Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020

40 halaman · 40 halaman diproses dengan OCR · 12.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020
  2. Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih Terhadap Dukungan dan Kontribusi pada Penelitian Ini:
  3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia:
  4. Danish Institute for Human Rights (DIHR):
  5. DAFTAR ISI
  6. DAFTAR TABEL
  7. DAFTAR SINGKATAN PILIHAN
  8. KATA PENGANTAR
  9. 1. Pendahuluan
  10. 2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Secara Eksplisit
  11. 2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Program dan Kegiatan Komnas HAM31
  12. 3. Langkah Selanjutnya: Rekomendasi Optimalisasi
  13. 3.1.Pendekatan Eksternal
  14. 3.1.1. Revisi Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
  15. 3.1.2. Keberadaan Komnas HAM di Voluntary National Review (VNR)
  16. 3.2.Pendekatan Internal
  17. 3.2.1. Peningkatan Kapasitas
  18. 3.2.2. Keberadaan TPB dalam Laporan Tahunan Secara Eksplisit
  19. 3.2.3. Aspek Pelaksanaan Aktivitas
  20. 3.2.4. Anggaran
  21. 3.2.5. Kerja Sama
  22. 3.2.6. Diseminasi TPB di Media Sosial
  23. Berikut adalah beberapa contoh konten TPB di media sosial DPN Argentina:
  24. Kesimpulan dan Rekomendasi
  25. Rekomendasi
  26. DAFTAR PUSTAKA
  27. Instrumen Internasional:
  28. Peraturan Perundang-undangan:
  29. Sumber Lain:

KOMNAS HAM RI

Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020

Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020

Komnas HAM

Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020

Pengarah: Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian)

Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia)

Koordinator Peneliti: Handa S. Abidin

Wakil Koordinator Peneliti: Bayu Imantoro

Peneliti: Ulya Yasmine Prisandani

Asisten Peneliti: Fidela Gracia dan Soraya Dewi Kartikasari

Penerjemah: Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, Fidela Gracia, dan Soraya Dewi Kartikasari

Desain: Ulya Yasmine Prisandani dan Fidela Gracia

Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310

Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih Terhadap Dukungan dan Kontribusi pada Penelitian Ini:

Rasa terima kasih khususnya kami ucapkan kepada Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM) dan Sille Stidsen (Chief Adviser and Programme Manager in the Human Rights and Development Department di DIHR) yang telah melakukan kontribusi tertulis secara langsung pada penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan dengan hormat kepada:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia:

Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Peneliti Komnas HAM), Sri Nur Fathya (Sub-Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Lembaga / Pranata Humas Muda Komnas HAM), dan Rebeca Amelia Susanto (Sekretaris Tim Sustainable Development Goals Komnas HAM).

Danish Institute for Human Rights (DIHR):

Sofie Gry Fridal Hansen (Adviser in the Human Rights and Development Department di DIHR).

DAFTAR ISI

Daftar Tabel iv Daftar Diagram iv Daftar Gambar iv Daftar Singkatan Pilihan V Kata Pengantar vi 1. Pendahuluan 1 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Dalam Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020 2 2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Secara Eksplisit 2 2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Program dan Kegiatan Komnas HAM 5 3. Langkah Selanjutnya: Rekomendasi Optimalisasi 10 3.1. Pendekatan Eksternal 12 3.1.1. Revisi Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan 12 3.1.2. Keberadaaan Komnas HAM di Voluntary National Review (VNR) 13 3.2. Pendekatan Internal 16 3.2.1. Peningkatan Kapasitas 16 3.2.2. Revisi Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan 3.2.3. Aspek Pelaksanaan Aktivitas 16 3.2.4. Anggaran 17 3.2.5. Kerja Sama 17 3.2.6. Diseminasi TPB di Media Sosial 18 4. Kesimpulan dan Rekomendasi 26 Daftar Pustaka 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kegiatan dan Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM 2020 yang Dikaitkan Secara Langsung dengan TPB 5 Tabel 2. Daftar 10 Kasus Penting yang Ditangani oleh Komnas HAM 8 Tabel 3. Daftar Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM per Desember 13 2021 DAFTAR DIAGRAM Diagram 1. Cakupan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10 Diagram 2. Partisipasi Institusi dalam Pertemuan VNR Indonesia 2021 14 Diagram 3. Sebaran Institusi Partisipan Pertemuan Terkait VNR 14 Diagram 4. Sebaran Konten Instagram @komnas.ham (2019-2020) 18 Diagram 5. Sebaran Konten YouTube Komnas HAM 2019-2020 21 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Profil Instagram @komnas.ham per 1 Desember 2021 19 Gambar 2. Konten Komnas HAM: Peringatan Hari Pahlawan (10 November 2021) 20 Gambar 3. Profil Twitter @KomnasHAM per 1 Desember 2021 20 Gambar 4. Laman YouTube Komnas HAM per 1 Desember 2021 21 Gambar 5. Dokumen Publikasi TPB DPN Argentina melalui Tweet 23 Februari 23 2020 Gambar 6. Konten DPN Argentina: Peringatan Hari Kesehatan Sedunia 24 (7 April 2021) Gambar 7. Konten DPN Argentina: Peringatan Hari Pendidikan Internasional 24 (24 Januari 2021) Gambar 8. 25 Konten DPN Argentina: Peringatan Hari Bumi Internasional (22 April 2020) Gambar 9. Konten Instagram DPN Argentina terkait Podcast TPB per 25 5 Desember 2021

DAFTAR SINGKATAN PILIHAN

BPS Badan Pusat Statistik DIHR Danish Institute for Human Rights DPN Argentina Defensoria del Pueblo Argentina GANHRI Global Alliance of National Human Rights Institutions HAM Hak Asasi Manusia Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa SNP Standar Norma dan Pengaturan TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization VNR Voluntary National Review

KATA PENGANTAR

Sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. [Pasal 1 ayat (7) UU No. 39 Tahun 1999]. Komnas HAM RI memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia serta merekomendasikan pengemban kewajiban agar melaksanakan apa yang menjadi saran, pendapat, dan rekomendasi Komnas HAM RI.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM adalah dengan menyusun Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Namun dalam setiap tahunnya laporan ini disusun, belum menggunakan perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang selanjutnya disebut TPB menyertainya demi penguatan peran Komnas HAM dalam memastikan bagaimana HAM diintegrasikan dalam proses dan hasil dari pencapaian TPB.

Pada kenyataannya peran Komnas HAM sangat penting untuk memastikan bahwa dimensi HAM menjadi ruh dari proses dan pencapaian TPB. Peran Komnas HAM antara lain memberikan rekomendasi dan melakukan investigasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan komitmen TPB, sebab secara umum tiap aspek dalam TPB terkait dengan tugas Komnas HAM. Prinsip utama pelaksanaan TPB adalah tidak ada yang tertinggal. Prinsip non-diskriminasi dan tidak meninggalkan siapa pun mencakup kelompok rentan, termasuk korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, dan minoritas agama. Prinsip ini secara khusus tertuang dalam TPB Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat.

Peran dan posisi Komnas HAM dalam pencapaian TPB sangat strategis, sehingga penguatan peran dan posisi Komnas HAM baik secara internal maupun eksternal perlu terus diupayakan, sebab selama ini peran Komnas HAM terbatas dalam Tujuan 16, meskipun dalam skema TPB jelas bahwa Tujuan 16 merupakan enabler atau faktor yang diperlukan agar Tujuan 1 sampai dengan 15 dapat dicapai berdasarkan prinsip "tidak meninggalkan siapa pun". Peran Komnas HAM dirumuskan sebagai lembaga pelaksana TPB menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres 59/2017 hanya menempatkan Komnas HAM sebagai pelaksana untuk pencapaian Tujuan 5 (Gender dan Perempuan) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat), yang hanya mencakup sebagian Tujuan Global pada Tujuan 5 dan 16.2. Tujuan Global dalam Tujuan 5 terbatas pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, Tujuan Global dalam Tujuan 16 terbatas pada pengurangan kekerasan dan kematian, supremasi hukum dan keadilan, serta akses informasi dan kebebasan.

Untuk itu perlu perspektif TPB dalam Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020, untuk menggambarkan dan menilai bagaimana TPB terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM, baik dalam hal pemajuan dan penegakan HAM, juga unit pendukung seperti pada Biro Umum dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama. Dokumen ini dibuat sebagai salah satu strategi pencapaian penguatan peran dan posisi Komnas HAM dalam pencapaian TPB.

Semoga dokumen ini dapat menjadi awal yang baik dan dilanjutkan di masa yang akan datang agar isu HAM dan TPB dapat terus diintegrasikan dalam segala aspek sehingga HAM dapat benar-benar menjadi ruh dari proses dan pencapaian TPB.

Komnas HAM menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun laporan ini yang telah bekerja bersama melahirkan dokumen strategis ini, dan kepada rekan-rekan Sekretariat SDGs Indonesia serta Danish Institute for Human Rights (DIHR) untuk kerjasamanya mendukung Komnas HAM dalam penguatan kapasitas kelembagaan terkait isu SDGs dan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Ketua Tim SDGs Komnas HAM RI

Sandrayati Moniaga

Komisioner Pengkajian dan Penelitian

1. Pendahuluan

Laporan ini bertujuan untuk memberikan perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020 (Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020).1 Pendekatan penelitian yang dilakukan pada laporan ini adalah dengan melihat bagaimana Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020 dalam perspektif TPB dan apa yang dapat ditingkatkan lebih lanjut antara lain dengan mengaitkan rekomendasi kepada Komnas HAM dalam “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" yang dipublikasikan di tahun 2021² dan pengembangan dari rekomendasi tersebut.

Pada “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" antara lain direkomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia agar Komnas HAM diberikan peran dan posisi sebagai pengawas TPB dalam konteks perlindungan dan pemenuhan HAM, dan meningkatkan kapasitas TPB pada internal Komnas HAM.³ Pada penelitian tersebut juga disampaikan mengenai bentuk kegiatan TPB terkait dengan mandat Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.4

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), dalam kata pengantar pada Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020 menyatakan:5

Ahmad Taufan Damanik (2021): “Laporan Tahunan 2020 menyajikan bagaimana Komnas HAM secara institusional harus mendesain ulang cara dan metode kerja dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis."

Pernyataan tersebut menarik dan dapat dijadikan kesempatan baik dalam mendorong penguatan peran Komnas HAM dalam memastikan bagaimana HAM diintegrasikan dalam proses dan hasil dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.6 Optimalisasi peran Komnas HAM pada TPB perlu menggunakan “cara dan metode kerja"7 yang diharapkan dapat terus berlanjut meski pandemi COVID-19 berakhir pada waktu yang akan datang. Hal ini tidak hanya dalam konteks teknis metode kerja, akan tetapi juga secara substansi yakni bagaimana TPB terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM, baik dalam hal pemajuan dan penegakan HAM, serta juga unit pendukung seperti pada Biro Umum dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Dalam Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020

1 Lihat: Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2020, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2020" (2021) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2020").

2Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (2021).

3 (1) Ibid., 28; dan (2) Komnas HAM, "Policy Brief – Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", 3-4.

4 Ibid., Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 19.

5 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), xviii.

2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Secara Eksplisit

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara eksplisit telah dibahas oleh Komnas HAM pada laporan tahunan sejak laporan tahunan 2017 sampai dengan sekarang.8 Pembahasan TPB pada Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020 didedikasikan khusus dan terletak pada sub-bab khusus berjudul "Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan HAM". 9 Sub-bab "Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan HAM" tersebut berada pada sub-bab “Tim Khusus Bentukan Sidang Paripurna" di bawah Bab “Pemajuan dan Penegakan HAM: Capaian dan Tantangan".1º Pada sub-bab sepanjang 3 halaman (tidak penuh 3 halaman) dilaporkan mengenai kegiatan Komnas HAM pada tahun 2020 dan juga beberapa kegiatan yang berakhir di tahun 2021.11

Penting untuk disampaikan bahwa walaupun laporan mengenai TPB secara eksplisit tersebut disajikan secara singkat, namun demikian sebetulnya Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020 secara umum penuh dengan nuansa TPB. Meskipun dalam Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020 belum secara eksplisit disebutkan dan dikaitkan secara jelas dengan TPB, namun pelaksanaan kewenangan Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional sangat terkait dengan TPB pada semua tujuan.12

Tujuh isu strategis Komnas HAM 2020-2024 juga relevan untuk TPB.13 Relevansi antara tujuh isu strategis Komnas HAM dan TPB disampaikan oleh Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM) sebagai berikut: konflik agraria (Tujuan 1-3, 6-7, 9, dan 11-17), kekerasan aparat dan masyarakat (Tujuan 5, 10, dan 16-17), pelanggaran HAM yang berat (Tujuan 10 dan 16-17), akses atas keadilan (Tujuan 5 dan 16-17), kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul (Tujuan 4-5, 10, dan 16-17), intoleransi dan ekstrimisme (Tujuan 4-5, 10, dan 16-17), dan penataan kelembagaan (Tujuan 16-17).14

Pada laporan TPB yang disampaikan di Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 terdapat sejumlah evaluasi menarik dari Komnas HAM. Pertama, tahun 2020 disampaikan Komnas HAM sebagai tahun "implementasi" sedangkan tahun sebelumnya, tahun 2019, dikatakan sebagai tahun "pembelajaran". 15 Kedua, peningkatan dari tahap "pembelajaran" menjadi tahap "implementasi” dapat dikatakan merupakan kontribusi dari kehadiran Tim TPB Komnas HAM yang telah berupaya mengintegrasikan TPB dalam program dan kegiatan Komnas HAM.16

Ketiga, Komnas HAM mengakui bahwa "Internalisasi SDGs dalam kerja Komnas HAM, masih belum merata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM" dan disampaikan “SDGs masih hanya bernuansa pemajuan HAM dan belum banyak menyentuh fungsi penegakan HAM".17 Keempat, Komnas HAM mengakui perlunya tetap menjaga dan memperkuat kembali kerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan TPB seperti dalam tingkat nasional terdapat Kementerian PPN / Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan pada tingkat internasional diantaranya dengan Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).18

Kegiatan TPB yang tercatat secara eksplisit pada Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian melihat tugas, fungsi, dan wewenang Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999).19

Di bawah ini adalah kegiatan sekaligus pelaksanaan fungsi Komnas HAM yang dikaitkan secara langsung / eksplisit dengan TPB pada Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 khususnya yang terdapat pada sub-bab "Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan HAM":

No Kegiatan Ekplisit Mengenai TPB Pelaksanaan Fungsi
1.Diskusi pelanggaran HAM terkait Target TPB 16.10 denganPengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) Huruf e dan f), dan pemantauan (Pasal 89
2.Kementerian PPN / Bappenas pada tanggal 18 Juni 2020.2º Konsultasi TPB terkait HAM dengan Sekretariat Nasional SDGs IndonesiaAyat (3) Huruf a). Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) Huruf e dan f).
3.Sekretariat Nasional SDGs Indonesia pada tanggal 15 September 2020.21 Webinar TPB bekerja sama denganHuruf e dan f). Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1)
4.DIHR pada tanggal 28-29 September 2020.²2 Narasumber TPB di UniversitasHuruf e dan f), dan penyuluhan (Pasal 89 Ayat (2) Huruf a dan c). Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) Huruf e dan f), dan penyuluhan (Pasal 89
5.Lampung pada tanggal 7 Oktober 2020.23 Narasumber pada Side Event Festival HAM 2020 bekerja sama denganHuruf e dan f), dan penyuluhan (Pasal 89 Ayat (2) Huruf a-c). Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) Huruf e dan f), dan penyuluhan (Pasal 89
6.DIHR pada tanggal 17 Desember 2020.24 Presentasi pada pelatihan TPB olehHuruf e dan f), dan penyuluhan (Pasal 89 Ayat (2) Huruf a-c). Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1)
7.Raoul Wallenberg Institute pada tanggal 16 dan 18 Desember 2020.25 Pelaksanaan webinar dengan judulHuruf e dan f), dan penyuluhan (Pasal 89 Ayat (2) Huruf a-c). Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1)
8."How NHRIs Work with the 2030 Agenda".²6 Penelitian mengenai COVID-19 danHuruf e dan f). Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1)
yang dimulai pada tahun 2020 dan diselesaikan di tahun 2021.27
9.Penelitian mengenai penguatan Komnas HAM dalam TPB bekerja sama dengan DIHR yang dimulai pada tahun 2020 dan diselesaikan di tahun 2021.28Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) Huruf b-f).
10.Penyebaran kuesioner riset mengenai TPB kepada institusi HAM di Asia Pasifik.29Pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) Huruf d dan f).
Tabel 1Daftar Kegiatan dan Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM 2020 yang Dikaitkan Secara Langsung dengan TPB

Kegiatan di atas tidak memasukkan kegiatan yang tidak secara eksplisit menjelaskan kegiatan tersebut terkait dengan TPB. Kegiatan lainnya yang tidak termasuk kategori implementasi fungsi secara langsung namun tidak kalah penting adalah memasukkan TPB pada Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.30

6 Untuk saran mengenai penguatan posisi Komnas HAM pada implementasi TPB di Indonesia, lihat secara umum: (1) Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2); dan (2) Komnas HAM, "Policy Brief - Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (2021).

7 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), xviii.

8 Lihat misalnya: (1) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2017, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (2018) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017"), 42-43 dan 91; (2) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (2019) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018"), 54 dan 91; (3) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (2020) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019"), 36, 94-95, 110, 114-116, 118, dan 120; dan (4) Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 82-84.

9 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), IV.

10 Ibid.

11 Ibid., 82-84.

12 Untuk diskusi mengenai dasar hukum Komnas HAM melaksanakan TPB, lihat secara umum: Komnas HAM, “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2).

13 Mimin Dwi Hartono, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia"), 20 Desember 2021.

14 Ibid., Hartono.

15 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 83.

16 Ibid., 82.

17 Ibid., 84.

18 Ibid., 83.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disahkan

23 September 1999, diundangkan 23 September 1999) (selanjutnya: UU 39/1999), Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 89.

20 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 83.

21 Ibid.

22 Ibid., 82.

23 Ibid.

24 Ibid., 83.

25 Ibid.

26 Ibid.

2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Program dan Kegiatan Komnas HAM31

Seperti yang telah disampaikan di atas, Komnas HAM telah melaksanakan kegiatan TPB sebagaimana ditulis dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 meskipun unsur TPB tidak disebutkan secara eksplisit dalam pelaporannya. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan menganalisis kegiatan-kegiatan Komnas HAM yang berada pada klasifikasi "Pemajuan HAM" ("Pengkajian dan Penelitian" dan "Pendidikan dan Penyuluhan") dan "Penegakan HAM" ("Pengaduan Masyarakat", "Pemantauan", dan “Mediasi").32

Pada Bab "Pemajuan HAM" di dalam sub-bab "Pengkajian dan Penelitian" terdapat sub-bab mengenai "Hak atas Kesehatan", "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)", "Pertahanan dan Keamanan", "Kelompok Rentan", "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan", "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", "Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu", "Laporan atas Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional" di mana pada umumnya kegiatan di dalam sub-bab tersebut dapat dikaitkan dengan Tujuan 16 TPB, terutama terkait dengan Sasaran 16.3. mengenai supremasi hukum dan keadilan bagi semua pihak.33

Sasaran 16.1. juga relevan misalnya untuk persoalan yang disampaikan di sub-bab “Kelompok Rentan” dan “Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu".34 Tujuan 16 TPB memiliki keterkaitan yang kuat dengan pasal dalam UU 39/1999 yaitu Pasal 2 yang terkait dengan pengakuan dan penghormatan HAM oleh Pemerintah Indonesia, Pasal 4 yang terkait dengan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, [...] hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum”, dan Pasal 9 yang terkait dengan hak untuk hidup.35

TPB lain yang relevan misalnya Tujuan 3 mengenai kesehatan yang dapat terkait dengan kegiatan pada sub-bab “Hak atas Kesehatan".36 Tujuan 10 juga dapat dikaitkan dengan kegiatan pada sub-bab “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan" dan sub-bab “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”.37

Pada kegiatan di bagian sub-bab “Pendidikan dan Penyuluhan” yang terdiri dari sub-bab "Penyebarluasan Wawasan HAM" dan sub-bab "Peningkatan Kesadaran HAM" dapat diklasifikasikan sebagai pelaksanaan kegiatan Tujuan 4 TPB terkait pendidikan dan pembelajaran di mana konten pendidikan dan pembelajaran HAM tersebut dapat menjadi corong penyebaran berbagai macam tujuan TPB kepada berbagai pemangku kepentingan.38

Memasuki sub-bab "Penegakan HAM" pada bagian "Pengaduan Masyarakat" dapat ditemukan pelaporan bahwa hak kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman masih menempati posisi nomor 1 sampai dengan 3 secara berurut sama seperti Laporan Tahunan Komnas HAM 2019.39 Tiga hak ini relevan dengan TPB pada Tujuan 1, 2, 5, 8, 10-11, dan 16 sebagaimana sebelumnya telah diidentifikasi pada penelitian terdahulu.40

Sub-bab berikutnya pada sub-bab "Penegakan HAM" adalah mengenai "Pemantauan", yang secara eksplisit melaporkan 10 kasus.41 Kasus-kasus tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Kasus
No 1. ProyekRasusPenjelasan Rumah penduduk digusur karena sirkuit MotoGPTPB Terkait Sasaran 1.4, 5.a, 10.3, 11.1, 16.1, 16.3, 16.7, 17.18
2.pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Aktivitas tambang pasir laut kapalpembangunan Mandalika. Rekomendasi Komnas HAM antara lain adalah untukmemberikankompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak.42 Mata pencaharianmasyarakat sekitar terganggu oleh aktivitas16.3, 16.7, 17.18 Sasaran 1.3-1.4, 2.3, 3.9, 5.a, 6.1- 6.3, 12.2, 12.4,
pasir laut kapal Queen of the Netherlands di Sulawesi Selatan.sekitar terganggu oleh aktivitas penambangan pasir laut dan nelayan setempat dikriminalisasi. Rekomendasi dari Komnas HAM antara lain untuk menindaklanjuti kasus ini ke polisi.432.3, 3.9, 5.a, 6.1- 6.3, 12.2, 12.4, 12.6, 14.1, 14.b, 16.1, 16.3, 16.5- 16.7, 16.10
3.Penyegelan pembangunan Bakal Makam Pasarean Curug Goong di Jawa Barat.Pemerintah setempat menutup paksa Makam Pasarean Curug Goong karena kepercayaan mereka. Rekomendasi dari Komnas HAM antara lain adalah menghentikan penutupan makam.44Sasaran 4.7, 8.8, 10.2, 10.3, 16.1, 16.3, 16.7, 16.10, 16.b
4.Pemberhentian siswa-siswa penganut Kristen Saksi-Saksi Yehuwa di NTT, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.Siswa dikeluarkan dari sekolah karena tidak hormat bendera pada upacara karena keyakinan mereka sebagai Saksi-Saksi Yehuwa. Komnas HAM menyatakan bahwa tindakan sekolah tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia.45Sasaran 4.1, 4.7, 4.a, 10.2, 10.3, 16.1, 16.3, 16.7, 16.10, 16.b
5. Kekerasan seksual anak olehsanSeorangSeorang pemimpin Gereja Saint Herkulanus melakukan kekerasanSasaran 5.1-5.2, 5.c, 16.2-16.3
6.di Jawa Barat. Kematian Pendeta Yeremia Zanambani diKomnas HAM secara aktif mengadakan investigasi untuk menyelidiki kasus ini.46 Pendeta Yeremia Zanambani diduga dibunuh oleh Tentara NCHR Nasional Indonesia. 47Sasaran 10.3, 16.1, 16.3, 16.7 16.10 16.a
7.Papua. Kematian 6 laskar FPI di Karawang.memberikan rekomendasi untuk memproses kasus ini secara hukum.48 Kematian anggota FPI terjadi ketika mereka berada di bawah kendali petugas polisi. Rekomendasi dari10.3, Sasaran 16.1, 16.3, 16.6- 16.7, 16.10, 16.a
8.Pemulangan PMI dari Pusat TahananKomnas HAM antara lain adalah untuk menindaklanjuti kasus ini ke pengadilan pidana.49 Pemulangan besar-besaran TKI di era pandemi covid 19. Prosedur pemantauan lapangan dilaksanakanSasaran 1.4, 3.3, 3.8, 3.d, 8.8, 16.3
9.Tahanan Sementara. Penangkapan dan penahanan sewenang-pemantauan lapangan dilaksanakan langsung oleh Komnas HAM.50 Penangkapan dan kekerasan besar- besaran terhadap peserta aksi unjuk rasa atas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).5116.1, Sasaran 16.3, 16.5-16.7, 16.10, 16.a
10.wenang dalam aksi penolakan RUU Cipta Kerja Kebebasan berpendapat dan berekspresi sertaKomnas HAM memberikan perhatian khusus pada kasus kebebasan berpendapat, berekspresi dan kejahatan digitalSasaran 10.3, 16.3, 16.10, 16.b

Daftar Sepuluh Kasus Terkemuka yang ditangani Tabel 2 oleh Komnas HAM

Apabila kita melihat dari 10 kasus yang telah ditulis dalam tabel di atas, kita dapat melihat jumlah kasus hak asasi manusia yang ditangani oleh Komnas HAM terkait TPB. Tim peneliti mengidentifikasi setidaknya terdapat 8 Tujuan dan 20 Sasaran yang terkait dengan 10 kasus tersebut. Target 16.3 mengenai supremasi hukum menjadi target yang relevan untuk semua kasus.53 Sedangkan, target-target yang lain tersebar pada 10 kasus tersebut.54

Untuk ke depannya, Komnas HAM dapat menambahkan aspek TPB dalam menangani kasus untuk mengaitkan aspek TPB dalam kegiatan Komnas HAM. Diharapkan hal ini akan membuat pihak yang terlibat pada kasus ini misalnya pemerintah dan kepolisian menjadi familier dengan aspek HAM yang sangat terkait dengan TPB.

Sub-bab terakhir pada sub-bab "Penegakan HAM" adalah "Mediasi". Pada kasus mediasi, hak atas kesejahteraan dan hak hidup misalnya menempati posisi nomor 1 dan 2 tertinggi, di mana hak atas kesejahteraan dapat dikaitkan dengan misalnya TPB pada Tujuan 1, 2, 5, 8, 10-11, dan hak hidup dengan Sasaran 16.1. pada Tujuan 16.55

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ibid., 82.

30 Ibid.

31 Disarankan sebelum atau ketika membaca sub-bab ini untuk melihat secara umum bagian "Kaitan Tujuan 1-17 dengan Pasal Hak Asasi Manusia di UU 39/1999", lihat: (1) UU 39/1999 (n. 19), Pasal 75; dan (2) Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 9.

32 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 15-115.

33 United Nations General Assembly Resolution 70/1, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (diadopsi 25 September 2015) (selanjutnya: UNGA Res. 70/1), 25-26 (Tujuan 16).

34 (1) Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 25-27; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 33).

35 UU 39/1999 (n. 19), Pasal 2, 4, dan 9.

36 (1) Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 17-21; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 33), 16-17 (Tujuan 3, Sasaran 3.8).

37 (1) Ibid., Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 28-39; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 33), 21 (Tujuan 10, Sasaran 10.2-3).

38 (1) Ibid. Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 28-39; dan (2) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4).

39 (1) Ibid., 43; (2) Komnas HAM, "Matrix of the Three Top: Complaints of Human Rights to the National Commission on Human Rights in 2019 and Its Relationship with the Sustainable Development Goals" (2021) (English Version); dan (3) Komnas HAM, “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 10.

40 Ibid., Komnas HAM, "Matrix of the Three Top: Complaints of Human Rights to the National Commission on Human Rights in 2019 and Its Relationship with the Sustainable Development Goals" (n. 39).

41 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 49-64.

42 Ibid., 49.

43 Ibid., 50-51.

44 Ibid., 51-52.

45 Ibid., 52-53.

46 Ibid., 54.

47 Ibid., 46.

48 Ibid., 55.

49 Ibid., 56-57.

50 Ibid., 60.

51 Ibid., 61.

52 Ibid., 63.

53 Ibid.

54 Ibid.

55 (1) Komnas HAM, "Matrix of the Three Top: Complaints of Human Rights to the National Commission on Human Rights in 2019 and Its Relationship with the Sustainable Development Goals" (n. 39); dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 33), 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.1.).

3. Langkah Selanjutnya: Rekomendasi Optimalisasi

Cakupan TPB sangat luas. Diawali dari “tujuan", lalu terdapat “sasaran", dan dilanjutkan dengan “indikator".56 Jumlah tujuan sebanyak 17, sasaran sebanyak 107, dan indikator sebanyak 248.57

17 107 248 Tujuan Target Indikator Diagram 1 Cakupan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.58

Optimalisasi peran Komnas HAM dalam pengawasan TPB tidak dapat dilakukan dengan cara business as usual jika ingin memaksimalkan potensi fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM.

Optimalisasi pengawasan TPB dari aspek HAM oleh Komnas HAM dapat dilihat dari segi eksternal dan internal. Aspek eksternal dan internal sama-sama penting. Pendekatan internal lebih “mudah" dilakukan karena penggerakan aspek internal ini tergantung dari seberapa besar usaha Komnas HAM dalam mengoptimalkan perannya dalam pengawasan TPB. Pendekatan eksternal lebih menantang daripada pendekatan internal karena terdapat pihak lain yang terlibat untuk menggerakan suatu aktivitas tertentu dalam pengawasan TPB dari aspek HAM.

Visi dan misi Komnas HAM menjangkau seluruh tujuan TPB dan tidak bertentangan dengan TPB. Komnas HAM memiliki visi: "Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab." 59 Sedangkan misi, Komnas HAM adalah:

"Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara; membangun keadaban HAM masyarakat; memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional; dan mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga independen dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM."60

Pelaksanaan TPB dapat membantu tercapainya visi dan misi Komnas HAM tersebut. TPB bahkan dapat membantu mempercepat tercapainya visi dan misi tersebut. Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, menyampaikan pernyataan menarik mengenai TPB yang sebetulnya membantu Komnas HAM dalam mencapai target waktu yang lebih terukur dibandingkan dengan UU 39/1999 yang tidak memiliki target waktu.61 Visi dan misi Komnas HAM serta TPB sama-sama membantu Komnas HAM dalam melaksanakan perannya pada UU 39/1999. Hal ini diungkapkan oleh Sandrayati Moniaga sebagai berikut:62

Sandrayati Moniaga (2021): “Saya hanya ingin [...] mengingatkan teman-teman bahwa SDGs itu punya target 2030 dan pemenuhannya. Dan ini menarik, Undang-Undang 39 kan nggak ada target [...] Nah kita harusnya bisa memanfaatkan adanya target yang tegas dari SDGs 2030 itu sebagai satu alat untuk mempercepat pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia."

56 Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 9.

57 (1) UNGA Res. 70/1 (n. 33), 15-27; dan (2) "SDG Indicators", United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 26 November 2021, https://unstats.un.org/sdgs/metadata.

58 Data diolah berdasarkan: ibid.

59 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 3.

60 Ibid., 3-4.

61 Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia", 20 Desember 2021, pernyataan Sandrayati Moniaga, menit ke 128-131.

62 Ibid.

3.1.Pendekatan Eksternal

3.1.1. Revisi Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan

Pendekatan secara eksternal salah satunya adalah dengan pendekatan revisi peraturan, keputusan, dan kebijakan eksternal di mana Komnas HAM bukan penentu pembuatan produk tersebut seperti yang telah dibahas sebelumnya di penelitian berjudul "Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia".63 Namun demikian, Komnas HAM pada Pasal 89 Ayat (1) Huruf b UU 39/1999 berwenang melakukan: "Pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia".64

Untuk mencapai tahap perubahan peraturan tersebut, diperlukan suatu proses komunikasi sampai dengan pembuatan naskah akademik. Sebagai contoh yang baru-baru ini dilakukan oleh Komnas HAM, Komnas HAM mendukung secara aktif pembentukan peraturan perundang-undangan terkait HAM melalui Focus Group Discussion pembentukan Peraturan Daerah Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo pada 31 Agustus 2021.65 Komnas HAM juga telah membuat pondasi penting dengan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang dapat digunakan sebagai instrumen interpretasi HAM di Indonesia.66 Standar-Norma dan Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:67

No.Standar Norma dan PengaturanTPB Terkait
1.Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan EtnisTarget 1.2, 1.4, 2.3, 4.1, 4.5, 4.7, 4.a, 5.1, 5.2, 5.5, 5.a, 5.c, 8.5, 8.7, 8.8, 10.2, 10.3, 11.1, 16.1, 16.3, 16.7, 16.9, 16.10, 16.b, 17.18
2.Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan BerkeyakinanTarget 4.7, 8.8, 10.2, 10.3, 16.1, 16.3, 16.7, 16.10, 16.b
3.Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas KebebasanTarget 5.5, 5.c, 10.2, 10.3, 16.3, 16.7, 16.10
BerkumpuBerkumpul dan Berorganisasi
4.Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas KesehatanTarget 1.3-1.4, 2.1, 3.1-3.9, 3.a-3.d, 4.5, 4.7, 5.6, 6.1-6.2, 10.3, 11.2, 11.7, 12.4, 16.10, 17.9
5.Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan BerekspresiTarget 5.5, 5.b, 8.7-8.8, 10.3, 16.1, 16.3, 16.10, 16.b
6.Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi ManusiaTarget 4.7, 5.1-5.2, 5.5, 10.3, 16.1, 16.3, 16.7, 16.10, 16.a

Tabel 3 Daftar Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM per Desember 2021

Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM berkaitan dengan TPB dan mendukung pelaksanaan Agenda 2030. Kedepannya, Komnas HAM perlu mengaitkan Standar Norma dan Pengaturan ini dengan TPB dalam berbagai kesempatan, baik internal maupun eksternal.

63 Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2).

64 UU 39/1999 (n. 19), Pasal 89 Ayat (1) Huruf b.

65 Andri Ratih, "Komnas HAM Mendukung Raperda Kerukunan Umat Beragama", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 2 September 2021, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/2/1879/ htkomnas-ham-mendukung-raperda-kerukunan-umat-beragama.html.

66 Mimin Dwi Hartono, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia", 20 Desember 2021.

67 Ibid.

3.1.2. Keberadaan Komnas HAM di Voluntary National Review (VNR)

Salah satu pendekatan eksternal yang telah dilakukan adalah partisipasi Komnas HAM pada VNR. Hal yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM pada VNR adalah inisiatif aktif dalam mengoptimalkan peran pengawasan HAM pada TPB. Pada VNR 2021, Komnas HAM hanya terlibat sebanyak tiga kali pada rapat VNR,68 yaitu hadir pada pertemuan “Kick Off Meeting for the Preparation of VNR Indonesia 2021" yang dilaksanakan pada 17 Februari 2021, “Meeting for the Preparation of VNR 2021 Goal 10" yang dilaksanakan pada 12 April 2021, dan “Human Rights Orientation Meeting in VNR 2021" yang dilaksanakan pada 22 April 2021.69

Kehadiran Komnas HAM hanya dalam 3 kali pertemuan terkait VNR masih bisa ditingkatkan mengingat Komnas HAM merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam pemantauan hak asasi manusia, termasuk dalam konteks TPB.70

Pada VNR dan lampirannya tidak disebut apa yang Komnas HAM sampaikan secara eksplisit.71 Dari judul pertemuan kedua, dapat terlihat Komnas HAM terlibat pada pertemuan mengenai Goal 10.72 Dua pertemuan lainnya terkait dengan pertemuan awal VNR dan sebagai fokus khusus hak asasi manusia.73

180 160 160 140 120 1:00 80 Jumlah Institusi yang Berpartisipasi 43 22 00 00 18 9 4 1 2 1 1 1 0 Frekuensi Partisipasi Pertemuan 1x 2x =3x =4x =5x =7x m8x 11x m23x #24x

Diagram 2 Partisipasi Institusi dalam Pertemuan VNR Indonesia 2021.74

Sebaran institusi dalam pertemuan terkait VNR adalah sebagai berikut:

16 (7%) Pemerintah 7 (3%) Lembaga Negara Lainnya 57 (24%) 31 (13%) Organisasi Masyarakat Sipil Yayasan Filantropi Institusi Pendidikan 19 (8%) Perusahaan Swasta dan BUMN 20 (8%) Institusi Lain 90 (37%)

Diagram 3 Sebaran Institusi Partisipan Pertemuan Terkait VNR.75

Komnas HAM memegang peran strategis dalam proses pengembangan dan pelaksanaan VNR. Statistik pelaporan pelanggaran HAM milik Komnas HAM pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dilaporkan dalam bagian analisis dan dampak COVID-19, namun demikian pengawasan Komnas HAM pada TPB belum terlihat pada bagian lainnya.76 Komnas HAM, yang merupakan “instansi pelaksana” Tujuan 5 dan 16,77 memegang peran penting dalam memberikan solusi untuk tantangantantangan yang disorot dalam laporan VNR Indonesia seperti pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan 78 serta terkait dengan penjaminan kemerdekaan pers terutama di masa pandemi COVID-19.79

Kedepannya, Komnas HAM juga disarankan untuk secara bertahap memperluas kontribusi dalam isu-isu TPB lainnya selain dari tujuh isu strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.80 Diharapkan peran aktif Komnas HAM dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan VNR yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Apa yang dilakukan Komnas HAM dengan mengirimkan Surat mengenai "Masukan Komnas HAM RI Atas Draf 1 VNR 2021 TPB / SDGs Indonesia" kepada Bappenas pada tanggal 23 April 2021 merupakan suatu hal yang baik yang ke depannya dapat semakin ditingkatkan. 81 Untuk semakin meningkatkan peran Komnas HAM pada VNR, Komnas HAM misalnya dapat membuat VNR HAM versi mandiri. Hal ini juga disampaikan dan didukung oleh Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM), terutama terkait dengan penyampaian ide dan masukan secara lebih jelas yang mungkin lebih sulit terakomodir jika hanya melalui VNR versi pemerintah Indonesia.82 VNR mandiri versi Komnas HAM ini dapat membahas seluruh tujuan TPB terkait dengan HAM. SDGs spesifik yang dapat ditanggulangi dalam VNR NCHR sendiri antara lain Target 10.3 dan Goal 16 yang menjadi core SDGs utama NCHR selain isu-isu yang dikemukakan sebelumnya oleh Hartono yaitu: konflik agraria (Goals 1, 2, 3, 6 , 7, 9, 11, dan 17), kekerasan aparatur dan warga negara (Tujuan 5, 10, 16, dan 17), pelanggaran HAM berat (Tujuan 10, 16, dan 17), akses terhadap keadilan (Tujuan 5, 16, dan 17), kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul (Tujuan 4, 5, 10, 16, dan 17), intoleransi dan ekstremisme (Tujuan 4, 5, 10, 16, dan 17), dan pengaturan kelembagaan (Tujuan 16 dan 17). 83 Komnas HAM juga dapat mengembangkan VNR HAM ini dengan mengoptimalkan alat bantu daring webbased tools hasil kolaborasi dengan UNESCO (https://sdg.komnasham.g o.id/en/sdgs/).

68 Kementerian PPN / Bappenas, "Annexes Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021" (2021) (selanjutnya: "Annexes Indonesia's VNR 2021"), 334, 343, dan 345.

69 Ibid.

70 Komnas HAM, "Research: Strengthening the Position and the Roles of the National Commission on Human Rights in Supporting the Achievement of the Sustainable Development Goals in Indonesia" (n. 2).

71 Annexes Indonesia's VNR 2021 (n. 68), 334, 343, dan 345.

72 Ibid.

73 Ibid.

74 Data diolah dari: ibid., 332-345.

75 Data diolah dari: Kementerian PPN/Bappenas, "Annexes Indonesia's VNR 2021" (n. 57), 332-345.

76 Ibid., 267.

77 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017) (selanjutnya: Perpres 59/2017); dan (2) Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 1.

78 Kementerian PPN/Bappenas, "Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021" (2021) (selanjutnya: "Indonesia's VNR 2021"), 263.

79 Ibid., 252.

80 Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 14, 25, dan 26.

81 Komnas HAM, Surat Nomor: 001/Tim_SDGs/IV/2021 dari Sandrayati Moniaga (Ketua Tim SDGs Komnas HAM/ Komisioner Pengkajian dan Penelitian) mengenai "Masukan Komnas HAM RI Atas Draf 1 VNR 2021 TPB/SDGs Indonesia" kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam / Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs Indonesia (23 April 2021).

82 Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM) dan Sri Nur Fathya (Sub-Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Lembaga / Pranata Humas Muda Komnas HAM), "DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia", wawancara dilakukan oleh Tim Peneliti (Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, dan Fidela Gracia) dengan Mimin Dwi Hartono dan Sri Nur Fathya pada tanggal 21 Desember 2021.

3.2.Pendekatan Internal

3.2.1. Peningkatan Kapasitas

Pendekatan secara internal juga telah dibahas pada penelitian berjudul "Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", seperti peningkatan kapasitas kemampuan mengenai TPB.84 Penelitian ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya akan menggunakan dan mengembangkan saran yang telah disampaikan pada “Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Komnas HAM memiliki 384 pegawai.85 Penguatan kapasitas pada pegawai Komnas HAM akan memperkuat penggerakan aktivitas internal Komnas HAM, dan harapannya akan memaksimalkan kegiatan eksternal Komnas HAM.

3.2.2. Keberadaan TPB dalam Laporan Tahunan Secara Eksplisit

Dilihat dari aspek penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM 2020, secara eksplisit TPB hanya tersentral di bagian pembahasan TPB.86 TPB secara eksplisit belum diintegrasikan ke bagian-bagian lain. Padahal seperti yang disampaikan pada Bab 2.2., sebetulnya kegiatan Komnas HAM pada pemajuan dan penegakan HAM relevan sekali dengan TPB. Untuk kedepannya identifikasi TPB secara jelas pada Laporan Tahunan Komnas HAM perlu dilakukan secara terintegrasi.

3.2.3. Aspek Pelaksanaan Aktivitas

Dilihat dari aspek pelaksanaan aktivitas, TPB belum secara maksimal diintegrasikan pada aktivitas strategis Komnas HAM. Misalnya pada Deklarasi Banjarmasin di Festival HAM 2020 tidak terdapat unsur TPB secara eksplisit.87 Meskipun kegiatan Komnas HAM tidak secara khusus ditujukan untuk pencapaian TPB, namun sebetulnya kegiatan tersebut sangat terkait dengan TPB.88

Kedepannya diperlukan strategi diseminasi terintegrasi TPB pada berbagai acara Komnas HAM. Sebagai contoh, dalam Podcast Komnas HAM Episode 15 pada 11 Agustus 2021 yang membicarakan tentang Hak atas Kesehatan sebagai HAM fundamental seharusnya dapat juga disinggung mengenai Tujuan 3 TPB mengenai kesehatan.89

83 Mimin Dwi Hartono, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia"), 20 Desember 2021.

84 Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 15, 28, dan 29.

85 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 142.

86 Ibid., 82-84.

87 Ibid., 33.

88 Komnas HAM, "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (n. 2), 10. Untuk daftar

3.2.4. Anggaran

Komnas HAM memiliki anggaran sebesar Rp105.534.794.000,00 (seratus lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) di tahun 2020.90 Pada Laporan Tahunan Komnas HAM 2020, tidak terdapat kegiatan optimalisasi pengawasan TPB atau peningkatan kapasitas diri secara khusus yang dialokasikan pada anggaran tersebut. 91 Pengawasan TPB atau peningkatan kapasitas diri terkait TPB juga harus dikaitkan dengan penyusunan peta strategis yang mendukung kegiatan-kegiatan terkait TPB.

3.2.5. Kerja Sama

Secara umum, Komnas HAM memiliki 12 kerja sama formal di tahun 2020 yang mencakup 6 kerja sama tingkat nasional dan 6 kerja sama tingkat internasional.92 Kolaborasi nasional dan internasional terkait TPB dapat membantu keterbatasan anggaran dan pegawai untuk melaksanakan pengawasan TPB oleh Komnas HAM. Pada tingkat nasional misalnya, selain berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, Komnas HAM dapat mengembangkan dan memperkuat kolaborasi dengan pusat TPB pada institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pendalaman serta diseminasi TPB.93 Sedangkan pada kerja sama tingkat internasional dapat dijadikan kesempatan baik untuk saling belajar dan meningkatkan kapasitas antar-institusi HAM di berbagai negara.94

Apa yang berhasil di negara lain, dapat dipelajari dan dikembangkan menyesuaikan situasi di Indonesia.95 Pola hubungan kerja sama dapat dilakukan secara formal melalui nota kesepahaman atau dengan perjanjian kerja sama untuk calon partner strategis.96

pengaduan Komnas HAM yang dikaitkan dengan TPB, lihat: Komnas HAM, "Matrix of the Three Top: Complaints of Human Rights to the National Commission on Human Rights in 2019 and Its Relationship with the Sustainable Development Goals" (n. 39).

89 Komnas HAM, "Podcast #EPS 15: Hak Atas Kesehatan, YouTube video", diakses tanggal 28 November 2021, https://www.youtube.com/watch?v=5GhxVZND3kE&t=1614s.

90 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 1), 146.

91 Ibid., 146-147.

92Ibid., 131-134.

93 Lihat juga pembahasan mengenai kerja sama di: Komnas HAM, "Praktik dan Pengalaman NHRI di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (2021).

94 Lihat juga Komnas HAM, "Praktik dan Pengalaman NHRI di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (n. 93).

95 Ibid.

96 Ibid.

3.2.6. Diseminasi TPB di Media Sosial

Diseminasi informasi di era digital erat kaitannya dengan penggunaan media sosial. Oleh karena itu, diseminasi TPB melalui platform media sosial yang dimiliki oleh Komnas HAM perlu dioptimalkan sebagai salah satu cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif sebagai “agen" Komnas HAM di Indonesia. Untuk dapat mencapai hal ini, masyarakat perlu terlebih dahulu menerima edukasi mengenai TPB untuk dapat memahami dengan jelas fokus dari masing-masing tujuan beserta turunannya. Setelah adanya pemahaman yang cukup baik di level masyarakat umum terutama yang berinteraksi dengan media sosial milik Komnas HAM, maka dapat dirumuskan cara yang lebih mudah untuk pelaporan TPB terkait pelanggaran HAM.

Komnas HAM misalnya telah menggunakan media sosial Instagram, Twitter, dan YouTube. Terjadi peningkatan dalam frekuensi unggahan media sosial Instagram dari tahun 2019-2020 dari jumlah 111 unggahan pada tahun 2019 menjadi 198 unggahan pada tahun 2020. Variasi konten yang diunggah oleh Komnas HAM di Instagram juga semakin beragam dengan penjabaran sebagai berikut:

90 81 80 76 70 60 56 47 50 40 30 21 16 20 9 10 3 0 0 0 Ucapan Perayaan Acara Informasi Infografis Videografis 20192020

Diagram 4 Sebaran Konten Instagram @komnas.ham (2019-2020)

Apabila dilihat dari Instagram Komnas HAM dalam periode tahun 2019-2020, TPB hanya pernah disebutkan secara eksplisit sebanyak dua kali dalam konten sebagai berikut: (1) Keterlibatan Komisioner Komnas HAM dalam acara "Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness Equality: Realizing the SDGs through Human Rights." (Instagram 29 Maret 2019) dan (2) Promosi webinar “Peran NHRI dan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi Covid-19" bekerja sama dengan DIHR (Instagram 17 Desember 2020).

Per tanggal 1 Desember 2021, akun Instagram @komnas.ham telah diikuti oleh 25.391 pengikut. Tentunya hal ini menjadi sangat potensial jika dapat diintegrasikan dengan diseminasi informasi untuk peningkatan kesadaran tentang TPB dan HAM.

Follow komnas.ham 25.3k followers 596 posts 60 following Komnas HAM Government Organization Akun resmi lembaga negara yang mempunyai mandat pada UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, UU No. 40/2008, UU No. 7/2012. linktr.ee/KomnasHAM LAP. ADUAN RILIS KABAR L-4B PASAL DU... KONVENSI ANTI PEN... STRUKTU...

Gambar 1 Profil Instagram @komnas.ham per 1 Desember 2021

Saat ini belum terdapat konten penjelasan TPB yang dilakukan secara sistematis di media sosial Instagram Komnas HAM. Lebih lanjut, akun Twitter @KomnasHAM memiliki 125.866 pengikut (per 1 Desember 2021). Namun sama seperti akun Instagram, mayoritas konten yang diunggah terkait dengan undangan menghadiri diskusi dan talk show yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, beserta ucapan peringatan hari-hari besar tertentu seperti Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021.

Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Mampu Menghargai Perjuangan Pahlawannya

Konten Komnas HAM: Gambar 2 Peringatan Hari Pahlawan (10 November 2021)

Pada periode 2019-2020, konten TPB dan HAM pada Twitter Komnas HAM memiliki jumlah yang sama dengan Instagram.

HAM untuk Semua! 11.6K Tweets Explore Semua orang dilahirkan merdeka dan Pasal 1 DUHAM mempunyai martabat dan hak-hak yang Settings sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan Follow HAM untuk Semua! @KomnasHAM Lembaga negara mandiri dengan mandat dalam: UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, UU No. 40/2008, dan UU No. 7/2012 Indonesialinktr.ee/KomnasHAM Joined August 2010 100 Following 125.8K Followers

Gambar 3 Profil Twitter @KomnasHAM per 1 Desember 2021

Lebih lanjut, optimalisasi kanal YouTube Komnas HAM sebagai media diseminasi TPB dan HAM juga dapat dilakukan. Terjadi penurunan jumlah unggahan YouTube dari 34 unggahan pada tahun 2019 menjadi 29 unggahan di tahun 2020 dengan sebaran konten sebagai berikut:

35 31 30 25 23 20 15 10 5 2 2 2 2 0 0 Event Perayaan Pemberitahuan Videografis 20192020

Diagram 5 Sebaran Konten YouTube Komnas HAM (2019-2020)

Per 1 Desember 2021, kanal YouTube Komnas HAM memiliki 2.290 pelanggan dengan 185.676 total views. Pada periode 2019-2020, konten yang secara khusus membahas TPB secara eksplisit tidak ditemukan pada YouTube Komnas HAM. Akan tetapi pada 15 Desember 2021, telah disiarkan Podcast Tanggap Rasa dengan judul “Podcast #EP32: SDGs dan Anak Muda" yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat tentang TPB khususnya pada generasi muda.

Komnas HAM SUBSCRIBE 2.29K subscribers HOME VIDEOS PLAYLISTS CHANNELS ABOUT Q 3 COMMUNITY Uploads D PLAY ALL 16 Testical 1od p0o1 38:36 2:43:37 1:23:19 0:46 Podcast #EPS30 : Upaya Diskusi Paralel 7 Festival Paralel Event 1 Festival HAM Konferensi Pers Festival Menjemput Festival HAM Merawat Warisan Ingatan HAM 2021 "Pelindungan... 2021 HAM Tahun 2021 2021 Semarang 26 views - 7 days ago 180 views - Streamed 13 days ago 99 views - Streamed 2 weeks ago 118 views - 2 weeks ago 60 views - 2 weeks ago

Gambar 4 Laman YouTube Komnas HAM per 1 Desember 2021

Hingga saat ini, Komnas HAM telah secara reguler menggunakan media sosial Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, dan kanal YouTube Komnas HAM. Penting untuk dicatat bahwa optimalisasi media sosial untuk diseminasi TPB merupakan suatu hal yang krusial untuk dilaksanakan karena sebetulnya tidak memerlukan sumber daya manusia yang banyak, namun berpotensi menghasilkan dampak yang besar dan berlipat jika dipersiapkan dengan matang.

Sebagai perbandingan dengan negara lain, Argentina merupakan negara yang melakukan diseminasi TPB dengan baik melalui media sosial mereka sebagaimana yang disampaikan oleh Sille Stidsen (DIHR).97 Menilik penggunaan media sosial oleh Defensoria del Pueblo Argentina (DPN Argentina) yang merupakan institusi HAM di Argentina, diseminasi dan penggunaan konsep TPB oleh DPN Argentina terlihat sudah dilakukan secara berkala.

97 Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 (n. 8), 95.

Berikut adalah beberapa contoh konten TPB di media sosial DPN Argentina:

2015, representantes Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de 17 objetivos con sue 169 metas que han sido resultado de un largo camino en el que se identihcaron prinridades con cl fin de ayudar a construir un mundo mejor para sodos en los sguientes 15 años. Estus objetivos son parte de un plan de arción; la Agenda 2030, que gira en tornn a cinco ejes cenrales Planeta, Persomas, Prosperidad, Pas y Alianzus (las 3 P: Planet, Prple, Prosperity, Peace. Parruership) EL DEFENSOR DEL PUEBLO OBJETIVO DE LA NACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 5p Los cambios que definirán cómo sera el mundo OBJETIVOSOSTENLE en 2030 requicren el eomprumiso de los Esta dos y el apoyo de millones de personas y orga nizaciones de todo el mundo, Incluyendo tHd miños, niñas y jóvenes. TODOS DEBEMOS TOMAR CO DE LOS ODS El Defensor del Pueblo de la Nación ivegs un PUEDEN CONTRIBUIR ALLOGRO importante papel para que Argensina avance en DE LA AGENDA 2030 la Ágenda 2030, por eso ha creado el Programa de Seguimiento y Evaluación de los Obietivos de Devarrollo Sostenible. DE TODO EL MUNDO Las distintas áreas temátican que condorman la Defenmoria Hevan a cabo investigaciones que permiten monitonear y elaborar indormes sobre el desarrullo de politicas púhlizas y las acciones de lss organismos respunsables en el cumpli miento de los ODs, asi como propuestas y reco

Gambar 5

Dokumen Publikasi TPB DPN Argentina melalui Tweet 23 Februari 2020

Keterangan: Melalui unggahan ini, DPN Argentina memberikan penjelasan singkat tentang TPB serta rencana aksi Agenda 2030, dan yang terpenting, peran mereka dalam pemajuan Agenda 2030 melalui Program Pemantauan dan Evaluasi TPB dengan fokus area-area tematik tertentu. Fokus-fokus tersebut memungkinkan DPN Argentina untuk investigasi melalui pemantauan dan penyusunan laporan tentang pengembangan kebijakan publik dan tindakan organisasi yang bertanggung jawab atas pemenuhan TPB, serta proposal, dan rekomendasi untuk memperkuat proses-proses terkait.

Lebih lanjut, DPN Argentina juga secara berkala mengunggah peringatan hari-hari yang berkaitan dengan TPB, dengan juga menyertakan logo TPB di setiap unggahan tersebut. Contoh ucapan peringatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Defensoria del Pueblo @DPNArgantina Día Mundial de la #Salud La cobertura sanitaria universal es el objetivo primordial de la @opsoms. Para lograrlo es crucial que todas las personas puedan tener la atención que necesitan, en el seno mismo de la comunidad. 7 de Abril Día Mundial de la Salud 7:00 PM - Apr 7, 2021 - Buffar Defensoria del Pueblo @DPNArgentina Día Internacional de la #Educacion La educación es un #DerechoHumano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los países no se logrará alcanzar la #igualdadDeGénero ni romper el ciclo de #Pobreza. Transiata Twoet 24 de enero Dia Internacional de la Educación 7:00 PM - Jan 24, 2021 - Buffer

Gambar 6Konten DPN Argentina: Peringatan Hari Kesehatan Sedunia (7 April 2021).98
Gambar 7Konten DPN Argentina: Peringatan Hari Pendidikan
Hari Pendidikan Internasional

Defensoría del Pueblo @DPNArgentina El Día Internacional de la #MadreTierra. Se pretende concienciar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Además tiene como objetivo frenar la superpoblación, la contaminación y el uso responsable de los recursos naturales. 22 de Abril Día Internacional de la Madre Tierra

Gambar 8Konten DPN Argentina: Peringatan Hari Bumi Internasional (22 April 2020).100

Penggunaan logo SDGs yang disandingkan dengan logo DPN Argentina dalam desain peringatan hari-hari terkait SDGs dapat menambah kesan familier dan membiasakan pengikut media sosial terhadap pengetahuan-pengetahuan terkait dengan TPB. Hal ini juga dapat menjadi solusi dari tantangan pengarusutamaan TPB yakni kesan bahwa TPB merupakan suatu hal yang memerlukan daya pikir dan sangat serius. 101 Oleh DPN Argentina, TPB juga telah diintegrasikan ke acara podcast dan didiseminasikan melalui media sosial Instagram @dpnargentina sebagai berikut:

cc IMPLEMENTAMOS EL PROGRAMA DE CONDUCTORAS,para la profesionalización de mujeres en el MANEJO DÉ CAMIONES y SU INCORPORACION en el mercado laboral SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, de acuerdo a los ODS de la Agenda 2030 Dario Airaudo Patricia Bruyn

Keterangan: Melalui unggahan ini, DPN Argentina mempromosikan podcast terkait dengan TPB yang terkait dengan kesetaraan gender, pengembangan pribadi, dan hak dari pekerja.

Gambar 9Konten Instagram DPN Argentina terkait Podcast TPB per 5 Desember 2021.102

98 DPN Argentina, "Día Mundial de la #Salud", diakses tanggal 5 Desember 2021,https://twitter.com/DPNArgentina/status/1379765916259483648.

99 DPN Argentina, "Día Internacional de la #Educacion", diakses tanggal 5 Desember 2021,https://twitter.com/DPNArgentina/status/1353311642705145858.

100 DPN Argentina, "El Día Internacional de la #MadreTierra", diakses tanggal 5 Desember 2021, https://twitter.com/DPNArgentina/status/1252930170496966657.

101 Lihat juga: Komnas HAM, "Praktik dan Pengalaman NHRI di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (n. 93).

102 DPN Argentina, "No te pierdas el Nuevo", diakses tanggal 5 Desember 2021, https://www. instagram.com/p/CRmTcDUtOOU/?utm_source=ig_web_copy_link.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Komnas HAM telah menjalankan kegiatan TPB sesuai dengan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk juga berdasarkan tujuh isu strategis Komnas HAM Tahun 2020-2024.

Peran Komnas HAM dalam mendorong pencapaian dan pengawasan atas TPB belum teridentifikasi secara eksplisit pada Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020 sehingga mempersulit pihak eksternal khususnya pemerintah dan masyarakat dalam mengetahui apakah Komnas HAM telah melaksanakan perannya dalam mendorong pencapaian TPB terkait dengan HAM secara lebih luas.

Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan optimalisasi pengawasan atas implementasi pencapaian TPB dalam perspektif HAM terhadap berbagai jenis dan bentuk kegiatan yang disampaikan pada Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020. Optimalisasi TPB secara internal diperlukan untuk mensinergikan kinerja Komnas HAM terkait dengan TPB, sedangkan pada aspek eksternal diperlukan agar pemangku kepentingan memahami posisi Komnas HAM terkait TPB.

Komnas HAM perlu terus melakukan upaya pengarusutamaan HAM dalam proses dan mendorong implementasi serta pencapaian TPB. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun tujuan, target, dan indikator TPB mencerminkan pelindungan dan pemenuhan HAM, namun dalam proses pencapaiannya belum tentu selaras dengan prinsip dan norma HAM.

Peran dan posisi strategis Komnas HAM untuk memastikan agar proses dan implementasi pencapaian TPB selaras dengan HAM. Salah satu kegiatan untuk mencapai hal tersebut adalah diantaranya dengan memanfaatkan instrumen pengawasan TPB yang disusun oleh Komnas HAM dan UNESCO, dan mendorong implementasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi

Komnas HAM agar menyusun laporan tahunan dalam perspektif HAM dan TPB setiap tahun. Hal ini agar program dan aktivitas Komnas HAM terkait dengan fungsinya dalam mengawasi proses dan implementasi pencapaian TPB, menjadi jelas, lebih kuat, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Komnas HAM agar mengoptimalkan perspektif HAM dan TPB secara internal dengan: (1) Peningkatan kapasitas internal Komnas HAM mengenai TPB; (2) Keberadaan TPB dalam laporan tahunan yang perlu semakin kentara dan dapat dimengerti para pemangku kepentingan; (3) Aspek pelaksanaan aktivitas TPB yang terintegrasi dengan kegiatan business as usual Komnas HAM; (4) Anggaran yang lebih mengakomodir TPB dalam Komnas HAM; (5) Kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan TPB; dan (6) Diseminasi TPB dengan memanfaatkan media sosial.

Komnas HAM agar mengoptimalkan peran dan posisinya terkait dengan TPB dengan mendorong: (1) Revisi peraturan, keputusan, dan kebijakan mengenai TPB dalam perspektif HAM; dan (2) Keberadaaan Komnas HAM dalam proses penyusunan VNR yang seharusnya dapat lebih aktif baik dalam konteks mengkritisi laporan pemerintah maupun menyusun laporan tersendiri, sehingga perspektif HAM pada VNR dapat semakin kuat dan menonjol.

Komnas HAM untuk membuat referensi yang jelas ke TPB jika ada hubungan tematik antara isu-isu hak asasi manusia yang dilaporkan Komnas HAM dan tujuan dan target TPB.

DAFTAR PUSTAKA

Instrumen Internasional:

United Nations General Assembly Resolution 70/1. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (diadopsi 25 September 2015).

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disahkan 23 September 1999, diundangkan 23 September 1999).

Sumber Lain:

"SDG Indicators." United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division). Diakses tanggal 26 November 2021. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/.

DPN Argentina. “Día Internacional de la #Educacion." Diakses tanggal 5 Desember 2021. https://twitter.com/DPNArgentina/status/1353311642705145858.

DPN Argentina. “Día Mundial de la #Salud." Diakses tanggal 5 Desember 2021. https://twitter.com/DPNArgentina/status/1379765916259483648.

DPN Argentina. "El @DPNArgentina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible." Diakses tanggal 5 Desember 2021. https://twitter.com/DPNArgentina/status/ 1231277561184952320.

DPN Argentina. "El Día Internacional de la #MadreTierra." Diakses tanggal 5 Desember 2021. https://twitter.com/DPNArgentina/status/1252930170496966 657.

DPN Argentina. "No te pierdas el Nuevo." Diakses tanggal 5 Desember 2021. https://www.instagram.com/p/CRmTcDUtOOU/?utm_source=ig_web_copy_lin k.

Hartono, Mimin Dwi. (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM) dan Sri Nur Fathya (Sub-Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Lembaga / Pranata Humas Muda Komnas HAM). "DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia." Wawancara dilakukan oleh Tim Peneliti (Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, dan Fidela Gracia) dengan Mimin Dwi Hartono dan Sri Nur Fathya pada tanggal 21 Desember 2021.

Hartono, Mimin Dwi. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia"), 20 Desember 2021. Kementerian PPN / Bappenas. "Annexes Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021" (2021). Kementerian PPN / Bappenas. “Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021" (2021). Komnas HAM. "Matrix of the Three Top: Complaints of Human Rights to the National Commission on Human Rights in 2019 and Its Relationship with the Sustainable Development Goals" (2021) (English Version). Komnas HAM. "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (2021). Komnas HAM. "Podcast #EPS 15: Hak Atas Kesehatan, YouTube video." Diakses tanggal 28 November 2021. https://www.youtube.com/watch?v=5GhxVZND3 kE&t=1614s. Komnas HAM. "Policy Brief - Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (2021). Komnas HAM. “Praktik dan Pengalaman NHRl di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (2021). Komnas HAM. Surat Nomor: 001/Tim_SDGs/IV/2021 dari Sandrayati Moniaga (Ketua Tim SDGs Komnas HAM / Komisioner Pengkajian dan Penelitian) mengenai "Masukan Komnas HAM RI Atas Draf 1 VNR 2021 TPB / SDGs Indonesia" kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam / Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Nasional TPB / SDGs Indonesia (23 April 2021). Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2017. “Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (2018). Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (2019). Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (2020).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2020. “Laporan Tahunan Komnas HAM 2020" (2021). Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia." 20 Desember 2021, pernyataan Sandrayati Moniaga, menit ke 128-131.