengah pandemi COVID-19 bisa jadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang tertuang dalam dokumen tersebut.

Kajian ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sorotan Komnas HAM Rl yang terdapat dalam dokumen Tata Kelola. Isu-isu tersebut kemudian dikategorisasi dalam kerangka TPB; tiap isu dikelompokkan ke dalam kategori tujuan TPB. Meski suatu isu bisa saja terkait dengan lebih dari satu tujuan TPB, namun kajian ini memutuskan untuk mengelompokkan sebuah isu hanya pada satu kategori, dengan memilih kategori yang lebih relevan.

Selain menggunakan Tata Kelola sebagai data utama, kajian ini juga menggunakan laporan pengaduan Komnas HAM RI 2020,20 materi dalam Focus Group Discussion (FGD),21 laporan yang diterbitkan lembaga-lembaga internasional, dokumen resmi pemerintah Indonesia terkait penanganan COVID-19 dan TPB, termasuk pemberitaan media massa.

20 Komnas HAM RI menerima aduan masyarakat, baik individu maupun lembaga, terkait pelanggaran HAM yang terjadi. Aduan yang dikumpulkan Komnas HAM RI terkategorisasi ke dalam tiga isu besar, yakni ketenagakerjaan, agraria, dan kesehatan. Data pengaduan ini diperlakukan sebagai data tambahan dalam kajian ini. Selengkapnya lihat: Laporan Data Pengaduan, Komnas HAM, https://www.komnasham. go.id/index.php/data-pengaduan/.

21 FGD dilakukan dua kali. FGD pertama pada 26 Januari 2021 melibatkan komisioner dan pekerja internal Komnas HAM RI (selanjutnya: FGD Internal Komnas HAM RI). FGD kedua pada 29 Januari 2021 melibatkan perwakilan organisasi masyarakat sipil dan institusi pemerintah yang bidangnya terkait dengan COVID-19 (selanjutnya: FGD Eksternal Komnas HAM RI). FGD ini diadakan untuk menjaring pendapat dan pengalaman beragam institusi yang berbeda dalam memandang dampak COVID-19 pada HAM dan TBP. Hasil FGD ini diperlakukan sebagai data tambahan dalam menulis laporan ini, terutama ketika menjabarkan contoh konkret pada bab "Temuan dan Analisis".

2. TEMUAN DAN ANALISIS

Dalam dokumen Tata Kelola, Komnas HAM RI menyampaikan 18 poin rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka upaya penanggulangan pandemi COVID-19 (lihat Tabel 1). Sarat dengan persoalan HAM, namun apa yang ditulis di dalamnya belum dibahas dalam kerangka TPB. Karena itu, bagian ini berupaya untuk membaca 18 poin tersebut dalam kerangka TPB.

Tabel 1.

18 Poin Rekomendasi Komnas HAM RI²2

No.RekomendasiDeskripsi
1. Penguatan LegalitasBerdasar Prinsip Siracusa dan UU HAM pembatasan HAM dalam konteks situasi kedaruratan kesehatan haruslah memiliki dasar hukum yang kuat (UU). Hal ini diperlukan dalam rangka penambahan kewenangan yang lebih solid, implementatif, jelas, dan konkret.
22. Platform Kebijakan TerpusatDiperlukan satu platform kebijakan yang terpusat dan dikontrol oleh pemerintah pusat, yang bersifat transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan partisipatif. Satu platform kebijakan tersebut mengatur pembatasan sosial/mobilitas, penyaluran bantuan, dan komunikasi publik yang terpadu.
3.Kebijakan Karantina Wilayah secara Proporsionalpenyaluran bantuan, dan komunikasi publik yang terpadu. Komnas HAM RI merekomendasikan karantina wilayah secara proporsional sesuai dengan penilaian faktual, tingkat kerentanan, landasan epidemiologi, dan terukur.Namun langkah yang diambil pemerintah adalah PSBB, sedangkan implementasi di beberapa daerah menerapkan karantina parsial.
4. Kebijakan atas Mobilisasi dan Kerumunan yang KetatKomnas HAM RI merekomendasikan tindakan tegas bagi pelanggar kebijakan PSBB/social/physical distancing, termasuk di dalamnya pengaturan pengecualian dalam kebijakan pembatasan mobilitas dan pengaturan soal ibadah di tempat/rumah ibadah.
5. Informasi Pergerakan Sebaran yang up-to-date dan Transparandi tempat/rumah ibadah. Perlunya kebijakan dan mekanisme pembaharuan situasional sesuai prinsip transparansi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaporan angka kematian underreporting yang tidak sesuai dengan standar dan panduan dari WHO.
No.RekomendasiDeskripsi
6.Pengurangan Jumlah Hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan DialihkanRekomendasi Komnas HAM RI adalah agar pemerintah merespons kelebihan penghuni di lapas, LPKA, dan rutan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
7.Penerapan Sanksi Tegas pada Pelanggaran Berupa Denda atau Pidana pada Peristiwa KhususSanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan harus diberikan berupa denda atau sanksi sosial dan pemidanaan untuk peristiwa khusus (seperti pengambilan jenazah pasien positif COVID-19). Sanksi harus diberikan sesuai dengan pelanggarannya. Denda dan sanksi sosial dikedepankan guna
8.Penggunaan Teknologi secara MaksimalPenggunaan teknologi harus dikedepankan guna membantu penanggulangan wabah COVID-19. Meski penyediaan teknologi telah dikembangkan oleh beberapa instansi pemerintah namun belum cukup efektif dalam menaikkan
9.9. Bantuan Hidup Langsungtingkat tes dan tracing yang penting. Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan jaminan hidup langsung bagi semua masyarakat.
1010. Model Pendidikan Rumah yang Tidak Menambah BebanKomnas HAM RI RI merekomendasikan kebijakan untuk belajar di rumah tanpa menimbulkan tambahan beban bagi keluarga yang sedang bekerja serta beribadah dan belajar di rumah. Kebijakan belajar di rumah yang menyenangkan dengan mengurangi beban pekerjaan rumah akan sangat bermanfaat bagi kesehatan mental bagi semuanya, khususnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
11.11. Terus Menambahkan Tenaga Medis dan Alat-Alat Penunjang Kesehatan serta Menjamin Terpenuhinya Hak- Hak Tenaga MedisKomnas HAM RI merekomendasikan kebijakan khusus untuk menunjang para petugas dan pekerja medis agar kebutuhan perlindungan bagi mereka maksimal. Kebijakan khusus ini dapat berupa pembebasan bea masuk, percepatan produksi, dan jika dibutuhkan monopoli produksi dan distribusi dalam skema prioritas.
12.12. Membangun Mekanisme Khusus Bagi Penyandang DisabilitasKomnas HAM RI merekomendasikan pembuatan kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas, misalkan akses informasi, akses pelayanan, dan perlindungan.
13. Memerangi Stigma Bagi Korban, Keluarga dan Membuat Perlindungan Khusus Bagi Pekerja Medis dan RelawanKomnas HAM RI merekomendasikan kebijakan untuk melakukan penyadaran guna memerangi stigma yang terdapat dimasyarakat dan memberikan perlindungan khusus bagi petugas dan pekerja medis termasuk keluarganya.
No.RekomendasiDeskripsi
1.414. Distribusi Tenaga Medis, Relawan, Sarana dan Prasarana Penunjang secara ProporsionalKomnas HAM RI merekomendasikan kebijakan cepat guna menunjang sebaran tenaga medis, percepatan rekrutmen relawan, dan penyediaan sarana dan prasarana secara proporsional agar dapat tertangani dengan baik, khususnya daerah berzona merah atau potensial menjadi zona merah. Selain itu kebijakan untuk memastikan standar kualitas
15. Membangun Solidaritas Masyarakat dan Menjamin Kelancaran Penanggulangan COVID-19sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Komnas HAM RI merekomendasikan kebijakan untuk mempermudah solidaritas yang berjalan di masyarakat dan memberi perlindungan terhadap aksi solidaritas ini. Kebijakan ini bisa berupa fasilitasi distribusi barang atau sarana lain yang menunjang.
1616. Kebijakan WNI di Luar Negeri Khususnya Buruh Migran yang Berada di Negara COVID-19Komnas HAM RI merekomendasikan sebuah kebijakan perlindungan dan pelayanan khusus bagi WNI di luar negeri, khususnya buruh migran yang berada di negara sebaran COVID-19. Kebijakan ini termasuk informasi apakah ada WNI umum atau buruh migran yang menjadi korban dan bagaimana kelangsungan pelayanan kesehatan bagi mereka. Termasuk jika berada dalam negara yang telah menyatakan lockdown, maka kebutuhan pokoknya harus diperhatikan
1717. Perlindungan Bagi Buruh dan Para Pekerjadan dipenuhi. Komnas HAM RI merekomendasikan agar pemerintah menjamin dan memastikan tidak ada PHK sepihak terhadap pekerja, dengan cara mendata sektor usaha yang rentan atau telah terdampak oleh COVID-19 dan menyusun langkah- langkah penanganan bekerjasama dengan asosiasi usaha terkait.
1.818. Layanan Kesehatan Maksimal Bagi Korban, Keluarga, ODP, PDP, dan Masyarakatterkait. Komnas HAM RI merekomendasikan pemenuhan dan jaminan pelayanan hak atas kesehatan yang paripurna bagi semua dengan memaksimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melakukan kerja sama internasional, di antaranya memastikan ketersediaan dan kualitas obat- obatan, tenaga medis, metode pengobatan yang tepat, atau sarana pendukung lainnya guna menanggulangi COVID-19 secara efektif.

Penelitian ini mendapati bahwa sedikitnya ada 7 tujuan TPB yang beririsan dengan 18 poin rekomendasi tersebut (lihat Tabel 2). Bagian ini akan memaparkan 7 tujuan TPB tersebut dengan target/sasaran TPB, isu terkait pada tiap tujuan yang menjadi perhatian Komnas HAM RI, dan implikasi setiap isu tersebut pada HAM. Selain itu, penelitian ini secara sederhana juga berupaya untuk menggambarkan dampak COVID-19 pada tiap isu dan tujuan TPB.

Tabel 2.

Irisan Antara Isu Sorotan Komnas HAM RI dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan TPB²3Target TPB24Isu Terkait²5
Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana. 3. Di tingkat nasionalPemberian perlindungan sosial kepada masyarakat seperti Program Kartu Prakerja tidak sesuai kebutuhan Lambannya dan tidak tepat sasarannya
Tujuan 2 Menghilangkanmengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanyabantuan langsung pemerintah kepada masyarakat Lambannya dan tidak tepat sasarannya
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.kelaparan dan memastikan adanya akses bagiseluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahunbantuan langsung pemerintah kepada masyarakat
Tujuan TPB²³3Target TPB²4Isu Terkait²5
Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.8. Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan risiko finansial, akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semuaSarana dan prasarana tidak merata dan tidak terdistribusi dengan baik, misal Alat Pelindung Diri (APD), tidak memenuhi hak warga mengakses fasilitas kesehatan Hak atas kesehatan bagi narapidana difasilitasimelaluikeputusan Menkumham SK nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Hak penyandang disabilitas: Tiadanya pendataan tentang jumlah penyandang disabilitas
negara, khususnyad. Menguatkan kapasitas di setiap di negara peringatan resiko dan kesehatanPenolakan perawatan bagi penyandang disabilitas dikarenakan tiadanya tenaga medis yang bisa menangani Lambannya pemerintah dalam menetapkan status darurat kesehatan Adanya dualisme status kedaruratan (kedaruratan kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam
berkembang untuk dini, pengurangan manajemen resiko nasional dan globalperingatan resiko dan kesehatanmenetapkan status darurat kesehatan Adanya dualisme status kedaruratan (kedaruratan kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam secara nasional) sehingga kebijakan
resiko dan kesehatanAdanya dualisme status kedaruratan (kedaruratan kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam secara nasional) sehingga kebijakan penanggulangan tidak terkonsolidasi dan tidak maksimal
dan darurat bencana non-alam secara nasional) sehingga kebijakan penanggulangan tidak terkonsolidasi dan tidak maksimal Tidak dilaksanakannya kebijakan
penanggulangan tidak terkonsolidasi dan tidak maksimal Tidak dilaksanakannya kebijakan Karantina Wilayah, melainkan PSBB
Tidak dilaksanakannya kebijakan Karantina Wilayah, melainkan PSBB Tidak menyeluruhnya PSBB di Jakarta
Tidak menyeluruhnya PSBB di Jakarta karena tidak membatasi mobilitas dari dan ke Jakarta
Perbedaan pemberlakuan di tiap daerah; tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat
pemerintah pusat Komunikasi mengenai kebijakan yang
distorsif dan tidak terpusat Sulitnya transportasi untuk
Sulitnya transportasi menyalurkan bantuan
Tidak adanya data yang terpusat mengenai RS rujukan
mengenai RS rujukan membutuhkan bantuan
Tujuan TPB²³Target TPB²4Isu Terkait²5
Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.1. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif 2. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra- dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar 3. Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan lakilaki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas 5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan,Proses pendidikan dari rumah diapresiasi Komnas HAM RI dalam hal imbauan untuk menghadirkan kondisi belajar yang menyenangkan, namun menyisakan problem (a) akses internet yang belum merata, baik dalam hal infrastruktur maupun kemampuan ekonomi siswa miskin dan di daerah terpencil (b) menambah beban pekerjaan bagi orang tua siswa Kurangnya dukungan program bagi siswa difabel dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas 5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan a. Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman,Kurangnya dukungan program bagi siswa difabel dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Tujuan TPB²3Target TPB²4Isu Terkait²5
C. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negaraKurangnya kompetensi guru dalam proses pembelajaran daring
Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan8. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi gentingProgram Kartu Prakerja yang tidak sesuai kebutuhan Pelanggaran atas hak pekerja:
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktifPHK sepihak atau besaran pesangon yang merugikan buruh Ancaman terpapar virus (kewajiban
yang memadai di kantor, dll) Hak dan fasilitas bagi tenaga medis belum
memadai: Kelangkaan APD
Jam kerja yang berlebih
Tujuan TPB²³Target TPB²4Isu Terkait²5
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industria. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan dan negara berkembangPenggunaan teknologi informasi dalam COVID-19 belum penanggulangan maksimal dan belum terpadu
c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020
3. Meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk kredit yang terjangkaudandigabungkan dengan value chains dan pasarTidak adanya data yang terpercaya mengenai jumlah UMKM yang kegiatan ekonominya terdampak COVID-19
Tujuan TPB²³Target TPB24Isu Terkait²5
Tujuan 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan3. Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua 6. Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level 7.Memastikanpengambilan keputusan yang responsif, inklusif,Tidak kuatnya pemerintah legalitas dalam melaksanakan pembatasan dan pengurangan HAM bertujuan yang melindungi kesehatan publik Tidak ditentukannya masa berlaku masa kedaruratan, dan ini tidak sesuai dengan prinsip pembatasan HAM

22 Tabel ini disusun berdasarkan materi: Ibid., "Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM" (n.6), 6-80. Teks dalam kolom deskripsi dibuat tersendiri oleh tim untuk kebutuhan penelitian ini. Peringkasan dilakukan tanpa menghilangkan substansi.

23 Lihat: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017) (selanjutnya: Perpres 59/2017), beserta Lampirannya.

24 Lihat: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs/TPB, https://www.sdg2030indonesia.org/.

25 Isu terkait adalah hasil kategorisasi atau temuan yang dilakukan penelitian ini dengan mempertemukan TPB dan Rekomendasi Komnas HAM.

2.1. Tujuan 1 TPB: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Mana pun

Pandemi COVID-19 yang membatasi mobilisasi dan aktivitas warga berdampak signifikan pada naiknya angka kemiskinan.26 Penurunan aktivitas ekonomi dan PHK massal yang terjadi di mana-mana telah berkontribusi pada bertambahnya jumlah warga miskin.27 Untuk merespons hal itu, pemerintah telah membuat serangkaian program perlindungan sosial28 demi menanggulangi dampak yang terjadi.29

Dalam kerangka TPB, perlindungan sosial diakui sebagai alat kebijakan utama untuk mencapai beberapa tujuan termasuk menghapuskan kemiskinan pendapatan, kesetaraan gender, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Secara spesifik TPB menempatkan perlindungan sosial menjadi salah satu target yang harus dicapai pada 2030 (Target 1.3 dan 1.5).

Dalam sudut pandang HAM, perlindungan sosial juga selaras dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan instrumen HAM internasional lainnya, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (“ICESCR").3º Karenanya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan sosial, prinsip dan standar HAM harus menjadi acuan, yaitu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, aksesibel, adaptif, kecukupan manfaat, kepastian hak-hak pribadi, akses terhadap informasi dan transparansi, akuntabel dan partisipatif.31

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp230,21 triliun untuk program perlindungan sosial tahun 2020.32 Sementara untuk tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp408,8 triliun, naik hampir seratus persen dari anggaran sebelumnya.33 Selain kenaikan anggaran, ragam program perlindungan sosial juga semakin bertambah (Tabel 2).

Tabel 3.

Ragam Program Perlindungan Sosial di Indonesia Tahun 2020 (lihat Gentilini, Almenfi, dan Dale, 2020)

Jenis Perlindungan Sosial Asistensi Sosial/BentukKeterangan
Asistensi Sosial/ Bantuan SosialTransfer Tunai -Conditional Cash TransferProgram bantuan tunai bersyarat unggulan Indonesia, Program Keluarga Harapan akan memperluas cakupannya dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga (15 persen dari populasi) serta menggandakan nilai manfaat selama 3 bulan (April, Mei dan Juni). Alokasi anggaran untuk Program PKH telah dinaikkan sebesar 29 % menjadi sebesar Rp37,4 triliun atau setara USD2,5 miliar. Pembayaran manfaat juga dilakukan setiap bulan tidak lagi per tiga bulan.
BarangProgram bantuan pangan sembako (sebelumnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai) cakupannya diperluas dari 15,2 juta rumah tangga menjadi 20 juta rumah tangga berpenghasilan rendah. Nilai manfaat meningkat 33% untuk periode sembilan bulan. Total anggaran yang dialokasikan meningkat hingga 33% mencapai Rp43,6 triliun (USD2,93 miliar) Jenis bantuan pangan baru diperkenalkan untuk warga Jabodetabek oleh Pemerintah Pusat. Dimulai pada bulan April menjangkau kurang lebih 1,8 juta rumah tangga dengan nilai Rp600.000 selama tiga bulan. Selain itu beberapa pemerintah daerah juga memberikan bantuan pangan dan atau uang tunai, targeted kepda warga yang tidak terpilih mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan pangan kepada 1,1 juta rumah tangga dan pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan
Jenis Perlindungan SosialBentukKeterangan
KaryaPemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun yang diberikan secara tunai untuk beberapa pekerjaan yang dijalan beberapa Kementerian: Kementerian PUPR mengalokasikan Rp10,2 Triliun untuk cash for work dengan target 530.000 pekerja. Dana Desa juga dialokasikan untuk program padat karya di tingkat desa yang ditujukan untuk pengangguran, warga miskin dan warga rentan di tingkat desa dengan target 59.000 pekerja.
Listrik sebesar Rp3,5 triliun untuk membiayai 24 juta rumah tangga dengan koneksi 450 VA atau sekitar 40% populasi. Sedangkan untuk koneksi 900 VA diberikan diskon pembayaran sebesar 50%. Hipotek sebesar Rp1,5 triliun untuk mendukung 175.000 rumah tangga berpenghasilan rendah dalam bentuk subsidi bunga dan subsidi uang muka
Jaminan Sosial Labour MarketsKesehatan Activationkesehatan nasional untuk 30 juta pekerja yang tidak bergaji. Kartu Pra-Kerja, program yang memberikan subsidi voucher untuk pengangguran untuk meningkatkan
measurevoucher untuk pengangguran untuk meningkatkan keahlian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun dari sebelumnya sebesar Rp10 triliun dan diluncurkan pada bulan April. Target dari program ini adalah 5,6 juta pekerja informal dan UMKM. POLRI juga menyediakan program Safety Program

Berdasar Tabel 3 di atas terlihat jenis perlindungan sosial dibagi dalam tiga kategori, yaitu bantuan sosial, jaminan sosial, dan labour market.34 Selain itu, menurut penelitian ini, sebagian besar bantuan sosial di Indonesia masih bersifat targeted, belum universal. Program perlindungan sosial di Indonesia juga belum sepenuhnya berbasis siklus hidup. Kelompok anak dan penyandang disabilitas belum menjadi fokus dalam kebijakan perlindungan sosial. Padahal, terutama untuk penyandang disabilitas, pemerintah wajib memperhatikan ketentuan di dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas ("ICRPD").35

Upaya pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan menambah ragam program perlindungan sosial, sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM RI untuk memberikan bantuan hidup langsung untuk semua, khususnya kelompok rentan, miskin, buruh, pekerja mandiri dan berbagai kelompok marginal lainnya.36 Namun dalam pelaksanaannya, Komnas HAM RI menilai bahwa beberapa program perlindungan sosial khususnya bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran dan lamban penyalurannya.37 Hal ini dikarenakan, pertama, lambannya pemerintah dalam menetapkan status darurat kesehatan sehingga berdampak pada penanganannya.3 Bahkan, ironisnya, bantuan sosial tersebut diduga dikorupsi oleh pejabat negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Menteri Sosial Julian Batubara atas dugaan melakukan korupsi atas bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.39

Kedua, dikarenakan "kurang baiknya sistem pendataan"40 sehingga menyebabkan tidak tepatnya penyaluran bantuan. Ketidaktepatan sasaran tidak hanya terkait dengan siapa yang "layak" mendapatkan bantuan sosial, namun juga jenis barang yang diterima. Ketidaktepatan dan ketidakefektifan penyaluran bantuan sosial ini terutama dipicu oleh lemahnya data dan tidak adanya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.41 Dalam focus group discussion yang diadakan, beberapa kalangan juga menyampaikan bahwa jenis barang yang diterima tidak seluruhnya dibutuhkan warga. Situasi ini mengakibatkan aksesibilitas warga untuk mendapatkan bantuan sosial terhambat. Secara hukum kondisi ini juga berpotensi melanggar HAM dalam hal mendapatkan kehidupan dan jaminan sosial yang layak, khususnya Pasal 40 dan Pasal 62 UU HAM dan ICESCR. Terkait dengan hal tersebut International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam surveinya menemukan bahwa 89% warga lebih menyukai bantuan sosial yang bersifat tunai.42

Selain memberikan catatan terhadap bantuan sosial, Komnas HAM Rl juga mencermati program perlindungan sosial lainnya yaitu Kartu PraKerja.43 Program peningkatan keterampilan kerja yang dimaksudkan untuk memperbesar peluang memperoleh pekerjaan ini dinilai Komnas HAM Rl tidak sesuai kebutuhan. Program ini dinilai belum terukur secara jelas efektivitasnya, termasuk apa yang hendak dituju oleh pemerintah sendiri. Apalagi, berbagai tahapan dalam program Kartu Prakerja ini dinilai menyulitkan masyarakat untuk ikut serta. Padahal, mendapatkan pekerjaan layak adalah bagian dari pemenuhan Pasal 38 UU HAM. Sehingga, program Kartu PraKerja yang tidak menjawab kebutuhan ini mempunyai implikasi yang berpotensi melanggar HAM khususnya hak atas pekerjaan dan hak untuk mengembangkan diri.

Selain perlindungan sosial, Komnas HAM RI juga mencatat tingginya konflik agraria. Berdasarkan data pengaduan warga yang diterima Komnas HAM Rl sepanjang 2020, konflik agraria masih mendominasi. Pada 2020, setidaknya terdapat 217 pengaduan terkait konflik agraria yang terdiri beberapa isu, yaitu ganti rugi dan kompensasi, sengketa hak atas tanah dan kepemilikan dengan korporasi dan pemerintah, dan hak-hak masyarakat adat.44 Konflik agraria terkait dengan Hak Atas Tanah (HAT), dan ini berkorelasi langsung dengan “hak asasi manusia yang paling universal seperti hak atas hidup, hak atas kekayaan, hak atas budaya dan lainnya".45 Pandemi COVID-19 tidak mengurangi atau bahkan menghentikan konflik agraria. Di awal pandemi COVID-19, Komnas HAM RI telah mengeluarkan seruan supaya para pihak yang bersengketa menahan diri dan terutama pemerintah dan korporasi, tidak justru memanfaatkannya untuk melakukan pelanggaran HAM.46

Ulasan yang sama juga disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2020.47 Tingginya konflik agraria ini menyebabkan kerentanan yang dihadapi semakin bertambah. Selain risiko kesehatan akibat pandemi, juga potensi kehilangan lahan. Persoalan konflik agraria ini sangat terkait dengan Target 1.4 TPB.

2.2. Tujuan 2 TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Bila bagian Tujuan 1 TPB tadi telah menunjukkan dampak pandemik COVID-19 pada meningkatnya angka kemiskinan, bagian ini akan membahas hal yang berkorelasi sangat erat dengan kemiskinan, yakni kelaparan. Pasalnya, meningkatnya jumlah warga miskin berdampak pada meningkatnya risiko kerentanan pangan. Hal ini dikarenakan pangan merupakan salah satu pengeluaran terbesar bagi keluarga miskin.48 Apalagi, pembatasan aktivitas dan mobilitas warga di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada rantai pasokan pangan baik produk maupun bahan mentah makanan. Ini membuat daya beli dan ketersediaan bahan pangan menjadi dua tantangan yang muncul di masa pandemi COVID- 19.49 Karena itu, peran pemerintah sebagai pemegang pemerintah menjadi sentral dalam memastikan tersedianya pangan bagi siapapun tanpa terkecuali. Dalam konteks ini WHO menerbitkan panduan bagi otoritas dalam menjalankan sistem pengawasan keamanan pangan nasional.50

Kedua tantangan tersebut terkait erat dengan Target 2.1 yang menyatakan tekad untuk "mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahun".1 Dalam perspektif HAM terdapat empat elemen terkait hak atas pangan yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kecukupan, dan keberlanjutan.52

Salah satu upaya pemerintah untuk memastikan daya beli dan ketersediaan pangan warga adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada warga, baik dalam bentuk transfer tunai ataupun barang khususnya produk makanan.53 Komnas HAM RI sendiri telah memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk memastikan adanya jaminan hidup langsung bag semua, khususnya bagi kelompok rentan, miskin, buruh, pekerja mandiri, dan berbagai kelompok marginal lainnya."4 Komnas HAM dalam rekomendasi kepada pemerintah juga mendorong adanya kemudahan dan insentif terhadap berbagai gerakan solidaritas masyarakat yang membantu penanganan dampak pandemi COVID-19.55 Di Indonesia, pada awal pandemi COVID-19, muncul berbagai macam gerakan dari masyarakat, misalnya menyediakan pangan gratis dan alat perlindungan bagi tenaga kesehatan.56 Inisiatif masyarakat ini terbukti memberikan peran yang sangat signifikan dalam mengurangi beban warga terdampak COVID-19. Hal ini misalnya gerakan Sonjo di Yogyakarta, yang tidak hanya bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pangan, akan tetapi juga berkembang menjadi gerakan untuk saling mendukung ketahanan warga di berbagai bidang kehidupan.57

Dalam FGD yang diselenggarakan, beberapa kalangan menyatakan bahwa bantuan sosial terutama yang berbentuk barang tidak sesuai kebutuhan warga terutama dari sisi kandungan nutrisi karena banyak sekali yang berbentuk makanan instan.58 Kelompok disabilitas, perempuan, dan anak59 menjadi yang terdampak dengan bantuan berbentuk barang. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas dan kecukupan pangan warga terganggu.

Komnas HAM RI juga mencatat program bantuan sembako di Jabodetabek, BLT Dana Desa, Pembebasan Tarif Listrik, serta program-program reguler seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Meski begitu, Komnas HAM RI menilai beberapa programprogram tersebut lamban dieksekusi dan salah sasaran.60 Perhatian Komnas HAM RI pada isu-isu tersebut tentu penting agar Target 2.1 terkawal upaya pencapaiannya. Apalagi, dalam konteks pemenuhan HAM, Pasal 40 dan Pasal 62 UU No. 39/1999 tentang HAM memandatkan tercapainya kehidupan dan jaminan sosial yang layak bagi siapapun.

26 "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik menjadi 9,78%", Badan Pusat Statistik, dipublikasi tanggal 15 Juli 2020, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskinmaret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20 Maret,38%20persen%20pada%20Maret%202020.

27 Lihat: "Dampak Ngeri RI Resesi: PHK Massal & Kemiskinan, Stagflasi?," CNBCIndonesia.com, dipublikasi 11 September 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911152919-4-186173/ dampak-ngeri-ri-resesi-phk-massal-kemiskinan-stagflasi.

28 Bank Dunia mencatat terdapat 1.414 program perlindungan sosial di seluruh dunia sebagai respon atas dampak pandemi COVID-19. Lihat: Ugo Gentilini, Mohamed Almenfi, dan Pamela Dale, "Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures", "Living paper" version 14, dipublikasi tanggal 11 Desember 2020, http://documents1.worldbank.org/curated/ en/467521607723220511/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time- Review-of-Country-Measures-December-11-2020.pdf

29 Pemerintah Republik Indonesia mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 Triliun untuk perlindungan sosial selama COVID-19. Lihat: Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dipublikasi 26 September 2020, https://setkab.go.id/pemerintah-telah-gelontorkan-rp2039-triliun-untukperlindungan-sosial/.

30 Hubungan antara TPB dan instrumen HAM terkait, lihat: "The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals", The Danish Institute for Human Rights, diakses tanggal 14 Februari 2021, https:// sdg.humanrights.dk/en/targets2?goal=70&target=1.3.

31 Alexandra Barrantes, "Why Are Human Rights Considerations Fundamental to Inclusive and Lifecycle Social Protection Systems?", Development Pathways, dipublikasi tanggal 13 April 2020, https://socialprotection.org/discover/publications/why-are-human-rights-considerations-fundamentalinclusive-and-lifecycle-social.

32 "Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran PEN 2020 83,4 Persen, Ini Perinciannya", Bisnis.com, dipublikasi tanggal 4 Januari 2021, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210104/9/1338615/sri-mulyanisebut-realisasi-anggaran-pen-2020-834-persen-ini-perinciannya.

33 "Anggaran Perlindungan Sosial dalam APBN 2021 sebesar Rp408,8 triliyun", Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dipublikasi tanggal 6 Januari 2021, https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/3553-perlindungan-sosial. html#:~:text=Anggaran%20Perlindungan%20Sosial%20dalam%20APBN%202021%20sebesar%20 Rp408%2C8%20triliyun,-Jakarta%2C%20djpb.kemenkeu&text=Anggaran%20perlindungan%20 sosial%20dalam%20APBN%202021%20telah%20ditetapkan%20sebesar%20Rp,ke%20Daerah%20 dan%20Dana%20Desa.

34 Kebijakan labour market merupakan bentuk intervensi yang ditujukan bagi pengangguran dan kelompok paling rentan memperoleh pekerjaan.

35 "Ratifikasi Optional Protocol ICRPD untuk Penuhi Hak Penyandang Disabilitas", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 7 April 2016, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/4/7/94/ratifikasioptional-protocol-icrpd-untuk-penuhi-hak-penyandang-disabilitas.html.

36 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 3.

37 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 40.

38 "Presiden Diminta Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat, Bukan Darurat Sipil", Kompas.com, dipublikasi tanggal 31 Maret 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/13165551/presidendiminta-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat-bukan-darurat?page=all.

39 "Indonesian Minister Arrested for Alleged Embezzlement of COVID-19 Relief Fund", Thejakartapost. com, dipublikasi tanggal 6 Desember 2021, https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/06/juliaribecomes-latest-cabinet-member-to-be-named-graft-suspect-in-recent-weeks.html

40 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 41

41 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 28

42 Lihat: slide presentasi "Suvei Persepsi Warga tentang Layanan Pemerintah selama Pandemi COVID-19" halaman 49 yang dilakukan oleh INFID, https://infid.org/publication/read/Hasil-Survei-Warga-dan- OMS.

43 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 40

44 Ibid., Laporan Data Pengaduan, (n.17).

45 "Kertas Posisi: Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria dengan Berbasis HAM", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 26 November 2018, https://www.komnasham.go.id/ files/20181126-kertas-posisi-penyelesaian-konflik-$AINDB.pdf.

46 "Komnas HAM Minta Tidak Ada Penggusuran Saat Pandemi Covid-19", Tempo.co, dipublikasi tanggal 13 April 2020, https://nasional.tempo.co/read/1330998/komnas-ham-minta-tak-ada-penggusuran-saatpandemi-covid-19.

47 "Catahu 2020 KPA: Pandemi COVID-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar", Konsorsium Pembaruan Agraria, dipublikasi tanggal 6 Januari 2021, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/ Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar/

48 Lihat: "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020", Badan Pusat Statistik,, dipublikasi tanggal 15 Juli 2020, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020- naik-menjadi-9-78-persen.html.

49 Lihat: "Tantangan dan Tren Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia Berubah?", Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, dipublikasi tanggal 6 Oktober 2020, https://cfns.ugm.ac.id/2020/10/06/ tantangan-dan-tren-makanan-di-indonesia-berubah/.

50 "COVID-19 dan Keamanan Pangan: Panduan untuk Otoritas yang Berwenang atas Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Nasional", World Health Organization, dipublikasi tanggal 22 April 2020, https:// www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/covid-19-dan-keamanan-pangan.pdf.

51 "2. Tanpa Kelaparan", Kementerian PPN/Bappenas, diakses tanggal 18 Februari 2021, http://sdgs. bappenas.go.id/tujuan-2/.

52 Kewajiban Negara dalam Hak Atas Pangan, Binadesa.org, dipublikasi tanggal 11 Januari 2016, https:// binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/#:~:text=Selanjutnya%2C%20dalam%20 menilai%20realisasi%20Hak,%2C%20dan%20kualitas%20(quality).

53 "Ekonomi Pandemi: Penyaluran Bantuan Sosial 'Ke Orang Yang Sudah Meninggal', Skema Kebijakan Dinilai", Bbc.com, dipublikasi tanggal 24 April 2020, https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-52399147.

54 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 3.

2.3. Tujuan 3 TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Tujuan 3 merupakan tujuan yang paling berhubungan langsung dan menghadapi tantangan berat dalam keadaan pandemiglobalsaat ini. Tantangan pertama terkait dengan pengobatan, pengendalian, dan pencegahan virus COVID-19. Tantangan kedua mengenai kepastian tersedianya layanan kesehatan reguler yang tidak terkait dengan pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan baik. Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB secara lebih rinci memberikan panduan mengenai hak atas kesehatan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan akseptabilitas.61 Hak atas kesehatan juga menjadi tujuan pencapaian dalam Tujuan 3 TPB khususnya pada Target 3.4, 3.8, 3.b, 3.c, dan 3.d.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanganan COVID-19. Pertama, dengan mengalokasikan anggaran untuk belanja penanganan kesehatan seperti alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan.62 Kedua, memberikan insentif untuk tenaga medis di pusat dan daerah.63 Ketiga, memberikan santunan kematian untuk tenaga kesehatan.64 Keempat, memberikan subsidi iuran untuk penyesuaian tarif pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.65 Kelima, biaya perawatan untuk pasien COVID-19.66 Keenam, pemerintah juga melakukan pemberian fasilitas pajak barang dan jasa untuk keperluan penanganan COVID-19 dan relaksasi ketentuan impor alat kesehatan.67

Komnas HAM RI mendorong dan mendukung beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama membebaskan biaya perawatan pasien yang terinfeksi virus COVID- 19.68 Komnas HAM RI juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan asimilasi dan integrasi kepada narapidana untuk mencegah meluasnya penyebaran virus.69 Pada Agustus 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan bahwa ada 119 ribu narapidana yang menerima Remisi Umum tahun 2020.70 Dalam perspektif HAM, setiap orang, termasuk penyandang disabilitas dan narapidana, berhak untuk hidup dan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UU HAM.

Pada sisi lain Komnas HAM Rl juga mengkritisi beberapa aspek penanganan pandemi antara lain mengenai sarana dan prasarana kesehatan yang tidak merata dan tidak terdistribusi dengan baik, sehingga hal ini menghalangi pemenuhan hak warga untuk mengakses fasilitas kesehatan.71 Juga terbatasnya sebaran tenaga medis dalam penanganan COVID- 19.72 Terlebih dengan banyaknya tenaga medis yang meninggal dunia akibat COVID-19 menjadikan jumlah tenaga medis kian terbatas.73 Kondisi kerja yang buruk juga membuat tenaga medis bisa dikatakan telah menjadi kelompok rentan baru di masa pandemi COVID- 19.74 Meskipun terdapat penghargaan, kebijakan insentif, maupun santunan bagi tenaga medis yang meninggal, hal tersebut tidak dapat menggantikan hak atas kesehatan yang telah dilanggar.

Ketimpangan distribusi tenaga medis menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia. Banyak fasilitas kesehatan primer yang belum memiliki dokter.75 Dengan masih tingginya penularan virus ditambah sebarannya yang makin meluas, ketimpangan distribusi tenaga medis dan kesehatan menjadi tantangan besar penanganan virus.

Layanan kesehatan bagi disabilitas juga menjadi sorotan Komnas HAM RI. Dua isu utama menjadi perhatian Komnas HAM RI yaitu pendataan yang buruk terhadap jumlah penyandang disabilitas dan penolakan perawatan bagi penyandang disabilitas dikarenakan tiadanya tenaga medis yang bisa menangani.76 Dalam catatan tersebut, Komnas HAM RI merujuk pada UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama Pasal 20 yang mengatur hak penyandang disabilitas dalam kondisi bencana untuk mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan fasilitas. Selain itu, Komnas HAM RI juga merujuk Pasal 11 Konvensi Internasiional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang menjelaskan kewajiban negara untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko.77

Sepanjang 2020, terdapat 17 aduan dari masyarakat mengenai hak atas kesehatan yang dilaporkan ke Komnas HAM RI.78 Meski tidak semuanya tidak terkait dengan COVID-19, tapi mayoritas dari data aduan ini berhubungan dengan COVID-19. Tiga aspek yang diadukan adalah seputar aksesibilitas, ketersediaan, dan kualitas layanan kesehatan. Pelapornya datang dari individu, kelompok masyarakat, dan juga masyarakat adat, dan mereka yang diadukan adalah pemerintah (daerah), pusat layanan kesehatan, dan korporasi. Data ini mengonfirmasi bahwa hak atas kesehatan bukan saja terdampak oleh COVID-19, tapi juga menunjukkan adanya ketidaksiapan negara dan ketidakprofesionalan lembaga pelayanan kesehatan lainnya.

Tantangan lain adalah vaksinasi COVID-19.79 Guna memenuhi hak atas kesehatan warga dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal, vaksinasi COVID-19 wajib tersedia gratis.8o Pemberian vaksinasi adalah bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Adapun adanya kendala beberapa kelompok masyarakat menyatakan penolakan atas vaksinasi, negara berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara lengkap dan informatif, serta membangun dialog publik secara efektif.81 Selaras dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, epidemolog Universitas Indonesia, Pandu Riono menegaskan bahwa vaksinasi dasar seharusnya tidak berbayar.82 Selain berfokus pada upaya penanganan COVID-19, pemerintah juga harus memastikan pelayanan kesehatan esensial tetap berjalan dengan baik. Hal ini mengingat Indonesia masih memiliki banyak tantangan di bidang kesehatan seperti stunting dan angka kematian ibu dan bayi.83

Lebih dari itu, Komnas HAM RI juga menyoroti peran pemerintah yang lebih luas. Komnas HAM RI mengkritik lambannya pemerintah dalam menetapkan status darurat kesehatan termasuk adanya dualisme status kedaruratan sehingga kebijakan penanggulangan tidak terkonsolidasi dan tidak maksimal.º4 Hal-hal lain yang disoroti Komnas HAM RI adalah tidak dilaksanakannya kebijakan Karantina Wilayah melainkan PSBB, tidak menyeluruhnya PSBB di Jabodetabek karena tidak membatasi mobilitas dari dan ke Jakarta, perbedaan pemberlakuan di tiap daerah; tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat, komunikasi mengenai kebijakan yang distorsif dan tidak terpusat, sulitnya transportasi untuk menyalurkan bantuan,86 tidak adanya data yang terpusat mengenai rumah sakit rujukan yang membutuhkan bantuan.87

Apa yang mendasari kritik Komnas HAM RI adalah dominannya perspektif ekonomi yang dipakai pemerintah dalam menanggulangi COVID-19.88 Bias ekonomi inilah yang menciptakan kebijakan pelonggaran PSBB dan pemilihan PSBB ketimbang karantina wilayah. Padahal, dalam menghadapi COVID-19 seharusnya kesehatan dan ekonomi sama-sama diprioritaskan demi pemenuhan hak ekonomi sosial, budaya, politik masyarakat di tengah pandemi. Arief Anshory Yusuf berpendapat bahwa kebijakan intervensi yang kuat seperti karantina wilayah memang akan menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang kerugian ekonominya jauh lebih rendah.89 Ongkos/kerugian ekonomi ini mencakup dampak terhadap kesejahteraan dan pasokan sumber daya manusia yang hilang akibat kematian akibat COVID-19. Sejalan dengan itu, Juan Pablo Bohoslavsky dari OHCHR menyatakan bahwa ekonomi tidak dapat diposisikan sebagai prioritas utama.90 Lebih lanjut Bohoslavsky berpendapat bahwa ketika hak atas hidup dan kesehatan berada dalam posisi rentan, maka bisnis tidak bisa berjalan seperti normal dan mengganggu tata penanggulangan/pemulihan pandemi COVID-19.91

2.4. Tujuan 4 TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Pandemi COVID-19 menyebabkan ratusan ribu sekolah tutup dan berdampak pada lebih dari 62,5 juta siswa mulai dari tingkat pra-sekolah hingga perguruan tinggi.9² Di banyak negara, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi pilihan untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan warga.93 Hak atas pendidikan juga menjadi target TPB yang diharapkan tercapai pada 2030 (Target 4.1, 4.2, dan 4.3).

Komnas HAM Rl sendiri telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan model pendidikan di rumah yang tidak menambah beban.94 Sayangnya PJJ yang menjadi pilihan pembelajaran justru menambah beban bagi sebagian orang tua,95 peserta didik96 dan bahkan guru.97 Komnas HAM RI menyoroti tiga isu terkait PJJ yaitu, pertama, proses pendidikan yang berpindah dari sekolah ke rumah dengan difasilitasi internet.98 Kedua adalah mengenai hak pendidikan bagi siswa disabilitas.99

Ketiga adalah mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran daring.100 Ketiga isu tersebut muncul sebagai konsekuensi logis dari berubahnya keadaan aktivitas belajar-mengajar di tengah pandemi COVID-19.101

Survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa 92% peserta didik merasa sangat banyak atau cukup banyak masalah yang menganggu dalam mengikuti pembelajaran daring.102 Per Oktober 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan ada 48 ribu sekolah dengan koneksi internet yang buruk, termasuk ada 12 ribu sekolah di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang tak memiliki akses internet.103 Survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan ada 57% siswa menganggap materi belajar secara daring sulit diajarkan dan 25% siswa merasakan kejenuhan dalam pembelajaran daring.104 Kemudian, survei lain dari Tanoto Foundation menemukan bahwa "sebanyak 56% orang tua yang jadi responden mengaku kurang sabar dan jenuh menangani kemampuan dan konsentrasi anak yang duduk di bangku SD/MI".105

Sementara itu, isu seputar siswa disabilitas, yang “seringkali membutuhkan kontak fisik dan emosi dengan guru serta mengandalkan alat-alat dan terapi khusus",106 berkaitan dengan dua target dalam Tujuan 4 TPB. Pertama adalah Target 4.5 yang berupaya “menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Kedua adalah Target 4.a yang berupaya "membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua".

Sedangkan isu "kurangnya penguasaan guru terhadap aplikasi pembelajaran daring"107 berkaitan dengan Target 4.c yang menargetkan "pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil".

Kondisi yang disorot oleh Komnas HAM RI dalam sektor pendidikan ini memiliki implikasi terhadap pemenuhan HAM. Hambatan-hambatan tersebut bila tidak ditangani dengan baik berpotensi melanggar hak warga untuk memperoleh pendidikan dan mencerdaskan dirinya termasuk bagi kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas fisik maupun mental sesuai dengan Pasal 12, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54, dan Pasal 60 UU HAM. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar masyarakat dapat memperoleh akses internet secara merata, membentuk program yang sesuai demi mendukung proses pembelajaran bagi siswa difabel dan SMK, meningkatkan mutu pendidik sehingga kualitas pembelajaran yang diterima tidak berkurang serta tetap menarik siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan efektif sehingga dapat meringankan beban orang tua siswa sebagai pendamping selama proses pembelajaran.

2.5. Tujuan 8 TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.

Hak atas pekerjaan, perlindungan hak pekerja, dan keselamatan di tempat kerja merupakan beberapa tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 dan itu semua terkait erat dengan Tujuan 8 TPB. Hingga Agustus 2020, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07% (meningkat 1,84% dibanding data Agustus 2019), berbanding lurus dengan peningkatan 4,59% jumlah pekerja informal menjadi 60,47%.108

Terkait situasi tersebut, Komnas HAM RI telah merekomendasikan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh dan pekerja. Komnas HAM RI juga merekomendasikan pentingnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).109

Dalam pantauan Komnas HAM RI terdapat beberapa isu yang mengemuka terkait perlindungan kepada buruh dan pekerja, yaitu terabaikannya hak-hak pekerja seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, pesangon yang merugikan buruh, dan keselamatan tempat kerja dari virus COVID-19.11o Isu lain yang menjadi sorotan Komnas HAM RI adalah terbatasnya perlindungan sosial untuk pekerja terutama pekerja informal dan hak pekerja di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat.111

Meski Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/IlI/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, namun hingga Oktober 2020 terdapat 5,6 juta orang yang dipecat dan dirumahkan.112

Data di atas selaras dengan data laporan pengaduan Komnas HAM Ri 2020, di mana pelanggaran hak-hak pekerja banyak dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah laporan sebanyak 52 kasus. Sebagian besar pengaduan terkait dengan pembayaran upah dan PHK secara sepihak.113

Selain PHK, banyak tempat kerja juga banyak yang masih mewajibkan tetap masuk kantor dan tiadanya protokol kesehatan yang memadai di lingkungan kerja. Padahal, dalam Pasal 7 ICESCR dijelaskan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, yang menjamin salah satunya kondisi kerja yang aman dan sehat.114

Dalam isu ketenagakerjaan pekerja di bidang kesehatan, hal-hal yang disoroti Komnas HAM RI misalnya adalah jam kerja yang panjang, kelangkaan APD, insentif yang kecil, dan tingginya tingkat kematian karena risiko terpapar virus saat bekerja. Beberapa data berikut memberi gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi tenaga medis tersebut.

Per November 2020, berdasarkan survei dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), banyak tenaga kesehatan di puskesmas belum cukup terlindungi, sebab masih adanya kekurangan masker N95, gaun medis, dan masker bedah.11s Sedangkan dari aspekpsikis, surveidariMagister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran UniversitasIndonesia (FKUI) menyatakan sebanyak "83% tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami burnout syndrome derajat sedang dan berat".116 Lebih lanjut, Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat terdapat 342 orang tenaga kesehatan meninggal dunia dari Maret sampai 5 Desember 2020.117 IDl mengklaim bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi di Asia dan lima besar di dunia dalam hal kematian tenaga medis dan kesehatan.118

Isu-isu ketenagakerjaan tersebut dapat berpotensi melanggar HAM tenaga medis dalam hal menerima fasilitas perlindungan kesehatan yang memadai seperti kelengkapan APD demi melancarkan tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis yang sangat rentan terinfeksi COVID-19. Terlebih lagi tenaga medis yang bekerja melebihi waktu mengalami permasalahan fisik maupun mental. Dalam hal ini potensi pelanggaran HAM terjadi terkait keadilan yang diterima oleh tenaga medis, apalagi insentif yang diterima cenderung kecil, permohonan tambahan insentif juga ditolak, dan realisasi pemberian insentif juga masih belum maksimal. Dalam hal ini, negara wajib memperhatikan Pasal 2, Pasal 41 dan Pasal 71 UU HAM. Kurangnya APD juga dapat membahayakan kesehatan tenaga medis yang harus terus bekerja dan bahkan berdasarkan tingginya tingkat kematian tenaga medis, hal ini berpotensi melanggar HAM untuk hidup dan mempertahankan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU HAM.

Selain hak buruh dan pekerja, Komnas HAM RI juga menyoroti penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sejak awal pandemi, PMl menjadi kelompok yang paling terdampak terkait penularan dan penyebaran virus, dikarenakan banyak sekali PMl yang bekerja di negara-negara yang terlebih dahulu terkena wabah. Beberapa isu yang menjadi sorotan Komnas HAM RI terkait penanganan PMI antara lain adalah stigma terhadap PMI sebagai “pembawa virus".119 Hal lain yang menjadi sorotan adalah bahwa sejak sebelum pandemi terjadi, terbatasnya perlindungan sosial yang didapat PMI setibanya di wilayah asal.120 Sementara jumlah dan jenis pekerjaan yang tersedia di wilayah asal terbatas. Program Kartu Pra-Kerja tidak dapat diakses dengan baik oleh PMl.121 Beban ini semakin bertambah karena sebagian besar PMl adalah perempuan.122

Catatan Komnas HAM RI pada isu ketenagakerjaan yang dibahas dalam bagian ini sangat terkait dengan Target 8.8: "Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan, buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting."

2.6. Tujuan 9 TPB: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

Tujuan 9 TPB memandang bahwa pembangunan infrastruktur yang didukung oleh inovasi akan mendorong iklim industrialisasi yang inklusif. Di sini, keterbatasan infrastruktur dilihat sebagai hambatan bagi produktivitas. Dalam konteks COVID-19, teknologi, khususnya teknologi informasi, punya peran penting dalam penanggulangan pandemi. Komnas HAM Rl merekomendasikan agar kebijakan penggunaan teknologi digunakan secara maksimal terutama untuk "memastikan saluran informasi tersampaikan dengan baik".123

Komnas HAM Rl mencatat sejumlah langkah pemanfaatan teknologi yang telah ditempuh pemerintah.124 Misalnya Kementerian Kesehatan bersama Aliansi Telemedik Indonesia (Atensi) telah memanfaatkan telemedik berbasis internet dalam memberikan layanan konsultasi kesehatan dan penyediaan informasi terkait COVID-19. Pun upaya pemerintah provinsi dan kabupaten yang memanfaatkan situs web untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Termasuk upaya kepolisian dalam menggunakan teknologi untuk melacak kerumunan orang berbasiskan sinyal telepon seluler. Sayangnya, Komnas HAM RI menilai penggunaan teknologi dalam penanggulangan COVID-19 tersebut belum maksimal dan belum terpadu di semua provinsi. Padahal, masih menurut Komnas HAM RI, penyediaan informasi yang diperantarai teknologi bisa menjadi pondasi dalam proses edukasi bagi masyarakat.125

Meski begitu, digunakannya teknologi informasi juga bukan tanpa masalah. Salah satu insiden yang dicatat Komnas HAM Rl misalnya adalah terjadinya kebocoran data pasien COVID-19 yang dimiliki instansi pemerintah.126 Terdapat kebocoran sebanyak 230 ribu data individu yang memuat data nomor telepon, alamat, hasil PCR, dan lokasi RS tempat pasien dirawat, meski pemerintah memungkiri hal ini.127 Kebocoran data merupakan pelanggaran hak atas privasi yang sulit untuk dipulihkan dan berdampak pada pengurangan hak asasi lainnya.

Dalam konteks ini, perhatian yang diberikan Komnas HAM RI bisa dikatakan telah menyentuh 2 target dalam Tujuan 9 TPB. Pertama adalah Target 9.a yang membicarakan "pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan dan negara berkembang kepulauan kecil". Kedua adalah Target 9.c yang mendorong peningkatan "akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020".

Problem memaksimalkan penggunaan teknologi punya irisan sangat kuat dengan inovasi— hal yang disorot dalam Tujuan 9. Selain telemedik, inovasi lewat teknologi sebenarnya juga bisa diterapkan pada upaya contact tracing demi menghambat penyebaran COVID-19. Namun kenyataannya, contact tracing kasus COVID-19 Indonesia di bawah standar karena keterbatasan data.128 Selain itu, Target 9.c mengenai akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga tidak termanifestasi dengan baik khususnya pada sektor pendidikan yang sudah dibahas pada Tujuan 4 di atas, yakni mengenai belum meratanya infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia.

Selain beririsan dengan TPB, isu-isu di atas juga beririsan dengan HAM. Sebagai sebuah perspektif, misalnya, HAM memandang informasi sebagai hak, termasuk informasi terkait COVID-19.129 Dengan demikian, tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi untuk memenuhi hak atas informasi publik berimplikasi terhadap HAM, dan ini juga terkait dengan UU HAM Pasal 14 di mana hak memperoleh informasi diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Tidak terpenuhinya hak atas informasi dan informasi publik akan memicu terjadinya disinformasi, miskomunikasi, dan beredarnya hoaks di tengah masyarakat khususnya di dunia digital. Hal ini misalnya terjadi dalam konteks vaksinasi yang berimplikasi pada adanya penolakan warga untuk divaksin oleh karena vaksin tertentu dianggap tidak aman dan tidak halal.130

Selain itu, implementasi teknologi berwujud telemedik, misalnya, juga punya hubungan dengan HAM dalam hal hak atas kesehatan yang layak. Dengan diperantarai telemedik masyarakat bisa tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus menghadapi risiko tertular virus.131 Begitupun dengan pelaksanaan contact tracing yang memadai, sebab hal ini berkaitan dengan hak masyarakat atas rasa aman dan tenteram untuk beraktivitas sesuai Pasal 30 UU HAM. Contoh-contoh tadi memperlihatkan bagaimana pemenuhan HAM sangat beririsan sekali dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi yang inklusif.

Bila sebelumnya telah diperlihatkan implikasi dari teknologi dan inovasi terhadap hak atas informasi, layanan kesehatan, dan jaminan sosial dan kesehatan, pada bagian akhir dari Tujuan 9 ini menunjukkan hubungannya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penting untuk dipahami bahwa infrastruktur dan inovasi teknologi yang inklusif dapat membantu pertumbuhan UMKM, dan sebaliknya UMKM yang sehat akan berkontribusi pada tumbuhnya industrialisasi dan ekonomi. Lebih dari itu, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) bahkan menunjukkan bahwa ada peran UMKM dalam ke-17 tujuan TPB.132

Ketika pandemi COVID-19 terjadi, International Labour Organization mencatat bahwa 68% perusahaan mengalami gangguan usaha. Situasi ini tiga kali berdampak lebih hebat pada perusahaan kecil yang memiliki pekerja di bawah 10 orang.

Seperti telah diketahui Tujuan 9 juga membicarakan mengenai bantuan terhadap UMKM tepatnya lewat Target 9.3: "Meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk kredit yang terjangkau dan digabungkan dengan value chains dan pasar". Ketika pandemi COVID-19 terjadi, International Labour Organization mencatat bahwa 68% perusahaan mengalami gangguan usaha.133 Situasi ini tiga kali berdampak lebih hebat pada perusahaan kecil yang memiliki pekerja di bawah 10 orang. Karena itu, bantuan bagi perusahaan kecil amat dinantikan. Pemerintah memang telah menyalurkan bantuan kepada 9,1 juta usaha kecil.134

2.7. Tujuan 16 TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Berfokus pada perdamaian dan pengakhiran kekerasan, Tujuan 16 TPB juga punya fokus pada isu-isu keadilan, hukum, korupsi, transparansi, dan partisipasi publik. Dapat dikatakan bahwa Tujuan 16 ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks COVID-19, ada banyak sekali isu yang terkait Tujuan 16. Komnas HAM RI mencatat beberapa di antaranya. Pertama dan mendasar adalah catatan Komnas HAM Rl mengenai tidak ditentukannya durasi masa kedaruratan yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Komnas HAM RI menyadari bahwa dalam situasi yang darurat, HAM bisa jadi dibatasi demi kemaslahatan orang banyak. Namun hal ini dikecualikan untuk hak-hak yang sifatnya non-derogable, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU HAM. Status kedaruratan yang tidak disertai dengan masa berlakunya, menurut Komnas HAM RI, tidak sesuai dengan prinsip pembatasan HAM.13s

Salah satu asas penting dalam kedaruratan adalah asas kesementaraan yang memuat pesan bahwa status darurat harus dilakukan dengan batas waktu tertentu. Asril dan Ayuni berargumen bahwa “semakin panjang waktu berlakunya sebuah masa kedaruratan, pada umumnya berpotensi menimbulkan kekhawatiran dan ekses berlebih, timbulnya korban jiwa, pembatasan hak maupun penyalahgunaan kekuasaan".136 Karena itu, sebagaimana dimuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, kewenangan dalam masa kedaruratan (termasuk pembatasan HAM) harus memiliki batasan waktu.137

Telah disinggung di bagian pendahuluan penelitian ini mengenai betapa pentingnya nilai dan prinsip HAM dalam memandu kita dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi pandemi tidak boleh menjadi justifikasi atas tidak dihormati, tidak dipenuhi, dan tidak dilindunginya HAM. Justru, perspektif HAM mesti menjadi panduan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dalam hal penertiban pelaksanaan protokol kesehatan, beberapa langkah yang membatasi HAM ditempuh kepolisian. Misalnya dengan membatasi pergerakan warga, memberi denda bagi pelanggar, dan membubarkan kerumunan. Meski Komnas HAM RI memaklumi langkah-langkah yang diambil kepolisian dengan alasan perlindungan atas hak kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 73 UU HAM, namun dalam beberapa kasus penangkapan warga yang berkerumun dikritik oleh masyarakat sipil karena ketiadaan dasar hukum.138

Pembahasan yang dikemukakan di awal ini sangat terkait dengan Target 16.3, yakni upaya untuk "mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua". Baik penetapan status darurat dan penertiban pelaksanaan protokol kesehatan problem utamanya bermuara pada dasar hukum. Dan itulah yang menjadi catatan Komnas HAM RI bahwa tidak kuatnya legalitas pemerintah dalam melaksanakan pembatasan dan pengurangan HAM yang bertujuan melindungi kesehatan publik.139 Sejatinya, legalitas yang jelas dan kuat bersinggungan dengan Target 16.6 yang bertujuan "membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level". Institusi yang akuntabel bisa membuat tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga otoritas dan ini terkait dengan Target 16.7 yang "memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level".

Namun, hal itu menjadi masalah tatkala TNI ikut dilibatkan dalam pelaksanaan PSBB di 4 provinsi dan 25 kota/kabupaten. Pasalnya, menurut Komnas HAM RI, pelibatan ini tidak sesuai dengan pokok tugas TNl.140 Menurut Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),141 pelibatan TNI ini sangat berisiko mengingat impunitas terhadap militer masih kuat. Panduan yang dibuat OHCHR juga menyatakan bahwa pihak militer seharusnya tidak terlibat dalam fungsi pengawasan sebagaimana fungsi di kepolisian.142 Jikalau dalam keadaan tertentu diperlukan, pelibatan pihak militer dalam penegakan hukum harus memiliki batasan waktu dan dalam keadaan yang ditentukan secara khusus. Artinya, Target 16.6 mengenai pembangunan institusi yang akuntabel menjadi problematis. Seiring dengan itu, Target 16.7 mengenai pengambilan keputusan yang partisipatif juga menjadi problematis karena ada pengabaian atas hak informasi untuk masyarakat. Sebab, pengambilan keputusan yang responsif dan inklusif membutuhkan partisipasi yang representatif, dan hal ini dimungkinkan dengan tersedianya informasi yang memadai sebagai bekal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Sayangnya, seperti dicatat oleh Komnas HAM RI, hak warga atas informasi menjadi terabaikan karena tidak sinkronnya data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.143 Kualitas data pun meragukan mengingat tidak menghitung PDP atau ODP yang meninggal meski belum dilakukan PCR/swab test.144 Selain itu, temuan Narasi TV dari data SILAPHAR yang dikelola Kemenkes menunjukkan adanya perbedaan data pasien COVID-19 yang meninggal dengan yang dipublikasikan kepada masyarakat (underreporting data).145

Permasalahan data kematian dan jumlah pasien positif COVID-19 (underreported) dalam konsep hak atas kesehatan tidak memenuhi aspek aksesibilitas secara khusus akses informasi di mana mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide mengenai masalah kesehatan.146 Pun, seperti tertuang dalam Pasal 19 Ayat (2) ICCPR di mana "tiap orang selayaknya memiliki hak kebebasan berekspresi; hal ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi beragam jenis informasi dan gagasan".147

55 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 4.

56 "2020, Tahun Penuh Solidaritas Warga", Kompas.id, dipublikasi tanggal 22 Desember 2020, https:// www.kompas.id/baca/metro/2020/12/22/solidaritas-masyarakat-tetap-kuat-di-2020/.

57 "Sonjo, Upaya Kemanusiaan di Tengah Pandemi COVID-19", Universitas Gadjah Mada, dipublikasi 4 Juli 2020, https://www.ugm.ac.id/id/berita/19665-sonjo-upaya-kemanusiaan-di-tengah-pandemicovid-19

58 Pendapat ini dinyatakan dalam FGD pada 29 Januari 2021 oleh Pandu Riono dari Universitas Indonesia, Bona Tua dari INFID, dan Rahmiatun dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

59 Gambaran tentang anak di Indonesia silakan lihat: The United Nations Children's Fund, "COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia: Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi", UNICEF, dipublikasi tanggal 11 Mei 2020, https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/ files/2020-05/COVID-19-dan-Anak-anak-di-Indonesia-2020_1.pdf.

60 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 40-43

61 Lihat: (1) "Laporan Alternatif Hak EKOSOB; Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan", PATTIRO, diakses tanggal 18 Februari 2021, https://repository.pattiro.org/media/846-laporan-alternatifhak-ekosob-pendidikan-22a5f44e.pdf, hlm. 46; dan (2) "General Comment No.

14 (2000); the right to the highest attainable standard of health", United Nations Economic and Social Council, dipublikasi tanggal 11 Agustus 2000, http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc= 4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0y%2B9t%2 BsAtGDNzdEqA6SuP2r0w%2F6sVBGT pvTSCbiOr4XVFTq hQY65auTFbQRPWNDxL

63 Ibid.

62 "Apa Saja Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19?", Kementerian Keuangan RI, dipublikasi tanggal 26 Mei 2020, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/ id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatanuntuk-penanganan-covid-19.html.

64 Ibid.

65 Ibid.

66 Ibid.

67 Ibid.

68 "Begini Teknis RS Klaim Biaya Perawatan Pasien COVID-19", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dipublikasi tanggal 7 Juli 2020, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/info-corona-virus/ begini-teknis-rs-klaim-biaya-perawatan-pasien-covid-19.

69 "Menilik Kebijakan Asimilasi Narapida di Masa Pandemi COVID-19", Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dipublikasi tanggal 10 Mei 2020, http://ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19.

70 "Pemberian Remisi Umum Tahun 2020 pada Peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-27", Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, dipublikasi tanggal 17 Agustus 2020, https:// ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3357-pemberian-remisi-umum-tahun-2020-padaperingatan-hari-ulang-tahun-indonesia-ke-75.

71 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), hlm. 62-63.

72 "Beban Ganda Tenaga Medis Perempuan di Tengah Pandemi", dipublikasi tanggal 18 Desember 2020, https://www.kompas.tv/article/131691/beban-ganda-tenaga-medis-perempuan-di-tengah-pandemi? page=all.

73 Lihat: "363 Tenaga Medis Meninggal karena Covid-19, Ini 3 Saran dari IDI", dipublikasi tanggal 16 Desember2020,https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/16/070200323/363-tenaga-medis-

74 Pernyataan ini disampaikan pada FGD 29 Januari 2021 oleh Ganis Irawan dari Ikatan Dokter Indonesia.

75 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, "Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, perbatasan dan Kepulauan dan daerah Kurang Diminati", diakses tanggal 14 Februari 2021, http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wpcontent/uploads/2019/11/PAPARAN-DIR-SDMK.pdf.

76 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 55-57.

77 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 57.

78 Berdasarkan data pengaduan publik kepada Komnas HAM RI sepanjang 2020, lihat: Ibid., Laporan Data Pengaduan, (n.17).

79 "Vaksinasi COVID-19 Jadi Tantangan Besar, Ini Langkah Satgas", Kompas.com, dipublikasi tanggal 15 Januari 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/09383251/vaksinasi-covid-19-jaditantangan-besar-ini-langkah-satgas?page=all.

80 (1) "Jokowi: "Vaksin Corona untuk masyarakat Indonesia gratis", Bbc.com, dipublikasi tanggal 16 Desember 2020, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55329630; dan FGD Eksternal Komnas HAM RI (n. 18).

81 Lihat: "Penolak Vaksin COVID-19 Kena Sanksi, Epidemiolog: 'Pemaksaan Tidak Akan Berhasil", Bbc. com, dipublikasi tanggal 15 Februari 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572

82 Pandu Riono, "UU Karantina Kesehatan: Vaksin Tidak Bayar," lihat: https://www.dailymotion.com/ video/x7y2fsr.

83 "4 Tantangan Kesehatan ini Jadi Perhatian Menkes", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dipublikasi tanggal 19 Februari 2020, http://www.p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/4- tantangan-kesehatan-ini-jadi-perhatian-menkes.

84 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM, (n.6)

85 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM, (n.6), 14.

86 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM, (n.6), 66.

87 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM, (n.6), 63.

88 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM, (n.6), 130.

89 Arief Anshory Yusuf, "Mengukur Ongkos Ekonomi "Sesungguhnya" Dari Pandemi COVID-19", Universitas Padjadjaran Center for Sustainable Development Goals Studies, dipublikasi tanggal 14 April 2020, http://sdgcenter.unpad.ac.id/mengukur-ongkos-ekonomi-sesungguhnya-dari-wabah-covid-19/.

90 Juan Pablo Bohoslavsky, "COVID-19: Urgent appeal for a human rights response to the economic Recession", Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), dipublikasi tanggal 15 April 2020, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/IEDebt/20200414_IEDebt_urgent appeal_COVID19_EN.pdf.

91 Ibid.

92 "COVID-19 and Learning Inequities in Indonesia: Four Ways to Bridge the Gap", World Bank Blogs, dipublikasi tanggal 21 Agustus 2020, https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learninginequities-indonesia-four-ways-bridge-gap.

94 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 4.

93 Ibid.

95 "Pembelajaran Jarak Jauh Era COVID-19", Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, diakses tanggal 18 Februari 2021, https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/ pdf/1613366388Pembelajaran_Jarak_Jauh_Era_Covid_19.pdf (selanjutnya: "Pembelajaran Jarak Jauh Era COVID-19"), 4.

96 Ibid., Pembelajaran Jarak Jauh Era COVID-19, 85.

97 "Luncurkan Program Guru Belajar, Kemendikbud Bantu Guru Laksanakan Pembelajaran Jarak Jauh", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipublikasi tanggal 30 September 2020, https://www. kemdikbud.go.id/main/blog/2020/09/luncurkan-program-guru-belajar-kemendikbud-bantu-gurulaksanakan-pembelajaran-jarak-jauh.

98 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 44.

99 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 45

100 Ibid.

101 Ibid.

102 "Asesmen Publik tentang Pendidikan Online di Masa COVID-19", Saiful Mujani Research and Consulting, dipublikasi tanggal 18 Agustus 2020, https://saifulmujani.com/asesmen-publik-tentangpendidikan-online-di-masa-covid-19/, 24.

103 "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 12 Ribu Sekolah Tak Punya Akses Internet", Cnnindonesia.com, dipublikasi tanggal 22 Oktober 2020, https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20201022123707-20-561482/kemendikbud-12-ribu-sekolah-tak-punya-akses-internet.

104 "Dilema Siswa dan Orang Tua: Awal Tahun Batal Belajar di Sekolah", Tirto.id, dipublikasi tanggal 5 Januari 2021, https://tirto.id/dilema-siswa-dan-orang-tua-awal-tahun-batal-belajar-di-sekolah-f8Pz.

105 "Survei: 56 Persen Orangtua Merasa Kurang Sabar Saat Temani Anak PJJ", Kompas.com, dipublikasi tanggal 19 November 2020, https://www.kompas.com/edu/read/2020/11/19/151623071/survei-56- persen-orangtua-merasa-kurang-sabar-saat-temani-anak-pjj?page=all

106 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 45

107 Ibid.

108 "[REVISI per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen", Badan Pusat Statistik, dipublikasi tanggal 5 November 2020, https://www.bps.go.id/ pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen. html.

109 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 69.

110 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 74

111 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 75.

112 "Total 5,6 Juta Tenaga Telah Di-PHK atau Dirumahkan", Sindonews.com, dipublikasi tanggal 27 Oktober 2020, https://ekbis.sindonews.com/read/210522/34/total-56-juta-tenaga-kerja-telah-di-phkatau-dirumahkan-1603786256. Lihat juga: https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-antisipasipenambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19.

113 Ibid., Laporan Data Pengaduan, (n. 17).

114 Lihat: "Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya", ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak- Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf

115 "Kemampuan Puskesmas dalam Merespon Pandemi COVID-19", Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dipublikasi tanggal 5 November 2020, https://cisdi.org/wp-content/ uploads/2020/11/Policy-Brief-3-November-2020-copy_compressed-1-2.pdf.

116 "83% Tenaga Kesehatan Indonesia Mengalami Burnout Syndrom Derajat Sedang dan Berat Selama Masa Pandemi COVID-19", Humas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dipublikasi tanggal 14 September 2020,https://fk.ui.ac.id/berita/83-tenaga-kesehatan-indonesia-mengalami-burnoutsyndrome-derajat-sedang-dan-berat-selama-masa-pandemi-covid-19.html.

117 "IDI Catat Angka Kematian Nakes per Desember 2020 Naik jadi 342 Jiwa", Tirto.id, dipublikasi tanggal 5 Desember 2020, https://tirto.id/idi-catat-angka-kematian-nakes-per-desember-2020-naik-jadi-342- jiwa-f7MY. Lihat juga sosial media yang dikelola IDI seperti akun Instagram resmi IDI yang selalu update memberikan informasi kematian tenaga kesehatan selama pandemi, https://www.instagram.com/ ikatandokterindonesia/?hl=id.

118 "IDI: Kematian Nakes RI Tertinggi ke-5 di Dunia", CNNIndonesia.com, dipublikasi tanggal 2 Januari 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210102172140-20-588766/idi-kematian-nakes-ritertinggi-ke-5-di-dunia.

119 "Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah Covid-19", Centre for Strategic and International Studies, dipublikasi tanggal 31 Maret 2020, https://www.csis.or.id/publications/kerentananpekerja-migran-indonesia-menghadapi-wabah-covid-19/.

120 "Banyak Jadi Korban, Buruh Migran dari Daerah Juga Butuh Perlindungan Sosial", Liputan6.com, diakses tanggal 18 Februari 2021, https://www.liputan6.com/regional/read/4135506/banyak-jadikorban-buruh-migran-dari-daerah-juga-butuh-perlindungan-sosial.

121 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), hlm. 74

122 "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019", Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), diakses tanggal 18 Februari 2021, https://bp2mi.go.id/uploads/ statistik/images/data_19-02 2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI2019(2).pdf.

123 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 3.

124 Ibid., 36-37.

125 Ibid., 38.

126 Ibid., 29.

127 “230 Ribu Data Pasien Covid-19 di Indonesia Bocor dan Dijual", Cnnindonesia.com, dipublikasi tanggal 20 Juni 2020, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200620083944-192-515418/230-ribu-datapasien-covid-19-di-indonesia-bocor-dan-dijual.

128 "Menkes: Kemampuan Contact Tracing Corona Indonesia di Bawah Standar", Tirto.id, dipublikasi tanggal 13 Januari 2021, https://tirto.id/menkes-kemampuan-contact-tracing-corona-indonesia-dibawah-standar-f89T.

129 Lihat: Pasal19DeklarasiUniversal HakAsasiManusia,https://www.komnasham.go.id/files/1475231326- deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf.

130 "Gerakan Tolak Vaksin COVID-19, Akankah Berakhir Lewat Anjuran MUI dan Tokoh Agama?", Bbc. com, dipublikasi tanggal 14 Januari 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55644537.

131 "Solusi Telemedicine di Tengah Pandemi", Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dipublikasi tanggal 8 Mei 2020, http://www.wantiknas.go.id/id/search, hlm. 5.

132 "Micro-, Small, and Mediumsize Enterprises MSMEs) and their role in achieving the Sustainable Development Goal", United Nations Department of Economic and Social Affairs, diakses tanggal 14 Februari 2021, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25851MSMEs and SDGs Final3120.pdf.

133 "Risalah ILO: Ketahanan Hidup Perusahaan Hampir Habis, Pekerjaan Semakin Terancam", International Labour Organization, dipublikasi tanggal 18 Mei 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_745054.pdf.

134 Dhika Kusuma Winata, "Pekan Depan 9,1 Juta Pedagang Kecil Bakal Terima Bantuan", Media Indonesia, dipublikasi tanggal 19 Agustus 2020, https://mediaindonesia.com/ekonomi/337881/pekan-depan-91- juta-pedagang-kecil-bakal-terima-bantuan.

135 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 120

136 Fitra Arsil dan Qurata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19," Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no.

2 (2020), 423-446.

137 "General Comment on Article 4", International Covenant on Civil and Political Rights, dipublikasi tanggal 31Agustus 2001,http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler. ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR 0iix49nlFOsUPO4oTG7R%2Fo7TSsorhtwUUG%2By2PtslYr5BldM8DN9shT8B8NpbsC%2B7bODx KR6zdESe XKjiLnNU%2BgQ%3D%3D

138 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 34

139 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6).

140 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 122.

141 Mohammad Bernie, "Dwi Fungsi Saat Pandemi: Jokowi Melibatkan TNI untuk Tangani Corona", Tirto. id, dipublikasi tanggal 13 Agustus 2020, https://tirto.id/dwi-fungsi-saat-pandemi-jokowi-melibatkan-tniuntuk-tangani-corona-fXcx

142 "Emergency Measures and COVID-19: Guidance", United Nations High Commissioner for Refugees dipublikasi tanggal 27 April 2020, https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures COVID19.pdf.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini telah memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang serius pada pencapaian TPB dan pemenuhan HAM. Hubungan yang erat dan timbal balik antara HAM dan TPB semakin jelas, bahwa menjalankan agenda TPB wajib memakai nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM. Begitupun sebaliknya, dalam mengupayakan pemenuhan HAM, kerangka TPB dapat menjadi instrumen kerja yang memadai. Kesadaran adanya keterkaitan antar HAM dan TPB menjadi penting bagi otoritas, negara, dan pihak terkait untuk merefleksikan situasi yang ada sekaligus memproyeksikan agenda pencapaian TPB di masa yang akan datang.

Pembahasan pada bagian sebelumnya memang belum memperlihatkan dampak secara terang pada keseluruhan 17 (tujuh belas) tujuan TPB, namun 7 (tujuh) tujuan yang sudah dibahas dapat menjadi cermin betapa pencapaian TPB dalam berbagai sektor mengalami rintangan dan tantangan yang serius. Fakta ini harus dijadikan dasar bagi pihak-pihak terkait untuk memeriksa dan menata ulang agenda pencapaian TPB.

Kemudian, dalam banyak hal, pandemi COVID-19 juga memiliki implikasi terhadap HAM, baik yang sifatnya potensial maupun yang sudah berupa pelanggaran HAM. Implikasi terhadap HAM ini ada yang diakibatkan langsung (tidak terhindarkan) oleh pandemi, namun ada juga yang diakibatkan dari cara otoritas menangani pandemi. Penanggulangan pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pelanggaran HAM menunjukkan bahwa nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM—termasuk pembatasan HAM—tidak diadopsi dengan memadai oleh pihak otoritas. Dalam konteks inilah peran Komnas HAM Rl menjadi signifikan. Komnas HAM Rl dalam menjalankan mandat dan kewenangannya terus memastikan agar negara menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam upaya menjaga keselamatan seluruh warganya. Dalam fungsinya yang terbatas sebagai penasihat dan pemantau, Komnas HAM RI perlu memastikan agar rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dapat diterapkan.

Selain itu, mengingat perannya mengawasi penanganan COVID-19 tersebut, rekomendasi Komnas HAM RI telah menyentuh 7 tujuan TPB, maka menjadi penting agar TPB menjadi kerangka Komnas HAM RI dalam merumuskan dan mengevaluasi program penanggulangan COVID-19 dalam konteks pencapaian TPB. Kebutuhan akan pentingnya peran Komnas HAM RI dalam TPB tidak cukup hanya dalam tataran teoretis, namun juga perlu dibarengi dengan itikad baik para pihak terkait dalam tindakan konkrit terutama pemerintah dan masyarakat sipil serta internal Komnas HAM RI sendiri.

Dalam konteks pandemi COVID-19, isu kesehatan tentu merupakan sektor yang paling terlihat kaitannya dengan agenda TPB dan pemenuhan HAM. Ketidaksiapan dan ketidaksigapan negara memperburuk terjaminnya hak warga atas kesehatan. Nilai dan prinsip HAM yang terpinggirkan membuat pencapaian TPB menjadi semakin rumit. Karena itu, bersamaan dengan perlunya mengadopsi prinsip HAM dan TPB sebagai kerangka kerja, pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan menata kembali tata kelola kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan pembangunan secara umum. Hal ini meliputi berbagai macam aspek, mulai dari infrastruktur, legalitas, sumber daya manusia, hingga dibangunnya inisiatif kerja sama antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Selain isu kesehatan, beberapa isu lain juga layak diberikan perhatian lebih lanjut. Pertama adalah terkait hal yang sangat vital dalam memungkinkan munculnya inisiatif, solidaritas, dan partisipasi warga dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19, yaitu informasi. Dalam dokumen Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM, Komnas HAM RI mencatat betapa informasi yang tidak transparan, tidak berkualitas, dan tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah telah mengabaikan hak warga atas informasi. Lebih dari itu, informasi yang dibatasi dan bermutu rendah membuat warga dilanda kegelapan yang berdampak pada gagalnya jalinan kohesi sosial yang sebenarnya diperlukan dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Selama ini, perhatian pihak otoritas lebih tertuju pada informasi sesat, hoaks, dan sejenisnya, namun sedikit perhatian diberikan pada hak informasi warga yang mensyaratkan keterbukaan dan profesionalitas pihak otoritas. Tentu misinformasi dan rumor berkontribusi pada buruknya ekosistem komunikasi warga,148 tapi keengganan negara untuk menjamin hak warga atas informasi telah melenyapkan potensi solidaritas dan partisipasi warga.

Hingga penelitian ini disusun, penyebaran COVID-19 masih terus terjadi. Memastikan tidak ada satupun tertinggal (leave no one behind) dalam penanganan pandemi harus menjadi prioritas. Penelitian ini melihat warga penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang tertinggal dalam berbagai upaya penanganan termasuk pendidikan dan perlindungan sosial. Demikian pula halnya anak, terutama anak dari keluarga miskin yang menjadi kelompok terdampak akibat kebijakan pendidikan yang berjalan saat ini dan terbatasnya perlindungan sosial. Sedangkan perempuan harus menghadapi kerentanan berlapis mulai dari aspek kesehatan dengan terganggunya layanan kesehatan esensial, juga perlindungan hak pekerja di mana sebagian besar pekerja informal dan pekerja migran adalah perempuan, serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi.

Selain memastikan tidak ada satupun yang tertinggal, kebijakan perlindungan sosial terutama bantuan sosial menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Salah sasaran, ketidaksesuaian dengan kebutuhan warga, proses yang rumit untuk mengaksesnya dan buruknya tata kelola bantuan sosial menjadi persoalan yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak warga atas jaminan sosial. Pendataan dan pengelolaan database yang buruk dipandang menjadi penyebab utama munculnya persoalan-persoalan tersebut. Desain perlindungan sosial yang masih bersifat targeted (menyasar pada kelompok tertentu) dan belum berbasis pada siklus hidup, menjadikan pelaksanaan bantuan sosial memiliki banyak persoalan.

Ketimpangan distribusi tenaga medis dan kesehatan juga menjadi isu utama yang menjadi sorotan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan jumlah tenaga medis dan kesehatan yang terbatas serta tidak tersebar merata di seluruh wilayah, menjadikan layanan kesehatan yang berfokus pada penanganan COVID-19 sangat berpotensi mengganggu layanan kesehatan non-COVID-19 lainnya. Hak atas kesehatan warga sangat mungkin terabaikan.

Pendekatan HAM dalam penanggulangan COVID-19 dan pencapaian TPB semakin terkonfirmasi relevan, bahwa tanpa adanya penghormatan dan penegakan atas nilai, norma, dan prinsip-prinsip HAM, kondisi penghidupan masyarakat akibat pandemi COVID-19 semakin buruk dan target pencapaian TPB menjadi semakin sulit.

143 Wayan Agus Purnomo, "Beda Irama Data Jakarta: Data COVID-19 Terus Simpang-Siur. Pemerintah Pusat pun tak Kompak", Tempo.co, dipublikasi tanggal 18 April 2020, https://majalah.tempo.co/read/ nasional/160237/mengapa-data-korban-covid-19-pemerintah-pusat-dan-daerah-berbeda?hidden=login.

144 Ibid., Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (n.6), 27.

145 Lihat: "Kebocoran Data Kemenkes Ungkap Kejanggalan Angka Pandemi", Narasi.tv, dipublikasi tanggal 7 Januari 2021, https://www.narasi.tv/buka-mata/kebocoran-data-kemenkes-ungkap-kejanggalan-angkapandemi.

146 "United Nations Committee on Economic, Social and Cutural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)", Office of the High Commissioner for Human Rights, dipublikasi tanggal 11 Agustus 2020, https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html.

147 "International Covenant on Civil and Political Rights, 1976", Office of the High Commissioner for Human Rights, dipublikasi tanggal 23 Maret 1976, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ ccpr.aspx.

148 Perserikatan Bangsa-Bangsa dan World Health Organization (WHO) menggunakan istilah "infodemic" untuk merujuk pada situasi di mana suburnya informasi sesat memperburuk penanggulangan pandemi. Melihat betapa misinformasi dan rumor menyebar dengan cepat seperti virus, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, "Kita tidak hanya sedang melawan wabah, kita juga sedang melawan infodemic". Lihat: "UN tackles 'infodemic' of misinformation and cybercrime in Covid-19 crisis", United Nations, dipublikasi tanggal 31 Maret 2020, https://www.un.org/en/un-coronaviruscommunications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-andcybercrime-covid-19.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah dan juga Komnas HAM RI.

1. Rekomendasi kepada pemerintah:

a. Pemerintah didorong merancang tata kelola perlindungan sosial dengan lebih baik melalui dua pertimbangan. Pertama, pelaksanaan bantuan sosial masih memiliki banyak persoalan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini. Kedua, besarnya alokasi anggaran yang disediakan sehingga sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Reformasi program perlindungan sosial perlu dilakukan segera dengan berbasis pada siklus hidup dan selaras dengan norma, prinsip-prinsip, dan standar HAM yang diatur di dalam Konstitusi UUD NRI 1945, UU HAM, dan berbagai instrumen pokok HAM secara internasioal.

b. Pemerintah didorong membangun tata kelola kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini di antaranya adalah dengan menjamin ketersediaan dan penyebaran tenaga medis dan kesehatan, alat-alat medis, vaksin, dan termasuk juga memastikan perlindungan hak hidup bagi tenaga kesehatan. Kebijakan dan program yang baik untuk mengatasi ketersediaan dan ketimpangan tenaga medis dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga atas kesehatan, pun untuk memastikan bahwa keselamatan dan hak hidup tenaga kesehatan terjamin.

C. Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 perlu membuat instrumen kerja yang mengintegrasikannnya dengan kerangka pencapaian TPB dan HAM. Instrumen ini selain menyediakan prinsip/paradigma kerja, juga menyediakan metode kerja yang lebih teknis namun komprehensif, misalnya alat evaluasi dan indikator, dan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal. Dalam pembuatan dan pelaksanaannya, penting untuk melibatkan lembaga terkait seperti Komnas HAM RI.

2. Rekomendasi kepada Komnas HAM RI:

a. Komnas HAM RI perlu menjaga konsistensi perannya dalam memantau penanganan pandemi COVID-19, baik dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi sehingga tidak meninggalkan satu orang pun (leave no one behind), yang mana selaras dengan standar HAM.

b. Komnas HAM RI perlu melanjutkan dan menyusun instrumen kerja yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan TPB dan HAM, serta menggunakannya untuk memastikan bahwa tata kelola penanggulangan pandemi COVID-19 selaras dengan agenda TPB dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Instrumen Internasional:

Office of the High Commissioner for Human Rights. International Covenant on Civil and Political Rights, 1976 (dipublikasi 23 Maret 1976). https://www.ohchr.org/en/ professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

Office of the High Commissioner for Human Rights. UN Committee on Economic, Social and Cutural Rights General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) (dipublikasi 11 Agustus 2020). https://www.refworld. org/docid/4538838d0.html.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disahkan 23 September 1999, diundangkan 23 September 1999).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (ditetapkan 31 Maret 2020)

Sumber Lain:

"[REVISI per 23/11/2020] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen." Badan Pusat Statistik, 5 November 2020. https://www.bps.go.id/ pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-- sebesar-7-07-persen.html. "2020, Tahun Penuh Solidaritas Warga." Kompas.id, published on 22 December 2020, https://www.kompas.id/baca/metro/2020/12/22/solidaritas-masyarakat-tetapkuat-di-2020/. "230 Ribu Data Pasien COVID-19diIndonesia Bocordan Dijual." Cnnindonesia.com, published on 20 June 2020. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200620083944-192- 515418/230-ribu-data-pasien-COVID-19-di-indonesia-bocor-dan-dijual

"363 Tenaga Medis Meninggal karena COVID-19, Ini 3 Saran dari IDI." Kompas. com, published on 16 December 2020. https://www.kompas.com/sains/ read/2020/12/16/070200323/363-tenaga-medis-meninggal-karena-COVID-19-ini- 3-saran-dari-idi?page=all.

"4 Tantangan Kesehatan ini Jadi Perhatian Menkes." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia published on 19 February 2020. http://www.p2ptm.kemkes.go.id/ kegiatan-p2ptm/pusat-/4-tantangan-kesehatan-ini-jadi-perhatian-menkes. "502 Tenaga Kesehatan Meninggal Karena COVID-19, Ini Rinciannya." Tempo.co, published on 3January 2021. https://nasional.tempo.co/read/1419546/502-tenaga-kesehatanmeninggal-karena-COVID-19-ini-rinciannya/full&view=ok. “83% Tenaga Kesehatan Indonesia Mengalami Burnout Syndrom Derajat Sedang dan Berat Selama Masa Pandemi COVID-19." Humas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, published on 14 September 2020. https://fk.ui.ac.id/berita/83-tenaga-kesehatanindonesia-mengalami-burnout-syndrome-derajat-sedang-dan-berat-selama-masapandemi-COVID-19.html. "Anggaran Perlindungan Sosial dalam APBN 2021 sebesar Rp408,8 triliyun." Kementerian Keuangan Rl Direktorat Jenderal Perbendaharaan, published on 6 January 2021 https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/3553- perlindungan-sosial.html#:~:text=Anggaran%20Perlindungan%20Sosial%20 dalam%20APBN%202021%20sebesar%20Rp408%2C8%20triliyun,-Jakarta%2C%20 djpb.kemenkeu&text=Anggaran%20perlindungan%20sosial%20dalam%20 APBN%202021%20telah%20ditetapkan%20sebesar%20Rp,ke%20Daerah%20 dan%20Dana%20Desa. "Apa Saja Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19?." Kementerian Keuangan RI, published on 26 May 2020. https:// djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apasaja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penanganan- COVID-19.html. "Arus Survei Indonesia: 4 Rekomendasi Terkait Bantuan Kuota Internet." Kompas com, published on 17 October 2020. https://www.kompas.com/edu/ read/2020/10/17/072233971/arus-survei-indonesia-4-rekomendasi-terkaitbantuan-kuota-internet?page=all. "Asesmen Publik tentang Pendidikan Online di Masa COVID-19." Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), published on 18 August 2020. https://saifulmujani.com/ asesmen-publik-tentang-pendidikan-online-di-masa-COVID-19/. "Banyak Jadi Korban, Buruh Migran dari Daerah Juga Butuh Perlindungan Sosial." Liputan6.com accessed on 18 February 2021. https://www.liputan6.com/regional/ read/4135506/banyak-jadi-korban-buruh-migran-dari-daerah-juga-butuhperlindungan-sosial. "Beban Ganda Tenaga Medis Perempuan di Tengah Pandemi." Kompas.tv, published on 18 December 2020. https://www.kompas.tv/article/131691/beban-ganda-tenagamedis-perempuan-di-tengah-pandemi?page=all. "Begini Teknis RS Klaim Biaya Perawatan Pasien COVID-19." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia published on 7 July 2020. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ info-corona-virus/begini-teknis-rs-klaim-biaya-perawatan-pasien-COVID-19.

"Catahu 2020 KPA: Pandemi COVID-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar." Konsorsium Pembaruan Agraria, published on 6 January 2021. http://kpa.or.id/media/baca2/ siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_COVID-19_dan_Perampasan_ Tanah_Berskala_Besar/. "COVID-19 and Human Rights: We are all in this together." United Nations, published on 23 April 2020. https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org victimsofterrorism/files/un_-human_rights_and_covid_april_2020.pdf. "COVID-19 and Its Human Rights Impact in Indonesia." Amnesty International, accessed on 12 February 2021. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2020/05/Amnesty- International-Indonesia-COVID-19-Brief-ENG..pdf. "COVID-19 and Learning Inequities in Indonesia: Four Ways to Bridge the Gap." World Bank Blogs, published on 21 August 2020. https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/ COVID-19-and-learning-inequities-indonesia-four-ways-bridge-gap. "COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia: Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi." The United Nations Children's Fund (UNICEF), published on 11 May 2020. https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-05/ COVID-19-dan-Anak-anak-di-Indonesia-2020_1.pdf "COVID-19 dan Keamanan Pangan: Panduan untuk otoritas yang berwenang atas sistem pengawasan keamanan pangan nasional." World Health Organization, published on 22 April 2020. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/ COVID-19-dan-keamanan-pangan.pdf. "Dampak Ngeri RI Resesi: PHK Massal & Kemiskinan, Stagflasi?" Cnbcindonesia. com, published on 11 September 2020, https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200911152919-4-186173/dampak-ngeri-ri-resesi-phk-massal-kemiskinanstagflasi. "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019." BNP2TKI, accessed on 18 February 2021. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/ data_19-02-2020_Laporan_Pentujuanahan_Data_BNP2TKI2019(2).pdf. "Dilema Siswa dan Orang Tua: Awal Tahun Batal Belajar di Sekolah." Tirto.id, published on 5 January 2021. https://tirto.id/dilema-siswa-dan-orang-tua-awal-tahun-batal-belajardi-sekolah-f8Pz. Dinyatakan oleh Retno Listyarti dalam siaran pers yang diadakan pada tanggal 28 Desember 2020. "Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (q-to-q)." Badan Pusat Statistik, published on 5 November 2020. https://www.bps.go.id/ pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05- persen--q-to-q-.html. "Ekonomi pandemi: Penyaluran bantuan sosial 'ke orang yang sudah meninggal', skema kebijakan dinilai." Bbc.com, published on 24 April 2020. https://www.bbc.com/ indonesia/indonesia-52399147.

"Emergency Measures and COVID-19: Guidance." United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR), published on 27 April 2020. https://www.ohchr.org/Documents/ Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf. "GeneralCommentNo.14(2000);therighttothehighestattainablestandardofhealth."United Nations Economic and Social Council published on 11 August 2000. http://docstore. ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmIBEDzFEovLCuW1AVC1Nk PsgUedPIF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0y%2B9t%2BsAtGDNzdEqA6SuP2r0w%2 F6sVBGTpvTSCbiOr4XVFTqhQY65auTFbQRPWNDxL. "Gerakan Tolak Vaksin COVID-19, Akankah Berakhir Lewat Anjuran MUI dan Tokoh Agama?" Bbc.com, published on 14 January 2021. https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-55644537 "IDI: Kematian Nakes RI Tertinggi ke-5 di Dunia", CNNIndonesia.com, published on 2 January 2021,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210102172140-20-588766/idikematian-nakes-ri-tertinggi-ke-5-di-dunia. "IDl Catat Angka Kematian Nakes per Desember 2020 Naik jadi 342 Jiwa." Tirto.id, published on 5 December 2020. https://tirto.id/idi-catat-angka-kematian-nakes-per-desember- 2020-naik-jadi-342-jiwa-f7MY. "Indonesian Minister Arrested for Alleged Embezzlement of COVID-19 Relief Fund." Thejakartapost.com, published on 6 December 2021. https://www.thejakartapost. com/news/2020/12/06/juliari-becomes-latest-cabinet-member-to-be-named-graftsuspect-in-recent-weeks.html "Jokowi: "Vaksin Corona untuk masyarakat Indonesia gratis"." BBC News, published on 16 December 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55329630. "Kebocoran Data Kemenkes Ungkap Kejanggalan Angka Pandemi." narasi, published on 7 January 2021. https://www.narasi.tv/buka-mata/kebocoran-data-kemenkes-ungkapkejanggalan-angka-pandemi. "Kemampuan Puskesmas dalam Merespon Pandemi COVID-19." Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), published on 5 November 2020. https:// cisdi.org/wp-content/uploads/2020/11/Policy-Brief-3-November-2020-copy_ compressed-1-2.pdf. "Kemendikbud: 12 Ribu Sekolah Tak Punya Akses Internet." Cnnindonesia. com, published on 22 October 2020. https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20201022123707-20-561482/kemendikbud-12-ribu-sekolah-tak-punyaakses-internet. "Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah COVID-19." Centre for Strategic and International Studies, published on 31 March 2020. https://www.csis.or.id/ publications/kerentanan-pekerja-migran-indonesia-menghadapi-wabah-COVID-19/.

"Kertas Posisi: Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria dengan Berbasis HAM", Komnas HAM RI, published on 26 November 2018, https:// www.komnasham.go.id/files/20181126-kertas-posisi-penyelesaian-konflik-$AlNDB. pdf. "Komnas HAM Dorong Penanganan COVID-19 Melalui Kebijakan Berbasis HAM dan Sains." Komnas HAM RI, published on 22 May 2021. https://www.komnasham.go.id/index. php/news/2020/5/22/1410/komnas-ham-dorong-penanganan-covid-19-melaluikebijakan-berbasis-ham-dan-sains.html. "Kontribusi Nyata Komnas HAM RI dalam Penanganan Pandemi COVID-19." Komnas HAM RI, published on 5 May 2020. https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2020/5/5/1384/kontribusi-nyata-komnas-ham-dalam-penanganan-pandemi- COVID-19.html. "Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya", ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/ Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf. "Laporan Alternatif Hak EKOSOB; Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan." PATTIRO, accessed on 18 February 2021, 46. https://repository.pattiro.org/media/846-laporan-alternatifhak-ekosob-pendidikan-22a5f44e.pdf. "Laporan Data Pengaduan." Komnas HAM RI, published on 15 February 2021. https://www. komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/. "Luncurkan Program Guru Belajar, Kemendikbud Bantu Guru Laksanakan Pembelajaran Jarak Jauh." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, published on 30 September 2020. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/09/luncurkan-program-gurubelajar-kemendikbud-bantu-guru-laksanakan-pembelajaran-jarak-jauh. "Menilik Kebijakan Asimilasi Narapida di Masa Pandemi COVID-19." Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, published on 10 May 2020. http://ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masapandemi-COVID-19. "Menkes: Kemampuan Contact Tracing Corona Indonesia di Bawah Standar." Tirto.id, published on 13 January 2021. https://tirto.id/menkes-kemampuan-contact-tracingcorona-indonesia-di-bawah-standar-f89T. "Micro-, Small, and Medium-size Enterprises MSMEs) and their role in achieving the Sustainable Development Goal." United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), accessed on 14 February 2021. https://sustainabledevelopment. un.org/content/documents/25851MSMEs_and_SDGs_Final3120.pdf. "Peluncuran Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Diseminasi Nasional Hasil Monitoring ATS." Unicef Indonesia-Bappenas RI, held virtually through Bappenas Rl youtube account, 23 December 2020. https://www.youtube.com/ watch?v=yRN2DMOuBcE

"Pembelajaran Jarak Jauh Era COVID-19." Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, accessed on 18 February 2021. https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/ simlitbang/assets_front/pdf/1613366388Pembelajaran_Jarak_Jauh_Era_Covid_19. pdf. "Pemberian Remisi Umum Tahun 2020 pada Peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-27." Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, published on 17 August 2020. https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3357- pemberian-remisi-umum-tahun-2020-pada-peringatan-hari-ulang-tahun-indonesiake-75. "Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, perbatasan dan Kepulauan dan daerah Kurang Diminati." Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, accessed on 14 February, 2021. http://bppsdmk. kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2019/11/PAPARAN-DIR-SDMK.pdf. "Penolak Vaksin COVID-19 Kena Sanksi, Epidemiolog: 'Pemaksaan Tidak Akan Berhasil." Bbc.com, published on 15 February 2021. https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-56061572. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik menjadi 9,78%." Badan Pusat Statistik published on 15 July 2020. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/ persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen. html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,38%20 persen%20pada%20Maret%202020. "Peta Sebaran." covid19.go.id, published on 10 February 2021. https://covid19.go.id/petasebaran. "Presiden Diminta Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat, Bukan Darurat Sipil." Kompas.com, published on 31 March 2020. https://nasional.kompas.com/ read/2020/03/31/13165551/presiden-diminta-tetapkan-status-darurat-kesehatanmasyarakat-bukan-darurat?page=all. "Presiden Jokowi Tegaskan Keseriusan Pemerintah Tangani Wabah Korona." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, published on 02 March 2020, https://www. setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_keseriusan_pemerintah_ tangani_wabah_korona. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020", Badan Pusat Statistik, published on 15 July2020,https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentasependuduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html. "Ratifikasi Optional Protocol ICRPD untuk Penuhi Hak Penyandang Disabilitas." Komnas HAM RI, published on 7 April 2016. https://www.komnasham.go.id/index. php/news/2016/4/7/94/ratifikasi-optional-protocol-icrpd-untuk-penuhi-hakpenyandang-disabilitas.html.

"Risalah ILO: Ketahanan Hidup Perusahaan Hampir Habis, Pekerjaan Semakin Terancam. International Labour Organization, published on 18 May 2020. https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/ wcms_745054.pdf. "Sonjo, Upaya Kemanusiaan di Tengah Pandemi COVID-19." Universitas Gadjah Mada published on 4 July 2020. https://www.ugm.ac.id/id/berita/19665-sonjo-upayakemanusiaan-di-tengah-pandemi-covid-19. "Solusi Telemedicine di Tengah Pandemi." Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS), published on 8 May 2020. http://www.wantiknas.go.id/id/ search. "Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran PEN 2020 83,4 Persen, Ini Perinciannya." Bisnis.com, published on 4 January 2021. https://ekonomi.bisnis.com/ read/20210104/9/1338615/sri-mulyani-sebut-realisasi-anggaran-pen-2020-834- persen-ini-perinciannya. "Survei: 56 Persen Orangtua Merasa Kurang Sabar Saat Temani Anak PJJ." Kompas com, published on 19 November 2020. https://www.kompas.com/edu/ read/2020/11/19/151623071/survei-56-persen-orangtua-merasa-kurang-sabarsaat-temani-anak-pjj?page=all. "Tantangan dan Tren Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia Berubah?", Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, published on 6 October 2020, https://cfns.ugm. ac.id/2020/10/06/tantangan-dan-tren-makanan-di-indonesia-berubah/. "Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM." Komnas HAM RI, published on 12 October 2020. https://www.komnasham.go.id/index.php/ publikasi/2020/10/12/109/tata-kelola-penanggulangan-COVID-19-dalamperspektif-ham.html. "Temuan Survei Nasional: Persepsi Publik Terhadap Program Bantuan Kuota Internet Kemendikbud RI 2020." Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI), published on 17 October 2020. https://www.arussurvei.com/laporan-surnas-kuota-internet/. "The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals." The Danish Institute for Human Rights, accessed on 14 February 2021. https://sdg.humanrights.dk/en/ targets2?goal[]=70&target=1.3. "Total 5,6 Juta Tenaga Telah Di-PHK atau Dirumahkan." Sindonews.com, published on 27 October 2020. https://ekbis.sindonews.com/read/210522/34/total-56-jutatenaga-kerja-telah-di-phk-atau-dirumahkan-1603786256.https://kemnaker.go.id/ news/detail/pemerintah-antisipasi-penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi- COVID-19.

"Transforming Our World: The Agenda 2030 for Sustainable Development." United Nations, published on 21 October 2015. https://sdgs.un.org/sites/default/files/ publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20 web.pdf. dan https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/70/1&Lang=E. "UN tackles 'infodemic' of misinformation and cybercrime in COVID-19 crisis." United Nations, published on 31 March 2020. https://www.un.org/en/un-coronaviruscommunications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99- misinformation-and-cybercrime-COVID-19. "Vaksinasi COVID-19 Jadi Tantangan Besar, Ini Langkah Satgas." Kompas.com, published on 15 January 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/09383251/ vaksinasi-COVID-19-jadi-tantangan-besar-ini-langkah-satgas?page=all. Arsil, Fitra dan Qurata Ayuni. “Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2 (2020): 423-446. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Laporan Survei Internet APJII 2019- 2020 [Q2]." https://apjii.or.id/survei. Barrantes, Alexandra. "Why Are Human Rights Considerations Fundamental to Inclusive and Lifecycle Social Protection Systems?" Development Pathways, published on 13 April 2020. https://socialprotection.org/discover/publications/why-are-humanrights considerations-fundamental-inclusive-and-lifecycle-social. Bernie, Mohammad. "Dwi Fungsi Saat Pandemi: Jokowi Melibatkan TNI untuk Tangani Corona." Tirto.id, published on 13 August 2020. https://tirto.id/dwi-fungsi-saatpandemi-jokowi-melibatkan-tni-untuk-tangani-corona-fXcx. Bohoslavsky, Juan Pablo. "COVID-19: Urgent appeal for a human rights response to the economic Recession." Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), published on 15 April 2020. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ Development/IEDebt/20200414_IEDebt_urgent_appeal_COVID19_EN.pdf. Filskov, Nadja. "National Human Rights Institutions engaging with the Sustainable Development Goals (SDGs)." published on 2 June 2017. https://nhri.ohchr.org/EN/ News/Documents/GANHRI_NHRIs%20engaging%20with%20the%20SDGs.pdf. Gentilini, Ugo, Mohamed Almenfi, dan Pamela Dale. "Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures." "Living paper" version 14, published on 11 December 2020. http://documents1.worldbank.org/curated/ en/467521607723220511/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19- A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-December-11-2020.pdf. Guterres, António. "We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery." United Nations, published on 23 April 2020. https://www.un.org/en/uncoronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-COVID- 19-response-and.

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs/TPB, https://www.sdg2030indonesia.org/. Purnomo, Wayan Agus. "Beda Irama Data Jakarta: Data COVID-19 Terus Simpang-Siur. Pemerintah Pusat pun Tak Kompak." Tempo.co, published on 18 April 2020. https:// majalah.tempo.co/read/nasional/160237/mengapa-data-korban-COVID-19- pemerintah-pusat-dan-daerah-berbeda?hidden=login. Purwanti, Maidah. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia." Kementerian Hukum dan HAM, accessed on 23 February 2021. https://Isc. bphn.go.id/artikel?id=365. Santono, Hamong, Safina Maulida, dan Wahyu Susilo. "Pandemi COVID-19: Tantangan Nyata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." Migrant Care, published on 30 September 2020. https://migrantcare.net/2020/09/pandemi-covid19-tantangannyata-tpb-di-indonesia/. Wati, Diani Sadia. "COVID-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs," Festival Hak Asasi Manusia 2020, 17 Desember 2020 Winata, Dhika Kusuma. "Pekan Depan 9,1 Juta Pedagang Kecil Bakal Terima Bantuan." Media Indonesia.com, published on 19 August 2020. https://mediaindonesia.com/ ekonomi/337881/pekan-depan-91-juta-pedagang-kecil-bakal-terima-bantuan. Yusuf, Arief Anshory. "Mengukur Ongkos Ekonomi "Sesungguhnya" Dari Pandemi Covid-19." Universitas Padjadjaran Center for Sustainable Development Goals Studies, published on 14 April 2020. http://sdgcenter.unpad.ac.id/mengukur-ongkos-ekonomisesungguhnya-dari-wabah-COVID-19/.

ISBN 978-623-94599-8-7