Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): INDIKATOR DAN DATA HAK ASASI MANUSIA SERTA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : PENDEKATAN PRAKTIS AGAR TIDAK ADA SATU ORANG PUN YANG DITINGGALKAN

36 halaman · 36 halaman diproses dengan OCR · 18.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Alamat Penerbit:
  2. Katalog dalam Penerbitan
  3. PENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. PENDAHULUAN
  6. SINERGLANTARAHAKASASIMANUSIA DAN KERANGKAKERJA PEMANTAUAN PEMBANGUNANBERKELANJUTAN
  7. PELUANG DAN KESENJANGAN DARI KERANGKA KERJA INDIKATOR TPB
  8. Contoh indikator TPB dan klasifikasi hak asasi manusia yang terkait
  9. MENILAI STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL
  10. INDIKATOR TERKAIT TPB YANG DITINJAU PADA TAHUN 2019
  11. DAMPAK KETERBATASAN DATA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
  12. DISAGREGASI DATA UNTUK MENGUKUR PIHAK YANG DITINGGALKAN
  13. MENGOPERASIONALKANSINERGI ANTARAHAKASASIMANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  14. APA SISTEM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL ITU?
  15. MEKANISME PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA
  16. PENJELAJAH DATA TPB - HAK ASASI MANUSIA
  17. REKOMENDASI MEKANISME PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA YANG SECARA LANGSUNG MENANGANI PENERAPAN TPB
  18. REKOMENDASIUNTUK THAILAND, 2016
  19. Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, CRPD/C/THA/CO/1
  20. PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DATA
  21. • Pemilahan data (disagregasi data)
  22. MENUJU EKOSISTEM DATA YANG INKLUSIF
  23. PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM MEMANTAU KEMAJUAN TPB
  24. LAMPIRAN A: ANALISIS KETERKAITAN INDIKATOR TPB TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
  25. WWW.HUMANRIGHTS.DK

THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS

INDIKATOR DAN DATA HAK ASASI MANUSIA SERTA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PENDEKATAN PRAKTIS AGAR TIDAK ADA SATU ORANG PUN YANG DITINGGALKAN

Judul : Indikator dan Data Hak Asasi Manusia serta Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Praktis agar Tidak Ada Satu Orang Pun yang Ditinggalkan

Judul Asli : Indicators and Data for Human Rights and Sustainable Development: A Practical Approach to Leaving No One Behind Penerbit The Danish Institute for Human Rights, 2019

Cetakan : Pertama, 2022

Penulis : Birgitte Feiring & Saionara König-Reis

Penerjemah : Wordsmith Group

Penanggung jawab : Komnas HAM RI

Alamat Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)

Jalan Latuharhari Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telepon (021) 392 5230 | Faksimili (021) 3922026

Website: www.komnasham.go.id | Twitter: @komnasham | Email: [email protected]

Katalog dalam Penerbitan

Birgitte Feiring & Saionara König-Reis

Indikator dan Data Hak Asasi Manusia serta Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Praktis agar Tidak Ada Satu Orang Pun yang Ditinggalkan. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022. 32 halaman; 21 cm x 29,7 cm.

Publikasi ini disusun dengan bantuan finansial dari Uni Eropa melalui proyek Peningkatan Kapasitas Lembaga Hak Asasi Manusia – NHRI1.EU fase 2. Seluruh konten merupakan tanggung jawab tunggal The Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan mungkin tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Apabila diperlukan untuk tujuan non-komersial, publikasi ini, atau sebagian daripadanya, dapat direproduksi dengan mencantumkan nama penulis dan sumbernya.

Di DIHR kami ingin membuat publikasi kami dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Kami menggunakan ukuran huruf yang besar, baris yang pendek (tanpa tanda sambung), teks yang rata kiri, dan warna kontras agar demi keterbacaan dan kenyamanan pembaca. Untuk informasi lebih lanjut tentang aksesibilitas, silakan klik www.humanrights.dk/accessibility

PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya pemenuhan hak asasi manusia.

Pembentukan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditujukan untuk mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga negara supaya mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga TPB menjadi instrumen yang sangat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Komnas HAM RI bekerjasama dengan Danish Institute for Human Rights (DIHR) dalam kerangka Kelompok Kerja TPB dari Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) untuk mengembangkan beragam kegiatan terkait promosi dan penguatan peran Lembaga-lembaga Nasional HAM di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Proses penerjemahan buku ini merupakan bagian dari kerjasama tersebut untuk menunjukkan keterkaitan langsung antara HAM dan TPB. sehingga membantu para pemangku kebijakan dalam meningkatkan standar dan mekanisme hak asasi manusia guna memperkuat realisasi dan peninjauan TPB sambil memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan.

Semoga buku ini mampu dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan dalam bentuk yang lebih kongkrit melalui berbagai aktivitas untuk mendorong pencapaian TPB dan HAM. Hal ini karena pencapaian TPB adalah bentuk dari langkah maju atas kewajiban negara dalam merealisasikan secara progresif hak asasi manusia bagi semua.

Jakarta, 06 Juli 2022

Komnas HAM RI

Komisioner Pengkajian dan Penelitian

Sandrayati Moniaga

DAFTAR ISI

PENGANTAR. 4 PENDAHULUAN 6 SINERGI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN KERANGKA KERJA PEMANTAUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. 7 PELUANG DAN KESENJANGAN DARI KERANGKA KERJA INDIKATOR TPB 7 MENILAI STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL 9 INDIKATOR TERKAIT TPB YANG DITINJAU PADA TAHUN 2019. 11 DAMPAK KETERBATASAN DATA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. 12 DISAGREGASI DATA UNTUK MENGUKUR PIHAK YANG DITINGGALKAN 13 MENGOPERASIONALKAN SINERGI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 15 APA SISTEM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL ITU?. 15 PENJELAJAH DATA TPB - HAK ASASI MANUSIA 16 REKOMENDASI MEKANISME PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA YANG SECARA LANGSUNG MENANGANI PENERAPAN TPB.. 19 PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DATA 20 MENUJU EKOSISTEM DATA YANG INKLUSIF. 21 LAMPIRAN A: ANALISIS KETERKAITAN INDIKATOR TPB TERHADAP HAK ASASI MANUSIA ...... 23

PENDAHULUAN

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 "berupaya untuk mewujudkan hak asasi semua orang". Sejak penetapannya, telah dilakukan berbagai upaya signifikan untuk menciptakan sinergi antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)² dan hak asasi manusia. guna meningkatkan koherensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penerapan dan pemantauan kedua agenda tersebut.

Eratnya keterkaitan antara TPB dan ketentuan perjanjian hak asasi manusia serta standar tenaga kerja yang mendasar telah membuka kesempatan baru untuk melakukan pendekatan gabungan demi mewujudkan dan mengukur hak asasi manusia serta pembangunan berkelanjutan di skala global.

The Danish Institute for Human Rights (DIHR) telah mengembangkan perangkat dan analisis strategis untuk membantu para praktisi dalam meningkatkan standar dan mekanisme hak asasi manusia guna memperkuat realisasi dan peninjauan TPB sambil memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Panduan Hak Asasi Manusia untuk TPB menjadi alat penting yang menunjukkan keterkaitan langsung antara lebih dari 92% tujuan TPB dengan hak asasi manusia dan standar tenaga kerja.

Untuk menciptakan sinergi penting antara hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, berikut ini adalah fitur-fitur utama dari pendekatan terintegrasi dalam pemantauan TPB dan hak asasi manusia:

Analisis indikator dan data TPB dari sudut pandang hak asasi manusia untuk mengidentifikasi peluang dan kesenjangan;

Analisis implikasi keterbatasan data terhadap hak asasi manusia;

Pemanfaatan kontribusi dari mekanisme pemantauan hak asasi manusia guna menutup kesenjangan data dan memandu penerapan TPB, termasuk bagi kelompok yang berisiko ditinggalkan.

Penggunaan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pengumpulan data; dan

Pembangunan ekosistem dan kemitraan data yang inklusif guna mendorong kemajuan.

Masing-masing elemen ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub-sub bab berikutnya.

Panduan Hak Asasi Manusia untuk TPB mengidentifikasi keterkaitan nyata antara tujuan TPB dan lebih dari 70 instrumen hak asasi manusia internasional dan regíonal, standar tenaga kerja internasional, dan instrumen lingkungan hidup. Kaitan yang diperoleh dari alat ini menjadi dasar bagi pendekatan berbasis hak asasí manusía dalam perencanaan, penerapan, dan pemantauan Agenda 2030.

1 Baca Agenda 2030 di https://bit.ly/2wNGf3t

2 Sustainable Development Goals (SDGs)

SINERGLANTARAHAKASASIMANUSIA DAN KERANGKAKERJA PEMANTAUAN PEMBANGUNANBERKELANJUTAN

PELUANG DAN KESENJANGAN DARI KERANGKA KERJA INDIKATOR TPB

Indikator SMART (Specific/Spesifik, Measurable/Terukur, Attainable/Dapat Dicapai, Relevant/Relevan, dan Time-Bound/Terikat Waktu) merupakan prasyarat penting untuk mengukur kemajuan TPB.

Kerangka kerja indikator global TPB terdiri dari 232 indikator tunggal.3 Semua indikator ini diperlukan untuk melihat perbandingan antar negara dan untuk mengukur kemajuan total dari upaya bersama dalam mencapai Agenda 2030.

Sejak disetujui secara resmi oleh Majelis Umum PBB pada bulan Juli 2017, kerangka kerja indikator global ini telah ditinjau dan disempurnakan setiap tahunnya oleh Komisi Statistik PBB (pada bulan Maret 2018 dan 2019).

Dari sudut pandang hak asasi manusia, beberapa bagian dari kerangka kerja indikator ini lebih relevan dibanding bagian yang lainnya. Berdasarkan analisis kualitatif yang menilai kemampuan set indikator global terbaru⁴ dalam mengukur aspek hak asasi manusia dari tujuan TPB yang terkait, DIHR memperkirakan bahwa:

Hampir 50% indikator TPB diharapkan dapat menghasilkan data yang memiliki keterkaitan langsung dalam pemantauan instrumen hak asasi manusia tertentu (hijau).

11%data lainnya memiliki keterkaitan tidak langsung terhadap hak asasi manusia tetapi informasinya masih dapat ditautkan dengan pemantauan instrumen hak asasi manusia tertentu (kuning).

38% indikator tidak merujuk secara khusus kepada hak asasi manusia tetapi mungkin dapat menyediakan data yang relevan bagi analisis kontekstual umum dari faktorfaktor yang membantu atau membatasi terwujudnya hak asasi manusia (biru).

Sekitar 1%indikator masih memerlukan spesifikasi metadata tambahan untuk dapat dinilai keterkaitannya dengan hak asasi manusia (putih).

KETERKAITAN INDIKATOR TPB TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Data yang terkait secara langsung dengan hak asasi manusia Data yang terkait secara tidak langsung dengan hak asasi manusia Informasi kontekstual, tidak ada rujukan langsung kepada hak asasi manusia Keterkaitannya baru dapat ditentukan setelah ada metadata tambahan

Peringkat hak asasi manusia lengkap dari indikator tunggal disajikan dalam Lampiran A.

Indikator yang terkait secara langsung dengan hak asasi manusia tercermin dengan jelas dalam TPB mengenai hak sosial dan ekonomi dasar, misalnya, Tujuan 3 (kesehatan) dan Tujuan 4 (pendidikan). Tujuan 1 (menghapus kemiskinan), 5 (kesetaraan gender), dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat) juga memiliki banyak indikator yang terkait secara langsung dengan hak asasi manusia.

Sebaliknya, hanya ada sedikit indikator yang terkait dengan hak asasi manusia, misalnya, dalam Tujuan 6 (air dan sanitasi), Tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), serta Tujuan 15 (ekosistem daratan), meskipun tujuan-tujuan ini memiliki implikasi besar terhadap hak asasi manusia. Hal ini bisa menjadi indikator untuk mengukur nilai tambah dari hak asasi manusia tambahan.

Selain untuk mengukur penegakan dan pencapaian aspek hak asasi manusia dari tujuan TPB, data yang dihasilkan dari indikator TPB global ini, khususnya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan hak asasi manusia, dapat menjadi informasi mengenai mekanisme pemantauan hak asasi manusia dan membantu menutup beberapa kesenjangan data dalam sistem tersebut.

Dalam hal ini, indikator TPB global dapat menghasilkan data yang relevan bagi pemantauan TPB dan kepatuhan hak asasi manusia di tingkat negara dan global.

3 Jumlah total indikator yang tercatat untuk semua target adalah 244. Akan tetapi, sembilan indikator tercatat di lebih dari satu target, sehingga jumlah indikator tunggal menjadi 232. Daftar lengkap indikator global dapat dilihat di: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/ indicators-list/

4 Analisis pertama dapat dilihat di "Human Rights in Follow-up and Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development", yang tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Arab di https://bit.ly/2RrHHUZ tanggal 16 Juni 2019.

Contoh indikator TPB dan klasifikasi hak asasi manusia yang terkait

Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, pemukiman liar, atau rumah yang tidak layak. Indikator 11.1.1

Rata-rata tahunan materi partikulat halus (mis. PM2,5 dan PM10) di perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk). Indikator 11.6.2

Dianggap terkait secara langsung untuk mengukur instrumen hak asasi manusia tertentu, karena berhubungan dengan hak asasi manusia atas perumahan yang layak, yang muncul dari sejumlah instrumen hak asasi manusia.

Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya berdasarkan luas kota. Indikator 11.a.1

Dianggap terkait secara tidak langsung karena tingkat materi partikulat halus dapat berdampak pada hak penduduk kota atas kesehatan.

MENILAI STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL

Indikator struktural untuk mengukur komitmen negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam ratifikasi perjanjian internasional atau penerapan UU dan kebijakan nasional.

Dianggap sebagai informasi kontekstual tanpa rujukan langsung kepada ketentuan hak asasi manusia. Namun, data yang dihasilkan mungkin masih relevan untuk analisis kontekstual luas atas faktorfaktor yang membantu atau membatasi terwujudnya hak asasi manusia.

Hukum hak asasi manusia internasional mengatur bahwa Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) telah menyusun suatu panduan komprehensif untuk merancang indikator yang mengukur kewajiban ini. Secara umum, ada tiga jenis indikator hak asasi manusia:

Indikator proses yang mengukur upaya negara untuk mengubah komitmen hak asasi manusia menjadi hasil, misalnya melalui alokasi anggaran, pembentukan lembaga, cakupan layanan sosial, dan pelatihan personel.

Indikator hasil yang mengukur hasil atau dampak nyata dari komitmen dan upaya negara dalam hal hak asasi manusia yang dinikmati penduduk, misalnya di bidang pencapaian pendidikan atau akses ke air minum bersih berdasarkan kelompok penduduk.

Contoh pengelompokkan indikator
Angka kematian ibu. Indikator 3.1.1.Termasuk indikator hasil karena indikator ini mengukur hasil nyata dalam hal penegakkan hak asasi manusia atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai
Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih. Indikator 3.1.2.kesehatan tertinggi yang dapat dicapai Termasuk indikator proses karena indikator ini mengukur upaya negara dalam menyediakan layanan yang memadai demi menegakkan hak asasi manusia atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai
Penilaian terhadap 114 indikator yang terkait secara langsung dengan hak asasi manusia menunjukkan bahwa hanya ada 6 indikator struktural, sementara sebagian besar indikator lainnya dapat dikelompokkan sebagai indikator hasil.temporer dibanding indikator proses. Maka, peluang indikator hasil untuk mengukur komitmen dan upaya jangka pendek negara dalam mencapai tujuan dan sasaran sangatlah terbatas.
Dapat dilihat bahwa mayoritas indikator TPB global berfokus pada hasil. Meskipun penilaian ini sangat penting untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, tetapi hasilnya biasanya didapatkan dari serangkaian proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karenanya, indikator hasil gabungan dampak dari berbagai proses seringkali lebih lambat dan kurang peka dalam menangkap perubahanSelain itu, beberapa indikator yang berorientasi pada hasil dimaksudkan untuk memantau beberapa tujuan TPB "struktural" yang mengharuskan negara untuk mengambil tindakan struktural seperti pemberlakuan UU dan kebijakan. Misalnya, tujuan 10.3 dan 16.b terkait non-diskriminasi, yang dipantau melalui indikator persepsi umum yang berorientasi hasil.
TujuanIndikator umum
Tujuan 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Tujuan 16.b. Menggalakkan dan menegakkan UU dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutanPersentase pelaporan penduduk yang secara pribadi pernah mengalami diskriminasi atau pelecehan dalam 12 bulan terakhir berdasarkan tindak diskriminasi yang dilarang oleh hukum internasional hak asasi manusia.

Penyertaan indikator persepsi tersebut merupakan suatu langkah maju, karena hal tersebut memberikan suara dan berpeluang memberdayakan para korban diskriminasi. Namun, indikator ini tidak mampu mengukur secara langsung aspek struktural terkait pelaksanaan dan penegakkan UU dan kebijakan. Selain itu, dari sisi operasional, pengukuran sulit dilakukan karena masyarakat biasanya tidak mengetahui prinsip-prinsip non-diskriminasi berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia.

Lebih lanjut, pengalaman diskriminasi individu atau kelompok dapat mencerminkan pola sosial, budaya, dan ekonomi yang hanya dapat diubah setelah jangka waktu yang lama.

Untuk melaksanakan pemantauan atas penerapan TPB yang lebih komprehensif, diperlukan indikator hasil global yang dilengkapi dengan indikator struktur dan indikator proses dengan waktu tanggap yang lebih singkat di tingkat nasional, agar dapat mengukur secara langsung komitmen dan upaya negara. Selanjutnya, hasil pengukuran ini dapat dilengkapi dengan informasi pemantauan hak asasi manusia yang berfokus pada aspek struktural dan proses.

INDIKATOR TERKAIT TPB YANG DITINJAU PADA TAHUN 2019

Indikator TPB yang ditinjau dalam Forum Politik Tingkat Tinggi 2019 berpeluang besar untuk menghasilkan data yang relevan untuk pemantauan aspek hak asasi manusia dari Agenda 2030.

Tujuan TerkaitForkoitTTerkaitTidak adaMetadata
HAMdengan HAM
113010
24180
325200
411000
512200
63260
71050
87280
911100
105330
118160
122272
136110
141180
1510130
1616430
1746141

Semua (100%) indikator global untuk TPB 4 (pendidikan bermutu) terkait secara langsung dengan hak asasi manusia. Meskipun demikian, diperlukan upaya di tingkat nasional untuk memperbaiki disagregasi indikator guna mengukur pendidikan oleh kelompok gender yang berbeda serta terhadap pemegang hak yang berbeda.

Selain itu, sekitar 87% indikator global terkait TPB 13 (penanganan perubahan iklim) dan TPB 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat) berpotensi menghasilkan informasi yang terkait secara langsung atau tidak langsung untuk memantau kepatuhan hak asasi manusia.

Meskipun sinergi antara kerangka kerja pemantauan TPB 16 dan hak asasi manusia telah diantisipasi sebelumnya (karena TPB 16 mencerminkan banyak hak sipil dan politik yang mendasar), adanya keterkaitan kuat antara hak asasi manusia dan TPB 13 lebih mengejutkan. Konvergensi ini dapat membantu meningkatkan perhatian lembaga dan mekanisme hak asasi manusia terhadap dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia, yang hingga kini masih belum sepenuhnya dipahami (lihat tabel di halaman 11).

Lebih dari 40% indikator TPB 10 (mengurangi ketimpangan) dan TPB 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dapat menghasilkan informasi yang terkait secara langsung dengan pemantauan hak asasi manusia. Salah satu indikator terkait dengan TPB 8 (8.8.2.) merujuk secara khusus pada "tingkat kepatuhan nasional atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual International Labour Organization (ILO) dan peraturan perundang-undangan negara terkait, berdasarkan gender dan status migran" yang memanfaatkan kapasitas dan struktur ILO untuk memantau hak-hak pekerja untuk target TPB 8.8.

Meskipun sebagian besar indikator TPB 17 hanya memberikan informasi yang terkait secara kontekstual dengan hak asasi manusia (60%), terdapat peluang besar untuk mendorong pelembagaan pendekatan yang terintegrasi dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja pemantauan Tujuan ini. Indikator 17.14.1 (adanya mekanisme keterpaduan kebijakan), misalnya, belum dapat dinilai dalam analisis ini karena kurangnya metadata yang bisa menjelaskan sifat dan inti mekanisme tersebut

Salah satu cara untuk memastikan keterkaitan hak asasi manusia terhadap indikator tersebut dengan menyusun Mekanisme Nasional untuk Pelacakan dan Tindak Lanjut hak asasi manusia dan TPB sebagai bukti keberadaan mekanisme keterpaduan kebijakan.

Para pelaku hak asasi manusia, termasuk NHRI⁵ dan organisasi kemasyarakatan sipil. dapat membagikan pengalamannya dalam proses pengumpulan data partisipatif, yang dapat membantu menyertakan dan mengenali kelompok rentan dan terpinggirkan yang cenderung dikecualikan dari metode pengumpulan data dan pemantauan tradisional.

DAMPAK KETERBATASAN DATA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Selama empat tahun pertama penerapan TPB beberapa negara terus melaporkan adanya kesulitan terkait dengan (1) metodologi untuk indikator TPB di tingkat nasional dan global, (2) pengumpulan data, dan (3) analisis statistik.6

Kapasitas statistik lembaga yang terbatas, kesenjangan data yang signifikan, dan kurangnya data yang cukup dipilah terus menghambat kemampuan negara-negara untuk mengungkap kondisi yang dialami kelompok penduduk yang paling rentan dan untuk melaporkan TPB secara lengkap.

Indikator global digolongkan dalam tiga tingkatan sesuai dengan kejelasan konsep dan ketersediaan data. Berikut adalah pengelompokan terbaru dari 232 indikator global:

Pengelompokkan tingkatan indikator TPB

Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat Jamak

Tingkat I: 104 indikator memiliki konsep yang jelas, metodologi dan standar, serta produksi data berkala oleh negara.

Tingkat II: 88 indikator saat ini tidak memiliki produksi data secara berkala.

Tingkat III: 34 indikator belum memiliki metodologi atau standar yang ditetapkan secara internasional.

Tingkat Jamak: 6 indikator memiliki komponen yang dikelompokkan dalam tingkat yang berbeda.

Dari semua indikator vang terkait secara langsung dengan hak asasi manusia, hanya separuhnya yang dikelompokkan dalam Tingkat I (53). Secara efektif, hal ini berarti bahwa hanya seperempat indikator TPB yang saat ini menghasilkan data yang dapat mengukur aspek hak asasi manusia yang tercakup dalam tujuan TPB. Selain itu, sebagian besar indikator tersebut hanya menghasilkan data umum saja, alih-alih data terdisagregasi untuk memantau kelompok tertentu yang berisiko ditinggalkan.

Di satu sisi, keterbatasan kerangka kerja indikator global TPB menekankan perlunya upaya bersama demi meningkatkan ketersediaan data secara menyeluruh di berbagai aspek TPB untuk dapat dibandingkan di tingkat global, termasuk data terdisagregasi.

Di sisi lain, keterbatasan ini menyoroti kebutuhan negara untuk melengkapi kerangka kerja global ini dengan indikator hak asasi manusia yang relevan di negaranya serta melengkapi pengumpulan data indikator TPB global dengan informasi dari sumber data lainnya.

Adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, mekanisme pemantauan hak asasi manusia dapat memberikan kontribusi besar dalam hal tersebut.

Tabel dalam Lampiran A menggambarkan relevansi hak asasi manusia dan pengelompokkan tingkatan dari setiap indikator, yang dapat membantu memvisualisasikan potensi dan keterbatasan kerangka kerja pemantauan TPB untuk masing-masing tujuan.

5 NHRI atau National Human Rights Institutions dapat diterjemahkan sebagai Lembaga Nasional HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lainnya. Dalam dokumen ini, kami tetap menggunakan istilah NHRI. 6UN DESA, Lokakarya Global Kedua untuk negara-negara yang melakukan Tinjauan Nasional Sukarela pada Forum Politik Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan Juli 2019, hlm 3: tersedia di https://bit.ly/2Z7aAbF pada tanggal 31 Mei 2019.

DISAGREGASI DATA UNTUK MENGUKUR PIHAK YANG DITINGGALKAN

Agenda 2030 menegaskan untuk "tidak meninggalkan satu orang pun" karena diskriminasi dan ketidaksetaraan akan menciptakan hasil pembangunan yang tidak merata untuk berbagai sektor masyarakat. Untuk memenuhinya, data yang dikumpulkan harus dapat menangkap disagregasi yang dialami kelompok rentan serta memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak kelompok rentan tersebut dapat diketahui dan ditangani.

Disagregasi data adalah pendekatan utama yang disarankan dalam Agenda 2030 untuk memantau kemajuan yang tidak setara bagi berbagai kelompok penduduk. Agenda 2030 mencakup tujuan khusus (17.18), pada tahun 2020, memperkuat peningkatan kapasitas dan secara signifikan meningkatkan ketersediaan

data berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat dipercaya yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Penerapan Tujuan 171.8 yang baik merupakan kunci bagi pemantauan sistematis terhadap dimensi ketidaksetaraan dan non-diskriminasi dari keseluruhan Agenda 2030. Namun, masih ada tantangan besar dalam mencapai target saat ini, data yang terkait dengan indikator 17.18.1 tidak tersedia serta metodologinya masih dalam pengembangan.

Beberapa faktor yang membatasi disagregasi data secara penuh adalah:

Tidak semua indikator dapat dipilah-pilah (disagregasi) secara teknis (hanya sekitar 40% indikator global yang secara teknis dapat mengumpulkan data yang terpilah);

Sebagian besar Badan Statistik Nasional tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan disagregasi data; dan

Ada hal-hal sensitif seputar dasar yang digunakan untuk disagregasi data, misalnya, data yang terkait dengan identitas etnis dan gender atau orientasi seksual.

MENGOPERASIONALKANSINERGI ANTARAHAKASASIMANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

APA SISTEM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL ITU?

Sistem hak asasi manusia PBB berperan ganda untuk mengembangkan norma dan standar hak asasi manusia internasional serta melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap penerapannya.

Di tingkat global, saat ini terdapat sembilan perjanjian hak asasi manusia internasional inti7, yang terdiri dari undang-undang internasional yang mengikat secara hukum atas pihak-pihak Negara terkait. Secara internasional, kewajiban berdasarkan perjanjian ini dipantau oleh tiga mekanisme sistem utama hak asasi manusia sebagai berikut:

MEKANISME PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) adalah mekanisme penelaahan sejawat unik dari Dewan Hak Asasi Manusia yang meninjau secara berkala catatan hak asasi manusia dari ke-193 Negara Anggota PBB.ª

BADAN TRAKTAT terdiri dari komite ahli independen yang memantau kewajiban pihak Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak yang ditetapkan dalam masing-masing perjanjian hak asasi manusia internasional inti. Komite ini memantau seluruh rangkaian hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak dari kelompok tertentu seperti perempuan, migran, anak-anak, dan penyandang disabilitas.º

PROSEDUR KHUSUS adalah para ahli hak asasi manusia independen yang memiliki mandat untuk melaporkan dan memberikan nasihat tentang semua hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial, dari sudut pandang tematis atau negara tertentu. Beberapa contohnya antara lain Pelapor Khusus (Special Rapporteur) atas hak kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, Pelapor Khusus atas Hak Penyandang Disabilitas, dan Pelapor Khusus atas hak atas pembangunan.10

Sebagai hasil dari tinjauan sistematis atas informasi terkait kepatuhan negara terhadap kewajiban hak asasi manusia, termasuk laporan berkala diserahkan oleh negara, mekanisme ini memberikan rekomendasi dan observasi bagi masing-masing negara.

Proses yang inklusif dan mendalam ini menghasilkan informasi kualitatif dan konteks spesifik tentang kondisi hak sosial, ekonomi, budaya, sipil, dan politik di masing-masing negara, serta yang terkait dengan kelompok pemegang hak tertentu seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, migran, penduduk asli, dll. Lebih lanjut, sistem ini memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan negara untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya.

Adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dan TPB membuat sebagian besar rekomendasi dan observasi yang dihasilkan mekanisme ini akan terkait secara langsung untuk memandu penerapan TPB di tingkat negara.

7 Lihat https://bit.ly/2Z8TbPR untuk informasi lebih lanjut (9 Juni 2019).

8 Baca lebih lanjut tentang Universal Periodic Review: https://bit.ly/2PyqoCX

9 Baca lebih lanjut tentang Lembaga Perjanjian: https://bit.ly/2XAsh5Y

10 Baca lebih lanjut tentang Prosedur Khusus: https://bit.ly/2MazgcL

PENJELAJAH DATA TPB - HAK ASASI MANUSIA

The Danish Institute for Human Rights telah mengembangkan Penjelajah Data TPB - Hak Asasi Manusia, yaitu alat yang mengidentifikasi keterkaitan antara observasi dan rekomendasi sistem hak asasi manusia dan TPB.

Secara keseluruhan, Penjelajah Data TPB – Hak Asasi Manusia telah menganalisis dan menautkan lebih dari 150.000 rekomendasi dan observasi hak asasi manusia yang dihasilkan oleh Badan Traktat, UPR, dan Prosedur Khusus antara tahun 2006 dan 2018 dengan tujuan TPB. Hasilnya dapat ditelusuri berdasarkan negara, mekanisme, dan kelompok pemegang hak.

Penjelajah Data TPB – Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi (sekitar 70%) dapat dikaitkan secara langsung dengan penerapan satu atau beberapa dari ke-169 tujuan TPB. Sedangkan tujuan yang tidak dapat dikaitkan biasanya

SDG - Human Rights Data Explorer MECHANISMS Making the link between human rights and sustainable development LEARN MORE EXPLORE THE DATA Find your country Type in the name of a country or n and the SDGs Country ALL REGIONS AND COUNTRIES

Penjelajah Data TPB – Hak Asasi Manusia menautkan rekomendasi dari sistem hak asasi manusia internasional dengan ke-169 tujuan TPB. Informasi yang dihasilkan dapat disaring berdasarkan negara, kelompok pemegang hak, atau mekanisme hak asasi manusia. Keterkaitan ini membantu pengguna memanfaatkan informasi dari sistem pemantauan hak asasi manusía untuk mendorong penerapan dan pelaporan hak asasi manusia serta TPB yang terintegrasi. Selain itu, sistem ini juga memudahkan identifikasi indikator TPB tambahan yang mencerminkan komitmen suatu negara terhadap undang-undang hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum.

http://sdgdata.humanrights.dk berupa rekomendasi umum yang tidak memiliki poin yang jelas untuk ditindaklanjuti.

Jumlah rekomendasi terbanyak terkait dengan TPB 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat), yang mencerminkan hak sipil dan politik mendasar.

Lebih dari 18.000 rekomendasi yang terkait dengan TPB 8 (pekerjaan layak dan hak pekerja), 17.000 rekomendasi yang terkait dengan TPB 10 (mengurangi ketimpangan), dan 12.000 rekomendasi yang terkait dengan TPB 4 (pendidikan). Oleh karenanya, tampak jelas bahwa sistem hak asasi manusia dapat berkontribusi besar terhadap pengukuran TPB yang ditinjau pada tahun 2019.

Distribusi rekomendasi hak asasi manusia yang terkait dengan masing-masing TPB

20k 15k 10k 5k 0 15 22 3 15% 521. 6 8 1022 112w 010 ttté —wi O í A

Sebagai contoh, negara memiliki banyak rekomendasi dari lembaga hak asasi manusia terkait penghapusan undang-undang diskriminatif sebagaimana disyaratkan dalam tujuan TPB 10.3 dan 16.b. Semua rekomendasi tersebut secara langsung menangani aspek struktural tujuan dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk penerapannya, serta untuk kewajiban hak asasi manusia yang mendasarinya. Oleh karena itu, informasi ini dapat melengkapi indikator persepsi berorientasi hasil yang telah ada terkait dengan target.

Mekanisme hak asasi manusia dapat memberikan informasi serta analisis kualitatif dan terkontekstual tentang masalah-masalah yang sulit diidentifikasi melalui data statistik. Informasi tersebut dapat membantu memandu evaluasi ulang kerangka kerja pemantauan dan penentuan prioritas indikator di semua tingkatan, sehingga kelompok terpinggirkan akan terlihat oleh para pembuat kebijakan dan pelaksana tugas.

Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh di bawah ini, rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dari mekanisme hak asasi manusia dapat berujung pada perubahan perilaku di tingkat negara dan memperbaiki penyampaian TPB bagi kelompok yang biasanya tertinggal.

Namun, hasil analisis juga menunjukkan sedikitnya jumlah rekomendasi di beberapa bidang kritis, misalnya, yang terkait dengan perubahan iklim (TPB 13) dan sarana pelaksanaan (TPB 17).

Hal ini dapat menunjukkan beberapa kelemahan sistem dalam menangani masalahmasalah yang muncul di luar bidang hak asasi manusia "tradisional", sebagaimana yang terjadi pada, antara lain, perubahan iklim dan implikasi hak asasi manusia terhadap instrumen keuangan, termasuk instrumen yang dibuat guna mencapai TPB.

NEWS Denmark 10.3 16.b 8.5 14. The State party should revise its anti- Prohibition of disability Persons with disabilities discrimination legislation to ensure that it covers all discrimination has now grounds set forth in the Covenant and all areas of life. LGBTI The State party should improve the accessibility of entered into force Human Rights Committee effective remedies for any form of discrimination, (CCPR)Recommendation including by considering expanding the mandate of 2016 the Board of Equal Treatment to all forms of discrimination and to all groups and individuals, in particular lesbian, gay, bisexual and transgender persons and persons with disabilities, for matters not related to the labour market. The State party should expand the anti-discrimination legislation in the Faroe Islands. July 2, 2018 A new ban on discrimination gives people with disabilities the opportunity to appeal to the Equal Treatment Board with (TREATY BODIES) completely new types of cases.

Rekomendasi yang diterima Denmark dari Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 2016 berujung pada pemberlakuan hukum yang melarang diskriminasi terhadap disabilitas.

Penjelajah Data TPB - Hak Asasi Manusia juga membantu melihat dengan jelas bagaimana rekomendasi yang ditujukan kepada kelompok pemegang hak tertentu dapat dikaitkan dengan TPB. Diagram di bawah ini menunjukkan distribusi rekomendasi tentang penyandang disabilitas di ke-17 TPB. Rekomendasi ini jelas sangat berfokus pada akses ke layanan kesehatan (TPB 3) dan pendidikan (TPB 4), sebagai bidang-bidang yang diperlukan tetapi sulit diperoleh bagi penyandang disabilitas.

TPB 17 (kemitraan) juga sangat difokuskan karena Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) secara khusus meminta pengumpulan data yang terpilah atas kondisi para penyandang disabilitas - permintaan yang juga terdapat dalam tujuan TPB 17.18. Oleh karenanya, sinergi antara hak asasi manusia dan TPB – serta komitmen untuk tidak meninggalkan satu orang pun - sangatlah nyata, sebanyak 177 negara anggota yang telah meratifikasi CRPD mengimplementasikan komitmen yang jelas.

Distribusi rekomendasi hak asasi manusia tentang penyandang disabilitas yang terkait dengan masing-masing TPB

1200 1000 800 600 400 200 0 1 3 48 5= 6 10 2 15 17 ttté -W Mí Ad 8 y Q

Diagram di atas mencakup semua rekomendasi dari UPR, Badan traktat, dan Pelapor khusus yang secara langsung terkait dengan setidaknya salah satu dari 169 target TPB dan Para penyandang disabilitas. Diagram di atas tidak mencakup observasi dan riwayat rekomendasi UPR. Sumber: http://sdgdata.humanrights.dk

REKOMENDASI MEKANISME PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA YANG SECARA LANGSUNG MENANGANI PENERAPAN TPB

Sejak Agenda 2030 ditetapkan, mekanisme pemantauan hak asasi manusia telah bersinergi antara TPB dan hak asasi manusia. Menurut penelitian terbaru oleh Steven L.B. Jensen, dari DIHR, terdapat 522 rekomendasi dari mekanisme hak asasi manusia PBB yang dikeluarkan dari tahun 2015 hingga awal 2018 merujuk secara eksplisit kepada TPB. 400 dari rekomendasi tersebut sebagian besar dihasilkan oleh Badan Traktat, merujuk kepada suatu tujuan TPB tertentu.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut mencakup berbagai TPB, dengan penekanan pada Tujuan 5 (kesetaraan gender), 4 (pendidikan bermutu), dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat), secara berurutan. Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas menghasilkan 44% rekomendasi Badan Traktat dengan merujuk pada TPB tertentu, diikuti oleh Komite Hak Anak (25%), dan Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (14%).

Praktik ini menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan hak asasi manusia melihat Agenda 2030 sebagai peluang untuk lebih mewujudkan hak asasi untuk semua manusia. Di saat yang bersamaan, praktik ini menegaskan kembali nilai mekanisme pemantauan hak asasi manusia sebagai salah satu sumber data yang paling menjanjikan untuk memantau dan memandu penerapan TPB.

" Penelitian ini disajikan dalam Konferensi Tahunan Platform Hak Asasi Manusia di Jenewa pada bulan Juni 2019. Penelitian ini memuat dianalisis.

REKOMENDASIUNTUK THAILAND, 2016

Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, CRPD/C/THA/CO/1

"56. Komite mendorong pihak Negara untuk meninjau undang-undang keamanan sosial dengan tujuan untuk memastikan akses ke perlindungan sosial yang sama bagi semua penyandang disabilitas. Komite juga merekomendasikan pemberian bantuan hidup minimal berdasarkan karakteristik pribadi, keadaan, dan kebutuhan para penyandang disabilitas. Komite merekomendasikan pihak Negara untuk memperhatikan keterkaitan antara pasal 28 Konvensi dan Tujuan 10.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu untuk memberdayakan dan mendorong inklusi ekonomi bagi semua orang, terlepas dari status disabilitasnya."

PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DATA

Meskipun penting untuk mengukur aspek hak asasi manusia dari TPB dan untuk memanfaatkan informasi dan panduan dari mekanisme hak asasi manusia dalam pengukuran tersebut, tetapi untuk menjunjung hak asasi manusia dalam proses pengumpulan data juga tak kalah penting.

Sesuai dengan prinsip statistik yang disepakati secara internasional, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendefinisikan 6 komponen utama dari pendekatan data berbasis hak asasi manusia, yang dapat dijadikan panduan untuk pengumpulan data dalam segala situasi.2 Enam komponen utama tersebut adalah:

Identifikasi diri. Semua kategori identitas harus dikembangkan melalui pendekatan partisipatif. Identitas yang paling pribadi (mis. kepercayaan, orientasi seksual, identitas gender, dan etnis) harus ditetapkan melalui identifikasi diri. Prinsip hak asasi manusia yang utama untuk "tidak saling menyakiti" harus selalu dijunjung tinggi. Pengumpulan data tidak boleh menciptakan atau menyebabkan diskriminasi. bias, atau stereotipe.

Partisipasi. Partisipasi artinya keterlibatan yang bebas, aktif, dan bermakna bagi para pemangku kepentingan terkait, khususnya kelompok penduduk yang paling terpinggirkan. Pendekatan partisipatif dapat meningkatkan keandalan dan relevansi data yang terkumpul dan harus berlaku pada keseluruhan proses pengumpulan data. Partisipasi dapat membantu menangani permasalahan khusus yang disampaikan oleh kelompok penduduk sasaran.

• Pemilahan data (disagregasi data)

Disagregasi berdasarkan penyebab diskriminasi sebagaimana tercantum dalam mekanisme hak asasi manusia internasional sangat penting dilakukan untuk mengungkap disparitas yang mendasari proses pembangunan dan menyoroti tantangan khusus yang dihadapi masingmasing kelompok penduduk, khususnya kelompok rentan dalam konteks tersebut.

Transparansi. Prinsip ini berkaitan dengan hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, sebagaimana tercantum dalam undang-undang hak asasi internasional. Memastikan transparansi berarti, antara lain, menyediakan akses bagi masyarakat sipil ke data dan laporan pemantauan dan penerapan hak asasi manusia.

● Akuntabilitas. Dalam kapasitasnya sebagai pemangku kewajiban, lembaga negara bertugas untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan kerja statistik, termasuk memastikan independensi pengumpulan data statistik.

Privasi. Akses informasi harus diimbangi dengan hak atas privasi. Data yang dikumpulkan untuk tujuan statistik harus sangat dirahasiakan. Penggunaan data pribadi seperti informasi tentang orientasi seksual, etnis, dan identitas gender harus dengan persetujuan jelas dari pihak yang bersangkutan. Data yang berisi identitas subyek data individu tidak boleh diakses secara publik. Lebih lanjut, perlindungan data harus diawasi oleh badan independen. Selain itu, perlu disiapkan strategi mitigasi untuk pemulihan dan pemberian kompensasi.

12Lihat lebih lanjut di:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf

Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, proses pengumpulan data dapat lebih mencerminkan keragaman dan kebutuhan masyarakat serta memberikan informasi yang lebih kuantitatif dan kualitatif guna mempercepat penerapan TPB tanpa meninggalkan satu orang pun.

Demi memenuhi capaian Agenda 2030 untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa meninggalkan satu orang pun, sangatlah penting untuk menjunjung tinggi dan memantau aspek hak asasi manusia terhadap TPB dalam proses pemantauan.

Meskipun pengumpulan data statistik terhadap indikator global menghasilkan peluang, terdapat juga tantangan terkait keterbatasan dalam aspek yang diukur oleh indikator global tersebut dan potensi terjadinya disagregasi data, ketersediaan data, dan kendala kapasitas. Secara umum, penilaian realistis tentang apa yang dapat dipantau berdasarkan indikator global penting untuk dilakukan. Dalam konteks ini, penting untuk berfokus pada tujuan keseluruhan pemantauan penerapan TPB mengingat data bukan hanya sekadar statistik dan bahwa statistik yang lebih kuantitatif belum tentu menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Semua ini mengarah pada perlunya upaya kolaboratif guna mengembangkan pendekatan yang kreatif, inovatif, efisien, dan hemat biaya dalam pemantauan dan pengumpulan data, yang dapat melengkapi data statistik berdasarkan indikator global.

Dengan membangun ekosistem data yang pluralistik, berdasarkan sinergi antara indikator dan data nasional dan global serta kuantitatif dan kualitatif, pemantauan TPB dapat "mengukur apa yang berharga" secara ideal.

Selanjutnya, guna merespons tantangan dalam pengumpulan data, mengintegrasikan inovasi teknologi, dan memastikan relevansi di masa depan, termasuk dari sudut pandang hak asasi manusia, ekosistem data yang dinamis tersebut harus terus menerus dievaluasi ulang dan disempurnakan di setiap tingkatannya.

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM MEMANTAU KEMAJUAN TPB

Statistics Denmark (Badan Pusat Statistik) diberi mandat untuk memantau ke-232 indikator TPB global di Denmark. Semua data yang tersedia saat ini ditayangkan di portal Data TPB (https://www. dst.dk/da/Statistik/Sdg). Statistics Denmark menerapkan pendekatan kolaboratif untuk memantau kemajuan, dan secara berkala mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan ide-ide dari sudut pandang baru terhadap pemantauan TPB.

DIHR telah berkontribusi aktif dalam diskusi-diskusi semacam ini, dengan berusaha meningkatkan dimensi hak asasi manusia dalam pemantauan TPB, jika hal tersebut layak dan dapat dilakukan. Secara khusus, DIHR telah:

Menyerahkan data pencapaian saat ini yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk pendidikan (TPB 4.7);

Menyusun laporan DIHR untuk indikator TPB 16.a.1 mengenai keberadaan Institusi Hak Asasi Manusia Nasional yang Sesuai dengan Prinsip Paris;

Menyerahkan data tentang kondisi penyandang disabilitas untuk melengkapi data yang telah teragregasi untuk indikator terpilih dalam tujuan 8, 10, 11, dan 16.

Singkatnya, data DIHR tentang penyandang disabilitas menunjukkan bahwa kelompok tersebut cenderung lebih sering mengalami diskriminasi dibanding rata-rata penduduk lainnya (indikator 10.3.1/16/b/1); cenderung tidak memiliki pekerjaan (indikator 8.5.2); lebih sulit mengakses transportasi publik (indikator 11.2.1); dan lebih sering menjadi korban kekerasan (indikator 16.1.3).

Dengan menghadirkan sudut pandang ini ke dalam proses pemantauan TPB oleh DIHR, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya upaya proaktif untuk mendorong dan melindungi hakhak para penyandang disabilitas dan mewujudkan TPB bagi mereka.

LAMPIRAN A: ANALISIS KETERKAITAN INDIKATOR TPB TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Analisis keterkaitan kerangka kerja indikator global TPB terhadap hak asasi manusia dikembangkan oleh The Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan gambaran visual klasifikasi tingkat dikembangkan oleh Inter- Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDG) pada 22 Mei 2019.

_Indikator yang memberikan data yang terkait secara langsung dengan hak asasi 120 – 49,2%120 – 49,2%
manusia Indikator yang memberikan data yang terkait secara tidak langsung dengan hak28 – 11,5%
asasi manusia Informasi kontekstual, tidak ada rujukan langsung kepada hak asasi manusia93 – 38,1%
Akan ditentukan berdasarkan metadata tambahan3-1,2%
152%
Indikator sangat jelas secara konseptual, memiliki metodologi dan standar yang berlaku secara internasional, dan data dihasilkan secara berkala oleh negara-negara untuk
sekurang-kurangnya 50 persen negara serta penduduk di setiap kawasan yang terkait dengan indikator tersebut. Indikator sangat jelas secara konsep, memiliki metodologi dan standar yang berlaku secara internasional, tetapi data tidak dihasilkan secara berkala oleh negara.Tingkat
internasional, tetapi data tidak dihasilkan secara berkala oleh negara. Indikator ini belum memiliki metodologi atau standar yang berlaku secara internasional, tetapi metodologi/standar tersebut sedang (atau akan) dikembangkan atau diujiTingkat III
tetapi metodologi/standar tersebut sedang (atau akan) dikembangkan atau diuji
1.1.1Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional berdasarkan gender, umur, status pekerjaan, dan lokasi geografis (kota/desa)
1.2.1berdasarkan gender, umur, status pekerjaan, dan lokasi geografis (kota/desa) Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, berdasarkan—
1.2.2gender dan kelompok umur Proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam
1.3.1kemiskinan dalam berbagai dimensi menurut definisi nasional Proporsi penduduk yang menerima program/sistem perlindungan sosial, berdasarkan gender, anak-anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia,—
1.4.1penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, serta kelompok miskin dan rentan Proporsi penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan akses terhadap—
1.4.2layanan dasar Proporsi total penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah, (1) yang——
1.5.1didasari oleh dokumen yang sah secara hukum, dan (b) yang menganggap hak mereka atas tanah sudah aman, berdasarkan gender dan tipe kepemilikan Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana secara
1.5.2langsung per 100.000 penduduk Jumlah kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana terhadap Pendapatan_
1.5.2Jumlah kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global—_
1.5.3Jumlah negara yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko—–
1.5.4Risiko Bencana 2015-2030 Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana nasional sesuai dengan strategi pengurangan risiko
1.a.1bencana nasional Proporsi sumber daya yang dihasilkan secara domestik yang dialokasikan oleh—
1.a.2pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan Proporsi total pengeluaran pemerintah untuk layanan pokok (pendidikan,—
1.a.3kesehatan, dan perlindungan sosial) Jumlah total dana bantuan dan arus uang masuk tanpa utang yang secara—
1.b.1langsung dialokasikan untuk program pemberantasan kemiskinan sebagai proporsi dari PDB Proporsi pengeluaran rutin dan modal pemerintah pada sektor yang secara tidak
proporsional menguntungkan perempuan, kaum miskin, dan rentan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan_
2.1.1 2.1.2Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/–
2.2.1FIES) Prevalensi stunting (tinggi badan untuk usianya <-2 deviasi standar dari median——
2.2.2Standar Pertumbuhan Anak WHO) pada anak di bawah lima tahun/balita Prevalensi malnutrisi (berat badan untuk tinggi badannya >+2 atau <-2 deviasi standar dari median Standar Pertumbuhan Anak WHO) pada anak di bawah lima——
2.3.1tahun/balita, berdasarkan tipe (wasting dan overweight) Volume produksi per unit tenaga kerja berdasarkan kelas ukuran perusahaan——
2.3.2pertanian/peternakan/kehutanan Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, berdasarkan gender dan–
2.4.1status adat Proporsi kawasan pertanian yang merupakan pertanian produktif dan–
2.5.1berkelanjutan Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk makanan dan pertanian yang diamankan dalam fasilitas konservasi jangka menengah atau panjang——
2.5.2Proporsi ras lokal yang dikategorikan sebagai berisiko, tidak berisiko, atau tidak—
2.a.1diketahui risiko kepunahannya Indeks orientasi pertanian untuk pengeluaran pemerintah——
2.a.2Total aliran dana resmi (bantuan pembangunan resmi dan aliran dana resmi
2.b.1lainnya) ke sektor pertanian Subsidi Ekspor Pertanian—L
2.c.1Indikator anomali harga pangan–
3.1.1Angka Kematian Ibu_–
3.1.2Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih——
3.2.1Angka kematian balita—L
3.2.2Angka kematian bayi–
3.3.1Angka infeksi HIV baru per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi, berdasarkan–
gender, umur, dan populasi kunci
_
3.3.3.Kejadian Malaria per 100.000 penduduk—
3.3.4Kejadian Hepatitis B per 100.000 penduduk—
3.3.5Jumlah penduduk yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang—
3.4.1terabaikan Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan_
3.4.2kronis Angka kematian akibat bunuh diri_一
3.5.1Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi, dan—
3.5.2layanan pasca-intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat Penggunaan alkohol yang tidak sehat, didefinisikan berdasarkan konteks nasional sebagai konsumsi alkohol per kapita (usia 15 tahun ke atas) dalam satu–
3.6.1tahun terakhir dalam liter alkohol murni Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas_
3.7.1Persentase perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan—
3.7.2keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern Angka kelahiran pada remaja (10-14 tahun; 15-19 tahun) per 1.000 perempuan—
3.8.1dalam kelompok usia tersebut Cakupan layanan kesehatan pokok (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak, yang mencakup kesehatan reproduksi, ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta–
3.8.2kapasitas dan akses layanan, di antara penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung) Proporsi penduduk dengan pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran atau pendapatan rumah tangga一
3.9.1sebagai bagian dari total pengeluaran atau pendapatan rumah tangga Angka kematian akibat polusi udara rumah tangga dan sekitarnya_
3.9.2Angka kematian akibat air yang tidak bersih, kurangnya sanitasi, dan kurangnya higiene (terpapar ke layanan Air, Sanitasi, dan Higiene untuk Semua yang tidak——
3.9.3bersih) Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja
3.a.1Prevalensi standar usia untuk penggunaan tembakau di antara orang berusia 15
3.b.1tahun ke atas Proporsi populasi target yang dicakup semua vaksin yang termasuk dalam_
3.b.2program nasional Total net bantuan pembangunan resmi untuk sektor penelitian medis dan_—
3.b.3layanan kesehatan dasar Proporsi fasilitas kesehatan yang menyediakan sejumlah obat pokok yang_
3.c.1relevan dengan harga terjangkau secara berkelanjutan Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan__
3.d.1Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (International Health Regulations/—
4.1.1IHR) dan kesiapsiagaan darurat kesehatan Proporsi anak-anak dan remaja (a) pada kelas 4; (b) tingkat akhir SD/kelas 6;—
dan (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika, berdasarkan gender
4.2.1Proporsi balita yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan,_–
4.2.2Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum—–
4.3.1usia sekolah dasar), berdasarkan gender Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal–
4.4.1dan non formal dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan gender Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan——
4.5.1komunikasi (TIK), berdasarkan tipe keahlian Indeks paritas (perempuan/laki-laki, desa/kota, kuintil kekayaan bawah/atas, serta indeks lainnya seperti status disabilitas, penduduk asli, dan konflik yang terkait, pada saat data tersebut tersedia) bagi semua indikator dalam daftar ini
4.6.1yang dapat dipilah-pilah Proporsi penduduk dalam kelompok umur tertentu yang memiliki sekurang- kurangnya tingkat keahlian tetap dalam keterampilan fungsional (a) baca-tulis––
4.7.1dan (b) berhitung, berdasarkan gender Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada(a) kebijakan–
4.a.1pendidikan nasional; (b) kurikulum; (c) pendidikan guru; dan (d) penilaian siswa Proporsi sekolah dengan akses ke (a) listrik; (b) internet untuk tujuan pengajaran; (c) komputer untuk tujuan pengajaran; (d) infrastruktur dan materi memadai untuk siswa disabilitas; (e) air minum layak; (f) fasilitas sanitasi dasar––
4.b.1per gender; dan (g) fasilitas cuci tangan dasar (sesuai definisi indikator WASH) Volume bantuan pembangunan resmi untuk beasiswa berdasarkan sektor dan tipe pembelajaran—
4.c.1Proporsi guru: (a) TK; (b) SD; (c) SMP; dan (d) SMA yang telah menerima setidaknya pelatihan guru terorganisir minimal (mis. pelatihan pedagogis)–
5.1.1pra-jabatan atau dalam jabatan yang diperlukan untuk mengajar di tingkat yang relevan di negara tertentu Adanya kerangka kerja hukum untuk mendorong, memberlakukan, dan
5.2.1memantau kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan gender Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15 tahun ke atas yang pernah berpacaran dan mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dari—–
5.2.2berdasarkan bentuk kekerasan dan menurut kelompok umur Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15 tahun ke atas yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dari pelaku yang bukan—
5.3.1kejadian Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus_—
5.3.2hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun Proporsi anak perempuan dan perempuan dewasa umur 15-49 tahun yang telah——
5.4.1disunat, berdasarkan umur Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan—–
5.5.1tak berbayar, berdasarkan gender, umur, dan lokasi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen nasional dan (b)—
pemerintah daerah—
5.5.2Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial_–
5.6.1Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi–
5.6.2Jumlah negara dengan undang-undang dan peraturan yang menjamin akses penuh dan setara bagi perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas terhadap–
5.a.1layanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi (a) Proporsi total populasi petani dengan kepemilikan atau hak atas tanah pertanian, berdasarkan gender; dan (b) persentase perempuan di antara para––
5.a.2pemilik atau pemegang hak atas tanah pertanian, berdasarkan tipe kepemilikan Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan dan/atau hak kontrol
5.b.1Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, berdasarkan gender—
5.c.1Proporsi negara dengan sistem pelacakan dan pembuatan alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan–
6.1.1Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman––
6.2.1Proporsi populasi yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air––
6.3.1Proporsi limbah cair yang diolah secara aman—
6.3.2Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik—
6.4.1Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu–
6.4.2Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya
6.5.1Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)–—
6.5.2Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional
6.6.1Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu–
6.a.1Jumlah bantuan pembangunan pemerintah (ODA) terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah
6.b.1Proporsi unit pemerintah daerah yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi–—
7.1.1Proporsi penduduk yang memiliki akses listrik–
7.1.2Proporsi penduduk dengan kebergantungan utama pada bahan bakar dan—
7.2.1teknologi bersih Persentase energi terbarukan dalam konsumsi energi total_
7.3.1Intensitas energi yang diukur berdasarkan energi primer dan PDB—
7.a.1Aliran finansial internasional bagi negara berkembang guna mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih serta produksi energi terbarukan, termasuk dalam sistem hibrida
7.b.1Investasi dalam efisiensi energi sebagai proporsi PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan––
8.1.1pembangunan berkelanjutan Laju pertumbuhan tahunan PDB nyata per kapita—
8.21aiu portumbuban tabunan PDB nyata por tonaga kori–
8.2.1Laju pertumbuhan tahunan PDB nyata per tenaga kerja
8.3.1
8.4.1Proporsi lapangan kerja informal di sektor non-pertanian, berdasarkan gender Jejak material (material footprint), jejak material per kapita, dan jejak material_
8.4.2per PDB Konsumsi material domestik, konsumsi material domestik per kapita, dan—
8.5.1konsumsi material domestik per PDB Upah rata-rata per jam pekerja perempuan dan laki-laki berdasarkan pekerjaan,_
8.5.2umur, dan penyandang disabilitas Tingkat pengangguran, berdasarkan gender, umur, dan penyandang disabilitas—
8.6.1Persentase usia muda (usia 15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja,—
8.7.1atau mengikuti pelatihan Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun yang menjadi pekerja anak,—
8.8.1berdasarkan gender dan umur Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan gender dan—
8.8.2status migran Tingkat kepatuhan nasional atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual International Labour—
8.9.1Organization (ILO) dan peraturan perundang-undangan negara terkait, berdasarkan gender dan status migran Proporsi kontribusi langsung pariwisata terhadap PDB dan dalam laju pertumbuhan
8.9.2pertumbuhan Proporsi pekerjaan dalam industri pariwisata berkelanjutan dari seluruh__
8.10.1pekerjaan pariwisata (a) Jumlah cabang bank komersial per 100.000 orang dewasa dan (b) jumlah
8.10.2mesin ATM per 100.000 orang dewasa Persentase orang dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki rekening di bank atau_
8.a.1lembaga keuangan lain atau dengan penyedia jasa keuangan bergerak Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan_
8.b.1Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan Adanya strategi nasional yang operasional untuk pekerja muda, sebagai strategi_
9.1.1terpisah atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional Proporsi penduduk desa yang tinggal dalam radius 2 km dari jalan yang layak_
9.1.2Proporsi penduduk desa yang tinggal dalam radius 2 km dari jalan yang layak Volume penumpang dan angkutan barang, berdasarkan moda transportasi_
9.2.1Volume penumpang dan angkutan barang, berdasarkan moda transportasi Persentase nilai tambah manufaktur terhadap PDB dan per kapita_
0.22Persentase nilai tambah manufaktur terhadap PDB dan per kapita Persentase pekerja manufaktur terhadap total pekerja_
9.2.2Persentase pekerja manufaktur terhadap total pekerja Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri_
9.3.1 9.3.2Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit_
9.4.1Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit Emisi CO2 per unit nilai tambah_
9.5.1Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
9.5.2Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk_
9.a.1Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah—
9.b.1aliran bantuan resmi lainnya) untuk infrastruktur Proporsi nilai tambah industri teknologi menengah dan tinggi terhadap total—
nilai tambah_
9.c.1Persentase populasi yang dilayani oleh jaringan seluler, berdasarkan teknologi_
10.1.1—
10.2.1antara 40 persen terbawah penduduk dan terhadap total penduduk Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,—
10.3.1berdasarkan gender, umur, dan penyandang disabilitas Persentase populasi yang melaporkan pernah secara pribadi mengalami diskriminasi atau pelecehan dalam 12 bulan terakhir berdasarkan tindak—
10.4.1diskriminasi yang dilarang oleh hukum internasional hak asasi manusia Persentase tenaga kerja PDB, yang terdiri dari upah dan subsidi perlindungan
10.5.1sosial Financial Soundness Indicators_
10.6.1Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi—L
10.7.1internasional Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan_—
10.7.2tahunan di negara tujuan Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran dan pergerakan–
10.a.1penduduk yang teratur, aman, berkala, dan bertanggung jawab Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang dan negara berkembang dengan tarif nol persen–
10.b.1Total aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan, berdasarkan negara penerima dan donor serta tipe aliran (mis. bantuan pembangunan resmi,_—
10.c.1investasi asing langsung, dan aliran lainnya) Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan_–
11.1.1Proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, pemukiman liar, atau rumah yang tidak layak–
11.2.1Proporsi penduduk yang mendapatkan akses transportasi publik yang nyaman,–
11.3.1berdasarkan gender, umur, dan penyandang disabilitas Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk–
11.3.2Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan—–
11.4.1demokratis Jumlah pengeluaran (publik dan swasta) per kapita yang dihabiskan untuk preservasi, perlindungan, dan konservasi pada semua warisan budaya dan alam, berdasarkan tipe warisan (budaya, alam, terpadu, dan destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional, regional, dan lokal/kota), tipe belanja–
11.5.1swasta non-profit, dan sponsor) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana secara langsung per 100.000 penduduk_–
11.5.2Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB global, termasuk kerusakan infrastruktur kritis, dan jumlah gangguan ke layanan dasar–
11.6.1Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang—–
11.6.2dihasilkan, menurut kota Tingkat rata-rata tahunan materi partikulat halus (mis. PM2,5 dan PM10) diL
11.7.1perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) Proporsi rata-rata ruang terbuka perkotaan untuk semua, berdasarkan gender,—–
umur, dan penyandang disabilitas
11.7.2Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual,–
11.a.1Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya, berdasarkan ukuran kota
11.b.1Jumlah negara yang memiliki dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana yang sesuai dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko–
11.b.2Bencana 2015-2030 Proporsi pemerintah daerah yang melaksanakan dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana yang sesuai dengan strategi pengurangan risiko
11.c.1bencana nasional Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan bangunan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan, dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan
12.1.1lokal Jumlah negara dengan rencana aksi nasional konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SCP) atau SCP yang diarusutamakan sebagai prioritas atau target––
12.2.1kebijakan nasional Jejak material, jejak material per kapita, dan jejak material per PDB——
12.2.2Konsumsi material domestik, konsumsi material domestik per kapita, dan konsumsi material domestik per PDB
12.3.1(a) Indeks kehilangan makanan dan (b) indeks terbuangnya makanan–
12.4.1Jumlah pihak dalam kesepakatan lingkungan hidup multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya yang memenuhi komitmen dan kewajibannya dalam menyebarluaskan informasi sebagaimana ditetapkan dalam––
12.4.2masing-masing kesepakatan tersebut Limbah berbahaya yang dihasilkan per kapita dan proporsi limbah berbahaya yang terkelola, menurut jenis penanganannya—–
12.5.1yang terkelola, menurut jenis penanganannya Tingkat daur ulang nasional, ton bahan daur ulang__
12.6.1Jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan–
12.7.1Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi一–
12.8.1yang berkelanjutan Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim)––
12.a.1diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional; (b) kurikulum; (c) pendidikan guru; dan (d) penilaian siswa Jumlah dukungan negara berkembang pada penelitian dan pengembangan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan serta teknologi ramah lingkungan——
12.b.1Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan——
12.c.1rencana aksi, dengan perangkat untuk pemantauan dan evaluasi yang disepakati Jumlah subsidi bahan bakar fosil, per unit PDB (produksi dan konsumsi),—–
13.1.1sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional pada bahan bakar fosil Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana secara——
langsung per 100.000 penduduk
13.1.2Jumlah negara yang memiliki dan menerapkan strategi pengurangan risiko
13.1.3bencana yang sesuai dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 Proporsi pemerintah lokal yang melaksanakan dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana yang sesuai dengan strategi pengurangan risiko—
13.2.1bencana nasional Jumlah negara yang telah mengomunikasikan penyusunan atau pelaksanaan kebijakan/strategi/rencana terpadu yang meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan dampak negatif perubahan iklim, dan memperkuat
13.3.1ketahanan iklim serta pembangunan emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi makanan (termasuk rencana adaptasi nasional, kontribusi yang ditetapkan secara nasional, komunikasi nasional, laporan pembaruan dua tahunan, atau lainnya) Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah
13.3.2dampak, dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi Jumlah negara yang telah mengomunikasikan penguatan kapasitas
13.a.1kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi, mitigasi, dan transfer teknologi serta kegiatan pembangunan Jumlah dolar AS termobilisasi per tahun antara tahun 2020 dan 2025 yang
13.b.1Jumlah dolar AS termobilisasi per tahun antara tahun 2020 dan 2025 yang ditujukan untuk mencapai komitmen $100 miliar Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk
kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi, dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda, serta masyarakat lokal dan terpinggirkan
14.1.1 14.2.1Indeks eutrofikasi pesisir dan kepadatan sampah plastik terapung Proporsi zona ekonomi eksklusif nasional yang dikelola menggunakan__
14.3.1pendekatan berbasis ekosistem Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang
244disetujui dan memadai_
14.4.1 14.5.1Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Jumlah luas kawasan konservasi perairan_
14.6.1Jumlah luas kawasan konservasi perairan Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang_
14.7.1bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur Perikanan berkelanjutan sebagai persentase PDB pada negara-negara
14.a.1berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang, dan semua negara Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di
14.b.1bidang teknologi kelautan Derajat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang_—
14.c.1mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil Jumlah negara yang membuat kemajuan dalam meratifikasi, menerima, dan menerapkan, melalui kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan, instrumen
terkait laut yang melaksanakan hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, untuk konservasi dan penggunaan berkelanjutan dari laut dan sumber dayanya
15.1.1Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan_
15.1.2Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemL
15.2.1Kemajuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan
15.3.1Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan––
15.4.1Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung–
15.4.2Indeks Tutupan Hijau Pegunungan–
15.5.1Indeks Daftar MerahLL
15.6.1Jumlah negara yang telah memiliki kerangka legislasi, administrasi, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata
15.7.1Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap–
15.8.1Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif
15.9.1Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman HayatiL
15.a.12011-2020 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan–
15.b.1Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan
15.c.1Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap—–
16.1.1Angka korban kejahatan pembunuhan terencana per 100.000 penduduk, berdasarkan gender dan umur
16.1.2Kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, berdasarkan gender, umur, dan penyebab
16.1.3Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikologis, dan (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir
16.1.4Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
16.2.1Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhnya dalam satu bulan terakhir
16.2.2Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk, berdasarkan gender, umur, dan bentuk eksploitasi
16.2.3Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
16.3.1Persentase korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi penyelesaian konflik
16.3.2Tahanan yang belum menerima putusan sebagai proporsi terhadap populasi narapidana total––
16.4.1Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri–
16.4.2Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak,––
16.5.1Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan_–
16.5.2petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir Proporsi pelaku usaha yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas, atau diminta untuk menyuap—
16.6.1petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui,–
16.6.2berdasarkan sektor (atau kode anggaran atau sejenisnya) Proporsi penduduk yang puas dengan pengalaman layanan publik terakhirnya_—
16.7.1Proporsi jabatan dalam lembaga nasional dan lokal termasuk (a) legislatif; (b) layanan publik; dan (c) sistem peradilan, dibandingkan dengan distribusi nasional, berdasarkan gender, umur, penyandang disabilitas, dan kelompok–
16.7.2populasi Proporsi penduduk yang percaya bahwa pengambilan keputusan bersifat inklusif dan responsif, berdasarkan gender, umur, penyandang disabilitas, dan—–
16.8.1kelompok populasi Proporsi keanggotaan dan hak suara dari negara-negara berkembang dalam——
16.9.1organisasiinternasional Persentase balita yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil,——
16.10.1berdasarkan umur Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan, penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak—–
16.10.2media, serikat pekerja, dan pembela hak asasi manusia dalam 12 bulan terakhir Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/ atau kebijakan yang menjamin akses publik atas informasi—–
16.a.1Keberadaan lembaga hak asasi manusia nasional yang independen yang sejalan dengan Prinsip Paris—
16.b.1Persentase populasi yang melaporkan pernah secara pribadi mengalami diskriminasi atau pelecehan dalam 12 bulan terakhir berdasarkan tindak
17.1.1diskriminasi yang dilarang oleh hukum internasional hak asasi manusia. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB, menurut_—
17.1.2sumbernya Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik——
17.2.1Bantuan pembangunan bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap pendapatan nasional bruto dari negara donor Komite Bantuan Pembangunan dari Organisasi Pengembangan
17.3.1dan Kerja Sama Ekonomi (OECD) Investasi asing langsung, bantuan pembangunan, dan kerja sama Selatan- Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik—
17.3.2Volume pengiriman uang/remitansi (dalam dolar AS) sebagai proporsi terhadap total PDB——
17.4.1Proporsi pembayaran utang dan bunga (debt service) terhadap ekspor barang——
17.5.1Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang–
17.6.1Jumlah kesepakatan dan program kerja sama di bidang sains dan/atau teknologi—–
17.6.2Langganan internet broadband tetap per 100 penduduk, berdasarkan kecepatan
17.7.1Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk memajukan pengembangan, transfer, diseminasi, dan difusi teknologi yang ramah lingkungan
17.8.1Proporsi individu yang menggunakan internet
17.9.1Nilai dolar atas bantuan finansial dan teknis (termasuk melalui kerja sama Utara- Selatan, Selatan-Selatan, dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara- negara berkembang
17.10.1Rata-rata tarif terbobot dunia
17.11.1Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global
17.12.1Rata-rata tarif yang dihadapi negara-negara berkembang, negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil
17.13.1Dasbor Ekonomi Makro_
17.14.1Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan
17.15.1Jangkauan penggunaan kerangka kerja hasil dan alat perencanaan yang dimiliki negara, menurut penyedia kerja sama pembangunan
17.16.1Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja pemantauan efektivitas pembangunan dari banyak pemangku kepentingan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
17.17.1Jumlah dolar AS yang dikomitmenkan kepada (a) kemitraan publik-swasta dan (b) kemitraan masyarakat sipil
17.18.1Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, sesuai dengan Prinsip Dasar Statistik Resmi
17.18.2Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip Dasar Statistik Resmi
17.18.3Jumlah negara dengan perencanaan statistik nasional yang didanai penuh dan melaksanakan rencananya, berdasarkan sumber dana—
17.19.1Nilai dolar atas semua sumber daya yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang
17.19.2Proporsi negara yang (a) melaksanakan paling tidak satu sensus penduduk dan perumahan dalam 10 tahun terakhir; dan (b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian

[email protected]

facebook.com/humanrightsdk

@HumanRightsDK

Linkedin.com/company/humanrights/

WWW.HUMANRIGHTS.DK