Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

85 halaman · 85 halaman diproses dengan OCR · 26.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DAFTAR ISI
  2. SAMBUTAN KETUA TIM
  3. BABI PENDAHULUAN
  4. A. Gambaran Umum
  5. B. Kewenangan Komnas HAM RI
  6. C. Temuan Komnas HAM RI pada Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020
  7. 1. Politik Uang
  8. 6. Pemenuhan hak konstitusional bagi Tahanan dan Narapidana
  9. 7. Kemurnian Hasil Suara
  10. 8. Pemilu akses bagi Pemilih Penyandang Disabilitas
  11. 9. Pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara Pemilu
  12. D. Rekomendasi Komnas HAM RI pada Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020
  13. 1. Rekomendasi kepada KPU RI
  14. 2. Rekomendasi kepada Bawaslu RI
  15. 3. Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI
  16. 4. Rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM
  17. 5. Rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan
  18. BAB II JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM
  19. BAB III PENGAMATAN SITUASI PRA PEMILU SERENTAK 2024
  20. A. Fokus Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024
  21. B. Metodologi dan Batasan Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024
  22. C. Temuan Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024
  23. 1. Pengamatan Situasi di Provinsi Lampung
  24. PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
  25. PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
  26. BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI
  27. DPT Provinsi Lampung 2022
  28. REKAP
  29. 2. Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung menyampaikan beberapa hal :
  30. 3. Pol PP Provinsi Lampung
  31. Dasar Hukum
  32. 1. Persiapan
  33. 2. Kampanye
  34. 3. Masa Tenang
  35. 4. Pengawalan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu
  36. 5. Sosialisasi dan Kehumasan
  37. 6. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
  38. 7. Pencalonan
  39. 8. Pemungutan dan Perhitungan Suara
  40. 9. Pemungutan Suara Ulang Pemilu (Jika Terjadi)
  41. 10. Pengamanan Penetapan Calon Terpilih/ Hasil Pilih
  42. TEMUAN LAPANGAN
  43. 1) Terkait Pendataan Pemilih
  44. 2) Terkait Jaminan Kesehatan Penyelenggara Pemilu
  45. 3) Terkait Kerawanan Pemilu
  46. 4) Terkait meninggalnya Petugas KPPS, tim menemukan beberapa temuan:
  47. 5) Penyelenggara Pemilu
  48. 6) Data Penyandang Disabilitas
  49. 7) Terbatasnya Anggaran Dan Honor Penyelenggara Pemilu
  50. 8) Logistik
  51. 2. Pengamatan Situasi di Provinsi Banten
  52. 1) Koordinasi dengan Pemprov Banten dan Jajaran
  53. Refleksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019
  54. Refleksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
  55. Indeksi Kerawanan
  56. Pelanggaran Pemilu
  57. Situasi Terkini
  58. Dinas DP3AKKB Banten
  59. Badan Kesbangpol:
  60. Dinas Kesehatan:
  61. RSUD Banten
  62. 2) Audiensi dengan LSM/NGO
  63. 3) Koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Banten
  64. 4) Koordinasi dengan Polda Banten
  65. Indeks Kerawanan Pemilu
  66. POTENSI KERAWANAN PADA PILKADA 2O20
  67. INDEX KERAWANAN
  68. ISU
  69. NETRALITAS
  70. BENCANA ALAM
  71. KECURANGAN
  72. PREDIKSI KERAWANAN PILKADA
  73. PETA KERAWANAN PENYELENGGARA
  74. PREDIKSI KERAWANAN TAHAPAN PEMILU
  75. KLASIFIKASI KERAWANAN TPS
  76. AMAN
  77. RAWAN
  78. SANGATRAWAN
  79. KHUSUS
  80. Antisipasi yang Dilakukan
  81. 5) Koordinasi dengan KPU Provinsi Banten
  82. 6) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang
  83. KPUD Kabupaten Serang:
  84. Bawaslu:
  85. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  86. Dinas Kesehatan
  87. Badan Kesbangpol
  88. 7) Koordinasi dengan Pemerintah Kota Cilegon
  89. 8) Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Cilegon
  90. 9) Koordinasi dengan Pemerintah Kota, KPU dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan
  91. 1. Wakil Walikota
  92. 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  93. 3. Dinas Kesehatan
  94. 4. Bawaslu Kota Tangerang Selatan
  95. TEMUAN LAPANGAN
  96. 1. Terkait Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
  97. 2. Terkait Pendataan Pemilih
  98. 3. Terkait Jaminan Kesehatan Penyelenggara Pemilu
  99. 4. Terkait Kerawanan Pemilu
  100. 3. Pengamatan Situasi di Provinsi Jawa Barat
  101. J. Masyarakat Adat
  102. K. Stakeholder Lain.
  103. BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA NUSANTARA
  104. BABV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  105. A. Kesimpulan
  106. A.1. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat
  107. A.2. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan
  108. A.3. Aspek Kerawanan
  109. A.4. Terkait Aspek Kesehatan dan Keselamatan Petugas KPPS
  110. A.5. Penyelenggara Pemilu
  111. A.6. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara
  112. B. Rekomendasi
  113. Aspek pemilu yang free and fair election
  114. KPU RI
  115. Bawaslu RI
  116. Kementerian Kesehatan
  117. Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen PAS
  118. Kementerian Dalam Negeri cq. Disdukacapil
  119. DPR

LAPORAN PENGAMATAN SITUASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PRA PEMILUSERENTAK 2024 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

KOMNAS HAM RI I 2022

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA TIM iii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Gambaran Umum. 1 B. Kewenangan Komnas HAM RI .5 C. Temuan Komnas HAM RI pada Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020. ..6 D. Rekomendasi Komnas HAM RI pada Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020. ..9 BAB II JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM. ..12 Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM) terkait Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.. ..15 BAB III PENGAMATAN SITUASI PRA PEMILU SERENTAK 2024. ..18 A. Fokus Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024 ..18 B. Metodologi dan Batasan Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024 ...... 18 C. Temuan Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024. .20 1. Pengamatan Situasi di Provinsi Lampung ..20 2. Pengamatan Situasi di Provinsi Banten. ..35 3. Pengamatan Situasi di Provinsi Jawa Barat ..64 BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA NUSANTARA ..68 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..71 A. Kesimpulan .71 A.1. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat ..71 A.2. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan ..72 A.3. Aspek Kerawanan 72 A.4. Terkait Aspek Kesehatan dan Keselamatan Petugas KPPS ..73 A.5. Penyelenggara Pemilu. .74 A.6. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara 74 B. Rekomendasi. 75 KPU RI. ..76 Bawaslu RI 77 Kementerian Kesehatan. 77 Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen PAS ..78

Kementerian Dalam Negeri cq. Disdukacapil …78 DPR. ..79

SAMBUTAN KETUA TIM

Pemilu Serentak tahun 2024 merupakan proses demokrasi yang penting bagi Bangsa Indonesia yang tidak hanya bertujuan untuk memilih anggota DPR dan DPD saja namun juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara serentak serta kepala daerah dan anggota DPRD sesuai tingkatan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) memandang bahwa penyelenggaran Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government), hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and to be elected), dan hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to equal access to public service). Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, hak konstitusional setiap warga negara dijamin dalam Pasal 43 dan 44 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan umum yang jujur, umum, bebas, terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi.

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI secara aktif telah berkontribusi terhadap upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara melalui Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya hak untuk memilih dan dipilih serta hak-hak masyarakat kelompok rentan sejak 2018 hingga 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, menyambut penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM RI kembali membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang berfokus pada monitoring rekomendasirekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM RI kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2018-2020.

Tidak adanya perubahan Undang-Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 menjadi catatan penting Komnas HAM RI kepada Pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan segala bentuk pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya tidak terulang kembali, terutama langkah-langkah mitigasi untuk mencegah keberulangan peristiwa kematian massal penyelenggara Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Komnas HAM RI juga menggaris bawahi potensi hilangnya hak konstitusional masyarakat di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur bahwa pemilihan umum di wilayah Ibu Kota Negara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

Akhirnya, rekomendasi dan Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024 yang dihasilkan oleh tim diharapkan dapat menjadi early warning dan panduan bagi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu Serentak 2024 untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang adil, bebas, umum, jujur, adil dan ramah HAM.

Hairansyah

Ketua Tim

BABI PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan bersifat universal. Bentuk-bentuk perlindungan dan pemenuhan HAM juga senantiasa berkembang, termasuk di Indonesia. Indonesia dalam semangat mengejawantahkan Hak Asasi Manusia pada sendi-sendi berbangsaan dan bernegara, telah menuliskannya pada landasan konstitusi negara, yakni Undang Undang Dasar 1945. UUD 1945 yang tersusun sebagai bentuk tercapainya kebebasanIndonesia dari segala bentuk penjajahan, merupakan tonggak dari upaya memanusiakan setiap warga negara agar menjadi manusia yang sama derajatnya dengan warga negara atau bangsa lain. Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal didalamnya juga telah menggambarkan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat penerapan negara yang berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia menempatkan kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, penting bagi negara untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan termasuk jaminan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, Komnas HAM RI secara aktif terlibat dalam kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, maupun Pemilihan Legislatif. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam teknis penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat tersebut, Komnas HAM RI sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan (to fulfill), perlindungan (to protect) dan penghormatan (to respect) terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak konstitusional setiap warga negara. Lebih lanjut, pelaksanaan Pemilu pada dasarnya adalah sebuah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pemilu, negara harus mampu mengambil tindakan yang efektif guna memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melaksanakan hak tersebut tanpa hambatan, batasan, dan paksaan dari pihak tertentu sehingga menghasilkan proses Pemilu yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan perundangundangan. Lebih lanjut, ayat (2-3) juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Setiap warga negara juga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Kewajiban negara untuk melindungi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu juga tertuang dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan bahwa setiap warga negara berhak:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Pemerintah yang mampu melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah pemerintah yang memiliki legitimasi kuat dan hanya bisa dihasilkan melalui proses pemilihan yang menjamin terselenggaranya pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (free and fair election).

Pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara tercermin dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Komnas HAM RI telah berpartisipasi aktif melakukan pemantauan situasi hak asasi manusia pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai bentuk upaya Komnas HAM RI dalam memastikan perwujudan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Lebih lanjut, Komnas HAM RI juga berperan aktif dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak setiap warga negara untuk dapat terlibat aktif dalam pemerintahan, untuk dipilih dan untuk memilih.

Temuan Komnas HAM dalam Pengamatan Situasi Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara terkait peristiwa sakit dan meninggalnya para penyelenggara pemilu pada Pemilu serentak tahun 2019, khususnya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu dan Petugas Keamanan menunjukan adanya kerentanan dari asfek keselamatan dan kesehatan. Peran penyelenggara pemilu untuk mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik sebagai bagian dari implementasi HAM menempatkan para penyelenggara pemilu dimaksud sebagai bagian dari Human Right Defender (HRD) atau pembela ham yang secara definisi adalah mereka yang secara sendiri sendiri atau bersamasama memeperjuangkan penegakkan dan pemajuan HAM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.

Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM RI membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang berfokus pada monitoring rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM RI kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020. Tim bentukan paripurna ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi awal dan early warning bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu Serentak 2024 agar menghasilkan sebuah pesta demokrasi rakyat yang tidak hanya bebas, umum, rahasia, jujur dan adil saja, tetapi juga ramah HAM. Rekomendasi awal dan early warning Komnas HAM RI ini juga diharapkan bisa menjadi panduan bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk mencegah keberulangan berbagai bentuk pelanggaran dan permasalahan pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pengabaian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Early warning ini penting untuk disampaikan Komnas HAM RI, baik kepada Pemerintah maupun penyelenggara Pemilu Serantak 2024, mengingat dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 masih sama dengan pemilihan umum sebelumnya, yaitu Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini tentu tidak akan membawa banyak perubahan dalam tata laksana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sementara ada beberapa permasalahan yang harus diatur secara lebih spesifik dan menyeluruh, terutama pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilu. Peringatan terkait potensi keberulangan peristiwa kematian massal petugas KPPS di berbagai daerah akan menjadi highlight dalam rekomendasi pengamatan situasi pra Pemilu Serentak 2024 untuk mencegah terhadinya pelanggaran HAM terhadap penyelenggara Pemilu akibat kelalaian Negara dalam memberikan jaminan atas kesehatan dan keselamatan mereka.

Pengamatan situasi pra Pemilu Serentak 2024 ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Bandar Lampung. Ketiga lokasi ini dipilih karena jumlah pemilih yang cukup besar, juga bisa merepresentasikan keberagaman situasi dan kondisi sosial, ekonomi serta budaya yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pengamatan situasi di 3 (tiga) wilayah ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan masalah terkait potensi bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu yang masih akan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, khususnya pelanggaran dan pengabaian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM melalui bagian Pengkajian dan Penelitian terhadap adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara, ditemukan adanya potensi pembatasan hak konstitusional warga negara pada di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara sebagai implikasi diberlakukannya Undang- Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimana Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Ketentuan ini tentu menghilangkan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintah, terutama hak untuk dipilih dan memilih.

B. Kewenangan Komnas HAM RI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai upaya pengawasan pelaksanaan HAM di Indonesia. Komnas HAM RI berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan memiliki tujuan untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan;

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM RI melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan fungsi pemantauan yang dimiliki oleh Komnas HAM RI sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 Jo. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia meliputi:

1. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

4. Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang di anggap perlu;

6. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;

7. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan; dan

8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI melalui sidang paripurna kembali membentuk Tim Pemantauan Pra Pemilu Serentak 2024 guna memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sesuai dengan mandat Komnas HAM RI pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Temuan Komnas HAM RI pada Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020

Komnas HAM RI telah berpastisipasi aktif sebagai pemantau dan pendamping bagi penyelenggara Pemilu pada Pilkada dan Pemilu 2018-2020 dan telah merangkum sejumlah temuan dalam proses penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020 dalam Laporan Hasil Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional yang di rilis resmi setiap akhir tahun pemilihan. Dari berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020, terdapat beberapa permasalahan yang dinilai masih akan tetap terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Politik Uang

Politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu marak terjadi mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat dan seringkali terlihat dalam bentuk pemberian sembako atau bentuk bantuan sosial lainnya yang sarat dengan sisipan kampanye pasangan calon tertentu. Praktek politik uang ini melibatkan penyelenggara Pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik. Melalui hasil survei Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme (IPP APUPPT) 2018, indikasi adanya politik uang di daerah dapat dilihat dari maraknya pembagian sembako dan pemberian uang sebelum hari pencoblosan serta pemberian bantuan sosial berupa pembangunan tempat ibadah dan perbaikan jalan dari peserta Pilkada. Permasalahan ini berpotensi masih akan berulang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

2. Ujaran Kebencian (hate speech)

3. Hoaks

4. Isu SARA

5. Pemenuhan hak konstitusional bagi pasien Rumah Sakit dan Panti Rehabilitasi Mental Pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020, permasalahan hak pilih bagi pasien, keluarga pasien dan pegawai Rumah Sakit terbentur dengan tidak adanya TPS keliling di Rumah Sakit dan minimnya ketersediaan surat suara untuk mengakomodir kebutuhan hak pilih bagi pasien, keluarga pasien dan pegawai Rumah Sakit. Permasalahan ini juga merupakan permasalahan yang selalu terjadi pada setiap proses penyelenggaraan Pemilu dan masih belum ditindaklanjuti secara serius oleh stakeholders terkait hingga saat ini. KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah berupaya mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi kembali dengan meminta kerja sama dari management Rumah Sakit untuk memberikan data terkait kebutuhan hak pilih bagi pasien, keluarga pasien dan pegawai Rumah Sakit yang harus menggunakan hak pilihnya di Rumah Sakit ketika proses pemungutan suara berlangsung. Namun, inisiatif KPU ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyak sekali management Rumah Sakit yang enggan memberikan data terkait jumlah pasien, keluarga pasien dan pegawai Rumah Sakit yang akan menggunakan hak pilihnya di Rumah Sakit dengan alasan privacy dan keamanan serta keselamatan pasien yang berada di Rumah Sakit. Begitu pula dengan pemenuhan hak pilih bagi pasien di Panti Rehabilitasi Mental. Meski tidak semua Panti Rehabilitasi Mental menutup akses untuk kehadiran petugas Pemilu, namun penyelenggaraan pemungutan suara bagi para pasien Panti Rehabilitasi Mental yang diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya seringkali menimbulkan kekacauan karena kondisi yang tidak kondusif sehingga memancing kondisi-kondisi tertentu dari pasien Panti.

6. Pemenuhan hak konstitusional bagi Tahanan dan Narapidana

Pemenuhan hak-hak bagi tahanan dan/atau narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara umum sudah difasilitasi melalui koordinasi yang baik antara KPUD Kabupaten/Kota dengan jajaran Kanwil Hukum dan HAM setempat, kecuali untuk tahanan yang berada di Rutan Kepolisian karena tidak semuanya difasilitasi untuk memilih, namun domisili penempatan dalam Lapas/Rutan yang berbeda dengan daerah asal menyebabkan banyak tahanan dan/atau narapidana yang kehilangan hak untuk memilih. Selain itu, masalah kepemilikan eKTP oleh tahanan dan/atau narapidana juga menjadi persoalan rumit yang terjadi dalam setiap tahun pemilihan.

7. Kemurnian Hasil Suara

Permasalahan kemurnian hasil suara sangat erat kaitannya dengan politik uang dan praktek kampanye hitam dari partai politik maupun paslon tertentu.

8. Pemilu akses bagi Pemilih Penyandang Disabilitas

Minimnya fasilitas yang mengakomodir kebutuhan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas menjadi hambatan utama bagi pemilih dengan disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara. Sulitnya akses untuk mencapai lokasi pemilihan, tempat pemilihan yang tidak ramah bagi pemilih dengan disabilitas, dan minimnya sosialisasi terkait Pemilu menyebabkan banyak pemilih dengan disabilitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu sehingga potensi hilangnya suara dari kelompok pemilih dengan disabilitas sangat besar. Selain itu, terdapat masalah pendataan pemilih penyandang disabilitas oleh penyelenggara Pemilu mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kondisi anggota keluarga penyandang disabilitas.

9. Pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara serentak tersebut mengakibatkan beban kerja yang dihadapi petugas di lapangan sangat berat untuk diselesaikan dalam waktu yang terbatas dan semakin berat karena sistem administrasi membutuhkan konsentrasi dan teknik yang masih sangat konvensional. Permasalahan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilu menjadi masalah yang belum mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun penyelenggara Pemilu, sehingga berpotensi besar untuk kembali terjadi pada Pemilu Serentak 2024.

D. Rekomendasi Komnas HAM RI pada Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020

Berdasarkan temuan Komnas HAM RI pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018- 2020, Komnas HAM RI telah menyusun sejumlah rekomendasi baik kepada Pemerintah maupun penyelenggara Pemilu. Beberapa rekomendasi yang masih relevan untuk dijadikan panduan bagi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada KPU RI

a) Meningkatkan jaminan pemenuhan hak pilih bagi tahanan dan warga binaan yang ditempatkan di Rutan dan Lapas sehingga tidak ada perbedaan perlakuan bagi para tahanan dan warga binaan di berbagai wilayah yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional para tahanan dan warga binaan;

b) Melakukan koordinasi secara struktural dan fungsional dengan Kementerian Kesehatan dan seluruh pemerintah daerah dalam rangka menjamin pemilih di RSUD dan RSJ agar bisa menyampaikan hak suaranya karena selama ini sangat terabaikan untuk menggunakan hak suara dan ikut serta dalam pesta demokrasi;

c) Meningkatkan koordinasi dan ketersediaan fasilitas dan informasi bagi pemilih penyandang disabilitas serta mendorong mereka semakin berpartisipasi sebagai petugas penyelenggara Pemilu, terlebih juga hak untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi rakyat, seperti hak untuk dipilih sebagai calon legilatif;

d) Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem Pemilu Serentak, termasuk segala hal yang berimbas pada potensi kematian atau sakitnya Petugas Penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamanan). Terkait hal ini, perlu dilakukan evaluasi terutama pada aspek regulasi terkait rekrutmen, usia, waktu, beban kerja, serta jaminan kesehatan, kelayakan honor, dan logistik pelaksanaan Pemilu;

e) Perlu adanya pemisahan pelaksanaan Pemilu untuk tingkat nasional (Pilpres, DPR, dan DPD) dan tingkat daerah (gubernur, bupati/walikota, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota);

f) Menjadikan aspek kesehatan petugas penyelenggara pemilu sebagai bagian dari titik rawan penyelenggaraan Pemilu sehingga perlu kerja sama secara intensif dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat langkah antisipasi serta pencegahan yang lebih baik pada penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang;

g) Memberikan perlakuan khusus terhadap pemilih yang berada di rumah sakit jiwa dan panti sosial dalam menggunakan hak pilihnya.

2. Rekomendasi kepada Bawaslu RI

a) Meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu sehingga aspek pemenuhan hak pilih masyarakat semakin terjamin;

b) Mengurangi praktik penyimpangan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sehingga kualitas Pilkada dan Pemilu semakin baik dan berintegritas;

c) Meningkatan koordinasi dengan Kepolisian dan Komnas HAM RI dalam penindakan praktik pemilihan bermuatan SARA, serta mendorong kerja sama dengan Kementerian PAN/RB dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN;

d) Menindak pelanggaran yang terjadi secara tegas, serta meningkatkan kualitas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI sehingga tingkat kualitas pengawasan pemilu semakin baik;

e) Menyampaikan hasil evaluasi pengawasan secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu, termasuk penanganan terhadap adanya petugas yang sakit dan meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya;

f) Meningkatkan pemahaman para Pengawas Pemilu terutama pada lapisan bawah tentang keberadaan kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara.

3. Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI

a) Menyediakan dan menyajikan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan DPS/DPT dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu yang akan datang;

b) Mempercepat pelayanan penerbitan KTP elektronik bagi seluruh penduduk Indonesia yang telah berhak, yaitu berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah sehingga akan menjamin pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk hak ikut serta dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui Pilkada/Pemilu;

c) Melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen di masyarakat dan pihak lainnya untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu dapat berjalan dengan lebih damai, bermartabat dan berintegritas sehingga dapat menghasilkan pemimpin atau perwakilan rakyat yang kredibel dan kompeten.

4. Rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM

a) Melakukan evaluasi sistem pendataan pemilih yang berada di Lapas/Rutan, termasuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya;

b) Meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan Kemendagri RI terkait pendataan pemilih yang berada di dalam Lapas/Rutan untuk melakukan perekamanan e-KTP sebagai dasar dalam penetapan pemilih oleh KPU.

5. Rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan

a) Melakukan evaluasi sistem pendataan pemilih yang berada di rumah sakit, termasuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya;

b) Meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan manajemen rumah sakit (termasuk rumah sakit jiwa) terkait pendataan pasien yang masuk dalam kategori pemilih yang berada di rumah sakit minimal H-3 sebelum waktu pelaksanaan Pemilu;

c) Berkoordinasi dengan KPU RI dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat terkait kondisi kesehatan petugas penyelenggara pemilu di lapangan.

BAB II JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabadikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, Komnas HAM memandang bahwa pelaksanaan pemilihan umum tidak sekedar memberi legitimasi bagi kekuasaan politik maupun prosedur rutin yang harus dipenuhi dalam negara demokratis, melainkan mekanisme terpenting untuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pengejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Konstitusi telah menentukan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat; demokrasi telah dipilih sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Demokrasi adalah sistem dimana warga mengendalikan kekuasaan negara dan bukan sebaliknya. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah terselenggaranya pemilihan umum untuk memilih wakilwakil rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Instrumen hak asasi manusia baik Nasional maupun Internasional memberikan panduan terkait pelaksanaan pemilihan umum yang berperspektif hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan berbagai instrumen tersebut menggambarkan eratnya kaitan kedaulatan rakyat, terutama lembaga pemilihan umum yang berperspektif hak asasi manusia. Menjadi salah satu pilar dalam demokrasi; sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai hak, diantaranya: hak untuk berperan serta dalam pemerintahan; hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik. Hak asasi warga negara untuk turut serta dalam proses tersebut diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945 pasal 27 Ayat (1)1, pasal 28D Ayat

(1)2, pasal 28D Ayat (3)3, Pasal 23 Ayat (1). Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 23 Ayat (1)4, Pasal 435 dan Pasal 446 Terkait hak pilih juga terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (KHSP) Pasal 25.7 Pelaksanaan pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan: (a) hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government); (b) hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and to be elected); dan (c) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to equal access to public service). Selain itu, dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tegas mengatakan hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, yang selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 3 DUHAM8 ditentukan bahwa kehendak rakyat dan bukan kehendak sekelompok orang, harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Di samping itu berbagai konvensi internasional hak asasi menyatakan secara khusus bahwa setiap pembatasan hak hanya bisa dilakukan sejauh diperlukan dalam masyarakat demokratis.9

Pemilu 2019 yang lalu memiliki nilai strategis karena meletakkan mekanisme baru berupa keserentakan memilih presiden-wakil presiden, bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme pemilihan yang untuk

(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

pertama kalinya dilakukan di Indonesia ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013. Keputusan yang menafsirkan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dasar pertimbangan untuk menghindari negosiasi politik antara capres dengan partai politik yang mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan Presidensial, serta demi efisiensi, mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Terkait waktu penghitungan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS. Menilik, pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, menyangkut pembatasan waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam.

Ketentuan dasar mengenai kedaulatan rakyat dan hak-hak demokratis tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemilihan Umum 2019, yang mencakup pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakilnya (pilpres) didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Undangundang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu ditujukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Sistem politik dan hukum Indonesia memberikan jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih tersebut melalui lembaga pemilu yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, Pemilihan umum yang bebas sangat penting karena merupakan prosedur mendapatkan legitimasi bagi suatu pemerintahan. Sejatinya pemerintahan yang mampu melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi tinggi dan efektif dalam menjalankan mandatnya. Dengan kata lain, terselenggaranya dan terjaminnya hak memilih dan hak dipilih secara demokratis menjadi pintu masuk secara demokratis bagi terbentuknya pemerintahan yang melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia.

Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM) terkait Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Komnas HAM telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM). SNP HAM ini menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM, karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan Pengaturan HAM di Indonesia.

SNP HAM ditujukkan bagi para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai pedoman dan standar acuan dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, serta melakukan tindakan-tindakan di lapangan agar sesuai dengan norma dan prinsip HAM dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Komnas HAM telah menyusun 11 (sebelas) SNP sampai dengan 2022, yakni: SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), SNP tentang Hak atas Kesehatan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP tentang Pembela HAM, SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP TSDA), SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, dan SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak, SNP tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan.

Terkait pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara, ada beberapa point penting SNP HAM yang mengatur hal tersebut, antara lain:

a) Kepastian aturan hukum Pemilu yang dibuat sebelum penyelenggaraan Pemilu tidak mengandung ketentuan membedakan, mengutamakan, membatasi, ataupun mengecualikan ras dan etnis tertentu dalam pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara, serta penggunaan kebencian terhadap ras dan etnis tertentu dalam kampanye;

b) penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan tanpa membedakan, mengutamakan, membatasi, ataupun mengecualikan ras dan etnis tertentu;

c) penyelenggara Pemilu harus direkrut secara obyektif dan independen, tanpa membedakan, mengutamakan, membatasi, ataupun mengecualikan ras dan etnis tertentu.10

Berdasarkan keadaan tersebut, Komnas HAM telah menyusun SNP tentang Pembela HAM sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Pembela HAM. Peran dan fungsi Pembela HAM, salah satunya yakni mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik. Pembela HAM dapat berperan dalam mendorong Pemerintah secara keseluruhan untuk memenuhi kewajiban atas HAM. Pembela HAM dapat memfokuskan pada tata kelola pemerintahan yang baik, mengadvokasi untuk mendukung demokratisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pentingnya partisipasi mereka dalam politik.11

Rekomendasi Komnas HAM pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam aspek protokol kesehatan dan kepemiluan, sejalan dengan apa yang terdapat dalam SNP Kesehatan terkait hal kesehatan dalam kondisi darurat, negara wajib memenuhi hak atas kesehatan terutama bagi masyarakat terdampak, tanpa diskriminasi dan memberikan kemudahan birokrasi dalam implementasinya.12 Namun pada pelaksanaannya, dalam laporan resmi pemantauan Pilkada Serentak 2020 menunjukan beberapa temuan dugaan pelanggaran HAM terkait Hak Atas Kesehatan Publik. Dalam SNP Hak atas Kesehatan, pengaturan atas pembatasan HAM sebagai dampak dari keadaan kedaruratan kesehatan dan keselamatan publik harus memenuhi syaratsyarat yang ketat, yaitu; (a) Ditetapkan berdasarkan hukum (legalitas); (b) Memiliki batas waktu dengan mekanisme pengawasan yang ketat (deklaratif); (c) Benar-benar diperlukan (necessary); (d) Pengaturan yang jelas, ketat, dan tidak multitafsir; (e) Proporsional; (f) Non Diskriminasi.13

Berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu yang lalu menjadi indikasi bahwa adanya permasalahan pada proses implementasi dan penegakan instrumen hukum yang belum sesuai dengan prinsip, norma, dan standar HAM. Hal ini dapat terjadi karena stakeholder terkait belum mempunyai tafsir yang sinkron terhadap berbagai peraturan dan implementasinya sehingga terjadi disharmoni dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara menjadi penting ketika terdapat kesenjangan antara pengaturan HAM yang kompleks dengan praktik penyelenggaraan Pemilu yang justru keluarannya menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM dalam masyarakat terutama bagi kelompok khusus yaitu kelompok rentan dan kelompok minoritas.

1 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

2Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

3Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

4UU No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (1) :"Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".

5 Pasal 43 UU 39 No.1999 : (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

6Pasal 44 UU 39 No.1999: "Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

7 Pasal 25 KIHSP: "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

(a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;

Pasal 21 Ayat (3) DUHAM: Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara."

9 Pasal 29 DUHAM, lihat pula pasal 21 KIHSP

10 SNP PDRE para 58

11 SNP HRD para 56

12 SNP HakKes Para 343

13 SNP HakKes Para 341

BAB III PENGAMATAN SITUASI PRA PEMILU SERENTAK 2024

A. Fokus Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024

Pada pemantauan pra Pemilu Serentak 2024 kali ini, Komnas HAM RI memfokuskan pemantauan pada persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 khususnya monitoring rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM RI kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2018-2020 agar tidak terjadi keberulangan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Pilkada dan Pemilu yang lalu.

Pemantauan Pra Pemilu Serentak 2024 ini adalah untuk memberikan rekomendasi awal dan early warning bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu Serentak 2024 untuk bisa mengantisipasi segala bentuk pelanggaran, permasalahan umum, dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 sebagaimana hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM RI pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu pada tahun 2018-2020.

B. Metodologi dan Batasan Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 20 tahun 2022, tertanggal 12 September 2022 tentang Tim Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia telah dibentuk Tim dengan susunan sebagai berikut:

No.NamaJabatan
Munafrizal Manan
HairansyahKetua Tim
Sandrayati MoniagaWakil Ketua Tim
4.Shalita Theresia E.H.Sekretaris Tim
5.Gatot RistantoAnggota
6.Unun Kholisa RAnggota
7.Endang Sri MelaniAnggota
8.Eri RiefikaAnggota
9.
Nathania FriscaAnggota
Ceria AlamiyatiAnggota
Feri S LubisAnggota
Lanang Ajie FardhaniAnggota
14.Winda KurniasihAdministrasi/Keuangan

Komnas HAM RI sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan (to fulfill), perlindungan (to protect) dan penghormatan (to respect) hak asasi manusia, termasuk hak konstitusional setiap warga negara. Dalam menjalankan mandat nya, Komnas HAM RI diberikan fungsi untuk melaksanakan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Jo. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

Selanjutanya, tim melakukan penyusunan rencana kerja, pengumpulan data, melakukan klarifikasi, konfirmasi, serta pengamatan situasi ke lapangan. Selain itu, tim juga melakukan diskusi terfokus bersama NGO, Pemerintahan, Penyelenggara Pemilu, dan stakeholders lainnya, mengeluarkan rilis serta melakukan penyusunan laporan dan penyampaian hasil pemantauan Pra Pemilu serentak tahun 2024.

Beberapa point yang menjadi hasil diskusi terfokus dengan NGO, Pemerintahan, Penyelenggara Pemilu, dan stakeholders lainnya antara lain:

1. Pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 untuk mencegah terulangnya permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020, terutama peristiwa kematian massal petugas KPPS di berbagai daerah;

2. Diperlukan atensi khusus penyelenggara Pemilu terkait pemenuhan akses kepemiluan pemilih penyandang disabilitas, terutama aturan-aturan Pemilu yang masih memiliki muatan diskriminiasi terhadap pemilih penyandang disabilitas;

3. Diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang serentak, termasuk yang berimbas pada potensi kematian atau sakitnya petugas penyelenggara pemilu;

4. Perhatian terhadap jaminan pemenuhan hak pilih bagi kelompok pemilih rentan (tahanan/narapidana, penyandang disabilitas, pasien rumah sakit, masyarakat adat) sehingga tidak ada perbedaan perlakuan di berbagai wilayah yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional mereka

Komnas HAM RI juga melakukan pengamatan situasi ke beberapa wilayah yang merepresentasikan situasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Beberapa indikator yang dijadikan dasar pemilihan wilayah tersebut diantaranya dari kerawanan konflik, sebaran pemilih rentan (tahanan/narapidana, penyandang disabilitas, pasien rumah sakit, masyarakat adat), dan potensi diskriminasi. Berdasarkan indikator tersebut, maka Tim memutuskan untuk melakukan pemantauan Pra Pemilu Serentak di wilayah Banten, Jawa Barat dan Lampung

C. Temuan Pengamatan Situasi Pra Pemilu Serentak 2024

1. Pengamatan Situasi di Provinsi Lampung

a. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung

1. Pendataan identitas WBP yang yang dapat dirangkaikan dalam SOP untuk memastikan seluruh WBP dapat terekam dan teridentifikasi, dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait. Karena validitas identitas menjadi syarat utama seseorang dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Teknis pelaksanaan pemungutan suara: sebaiknya TPS juga didirikan secara khusus di dalam lingkungan lapas atau rutan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegahnya timbulnya biaya untuk mobilisasi WBP ke TPS terdekat dan timbulnya potensi gangguan keamanan dari proses mobilisasi tersebut. Berharap agar Komnas HAM dapat menyampaikan kebutuhan TPS pada setiap Lapas/Rutan di Wilayah Lampung kepada KPUD dan Bawaslu Prov. Lampung;

3. Soal ketersediaan kertas suara di Lapas dan Rutan. Merujuk dari pengalaman tahun sebelumnya terdapat kekurangan kertas suara di Lapas Rajabasa.

b. Pertemuan dengan Ketua KPUD Provinsi Lampung dan jajarannya

1. Bahwa sudah ada rekomendasi dari KPU terkait persyaratan administrasi untuk petugas KPPS yaitu mengenai pembatasan usia dan soal penyakit komorbid;

2. Bahwa sudah ada digitalisasi roadmap untuk pemilih, dengan menggunakan teknologi "barcode" dengan aplikasi sehingga mempersingkat dan mempermudah tugas petugas;

3. Perhatian terhadap petugas KPPS: BPJS, santunan untuk petugas yang meninggal dalam tugas, Kesehatan. Agar anggarannya dilekatkan di KPU

4. Pemberian vitamin dan asupan supplemen untuk para petugas, tidak hanya makan dan minum

5. Sudah ada tambahan TPS, sebelumnya 500 peserta, sekarang menjadi 1 TPS untuk 300 pemilih;

6. Diperlukan koordinasi sejak awal terkait persiapan pemilu, mulai dari disdukcapil, Kemenkumham dan K/L lainnya untuk mempermudah proses pemilu

7. Penyelenggaraan pemilu di wilayah konflik agar mendapatkan perhatian khusus dan bersinergi dengan pemerintah daerah seperti di wilayah Mesuji, register 45 dan wilayah lainnya yg ada permasalahan soal status lahan;

8. Ketegasan pemerintah daerah terkait identitas KTP utk di wilayah konflik tersebut

9. Pembuatan TPS sesuai registrasi adm wilayah kependudukan

10. Sosialisasi dan sinergitas terkait pemilu kepada masyarakat dan utk daerah konflik bisa bersinergitas dengan kepolisian.

Disampaikan juga oleh pihak KPUD Provinsi Lampung bahwa sudah ada perbaikan-perbaikan untuk pemilu selanjutnya dapat lebih baik dengan melibatkan para disabilitas dan juga soal pasien ODGJ turut menjadi perhatian oleh pihak penyelenggaran pemilu.

14 REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 Tersebar di 15 KABUPATEN/KOTA 229 KECAMATAN 2.914.118 2.789.632 2.640 DESA/KELURAHAN Jumlah Pemilih Bulan Berjalan 19.727 TPS Kabupaten/Kota WAY KANAN 319.361 JUMLAH PEMILIH 172.856 TULANG BAWANG 257.280 5.703.750 TANGGAMUS 394.964 275.009 128.131 PEMILIH BARU PESISIR BARAT 112.002 398.160 TIDAK MEMENUHI SYARAT PESAWARAN 310.399 MENINGGAL 813 TIDAK DIKENAL 199.224 144.417 GANDA TNI 0 3.577 LAMPUNG UTARA 389.731 DIBAWAH UMUR POLRI 0 LAMPUNG TIMUR 757.235 PINDAH KELUAR 18.514 BUKAN PENDUDUK 920.437 HAK PILIH DICABUT BELUM KTP EL/SUKET o LAMPUNG SELATAN 716.346 LAMPUNC BARAT 195.576 DPT DALAGENGGAMAN KOTA METRO INSTALLAPP 623.254

c. Pertemuan dengan Bawaslu Provinsi Lampung

Isu pokok yang menjadi perhatian antara lain pemenuhan hak pilih warga negara khususnya masyarakat rentan dan marginal. Berkaca pada Pemilu 2019, banyaknya penyelenggara Pemilu meninggal dunia. Jumlahnya bahkan mencapai kurang lebih 800 jiwa yang meninggal selama tahapan Pemilu 2019. Sesuai laporan, dari sekian banyak kematian tersebut, tidak ada yang diotopsi sehingga tidak terkonfirmasi pasti apakah kematiannya karena alasan ilmiah berupa faktor Kesehatan, kelelahan dan beban mental psikologis atau ada faktor lain.

Ketua Bawaslu Lampung meminta perhatian dan kepedulian Komnas HAM RI untuk menyuarakan kepentingan warga negara yang berdomisili di kawasan register. Jumlah mereka tersebar di sejumlah kabupaten antara lain Waykanan, Mesuji, Lambar, Pringsewu. Satu kawasan hutan register bisa dihuni hingga lima ribu jiwa dengan jumlah mata pilih lebih 2.000 orang.

Disampaikan bahwa Bawaslu tidak diperkenankan mendata warga negara yang berdomisili di kawasan register. Secara HAM hal ini melanggar namun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan. Dalam Undang-Undang No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mereka yang berhak memilih berbasis KTP elektronik. Disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung bahwa Mereka memang warga negara tetapi bukan penduduk sehingga jelas tidak diperkenankan mendata mereka. Selanjutnya Bawaslu meminta juga ada rapat tripatrit antara Komnas HAM, KPU dan Bawaslu untuk pemilu yang lebih baik.

d. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Lampung

1. Kesbangpol Provinsi Lampung bantuan distribusi logistik Peran Linmas Pasal 351

PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA

PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA

Penyusunan Data Kependudukan Pasal 201, 202, 204 dan 208

Menylapkan Data Kependudukan DAK2 dan DP4

memberikan hak akses secara penuh ke KPU Melakukan jemput bola perekaman KTP-el

Pelaksanaan Kampanye Pasal 306

Dilarang melakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan pelaksanaan kampanye

Percetakan dan Distribusi Logistik Pasal 341 dan 345

bantuan kendaraan operasional

Penanganan trantib dan keamanan

Penugasan personil sebanyak 2 personil / TPS

Pemantauan Pelaksanaan Pasal 440

Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Mendukung penyelenggara

Netralitas ASN/PNS Pasal 9, dan Pasal 87 UU No. 5 th 2014 Menjamin netralitas dari ASN/PNS

ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI

(Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Penugasan personel pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS

Penyediaan Sarana Ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS

Pelaksanaan sosialisasi

Pelaksanaan Pendidikan Politik

Kelancaran transportasi pengiriman logistik

Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu

Kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu

DPT Provinsi Lampung 2022

KABUPATEN/KOTATOTALLAKI-LAKIPEREMPUAN
PRINGSEWU275,009141,875133,134
MESUJI144,41775,09769,32
TULANG BAWANG BARAT172,85688,80484,052
LAMPUNG SELATAN716,346364,335352,011
LAMPUNG TENGAH920,437470,292450,145
LAMPUNG UTARA389,731198,298191,433
LAMPUNG BARAT195,576102,3193,266
TULANG BAWANG257,28133,696123,584
TANGGAMUS394,964204,428190,536
LAMPUNG TIMUR757,235385,291371,944
WAY KANAN319,361163,48155,881
KOTA BANDAR LAMPUNG623,254311,657311,597
KOTA METRO114,88356,87358,01
PESAWARAN310,399159,359151,04
PESISIR BARAT112,00258,32353,679
TOTAL5,703,7502,914,1182,789,632

REKAP

PROVINSI LAMPUNG

500Rb 432.613 400R0 325.009 300m 200Rb 158.427 100RD TMS UBAH BARU DAFTAR PEMILIH TETAP

Sumber: https://lindungihakmu.kpu.go.id/(18 oktober 2022)

2DPT 5.703.750 Laki-Laki 2.914.118 Perempuan 2.789.632

Disampaikan oleh kepala Kesbangpol untuk warga di daerah konflik Warga di daerah konflik menuntut KTP, dari segi pemerintahan itu tidak memungkinkan karena daerah tersebut adalah Kawasan. Dan Ketika pemilu mengenai hal ini akan mencuat kembali terkait hak pilih warga yang ada disana.

2. Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung menyampaikan beberapa hal :

a) Salah satu terobosan terbaru Ditjen Dukcapil yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional. Penerapan dilakukan secara bertahap tim teknis melaksanakan instalasi per provinsi dimulai bulan April 2022, dan saat ini terus dilakukan maintenance untuk perbaikan ke arah sempurna dengan mengedepankan sisi keamanan data tanpa menghentikan pelayanan.

b) Pada tahun 2022 ditargetkan 514 kabupaten/kota diharapkan sudah menerapkan SIAK Terpusat.

c) Sudah dilakukan persiapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai berikut:

Penuntasan target perekaman KTP-el utama yaitu wajib KTP s/d 31 Desember 2022 melalui perekaman jemput bola:

• Mulai melakukan perekaman wajib KTP pemula tahun 2023 dan tahun 2024 melalui perekaman ke sekolah-sekolah;

• Perbaikan kualitas database kependudukan dengan tidak melalukan perubahan data menjadi anomali;

• Entri NIK baru dengan usia lebih dari 17 tahun wajib langsung dilakukan perekaman KTP elektronik.

d) Bahwa pihak disdukcapil taat dan patuh terhadap regulasi layanan dafduk dan capil dengan :

• Dilarang menambah persyaratan diluar regulasi yang telah ditetapkan;

• Mempedomani selain UU Adminduk, UU terkait, Perpres, Permendagri dan surat edaran;

• Pelaksanaan layanan sesuai dengan norma, standar dan kriteria yang telah ditentukan (misal layanan 1 hari jadi; akta pencatatan sipil dengan kertas putih, dll).

e) Bahwa sudah ada kerjasama untuk percepatan perekaman di Lapas

f) Untuk warga binaan tidak menyebutkan nama spesifik asli nya dan ada beberapa yang menyembunyikan identitas asli nya sehingga terkadang itu yang menjadi kesulitan dalam melakukan pendataan

g) Untuk warga yang tinggal di wilayah register / berkonflik karena tidak ada kode wilayah dan warga tersebut adalah perambah

h) Berkaitan dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pihak disdukcapil sudah melakukan perekaman karena memang mereka berhak.

i) Dana Aliran Khusus (DAK) bagi disdukcapil untuk melakukan pendataan bagi warga yang dipelosok tidak ada, dan berharap ada tambahan / DAK dari Bapenas ke Disdukcapil untuk melakukan pendataan di lokasi terpencil

j) Agar Komnas HAM dapat menyampaikan ke Bapenas terkait DAK untuk pendataan warga di daerah terpencil.

k) Bahwa perkiraan jumlah DP4 Pemilu 2024 sekitar 206.689.516 jiwa, dan perkiraan jumlah DP4 Pilkada 210.505.493 jiwa.

1) Untuk lebih akurat di Provinsi Lampung tidak hanya menerapkan perekaman seperti biasa, tetapi juga jemput bola mengakomodir untuk penduduk yang tidak memungkinkan datang ke kantor untuk melakukan perekaman seperti yang untuk disabilitas dll. Sebagai bagian dari pemenuhan hak sipil

m) Untuk warga yang meninggal tetapi masih masuk ke DPT karena tidak ada yang melapor ke dukcapil sehingga masih terdata di DPT.

n) Solusi untuk tidak ada KTP sekarang diakomodir dengan KTP digital juga

o) Sudah ada solusi untuk warga binaan, pihak dukcapil dapat membuka data dari pusat untuk selanjutnya mencetak kembali KTP bagi warga binaan tersebut

p) Agar pemerintah pusat memperhatikan soal anggaran di daerah khususnya terkait kependudukan karena data kependudukan menjadi dasar dalam pemenuhan hak dasar untuk warga.

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I TAHUN 2022

No.Kode WilayahKabupaten/KotaSemester I Tahun 2022
Jumlah PendudukWajib
LkPrJiwaKTP
11801Lampung Selatan547.103526.7641.073.867762.891
21802Lampung Tengah698.393668.9421.367.335995.503
31803Lampung Utara332.297320.326652.623461.729
41804Lampung Barat160.043147.775307.818220.765
51805Tulang Bawang222.272206.858429.130308.896
61806Tanggamus319.527298.628618.155439.285
71807Lampung Timur562.264541.0841.103.348818.924
81808Way Kanan246.295234.809481.104341.520
91809Pesawaran246.123232.435478.558340.331
101810Pringsewu217.173206.664423.837310.073
111811Mesuji119.879112.261232.140167.163
121812Tulang Bawang Barat153.331146.997300.328216.627
131813Pesisir Barat86.88780.452167.339114.517
141871Bandar Lampung554.638537.8681.092.506793.855
151872Metro87.33186.147173.478127.397
JUMLAH4.553.5564.348.0108.901.5666.419.476

DI PROVINSI LAMPUNG BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

No.Jumlah pendudukJumlah Wajib KTP ElektronikPEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
Provinsi LampungProvinsi LampungBulan Agustus Tahun 2022Bulan September Tahun 2022
Semester I Tahun 2022Semester I Tahun 2022SudahPersentaseSudahPersentase
_(s.d. 30 Juni 2022)(s.d. 30 Juni 2022)Rekam(%)Rekam(%)
18.901.5666.419.4766.223.05996,946.227.92497,024.865

Keterangan :

- Jumlah Perekaman KTP Elektronik di 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dari Bulan Agustus s.d. September Tahun 2022 berdasarkan data hasil konsolidasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI mengalami peningkatan sebanyak 4.865 Jiwa. Kenaikan jumlah perekaman terbanyak terjadi di Tiga Kabupaten yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur pada Bulan September 2022

Desember November Oktober 6.227.924 September 6.223.059 Agustus Juli 6.218.819 6.200.000 6.205.000 6.210.000 6.215.000 6.220.000 6.225.000 6.230.000

TARGET NASIONAL DOKUMEN KEPENDUDUKAN*)

AKTA AKTA KIA PERKAWINAN& Bagi daerah yang KEMATIAN belum mencapai PERCERAIAN target nasional dokumen 100 % 100% kependudukan, dari yang 40 % dari yang untuk melakukan 97% dilaporkan dilaporkan percepatan dalam pencapaian target nasional tahun 2022 *) Renstra 人 ADM Kemendagri 2020- PDF 2024

3. Pol PP Provinsi Lampung

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Permendagri No.26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan memberikan buku pedoman bagi anggota Satlinmas di Provinsi Lampung yang salah satu materinya memuat Prosedur Tetap Operasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Adapun materinya sebagai berikut:

1. Persiapan

Hal yang harus dilakukan Kepala Satpol PP dan Kepala Satgas Linmas pada saat tahap persiapan:

a. Melaksanakan konsolidasi dengan menyusun dan mengorganisir kembali Satlinmas di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota,sesuai dengan kebutuhan penugasan PAM TPS

b. Menyiagakan Satlinmas, sekaligus melakukan pembekalan kepada anggota Satlinmas dalam rangka penugasan dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pilkades

c. melakukan pengamatan/deteksi dini terhadap keresahan dan gejolak masyarakat

2. Kampanye

a. Membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye Pemilu

b. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan Pemilu, dan

c. Melakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat atau pihak berwenang lainnya.

d. Penanganan ancaman faktual saat kampanye seperti :

i. Pencabutan/perusakan/pembakaran tanda gambar Parpol peserta pemilu;

ii. Perusakan/pembakaran kantor peserta pemilu;

iii. Perkelahian antar peserta kampanye dan/atau dengan masyarakat;

iv. Teror dan sabotase; dan

v. Kerusuhan massa.

3. Masa Tenang

a. Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

b. Membantu membersihkan tanda-tanda gambar atau alat peragakampanye yang dipasang oleh peserta pemilu;

c. Membantu mengamankan pengumuman ketua KPPS tentang tempatdan waktu pemungutan suara kepada peserta Pemilu;

d. Membantu memelihara dan menjaga keamanan TPS yang sudah selesai dibuat;

e. Membantu menjaga keamanan barang-barang keperluan Pemilu;

f. Membantu aparat penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan masa tenang;

g. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan Pemilu; dan

h. Melakukan tindakan pengamanan secara preemtif, preventif, dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan kepolisian.

i. Penanganan pengamanan ancaman faktual masa tenang :

Intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggara Pemilu maupun masyarakat pemilih;

Usaha-usaha perusakan/pembakaran TPS serta prasarana Pemilu lainnya; dan

Teror dan sabotase.

4. Pengawalan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu

a. Pada saat pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pendistribusian logisitik, Satlinmas mengawal dan berkoordinasi dengan panitia darikecamatan;

b. Membantu dan mengawal pelaksanaan pendistribusian dan penarikan logistik dari kecamatan kedesa/kelurahan, dan dari desa/kelurahan kekecamatan.

C. membantu dan mengawasi pelaksanaan supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh PPS

5. Sosialisasi dan Kehumasan

a. Membantu dan mengawal sosialisasi di pusat keramaian pelaksanaan tahapan pemilihan umum

b. Membantu dan mengawal pelaksanaan publikasi keliling mengingatkan kehadiran pemilih

6. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Membantu dan mengawal pelaksanaan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan pemetaan TPS

b. Membantu dan mengawal pelaksanaan uji publik

7. Pencalonan

a. membantu dan mengawal pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan

b. membantu dan mengawal pelaksanaan verifikasi kekurangan dukungan calon perseorangan Pemungutan dan Perhitungan Suara

8. Pemungutan dan Perhitungan Suara

a. Pengamanan dan penertiban di TPS, antara lain :

1) melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir;

2) menjaga ketenteraman dan ketertiban para pemilih di tempat yang ditentukan;

3) mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke TPS dan menerima titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam, dan barang-barang lainnya yang tidak boleh dibawa ke dalam TPS; dan

4) mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan TPS serta mengambil barang titipannya setelah para pemilih melaksanakan hak pilihnya.

b. Pengamanan perhitungan suara, antara lain :

1) mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TPS;

2) mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor Kepala Desa setelah KPPS membuat membuat berita acara dan sertiikat hasil perhitungan suara di TPS; dan

3) mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di kantor kecamatan setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan.

c. Penanganan pengamanan terhadap ancaman faktual, antara lain :

1) perusakan/pembakaran TPS, kotak suara, kartu suara dan dokumen pemilu lainnya;

2) intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun masyarakat pemilih ;

3) manipulasi/kecurangan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara;

4) kerusuhan massa; dan

5) teror dan sabotase.

d. Membantu dan Mengawal Pengiriman C1

e. Membantu dan mengawal pelaksanaan pemilihan di pusat layanan kesehatan masyarakat.

9. Pemungutan Suara Ulang Pemilu (Jika Terjadi)

a. Mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TPS;

b. mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kepala desa/lurah setelah KPPS membuat membuat berita acara dan sertiikat hasil perhitungan suara di TPS; dan

c. mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di kantor kecamatan setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan.

10. Pengamanan Penetapan Calon Terpilih/ Hasil Pilih

a. Siap siaga melaksanakan perintah Kepala Desa, Lurah, Camat dan Bupati/Walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

b. Penanganan pengamanan ancaman faktual seperti : 1) penolakan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu;

2) provokasi terhadap hasil-hasil Pemilu;

3) kerusuhan massa; dan

4) terror dan sabotase.

Diharapkan dengan adanya buku Pedoman Satlinmas yang akan diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung anggota Satlinmas di Provinsi Lampung dapat memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

e. Pertemuan dengan Kepala Lapas Metro Lampung.

1. Pada prinsipnya setiap warga binaan pemasyarakatan lapas kelas IIA Metro terakomodir haknya selama memenuhi persyaratan untuk melakukan pemilihan di pemilu 2024.

2. Pihak Lapas juga telah berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum daerah terkait dengan tahapan-tahapan maupun apa-apa yang diperlukan.

3. Pada dasarnya setiap narapidana yang memenuhi persyaratan selama hak pilihnya tidak di cabut berdasarkan putusan hakim, dia akan di akomodir haknya untuk memilih sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

TEMUAN LAPANGAN

Berdasarkan poin-poin koordinasi di atas, berikut temuan lapangan dalam pelaksanaan pemantauan persiapan Pemilu 2024, antara lain:

1) Terkait Pendataan Pemilih

a. Untuk pendataan narapidana dan tahanan masih terus dilakukan updating data dengan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Sudah dilakukan koordinasi antara pihak pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten bersama KPUD, Bawaslu untuk persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024;

c. Sudah dilakukan persiapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai berikut:

• Penuntasan target perekaman KTP-el utama yaitu wajib KTP s/d 31 Desember 2022 melalui perekaman jemput bola;

• Mulai melakukan perekaman wajib KTP pemula tahun 2023 dan tahun 2024 melalui perekaman ke sekolah-sekolah;

• Perbaikan kualitas database kependudukan dengan tidak melalukan perubahan data menjadi anomali;

• Entri NIK baru dengan usia lebih dari 17 tahun wajib langsung dilakukan perekaman KTP elektronik.

• Sudah dilakukan pendataan untuk para penyandang disabilitas juga melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas KPPS;

• Potensi hilangnya hak pilih di daerah rawan konflik terkait dengan kependudukan warga diwilayah tersebut;

• Potensi hilangnya hak pilih di daerah perkebunan untuk pekerja;

• Keterbatasan anggaran dalam pendataan warga khususnya di wilayah yang pelosok, sehingga diperlukan Dana Aliran Khusus;

• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal dunia sehingga banyak warga masyarakat yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih

2) Terkait Jaminan Kesehatan Penyelenggara Pemilu

Tidak ada anggaran khusus untuk jaminan Kesehatan petugas KPPS, baru diakomodir dengan diberikan vitamin dan supplemen bagi petugas.

3) Terkait Kerawanan Pemilu

a. Bawaslu Provinsi mengidentifikasi setidaknya 4 (empat) kerawanan Pemilu, yaitu netralitas ASN, politik uang, ujaran kebencian dan potensi hilangnya hak pilih bagi warga di daerah konflik. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan koordinasi terkait isu-isu tersebut bersama KPUD, Pemerintah Daerah dan kepolisian.

b. Pemerintah Provinsi Lampung mengidentifikasi 3 (tiga) kerawanan Pemilu yaitu Partai Politik, money politic, hoax dalam Pemilu, dan provokasi di wilayah konflik.

4) Terkait meninggalnya Petugas KPPS, tim menemukan beberapa temuan:

a. keterlambatan dalam pengiriman logistik ke tiap-tiap TPS membuat para petugas harus bekerja ekstra;

b. Penyebab kematian petugas KPPS yang meninggal pada pemilu 2019 adalah karena kelelahan. Pada saat hari pemilihan, para petugas bekerja dari pagi hari dan terkadang baru menyelesaikan perhitungan suara pada malam hari bahkan dini hari, hal ini disebabkan karena perhitungan suara dilakukan harus tanpa henti sampai surat di kirim ke Kecamatan

c. Beban kerja petugas KPPS yang cukup berat. Dimana para petugas KPPS bekerja beberapa sebelum hari pemilihan, petugas membantu menyiapkan TPS, menunggu logistik pemilu selanjutnya menjadi petugas pemungutan suara dan melakukan perhitungan suara.

d. Keadaan TPS yang mengikuti keadaan wilayah membuat TPS terkadang tidak layak untuk petugas beristirahat

5) Penyelenggara Pemilu

a. Tidak adanya Keseragaman Regulasi mengenai penggunaan anggaran terkait Pemilu.

b. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas dan rendahnya minat masyarakat untuk melamar sebagai anggota TPS atau terlibat dalam kerja-kerja kepemiluan lainnya, Khususnya bagi mereka yang berusia Produktif

c. Minimnya honor dan jaminan kesehatan juga turut menjadi faktor rendahnya minat kaum milenial untuk terlibat dalam kerja-kerja kepemiluan.

6) Data Penyandang Disabilitas

KPU Sulitnya mendapatkan data pemilih disabilitas karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan data anggota keluarga yang memiliki disabilitas

7) Terbatasnya Anggaran Dan Honor Penyelenggara Pemilu

Anggaran yang diberikan pemerintah kepada semua KPU Kabupaten/Kota jumlahnya sama sedangkan masing-masing Kabupaten/Kota memiliki biaya hidup/tingkat kemahalan yang berbeda

8) Logistik

Masalah logistik dalam Pemilu, dimana semua pengadaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat termasuk dalam pengadaan logistik, hal ini terkadang menjadi penyebab logistik sering datang terlambat

2. Pengamatan Situasi di Provinsi Banten

1) Koordinasi dengan Pemprov Banten dan Jajaran

Refleksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019

• Berdasarkan refleksi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, tingkat partisipasi Pemilu di Provinsi Banten mencapai 80,32%.

Adapun catatan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Banten antara lain:

a. Permasalahan pada tahapan ke-7 (pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih). Banyak pemilih yang tidak terdaftar di tiap TPS, tetapi juga banyak pemilih yang bisa ikut mencoblos pada tanggal pelaksanaan 17 April 2019.

b. Lamanya penghitungan (rekapitulasi) suara pada tahapan ke-17. Mulai dari persoalan penghitungan, hingga lamanya waktu rekapitulasi di tiap TPS karena digabungnya Pilpres dan Pileg sehingga banyak anggota KPPS yang mengalami sakit dan meninggal dunia.

c. Tercatat sebanyak 102 orang anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Adapun data kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan meninggal dunia akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan Pemilu 2019 per tanggal 9 Mei 2019 sebagaimana tabel terlampir.

NoKabupaten/KotaSakitMeninggalJumlah
1Kota Serang9211
2Kota Cilegon1111
3Kota Tangerang246
4Kota Tangerang Selatan347
5Kab. Tangerang7815
6Kab. Pandeglang20828
7Kab. Lebak347
8Kab. Serang12517
Jumlah6735102

d. Masih banyak terjadi kekurangan atau kesalahan dalam distribusi logistik (Tahapan ke-12).

e. Masih adanya temuan terkait Money Politic, hoax dalam Pemilu, Politisasi suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)

Refleksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Pada Pilkada serentak 2020, terdapat persoalan pendataan pemilih. Perekaman Data Penduduk per 8 Desember 2020 di Kabupaten Serang terdapat 5 jiwa yang belum melakukan rekam KTP Elektronik dengan jumah DPT 1.132.717 juta jiwa, Kabupaten Pandeglang terdapat 48 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP Eletronik dengan DPT 904.782 ribu jiwa, dan Kota Tangerang Selatan sejumlah 29 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dengan DPT 976.019 ribu jiwa.

Sedangkan, realisasi partisipasi pemilih wilayah Pemprov Banten masih cukup rendah, yaitu:

a. Kabupaten Serang: 62,72% (tidak terpenuhi)

b. Kabupaten Pandeglang: 69,47% (tidak terpenuhi)

c. Kota Cilegon: 76,42% (terpenuhi)

d. Kota Tangerang Selatan: 60,48% (tidak terpenuhi)

Indeksi Kerawanan

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), wilayah di Polda Banten dan Polda Metro Jaya, Provinsi Banten masuk dalam kategori status kurang rawan.

Pelanggaran Pemilu

Terdapat kasus pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang telah direkomendasikan kepada Komisi ASN dengan total 12 kasus dengan rincian (i) Kota Tangerang Selatan 5 kasus (ii) Kota Cilegon 4 kasus, dan Kab. Pandeglang (4 kasus).

Situasi Terkini

• Provinsi Banten memiliki 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota, 155 kecamatan, 314 kelurahan, dan 1238 desa.

• KPU secara spesifik telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan perekaman data pemilih dengan melibatkan OPD terkait. Saat ini, perekaman data KTP elektronik di Provinsi Banten sudah mencapai 99%, sementara untuk kelompok disabilitas mencapai 95%.

• Sebanyak 2.446 orang belum memiliki KTPel dan 2.023 adalah Pemilih Pemula. Total penduduk wajib KTPel sebesar 211.438 jiwa.

• Untuk menjaga netralitas ASN, telah dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.

• Terkait anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024, 60% anggaran akan dialokasikan untuk honor petugas adhoc.

• Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah dilakukan kesepakatan pendanaan kesepakatan pendanaan kegiatan pemilihan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2022.

2. Pj. Gubernur Banten telah menerbitkan keputusan Gubernur Banten Nomor 200/Kep.222-Huk/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Banten.

3. Pemerintah Provinsi Banten telah menyampaikan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 untuk dilakukan evaluasi oleh Kemendagri, dan hasil Evaluasi Kemendagri sebagai berikut:

a. Dana Cadangan ditetapkan melalui APBD sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)

b. Kekurangan dana pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2024-2029 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan, dialokasikan dalam APBD TA. 2024. Saat ini, Raperda tersebut dalam proses perundangan.

c. Semula dalam Raperda tersebut, Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 600.179.212.000,- (enam ratus miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) sebagai nilai yang sudah dilakukan verifikasi, dengan proyeksi kebutuhan anggaran untuk KPU Provinsi Banten sebesar Rp. 499.179.264.000,- dan Bawaslu Provinsi Banten sebesar Rp. 100.999.948.000,-.

Dinas DP3AKKB Banten

• Penduduk Banten saat ini berjumlah 12.145.161 jiwa terdiri dari 6.169.313 jiwa laki-laki dan 5.957.848 jiwa perempuan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kota Serang 712.616 jiwa (2) Kabupaten Serang 1.684.566 jiwa (3) Kabupaten Pandeglang 1.367.473 (4) Kabupaten Tangerang 3.216.465 jiwa (5) Kota Tangerang 1.872.928 jiwa (6) Kota Tangerang Selatan 1.376.734 jiwa dan kabupaten Lebak 1.459.108 jiwa.

• Berdasarkan arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam persiapan Pemilu, Dukcapil diminta melakukan jemput bola untuk perekaman data pemilih, dan untuk pemiih pemula diadakan Dukcapil Goes to Campus termasuk untuk pemilih yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

• Dukcapil melakukan pemutakhiran data ke KPUD. Berdasarkan instruksi KPU RI bahwa penyampaian data pemilih harus satu pintu (Satu Data Indonesia/SDI). Per 17 Oktober 2022, perekaman data pemilih sudah mencapai 8.572.105 juta jiwa dengan presentasi 99,03%. Penerbitan akta kematian di Provinsi Banten per 17 Oktober 2022 sejumlah 171.506 jiwa. Perekaman data disabilitas sampai saat ini sudah mencapai 95,33%

• Di Provinsi Banten, terdapat 91 Sekolah Kebutuhan Khusus (SKH) di Provinsi Banten dengan total siswa 5.047 siswa/i hingga 31 Desember 2023. Wajib KTP untuk penyandang disabilitas mencapai 1.371 orang yang nantinya akan bekerja sama dengan komunitas disabilitas.

• Validasi data kependudukan dilakukan dengan berbagai terobosan diantaranya (i) akses NIK (2) Card Reader (3) Face Recognition (4) Digital Id.

Mulai Bulan Oktober 2022 akan dilakukan pendataan untuk ASN.

• Terkait masyarakat adat, sejak tahun 2018, bersama Dukcapil dan Pemkab Lebak melakukan jemput bola dengan media satelit. Selain itu, juga mensosialisasikannya kepada kepala adatnya. Saat ini, perekaman sudah mencapai 95%.

Badan Kesbangpol:

• Fokus Kesbangpol saat ini adalah melindungi petugas Ad hoc yang dilakukan dengan Langkah:

a. Membatasi usia petugas adhoc

b. Hibah anggaran untuk asuransi adhoc

c. Sistem pemilihan akan menggunakan zona per RT dan per jam dengan simulasi terlebih dahulu

d. Penyiapan petugas khusus.

Berdasarkan hasil evaluasi saat ini ada beberapa data NIK yang belum terekam. Daerah yang paling aktif untuk perekaman data adalah Kota Tangerang Selatan.

• Untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2024 rencananya akan dibuat 2800-an TPS dengan jumlah pemilih tiap TPS 500 orang.

Dinas Kesehatan:

• Pelayanan Kesehatan sudah disiapkan secara maksimal untuk Pemilu Serentak tahun 2024.

• Terdapat 124 Rumah Sakit di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Serang 6 RS, Kabupaten Lebak 4 RS, Kabupaten Pandeglang 5 RS, Kabupaten Tangerang 27 RS, Kota Cilegon 6 RS, Kota Tangerang 34 RS, Kota Tangerang Selatan 31 RS, dan Kabupaten Lebak 11 RS, dengan 14322 tempat tidur. Selain itu, terdapat 250 puskesmas di Banten.

• Pada tahun 2024, jumlah RS akan bertambah menjadi 126 RS. Diharapkan pada 2024, 2 RS di Lebak dan Pandeglang sudah siap digunakan,

• Untuk anggaran sudah mencakup semua kebutuhan, juga obat-obatan sudah cukup untuk persiapan Pemilu 2024.

RSUD Banten

• Saat pelaksanaan Pemilu, akan ada Tim KPPS yang melakukan jemput bola ke pasien-pasien. Dukcapil bekerja sama dengan KPU Provinsi Banten terus melakukan pemutakhiran data pemiih berkelanjutan (DPB) yang dilakukan setiap bulan.

• Pemutakhiran data dilakukan untuk mendata pemilih Baru, Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), pindah domisili, dan beberapa kriteria lain yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih.

2) Audiensi dengan LSM/NGO

• Persiapan pemilu serentak 2024 harus berkaca dari Pemilu serentak 2019, yang mana terdapat 894 petugas KPPS yang meninggal dunia (berdasarkan data KPU)

• Pattiro menyampaikan bahwa Pileg lebih sensitif dari Pilkada karena gesekan lebih kuat sama dengan Pilkades.

• Pada Pemilu 2019, Pattiro menemukan isu senyawa kimia di petugas KPPS yang meninggal dunia.

• Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia disebabkan karena Tenaga yang terkuras, sedangkan tenaga kesehatan dan vitamin tidak ada.

• Perlu adanya upaya dari Dinas Kesehatan agar Pemilu 2019 tidak terulang kembali, sedangkan Pilkada 2020 tidak terlalu beresiko karena berlangsung 3 jam. Pada Pilkada 2020, persoalan lebih kepada Protokol Kesehatan.

• Pelaksanaan Pemilu 2024 kemungkinan akan sama dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan durasi pelaksanaan 12 jam.

• Bilik khusus untuk penyandang disabilitas sudah disediakan pada Pemilu 2019 dengan pendampingan. Alat bantu untuk tuna netral juga sudah tersedia.

• Netralitas pendamping disabilitas sulit ditentukan.

• Saran Pelaksanaan Pemilu 2024:

1. Penggunaan formular A5 harus lebih fleksibel karena berpotensi suara hak pemilih hilang terutama didaerah industri. Diharapkan bisa memanfaatkan teknologi untuk pendataan.

2. Karena prosesnya masih sama dengan Pemilu serentak 2019, diharapkan ada mitigasi dari KPU agar tidak terjadi lagi petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan.

• Untuk wilayah Serang diharapkan memperbanyak TPS maksimal setengah dari jumlah TPS dengan maksimal pemilih 300 orang sehingga perhitungan menjadi lebih cepat.

• KPU lebih memperhatikan manajemen waktu jangan sampai terjadi siklus 24 jam.

3) Koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Banten

• Berefleksi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, masih terdapat beberapa napi yang belum terdaftar dan tidak masuk dalam daftar pemilih, yaitu 5.324 orang (69,6%). Terbanyak terdapat di Lapas Kelas I Tangerang sebesar 2.425 orang, Rutan Kelas I Tangerang 1.330 orang, Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Perempuan Klas IIB Tangerang sebanyak 506 orang, dan LPKA Klas I Tangerang sebesar 151 orang.

• Berdasarkan data Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Banten, jumlah DPT saat pelaksanaan Pemilu 2019 sebanyak 11.057 orang. Dari total tersebut, jumlah WBP yang masuk dalam daftar pemilih tetap sebanyak 3.991 orang dan daftar pemilih sementara sebanyak 7.290 orang.

Saat itu, kendala yang dihadapi terkait:

a. Kesulitan sinkronisasi data terkait dengan NIK, misalnya KTP hilang, alamat tidak jelas, dll.

b. koordinasi dengan Disdukcapil terkait NIK bagi mereka yang belum melakukan perekaman KTPel. Sudah dicoba dilakukan akses data untuk disambungkan ke akses Dukcapil melalui Sistem Database Pemasyarakatan, tapi masih belum optimal.

c. Tahanan tidak menyertakan surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan untuk memilih bagi tahanan yang baru masuk lapas/rutan, misalnya formulir pindah pilih (A5).

d. Pada H-2 sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pihak Polsek/Polres mengirim seluruh penghuninya ke rutan dengan alasan pengamanan Pemilu. e. Masa tugas petugas PAS yang sangat padat dan kelelahan saat itu.

• Berdasarkan kendala-kendala di atas, jajaran Kanwil sepakat untuk menutupi kelemahan yang terjadi pada 2019, seperti NIK, KTPel, dll. Permasalahannya, persyaratan untuk memilih adalah adanya NIK. Untuk itu, sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan Dukcapil, KPU, dll untuk memastikan diberikannya hak pilih bagi masyarakat.

• Adapun upaya yang telah dilakukan, antara lain:

a. Koordinasi terkait pendataan dan perekaman e-KTP Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bagi yang belum memiliki e-KTP dan menerbitkan surat keterangan (Suket) sehingga WBP tidak kehilangan hak pilihnya.

b. Memastikan kembali pada rutan/lapas/LPKA untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota/Provinsi Banten terkait WBP yang belum masuk ke dalam DPTb.

c. Melakukan koordinasi intensif dengan KPU Kabupaten/Kota/Provinsi Banten terkait DPT, DPTb dan kemungkinan TPS khusus, serta mengusulkan kembali yang belum terdaftar dalam DPTb.

• Kondisi Saat ini:

a. Masih dalam tahap pendataan pemilih dan pemilih tambahan.

b. Kondisi hunian saat ini per 18 Oktober 2022 sebesar 10.137 orang yang tersebar di 12 lapas/rutan di Provinsi Banten.

• Kondisi di lapangan:

a. Kondisi di Rutan Serang tercatat 751 orang dan masih banyak yang belum memiliki KTPel/NIK (477 orang).

b. Rutan Pandeglang 261 orang dan 23 orang belum memiliki NIK. Pendataan yang dilakukan tidak hanya berkoordinasi dengan Disduk Capil. Perekaman KTPel lebih cepat dengan Inafis.

c. Lapas Serang 198 orang belum punya NIK. Sudah bekerja sama dengan Dukcapil Kota/Kabupaten dan Inafis, namun kendalanya waktu menunggu yang cukup lama. Harusnya memang setiap tahanan yang dikirim ke rutan sudah harus dicatat NIK. Karena biasanya, mereka yang dikirim ke rutan hanya pakaian atau berita penahanannya saja oleh pihak Kepolisian.

d. Lapas Klas III Rangkasbitung berjumlah 173 orang dan 10 orang tidak memiliki NIK dan tidak berdomisili di Kabupaten Lebak.

• Permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Terkait dengan penyerahan tahanan Kepolisian ke rutan/lapas, sifatnya Insidentil – Dirjen PAS sudah menyampaikan surat untuk cut-off dan tidak akan ada pergeseran, sehingga surat keterangan yang dikeluarkan bisa valid.

b. Terkait persyaratan untuk memilih WB, harusnya memang sudah dilengkapi sejak awal.

c. Ketiadaan NIK dikarenakan sejumlah persoalan seperti human error, belum pernah dilakukan perekaman, dan lainnya.

d. Terkait PKPU TPS Khusus: sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya TPS Khusus, atau setidaknya Pilpres dan Pilwako menggunakan alamat dalam surat petikan putusan pengadilan. Namun jawabannya masih mengacu pada NIK. Definisi TPS Khusus masih merujuk pada fisik bangunan.

Untuk itu, pihak Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Banten meminta Komnas HAM untuk:

a. Agar Dukcapil intens ke Lapas dan Rutan, serta KPU untuk aktif mendata narapidana dan tahanan.

b. Bagi WB yang tidak memiliki NIK untuk tetap diberikan hak pilih, khususnya untuk Pilpres.

c. Agar data identitas WB sudah lengkap dan diverifikasi sejak proses penyidikan oleh Penyidik. Hal ini untuk mempermudah menelusuri alamat, apalagi KTP dan NIKnya.

d. Agar mengadakan kembali TPS khusus di dalam rutan/lapas.

e. Adanya pelatihan bagi petugas untuk bertugas di TPS khusus.

f. Agar mereka yang tidak memiliki NIK atau tidak berdomisili di lokasi Lapas/Rutan bisa menggunakan Lapas/Rutan sebagai domisili.

4) Koordinasi dengan Polda Banten

• Ideologi (teroris) mempengaruhi masyarakat untuk memilih pada Pemilu Serentak 2024, begitu pula dengan potensi golput.

• Provinsi Banten berada di gerbang pulau Jawa, sehingga pemantauan teroris harus dilakukan secara terus menerus.

Saat ini, Polda Banten berkoordinasi dengan KPU untuk mendata Tahanan Polri dengan DPT tambahan. KPU juga akan berkoordinasi dengan kanwil Kemenkumham.

• Permasalahan money politic secara preventif akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Akan dikaji lebih lanjut apakah terdapat unsur pidana atau tidak.

• Mekanisme pelanggaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 berkoordinasi dengan Bawaslu. Bawaslu menentukan apakah pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi atau Pidana.

Saat ini masih terdapat masalah dalam pendataan tahanan di Polsek maupun Polres seperti yang terjadi pada tahun 2019. Selain itu tahanan yang baru datang sesaat sebelum pencoblosan terancam kehilangan hak pilih karena belum terdaftar di DPT.

• Pada dasarnya semua tahanan yang berada di lingkungan Polres dan Polsek didaftarkan ke KPU.

• Golput di Masyarakat Adat Baduy tergolong tinggi.

Indeks Kerawanan Pemilu

• Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Polda Banten telah mengidentifikasi Indeks Kerawanan di Provinsi Banten sebagai berikut:

a. Penyelenggara, DPT dan Logistik (63,29%)

b. Negatif dan black campaign (55,57%)

c. Money politic (46,83%)

d. Netralitas ASN (28%)

POTENSI KERAWANAN PADA PILKADA 2O20

46,83% 28% 63.29 % 55.57% NARASIKORUPSI INTIMIDASI DUK THDP PARA ASN

INDEX KERAWANAN

MONEY POLITIK

NETRALITAS ASN

PENYELENGGARA, DPT DAN LOGISTIN

NEGATIFDAN BLACK CAMPAIGN

Pilkada 2024

ISU

NEGATIF CAMPAICN DAN BLACK CAMPAIGN THOP BACALON PETAHANA:

NARASI KEGAGALAN CIPTA LAP KERJA NARASI KEGAGALAN MENGENTASKAN KEMISKINAN

TDK NETRALNYA PIHAK PENYELENGGARA HC DI TK PPS

NETRALITAS

PENEGAKKAN HUKUM YG PILIH TEBANG OLEH BAWASLU

POTENSI KERAWANAN

BENCANA ALAM

KEBAKARAN

BANIR IKEC. LABUAN. PANIMBANG SOBANG, ANGSANA. SUKARESMI. PATIA SINDANGRESMI KAB. PDG)

LONGSOR IKP. GN CANGRI DS. CIUAKAN KEC. ANGSANA DAN KEC. BOJONG)

KECURANGAN

PENGGUNAAN POLITIK UANG PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN YG BERISI BERITA HOAX U/ SERANG LAWAN POLITIK PENGERUSAKANAPK

Adapun hasil deteksi dini pemetaan kerawanan pada Pemilu Serentak 2024 merujuk pada daftar berikut.

PREDIKSI KERAWANAN PILKADA

HASIL DETEKSI DINI PEMETAAN KERAWANAN PADA PEMILU DAN PILKADA SERANTAK TAHUN 2024 DI DARKUM BANTEN SEBAGAI BERIKUT:

PETA KERAWANAN PENYELENGGARA

a DAFTAR PEMILIH TIDAK AKURAT (JIKA DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA SECARA DARING)

b. LOGISTIK PILKADA (ADANYA KENDALA PENYALURAN LOGISTIK)

C. REGULASI, PROSEDUR DAN TATACARA PEMILIHAN (TERJADI SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA)

d. VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL (AKAN BERPOTENSI TERJADI SENGKETA ANTAR BACALON JIKA VERIFIKASIDILAKUKAN SECARA DARING) e MENINGKATNYA POLITIK UANG

f. TIMBULNYA PERSOALAN JAMINAN KESEHATAN DAN KEAMANAN (BAGI MASYARAKAT, PENYELENGGARA DAN PIHAK LAINNYA)

g PENYIAPAN SARPRAS PENDUKUNG PILKADA

Terkait Prediksi Kerawanan Tahapan Pemilu, pihak Polda Banten telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang memiliki kerawanan tertentu sebagaimana data terlampir.

PREDIKSI KERAWANAN TAHAPAN PEMILU

PREDIKSI KERAWANAN TAHAPAN PEMILU
NOWILAYAHKERAWANANKETERANGAN
1.Polres SerangWilayah Pulau Tunda melintasi laut Jawa perjalanan kurang lebih 2 Jam menggunakan perahu motor
2.Polres Serang KotaKecamatan Pamarayan rawan terjadinya kecurangan panitia pemungutan Kecamatan Waringin Kurung Kertas suara sudah terooblos sebelum suaraPanitia menerima suap dari Caleg
pemungutan suarapemungutan suara
Kecamatan Kasemen terdapat jaringan mantan kelompok teroris rawan terjadinya tindakan sabotase pemilu. Kecamatan Kramatwatu rawan bentrokan antar kelompok / simpatisanEx Pok Teroris sudah bebas
3.Polres TangerangMasyarakat mudah Terprovokasi
Kecamatan Cikupa rawan bentrokan antar kelompok / simpatisanMasayarakat mudah Terprovokasi
Polres PandeglangKecamatan Menes, Cisata, Saketi, Pulosari dan Cikedal terdapat jaringan mantan kelompok teroris rawan terjadinya tindakan sabotase pemilu.Pok teroris masih exis melakukan gerakan di bawah permukaan.
Kecamatan Panimbang, Angsana, Sukaresmi dan Sobang daerah rawan akan bencana banjir.
Pok FPI salah satu penggerak pendukung Capres
7.Kecamatan Malingping terdapat jaringan Pok tererisEx Pok Teroris sudah bebas
7.Polres Cilegenmenggunakan perahu motorTerdiri dari 1 desa 11 Kampuing

Sedangkan klasifikasi kerawanan TPS pada Pemilu Serentak 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

KLASIFIKASI KERAWANAN TPS

POLA PAM TPS

POLRI : TPS : LINMAS

AMAN

KLASIFIKASI KERAWANAN TPS

2:7:14 2:8:16 2:9:18

AMAN > RAWAN > SANGAT RAWAN > KHUSUS

RAWAN

2:3:6

2:4:8

2:5:10

1. TPS YANG LOKASI KEBERADAANNYA TIDAK ADA POTENSI KONFLIK; 2. MUDAH DITEMPUH OLEH PETUGAS PAM TPS.

2:6:12

TPS YGLOKASIKEBERADAANNYAPD LOKASIBERPOTENSKONFLIK;

2. BERADAPD PEMULIMANPADAT PENDUDUK DGN JMLH PEMILIH PBS MENDEKATI ATAUMENCAPAIJUMLAHMAKSIMALPEMILIHPADATPS;

KOMPOSISIMASYBASISSALAHSATUPASLONDGNMILITANSCUKUPTINGGI;

SANGATRAWAN

345 ADANYASEJARAHKONFLIK/AKSPROTESWARGATERHADAP KPPS;

POSISITPSYG CUKUPJAUHDARIPENGELOMPOKANLOKASIDGNTPS LAINNYA

2:1:2 2:2:4

KHUSUS

4:1:4

TPS YANGLOKASIKEBERADAANNYASECARAGEOGRAFISANGATSULIT DITEMPUHDAN TERPISAHSANGATJAUHDARIPENGELOMPOKANTPS

MEMILIKI SEJARAHONFLIK/AKSPROTESWARGA

BERADADIDAERAHKONFLIKSENGKETABATASWILKAB/KOTADANPROP,KONDISIMASY HETEROGENDANTPS BERADAPADABASISPENDUKUNGSEMUAPASLON

TPSYANGDIBENTUK OLEHPENYELENGGARAPILKADA UNTUIMEMBERIKAN PELAYANANAN KEPADAMASYARAKATYANGBERADADIRUMAHSAKITKMA LEMBAGAPEMASYARAKATAN, LAPAS POLRI 15

Antisipasi yang Dilakukan

• Polda melakukan kegiatan penggalangan dengan tokoh politik, tokoh partai, dan masyarakat untuk mengajak warga tidak golput.

• Sosialisasi dengan melibatkan fungsi Bimas terhadap resiko money politic bagi pemeberi maupun penerima.

• Humas secara rutin melaksanakan sosialisasi melalui media podcast di kampus dan organisasi kemasyarakatan.

• Mekanisme pengawasan satu atap Gakkumdu sudah dilaksanakan sejak Juni 2022

• Pengoptimalan penggunaan Inafis utuk pendataan Tahanan.

• Untuk itu, pihak Polda banten meminta Komnas HAM untuk:

a. KPU lebih berperan aktif untuk pendataan DPT tahanan yang berada di lingkungan Polda dengan bekerja sama dengan semua pihak.

b. Agar KPU memperhatikan logistik yang akan disalurkan kepada masyarakat mengingat kondisi geografis Banten.

c. Agar KPU menyediakan anggaran terutama untuk koordinasi dengan kepolisian sehubungan dengan penyaluran logistic.

• Strategi penanganan tindak pidana dalam proses pilkada: Strategi pencegahan pilkada harus dideteksi lebih dini terhadap potensi pelanggaran disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawasan pemilu, karena itu pemetaan potensipotensi berbagai pelanggaran disetiap tahapan Pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Terdapat dua hal dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan :

a. Pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi.

b. Potensi pelanggaran, merujuk pada pengalaman dan data-data penyelenggaraan pilkada masa lalu sebagai referensi.

• Aktor pelaku dalam pilkada merujuk kepada pemangku kepentingan utama dalam pilkada yaitu (i) Pemilih (mayarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll) (ii) Peserta pilkada dan (iii) Penyelenggara Pilkada.

5) Koordinasi dengan KPU Provinsi Banten

Setelah Pemilu tahun 2019, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 KPU selalu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan telah dilakukan Maret 2020 di dalam tahapan Pilkada yang sumber utama nya adalah DPT Pemilu 2019.

Tujuannya untuk pemutakhiran data secara terus menerus, ada 3 komponen yang perlu dimutakhirkan yaitu :

1. Mencoret data pemilih yg tidak memenuhi syarat karena berbagai hal (meninggal dunia, alih status dari sipil ke tni/polri, pindah domisili, dll)

2. Memperbaiki elemen data yg salah/keliru

3. Memasukan potensi pemilih baru

• Hal ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota setiap bulan, per 3 bulan di rekap dan dilaporkan ke masyarakat dan rekapitulasi data pemilih di tingkat provinsi dilakukan setiap 1 semester.

Sesuai dengan PKPU Nomor 6 tahun 2021, Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berakhir ketika tahapan dimulai. Untuk pemilu 2024, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan cut off di bulan September 2022

• Rekapitulasi perbandingan data pemilih:

DataJumlah
DPT Pemilu 2019:8,112,477
DPB dan DPT 2020:8,032,571
DPB Semester II tahun 2021:8,179,547
DPB Akhir/September 2022:8,095,558

• Mengalami penurunan dikarenakan DPB semester II tahun 2021 sekitar bulan maret disinkronisasi dengan data Kemendagri, masih ada 2% data yang belum singkron dengan kemendagri. Data yang tidak singkron paling banyak berasal dari data pemilih pemula, sebagian kecil dari pemilih yang pensiuan TNI/Polri yang menjadi sipil.

• Data pemilih disabilitas Pemilu 2019

1. Disabilitas Daksa: 2,185

2. Disabilitas Netra: 1,344

3. Disabilitas Rungu/Wicara: 1,412

4. Disabilitas Grahita: 1,380

5. Disabilitas Lainnya: 1,030

Jumlah Total Pemilih Disabilitas di Provinsi Banten 7.351 orang, namun untuk tingkat partisipasi masih rata rata 50%

• Rekapitulasi pemilih disabilitas hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 berjumlah 9.858 pemilih disabilitas yang terdiri dari:

1. Disabilitas Fisik: 3,563

2. Disabilitas Intelektual: 1,195

3. Disabilitas Mental: 2,162

4. Disabilitas Sensorik: 2,938

• 6 poin yang diusulkan oleh KPU Provinsi Banten terkait Persiapan penyusunan rancangan aksi daerah untuk provinsi Banten:

1. Kendala psikologi social dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian data (keluarga yang tidak terbuka atas kondisi disabilitas anggota keluarganya)

2. Sudah ada koordinasi/audiensi antara KPU Provinsi Banten dengan beberapa OPD terkait

3. Kebutuhan pelatihan/kelas untuk disabilitas yang akan mencalonkan diri sebagai eksekutif maupun legislatif.

4. Terbatasnya kegiatan pendampingan khusus disabilitas yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pemda

5. Jumlah pemilih disabilitas 9,858 orang

6. Sudah terdapat 5 layanan untuk penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pilkada yaitu:

a. Perlindungan Hak Pilih, pendataan dan pendaftaran sebagai pemilih disabilitas

b. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih khusus disabilitas

c. Sosialisasi berbasis segmentasi pemilih (11 segmen)

d. Dukungan fasilitas perlengkapan penggunaan hak suara sesuai kategori disabilitas (Fisik, Intelektual, Mental, Sensorik)

e. Kesempatan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu (KPU dan Badan Ad hoc PPK PPS KPPS dan pantarlih)

• Isu strategis terkait pembangunan TPS di lokasi khusus yang mencakup kriteria:

1. Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan

2. Panti Sosial

3. Relokasi Bencana

4. Daerah Konflik

5. Lokasi lainnya dengan kriteria:

a. Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP el

b. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat

c. Jumlah pemilih dapat dibentuk 1 TPS (kurang lebih diatas 100 orang atau setengah dari jumlah pemilih maksimal)

• Dalam rancangan PKPU terbaru, penyelenggara pemilu yang akan aktif untuk mengurus pemilih pindahan dengan catatan KPU Kabupaten dan Kota telah mendapatkan data terkait pemilih pindahan.

Terkait dengan pengaturan pemutakhiran di lokasi khusus, perlu dilakukan beberapa hal antara lain koordinasi dengan penanggung jawab lokasi khusus untuk pemutakhiran data pemilih, mendapatkan daftar potensial pemilih dari pejabat yang berwenang di lokasi khusus tersebut dan juga terkait dengan pelaksanaan teknis pemutakhiran di lokasi khusus diperlukan penyandingan data dengan DP4 untuk memastikan elemen kependudukan, pemetaan TPS oleh KPU Kabupaten/Kota, analisis ganda serta pelaksanaan pemutakhiran di lokasi khusus merujuk tata cara pelaksanaan pemutakhiran di dalam negeri

• Rekapitulasi potensi TPS khusus se-Banten untuk Pemilu 2024, yaitu:

1. Rumah tahanan/Lapas: 32

2. Panti Sosial: 8

3. Relokasi Bencana/Konflik: 9

4. Potensi Lokasi Lainnya: 66

• Terdapat beberapa kendala dalam persiapan pelaksanaan pemilu 2024, yaitu:

1. Terkait regulasi yang memayungi keterlibatan disabilitas dalam pemilu 2024 khususnya pemahaman "sehat jasmani dan rohani"

2. Terkait dengan infrastruktur/saran-prasarana untuk pemilih rentan serta informasi tentang partai/calon untuk pemilih disabilitas

3. Kesulitan warga binaan untuk mendapatkan hak pilihnya, khususnya permasalahan NIK untuk warga binaan. Apakah dimungkinkan diskresi kepada Lapas?

4. Untuk pemilih yang sedang dalam perjalanan atau pemilih yang bekerja di Banten namun tidak berdomisili di Banten.

• Terkait kendala kendala tersebut KPU Provinsi Banten mengantisipasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan diskresi ke Lapas hingga saat ini masih belum memungkinkan, namun hal ini telah di antisipasi melalui koordinasi dan pendataan secara intensif sedini mungkin dengan Lembaga terkait untuk pendataan warga binaan yang belum mempunyai NIK, sehingga dapat di cetakkan kembali KTP el nya di Banten dan tetap jadi pemilih pindahan dengan formulir A5.

2. Terkait pemilih disabilitas memang tingkat kesadaran memilih terlalu rendah, namun untuk sarana dan prasarana nya sudah diupayakan secara optimal dan sudah disediakan pendampingan terkait peningkatan kompetensi dan pengetahuan pemilunya, bukan hanya untuk memilih tapi juga untuk dipilih.

6) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang

KPUD Kabupaten Serang:

• Berdasarkan penelitian Bawaslu bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu Nomor 3 di Indonesia, tetapi di Pilkada 2020 Kabupaten Serang mendapatkan penghargaan karena menyelenggarakan Pilkada denga aman.

• Respon dari Dinas Kesehatan pada Pilkada 2020 sangat baik.

• Terdapat 5 orang anggota KPPS yang meninggal dunia saat Pemilu 2019 dengan rincian 3 petugas KPPS dan Pam PPS 2 orang. Rata-rata petugas yang meninggal berusia 60 tahun keatas dan memiliki penyakit bawaan. Pemkab Serang memberikan santunan kepada anggota KPPS yang meninggal

Strategi KPU untuk mencegah terjadinya keberulangan di tahun 2019 adalah dengan membatasi batas usia petugas KPPS 17 -55 tahun, Pendidikan min SMA dan surat keterangan sehat dari Lembaga Kesehatan.

TPS khusus didirikan di RS untuk mengakomodir pasien dan keluarga pasien yang akan menggunakan hak pilih

• KPU melakukan pendataan ke Kemenag untuk mengakomodir santri yang sudah berusial 17 tahun keatas.

• Selain itu, KPU juga mendatangi daerah industri Niko Mas untuk melakukaan koordinasi pemilu. Permasalahan pindag memilih di daerah Industri Niko Mas juga masih menjadi masalah.

Untuk ODGJ banyak di daerah Kecamatan Petir karena terdapat tempat rehabilitasi. Pendataan akan memastikan beberapa disabilitas dan ODGJ.

• Akses Disabilitas saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2022 relatif aman, untuk tinggi meja juga sudah disiapkan. Kertas suara Braille dipastikan ada disetiap TPS.

• Upaya lain yang dilakukan untuk mencegah keberulangan kematian petugas KPPS pada 2019 dengan memberikan Bimtek kepada 3 orang petugas, jangan sampai saat di lapangan petugas kesulitan untuk menerapkan aturan yang telah ditentukan.

• Pilkada 2020 di Banten berhasil karena jumlah pemilih tiap TPS ditentukan 300 dari yang semula 800 orang, durasi juga ditentukan tidak terlalu lama dengan pengaturan jarak.

Bawaslu:

• Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2020 Kabupaten Serang termasuk yang rawan. Namun Serang berhasil melakukan pencegahan sehingga Pilkada 2020 berjalan dengan lancar.

• Saat ini sedang berlangsung pengawas Bawaslu di tingkat Kecamatan.

• Semua perangkat yang menjadi petugas di Pemilu 2024 didaftarkan ke BPJS

• Bawaslu berupaya memenuhi hak-hak kelompok rentan dengan memaksimalkan masyarakat dalam proses pengawasan.

• Saat ini politik uang masih menjadi masalah di Pemkab Serang.

• Upaya yang dilakukan Bawaslu dengan melakukan Langkah strategis:

1. Sosialisasi termasuk untuk masyarakat disabilitas, dimaksimalkan untuk semua kalangan.

2. Sekolah kader pengawasan, mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjadi kader pengawasan, sekarang pencegahan.

• Permasalahan lain adalah money politic yang terjadi dari tingkat Desa sampai presiden. Bawsalu kesulitan untuk melakukan pembuktian.

• Beberapa kecurangan Pemilu dan Pilkada yang pernah dilaporkan ke Bawaslu:

1. Bawaslu menerima laporan video pembagian uang, akan tetapi setelah diterlusuri uangnya sudah tidak ada

2. Bagi-bagi sembako di sekita Bawaslu, setelah dilaporkan ke Bawaslu dan diusut berkaibat pada konflik horisonyal di masyarakat.

3. Banyak laporan yang ternyata pelapor merupakan antar kandidat/calon.

• Kepopuleran Bawaslu juga perlu diriset, karena kebanyakan masyarakat tidak tahu keberadaan dan fungsi dari Bawaslu.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

• Prediksi rekam data EKTP di Kabupaten Serang tahun 2024 sejumlah 1.225.629 jiwa, sampai saat ini yang sudah direkam sejumlah 1.178.148 jiwa dengan target nasional 99% perekaman data.

• Rekam data dimulai dari penduduk yang berusia 16 tahun yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan KPU. Perekaman siswa disabilitas dilakukan di 6 yayasan disabilitas, siswa dibawah umur dibuatkan KIA dan diatas 17 tahun didata dibuatkan KTP elektrik.

• Upaya untuk mempercepat proses perekaman KTP, Kabupaten Serang menggunakan inovasi KTP Digital yang memudahkan perekaman data penduduk.

• Pada Pilpres dan Pilkada, pihak Dukcapil diundang untuk melakukan perekaman data di rutan yang bekerjasama dengan KPU

Dinas Kesehatan

• Dinkes Pemkab Serang berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 dengan aman di puncak pandemi.

• Dinkes berhasil membuat kontijensi, dokumen mitigasi untuk mengurangi dampak kegiatan dan dampak Pemilu 2020. Beberapa hal yang perlu dilakukan yakni:

a. Membuka seluruh lembaga kesehatan di 29 kesehatan dari h-1 dengan waktu 24 jam

b. Sarana 2024 beban pekerjaan 2 kali lipat → seluruh penyelenggara KPU, Bawaslu perlu melakukan medical checkup karena msh menunggu WHO dan Pemerintah untuk mencabut kondisi pandemi

c. Pada tahap pra, saat, dan sesudahnya jangan melebihi batas maksimal. Karena kekuatan kerja orang maks 8 jam. Setelah 8 jam diharuskan istirahat.

d. Batas usia untuk petugas KPPS maksimal 55 tahun

e. Kerjasama dengan bidang kesehatan untuk mendukung Pemilu

f. Kabupaten Serang mempunya 1 RS daerah dan 5 RS Swasta

g. Pemenuhan Hak Konstitusional yang berada di RS untuk yang rawat inap ditentukan H-1, rawat jalan di luar jam pencoblosan.

h. Pendataan ODGJ harus dibedakan dibedakan bagi yang mempunyai alamat (ada yang bertanggung jawab) dan yang tidak mempunyai alamat. Penentuan dengan skala (ada 5 skala) untuk yang mempunyai hak pilih

Badan Kesbangpol

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Pemkab Serang mendukung KPU dan Bawaslu dari segi anggaran. Saat ini KPU dan Bawaslu sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

7) Koordinasi dengan Pemerintah Kota Cilegon

• Pemkot Cilegon telah memulai sosialisasi terkait dengan Pemilu Serentak 2024 juga telah mempersiapkan untuk fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.

• Terkait pendanaan, KPU mengajukan sebesar 44 Miliar, hibah Bawaslu sebesar 16 Miliar, Pemkot sendiri ada dana cadangan sebesar sebesar 10 M. Masih kurang dana untuk pengamanan Pilkada. Anggaran hibah non pilkada sebagai penunjang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 diberikan kepada KPU tahun 2022 sebesar 1,2 Miliar dan sudah di realisasi.

• Pemkot Cilegon juga telah membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah dan juga Tim Desk Pilkada yang dipimpin oleh Badan Kesbangpol sebagai leading sector dibantu dengan Asisten 1 bagian Pemerintahan.

• Untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, Pemkot juga melaksanakan program-program sosialisasi untuk masyarakat melalui kelurahan partisipatif, sosialisasi untuk pemilih pemula melalui sekolah/pesantren/SLB dan juga bekerjasama dengan KPU untuk sosialisasi mengenai netralitas ASN. Program sosialisasi tersebut mulai dilakukan di tahun 2022 sampai dengan 2024.

• Terkait dengan pendataan, berdasarkan catatan dukcapil per 15 Oktober 2022. wajib KTP di Kota Cilegon sejumlah 318,649 pemilih yang didalamnya termasuk orang yang menuju 17 tahun sebanyak 2,500 orang. Pemkot Cilegon juga dengan sigap turun langsung untuk melakukan pendataan warga yang ada di rumah sakit dan pusat rehabilitasi, serta memulai untuk melakukan perekaman bagi warga yang berusia 16 tahun agar di 2024 ketika usia nya sudah 17 tahun dapat langsung dibuatkan KTP elektronik.

Terkait pendataan warga yang sakit atau difabel, Disdukcapil tetap menunggu laporan dari lurah dan camat atau dapat dilaporkan melalui akun aplikasi we chat resmi Pemkot Cilegon.

• Terdapat 8 kecamatan 43 kelurahan di kota Cilegon, setelah di data kurang lebih ada 500 orang warga disabilitas di Kota Cilegon dan 24 ODGJ di Pusat Rehabilitasi di Kota Serang.

• Angka partisipasi di Kota Cilegon naik dari 67% pada Pemilu 2014 menjadi 90% pada Pemilu 2019.

• Pelaksanaan Pemilu sejauh ini di Kota Cilegon aman, tidak ada kerawanan pemilu. Pada hari H biasanya Eselon II dan jajaran Pemkot Cilegon berkoordinasi dengan Polres dan Kodim membentuk tim Pematauan Pelaksanaan Pilkada.

• Terdapat 9 Puskesmas dan 6 Rumah sakit yang terdiri dari 5 rumah sakit tipe B & C dan 1 RSUD di kota Cilegon.

• Untuk pemilih yang bukan warga Cilegon namun bekerja di Cilegon, akan disediakan form A5 untuk dapat memilih di TPS terdekat.

8) Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Cilegon

• Penyebab kematian petugas KPPS dalam pemilu yang lalu sebagian besar dikarenakan usia yang sudah terlalu tua (rata rata diatas 60 tahun) dan juga punya penyakit bawaan. Untuk di Cilegon sendiri memang tidak ada kasus petugas KPPS meninggal.

Sebagai upaya pencegahan kejadian kematian petugas KPPS, KPU merubah peraturannya terkait batasan umur untuk menjadi penyelenggara ad hoc yaitu menjadi maksimal 50 tahun.

• Terkait dengan pemenuhan hak pemilih disabilitas, KPU Kota Cilegon telah mengupayakan pemenuhan hak pemilih dan juga sudah sering berdiskusi dengan organisasi-organisasi disabilitas mengenai hal tersebut. KPU Kota Cilegon juga sering melakukan sosialisasi terkait pendataan pemilih disabilitas termasuk ODGJ

• Telah dilakukan pendataan pemilih untuk pasien dan keluarga di Yayasan Nurul Rohman (panti rehabilitasi) namun rata-rata mereka yang sudah sehat tidak mau pulang sehingga dibuatkan Form A5.

• Bukan hanya dengan organisasi disabilitas, KPU juga melibatkan transpuan untuk sosialisasi ke pemilih rentan.

• Pada Pemilu 2019, KPU telah menyiapkan 4 TPS di lapas. Untuk warga binaan yang tidak dapat terpenuhi di TPS tersebut, dapat memilih di TPS terdekat dengan pengawalan petugas.

• KPU Kota Cilegon juga mengadakan TPS Keliling di Polres untuk menjamin hak pilih tahanan dengan syarat identitas dan persyaratan nya lengkap.

• Untuk mengantisipasi tahanan yang data nya hilang, KPU bekerjasama dengan dukcapil untuk melakukan perekaman.

• Untuk pemilih di rumah sakit seperti dokter, pasien, perawat dan petugas yang ada di rumah sakit, KPU sudah memulai pendataan sejak H-30 hari dan akan disiapkan tps apabila ternyata banyak pemilih di rumah sakit tersebut, namun apabila hanya sedikit, maka akan di pindahkan ke tps terdekat.

Untuk perusahaan, akan dilakukan sosialisasi pindah memilih. KPU akan membuka posko di hari H untuk para pemilih bisa pindah memilih sehingga tidak kehilangan hak nya

• Permasalahannya, banyak orang yang bekerja di Cilegon tapi berdomisili di Kabupaten Serang. Berkaitan dengan hal tersebut, KPU Kota Cilegon akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU Kabupaten Serang.

Terkait pemutakhiran data pemilih telah dimulai bulan Juni 2021 dan berakhir di Oktober 2022 karena telah dimulai tahapan pemilu. Jumlah pemilih pada Oktober 2022 sebanyak 304,973 orang termasuk 14,462 pemilih pemula (bukan hanya yang baru 17 tahun tapi juga orang orang yang alih status).

• KPU juga mencoret sebanyak 6,534 orang pemilih yang telah meninggal dunia, 672 orang yang mengubah data karena alih status dan mencatat 482 orang disabilitas.

• 482 orang disabilitas terdiri dari :

1. Disabilitas Mental 121 orang

2. Disabilitas Sensorik 105 orang

3. Disabilitas Fisik 214 orang

4. Disabilitas Intelektual 54 orang

9) Koordinasi dengan Pemerintah Kota, KPU dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan

a) KPU Kota Tangerang Selatan

• Saat ini, Kota Tangsel tengah memasuki siklus Pemilu dengan melanjutkan pendataan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) dari pelaksanaan Pilwako 2020.

• Pada Triwulan III/2022 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 11.711 orang menjadi 987.730 orang yang terdiri dari 485.964 laki-laki dan 501.766 perempuan.

• Proses yang dilakukan adalah dengan memperbarui DPT ditambah dengan pemilih yang menggunakan KTPel sebagai DPTb.

• Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan seluruh stakeholder (Disdukcapil) setiap bulannya dan merupakan bagian dari informasi publik. Setiap 3 bulannya, KPU mengadakan rakor dengan seluruh stakeholder terkait data.

• Per September 2022, sudah dilakukan cut off data untuk masuk ke dalam mutarlih (pemutakhiran data pemilih).

• Saat ini, pihak KPU sedang dan telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

• verifikasi faktual (verfak) partai politik untuk memperoleh tanggapan masyarakat melalui help desk;

sosialisasi ke beberapa sekolah kebutuhan khusus (SKK) di wilayah Tangsel;

menginisiasi pembentukan "Relasi" atau relawan demokrasi yang terbagi dalam 10 segmentasi (3-4 bulan) untuk merangkul mereka yang belum terdaftar dalam Pemilu dan berperan aktif di dalam pelaksanaan Pemilu.

mendirikan Rumah Pintar Pemilu.

Terkait anggaran, pihak KPU telah mengajukan permohonan anggaran kepada Provinsi, termasuk untuk APD (Alat Pengaman Diri) mengingat masih dalam situasi Covid-19. Selain itu, juga akan ada co-sharing budget APBD.

• Terkait dengan DPB, pihak KPU akan mengundang camat dan lurah untuk menyampaikan kebutuhan DPB.

b) Pemerintah Kota Tangerang Selatan

1. Wakil Walikota

• Terkait dengan pendataan pemilih, Pemkot Tangerang Selatan akan:

• Berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan rencana pencairan anggaran hibah di 2023 dan 2024 untuk KPU dan Bawaslu.

• Berkoordinasi di internal untuk mengaktifkan RT dan RW untuk sosialisasi ke masyarakat terkait pelaporan kematian.

• Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pemilih pemula dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

• Mendorong agar Dinkes memastikan panitia penyelenggara untuk berkoordinasi dalam rangka pemeriksaan kesehatan rutin melalui Puskesmas.

• Memastikan agar penyelenggara panitia sudah terlindungi BPJS.

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

• Telah dilakukan beberapa kali konsolidasi terkait data. Data penduduk Semester I 2022 berjumlah 1.376.734 jiwa dengan 1.352 orang diantaranya adalah penyandang disabilitas.

• Pada akhir tahun 2022, akan dilakukan jemput bola massal untuk pendataan pemilih yang berusia >16 tahun. Untuk itu, sudah dilakukan sosialisasi ke kelurahan, RT dan RW untuk segera mengurus surat keterangan meskipun dokumen tidak lengkap.

3. Dinas Kesehatan

• Terdapat 33 RS di Kota Tangerang Selatan, 18 RS diantaranya sudah bekerja sama dengan BPJS yang bisa digunakan untuk proses pemeriksaan petugas.

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan penyelenggara Pemilu, sudah dilakukan pemeriksaan awal di Puskesmas bagi petugas. Selain itu, juga membangun komunikasi yang intensif bagi mereka yang masih membutuhkan observasi lebih lanjut. Untuk itu, Puskesmas akan merujuk lebih lanjut ke RS.

• Mengingatkan kembali untuk penerapan Prokes saat penyelenggaraan pemungutan suara, meskipun positivity rate Covid sudah menurun.

4. Bawaslu Kota Tangerang Selatan

• Terdapat beberapa temuan Bawaslu terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

a. Permasalahan data. Meskipun pihak Ditjen Dukcapil telah menyerahkan DPB ke KPU. Hal ini akan sangat terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara karena berpengaruh pada penyediaan surat suara cadangan. Pada 2019, bahkan ada Ketua KPPS tidak dapat memilih karena kehabisan surat suara di TPSnya maupun TPS sekitar.

b. Adanya permasalahan NIK pada saat tahapan DP4 pada 2019 berdasarkan hasil verifikasi data Bawaslu terhadap data Ditjen Dukcapil berupa perbedaan data NIK antara faktual dengan data dan NIK ganda.

c. Berdasarkan hasil Evaluasi 2019, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemkot kepada penyelenggara hingga tingkat KPPS.

d. Indeks Kerawanan Kota Tangsel antara lain: Netralitas ASN yang harus dinyatakan tertulis dan perlu dilakukan sosialisasi, Politik uang, Ujaran kebencian dan Stigma terorisme.

TEMUAN LAPANGAN

Berdasarkan poin-poin koordinasi di atas, berikut temuan lapangan dalam pelaksanaan pemantauan Pra-Pemilu 2024, antara lain:

1. Terkait Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

• Pemprov Banten sudah menganggarkan anggaran sebesar Rp. 600.179.212.000,- dengan proyeksi kebutuhan KPU Provinsi Banten sebesar Rp. 499.179.264.000,- dan Bawaslu Provinsi Banten sebesar Rp. 100.999.948.000,-. Namun hasil dari evaluasi dari Kemendagri, dana cadangan telah ditetapkan melalui APBD Provinsi sebesar Rp. 250 miliar.

• Pj. Gubernur Banten telah menerbitkan keputusan Gubernur Banten Nomor 200/Kep.222-Huk/2022, tanggal 6 September 2022, tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Banten.

• 60% anggaran tersebut akan dialokasikan untuk operasional penyelenggara Pemilu, khususnya petugas Adhoc.

• Beberapa pemkab/pemko telah mengajukan permohonan anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, antara lain:

a. Pemkab Serang mengajukan anggaran sebesar Rp. 107 miliar dimana 54% alokasinya untuk honor badan adhoc. Dari total tersebut, sebanyak Rp. 60 miliar merupakan kebutuhan yang diajukan oleh KPUD Kabupaten Serang.

b. Pemkot Cilegon telah mencadangkan anggaran sebesar Rp. 10 miliar untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, namun pengajuan anggaran sebesar Rp. 44 miliar berasal dari permohonan KPUD Kota dan 16 miliar dari Bawaslu Kota.

2. Terkait Pendataan Pemilih

• Secara umum, pendataan pemilih di Provinsi Banten bergantung pada perekaman KTPel dan pembaharuan dari Data Pemilih Berkelanjutan yang berasal dari data pemilih tetap pada pelaksanaan pilkada terakhir. Proses pendataan pemilih masih terus dilakukan, khususnya terhadap pemilih pemula, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

• Data per 17 Oktober 2022, perekaman data pemilih sudah mencapai 8.572.105 (99,03%). Selain itu, juga dilakukan pemutakhiran jumlah pemilih yang meninggal dunia melalui penerbitan akta kematian yang mencapai 171.506 jiwa, pemilih disabilitas (9.858 pemilih) dan masyarakat adat.

• Pendataan untuk kelompok rentan dapat direkap sebagai berikut:

a. Untuk pendataan narapidana dan tahanan masih terus dilakukan updating data dengan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena data yang sangat dinamis.

b. Untuk data penyandang disabilitas mencapai 95,33%.

c. Untuk masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak sudah mencapai 95%.

• Pada Kota Tangerang Selatan, beberapa poin temuan terkait pendataan pemilih, antara lain:

a. pendataan pemilih masih terus dilakukan, khususnya terhadap pemilih pemula. Basis data yang digunakan oleh penyelenggara adalah Data Pemilih Pilwako 2020 yang berkelanjutan.

b. Sudah dilakukan pencacahan penyandang disabilitas, namun belum dilakukan pendataan untuk pemilih disabilitas dan baru akan dilakukan sosialisasi, khususnya ke sejumlah sekolah berkebutuhan khusus.

c. Belum adanya perencanaan untuk pendataan khusus bagi kelompok rentan, seperti rumah sakit, disabilitas, dsb.

• Dalam Pemerintah Kota Cilegon terdapat beberapa poin temuan antara lain:

a. Berdasarkan catatan Dukcapil per 15 Oktober 2022, wajib KTP di Kota Cilegon sejumlah 318.649 pemilih yang didalamnya termasuk orang yang menuju 17 tahun sebanyak 2.500 orang, 500 orang warga disabilitas dan 24 ODGJ warga Cilegon di Pusat Rehabilitasi di Kota Serang.

b. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warganya, Pemkot Cilegon telah melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah, pesantren dan SLB untuk menjaring pemilih pemilih pemula.

c. Terkait dengan pemilih rentan yang berada di rumah sakit dan pusat rehabilitasi, Dinas Dukcapil Kota Cilegon turun langsung untuk melakukan pendataan warga yang ada di rumah sakit dan pusat rehabilitasi, serta memulai untuk melakukan perekaman bagi warga yang berusia 16 tahun agar di 2024 ketika usia nya sudah 17 tahun dapat langsung dibuatkan KTP elektronik.

• Adanya potensi hilangnya data pemilih terutama pada:

a. Daerah dengan mobilitas tinggi seperti Pelabuhan Merak.

b. Pemilih pemula yang tidak terdata, terutama mereka yang saat pemungutan suara berusia 17 tahun.

c. Penyandang disabilitas yang tidak dilaporkan/"disembunyikan" oleh pihak keluarga.

d. Daerah Industri seperti Cilegon dan Kabupaten Serang, karena masih ada pabrik yang buka saat pelaksanaan Pemilu.

e. Kurang fleksibilitasnya penggunaan A5 sehingga potensi hilangnya hak suara menjadi lebih tinggi.

f. Tahanan dan narapidana yang tidak memiliki NIK dan tidak memiliki keluarga.

3. Terkait Jaminan Kesehatan Penyelenggara Pemilu

• Belum adanya atensi terhadap antisipasi pelayanan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu pada hari H, kecuali rujukan menggunakan BPJS. Meskipun demikian, ada rencana pemberian asuransi/jaminan kepada penyelenggara Pemilu oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Sudah adanya atensi terhadap kesehatan penyelenggara Pemilu, khususnya anggota KPPS dengan melakukan evaluasi jumlah pemilih di TPS yang dikurangi, pembatasan usia untuk petugas dan adanya slot anggaran untuk asuransi.

• Kota Tangerang Selatan belum mengalokasikan anggaran khusus, tetapi memaksimalkan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan juga sistem rujukan bila diperlukan. Untuk itu, terdapat 18 dari 33 RS di Kota Tangsel memberikan layanan BPJS.

• Misalnya di Tangerang Selatan, akses pelayanan kesehatan diberikan oleh Pemerintah Kota sejak H-7 kepada penyelenggara di tingkat KPPS. Sementara Pemkab Serang, sudah dibuat rencana kontijensi dan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak atas keluhan kesehatan dengan membuka fasilitas kesehatan di 29 kecamatan mulai dari H-1 sampai dengan H+2 pelaksanaan pemungutan suara.

4. Terkait Kerawanan Pemilu

• Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengidentifikasi setidaknya 4 (empat) kerawanan Pemilu, yaitu netralitas ASN, politik uang, ujaran kebencian dan stigma terorisme (gangguan keamanan). Untuk itu, diperlukan sosialisasi terkait isu-isu tersebut oleh pihak KPU Kota maupun Pemerintah Kota Tangsel.

• Politik uang masih menjadi kerawanan pemilu di lingkungan Pemkab Serang.

• Secara keselurahan Pemerintah Provinsi Banten mengidentifikasi 3 (tiga) kerawanan Pemilu yaitu money politic, Hoax dalam Pemilu, Politisasi suku, Agama, Ras & Antargolongan (SARA)

• Prediksi Indeks Kerawanan Pemilu berdasarkan identifikasi Polda Banten sebagai berikut:

a. Bentrokan antar kelompok/simpatisan yang berpotensi rawan terjadi di Kota Serang, Kota Tangerang,

b. Geografi wilayah dan kebencanaan, antara lain Pulau Tunda (Kabupaten Serang), Pulau Panjang (Kota Cilegon), dan Kabupaten Pandeglang.

c. Kecurangan penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang,

d. Sabotase pemilu karena terdapat jaringan teroris, seperti di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.

e. Adanya kelompok yang cenderung anarkis, yaitu Kabupaten Lebak.

3. Pengamatan Situasi di Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 48.274.162 jiwa dengan sebaran 28 Kabupaten/Kota memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup merepresentasikan berbagai permasalahan di berbagai daerah di Indonesia. Situasi sosial, ekonomi dan politik masyarakat Jawa Barat menjadi faktor penting dalam melakukan pemetaan dan proyeksi permasalahan yang akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Dalam pengamatan situasi di Jawa Barat, Komnas HAM RI melakukan Pemantauan dan Permintaan Keterangan ke Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat dan melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholders seperti KPU dan Bawaslu Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Bandung Barat, KPU Kota Cirebon serta KPU Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

a. Terkait meninggalnya Petugas KPPS

• Penyebab kematian petugas KPPS yang meninggal pada pemilu 2019 adalah karena kelelahan. Pada saat hari pemilihan, para petugas bekerja dari pagi hari dan terkadang baru menyelesaikan perhitungan suara pada malam hari bahkan dini hari, hal ini disebabkan karena perhitungan suara dilakukan harus tanpa henti sampai surat di kirim ke Kecamatan;

• Beban kerja petugas KPPS yang cukup berat. Dimana para petugas KPPS bekerja beberapa sebelum hari pemilihan, petugas membantu menyiapkan TPS, menunggu logistik pemilu, dimana terkadang logistik baru datang pada dini hari. Kemudian menjadi petugas pemungutan suara dan melakukan perhitungan suara;

• Keadaan TPS yang mengikuti keadaan wilayah membuat TPS terkadang tidak layak untuk petugas beristirahat;

• Para petugas KPPS juga memiliki Komorbid.

b. Penyelenggara Pemilu

• Tidak adanya pemeriksaan menyeluruh bagi setiap petugas KPPS dan penyelenggara Pemilu;

• Bimtek petugas KPPS juga masih sangat terbatas. Dimana dari 5 (lima) Petugas yang dilakukan Bimtek hanya 2 (dua) orang;

• Tidak adanya Keseragaman Regulasi mengenai penggunaan anggaran terkait Pemilu;

• Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas di KPU sehingga petugas sulit melakukan tugasnya;

• Rendahnya minat masyarakat untuk melamar sebagai anggota TPS atau terlibat dalam kerja-kerja kepemiluan lainnya, Khususnya bagi mereka yang berusia Produktif;

• Minimnya honor dan jaminan kesehatan juga turut menjadi faktor rendahnya minat kaum milenial untuk terlibat dalam kerja-kerja kepemiluan;

• Tingkat pendidikan masyarakat dibeberapa daerah masih rendah sehingga syarat pendidikan bagi petugas KPPS sulit untuk dipenuhi;

• Sulitnya memberikan fasilitas kesehatan bagi petugas KPPS yang memerlukan rawat jalan karena keterbatasan fasilitas BPJS sehingga banyak petugas KPPS yang terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk melakukan rawat jalan;

• Pengalaman 2018-2022, mulai mengalami kesulitan mencari orang yang menjadi penyelenggara, karena banyaknya petugas KPPS yang meninggal dan ada anggapan KPU tidak antisipatif dan pada 2019 memang tidak ada perencanaan anggaran dan saat Gubernur memberikan tunjangan 50 jt, masyarakat tidak lagi perduli karena sudah terlambat.

c. Data Pemilih

• Masalah identitas kependudukan masih sangat erat kaitannya dengan keterbatasan blanko eKTP sehingga masih banyak penduduk yang belum memiliki eKTP. karena tidak pernah berurusan dengan hal-hal terkait pemerintahan atau admistrasi kependudukan lainnya;

• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal dunia sehingga banyak warga masyarakat yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih;

• Belum terintegrasinya data Dukcapil dengan Data KPU.

d. Data Penyandang Disabilitas

• KPU Sulitnya mendapatkan data pemilih disabilitas karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan data anggota keluarga yang memiliki disabilitas;

• Sulitnya bekerja sama dengan panti rehabilitasi mental swasta terkait data pemilih yang berada di panti rehabilitasi mental;

• Dinas sosial juga kesulitan mendata penyandang disabilitas terutama mereka yang diluar panti;

• Adanya Panti Sosial khususnya Panti Sosial Mental tidak memiliki dokter, yang bisa menyatakan Penyandang Disabilitas tersebut bisa memilil atau tidak

e. Pemungutan suara di Rumah Sakit

Sulitnya mendapatkan izin dari management RS untuk mendapatkan data karyawan dan prediksi hunian rumah sakit sewaktu penyelenggaraan pemilihan sehingga KPU mengalami kesulitan untuk menyiapkan surat suara untuk pemilih di RS dan bahkan sulit untuk mendirikan TPS di RS.

f. Terbatasnya Anggaran Dan Honor Penyelenggara Pemilu

Anggaran yang diberikan pemerintah kepada semua KPU Kabupaten/Kota jumlahnya sama sedangkan masing-masing Kabupaten/Kota memiliki biaya hidup/tingkat kemahalan yang berbeda.

g. Logistik

Masalah logistik dalam Pemilu, dimana semua pengadaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat termasuk dalam pengadaan logistik, hal ini terkadang menjadi penyebab logistik sering datang terlambat.

h. Sengketa Pemilu

Sulitnya untuk memperkarakan temuan Pemilu/Pilkada secara pidana karena terbentur dengan keengganan para pihak untuk bersaksi di Pengadilan. Banyak saksi menolak untuk memberikan kesaksian di Pengadilan karena takut di cemooh dan dikucilkan lingkungan sekitarnya karena mempermasalahkan tokoh setempat yang ikut dalam proses pemilihan.

i. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana alam dan bencana kemanusiaan oleh penyelenggara Pemilu masih sangat minim. salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya anggaran dan Sumber daya Manusia untuk penyelenggaraan Pemilu.

J. Masyarakat Adat

1. Untuk masyarakat adat, perlu izin dari kiai atau pemuka adat setempat;

2. Masih terdapat pembatasan untuk pendirian TPS di wilayah kampung adat karena berbenturan dengan tata kelola kehidupan masyarakat adat.

K. Stakeholder Lain.

1. Tidak adanya Himbauan dari Pemerintah Pusat / Kementerian Terkait kepada Pemerintah Daerah / Dinas Terkait untuk memberikan perhatian khusus terkait masalah pemilu;

2. Bawaslu juga kesulitan untuk mengakses data pemilih by Name by address.

BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA NUSANTARA

Permasalahan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak konstitusional warga Negara di wilayah Ibukota Negara Baru. Wilayah IKN seluas 256.142 hektar merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang harus dipenuhi hak-haknya. Komnas HAM berpendapat UU IKN secara substansial tidak cukup kuat memberikan ruang partisipasi publik, meskipun memang memberikan landasan normatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan IKN. Bahkan dalam analisisnya, Komnas HAM berkesimpulan terdapat berbagai potensi pelanggaran HAM dalam UU IKN, diantaranya hak untuk turut serta dalam pemerintahan (memilih dan dipilih).

Adapun beberapa pasal yang menjadi persoalan, antara lain Pasal 4 Ayat 1 huruf b jo. 5 Ayat 4 UU IKN yang menyatakan "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR." Kepala Otorita adalah lembaga eksekutif setingkat kementerian yang mana kedudukan, hierarki dan strukturnya terletak langsung di bawah Presiden. Namun Kepala Otorita juga memiliki tugas "... penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara", dan merupakan "... satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi" sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 2, 8, 9 dan 10 undang-undang a quo.

Ketentuan pasal ini berimplikasi pada hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Untuk itu, Komnas HAM menganalisis sebagai berikut: a) Otorita IKN akan memiliki 30 kewenangan khusus dalam konteks pelaksanaan pemerintah daerah. Pemberian kewenangan strategis Otorita IKN lewat jalur Peraturan Pemerintah (PP) tanpa melibatkan DPR, tidak lumrah karena pemberian kewenangan apalagi yang bersifat khusus seharusnya merupakan materi undangundang, bukan peraturan dibawahnya; b) Pemberian kewenangan Kepala Otorita lewat PP mereduksi peran dan proses deliberasi di DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat; c) Kepala Otorita memiliki dua peran dan tugas, pertama sebagai pelaksana kebijakan pusat di daerah (setingkat kementerian) dan pelaksana pemerintah daerah 'setingkat' Provinsi, dimana Kepala Otorita bertindak sebagai 'Kepala Daerah'; d) Dalam praktik pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah IKN sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo merupakan praktik baru yang tidak lumrah. Saat ini, setidaknya ada 4 daerah yang menyandang status daerah khusus dan istimewa antara lain: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Papua yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda.

Ambiguitas kedudukan 'pemerintah' beserta kewenangannya dalam konstruksi undangundang a quo setidaknya berdampak pada hak warga negara secara khusus masyarakat di wilayah untuk memilih (right to vote) dan untuk dipilih (right to be voted), hak partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan strategis (right to participate) dan hak untuk meminta akuntabilitas pemerintah guna meminta pertanggung-jawaban pemerintah dan meminta pemulihan hak (effective remedies) kepada pemerintah.

Selain itu, ada Pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi: "Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional" yang berimplikasi pada Hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini akan berdampak pada:

1. Ketiadaan Pilkada untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Daerah dan DPRD bertentangan dengan; (a) Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, (b) Pasal 43 UU 39/1999 tentang HAM (c) Pasal 1 Ayat (1), Pasal 198 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu, (d) Pasal 21 DUHAM dan (e) Pasal 25 KIHSP;

2. Hilangnya hak warga negara masyarakat di wilayah IKN menutup aspirasi warga lokal terhadap kebijakan strategis lokal IKN, hak warga negara di wilayah IKN untuk dipilih sebagai Kepala Otorita (jika dimaknai sebagai Kepala Daerah) dan anggota legislatif daerah atau DPRD juga dihilangkan. Padahal Pasal 5 Ayat 5 undang-undang a quo menekankan bahwa Pemerintah Daerah Khusus IKN juga memiliki fungsi dan peran pemerintah daerah.

3. Dalam wawancara dan observasi di lapangan, Komnas HAM banyak menerima keluhan individu dan kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi lokal, namun terpaksa harus mempertimbangkan kembali niatannya karena pengaturan IKN yang tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat lokal.

Pasal 5 Ayat (6) berbunyi: "Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara" yang berimplikasi pada hilangnya hak atas akuntabilitas pemerintahan, seperti hilangnya hak masyarakat untuk memilih dan juga dipilih dalam wilayah IKN berdampak signifikan dalam konteks pertanggungjawaban dan alur akuntabilitas publik pemerintahan. Produk hukum dari Kepala Otorita apabila dimaknai sebagai 'Peraturan Daerah', maka mengandung cacat hukum formil dan materiil. Hal ini karena secara formil suatu peraturan daerah haruslah dibentuk lewat proses pembentukan antara Kepala Daerah, sebagai eksekutif daerah bersama dengan DPRD, sebagai lembaga legislatif daerah. Sedangkan secara materiil/substantif suatu peraturan daerah harus memuat aspirasi-aspirasi lokal dan sekaligus mekanisme kontrol 'wakil rakyat'.

Oleh karenanya, tidak adanya skema pemilihan umum daerah di wilayah berpotensi akan menghilangkan 1,5 juta suara pemilih yang nantinya tinggal di kawasan IKN. Seperti halnya dibahas sebelumnya terkait aspek pembatasan HAM, keberadaan IKN baru sebagai suatu daerah khusus tidak dapat dipersamakan dengan kondisi di mana ketentuan konstitusi dan juga Prinsip Siracusa memperbolehkan adanya pembatasan hak, karena tidak terpenuhinya dua aspek utama dari pemberlakuan pembatasan hak, yaitu adanya kedaruratan dan terdapat batas waktu pemberlakuan pembatasan, bukan berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan seperti halnya penghilangan hak suara dalam pemilihan kepala dan anggota legislatif daerah di wilayah IKN.

BABV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan pemantauan situasi hak konstitusional warga Negara pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilu serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 dan hasil pemantauan situasi pra Pemilu Serentak 2024, maka Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif HAM mennyimpulkan:

A.1. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat

a. Komnas HAM mencatat proses pemutahiran data pemilih bergantung pada perekaman KTP el dan Data Pemilih Berkelanjutan yang berasal dari data pemilih tetap pada pelaksanaan pemilu terakhir harus terus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi diantara stakeholders terkait seiring dengan sosialisasi yang massif juga harus dilakukan pada pemilih pemula dan kelompok rentan.

b. Pendataan dan perekaman terhadap pemilih pemula harus mulai dilakukan dari sekarang terutama bagi mereka yang berusia 17 tahun atau telah menikah atau memasuki purna tugas sebagai anggota TNI/Polri pada 14 Februari 2024, demikian pula proses pencetakan hasil perekamannya sebaiknya sudah dilakukan H-3 sebelum tanggal pemilihan sehingga potensi hilangnya hak pilih karena problem e KTP bisa diantisipasi

c. Komnas HAM mencatat walaupun telah ada perbaikan dalam proses penerbitan e KTP sebagai syarat untuk warga Negara dapat menggunakan hak pilihnya namun masih banyak kendala baik dari aspek teknis, regulasi jaringan internet/infrastruktur kondisi, geografis dan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

d. Potensi hilangnya hak pilih terjadi didaerah dengan mobilitas tinggi. daerah rawan konflik, daerah perkebunan/pekerja pabrik, wilayah komunitas masyarakat adat serta kelompok pemilih disabilitas dan pemilih pemula perlu menjadi perhatian utama dalam proses pendataan pemilih berkelanjutan dan penerbitan e KTP

A.2. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan

a. Khusus terhadap penyandang disabilitas, Pendataan pemilih terus dilakukan, demikian pula sosialisasi pemilu walaupun dirasakan masih minim dan belum menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang ada,

b. Penyediaan TPS yang akses bagi pemilih disabilitas belum bisa terpenuhi seluruhnya karena adanya kendala ketersediaan ruang public yang memadai bagi pembuatan TPS

c. Masih adanya keluarga yang tidak memberikan informasi keberadaan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas dalam proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU walaupun KPU telah menyediakan kolom khusus pemilih disabilitas dalam form data pemilih sehingga data pemilih penyandang disabilitas tidak terekam dengan baik

d. Penggunaan surat keterangan dokter bagi Penyandang Diabilitas Mental, menjadi kendala bagi mereka untuk bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak semua Panti Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental memiliki dokter, yang kompeten akan hal tersebut.

e. Terkait pemenuhan hak pilih bagi pasien di rumah sakit tidak tersedianya TPS khusus/Keliling di duga masih akan menjadi kendala bagi pasien dan keluarganya untuk dapat menggunakan hak pilihnya, koordinasi antara penyelenggara pemilu di Daerah dengan Dinas Kesehatan maupun manajemen rumah sakit harus terus ditingkatkan.

f. Dalam hal pemenuhan hak pilih di Lapas proses perekamanan e KTP dilakukan secara aktif oleh petugas dukcapil berkoordinasi dengan KPU dan Lapas namun masih terkendala tidak tersedianya data diri warga binaan secara lengkap baik yang bersangkutan tidak mau terbuka akan data diri dan keluarganya, maupun adanya keluarga warga binaan yang tidak mengakui keberadaan anggota keluarganya tersebut

g. Terhadap kelompok Masyarakat adat di beberapa wilayah masih terkendala dalam memperoleh akses memilihnya karena tidak ber e KTP,

A.3. Aspek Kerawanan

Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dan Pihak Kepolisian dalam membuat Peta Kerawanan Pemilu baru berdasarkan netralitas ASN, Politik Uang, Ujaran

Kebencian, Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antara Golongan (SARA) serta Pertahanan Keamanan. namun belum belum ada peta kerawanan pemilu berdasarkan Aspek Kesehatan dan bencana Alam. Hal ini menjadi penting karena Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan menggunakan UU yang sama seperti pemilu serentak tahun 2019 sehingga beban kerja KPPS masih sama selain itu pada bulan Februari dan November 2024 diperkirakan memasuki musim penghujan

A.4. Terkait Aspek Kesehatan dan Keselamatan Petugas KPPS

Pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, Komnas HAM mencatat ratusan penyelenggara pemilu sakit dan meninggal dunia yang diduga kuat akibat faktor beban kerja, perlindungan keselamatan dan hak Kesehatan petugas KPPS, PPS, PPK, Petugas Keamanan dan Pengawas Pemilu menjadi terabaikan.

Pada pemilu 2024, Komnas HAM masih melihat bahwa kejadian yang sama dapat terulang kembali mengingat dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 masih sama dengan pemilihan umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini tentu tidak akan membawa banyak perubahan dalam tata laksana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Walaupun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021, dimana ada perpanjangan jangka waktu penghitungan suara yang dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Hal ini tetap membuat penyelenggara pemilu tidak memiliki waktu istirahat, karena dilakukan tanpa jeda waktu walaupun telah ada rencana pengetatan syarat usia dan kesehatan serta penggunaan teknologi informasi bagi penyelenggara pemilu namun Komnas HAM menemukan belum adanya rencana untuk menyiapkan nakes dan faskes untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kedaruratan.kesehatan

Komnas HAM Belum menemukan adanya regulasi dalam penyelenggaraan pemilu yang adaptif terhadap situasi pandemi dan kedaruratan kesehatan sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan sehingga kesehatan dan keselamatan public lebih terjamin

A.5. Penyelenggara Pemilu

1. Komnas HAM menemukan beberapa pemerintah daerah telah menganggarkan Kebutuhan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 terutama untuk pilkada melalui dana cadangan berdasarkan perda dan keputusan Gubernur maupun keputusan Bupati/walikota namun dalam hal dukungan bagi pemilu nasional terkendala adanya keterbatasan anggaran yang bisa digunakan yang harus disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan daerah

2. Dalam hal tata kelola pengadaan dan pendistribusian logistik yang sebagian besar dilakukan secara terpusat menjadi salah satu penyebab keterlambatan dan tertukarnya surat suara sehingga menambah beban kerja peyelenggara pemilu ditingkat bawah

3. Komnas HAM mencatat pelaksanaan Bimtek dan buku panduan bagi Petugas KPPS masih sangat terbatas sehingga pengetahuan dan pemahaman tidak merata sehingga dalam pelaksanaannya beban kerja terpusat hanya pada mereka yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas walaupun telah ada pembagian tugas yang tegas diantara penyelenggara tersebut

4. Rendahnya minat masyarakat untuk terlibat menjadi petugas KPPS, PPS dan PPK serta pengawas pemilu khususnya bagi mereka yang berusia produktif dan memenuhi syarat pendidikan

5. Dalam hal pengawasan adanya ujaran kebencian, hoaks serta isu SARA di mediasi sosial peran pengawasan oleh Bawaslu masih terkendala kewenangan untuk melakukan pengawasan yang hanya terbatas pada saat masa kampanye dan terhadap media sosial yang di daftarkan secara resmi kepada KPU oleh peserta pemilu

6. Dalam hal penegakkan hukum pemilu keengganan masyarakat untuk menjadi saksi baik saksi pelapor maupun saksi peristiwa menjadi kendala yang masih terjadi.

A.6. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara

UU IKN secara substansial tidak cukup kuat memberikan ruang partisipasi publik, meskipun memang memberikan landasan normatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan IKN. Adapun beberapa pasal yang menjadi persoalan, antara lain Pasal 4 Ayat 1 huruf b jo. 5 Ayat 4 UU IKN yang menyatakan "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR

Pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi: "Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional" yang berimplikasi pada Hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini akan berdampak pada:

1. Ketiadaan Pilkada untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Daerah dan DPRD bertentangan dengan; (a) Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, (b) Pasal 43 UU 39/1999 tentang HAM (c) Pasal 1 Ayat (1), Pasal 198 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu, (d) Pasal 21 DUHAM dan (e) Pasal 25 KIHSP;

2. Hilangnya hak warga negara masyarakat di wilayah IKN menutup aspirasi warga lokal terhadap kebijakan strategis lokal IKN, hak warga negara di wilayah IKN untuk dipilih sebagai Kepala Otorita (jika dimaknai sebagai Kepala Daerah) dan anggota legislatif daerah atau DPRD juga dihilangkan. Padahal Pasal 5 Ayat 5 undang-undang a guo menekankan bahwa Pemerintah Daerah Khusus IKN juga memiliki fungsi dan peran pemerintah daerah.

3. Tidak adanya skema pemilihan umum daerah untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan pemilihan kepala daerah di wilayah IKN berpotensi akan menghilangkan 1,5 juta suara pemilih yang nantinya tinggal di kawasan IKN

B. Rekomendasi

Aspek pemilu yang free and fair election

a) Mendorong agar Pemerintah dan DPR untuk menerbitkan regulasi yang menjamin partisipasi publik secara luas dalam pemilu, termasuk berorganisasi, menyampaikan pendapat/keyakinan politiknya, serta opsi pemanfaatan teknologi informasi dan mekanisme pos sebagai alternatif dalam pemungutan suara yang lebih memperluas akses publik dalam memberikan suaranya.

b) Bagi KPU penting untuk menjamin perlindungan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan, seperti penyadang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien RS dan termasuk tersedianya data pemilih yang akurat dan akuntabel sehingga mereka dapat difasilitasi memilih sebagai hak konstitusionalitasnya

c) Perlunya peningkatan pencegahan dan penindakan secara profesional dan kewenangan yang lebih memadai kepada Bawaslu dalam memproses pelanggaran dan tindak pidana terkait dengan penyelenggaraan pemilu sehingga penerapan hukum lebih efektif, termasuk meningkatkan integritas dan kapasitas jajarannya

d) Bagi Mahkamah Konstitusi penting untuk menjamin proses persidangan sengketa pemilu yang diajukan berjalan dengan objektif, profesional dan transapran sehingga peradilan menjadi sarana untuk mencari keadilan substantif tidak hanya mengedepankan asfek prosedural hukum formal saja.

e) Bagi KPU dan Bawaslu untuk memastikan terselenggaranya pemilu dengan memperhatian prinsip one man one vote sebagai implementasi dari suara pemilih dan penindakan hukum serta etik yang tegas terhadap peyelenggara yang terbukti melakukan pelaggaran prinsip tersebut.

Berdasarkan temuan pengamatan situasi dan hasil diskusi terfokus bersama NGO, Pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang telah dilaksanakan oleh Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam rangka menghasilkan rekomendasi awal dan early warning bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

KPU RI

1. KPU perlu memberikan perhatian serius untuk perbaikan beban kerja penyelenggara pemilu ditingkat bawah, seperti :

a. Penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi beban kerja penyelenggara Pemilu, b. Pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu yang lebih baik sehingga kasus tertukarnya surat suara serta keterlembatan kedatangan logistic tidak terulang kembali

c. Perlu adanya panduan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang secara spesifik dalam aspek kesehatan yang mengatur terkait asupan makanan serta vitamin, alur dan beban kerja petugas yang lebih ramah terhadap asfek kesehatan dan keselamatan sehingga potensi berulangnya peristiwa sakit dan meninggalnya penyelenggara Pemilu pada pemilu serentak tahun 2019 tidak berulang kembali

d. Berkoordinasi dengan kementerian kesehatan RI dalam rangka penyiapan nakes dan faskes saat hari pemungutan dan penghitungan suara.

2. Memastikan kelompok rentan untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal melalui perlakuan khusus (afirmatif action) dalam hal pendataan pemilih, pemgadaan TPS khusus, pembuatan TPS akses

3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah terutama BNPB untuk memitigasi kondisi cuaca ekstrem dan kebencanaan yang mungkin terjadi mengingat penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan pada bulan dimana puncak musim hujan mungkin terjadi yang mengancam keselamatan publik

Bawaslu RI

1. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu

2. Meningkatkan sosialisasi peran serta masyarakat dalam penegakkan hukum pemilu untuk berani bersuara dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi

3. Memasukan aspek kesehatan dan keselamatan publik sebagai indikator kerawanan TPS yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilu

4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi pengawas pemilu

Kementerian Kesehatan

1. Terlibat secara aktif dalam menyiapkan mitigasi darurat kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 terutama keberadaan faskes dan nakes

2. Menyiapkan panduan kesehatan bagi penyelenggara pemilu terkait dengan jenis asupan sehat selama bertugas dan standard pemeriksaan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu

3. Menyiagakan nakes dan faskes di setiap lokasi pemilihan yang memiliki tingkat kerawanan dari aspek kesehatan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Kota/Kabupaten sebagai antisipasi situasi darurat terkait kesehatan dan keselamatan, baik petugas maupun masyarakat pemilih.

4. Mendorong rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta untuk dapat berkoordinasi dengan KPU di daerah dalam menyiapkan data pemilih di RS baik pasien dan keluarganya serta petugas RS yang akan menggunakan hak pilihnya

Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen PAS

Terus meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pemilih di Lapas, pendataan pemilih dan penerbitan e KTP bagi warga binaan yang memenuhi syarat untuk memilih

Kementerian Dalam Negeri cq. Disdukacapil

1. Perlu adanya sinkronisasi data DP4 dengan data pemilih hasil Pendataan Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU terutama terkait data pemilih pemula, pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan data pemilih kelompok rentan

2. Melakukan proses Perekaman terhadap Pemilih Pemula yang pada tanggal 14 Februari 2024 telah berusia 17 tahun, anggota TNI/POLRI yang telah pensiun dan menerbitkan e KTP 3 hari sebelum hari pemungutan suara sehingga pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya

3. Meningkatkan proses pelayanan perekaman e KTP terhadap kelompok masyarakat adat dan masyarakat daerah terpencil dengan metode jemput bola

4. Mendorong peningkatan fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelengaraan pemilu tahun 2024

5. Meningkatkan sosialisasi partisipasi politik warga Negara dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari hak kosntitusional warga Negara agar kualitas demokrasi melalui proses pemilu semakin baik

DPR

1. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan dan Langkah - langkah perbaikan baik regulasi maupun teknis penyelenggaraan pemilu yang lebih ramah HAM sehingga kualitas pemilu semakin lebih baik

2. Memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan pemilu termasuk anggaran untuk melindungi hak atas kesehatan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya

3. Meningkatkan koordinasi antar penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam mempersiapkan serta menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024

LAPORAN PENGAMATAN SITUASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PRA PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia Telp: 021-3925230 | Fax: 021-3925227 Email: [email protected]