Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): BEKERJA DENGAN AGENDA 2030 UNTUK MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA : INISIATIF NHRI DI KAWASAN ASIA PASIFIK

28 halaman · 28 halaman diproses dengan OCR · 10.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Alamat Penerbit
  2. Katalog dalam Penerbitan:
  3. PENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. PRAKATA
  6. NHRI DAN AGENDA 2030 – DEKLARASI MÉRIDA
  7. PENDAHULUAN
  8. BERAGAM PENGALAMAN
  9. PENGALAMAN NHRI DALAM PEMANTAUAN TPB
  10. MONGOLIA: PENGEMBANGAN INDIKATOR TPB NASIONAL
  11. BANGLADESH: PENGGUNAAN ALAT PEMANTAUAN TPB NASIONAL
  12. QATAR, OMAN, FILIPINA, DAN SELANDIA BARU: KOLABORASI DENGAN KANTOR STATISTIK NASIONAL
  13. AUSTRALIA, MALADEWA, DAN INDONESIA: PELAPORAN TPB DAN HAK ASASI MANUSIA TERINTEGRASI
  14. PENGALAMAN NHRI DALAM PERENCANAAN TPB NASIONAL
  15. AFGANISTAN DAN MALADEWA: MEMAJUKAN PARTISIPASI PUBLIK DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERENCANAAN TPB
  16. TITIK MASUK BARU UNTUK KERJA SAMA DENGAN OTORITAS PUBLIK
  17. MONGOLIA: MEMANFAATKAN TPB 5 UNTUK PELATIHAN ISU GENDER BAGI PELAYAN PUBLIK
  18. NEPAL: BEKERJA BERSAMA OTORITAS SETEMPAT UNTUK MEMAJUKAN PENDEKATAN TPB BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
  19. INDIA: MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM LAYANAN SOSIAL
  20. PENGALAMAN NHRI DALAM PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TPB
  21. AUSTRALIA: BERFOKUS PADA TUJUAN TPB 8.7 UNTUK MELAWAN PERBUDAKAN MODERN
  22. REPUBLIK KOREA: PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TPB
  23. INDONESIA: KETERKAITAN ANTARA RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN PENERAPAN TPB
  24. KONTRIBUSI TERHADAP KEMAJUAN NASIONAL PENCAPAIAN TPB TERTENTU
  25. AUSTRALIA: MEMERANGI PELECEHAN SEKSUAL DAN BERKONTRIBUSI UNTUK TPB 5, 8, DAN 16
  26. THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS

THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS

BEKERJA DENGAN AGENDA 2030 UNTUK MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA

正 儿 e 並木 X リンビル キリンヒール キリンヒール キリンビール キリンビール リンビル

INISIATIF NHRI DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Judul : Bekerja dengan Agenda 2030 untuk Memajukan Hak Asasi Manusia: Inisiatif NHRl di Kawasan Asia Pasifik

Judul Asli : Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region Penerbit The Danish Institute for Human Rights, 2020

Cetakan : Pertama, 2022

Penulis : The Danish Institute for Human Rights

Penerjemah : Wordsmith Group

Penanggung jawab : Komnas HAM RI

Alamat Penerbit

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)

Jalan Latuharhari Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon (021) 392 5230 | Faksimili (021) 3922026

Website: www.komnasham.go.id | Twitter: @komnasham | Email: [email protected]

Katalog dalam Penerbitan:

Inisiatif NHRI di Kawasan Asia Pasifik. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.

22 halaman; 21 cm x 29,7 cm.

Publikasi ini disusun dengan bantuan finansial dari Uni Eropa melalui proyek Peningkatan Kapasitas Lembaga Hak Asasi Manusia - NHRI¹.EU fase 2. Seluruh konten merupakan tanggung jawab tunggal The Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan mungkin tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Apabila diperlukan untuk tujuan non-komersial, publikasi ini, atau sebagian daripadanya, dapat direproduksi dengan mencantumkan nama penulis dan sumbernya.

Di DIHR, kami ingin membuat publikasi kami dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Kami menggunakan ukuran huruf yang besar, baris yang pendek (tanpa tanda sambung), dan warna kontras demi keterbacaan dan kenyamanan pembaca. Untuk informasi lebih lanjut tentang aksesibilitas, silakan klik www.humanrights.dk/accessibility

PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya pemenuhan hak asasi manusia.

Pembentukan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditujukan untuk mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga negara supaya mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga TPB menjadi instrumen yang sangat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Komnas HAM RI bekerjasama dengan Danish Institute for Human Rights (DIHR) dalam kerangka Kelompok Kerja TPB dari Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) untuk mengembangkan beragam kegiatan terkait promosi dan penguatan peran Lembaga-lembaga Nasional HAM di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Proses penerjemahan buku ini merupakan bagian dari kerjasama tersebut dengan tujuan untuk menambah pemahaman terkait tantangan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terus dihadapi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan bagaimana peran Lembaga Nasional HAM di negara-negara tersebut dalam upaya pencapaian TPB.

Semoga buku ini mampu dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan dalam bentuk yang lebih kongkrit melalui berbagai aktivitas untuk mendorong pencapaian TPB. Hal ini karena pencapaian TPB adalah bentuk dari langkah maju atas kewajiban negara dalam merealisasikan secara progresif hak asasi manusia bagi semua.

Jakarta, 06 Juli 2022

Komnas HAM RI

Komisioner Pengkajian dan Penelitian

Sandrayati Moniaga

DAFTAR ISI

PENGANTAR 4 PRAKATA 6 6 NHRI dan Agenda 2030 - Deklarasi Mérida. PENDAHULUAN 8 Beragam Pengalaman.. 8 PENGALAMAN NHRI DALAM PEMANTAUAN TPB 9 Mongolia: Pengembangan Indikator TPB Nasional.. 9 Bangladesh: Penggunaan Alat Pemantauan TPB Nasional 11 Qatar, Oman, Filipina, dan Selandia Baru: Kolaborasi dengan Kantor Statistik Nasional 12 Australia, Maladewa, dan Indonesia: Pelaporan TPB dan Hak Asasi Manusia Terintegrasi ... 13 PENGALAMAN NHRI DALAM PERENCANAAN TPB NASIONAL 15 Afganistan dan Maladewa: Memajukan Partisipasi Publik dan Hak Asasi Manusia Dalam Perencanaan TPB.. 15 TITIK MASUK BARU UNTUK KERJA SAMA DENGAN OTORITAS PUBLIK 17 Mongolia: Memanfaatkan TPB 5 untuk Pelatihan Isu Gender Bagi Pelayan Publik... 17 Nepal: Bekerja Bersama Otoritas Setempat untuk Memajukan Pendekatan TPB Berbasis Hak Asasi Manusia . 17 India: Memajukan Hak Asasi Manusia dalam Layanan Sosial. 18 PENGALAMAN NHRI DALAM PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TPB 20 Australia: Berfokus pada Tujuan TPB 8.7 untuk Melawan Perbudakan Modern ... 20 Republik Korea: Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dan TPB. 21 Indonesia: Keterkaitan Antara Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan Penerapan TPB. 21 KONTRIBUSI TERHADAP KEMAJUAN NASIONAL PENCAPAIAN TPB TERTENTU 23 Australia: Memerangi Pelecehan Seksual dan Berkontribusi untuk TPB 5, 8, dan 16. 23

PRAKATA

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menempatkan hak asasi manusia sebagai intinya. Ketujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)²secara eksplisit didasarkan pada perjanjian internasional hak asasi manusia, dan Agenda ini berupaya untuk "mewujudkan hak asasi semua orang".3 Lebih dari 90% tujuan TPB mencerminkan ketentuan tertentu dari instrumen hak asasi manusia internasional,4 dan ikrar untuk Tidak Meninggalkan Satu Orang Pun (Leave No One Behind) mengajak semua Negara untuk menghapus diskriminasi dan mendorong kesetaraan. Mengingat sifat TPB dan hak asasi manusia yang saling terkait dan saling menguatkan, standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat digunakan untuk menilai dan memandu penerapan serta pemantauan TPB, sementara NHRI memegang peran penting dalam merealisasikannya.

Laporan kemajuan TPB dari kawasan Asia Pasifik mendokumentasikan tantangantantangan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terus dihadapi negara-negara di kawasan ini,5 dan baru beberapa negara yang sudah menemukan cara mengoperasionalkan seruan untuk Tidak Meninggalkan Satu Orang Pun secara efektif. Oleh karenanya, Asia Pasifik, sebagai satu kawasan, harus segera mencari cara-cara inovatif berbasis bukti untuk mengurangi ketidaksetaraan dan membereskan akar permasalahan yang menyebabkan ketertinggalan banyak pihak. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penerapan TPB berpotensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan ini dan merealisasikan ikrar untuk Tidak Meninggalkan Satu Orang Pun. Hal ini membuka ladang pekerjaan baru bagi NHRI, yang semakin terlibat dalam proses dan inisiatif TPB sebagai cara untuk memajukan hak asasi manusia.

NHRI DAN AGENDA 2030 – DEKLARASI MÉRIDA

Pada bulan Oktober 2015, hanya beberapa minggu setelah disetujuinya Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, NHRI dari seluruh kawasan bertemu di bawah payung Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) di Mérida, Meksiko, untuk membahas peran NHRI dalam menerjemahkan TPB yang ditetapkan dalam Agenda 2030 dan kontribusi Agenda untuk merealisasikan hak asasi manusia.6

Konferensi Internasional NHRI ke-12 berujung pada disetujuinya Deklarasi Mérida, yang menetapkan peran penting NHRI dalam penerapan Agenda, dan menegaskan kembali sifat hak asasi manusia dan TPB yang saling menguatkan.' Dalam relasi sinergis ini, instrumen dan mekanisme hak asasi manusia memberikan kerangka kerja dalam pendekatan tujuan, sasaran, dan indikator multidimensi, sedangkan TPB membuka peluang-peluang baru untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia.

Deklarasi Mérida menjelaskan peran NHRI sebagai berikut: "NHRI memiliki peran unik, yaitu sebagai jembatan antarpemangku kepentingan sekaligus pendorong proses nasional penerapan dan pemantauan hak asasi manusia yang transparan, partisipatif, dan inklusif"

(Deklarasi Mérida, paragraf 15). Sebagailembaga negara yang independen, NHRI menerima mandat untuk secara berkala memantau situasi hak asasi manusia di negaranya, dan dengan demikian memiliki pengetahuan luas mengenai kelompok marginal yang berisiko tertinggal di negara tersebut. NHRl juga menerima mandat untuk memberikan saran kepada pemerintah mengenai perlindungan dan realisasi hak asasi manusia, sehingga dapat menjembatani kelompok rentan dan pelaku pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi.

Deklarasi Mérida memerinci cara NHRI dapat menerapkan mandat dan fungsinya yang luas dalam Agenda 2030 sekaligus mengidentifikasi pemantauan dan pelaporan; memberikan saran kepada pemerintah; memfasilitasi akses ke keadilan, ganti rugi, dan pemulihan; serta membina dialog dan partisipasi, termasuk dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan sebagian besar kelompok rentan, sebagai titik awal yang baik.

PENDAHULUAN

Catatan pengarahan ini disusun dalam konteks Proyek NHRI-EU dengan tujuan memberikan gambaran singkat beberapa inisiatif vang dilakukan NHRI di kawasan Asia Pasifik untuk mengepankan hak asasi manusia melalui proses TPB nasional.

Komponen TPB dalam Proyek NHRI-EU diterapkan oleh DIHR, yang bekerja sama dengan GANHRI dan jaringan regionalnya, dan dalam hal ini, yang bekerja sama langsung dengan Komnas HAM, sebagai wakil Kawasan Asia Pasifik dalam Kelompok Kerja Pembangunan Berkelanjutan GANHRI. Tujuannya adalah memfasilitasi pertukaran alat, pengalaman, dan praktik terbaik antarlembaga dalam hal pendekatan hak asasi manusia yang terintegrasi serta penerapan dan pemantauan TPB dalam konteks regional, dan catatan pengarahan ini dibagikan ke semua NHRI untuk mendorong terjadinya pertukaran tersebut.®

Gambaran singkat yang dikumpulkan di sini didasarkan pada tanggapan 18 NHRI terhadap survei yang dikembangkan oleh DIHR dan mitra dalam proyek NHRI-EU pada bulan Januari 2020.º Kami berharap kumpulan pengalaman ini dapat memberikan tinjauan singkat bagi NHRI di kawasan ini mengenai praktik-praktik yang dilakukan lembaga serupa dan bahkan mungkin menginspirasi inisiatif baru untuk diterapkan di negara masing-masing.

BERAGAM PENGALAMAN

Hasil survei menunjukkan bahwa banyak NHRl yang telah memanfaatkan data, keahlian, atau rekomendasi hak asasi manusia yang mereka miliki untuk memberikan masukan bagi proses TPB nasional untuk meningkatkan perhatian terhadap standar dan prinsipprinsip hak asasi manusia dalam konteks pelaporan, perencanaan, dan penerapan TPB nasional. Sembilan NHRI melaporkan pengalaman konkret dalam mengintegrasikan masalah-masalah hak asasi manusia dalam pemantauan TPB dan sebaliknya, antara lain di Afganistan, Australia, Bangladesh, Maladewa, Mongolia, Selandia Baru, Oman, Filipina, dan Qatar. Tingkat keterlibatannya bervariasi, mulai dari inisiatif pengintegrasian standar hak asasi manusia ke dalam indikator TPB nasional, hingga kerja sama dengan Badan Statistik Nasional, atau menautkan pemantauan dan rekomendasi NHRI pada sasaran dan TPB tertentu. Beberapa NHRI juga melaporkan bahwa mereka telah melibatkan diri dalam proses perencanaan TPB nasional dan berupaya mempertajam fokus pada hak asasi manusia dalam proses perencanaan nasional yang penting ini (Afganistan dan Maladewa), sekaligus tetap mendorong terciptanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses TPB.

Beberapa contoh inisiatif terkait TPB yang dilaporkan NHRI dalam survei ini menunjukkan bahwa Agenda 2030 dan TPB telah membuka cara-cara baru bagi NHRI untuk menjalin kerja sama langsung dengan otoritas publik di tingkat nasional maupun daerah. Kerja sama tersebut berujung pada meningkatnya penegakan hak asasi manusia secara nyata di tingkat operasional di Mongolia, Nepal, dan India.

Beberapa NHRi di kawasan ini sudah mulai mengupayakan bisnis dan hak asasi manusia, sementara beberapa mulai menjajaki cara memanfaatkan TPB dalam menegakkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia di sektor swasta (Korea Selatan dan Australia). Agenda 2030 mengenali peran dan kontribusi penting sektor swasta dalam mencapai target ambisius ini dan merujuk secara eksplisit kepada pentingnya menyelaraskan praktik-praktik sektor swasta dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/ UNGP) dalam hal tersebut. Berdasarkan survei, banyak NHRI menyatakan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kapasitas dalam mengupayakan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan TPB.

Dengan penjangkaran TPB yang kuat pada norma dan standar internasional hak asasi manusia,TPBmustahildicapaitanpamewujudkanhakasasimanusia. Kegiatan memajukan hak asasi manusia oleh NHRI serta kontribusi langsungnya dalam mengidentifikasi perlunya praktik-praktik baru di antara para pengemban tugas untuk memastikan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia merupakan sumbangan langsung bagi kemajuan negara masing-masing dalam mewujudkan visi ambisius sejumlah TPB. Di sepanjang catatan pengarahan ini, kami akan memberikan contoh-contoh kontribusi NHRI terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tertentu di negaranya. Bagian akhir laporan memberikan contoh prioritas strategis salah satu NHRl dalam memerangi pelecehan seksual yang berhasil berkontribusi dalam perwujudan beberapa TPB. Contoh pengalaman serupa dari NHRI negara-negara lain juga dapat ditemukan dalam laporan ini dengan merujuk ke sejumlah TPB tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam penjabarannya.

Kami berharap contoh-contoh keterlibatan NHRI dalam Agenda 2030 yang disajikan dalam halaman-halaman berikut ini dapat mendorong semua NHRl untuk saling belajar dan menginspirasi, sekaligus memicu diskusi lebih lanjut antara seluruh NHRl di kawasan ini tentang cara memperoleh hasil hak asasi manusia secara nyata dan signifikan dari penerapan Agenda 2030.

PENGALAMAN NHRI DALAM PEMANTAUAN TPB

MONGOLIA: PENGEMBANGAN INDIKATOR TPB NASIONAL

Kata kunci: Rencana pembangunan nasional; Badan Pembangunan Nasional; indikator TPB nasional; pendekatan banyak pemangku kepentingan; kelompok kerja TPB nasional.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mongolia (National Human Rights Commission of Mongolia/NHRCM) secara aktif terlibat dalam inisiatif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk mengembangkan indikator TPB nasional. Fokus utamanya adalah TPB yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, seperti TPB 4 (Pendidikan bermutu), TPB 5 (Kesetaraan gender), dan TPB 16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat).

NHRCM turut serta dalam dialog nasional yang berfokus pada pengembangan indikator dan sasaran nasional dalam penerapan Agenda 2030 dan ke-17 TPB. Dialog tersebut juga melibatkan perwakilan pemerintah, lembaga pemerintahan daerah, masyarakat sipil, ilmuwan dan akademisi, badan pembangunan internasional, serta sektor swasta. Maksud utama dari inisiatif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini juga untuk mencapai pemahaman mengenai peran pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam keterlibatannya di TPB.

NHRCM disertakan dalam dua dari delapan kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan utama menilai dokumen kebijakan dan rekomendasi rancangan kebijakan pembangunan, serta mendefinisikan indikator dan sasaran nasional untuk TPB. NHRCM memberikan umpan balik mengenai indikator TPB global 16.a.1 (Adanya lembaga nasional hak asasi manusia yang independen sesuai dengan Prinsip Paris) dan 16.b.1 (indikator persepsi untuk diskriminasi),10 dan komentar NHRCM tersebut disertakan ke dalam indikator dan materi nasional. Selain itu, NHRCM merekomendasikan untuk mengubah UU tentang NHRCM yang telah ada agar menyertakan rujukan khusus kepada Prinsip Paris sebagai indikator. Selanjutnya, UU tentang NHRCM direvisi dan UU baru diberlakukan pada Januari 2020. NHRCM juga merekomendasikan perancangan dan pemberlakuan peraturan anti-diskriminasi yang komprehensif terkait tujuan TPB 16.b (Mendorong dan memberlakukan UU dan kebijakan anti-diskriminasi demi pembangunan berkelanjutan), dan mengusulkan untuk menyertakan dasar diskriminatif sebagai indikator nasional, sejalan dengan instrumen internasional hak asasi manusia serta Deklarasi tentang Prinsip- Prinsip Kesetaraan.

NHRCM mengusung pesan bahwa 90% tujuan TPB mencerminkan kewajiban hak asasi manusia. Oleh karenanya, bagi NHRCM sangat penting untuk memantau kemajuan TPB di tingkat nasional, serta menjembatani berbagai pemangku kepentingan, yang termasuk pemerintah, LSM, badan pembangunan internasional, dan pelaku sektor swasta. Mengenai penerapan operasional TPB, NHRCM memandang perlunya koordinasi dan kerja sama antarpelaku demi tercapainya penerapan yang efisien.

Bagi NHRCM, lebih mudah mendorong masyarakatuntukturutsertamemajukan dan melindungi hak asasi manusia serta penerapan TPB dengan meminta mereka melakukan hal sederhana. Misalnya, NHRCM bekerja sama dengan Koordinator Residen PBB, mencetak poster TPB yang mengajak masyarakat menyumbangkan pakaian bekas atau tidak terpakai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, atau mengajak masyarakat menggunakan gelas sendiri ketimbang gelas plastik dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, atau menghindari penggunaan istilah-istilah bias gender, atau mengajak masyarakat untuk tidak membuang makanan, serta menghindari penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, dan lain-lain.

BANGLADESH: PENGGUNAAN ALAT PEMANTAUAN TPB NASIONAL

Kata kunci: NHRI sebagai penyedia data TPB; penggunaan data pemantauan TPB Pemerintah untuk pemantauan, pendokumentasian, dan pelaporan hak asasi manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bangladesh (National Human Rights Commission of Bangladesh/NHRCB) menyediakan data untuk Pelacak TPB Nasional (National SDGs Tracker), suatu alat pemantauan dan gudang informasi berbasis web yang dikembangkan pemerintah Bangladesh untuk melacak proses penerapan TPB dan tujuan pembangunan nasional lainnya. Pelacak TPB Nasional memiliki 39 indikator, dan merupakan basis data yang dapat dicari, yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi kemajuan terkini yang diukur berdasarkan indikator-indikator tersebut, termasuk melalui presentasi visual data.

Meskipun tidak terlibat langsung dalam perancangan Pelacak TPB Nasional, saat ini NHRCB bekerja dengan Pelacak TPB Nasional untuk menyediakan dan menganalisis data. NHRCB menyoroti topik-topik hak asasi manusia yang relevan terkait indikator dan memajukan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam piagam rakyat dan model pemberian layanan. Data dari Pelacak TPB Nasional juga digunakan NHRCB untuk mengidentifikasi target dan indikator TPB yang masih belum terjamah.

Selain itu, NHRCB menggunakan data dari Pelacak TPB Nasional untuk melakukan pemantauan hak asasi manusia secara mandiri. Pelacak TPB Nasional membantu NHRCB memperoleh data real time yang akan digunakan dalam pendokumentasian, pemantauan, dan pelaporan situasi hak asasi manusia, termasuk pelaporan kepada sistem hak asasi manusia internasional.

QATAR, OMAN, FILIPINA, DAN SELANDIA BARU: KOLABORASI DENGAN KANTOR STATISTIK NASIONAL

Kata kunci: Data kelompok rentan; kriteria identifikasi kelompok rentan; memprioritaskan kelompok rentan dalam proses pembangunan; pembelajaran dari kolaborasi dengan lembaga pemerintahan.

Di Qatar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Qatar (National Human Rights Commission of Qatar/NHRCQ) bekerja sama dengan Pusat Statistik Kementerian Perencanaan untuk memperoleh informasi mengenai hak-hak ekonomi dan sosial kelompok rentan. Ketika masalah kelompok rentan ini dikemukakan, terjadi konflik yurisdiksi antar otoritas. Untuk mengatasi konflik tersebut, dibentuklah kelompok kerja beranggotakan otoritas yang kompeten untuk membahas masalah terkait kelompok rentan bersama NHRCQ. Tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi ini diatasi dengan membahas topik spesifik dan praktis, seperti permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas. Disusunlah suatu kriteria untuk kelompok rentan yang kemudian dijadikan prioritas dalam proses pembangunan.

Di Oman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Oman (Oman Human Rights Commission/ OHRC) bekerja sama dengan kantor regional Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia di Beirut menyelenggarakan lokakarya yang bertujuan memperkuat kemitraan antarinstitusi terkait pembangunan berkelanjutan. Lokakarya ini berfokus pada beberapa bidang, antara lain pengembangan basis data nasional untuk TPB terkait hak asasi manusia di kawasan tersebut, serta meningkatkan pengetahuan institusi yang terlibat dalam pemantauan TPB. Lokakarya ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang diajukan kepada lembagalembaga terkait. Saat ini OHRC sedang memasuki tahap konsultasi pengembangan suatu mekanisme yang lebih efisien untuk membangun basis data nasional yang menghubungkan TPB dan hak asasi manusia. OHRC juga sedang berkonsultasi dan berkomunikasi dengan berbagai otoritas yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu hak asasi manusia untuk menyediakan data kemajuan TPB dan hak asasi manusia bagi Komisi serta Pusat Statistik dan Informasi Nasional. Rekomendasi lain yang dihasilkan dari Iokakarya ini adalah menyertakan OHRC dalam penyusunan laporan TPB nasional; menautkan rekomendasi yang dihasilkan dari Tinjauan Periodik Universal Oman dengan TPB, sekaligus menyertakannya dalam pelaporan kemajuan TPB nasional; penyerahan laporan paralel mengenai kemajuan pencapaian TPB dari OHRC; dan mendorong peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan Pusat Statistik dan Informasi Nasional untuk berkontribusi pada basis data TPB dan hak asasi manusia nasional; serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya indikator TPB dan perlunya memastikan arus data yang berkelanjutan.

Di Filipina, Komisi Hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights/CHR) berkoordinasi dengan Otoritas Statistik Filipina dan lembaga pemerintahan terkait untuk menautkan pemantauan penerapan tujuan dan sasaran dengan indikator hak asasi manusia. CHR berupaya mengembangkan suatu pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pemantauan TPB.

Di Selandia Baru, Komisi Hak Asasi Manusia Selandia Baru (New Zealand Human Rights Commission /NZHRC) berupaya meningkatkan akuntabilitas tindakan, tanggung jawab pemerintah untuk TPB, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan strategi pemerintah. NZHRC bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman dan pelaku lintas pemerintahan lainnya untuk mengintegrasikan pelaporan TPB ke dalam alat pemantauan daring National Plan of Action (NPA), yang dirancang untuk mengukur kemajuan dari tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam menanggapi rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) kedua. Namun, NZHRC menghadapi banyak tantangan, antara lain karena alat NPA daring ini telah ditambahkan untuk mencakup tujuan TPB di sektor lain, seperti UPR dan rekomendasi lembaga perjanjian. Tantangan lainnya yaitu mengumpulkan data yang relevan dari lembaga pemerintahan, serta pemeliharaan dan pembaruan alat daring ini. Saat ini, NZHRC sedang berupaya memasukkan kerangka kerja indikator yang dikembangkan Biro Statistik Selandia Baru, yang menjanjikan data yang jauh lebih baik dan dapat dikustomisasi bagi TPB.

AUSTRALIA, MALADEWA, DAN INDONESIA: PELAPORAN TPB DAN HAK ASASI MANUSIA TERINTEGRASI

Kata kunci: Mengukur pencapaian TPB di antara kelompok rentan; menautkan standar hak asasi manusia dan rekomendasi dari sistem hak asasi manusia dengan TPB; menyelaraskan rencana kerja NHRI dengan TPB.

Di Australia, Komisi Hak Asasi Manusia Australia (Australian Human Rights Commission/ AHRC) terus-menerus menyarankan agar pemerintah lebih komprehensif dan konsisten dalam pengukuran kemajuan TPB. Australia sedang memasuki siklus Universal Periodic Review (UPR) ke-3 pada akhir 2020, dan AHRC saat ini sedang melakukan pelacakan dan pemantauan kemajuan pemerintah yang juga akan mencakup isu-isu terkait TPB. AHRC juga merupakan Sekretariat bagi Close the Gap, yaitu kampanye masyarakat adat miskin11 yang dapat dimanfaatkan pemerintah yang telah berkomitmen terhadap penerapan TPB terkait penurunan angka kemiskinan dalam negeri tetapi belum memiliki komitmen terhadap angka kemiskinan masyarakat adat.

Di Maladewa, Komisi Hak Asasi Manusia Maladewa (Human Rights Commission of the Maldives/HRCM) telah mengembangkan Aplikasi Pemantauan dan Pelaporan Hak Asasi Manusia Antarpemerintah untuk memantau kemajuan penerapan rekomendasi dari lembaga perjanjian hak asasi manusia PBB dan UPR. Aplikasi ini mencocokkan semua instrumen, artikel, dan rekomendasi hak asasi manusia dengan TPB yang relevan. Dalam

Rencana Kerja Tahunan 2020 HRCM, semua kegiatan juga telah diselaraskan dengan TPB yang relevan.

Di Indonesia, Komnas HAM telah bekerja sama dengan UNESCO sejak tahun 2017 untuk mengembangkan alat pemantauan TPB berbasis web. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong keterkaitan antara TPB dan hak asasi manusia. Meskipun Rencana Aksi TPB Nasional hanya merujuk kepada Komnas HAM sehubungan dengan TPB 16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dengan alat ini Komnas HAM dapat memantau sebagian besar indikator TPB dari sudut pandang hak asasi manusia, termasuk aspek-aspek terkait tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak asasi manusia.

PENGALAMAN NHRI DALAM PERENCANAAN TPB NASIONAL

AFGANISTAN DAN MALADEWA: MEMAJUKAN PARTISIPASI PUBLIK DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERENCANAAN TPB

Kata kunci: Rencana Aksi Nasional untuk TPB; survei dasar NHRI tentang TPB; meningkatkan kesadaran publik; mengembangkan basis data nasional yang menautkan TPB dan hak asasi manusia; mengembangkan rekomendasi yang ditujukan untuk perencanaan pembangunan nasional; memajukan peran NHRl dalam perencanaan TPB nasional.

Di Afganistan, Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afganistan (Afghanistan Independent Human Rights Commission/AlHRC) secara aktif terlibat dalam upaya penerapan dan pemantauan TPB. Sebagai anggota Komite Nasional TPB, AIHRC berupaya mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk TPB dan melokalkan Agenda 2030. AlHRC juga mengadakan survei dasar tentang TPB dan berencana meluncurkan program penelitian berskala nasional untuk menilai sejauh mana TPB telah diimplementasikan. Sejak 2015, AlHRC telah menjadi tuan rumah berbagai konferensi tingkat internasional, nasional, dan daerah mengenai hak asasi manusia dan TPB, mengumpulkan ratusan pejabat pemerintah, perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan aktivis hak asasi manusia. Peran konferensi semacam ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang Agenda 2030 dan sinergi antara TPB dan hak asasi manusia di Afganistan. Kegiatan penting yang dilakukan antara lain Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (diadakan pada tahun 2016) dan Konferensi Kesetaraan Gender pada tahun 2017 yang berfokus pada penerapan TPB 5, dengan tujuan memajukan kesetaraan hak kaum perempuan dalam lingkup politik, ekonomi, dan sosial. Pada tahun 2016, AlHRC juga mengadakan serangkaian konferensi di 12 provinsi Afganistan untuk meningkatkan pengetahuan tentang TPB dan hak asasi manusia di antara pejabat pemerintah setempat, pegawai sipil, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis hak asasi manusia.

Di Maladewa, Komisi Hak Asasi Manusia Maladewa (Human Rights Commission of the Maldives/HRCM) terlibat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (National Development Plan/NDP) pada tahun 2019. Lembaga yang bertanggung jawab atas penyusunan NDP adalah Kementerian Perencanaan Nasional dan Infrastruktur, beserta Kantor Kepresidenan sebagai penasehat. Tugas tersebut harus dituntaskan dalam waktu singkat, yaitu empat bulan, dan karenanya mereka meminta bantuan dari suatu tim konsultasi. Semua kementerian dan sejumlah lembaga independen, termasuk HRCM, diundang hadir dalam rapat awal dan lanjutan untuk membahas penyusunan NDP. Mengingat pentingnya Agenda 2030 secara global, Pemerintah mempertimbangkan TPB dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan menyoroti pentingnya menyelaraskan seluruh kebijakan dan strategi pemerintah dalam NDP dengan TPB. Namun, peserta rapat menyatakan kekhawatiran mereka akan penyelarasan tersebut, khususnya dalam hal durasi dan kemenyeluruhan dokumen yang dihasilkan. Dari kacamata TPB, disoroti juga masalah partisipasipublik, mengingat beberapa kelompok, seperti masyarakat sipil atau sektor swasta, tidak terwakili dalam kelompok kerja ini. HRCM berperan penting dalam mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk NDP serta mendorong kerja sama yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Hasilnya, tim pemimpin setuju untuk membentuk forum partisipasi publik serta menerima masukan dari LSM dan organisasi sektor swasta. Selain itu, HRCM juga mengangkat isu penyertaan hak asasi manusia ke dalam tiap bagian NDP sebagai isu lintas sektoral. Dua hal yang menjadi perhatian utama HRCM, yaitu partisipasi yang lebih luas dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, diterima sebagai bahan pertimbangan tim konsultasi, dan ini membuktikan bahwa NHRI dapat memainkan peran penting dalam proses penyusunan rencana nasional dan memajukan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan nasional.

Di Indonesia, Komnas HAM berupaya berdiskusi dengan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, lembaga utama dalam penerapan TPB, serta Sekretariat Nasional TPB, guna memajukan peran Komnas HAM dalam pencapaian TPB berdasarkan Deklarasi Mérida. Selain itu, dalam rapat terakhirnya dengan Sekretariat Nasional TPB, Komnas HAM juga berupaya mencapai kesepakatan mengenai indikator kunci dalam pemantauan TPB 16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Usulan indikator akan membantu para analis mengukur tata kelola hak asasi manusia dengan efektif sebagai bagian dari pemantauan nasional pencapaian TPB 16.

TITIK MASUK BARU UNTUK KERJA SAMA DENGAN OTORITAS PUBLIK

MONGOLIA: MEMANFAATKAN TPB 5 UNTUK PELATIHAN ISU GENDER BAGI PELAYAN PUBLIK

Kata kunci: Pelatihan hak asasi manusia untuk pelayan publik; menggunakan TPB untuk menantang persepsi atas isu gender.

Di Mongolia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mongolia (National Human Rights Commission of Mongolia/NHRCM) mengadakan pelatihan berkala bagi pelayan publik mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia dan gender, yang secara eksplisit merujuk kepada TPB. Misalnya, dalam pelatihan yang diadakan pada tahun 2018 dan 2019, para pelatih NHRCM merujuk secara langsung ke TPB 5 saat menyelenggarakan pelatihan isu gender bagi pelayan publik, termasuk pejabat dan manajer personalia yang bekerja di perdesaan.

Di Mongolia, masih ada anggapan bahwa isu gender adalah buatan negara-negara barat sementara negara-negara Asia memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai peran pria dan wanita. Walaupun demikian, dengan menghubungkan isu gender dengan TPB, khususnya TPB 5, NHRCM dapat menjelaskan kepada para pelayan publik dalam pelatihan tersebut bahwa kesetaraan gender adalah tujuan pembangunan bagi semua negara, terlepas dari budaya dan status sosial ekonominya. NHRCM menggunakan keterkaitan dengan TPB 5 ini untuk mengedukasi para pelayan publik tentang cara membentuk, menegakkan, dan mengubah peran gender, serta alasan di balik pentingnya kesetaraan gender serta pemberdayaan kaum perempuan dan remaja putri. Tantangan yang dilaporkan NHRCM adalah rendahnya jumlah peserta pria dalam pelatihan tersebut. Akibatnya, pejabat pria kehilangan kesempatan untuk lebih memahami masalah gender, yang berujung pada kurangnya kesadaran akan kesetaraan gender di antara para pelayan publik pria. Untuk mengatasinya, NHRCM secara tegas meminta para manajer, yang kebanyakan adalah pria, untuk menghadiri pelatihan tersebut secara langsung.

NEPAL: BEKERJA BERSAMA OTORITAS SETEMPAT UNTUK MEMAJUKAN PENDEKATAN TPB BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Kata kunci: Pendekatan berbasis hak asasi manusia; pelatihan hak asasi manusia bagi pelayan publik; pemberian layanan; pendelegasian.

Di Nepal, setelah diberlakukannya Konstitusi baru, Pemerintah Nepal memulai proses pendelegasian. Nepal kini dibagi menjadi tujuh provinsi, dan kemudian dibagi lagi menjadi 753 pemerintahan daerah yang terdiri dari 293 pemerintahan kota dan 460 pemerintahan desa. Pemerintahan daerah yang baru dibentuk ini diberi wewenang yang lebih besar dan bertanggung jawab untuk memberikan beberapa jenis layanan publik. Ketentuan konstitusi dan kepemimpinan tingkat daerah yang baru dipilih ini memberikan banyak janji untuk meningkatkan layanan dan pembangunan di daerah, yang menyebabkan tingginya harapan masyarakat terhadap mereka. Dengan latar belakang inilah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nepal (NHRC) merancang pelatihan yang menyasar para politikus pemerintahan daerah mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia (Human Rights- Based Approach/HRBA) dan TPB. Tujuan khususnya adalah membekali para politikus tingkat daerah dengan pengetahuan tentang standar hak asasi manusia dan HRBA. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap hubungan antara isu hak asasi manusia dan TPB serta meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, keadilan, dan hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan.

NHRC melihat hasil positif dari pelatihan ini. Beberapa pemerintahan tingkat daerah telah mengembangkan rencana periodik mereka berdasarkan panduan Komisi Perencanaan Nasional, yang menyertakan HRBA di dalamnya. Beberapa pemerintahan telah memulai proses perencanaan partisipatif jangka panjang dan pendek, serta sistem manajemen partisipatif berbasis masyarakat yang berfokus pada pelokalan TPB. Beberapa rencana jangka panjang tersebut mencakup pendirian sistem jaringan untuk banyak pemangku kepentingan di antara berbagai pelaku pembangunan (instansi pemerintah, donatur, LSM internasional, LSM lokal, unit tata kelola setempat). Hal ini telah meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan di antara masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas.

Beberapa pemerintahan daerah bahkan telah memproklamasikan dirinya sebagai "Desa yang Ramah Hak Asasi Manusia dan Keadilan". Mereka telah berkomitmen untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat rentan. Bahkan sesungguhnya, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi isu hak asasi manusia

Salah satu tantangan utama adalah bahwa sebagian besar unit lokal tidak memiliki keahlian yang cukup, sehingga rencana mereka disusun oleh konsultan yang hasilnya tidak konsisten dengan TPB dan hak asasi manusia. Selain beberapa pemerintahan daerah, hampir semua otoritas setempat sangat bergantung pada dana hibah dari pemerintah federal. Maka, sangatlah penting untuk melokalkan TPB melalui rencana berkala dan tahunan, serta menginternalisasikan dorongan TPB dari tingkat yang lebih rendah.

INDIA: MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM LAYANAN SOSIAL

Di India, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India (National Human Rights Commission of India/NHRCI) secara aktif memantau penerapan berbagai skema dan program kesejahteraan sosial untuk mencapai TPB. NHRCI memiliki beberapa inisiatif seperti Pemantauan Khusus dan kunjungan pelapor (Rapporteur). NHRCl mengadakan penelitian dengan topik-topik terkait TPB dan memberi rekomendasi kepada kementerian terkait untuk mengikutsertakan hasil penelitian tersebut dalam perencanaan nasional. TPB memberikan NHRCI kerangka kerja dengan tujuan terprioritas serta peluang untuk melebarkan cakrawala hak asasi manusia melalui fokus kepada pembangunan berkelanjutan. TPB telah menciptakan banyak peluang bagi NHRCl untuk terlibat dalam perencanaan nasional dengan membantu melebarkan cakrawala kerjanya dalam bidang hak asasi perempuan, anak-anak, LGBTI, pekerja rumah tangga, air dan sanitasi, martabat pekerjaan, serta memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. NHRCl memberikan contoh rekomendasi perubahan yang akan sulit dicapai tanpa keterkaitan dengan TPB, yaitu tentang hak asasi kaum LGBTl dan pekerja rumah tangga, yang kini telah diformulasikan dan diadvokasikan karena keterkaitannya dengan TPB. Misalnya, NHRCl merekomendasikan dalam perencanaan nasional bahwa 'Proyek untuk kamp peningkatan kesadaran dan kepekaan harus diselenggarakan di tingkat sekolah dan lembaga pendidikan demi tercapainya perlakuan yang non-diskriminatif dan setara bagi komunitas LGBTI terlepas dari pakaian, seragam, dan penampilan mereka. Selain itu, kami juga sangat merekomendasikan disediakannya akomodasi yang layak bagi komunitas LGBTI dengan pendekatan yang inklusif'. NHRCl juga merekomendasikan penerapan Pendapatan Dasar Universal, yang kini sedang dipelajari dan dikaji secara aktif oleh Pemerintah India.

PENGALAMAN NHRI DALAM PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TPB

AUSTRALIA: BERFOKUS PADA TUJUAN TPB 8.7 UNTUK MELAWAN PERBUDAKAN MODERN

Kata kunci: Hak buruh; kerja sama dengan perusahaan; UNGP; bisnis dan hak asasi manusia; pelaporan bisnis.

Di Australia, Komisi Hak Asasi Manusia Australia (Australian Human Rights Commission/ AHRC) telah memanfaatkan Tujuan TPB 8.7 untuk memajukan tanggapan Australia terhadap perbudakan modern. Tujuan TPB 8.7 menyatakan 'Mengambil langkah cepat dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia, serta menegakkan larangan dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak.'

Pada tahun 2018, AHRC mengadakan dialog dengan masyarakat sipil, lembaga pemerintahan, dan sektor swasta untuk membahas tentang perbudakan modern. Diskusi tersebut membahas arti dan praktik perbudakan modern, cara mengenalinya, dan hubungannya dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Sejak pengesahan UU Perbudakan Modern di tingkat federal, AHRC telah bermitra dengan KPMG, organisasi akuntansi multinasional, untuk menyelenggarakan sesi pemberian informasi secara ekstensif kepada sektor swasta melalui Australian Institute of Company Directors mengenai pelaporan perbudakan modern, dan cara mengenali perbudakan modern dalam rantai pasokan. Sesi pemberian informasi tersebut diadakan di seluruh negeri disertai dengan sesi tanya jawab seputar berbagai hal dengan peserta. Saat ini, AHRC turut menyusun serangkaian panduan praktis bagi sektor swasta tentang dampak dan implementasi UU Perbudakan Modern dalam beberapa industri tertentu. Tantangan terbesar yang dihadapi AHRC adalah pandangan dari sektor swasta bahwa hal ini merupakan masalah kepatuhan. Oleh karenanya, NHRI mencoba mendorong perusahaan untuk memandang UU ini sebagai peluang untuk memperbaiki semua aspek bisnis dan hak asasi manusia. Tantangan lainnya berkaitan dengan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyusunan laporan sesuai peraturan pemerintah, yang menghambat proses pelaporan. Walaupun demikian, AHRC terus bekerja sama dengan pemerintah dan berupaya untuk membuka jalan agar terwujudnya suatu kebijakan pengadaan yang dapat dijadikan contoh.

REPUBLIK KOREA: PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TPB

Kata kunci: Bisnis yang bertanggung jawab; kerja sama dengan sektor swasta; kerja sama dengan pemerintah; BHR.

Di Korea, banyaknya jumlah BUMN mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korea (National Human Rights Commission of Korea/NHRCK) untuk memprioritaskan upaya memajukan tanggung jawab hak asasi manusia perusahaan. NHRCK menegaskan bahwa BUMN memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap perlindungan TPB dibanding perusahaan swasta, karena pemerintahlah yang akan bertanggung jawab atas praktik mereka.

Pada bulan September 2014, NHRCK menyusun suatu Checklist bagi BUMN yang menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial. Checklist tersebut menjadi dasar penyusunan 'Rekomendasi untuk Peningkatan Penilaian Manajemen bagi BUMN' di bulan Februari 2016, yang menyertakan sudut pandang TPB. Hasilnya, pemerintah Korea memilih 'Pelembagaan TPB dan Manajemen Hak Asasi Manusia' sebagai salah satu tujuan kebijakan dalam Rencana Adaptasi Nasional 2018-2022. Item dalam Checklist tersebut yang ternyata kurang spesifik menimbulkan tantangan, sehingga menyulitkan BUMN dalam membuat keterkaitan wajib terhadap TPB dan melaksanakan strategi yang diperlukan untuk hal tersebut. Untuk mengatasinya, NHRCK menyusun suatu panduan yang bertujuan membantu BUMN agar tetap kompetitif dan di saat yang bersamaan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Panduan tersebut mencakup seluruh langkah yang diperlukan perusahaan untuk mencapai TPB.

INDONESIA: KETERKAITAN ANTARA RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN PENERAPAN TPB

Kata kunci: Pengaduan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan; Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia; penyertaan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia ke dalam penerapan TPB.

Sepanjang periode 2015-2019, mekanisme pengaduan Komnas HAM menerima 2.813 laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menempati urutan kedua setelah polisi sebagai pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menekankan perlunya mengatasi dampak kegiatan perusahaan terhadap penikmatan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, secara normatif, regulasi dan kebijakan yang mengatur perilaku pihak ketiga, termasuk perusahaan, sudah cukup lengkap, seperti peraturan tentang lingkungan hidup, tenaga kerja, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Namun, penerapan dan penegakan peraturan-peraturan ini sangatlah lemah dan tidak konsisten.

Karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan terus berulang dan bertambah setiap tahunnya, Komnas HAM memandang bahwa Prinsip Panduan PBB memberikan dasar untuk menegakkan akuntabilitas perusahaan. Pada tahun 2017, Komnas HAM menerbitkan Rencana Aksi Nasional (RAN) pertama tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan RAN pertama yang dihasilkan di wilayah Asia Tenggara.

Sementara itu, selama pandemi COVID-19, pemerintah mengambil langkah-langkah kesehatan masyarakat yang memperluas kekuasaannya, sehingga menimbulkan ancaman tambahan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia, termasuk langkah-langkah yang berfokus pada dampak terhadap hak asasi manusia yang terkait bisnis. Terdapat juga laporan mengenai pabrik-pabrik yang memanfaatkan pandemi sebagai alasan untuk memberhentikan karyawannya.

RAN mewajibkan kementerian, instansi, dan pemerintah daerah untuk berperan dalam yurisdiksinya masing-masing, sedangkan peraturan yang lebih lanjut akan diturunkan dari tingkat presiden. RAN bukan hanya sekadar memajukan hak asasi manusia dan menurunkan tingkat pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berusaha memandu pemerintah dalam membuat peraturan koheren yang mendukung penerapan Prinsip Panduan, khususnya terkait mekanisme pemulihan yang masih belum berjalan secara optimal di Indonesia. Perkembangan RAN sendiri saat ini telah diambil alih oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ingin memasukkan RAN ke dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia. Namun, Komnas HAM berpendapat bahwa RAN harus tetap menjadi Rencana Aksi yang berdiri sendiri, karena Rencana Aksi Hak Asasi Manusia masih terlalu umum.

Integrasi antara TPB dan bisnis dan hak asasi manusia sangat diperlukan, karena semangat TPB mencerminkan inti dari hak asasi manusia dan prinsip bisnis. Para pelaku dan mekanisme hak asasi manusia saat ini menganggap masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan sebagai isu yang harus diatasi demi menjaga dan melindungi penikmatan hak asasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah lebih menganut prinsip "keharusan" alih-alih "sukarela" meskipun Prinsip Panduan PBB dan TPB bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum. Dengan menyertakan Prinsip Panduan PBB ke dalam penerapan TPB, penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh perusahaan akan menjadi norma baru di Indonesia di masa mendatang.

KONTRIBUSI TERHADAP KEMAJUAN NASIONAL PENCAPAIAN TPB TERTENTU

Kata kunci: Upaya inti NHRI berkontribusi dalam merealisasikan visi tujuan TPB tertentu; pelecehan seksual; Penyelidikan Nasional tentang pelecehan seksual.

AUSTRALIA: MEMERANGI PELECEHAN SEKSUAL DAN BERKONTRIBUSI UNTUK TPB 5, 8, DAN 16

Di Australia, Komisi Hak Asasi Manusia Australia ("Komnas") berupaya untuk memerangi pelecehan seksual dan secara terus menerus berkontribusi pada tujuan TPB berikut ini: 5.1 dan 5.2 (dengan memajukan tanggapan sistemik untuk menghapus tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan);12 8.8 (melindungi hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi kaum perempuan);13 dan 16.1 (memerangi segala bentuk kekerasan).14 Antara bulan April dan Juni 2018, Komnas melakukan survei nasional untuk menyelidiki prevalensi, sifat, dan pelaporan pelecehan seksual di tempat kerja Australia dan di masyarakat secara lebih luas. Survei tahun 2018 ini dilakukan secara daring dan melalui telepon dengan sampel sejumlah lebih dari 10.000 penduduk Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa satu dari tiga orang (33%) pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dalam lima tahun terakhir. Sehubungan dengan tindak pemulihan, survei menunjukkan bahwa pelaporan formal pelecehan seksual di tempat kerja masih sangat rendah: hanya 17% orang yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja membuat laporan atau pengaduan resmi. Dalam satu dari lima kasus (19%), laporan atau pengaduan formal tersebut tidak memberikan konsekuensi apa pun bagi pelaku. Hasil yang paling umum dari laporan atau pengaduan tersebut adalah peringatan resmi bagi pelaku (30% kasus). Hampir separuh (45%) dari mereka yang mengajukan laporan formal berkata bahwa tidak ada perubahan yang terjadi di perusahaan mereka setelah pelaporan tersebut. Menanggapi survei tersebut, Komisi Diskriminasi Seks Australia mengumumkan Penyelidikan Nasional untuk pertama kalinya yang diadakan terhadap tindakan pelecehan seksual. Hasil survei tersebut akan menjadi masukan bagi Penyelidikan Nasional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan memberikan rekomendasi untuk mencegah tindakan pelecehan seksual di tempat kerja. Komnas menerima laporan secara daring dan menyelenggarakan konsultasi publik di semua ibu kota dan beberapa pusat regional di seluruh Australia.

2 Sustainable Development Goals (SDGs)

1 NHRI atau National Human Rights Institutions dapat diterjemahkan sebagai Lembaga Nasional HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lainnya. Dalam dokumen ini, kami tetap menggunakan istilah NHRI.

3 Mengubah dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Resolusi disetujui oleh Majelis Umum pada 25 September 2015 (pembukaan). A/RES/70/1.

4 Untuk menelusuri tautan hak asasi manusia ini, silakan lihat Panduan Hak Asasi Manusia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: http://sdg.humanrights.dk/en

5 Laporan Kemajuan TPB Asia dan Pasifik 2019, hal. 5. Laporan ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam penerapan Tujuan 10 dan Tujuan 16 – dan bahkan penurunan di beberapa aspek Tujuan 16 (indikator 16B tentang UU non-diskriminatif).

6 https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/sdg/ GANHRI_NHRIs%20engaging%20with%20the%20SDGs.pdf

7 Deklarasi Mérida dapat dibaca di sini:

https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/12IC/Background%20 Information/Merid a%20Declaration%20FINAL.pdf

8 Tujuan keseluruhan proyek NHRI-UE adalah meningkatkan peran institusi hak asasi manusia nasional (NHRl) beserta jaringan global dan regionalnya dalam memajukan dan melindungi hak asasi semua manusia.

9 Survei bertujuan untuk mengumpulkan masukan untuk perancangan seminar regional yang membantu NHRI berbagi pengalaman dalam Agenda 2030, serta bersama-sama menyusun strategi untuk keterlibatan mereka dalam proses TPB di tingkat nasional. Meskipun seminar awalnya direncanakan secara tatap muka yang akan diadakan di Bangkok pada akhir Maret 2020, terjadi perubahan rencana akibat pandemi COVID-19, sehingga seminar tersebut akan digantikan dengan serangkaian acara daring untuk wilayah ini. Dua webinar akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 September, dan kegiatan lainnya direncanakan untuk tahun 2021.

10 Indikator TPB global 16.n.1 menyatakan, dalam kalimat lengkapnya: Proporsi populasi yang melaporkan telah mengalami diskriminasi atau pelecehan dalam 12 bulan terakhir atas dasar diskriminasi yang dilarang berdasarkan UU hak asasi manusia internasional.

11 Meskipun ditulis demikian dalam dokumen asli, namun kami menemukan bahwa Close the Gap ini merupakan kampanye kesehatan untuk masyarakat adat atau "Indigenous Health Campaign" dan bukan "Indigenous Disadvantage Campaign". Lihat referensinya di https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-socialjustice/projects/close-gap-indigenous-health.

12TPB 5.1: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana pun; TPB 5.2: Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia serta ekspolitasi seksual dan bentuk lainnya.

13 TPB 8.8: Melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan, termasuk pekerja migran, secara khusus pekerja migran perempuan, dan mereka yang melakukan pekerjaan berbahaya.

14 TPB 16.1: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun.

THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS

正 リンビール 宗 儿 ビル 並木 リンビル キリンヒール リンビール ンビル キリンヒール キリンビール キリンビール リンビル