Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): PENELITIAN : Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

44 halaman · 44 halaman diproses dengan OCR · 18.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Penerbit:
  2. Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih:
  3. Nama Peserta Focus Group Discussion (Eksternal) Tanggal 29 Januari 2021 (urutan berdasarkan alfabet):
  4. Penelitian ini didanai oleh Danish Institute for Human Rights.
  5. DAFTAR ISI:
  6. DAFTAR SINGKATAN PILIHAN:
  7. KATA PENGANTAR
  8. Sandrayati Moniaga
  9. 1. LATAR BELAKANG
  10. 2. DASAR HUKUM
  11. 3. PERAN KOMNAS HAM DALAM PENCAPAIAN TPB
  12. UKURAN PENILAIAN:
  13. 4. PENGUATAN POSISI DAN PERAN KOMNAS HAM: PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI AWAL
  14. REKOMENDASI AWAL
  15. Untuk Komnas HAM dan Pemerintah:
  16. Untuk DIHR:
  17. DAFTAR PUSTAKA
  18. Instrumen Internasional:
  19. Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan:
  20. Sumber Lain:

KOMNAS HAM RI

PENELITIAN: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penelitian:

Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Komnas HAM

Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penanggung Jawab: Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / Komnas HAM)

Wakil Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian)

Koordinator Peneliti: Alghiffari Aqsa

Wakil Koordinator Peneliti: Andhy Panca

Peneliti Utama: Handa S. Abidin

Asisten Peneliti Utama: Reynaldo Arya, Zsabrina Marchsya Ayunda, dan Mardhika Agestyaning Hermanto

Peneliti Pendukung: Hamong Santono dan Roy Thaniago

Editor: Bayu Imantoro

Penerjemah: Novannisa Priadi, Anatasia Pradah Weningtias, dan Monika Putri

Desain dan Ilustrator: Aditya Megantara

ISBN 978-623-94599-6-3

Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310. Telepon (021) 392 5230 Fax (021) 392 2026

Policy Brief berjudul "Policy Brief Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" dan matriks berjudul "Matriks Urutan Tiga Teratas Pengaduan Hak Asasi Manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Tahun 2019 dan Keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" dibuat berdasarkan penelitian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penelitian ini.

Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih:

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, revisi, dan dukungan Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM / Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM), Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM), dan Stille Stidsen (Danish Institute for Human Rights / DIHR) terhadap penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Focus Group Discussion (26 dan 29 Januari 2021) yang telah memberikan kontribusi dan/atau dukungannya pada penelitian ini.

Nama Peserta Focus Group Discussion (Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Tanggal 26 Januari 2021 (urutan berdasarkan alfabet):

Komisioner: Beka Ulung Hapsara, Hairansyah, dan Sandrayati Moniaga.

Annisa Arum Putri, Asri Oktavianty Wahono, Eri Riefika, Indah Wulandari, Kurniasari Novita Dewi, Maria Elizabeth, Martin, Mimin Dwi Hartono, Nina Chesly Ayu Lestari, Nur Afifa Fauzia, Nurjaman, Rebeca Amelia Susanto, Rima P. Salim, Sasanti Amisani, Sri Nur Fathya dan Yuli Asmini.

Nama Peserta Focus Group Discussion (Eksternal) Tanggal 29 Januari 2021 (urutan berdasarkan alfabet):

Ainun Fadhila Kusuma Wardhani (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / UNESCO), Bambang Teguh Karyanto (Migrant CARE), Esti Arifianti (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia / PSHK), I Dewa Gede Karma Wisana (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), Indriana Nugraheni (Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals / Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Lendi Andita (Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals/SekretariatTim Koordinasi NasionalTujuan Pembangunan Berkelanjutan), Ming-Kuok Lim (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / UNESCO), Muhamad Isnur (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Shevierra Danmadiyah (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Theresia Iswarini (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), Valens Prana S. (Bina Swadaya), dan Wahyu Susilo (Migrant CARE). Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) yang tidak dapat hadir pada Focus Group Discussion (FGD) namun mengirimkan jawaban tertulis dari pertanyaan kunci yang diberikan.

Penelitian ini didanai oleh Danish Institute for Human Rights.

DAFTAR ISI:

Daftar Singkatan Pilihan V Kata Pengantar vi Latar Belakang 1 Dasar Hukum 2 Peran Komnas HAM dalam Pencapaian TPB 10 Penguatan Posisi dan Peran Komnas HAM: Pembahasan dan Rekomendasi Awal 22 Daftar Pustaka 30

DAFTAR SINGKATAN PILIHAN:

DIHR Danish Institute for Human RightsDerich lnotituta foallumen Birhta
DIHR ELSAMDanish Institute for Human Rights
ELSAMLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
GANHRIGlobal Alliance of National Human Rights Institutions
INFID Kementerian PPN / BappenasInternational NGO Forum for International Development Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Komnas HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia
NHRINational Human Rights Institution
OHCHROffice of the High Commissioner for Human Rights
RPJMN 2015-2019Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019
RPJMN 2020-2024Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024
TPBTarget Pembangunan Berkelanjutan
UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNSDGUnited Nations Sustainable Development Groups

KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya pemenuhan hak asasi manusia. Bagi Komnas HAM yang diberikan mandat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mendorong terwujudnya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga negara supaya mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, TPB menjadi instrumen yang sangat strategis untuk mendukung pencapaian mandat tersebut.

Penelitian yang didukung oleh DIHR ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa peran dan posisi Komnas HAM dalam pencapaian TPB sangat penting dan strategis, sehingga dibutuhkan adanya penguatan peran dan posisi Komnas HAM baik secara internal dan eksternal. Selama ini, peran Komnas HAM "dibatasi" hanya terkait dengan salah satu target dalam Tujuan Nomor 16, padahal di dalam skema TPB secara jelas diakui bahwa Tujuan No 16 adalah enabler atau faktor yang diperlukan supaya Tujuan Nomor 1 sampai dengan Tujuan Nomor 15 bisa dicapai dengan berbasis pada prinsip partisipasi yang hakiki atau “no one lef behind."

Komnas HAM mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para peneliti yang terlibat dalam penelitian ini yang dikoordinir oleh Alghifari Agsa, Andhy Panca, dan Handa Abidin, serta jajaran Komnas HAM di Bidang Pengkajian dan Penelitian yaitu Mimin Dwi Hartono yang menjadi koordinator program TPB Bidang Pengkajian dan Penelitian, Zsabrina Marchsya Ayunda dan Mardhika Agestyaning Hermanto. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DIHR khususnya Sille Stiedsen yang menjadi supervisor atas penelitian ini sehingga kegiatan yang merupakan salah satu implementasi kerjasama antara Komnas HAM dan DIHR ini bisa berjalan dengan cukup baik.

Semoga penelitian ini mampu dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dan DIHR dalam bentuk yang lebih kongkrit melalui berbagai aktivitas untuk memperkuat peran dan posisi Komnas HAM dalam mendorong pencapaian TPB. Hal ini karena pencapaian TPB adalah bentuk dari langkah maju atas kewajiban negara dalam merealisasikan secara progresif hak asasi manusia bagi semua.

Jakarta, 5 Juni 2021

Sandrayati Moniaga

Komisioner Pengkajian dan Penelitian

1. LATAR BELAKANG

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya: Komnas HAM) sebagai instansi pelaksanaTujuanPembangunanBerkelanjutan(selanjutnya:TPB)masihterbatasberdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya: Perpres 59/2017).1 Perpres 59/2017 hanya menempatkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana TPB pada Tujuan 5 (gender dan perempuan) dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan)—itupun hanya meliputi beberapa Sasaran Global pada Tujuan 5 dan 16.2 Sasaran Global pada Tujuan 5 hanya terbatas pada penghapusan kekerasan kepada perempuan.3 Sedangkan Sasaran Global pada Tujuan 16 dibatasi pada penurunan kekerasan dan kematian,4 kedaulatan hukum dan keadilan, dan akses informasi dan kebebasan.6

Penelitian ini pada intinya akan membahas mengenai penguatan Komnas HAM dalam konteks TPB dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum bagi Komnas HAM dalam menjalankan TPB terutama dengan menggunakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya: UU 39/1999). Pada penelitian ini juga akan dijelaskan mengenai kegiatan apa yang telah dikerjakan oleh Komnas HAM terkait dengan TPB, khususnya pada kegiatan yang bersifat eksplisit memang ditujukan untuk kepentingan TPB. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai seberapa berdampaknya kegiatan terutama yang bersifat eksplisit tersebut terhadap TPB dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran penting dari hak asasi manusia dalam menjalankan TPB serta bagaimana seharusnya Komnas HAM menempatkan diri dalam mendukung pemerintah terkait hal ini dan bagaimana seharusnya arah pencapaian TPB Indonesia yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam melibatkan Komnas HAM. Penelitian ini merupakan awal dalam pembuatan penelitian yang lebih detail dan teknis terhadap penguatan Komnas HAM terkait dengan hak asasi manusia dan TPB.

ProsespenelitianinijugadilakukandenganmelaksanakanduakegiatanFocusGroupDiscussion (FGD). FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 di mana peserta dari FGD ini adalah tiga komisioner Komnas HAM dan enam belas staf Komnas HAM (selanjutnya:

FGD Internal Komnas HAM).7 FGD kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021 dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari pihak eksternal di luar Komnas HAM (selanjutnya: FGD Eksternal Komnas HAM), yaitu (urutan sesuai dengan alfabet): Bina Swadaya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Migrant CARE, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (selanjutnya: UNESCO), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.®

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017) (selanjutnya: Perpres 59/2017), Lampiran, 29-30, 77, 79-80, dan 90.

Ibid. Lihat juga: United Nations General Assembly Resolution 70/1, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (diadopsi 25 September 2015) (selanjutnya: UNGA Res. 70/1), 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.2) dan 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.1 dan Sasaran 16.3) - 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.10.).

Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 30. Lihat juga: ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.2.).

Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 77. Lihat juga: ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.1.).

Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 79-80. Lihat juga: ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.3.).

6 Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 90. Lihat juga: ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.10.).

2. DASAR HUKUM

Komnas HAM memiliki tujuan yang luas terkait dengan hak asasi manusia.9 Pertama terkait dengan “mengembangkan kondisi" yang mendukung implementasi hak asasi manusia di Indonesia.10 Kedua mengenai penguatan "perlindungan dan penegakan hak asasi manusia" di “berbagai bidang kehidupan” di Indonesia.11 Dua tujuan di atas dapat digunakan sebagai dasar secara umum mengapa Komnas HAM perlu diberikan pengakuan oleh pemerintah untuk memperoleh peran lebih dalam implementasi TPB di Indonesia.

Penting juga untuk diinformasikan dalam konteks internasional, Office of the High Commissioner for Human Rights (selanjutnya: OHCHR) telah melakukan identifikasi, walau hanya untuk kepentingan penggambaran saja, mengenai kaitan TPB dengan pasal-pasal yang relevan dengan traktat terkait hak asasi manusia di mana pada sejumlah traktat Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum dan juga pada produk kebijakan yang berkarakter soft law (yang untuk mengetahui kekuatan hukumnya pada Indonesia perlu dianalisis terlebih dahulu kontennya satu per satu).12 Instrumen-instrumen internasional di atas tidak akan dibahas secara khusus karena identifikasi kaitan antara TPB dan hak asasi manusia telah dilakukan oleh OHCHR. Untuk setiap instrumen internasional yang mengikat Indonesia secara hukum pada identifikasi OHCHR tersebut, maka tentunya juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung peluasan peran Komnas HAM pada seluruh Tujuan di TPB.13

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama pembahasan terletak pada UU 39/1999 terutama mengenai hak asasi manusia apa saja yang relevan dengan 17 TPB. Komnas HAM memiliki hubungan yang erat dengan hak-hak yang ada pada UU 39/1999 dikarenakan Komnas HAM dan hak-hak tersebut diatur sama-sama di dalam UU 39/1999.14 Selain UU 39/1999 terdapat sejumlah produk hukum nasional terkait lainnya di mana Komnas HAM diberikan peran secara khusus antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya: UU 40/2008).15 Pada UU 40/2008, Komnas HAM diberikan wewenang untuk mengawasi terhapusnya tindakan diskriminasi ras dan etnis.16 Secara umum pasal mengenai tindak diskriminatif UU 40/2008 relevan dengan misalnya Sasaran 10.2. TPB.17 Selain itu terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di mana Komnas HAM merupakan bagian dari satuan tugas dalam hal terjadinya konflik yang bersifat nasional.18 Persoalan konflik dapat dikaitkan dengan misalnya pengurangan kekerasan dengan signifikan yang diatur pada Sasaran 16.1.19 Di luar Tujuan 16, persoalan anti-kekerasan pada perempuan dan anak yang dapat relevan juga apabila terjadi konflik diatur pada Sasaran 5.2.20 Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 (selanjutnya: UU 26/2000) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan peran kepada Komnas HAM sebagai penyelidik terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berstatus berat.21 Peran Komnas HAM pada UU 26/2000 tersebut dapat dikaitkan dengan Sasaran 16.3. yang mengatur mengenai akses kepada keadilan serta kepastian hukum.22

Agenda 2030 memiliki 17 TPB, diikuti dengan sasaran/target dan indikator yang melekat pada masing-masing tujuannya.23 Seluruh TPB terdapat lengkap pada Perpres 59/2017.24 Namun tidak semua sasaran yang ada berdasarkan Resolusi United Nations General Assembly 70/1 Tahun 2015 (selanjutnya: UNGA Res. 70/1) terkait dengan pembangunan berkelanjutan dimasukkan ke dalam sasaran global yang ada pada Perpres 59/2017.25 Perlu disampaikan bahwa pada UNGA Res. 70/1 (di luar konten tujuan dan sasaran TPB), elemen hak asasi manusia telah menjadi bagian penting dari pelaksanaan TPB.26 Instrumen lain yang perlu disampaikan adalah Mérida Declaration di mana deklarasi yang dibuat oleh Global Alliance of National Human Rights Institutions (selanjutnya: GANHRI) tersebut turut berperan sebagai perekat hubungan hak asasi manusia dengan 17 tujuan pada TPB sejak awal dari tahun 2015.27

Tujuan 1 TPB fokus pada persoalan kemiskinan.28 Tujuan 1 TPB khususnya Sasaran 1.1. dan 1.2. terkait dengan penurunan kemiskinan relevan dengan hak hidup, hak peningkatan taraf hidup, dan hak hidup layak dalam UU 39/1999.29 Hak kebutuhan dasar dan hak pengembangan diri juga berkaitan dengan Sasaran 1.1. dan 1.2.30 Sasaran 1.3. mengenai sistem perlindungan sosial dapat berhubungan dengan hak kolektif pengembangan diri dan hak jaminan sosial.31 Mengenai hak jaminan sosial, terdapat hak kemudahan serta perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, antara lain anak-anak dan perempuan hamil.32 Sasaran 1.4. yang salah satu isinya menyinggung mengenai hak milik memiliki semangat yang sama dengan hak milik pada UU 39/1999.33 UU 39/1999 yang secara khusus mengatur hak perempuan dapat dikaitkan dengan Sasaran 1.b. yang menargetkan pembentukan kebijakan dengan pertimbangan gender.34

Tujuan 2 fokus pada persoalan kelaparan, pangan, dan pertanian berkelanjutan.35 Sasaran 2.1. dan Sasaran 2.2. dapat dipasangkan dengan hak hidup, hak kebutuhan dasar, dan hak hidup layak.³º Penekanan Sasaran 2.1. pada bayi dan Sasaran 2.2. pada anak di bawah usia 5 tahun dapat diakomodir dengan hak anak yang sudah dilindungi mulai anak berada di kandungan.37

Tujuan 3 fokus pada kesehatan.38 Sasaran 3.1. mengenai tingkat keselamatan ibu hamil dapat dikaitkan dengan hak hidup secara umum dan secara khusus dapat dikaitkan dengan hak khusus yang dimiliki oleh perempuan hamil yang memberikan perlindungan secara khusus bagi mereka.39 Sama seperti Sasaran 3.1., Sasaran 3.2. mengenai keselamatan bayi dan balita juga dapat dikaitkan dengan hak hidup secara umum dan juga secara spesifik terdapat hak anak untuk hidup, hak dirawat, dan hak perlindungan kepada anak dari kekerasan serta kejahatan lainnya.40 Sasaran 3.4., 3.5., dan 3.9. mengenai penanganan penyakit erat relevansinya dengan hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.41 Sasaran 3.5. mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dikaitkan dengan hak perlindungan anak terhadap narkotika.42

Tujuan 4 adalah mengenai persoalan pendidikan.43 Sasaran 4.1. dan 4.2. mengenai pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah relevan dengan hak pendidikan anak.44 Sasaran 4.5. dan 4.a. mengenai salah satunya akses pendidikan ke anak dapat dikaitkan dengan hak khusus terkait pendidikan anak disabilitas.45 Sasaran 4.3.-4.4. dan 4.6.-4.7. mengenai pendidikan laki-laki, perempuan, dan pemuda secara umum dapat diakomodir dengan hak mendapatkan pendidikan.46

Tujuan 5 adalah mengenai penyetaraan gender.47 Sasaran 5.1. mengenai diskriminasi perempuan dapat dihubungkan dengan hak perlindungan bagi perempuan hamil dan anak.48 Sasaran 5.2. mengenai kekerasan terhadap perempuan di mana dicontohkan dengan antara lain perdagangan perempuan yang dapat dikaitkan dengan pelarangan perdagangan perempuan dan anak pada UU 39/1999.49 Sasaran 5.3. mengenai kekerasan pada anak seperti pernikahan dini secara umum dapat terkait dengan pasal yang mengatur calon istri memilikikebebasan untukmenikahdengansukarela.oKekerasanlainpadaSasaran 5.3. dapat dihubungkan juga dengan hak perlindungan anak dari kekerasan.51 Secara umum Sasaran 5.3. juga terkait hak rasa aman.52 Sasaran 5.6. mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dapat dihubungkan dengan hak perempuan memperoleh perlindungan reproduksi pada dunia kerja.53 Sasaran 5.a. yang antara lain membahas hak milik perempuan terkoneksi dengan hak milik pada UU 39/1999.54 Sasaran 5.c. mengenai penguatan kebijakan dan legislasi penyetaraan gender relevan dengan pengaturan hak perempuan untuk terlibat di sektor publik dan swasta.55

Tujuan 6 adalah mengenai air dan sanitasi.56 Secara umum sasaran yang ada pada Tujuan 6 yang membahas pengelolaan kualitas air dan sanitasi relevan dengan hak asasí manusia terkait dengan lingkungan hidup baik dan sehat.57

Tujuan 7 adalah mengenai energi berkelanjutan.58 Sasaran pada Tujuan 7 yang fokus pada energi terbarukan dan pengurangan energi fosil dapat dikaitkan juga dengan hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup baik dan sehat.59

Tujuan 8 fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketenagakerjaan.6º Sasaran 8.3. mengenai penciptaan lapangan kerja yang layak dan juga Sasaran 8.5.-8.6. dan 8.b.

mengenai perolehan lapangan kerja yang layak relevan dengan hak atas pekerjaan layak.61 Untuk Sasaran 8.6. dan 8.b. yang juga membahas pendidikan terkait juga dengan hak pendidikan secara umum ataupun yang terkait dengan hak pendidikan anak.2 Sasaran 8.7. yang membahas mengenai antara lain kerja paksa termasuk kerja paksa terhadap anak, perdagangan manusia, dan juga menjadikan anak sebagai prajurit relevan dengan larangan perdagangan budak, hak perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya, dan juga hak untuk tidak terlibat sebagai prajurit pada suatu perang.³ Sasaran 8.8. terkait dengan perlindungan pekerja migran juga relevan dengan hak perempuan mendapatkan upah adil dan perlindungan dalam bekerja khususnya terkait dengan reproduksi perempuan.64 Sasaran 8.4. terkait degradasi lingkungan terkait dengan hak atas lingkungan hidup.65

Tujuan 9 adalah mengenai infrastrukur.66 Sasaran 9.4. yang membahas mengenai persoalan teknologi bersih dan tamah lingkungan pada infrastruktur dan industri relevan terhadap hak atas lingkungan hidup.67

Tujuan 10 fokus pada ketidaksetaraan.68 Sasaran 10.2. mengenai pemberdayaan inklusi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak diskriminatif,69 relevan dengan kebebasan berpolitik dan berpendapat, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak membentuk partai politik, dan hak terlibat dalam pemerintahan.º Persoalan diskriminasi pada Sasaran 10.3. juga relevan dengan hak-hak di UU 39/1999 yang disampaikan pada konteks Sasaran 10.2.71 Sasaran 10.4. mengenai kebijakan perlindungan sosial dapat dikaitkan dengan hak jaminan sosial.72

Tujuan 11 fokus pada kota dan tempat tinggal berkelanjutan.73 Sasaran 11.1.-11.4., 11.5.- 11.7., dan 11.a.-11.b. yang secara umum ingin meningkatkan kualitas tempat tinggal dengan memperhatikan salah satunya aspek lingkungan relevan dengan hak lingkungan baik dan sehat dan hak tempat tinggal dan hidup layak.74 Sasaran 11.4. yang juga membahas mengenai tentang perlindungan warisan budaya relevan dengan perlindungan masyarakat hukum adat termasuk kepada budaya mereka.75

Tujuan 12 membahas mengenai konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, Tujuan 13 mengenai perubahan iklim, Tujuan 14 tentang pelestarian laut, dan Tujuan 15 terkait dengan perlindungan ekosistem terestrial.76 Seluruh sasaran yang ada pada Tujuan 12-15 relevan dengan hak lingkungan baik dan sehat pada UU 39/1999.77

Tujuan 16 adalah tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan.®Sasaran 16.1. mengenai pengurangan kekerasan dan kematian akibat kekerasan relevan dengan hak hidup, hak tidak disiksa, dan hak untuk tidak dibunuh.9 Sasaran 16.2. yang fokus pada kekerasan pada anak terkait dengan hak hidup anak, hak perlindungan hukum terhadap kekerasan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, dan hak untuk tidak disiksa.ºº Sasaran 16.9. mengenai identitas hukum anak terkait dengan hak nama dan kewarganegaraan.81 Sasaran 16.3. terkait dengan kepastian hukum pada tingkat nasional dan internasional relevan dengan hak upaya hukum tingkat nasional dan internasional.82 Sasaran 16.10. mengenai akses informasi publik terkait dengan hak informasi.83 Sasaran 16.6. dan 16.7. mengenai partisipasi mengenai pembuatan keputusan dan penguatan kelembagaan dapat dikaitkan dengan hak berpendapat untuk diberikan kepada pemerintah.84

Tujuan 17 fokus pada kolaborasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.º5 Komnas HAM dapat berperan dalam pengembangan data untuk memantau Agenda 2030 dan TPB dari aspek hak asasi manusia sebagaimana diatur Sasaran 17.18.86 Data ini dapat terkait dengan hak informasi pada UU 39/1999.87

75 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Tujuan 11, Sasaran 11.4.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 6 beserta penjelasan. 76 Ibid., UNGA Res. 70/1, 22-25 (Tujuan 12-15). 77 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 22-25 (Tujuan 12, Sasaran 12.1.-12.8. dan Sasaran 12.a.-12.c.; Tujuan 13, Sasaran 13.1.-13.3. dan Sasaran 13.a.-13.c.; Tujuan 14, Sasaran 14.1.-14.7. dan Sasaran 14.a.-14.c.; dan Tujuan 15, Sasaran 15.1.-15.9. dan Sasaran 15.a.-15.c.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3). 78 Ibid., UNGA Res. 70/1, 25-26 (Tujuan 16). 79 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.1.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1) beserta penjelasan, dan Pasal 33 beserta penjelasan. Lihat juga: catatan kaki nomor 4. 80 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 53 Ayat (1), Pasal 58 Ayat (1)-(2), dan Pasal 63-66 81 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.9.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 53 Ayat (2) beserta penjelasan. 82 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.3.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 7 beserta penjelasan. Lihat juga: catatan kaki nomor 5. 83 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.10.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 14 dan Pasal 32. Lihat juga: (1) Catatan kaki nomor 6; dan (2) Yuli Asmini, "Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan" SUAR, No. 3 Tahun 2015, 46 (Kolom). 84 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.6.-16.7.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 44. 85 Ibid., UNGA Res. 70/1, 26-27 (Tujuan 17). 86 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 17, Sasaran 17.18); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 75 dan Pasal 76 Ayat (1). 87 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 14 Ayat (2)

(as 33 .4.) Pasl 41 as 18.) 1 6.) Pasal 76 a , 1.3 a .18.) asal 40 Tuuan 17 Pasal 75 (as ,, 3, , ,36.b.) a 6.2) Pasal 38 Pasal 66 Tuuan 16 as.4.) a .2.) Pasl 37 Pasal 65 Sas.4.) as , , .2.) Pasal 36 uuan 15 Pasal 64 (Sasra 16.1) Pasal 33 (S5a . a ..2.) Pasal 63 uun 14 asar 6.10.) asal 32 as0.2.) Pasal 62 as 5.3) (asar 10.2.) uuan 13 Pasal 30 Pasal 61 (asar 0.2.) as 2. . .2) Pasal 25 uun 12 Pasal 60 as .2.) (Sa 6.2.) Pasl 24 Pasal 58 as 0.2.) Tuuan 11 as .2.) Pasal 23 Pasal 57 a84ar 8.7) as.2.) asl 20 Tuuan 1o Pasal 56 as 0.2.) (asar 0.2.) Pasal 17 Pasal 55 s .3.) Tuuan g (Sa 0.2.) Pasal 15 Pasl 54 as 18.) as 2 , 6.9.) asl 14 Tuuan 8 Pasal 53 Sa.b.) as .2.) Pasl 13 asl 52 Tuuan 7 Sa6 .b.) as 0.2.) asal 12 Pasal 51 as .2.) as 0.2.) Tuúuan 6 Pasal 11 Pasal 50 (a5ar 5.3.) dan 8.b.) Pasal 10 S. , , 8.8 Tuúuan 5 Selu .a.) asl 49 É.a ,, b a .2) a, -6 asal 48 Pasal 9 uuan 4 as 0.2.) as 6.3.) asl 47 Pasal 7 (S5as b0.2.) Tuúuan 3 (asar.4.) asal 46 Pasal 6 (Sa 0.2.) as 3.1.) asal 45 Pasal 5 Tuúuan 2 a . .6-7.) Sa .1) as Pasal 4 (asar 10.2.) Tuiuan 1 (Sasarn 3.) asl 43 Pasal 1

AI

Focus Group Discussion Internal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (26 Januari 2021) (selanjutnya: FGD Internal Komnas HAM).

Focus Group Discussion Eksternal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (29 Januari 2021). (selanjutnya: FGD Eksternal Komnas HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disahkan 23 September 1999, diundangkan 23 September 1999) (selanjutnya:UU 39/1999), Pasal 75.

10 Ibid., Pasal 75 Huruf a.

11 Ibid., Pasal 75 Huruf b.

12 Office of the High Commissioner for Human Rights, "Summary Table on the Linkages Between the SDGs and Relevant International Human Rights Instruments", diakses tanggal 30 Desember 2020, https:// www.ohchr.org/D ocuments/Issues/MDGs/Post2015/SDG HR Table.pdf (tautan awal: https://www. ohchr.org/en/issues/SDGS/pag es/the2030agenda.aspx). Lihat juga: Office of the High Commissioner for Human Rights, "Transforming Our World: Human Rights in the 2030 Agenda for Sustainable Development" diakses tanggal 30 Desember 2020, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/ Post2015/HRAndPost2015.pdf. Sebagai perbandingan mengenai kaitan antara hak asasi manusia dan TPB dalam konteks instrumen internasional, lihat juga: Danish Institute for Human Rights, The Human Rights Guide to the SDGs, DIHR, diakses tanggal 12 Januari 2021, https://www.humanrights.dk/humanrights-guide-sdgs. Salah satu traktat yang sudah menjadi bagian hukum Indonesia, misalnya International Covenant on Civil and Political Rights, lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (disahkan 28 Oktober 2015, diundangkan 28 Oktober 2015).

13 UU 39/1999 (n. 9), Menimbang Huruf d, Pasal 7 beserta penjelasan, Pasal 67, Pasal 71, Penjelasan Umum lihat juga: Pasal 89 Ayat (1) Huruf a.

14 Lihat secara umum: ibid., UU 39/1999.

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (disahkan 10 November 2008, diundangkan 10 November 2008) (selanjutnya: UU 40/2008), Pasal 8 beserta penjelasan dan Pasal 10 Huruf b beserta penjelasan.

16 Ibid., UU 40/2008, Pasal 8 beserta penjelasan, lihat juga: Pasal 10 Huruf b beserta penjelasan.

17 (1) Ibid., UU 40/2008, Pasal 4; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 21 (Tujuan 10, Sasaran 10.2.).

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (disahkan 10 Mei 2012, diundangkan 10 Mei 2012) (selanjutnya: UU 7/2012), Pasal 49 Ayat (1)-(2) dan Pasal 45 Huruf c.

19 (1) Ibid., UU 7/2012, Pasal 12 Huruf a beserta penjelasan; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 25, (Tujuan 16, Sasaran 16.1.).

20 (1) Ibid., UU 7/2012; dan (2) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18, (Tujuan 5, Sasaran 5.2.).

21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (disahkan 23 November 2000, diundangkan 23 November 2000) (selanjutnya: UU 26/2000), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 25.

22 (1) Ibid., UU 26/2000; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 25, (Tujuan 16, Sasaran 16.3.).

23 Ibid., UNGA Res. 70/1, 15-27. Untuk daftar indikator dari sasaran TPB, lihat: (1) United Nations General Assembly Resolution 71/313, Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/71/313 (diadopsi 6 Juli 2017); dan (2) "SDG Indicators", United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 28 Desember 2020, https:// unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/.

24 Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran.

25 (1) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 15-27; dan (2) Ibid., Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran.

26 Lihat: ibid., UNGA Res. 70/1, 1 (Pembukaan, Paragraf 3) dan 3-4, 6, 8-9, 29, 31-32 (Deklarasi, Paragraf 3, Paragraf 8, Paragraf 10, Paragraf 19, Paragraf 20, Paragraf 29, Paragraf 35, Paragraf 67, dan Paragraf 74 huruf (e)).

27 Lihat secara umum: The Mérida Declaration: The Role of National Human Rights Institutions in Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development (diadopsi 10 Oktober 2015). Lihat juga: "12th International Conference", GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021, https://nhri.ohchr.org/EN/ ICC/InternationalConference/12IC/Pages/default.aspx.

28 Untuk lebih lengkapnya, lihat: UNGA Res. 70/1 (n. 2), 18 (Tujuan 1, Sasaran 1.1.-1.5. dan Sasaran 1.a.- 1.b.). Lihat juga: Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 1-10.

29 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.1.-1.2.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 40.

30 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 11 dan Pasal 15.

31 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.3); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 15 dan Pasal 41 beserta penjelasan.

32 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 41 beserta penjelasan dan Pasal 62, serta lihat juga Pasal 5 Ayat (3).

33 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.4.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 36-37.

34 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.b.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Bagian Kesembilan

35 Ibid., UNGA Res. 70/1, 15-16 (Tujuan 2).

36 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 2, Sasaran 2.1-2.2.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4 dan Pasal 9 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 40.

37 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (2), dan Pasal 53 Ayat (1).

38 Ibid., UNGA Res. 70/1, 16-17 (Tujuan 3).

39 Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.1.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (3) beserta penjelasan, dan Pasal 49 Ayat (2) beserta penjelasan dan Ayat (3).

40 Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1) beserta penjelasan, Pasal 53 Ayat (1), Pasal 57 Ayat (1)-(3), Pasal 58 Ayat (1)-(2), dan Pasal 64-66. Untuk definisi "anak", lihat Pasal 1 Angka 5 UU 39/1999. Untuk pendapat yang mengaitkan Tujuan 3 TPB dengan vaksin serta hak kesehatan anak, lihat: Mimin Dwi Hartono, "Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan", Kompas.com, dipublikasi tanggal 12 Agustus 2017, https://sains.kompas.com/ read/2017/08/12/205030323/vaksinasi-dan-hak-anak-atas-kesehatan?page=all.

41 Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.3.-3.4. dan Sasaran 3.9.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 9 Ayat (3). Untuk kesehatan anak dikaitkan dengan pekerja anak, lihat: Pasal 64.

42 Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.5.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 65 beserta penjelasan.

43 Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4).

44 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4, Sasaran 4.1.-4.2.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 60.

45 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4, Sasaran 4.5.-4.a.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 54 beserta penjelasan.

46 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4, Sasaran 4.3.-4.4. dan Sasaran 4.6.-4.7.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 12-13 dan mengenai perempuan dapat dilihat di Pasal 48.

47 Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5).

48 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.1.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 5 beserta penjelasan.

49 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 65. Lihat juga: catatan kaki nomor 3.

s0 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.3.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 10 Ayat (2) beserta penjelasan.

51 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 58 dan Pasal 66 Ayat (1).

52 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 30 dan Pasal 33.

53 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.6.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 49 Ayat (2) beserta penjelasan dan Ayat (3).

54 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.a.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 36 beserta penjelasan.

55 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.c.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 46 beserta penjelasan, Pasal 49, dan Pasal 38 Ayat (3) dan (4).

56 Ibid., UNGA Res. 70/1, 18-19 (Tujuan 6).

57 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18-19 (Tujuan 6, Sasaran 6.1.-6.6. dan Sasaran 6.a.-6.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3).

58 Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Tujuan 7).

59 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Tujuan 7, Sasaran 7.2. dan Sasaran 7.a.-7.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3).

60 Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Tujuan 8).

61 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Tujuan 8, Sasaran 8.3., 8.5.-8.6. dan Sasaran 8.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 38 dan Pasal 49.

62 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Tujuan 8, Sasaran 8.6. dan Sasaran 8.b.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 12-13 dan Pasal 60.

63 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Tujuan 8, Sasaran 8.7.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 20, Pasal 63, dan Pasal 64.

64 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Tujuan 8, Sasaran 8.8.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 38 Ayat (2)-(4) dan Pasal 49 Ayat (2) beserta penjelasan dan Ayat (3).

65 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Tujuan 8, Sasaran 8.4.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 9 Ayat (3).

66 Ibid., UNGA Res. 70/1, 20-21 (Tujuan 9).

67 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Tujuan 9, Sasaran 9.4.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3).

68 Ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Tujuan 10).

69 Untuk definisi "diskriminasi", lihat: UU 39/1999 (n. 9), Pasal 1 Angka 3.

70 (1) UNGA Res. 70/1, 21 (n. 9) (Tujuan 10, Sasaran 10.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 17, Pasal 23-25, Pasal 39 beserta penjelasan, Pasal 43-44, Bagian Kesembilan beserta penjelasan, dan Bagian Kesepuluh beserta penjelasan.

71 Ibid. Lihat juga: ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Tujuan 10, Sasaran 10.3.).

72 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Tujuan 10, Sasaran 10.4.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 41 beserta penjelasan.

73 Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Tujuan 11).

74 (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Tujuan 11, Sasaran 11.1.-11.4., Sasaran 11.5.-11.7., dan Sasaran 11.a.- 11.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 40.

3. PERAN KOMNAS HAM DALAM PENCAPAIAN TPB

Penting untuk digarisbawahi bahwa pada prinsipnya kegiatan Komnas HAM yang tidak secara eksplisit ditujukan khusus untuk pencapaian TPB sangat dapat dikaitkan dengan TPB Salah satu cara untuk melakukan identifikasi terhadap hal tersebut dapat dengan melihat hubungan antara pasal yang ada pada UU 39/1999 dengan tujuan dan sasaran pada TPB berdasarkan UNGA Res. 70/1 seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2.

Secara umum Komnas HAM menerima 32.136 berkas pengaduan pada kurun waktu 2015- 2019.88 Tidak semuanya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.89 Misalnya sekitar 15,8 persen berkas pengaduan di tahun 2019 tidak terkait dengan hak asasi manusia.90 Komnas HAM juga telah memberikan pengelompokan terhadap hak asasi manusia yang paling tertinggi pada berkas pengaduan di tahun 2019.91 Dari 4.778 berkas pengaduan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, hak terkait kesejahteraan berada pada peringkat 1 dengan persentase sekitar 50,7% dan hak terkait keadilan berada di posisi 2 dengan persentase sekitar 31%.92 Kesejahteraan misalnya dapat dikaitkan dengan Tujuan 1 yang fokus pada isu kemiskinan dan keadilan dapat dikaitkan dengan Tujuan 16.93

Contoh lain misalnya dalam konteks penanganan mediasi. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, mediasi terkait dengan persoalan lahan selalu menjadi mediasi dengan tingkat kasus tertinggi.94 Kecuali pada tahun 2017, angka mediasi terkait dengan lahan selalu di atas persentase 45%.9s Tingkat kasus mediasi tertinggi kedua adalah mediasi ketenagakerjaan yang selalu menempati peringkat kedua kasus tertinggi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.96 Sama seperti pendapat di atas Komnas HAM dapat melihat pasal atau hak asasi manusia apa yang biasa digunakan dan relevan terhadap kasus terkait dengan sengketa lahan dan ketenagakerjaan lalu mengaitkannya dengan tujuan dan sasaran pada TPB. Lalu, TPB ini dapat diintegrasikan pada saat pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM terkait dengan fungsi mediasi.9

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai sejumlah kegiatan Komnas HAM yang direncanakan secara khusus untuk kepentingan pencapaian TPB dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM apabila dilihat dari aspek TPB dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kegiatan yang meliputi seluruh TPB secara umum. Kedua, kegiatan yang spesifik terkait dengan satu tujuan pada TPB atau lebih namun tidak sampai meliputi seluruh tujuan TPB. Bab ini akan mengklasifikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan Komnas HAM yang memiliki dampak strategis bagi Komnas HAM untuk mengeksplorasi perannya pada seluruh tujuan pada TPB. Dalam memaparkan kegiatan tersebut aspek tugas dan wewenang terkait fungsi Komnas HAM akan turut diidentifikasi.98

Perlu diketahui Tim Sustainable Development Goals Komnas HAM (selanjutnya: Tim SDGs Komnas HAM) telah melakukan inventaris kegiatan TPB yang dilaksanakan Komnas HAM pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.99 Inventaris tersebut terutama pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.100 Untuk tahun 2016 dan 2017 hanya tercatat masing-masing satu kegiatan saja pada inventaris Tim SDGs Komnas HAM.101 Pada inventaris kegiatan tahun 2016-2018, Tim SDGs Komnas HAM juga telah secara khusus mengidentifikasi tujuan pada TPB apa yang terkait pada kegiatan yang dilaksanakan.102 Sedangkan pada inventaris 2020 tidak terdapat identifikasi tersebut dan pada inventaris 2019 hanya diidentifikasi TPB pada dua kegiatan.103 Selain bersumber pada kegiatan TPB yang dilaksanakan oleh Komnas HAM berdasarkan inventaris dari Tim SDGs Komnas HAM, penelitian ini juga akan melihat sumber dari Komnas HAM lainnya seperti laporan tahunan, rencana strategis, laporan kinerja serta berdasarkan sumber terkait lainnya di luar Komnas HAM.

TPB memiliki 17 tujuan diikuti dengan sasaran/target dan indikator yang melekat pada masing-masing. Seluruh tujuan TPB terdapat lengkap pada Perpres 59/2017. Namun tidak semua sasaran yang ada berdasarkan Resolusi United Nations General Assembly 70/1 Tahun 2015 terkait dengan pembangunan berkelanjutan dimasukkan ke dalam sasaran global yang ada pada Perpres 59/2017.

Tim SDGs Komnas HAM dibentuk pada tahun 2019.104 Pembentukan Tim SDGs Komnas HAM merupakan langkah penting untuk memastikan terdapat pemain kunci yang dapat bekerja secara khusus dan fokus pada TPB dan hak asasi manusia dalam Komnas HAM.10s Terbentuknya tim ini merupakan langkah awal yang positif dalam memperkuat peran Komnas HAM dalam pencapaian TPB di Indonesia. Di tahun 2016 Komnas HAM diberikan kepercayaan sebagai koordinator TPB untuk Asia Pasifik oleh GANHRI.106 Pada bulan Februari 2018, Komnas HAM turut menghadiri Sidang Tahunan GANHRI yang salah satu topik pembahasannya adalah mengenai TPB.107 Posisi sebagai koordinator ini strategis karena penguatan peran Komnas HAM pada TPB dapat didukung dan menjadi inspirasi bagi National Human Rights Institutions (selanjutnya: NHRI) di negara wilayah Asia Pasifik.

Hadirnya web-based tool TPB berbasis indikator hak asasi manusia dapat dikatakan merupakan salah satu kegiatan strategis yang dilakukan oleh Komnas HAM pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 terkait dengan TPB dan hak asasi manusia.108Web-based too/TPB dan hak asasi manusia tersebut strategis karena memuat standar indikator hak asasi manusia yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tujuan pada TPB.109 Selain itu cakupan tujuan yang dibahas pada web-based tool tersebut meliputi bukan hanya Tujuan 5 dan 16 namun juga Tujuan 1-4, 6, 8, dan 10.110 Kedepannya juga telah direncanakan untuk melengkapi tujuan yang belum dimuat pada web-based tool tersebut.11 Hadirnya webbased toolini merupakan salah satu bukti penting kinerja Komnas HAM dalam memberikan kontribusi pencapaian TPB di luar Tujuan 5 dan 16 yang dapat diakses oleh semua pihak.

Pembuatan web-based too/tersebut merupakan salah satuimplementasinota kesepahaman antara Komnas HAM dengan UNESCO di bulan Juni 2017 dan juga didukung oleh United Nations Sustainable Development Group (selanjutnya: UNSDG).112 Kualitas web-based tool tersebut juga terus dikembangkan dari segi aplikasinya terhadap misalnya topik seperti disabilitas dan demografi113 serta pengembangan dari aspek teknis teknologi informasi.114 Di tahun 2019 alat bantu indikator hak asasi manusia Komnas HAM dan UNESCO digunakan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai salah satu landasan penelitian yang telah dipublikasikan.11s Web-based tool tersebut juga telah dipromosikan oleh Komnas HAM, misalnya pada bulan Maret 2018 ketika perwakilan Komnas HAM menjadi pembicara pada Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2018 di Thailand dan menjelaskan mengenai web-based tool indikator hak asasi manusia dalam TPB yang berfungsi sebagai alat yang mendukung pelaksanaan TPB.116

Pembuatan web-based tool indikator hak asasi manusia bersama dengan UNESCO dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM khususnya mengenai kolaborasi dengan mitra asing.117 Selain itu web-based tool tersebut juga dapat berperan sebagai salah satu bentuk implementasi fungsi penyuluhan dari Komnas HAM.118 Kegiatan pertemuan dengan mitra kerja sama di atas dapat diklasifikasikan sebagai implementasi pengkajian dan penelitian berbentuk pembahasan dan kolaborasi hak asasi manusia dengan pihak mitra.19 Sedangkan kegiatan perwakilan Komnas HAM menjadi pembicara dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kolaborasi penyuluhan dengan mitra.120

Komnas HAM menempatkan TPB pada posisi penting ketika memasukkan TPB dalam laporan tahunan dan rencana strategis. Laporan tahunan adalah dokumen yang wajib dibuat oleh Komnas HAM untuk diberikan kepada unsur eksekutif (Presiden), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan yudikatif (Mahkamah Agung).121 Pelaporan TPB yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM menjadi langkah strategis bagi Komnas HAM untuk menunjukkan Komnas HAM layak dan telah melaksanakan upaya pencapaian tujuan pada TPB melebihi dari Tujuan 5 dan 16 saja kepada pihak-pihak strategis di atas. Pelaporan kegiatan TPB telah dilakukan sejak laporan pada tahun 2017 sampai dengan laporan tahun 2019.122 Pada laporan tahunan 2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM jauh meningkat apabila dibandingkan dengan laporan tahunan 2017 dan 2018 yang tidak banyak menyinggung mengenai TPB dan hak asasi manusia.123 Laporan tahunan 2017, 2018, dan 2019 sama-sama melaporkan pelaksanaan kegiatan implementasi TPB secara umum.124 Pada laporan tahunan 2019 tujuan spesifik pada tujuan TPB tertentu sudah mulai dilaporkan walaupun tidak semuanya secara eksplisit dijelaskan.12s Pada saat penelitian ini dikerjakan laporan tahunan 2020 belum dipublikasikan.

Sedangkan rencana strategis penting karena dokumen ini merupakan pedoman bagi Komnas HAM dalam menjalankan aktivitasnya. Komnas HAM telah menempatkan TPB sebagai bagian kebijakan dan strategi Komnas HAM sejak Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.126 Namun demikian, tujuh isu prioritas yang ditetapkan oleh Komnas HAM dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 membatasi diri dan terlihat menyesuaikan dengan Tujuan 16, khususnya di Sasaran 16.1., 16.3., dan 16.6. saja.12 Menurut penjelasan Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM / Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM) pemilihan tujuh isu prioritas menggunakan pendekatan berdasarkan apa yang utamanya dibutuhkan oleh masyarakat berbasis data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. Pada rencana strategis sebelumnya di periode 2015-2019, persoalan TPB belum dimasukkan dan tidak ada versi revisi terhadap rencana strategis tersebut.128

Kolaborasi Komnas HAM baik dengan mitra dari luar negeri maupun dalam negeri telah menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif terkait dengan TPB dan hak asasi manusia. Kolaborasi ini sesuai dengan tugas dan wewenang Komnas HAM terkait kerja sama di bidang pengkajian dan penelitian serta penyuluhan.129 Kolaborasi ini penting karena dapat memaksimalkan upaya Komnas HAM dalam menjalankan kegiatan TPB dengan perspektif hak asasi manusia dengan dukungan pihak ketiga. Contoh mitra luar negeri Komnas HAM dalam berkolaborasi pada bidang TPB dan hak asasi manusia yang telah memiliki nota kesepahaman dengan Komnas HAM antara lain UNESCO,130 Danish Institute for Human Rights (selanjutnya: DIHR),131 Human Rights Commission of Malaysia.132

UNESCO dan DIHR dapat dikatakan merupakan dua mitra luar negeri Komnas HAM yang paling menonjol dalam berkolaborasi dengan Komnas HAM. Hasil kolaborasi dengan UNESCO yang menonjol adalah pembuatan web-based tool indikator hak asasi manusia yang dikaitkan dengan TPB dan berbagai kegiatan pendukung serta turunannya yang telah dijelaskan di atas. Hasil kolaborasi yang menonjol dengan DIHR adalah antara lain pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatkan kapasitas Komnas HAM dan pihak terkait lainnya dalam TPB dan hak asasi manusia terutama pada tahun 2019 dan 2020.133 Salah satu kegiatan yang baru-baru ini dilaksanakan misalnya pada bulan Desember 2020 Komnas HAM menyelenggarakan webinar mengenai peran NHRI dalam TPB di mana perwakilan DIHR turut menjadi salah satu narasumber.134 Contoh kegiatan lain, pada bulan Maret 2019, salah satu Komisioner Komnas HAM menyampaikan perspektif Indonesia mengenai kaitan demografi dengan TPB pada salah satu sesi pada kegiatan Asia-Pacific People's Forum on Sustainable Development 2019 di mana DIHR merupakan salah satu mitra kerja sama Komnas HAM dalam penyelenggaraan sesi tersebut.13s Terdapat dua tujuan yang disebut secara eksplisit sebagai latar belakang acara ini yaitu Tujuan 10 dan 16.136

Mitra dalam negeri juga tidak kalah penting dalam mendukung Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatan TPB dan hak asasi manusia. Misalnya pada bulan Juni 2015, konsep TPB telah diperkenalkan oleh Komnas HAM pada kegiatan workshop dan pelatihan mengenai kota hak asasi manusia terkait dengan pembangunan Kabupaten Wonosobo.137 Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama pada nota kesepakatan bersama Komnas HAM dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (selanjutnya: ELSAM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (selanjutnya: INFID) yang sebelumnya telah ditandatangani oleh para pihak pada bulan Mei 2015.138 Workshop dan pelatihan ini juga didukung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Friedrich Naumann Foundation.139 Di tahun yang sama pada bulan November, Komnas HAM bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta ELSAM dan INFID mengeluarkan pernyataan pers mengenai kota ramah hak asasi manusia dan mengaitkannya dengan TPB.140 Tema mengenai kota ramah hak asasi manusia sangat relevan dengan Tujuan 11 TPB.141 Pada bulan November 2018 Komnas HAM berkolaborasi dengan antara lain pemerintah pusat, provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Wonosobo serta INFID berhasil mendorong terwujudnya Deklarasi Wonosobo yang mendukung keberhasilan TPB secara umum di mana Tim SDGs Komnas HAM mengaitkan kegiatan ini dengan Tujuan 5, 10, 11, dan 16.142 Kolaborasi dengan pemerintah pusat (Kantor Staf Presiden) dan daerah (Pemerintah Kabupaten Jember) serta INFID terkait TPB kembali berlanjut pada misalnya acara Festival Hak Asasi Manusia 2019.143

Kerja sama antara Komnas HAM serta mitra dalam dan luar negeri juga terjadi ketika Komnas HAM berkolaborasi bersama INFID, United Cities and Local Governments Asia Pacific, dan Raoul Wallenberg Institute menyelenggarakan acara bertemakan kota hak asasi manusia dan TPB di Korea Selatan.144

Dalam FGD Internal Komnas HAM ditanyakan melalui kuesioner antara lain mengenai sejauh apa dampak lima pengelompokan kegiatan Komnas HAM mengenai TPB pada bab ini kepada pencapaian TPB di Indonesia dikaitkan dengan hak asasi manusia.14s Terdapat lima belas orang yang mengisi kuesioner tersebut termasuk di antaranya terdapat tiga orang komisioner Komnas HAM. Berikut jawaban dari pertanyaan tersebut:

DAMPAK KEGIATAN TERHADAP PENCAPAIAN TPB DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PESERTA FGD TANGGAL 26 JANUARI 2021 DARI KOMNAS HAM:146

No.KegiatanDampak Kegiatan Terhadap TPB dan Hak Asasi Manusia
Tidak MengetahuiTidak BermanfaatKurang BermanfaatBermanfaatSangat Bermanfaat
1.Pembentukan Tim SDGs Komnas HAM06,7%073,3%20%
2.Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik6,7%06,7%66,7%20%
3.Web-based Tool TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia020%080%0
4.Laporan Tahunan dan Rencana Strategis6,7%06,7%66,7%20%
5.Kolaborasi dengan Mitra dari Luar dan/ atau Dalam Negeri6,7%06,7%60%26,7%

88 Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (2020) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019"), 41.

89 Ibid., "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019"

90 Ibid.

91 Ibid., 42.

92 Ibid.

93 Ibid.

94 (1) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015, "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" (2016) (selanjutnya: "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015"), 112; (2) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016, "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016" (2017) (selanjutnya: "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016"), 84; (3) Komnas HAM, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (2017) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017"), 72; (4) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018") (2019), 37; dan (5) Ibid., "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019", 50.

95 Ibid.

96 Ibid.

97 UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (4) beserta penjelasan.

98 Untuk tugas dan wewenang terkait fungsi Komnas HAM, lihat: ibid., UU 39/1999, Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 89.

99 (1) Komnas HAM, "Laporan Kegiatan Tim Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM Tahun 2020" (selanjutnya: "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020"); (2) Komnas HAM, "Laporan dan Review Kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM 2019" (selanjutnya: "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019"); dan (3) Komnas HAM, "Komnas HAM List of SDGs Activities [List of SDGs' Activities]" (selanjutnya: "Komnas HAM List of SDG's Activities").

100 Ibid.

101 Ibid., "Komnas HAM List of SDG's Activities".

102 Ibid.

103 (1) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020" (n. 99); dan (2) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99).

104 Lihat: (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 94; dan (2) Ibid., "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019", 5

105 Lihat: ibid.

106 Feri/IBN, "Integrasi HAM dalam Sustainable Development Goals", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 10 September 2019, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/10/1145/integrasi-hamdalam-sustainable-development-goals.html. Untuk latar belakang GANHRI, lihat: "A Brief History of GANHRI", GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021, https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ History.aspx.

107 RO/OL-3, "GANHRI Anugerahi Penghargaan Tertinggi Kepada Komnas HAM 'Akreditasi A", Mediaindonesia.com, dipublikasi tanggal 24 Februari 2018, https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/146685/ganhri-anugerahi-penghargaan-tertinggi-kepada-komnas-ham-akreditasi-a.

108 Komnas HAM, UNESCO, dan UNSDG, "Human Rights Based Development in Indonesia", diakses tanggal 2 Januari 2021, https://sdg.komnasham.go.id/en/sdgs/ (selanjutnya: web-based tool). Lihat juga: (1) Laporan Tahunan Komnas HAM 2017 (n. 94), 91 dan 43; (2) Tim Penyusun Laporan Kinerja Biro Renwakes Komnas HAM, "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama" (selanjutnya: "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama"), 24-25 dan 27; (3) Komnas HAM List of SDG's Activities (n. 99); dan (4) MDH, "Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 April 2017, https://www. komnasham.go.id/index.php/news/2017/6/12/351/tindak-lanjut-kerjasama-komnas-ham-unesco-asiapasifik.html.

109 Ibid., web-based tool.

110 Ibid.

1I1 Lihat: (1) MDH, "Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 Maret 2018, https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2018/3/20/1014/kerjasama-dengan-unesco-mendorong-kebijakan-berbasis-bukti.html; (2) MDH, "Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM" (n. 108); dan (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 95.

112 (1) Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (12 Juni 2017); (2) Web-based tool (n. 108); (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (n. 94), 91 dan 43; dan (4) "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama" (n. 108), 24-25 dan 27.

113 (1) MDH, "Disiapkan, Perangkat Monitoring SDGs Berbasis Web", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 18 Oktober 2017, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/18/425/disiapkan-perangkatmonitoring-sdgs-berbasis-web.html; (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 94; dan (3) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 2.

114 "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (n. 94), 19

115 (1) Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, "Linking SDGs and Human Rights: Demography Aspects" (Final Report) (2019); (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 94; (3) "Komnas HAM List of SDG's Activities" (n. 99); dan (4) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 2.

116 MDH, "Pendekatan HAM untuk Mencapai SDGs", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 30 Maret 2018, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/30/511/pendekatan-ham-untuk-mencapai-sdgs html.

117 UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf f.

118 Ibid., UU 39/1999, Pasal 89 Ayat (2) Huruf a-c.

119 (1) Ibid., UU 39/1999, Pasal 89 Ayat (1) Huruf e dan f; dan (2) Catatan kaki nomor 113-114.

120 (1) Ibid., UU 39/1999, Pasal 89 Ayat (2) Huruf c; dan (2) Catatan kaki nomor 116.

121 Lihat: ibid., UU 39/1999 (n. 9), Pasal 97.

122 (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (n. 94), 91 dan 43; (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (n. 94), 36, 54, dan 90-91; dan (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 36, 91, 94-95, 110, 114-116, 118, dan 120. Lihat juga secara umum: (1) "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" (n. 94); dan (2) "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016" (n. 94).

123 Bandingkan: ibid.

124 Bandingkan: ibid.

125 "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019"(n. 88), 94-95 dan 114

126 Komnas HAM Republik Indonesia, "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020- 2024", 43-46.

127 Ibid.

128 Lihat secara umum: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019". Lihat juga: UNGA Res. 70/1 (n. 2).

129 UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf f dan Ayat (2) Huruf c.

130 (1) Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (12 Juni 2017); dan (2) "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama" (n. 108), 24-25 dan 27.

131 (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 110; (2) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM, "Laporan Kinerja 2018", 26; dan (3) Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia LKIP Laporan Kinerja 2018" (2018), 67.

132 (1) Memorandum of Understanding (MOU) between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and the National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), with the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP) as an Official Observer on Statelessness Issues in Sabah (23 April 2019); dan (2) Ibid., "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019", 115-116.

133 Misalnya seperti yang tercatat pada: (1) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 3-4 dan 6-9; (2) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020" (n. 99), 2-5 dan 8-9.

134 (1) Komnas HAM, Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic, Youtube video, menit ke 52-53, diakses tanggal 30 Desember 2020, https:// www.youtube.coom/watch?v=XaeYD3t_0tM&feature=youtu.be; (2) AAP/IW, "Komnas HAM Kawal Capaian SDGs pada Masa Pandemi COVID-19", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 23 Desember 2020, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/12/23/1635/komnas-ham-kawal-capaian-sdgspada-masa-pandemi-covid-19.html; dan (3) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020" (n. 99), 9.

135 (1) Nur Afifa Fauzia, "Aspek Demografi Sebagai Salah Satu Pendekatan Pemantauan SDGs di Indonesia", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 1 April 2019, https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2019/4/1/776/aspek-demografi-sebagai-salah-satu-pendekatan-pemantauan-sdgs-di-indonesia. html; (2) "Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights",(29 Maret 2019)(Asia-Pacific Forum on Sustainable Development), https:// www.unescap.org/apfsd/6/document/sidevents/Empowering%20the%20most%20marginalized%20 and%20Ensuring%20Inclusiveness%20and%20Equality.pdf; (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 115; dan (4) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM, "Laporan Kinerja 2019", 33.

136 Ibid., "Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights".

137 Yuli Asmini, "Lokalatih Human Rights Cities di Wonosobo" SUAR, No.

1 Tahun 2015, 40.

138 Ibid.

139 "Pemantauan Workshop Pengarusutamaan HAM Dalam Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah HAM", Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipublikasi tanggal 7 Juni 2015, http://ham.go.id/pemantauan-workshop-pengarusutamaan-ham-dalampengembangan-wonosobo-sebagai-kabupaten-ramah-ham/.

140 (1) Komnas HAM, INFID, ELSAM, dan Kemenkumham, "Siaran Pers Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia"; dan (2) Eva Nila Sari, "Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 13 November 2015, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/11/13/229/ komnas-ham-ri-infid-elsam-dan-kemenkumham-ri-dorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.html.

141 Lihat: catatan kaki nomor 73-75.

142 (1) "Deklarasi Wonosobo dalam Festival HAM Indonesia 2018", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 15 November 2018, komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/deklarasi-wonosobo-dalamfestival-ham-indonesia-2018.html; (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (n. 94), 90-91; dan (3) "Komnas HAM List of SDG's Activities" (n. 99).

143 (1) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 8; dan (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 32-34 dan 110.

144 Yuli Asmini, "Forum Kota HAM Dunia dan Peran Penting Komnas HAM", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 24 Oktober 2018, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/24/651/forum-kotaham-dunia-dan-peran-penting-komnas-ham.html.

145 Penting untuk disampaikan bahwa ketika responden ditanya mengenai pertanyaan tertutup (ya atau tidak) apakah responden mengetahui atau pernah mendengar mengenai (1) Pembentukan Tim SDGs Komnas HAM terdapat 1 responden (6,7%) yang memilih tidak; (2) Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik terdapat 2 responden (13,3%) yang memilih tidak; (3) Web-based Tool TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia terdapat 1 responden (6,7%) yang memilih tidak; (4) Laporan Tahunan dan Rencana Strategis terdapat 3 responden (20%) yang memilih tidak; dan (5) Kolaborasi dengan Mitra dari Luar dan/atau Dalam Negeri terdapat 1 responden (6,7%) yang memilih tidak. Data yang digunakan pada matriks adalah menggunakan jawaban responden terhadap pertanyaan yang dibuat secara khusus untuk kepentingan pembuatan matriks ini bukan dari data pertanyaan tertutup tersebut.

146 Terdapat dua kegiatan yang tidak dimasukkan ke dalam matriks dikarenakan terdapat konfirmasi pada FGD Internal Komnas HAM bahwa salah satu kegiatan tersebut yaitu: (1) Memberikan komentar mengenai perda terkait dengan HIV/AIDS kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara eksplisit dengan TPB (berdasarkan informasi Mimin Dwi Hartono); sedangkan kegiatan satu yang lainnya yaitu: (2) Salah satu komisioner Komnas HAM menjadi saksi ahli pada suatu perkara pengadilan pidana terkait dengan penahanan seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat adat tidak dapat diingat apakah terkait secara langsung dengan TPB atau tidak (berdasarkan informasi Sandrayati Moniaga), sumber: (1) FGD Internal Komnas HAM (n. 7); dan (2) Komnas HAM List of SDG's Activities" (n. 99).

UKURAN PENILAIAN:

1. Tidak Mengetahui: Tidak pernah mengetahui sama sekali kegiatan tersebut.

2. Tidak Bermanfaat: Tidak ada dampak positif sama sekali terhadap pencapaian TPB dan HAM.

3. Kurang Bermanfaat: Hanya sedikit berdampak positif terhadap pencapaian TPB dan HAM. Kegiatannya hampir tidak terdengar bahkan di internal Komnas HAM. Belum menjadi pemicu terlaksananya kegiatan TPB lainnya.

4. Bermanfaat: Berdampak positif terhadap pencapaian TPB dan HAM, namun belum menjadi pemicu terlaksananya kegiatan TPB lainnya.

5. Sangat Bermanfaat: Sangat berdampak positif terhadap pencapaian TPB dan HAM dan menjadi pemicu sejumlah kegiatan TPB lainnya.

Beberapa temuan yang menarik misalnya adalah kolaborasi Komnas HAM dengan mitra kerja sama luar dan/atau dalam negeri dipilih sebagai kegiatan yang paling "sangat bermanfaat" (26,7%) terhadap TPB dan hak asasi manusia. Secara mayoritas, responden mengatakan 5 kegiatan yang ada pada matriks di atas berada pada kategori "bermanfaat". Namun demikian, masih terdapat 1 responden (6,7%) yang belum mengetahui bahwa Komnas HAM adalah Koordinator TPB untuk Asia Pasifik (GANHRI) dan memiliki pelaporan TPB pada laporan tahunan serta perencanaan TPB pada Rencana Strategis; lalu masih terdapat 1 responden (6,7%) yang belum mengetahui kolaborasi yang telah Komnas HAM jalankan dengan mitra dari luar dan/atau dalam negeri. Selain itu, Web-based Tool TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia dianggap tidak bermanfaat oleh sebanyak 3 responden (20%).

Hasil yang didapatkan dari jawaban pada kuesioner FGD Eksternal Komnas HAM yang ditanyakan kepada 10 responden menunjukan Komnas HAM belum mempromosikan pelaksanaan kegiatan TPB secara optimal kepada sejumlah pihak strategis di luar Komnas HAM. Berikut adalah hasilnya:

No.KegiatanApakah Anda mengetahui dan/ atau pernah mendengar (untuk web-based tool, dan/atau memanfaatkan)
_Ya Tidak
1.Kegiatan Komnas HAM dalam Pencapaian TPB40% 60%
2.Web-based Tool TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia20% 80%
3.TPB pada Laporan Tahunan dan Rencana Strategis Komnas HAM50% 50%
4.Tim SDGs Komnas HAM20% 80%
5.Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik10% 90%
6. NegeriKolaborasi TPB dengan Mitra dari Luar dan/atau Dalam Negeri30% 70%

Pada prinsipnya Komnas HAM perlu secara komprehensif mengintegrasikan pelaksanaan Tujuan 1-17 TPB dalam menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal ini dapat dimulai dengan menyatakan secara tegas di dokumen-dokumen strategis Komnas HAM yang menjadi acuan Komnas HAM dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya di dalam rencana strategis.147 Selanjutnya hasil pelaksanaan dari rencana strategis tersebut diharapkan secara rutin dilaporkan dan tercatat secara resmi pada laporan tahunan Komnas HAM. Sandrayati Moniaga juga mengingatkan mengenai perlunya tindak lanjut identifikasi secara komprehensif terhadap kegiatan Komnas HAM yang dapat dikaitkan dengan TPB untuk memperkuat laporan tahunan.

Pola alur pelaksanaan suatu kegiatan berbasis fungsi Komnas HAM dapat bermacammacam. Berikut ini hanya salah satu contoh saja, misalnya, alur integrasi dapat dimulai dari pembahasan persoalan TPB dan hak asasi manusia pada masing-masing tujuan di TPB.148 Setelah pokok pembahasan ditetapkan dapat lanjut untuk mencari mitra kolaborasi relevan untuk melakukan pengkajian dan penelitian serta nantinya untuk kepentingan penyuluhan TPB dan hak asasi manusia.149 Bentuk pengkajian dan penelitian dapat berupa misalnya analisis terhadap instrumen internasional terkait TPB dan hak asasi manusia yang perlu disahkan oleh Indonesia dan/atau rekomendasi terkait pembuatan dan revisi peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran TPB dan hak asasi manusia.15o Cara mengerjakan pengkajian dan penelitian dapat dengan menggunakan misalnya pendekatan dari negara lain yang telah berhasil melakukan integrasi hak asasi manusia pada TPB.151 Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan perlu diterbitkan dan dapat diakses oleh umum dengan mudah.152 Hasil kajian dan penelitian tersebut perlu disebarkan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra Komnas HAM pada institusi pendidikan baik formal maupun informal.153 Beka Ulung Hapsara menyampaikan perlunya terdapat strategi dalam diseminasi dan menjelaskan persoalan TPB secara lebih luas.

Terkait dengan fungsi pemantauan dan mediasi, pada prinsipnya Komnas HAM dapat menerima pelaporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai pihak yang diatur pada UU 39/1999 di mana para pihak tersebut memiliki hak untuk melapor.154 Pelaporan yang diberikan kepada Komnas HAM tersebut dapat Komnas HAM tindak lanjuti dengan mengaitkan bukan hanya pasal-pasal hak asasi manusia pada UU 39/1999 namun juga TPB yang relevan pada pasal-pasal tersebut. Di sisi yang lain masyarakat juga perlu dijelaskan bahwa hak-hak yang pada UU 39/1999 relevan dengan TPB jadi masyarakat dapat mengintegrasikan TPB dalam pelaporan maupun usulannya.15s Sille Stidsen dari DIHR mengemukakan pentingnya untuk "initiating dialogue with relevant duty bearers in relation to patterns of neglect and violations found in the handling of complaints" [memulai diskusi dengan pihak berwenang terkait pola kelalaian dan pelanggaran yang ditemukan dalam menangani aduan]. Menurut Stidsen, "when such patterns emerge, it could be brought up in dialogue with the relevant ministries and local authorities—and pointed out that this neglect is out of sync with commitments under the SDGs" [ketika pola tersebut timbul, hal itu dapat dibicarakan dalam diskusi dengan menteri dan pejabat yang berwenang—dan dapat ditunjukkan bahwa kelalaian tersebut tidaklah sesuai dengan komitmen-komitmen dalam TPB]. Komnas HAM juga perlu menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif, salah satu contohnya yaitu dengan mengawasi perlindungan HAM di masyarakat dan menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan HAM kepada ketua pengadilan dan mengaitkannya dengan TPB. Tindakan ini tentunya akan memperkuat implementasi dan integrasi TPB pada Komnas HAM. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan fungsi Komnas HAM tersebut, web-based too/ TPB dan indikator hak asasi manusia misalnya dapat diberdayakan secara optimal sebagai alat bantu.

Berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh Komnas HAM pada tahun 2015 sampai dengan 2020 pada Bab 3 dapat terlihat sejumlah kegiatan yang fokus pada bidang pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) UU 39/1999) dan penyuluhan (Pasal 89 Ayat (2) UU 39/1999). Namun demikian, perlu disampaikan bahwa tidak ditemukan kegiatan eksplisit mengenai TPB dan hak asasi manusia yang terkait dengan mediasi (Pasal 89 Ayat (4) UU 39/1999) dan kegiatan yang terkait dengan fungsi pemantauan (Pasal 89 Ayat (3) UU 39/1999).

Salah satu pihak sentral yang dapat menjadi penggerak utama untuk memastikan Komnas HAM mendukung pencapaian TPB dikaitkan dengan hak asasi manusia adalah Tim SDGs Komnas HAM—yang tentunya memerlukan dukungan penuh dari seluruh komisioner dan staf. Dari internal Komnas HAM, disampaikan oleh Asri Oktavianty Wahono (Koordinator Bidang Mediasi Komnas HAM) pada kuesioner mengenai pentingnya terdapat evaluasi terhadap Tim SDGs Komnas HAM termasuk adanya program kerja yang mendukung pelaksanaan TPB dan hak asasi manusia pada Komnas HAM secara lebih mendalam.156 Tim SDGs Komnas HAM juga perlu memperkuat kinerjanya dengan pihak ketiga strategis mengingat hanya 20% yang mengetahui adanya Tim SDGs Komnas HAM berdasarkan kuesioner yang ditanyakan pada peserta FGD Eksternal Komnas HAM.

Terkait dengan kolaborasi, dari perspektif internal Komnas HAM, misalnya Asri Oktavianty Wahono menyatakan Komnas HAM perlu aktif menjemput bola untuk melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait TPB.157 Dari aspek eksternal, fakta bahwa hanya 30% dari responden yang mengetahui kegiatan kolaborasi Komnas HAM dengan pihak ketiga berdasarkan hasil kuesioner merupakan suatu tanda bahwa memang kolaborasi Komnas HAM dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya: Kementerian PPN / Bappenas), instansi pelaksana lainnya pada Perpres 59/2017, serta pihak lain yang terkait perlu ditingkatkan dan dipromosikan secara lebih baik.158 Secara spesifik, Indriana Nugraheni

(Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals / Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) menyampaikan perlunya Komnas HAM 4melakukan koordinasi secara lebih mendalam dengan Kementerian PPN / Bappenas.159 Melalui kolaborasi ini diharapkan semua pihak bergotong-royong untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab terpenuhinya hak asasi manusia di Indonesia sekaligus mendukung pencapaian TPB di Indonesia.160 Kolaborasi dengan mitra asing seperti UNESCO dan DIHR di atas juga akan baik sekali apabila ditingkatkan terutama terkait penguatan internal Komnas HAM.

Hanya 10% dari responden dari FGD Eksternal Komnas HAM yang mengetahui Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik, GANHRI. Dari internal, menjawab pertanyaan kuesioner, Sri Nur Fathya (Sub Koordinator Bidang kerja Sama Antar Lembaga) juga memberikan saran agar Komnas HAM memperkuat perannya sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik, GANHRI. Komnas HAM sebetulnya dapat mengenalkan dan mengembangkan kualitas web-based tool kepada dan bersama dengan NHRI lain di Asia Pasifik.

Web-based tool TPB dan indikator hak asasi manusia berpeluang menjadi alat perekat yang dapat membantu Komnas HAM dan pemerintah dalam mencapai TPB dengan menjalankan aspek hak asasi manusia. Sangat disayangkan hasil survei pada FGD Eksternal Komnas HAM menyatakan hanya 20% yang mengetahui dan/atau memanfaatkan webbased tool tersebut. Secara internal, Komnas HAM telah membahas mengenai web-based tool perlu diperkuat dengan penambahan indikator hak asasi manusia pada tujuan-tujuan pada TPB lain yang belum dibuat.161 Dari pihak eksternal Komnas HAM, misalnya, Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Indriana Nugraheni mengusulkan sejumlah saran untuk penguatan web-based tool seperti pencapaian yang sudah diperoleh.162 Indriana Nugraheni juga menyampaikan antara lain mengenai standar teknis indikator yang dapat diukur.163

Selain itu perlu juga indikator hak asasi manusia dikaitkan dengan produk hukum dan kebijakan terkait, salah satu yang dapat dimasukkan adalah hasil identifikasi kaitan hak pada UU 39/1999 dengan tujuan pada TPB yang telah disampaikan pada Bab 2 penelitian ini. Komnas HAM perlu mengenalkan web-based tool indikator hak asasi manusia kepada instansi lain dan publik serta membuat indikator tersebut sebagai pedoman untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, untuk memperkuat posisi indikator hak asasi manusia tersebut dalam hukum Indonesia, baiknya indikator tersebut dapat diakui dalam peraturan presiden mendatang mengenai TPB atau paling tidak pada tingkat peraturan Komnas HAM.

147 Kurniasari Novita Dewi (Bagian Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM) mengingatkan pentingnya TPB terintegrasi selain pada rencana strategis namun juga pada antara lain anggaran, lihat: FGD Internal Komnas HAM (n. 7).

148 Lihat: UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf e.

149 Lihat: ibid., Pasal 89 Ayat (1) Huruf f dan Pasal 89 Ayat (2) Huruf c.

150 Lihat: ibid., Pasal 89 Ayat (1) Huruf a dan b.

151 Lihat: ibid., Pasal 89 Ayat (1) Huruf d.

152 Lihat: ibid., Pasal 89 Ayat (1) Huruf c.

153 Lihat: ibid., Pasal 89 Ayat (2) Huruf a-b.

154 Lihat: ibid, Pasal 89 Ayat (3) Huruf b-g serta Ayat (4), Pasal 90, dan Pasal 101.

155 Lihat: ibid, Pasal 89 Ayat (3) Huruf a dan h.

156 Dielaborasikan juga oleh Asri Oktavianty Wahono pada: FGD Internal Komnas HAM (n. 7).

157 Ibid.

158 Lihat: (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran; dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf f, Ayat (2) Huruf e, dan Pasal 103. Lihat juga: Pasal 102

159 FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

160 Lihat: (1) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 8; dan (2) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran.

161 Lihat: MDH, "Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti" (n. 111).

162 (1) Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mengenai "Penyampaian Respon Focus Group Discussion "Dampak Pandemi COVID-19 dalam Pencapaian SDGs"(28 Januari 2021); (2) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (29 Januari 2021); dan (3) FGD Ekstemal Komnas HAM (n. 8).

163 (1) Ibid, Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs; dan (2) Ibid., FGD Eksternal Komnas HAM. Lihat juga: (1) "Tier Classification for Global SDG Indicators: As of 28 December 2020", United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021, https://unstats. un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf; dan (2) "SDG Indicators: Metadata Repository" United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021, https://unstats.un.org/sdgs/metadata/.

4. PENGUATAN POSISI DAN PERAN KOMNAS HAM: PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI AWAL

Kementerian PPN / Bappenas memiliki peran penting dan strategis dalam merencanakan dan memastikan TPB dapat tercapai.164 Dalam Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Menteri PPN / Kepala Bappenas merupakan Koordinator Pelaksana dan juga Anggota Dewan Pengarah pada tim tersebut.16s Sedangkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas menduduki posisi sebagai Ketua Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Nasional.166 Selain itu, Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berada di Kementerian PPN / Bappenas dan berada di bawah kepemimpinan dari Ketua Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Nasional.167 Salah satu peran strategis dari Menteri PPN / Kepala Bappenas berdasarkan Perpres 59/2017 adalah perannya sebagai pihak yang menerima laporan tahunan implementasi TPB mulai dari tingkat daerah dan tingkat nasional yang diberikan oleh gubernur, menteri, dan kepala lembaga (termasuk oleh Ketua Komnas HAM).168 Selanjutnya, Menteri PPN / Kepala Bappenas akan memberikan laporan TPB secara keseluruhan kepada Presiden.169

Komnas HAM memiliki dasar kuat untuk mendukung pencapaian TPB pada seluruh tujuan. Pada penelitian ini khususnya pada Bab 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan pada TPB dapat dikaitkan dengan hak-hak yang ada pada UU 39/1999. Selain itu, secara praktis, seperti yang dijelaskan pada Bab 3 penelitian ini, juga telah dibuktikan bahwa Komnas HAM sudah melaksanakan kegiatan TPB dan hak asasi manusia secara eksplisit melebihi dan tidak terbatas pada Tujuan 5 dan 16 saja dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi Komnas HAM—walaupun banyak perbaikan yang perlu dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh tim peneliti dan oleh berbagai pihak.

Namun demikian, pada Perpres 59/2017, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018), dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 (selanjutnya: Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/ HK/11/2018) peran Komnas HAM dalam pencapaian belum diakomodir secara maksimal.170 Seperti yang telah disampaikan pada Bab 1, Perpres 59/2017 hanya menaruh Komnas HAM sebagai instansi pelaksana pada Tujuan 5 dan 16 saja.171 Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 merupakan peraturan turunan dari Perpres 59/2017.172 Dalam Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 dibahas lebih spesifik sampai kepada indikator TPB, bukan hanya tujuan dan sasaran TPB saja.173 Pada Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 ini, Komnas HAM ditempatkan sebagai sumber data untuk Indikator 10.3.1.(b) dan Indikator 16.10.1.(a) mengenai total pengaduan kasus hak asasi manusia serta Indikator 16.a.1. mengenai peningkatan kualitas kelembagaan Komnas HAM.14 Pada Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Komnas HAM juga menjadi instansi pelaksana pada Indikator 5.2.2.(a) Program 2 Kegiatan 1.1.-1.3. mengenai mekanisme sistem manajemen pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan, Indikator 10.3.1(b) Program 1 Kegiatan 1.1.-1.3. mengenai mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran terhadap komunitas terpinggirkan, Indikator 16.10.1.(a) Program 1 Kegiatan 1.1.-1.5. mengenai penanganan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM, dan Indikator 16.a.1. Program 1 Kegiatan 1-6 (1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 4.3., 5.1., dan 6.1.-6.2.) mengenai peningkatan kualitas kelembagaan Komnas HAM.175

Dapat terlihat Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 konsisten menjadikan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana pada indikator yang terkait dengan Sasaran 5.2. dan Sasaran 16.10., namun tidak memberikan peran pada Sasaran 16.1. dan 16.3. padahal di Perpres 59/2017 Komnas HAM menjadi instansi pelaksana pada sasaran tersebut.176

Namun demikian, dapat terlihat Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 menambahkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana pada indikator yang terkait dengan Sasaran 10.3. dan Sasaran 16.a. padahal Komnas HAM tidak menjadi instansi pelaksana pada dua sasaran tersebut dalam Perpres 59/2017.177

Komnas HAM juga ditempatkan sebagai institusi yang menyediakan data pada sasaran yang berbeda dengan posisi Komnas HAM sebagai instansi pelaksana di Perpres 59/2017, yaitu pada indikator yang terkait dengan Sasaran 10.3. dan 16.a.1.178 Indikator pada sasaran selain yang terkait dengan Sasaran 16.10 dilewatkan pada Permen PPN/ Kepala Bappenas 7/2018 ini.179 Sedangkan pada Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018, Komnas HAM hanya dilibatkan pada Sub Kelompok Kerja Tujuan 16.180 Komnas HAM tidak masuk dalam keanggotaan pada paling tidak di Tujuan 5 di mana Perpres 59/2017 memasukkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana.181

Penting untuk disampaikan bahwa sebetulnya Perpres 59/2017 dan Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 harus segera diperbarui. Alasannya sangat vital, yaitu Perpres 59/2017 dan Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 membahas implementasi TPB dalam kaitannya dengan integrasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (selanjutnya: RJPMN 2015-2019) padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (selanjutnya: RPJMN 2020-2024) telah diberlakukan sehingga lebih tepat apabila TPB Indonesia dikaitkan pada RPJMN 2020-2024 bukan pada RJPMN 2015- 2019.182 Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 juga perlu segera diperbarui dikarenakan kepmen tersebut hanya mengatur susunan keanggotaan dari tim pelaksana, kelompok kerja serta tim pakar khusus untuk periode 2017-2019 saja—padahal saat penelitian ini dikerjakan sudah tahun 2021.183

Pada suatu acara webinar pada bulan Desember 2020, perwakilan dari Kementerian PPN / Kepala Bappenas, Diani Sadiawati, menyatakan Bappenas telah mengaitkan TPB dengan RPJMN 2020-2024.184 Indriana Nugraheni pada FGD Eksternal Komnas HAM dan berdasarkan pernyataan tertulis menanggapi pertanyaan kunci FGD Eksternal Komnas HAM memberikan informasi bahwa Perpres 59/2017 dan juga Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/ HK/11/2018 dalam proses revisi.18s Selain perpres dan kepmen tersebut tentunya Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 perlu juga disesuaikan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah revisi peraturan dan keputusan di atas sebetulnya dapat menjadi pintu masuk untuk penguatan aspek hak asasi manusia dalam pencapaian TPB yang dapat dijalankan oleh Komnas HAM. Perlu digarisbawahi, perwakilan Kementerian PPN / Bappenas pun sebetulnya mengakui bahwa Komnas HAM dapat berperan di seluruh bagian TPB bukan hanya terbatas pada Tujuan 16.186 Integrasi pelaksanaan TPB pada kegiatan Komnas HAM juga telah didorong oleh perwakilan Kementerian PPN / Bappenas.187 Diani Sadiawati dan Indriana Nugraheni dalam pernyataan tertulis untuk kepentingan FGD Eksternal Komnas HAM menyampaikan perlunya Komnas HAM untuk terlibat di semua tujuan.188 Namun pendekatan terlibat pada semua tujuan yang dijelaskan oleh Diani Sadiawati dan Indriana Nugraheni lebih kepada optimalisasi peran Komnas HAM pada Tujuan 16 yang dapat menjadi pendorong terlaksananya tujuan-tujuan lain pada TPB.189 Beka Ulung Hapsara mengingatkan sebetulnya hak asasi manusia lebih besar cakupannya dari persoalan hukum dan juga mengenai keadilan. Namun demikian penting juga untuk diketahui bahwa pada FGD Eksternal Komnas HAM, Indriana Nugraheni menyatakan keterbukaannya apabila Komnas HAM diposisikan secara formal di semua tujuan namun dengan sejumlah catatan.190

Pada FGD Eksternal Komnas HAM ditanyakan kepada responden melalui kuesioner apakah menurut mereka Komnas HAM perlu terlibat aktif dalam rangka mencapai seluruh tujuan TPB dengan mengaitkanya pada hak asasi manusia. Dari sepuluh responden yang mengisi kuesioner sembilan responden menjawab ya (90%), dan hanya satu yang menjawab tidak (10%). Responden yang menjawab tidak adalah Theresia Iswarini (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) yang menyatakan pada intinya hal tersebut bukan merupakan wilayah Komnas HAM dan lebih mengarahkan yang bertanggung jawab terhadap TPB adalah pemerintah—walaupun Theresia Iswarini juga menyatakan idealnya Komnas HAM berada dalam keadaan untuk terlibat pada seluruh tujuan pada TPB.191 Selain itu dipertanyakan juga oleh Theresia Iswarini mengenai kesanggupan Komnas HAM jika pun terlibat pada seluruh Tujuan TPB.192

Mengenai persoalan sanggup atau tidaknya Komnas HAM juga disampaikan oleh Indriana Nugraheni yang menyatakan apabila Komnas HAM dimasukkan pada semua tujuan, maka Komnas HAM juga harus siap untuk melaksanakan apa akibatnya, misalnya untuk menjalankan program dari tujuan-tujuan tersebut.193 Indriana Nugraheni juga menekankan persoalannya pentingnya penguatan internal Komnas HAM terhadap TPB dan hak asasi manusia.194 Muhamad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyampaikan hal yang hampir serupa di mana Komnas HAM perlu mengukur diri mengenai kesanggupan apabila menangani semua tujuan TPB dan mengingatkan kembali untuk berpatokan pada rencana strategis.19s

Wahyu Susilo dari Migrant CARE menyampaikan hal menarik yaitu berdasarkan pengalaman yang bersangkutan mengurus persoalan TPB pada praktiknya aspek hak asasi manusia adalah suatu yang bukan menjadi prioritas ketika membahas tujuan-tujuan tertentu di TPB, misalnya untuk hal yang terkait dengan maritim.196 Wahyu Susilo menyatakan Komnas HAM dapat terlibat pada kekosongan ini dengan memberikan bantuan teknis.197 Keterlibatan Komnas HAM pada kekosongan hak asasi manusia tersebut juga didorong oleh Shevierra Danmadiyah dari ELSAM.198

Dari perspektif internal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menyampaikan bahwa Komnas HAM tidak bermaksud untuk mengajukan suatu peran.199 Yang diinginkan oleh Komnas HAM menurut Sandrayati Moniaga adalah pentingnya Bappenas memahami pekerjaan Komnas HAM apabila dikaitkan dengan TPB.200 Sandrayati Moniaga juga menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan komunikasi dengan Bappenas terkait hal ini.201 Pemahaman mengenai hal pekerjaan Komnas HAM akan membantu pemerintah dalam menempatkan Komnas HAM di posisi yang tepat dan tentunya ini akan memperkuat pelaksanaan TPB berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Beka Ulung Hapsara juga menyatakan mengenai situasi di mana Komnas HAM belum terlalu dilibatkan oleh kementerian atau lembaga lain dalam pelaksanaan TPB.202 Beka Ulung Hapsara juga menyampaikan bahwa Bappenas belum melihat secara utuh peran Komnas HAM yang memiliki jangkauan luas dari aspek hak asasi manusia terhadap TPB.203 Hairansyah (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi Komnas HAM) menyetujui pernyataan Beka Ulung Hapsara mengenai luasnya hak asasi manusia yang dapat dikaitkan dengan TPB.204 Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan

193 Ibid. 195 Ibid. Ibid. 196 197 Ibid. 202 Ibid. 203 Ibid. 204 Ibid.

Penelitian Komnas HAM) juga menyinggung mengenai kewenangan Komnas HAM yang besar namun belum dilibatkan peran yang lebih luas terkait dengan TPB.20s

Kekhawatiran apakah Komnas HAM sanggup mendukung pencapaian seluruh tujuan pada TPB disampaikan oleh Kurniasari Novita Dewi.206 Asri Oktavianty Wahono, Kurniasari Novita Dewi, dan Nur Afifa Fauzia (Sekretaris Tim SDGs Komnas HAM) mengenai belum membuminya TPB dalam internal Komnas HAM.207

Walaupun Komnas HAM didukung secara tidak langsung oleh UU 39/1999 dalam hal terwujudnya TPB, namun demikian tidak dapat dipungkiri peraturan dan keputusan mengenai TPB menjadi produk hukum yang sangat strategis dalam memaksimalkan peran Komnas HAM dalam pencapaian TPB secara teknis implementasi. Untuk memaksimalkan potensi Komnas HAM dalam pencapaian TPB, berdasarkan penelitian ini idealnya memang Komnas HAM perlu dimasukkan pada peraturan dan keputusan yang akan direvisi di atas. Masuknya Komnas HAM dalam peraturan dan keputusan tersebut pada intinya perlu fokus pada fungsi yang akan dijalankan oleh Komnas HAM yaitu terutama dalam memastikan hak asasi manusia dapat dihormati pada seluruh tujuan TPB. Menurut Sandrayati Moniaga, Komnas HAM lebih tepat ditempatkan sebagai pengawas bukan sebagai instansi pelaksana. Memang betul, apabila namanya tetap dinamakan sebagai instansi pelaksana, maka ditakutkan akan memberikan berbagai tafsir mengenai peran Komnas HAM di luar dari fungsi pengawasan.

Peluang keterlibatan Komnas HAM sebagai instansi pengawas dan dalam keanggotaan yang bersifat mengawasi aspek hak asasi manusia pada Tim Koordinasi Nasional TPB perlu dilihat bukan sebagai beban tambahan bagi Komnas HAM maupun oleh pemerintah, namun hal ini perlu dilihat sebagai peluang mengintegrasikan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia secara sistematis dan tidak sporadis melalui sektor-sektor yang sangat strategis secara nasional.

Pengaitan antara hak asasi manusia, TPB, dan RPJMN disampaikan oleh Sandrayati Moniaga dan Asri Oktavianty Wahono.208 Memang betul TPB terkait dengan RPJMN.209 RPJMN terkait dengan anggaran.21o Hadirnya Komnas HAM pada peraturan dan keputusan tersebut akan memperkuat anggaran hak asasi manusia Komnas HAM.211 Selain itu Komnas HAM berpeluang untuk mendapatkan anggaran TPB dari sumber lainnya dalam konteks peraturan mengenai TPB di tingkat nasional yang dipayungi oleh peraturan presiden.212 Hadirnya Komnas HAM dalam mendukung pemerintah dalam pencapaian TPB dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia merupakan hal penting mengingat TPB memiliki kaitan yang sangat erat dengan hak asasi manusia seperti yang disampaikan pada Bab 2.

Sebagai pengingat, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, tidak semua sasaran relevan untuk Komnas HAM, namun semua tujuan relevan dengan Komnas HAM.

Perlu ditekankan semangat keterlibatan Komnas HAM harus sesuai dengan tujuan dan fungsi dari Komnas HAM dan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan tugas dan wewenangnya. Perpres, permen, kepmen, dan produk hukum dan kebijakan yang mengatur atau memuat TPB juga harus mengikuti hal tersebut dan tidak bertentangan dengan UU 39/1999. Komnas HAM tidak perlu mengerjakan yang bukan menjadi fungsi serta tugas dan wewenangnya. Salah satu hal strategis yang dapat dilakukan Komnas HAM dengan cepat adalah pendekatan analisis dokumen perencanaan kegiatan yang terkait dengan Tujuan 1-17 TPB dan memastikan perencanaan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Kegiatan lain dan pembahasan teknis mengenai kegiatan tersebut dapat dibahas secara lebih mendalam pada penelitian selanjutnya.

Hal penting yang perlu kita ingat bersama adalah pemerintah sebetulnya memiliki kepentingan tinggi dalam mendukung Komnas HAM untuk melaksanakan peran ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah merupakan penanggung jawab terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia.213 Penguatan Komnas HAM yang terintegrasi formal pada TPB dan RPJMN diharapkan akan membantu pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia tersebut.

164 (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Pasal 4-18 dan 20-21; dan lihat secara umum: (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 26 April 2018, diundangkan 2 Mei 2018) (selanjutnya: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018); serta (3) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.127/M.PPN/ HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 (ditetapkan 16 November 2018) (selanjutnya: Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018).

165 (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 8-9; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 6; dan (3) Ibid., Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018, Lampiran (Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019).

166 (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 10; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, lihat misalnya: Pasal 4 dan Pasal 7; dan (3) Ibid., Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.

167 (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 13; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, lihat misalnya: Pasal 11-13; dan (3) Ibid., Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.

(1) Ibid., Perpres 59/2017,Pasal 17Ayat(1)-(2); dan(2) Ibid., Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 27. Berdasarkan Focus Group Discussion pada tanggal 26 Januari 2021 bersama dengan Komnas HAM dijelaskan oleh Sandrayati Moniaga dan Mimin Dwi Hartono sepengetahuan mereka tidak ada laporan secara khusus yang diberikan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas terkait TPB, namun Sandrayati Moniaga pernah diwawancara oleh perwakilan Bappenas terkait dengan Tujuan 16 dan Mimin Dwi Hartono pernah berpartisipasi dalam menghadiri undangan Bappenas terkait dengan konsultasi publik mengenai TPB, sumber: FGD Internal Komnas HAM. Diani Sadiawati dan Indriana Nugraheni juga menyampaikan Komnas HAM turut memberikan kontribusi dalam pembuatan Rencana Aksi Nasional TPB 2017-2019, lihat: (1) Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) (n. 162), 3; dan (2) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (n. 162), 4.

169 (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 17 Ayat (3); dan Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Pasal 27.

170 (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 30, 77, 79-80, dan 90; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Lampiran II (129, 210, dan 254-255), Anak Lampiran I (448-449), Anak Lampiran II (851-852), dan Anak Lampiran III (1319 dan 1324-1325); dan (3) Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/ HK/11/2018 (n. 164), Lampiran, 49.

171 Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran 30, 77, 79-80, dan 90.

172 Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Menimbang

173 Lihat secara umum: ibid.

174 Ibid., Lampiran II (129, 210, dan 254-255). Lihat: footnote nomor 71 dan 83.

175 Ibid., Anak Lampiran I (448-449), Anak Lampiran II (851-852), dan Anak Lampiran III (1319 dan 1324- 1325). Lihat: footnote nomor 49, 71, dan 83.

176 Bandingkan: (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 30, 77, 79-80, dan 90; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Anak Lampiran I (448-449) dan Anak Lampiran III (1319).

177 Bandingkan: (1) Ibid., Perpres 59/2017; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Anak Lampiran II (851-852) dan Anak Lampiran III (1324-1325).

178 Bandingkan: (1) Ibid., Perpres 59/2017; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Lampiran II (210 dan 255).

179 Bandingkan: (1) Ibid., Perpres 59/2017; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Lampiran II (254).

180 Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Lampiran, 49.

181 Bandingkan: (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 30, 77, 79-80, dan 90; dan (2) Ibid.

182 (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 2 dan Lampiran, lihat juga Pasal 16; (2) Lihat secara umum: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (ditetapkan 17 Januari 2020, diundangkan 20 Januari 2020) (selanjutnya: Perpres 18/2020).

183 Kepmen PPN/ Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Lampiran.

184 (1) Expert Staff to the Minister on Institutional Interrelation Ministry of National Development Planning /National Development Planning Agency / Head of SDGs Pillar on Law and Governance, "Covid-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs" (Presentasi PowerPoint pada Webinar Side Event 3 Festival HAM 2020 dengan tema "NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic", 17 [16] Desember 2020); dan (2) Komnas HAM, Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI's Role and SDGs'Achievements During Covid-19 Pandemic (n. 134).

185 (1) FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8); dan (2) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/ SDGs (n. 162).

186 (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 95; dan (2) MDH, "Sharing Pengetahuan SDGs dan HAM", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 28 Februari 2019, https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2019./2/28/747/sharing-pengetahuan-sdgs-dan-ham.html.

187 MDH, "Anggaran Komnas HAM Semestinya Ditambah", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 2 Mei 2018, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/2/527/anggaran-komnas-ham-semestinyaditambah.html.

188 (1) Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) (n. 162); dan (2) Penyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (n. 162).

189 (1) Ibid; dan (2) FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

190 FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

191 Ibid.

192 Ibid.

194 (1) Permyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (n. 162); dan (2) FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

198 Ibid.

199 FGD Internal Komnas HAM (n. 7).

200 Ibid.

201 Ibid.

205 Ibid.

206 Ibid.

207 Ibid.

208 Ibid.

209 Ibid.

210 Lihat: (1) Perpres 59/2017 (n. 1)., Pasal 2 dan Lampiran, lihat juga Pasal 16; (2) Lihat secara umum: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), dan (3) Perpres 18/2020.

211 Lihat: ibid.

212 Lihat: ibid., Perpres 59/2017, Pasal 19.

REKOMENDASI AWAL

Untuk Komnas HAM dan Pemerintah:

Komnas HAM perlu segera melakukan komunikasi dengan Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional TPB dan juga dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana Tim Koordinasi Nasional TPB mengenai penguatan posisi dan peran Komnas HAM.214 Pemerintah perlu menyambut komunikasi tersebut dengan semangat memperkuat hak asasi manusia pada TPB dan mengoptimalkan tujuan, fungsi, serta tugas dan wewenang Komnas HAM yang diatur pada UU 39/1999.

Pemerintah perlu memasukkan Komnas HAM sebagai pengawas hak asasi manusia untuk seluruh tujuan TPB pada peraturan serta keputusan baru yang akan menggantikan Perpres 59/2017, Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018, dan Kepmen PPN /Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.

Komnas HAM perlu segera memperbaiki kapasitas internalnya dalam persoalan hak asasi manusia dan TPB sehingga dapat melaksanakan perannya dengan optimal baik apabila usulan pada poin kedua di atas diterima maupun tidak.

213 Lihat catatan kaki nomor 160.

214 Lihat: Perpres 59/2017 (n. 1), Pasal 9.

Untuk DIHR:

DIHR dapat membantu melakukan penguatan kapasitasinternal Komnas HAM sesuai dengan poin tiga di atas dengan berbagai kegiatan. Misalnya dengan penguatan pengetahuan TPB dan hak asasi manusia berbasis standar internasional bagi internal Komnas HAM. Perencanaan kegiatan penguatan perlu dibuat secara sistematis demi memaksimalkan peran Komnas HAM pada TPB dan hak asasi manusia baik apabila Komnas HAM ditempatkan sebagai instansi pengawas maupun tidak. Kami sepenuhnya setuju dengan komentar Stidsen bahwa "capacity building followed by cooperation on specific products is more fruitful than capacity-building alone" [penguatan kapasitas yang diikuti kerja sama dalam produk spesifik akan lebih bermanfaat dibandingkan peningkatan kapasitas saja].

DAFTAR PUSTAKA

Instrumen Internasional:

United Nations General Assembly Resolution 70/1. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (diadopsi 25 September 2015).

United Nations General Assembly Resolution 71/313. Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/71/313 (diadopsi 6 Juli 2017).

The Mérida Declaration: The Role of National Human Rights Institutions in Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development (diadopsi 10 Oktober 2015).

Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan:

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 (ditetapkan 16 November 2018).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 26 April 2018, diundangkan 2 Mei 2018)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (ditetapkan 17 Januari 2020, diundangkan 20 Januari 2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (disahkan 10 Mei 2012, diundangkan 10 Mei 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (disahkan 28 Oktober 2015, diundangkan 28 Oktober 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (disahkan 23 November 2000, diundangkan 23 November 2000).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disahkan 23 September 1999, diundangkan 23 September 1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (disahkan 10 November 2008, diundangkan 10 November 2008).

Sumber Lain:

"12th International Conference." GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021. https://nhri ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/12IC/Pages/default.aspx. "A Brief History of GANHRI." GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021. https://nhri.ohchr. org/EN/AboutUs/Pages/History.aspx "DeklarasiWonosobo dalam FestivalHAMIndonesia 2018."Komnas HAM, dipublikasitangga 15 November 2018. https://komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/ deklarasi-wonosobo-dalam-festival-ham-indonesia-2018.html. "SDG Indicators." United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 28 Desember 2020. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. "SDG Indicators: Metadata Repository." United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021. https://unstats.un.org/sdgs/ metadata/. "Tier Classification for Global SDG Indicators: As of 28 December 2020." United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021.https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20 Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf.

"Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights." Asia-Pacific Forum on Sustainable Development dipublikasi tanggal 29 Maret 2019. https://www.unescap.org/apfsd/6/document/ sidevents/Empowering%20the%20ost%20marginalize2nd%20suring%20 Inclusiveness%20and%20Equality.pdf.

"Pemantauan Workshop Pengarusutamaan HAM Dalam Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah HAM." Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipublikasi tanggal 7 Juni 2015. http://ham.go.id/ pemantauan-workshop-pengarusutamaan-ham-dalam-pengemnanganwonosobosebagai-kabupaten-ramah-ham/.

AAP/IW. "Komnas HAM Kawal Capaian SDGs pada Masa Pandemi COVID-19." Komnas HAM dipublikasi tanggal 23 Desember 2020. https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2020/12/23/1635/komnas-ham-kawal-capaian-sdgs-pada-masa-pandemicovid-19.html.

Asmini, Yuli. "Forum Kota HAM Dunia dan Peran Penting Komnas HAM." Komnas HAM Dipublikasi tanggal 24 Oktober 2018. https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2018/10/24/651/forum-kota-ham-dunia-dan-peran-penting-komnas-ham. html.

Asmini, Yuli. "Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan." SUAR, No. 3 Tahun 2015. Asmini, Yuli. "Lokalatih Human Rights Cities di Wonosobo." SUAR, No. 1 Tahun 2015. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM. "Laporan Kinerja 2018." Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM. “Laporan Kinerja 2019." Expert Staff to the Minister on Institutional Interrelation Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency / Head of SDGs Pillar on Law and Governance. "Covid-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs." (Presentasi PowerPoint pada Webinar Side Event 3 Festival HAM 2020 dengan tema "NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic", 17 [16] Desember 2020). Fauzia, Nur Afifa. "Aspek Demografi Sebagai Salah Satu Pendekatan Pemantauan SDGs di Indonesia." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 1 April 2019. https://www.komnasham. go.id/index.php/news/2019/4/1/776/aspek-demografi-sebagai-salahsatupendekatan-pemantauan-sdgs-di-indonesia.html. Feri/IBN. "Integrasi HAM dalam Sustainable Development Goals." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 10 September 2019. https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2019/9/10/1145/integrasi-ham-dalam-sustainable-development-goals.html. Focus Group Discussion Internal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (26 Januari 2021). Focus Group Discussion Eksternal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (29 Januari 2021). Hartono, Mimin Dwi. "Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan." Kompas.com, dipublikasi tanggal 12 Agustus 2017. https://sains.kompas.com/read/2017/08/12/205030323/ vaksinasi-dan-hak-anak-atas-kesehatan?page=all. Komnas HAM Republik Indonesia. “Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024." Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019." Komnas HAM. "Komnas HAM List of SDGs Activities [List of SDGs' Activities]." Komnas HAM. "Laporan dan Review Kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM 2019." Komnas HAM. "Laporan Kegiatan Tim Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM Tahun 2020."

Komnas HAM. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (2017) Komnas HAM, INFID, ELSAM, dan Kemenkumham. "Siaran Pers Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia." Komnas HAM. Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI's Role and SDG's Achievements During Covid-19 Pandemic. Youtube video, menit ke 52-53, diakses tanggal 30 Desember2020.https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t_0tM&feature=youtu. be. Komnas HAM, UNESCO, dan UNSDG. "Human Rights Based Development in Indonesia." diakses tanggal 2 Januari 2021. https://sdg.komnasham.go.id/en/sdgs/. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. "Linking SDGs and Human Rights: Demography Aspects" (Final Report) (2019). MDH. "Anggaran Komnas HAM Semestinya Ditambah." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 2Mei2018.https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/2/527/ anggaran-komnas-ham-semestinya-ditambah.html. MDH. "Disiapkan, Perangkat Monitoring SDGs Berbasis Web." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 18 Oktober 2017. https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2017/10/18/425/disiapkan-perangkat-monitoring-sdgs-berbasis-web.html. MDH. "Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 Maret 2018. https://www.komnas ham.go.id/index.php/ news/2018/3/20/1014/kerjasama-dengan-unesco-mendorongkebijakan-berbasisbukti.html. MDH. "Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 April 2017. https://www.komnasham.go.id/index.php/ news/2017/6/12/351/tindak-lanjut-kerjasama-komnas-ham-unescoasiapasifik.ht ml. MDH. "Pendekatan HAM untuk Mencapai SDGs." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 30 Maret 2018.https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/30/511/ pendekatan-ham-untuk-mencapai-sdgs.html. MDH. "Sharing Pengetahuan SDGs dan HAM." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 28 Februari 2019.https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019./2/28/747/sharingpengetahuan-sdgs-dan-ham.html. Memorandum of Understanding (MOU) between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and the National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), with the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP) as an Official Observer on Statelessness Issues in Sabah (23 April 2019). Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (12

Juni 2017). Office of the High Commissioner for Human Rights. "Summary Table on the Linkages Between the SDGs and Relevant International Human Rights Instruments." diakses tanggal 30 Desember 2020. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/ Post2015/SDG_HR_Table.pdf. Office of the High Commissioner for Human Rights. "Transforming Our World: Human Rights in the 2030 Agenda for Sustainable Development." Diakses tanggal 30 Desember 2020.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost20 15.pdf. RO/OL-3. "GANHRI Anugerahi Penghargaan Tertinggi Kepada Komnas HAM 'Akreditasi A'." Mediaindonesia.com, dipublikasi tanggal 24 Februari 2018. https://mediaindonesia. com/politik-dan-hukum/146685/ganhri-anugerahi-penghargaantertinggi-kepadakomnas-ham-akreditasi-a. Sari, Eva Nila. "Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 13 November 2015. https:// www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/11/13/229/komnas-ham-ri-infidelsam-dan-kemenkumham-ri-dorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.html. Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mengenai "Penyampaian Respon Focus Group Discussion "Dampak Pandemi COVID-19 dalam Pencapaian SDGs" (28 Januari 2021). Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (29 Januari 2021). Tim Penyusun Laporan Kinerja Biro Renwakes Komnas HAM. "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama." Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM. "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia LKIP Laporan Kinerja 2018" (2018). Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015. "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" (2016). Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016. "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016". Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (2019). Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (2020).

KOMNAS HAM RI

ISBN 978-623-94599-6-3