POLICY BRIEF
Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Tanggal: 27 Februari 2021
Policy Brief
Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia¹
Penanggung Jawab: Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Wakil Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian)
Peneliti Utama: Handa S. Abidin Asisten Peneliti Utama: Reynaldo Arya, Zsabrina Marchsya Ayunda, dan Mardhika Agestyaning Hermanto
Koordinator Peneliti: Alghiffari Aqsa Wakil Koordinator Peneliti: Andhy Panca
Peneliti Pendukung: Hamong Santono dan Roy Thaniago
Editor: Bayu Imantoro
Penerjemah: Novannisa Priadi dan Anatasia Pradah Weningtias
Desain dan Ilustrator: Aditya Megantara
Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310. Telepon (021) 392 5230 Fax (021) 392 2026
Komnas HAM
Policy brief ini adalah ringkasan dan bagian yang tidak terpisahkan dari: "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (2021).
PENDAHULUAN
Posisi dan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia terkait konteks hak asasi manusia belum optimal terakomodir secara terstruktur oleh pemerintah.² Terdapat sejumlah rekomendasi untuk mengatasi persoalan ini dengan didasarkan oleh hasil penelitian di bawah ini.
HASIL PENELITIAN
Dasar hukum Komnas HAM untuk terlibat pada TPB adalah berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) serta undang-undang terkait hak asasi manusia lainnya.³ Seluruh tujuan pada TPB dapat dikaitkan dengan pasal hak asasi manusia yang diatur dalam UU 39/1999 namun tidak semua sasaran relevan dengan UU 39/1999.4
Meskipun Komnas HAM didukung oleh dasar hukum yang kuat, namun secara teknis implementasi, Komnas HAM belum maksimal dilibatkan oleh pemerintah dengan lebih terstruktur dalam peraturan dan keputusan yang khusus mengatur pelaksanaan TPB di Indonesia.5 Terdapat satu peraturan presiden, satu peraturan menteri, dan satu keputusan menteri yang sangat strategis dalam mengatur implementasi TPB di Indonesia, namun Komnas HAM belum diberikan peran yang memadai pada peraturan dan keputusan tersebut.6 Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017) dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Permen PPN /Kepala Bappenas 7/2018).7 Sedangkan keputusan tersebut adalah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 (Kepmen PPN /Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018).8
Namun demikian meskipun Komnas HAM tidak dilibatkan secara maksimal di dalam dua peraturan dan satu keputusan tersebut di atas, Komnas HAM tetap menjalankan perannya melebihi Tujuan 5 dan 16 walaupun perlu diakui bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.9 Salah satu kekurangan utama yang perlu diperbaiki adalah penguatan dan kesiapan internal dari Komnas HAM sendiri dalam mendukung pencapaian TPB dalam konteks hak asasi manusia.10
Posisi dan peran Komnas HAM semestinya dapat diintegrasikan pada revisi dua peraturan dan satu keputusan TPB di tingkat nasional tersebut.11 Dua peraturan dan satu keputusan tersebut harus sesegera mungkin direvisi oleh pemerintah dikarenakan terdapat materi vang mendesak untuk diperbaiki.12 Dua peraturan tersebut masih menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RJPMN 2015-2019) sebagai basis pelaksanaan TPB.13 Perlu digarisbawahi pada saat ini sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, sehingga RJPMN 2015-2019 tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar pelaksanaan TPB oleh Perpres 59/2017 dan Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018.14 Sedangkan untuk Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018, keanggotaan dari Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja TPB sudah tidak berlaku lagi sejak akhir 2019 lalu.15
Fokus utama dari pekerjaan Komnas HAM apabila masuk ke dalam dua peraturan dan satu keputusan tersebut adalah menjadi pengawas yang memastikan kegiatan pada seluruh tujuan TPB tidak melanggar hak asasi manusia namun justru mendukung pelaksanaan hak asasi manusia.16 Pada prinsipnya fokus pekerjaan Komnas HAM wajib sesuai dengan tujuan, fungsi, serta tugas dan wewenang yang diberikan pada UU 39/1999.17 Secara teknis Komnas HAM dapat ditempatkan sebagai pengawas pada semua tujuan TPB yang sasarannya relevan dengan hak asasi manusia pada revisi Perpres 59/2017 dan Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018.18 Perwakilan Komnas HAM dapat juga ditempatkan menjadi pengawas pada semua tujuan TPB yang sasarannya relevan dengan hak asasi manusia pada revisi Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/ HK/11/2018.19
9 Ibid., Bab 3. 10 Ibid., Bab 3-4. 11 Ibid., Bab 4. Ibid. 12 13 Ibid. 14 Ibid. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. Ibid. 18 19 Ibid.
Pemerintah sebetulnya akan diuntungkan apabila Komnas HAM terlibat pada TPB secara terstruktur mengingat pemerintah adalah penanggung jawab hak asasi manusia di Indonesia.20 Apabila Komnas HAM dapat masuk pada dua peraturan dan satu keputusan tersebut serta melaksanakan perannya dengan baik dalam mengawasi pelaksanaan HAM pada TPB tersebut, maka hal ini dapat dikatakan adalah langkah yang signifikan dalam upaya integrasi TPB dan hak asasi manusia di Indonesia.21 Komnas HAM akan berada pada posisi strategis untuk memastikan jalannya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia secara lebih terstruktur.22
Ibid., Bab 1 dan 4.
Ibid, Bab 2.
Ibid.
Ibid., Bab 1 dan 4.
Ibid.
Ibid.
Ibid., Bab 4.
RINGKASAN REKOMENDASI AWAL
Komnas HAM perlu mengusulkan kepada pemerintah mengenai pentingnya Komnas HAM untuk masuk pada revisi Perpres 59/2017, Permen PPN/Kepala Bappenas 7/2018, dan Kepmen PPN /Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 sebagai pengawas pada seluruh tujuan TPB dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia.23 Diharapkan pemerintah dapat mendukung usulan tersebut demi memastikan hak asasi manusia terlaksana pada kegiatan TPB.24
Danish Institute for Human Rights diharapkan dapat terus membantu Komnas HAM dalam meningkatkan kapasitas internal Komnas HAM di bidang TPB dan hak asasi manusia.25
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.