Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): POLICY BRIEF Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

10 halaman · 10 halaman diproses dengan OCR · 3.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. POLICY BRIEF
  2. RINGKASAN
  3. PENDAHULUAN
  4. TEMUAN
  5. KESIMPULAN
  6. REKOMENDASI
  7. 1. Rekomendasi kepada pemerintah:
  8. 2. Rekomendasi kepada Komnas HAM RI:

POLICY BRIEF

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Policy Brief

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penanggung Jawab: Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / Komnas HAM)

Wakil Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian)

Koordinator Peneliti: Alghiffari Aqsa

Wakil Koordinator Peneliti: Andhy Panca

Peneliti Utama: Roy Thaniago dan Hamong Santoso

Asisten Peneliti Utama: Okta Rina Fitri, Ronny Josua Limbong, Fidela Gracia

Peneliti Pendukung: Handa S. Abidin

Editor: Bayu Imantoro

Desain dan Ilustrator: Aditya Megantara

Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310. Telepon (021) 392 5230 Fax (021) 392 2026

Komnas HAM

RINGKASAN

Secara global pandemi COVID-19 punya dampak yang serius pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Indonesia, tentu saja, tidak terkecuali. Lebih dari pada itu, pandemi COVID-19 menjadi peristíwa monumental yang semakin memperlihatkan hubungan dialektikal antara HAM dengan TPB, di mana prinsip dan agenda keduanya menopang satu sama lain. Penanggulangan COVID-19 yang mengabaikan prinsip HAM punya dampak pada agenda TPB, dan sebaliknya, mengabaikan TPBsebagaikerangkakerja punya dampakpada pemenuhan HAM. KomisiNasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM) wajib berperan untuk memastikan agar negara memperhatikan prinsip HAM dan agenda TPB dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Peran Komnas HAM tersebut ditunjukkan lewat upayanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah di tengah pandemi, di mana hal tersebut memiliki irisan dengan setidaknya 7 Tujuan TPB Belum berakhirnya pandemi COVID-19 menuntut lebih diperhatikannya prinsip HAM dan agenda TPB, seperti tidak meninggalkan satu pun orang (leave no one behind), perlunya reformasi kebijakan perlindungan sosial, atau menjamin hak kesehatan warga dengan mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan upaya pencapaian Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Secara prinsip, TPB dan HAM saling terkait erat: pencapaian TPB mesti dibarengi pemenuhan HAM, dan pemenuhan HAM seiring dengan tercapainya agenda TPB. Karenanya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai peran dan posisi penting untuk memastikan agar penanggulangan COVID-19 selaras dengan prinsip HAM dan agenda TPB. Salah satunya adalah dengan terus memantau dan memberikan usulan kepada pemerintah mengenai upaya penanggulangan pandemi.

Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM telah menyusun dokumen Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM (2020). Melalui dokumen tersebut, Komnas HAM menyoroti 18 isu yang—berdasarkan temuan penelitian ini—beririsan dengan tujuh tujuan TPB, yaitu Tujuan 1 (menghapus kemiskinan), Tujuan 2 (mengakhiri kelaparan), Tujuan 3 (kesehatan dan kehidupan yang sejahtera), Tujuan 4 (pendidikan yang berkualitas), Tujuan 8 (kerja layak dan pertumbuhan inklusif), Tujuan 9 (industri, inovasi dan infrastruktur), dan Tujuan 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).

TEMUAN

Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial adalah salah satu hal yang disorot Komnas HAM. Hal ini sangat terkait dengan Target 1.3 dan 1.5 TPB. Pemerintah telah menelurkan beberapa kebijakan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga akibat pandemi. Namun Komnas HAM menilai beberapa program tersebut tidak tepat sasaran dan lamban dieksekusi akibat kurangnya data dan lambannya penetapan status kedaruratan kesehatan.

Kelompok disabilitas, perempuan, dan anak² menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak karena bantuan yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas dan kecukupan pangan warga terganggu. Perhatian pada isu-isu tersebut tentu penting agar Target 2.1 TPB terkawal upaya pencapaiannya.

Terkait dengan Tujuan 3 TPB, Komnas HAM menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis di Indonesia sebagai salah satu tantangan yang dihadapi utamanya di masa pandemi. Banyak fasilitas kesehatan primer yang belum memiliki dokter.³ Tidak meratanya sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia telah menghalangi pemenuhan hak warga untuk mengakses fasilitas kesehatan. Hak atas kesehatan bagi kelompok disabilitas yang tidak dipenuhi dengan baik juga menjadi sorotan Komnas HAM, seperti pendataan yang buruk terhadap jumlah penyandang disabilitas dan penolakan perawatan bagi penyandang disabilitas dikarenakan tidak adanya tenaga medis yang mampu menangani.4

Pada sektor pendidikan, pandemi COVID-19 menyebabkan ratusan ribu sekolah tutup dan berdampak pada lebih dari 62,5 juta siswa mulai dari tingkat pra-sekolah hingga perguruan tinggi.⁵ Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah menambah beban bagi sebagian orang tua, peserta didik, dan bahkan guru. Proses pengalihan metode pembelajaran secara daring membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang merata dan aksesibel bagi setiap warga. Pembenahan kompetensi pengajar juga harus dilakukan guna menyesuaikan metode PJJ yang kemungkinan akan tetap berlangsung dalam beberapa waktu ke depan mengingat penanggulangan pandemi yang masih terus berlangsung. Hal ini sangat terkait dengan Target 4.c TPB.

Meningkatnya jumlah pengangguran menjadi salah satu dampak yang muncul akibat pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang.6 Jumlah pekerja informal juga meningkat menjadi 60,47%.7 Tidak hanya itu, terabaikannya hak-hak pekerja seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, pesangon yang merugikan buruh, dan keselamatan pekerja dari terinfeksi COVID-19 juga menjadi isu yang muncul di masa pandemi dan ini semua terkait erat dengan Tujuan 8 TPB. Dalam data pengaduan yang dimiliki Komnas HAM tahun 2020, pelanggaran hak pekerja banyak dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah laporan sebanyak 52 kasus. Sebagian besar pengaduan terkait dengan pembayaran upah dan PHK secara sepihak.

Hilangnya hak atas hidup tenaga medis dan kesehatan serta kondisi bekerja melebihi waktu mengakibatkan permasalahan fisik maupun mental. Dalam hal ini potensi pelanggaran HAM juga terjadi terkait keadilan yang diterima oleh tenaga medis, apalagi insentif yang diterima tergolong kecil, permohonan tambahaninsentifjuga ditolak, dan realisasi pemberian insentif juga masih belum maksimal. Selain itu, pekerja migran Indonesia (PMI) juga mengalami berbagai isu HAM dalam masa pandemi seperti stigma sebagai “pembawa virus" dan tidak adanya skema perlindungan hak-hak PMl tersebut selama masa kepulangan.

Pembangunaninfrastruktur teknologi,khususnyateknologi informasi,dalam penanggulangan wabah memiliki keterkaitan dengan Tujuan 9 TPB. Sejumlah langkah pemanfaatan teknologi telah ditempuh pemerintah untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan dan pelacakan kerumunan orang. Namun dalam pelaksanaannya, Komnas HAM mencatat terjadinya kasus kebocoran data pasien COVID-19 yang dimiliki instansi pemerintah.® Kebocoran data merupakan pelanggaran hak atas privasi yang sulit untuk dipulihkan dan berdampak pada pengurangan hak asasi lainnya. Penggunaan teknologi dalam contact tracing kasus COVID-19 Indonesia belum maksimal mengingat kondisi contact tracing masih di bawah standar karena keterbatasan data. Tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi juga berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak informasi masyarakat.

Tujuan 16 TPB berfokus pada nilai-nilai demokrasi. Situasi darurat seperti pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pemberlakuan status kedaruratan kesehatan melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak menyertakan durasi/waktu, tidak sesuai dengan Prinsip Siracusa. Terkait dengan target 16. 6 dan 16.7 yang berfokus pada pembangunan institusi yang akuntabel dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif, fenomena perbedaan data antara daerah dan pusat dan kasus underreporting data kematian, tidak memenuhi hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide mengenai masalah kesehatan.9

Pada tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp230,21 triliun sedangkan tahun 2021 sebesar Rp408,8 triliun untuk program perlindungan sosial, lihat: "Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran PEN 2020 83,4 Persen, Ini Perinciannya", Bisnis.com, dipublikasi tanggal 4 Januari 2021, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210104/9/1338615/sri-mulyani-sebut-realisasi-anggaran-pen-2020- 834-persen-ini-perinciannya.

Gambaran tentang anak di Indonesia lihat: "COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia: Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi", dipublikasi tanggal 11 Mei 2020, https://www.unicef.org/ indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-05/COVID-19-dan-Anak-anak-di-Indonesia-2020 1. pdf.

Lihat: "Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, perbatasan dan Kepulauan dan daerah Kurang Diminati", Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, diakses tanggal 14 Februari 2021, http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/ uploads/2019/11/PAPARAN-DIR-SDMK.pdf.

"Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif HAM", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 12 Oktober 2020, https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2020/10/12/109/tata-kelolapenanggulangan-covid-19-dalam-perspektif-ham.html.

5 "Covid-19 and Learning Inequities in Indonesia: Four Ways to Bridge the Gap", World Bank Blogs, dipublikasi tanggal 21 Agustus 2020, https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learninginequities-indonesia-four-ways-bridge-gap.

"Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (q-to-q)", Badan Pusat Statistik, dipublikasi tanggal 5 November 2020, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesiatriwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html.

Ibid.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang serius pada pencapaian TPB dan pemenuhan HAM. Tujuh tujuan yang sudah dibahas menjadi cerminan betapa pencapaian TPB dalam berbagai sektor mengalami rintangan dan tantangan yang serius. Pada aspek hak atas kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan yang terbatas serta tidak tersebar merata di seluruh wilayah, menjadikan layanan kesehatan yang berfokus pada penanganan COVID-19 sangat berpotensi mengganggu layanan kesehatan lainnya. Beberapa isu lain juga layak diberikan perhatian lebih lanjut seperti hak atas informasi, perlindungan terhadap kelompok rentan dan perempuan, serta kebijakan perlindungan sosial khususnya bantuan sosial.

Penanggulangan pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pelanggaran HAM menunjukkan bahwa nilai, norma, dan prinsip HAM tidak diadopsi dengan memadai oleh negara. Komnas HAM harus menjalankan fungsinya dalam memastikan negara mengadopsi nilai dan prinsip HAM dalam upaya menjaga keselamatan seluruh warganya. Penting agar TPB menjadi kerangka Komnas HAM dalam merumuskan dan mengevaluasi program kerja. Kebutuhan akan pentingnya peran Komnas HAM dalam TPB juga perlu dibarengi kerja sama pemerintah serta masyarakat sipil.

Lihat: "230 Ribu Data Pasien Covid-19 di Indonesia Bocor dan Dijual", Cnnindonesia.com, dipublikasi tanggal 20 Juni 2020, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200620083944-192-515418/230- ribu-data-pasien-covid-19-di-indonesia-bocor-dan-dijual.

"United Nations Committee on Economic, Social and Cutural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)", Office of the High Commissioner for Human Rights, dipublikasi tanggal 11 Agustus 2020, https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html.

REKOMENDASI

1. Rekomendasi kepada pemerintah:

a. Pemerintah didorong merancang tata kelola perlindungan sosial dengan lebih baik melalui dua pertimbangan. Pertama, pelaksanaan bantuan sosial masih memiliki banyak persoalan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini. Kedua, besarnya alokasi anggaran yang disediakan sehingga sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Reformasi program perlindungan sosial perlu dilakukan segera dengan berbasis pada siklus hidup dan selaras dengan norma, prinsip-prinsip, dan standar HAM yang diatur di dalam Konstitusi UUD NRI 1945, UU HAM, dan berbagai instrumen pokok HAM secara internasioal.

b. Pemerintah didorong membangun tata kelola kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini di antaranya adalah dengan menjamin ketersediaan dan penyebaran tenaga medis dan kesehatan, alat-alat medis, vaksin, dan termasuk juga memastikan perlindungan hak hidup bagi tenaga kesehatan. Kebijakan dan program yang baik untuk mengatasi ketersediaan dan ketimpangan tenaga medis dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga atas kesehatan, pun untuk memastikan bahwa keselamatan dan hak hidup tenaga kesehatan terjamin.

c. Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 perlu membuat instrumen kerja yang mengintegrasikannnya dengan kerangka pencapaian TPB dan HAM. Instrumen ini selain menyediakan prinsip/paradigma kerja, juga menyediakan metode kerja yang lebih teknis namun komprehensif, misalnya alat evaluasi dan indikator, dan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal. Dalam pembuatan dan pelaksanaannya, penting untuk melibatkan lembaga terkait seperti Komnas HAM RI.

2. Rekomendasi kepada Komnas HAM RI:

a. Komnas HAM RI perlu menjaga konsistensi perannya dalam memantau penanganan pandemi COVID-19, baik dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi sehingga tidak meninggalkan satu orang pun (leave no one behind), yang mana selaras dengan standar HAM.

b. Komnas HAM RI perlu melanjutkan dan menyusun instrumen kerja yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan TPB dan HAM, serta menggunakannya untuk memastikan bahwa tata kelola penanggulangan pandemi COVID-19 selaras dengan agenda TPB dan HAM.