Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Manual Pelatihan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

181 halaman · 181 halaman diproses dengan OCR · 52.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Penanggung Jawab Beka Ulung Hapsara
  2. KATA PENGANTAR
  3. Kata Sambutan
  4. UCAPAN TERIMA KASIH
  5. DAFTAR ISI
  6. PENDAHULUAN
  7. TENTANG MODUL
  8. TUJUAN PENULISAN MODUL
  9. PANDUAN PENGGUNAAN MANUAL
  10. PRINSIP PARTISIPATIF DALAM PELATIHAN DARING
  11. MENGENAL PELATIHAN/PEMBELAJARAN DARING DAN PERANGKAT MEDIANYA
  12. 1. Google Classroom aplikasi Learning Management System
  13. 2. Aplikasi Pembelajaran Bersama
  14. Keterangan :
  15. MODUL 1
  16. MODUL ORIENTASI BELAJAR
  17. PENGANTAR
  18. TUJUAN METODE
  19. METODE
  20. MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
  21. PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)
  22. REFERENSI BACAAN
  23. PROSES MEMFASILITASI
  24. Sesi 1
  25. Pengantar
  26. Sesi 2
  27. Orientasi Belajar
  28. Langkah Pengantar
  29. Langkah Perkenalan Alternatif 1
  30. Langkah Perkenalan Alternatif 2
  31. Langkah Kontrak Belajar dan Pembagian Kelompok
  32. Langkah Harapan, Tawaran, dan Kekhawatiran
  33. Langkah Siklus Belajar Partisipatif dan Rute Pelatihan
  34. BAHAN RUJUKAN RUTE PELATIHAN DAN SIKLUS BELAJAR PARTISIPATIF
  35. MODUL 2
  36. MODUL KONSEP DASAR HAM
  37. PENGANTAR
  38. TUJUAN METODE
  39. 270 Menit
  40. METODE
  41. MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
  42. PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)
  43. Sesi 1*
  44. Sesi 2*
  45. Sesi 3*
  46. REFERENSI BACAAN
  47. Sesi 1. HAM dalam Konteks Sosial
  48. Sesi 2. Rumusan, Definisi, Dinamika HAM dan Prinsip-Prinsip HAM
  49. Sesi3.Bagan Hukum HAM sertaInstrumen dan Mekanisme HAM Nasional dan Internasional
  50. Bahan Rujukan lainnya :
  51. PROSES MEMFASILITASI
  52. Sesi 1
  53. HAM dalam Konteks Sosial
  54. Langkah 1. Pengantar
  55. Sesi 2
  56. Rumusan, Definisi, Dinamika HAM dan Prinsip-prinsip HAM
  57. Sesi 3
  58. Bagan Hukum HAM serta Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional dan Internasional
  59. LEMBAR RUJUKAN
  60. Sesi 1
  61. HAM Konteks Sosial
  62. A. HAM dalam Kehidupan Sehari-Hari
  63. B. Perbedaan Hak Derogable dan Non-Derogable
  64. Hak Non-derogable
  65. Hak Derogable
  66. Sesi 2
  67. Rumusan dan Definisi HAM
  68. A. Pasal 1 Ayat 1 UU 39/1999 tentang HAM
  69. B. Hak Asasi Manusia (HAM)
  70. C. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
  71. Dinamika HAM
  72. A. Latar Belakang Sejarah HAM
  73. B. Proses Kemunculan HAM
  74. Prinsip-Prinsip HAM
  75. B. Definisi Prinsip-prinsip HAM
  76. 1. Universal (Universality)
  77. 2. Martabat Manusia (Human Dignity)
  78. 3. Tidak Dapat Dicabut (Inalienability)
  79. 4. Tak Dapat Dibagi (Indivisibility)
  80. 5. Non-Diskriminasi (Non-Discrimination)
  81. 6. Kesetaraan (Equality)
  82. 8. Partisipasi (Participation)
  83. 9. Inklusi
  84. 10. Akuntabilitas/Tanggung Jawab Negara
  85. 11. Penegakan Hukum (Rule of Law)
  86. C. Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering Muncul
  87. 3. Mengapa Prinsip-prinsip Tersebut Sepertinya Tidak Dapat Dipisah- Pisahkan Artinya?
  88. Modul 2
  89. Modul 2
  90. Kasus 4 : Terduga Pencuri Motor di Bekasi Tewas Dipukuli Warga (CNN Indonesia | Selasa, 10/12/2019)11
  91. Modul 2
  92. Kasus 5 : Begal Sadis Bersenjata Tajam
  93. Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional
  94. Instrumen HAM Nasional
  95. 1. Undang-Undang Dasar 1945 — Amandemen
  96. 2. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
  97. 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  98. 4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  99. Alur dan Mekanisme Pengaduan Komnas HAM12
  100. Modul 2
  101. Bagan Alur Penerimaan Pengaduan Komnas HAM
  102. Modul 2
  103. Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional
  104. Instrumen HAM Internasional
  105. Bagan Instrumen HAM Internasional
  106. Instrumen HAM yang Telah Diratifikasi Indonesia13
  107. Mekanisme HAM Internasional
  108. Modul 2
  109. Bagan Mekanisme HAM Internasional
  110. MODUL 3
  111. MODUL MENGENAL HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
  112. PENGANTAR
  113. TUJUAN METODE
  114. WAKTU / DURASI
  115. METODE
  116. MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
  117. PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)
  118. Alternatif 1
  119. Alternatif 2
  120. REFERENSI BACAAN
  121. PROSES MEMFASILITASI
  122. Alternatif 1
  123. Alternatif 2
  124. Asinkronus :
  125. Lampiran 2
  126. Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Instrumen Internasional dan Regional
  127. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Instrumen Nasional
  128. Ruang Lingkup dan batasan dalam Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
  129. MODUL 4
  130. PENGANTAR
  131. TUJUAN MODUL
  132. WAKTU / DURASI
  133. TOPIK
  134. METODE
  135. MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
  136. PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)
  137. REFERENSI BACAAN
  138. PROSES MEMFASILITASI
  139. 1. Pengantar Fasilitator (5')
  140. 2. Penjelasan Fasilitator (25')
  141. 3. Menyaksikan video pendek (15')
  142. 4. Diskusi Kelompok (Studi Kasus) (30')
  143. Lembar Rujukan 1
  144. CAKUPAN HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
  145. Kebebasan Berpendapat
  146. Kebebasan Berekspresi
  147. A. Pidato dan Ekspresi Politik
  148. B. Ekspresi Keagamaan
  149. C. Ekspresi Seni
  150. D. Ekspresi Simbolis
  151. E. Hak Atas Perlindungan Data Pribadi
  152. F. Kebebasan Pers
  153. G. Hak Atas Internet
  154. H. Hak atas Informasi dan Informasi Publik
  155. I. Kebebasan Akademik
  156. Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Nasional
  157. Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik
  158. Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Internasional
  159. Kritik dan Ekspresi terhadap Institusi Akademiknya
  160. Perlindungan bagi Ahli di Persidangan maupun Proses Hukum
  161. J. Hak - Hak Keistimewaan
  162. Lembar Rujukan 2
  163. PEMBATASAN
  164. Prinsip Pembatasan
  165. A. Keamanan Nasional
  166. B. Keselamatan Publik
  167. C. Ketertiban Umum
  168. D. Kabar Bohong
  169. E. Reputasi
  170. F. Siar Kebencian
  171. G. Izin Terbit dan Sensorship
  172. Konsep pengurangan-pengurangan (derogations) dan pembatasan (limitations)
  173. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Dapat Dibatasi
  174. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak dilindungi Negara
  175. MODUL 5
  176. MODUL IMPLEMENTASI HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
  177. PENGANTAR
  178. TUJUAN MODUL
  179. WAKTU / DURASI
  180. TOPIK
  181. METODE
  182. Sinkronus
  183. Modul 5
  184. Asinkronus
  185. MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
  186. PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH – LANGKAH)
  187. REFERENSI BACAAN / KEBUTUHAN
  188. LANGKAH-LANGKAH FASILITASI
  189. Modul 5
  190. Alternatif :
  191. Lembar Rujukan Modul 5
  192. Ekspresi Artistik (Artistic Speech)
  193. Lembar Rujukan 2 Modul 5
  194. Lima Tantangan Utama untuk Ekspresi Artistik
  195. Adaptasi dari :
  196. MODUL 6
  197. MODUL RENCANA TINDAK LANJUT
  198. PENGANTAR
  199. TUJUAN MODUL
  200. WAKTU/DURASI
  201. METODE
  202. MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
  203. PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)
  204. REFERENSI BACAAN / KEBUTUHAN
  205. Modul 6
  206. ASINKRONUS
  207. SINKRONUS
  208. Langkah 1
  209. Pengantar
  210. Langkah 2
  211. Diskusi Kelompok
  212. Langkah 3
  213. Presentasi Pleno
  214. Langkah 4
  215. Wrap Up dan Penutup
  216. MODUL 7
  217. MODUL EVALUASI DAN PENUTUPAN
  218. PENGANTAR
  219. TUJUAN MODUL
  220. METODE
  221. MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
  222. PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH – LANGKAH)
  223. REFERENSI BACAAN / KEBUTUHAN
  224. Modul 7
  225. Langkah 1
  226. Pengantar
  227. Langkah 2
  228. PTA
  229. Langkah 3
  230. Evaluasi
  231. Langkah 4
  232. Wrap Up
  233. Langkah 5
  234. Penutupan

MANUAL PELATIHAN HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

“EKSPRESI SENI”

Komnas HAM 2022

M A N U A L PELATIHAN HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Penanggung Jawab Beka Ulung Hapsara

Penulis Banu Abdillah Eka Christiningsih Tanlain Kurniasari Novita Dewi Louvikar Alfan Cahasta Rebeca Amelia Utari Putri Wardanti Yuli Asmini Sri Rahayu

Ilustrator Aida Rahma

Desain Sampul dan Layout Aida Rahma

Administrasi dan Keuangan Wahyu Eko Putra

Perpustakaan Nasional: Manual Pelatihan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Jakarta, 2021, xvi + 156 hal, 20 cm x 27 cm ISBN: 978-623-5748-04-7

Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Alamat: Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat. Telepon: (021) 392 5230. Faksimili: (021) 391 2026. Website: https://www.komnasham.go.id

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi penyuluhan, pengkajian-penelitian, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam penghormatan dan pemajuan HAM. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM berwenang melakukan penyebarluasan wawasan dan upaya peningkatan kesadaran HAM bagi masyarakat Indonesia

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pelindungannya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis.Jaminan pelindungan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik dan saran terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hal ini berarti jaminan pelindungan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu indikator dari negara demokratis.

Tahun 2021 fungsi penyuluhan Komnas HAM telah melaksanakan pelatihan Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat bagi para pekerja seni di Sumatera Barat dan Riau. Pelatihan dilaksanakan dengan format online—daring karena masih dalam situasi pandemi. Manual ini merupakan hasil praktik dari pelatihan daring hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pekerja seni menjadi kelompok target Komnas HAM dalam pelatihan ini diharapkan dalam setiap karyanya dipengaruhi oleh nilai dan prinsip hak asasi manusia selain pemahaman mereka terkait dengan penikmatan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Manual pelatihan ini sesuai dengan metode partisipatif yang digunakan dalam pelatihan. Artinya manual ini bersifat adaptif bila digunakan pada kelompok target yang berbeda ataupun dalam format tatap muka. Dengan demikian

Kata Sambutan

manual ini dapat menjadi modal awal bagi para pihak yang ingin memberikan penyadaran HAM terutama terkait hak atas kebebasan dan berpendapat.

Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pelatihan dan penyusunan manual ini. Semoga manual pelatihan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin menciptakan situasi yang kondusif dalam pelindungan dan pemajuan HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan,

Beka Ulung Hapsara

UCAPAN TERIMA KASIH

Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pembuatan manual Pelatihan Tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Pihak yang terlibat antara lain Yayasan Umar Kayam yaitu Kusen Ali Nipah, Budi Hermanto, dan Heru Preasetia, serta Penyusun Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM dari Bagian Pengkajian dan Penelitian yaitu Ade An-gela Marbun, Okta Rina Fitra, dan Mardhika Agestyaning Hermanto. Manual ini juga sebelumnya diujicobakan selama dua hari dan mendapat banyak masukan dan perbaikan yang positif. Kepada seluruh peserta Uji Coba, kami mengucapkan terima kasih.

Komnas HAM juga mengucapkan terima kasih kepada enam peserta. Pelatihan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi pertama yang menggunakan draft final Manual ini sebagai panduan pelatihan. Peserta pelatihan adalah pekerja seni di wilayah Riau dan Sumatera Barat.

Terima kasih yang terhingga kepada seluruh pihak yang membantu dalam pengembangan manual sebagai upaya pemajuan hak asasi manusia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii Ucapan Terima kasih iv Daftar Isi V Pendahuluan vi MODUL 1 2 Orientasi Belajar MODUL 2 10 Konsep Dasar Ham MODUL 3 58 Menganal Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi MODUL 4 66 Cakupan dan Pembatasan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Serta Ekspresi yang Tidak Dilindungi MODUL 5 134 Implementasi Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi MODUL 6 148 Rencana Tindak Lanjut MODUL 7 154 Evaluasi dan Penutupan

PENDAHULUAN

TENTANG MODUL

Modulinidisusun sebagaibagian dariupayaKomnas HAMuntuk meningkatkan kesadaran HAM terkait dengan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Selain itu, Modul ini juga diharapkan dapat digunakan oleh lembaga lain, para fasilitator HAM, penyuluh HAM, pendidik HAM, dan masyarakat umum. Sebagai langkah awal dalam upaya tersebut, Komnas HAM memulainya dengan melakukan pelatihan bagi para pekerja seni dan budaya.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya media untuk mengekspresikan pendapat kadang berbanding lurus juga dengan dampak yang ditimbulkan. Padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting di sebuah negara demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagainegara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan instrumen HAM internasional, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) namun meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi sesuai dengan pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama. Sesuai dengan pendidikan HAM yang dilakukan Komnas HAM, menjadi penting bagi Komnas HAM untuk menyebarluaskan wawasan dan informasi terkait kebebasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan pembatasannya yang diatur dalam instrumen hukum HAM nasional maupun internasional. Terlebih, saat ini Komnas HAM telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Pekerja seni dan budaya merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam setiap aktivitasnya pekerja seni dan budaya merupakan pihak yang selalu mengimplementasikan hak tersebut bahkan terkadang yang paling mampu merasakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresinya terlanggar. Selain itu pelatihan HAM kepada para pekerja seni dan budaya dengan metode daring tentu akan sangat membantu kerja-kerja diseminasi HAM kepada publik. Pada masa pandemi ini, orang lebih banyak berkarya dan mempublikasikan secara online. Komnas HAM memandang penting untuk memajukan kebebasan ekspresi seni di masa pandemi dilaksanakan.

Terkait hal-hal tersebut di atas, Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan akan menyelenggarakan Pelatihan Dasar HAM Daring dengan Tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Pelatihan HAM daring ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan bagaimana pendidikan HAM tetap dilakukan meski dalam kondisi krisis. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang dilanda krisis kesehatan karena pandemi Covid-19. Pendidikan HAM juga memiliki sifat dinamis dan mengalami perkembangan untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Kemajuan teknologi menjadi salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana pendidikan HAM dilakukan.

Komnas HAM selaku lembaga negara yang mempunyai fungsi melakukan pendidikan HAM pun terus berupaya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menjadikan pendidikan HAM menjadi lebih populer. Maka dengan maksud tersebut penting untuk menyusun Modul Pelatihan HAM onlinedaring (dalam jaringan) dengan Tema Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Modul pelatihan HAM ini tentu juga akan memasukkan mengenai penggunaan teknologi dan media-media daring seperti media sosial, zoom, google class-room, mentimeter, dan lain-lain.

TUJUAN PENULISAN MODUL

Penulisan modul pelatihan daring ini dilakukan bertujuan sebagai bahan rujukan dan panduan bagi para fasilitator serta pengelola pelatihan agar mampu mengelola proses pembelajaran dengan pendekatan partisipatif dengan tema Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, meskipun menggunakan media daring.

PANDUAN PENGGUNAAN MANUAL

Sesuai dengan tujuan dari penulisan manual ini, yaitu sebagai panduan dalam pelatihan daring, maka media dan teknik dalam manual ini menggunakan perangkat teknologi. Namun demikian sifat dari manual ini dinamis dan terbuka dimodifikasi untuk digunakan dalam pelatihan luring (luar jaringan).

Manual ini tersusun dari modul-modul yang saling berkaitan dan berurutan penggunaannya antara modul yang satu dengan lainnya. Berikut ini adalah ringkasan dari modul-modul yang terdapat dalam manual pelatihan ini :

BahasanTujuan SesiMetodeDurasi
1. Pengantar Pelatihan 2. Perkenalan 3. Kontrak Belajar1. Membangun suasana kondusif untuk pelaksanaan pelatihan sehingga peserta, fasilitator, dan penyelenggara/ panitia pelatihan saling mengenal dan percaya satu sama lain; 2. Membangun1. Curah pendapat 2. Diskusi 3. Paparan 4. Games120 Menit
Konsep Dasar HAM HAM Pokok Bahasan : 1. HAM dalam Koteks Sosial; 2. Rumusan, definisi,1. Memahami mengenai 2. Mengetahui berbagai ber prinsip dasar HAM 2. Curah 3. Memahami konsep tanggung jawab negara1. Ceramah narasum- ber 2. Curah pendapat/ kelompok besar270 menit
Nasional dan Internasional Mengenal Hak atas Kebebasan Bependapat dan Bereksprei Pokok Bahasan : 1. Konsep dan eleman kunci hak atas kebebasaneleman kunci hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi 2. Relasi hak atas kebebasan berpendapat dengan demokrasi 3. Instrumen hukum 4. nasional, regionalPeserta diharapkan dapat memahami mengenai : 1. Konsep dan eleman kunci hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi 2. Relasi hak atas kebebasan berpendapat dengan demokrasi 3. Instrumen hukum nasional, regional dan internasional yang terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi Ruang lingkup hak kebebasan berpendapat dan berekspresi4. Studi kasus 5. Role Play 1. Film pendek/ Liputan media yang terkait dengan tema kebebasan berpen- dapat dan berekpresi dan demokrasi 2. Materi presentasi untuk paparan mengenai hak atas kebebasan180 menit kebebasan dapat dan berekpresi demokrasi presentasi mengenai kebebasan berpen-
Cakupan dan 1. Menjelaskan cakupan hak atas kebebasan Pembatasan Hak1. Menjelaskan cakupan 1. Belajar1. BelajarMandiri225 menit
Implementasi Hak 1. Mengidentifikasi Sinkron 270 menit atas Kebebasan Alternatif 1 : permasalahan yang Berpendapat dan muncul dalam Pengantar
Lanjut dan Evaluasi Pokok Bahasan : 1. Rencana Tindak1. Peserta mampu menyusun rencana paska pelatihan untuk menindaklanjuti hasil pelatihan, baik secara individu maupun kelompok. 2. Peserta memberikan evaluasi terhadapRencana Tindak Lanjut : 1. Pengantar 2. Diskusi kelompok 3. Presentasi120 menit
1. Rencana Tindak Lanjut 2. Evaluasi dan Penutupanpelatihan, baik secara individu maupun kelompok. Peserta memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan secara1. Pengantar 2. Diskusi kelompok 3. Presentasi pleno 4. Wrap up dan Penutup
PenutupanPeserta memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan secarapleno 4. Wrap up danas
evaluasi terhadappleno 4. Wrap
erhadap4. Wrap
garaanup dan
keseluruhanPenutup
lanEvaluasi :
1. Pengantar
Pengant
2. PTA
3. Evaluasi
4. Wrap Up
Penutup
. Penutup
. Penutup
5. Penutupan
5. Penutupan

Perlu diingat dalam pelatihan daring proses pembelajarannya menggunakan media teknologi informasi. Oleh karenanya pengelola pelatihan dan fasilitator perlu memahami media teknologi informasi yang digunakan serta memastikan para peserta mampu menggunakannya. Selain itu penting juga untuk dipastikan apakah aplikasi yang digunakan berbayar atau tidak dan kestabilan jaringan internet di daerah para peserta. Kestabilan internet penting untuk menjadi pertimbangan karena hal ini akan mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran.

Selain mengenai pemahaman penggunaan media teknologi, perlu untuk menjadi perhatian persoalan durasi waktu. Durasi waktu penting untuk diperhatikan fasilitator karena saat pembelajaran menggunakan media teknologi, konsentrasi manusia menjadi semakin terbatas. Berdasarkan praktik modul yang telah dilakukan, sebaiknya pelatihan dalam kelas virtual dilakukan hanya 3 jam dalam sehari. Bila masih banyak materi yang harus disampaikan, maka fasilitator dapat meminta peserta untuk melakukan pembelajaran mandiri sebelum sesi kelas virtual dimulai.

Dalam manual ini telah diberikan alternatif-alternatif metode pembelajaran. Namun sesuai dengan sifat manual ini yang dinamis dan terbuka untuk dimodifikasi, maka fasilitator dapat mengkreasikan metode berdasarkan kebutuhan. Selain itu dalam manual ini juga terdapat glosarium untuk mambaca beragam definisi atau aplikasi apabila pengguna manual ini kesulitan untuk memahami berbagai istilah.

PRINSIP PARTISIPATIF DALAM PELATIHAN DARING

Pelatihan patisipasif adalah pelatihan yang membuka peluang bagi semua orangyangterlibatdalamproses pelatihan untuk salingbertukarpengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam proses pembelajarannya, pelatihan partisipatif ini tidak mengandaikan adanya guru dan murid, yang mengajar dan yang diajar.

Pelatihan partisipatif mencoba untuk menjauhkan bahkan menolak hubungan yang timpang antara guru dan murid. Model ini menerapkan hubungan yang setara antara semua orang yang terlibat dalam proses belajar, yaitu peserta dan fasilitator pelatihan. Berbeda dengan guru, fasilitator bukan satu-satunya orang yang menguasai pengetahuan. Fasilitator lebih berperan sebagai katalisator dan moderator yang memungkinkan proses komunikasi berlangsung ke semua arah (bukan cuma dua arah), baik di antara sesama peserta maupun antara peserta dengan fasilitator. Hal yang dikomunikasikan lebih pada pengungkapan pengalaman dan pengetahuan peserta pelatihan sendiri. Fasilitator juga membantu menemukan kekuatan dan kelemahan yang tersimpan di masing-masing peserta. Dengan demikian, fasilitator turut terlibat dalam belajar bersama, bukan lagi sebagai sosok guru otoriter yang maha tahu atau narasumber yang menguasai materi, namun menjadi pendorong bagi peserta untuk mencari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan prinsip pelatihan partisipatif dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Pelatihan partisipatif pemusatan pembelajaran ada pada peserta belajar. Pendekatan dan metode atau teknik fasilitasi yang digunakan adalah sebanyak mungkin bersifat partisipatoris dan mengedepankan interaksi dan komunikasi interpersonal.

2. Metode pembelajaran diharapkan dapat menggerakkan peserta belajar untuk menganalisis secara kritis kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penalaran dan pendampingan hukum diIndonesia. Peserta diajak untuk menggali masalah dan mencari pemecahannya dan jawabannya bersama. Selain itu diharapkan pula peserta dapat melakukan refleksi atas pengalaman pembelajaran mereka.

3. Pelatihan ini merupakan proses belajar bersama antara peserta, peserta dan fasilitator dan narasumberSalah satu prinsip yang dikedepankan dalam Pelatihanini adalah berlangsungnya pembelajaran kolektif (collective learning) yang lahir dari proses diskusi kelompok, diskusi kelas, pemberian umpan balik, dan praktik-praktik keria bersama. Kelemahan dan kekuatan peserta dipadukan dan menjadi kekayaan bersama. Pelatihanini disusun dengan cara dialog atau berbincang bersama dan bukan satu arah.

4. Peserta belajar juga menjadikan kelas dan pertemuan belajar sebagai forum yang setara dan saling bekerja sama/kolaborasi.

5. Belajar dari Pengalaman: Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta. Dengan memakai pengalaman, proses belajar tidak mengandalkan narasumber tapi berangkat dari pengalaman dan refleksi peserta.

6. Beraksi dan Bertindak. Pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan bertindak dan beraksi. Pelatihanini bersifat praktis sesuai kebutuhan peserta, untuk terlibat dalam proses Pencegahan Penyiksaan di kantornya masing-masing.1

Dalam situasi kondisi pandemi saat ini, pelatihan dengan menggunakan media teknologi menjadi suatu keniscayaan. Komnas HAM telah beberapa kali melakukan pelatihan HAM daring dengan menggunakan media teknologi. Pada dasarnya prinsip pelatihan partisipatif dapat tetap diterapkan dalam pelatihan daring, tentunya dengan beberapa penyesuaian.

MENGENAL PELATIHAN/PEMBELAJARAN DARING DAN PERANGKAT MEDIANYA

Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang berlangsung melalui Internet. Ini sering disebut sebagai "e-learning" (electronic learning) di antara istilah lainnya. Namun, pembelajaran da-ring hanyalah salah satu jenis "pembelajaran jarak jauh" - istilah umum untuk pembelajaran apa pun yang terjadi secara jarak jauh dan bukan di ruang kelas tradisional/tatap muka.

Ada berbagai metode pembelajaran daring. Salah satunya adalah pembelajaran daring yang dilakukan secara mandiri. Dalam pembelajaran mandiri, peserta harus bergerak sendiri-sendiri dan sepenuhnya mandiri tanpa adanya instruktur atau fasilitator. Peserta didik ditawari e-learning courseware (juga disebut pelatihan berbasis web yang biasanya dilengkapi dengan berbagai rujukan dan materi serta metode penilaian mandiri. Salah satu lembaga HAM yang telah menerapkan metode ini adalah amnesty internasional.

Selain pembelajaran daring secara mandiri, pembelajaran dapat dilakukan dengan adanya instruktur/fasilitator atau campuran—blended learning. Yang dimaksud dengan pembelajaran campuran adalah menggabungkan berbagai waktu, metode, dan media pelatihan (misalnya teknologi, kegiatan, dan events pembelajaran) untuk membuat program pelatihan yang optimal untuk audiens tertentu. Istilah "campuran" berarti bahwa pelatihan yang dipimpin fasilitator digabungkan dengan belajar mandiri secara daring.

Metode pembelajaran HAM daring banyak yang dapat digunakan. Namun demikian harus dipilih metode yang tepat untuk menyampaikan topik pembelajaran dan durasi waktu. Berikut ini adalah metode dalam pembelajaran daring dan kegiatan yang dilakukan serta perangkat media untuk mendukung metode² :

NoMetodeKegiatanPerangkat Media
1.Kelas VirtualMeeting; WebinarZoom, Jitsi Meet, Blue Jeans, G-Meet
2.Pengajaran langsungCeramah; Demonstrasi; curah pendapatZoom; Jamboard, Google Slides
3.InteraktifDiskusi kelompokZoombreakout, G-Hangout, G-meet, G-Duo, Whatsapp Conference, Wheel of Names
4.Pengajaran tidak langsungAnálisis kasus, kerja kelompok, curah pendapat; Project kolaboratif; pemetaan konsep/konteksBreak-out Zoom, Jamboard, Miro, Padlet, G-Docs/Slides
5.ExperiantialRole Play, Fishbowl, Interview, Debat, Peer ReviewZoom, Break-out Zoom
6Belajar mandiriMenulis esai, melakukan riset, mengerjakan tugas individualG-Clasroom, Padlet Individual, G-Docs/Slides
7.Survei/ AssesmentPre-Training Assesment, Post-Training Assesment, Voting penilaian, EvaluasiG-forms, Survey Monkey Mentimeter
8.PermainanGames; KuisG-Forms, Kahoot, Mentimeter, Pear Deck
9.Konten Pembelajaran AsinkronVideo, Podcast, Gallery, Essay, InfographicsPadlet, Youtube, Anchor, Spreker, Spotify, Canva
10.LMS (Learning management System)menyusun storyboard; menyimpan bahan ajar; review dan komunikasi; evaluasi pembelajaranMoodle, G-Classroom, Canvas, G-Sites, Padlet

Baik dalam pelatihan daring ataupun non-daring dibutuhkan Learning Management Systemsistem manajemen pembelajaran (LMS). Namun demikian LMS lebih dikenal dalam pembelajaran daring. Sistem manajemen pembelajaran (SMP) adalah sistem aplikasiperangkat lunak berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat sistem ini berguna untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan produk belajar siswa. Lebih dari itu, sistem ini berguna untuk meningkatkan sistem perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.3

1 Manual Pelatihan untuk Petugas Pemasyarakatan "Pencegahan Penyiksaan & Standar Perlakuan bagi Warga Binaan, Atikah Nuraini, 2021.

2 Ibid., Manual Pelatihan untuk Petugas Pemasyarakatan "Pencegahan Penyiksaan & Standar Perlakuan bagi Warga Binaan, Atikah, 2021.

1. Google Classroom aplikasi Learning Management System

Aplikasi software LMS dalam suatu pembelajaran daring biasanya mencakup dokumentasi, materi rujukan, pelacakan data, pelaporan, dan penyampaian pembelajaran. Dalam pelatihan ini LMS yang akan digunakan adalah Google Classroom atau Google Kelas. Google Kelas adalah layanan web gratis, yang awalnya dikembangkan oleh Google untuk sekolah, dengan tujuan untuk menyederhanakan membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Perangkat media ini dipilih karena hampir semua orang memiliki akun Google maka dengan mudah untuk mengaksesnya. Jadi syarat utama untuk menggunakan Google Classroom adalah akun google. Setelah memiliki akun google, maka kemudian dapat mendaftar pada https:// classroom.google.com/h atau peserta akan diundang oleh fasilitator melalui e-mail /kode kelas untuk bergabung di Google Classroom. Secara lebih detail penggunaan Google Kelas dapat dilihat melalui link berikut https://www.youtube.com/watch?v=AMuTyLjOHsA

D 00N0 ~ BAHAN RUJUKAN Sesi 1 Pembukaan dan Orientasi Belajar 0

Tampilan aplikasi Google Classroom

2. Aplikasi Pembelajaran Bersama

Pada masa sekarang ini aplikasi pembelajaran bersama banyak tersebar. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan kita untuk saling berbagi pengetahuan ataupun mengkombinasikan berbagai ide-ide sehingga menimbulkan pengetahuan baru tanpa dibatasi ruang dan waktu. Aplikasi yang akan dijabarkan disini hanyalah beberapa aplikasi yang akan digunakan dalam pelatihan.

a. Zoom^4}

Aplikasiinimerupakan perangkat untuktelekonferensiyang seringkali digunakan untuk rapat, webinar atau pelatihan. Aplikasi ini mudah digunakan berbagai kalangan karena mudah diakses melalui website baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Agar dapat menggunakan Zoom, hanya perlu mendaftarkan diri secara gratis baik melalui aplikasi di HP atau website. Berikut cara daftar Zoom yang bisa Anda ikuti :

1. Kunjungi zoom.us, kemudian klik sign up, atau

2. Unduh aplikasi Zoom dari Play Store atau App Store, lalu buka aplikasinya dan ketuk Sign Up;

3. Isi kolom email dengan email aktif, lalu cek email dari Zoom di kotak masuk.

4. Klik "Activate Account" hingga kembali diarahkan ke browser untuk membuat password baru. Selamat, akun sudah aktif!

5. Jika sudah mempunyai akun, silakan memilih Sign In, lalu memasukkan email dan password yang digunakan untuk mendaftar Zoom Meeting b. Jamboard⁵}

Jamboard adalah aplikasi yang masih dalam keluarga Google. Jamboard merupakan sebuah papan virtual interaktif yang dikembangkan oleh Google. Sebagaimana papan tulis biasa, Jamboard dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran dengan beragam fitur. Langkah awal untuk memulai Jamboard, kita dapat membukanya melalui Google di Jamboard.google.com. Berikut ini adalah fitur-fitur yang terdapat di dalam Jamboard.

Jam Tanpa Judul 5 d Later Belakang Hapus frame

Tampilan aplikasi Jamboard

4 https://www.dewaweb.com/blog/zoom-meeting/, diakses pada 11 Mei 2021

Keterangan :

1. Isilah judul jamboard

2. Fitur latar belakang layar yang dapat diganti dengan warna, pola ataupun gambar

3. Halaman papan/frame/slides

4. Berbagai Tool untuk berintraksi, ada pen, penghapus, sticky notes, upload gambar melalui menu ini

5. Layar Jamboard

6. Fitur bagikan/share merupakan fitur berbagi kepada para anggota untuk bergabung belajar bersama

7. Simpan Jamboard, Google akan otomatis menyimpannya di dalam Google drive yang anda miliki c. Padlet6

Padlet merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan seorang para penggunanya untuk berkolaborasi bentuk teks, foto, tautan atau konten lainnya. Setiap ruang kolaboratif ini disebut "wall" (dinding) yang dapat digunakan sebagai papan buletin pribadi.

Berikut ini adalah beberapa langkah dalam penggunaan padlet untuk pembelajaran :

1. Daftar/Sign up. Tuliskan email dan password anda pada form sign up.

2. Pilih keanggotaan. Anda dapat memilih bentuk keanggotaan apakah paket basic (gratis), berarti hanya mendapat 3 Padlet dengan kapasitas drive penyimpanan hanya 10MB dan fitur yang disediakan juga standard dan paket pro (berbayar), dapat membuat unlimited padlet, drive penympanan 250MB dan memiliki akses prioritas ke aplikasi ini.

3. Membuat padlet. Memulai Padlet dapat dilakukan melalui tiga cara, diantaranya adalah :

HL Selamat datang di Padlet! + BUNT PADLEY DO GABUNG KE PROLET GALER TINGUATIAN Tarkins FOLDER BARU

Tampilan awal halaman utama Padlet

'Buat Padlet'. Jika Anda memilih menu ini, maka Anda akan membuat file padlet baru yang akan digunakan sebagai media pembelajaran Anda;

'Gabung Padlet'. Menu ini digunakan untuk peserta didik Anda. Mintalah mereka mengklik menu ini agar dapat berkolaborasi dengan padlet Anda;

'Galeri'. Menu ini berupa media penyimpanan galeri standar (template) yang telah disediakan oleh padlet ataupun para pengguna lainnya.

4. Kriteria padlet. Penggunaan padlet dipilih karena memiliki beragam criteria sehingga memudahkan proses pembelajaran jarak jauh/online. Berikut ini adalah criteria padlet yang telah disediakan sebagai fitur standard, diantaranya adalah :

Kronologi

Kolom

Percakapan

Daftar

Dinding

Kisi

Peta

Kanvas

Kolom

Mulai dengan kosong... Daftar Kisi Dinding Kanvas Kumpulkan korten dalam tata Sebar, kumpul, dan hubungkan Rampingkan konten agar mudah Atur konten dalam deretan letak serupa bata. konten dengan cara apa pun. dibaca, dengan urutan umpan dari atas ke bowah. PILIH PILIH PILH PILIH 自 Percakapan Peta Kronologi Berkomunikasi dalam Tambahkan konten pada titik di Tempatkan konten di sepanjang pengaturan yang mirip obrolan peta garis horizontal PILIH PILIH PILIH PILIH

Tampilan pilihan menu aplikasi Padlet

5. https://www.ahzaa.net/2020/07/cara-menggunakan-google-jamboard-untuk.html, diakses pada 17 Mei 2021

6. https://sebuahtutorial.com/padlet-media-pembelajaran-virtual/ diakses pada 17 Mei 2021

MODUL 1

“EKSPRESI SENI”

MODUL ORIENTASI BELAJAR

PENGANTAR

Modul pengantar adalah modul pembuka pada Pelatihan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Modul ini terdiri dari pembukaan secara resmi oleh lembaga penyelenggara, perkenalan peserta, fasilitator, dan penyelenggara pelatihan. Pada sesi ini juga peserta akan didorong untuk menyampaikan harapan dan mengenali kekhawatiran peserta selama pelatihan berlangsung. Selain itu, peserta juga diundang untuk menyampaikan tawaran terkait kapasitasnya untuk menyumbang pada keberhasilan proses pelatihan.

Dalam modul ini peserta juga akan diajak untuk menyusun kesepakatan belajar dan membangun suasana belajar yang diharapkan selama proses belajar. Modul ini akan terbagi menjadi dua sesi yaitu sesi pembukaan dan sesi orientasi belajar. Selain itu, pada modul ini dijelaskan format, teknis, dan waktu pelaksanaan pelatihan.

TUJUAN METODE

1. Membangun suasana kondusif untuk pelaksanaan pelatihan sehingga peserta, fasilitator, dan penyelenggara/panitia pelatihan saling mengenal dan percaya satu sama lain;

2. Membangun kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar;

3. Mengenali apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan;

4. Mengenali harapan, kekhawatiran, dan tawaran peserta selama berlangsungnya proses belajar;

5. Peserta memahami siklus pelatihan partisipatif.

WAKTU / DURASI

120 Menit

METODE

1. Curah pendapat

2. Diskusi

3. Paparan

4. Bermain games

MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

1. Zoom

2. Jamboard

3. Google classroom

4. Padlet

5. Wheels of name

PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)

1. Sesi Pengantar (10')

2. Sesi Perkenalan (65')

3. Sesi Kontrak Belajar dan Pembagian Kelompok (15')

4. Sesi Harapan, Tawaran, dan Kekhawaritan (15')

5. Sesi Siklus Belajar Partisipatif dan Rute Pelatihan (15')

REFERENSI BACAAN

Siklus Belajar Partisipatif dan Rute Belajar

PROSES MEMFASILITASI

Sesi 1

Pengantar

1. Panitia/fasilitator memberikan gambaran singkat tentang latar belakang, maksud, dan tujuan pelatihan HAM yang diikuti oleh peserta.

2. Panitia/fasilitator menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pelatihan ini dan peran dari masing-masing pihak (fasilitator, narasumber, panitia penyelenggara).

3. Panitia/fasilitator menjelaskan berbagai hal teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan.

4. Panitia/fasilitator mengajak peserta untuk cek kelengkapan bahan pembelajaran (kerangka acuan, jadwal, modul pelatihan, dan informasi media yang akan digunakan selama pelatihan.

5. Panitia/fasilitator membuka sesi pertanyaan bagi peserta terkait penyelenggaraan pelatihan terutama mungkin penggunaan media/ perangkat yang digunakan selama pelatihan.

6. Fasilitator menutup sesi dan mengajak peserta untuk mempersiapkan sesi berikutnya.

Sesi 2

Orientasi Belajar

Langkah Pengantar

1. Fasilitator membuka sesi orientasi belajar.

2. Fasilitator menjelaskan terkait tujuan dan urgensi dari orientasi belajar pada Pelatihan ini.

Langkah Perkenalan Alternatif 1

1. Fasilitator menyiapkan banyak pertanyaan tentang Question of Life untuk sesi perkenalan. Beri-kut adalah contoh pertanyaan pada Question of Life :

Apakah pekerjaanmu saat ini merupakan pekerjaan impianmu? apa pekerjaan impianmu?

Apa yang menjadi mood booster kamu saat menjalani hidup?

Apa kebiasaan burukmu? apa yang bisa diambil hikmah dari kebiasaan burukmu itu?

Kegiatan apa yang benar-benar enjoy melakukannya meskipun sangat lelah?

2. Fasilitator membuka sesi perkenalan dengan kembali mengingatkan tentang tujuan saling mengenal untuk mempermudah proses selama pelatihan.

3. Fasilitator membagikan layar wheels of name untuk mengundi question of life setiap peserta dan fasilitator yang memperkenalkan diri.

4. Fasilitator menjelaskan bahwa setiap peserta dan fasilitator yang giliran memperkenalkan diri akan diundi pertanyaan tentang question of life untuk dijawab.

5. Setiap peserta/fasilitator yang memperkenalkan diri, fasilitator sesi memutarkan satu pertanyaan.

6. Urutan peserta/fasilitator yang memperkenalkan diri dapat digunakan sistem lelang nomor urut melalui fitur chat zoom.

Langkah Perkenalan Alternatif 2

1. Fasilitator telah membuat daftar barang-barang rumah tangga yang akan digunakan pada sesi perkenalan.

3. Fasilitator membagikan layar daftar barang rumah tangga.

4. Fasilitator menjelaskan bahwa setiap peserta/fasilitator yang memperkenalkan diri harus mem-bawa/menunjukkan satu barang rumah tangga yang ada pada daftar.

5. Setiap barang yang telah dibawa/ditunjukkan kepada forum, fasilitator mencoretnnya.

Langkah Kontrak Belajar dan Pembagian Kelompok

1. Fasilitator menjelaskan Langkah ini beserta tujuannya.

2. Fasilitator menggali peserta untuk mengutarakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta, fasilitator, dan panitia penyelenggara selama proses pelatihan berlangsung

3. Fasilitator menampung aspirasi seluruh peserta, merangkum, dan menuliskan serta menunjukkan melalui jamboard.

4. Fasilitator meminta peserta untuk menyepakati poin per poin dari kontrak belajar yang telah disusun.

5. Fasilitator, sesuai kesepakatan peserta, membagi peserta ke dalam tiga kelompok yang berperan sebagai time keeper, ice breaker, dan reviewer.

6. Fasilitator, sesuai kesepakatan peserta, membuat jadwal dari tiga kelompok tersebut untuk setiap harinya.

Langkah Harapan, Tawaran, dan Kekhawatiran

1. Fasilitator membuat jamboard atau miro dengan membagi layar jamboard atau miro ke tiga bagian dengan warna yang berbeda. Tiga warna itu untuk masing-masing harapan, tawaran, kekhawatiran

2. Fasilitator menjelaskan tujuan dari pengumpulan harapan, kekhawatiran, dan tawaran kepada peserta.

3. Fasilitator meminta peserta untuk mengisi jamboard atau miro dengan menuliskan masing-masing satu untuk harapan, kekhawatiran, dan tawaran.

4. Fasilitator membantu menuliskan pada jamboard atau miro jika ada peserta yang memiliki kendala.

5. Fasilitator memastikan setiap jamboard atau miro telah terklasifikasikan masing-masing pada harapan, kekhawatiran, dan tawaran.

6. Setelah semua peserta mengisi, fasilitator membacakan dan mengelaborasi beberapa harapan, kekhawatiran, dan tawaran.

7. Fasilitator menyatakan bahwa semua isian pada layar akan dievaluasi pada akhir pelatihan.

Langkah Siklus Belajar Partisipatif dan Rute Pelatihan

1. Fasilitator membagikan layar dengan menampilkan siklus belajar partisipatif.

2. Fasilitator menjelaskan tentang pendekatan pendidikan orang dewasa dengan merujuk pada siklus.

3. Fasilitator menjelaskan setiap proses pada siklus.

4. Fasilitator menunjukkan dan menekankan pentingnya pengalaman dari para peserta dan menyampaikan bahwa fasilitator bukanlah satu-satunya yang mempunyai ilmu dan pengetahuan selama proses pelatihan berlangsung.

5. Fasilitator menampilkan bagan rute pelatihan.

6. Fasilitator menutup sesi pengantar.

BAHAN RUJUKAN RUTE PELATIHAN DAN SIKLUS BELAJAR PARTISIPATIF

Harapan Kontrak Belajar Kekhawatiran SUASANA Perkenalan BELAJAR Tawaran YANG KONDUSIF Mengenal Hak atas Pembatasan Kebebasan Kebiasaan Berpendapat Berpendapat dan dan Berekspresi Berekspresi CARA PANDANG Konsep Dasar HAM Implementasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi ACUAN STANDAR Instrumen dan Instrumen dan Mekanisme HAM Mekanisme HAM Nasional Internasional

Rute Pelatihan Belajar

6 1 PENGALAMAN PENGALAMAN BARU BERTUKAR SIKLUS BELAJAR INFORMASI 5 2 PARTISIPATIF TINDAK LANJUT INFO BARU 4 3 PEMBELAJARAN

Siklus Belajar Partisipatif

MODUL 2

“EKSPRESI SENI”

MODUL KONSEP DASAR HAM

PENGANTAR

Modul ini berisikan bahan belajar mengenai Konsep Dasar Hak Asasi Manusia. Modul ini menjadi Dalam modul ini peserta akan diajak belajar menggunakan metode partisipatoris seperti ceramah narasumber, curah pendapat/kelompok besar, diskusi kelompok kecil dengan breakout room dan studi kasus sebagai pengetahuan dasar bagi peserta sebelum berfokus pada pembahasan mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Pembahasan akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, yang mana masing-masing sesi selama selama 90 menit. Sesi pertama akan mengulas mengenai HAM dalam Konteks Sosial; sesi kedua akan mengulas mengenai rumusan, definisi, dinamika HAM dan Prinsip-prinsip HAM; dan sesi 3 akan mengulas bagan Hukum HAM serta Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional dan Internasional.

Fasilitator pada modul ini akan mengajak peserta berdiskusi yang akan difokuskan pada HAM dan seni yang bertujuan untuk menunjukan bahwa HAM bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, dan rasisme adalah masalah yang dihadapi sehari-hari terutama dalam mereka berkesenian atau berkarya. Selain itu, dalam 3 sesi pembahasan mengenai konsep dasar HAM ini, peserta akan diajak untuk bermain games sehingga suasana pembelajaran semakin menyenangkan. Modul ini juga dilengkapi dengan sejumlah lembar rujukan yang dapat digunakan untuk lebih memahami materi.

TUJUAN METODE

1. Memahami mengenai HAM

2. Mengetahui berbagai prinsip dasar HAM

3. Memahami konsep tanggung jawab negara

4. Mengetahui instrumen utama hak asasi manusia

5. Mengetahui mekanisme HAM nasional dan internasional

270 Menit

METODE

1. Ceramah narasumber

2. Curah pendapat/kelompok besar

3. Diskusi kelompok kecil dengan breakout room

4. Studi kasus

5. Role Play

MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

1. Zoom Meeting

2. Jamboard

3. Google Classroom

4. Padlet

5. Mentimeter

6. Wheels of Names

PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)

Sesi 1*

60 menit (asinkronus - membaca lembar rujukan) 80 menit (sinkronus) :

1. Pengantar (5 menit)

2. Diskusi kelompok mengenai HAM dalam Konteks Sosial (Seni) (30 menit)

3. Pemaparan tentang kontrak sosial Negara dan Warga Negara dan perbedaan antara hak dan kewajiban (10 menit) dan Hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun (10 menit)

4. Curah pendapat dan pembahasan atas diskusi kelompok (20 menit)

5. Penutup/Kesimpulan (5 menit)

Sesi 2*

60 menit (asinkronus - membaca lembar rujukan) 100 menit (sinkronus) :

1. Pengantar (5 menit)

2. Pemaparan tentang Rumusan dan definisi HAM (10 menit) dan latar Belakang Sejarah HAM, Proses Kemunculan HAM, Bagan Dinamika HAM (10 menit)

3. Role play dan putar Video 4 kasus untuk memantik pertanyaan mengenai Dinamika HAM (30 menit)

4. Pemaparan tentang Prinsip-prinsip HAM (20 menit)

5. Menunjuk peserta untuk menjawab seputar Prinsip-prinsip HAM yang dipahami dengan aplikasi (15 menit)

6. Penutup/Kesimpulan (10 menit)

Sesi 3*

60 menit (asinkronus - membaca lembar rujukan) 90 menit (sinkronus)

1. Pengantar (5 Menit)

2. Bagan Hukum HAM (20 Menit)

3. Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional (30 menit)

4. Instrumen dan Mekanisme HAMInternasional (30 menit)

5. Wrap Up Akhir dan Penutup (5 Menit)

*Fasilitator dibebaskan untuk menentukan pembagian sinkronus dan asinkronus. Asinkronus bisa dilakukan di luar kelas.

*Keterangan Lebih Lanjut Terlampir

REFERENSI BACAAN

Sesi 1. HAM dalam Konteks Sosial

1. Manual Pelatihan Dasar HAM Pegangan Partisipan terbitan Komnas HAM (2015)

Sesi 2. Rumusan, Definisi, Dinamika HAM dan Prinsip-Prinsip HAM

1. Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

3. Manual Pelatihan Dasar HAM Pegangan Partisipan terbitan Komnas HAM (2015)

4. KBBI Edisi Keempat Cetakan Ketujuh, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 2013

Sesi3.Bagan Hukum HAM sertaInstrumen dan Mekanisme HAM Nasional dan Internasional

1. UUD 1945 amendemen keempat

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

3. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

4. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

5. UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan.

6. UU Nomor7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

7. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Inter-nasional Hakhak Anak.

8. Kepres Nomor 48 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Anti- Apartheid dalam OlahRaga.

9. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya.

10.UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

11.UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

12.UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

13.UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

14.UU Nomor6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hakhak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

15.Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

16.Konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia; Konvensi Inter-nasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD);

17.Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (CAT);

18.KonvensiInternasionaltentangPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) & Protokol Opsional;

19.Statuta Roma;

20. Prinsip Paris;

21.Mukadimah Piagam PBB.

Bahan Rujukan lainnya :

1. Manual Pelatihan Dasar HAM Pegangan Partisipan terbitan Komnas HAM (2015)

2. Instrumen HAM Nasional terbitan Komnas HAM (2020).

PROSES MEMFASILITASI

Sesi 1

HAM dalam Konteks Sosial

Langkah 1. Pengantar

Fasilitator menjelaskan kepada peserta dengan singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai juga proses belajar yang akan dijalani oleh peserta. Fasilitator akan menyampaikan bahwa modul ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sesi, kemudian masuk pada sesi 1.

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta dengan singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai juga proses belajar yang akan dijalani oleh peserta dalam sesi ini dengan metode ceramah. (5 menit)

2. Fasilitator membagikan layar Pertanyaan dalam diskusi grup nanti (5 menit)

3. Fasilitator membagi menjadi 6 breakout room dengan pertanyaan diskusi dan presentasinya/ alternatif dengan Jamboard : (25 menit)

1. Tuliskan satu persoalan HAM yang terjadi di sekitar Anda dalam berkesenian atau berkreasi?

2. Apa penyebabnya?

3. Apa solusinya?

4. Fasilitator membagikan layar dan ceramah terkait kontrak sosial Negara dan Warganegara dan perbedaan antara hak dan kewajiban (10 menit)

5. Fasilitator membagikan layar dan ceramah terkait Hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun (10 menit)

6. Fasilitator dan peserta membahas hasil diskusi breakout dengan materi yang ada (20 menit)

7. Fasilitator memberikan kesimpulan materi (5 menit)

Sesi 2

Rumusan, Definisi, Dinamika HAM dan Prinsip-prinsip HAM

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta dengan singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai juga proses belajar yang akan dijalani oleh peserta dalam sesi ini. (5 menit)

2. Fasilitator membagikan layar dan ceramah terkait Rumusan dan definisi HAM berdasarkan DUHAM dan UU No 39/1999 Tentang Hak Asasi

Manusia (10 menit)

3. Fasilitator membagikan layar dan ceramah terkait latar Belakang Sejarah HAM, Proses Kemunculan HAM, Bagan Dinamika HAM (10 menit)

4. Fasilitator meminta peserta memainkan peran (role play) sebagai presenter program berita, dengan 4 orang sebagai wartawan dari berbagai daerah. Presenter nanti akan meminta wartawan bertanya kepada warganya masing-masing yang merupakan sisa peserta yang lain. Fasilitator akan memutar video-video kasus pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (4 kasus). Pertanyaannya seputar : (30 menit)

1. Ceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi?

2. Hak apakah yang dilanggar dalam peristiwa tersebut?

3. Siapa pelaku dan siapa korban?

4. Tunjukan peristiwa-peristiwa yang relevan dalam tahapan pembentukan HAM dan peristiwa tersebut sampai tahap apa?

5. Fasilitator kembali membagikan layar dan ceramah tentang Prinsipprinsip HAM (20 menit)

6. Dengan menggunakan wheelsofnames.com, peserta yang ditunjuk oleh aplikasi diminta menjawab pertanyaan seputar prinsip-prinsip HAM yang dipahami, kemudian menuliskan jawabannya dalam zoom notes/ jamboard yang dapat ditulis bersama (15 menit)

7. Fasilitator memberikan kesimpulan materi (10 menit)

Sesi 3

Bagan Hukum HAM serta Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional dan Internasional

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta dengan singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai juga proses belajar yang akan dijalani oleh peserta dalam sesi ini. (5 menit)

2. Fasilitator membagikan layar terkait Bagan Hukum HAM dan menjelaskan beberapa hal penting tentang pemangku hak, pemangku kewajiban, dan kewajiban negara. Juga mengajak peserta untuk memahami pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum. (5 menit)

3. Fasilitator membagikan layar beberapa foto dengan sedikit memberi penjelasan terkait kejadian di dalam foto, kemudian peserta diminta memilih diantara 3 (tiga) kategori apakah kategori pelanggaran HAM, kejahatan pidana (hukum), atau pelanggaran HAM berat dengan menggunakan Mentimeter. (5 menit)

4. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan argumentasi pilihannya dan peserta yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. Dalam proses ini, fasilitator menggali pengalaman peserta secara saksama. (10 menit)

5. Fasilitator mengajak peserta memperdalam instrumen-instrumen HAM nasional serta penyelesaian pelanggaran HAM dari studi kasus yang dibahas sebelumnya. Setelah peserta mampu mengidentifikasi dengan jelas, peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja peraturan-peraturan HAM nasional, mulai dari konstitusi, undangundang, sampai peraturan lain di bawahnya. (10 menit)

6. Fasilitator membagikan layar bagan mekanisme HAM Nasional dan menjelaskan, pengetahuan mengenai peraturan HAM nasional mencakup kandungan hak serta kewajiban-kewajiban negara. Lewat penjelasan ini diharapkan peserta mengetahui peran dan fungsi institusi HAM nasional yang mempunyai wewenang dan mandat terkait dengan mekanisme HAM nasional. (20 menit)

7. Fasilitator akan menjelaskan secara singkat mengenai mekanisme dan instrumen HAM internasional, peran Indonesia dalam sistem HAM internasional, dan beberapa instrumen HAM internasional yang dipandang penting (3 instrumen pokok). Fasilitator juga memberikan penjelasan mengenai Charter Based dan Treaty Based (berdasarkan piagam PBB dan perjanjian). Selain itu, fasilitator memberikan pengantar singkat tentang sejumlah instrumen HAM internasional, baik yang termasuk hard law maupun soft law, dengan menampilkan bagan instrumen HAM internasional. Gambar menggunakan jamboard/ dengan membagikan layar. (10 menit)

8. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk memahami mengenai instrumen dan mekanisme HAM Internasional dengan diskusi secara kelompok. Fasilitator kemudian akan membagi peserta ke dalam breakout room yang masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Dalam 1 kelas akan terdiri dari kurang lebih 6 kelompok. (20 menit)

a. Dalam Kelompok 1-4, masing-masing peserta dalam kelompok kecil diminta untuk menuliskan instrumen yang diketahui. Kelompok 1 menjelaskan instrumen utama; kelompok 2 menjelaskan instrumen khusus; kelompok 3 menjelaskan instrumen rekomendatif; dan kelompok 4 menjelaskan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

b. Dalam Kelompok 5-6, masing-masing peserta dalam kelompok kecil diminta untuk mekanisme HAM Internasional yang diketahui.

9. Fasilitator melakukan wrap up dan menutup diskusi modul Konsep Dasar HAM selama 3 sesi ini dan akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Fasilitator memberi pengantar kepada peserta untuk membaca materi sesi dan tugas kelompok asinkronus modul selanjutnya. (5 menit)

LEMBAR RUJUKAN

Sesi 1

HAM Konteks Sosial

A. HAM dalam Kehidupan Sehari-Hari

Membicarakan hak asasi manusia pada dasarnya adalah membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia itu sendiri: membicarakan tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekelilingnya. Hak asasi manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkatmartabat umat manusia. Dengan terpenuhinya hak asasi, manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Menghargai dan menghormati harkat-martabat umat manusia: tak ada yang diminta lebih oleh hak asasi manusia, itu saja sebenarnya sudah lebih dari cukup. Seandainya seluruh umat manusia bisa melakukannya, bisa menghargai dan menghormati apa yang menjadi harkat dan martabat yang sesungguhnya melekat pada dirinya, sesuatu yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia itu niscaya tak akan dikumandangkan selantang seperti sekarang.

Akan tetapi, upaya untuk menghargai dan menghormati harkat-martabat umat manusia ternyata tidaklah segampang sebagaimana yang mungkin dibayangkan. Perwujudannya sering mengalami ketersendatan, penuh aral melintang, dan berliku. Harkat-martabat umat manusia begitu kerap pula dicederai dengan berbagai cara, bahkan tak jarang dinistakan sedemikian rupa oleh sesama manusia. Maka tak bisa tidak, hak asasi manusia ini pada akhirnya harus diperjuangkan adanya, agar harkat martabat umat manusia bisa kembali tegak berdiri, agar tak lagi dicabik-cabik dan diberangus secara keji.

Pernyataan Eleanor Roosevelt yang dikutip di awal tulisan ini tampaknya patut untuk kita renungkan: bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya adalah dunia di sekitar kita, bermula dari lingkungan kita, di suatu tempat yang sangat dekat dengan diri kita. Tidak berlebihan barangkali jika kemudian dikatakan, hak asasi manusia itu sebenarnya berawal dari diri kita sendiri, sebagai individu, sebagai manusia. Oleh karena itu, maka dari diri kita sendiri yang kemudian harus memulainya, paling tidak, dengan menghargai dan menghormati harkat dan martabat yang melekat di dalam diri kita sendiri.

Sesungguhnya hanya tindakan sederhana saja yang dibutuhkan yaitu, menghormati dan menghargai. Tetapi mungkin karena sederhananya itu seringkali kita malah kurang memperhatikannya, atau justru, baik dengan sengaja ataupun tidak, malah mengabaikannya. Boleh jadi, kita pun sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia: kita melanggarnya, atau bahkan sampai mencederainya. Sangat mungkin juga, hak asasi kita pun kerap dilanggar oleh orang lain, dicederai oleh orang lain. Bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya adalah dunia di sekitar kita, bermula dari lingkungan kita, di suatu tempat yang sangat dekat dengan diri kita.

Mari kita sejenak menengok kembali tindakan-tindakan yang mungkin telah kita lakukan, untuk sekaligus mencoba berefleksi, apakah kita telah menghargai dan menghormati hak asasi orang lain; apakah kita pernah melanggar dan mencederai hak asasi orang lain; atau apakah hak asasi kita pernah dilanggar dan dicederai oleh orang lain; atau mungkin juga, kita saling melanggar dan mencederai hak asasi satu sama lain.

Di dalam kehidupan keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai kembali beristirahat di malam hari, tentunya ada beragam aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan; ada begitu banyak tindakan yang kita perbuat.

Di dalam aktivitas keseharian itu, kita mungkin akan berhubungan dengan orang lain. Di saat kita berhubungan dengan orang lain ini, mungkin ada banyak tindakan yang kita lakukan baik disadari ataupun tidak yang secara prinsipil selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia; namun tidak tertutup kemungkinan ada juga tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kita mungkin selalu membuka ruang pada orang lain untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya dengan bebas, tanpa memandang siapa orang itu, berasal dari mana, dan lain sebagainya. Tindakan ini bisa disebut selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Namun, boleh jadi, di lain saat kita menumpahkan kekesalan terhadap seseorang dengan ungkapan: "Dasar orang Jawa, memang nggak bisa dipercaya!" Secara prinsipil, ungkapan ini bisa dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Tindakan yang mungkin boleh disebut yang paling sering terjadi adalah diskriminasi (atau pendiskriminasian). Terlebih lagi dalam konteks masyakarat Indonesia yang plural, begitu beragam dengan berbagai budaya, suku, ras, etnis, agama dan kepercayaan, bahasa, dan lain sebagainya.

Secara tidak sadar, mungkin kita sering merasa, suku kita lebih baik dari suku yang lain, agama kita lebih benar dari agama yang lain, budaya kita lebih tinggi dari budaya yang lain, dan seterusnya. Adanya perasaan ini sedikit banyak sebenarnya akan bisa menjadi awal bagi diskriminasi. Berpangkal dari hal-hal semacam ini pula yang seterusnya akan bisa menumbuhkembangkan apa yang disebut dengan stereotip. Jika hal-hal ini sudah sampai pada suatu Tindakan yang mungkin boleh disebut yang paling sering terjadi adalah diskriminasi (atau pendiskriminasian).

Kemunculan stereotip ini mungkin hanya karena ada segelintir orang dari kelompok atau golongan tertentu yang kebetulan memiliki sifat dan kecenderungan yang sama, tindakan, maka selangkah di depan akan sudah terbuka lebar gerbang bagi lahirnya pendiskriminasian.

Kita mungkin sering mendengar pernyataan (atau bahkan kita pernah mengatakannya), orang Padang itu pelit, seperti orang Cina, sangat hitungan, tukang cari untung; orang Sunda itu pemalas, tukang kawin; orang Jawa itu pendendam, "suka lain di mulut lain di hati"; orang Madura itu kasar, pemarah, jika menyelesaikan masalah selalu dengan jalan kekerasan; orang Batak itu rentenir, tidak berperasaan; orang Islam itu teroris, tukang buat onar; perempuan itu sangat perasa, emosional, tidak akan bisa untuk jadi pemimpin; laki-laki itu fisiknya kuat dan sangat rasional; dan banyak lagi yang lainnya.

Itulah yang disebut stereotip: melekatkan cap-cap tertentu, predikatpredikat tertentu, atau penilaian-penilaian tertentu pada segolongan atau sekelompok orang, pada suku dan etnis tertentu, pada budaya tertentu, pada agama tertentu, pada gender tertentu, dan lain sebagainya. Stereotip ini sebenarnya adalah sebuah konstruksi sosial: proses bentukan sosial yang dibangun oleh suatu kenyataan sosial yang sangat parsial dan permukaan, bahkan mungkin juga lahir dari tuduhan-tuduhan dan kecurigaan-kecurigaan yang tidak berdasar.

Kemunculan stereotip ini mungkin hanya karena ada segelintir orang dari kelompok atau golongan tertentu yang kebetulan memiliki sifat dan kecenderungan yang sama, namun sifat dan kecenderungan yang sama itu dengan serta-merta kemudian dilekatkan pula, digeneralisasikan, dan disamaratakan tanpa kecuali untuk semua anggota kelompok atau golongan tersebut.

Ketika di dalam kenyataan ditemukan ada beberapa orang Padang atau orang Cina yang pelit, sangat perhitungan, suka cari untung, misalnya, maka kemudian disebutlah bahwa semua orang Padang atau orang Cina itu pasti pelit, sangat perhitungan, dan tukang cari untung. Begitu pun hal yang sama akan terjadi juga dengan yang lainnya: hanya karena ada beberapa orang Batak yang berprofesi sebagai rentenir, maka kemudian disebutlah semua orang Batak celakanya, yang sering terjadi adalah stereotip yang negatif yang justru secara tidak sadar kita terima dan kita yakini sebagai sesuatu yang benar, kenyataan yang sesungguhnya, yang begitulah adanya. itu bertipikal rentenir; semua orang Sunda itu pemalas; semua orang Madura itu kasar dan pemarah; semua orang Islam itu terosis, dan seterusnya. Stereotip memang tidak selalu mengacu pada hal-hal yang negatif. Ada juga stereotip yang mengacu pada hal-hal yang positif. Misalnya, orang Padang dan orang Cina yang bermental pedagang itu sering juga disebut para pekerja keras; orang Madura walaupun pemarah dan berwatak keras, namun mereka itu sangat loyal, setia, jujur, dan konsekuen.

Namun, celakanya, yang sering terjadi adalah stereotip yang negatif yang justru secara tidak sadar kita terima dan kita yakini sebagai sesuatu yang benar, kenyataan yang sesungguhnya, yang begitulah adanya. Sebagai akibatnya, mungkin kita juga sering mendengar ungkapan seperti, "Ah, jangan mempekerjakan orang Sunda. Orang Sunda itu pemalas"; "Jangan berbisnis dengan orang Cina! Mereka itu suka ingin untung sendiri!"; "Hati-hati sama orang Islam, apalagi yang berjenggot, mereka itu teroris"; dan banyak lagi ungkapan lainnya. Dengan stereotip ini baik itu stereotip yang negatif maupun stereotip yang positif, seseorang pada akhirnya tidak dilihat dan dinilai dari sosok individunya, namun lebih pada entitas kelompok atau golongan yang sesungguhnya belum tentu benar pula. Si individu yang bersangkutan telah kehilangan dirinya, tidak lagi dipandang sebagai individu yang bebas-mandiri, tidak lagi dilihat sebagai manusia yang setara dan sederajat. Pada saat ini pulalah, kita sebenarnya telah melakukan tindakan diskriminatif, pendiskriminasian.

Padahal, kalau kita benar-benar cermati, semua sifat dan kecenderungan yang dilekatkan sebagai stereotip itu nyata-nyata bukanlah hanya milik satu golongan atau kelompok tertentu; namun dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan etnis, suku, agama, atau jenis kelamin tertentu. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat dan kecenderungan itu, karena hal itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi: semua orang, siapa pun itu dan di mana pun itu, akan punya potensi untuk memiliki sifat pelit. Begitu pun dengan pemalas, pemarah, inginnya menang sendiri, loyal, menjadi pekerja keras, konsekuen; semua orang akan bisa jadi rentenir, siapapun akan bisa jadi teroris, jadi koruptor, tanpa memandang suku, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya.

Lagi pula, siapa yang telah meminta atau bisa menolak seseorang dilahirkan sebagai orang Padang, orang Cina, orang Sunda, orang Batak, ataupun orang Madura? Tak ada seorang pun yang bisa meminta atau menolak untuk bisa dilahirkan di mana dan oleh siapa. Jika seorang anak yang terlahir dari seorang budak akan secara otomatis si anak itu dianggap sebagai bubak, niscaya dia tidak akan pernah mau untuk dilahirkan. Ini yang kemudian menjadi inti dari hak asasi manusia: semua manusia dilahirkan bebas dan merdeka, dan pada dirinya telah melekat harkat-martabatnya sebagai manusia, yang setara dan sejajar dengan seluruh umat manusia di dunia tanpa ada pembedaan apapun.

Hasil bentukan sosial lain yang ada di sekeliling kita adalah pembedaan status sosial, yang didasarkan pada golongan, pangkat, strata sosial, dan lain sebagianya. Diskriminasi pun seringkali terjadi karena adanya pembedaan status sosialini. Seseorang yangberpangkat atau bergolongan lebih tinggi, seakan menjadi lebih punya hak dari pada seseorang yang berpangkat dan bergolongan lebih rendah darinya. Tidak jarang pula, segolongan orang "merendahkan" golongan lainnya, dan melakukan berbagai penindasan terhadapnya. Bagi yang ditindas, mungkin mereka tidak akan hanya diam. Tak jarang terjadi "perlawanan" sebagai usaha terakhir untuk keluar dari penindasan; sementara konteks "perlawanan" itu sendiri pada bentuk perlawanan tertentu biasanya akan punya potensi untuk melanggar dan mencederai hak asasi. Situasi dan kondisi semacam inilah yang senantiasa dicemaskan.

Dari tindakan-tindakan yang mungkin tidak kita sadari, menyangkut soal stereotip dan pendiskriminasian tadi, misalnya, ternyata memiliki potensi yang sangat besar untuk membuahkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini akan senantiasa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan; mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap harkat-martabat umat manusia.

Ada begitu banyak contoh yang bisa menunjukkan hal ini. Dalam konteks Indonesia, kita mungkin masih ingat bagaimana konflik di Maluku: semakin meluas dan berkepanjangan ketika ada sentimen perbedaan agama yang ditonjolkan. Atas nama agama, tak kenal lagi saudara: darah tumpah, manusia tak lagi berharga. Begitupun dengan konflik yang terjadi di Kalimantan antara

Dayak dan Madura: etnis, kesukuan, menjadi lebih penting daripada manusia itu sendiri. Di kedua peristiwa itu, harkat-martabat manusia sudah diberangus, dinistakan, tak ada lagi artinya. Di sinilah letak pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di kehidupan keseharian kita, hak asasi ini ada di mana-mana.

Lebih dari itu, hak asasi adalah milik kita. Sesuatu yang sesungguhnya milik kita, sudah sepatutnya pula jika kita yang memeliharanya. Barangkali, memang tak ada yang benar-benar mudah; namun tak ada juga yang akan terlalu sulit jika kita memang meyakini hal itu bisa kita lakukan.

Pada akhirnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak lain adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri; memperjuangkan hak asasi manusia berarti memperjuangkan hidup dan kehidupan umat manusia beserta nilai-nilai kemanusiaannya. Selama semua itu dipandang sebagai sesuatu yang berharga, selama itu pula hak asasi manusia akan terus dikumandangkan untuk mewujudkan cita-citanya: suatu tatanan kehidupan yang lebih baik sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi harkat-martabat dan kelangsungan hidup umat manusia. ***

B. Perbedaan Hak Derogable dan Non-Derogable

Hak Non-derogable

(Ps 28i UUD 1945 & Ps 4 UU 39 Thn 1999)

Merupakan elemen HAM yang tak boleh dikurangi/ditunda dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

1. Hak untuk hidup

2. Hak untuk tidak disiksa

3. Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani

4. Hak beragama

5. Hak untuk tidak diperbudak

6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum

7. Hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Hak Derogable

Merupakan elemen HAMyang bisa dibatasioleh negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan hanya boleh dengan UU, contoh :

1. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

2. Hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi

Sesi 2

Rumusan dan Definisi HAM

A. Pasal 1 Ayat 1 UU 39/1999 tentang HAM

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

B. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Seperangkat : Jamak; Lebih dari Satu

2. Melekat: Menempel Benar-Benar

3. Martabat: Harkat Kemanusiaan

C. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III),

Pasal 1:

"Semua Orang Dilahirkan Merdeka dan Mempunyai Martabat dan Hak- Hak Yang Sama. Mereka Dikaruniai Akal dan Hati Nurani dan Hendaknya Bergaul Satu Sama Lain Dalam Persaudaraan."

Dinamika HAM

A. Latar Belakang Sejarah HAM

a. Adanya peristiwa penindasan dan kesewenang-wenangan.

b. Adanya pengingkaran terhadap amanah rakyat oleh para penguasa.

c. Adanya tindakan zalim dari para penguasa terhadap rakyat.

d. Adanya konflik sosial yang mengakibatkan lahirnya korban dari pihak yang turut berkonflik maupun yang tidak turut berkonflik.

B. Proses Kemunculan HAM

1. Penemuan : Munculnya kesadaran dari para korban untuk menuntut dan memperjuangkan haknya.

2. Pengakuan : Munculnya pengakuan dari segenap pihak yang berkepentingan dengan masalah HAM (penguasa dan rakyat) biasanya membantu korban,

3. Kodifikasi : Munculnya kesadaran untuk mengkodifikasi (dirumuskan dan tuliskan) beragam tuntutan korban dalam bentuk undang-undang atau aturan-aturan.

4. Penegakan : Munculnya tindakan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengoreksi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan negara.

*Soetandyo W : Konsep Dasar dan Perkembangan dan Pengertiannya dari masa ke massa.

Penindasan dan Ketidakadilan Penegakan HAK Penemuan HAK 1 Kodifikasi HAK Pengakuan HAK

Siklus Dinamika HAM

Prinsip-Prinsip HAM

A. Alur Prinsip-prinsip HAM

UNIVERSAL MARTABAT PENEGAKAN MANUSIA HUKUM TIDAK DAPAT AKUNTABILITAS DICABUT PRINSIP TIDAK DAPAT INKLUSI DIBAGI HAM NON PARTISIPASI DISKRIMINASI SALING TERKAIT KESETARAAN & TERGANTUNG PEMAHAMAN YANG SAMA

Bagan Alur Prinsip HAM

B. Definisi Prinsip-prinsip HAM

1. Universal (Universality)

Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

2. Martabat Manusia (Human Dignity)

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsipprinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial. Oleh sebab tu, setiap manusia harus dihormati dan dihargai hak asasinya/tidak digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis.

3. Tidak Dapat Dicabut (Inalienability)

Semua orang di mana pun di dunia ini memiliki hak. Manusia tidak dapat memberikan hak tersebut. Demikian pula, seseorang tidak dapat mencabut, merenggut, dan melepaskan hak tersebut dari orang lain.

4. Tak Dapat Dibagi (Indivisibility)

HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial. Hak tersebut inheren terhadap martabat setiap manusia. Sebagai akibatnya, semua orang memiliki kesetaraan hak, dan mereka tidak dapat dikelompokkan dalam tingkatantingkatan atau aturan-aturan yang bersifat hierarkis.

5. Non-Diskriminasi (Non-Discrimination)

Non-diskriminasiterintegrasidalam kesetaraan. Prinsipinimemastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, serta kepemilikan status kelahiran atau lainnya.

6. Kesetaraan (Equality)

Semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik, Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa: "Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya".

7. Saling Terkait dan Bergantung (Interrelated and Interdependence) Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Karena itu, pelanggaran HAM saling bertalian; hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya.

8. Partisipasi (Participation)

Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup

mereka. Pendekatan berbasis hak memerlukan partisipasi masyarakat, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, orang muda, kelompok masyarakat adat, dan kelompok lain dalam derajat yang tinggi.

9. Inklusi

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip partisipasi. Prinsip ini pada dasarnya adalah mengikutsertakan elemen masyarakat untuk proses pembuatan kebijakan.

10. Akuntabilitas/Tanggung Jawab Negara

Negara dapat dimintaipertanggungjawaban mengenaikepatuhannya terhadap HAM (tanggung jawab negara). Negara dan pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi.

11. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Negara harus menyesuaikan dengan norma dan standar hukum yang ada di dalam instrumen HAM internasional. Bilamana negara gagal untuk melakukannya, pemegang hak yang dirugikan berhak untuk melakukan tindakan redress (menyesuaikan data) tertentu sebelum ke pengadilan atau proses hukum lain dalam kesesuaiannya dengan peraturan dan prosedur yang ada di dalam hukum.

C. Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering Muncul

Dari beberapa pengalaman, yang kerap menjadi topik diskusi dalam pembahasan prinsip prinsip pokok HAM adalah:

1. Konsep HAM Barat dan konsep HAM Timur, antara universalitas dan partikularitas. Jika peserta membutuhkan penjelasan untuk masalah itu, penjelasan singkat bisa diberikan dengan merujuk pada satu pandangan ini: HAM tidak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari situasi dan kondisi te tentu. Dipengaruhi oleh budaya dan aspekaspek sosial dalam masyarakat tertentu, misalnya. Dalam konteks ini, HAM bersifat universal pada aspek material (substansi persoalan), yaitu hak-hak yang diatur dalam pasal 1 sampai 27 DUHAM. Namun, bagaimana HAM itu diimplementasikan di tiap wilayah atau negara, bisa partikular sesuai dengan budaya, konstruksi sosial, dan peraturan formal yang berlaku (perundang-undangan) nasional. Hanya, jika yang formal bertentangan dengan yang material, yang formal itu harus diubah. Tidak semua instrumen hukum nasional telah sesuai dengan instrumen HAM internasional. Karena itu, negara berkewajiban melakukan tindakan-tindakan administrasi dan legislasi untuk menyesuaikannya. Selain itu, mengacu pada pasal 5, Deklarasi Wina: "Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan berkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara itu, kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah suatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan adalah tugas negara-negara, apa pun sistem politik, ekonomi, dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi."

2. Bagaimana Membedakan antara Prinsip-prinsip Tidak Dapat Dibagi, Saling Bergantung, dan Saling Terkait. Bila hal tersebut dipertanyakan, penjelasan singkat yang dapat diberikan adalah:

● Tidak dapat dibagi hak asasi tidak dapat dibagi antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, kedudukan hak-hak tersebut setara dan sudah menjadi bagian dari manusia;

Saling bergantung dan saling terkait perwujudan satu hak tergantung dari perwujudan sebagian atau seluruh hak lainnya.

3. Mengapa Prinsip-prinsip Tersebut Sepertinya Tidak Dapat Dipisah- Pisahkan Artinya?

Prinsip-prinsip tersebut memang tidak dapat dipisah-pisahkan artinya dan saling beririsan antara satu dengan yang lain. Pelaksanaan satu prinsip dapat mempengaruhi prinsip lainnya. Sebagai contoh, pelaksaan prinsip universal dan non-diskriminasi. Bahwa pelaksanaan prinsip HAM non-diskriminasi tersebut sifatnya universal (berkaitan dengan prinsip HAM universal).

HUKUM HAM PEMANGKU HAK PEMANGKU KEWAJIBAN INDIVIDU NEGARA MENGHORMATI MELINDUNGI MEMENUHI

Skema Hukum HAM

Kasus 1 : PERISTIWA MEI 1998

Sumber Foto : IDNtimes.com

Pada 1997 dan 1998, bangsa Indonesia tengah dilanda sebuah krisis ekonomi yang sangat mengguncangkan segenap sendi-sendi kehidupan warga. Begitu banyak bisnis yang bangkrut; banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannya. Presiden Soeharto semakin kehilangan kendali setelah IMF datang ke Indonesia dengan membawa daftar langkah-langkah pahit yang harus diambil pemerintah yang akan berakibat semakin sulitnya kehidupan bagi rakyat miskin. Protes dan kemarahan menyebar di mana-mana.

Di tengah semua ini, pada pertengahan Mei 1998, pecahlah serangkaian kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Penyerangan besarbesaran terjadi di daerah di mana komunitas etnis Tionghoa bekerja dan hidup. Rumah dan toko-toko dijarah, dibakar, dan pembunuhan terjadi di mana-mana.

Sebuah kelompok masyarakat yang bekerja sebagairelawan uintuk membantu para korban, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, segera dibentuk dan turun ke lokasi-lokasi di mana kerusuhan terjadi. Selain membantu menyelamatkan korban, mereka ikut mencatat jumlah korban (selain pihak pemerintah) dan mulai menelusuri bagaimana proses penyerangan terjadi. Dalam wawancara mereka dengan warga setempat, mulai muncul cerita-cerita tentang pemerkosaan yang disaksikan warga dan perempuan-perempuan korban yang berada dalam kondisi trauma berat dan membutuhkan bantuan. Akhirnya Tim Relawan memutuskan untuk membuat investigasi khusus tentang kasuskasus pemerkosaan yang terjadi dan menemukan bahwa 103 orang menjadi korban pemerkosaan, 26 korban pemerkosaan dan penganiayaan, 9 korban pemerkosaan dan pembakaran, 14 korban pelecehan seksual, dan total 152 perempuan korban, 20 di antaranya meninggal dunia.

Ketika informasi ini diketahui oleh para aktivis hak-hak perempuan, segera muncul upaya untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kejadian ini. Apalagi, pada saat itu terjadi kontroversi yang sangat panjang akibat tidak adanya korban pemerkosaan yang mau bersaksi di hadapan umum dan muncul tuduhan bahwa berita pemerkosaan tersebut merupakan ciptaan belaka. Kelompok perempuan kemudian meminta bertemu dengan Presiden Rl yang baru, B.J. Habibie, dan melaluijaringan organisasiperempuan di kawasan Asia- Pasifik, meminta perhatian Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Hasilnya, Presiden Habibie kemudian mengakui kebenaran dari berita tentang pemerkosaan, mengutuk dan meminta maaf kepada korban serta keluarganya, serta berjanji untuk memasukkan pemerkosaan dalam investigasi resmi yang akan dilakukan secara khusus tentang apa yang waktu itu disebut peristiwa "Kerusuhan Mei". Kelompok Perempuan dan Presiden Habibie kemudian bersepakat untuk membentuk suatu yang mampu secara proaktif menyikapi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh Indonesia. Maka, lahirlah Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.

Pada November 1998, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka), tiba di Jakarta untuk melakukan kunjungan resmi guna menemukan fakta-fakta tentang pemerkosaan yang terjadi di tengah "Kerusuhan Mei", sekaligus mencari tahu tentang kekerasan yang dialami perempuan di daerah-daerah militer, seperti Aceh, Timor Timur, dan Papua. Laporan hasil kunjungan disampaikan dalam Sidang Tahunan Komisi Tinggi PBB tentang HAM di Jenewa pada 1999 dan kemudian ditolak oleh pemerintah Indonesia. Keputusan ini mendapat protes dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, dan laporannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk oleh sejumlah menteri atas instruksi Presiden Habibie, merekomendasikan investigasi lebih lanjut, terutama untuk mencari keterkaitan dengan pihak militer. Investigasi lanjutan kemudian dilakukan oleh Komisi Nasional HAM, berdasarkan UU HAM dan UU Pengadilan HAM, dan laporannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Kasus 2 : Kritikan Bintang Emon terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan

KRITIK KASUS NOVEL BASWEDAN, BINTANG EMON "DISERANG" Bintang Emon Komedian

Sumber foto : Jepretan Video Komika Bintang Emon di CNN Indonesia.com

Kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2020, dimana Komika Bintang Emon melontarkan kritiknya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di twitter. Bintang Emon mengunggah video kritis yang jenaka di akun media sosialnya. Video itu kemudian menjadi viral dan sejumlah pesohor tanah air pun mengunggah ulang video itu. Banyak komentar positif membanjiri postingan Emon tersebut.

Dilansir dari pikiran-rakyat.com', dilaporkan Antara, setelah Emon mengunggah video tersebut, beredar cuitan dari akun-akun anonim yang memperlihatkan foto Bintang dengan tambahan tulisan yang menuding komika itu menggunakan sabu-sabu. Akun-akun itu memposting foto-foto dengan editan yang nyaris mirip satu sama lain, lengkap dengan seplastik klip barang menyerupai sabu.

Lebih lanjut, pada situs berita CNNIndonesia.com® dijelaskan kronologi kritik Bintang Emon yang berujung serangan di medsos. Meme Emon yang berisi tudingan penggunaan sabu pun beredar kemana-mana mulai Senin (15/6/2020). Sejak itu, pembelaan terhadap Emon meledak, terutama setelah sejumlah pesohor menyerang balik pemfitnah Emon tersebut seperti stand-up comedian Pandji Pragiwaksono (@pandji) dan Fiersa Besari (@FiersaBesari).

Warganet pun ramai-ramai menyebut serangan terhadap Emon merupakan ulah akun-akun buzzer sembari mengkritisi pemerintah yang takut pada generasi kritis Emon. Sejak itu, kata "Emon" menjadi lebih viral dibanding kasus utamanya, yakni "Novel Baswedan". "Dari trend di atas, tampaknya netizen bergeser perhatiannya, dari membahas isu esensial (Novel Baswedan) menuju isu penyerta," kata Ismail Fahmi, Pakar media sosial dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia.

Usai mendapat serangan buzzer, Bintang sempat mengunci akun medsosnya. Baru pada Senin malam, Bintang kembali membuka akunnya. la lantas mencuitkan ucapan terima kasih pada orang-orang yang telah mendukungnya di akun Twitter.

Tak lama setelah itu, muncul video unggahan Bintang yang memamerkan surat keterangan negatif narkoba di akun instagram. Surat itu memuat hasil pemeriksaan dari RS Pondok Indah yang menyatakan Bintang negatif narkoba berdasarkan pemeriksaan urin dan tes amphetamine, opiates coccaine, marijuana, dan benzodiazepine.

la selama ini memang dikenal kerap mengunggah video-video kritikan dengan selipan humor khas stand up comedian. Videonya yang berisi pesan untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari bahaya Corona juga sempat viral pada Maret lalu. Tak hanya diserang akun anonim, Bintang Emon juga diganggu lewat aduan di dunia nyata kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

7. https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01445562/bintang-emon-diserang-fitnah-usaikritik-kasus-novel-baswedan-para-komika-nyatakan-dukungan?page=2, diakses pada 6 Mei 2021.

8. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200616104226-20-513754/kronologi-kritik-bintang-emon-berujung-serangan-di-medsos, diakses pada 6 Mei 2021.

Modul 2

Pemilik akun yang mengaku sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Charlie Wijaya, mengaku telah melaporkan Emon karena mengklaim hakim telah bersikap proporsional dalam kasus Novel Baswedan. "Saya telah melaporkan Saudara BE kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Rl. @kemenkominfo. Aduan saya telah dicatat. Dengan nomor tiket #582000613. Kenapa saya melaporkan? bagi Saya hakim sudah melaksanakan tugasnya dengan semestinya dan kita tahu bersama kedua pelaku sudah diadili dan divonis bersalah serta di penjara," kicau Charlie Wijaya.

Kepala Sub Divisi Digital at Risks SAFEnet, Ellen Kusuma, mengatakan serangan terhadap Emon di medsos tersebut merupakan upaya defamasi atau pencemaran nama baik berujung pada represi atau penindasan di internet.

"Ini menunjukkan situasi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia yang sangat darurat. Adanya upaya defamasi yang dilakukan oleh buzzerbuzzer tidak jelas asal usulnya untuk mendelegitimasi Bintang Emon juga saya lihat muncul di Twitter," ujar dia, kepada CNNIndonesia, Senin (15/6/2020). (psp/arh)

Kasus 3 : Konflik Masyarakat hukum adat (MHA) Umalulu, penganut kepercayaan Marapu dengan PT Muria Sumba Manis (PT. MSM)

Sumber foto : Kabar Latuharhary, www.komnasham.go.id

Dikutip dari data Lokataru.com yang diiupdate pada 2 November 2020, Perjuangan masyarakat hukum adat (MHA) Umalulu mempertahankan tanah ulayatnya dari ekspansi bisnis PT Muria Sumba Manis (PT. MSM) yang membuka lahan konsesi perkebunan tebu dan pabrik gula seluas 19.493,659 Ha di wilayah Sumba Timur masih terus berlangsung sampai dengan hari ini, tepatnya sejak Bupati Sumba Timur menyetujui Izin Prinsip pertama kali kepada PT. MSM di tahun 2014 terkait rencana investasinya.

Perjuangan MHA Umalulu yang mayoritas merupakan para penganut aliran kepercayaan Marapu ini juga menuntut keadilan atas hak-hak yang melekat pada mereka baik secara individu maupun kelompok, terkait kebebasan beragama dan beribadah pada situs-situs ritual adat yang terdampak dari kegiatan konstruksi PT. MSM. Perusakan lingkungan hidup, mata air, daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hutan turut mewarnai praktik bisnis PT. MSM tersebut, akibatnya MHA Umalulu harus mendera di atas tanahnya karena lahan konsesi perkebunan telah menutup ruang-ruang hidup mereka.

Seperti yang dirangkum dari Kabar Latuharhary www.komnasham.go.id10, Komnas HAM, melalui Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Biro Dukungan Penegakan HAM, melakukan pemantauan dan koordinasi terkait opsi penanganan kasus-kasus agraria dengan warga Kampung Olio Desa Merdeka Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pada 19 s.d. 23 Agustus 2019. Upaya ini dilakukan dalam rangka percepatan penanganan konflik agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Kupang.

Untuk menggali masukan berikut data, informasi dan fakta tentang permasalahan agraria di NTT, Komnas HAM melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan kelompok sipil masyarakat dan pihak-pihak lain terkait, khususnya Pemerintah Daerah. Diskusi dan pertemuan awal Komnas HAM, melibatkan warga Kampung Olio Desa Merdeka Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

9. https://lokataru.com/cases/sengketa-masyarakat-adat-umalulu-sumba-timur-dengan-pt-msm/, diakses pada 27 September 2021.

10. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/5/1134/upaya-komnas-ham-tanganikonflik-agraria-di-ntt.html, diakses pada 27 September 2021.

Modul 2

Pertemuan ini membahas beberapa hal yang diadukan Lokataru sebagai pendamping masyarakat adat Marapu Sumba Timur, terutama terkait keberadaan PT. Muria Sumba Manis (MSM). Sebelumnya, berdasarkan hasil dengar pendapat dengan warga, dinyatakan bahwa keberadaan PT. MSM telah memberikan dampak buruk bagi warga setempat dan lingkungannya.

Komnas HAM juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yaitu Wakil Gubernur, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum dan perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil), Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kementerian LHK. Pada pertemuan ini, dibahas secara umum kasus agraria di NTT yang sedang ditangani Komnas HAM. Selain itu, disampaikan pula bebeberapa temuan lapangan di Sumba Timur, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar warga.

Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi kerja Komnas HAM dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan agraria di NTT. Terkait hal ini, Pemprov akan menghadirkan pihak Pemkab/ Pemkot dalam lingkup Provinsi NTT untuk membahas penyelesaian persoalan konflik agraria di NTT.

Dalam rangka memperoleh masukan guna percepatan penanganan konflik agraria di Kota Kupang, NTT, kembali Komnas HAM melaksanakan diskusi bersama masyarakat sipil NTT terkait opsi penyelesaian kasus agrarian. Diskusi ini melibatkan 2 (dua) orang narasumber, yaitu Dr. Sariyono MH (akademisi FH Undana) dan Didimus Dedi Dhosa (akademisi FISIP Unwira). Adapun peserta diskusi meliputi WALHI NTT, Agra NTT, dan PIAR NTT. Melalui diskusi ini diperoleh gagasan dan masukan untuk pendalaman dan perumusan opsi penyelesaian kasus-kasus agraria di NTT. (NS/ ENS)

Kasus 4 : Terduga Pencuri Motor di Bekasi Tewas Dipukuli Warga (CNN Indonesia | Selasa, 10/12/2019)11

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pria yang diduga hendak mencuri motor di Desa Bojongsa-ri, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dihakimi massa, Senin (9/12).

Ilustrasi : Medialndonesia.com

Pria yang belum diketahui identitasnya itu terpergok hendak mencuri motor milik warga bernama Amat (24 tahun). Peristiwa bermula saat Amat tengah duduk di sebuah warung Kopi. Saat itu tiba-tiba ia mendengar sepeda motor Honda CBR miliknya bernomor polisi B 4686 FFO dinyalakan orang. Saat diperiksa, sepeda motor miliknya sudah dibawa kabur. la kemudian berlari mengejar. Di depan SPBU Mareleng, ia berhasil mengejar pelaku karena saat itu lalu lintas padat.

"Pelaku ditendang oleh korban sampai jatuh, korban juga meminta pertolongan pengendara lain dan warga sekitar untuk mengamankan pelaku," kata Kepala Subbagian Humas Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Ajun Komisaris Sunardi, Selasa (10/12).

Seperti dilansir dari Antara, Amat dan beberapa warga lain lantas memukuli pelaku hingga terluka serius. Tak lama kemudian ada anggota polisi yang kebetulan melintas. "Pelaku luka pada bagian kepala robek dan dagu serta wajah lebam. Selanjutnya pelaku di bawa ke RSUD Kabupaten Karawang namun dalam perjalanan pelaku meninggal dunia," kata Sunardi.

Polisi kemudian meminta keterangan kepada Amat atas kejadian main hakim sendiri ini. "Diperiksa karena melakukan penganiayaan yang diduga dapat

11. Diunduh dari laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191210142304-12-455692/terduga-pencuri-motor-di-bekasi-tewas-dipukuli-warga, 27 April 2021.

Modul 2

sebagai akibat meninggalnya pelaku (pencurian)," ungkapnya.

Sementara jasad pelaku telah dirujuk ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk kepentingan autopsi sekaligus mengecek DNA pelaku dan mengambil sidik jari untuk mengetahui identitasnya. "Saat ini petugas masih melakukan lidik untuk mencari tahu identitas pelaku," kata Sunardi.

Kasus 5 : Begal Sadis Bersenjata Tajam

Masih dari aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, dua orang begal menganiaya pemilik sepeda motor yang akan diambilnya dengan senjata tajam. Begal sadis ini beraksi di Kawasan Industri MM2100, Kecamatan Cibitung, Senin (9/12) malam. Akibat aksi kawanan ini, korban, Fazrin (23 tahun) menderita luka bacok di bagian punggung dan tangan nyaris putus.

Sepeda motor Honda Scoopy E4641JJ milik korban juga berhasil dibawa kabur dua pelaku. Fazrin mengaku peristiwa pembegalan itu bermula ketika ia pulang kondangan. Saat itu ia diikuti oleh dua pelaku. "Saya sudah curiga karena saya ternyata diikuti oleh kedua begal itu dari pertengahan jalan," kata Fazrin, Selasa (10/12).

Tepat di lokasi kejadian, korban dipepet dua pelaku. Salah seorang pelaku yang duduk di belakang mengeluarkan senjata tajam sejenis parang dan mengarahkan ke korban. Korban yang panik berusaha menghindar. Pelaku terus memepet dan langsung mengayunkan senjata tajam ke punggung korban. Korban kemudian menghentikan sepeda motornya.

Pelaku kembali mendatangi korban dan mengayunkan senjata tajamnya. Akibatnya tangan korban terluka serius. Menurut Fazrin, saat itu pelaku bahkan akan menghabisinya, beruntung warga berdatangan untuk membantu. Dua pelaku lantas kabur membawa sepeda motor miliknya.

Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat. Warga juga kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasubbag Humas Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Ajun Komisaris Sunardi mengatakan pihaknya masih mendalami kasus pencurian dengan pemberatan ini. "Kami masih meminta keterangan korban untuk mengidentifikasi kawanan begal sadis ini," katanya.

Anggota dari Reskrim Polsek Cikarang Barat dengan Polres Metro Bekasi menurutnya saat ini sedang memburu dua pelaku. (Antara/sur)

Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional

Instrumen HAM Nasional

1. Undang-Undang Dasar 1945 — Amandemen

Instrumen pertama yang dimiliki Indonesia berkenaan dengan HAM adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Rumusan tentang HAM bahkan sudah tercantum dalam paragraf pertama Mukadimah-nya:"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Pernyataan yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 itu merupakan dasar rumusan penting yang bisa menunjukkan bahwa para pendiri bangsa dan negara kita ini memiliki perhatian penuh terhadap masalah HAM. Betapa tidak, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme pada hakikatnya merupakan bentuk perjuangan untuk menegakkan HAM.

Namun dalam batang tubuh UUD 1945 itu relatif hanya sedikit muatan pasal-pasal tentang HAM yang dicantumkan. Terhitung, hanya ada 7 pasal yang selaras dengan pokok-pokok pikiran HAM, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang sempat menjadi konstitusi. Di dalam UUDS 1950, sudah lebih banyak tercantum pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM yang berjumlah 35 pasal, yakni dari pasal 2 sampai dengan pasal 42.

Adapun halnya sekarang, UUD 1945 itu sudah diamendemen. Kini, di dalam UUD 1945 amendemen itu kita bisa menemukan satu bab khusus tentang HAM, yaitu Bab X-A, mulai dari pasal 28A sampai 28J. Sebagian besar isi perubahan itu mengatur baik mengenai hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dikenal juga sebagai Piagam Hak Asasi Manusia. Di dalam konsiderannya dinyatakan bahwa perumusan HAM (ini) pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri; bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati HAM orang lain sebagai suatu kewajiban.

Tap MPR yang seluruhnya berisikan 44 pasal ini, sebagian besar pasalpasalnya mengutip dari DUHAM. Tap MPR ini bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum, tapi lebih bersifat deklaratif. Karena itu, Tap MPR No.XVIl/1998 ini mengamanatkan untuk menuangkan aturan yang akan menjamin upaya pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM tersebut ke dalam suatu peraturan perundang-undangan (pasal 44).

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) ini disahkan pada 23 September 1999. Kelahiran undangundang ini merupakan bentuk realisasi dari Tap MPR No.XVII/1998 yang mengamanatkan adanya peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM.

Secara substansial, UU No.39/1999 ini mengatur dua hal pokok, yaitu (1) Substansi HAM; dan (2) Ketentuan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Substansi HAM yang tercantum dalam undangundang ini pada dasarnya hampir sama dengan DUHAM. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No.39/1999 ini terdiri atas:

a. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

c. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

d. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

e. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain demipengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

i. Hak perempuan. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

j. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain menjamin hak-hak tersebut, undang-undang ini menegaskan adanya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang mendasar dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM tersebut. Bagian lain dari UU No. 39/1999 ini adalah aturan tentang Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi kasuskasus atau isu-isu yang berkaitan dengan HAM. Undang-undang ini juga memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan atas pelanggaran HAM.

UU No. 39/1999 sekaligus juga memperkuat kewenangan Komnas HAM yang sebelumnya (hanya) diatur melalui Keppres No. 50/1993. Penguatan ini terutama terletak pada kewenangan untuk memantau dan melaporkan kepada publik adanya pelanggaran HAM. Sedangkan dalam melaksanakan fungsipenyelidikan,berdasarkan UUNo.39/1999iniKomnasHAMmemiliki kewenangan dan kekuasaan secara hukum untuk memanggil secara paksa para saksi (subpoena power), baik dari pihak pengadu maupun dari pihak yang diadukan (pasal 89 ayat 3(c) dan (d) serta pasal 95).

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM dapat merujukkan kasus kepada lembaga pengadilan. Meskipun dalam undang-undang ini mediasi ditetapkan sebagai metode penyelesaian kasus atau pengaduan yang harus diutamakan, paling tidak ada aturan yang membolehkan satu pihak yang bertikai mengajukan kasus ke pengadilan jika pihak lainnya tidak melaksanakan perjanjian mediasi sebagaimana mestinya.

4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Lahirnya Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) ini tidak terlepas kaitannya dengan UU No. 39/1999 yang memandatkan pembentukan sebuah pengadilan HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (pasal 104). Mandat tersebut direalisasi dengan dikeluarkannya UU No. 26/2000 yang menyediakan dasar teknis dalam mendirikan pengadilan HAM.

Pembentukan pengadilan HAM yang ketentuannya diatur dalam UU No. 26/2000 ini meliputi pembentukan pengadilan HAM khusus (ad hoc) dan pengadilan HAM permanen. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi sebelum undangundang ini berlaku; sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah UU No. 26/2000 ini disahkan.

Pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 26/2000 ini hanya meliputi dua macam kejahatan, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan rumusan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 104 UU No. 39/1999, yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi pembunuhan massal (genosida), pembunuhan yang sewenang-wenang dan eksekusi di luar pengadilan (arbitrary or extra-judicial killing), penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang sistematik.

Baik genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam UU No. 26/2000 (Pasal 8 dan 9), yang keduanya mengacu pada Statuta Roma (dalam penjelasan Pasal 7). Hanya, banyak kalangan berpendapat, pengertian "kejahatan terhadap kemanusiaan" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 bisa menggelincirkan karena kabur pemahamannya. Dalam hal ini, tak ada parameter yang tegas untuk mendefinisikan unsur "meluas", "sistematik", dan "niat" yang menjadi unsur utama bentuk kejahatan ini. Hal ini berbeda dengan Statuta Roma yang dengan tegas mendefinisikan pengertian elemen-elemen yang menjadi unsur utama kejahatan tersebut. Ketidakjelasan menyangkut definisi ketiga elemen tersebut akan menyulitkan dalam proses pembuktian pemidanaan terhadap kejahatankejahatan yang dimaksudkan.

Pengadilan Pengadilan Umum Pidana Komnas HAM Cltizen Law Pelanggaran Suit HAM Pengadilan Class Action Non-Pidana Komnas HAM Non Ombudsman Pengadilan Komnas Perempuan Peraturan MA Per-UU-an Negatif UU MK LEGISLASI Pemerintah Positif DPR

Bagan Mekanisme HAM Nasional

Negara dianggap melakukan pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) jika (1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights; atau (2) negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak-tindak kejahatan internasional (international crimes) atau kejahatan serius (serious crimes), yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang; dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut. Peristiwanya sendiri tetap merupakan sebuah tindak kejahatan (pidana) yang harus dituntut pertanggungjawaban pidananya secara individu (individual criminal responsibility) karena para pelaku tindak pidana internasional merupakan "musuh bersama umat manusia" (hostis humanis generis), di mana mengadili mereka merupakan kewajiban umat manusia secara keseluruhan (obligatio erga omnes).

Di konsep awal, pelanggaran HAM dan tindak pidana biasa bisa secara sederhana dibedakan berdasarkan pelakunya: jika pelakunya adalah aparat negara dalam konteks "exercise of authority" adalah pelanggaran HAM, jika pelakunya adalah warga negara biasa (sipil) adalah tindak pidana biasa. Namun sekarang, dengan beberapa perkembangan penting dalam wacana hukum HAM internasional, pembedaan tidak dapat dilakukan sesederhana di atas.

Perkembangan penting tersebut antara lain: (1) diidentifikasinya nonstate actors seperti MNC dan gerakan pemberontakan bersenjata; dan (2) diidentifikasinya kelompok/individu bukan hanya sebagai rights-barrier, tapi juga sebagai duty-barrier.

Alur dan Mekanisme Pengaduan Komnas HAM12

Berdasarkan ketentuan Prosedur Penanganan Pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM, pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat dan dilengkapi dengan :

12. Diunduh dari laman https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/, 26 April 2021

Modul 2

Nama lengkap pengadu;

Alamat rumah;

Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah;

Nomor telepon tempat kerja atau rumah;

Nomor faximili apabila ada;

Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi;

Fotocopy berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadukan;

Fotocopy identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor);

Bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan;

Jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa; Apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan;

Dalam hal pengaduan disampaikan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang merasa menjadi korban pelanggaran suatu HAM (misalnya surat kuasa atau surat pernyataan); Jangan lupa membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

Setelah lengkapnya keterangan dan bahan tersebut pengaduan dapat dikirimkan melalui berbagai cara, yakni :

Diantar langsung ke Komnas HAM;

Dikirim melalui jasa pos atau kurir; atau

Dikirim melalui faximili ke nomor : 021-3925227;

Dikirim melalui e-mail ke [email protected]

Pada dasarnya, setiap pengadu di Komnas HAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

Melakukan konsultasi, baik melalui telepon ke nomor (021) 3925230 ext 126 atau datang langsung langsung ke kantor Komnas HAM yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat

Pengadu yang menyerahkan berkas pengaduan secara langsung dan kasusnya belum pernah diadukan ke Komnas HAM berhak mendapatkan tanda terima, nomor agenda, dan Surat Tanda Penerimaan Laporan

Pengadu berhak menanyakan perkembangan penanganan pengaduan, baik melalui telepon atau datang langsung

Mendapat jaminan akan kerahasiaan identitas pengadu dan bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi pengaduan

Mendapat pelayanan penerimaan pengaduan tanpa dimintai biaya atau pungutan dalam bentuk apapun baik berupa barang dan/atau jasa.

Bagan Alur Penerimaan Pengaduan Komnas HAM

ALUR PENERIMAAN PENGADUAN Petugas Administrasi Pengaduan (Pencatatan) Berkas Pengaduan : 1. Datang langsung 2. Email 3. Website Analis Pengaduan 4. Audiensi 5. Proaker 6. Pos/cetak (Biro Umum) Berkas Pengaduan Baru Berkas Pengaduan Lanjutan Berkas Lengkap dan/ Berkas Tidak Lengkap/ atau Terdapat Unsur Pelanggaran HAM Tidak Terdapat Unsur Pelanggaran HAM/ Terima Kasih Arsiparis Pengaduan Arsiparis Pengaduan Berkas Tanpa Identitas Jelas Surat Tanggapan Pengaduan Penggabungan Berkas Validasi oleh Kabag/Kasubag Arsiparis Pengaduan Validasi oleh Kabag/Kasubag Validasi oleh Kabag/Kasubag Distribusi Berkas Arsip Benbukan / Medias ADHOC

Alur Penerimaan Pengaduan

Modul 2

Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

Instrumen HAM Internasional

Instrumen HAM internasional tidak lain adalah perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, yang pada dasarnya adalah standar yang disepakati secara internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia. Instrumen HAM internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu, pertama, soft law yang merupakan standard setting yang diadopsi oleh badan-badan seperti Majelis Umum PBB, yang sifatnya tidak mengikat secara hukum tapi mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Soft law biasanya berbentuk deklarasi, prinsip-prinsip (body of principles, guidelines, standar minimum dll). Kedua, hard law, yang merupakan instrumen HAM yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional. Hard law biasanya berupa treaty (perjanjian) yang berbentuk kovenan, konvensi, protokol, dan statuta.

Perjanjian-perjanjian HAM dalam bentuk hard law umumnya harus mendapatkan pengesahan atau diratifikasi atau diaksesi terlebih dulu oleh negara (yang kemudian disebut sebagai negara pihak) sebelum berlaku di negara yang bersangkutan. Instrumen HAM internasional dapat dibagi lebih jauh menjadi instrumen global, yang mana setiap negara di dunia dapat menjadi pihaknya, dan instrumen regional yang terbatas pada negara-negara di wilayah-wilayah tertentu di dunia.

Instrumen-instrumen internasional yang berkenaan dengan HAM inijumlahnya cukup banyak. Tiga instrumen yang paling penting adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil, 1966). Ketiga instrumen itu kemudian dikenal sebagai The International Bill of Rights. Selain ketiga instrumen induk tersebut, ada beberapa instrumen internasional berbentuk konvensi yang memiliki kedudukan penting. Setiap perjanjian (konvenan/ konvensi) tersebut membentuk sebuah komite yang terdiri atas para pakar untuk memonitor pelaksanaan pasal-pasal dalam kovenan/konvensi oleh negara pihak. Beberapa perjanjian dilengkapi dengan protokol tambahan (optional protocol) berkaitan dengan hal-hal yang khusus.

Selain International Bill of Rights dan Perjanjian HAM Internasional Pokok, terdapat banyak instrumen universal berkaitan dengan HAM. Status hukum dari instrumen ini bervariasi: deklarasi, prinsip, panduan, standar aturan, dan rekomendasi yang tidak memiliki dampak mengikat secara hukum, tapi tidak dapat disangkal. Instrumen-instrumen tersebut memiliki kekuatan moral dan menyediakan panduan praktis bagi negara dalam tindakan yang dilakukan. Beberapa contohnya akan dikemukakan dalam daftar di bawah ini:

1. Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, 1955);

2. Ketentuan Standar Minimum PBB bagi Pengadministrasian Peradilan Anak atau "Ketentuan Beijing" (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985);

3. Deklarasi Hak atas Pembangunan (Declaration on the Rights to Development, 1986);

4. Pedoman PBB bagi Pencegahan Kejahatan Anak atau "Pedoman Riyadh" (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990);

5. Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officers, 1990);

6. Deklarasi Wina (Vienna Declaration, 1993);

7. Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles, 1993);

8. Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal (Guiding Principles for Internal Displacement, 1998).

Pada umumnya, sistematika instrumen HAM internasional terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh yang di antaranya memuat (I) Prinsip; (Il) Hak; (III) Kewajiban Negara; (IV) Tanggung Jawab Komite; (V) Ketentuan Implementasi; dan (VI) Penutup. Dalam instrumeninstrumen yang mengikat secara hukum, biasanya diatur pula soal mekanisme penanganan jika terjadi pelanggaran HAM.

Bagan Instrumen HAM Internasional

CEDAW CAT CERD Instrumen Khusus Instrumen Lainnya ICCPR CRC CMW CPRD DUHAM Instrumen Utama ICESCR Instrumen Rekomendatif Pedoman Aturan Deklarasi Prinsip

Contoh Soft Law : Pedoman Riyadh (Riyadh Guidelines) Aturan Beijing (Beijing Rules) Deklarasi Wina (Vienna Declaration) Prinsip Paris (Paris Principles)

Keterangan:

DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

ICCPR : Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

ICESCR : Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

CERD : Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial

CAT : Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan

CMW : Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya

CEDAW : Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

CRC : Konvensi Internasional tentang Hak Anak

CRPD : Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas

Instrumen HAM yang Telah Diratifikasi Indonesia13

Setidaknya ada 12 Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, delapan (8) di antaranya, yaitu :

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU no. 7/1984);

Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012);

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punish-ment (UU no. 5/1998);

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU no. 11/2005);

International Covenant on Civil and Political Rights (UU no. 12/2005);

Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU no.19/2011);

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UU no. 6/2012)

Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution (NHRI) yang independen dan sejalan dengan Paris Principles yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU no.39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani review The Global Alliance Of National Human Rights Institutions (GANHRI) dan telah mendapat akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini.

Mekanisme HAM Internasional

Pada dasarnya mekanisme HAM internasional diintegrasikan dalam mekanisme PBB. Sebagian besar konvensi membentuk mekanisme untuk mengawasi pelaksanaannya. Dalam beberapa konvensi (seperti halnya sejumlah keputusan komite traktat di PBB), mekanisme tersebut relatifmemiliki kekuatan yang kecil dan kerap diabaikan oleh negara-negara pihak; adapun dalam kasus konvensi lainnya memiliki otoritas legal, pengaruh politis yang besar, dan keputusan-keputusannya hampir selalu dapat diimplementasikan, seperti keputusan-keputusan pengadilan HAM Eropa.

Selain itu, jenis mekanisme pun beragam, tergantung pada tingkat akses individualdarikonvensi-konvensitersebut. Dalambeberapakonvensi, misalnya Konvensi HAM Eropa, dimungkinkan membawa kasus-kasus individual untuk mekanisme penegakannya; sedangkan dalam konvensi-konvensi PBB, akses individual tergantung pada penerimaan ketentuan tersebut oleh negara pihak, baik dengan deklarasi pada ratifikasi atau aksesi konvensi dan/atau protokolnya.

Setidaknya, ada tujuh instrumen penting HAM internasional (kovenan atau konvensi) yang di dalamnya memberi aturan mengenai mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana negara pihak telah melaksanakan isi perjanjian. Sampai 2009, Indonesia telah menjadi negara pihak dari enam konvensi HAM.

Secara singkat, mekanisme internasional di lingkungan PBB dibedakan atas mekanisme yang berdasarkan pada perjanjian HAM internasional (treatybased) dan piagam PBB (charter based). Sejalan dengan reformasi yang dilakukan oleh PBB, dalam bidang HAM pun terjadi perubahan dalam mekanisme charter based, yang kini dilakukan oleh Dewan HAM PBB (Human Rights Council), yang dulunya bernama Komisi HAM PBB (Human Rights Commission). Dewan HAM ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu standard setting, monitoring, dan kerja sama internasional. Mekanisme baru yang juga terintegrasi dalam mandat Dewan HAM adalah Universal Periodic Review (UPR). Mekanisme UPR adalah mekanisme untuk menilai situasi HAM di suatu negara, yang secara periodik me-review pemenuhan kewajiban dan komitmen HAM pada seluruh anggota PBB.

Di samping itu, telah dibangun pula mekanisme yang menekankan pada pemidanaan pelanggaran HAM yang merupakan mekanisme redress (penyelesaian pelanggaran), antaralain dimulaipada 1993 dengan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional terhadap bekas Negara Yugoslavia (ICTY)

oleh Dewan Keamanan PBB. Walaupun lembaga ini bertanggung jawab hanya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konteks konflik-konflik bersenjata yang khusus (Kroasia pada 1991 dan 1995, Bosnia dan Herzegovina pada 1992-1995, Kosovo pada 1998 dan 1999, dan Makedonia pada 2001), kewenangannya tidak hanya dibatasi pada tindakan penjahat perang, tapi juga termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1994 merupakan pengadilan yang berwenang untuk genosida, tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindak-tindak pelanggaran yang berat atas hukum humaniter internasional dalam konteks genosida pada 1994, tanpa memandang apakah peristiwa-peristiwa tersebut dapat disebut sebagai konflik bersenjata atau tidak.

Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional melalui Statuta Roma 1998 menunjukkan langkah yang lebih jauh dari perkembangan hukum pidana internasional. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) ini khususnya menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang tergolong sebagai kejahatan internasional; atau yang dalam Statuta Roma disebut sebagai, "kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional."Menurut pasal 7 Statuta Roma, "kejahatan terhadap kemanusiaan" mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, apartheid, penghilangan secara paksa, serta pelanggaran serius lainnya terhadap hak kebebasan pribadi dengan syarat bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Karena itu, hukum pidana internasional telah menjadi salah satu alat yang potensial paling efektif untuk pelaksanaan HAM dan, sebagai tambahan, telah melengkapi tanggung jawab internasional dari negara-negara dengan tanggung jawab para pelaku individual (kelompok militer dan kaum sipil, para kepala negara dan pemimpin kelompok gerilya, bos bisnis dan mafia, teroris, dan pejuang kedaulatan).

Individu-individu yang dituduh telah melakukan kejahatan HAM bukan hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh pengadilan internasional, tapi juga oleh pengadilan nasional (domestik), berdasarkan fakta yang ada bahwa pelanggaran serius HAM, seperti genosida, eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan dan pemerkosaan, juga dipandang sebagai kejahatan menurut hukum pidana nasional.

13. Diunduh dari laman https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesiadan-hak-asasi-manusia, 26 April 2021.

Modul 2

Di luar mekanisme PBB, masih terdapat mekanisme regional yang dibentuk melalui hukum perjanjian regional, misalnya Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia di Eropa (1953), Konvensi Negara-Negara Benua Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Amerika (1969), dan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Rakyat di Afrika (1986). Juga mekanisme HAM ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (2008).

Bagan Mekanisme HAM Internasional

KONVENSI/ PIAGAM PBB KONVENAN MEKANISME MEKANISME CHARTER BASED TREATY BASED • Di bentuk dari ketentuan yang • Dibentuk karena adanya konvensi; tercantum dalam piagam PBB; Mandat lebih sempit, hanya yang tertera Mandat HAM yang lebih luas; pada konvensi; Untuk kalangan yang lebih luas; • Kalangan terbatas, hanya untuk negara Mengambil tindakan berdasarkansuara yang jadi negara pihak terbanyak. ● Keputusan dengan konsensus 1. Komite Hak Asasi Manusia (KIHSP); 1. Komisi Hak Asasi Manusia (yang sudah di 2. Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya hapuskan pada 2006); (KIHESB); 2. Dewan Hak Asasi Manusia, dan 3. Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial 3. Prosedur Khusus (CERD); 4. Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap 5. Perempuan (CEDAW); 6. Komite Anti-Penyiksaan (CAT); 7. Komite Hak Anak (CRC) 8. Komite Perlindungan Hak-hak Seluruh 9. Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) 10. Komite Hak Penyandang Disabilitas (CRPD); 11. Komite Penghilangan Paksa (CED).

MODUL 3

“EKSPRESI SENI”

MODUL MENGENAL HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

PENGANTAR

Modul ini membahas tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Peserta diharapkan dapat memahami elemen kunci dalam hak atas kebebasan berpendapat dan berkespresi, hak atas kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi, instrumen hukum nasional dan internasional yang terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan ruang lingkup hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Metode yang digunakan adalah curah pendapat, diskusi kelompok dan paparan. Durasi sesi sinkronus selama 120 menit, jika menggunakan asinkronus ada tambahan waktu 60 menit.

TUJUAN METODE

Peserta diharapkan dapat memahami mengenai :

1. Konsep dan eleman kunci hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

2. Relasi hak atas kebebasan berpendapat dengan demokrasi

3. Instrumen hukum nasional, regional dan internasional yang terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

4. Ruang lingkup hak kebebasan berpendapat dan berekspresi

WAKTU / DURASI

Sinkronus :120 menit

Asinkronus : 60 menit

METODE

1. Curah pendapat

2. Diskusi kelompok

3. Paparan

MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

1. Film pendek/Liputan media yang terkait dengan tema kebebasan berpendapat dan berekpresi dan demokrasi

2. Materi presentasi untuk paparan mengenai hak atas kebebasan berpendapat dan berekpresi

3. Zoom

4. Jamboard

5. Google classroom

PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)

Alternatif 1

1. Pengantar (5 menit)

2. Pemutaran Film Pendek (10 menit)

3. Diskusi Film (100 menit)

4. Penutup (5 menit)

Alternatif 2

Asinkronus (60 menit)

Sinkorinus :

1. Pengantar (5 menit)

2. Presentasi (25 menit)

3. Curah pendapat dan wrap up (80 menit)

4. Penutup (5 menit)

REFERENSI BACAAN

Siklus Belajar Partisipatif dan Rute Belajar

Lampiran 1

PROSES MEMFASILITASI

Alternatif 1

1. Fasilitator memberipengantar dengan menjelaskan apa yang diharapkan dari peserta setelah mengikuti sesi ini, durasi sesi dan metode yang akan digunakan (5 menit)

2. Fasilitator memutar film pendek/liputan media yang terkait dengan tema kebebasan berpendapat dan berekpresi dan demokrasi (10 menit)

3. Peserta diminta untuk merespon film pendek/liputan media tersebut dengan menuliskan kata-kata kunci yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekpresi melalui jamboard (5 menit)

4. Fasilitator mengklasifikasi jawaban peserta dan meminta beberapa peserta mengeksplorasi jawabannya secara lisan (15 menit)

5. Fasilitator me-wrap up hasil diskusi (10 menit)

6. Fasilitator menambahkan informasi yang belum terelaborasi dalam diskusi melalui pemaparan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekpresi : pengertian, elemen kunci, relasi dengan demokrasi, cakupan, dan instrumen hukum nasional dan internasional (20 menit)

7. Diskusi lanjutan pasca pemaparan fasilitator (50 menit)

8. Penutup (5 menit)

9. Fasilitator memberi pengantar kepada peserta untuk membaca materi sesi dan tugas kelompok asinkronus modul selanjutnya (5)

Alternatif 2

Asinkronus :

1. Setelah sesi Konsep Dasar HAM selesai, peserta dibagi ke dalam 5 kelompok untuk penugasan (5 menit)

2. Peserta diberikan link video/berita/kasus/praktik baik dan fasilitator menjelaskan penugasan. (5 menit)

3. Peserta menganalisis video/berita/kasus/praktik baik dengan perspektif kebebasan berpendapatdanberekspresi, membuatmateripresentasinya dan mengunggah materi presentasi ke google classroom (50 menit)

Sinkronus :

1. Fasilitator memberipengantar dengan menjelaskan apa yang diharapkan dari peserta setelah mengikuti sesi ini, durasi sesi dan metode yang akan digunakan (5 menit)

2. Presentasi kelompok atas analisisnya terhadap video/berita/kasus/ praktik baik yang telah dipilih (25 menit)

3. Fasilitator memfasilitasi proses presentasi dan curah pendapat (50 menit)

4. Fasilitator mengidentifikasi catatan penting selama proses diskusi dan memberi tambahan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan sesi (20 menit)

5. Diskusi lanjutan (15 menit)

6. Penutup (5 menit)

Lampiran 2

Instrumen nasional, regional, dan internasional yang terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Instrumen Internasional dan Regional

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."

2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). KIHSP menja-min bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Konvensi tentang Hak-hak Anak yang menjamin bahwa hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang mencakup kebebasan untuk mengusahakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan.

4. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN adalah instrumen hak asasi manusia yang beranggotakan negara anggota ASEAN. Deklarasi ini memberikan jaminan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan pendapat dan berekspresi, yakni kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.

5. Instrumen Regional tentang Hak Asasi Manusia di wilayah Eropa juga turut menjamin hak setiap orang atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat, yang mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (institusi) umum dan tanpa mengindahkan perbatasanperbatasan. Konvensi ini tidak menghalangi suatu negara untuk memberikan syarat izin usaha untuk penyiaran, televisi atau bioskop.

Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Instrumen Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Pada pasal 28F mengakui bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Kemudian pengaturan secara konstitusional tersebut berlanjut pada Pasal 28E ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya“. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan pula bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

2. Pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 5 menjamin kebebasan dan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dalam hal mengeluarkan pendapat secara bebas di muka umum.

3. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan atas hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak ini berarti mengingkari martabat kemanusiaan, yang berarti harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan menjamin pers nasional dalam melaksanakan peranannya meliputi (a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

5. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaima dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. TAPMPRNo.XVII/MPR/1998tentangHakAsasiManusiamengamanatkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam DUHAM serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

Ketetapan MPR ini memberikan jaminan terhadap kemerdekaan berekspresi, antara lain kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Ruang Lingkup dan batasan dalam Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

1. Pengakuan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan adanya kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dengan cara apapun. Kebebasan tersebut diberikan dengan disertai pula tanggung jawab yang muncul untuk tetap menghormati hak-hak individu lainnya.

2. Dokumentasi legalitas terhadap kebebasan berekspresi terdapat pada DUHAM yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Namun dalam menjalankan hak-hak tersebut, setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat dia mengembangkan kepribadian dengan bebas dan penuh serta harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain guna memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam sistem masyarakat yang demokratis.

3. Dijaminnya hak kebebasan berekspresi dalam KIHSP disertai pula dengan timbulnya kewajiban dan tanggung jawab khusus. Muncul pula pembatasan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan dengan tujuan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

4. Dalam Konvensi Hak Anak : Penggunaan hak tersebut bergantung pada pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan undangundang dan jika memang diperlukan dalam rangka menghormati hakhak atau reputasi orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan umum dan moral.

5. Pada Undang Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (3) jaminan hak atas kebebasan berpendapat juga disertai dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

MODUL 4

“EKSPRESI SENI”

MODUL CAKUPAN DAN PEMBATASAN HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI SERTA EKSPRESI YANG TIDAK DILINDUNGI

PENGANTAR

Modul ini akan membahas tema Cakupan dan Pembatasan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Modul ini bertujuan agar peserta pelatihan mampu menjelaskan cakupan Hak atas Kebabasan Berpendapat dan Berekspresi, memahami bahwa Hak atas Kebabasan Berpendapat dan Berekspresi adalah derogable rights, artinya hak tersebut dapat dibatasi.

Modul ini juga bertujuan agar peserta pelatihan mampu mengidentifikasi jenis-jenis hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dibatasi serta menjelaskan syarat-syarat diterapkannya pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan juga menjelaskan bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dilindungi oleh Negara

Untuk mencapai tujuan modul, maka tema yang akan dibahas dalam modul ini antara lain terkait cakupan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, konsep pengurangan-pengurangan (derogations) dan pembatasan (limitations), hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dapat dibatasi, Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang tidak dilindungi Negara, instrument terkait pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan juga konsep terkait ujaran kebencian.

Beberapa metode akan digunakan dalam modul ini untuk menyampaikan tema-tema pelatihan. Antar lain : belajar mandiri, pengajaran langsung, interaktif dan pengajaran tidak langsung.

Di dalam KIHSIP Pasal 19 ayat (3) diatur bahwa pembatasan atas hak atas kebebasan menyatakan pendapat dibatasi sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atas nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Dalam instrumen hukum nasional, pembatasan atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur di dalam Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

TUJUAN MODUL

Peserta mampu :

1. Menjelaskan cakupan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

2. Memahami bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang dapat dibatasi.

3. Mengidentifikasi jenis-jenis hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dibatasi.

4. Menjelaskan syarat-syarat diterapkannya pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

5. Menjelaskan bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dilindungi oleh Negara.

WAKTU / DURASI

225 Menit

Asinkronus : 60 menit membaca dan 45 menit diskusi kelompok

Sinkronus : 120 menit

TOPIK

1. Cakupan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

2. Konsep pengurangan-pengurangan (derogations) dan pembatasan (limitations)

3. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dapat dibatasi

4. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak dilindungi Negara

Instrumen terkait pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi :

1. Prinsip Siracusa

2. Prinsip Johannesburg

3. Rencana Aksi Rabat

4. Konsep terkait ujaran kebencian.

METODE

1. Belajar Mandiri (mendalami materi yang telah ditentukan)

2. Pengajaran Langsung (Curah Pendapat)

3. Interaktif (Diskusi Kelopok dengan Studi Kasus)

4. Pengajaran Tidak Langsung (Presentasi Kelompok Pleno)

MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

1. Zoom breakout untuk diskusi kelompok

2. Zoom meeting untuk curah pendapat, penayangan video, presentasi power point dan diskusi pleno.

PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)

1. Pengantar Fasilitator (5 menit)

2. Penjelasan Fasilitator (25 menit)

3. Menyaksikan Video Pendek (15 menit)

4. Diskusi Kelompok (Studi Kasus) (30 menit)

5. Pleno (30 menit)

6. Wrap Up oleh Fasilitator (15 menit)

REFERENSI BACAAN

1. Zoom breakout untuk diskusi kelompok

2. Zoom meeting untuk curah pendapat, penayangan video, presentasi power point dan diskusi pleno.

PROSES MEMFASILITASI

1. Pengantar Fasilitator (5')

Fasilitator membuka sessi dengan mengantarkan terkait tujuan sesi dan tema-tema yang akan dibahas sepanjang sesi dan metode yang akan digunakan.

2. Penjelasan Fasilitator (25')

Fasilitator memaparkan terkait cakupan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, konsep pengurangan dan pembatasan hak, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dapat dibatasi, Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak dilindungi Negara, instrumen terkait pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Fasilitator memanggil kembali pengetahuan peserta yang telah belajar mandiri sebelumnya terkait tema-tema modul ini.

Fasilitator perlu untuk mengkaitkan penjelasannya dengan sesi-sesi yang telah disampaikan sebelumnya, terutama terkait kewajiban negara terhadap HAM dan HAM yang bisa dibatasi (derogable rights).

3. Menyaksikan video pendek (15')

Video pendek terkait pembatasan cakupan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

4. Diskusi Kelompok (Studi Kasus) (30')

Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok.

Setiap Kelompok mendapatkan studi kasus yang berbeda, yaitu: a. Studi Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora.

b. Studi Kasus Siar Kebencian

c. Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi

d. Studi Kasus Hoax

e. Studi Kasus Pembatasan Internet di Papua

Setiap kelompok disertai dengan pertanyaan kunci :

a. Jelaskan secara ringkas kronologi kasusnya.

b. Temukan cakupan hak yang terkandung di dalamnya.

c. Jika ada,sebutkan Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak dilindungi Negara

d. Gunakan Instrumen Prinsip Siracusa/ Prinsip Johannesburg/ Rencana Aksi Rabat untuk menganalisa kasus tersebut.

5. Pleno (30')

Presentasi setiap kelompok.

Respons dan diskusi kelompok besar.

6. Wrap up oleh Fasilitator (15').

Catatan : Dalam setiap proses fasilitasi, fasilitator mengingatkan kembali peserta pada materi-materi terkait yang telah diberikan sebelumnya dalam tugas belajar mandiri (bahan dalam kelas asinkronus).

Lembar Rujukan 1

CAKUPAN HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

A. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi diatur cakupannya merujuk pada pasal 19 KIHSP, yakni:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasanpembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan pada ayat 2 dalam Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk:

a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;

b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau Kesehatan atau moral masyarakat.

B. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan syarat mutlak bagi seseorang mengembangkan diri secara penuh. Kebebasan tersebut penting bagi masyarakat mana pun. Kebebasan merupakan batu fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Kedua kebebasan tersebut terkait erat, dengan kebebasan berekspresi yang menyediakan wahana untuk pertukaran dan pengembangan opini.

Kebebasan Berpendapat

1. Kebebasan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KIHSP, merupakan kebebasan pribadi yang berkaitan dengan fikiran yang dimilikinya.

2. Kebebasan berfikir, sebagaimana diaturdalam Pasal 18 KIHSP, berkontribusi terhadap kebebasan berpendapat karena pendapat mewakili proses berfikirnya.

3. Pasal 19 ayat (1) KIHSP menuntut Negara pihak untuk menahan diri dari campur tangan apa pun terhadap kebebasan berpendapat, termasuk untuk tidak melakukan indoktrinasi, cuci otak, memengaruhi pikiran sadar, atau bawah sadar dengan obat-obatan psikoaktif atau cara manipulasi lainnya.

4. Kebebasan berpendapat meluas ke hak untuk mengubah pendapat kapanpun dan untuk alasan apapun yang dipilih dengan bebas. Tidak ada orang yang dapat dirugikan hak-haknya berdasarkan KIHSP atas dasar pendapatnya yang sebenarnya, yang dipersepsikan atau diduga. Semua bentuk opini dilindungi, termasuk opini yang bersifat politik, ilmiah, sejarah, moral atau agama. Pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi terhadap seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, pengadilan atau pemenjaraan karena alasan pendapat yang mereka miliki, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat 1 KIHSP.

5. Segala bentuk upaya untuk memaksa memegang atau tidak memegang suatu opini dilarang. Kebebasan menyatakan pendapat harus mencakup kebebasan untuk tidak menyatakan pendapat.

Kebebasan Berekspresi

1. Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia, yang dilindungi dalam Pasal 19 ayat (2) KIHSP, dan berkaitan dengan kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun.

2. Hak kebebasan berekspresi ini termasuk ekspresi dan penerimaan komunikasi dari setiap bentuk gagasan dan pendapat yang dapat ditularkan kepada orang lain, tunduk pada ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) dan pasal 20 KIHSP. Ruang lingkup kebebasan berekspresi dapat meliputi wacana politik, komentar sendiri dan tentang urusan publik, diskusi tentang hak asasi manusia, jurnalisme, ekspresi budaya dan seni, pengajaran, dan wacana agama, serta iklan komersial. Ruang lingkup Pasal 19 ayat (2) KIHSP bahkan mencakup ungkapan yang dapat dianggap sangat menyinggung, meskipun ungkapan tersebut dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 20.

3. Pasal 19 ayat (2) KIHSP melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya. Bentuk seperti itu termasuk bahasa lisan, tulisan dan isyarat dan ekspresi non-verbal seperti gambar dan objek seni. Sarana ekspresi termasuk buku, koran, pamflet, poster, spanduk, pakaian dan pengaduan/permohonan hukum. Kebebasan pula mencakup semua bentuk mode ekspresi audio-visual serta elektronik dan berbasis internet.

A. Pidato dan Ekspresi Politik

1. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pidato politik, baik yang bersifat politik praktis maupun politik secara umum, sebagai bagian dari kemerdekaan berbicara yang dilindungi oleh undang-undang.

2. Pidato politik tidak selalu berhubungan dengan kepentingan politik praktis, misalnya untuk kepentingan mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan umum. Akan tetapi, juga menyangkut pidato yang terkait dengan kepentingan publik secara lebih luas. Misalnya, pidato politik yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil dengan tujuan untuk mengkritik atau mengontrol jalannya pemerintahan, harus dilindungi dan dihormati. Berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, maupun diskriminasi terhadap pidato politik semacam ini, dilarang dan wajib ditindak sesuai ketentuan hukum.14

3. Pidato politik yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan media, baik pidato secara langsung di hadapan masyarakat ataupun secara tidak langsung melalui media elektronik, misalnya radio dan televisi, maupun media berbasis internet, harus dihormati dan dilindungi.

4. Ekspresi politik harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Ekspresi politik dapat mengambil bentuk langsung melalui pernyataan lisan atau tulisan, maupun tidak langsung diantaranya melalui simbol, seni, gerak tubuh, dan budaya.

5. Pidato politik dan ekspresi politik yang bertujuan untuk mengkritisi kebijakan dan program baik dalam ranah kontestasi politik ataupun kontrol atas jalannya pemerintahan, harus dihormati dan dilindungi.

6. Pidato politik dan ekspresi politik yang mengandung siar kebencian, SARA, hasutan, dan memicu kekerasan, dan diskriminasi adalah dilarang dan wajib ditindak menurut ketentuan hukum.

14. Komentar Umum No.

25 Para. 57

B. Ekspresi Keagamaan

1. Istilah "siar keagamaan" sering disandingkan dengan istilah "ekspresi keagamaan" Ekspresi keagamaan dalam konteks ini adalah ekspresi sebagaimana yang dilindungi berdasarkan Pasal 19 ayat (2) KIHSP. Cakupan dari ekspresi keagamaan adalah penggunaan bahasa dan simbolsimbol, penggunaan tipe-tipe pakaian atau aksesoris keagamaan tertentu diruang publik, dakwah keagamaan, meyakini kebenaran atas agama atau kepercayaannya, teks-teks keagamaan serta berbagai ekspresi keagamaan lainnya.

2. Ekspresi Keagamaan merupakan bagian dari "kebebasan berbicara" yang berdasarkan hukum HAM internasional merujuk pada kebebasan berekspresi, yakni termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi serta gagasan dalam berbagai bentuk dan dengan alat apapun.15 Hak ini mencakup ekspresi dan menerima informasi atas semua bentuk gagasan dan opini yang dapat disebarkan kepada pihak lain, yang diantaranya mencakup halhal yang terkait dengan diskursus politik, komentar atas pendapat seseorang dan masalah-masalah publik, pengumpulan dukungan, diskusi HAM, jurnalisme, ekspresi budaya dan artistik, pengajaran, dan wacana keagamaan.

3. Negara wajib menjamin hak perorangan atau kelompok untuk berpindah keyakinan dari satu agama atau keyakinan tertentu ke yang lainnya. Jaminan ini termasuk dan tidak terbatas kepada layanan administrasi kependudukan, pendidikan, harta kekayaan, pengurusan dokumen, dan lainnya.

4. Dalam konteks opini dan keyakinan keagamaan, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghindari sejauh mungkin ekspresi yang dapat menyinggung orang lain atau kelompok lain. Setiap orang juga bertanggung jawab memastikan bahwa ekspresi, praktik dan pemajuan dari pandangan yang berbeda, kepercayaan atau keyakinan yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender itu harus disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

5. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan tentang masalah-masalah tertentu yang bersumber dari keagamaan atau keyakinan, negara harus menghormati pandangan-padangan tersebut namun tidak dapat menentukan satu pandangan sebagai kebenaran tertentu dan menjadikan pandangan lain tidak dapat disampaikan. Perbedaanperbedaan pandangan, misalnya terkait dengan pandangan politik, orientasi seksual dan identitas gender, harus diletakkan pada konteks adanya debat publik dengan tetap mengedepankan perlindungan HAM untuk kelompok minoritas dan rentan.

6. Pelanggaran kebebasan berekspresi dalam konteks keagamaan, yaitu kebebasan berekspresi atas nama 'melindungi agama dan sensitifitas agama'; ekspresi kebebasan beragama dan ekspresi keyakinan (atau tidak percaya); ekspresi terkait orientasi seksual dan identitas gender untuk "melindungi kepekaan agama". Sedangkan yang termasuk kekerasan dalam konteks kebebasan berekspresi dalam konteks keagamaan yang juga wajib dihindari adalah hasutan untuk membenci berdasarkan agama, mengakibatkan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan atau kepercayaan dan terhadap individu yang berbicara untuk kebebasan berekspresi atau kebebasan beragama, berkeyakinan dan beriman.16

7. Pelaksanaan ekspresi keagamaan sering bersinggungan dengan ekspresi-ekspresi lainnya yang sah, misalnya kritik-kritik atas doktrin agama atau kritik pada pemimpin agama. Dalam hal ekspresi yang terkait dengan keagamaan, Komite HAM PBB menyatakan bahwa pelarangan penayangan materi yang dianggap kurang menghormati suatu agama atau sistem keyakinan tertentu dan termasuk diantaranya hukum-hukum tentang penodaan agama, tidak sejalan dengan KIHSP, kecuali dalam kondisi-kondisi yang sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) KIHSP dan sesuai dengan persyaratan ketat dari Pasal 19 ayat (3) KIHSP, serta Pasal 2, 5, 17, 18 dan 26 KIHSP. Sebagai contohnya, tidak diperbolehkan adanya hukum yang mendiskriminasi karena menguntungkan atau berpihak atau untuk melawan suatu agama atau sistem keyakina tertentu. Juga tidak diperbolehkan pelarangan digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap pemimpin agama, atau berkomentar tentang doktrin agama dan prinsip-prinsip suatu keyakinan.17

8. HAM tidak hanya membela satu pandangan atau keyakinan tertentu. Irisan antara kebebasan berekspresi dengan kebebasan keagamaan adalah bahwa HAM tidak membela satu keyakinan, keagamaan, keyakinan keagamaan, atau pandangan tertentu yang dilandasi oleh keyakinan keagamaan.

9. Sebagaimana tercantum dalam Standar Norma dan Pengaturan No.2 tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, cakupan yang terlalu luas dan kabur dalam kasus-kasus yang diduga sebagaipenyimpangan, penodaan, dan permusuhan agama sering mengakibatkan terjadinya pembatasan negara secara berlebihan dan tidak memenuhi dasar dan syarat pembatasan HAM, khususnya kebebasan berekspresi dalam Pasal 19 ayat (3) dan kebebasan beragama Pasal 18 ayat (3) KIHSP.18

10. Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa dalam masyarakat yang demokratis harus dimungkinkan untuk mengkritik gagasan keagamaan, yang mungkin saja kritikan tersebut akan dianggap melukai perasaan keagamaan pemeluknya. Kebebasan berekspresi dalam Pasal 10 Konvensi HAM Eropa mencakupi bukan saja informasi atau gagasan yang mungkin tidak menyerang atau tidak berbeda, tetapi juga pandangan yang kontroversial, menyerang, dan mengganggu. Maka, para pemimpin agama harus menoleransi kritik publik dan perdebatan atas aktivitas keagamaan mereka, sepanjang kritik tersebut tidak berupa penghasutan tentang kebencian keagamaan dan tidak merupakan penghasutan yang mengganggu perdamaian publik atau mendiskriminasi penganut agama tertentu.19

11. Bahwa iklan keagamaan diharapkan mempunyai tujuan khusus yang berbeda. Terdapat fakta bahwa waktu pengiklanan yang telah dibeli akan berakibat pada keberpihakan atas penggunaan yang tidak seimbang dari kelompok-kelompok keagamaan dengan sumber daya yang besar. Pengadilan memandang bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut merupakan alasan-alasan yang sangat relevan untuk melarang penayangan iklan keagamaan. Pengadilan HAM Eropa juga menemukan alasan pemerintah yang menyakinan bahwa pelonggaran secara penuh atau sebagian atas pelarangan akan sulit untuk mendamaikan sifat dan tingkat sensitivitas keagamaan yang dipertaruhkan dan prinsip netralitas dari media penayang. Suatu aturan yang memperbolehkan satu agama dan bukan agama lainnya akan sulit untuk dibenarkan. Sementara aturan yang memperbolehkan penapisan oleh pihak berwenang atas iklan keagamaan yang tidak dapat diterima berdasarkan kasus per kasus juga akan sulit diterapkan secara adil, objektif dan koheren.20

12. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agamanya dalam berbagaibentuk atau berpendapat terkait dengan keagamaan, sebagai bagian dari kebebasan berekpresi.

13. Irisan antara kebebasan berekspresi dan keagamaan juga terdapat pada Pasal 27 KIHSP, khususnya irisan dengan pengakuan masyarakat adat. Sebagai negara yang memiliki kelompok-kelompok yang beragam berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, maka negara wajib menghormati, memenuhi dan melindungi orang-orang yang tergolong dalam kelompok tersebut dalam masyarakat, bersamasama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Setiap orang bertanggung jawab menghormati asal usul budaya tindakan individu lainnya. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat dan tradisi dan keyakinannya sudah sangat kuat baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Negara harus mengakui, menjamin dan melindungi keyakinan masyarakat adat, termasuk dalam menjalankan keyakinan tersebut.

14. Hukum Indonesia juga melarang berbagai perbuatan yang dapat dilakukan dengan dalih ekspresi keagamaan, misalnya larangan untuk melakukan permusuhan, kebencian, penghinaan berbasis rasial, agama atau golongan. Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP mengatur pemidanaan atas tindakan yang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan tertentu di Indonesia. Pasal 156 KUHP mendefinisikan "golongan" sebagai bagian-bagian dari masyarakat yang berbeda ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Melalui pasal yang sama, setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Sementara Pasal 157 KUHP menyatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

15. Pengaturan-pengaturan tentang berbagai ketentuan hukum pidana pada umumnya masih cukup luas dalam mendefinisikan maksud dari permusuhan dan kebencian, sehingga harus ditafsirkan secara jelas merujuk pada definisi-definisi yang telah dirumuskan dalam berbagai norma HAM agar tidak digunakan secara eksesif dan secara mudah ekspresi-ekspresi keagamaan yang dianggap melakukan permusuhan dan mendorong adanya kebencian. Dengan demikian, penerapan larangan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan haruslah menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan pengormatan pada HAM.21

16. Lebih spesifik, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga melarang diskriminasi rasial. Pasal 16 UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 16 tersebut merujuk pada Pasal 4 yang merinci perbuatan-perbuatan mana saja yang dilakukan sebagai sarana menunjukkan kebencian sehingga dapat dipidana, yaitu: (i) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; (ii) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; atau (iii) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

17. Indonesia juga telah melarang tindakan genosida sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan genosida didefinsikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Dengan demikian, segala bentuk ekspresi keagamaan yang ditujukan untuk melakukan genosida adalah dilarang.

15. Amnesty International, Freedom of Speech, diakses dari https://www.amnesty.org.uk/free-speech-freedomexpression-human-right.

16. Sebagaimana disampaikan dalam diskusi "Expression, Opinion and Religious Freedoms in Asia" pada 3-5 Juni 2015 dengan hasil Jakarta Recommen-dations on Freedom of Expression in the Context of Religion, Global Freedom of Expression, Columbia University, 17 Juni 2015.

17. Komentar Umum No.

34 Pasal 19 ICCPR, para 48

18. Terkait penyebaran agama, vide: Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Komnas HAM, 2020)

19. Council of Europe, Freedom of expression and respect for religious beliefs: striking the right balance, Fact Sheet, September 2017, hlm. 1. Kasus ekspresi keagamaan di Pengadilan HAM Eropa adalah kasus Murphy v. Ireland. Pada awal 1995, seorang pastor dari Irish Faith Centre Irlandia, mengajukan pemasangan iklan kepada stasiun radio lokal untuk ditampilkan di tempat mereka atas suatu video tentang "fakta-fakta sejarah tentang Kristus" dan "bukti kebangkitannya". Pada Maret 1995, Komisi Independen Radio dan Televisi menghentikan tayangan tersebut berdasar-kan Pasal 10(3) UU Radio dan Televisi, yang menyatakan "tidak boleh ada iklan ditayangkan yang dimasudkan untuk tujuan suatu agama atau politik, atau memiliki keterkaitan dengan perselisihan industrial". Pelarangan ini tidak mempengaruhi penayangan via satelit. Pemohon menggunakan klaim bahwa tindakannya adalah ekspresi keagamaan bahwa pelarangan pemasangan iklan tersebut telah melanggar Pasal 10 Konvensi HAM Eropa. Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa pihak berwenang telah mempertimbangkan sensitivitas yang ekstrim atas pertanyaan tentang penayangan iklan keagamaan di Irlandia dan adanya fakta bahwa isu-isu agama merupakan masalah yang dapat memecah belah di Irlandia Utara. Selain pengiklanan dalam media audio visual, permohonan yang mendalilkan hak atas ekspresi keagamaan ini tidak dibatasi. Pemohon telah mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam program-program terkait dengan masalahmasalah keagamaan dan adanya penayangan aktivitas pelayanan-pelayanan gereja.of Religion, Global Freedom of Expression, Columbia University, 17 Juni 2015.

20. Ibid., hal. 7-8. Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa tindakan pelarangan tersebut tidak melanggar Pasal 10 Konvensi HAM Eropa.

21. Council of Europe, Convention on Cybercrime, 2001, Pembukaan

C. Ekspresi Seni

1. Seni merupakan hal penting bagi setiap orang, secara individu maupun dalam komunitas bersama-sama dengan individu lainnya untuk membangun dan mengekspresikan kemanusiaannya. Mereka menciptakan, menggunakan, atau terikat dengan ekspresi dan penciptaan seni.22 Fungsi kesenian dapat sebagai bentuk ritualritual yang sifatnya religius, sarana mengemukakan ekspresi estetik, penyampaian pandangan politik, dan menegaskan identitas kultural.

2. Istilah "kebebasan ekspresi seni" atau "kebebasan seni" sering digunakan secara bergan-tian. UNESCO atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, mendefinisikan bahwa kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kera-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat.23

3. Definisi-definsi lain yang terkait dengan ekspresi seni adalah "ekspresi kultural" dan "materi budaya". Konvensi tentang Pemajuan Keberagaman dan Ekspresi Budaya 2005, mendefinisikan "ekspresi kultural" adalah berbagai bentuk ekspresi sebagai hasil dari kreativitas individu, kelompok atau masyarakat dan mempunyai materi budaya. Keragaman budaya dibentuk bukan hanya melalui warisan budaya yang diekspresikan, ditambahkan atau ditransmisikan melalui ekspresi budaya, namun juga melalui berbagai model penciptaan, distribusi, diseminasi dan penikmatan seni, melalui berbagai alat atau teknologi.24 Sementara pengertian "materi budaya" merujuk pada arti-arti simbolik, dimensi-dimensi seni dan nilai-nilai kultural yang berasal dari atau merupakan ekspresi budaya.25

4. Bentuk-bentuk ekspresi seni mencakup semua aktivitas dan bentuk seni, diantaranya: (i) lukisan dan gambar; (ii) mematung; (iii) drama; (iv) musik; (v) tarian; penulisan kreatif; dan fotografi.26 Ekspresi artistik juga mencakup bentuk ekspresi bahasa dari materi kiasan atas kerjakerja seni yang verbal. Dalam konteks ini, ekspresi artistik dari suatu karya seni tergantung dari nilai simbolis dari ekspresi yang digunakan oleh penulis, atau pegiat seni dalam konteks yang spesifik.

5. Kebebasan atas ekspresi artistik terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat, berfikir, berkesadaran dan agama, karena seni juga merupakan alat untuk mengekspresikan suatu keyakinan. Hak-hak tersebut juga terkait dengan hak untuk berkumpul secara damai, kebebasan berserikat yang termasuk hak artis atau pegiat seni dan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat kerja, hak untuk mendapatkan keuntungan atas perlindungan kepentingan moral dan material dari hasil karya tulis atau seni mereka, dan hak untuk bersenang-senang.27

6. Salah satu prinsip dalam Konvensi tentang Pemajuan Keberagaman dan Ekspresi Budaya 2005 menyebutkan bahwa keberagaman budaya hanya bisa dilindungi dan dipromosikan jika ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seperti kebebasan berekspresi, informasi, dan komunikasi, juga terjaminnya hak seseorang untuk bisa memilih ekspresi budayanya sendiri.

7. Seni dilindungi karena memajukan pengetahuan dan mengejar kebenaran; merupakan tindakan realisasi diri; dapat mengawasi pemerintah; serta dapat bertindak sebagai katup pengaman untuk meredakan tekanan yang menumpuk pada individu atau masyarakat.28 Dengan demikian, semua orang dapat menikmati hak kebebasan atas ekspresi dan kreasi artistik, yang termasuk hak untuk secara bebas menikmati atau mengalami dan berkontribusi pada ekspresi dan kreasi artistik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mempunyai akses pada seni dan menikmati seni, serta menyebarluaskan pengalaman ekspresi dan kreasinya.29

8. Perlindungan kebebasan berkesenian dalam lingkup ekspresi dan berpendapat kepada pegiat seni perlu mencakup praktik kesenian yang bersifat ritual, rumahan, dan nonkomersial serta pada para pelaku dalam ekosistem seni di luar seniman yang mencakup, dan tidak terbatas pada, kritikus seni, penyelenggara acara seni, pengelola gedung pertunjukan, institusi pendidikan, pengajar, tenaga teknis, dan jurnalis seni.

9. Kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi seni, telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai instrumen HAM internasional dan regional. Salah satu tujuan pokok dari hak ini adalah menciptakan ruang bagi pertukaran gagasan tentang seni, sastra, akademis, politik, agama dan sains, sebagai suatu ruang yang menjamin bagi para pegiat seni untuk secara bebas mengekspresikan dirinya, dan hak bagi pihak lain untuk menikmati hasil karya seni.30

10. Pasal 19 ayat (2) KIHSP menjamin bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam segala bentuknya, termasuk dalam bentuk seni.31 Dinyatakan pula bahwa kebebasan berekspresi mencakup ekspresi budaya dan ekspresi seni.32 Bentuk ekspresi ini termasuk ekspresi yang disampaikan secara lisan, tertulis, "sign language" dan ekspresi non-verbal seperti gambar dan obyek seni. Alat-alat ekspresi seni diantaranya buku, surat kabar, poster, dan lainnya, termasuk audio-visual serta ekspresi melalui sarana elektronik maupun internet.33

11. Perlindungan kebebasan atas ekspresi dan kerja-kerja seni juga diatur dalam Pasal 27 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati seni dan Pasal 15 ayat (3) KIHESB yang menyatakan bahwa negara-negara pihak berkewajiban menghormati kebebasan yang sangat diperlukan, diantaranya adalah aktivitas kreatif.34 Pasal 27 KIHSP juga merupakan pasal penting untuk menjamin kebebasan artistik dan ekspresi dari orang-orang dari etnis, agama dan bahasa minoritas.35

12. Penerapan jaminan kebebasan artistik harus dilakukan tanpa diskriminasi dengan latar belakang apapun, seperti latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan, properti, kelahiran atau status lainnya. Larangan diskriminasi ini terdapat dalam Pasal 2 KIHSP dan KIHESB, Pasal 5 ICERD, Pa-sal 23 CEDAW, Pasal 43 dan 45 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya dan Pasal 21 Konvensi Internasional tentang Per-lindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD), yang menekankan bahwa semua orang, terlepas dari situasi khusus atau status mereka, mempunyai hak atas kebebasan seni dan kreativitas.

13. Hak-hak dasar kebebasan artistik mencakup: (i) hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; (ii) hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; (iii) hak atas kebebasan berpindah tempat; (iv)hak atas kebebasan berserikat; (v) hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; serta (vi) hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.

14. Pasal 10 Konvensi HAM Eropa melindungi bukan hanya substansi dari informasi atau gagasan, tetapi juga bentuk atau model ekspresinya. Maka, dokumen tercetak, siaran radio, lukisan, film, puisi, novel, termasuk ekspresi satire. Pengujian atas ekspresi-ekspresi tersebut perlu dilakukan dengan melihat kasus per kasus. Satire misalnya, sebagai salah satu bentuk ekspresi artistik dan komentar sosial, yang biasanya melebih-lebihkan dan mendistorsi kenyataan, bertujuan untuk memprovokasi dan mengagitasi, sehingga campur tangan dalam kasus-kasus terkait satire juga dilakukan dengan menganalisa kasus secara spesifik.36

15. Dalam Rekomendasi UNESCO tentang Status Seniman Tahun 1980, Negara harus mem-bantu menciptakan dan menjaga iklim yang mendorong kebebasan ekspresi artistik, memfasilitasi terjadinya bakat-bakat kreatif, mendukung karya pegiat seni, pendidikan dan pelatihan artis, hakhak sosial dan kerja pegiat seni, serta hak cipta. Artis harus dapat memperoleh manfaat dari hakhaknya.

16. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, membela serta membantu pegiat seni dan kebebasan karyanya. Pegiat seni harus mempunyai kebebasan untuk membentuk serikat, organisasi profesional, dan harus memastikan pegiat seni dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan mereka. Selain itu, negara harus memajukan pergerakan internasional pegiat seni dan tidak menghambat kebebasan mereka untuk berkarya di negara yang mereka inginkan.

17. Ketentuan yang melindungi kebebasan atas ekspresi seni, antara lain UU No. 5Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Disebutkan pada Pasal 3 huruf h bahwa pemajuan kebudayaan di Indonesia berasaskan kebebasan berekspresi. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'asas kebebasan berekspresi' adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 41 memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya. Lebih lanjut, Pasal 42 dan 43 memberikan tugas kepada pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya dari masyarakat.

18. Dalam konteks Hukum Indonesia ekspresi seni akan bersinggungan dengan diantaranya ketentuan-ketentuan terkait dengan kesusilaan dan penyensoran atau pelarangan.

19. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi serangan terhadap kebebasan artistik, antara lain:

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebebasan artistik adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan dan perkembangan masyarakat itu sendiri;

b. Membuka ruang dialog terkait pemahaman hak dan kewajiban dalam konteks kebebasan artistik;

c. Menjalin hubungan baik antara Kementerian/Lembaga terkait, serta masyarakat sipil dalam konteks kebebasan artistik;

d. Membuka jaringan dengan organisasi di luar sektor kebudayaan, misalnya aliansi dengan lembaga advokasi;

e. Mendokumentasikandanterusmengawasikegiatan penyensoran;

f. Mengadakan kerja sama dengan kepolisian maupun aparat penegak hukum untuk mengadvokasi pertunjukan atau pameran seni; dan g. Memenuhi hak atas kebebasan artistik dengan mengonsolidasikan gerakan masyarakat sipil yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan, baik secara sumber daya manusia, pendanaan, maupun pengetahuan.

20. Bahwa ekspresi politik yang berbeda dan partisipasi dalam debat politik dalam bentuk seni, dilindungi berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Para publik figur dan orang-orang dalam jabatan publik adalah subjek yang sah untuk dikritik, sehingga hukum-hukum yang melarang kritik pada pejabat publik, misalnya penghinaan dan lese majeste, atau hukum-hukum yang mempidanakan ketidahormatan pada simbol negara seperti bendera, perlu dirumuskan dengan tidak melanggar kebebasan berekspresi.37

22. Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, A/HRC/23/34, para 2

23. Unesco, Artistic Freedom, 2015, diakses dari: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_ freedom_pdf_web.pdf

24. Convention on the Promotion of the Diversity and Cultural Expression 2005, Pasal 4 angka 1

25. Ibid., Pasal 4 angka 2.

26. Williamsburg Landing, Artistic Expression: A Beautiful Way for Seniors to Capture Moments, diaksedari: https:// www.williamsburglanding.org/article/6/17/2016/artistic-expression-beautiful-way-seniors-capture-moments.

27. Farida Shaheed, The right to freedom of artistic expression and creativity, Speech, European Parliament, 2 Oktober 2013, hlm. 2

28. https://www.law.upenn.edu/journals/jlasc/articles/volume11/issue1Eberle11U.Pa.J.L.&Soc.Change1(2007). pdf.

29. UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, A/ HRC/23/34, 11 Maret 2013, para 85

30. Kersti Ahlgren, Freedom of Artistic Expression - An Analysis of Pactices between Estonia and Finland, 2019, Thesis, Faculty of Law, Lund University, hal. 2

31. UN Human Rights Council, Report of..., op.cit., Para 2

32. UN Human Rights Committee, General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, Para 11

33. Ibid., Para. 12.

34. Instrumen HAM lainnya yang memberikan perlindungan atas kebebasan artistic diantaranya adalah: Pasal 13 dan 31 KonvensiHak-Hak Anak; Pasal 13 (1) Konvensi HAM Amerika; Pasal 9 dan Pasa 17 Pasal 42 the Arab Charter for Human Rights; Pasal 10 the European Convention for the Safeguard of Human Rights and Fundamental Freedoms.

35. UN Human Rights Council, Report of..., op.cit., Para 13

Dominika Bychawska-Siniarska, Protecting the right to freedom of expression under the european convention on human rights - A handbook for legal practitioners, Juli 2017, hlm. 18

36 Dominika Bychawska-Siniarska, Protecting the right to freedom of expression under the european convention on human rights - A handbook for legal practitioners, Juli 2017, hlm. 18

D. Ekspresi Simbolis

1. Istilah "ungkapan simbolik" berakar dari perlindungan kebebasan berekspresi dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa Konggres tidak boleh membuat hukum yang melarang kebebasan berbicara.38 Pengadilan Amerika Serikat menyatakan bahwa ungkapan simbolik termasuk dalam kebebasan berbicara,39 kecuali tindakan-tindakan tersebut menyebabkan ancaman langsung atau ancaman tertentu kepada orang lain dan ketertiban umum.40

2. Definisi "ungkapan simbolik" secara umum adalah suatu bentuk komunikasi non-verbal atau tidak tertulis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan gagasan, keyakinan ataupandangan tertentu atau spesifik, termasuk pandangan politik.41 Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada kasus United States v. O'Brien, ungkapan simbolik bukan sekedar kata-kata, namun juga mencakup perbuatan atau tindakan.42

3. Bahwa terdapat banyak contoh dari tindakan simbolik yang bertujuan untuk mengkomunikasikan pandangan tertentu, diantaranya adalah pembakaran bendera, pengibaran bendera,43 memakai seragam atau tanda-tanda angkatan bersenjata, menghormat atau menolak menghormati bendera, marching, protes dengan diam, slogan di kaos tertentu, lirik musik, pertunjukan drama,44 pembakaran foto pejabat, pengunaan sim-bol-simbol tubuh dan sebagainya. Penggunaan ungkapan simbolik ini seringkali dimaksudkan untuk memberikan pesan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata dan akan berdampak lebih efektif.45

4. Kebebasan berekspresi mencakup pengakuan atas hak-hak individual dalam menyampaikan pendapat dan hak-hak kolektif seperti menerima informasi dan sebagainya. Kebebasan berekspresi juga mencakupi pernyataan melalui kata-kata, tindakan, atau ekspresi simbolik, dan termasuk ungkapan simbolik.

5. Ungkapan simbolik, yang biasanya dimaksudkan untuk melakukan ekspresi tertentu atau kritik pada negara, badan publik atau keagamaan dilindungi berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Hukumhukum pidana tentang penghinaan atau pembatasan-pembatasan tertentu, yang menyasar larangan menghina simbol-simbol negara dan lainnya adalah hambatan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi. Pengecualian dapat dilakukan dalam hal ekspresi yang dilakukan dengan ungkapan simbolik, melanggar pembatasan yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 20 KIHSP, misalnya penghasutan untuk melakukan kekerasan dan propaganda perang.

6. Komentar Umum PBB No. 34, Komite HAM menekankan bahwa dalam diskursus politik, adanya fakta tentang bentuk ekspresi yang dianggap menghina figur publik tidak cukup untuk membenarkan pengenaan hukuman karena semua pejabat publik adalah sah untuk dikritik. Oleh karenanya, Komite HAM mengkhawatirkan pengenaan hukuman-hukuman seperti hukum tentang lese majeste dan hukum tentang ketidakhormatan pada bendera atau simbol-simbol tertentu dan lainnya.46

7. Johannesburg Principles telah merumuskan penjelasan tentang maksud dari tujuan keamanan nasional sebagai dasar dari pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam Prinsip 7 terkait ekspresi yang dilindungi, bahwa ekspresi yang damai tidak boleh dianggap sebagai ancaman pada keamanan nasional atau sebagai bahan pembatasan atau hukuman, yang termasuk diantaranya adalah kritik atau "penghinaan" kepada negara atau simbol-simbol negara. Seseorang juga tidak dapat dihukum atas kritik dan penghinaan (insult) terhadap negara dan simbol-simbol negara, kecuali bahwa kritik dan penghinaan tersebut dimaksudkan untuk menghasut kekerasan yang nyata (imminent violence).47

8. Joint Declarations of the Representatives of Intergovernmental Bodies to Protect Free Media and Expression ['Deklarasi Bersama'] menyatakan bahwa hukum-hukum tersebut harus sesuai dengan standar perlindungan,48 misalnya objek-objek seperti bendera atau simbol negara, badan-badan pemerintahan, dan lainnya harus mencegah untuk mengajukan tuntutan pencemaran nama baik. 49 Deklarasi ini juga menyoroti hukum-hukum tentang penghinaan yang dimaksudkan untuk melindungi reputasi negara, simbol-simbol negara atau bendera, serta simbol-simbol keagamaan.50

9. Dalam Deklarasi Bersama tentang Universalitas dan Hak atas Kebebasan Berekspresi51 juga menyatakan bahwa pembatasanpembatasan hukum tertentu tidak dapat dibenarkan atas nama tradisi, budaya dan nilai-nilai lokal, dan pembatasan tersebut melanggar HAM. Hukum-hukum yang membatasi tersebut diantaranya yang: (a) melindungi agama atas kritik atau melarang ekspresi atas pandangan agama yang berbeda; (b) melarang debat terkait kelompok minoritas atau kelompok lainnya; dan (c) hukum-hukum yang memberikan perlindungan khusus pada kritik terhadap pejabat publik, hal-hal terkait sejarah, atau simbol-simbol negara atau agama.

10.Pasal 10 Konvensi HAM Eropa melindungi ekspresi yang bukan terbatas pada kata-kata atau ucapan tetapi memperluas perlindungan pada gambar, tindakan, dan juga warisan budaya yang dimaksudkan untuk mengekspresikan gagasan atau menampilkan informasi.

11. Hukum Indonesia juga melarang berbagai perbuatan yang dapat dilakukan dalam bentuk ekspresi simbolik, misalnya tentang makar, bendera, serta ketentuan terkait dengan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan tertentu di Indonesia.

12.Penerapan ketentuan-ketentuan terkait ekspresi simbolik harus dilakukan dengan menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan pengormatan pada HAM.52

37. Ibid., Para 25

38 Kathleen Ann Ruane, Freedom of Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, Congressional Research Service, September 2014, hlm. 33, diakses dari https://fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf; American Civil Liberties Union (ACLU), Freedom of Expression, diakses dari https://www.aclu.org/other/freedom-expression.

39. Eliana Spitzer, What is Symbolic Speech, ThougCo., 15 Oktober 2018, diakses dari: https://www.thoughtco. com/symbolic-speech-4176007

40. Ronald Kahn, Symbolic Speech, diaksesdari https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1022/symbolicspeech#:~:text=CC%20BY%204.0)-,Symbolic%20speech%20consists%20of%20nonverbal%2C%20nonwritten%20 forms%20of%20communication%2C%20such,another%20individual%20or%20public%20order.

41. Symbolic Speech - Flag, Court, Law, and Burning - JRank Articleshttps://law.jrank.org/pages/22498/Symbolic- Speech.html#ixzz6QOVN1Rfo

42. Kahn, loc.cit.

43. Ibid. Lihat juga Eliana Spitzer, What is Symbolic Speech, ThougCo., 15 Oktober

44. ACLU, loc.cit.

45. Wojciech Sadurski, Freedom of speech and its limits, Kluwer Academic Publishers, 1999, hlm. 45

46. Komentar Umum No. 34, Para 38

47. Article 19, Johannesburg Principles, 1 Oktober 1995, Prinsip 7

48. Adeline Hulin (Ed), Joint Declarations of the representatives of intergovernmental bodies to protect free media and expression, OSCE, 2013, hlm. 22-23

49. Ibid.

50. Ibid., hlm. 59

51. Deklarasi ini ditandatangani oleh the United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information

E. Hak Atas Perlindungan Data Pribadi

1. Kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan diri pribadi merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis. Kedua hak ini saling berkaitan dalam pemenuhannya, terutama pada era digital.53 Agar suatu pemerintahan yang demokratis dan akuntabel dapat tercapai, kebebasan berekspresi harus dihormati dan dilindungi. Sedangkan hak atas perlindungan diri pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan otonomi dan martabat seseorang manusia,54 proses pengembangan diri dan memungkinkan mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

2. Hak atas atas pelindungan diri pribadi merupakan hak seseorang untuk dihormati kehidupan privat dan keluarganya, rumah, dan komunikasi, serta hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum atau serangan terhadap mereka. Hak atas kehidupan privat mencakup pula aspek yang berkaitan dengan identitas pribadi, seperti nama seseorang, gambar, atau fisik dan integritas moral. Hal ini terutama bertujuan untuk memastikan perkembangan, tanpa intervensi dari pihak luar, dari kepribadian setiap individu dalam hubungannya dengan sesama manusia.55

3. Konsep perlindungan diri pribadi juga memungkinkan seseorang untuk mengontrol sejumlah elemen kehidupan pribadinya, diantaranya: informasi tentang diri pribadinya; kerahasiaan identitas pribadinya; atau, pihak-pihak yang memiliki akses indrawi terhadap seseorang/pribadi tersebut.56 Sedangkan dalam perkembangan penafsiran Pasal 8 Konvensi HAM Eropa dinyatakan bahwa kehidupan pribadi meliputi: akses terhadap data pribadi, intersepsi komunikasi, pilihan atau perubahan nama, kehidupan seksual, profesi atau domisili, perlindungan terhadap gangguan lingkungan, serta hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain.57

4. Hak atas perlindungan diri pribadi juga mencakup hak atas perlindungan data pribadi, yang mengatur mengenai cara informasi tentang seseorang, yang bersifat privat maupun publik, dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dipertahankan secara elektronik baik oleh badan publik maupun privat.58

5. Pembukaan data pribadi haruslah dilakukan secara sah dan adil untuk kepentingan yang spesifik dan berdasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, atau dengan alasan lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa mengurangi hak atas perlindungan data pribadi dalam prinsip ini, informasi personal dapat diproses tanpa perse-tujuan seseorang apabila informasi itu telah tersedia untuk umum. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses data yang dipegang oleh pihak ketiga (pengontrol data) memiliki hak untuk memperbaikinya, atau menghapusnya, dan tunduk pada pengecualian yang sah.

6. Pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar hak perlindungan diri pribadi boleh dilakukan apabila diatur secara jelas dan terbatas dan memiliki tujuan yang sah an dapat dibuktikan untuk melindungi seseorang dari campur tangan yang bertentangan dengan hukum, atau serangan terhadap hak mereka atas kehidupan pribadi dan keluarga, rumah dan komunikasinya.59

7. Hukum melindungi seseorang dari bahaya besar, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan, ancaman kekerasan, malicious disclosure, penyebarluasan konten seksual pribadi (termasuk foto atau film), atau pengungkapan atas informasi personal yang sensitif selain nama atau pengenal lainnya secara tanpa izin, dapat menjadi alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi sepanjang dilakukan secara terbatas, memberikan kesempatan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan tidak diterapkan Tidak menerapkan penjatuhan sanksi yang tidak proporsional.60

8. Perlindungan terhadap hak atas perlindungan diri pribadi, baik dari sisi pidana maupun perdata, tidak boleh digunakan sebagai dasar sekedar untuk melindungi seseorang dari kerugian atas reputasi yang tidak sesuai atau tidak mereka miliki. Secara khusus, pelanggaran atas hak perlindungan diri pribadi dalam hukum perdata juga tidak dibenarkan apabila bertujuan untuk mencegah kritik terhadap seorang figur publik, pengungkapan korupsi, kesalahan penyelenggaraan negara, atau melindungi reputasi presiden dan/atau wakil presiden, pejabat publik atau tokoh publik lainnya.61

9. Pengawasan komunikasi62 berupa pengumpulan tanpa tujuan, penyimpanan dan analisis terhadap komunikasi digital maupun tradisional, atau data komunikasi seseorang tanpa alasan yang diperbolehkan menurut hukum, oleh aktor negara63 maupun nonnegara, melanggar hakikat hak atas perlindungan diri pribadi.64 Hak ini berdampak luas pada kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat berupa mencari, mengakses dan menyebarluaskan informasi secara online. Karena itu pengawasan komunikasi massal merupakan pelanggaran yang tidak proporsional terhadap hak atas perlindungan diri pribadi dan kebebasan berekspresi.65

10. Peraturan kewajiban penyimpanan data yang mengharuskan penyedia internet atau komunikasi untuk mengumpulkan dan menyimpan konten dari komunikasi pengguna, rekam jejak dan identitas komunikasi data dan informasi pengguna, merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan diri pribadi. Negara wajib memastikan bahwa ketentuan mengenai penyimpanan data disusun sesuai dengan standar-standar berikut66:

a. Kewajiban penyimpanan data yang bersifat umum dan tanpa tujuan adalah pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak atas privasi dan kebebasan berekspresi harus dihapuskan; dan

b. Penyimpanan data dengan sasaran hanya bisa diterapkan apabila diperlukan untuk menghadapi kejahatan yang serius, dimana kategori data yang disasar dan masa waktu penyimpanannya terbatas sesuai yang dibutuhkan, dan dilengkapi dengan perlindungan dari potensi penyalahgunaan

11.Dalam melaksanakan kebebasan berekspresi dan memenuhi hak atas perlindungan diri pribadi, seseorang juga memiliki hak untuk melakukannya secara anonim. Hal ini juga mencakup hak untuk menyampaikan pandangan, membaca atau mengakses informasi online maupun fisik secara anonim.67 Keberadaan peraturan yang melarang atau memba-tasi anonimitas akan memudahkan Negara untuk mengawasi lalu lintas komunikasi dan menimbulkan efek meluas yang buruk (chilling effect) dalam kebebasan dan pertukaran ide dan gagasan.68 Dalam memenuhi hak ini, negara harus menghapuskan69:

a. Larangan anonimitas;

b. Peraturan atau kebijakan yang mewajibkan registrasi nama asli atau informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang atau kewajiban registrasi terhadap perangkat dan koneksi sebagai prasyarat untuk mengakses internet.

12.Setiap orang memiliki hak atas perangkat komunikasi yang aman, khususnya terhadap keberadaan enkripsi pada setiap perangkat keras dan perangkat lunak dan metode kriptografis lain sesuai pilihannya. Enkripsi diartikan sebagai proses penyandian atau pengacakan konten data atau komunikasi suara dengan algoritma dan variabel yang dipilih secara acak yang berkaitan dengan algoritma, yang dikenal sebagai "kunci".70 Negara wajib mengatur dalam legislasi maupun praktik. Perusahaan harus mematuhi keberadaan enkripsi sebagai prasyarat dasar dalam melindungi kerahasiaan dan integritas komunikasi.71

13.Penyelenggara jasa hanya boleh diwajibkan untuk membuka informasi pribadi berdasarkan perintah pengadilan, yang harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan dasar yang sah, adanya tujuan yang sah, adanya keadaan yang mendesak, dan proporsional berdasarkan standar hukum hak asasi internasional.72 Dalam membuka informasi pribadi pengguna, penyelenggara jasa harus memberitahu pengguna bahwa data pribadinya diminta oleh pejabat yang berwenang atau pihak ketiga lainnya, kecuali dalam hal kerahasiaan secara spesifik diperintahkan pengadilan untuk waktu yang terbatas dimana pembukaan informasi pribadi dapat menimbulkan ancaman yang nyata terhadap terhadap seseorang atau memungkinkan seorang tersangka untuk menghancurkan barang bukti dan secara serius membahayakan penyelidikan. Penyelenggara jasa juga wajib mempublikasikan laporan transparansi dengan informasi yang spesifik tentang pembukaan data pribadi dari pemerintah, pengadilan dan pihak-pihak privat. Hal ini juga termasuk informasi tentang tindakan yang diambil oleh perusahaan terhadap permintaan dan perintah tersebut.

14. Akses, pencarian serta penyitaan atas informasi merupakan interfensi yang signifikan terhadap hak atas perlindungan diri pribadi dan kebebasan berekspresi. Hal ini hanya boleh dilakukan berdasarkan syarat-syarat berikut73:

a. Mekanismenya diatur sesuai dengan persyaratan legalitas, adanya tujuan yang sah, adanya keadaan yang mendesak, dan proporsional;

b. Penggeledahan terhadap rumah atau tempat kerja, akun online, penyimpanan data jarak jauh, kumpulan metadata dan penyitaan terhadap informasi hanya bisa dilakukan berdasarkan perintah pengadilan sesuai dengan persyaratan legalitas, adanya tujuan yang sah, adanya keadaan yang mendesak, dan proporsional berdasarkan standar hukum hak asasi internasional;

c. Untuk menilai perlu dan proporsionalitas suatu penyitaan informasi,harus pula mempertimbangkan kerahasiaan narasumber, materi jurnalistik dan keistimewaan informasi; dan

d. Penggeledahan dan surat perintah penyitaan tidak boleh dilakukan tanpa batas, dan didasarkan pada kecurigaan yang secara inheren tidak proporsional.

15. Dalam menghadapi pertentangan atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan diri pribadi, khususnya atas publikasi terhadap informasi pribadi, pengadilan atau badan penyelesaian sengketa lain harus mempertimbangkan situasi di balik perkara yang muncul, diantaranya74 :

a. sejauh mana publikasi berkontribusi pada perdebatan yang menjadi perhatian publik;

b. tingkat ketenaran atau kerentanan orang yang terdampak;

c. subjek yang dicakup oleh publikasi dan sejauh mana informasi menyangkut hal yang bersifat privat;

d. tindakan sebelumnya dari orang yang bersangkutan;

e. konten, bentuk, dan konsekuensi dari publikasi, termasuk sarkastik, humor, atau sindiran yang digunakan oleh penulis publikasi dan sejauh mana informasi tersebut berdampak kepada kehidupan pribadinya dan berdampak pada integritas pribadinya

f. cara informasi didapat dan apakah konsisten dengan prinsipprinsip pengambilan informasi;

g. maksud dari individu atau entitas yang menyebarkan informasi yang sedang dipermasalahkan, khususnya menilai tingkat resiko dan kebahayaannya;

h. sejauh mana individu yang privasinya dipermasalahkan adalah figur publik.

16.Dalam hal materi yang dipublikasikan merupakan foto, rekaman video atau rekaman sura, cara mendapatkan pengambilan materi perlu diperhatikan, termasuk diantaranya75:

a. apakah individu secara sukarela mengambil, setuju untuk diambil, digunakan atau didiseminasikan foto, rekaman video atau rekaman suaranya;

b. apakah seseorang setuju atas penggunaan, pembukaan, atau penyebarluasan materi;

c. apakah materi didapat tanpa sepengetahuan seseorang atau diperoleh dengan cara melanggar hukum;

d. tingkat keseriusan dari tindakan itu mengingat gambar dan rekaman suara adalah informasi pribadi yang sangat sensitif, karena mengungkap karakteristik unik seseorang;

e. keberadaan metode lain yang bisa meminimalisir intrusi terhadap privasi seseorang.

17. Penggunaan teknik investigasi yang melanggar hak atas perlindungan diri pribadi, seperti kamera tersembunyi, pesawat nirawak (drones), reportase melalui penyamaran, jika dilakukan untuk tujuan jurnalisme, hanya boleh dilakukan dalam situasi berikut76:

a. Ada kepentingan publik dalam penyebarluasan informasi yang dicari atau ditemukan;

b. Informasi semacam itu tidak dapat diperoleh dengan cara lain yang kurang mengganggu privasi; dan

c. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah privasi, misalnya dengan mengaburkan wajah, mengedit informasi atau meminimalisir intrusi atas privasi seseorang.

18. Hak atas kebebasan berekspresi juga mensyaratkan adanya perjanjian hukum mengenai aliran data guna melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan perlindungan data pribadi. Perjanjian aliran data juga harus memastikan norma yang diatur memberikan perlindungan tertinggi terhadap data pribadi.77

19.Sistem hukum nasional harus secara jelas mengatur, baik secara eksplisit maupun melalui yurisprudensi pengadilan, bahwa perdebatan yang terbuka dan bebas pada isu yang menjadi perhatian publik merupakan inti dari suatu masyarakat demokratis.78 Figur publik, terutama Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta pejabat Negara lain, dan individu yang memiliki kepentingan atau menjalankan peran publik, seperti politisi dan selebriti, secara sadar dan tidak terhindari membuka dirinya pada pengawasan oleh jurnalis dan publik. Oleh karena itu, hak atas perlindungan diri pribadinya lebih rendah dibanding orang biasa dalam kaitan tentang hal yang menjadi perhatian publik. Kepentingan publik dalam hal ini bisa mencakup kehidupan privat karena berkaitan dengan, atau mempengaruhi, peran mereka di depan publik. Akan tetapi, hal ini tidak mencakup hal-hal yang sepenuhnya bersifat pribadi dimana kepentingan publik, jika ada hanya bersifat sensasional. Seseorang, selebriti, yang tidak melakukan fungsi publik, bisa digolongkan sebagai figur publik jika melalui kemahsyurannya mendapatkankeuntungan dan dapatmenyebarluaskanpandangannya dari keberadaannya di muka publik.

20. Apabila suatu informasi sudah bisa diakses publik, maka harus diasumsikan bahwa ia harus tetap aksesibel sebagai domain publik.79 Prinsip ini juga berlaku apabila seseorang mempublikasikan sesuatu tentang dirinya pada platform publik, termasuk social media, di-mana pengaturan privasinya telah dibuka untuk publik. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat perlindungan hak atas perlindungan diri pribadi secara jelas dan mudah dipahami untuk memastikan setiap orang memiliki kontrol penuh terhadap bagaimana informasi disebarkan. Perusahaan hanya boleh mengubah standar privasi apabila bersifat lebih melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan harus secara proaktif diinformasikan kepada pengguna.

21.Kebebasan berekspresi harus pula diartikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak berbicara, untuk mengubah atau menghapus pernyataannya, meminta pihak ketiga atau penyelenggara komunikasi untuk menghapus kontak yang dibuat dan dipublikasikan oleh seseorang termasuk secara online.80

22. Pengakuan terhadap hak untuk dilupakan terbatas pada hak individu, berdasarkan hukum perlindungan data, untuk meminta kepada penyelenggara mesin pencari untuk menghapus pencarian yang tidak akurat atau kadaluarsa terhadap nama pemohon.81

23. Setiap badan publik, termasuk badan privat yang melakukan fungsi publik, penyelenggara pelayanan publik, pengelola sumberdaya publik, atau penggunaan dana publik harus menerapkan keterbukaan data secara maksimum. Pengecualian terhadap hal itu hanya boleh didasarkan pada penilaian "kebahayaan" dan "kepentingan publik". Selain itu, informasi tentang pejabat publik juga harus diterapkan berdasarkan prinsip keterbukaan maksimum.82

24. Negara harus menyediakan mekanisme yang mudah, cepat dan efektif, serta sesuai dengan prinsip due process of law untuk menyelesaikan sengketa tentang pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi dan perlindungan data. Sanksi yang diberikan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa independen harus sesuai dan proporsional terhadap kerugian yang diterima dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.83

25.Dalam memberikan sanksi terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi yang melanggar hak atas perlindungan diri pribadi, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa inde-penden harus mengedepankan sanksi alternatif diluar denda, seperti permintaan maaf, pencabutan pernyataan, atau koreksi. Metode ini adalah cara yang proporsional dibandingkan dengan sanksi perdata maupun pidana. Sanksi, apabila dilakukan dengan berlebihan, akan menimbulkan dampak meluas yang buruk (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi. Apabila dalam situasi yang mendesak sanksi pidana akan diterapkan, maka penilain harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, dan hanya terhadap kasus yang sangat serius dimana terdapat kesengajaan yang tinggi atau kelalaian yang menyolok.84

52. Council of Europe, Convention on Cybercrime, 2001, Pembukaan

53. Article 19, the Global Principles on Protection of Freedom of Expression and Privacy, Article 19, London, 2017. hlm. Lihat: Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 2013. Para 47.https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/133/03/PDF/ G1313303.pdf?OpenElement

54. Tim Privacy International dan ELSAM, Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi, ELSAM, 2015. hlm. 1

55. Ibid.

56. Ferdinand Schoeman, "Privacy: Philosophical Dimensions", dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hlm. 2. Dalam Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, hlm. 3.https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf.

57. AdriennLukács, What Is Privacy? The history and Definition of Privacy, dalam Keresztes, Gábor (ed.): TavasziSzél 2016 Tanulmánykötet I., Budapest, DoktoranduszokOrszágosSzövetsége, 2016. DalamWahydiDjafar, Ibid. hlm. 4

58. Tim Privacy International dan ELSAM, Op.Cit. hlm. 32.

59. Article 19, Op.Cit. hlm. 12

60. Ibid.

61. Prinsip ini telah diakui pula dalam berbagai instrument hukum hak asasi manusia internasional maupun yurisprudensi pengadilan di berbagai nega-ra. Baca Toby Mendel, a Guide to the Interpretation and Meaning of Article 10 of the European Convention on Human Rights, Centre for Law and Democracy. hlm. 13

62. Pemantauan komunikasi bisa saja terjadi dalam skala massal sebagaimana terjadi pada program Tempora di Inggris, atau pada skala yang kecil, seperti instalasi perangkat lunak berbahaya (malware) kekomputer misalnya. Tim Privacy International dan ELSAM, Op.Cit. hlm. 44

63. Tim Privacy International dan ELSAM, Ibid., hlm. 43

64. Saat ini ada setidaknya empat kategori teknologi yang digunakan untuk melakukan pemantauan komunikasi, yakni Pengawasan Intermet, Pemantauan Ponsel, Penyadapan Telepon Kabel, dan Teknologi Penerabas Komunikasi (Intrusion Technology). Tim Privacy International dan ELSAM, Ibid., hlm. 46

65. Article 19, Op.Cit. hlm. 14

66. Ibid., hlm. 11

67. Anonimitas bukanlah hal baru. Keberadaan konsep ini telah lama digunakan, khususnya untuk memfasilitasi ide-ide yang kontroversial. Article 19, Right to Online Anonimity, Article 19, London, 2017. hlm. 6.https://www. article19.org/data/files/medialibrary/38006/Anonymity_and_encryption_report_A5_final-web.pdf.

68. Frank La Rue, Op.Cit. Para 48-49

69. David Kaye, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 2015. Para 49-51. Ibid., hlm. 14-15

70. D. Banisar, Stopping Science: the Case of Cryptography, Health Matrix, Vol 9:253, 1999. For the purposes of this paper, 'encryption' refers to elec-tronic encryption. However, the same general principles apply to analogue forms of encryption also. Dalam Article 19, Right to Online Anonimity, Article 19, London, 2017. hlm. 16

71. Laporan dari Pelapor Khusus PBB 2015 menyampaikan bahwa terdapat upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah berbagai negara yang untuk mendapatkan akses belakang pintu (backdoor access) terhadap komunikasi warganya dengan cara sengaja menurunkan standar enkripsi merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional; Lihat Pasal 19, UN Watchdog: Online Anonymity and Encryption Must Be Protected, contribution to the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression's call for comments on anonymity and encryption to his 2015 thematic report to the Human Rights Coun-cil, February 2015

72. Ibid., hlm. 16

73. Ibid., hlm. 17

74. Ibid., hlm. 18

75. Ibid., hlm. 18-19

76. Ibid., hlm. 19

77. Ibid.

78. Ibid., hlm. 19

79. Ibid., hlm. 21

80. Ibid.

F. Kebebasan Pers

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan atau gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Tidak semua media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia merupakan produk pers, karena pers sebagai media diuji dari standar profesi jurnalistik secara konsisten dan bertanggung jawab.

3. Kebebasan pers merupakan salah satu sarana mewujudkan fungsi negara hukum dan demokrasi konstitusional.

4. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.85

5. Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.86

6. Pers dan kerja jurnalis dilandasi oleh Kode Etik Jurnalistik atau KEJ sebagaicerminan bersikapindependen danprofesional, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.87

7. Cara-cara bredel atau pemberangusan pers dan praktik sensor dilarang.

8. Jaminan kebebasan pers meliputi jaminan hak-hak jurnalis, kerja jurnalistik untuk mendapatkan akses informasi, kebebasan editorial, serta kebebasan mendirikan usaha penerbitan maupun penyiaran. Monopoli atas media massa, campur tangan kuasa politik dan ekonomi, dilarang karena akan mempengaruhi kebebasan pers menjalankan fungsinya.

9. Kebebasan pers harus didukung dengan pengelolaan manajemen yang sehat dalam suatu industri pers.

10. Segala bentuk kekerasan terhadap kerja jurnalistik bertentangan dengan upaya menjamin kebebasan pers. Impunitas atas tindakan kekerasan dan lemahnya sistem hukum menjadi persoalan dasar yang mempengaruhi jaminan kebebasan pers.

11. Penyelesaian atas kasus-kasus hukum pers diupayakan tidak melalui peradilan, karena mekanisme peradilan itu sendiri merupakan ancaman bagi kebebasan pers.

12. Penyelesaian atas kasus pers melalui peradilan pidana harus dihapus atau tidak lagi perlu digunakan.

13.Penyelesaian kasus pers melalui gugatan keperdataan dapat dilakukan setelah menempuh mekanisme khusus hukum pers, seperti menggunakan hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan melalui institusi yang diserahi tanggung jawab perlindungan kebebasan pers, seperti Dewan Pers. Sekalipun demikian, gugatan model ULAP (Unjustifiable Lawsuits against Press) atau gugatan-gugatan tak layak atau tidak dapat dibenarkan terhadap pers harus tegas dilawan dan sekaligus dijelaskan dalam sistem hukum pers Indonesia.88 Hal ini perlu menjadi pedoman bagi para hakim dan praktisi pers untuk menilai proses hukum akan berjalan dalam rangka semangat membangun dan mengem-bangkan kebebasan pers.

14.Penyelesaian kasus kebebasan pers, terutama terkait suatu pemberitaan pers yang merugikan pihak-pihak tertentu, maka mekanisme yang pertama harus ditempuh adalah menggunakan Hak Jawab.89 Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

15. Setiap orang juga memiliki hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, atau yang disebut dengan Hak Koreksi.90

16.Dalam perkembangan teknologi media tumbuh jurnalisme warga (citizen journalism) yang pula dijamin dalam sistem negara hukum demokratis. Demokrasi memberi ruang kebebasan media bagi siapapun, tidak lagi bergantung dari pemilik media dengan modal dan manajemen kelembagaan yang besar, tetapi memerlukan kerja-kerja inisiatif dan pengembangan politik kewargaan dalam rangka membangun partisipasi publik, khususnya dalam mewarnai pemberitaan-pemberitaan.

17.Jurnalisme warga harus ditempatkan dalam konteks hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, jurnalisme warga merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan hak untuk berpendapat, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan kebebasan ekspresi yang memungkinkan warga melibatkan dirinya dalam kehidupan politik kewargaannya.

81. Ibid., hlm. 22

82. Ibid., hlm. 25

83. Ibid., hlm. 27

84. Ibid., hlm. 27

85. Pasal 3 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers

86. Pasal 6 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers

87. Kode Etik Jurnalistik ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006

88. Herlambang P. Wiratraman, Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio Legal Study. E.M. Meijers Institute, Wohrmann: Zutphen, 2014: 233-237

89. Pasal 1 angka 11 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers

90. Pasal 1 angka 12 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers

G. Hak Atas Internet

1. Negara wajib memastikan akses atas internet bagi setiap orang sebagai bagian dari akses atas informasi dan informasi publik. Akses atas internet ini juga menyangkut kecepatan atas koneksi yang wajib dipenuhi oleh negara secara bertahap dan secara merata tanpa diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan akses atas internet bagi setiap orang menjadi sangat penting.

2. Akses atas internet adalah hak dasar bagi setiap orang. Pada 27 Juni 2016, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menegaskan pentingnya promosi, proteksi, dan penikmatan hak asasi manusia atas internet yang menekankan bahwa akses atas internet menjadi hak setiap orang sehingga harus dijamin dan dilindungi.

3. Akses atas internet menjadi instrumen dalam meningkatkan transparansi dalam mengawasi pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis. Internet bukan hanya memampukan seseorang untuk menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tetapi juga menyuarakan hak asasi manusia dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik.

4. Setiap orang berhak menerima perlindungan yang sama terhadap kebebasan berekspresi secara online.91 Pemutusan akses internet, terlepas apapun justifikasi yang diberikan, tidak proporsional dan bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) KIHSP. Pemerintah harus menjaga akses internet setiap waktu, termasuk ketika terjadi kerusuhan politik.92

5. Pemutusan akses atas internet tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) KIHSP, khususnya pemutusan atau pelarangan akses atas internet yang sifatnya umum - baik itu terhadap website, blog atau aplikasi berbasis internet, sistem yang berbasis elektronik, dan media sosial.

6. Pembatasan akses atas internet harus sesuai ketentuan undangundang dan sah. Bentuk pembatasan akses atas internet meliputi penyaringan dan penghambatan akses terhadap konten (blocking/ filtering) adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah pengguna internet untuk mengakses konten tertentu93 adalah bentuk dari pelanggaran HAM.94 Perbedaan diantara keduanya terdapat pada skala dan sudut pandang, penyaringan (filtering) biasanya terkait dengan penggunaan teknologi yang menutup halaman atau konten pada suatu website. Sedangkan penghambatan (blocking) adalah pencegahan akses terhadap suatu website, domain, alamat IP atau protokol dan layanan.

7. Tindakan untuk melakukan kontrol akses atas internet harus dilandasi oleh dasar hukum dan berdasar pada urgensi yang ada, agar tidak timbul kesewenang-wenangan. Praktik pembatasan internet terjadi dalam beberapa variasi melalui pembatasan infrastruktur internet, yakni penutupan dan perlambatan kecepatan akses internet, pembatasan penggunaan enkripsi dan anonimitas, dan penyaringan dan penghambatan akses terhadap konten.95

8. Dalam standar hukum hak asasi manusia internasional, tindakan penyaringan atau penghambatan akses terhadap konten hanya bisa dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau badan penyelesaian sengketa independen lainnya setelah melewati tes tiga tahap yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia internasional.96

9. Deklarasi Bersama tentang Hak Berekspresi di Internet memandatkan bahwa97:

a. pembatasan terhadap keseluruhan website, alamat IP, portal, protokol jaringan, atau tipe penggunaan (seperti pada media sosial) adalah tindakan ekstrim-setara dengan pelarangan surat kabar atau kegiatan penyiaran yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan standar internasional, misalnya untuk melindungi anakanak dari kekerasan seksual.98

b. Sistem penyaringan konten yang dilakukan oleh pemerintah atau penyedia jasa komersial dan yang tidak bisa dikontrol oleh pengguna adalah bentuk prior-censorship dan tidak bisa digunakan sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.

C. Sebuah produk yang didesain untuk memfasilitasi pengguna internet, penyaringan harus dibarengi dengan adanya informasi yang jelas tentang bagaimana produk itu bekerja dan potensi permasalahan yang muncul.

10. Pemerintah dapat membatasi akses atas internet dalam rangka untuk menjaga ketertiban sosial dan moral, misalnya melindungi anak-anak dari konten yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan, melalui ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diatur secara proporsional, jelas, terukur, dan non-diskriminatif.

11.Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pihak berwenang, termasuk informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pembatasan apa pun terhadap hak ini tidak boleh dilakukan berdasarkan alasan keamanan nasional kecuali jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum dan dibutuhkan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah.99

12. Pembatasan akses atas internet harus sah dan legitimate. Pembatasan internet melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik se-bagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016 harus bisa diuji melalui putusan pengadilan. Hal ini karena tafsir atas pencemaran nama baik dan batasan atas jenis informasi yang bersifat privat dan umum dalam undang-undang a quo, multi tafsir.

13. Special Rapporteur PBB juga berpandangan bahwa blocking terhadap suatu website hanya bisa dilakukan dalam situasi yang tertentu dengan tujuan untuk merespon kategori ekspresi yang bertentangan sesuai kerangka hukum internasional, diantaranya pornografi anak (child pornography), hasutan untuk melakukan genosida (incitement to commit genocide), advokasi kebencian berdasarkan nasional, rasial, atau agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, dan hasutan untuk melakukan terorisme. Frank Law Rue, Op.Cit. 2011.

14.Ketentuan hukum yang multitafsir dalam pembatasan akses atas internet adalah tidak sah menurut HAM, karena berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan melanggar ketentuan pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 19 ayat (3) KIHSP. Selain itu, melanggar Prinsip-Prinsip Johanesburg yang menegaskan bahwa pembatasan apa pun terhadap ekspresi dan informasi harus ditentukan oleh hukum, harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.

15. Bentuk perlindungan akses atas internet diantaranya adalah enkripsi dan anonimitas. Hal ini karena keberadaannya dapat memberikan privasi dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan kebebasan berekspresi di dunia digital.100

16.Setiap upaya pembatasan terhadap enkripsi dan anonimitas harus memenuhi tes tiga-tahap yang diakui berdasarkan standar hukum hak asasi manusia internasional. Setiap legislasi atau kebijakan yang berusaha untuk membatasi enkripsi dan anonimitas harus dilakukan dengan melibatkan publik dan melalui proses legislasi yang normal.101 Keberadaan mekanisme prosedural dan perlindungan dari lembaga yudisial untuk mem-berikan perlindungan terhadap seseorang apabila enkripsi dan anonimitasnya hendak dibatasi.102 Pembatasan yang bersifat "pukul rata" (blanket ban) dari penggunaan enkripsi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.

91. UN Human Rights Council Resolution A/HRC/20/L.13, 2012. Dalam Internet Society, Policy Brief: Internet Shut-downs.https://www.internetsociety.org/policybriefs/internet-shutdowns#_edn26

92. Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 2011. Para 53

93. Yang dimaksud dengan konten tertentu adalah konten yang tersedia secara daring. Namun tidak bisa dijelaskan karena berkembang dalam praktik dan tergantung interpretasi, misalnya konten yang menimbulkan prokontra apakah mengandung muatan terorisme atau asusila. Ini harus diputus pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dilakukan secara sah

94. Article 19, Freedom of Expression Unfiltered: How blocking and filtering affect free speech, Article 19, London, 2016. hlm. 7

95. Ibid., hlm. 11

96. Ibid., hlm. 10

97. FLihat Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, Juni 2011. https://www.osce.org/files/f/ documents/e/9/78309.pdf.

98. Special Rapporteur PBB juga berpandangan bahwa blocking terhadap suatu website hanya bisa dilakukan dalam situasi yang tertentu dengan tujuan untuk merespon kategori ekspresi yang bertentangan sesuai kerangka hukum internasional, diantaranya pornografi anak (child pornogra-phy), hasutan untuk melakukan genosida (incitement to commit genocide), advokasi kebencian berdasarkan nasional, rasial, atau agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, dan hasutan untuk melakukan terorisme. Frank Law Rue, Op.Cit. 201

99. Prinsip 11: Perarturan Umum tentang Akses terhadap Informasi dalam Prinsip-Prinsip Johanessburg.

100. David Kaye, Op.Cit. Para 12, 16, 56

101. Legislasi yang dibuat harus pula menghindari adanya perizinan untuk menggunakan enkripsi, penggunaan standar yang rendah terhadap enkripsi, dan kontrol terhadap impor dan ekspor alat enkripsi. Ibid, Par1 40-41 102. Ibid., Para 31-35.

H. Hak atas Informasi dan Informasi Publik

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Hak atas informasi dan hak atas informasi publik saling terkait dan tergantung dengan hak untuk berpendapat dan berekspresi. Terpenuhinya hak atas informasi akan menjamin pelaksanaan hak untuk berpendapat dan berekspresi secara optimal, begitu pula sebaliknya.

4. Hak atas informasi dan hak atas informasi publik sangat penting dalam mendukung partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

5. UUD NRI 1945 di Pasal 28F menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

6. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya" dan ayat (2), "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."

7. Negara wajib memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Untuk kategori informasi yang dikecualikan, harus bersifat ketat dan terbatas. Badan Publik berkewajiban untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Hal-hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8. Hak atas informasi khususnya informasi publik, wajib disediakan oleh badan publik melalui media yang mudah diakses dan terjangkau baik secara ekonomi, fisik, maupun budaya.

9. Badan publik yang meliputi Lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat.

I. Kebebasan Akademik

Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Nasional

1. Secara konstitusional, kebebasan akademik dilindungi dengan penafsiran meluas (extensive interpretation) atas ketentuan Pasal 28103, 28C104, 28E105, 28F106UUD NRI 1945. Sedangkan dalam perundangundangan, kebebasan akademik dinyatakan secara eksplisit dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti").

2. PertimbanganUUDiktimenyatakan,bahwa"pendidikantinggisebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan"; dan bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa."

3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Dikti, "Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan." Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan, "Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi."

4. Pasal 9 ayat (1) UU Dikti, mendefinisikan "Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma." Ayat (2): "Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara ter-buka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya." Dan ayat (3): "Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik."

103. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang

104. asal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

105. Pasal 28E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

106. Pasal 28 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik

1. Definisi hukum sebagaimana dalam UU Dikti, terbatas secara konsep maupun perlindungan hukum. Itu sebab, komunitas akademik, para peneliti, serta mereka yang menjadi korban dari tekanan atau pelanggaran hak atas kebebasan akademik, berkumpul di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada 5-6 Desember 2017 untuk merumuskan doktrin yang terumuskan dalam Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik.107

2. Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017), meliputi lima prinsip:

a. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik;

b. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;

c. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertim-bangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan;

d. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan;

e. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memas-tikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

3. Budaya akademik yang bertanggungjawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan merupakan standar etika akademik yang diperlukan untuk menumbuhkan iklim kebebasan akademik. Untuk menjaga standar etika akademik, perguruan tinggi maupun kalangan profesi terkait sebagai mekanisme peer (kesejawatan) dapat menjadi bagian penting untuk mengambil peran dalam menguji atau menyelesaikan masalah secara lebih terbuka dan bertanggungjawab kepada institusi akademik dan publik.

107. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh tiga institusi, Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN), sebuah lembaga komunitas akademik yang bekerja untuk isu hak asasi manusia dan berbasis di Bangkok, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, serta Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia (Center of Human Rights Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai tuan rumah, telah melahirkan Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (Surabaya Principles on Academic Freedom

Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Internasional

1. Secara hukum HAM internasional, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dijamin dalam standar hukum hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional, KIHSP maupun KIHESB, khususnya terkait hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Pasal 13).

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan pentingnya kebebasan akademik yang dapat dibela berdasarkan kebebasan ekspresi maupun hak asasi manusia sebagai hak atas pendidikan. Keduanya diberikan jaminan, tidak hanya dalam Konstitusi dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, melainkan pula KIHSP dan KI-HESB.

3. Secara umum, ada dua komponen berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik, yakni:

a. Pertama, Kebebasan Akademik bagi komunitas anggotanya. Dalam bahasa hukum di Indonesia sebut sebagai Civitas Akademik, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, baik sebagai individu maupun kelompok;

b. Kedua, Kebebasan bagi Universitas, atau kerapkali disebut sebagai Otonomi Kampus.

4. Komponen Pertama: Kebebasan Akademik bagi Civitas Akademik. Dalam komentarnya pada Pasal 13, Komite menyatakan, ".... anggota komunitas akademik, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan. Kebebasan akademik mencakup kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas tentang lembaga atau sistem tempat mereka bekerja, untuk memenuhi fungsi mereka tanpa diskriminasi atau tanpa ada takut akan tekanan oleh Negara atau aktor lain, untuk berpartisipasi dalam badan akademik profesional atau perwakilan, dan menikmati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang berlaku untuk individu-individu dalam yurisdiksi yang sama".108

5. Komponen tersebut pula mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat/ berasosiasi.109 Dalam hal kebebasan berpendapat, pendidikan tidak hanya melibatkan bagaimana mendapatkan pengetahuan tetapi juga pengembangan gagasan. Hak tersebut adalah mutlak dan hukum melarang campur tangan dalam segala situasi.110

6. Kebebasan berekspresi adalah bagian penting dari kebebasan akademik karena memungkinkan pertukaran pengetahuan dan ide. Seperti yang dijelaskan dalam Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, akademisi bebas untuk mengupayakan pertukaran ide "melaluipenelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, penciptaan atau penulisan."111

7. Komponen kedua adalah Otonomi Kampus. Komentar Komite Hak Eknomi, Sosial, dan Budaya menjelaskan, "Menikmati kebebasan akademik membutuhkan otonomi institusi pendidikan tinggi." Untuk berfungsi sebagai forum di mana akademisi dapat bertukar pengeta-huan dan ide secara bebas, universitas harus independen dari negara.112

8. Komentar Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, otonomi universitas merupakan prasyarat untuk pelaksanaan hak individu dosen dan mahasiswa. Komite mendefinisikan otonomi sebagai "Penikmatan kebebasan akademi mensyaratkan otonomi institusi perguruan tinggi pada derajat tata kelola yang efektif untuk pengambilan keputusan menyangkut kerja, standar, manajemen dan aktivitas lainnya secara akademik. Juga mampu menyeimbangkannya dengan tepat antara otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi. Sekalipun tidak ada model yang tunggal untuk itu, pengelolaannya haruslah dijalankan dengan fair, adil, pantas/tepat dan sedapat mungkin berjalan transparan dan partisipatif."113

108. CESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Art 13), adopted at the Twenty-first Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 8 December 1999 (contained in Document E/C.12/1999/10) (selanjutnyadisingkat: CESCR, General Comment 13). Sedangkanterkaitkebebasan individual mengacu pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316, 999 U.N.T.S. 171, December 16, 1966

Kritik dan Ekspresi terhadap Institusi Akademiknya

1. Kritik dan ekspresi kritik ilmuwan terhadap institusinya secara hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan akademik, khususnya komponen pertama, kebebasan individu sebagai civitas akademik. Prinsip kebebasan akademik demikian diatur dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional, terutama berkaitan dengan hak atas pendidikan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Dasar hukum terkait meliputi:

a. Pasal 26 DUHAM;

b. Pasal 13 KIHESB;

c. Laporan Pelapor Khusus tentang Promosi dan Proteksi Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Mr. Abid Hussain, sesuai dengan Resolusi Komisi HASM 1993/45, Sesio 51, E/ CN.4/1995/32, 14 Desember 1994 Alinea 27.

2. Tekanan terhadap akademisi yang mengkritisi institusinya bertentangan dengan prinsip 4 dan 5 Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik. Hal ini karena insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan, serta berkait dengan kewajiban otoritas publik untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkahlangkah untuk menjamin kebebasan akademik. Hal ini termasuk upaya mengembangkan keilmuan dengan menyampaikan pemikiran atau pendapatnya, sehingga harus dilindungi secara hukum dan konstitusi.

109. Komentar Umum No.

13 Para. 39

110. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl Am Rhein, Germany: N.P. Engel, 1993), p. 339

111. CESCR, General Comment 13, para. 39

112. CESCR, General Comment 13, para. 40

113. Ibid. (CESCR, General Comment 13, para. 40.)

Perlindungan bagi Ahli di Persidangan maupun Proses Hukum

1. Ahli atau akademisi yang menyampaikan pendapatnya di persidangan maupun proses hukum lainnya, merupakan aktivitas atau kegiatan akademik yang dilindungi oleh hukum. Hal ini karena apa yang disampaikannya merupakan bagian tak terpisahkan dengan karyakarya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran dan publikasi yang telah dilahirkan, sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah.

2. Keterangan ahli yang diberikan, tentunya merupakan hasil pemikiran yang didasarkan metode ilmiah yang telah diyakini oleh yang bersangkutan, menjelaskannya di muka persidangan. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana, memiliki hak untuk menguji keahliannya dalam kaitan keterangan keahliannya. Para pihak dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat.

3. Karena sebagai aktivitas akademik, pemikiran atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli yang telah disampaikan, harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan, atau melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Ini yang disebut mekanisme menguji dengan keahlian terkait, atau peer review mechanism dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil dari suatu pemikiran/penelitian akademis. Karena, yang bisa menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, ber-beda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism.

4. Persidangan di pengadilan yang diselenggarakan khusus menguji keilmuan atau keahlian berkaitan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya di muka persidangan, termasuk Gugatan Penggugat A Quo, bukan peer review mechanism. Peer review mechanism dikenal dalam jurnal untuk menguji karya akademik sebelum diterbitkan, atau dalam sidang akademik sebelum persyaratan kelulusan, atau bahkan sidang etik akademik yang beragam formatnya untuk menguji dugaan pelanggaran etik akademik, seperti kebohongan, plagiarisme, atau mengabaikan nilai-nilai etika dalam menjalankan kegiatan akademik lainnya.

5. Dalam laporan yang ditulis oleh Charas Suwanwela,"Kebebasan Akademik Negara-negara di Asia" (APEID, UNESCO Bangkok, October 2005), menyatakan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebebasan akademik, yakni:

a. Pemerintah harus menegakkan dan menjaga kebebasan akademik.

b. Pemerintah dan aparaturnya tidak boleh melanggar kebebasan akademik dan wajib mengambil tindakan untuk menangani pelaku pelanggaran. Tegaknya hukum menjadi tanggung jawab pemerintah.

c. Pemerintah harus mengugah kesadaran masyarakat dan mempromosikan toleransi atas setiap perbedaaan.

J. Hak - Hak Keistimewaan

1. Beberapa jenis pernyataan berikut mendapat keistimewaan dalam perlindungan kebebasan berekspresi sehingga terhindar dari gugatan defamasi.114 Pertama, pernyataan yang dibuat dalam sidang parlemen. Hal ini juga dikenal sebagai forum previligiatum dan dilindungi sebagai sebagai prinsip fundamental dari berfungsinya sebuah parlemen. Kebe-radaan keistimewaan ini berlaku baqi anggota parlemen dalam perdebatan publik maupun di dalam rapatrapat komisi, termasuk oleh saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan oleh parlemen. Konsep keistimewaan ini juga berlaku pada parlemen di tingkat daerah.

2. Pernyataan yang dibuat dalam setiap tahapan persidangan atau persidangan lainnya yang memiliki karakteristik peradilan. Perlindungan pernyataan ini berlaku bagi siapapun yang terlibat didalamnya, termasuk hakim, para pihak, saksi-saksi, dan pengacara.

3. Pernyataan yang dibuat oleh institusi resmi yang bertanggungjawab menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini termasuk pada lembaga seperti komisi pencarian kebenaran.

4. Setiap dokumen yang diperintahkan oleh lembaga legislatif untuk dipublikasikan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam laporan resmi yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan.

Lembar Rujukan 2

PEMBATASAN

Prinsip Pembatasan

1. Pembatasan atas hak atas kebebasan berekspresi diatur di dalam Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang denganmaksud semata-mata untukmenjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Di dalam KIHSIP Pasal 19 ayat (3) diatur bahwa pembatasan atas hak atas kebebasan menyatakan pendapat dibatasi sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atas nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

3. Pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks menghormati hak atas nama baik orang lain (reputasi) tidak berlaku untuk reputasi organisasi atau lembaga atau sekelompok orang. Hal ini karena hak melekat pada individu bukan organisasi, lembaga, atau sekelompok orang.

4. Pembatasan hak atas bereskpresi hanya diperkenankan dalam kondisi mendasar yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat.115

5. Pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak atas berekspresi dalam kondisi darurat, haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis, dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

6. Pemberlakuan keadaan daruratyang membatasi hak atas berekspresi harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah supaya penduduk mengetahui materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

7. Di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa, pembatasan hak-hak sipil dan politik terutama hak atas kebebasan berekspresi, hanya bisa dilakukan dalam dan untuk kondisi sebagai berikut:

a. diatur berdasarkan hukum;

b. diperlukan dalam masyarakat demokratis;

c. untuk melindungi ketertiban umum;

d. untuk melindungi kesehatan publik;

e. untuk melindungi moral publik;

f. untuk melindungi keamanan nasional;

g. untuk melindungi keselamatan publik;

h. melindungi hak dan kebebasan orang lain.

114. Article 19, Op.Cit. hlm. 28

A. Keamanan Nasional

1. Untuk membenarkan pembatasan berdasarkan keperluan keamanan nasional, pemerintah harus membuktikan bahwa ancaman berat dapat ditimbulkan, tetapi tidak perlu membuktikan kemungkinan bahwa ancaman itu mendesak atau sangat mungkin.116

2. Kebebasan berekspresi terkadang dibatasi dengan "keamanan nasional". Istilah keamanan nasional tidak boleh ditafsirkan secara ambigu, multitafsir, karet, dan sapu jagat seolah-olah mencakup segalanya. Ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum.

3. Pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dengan alasan untuk kepentingan Keamanan Nasional, diatur di dalam Prinsip-prinsip Johannesburg.117

4. Pembatasan apa pun terhadap ekspresi dan informasi yang dijustifikasi berdasarkan alasan keamanan nasional harus memiliki tujuan yang sesungguhnya dan harus menunjukkan dampak melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah tersebut.

5. Pembatasan hak atas kebebasan ekspresi untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. ekspresi atau informasi yang bersangkutan merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah;

b. pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut; dan

c. pembatasan tersebut berkesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi.

6. Hak atas kebebasan berekspresi dapat dihukum sebagai ancaman terhadap keamanan nasional hanya jika dapat dibuktikan bahwa:

a. ekspresi tersebut ditujukan untuk memotivasi kekerasan yang akan terjadi;

b. ekspresi tersebut dapat memotivasi terjadinya kekerasan;

c. ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi tersebut dengan kemungkinan terjadinya atau kejadian kekerasan.

7. Pelaksanaan secara damai hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional atau menjadi subyek pembatasan atau penghukuman apa pun, yaitu :

a. Ekspresi yang tidak mengandung ancaman terhadap keamanan nasional, namun tidak terbatas pada, ekspresi yang :

i. mengadvokasi perubahan yang bersifat non-kekerasan dari kebijakan pemerintah atau pemerintah itu sendiri;

ii. mengandung kritik terhadap, atau penghinaan terhadap, bangsa, negara, atau simbol-simbolnya, agen-agennya, atau pejabat-pejabat publik, atau bangsa asing, negara asing, atau simbol-simbolnya, agen-agennya, atau pejabatpejabat publiknya;

iii. mengandung keberatan, atau advokasi keberatan tersebut, berdasarkan agama, kepercayaan, terhadap mobilisasi atau pelayanan militer, konflik tertentu, atau ancaman atau penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan internasional;

iv. ditujukan untuk mengkomunikasikan informasi tentang tuduhan pelanggaran terhadap standar-standar hak asasi manusia internasional atau hukum humaniter internasional

b. Tidak seorang pun boleh dihukum karena mengkritisi atau menghina bangsa, negara, atau simbol-simbolnya, pemerintah, agen-agennya, atau pejabat-pejabat publik, atau bangsa asing, negara asing, atau simbol-simbolnya, pemerintahnya, agenagennya. Ekspresi, baik secara tertulis maupun lisan, tidak pernah boleh dilarang berdasarkan alasan bahwa ekspresi tersebut dilakukan dalam bahasa tertentu, khususnya bahasa minoritas nasional.

115. Komentar Umum PBB Nomor 29

116. Sandra Coliver, 1993, Buku Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Hukum dan Perbandingan Hukum, Standar dan ProsedurInternasional, hlm. 116

117. U.N. Doc E/CN.4/1996/39

B. Keselamatan Publik

1. Kebebasan berekspresi dapat dibatasi atas dasar keselamatan publik. Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai perlindungan terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup mereka, atau integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka.

2. Berdasarkan Prinsip Siracusa, keselamatan publik memiliki dimensi yang luas yaitu mulai dari keselamatan karena hal teknis (misalnya keselamatan akan kekuatan suatu bangunan) hingga yang beririsan dengan keamanan mulai dari resiko yang ditimbulkan oleh kejahatan, konflik, hingga bencana alam.

C. Ketertiban Umum

1. Pembatasan yang dimaksud dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam KIHSP, bahwa ketertiban umum dalam kovenan sipil dan politik didefinisikan sebagai sejumlah aturan yang menjamin bekerjanya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar bagi keberadaan masyarakat yang berada di wilayah tersebut dan harus dilindungi, untuk menghormati hak asasi manusia lainnya.

2. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan alasan dan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, tidak justru menjadi menghilangkan jaminan perlindungan pemenuhan hak berekspresi itu sendiri. Pembatasan harus didefinifisikan dengan jelas dan sempit serta merupakan tangggapan dari kebutuhan sosial yang mendesak, serta menjadi langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan. Kemudian negara menilai tidak ada langkah yang lebih efektif daripada pembatasan yang dimaksud, tidak ada langkah lain yang memberikan ruang pada kebebasan bereskpresi daripada pembatasan yang dimaksud, pembatasan tidak bersifat melebar atau tidak membatasi hak berekspresi dengan cara yang lebih luas tanpa sasaran yang jelas. Tidak boleh ada pembatasan di luar pembatasan ekspresi yang merugikan, bahkan membatasi ekspresi yang sah, pembatasan tersebut merupakan tindakan melindungi kepentingan yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan akibat kebebasan berekspresi tersebut. Prinsip ini mewajibkan negara memakai kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. Dengan demikian negara memang mempunyai kewajiban menjaga ketertiban umum, namun untuk memberikan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di muka umum maka negara harus membuat peraturan perundang-undangannya dengan tidak melanggar atau mengurangi atau meniadakan hak berekspresi di muka umum itu sendiri. Rumusan pembatasan itu sendiri harus jelas dan terperinci, sehingga tidak ada pembatasan lain atau tafsiran lain di luar pembatasan yang sudah ditetapkan.

4. Pembatasan yang dilaksanakan oleh negara juga harus diatur dan menyiapkan pengaman serta ganti rugi atas dampak yang terjadi akibat adanya pembatasan ilegal dan cenderung disalah gunakan, misalnya penurunan jaringan internet di suatu wilayah tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan bukan dengan alasan yang sah menurut hukum.

5. Negara tidak dapat menjadikan pembatasan yang ada di aturan internasional untuk merepresikan hak kebebasan berekspresi warganya baik individu ataupun kelompok. Negara tidak dapat melakukan pembatasan yang diterapkan atau diputuskan sepihak sehingga pemerintah dapat melakukan kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang sedang menggunakan hak berekspresinya.

6. Berdasarkan Prinsip Siracusa, Negara dalam membuat pembatasan diperintahkan untuk dengan tegas menyatakan bahwa pembatasan merupakan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, dimana pembatasan tersebut harus proporsional dengan tujuan, kepentingan publik, dan tidak kemudian mengurangi atau menghapus hak itu sendiri.

7. Setiap orang kemudian wajib untuk tunduk pada pembatasan yang diatur dalam melaksanakan hak berekspresinya, sepanjang pembatasan tersebut diatur dengan Undang-Undang yang dilaksanakan demi ketertiban umum.

8. Berdasarkan Prinsip Siracusa, Pemerintah adalah pihak yang wajib menjamin hak kebebasan berekspresi tersebut dan ketertiban umum. Negara merupakan pihak yang juga harus diawasi atau dipantau, pengawasan atau pemantauan itu dilakukan oleh parlemen atau pengadilan atau lembaga atau badan independen lain yang kompeten.

9. Dalam kondisi darurat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tetap harus dilindungi oleh hukum. Penegakan hukum selama proses kondisi darurat harus dijamin proses peradilannya independen dan profesional dalam prosedur biasa, bukan dalam kondisi darurat.

D. Kabar Bohong

1. Berita palsu, atau pula disebut berita mengandung kebohongan (hoax), atau pula propaganda, merupakan penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media sosial atau platform komunikasi, yang tidak hanya bertentangan dengan kebebasan berekspresi, namun pula berdampak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

2. Dampak pelanggaran hak asasi manusia atas berita palsu pula dapat menyebabkan pelanggaran hak atas pemilihan umum yang bebas dan adil (Pasal 25 KIHSP), pelanggaran terhadap hak atas kesehatan (Pasal 12 KIHESB) seperti informasi palsu tentang risiko yang terkait dengan vaksin, dapat menyebabkan orang keliru mengambil keputusan perawatan kesehatan yang justru tidak melindungi kesehatan mereka, atau pula pelanggaran hak untuk bebas dari serangan yang melanggar hukum atas kehormatan dan reputasi seseorang (Pasal 17 KIHSP) dan hak untuk tidak mendiskriminasi (Pasal 2 ayat (1) dan 26 KIHSP), sehingga bisa melahirkan diskriminasi, permusuhan dan bahkan kekerasan.

3. Secara umum, berita palsu, atau pula disebut berita mengandung kebohongan (hoaks), atau pula propaganda, karakternya berupa: (1) Disinformasi: informasi yang salah, tidak akurat, atau menyesatkan dirancang, disajikan, dan dipromosikan untuk secara sengaja menyebabkan kerugian publik atau untuk mendapatkan keuntungan; (2) Informasi yang salah (misinformasi): penyebaran informasi yang salah atau tidak sengaja tanpa niat jahat.

4. Kategori 'berita palsu' dapat berupa: (a) fabrikasi, konten buatan, dimana konten 100% salah dan dirancang untuk menipu dan membahayakan; (b) manipulasi, informasi atau keaslian dimanipulasi untuk menipu; (c) imposter content, yakni tatkala sumber asli ditiru; (d) Konteks salah atau palsu, konten asli dibagikan dengan informasi kontekstual palsu; (e) Konten yang menyesatkan, yakni menyesatkan informasi untuk membingkai peristiwa atau fakta; (f) Koneksi salah, yakni tindakan ketika informasi tak mendukung konten; (g) Satire atau parodi: Tidak ada niat untuk melukai, tetapi ada potensi untuk dikesankan menipu.

5. Untuk merespon keragaman kategori 'berita palsu' diperlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang dapat membantu, baik dalam hal mengidentifikasi bahaya yang harus ditangani, maupun dalam menyusun tanggapan yang tepat, termasuk menguji bentukbentuk ekspresi landasan kebebasannya.

6. Dalam kasus hukum berkaitan dengan berita palsu, pertimbangan kerugian objektif harus terhubung dengan pertanggungjawaban yang melekat pada bagian informasi tertentu. Bahkan bila melibatkan kejahatan yang terorganisir, sebagaimana munculnya industri hoaks maupun buzzers, maka negara harus hadir untuk mendorong pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pertimbangan juga mencakup keharusan memastikan bahwa pendekatan penegakan hukum sejalan dengan hukum dan standar HAM internasional. Pendekatan ini memberikan mekanisme hukum yang adil untuk membela diri atau komplain atas tindakan hukum aparat penegak hukum. Institusi hukum haruslah mencerminkan prinsip independensi, memiliki kapasitas atau wewenang, kepastian batas waktu yang layak, serta dilakukan sebelum berproses lebih jauh melalui mekanisme peradilan.

E. Reputasi

1. Dalam suatu masyarakat demokratis, kebebasan berekspresi harus dilindungi dan hanya bisa dibatasi secara sempit untuk mencapai tujuan yang sah, salah satunya adalah reputasi. Perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi dikenal dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional maupun kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia.

2. Konsep hukum yang mengatur mengenai pertentangan kedua hak ini dikenal secara internasional sebagai hukum tentang defamasi. Secara prinsip, defamasi hanya boleh digunakan untuk melindungi reputasi seseorang, terhadap kerugian, termasuk perasaan direndahkan, ejekan di depan publik, atau menyebabkan seseorang dijauhi atau dihindari.118

3. Pengadilanharusmemastikanterhadappernyataanyangmenimbulkan kerugian yang serius dan substantif, tidak untuk pelanggaran yang bersifat nominal dan minor.119 Secara lebih spesifik, defamasi tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi hal-hal berikut120:

a. Mencegah kritik terhadap pejabat publik atau figur publik atau pengungkapan kesalahan atau tindakan koruptif seseorang;

b. Perlindungan terhadap reputasi suatu objek, seperti simbol negara atau agama, bendera, atau lambang nasional;

C. Perlindungan reputasi suatu daerah atau negara;

d. Memperbolehkan seseorang untuk menggugat atas nama orang yang sudah meninggal;

e. Memperbolehkan seseorang menggugat atas nama suatu kelompok yang tidak memiliki status untuk melakukan gugatan;

f. Melindungi perasaan subjektif atau pemahaman subjektif terhadap selera humor.

4. Badan publik, termasuk badan legislatif, eksekutif, yudisial, atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi publik dilarang untuk mengajukan perkara defamasi. Pembatasan ini diperlukan dalam rangka membuka ruang kritik terhadap pemerintah dan badan publik dalam suatu masyarakat yang demokratis.

5. Mempertimbangkan perkembangan konsensus dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, segala bentuk ketentuan pidana haruslah dihapuskan dan dihindari penggunaannya. Ketentuan pidana harus diganti dengan penggunaan pendekatan perdata yang efektif.

6. Penggunaan ketentuan pidana masih dimungkinkan, namun harus dibatasi penggunaannya dengan syarat-syarat sebagai berikut121:

a. Hanya dilakukan apabila terbukti bahwa pernyataan itu salah dan dibuat dengan pengetahuan tentang kepalsuannya dan dibuat dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian bagi korban;

b. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, tidak boleh menjadi pihak yang melaporkan kasus pidana penghinaan;

c. Sanksi penjara, pembatasan sementara kebebasan berekspresi atau larangan melakukan kegiatan jurnalisme, denda yang berlebihan, dan hukuman keras lainnya tidak bisa digunakan sebagai sanksi terlepas seberapa buruk pernyataan yang disampaikan.

7. Setiap orang yang mengalami kerugian baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kebebasan berekspresi harus dapat mengajukan perkaranya di pengadilan yang independen. Mekanisme yang dimaksud harus disediakan oleh negara dengan memastikan pula efektifitas dan efisiensi biaya bagi pihak yang berperkara.122

8. Untuk menghindari penyalahgunaan perkara penghinaan, masa waktu pengajuan perkara perlu dibatasi.123 Dalam hal ini, standar yang berlaku secara internasional adalah dalam waktu maksimal satu tahun setelah suatu pernyataan dipublikasikan. Terhadap hal ini, berlaku pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu.

9. Beberapa pembelaan yang bisa digunakan untuk menghindari perkara penghinaan diantaranya:

a. Pembelaan kebenaran substantif (substantial truth). Pembelaan kebenaran substantif berlaku terhadap pernyataan yang dipermasalahkan, padahal secara substansial benar, maka seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum124;

b. Pembelaan publikasi yang masuk akal (reasonable publication). Pembelaan ini berlaku apabila suatu pernyataan yang menjadi perhatian publik nyata-nyata salah, maka selama beralasan bagi seseorang yang ada di posisi yang sama untuk mendiseminasikan informasi yang tersebut, seseorang bisa dilepaskan dari tanggung jawab hukum125. Dalam praktiknya, doktrin ini misalnya berlaku bagi jurnalis. Selama media memberitakan dengan masuk akal, atau sesuai dengan etika profesional maka pemberitaan harus dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. Doktrin ini memberikan ruang kesalahan (a breathing space for error) bagi jurnalis dalam melakukan pekerjaannya. Pengadilan perlu memahami mekanisme kerja jurnalis yang berkejaran dengan waktu126;

c. Publikasitidakbersalah(innocentpublication)danmenyampaikan pernyataan orang lain (words of other). Seseorang tidak dapat dipersalahkan apabila tidak bisa menyampaikan pernyataan orang lain secara akurat. Selain itu, seseorang tidak pula dapat dipersalahkan ataspernyataanyangtidak ditulis, sunting,maupun dipublikasikan dimana ia tidak tahu atau tidak punya alasan untuk mempercayai bahwa telah terlibat dalam penyebarluasan pernyataan yang dianggap mengandung penghinaan.127

10. Pengadilan harus memprioritaskan penggunaan sanksi di luar sanksi denda maupun sanksi pidana dalam kasus penghinaan, misalnya diberikan hak untuk mengkoreksi atau hak untuk menjawab.128

Penggunaan sanksi denda ataupun sanksi pidana hanya bisa dilakukan apabila hak untuk mengkoreksi atau hak untuk menjawab tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan reputasi yang ditimbulkan. Penerapan sanksi uang harus mempertimbangkan efek meluas yang buruk (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi.

11.Perintah penghapusan pernyataan secara sementara (interim injunctions) tidak bisa dilakukan sebelum suatu pernyataan dipublikasikan. Hal ini merupakan bentuk larangan pernyataan atau sensor sebelum pernyataan dibuat (prior restraint). Sedangkan perintah penghapusan pernyataan secara permanen (permanent injunctions) hanya boleh dilakukan melalui putusan pengadilan, dan hanya terhadap kasus-kasus tertentu.129

12. Pernyataan korban kekerasan seksual, dan konsumen dalam hubungan jual beli barang atau jasa mendapat perlindungan sebagai kebebasan berekspresi dan tidak dapat digugat atas tuduhan defamasi.

118. Article 19, Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation, Article 19, London, 2017. hlm. 6

119. Ibid., hlm. 7

120. Ibid.

121. Ibid., hlm. 10

122. Ibid., hlm. 13

123. Ibid., hlm. 18

124. Ibid., hlm. 21

125. Ibid., hlm. 24

126. Putusan Pengadilan HAM Eropa pada perkara Observer and Guardian v. the United Kingdom, 1991, § 60. Dalam Toby Mendel, Op.Cit., hlm. 15

127. Article 19, Op.Cit., hlm. 30

128. Ibid., hlm. 34-36

F. Siar Kebencian

1. Siar kebencian secara umum dapat didefinisikan sebagai pernyataan lisan yang menyatakan kebencian atau mendorong kekerasan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan pada latar belakang tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Siar kebencian biasanya mencakup komunikasi anonim atau perendahan atas seseorang atau kelompok berdasarkan pada karakteristik kelompok seperti ras, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, disabilitas, agama atau orientasi seksual.130

2. Sebagian siar kebencian adalah juga pelintiran kebencian. Pelintiran kebencian menggabungkan konsep siar kebencian atau hasutan kebencian dengan kemarahan karena ketersinggungan. Pelintiran kebencian isinya mengandung kebohongan, pemutarbalikan fakta sehingga menimbulkan sentimen/kebencian publik. Oleh karena itu pada umumnya pelintiran kebencian ini dapat dikenali dari adanya selangwaktuantarapernyataanawaldengankemarahanmassa. Selang waktu ini adalah waktu yang digunakan oleh entrepreneur conflict untuk memelintir pernyataan awal tersebut dan menyiarkannya. Contoh pelintiran kebencian adalah penyiaran fakta yang tidak benar tentang suatu kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritisi kebijakan. Seperti mengatakan pencemaran nama baik, menghina seseorang dan lain-lain padahal sebenarnya tidak demikian. Tujuan penyebaran ini tentu saja untuk membangkitkan kemarahan publik, sehingga publik takut untuk menyuarakan pendapatnya.

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan siar kebencian sebagai "segala jenis komunikasi dalam bentuk lisan, tulisan atau tingkah laku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif yang menyerang yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan pada agama, etnisitas, kebangsaan, ras, warna kulit, asal keturunan, gender atau faktor iden-titas mereka lainnya." Siar kebencian ini seringkali berakar, dan mendorong intoleransi dan kebencian dan, dalam konteks tertentu, dapat menjadi merendahkan dan memecah belah.131

4. Dalam Rekomendasi 97 ayat (2) the Council of Europe's Committee of Ministers, siar kebencian didefinisikan sebagai istilah yang mencakup semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, memajukan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti- Semitisme atau bentuk lain dari kebencian yang berbasiskan pada intoleransi, termasuk: intoleransi yang dinyatakan oleh nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran, dan imigran. Dalam konteks ini, "siar kebencian" mencakup komentar-komentar yang selalu ditujukan terhadap seseorang atau kelompok. Dalam case law Pengadilan HAM Eropa, pengertian "siar kebencian" sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, memajukan, dan membesarkan kebencian berbasiskan pada intoleransi (termasuk intoleransi keagamaan).132

5. Dalam praktik, tuduhan "siar kebencian" seringkali digunakan untuk menyerang lawan politik, orang-orang yang tidak berkepercayaan, orang-orang yang berbeda pandangan dan kritik.133 Dengan demikian, harus terdapat garis batas antara apa yang dapat disebut sebagai siar kebencian atau tidak, sehingga penting untuk secara hati-hati membedakannya dengan penghinaan, pandangan atau ekspresi yang tidak populer atau ekstrem. Contohnya, suatu pernyataan dapat berbeda atau bertolak belakang dengan pendapat mayoritas, dianggap sebagai menyerang atau mengungkapkan perasaan kebencian, namun hal itu mungkin bukan secara tepat menghasut kebencian atau kekerasan.134

6. KIHSP menjamin bahwa pada dasarnya pendapat dan segala bentuk ekspresi dilindungi kebebasannya, dan apabila Negara membatasi maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Namun demikian, terdapat bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dilindungi, bahkan Negara berkewajiban untuk melarangnya dalam yurisdiksi masing-masing. Pasal 20 ICCPR menyatakan bahwa: (i) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; dan (ii) Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.135

7. Hukum HAM internasional memberikan perlindungan yang luas terhadap larangan diskriminasi yang menjadi fokus pada Pasal 20 ayat (2) KIHSP tentang kebencian berdasarkan ras atau agama. Pembedaan tentang pembatasan yang diijinkan terhadap kebebasan berekspresi dengan propaganda perang dan siar kebencian adalah bahwa kedua tindakan ini menuntut adanya respon spesifik dari Negara yaitu dengan melarang keduanya berdasarkan undang-undang. Namun, negara-negara pihak tidak berkewajiban untuk menghukum pidana ekspresi-ekspresi tersebut. Terkait dengan pelarangan siar kebencian ini, Negara harus memberlakukan legislasi yang menetapkan sanksi sepantasnya yang berlaku sama bagi perseorangan maupun badan negara.

8. Ekspresi-ekspresi yang dilarang berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) KlHSP adalah advokasi yang merupakan penghasutan. Seseorang yang tidak mengadvokasi kebencian yang berupa penghasutan untuk melakukan diskriminasi, peperangan atau kekerasan, tidak dilarang berdasarkan Pasal tersebut. Misalnya, seseorang yang mengadvokasi suatu kelompok minoritas atau bahkan terhadap interpretasi yang menyerang prinsip-prinsip agama atau peristiwa sejarah tertentu, atau seseorang yang membagikan contoh-contoh dari kebencian dan penghasutan untuk membuat laporan atau meningkatkan kepedulian (awareness) pada isu-isu tersebut, harus dilindungi oleh negara, bahkan jika negara tidak setuju atau tersinggung terhadap ekspresiekspresi tersebut.136

9. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), juga meminta Negara-negara untuk "menghapuskan sebagai bentuk hasutan atau tindakan diskriminasi rasial", dengan mempertimbangkan hak-hak lain yang dilindungi berdasarkan hukum HAM internasional, termasuk kebebasan berekspresi.137 Berdasarkan Pasal 4 Konvensi tersebut, negara pihak berkewajiban, diantaranya: (a) menyatakan pelarangan yang dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum semua bentuk diseminasi gagasan yang didasarkan pada keunggulan atau kebencian rasial, penghasutan untuk melakukan diskriminasi rasial, serta semua tindakan kekerasan atau penghasutan seperti terhadap setiap ras atau kelompok berdasarkan warna kulit atau asal-usul etnis; dan (b) menyatakan suatu organisasi ilegal atau dilarang, dan juga terhadap semua bentuk aktivitas propaganda termasuk yang terorganisir, yang mempromosikan dan menghasut diskriminasi rasial, dan harus mengakui bahwa keterlibatan dalam organisasi-organisasi atau aktivitas tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum.138

10.Pasal 20 ayat (2) KIHSP dan Pasal 4 ICERD menyebut kategorikategori ekspresi yang spesifik, yang sering dikarakteristikan sebagai "siar kebencian". Perumusan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 4 KIHSP, mempersempit larangan siar kebencian yang bersifat umum, sehingga sulit untuk mendefinisikan bahasa emosi (kebencian, permusuhan) dan pelarangan dengan konteks yang tinggi (advokasi penghasutan). Komite HAM PBB telah menyimpulkan bahwa Pasal 19 dan 20 KIHSP adalah sesuai dan saling melengkapi, namun tetap memerlukan interpretasi.139

11.Hukum HAM internasional secara tegas melarang tindakan penghasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut sangat berbahaya karena secara eksplisit dan dengan sengaja bertujuan untuk memicu diskriminasi, permusuhan dan kekerasan, yang juga berpotensi atau berdampak untuk terjadinya kejahatan-kejahatan yang kejam.140

12. Komentar Umum No. 34 Komite HAM PBB menyatakan bahwa dalam hal Negara membatasi ekspresi, termasuk ekspresi-ekspresi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KIHSP, tetap harus ada justifikasi atas pelarangan tersebut dan aturan-aturan yang melarang tersebut harus secara ketat sesuai dengan Pasal 19 KIHSP.141

13. Pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan untuk mengatasi siar kebencian tetapi perlu memperhatikan tiga pengujian agar tidak terjadi pelanggaran hak berekspresi di sisi yang lain. Tes tersebut adalah legalitas, yaitu apakah pembatasan menggunakan hukum; apakah pro-porsionalitas/seimbang; dan apakah memang diperlukan.142

14. Berdasarkan Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence,143 merumuskan interpretasi Pasal 20 ayat (2) KIHSP, diantaranya sebagai berikut:

..."kebencian" dan "permusuhan" mengacu pada emosi intens dan kritikan tajam irasional, permusuhan dan kebencian terhadap kelompok sasaran; istilah "ad-vokasi" harus dipahami sebagai mensyaratkan niat untuk mempromosikan kebencian secara terbuka kepada kelompok sasaran; dan istilah "penghasutan" mengacu pada pernyataan tentang kelompok nasional, ras atau agama yang menciptakan resiko diskriminasi, kekerasan atau permusuhan terhadap anggota kelompok tersebut".144

15. Untuk menilai berat tidaknya siar kebencian secara umum, Rabat Plan of Action juga memberikan enam bagian batasan (six-part threshold test) untuk mempertimbangkan keseriusan suatu hasutan agar dapat dijatuhi hukuman pidana atau hanya dilarang145:

a. "Konteks sosial dan politik yang lazim pada saat pidato dibuat dan disebarluaskan";

b. Status pembicara, "khususnya posisi individu atau organisasi yang melakukan hasutan dalam konteks penonton kepada siapa pidato diarahkan";

c. Niat, yang berarti bahwa "kelalaian dan kecerobohan tidak cukup untuk dianggap pelanggaran berdasarkan Pasal 20 KIHSP", yang menyatakan bahwa distribusi atau sirkulasi belaka tidak sama dengan advokasi atau hasutan;

d. Isi dan bentuk pidato, khususnya "sejauh mana pidato itu provokatif dan langsung, serta bentuk, gaya, sifat argumen yang digunakan";

e. Luas atau jangkauan siar, seperti "luas dan jumlah pendengarnya", termasuk apakah itu "selebaran tunggal atau disiarkan di media arus utama atau melalui internet, frekuensi, jumlah dan luasnya komunikasi, apakah audiens memiliki sarana untuk menindaklanjuti hasutan";

f. Kemungkinannya, termasuk yang akan segera terjadi, yang berarti bahwa "beberapa tingkat resiko kerugian harus diidentifikasi", termasuk melalui penentuan (oleh pengadilan, sebagaimana disarankan dalam Rabat Plan of Action) mengenai "kemungkinan masuk akal bahwa pidato akan berhasil menghasut dilakukannya tindakan nyata terhadap kelompok sasaran".

16. Hukum HAM internasional, regional, dan hukum-hukum berbagai negara melarang siar kebencian dan diskrimasi kepada kelompok LGBTQI. Dalam kasus Toonen v. Australia (1994), Komite HAM memutuskan bahwa Pasal 2 ayat (1) KIHSP melindungi orang-orang dari diskriminasi yang berbasiskan pada orientasi seksual. Selain itu, Komite HAM dalam berbagai rekomendasinya menekankan bahwa KlHSP menjamin kesetaraan hak bagi semua orang, terlepas dari orientasi seksual mereka. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Pemberlakukan Hukum Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender juga menekankan tentang perlindungan hak dan jaminan hak kesetaraan.146 Dengan demikian, siar kebencian dengan dasar orientasi seksual adalah sah untuk dilarang. Pengalaman berbagai negara telah mengatur tentang siar kebencian yang berbasiskan pada orientasi seksual dan identitas gender. Parlemen Uruguay, misalnya, pada 2003 menambahkan pengaturan dalam hukum pidananya yang melarang kekerasan dan penghasutan kebencian.

17.Pengaturan dalam KUHP dan UU ITE masih cukup luas dalam mendefinisikan maksud dari permusuhan dan kebencian, sehingga harus ditafsirkan secara jelas merujuk pada definisi-definisi yang telah dirumuskan dalam berbagai norma HAM agar tidak digunakan secara eksesifdansecaramudah ekspresi-ekspresikeagamaanyangdianggap melakukan permusuhan dan mendorong adanya kebencian.147 Dengan demikian, penerapan larangan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan haruslah menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan pengormatan pada HAM.148

18. Lebih spesifik, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga melarang diskriminasi rasial. Pasal 16 UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 16 tersebut merujuk pada Pasal 4 yang merinci perbuatan-perbuatan mana saja yang dilakukan sebagai sarana menunjukkan kebencian sehingga dapat dipidana, yaitu: (i) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; (ii) berpidato, mengung-kapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; atau (iii) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

19. Indonesia juga telah melarang tindakan genosida sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan genosida didefinsikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Dengan demikian, segala bentuk ekspresi keagamaan yang ditujukan untuk melakukan genosida adalah dilarang.

129. Ibid., hlm. 38

130. Cambridge Dictionary, Hate Speech, diakses dari https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hatespeech

131. UN, United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech, Mei 2019

132. Weber, loc.cit

133. UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, A/74/486, 9 Oktober 2019, para 1

134. Human Rights Guide, Hate Speech, diaksesdari https://www.inimoigustegiid.ee/en/themes/freedom-ofexpression-media/freedom-of-expression/hate-speech.

135. Pengaturan yang hamper sama juga terdapat dalam American Convention on Human Rights. Pasal 13 Konvensi ini secara eksplisit melarang advokasi yang mengajurkan kebencian rasial dan keagamaan dan bahwa segala propaganda perang dan advokasi kebencian rasial dan keagamaan yang berupa penghasutan pada kekerasan yang tidak berdasarkan hukum (lawless violence) atau segala tindakan serupa lainnya terhadap setiap orang atau kelompok berbasiskan pada latar belakang diantaranya ras, warna kulit, agama, bahasa, atau asal-usul kebangsaan

136. UN General Assembly, Report of... op.cit., ara 10

137. UN General Assembly, The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Pasal 4 dan 5

138. N General Assembly, Report of... op.cit., Para 11

139. Ibid., Para 12

140. UN, United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech, Mei 2019, hlm. 2

141. Ibid., Para 13. Lihat juga Office of the High Commissioner of Human Rights, General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatred (Art. 20), 29 Juli 1983, para 2

142. Rabat Plan of Action

143. Rabat Plan of Action, lampiran dalam Laporan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, A/HRC/22/17/Add.4, 11 Januari 2013, hlm. 10

144. Ibid.

145. UN, United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech, Mei 2019, hlm. 2

146. Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Pemberlakukan Hukum Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender, 2006, dapat diakses di: https://www.komnasham.go.id/files/20151130-prinsipprinsipyogyakarta-$O9YQS.pdf

147. Terkait dengan siar kebencian, Kepolisian Republik Indonesia juga telah membuat Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi anggota kepolisian dalam penanganan dan pencegahan ujaran kebencian. Namun demikian, Surat Edaran ini masih mengatur berbagai definisi yang terlalu luas yang juga dapat diinterpretasikan secara luas, yang akan berpotensi melanggar kebebasan berekspresi

148. Council of Europe, Convention on Cybercrime, 2001, Pembukaan

G. Izin Terbit dan Sensorship

1. ljin terbit dan sensor merupakan instrumen hukum administratif yang memiliki dampak pembatasan kebebasan Sensor dalam perkembangan teknologi digital yang berdampak luas pada media, baik pers maupun media sosial, termasuk pelambatan bandwith (throttling), pemblokiran konten (blocking), pencabutan akun, atau bahkan mematikan jaringan internet (internet shut-down).

2. ljin terbit bagi pers dan dampaknya bagi pembredelan semakin tegas dilarang dalam sistem hukum pers, sejak disahkannya Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2): "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran."

3. Pemberangusan (bredel) atas ijin yang dapat menghentikan materi dan pesan merupakan instrumen hukum represif dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

4. Terkait sensor buku, pelarangan harus melalui mekanisme peradilan dengan putusan yang mengikat secara hukum, sehingga tidak ada lagi alasan kesewenang-wenangan aparat untuk melakukan pelarangan buku atau barang cetakan.149

5. Pembatasan yang tidak mendasarkan standar dan mekanisme dalam kerangka pembatasan yang diijinkan (permissible limitations), sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) KIHSP maupun doktrin hukum dalam Prinsip-prinsip Siracusa, maka akan sangat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.

6. Sensor bisa pula terjadi secara tidak langsung, atau pula disebut sebagai swa-sensor (self censorship). Tindakan swa-sensor bisa disebabkan oleh tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja media atau warga yang memanfaatkan teknologi media. Atau, juga bisa disebabkan oleh impunitas atas kekerasan atau pelanggaran hukum, sehingga membuat pekerja media atau warga takut melakukan transfer pengetahuan, informasi atau pesan lainnya pada publik. Kasus-kasus serangan terhadap akun media sosial tanpa diketahui jelas siapa yang melakukan serangan tersebut, secara tidak langsung melahirkan ketakutan di tengah masyarakat terkait pemberitaan maupun ekspresi di media.

Konsep pengurangan-pengurangan (derogations) dan pembatasan (limitations)

Pembatasanharuslah ditentukan denganhukum,yangtidaksecarakhusus dibutuhkan untuk pengurangan secara sementara dari implementasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Terkait KIHSP, klausa pembatasan hak hanya mempengaruhi pada hak-hak spesifik, sementara klausa pengurangan hak, secara teroritis, mempengaruhi keseluruhan hak yang derogable.

Pengurangan atau penyimpangan kewajiban terhadap hak-hak tertentu haruslah dilakukan dalam situasi yang situasi yang eksepsional (exceptional circumstances) dan bersifat sementara (temporary) dan hanya bisa diterapkan dalam situasi kehidupan negara terancam atau dalam pertaruhan (life of the nation is at stake). Selain itu, pengurangan ini harus dilakukan dengan ketat dan proporsional dan sesuai dengan hukum-hukum HAM internasional, antara lain: dalam keadaan darurat yang mengancam ke hidupan bangsa dan keberadaannya; telah diumumkan secara resmi; sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut; tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional; tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

Sementara terkait pembatasan, misalnya karena alasan kesehatan publik, dengan merujuk pada Prinsip Siracusa, bahwa keselamatan publik harus dimaknai sebagai perlindungan dari bahaya terhadap keselamatan orang, hidup mereka atau integritas fisik atau kerusakan serius dari propertinya. Kebutuhan untuk melindungi keselamatan publik dapat menjustifikasi pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Prinsip Siracusa juga mengatur bahwa Peraturan dari Kesehatan Internasional dari World Health Organisation (WHO) harus diperhatikan

Pembatasan atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur di dalam Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Di dalam KIHSIP Pasal 19 ayat (3) diatur bahwa pembatasan atas hak atas kebebasan menyatakan pendapat dibatasi sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atas nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pembatasan harus berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Legalitas atau berdasarkan undang-undang, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Proporsionalitas, artinya pembatasan harus menyesuaikan dengan tingkat ancaman sebagai akibat dari pidato atau ekspresi politik tersebut, melalui pentahapan, yaitu peringatan, teguran tertulis, dan tindakan hukum yang tegas. Ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman terhadap keamanan nasional hanya ketika suatu pemerintahan dapat menunjukkan bahwa: (a) ekspresi tersebut ditujukan untuk memotivasi kekerasan yang akan terjadi; (b) ekspresi tersebut dapat memotivasi terjadinya kekerasan semacam itu; dan (c) ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi tersebut dengan kemungkinan terjadinya atau kejadian kekerasan semacam itu.15

Diperlukan, artinya pembatasan dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut jika pidato dan ekspresi politik tersebut dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan kekerasan.

Tatanan demokratis, artinya pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut dan berkesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi.16

Non-diskriminasi, artinya pembatasan dilakukan tanpa membedabedakan latar belakang suku, ras, agama, antar golongan, status sosial ekonomi, dan aliran politik.

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks menghormati hak atas nama baik oranglain (reputasi) tidak berlaku untukreputasiorganisasi atau lembaga atau sekelompok orang. Hal ini karena hak melekat pada individu orang, bukan organisasi, lembaga, atau sekelompok orang.

Pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan bereskpresi hanya diperkenankan dalam kondisi mendasar yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat (Komentar Umum PBB Nomor 29).

Pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak atas kebebasan berpendapat dan bereskpresi dalam kondisi darurat, haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis, dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

Pemberlakuan keadaan darurat yang membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah supaya penduduk mengetahui materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Terkait konteks pengurangan-pengurangan (derogations) atau pembatasan (limitations) ekspresi keagamaan karena adanya pandemi COVID-19, haruslah dengan dengan standar-standar pengaturan tentang pengurangan dan pembatasan yang diperbolehkan. Dalam hal pemerintah menetapkan pengurangan hak-hak terkait dengan ekspresi keagamaan, harus ada penetapan keadaan darurat yang berdasarkan pada adanya kondisi yang eksepsional, dengan jangka waktu tertentu, proporsional dan penerapannya sejalan dengan norma-norma HAM internasional. Sementara jika dasar kebijakan yang dibentuk adalah pembatasan pada hak-hak tertentu, maka harus berdasarkan pada pembatasan sesuai Pasal 19 ayat (3) KIHSP, misalnya karena alasan kesehatan publik atau ketertiban umum, yang berbeda dengan pengurangan hak, pembatasan ini tidak memerlukan adanya justifikasi kedaruratan (emergency), dapat diterapkan pembatasan yang permanen dan tujuan pembatasan ini ditujukan untuk menyeimbangkan kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan atau hakhak individu atau kelompok tertentu.

149. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIIl/2010 menegaskan kerugian hak konstitusional akibat adanya pelarangan buku yang dilakukan oleh Jaksa Agung, yang berdasar UU 4/PNPS/1963

Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Dapat Dibatasi

Kebebasan bukan tanpa pembatasan. Dalam konsep hukum HAM internasional, terdapat konsep derogable rights (hak-hak yang bisa dibatasi) dan non-derogable rights (hak-hak yang sama sekali tak bisa dibatasi). [lihat modul sebelumnya terkait konsep derogable dan non derogable ].

Kebebasan berpendapat dan ekspresi termasuk derogable rights, hak asasi atas kebebasan yang dapat dibatasi atau dikurangi. Ekspresi yang dibatasi, bahkan dilarang berdasarkan hukum pidana internasional seperti pornografi anak, seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida, advokasi kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun kekerasan, dan ajakan kepada terorisme.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak dilindungi Negara

Pidato politik yang mengandung siar kebencian, SARA, hasutan, dan memicu kekerasan, harus dilarang dan wajib ditindak menurut ketentuan hukum. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis melarang diskriminasi rasial. Pasal 16 UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 16 tersebut merujuk pada Pasal 4 yang merinci perbuatan-perbuatan mana saja yang dilakukan sebagai

MODUL 5

“EKSPRESI SENI”

MODUL IMPLEMENTASI HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

PENGANTAR

Modul ini merupakan modul terakhir sebelum modul rencana tindak lanjut dan evaluasi. Modul ini bertujuan memperkuat pengetahuan peserta tentang implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, permasalahan, dan upaya negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut. Selain itu, Modul ini juga membahas langkah yang dapat dilakukan Masyarakat sipil dalam konteks promosi hak ini.

Adapun topik yang menjadi pembahasan dalam modul ini antara lain, definisi dan cakupan hak atas ekspresi artistik, jaminan hak atas ekpresi seni, tantangan utaman dari ekspresi seni, kasus-kasus terkait ekpresi seni dan upaya penyelesaiannya. Termasuk dalam pembahasan topik adalah permasalahan yang muncul dalam ekspresi politik dan ekspresi simbolik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi

Dalam Modul ini peserta akan melakukan kegiatan denga metode sinkron berupa pertemuan virtual selama kurang lebih 150 menit dan metode asinkrom berupa pembelajaran mandiri dengan membaca referensi yang diharapakan untuk dibaca.

TUJUAN MODUL

Peserta mampu :

1. Menjelaskan cakupan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

2. Memahami bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang dapat dibatasi.

3. Mengidentifikasi jenis-jenis hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dibatasi.

4. Menjelaskan syarat-syarat diterapkannya pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

5. Menjelaskan bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dilindungi oleh Negara.

WAKTU / DURASI

Asinkronus : 120 menit

Sinkronus : 150 menit

TOPIK

1. Ekpresi Artistik cakupan, jaminan dan pembatasannya

2. Permasalahan dan tantangan dalam implementasi Kebebasan berekspresi

a. Sensor (Negara/ aktor non negara)

b. Kriminalisasi, rekayasa kasus dan gugatan kepada seniman

3. Upaya negara dalam menjalankan kewajiban HAM nya berdasarkan mekanisme HAM Nasional dan Internasional

4. Langkah Masyarakat sipil untuk mendorong implementasikebebasan berkespresi, khususnya ekspresi artistik

METODE

Sinkronus

Alternatif 1 :

1. Curah Pendapat

2. Studi Kasus

3. Diskusi Kelompok kecil

4. Diskusi Kelompok pleno

Modul 5

Altenatif 2 :

1. Curah Pendapat

2. Testimoni Korban

3. Diskusi Kelompok kecil dan pleno

Asinkronus

1. Membaca bahan bacaan/Lembar rujukan sebelum sesi berlangsung

2. Penugasan Individu/Kelompok

MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

1. Jamboard/Miro untuk Curah Pendapat

2. Padlet untuk diskusi/presentasi kelompok

3. Presentasi Power Point (jika diperlukan)

4. Video kasus

PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH – LANGKAH)

1. Pengantar Fasilitator (5 menit)

2. Curah Pendapat (15 menit)

3. Studi kasus bersama kelompok besar (15 menit)

a. Peristiwa Ekpresiartistik yang dipermasalahkan oleh negara

b. Analisis bersama pelanggaran HAM dan elemen di da-lamnya

4. Pembagian kelompok untuk diskusi (5 menit)

5. Diskusi Kelompok (20 menit)

6. Presentasi Kelompok (50 menit)

7. Respon dan diskusi kelompok (20 menit)

8. Wrap up Sesi (10 menit)

REFERENSI BACAAN / KEBUTUHAN

1. Artistic Freedom dari Unesco (tersedia dalam bahan rujukan di monitoring drive)

2. Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan Bereskpresi (Komnas HAM, 2021)

3. RE | SHAPING CULTURAL POLICIEs : Advancing creativity for development, UNESCO, 2018

LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan mengundang peserta untuk melakukan revieu dengan menanyakan poin-poin pembelajaran pada sesi sebelumnya.

2. Fasilitator memberikan pengantar sesi, termasuk tujuan dan keterkaitan dengan sesi sebelumnya. Fasilitator juga menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama 150 menit ke depan.

3. Fasilitator meminta peserta melakukan curah pendapat tentang definisi ekspresi seni menurut peserta. Dengan pertanyaan kunci sebagai berikut :

a. Apa yang dimaksud dengan ekpresi seni menurut peserta?

b. Batasan ekpresi seni menurut peserta?

c. Potensi masalah yang mungkin muncul dalam ekpresi seni?

4. Fasiltator mengelompokkan jawaban peserta dan mengaitkannya dengan ekspresi seni menurut UNESCO sebagai badan PBB yang menjadi standar dunia dan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

5. Fasilitator mengajak peserta mendikusikan sebuah kasus ekspresi seni yang bermasalah dengan pertanyaan kunci sebagai berikut

a. Hak apa yang dilanggar?

b. Siapa pelaku? Siapa korban?

c. Bagamana negara bertindak berdasarkan tanggung jawab HAM

Modul 5

6. Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta dan mengaitkannya dengan langkah berikutnya.

7. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan kunci seperti di atas.

a. Kelompok 1 dan 2 Membahas Kasus Ekspresi Artistik (film dan puisi)

b. Kasus 3 dan 4 membahas kasus Ekspresi Politik (Sosal media dan Diskusi Publik)

c. Kelompok 5 membahas Ekspresi Keagamaan

8. Diskusi kelompok berlangsung selama 15 menit dilakukan dalam ruang kecil terpisah (break out room), dan diharapkan setiap kelompok memilih juru bicara untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya

9. Fasilitator mengundang perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi dalam ruang utama (main room)

10.Fasilitator mengajak peserta saling memberikan respon terhadap presentasi kelompok kawannya

11. Fasilitator melakukan wrap up dan menutup sesi

Alternatif :

1. Fasilitator membuka sesi dan mengundang peserta untuk melakukan revieu dengan menanyakan poin-poin pembelajaran pada sesi sebelumnya.

2. Fasilitator memberikan pengantar sesi, termasuk tujuan dan keterkaitan dengan sesi sebelumnya. Fasilitator juga menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama 150 menit ke depan.

3. Fasilitator meminta peserta melakukan curah pendapat tentang definisi ekspresi seni menurut peserta. Dengan pertanyaan kunci sebagai berikut :

a. Apa yang dimaksud dengan ekpresi seni menurut peserta b. Batasan ekpresi seni menurut peserta

c. Potensi masalah yang mungkin muncul dalam ekpresi seni

4. Fasiltator mengelompokkan jawaban peserta dan mengaitkannya dengan ekspresi seni menurut UNESCO sebagai badan PBB yang menjadi standar dunia.

5. Fasilitator mengundang Korban Peristiwa penangkapan/pelarangan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dialaminya.

Pertanyaan kunci untuk Korban:

1. Bagaimana Kronologi Peristiwa dan apa yang dirasakan saat peristiwa terjadi

2. Apa saja hak yang dilanggar dalam proses itu menurut korban

3. Bagaimana perlakuan aparat?

4. Bagaimana advokasi/pendampingan yang dilakukan?

6. Fasilitator memandu diskusi dan tanya jawab dengan peserta pelatihan

7. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan kunci seperti di atas.

a. Kelompok 1 dan 2 Membahas Kasus Ekspresi Artistik (film dan puisi)

b. Kasus 3 dan 4 membahas kasus Ekspresi Politik (Sosal media dan Diskusi Publik)

c. Kelompok 5 membahas Ekspresi Keagamaan

8. Diskusi kelompok berlangsung selama 15 menit dilakukan dalam ruang kecil terpisah (break out room), dan diharapkan setiap kelompok memilih juru bicara untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya

9. Fasilitator mengundang perwakilan kelompok untuk presentasi dalam ruang utama (main room)

10. Fasilitator mengajak peserta saling meberikan respon terhadap presentasi kelompok kawannya

11. Fasilitator melakukan wrap up dan menutup sesi

Lembar Rujukan Modul 5

Sumber Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat (Komnas HAM) Halaman 13-15.

Ekspresi Artistik (Artistic Speech)

1. Seni merupakan hal penting bagi setiap orang, secara individu maupun dalam komunitas bersa-ma-sama dengan individu lainnya untuk membangun dan mengekspresikan kemanusiaannya. Mereka menciptakan, menggunakan, atau terikat dengan ekspresi dan penciptaan seni.150 Fungsi kesenian dapat sebagai bentuk ritual ritual yang sifatnya religius, sarana mengemukakan ekspresi estetik, penyampaian pandangan politik, dan menegaskan identitas kultural.

2. Istilah "kebebasan atas ekspresi artistik" (freedom of artistic expression) atau "kebebasan artistik" (artistic expression) sering digunakan secara bergantian. UNESCO mendefinisikan bahwa kebebasan artistik (artistic freedom) adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kera kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat.151

3. Definisi-definsi lain yang terkait dengan ekspresi artistik adalah "ekspresi kultural" dan "materi budaya" (cultural content). Konvensi tentang Pemajuan Keberagaman dan Ekspresi Budaya 2005 (Convention on the Promotion of the Diversity and Cultural Expression), mendefinisikan "ekspresi kultural" adalah berbagai bentuk ekspresi sebagai hasil dari kreativitas individu, kelompok atau masyarakat dan mempunyai materi budaya. Keragaman budaya dibentuk bukan hanya melalui warisan budaya yang diekspresikan, ditambahkan atau ditransmisikan melalui ekspresi budaya, namun juga melalui berbagai model penciptaan, distribusi, diseminasi dan penimkatan seni, melalui berbagai alat atau teknologi.152 Sementara pengertian "materi budaya" merujuk pada artiarti simbolik, dimensi-dimensi seni dan nilai-nilai kultural yang berasal dari atau merupakan ekspresi budaya.153

4. Bentuk-bentuk ekspresi artistik mencakup semua aktivitas dan bentuk seni, diantaranya: (i) lukisan dan gambar (painting and drawing); (ii) mematung (sculpting); (iii) drama; (iv) musik (music); (v) tarian (dance); penulisan kreatif (creative writing); dan fotografi.154 Ekspresi artistik juga mencakup bentuk ekspresi bahasa (linguistic) dari materi kiasan atas kerja-kerja seni yang verbal. Dalam konteks ini, ekspresi artistik dari suatu karya seni tergantung dari nilai simbolis dari ekspresi yang digunakan oleh penulis atau pekerja seni dalam konteks yang spesifik.

5. Kebebasan atas ekspresi artistik terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat, berfikir, berkesadaran dan agama, karena seni juga merupakan alat untuk mengekspresikan suatu keyakinan. Hak-hak tersebut juga terkait dengan hak untuk berkumpul secara damai (peaceful assembly), kebebasan berserikat (the right to freedom of association) yang termasuk hak artis/pekerja seni dan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat kerja, hak untuk mendapatkan keuntungan (benefit) atas perlindungan kepentingan moral dan material dari hasil karya tulis atau seni mereka, dan hak untuk bersenang-senang (right to leisure).155

6. Salah satu prinsip dalam Konvensi tentang Pemajuan Keberagaman dan Ekspresi Budaya 2005 menyebutkan bahwa keberagaman budaya hanya bisa dilindungi dan dipromosikan jika ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seperti kebebasan berekspresi, informasi, dan komunikasi, juga terjaminnya hak seseorang untuk bisa memilih ekspresi budayanya sendiri.

7. Seni dilindungi karena memajukan pengetahuan dan mengejar kebenaran; merupakan tindakan realisasi diri; dapat mengawasi pemerintah; serta dapat bertindak sebagai katup pengaman untuk meredakan tekanan yang menumpuk pada individu atau masyarakat.156 Dengan demikian, semua orang dapat menikmati hak kebebasan atas ekspresi dan kreasi artistik, yang termasuk hak untuk secara bebas menikmati atau mengalami (experience) dan berkontribusi pada ekspresi dan kreasi artistik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mempunyai akses pada seni dan menikmati seni, serta menyebarluaskan pengalaman ekspresi dan kreasinya.157

8. Perlindungan kebebasan berkesenian dalam lingkup ekspresi dan berpendapat kepada pegiat seni perlu mencakup praktik kesenian yang bersifat ritual, rumahan, dan nonkomersial serta pada para pelaku dalam ekosistem seni di luar seniman yang mencakup, dan tidak terbatas pada, kritikus seni, penyelenggara acara seni, pengelola gedung pertunjukan, institusi pendidikan, pengajar, tenaga teknis, dan jurnalis seni.

9. Kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi seni, telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai instrumen HAM internasional dan regional. Salah satu tujuan pokok dari hak ini adalah menciptakan ruang bagi pertukaran gagasan tentang seni, sastra, akademis, politik, agama dan sains, sebagai suatu ruang yang menjamin bagi para pegiat seni untuk secara bebas mengekspresikan dirinya, dan hak bagi pihak lain untuk menikmati hasil karya seni.158

10. Pasal 19 ayat (2) KIHSP menjamin bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam segala bentuknya, termasuk dalam bentuk seni.159 Dinyatakan pula bahwa kebebasan berekspresi mencakup ekspresi budaya dan ekspresi seni.160 Bentuk ekspresi ini termasuk ekspresi yang disampaikan secara lisan, tertulis, "sign language" dan ekspresi nonverbal seperti gambar dan obyek seni. Alat-alat ekspresi seni diantaranya buku, surat kabar, poster, dan lainnya, termasuk audio-visual serta ekspresi melalui sarana elektronik maupun internet.161

11. Perlindungan kebebasan atas ekspresi dan kerja-kerja seni juga diatur dalam Pasal 27 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati seni dan Pasal 15 ayat (3) KIHESB yang menyatakan bahwa negara-negara pihak berkewajiban menghormati kebebasan yang sangat diperlukan, diantaranya adalah aktivitas kreatif.162 Pasal 27 KIHSP juga merupa-kan pasal penting untuk menjamin kebebasan artistik dan ekspresi dari orang-orang dari etnis, agama dan bahasa minoritas.163

12. Penerapan jaminan kebebasan artistik harus dilakukan tanpa diskriminasi dengan latar belakang apapun, seperti latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan, properti, kelahiran atau status lainnya. Larangan diskriminasi ini terdapat dalam Pasal 2 KIHSP dan KIHESB, Pasal 5 ICERD, Pasal 23 CEDAW, Pasal 43 dan 45 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya dan Pasal 21 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD), yang menekankan bahwa semua orang, terlepas dari situasi khusus atau status mereka, mempunyai hak atas kebebasan seni dan kreativitas.

13. Hak-hak dasar kebebasan artistik mencakup: (i) hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; (ii) hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; (iii) hak atas kebebasan berpindah tempat; (iv)hak atas kebebasan berserikat; (v) hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; serta (vi) hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.

14. Pasal 10 Konvensi HAM Eropa melindungi bukan hanya substansi dari informasi atau gagasan, tetapi juga bentuk atau model ekspresinya. Maka, dokumen tercetak, siaran radio, lukisan, film, puisi, novel, termasuk ekspresi satire. Pengujian atas ekspresi-ekspresi tersebut perlu dilakukan dengan melihat kasus per kasus. Satire misalnya, sebagai salah satu bentuk ekspresi artistik dan komentar sosial, yang biasanya melebihlebihkan dan mendistorsi kenyataan, bertujuan untuk memprovokasi dan mengagitasi, sehingga campur tangan dalam kasus-kasus terkait satire juga dilakukan dengan menganalisa kasus secara spesifik.164

15.Dalam Rekomendasi UNESCO tentang Status Seniman Tahun 1980, Negara harus membantu menciptakan dan menjaga iklim yang mendorong kebebasan ekspresi artistik, memfasilitasi terjadinya bakatbakat kreatif, mendukung karya pegiat seni, pendidikan dan pelatihan artis, hak-hak sosial dan kerja pegiat seni, serta hak cipta. Artis harus dapat memperoleh manfaat dari hak-haknya.

16. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, membela serta membantu pegiat seni dan kebebasan karyanya. Pegiat seni harus mempunyaikebebasan untuk membentuk serikat, organisasiprofesional, dan harus memastikan pegiat seni dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan mereka. Selain itu, negara harus memajukan pergerakan internasional pegiat seni dan tidak menghambat kebebasan mereka untuk berkarya di negara yang mereka inginkan.

17. Ketentuan yang melindungi kebebasan atas ekspresi seni, antara lain UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Disebutkan pada Pasal 3 huruf h bahwa pemajuan kebudayaan di Indonesia berasaskan kebebasan berekspresi. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'asas kebebasan berekspresi' adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 41 memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya. Lebih lanjut, Pasal 42 dan 43 memberikan tugas kepada pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya dari masyarakat.

18.Dalam konteks Hukum Indonesia ekspresi seni akan bersinggungan dengan diantaranya ketentuan-ketentuan terkait dengan kesusilaan dan penyensoran atau pelarangan.

19.Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi serangan terhadap kebebasan artistik, antara lain:

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebebasan artistik adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan dan perkembangan masyarakat itu sendiri;

b. Membuka ruang dialog terkait pemahaman hak dan kewajiban dalam konteks kebebasan artistik;

c. Menjalin hubungan baik antara Kementerian/Lembaga terkait, serta masyarakat sipil dalam konteks kebebasan artistik;

d. Membuka jaringan dengan organisasi di luar sektor kebudayaan, misalnya aliansi dengan lembaga advokasi;

e. Mendokumentasikan dan terus mengawasi kegiatan penyensoran;

f. Mengadakan kerja sama dengan kepolisian maupun aparat penegak hukum untuk mengadvokasi pertunjukan atau pameran seni; dan

g. Memenuhi hak atas kebebasan artistik dengan mengonsolidasikan gerakan masyarakat sipil yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan, baik secara sumber daya manusia, pendanaan, maupun pengetahuan.

20. Bahwa ekspresi politik yang berbeda dan partisipasi dalam debat politik dalam bentuk seni, dilindungi berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Para publik figur dan orang-orang dalam jabatan publik adalah subjek yang sah untuk dikritik, sehingga hukum-hukum yang melarang kritik pada pejabat publik, misalnya penghinaan dan lese majeste, atau hukum-hukum yang mempidanakan ketidahormatan pada simbol negara seperti bendera, perlu dirumuskan dengan tidak melanggar kebebasan berekspresi.165

150. Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, A/HRC/23/34, para 2.

151. Unesco, Artistic Freedom, 2015, diakses dari: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_ freedom_pdf_web.pdf

152. Convention on the Promotion of the Diversity and Cultural Expression 2005, Pasal 4 angka 1.

153. Ibid., Pasal 4 angka 2.

154. Williamsburg Landing, Artistic Expression: A Beautiful Way for Seniors to Capture Moments, diaksedari: https://www.williamsburglanding.org/article/6/17/2016/artistic-expression-beautiful-way-seniors-capturemoments.

155. Farida Shaheed, The right to freedom of artistic expression and creativity, Speech, European Parliament, 2 Oktober 2013, hlm. 2.

156. https://www.law.upenn.edu/journals/jlasc/articles/volume11/issue1Eberle11U.Pa.J.L.&Soc.Change1(2007). pdf.

157. UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, A/HRC/23/34, 11 Maret 2013, para 85.

158. Kersti Ahlgren, Freedom of Artistic Expression - An Analysis of Pactices between Estonia and Finland, 2019, Thesis, Facul-ty of Law, Lund University, hal. 2

159. UN Human Rights Council, Report of..., op.cit., Para 2.

160. UN Human Rights Committee, General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, Para 11.

161. Ibid., Para. 12..

162. Instrumen HAM lainnya yang memberikan perlindungan atas kebebasan artistic diantaranya adalah: Pasal 13 dan 31 KonvensiHak-Hak Anak; Pasal 13 (1) Konvensi HAM Amerika; Pasal 9 dan Pasa 17 Pasal 42 the Arab Charter for Human Rights; Pasal 10 the European Convention for the Safeguard of Human Rights and Fundamental Freedoms.

163. UN Human Rights Council, Report of..., op.cit., Para 13,

164. Dominika Bychawska-Siniarska, Protecting the right to freedom of expression under the european convention on human rights - A handbook for legal practitioners, Juli 2017, hlm. 18.

165. Ibid., Para 25

Lembar Rujukan 2 Modul 5

Lima Tantangan Utama untuk Ekspresi Artistik

Pada 18 September 2015, sebanyak 57 Negara di dunia mengafirmasi pentingnya Kebebasan Berekspresi termasuk di dalamnya Ekspresi Artistik dan Kreatif melalui Pernyataan Bersama yang dinyatakan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB ke 30. Namun jumlah negara yang mengikuti Pernyataan Besama ini masih terhitung sedikit, yaitu tidak sampai sepertiga dari jumlah seluruh negara yang menjadi anggota PBB. Dalam artikel ini Reitov menyatakan, tantangan utama dalam Kebebasan berekpresi khususnya dalam ekspresi seni adalah

a. Represi oleh Aktor Non Negara

Sejumlah negara yang menyatakan menjamin kebebasan berekspresi dalam hal seni berada dibawah kendali aktor non negara. Beberapa contoh kendali actor non negara yaitu Daesh di Irak, Al Qaeda di Afganistan dan Boko Haram di Nigeria. Represi aktor non negara ini membuat kebebasan berekspresi sangat terancam di negara-negara itu. Aktor non negara ini mampu menciptakan rasa takut dan mengutuk ekspresi seni yang tidak sesuai dengan nilai yang mereka anut. Hal ini menjadi ancaman utama terhadap kebebasan berekspresi artistik pada tiga negara contoh di atas.

b. Nasionalisme dan Ortodoksi Kegamaan

Nasionalisme dan Ortodoksi Keagamaan merupakan dua situasi yang juga menyebar di seluruh dunia dan mengancam kebebasan berekspresi artistik. Upaya mengontrol pikiran dengan menciptakan rasa takut menjadi cara ampuh yang dilakukan oleh negara dan kelompok tertentu untuk melahirkan sensor mandiri oleh para pekerja seni. Hal lain adalah pembentukan stereotype bahwa yang tidak sesuai dengan nilai nasionalisme atau kegamaan itu disebut sebagai "berbeda".

Di balik pesan "melindungi bangsa dan budaya kita" atau melindungi nilai-nilai moral bangsa tersimpan ketakutan akan adanya keragaman ekspresi seni, pendapat dan kreativitas. Hal yang pernah terjadi dijaman Hitler saat menyatakan Elterte (degenerate) art campaign. Kampanye yang dilakukan oleh Nazi untuk melarang dan membatasi berbagai bentuk karya seni yang dapat diproduksi, dipamerkan dan dijual. Termasuk menyita karya seni modern Jerman yang dianggap sebagai seni yang merendahkan.

c. Kurangnya Solidaritas Antar Artis

Berdasarkan data yang ada, artis atau pekerja seni tidak memiliki jejaring organisasi sebanyak jurnalis. Sehingga Gerakan solidaritas artis tidak sebanyak Jurnalis. Hal ini membuat kampanye atau advokasi hak hak pekerja seni kurang terdengar. Kondisi ini sangat berbeda dengan situasi Jurnalis di seluruh dunia yang saling mendukung satu sama lain. Dukungan yang terjadi diantara para jurnalis dapat terbangun mengingat kebebasan berekpresi dan berpendapat sudah menjadi DNA bagi para jurnalis. Oleh karena itu, terdapat banyak kelompok solidaritas Jurnalis ditingkat local, nasional, regional dan internasional yang saling berjejaring

Sementara organisasi yang bergerak di isu kebebasan berekpresi artistik jumlahnya tidak banyak, salah satunya adalah Pen International dan Freemuse. Pen international merupakan organisasi yang fokus pada jejaring penulis dan advokasi untuk penulis. Sementara Freemuse adalah organisasi yang melakukan advokasi yang fokus pada pekerja seni, baik penulis, fotografi, pembuat filem, musisi, pelukis dan berbagai pekerja seni lainnya.

d. Terbatasnya monitoring dan laporan

Data atau laporan tentang pelanggaran atas kebebasan berekspresi, temasuk ekspresi artistik sangat sedikit mengingat diciptakannya rasa takut, sensor mandiri dan represi yang dilakukan negara dan aktor non negara.

Upaya menarik penyandang dana untuk mendokumentasikan pelanggaran hak pekerja seni hampir tidak ada. Penyang dana yang khusus mendukung kerja kebebasan media dan internet, maupun kebebasan ekpresi artistic sangat sedikit. Hal ini merupakan tantanngan yang cukup signifikan.

Adaptasi dari :

Reitov, Ole, Five Challenges to Artistic Freedom (OLE RElTOV, Five challenges to artistic freedom (unesco.org) (diunduh 19 April 2021)

MODUL 6

“EKSPRESI SENI”

MODUL RENCANA TINDAK LANJUT

PENGANTAR

Modul ini akan membahas tentang rencana tindak lanjut (RTL). Dalam sebuah pelatihan, rencana tindak lanjut adalah kegiatan yang akan dilakukan paska pelatihan oleh para peserta. Peserta diharapkan dapat menyusun rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan apa yang diperoleh selama pelatihan dalam pekerjaan maupun kehidupan seharihari. Rencana tindak lanjut ini dapat disusun secara individual maupun kelompok berdasarkan apa yang harus dilakukan, dapat dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat sampai dengan jangka panjang. Metode yang digunakan adalah tugas individu, diskusi kelompok dan presentasi pleno.

TUJUAN MODUL

Peserta mampu menyusun rencana paska pelatihan untuk menindaklanjuti hasil pelatihan, baik secara individu maupun kelompok

WAKTU/DURASI

Asinkronus : 10 menit

Sinkronus : 50 menit

METODE

1. Rute belajar

2. Siklus belajar

3. Modul pelatihan

MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

1. Padlet

2. PPT

3. Zoom

PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH-LANGKAH)

1. Pengantar (5')

2. Diskusi kelompok (10')

3. Presentasi pleno (30')

4. Wrap up dan Penutup (5")

REFERENSI BACAAN / KEBUTUHAN

1. Rute belajar

2. Siklus belajar

3. Modul pelatihan

Modul 6

ASINKRONUS

Padapertemuan sebelum sesi "Rencana Tindak Lanjut", fasilitator memberikan penugasan individu berupa RTL pribadi dan ide-ide rencana bersama dengan peserta lainnya dalam mengimplementa-sikan hasil pelatihan dengan mengaitkankan pada tujuan pelatihan ini sendiri. RTL maupun ide RTL dalam format bebas sesuai dengan kreativitas peserta-pantun, puisi, catatan, artikel, vlog, maupun format lainnya - dan diunggah ke dalam paling lama H-1 sebelum sesi RTL. Fasilitator juga telah mengunggah instruksi penugasan pribadi ini paling lambat H-1 sebelum diberikan kepada peserta.

SINKRONUS

Langkah 1

Pengantar

Fasilitator memberikan pengantar singkat dan tujuan modul serta mengulas kembali keseluruhan proses pelatihan. Dalam mengulas proses kelesulurahn, fasilatator dapat menampilakan rute belajar dan siklus belajar untuk memudahkan peserta mengingat kembali proses yang telah diselesaikan.

Langkah 2

Diskusi Kelompok

Peserta diminta untuk mendiskusikan rencana apa yang harus, dapat dan akan dilakukan selama paska pelatihan. Hasil diskusi diminta untuk ditampillkan dalam padlet sekreatif mungkin.

Fasilitator membagi peserta menjadi empat-lima kelompok diskusi dalam breakout room yang telah disiapkan.

Fasilitator memastikan diskusi berjalan lancar di masing-masing breakout rooms selama waktu yang ditentukan.

Langkah 3

Presentasi Pleno

Setelah waktu yang ditentukan selesai, fasilitator menutup breakout rooms dan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.

Fasilitator meminta tanggapan dari peserta maupun fasilitator lain atas presentasi yang disajikan. Proses ini berjalan terus sampai semua kelopok selesai presentasi.

Langkah 4

Wrap Up dan Penutup

Fasilitator merangkum proses yang telah berlangsung dengan mengaitkan RTL dengan tujuan awal pelatihan. Fasilitator kemudian menutup sesi dan memberikan apresiasi atas RTL yang disusun serta menyemangati peserta untuk melaksanakan rencana mereka.

MODUL 7

“EKSPRESI SENI”

MODUL EVALUASI DAN PENUTUPAN

PENGANTAR

Modul ini membahas tentang evaluasi dan penutupan pelatihan. Peserta diharapkan dapat memberikan respon terhadap pelatihan, baik dari sisi teknis pelatihan sampai dengan substansi dari pelatihan ini sendiri. Evaluasi ini penting untuk mengetahui perubahan yang terjadi maupun untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan yang dilakukan. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah kuesioner dan curah pendapat.

TUJUAN MODUL

1. Peserta memberikan umpan balik pada keseluruhan aspek pelatihan, baik teknis maupun substansi.

2. Penyelenggara dan fasilitator mengetahui efektivitas pelatihan yang dilakukan dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

3. Penyelenggara mengetahui perubahan keterampilan maupun pengetahuan peserta.

WAKTU / DURASI

60 Menit

METODE

1. Kuesioner

2. Curah pendapat

MEDIA DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

1. Zoom

2. Google form

3. Mentimeter

PROSES MEMFASILITASI (BERUPA LANGKAH – LANGKAH)

1. Pengantar (10')

2. PTA (15')

3. Evaluasi (20')

4. Wrap Up (5')

5. Penutupan (10')

REFERENSI BACAAN / KEBUTUHAN

1. Rekapitulasi harapan, kekhawatiran dan tawaran peserta

2. Post-test

3. Form evaluasi

Modul 7

Langkah 1

Pengantar

Fasilitator memberikan gambaran singkat tentang evaluasi dan tujuannya.

Fasilitator mengajak peserta kembali melihat rekapitulasi harapan, kekhawatiran dan tawaran peserta.

Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat modul apa saja yang membantu maupun tidak membantu mereka mencapai harapan.

Langkah 2

PTA

Fasilitator membagikan tautan post-test dan meminta peserta mengisinya dalam waktu yang ditentukan.

Langkah 3

Evaluasi

Setelah semua peserta mengisi post-test, fasilitator membagikan tautan evaluasi keseluruhan proses pelatihan. Fasilitator meminta peserta untuk mengisi form tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Setelah semua peserta selesai mengisi form evaluasi, fasilitator meminta satu-dua orang perwakilan peserta untuk menyampaikan kesan dan pesannya terhadap keseluruhan proses pelatihan.

Langkah 4

Wrap Up

Fasilitator merangkum proses evaluasi yang telah dilakukan dan memberikan apresiasi atas keseluruhan proses yang berlangsung. Kemudian fasilitator meminta penyelenggara untuk mengambil alih kembali untuk penutupan.

Langkah 5

Penutupan

Penyelanggara menutup proses pelatihan secara resmi.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia Tlp:+62-21-3925230,Fax:+62-21-3925227 Email : [email protected] www.komnasham.go.id