Membangun Kembali dengan Lebih Baik
Kajian Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia Pasca Covid-19
MEMBANGUN KEMBALI DENGAN LEBIH BAIK
Kajian Pemenuhan Hak atas Pekerjaan
Bagi Kelompok Marjinal
di Indonesia Pasca Covid-19
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2023
Judul : Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Kajian Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia Pasca Covid-19
Penulis : Tim Serikat Pengajar HAM (Muktiono, Mirza Satria Buana, E. Joeni AriantoKurniawan dan Inge Christanti)
Tim Pengarah : - Dr. Atnike Nova Sigiro, M. Sc (Ketua Komnas HAM)
- Anis Hidayah, S.H., M.H. (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM)
Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc. (Komisioner Mediasi)
- Saurlin P. Siagian, S. Sos., M.A. (Komisioner Pengkajian dan Penelitian)
- Tim Tim Sustainable Development Goals Komnas HAM
Desain dan Layout : Andi Prasetyo & Zephania Malakhiah Putri Ely
Alamat Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telepon (021) 392 5230 | Faksimili (021) 3922026
Website:www.komnasham.go.idTwitter:@komnasham|E-mail:[email protected]
Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih Terhadap Dukungan dan Kontribusi pada Penelitian Ini:
Ucapan terima kasih khususnya kami ucapkan kepada tim dari Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM): Muktiono (Ketua), Mirza Satria Buana (Koordinator Kursus dan Pelatihan), E Joeni Arianto Kurniawan (Koordinator Riset dan Advokasi) dan Inge Christanti (Direktur SEPAHAM Press) yang telahmelakukan kontribusi tertulis secara langsung pada penelitian ini.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan dengan hormat kepada:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia:
Sandrayati Moniaga (Komisioner Komnas HAM 2017-2022), Dr. Atnike Nova Sigiro, M. Sc (Ketua Komnas HAM), Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc. (Komisioner Mediasi), Saurlin P. Siagian, S. Sos.,M.A. (Komisioner Pengkajian dan Penelitian), Anis Hidayah, S.H., M.H. (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM), Mimin Dwi Hartono (Ketua Tim Sekretariat SDGs Komnas HAM), Rebeca Amelia Susanto (Sekretaris Tim Sekretariat SDGs Komnas HAM) dan segenap anggota Tim SDGs Komnas HAM.
Danish Institute for Human Rights (DIHR):
Sofie Gry Fridal Hansen (Adviser in the Human Rights and Development Department).
DAFTAR ISI
Daftar Isi. Pengantar. VII Pendahuluan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Data... … 4 Tinjauan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) pada Hak atas Pekerjaan dan Kerja Layakserta Kaitannya dengan Tujuan Pembangungan Berkelanjutan (TPB)... .……5 Kewajiban Pokok dari Hak atas Pekerjaan.. ...6 Kemajuan dalam Hak atas Pekerjaan akan Membawa pada Kemajuan TPB .7 Tinjauan Isu Hak Asasi Manusia terkait Hak atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak dariKelompok Rentan dan Marginal Khusus di Indonesia....... ….....9 …. Isu Hak Asasi Manusia Kunci pada Hak atas Pekerjaan di Indonesia Secara Umum.... Data dari Mekanisme Internasional Hak Asasi Manusia ..9 Data dari Komnas HAM …13 Isu Hak Asasi Manusia Kunci dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja Migran..... …14 Data dari Mekanisme HAM Internasional tentang Pekerja Migran.. ……14 .15 Data dari Komnas HAM tentang Pekerja Migran. Isu Hak Asasi Manusia Kunci dalam Pemenuhan Hak Bekerja bagi Pekerja RumahTangga. 17 Data dari mekanisme HAM internasional terkait Pekerja Rumah Tangga 17 Data dari Komnas HAM terkait Pekerja rumah tangga... ….19 Isu Hak Asasi Manusia Kunci dalam Pemenuhan Hak Bekerja bagi Pekerja Prekariat....20 Data dari Mekanisme HAM Internasional terkait Pekerja Prekariat …20
Data dari Komnas HAM terkait Pekerja Prekariat ..20 Langkah-Langkah Menuju Pemenuhan Hak-Hak Pekerja bagi Kelompok Marginal dilndonesia dan Beberapa Rekomendasi... …..22 Kemajuan dalam Hak-Hak Pekerja bagi Pekerja Migran dan Beberapa Rekomendasi....2 Kemajuan dan Realisasi Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Beberapa Rekomendasi. 24 Kemajuan dan Realisasi Hak-Hak Pekerja Prekariat dan Beberapa Rekomendasi.......29 Kesimpulan dan Beberapa Rekomendasi Kunci... ….….30 Kesimpulan..... …30 Beberapa Rekomendasi Kunci Rekomendasi terkait Hukum dan Kebijakan .....30
Pengantar
Pandemi Covid-19 telah memperdalam ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, khususnya terhadap kelompok marginal, diantaranya perempuan, pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja prekariat, buruh tani, dan juga terhadapsektor-sektor tertentu seperti usaha kecil menengah, pekerja lepas/ precariat, dan lainnya. Akibat ketimpangan akses terhadap pekerjaan yang layak, kelompokkelompok ini mengalamidiskriminasi dan hambatan akses terhadap hak-hak yang lain seperti jaminan sosial, dan hak atas kesehatan, keamanan ekonomi, cuti sakit, perawatan kesehatan, atau bantuan selama masapembatasan sosial. Situasi ini diperparah dengan model bisnis baru, seperti ekonomi berbasis platform atau "gig economy" yang hubungan ketenagakerjaannya tidak terstandarkan, dan cenderung mengurangi manfaat dan pelindungan bagi pekerja.1
Untuk mengatasi meningkatnya tingkat kemiskinan sebagai dampak dari pandemi, Komnas HAM melakukan kajian untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk mempromosikan pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan dengan dipandu oleh standar dan norma HAM. Komnas HAM telah mengajukan beberapa rekomendasi penting dalam kajian tersebut. Pertama, mereformasi program pelindungan yang perlu dilakukan segera dan mematuhi norma-norma HAM. Kedua, pemerintah perlu membentuk kerangka kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan mengintegrasikannya dengan rencana dan program Tujuan PembangunanBerkelanjutan (TPB). Selain itu, Komnas HAM juga mengusulkan agar pemerintah menempatkan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak sebagai jantung strategi pemulihan dan rencana pembangunan nasional untuk TPB Tujuan 8.²
Kajian ini disusun sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah terkait pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak bagi kelompok marginal. Laporan ini dimulai dengan garis besar standar HAM dari hak atas pekerjaan, dan analisis singkat atas isu-isu utama HAM terkait hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak secara umum, secara khusus terhadap pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat di Indonesia.
Kajian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi Pemerintah sebagai bagian dari tindak lanjutPemerintah terhadap Universal Periodic Review (UPR) Indonesia siklus ke-4 dan sebagai bagian dari dialog kebijakan yanglebih luas untuk pendekatan terintegrasi HAM dan TPB. Data yang digunakan dalam laporan ini terutama dikumpulkan dari informasi tentang hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak yang terdapat dalam mekanisme HAM internasional, dan laporan atau hasil kajian Komnas HAM. Data dari mekanisme HAM internasional terdiri dari observasi dan rekomendasi dari UPR dan pengujian-pengujian oleh Badan Traktat HAM PBB. Sementara data dari Komnas HAM diambil dari informasi yang tersedia dari sistem pengaduan ditambah dengan hasil analisis, observasi, dan rekomendasi yang ada dalam publikasi hasil kajian atau laporan Komnas HAM.
Sebagai akhir, Komnas HAM menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun, kepada rekan-rekan Sepaham, serta the Danish Institute for Human Rights (DIHR),untuk kerjasamanya mendukung Komnas HAM dalam kerja-kerja terkait isu TPB dan HAM. Selamat membaca.
Jakarta, 17 April 2023
Dr. Atnike Nova Sigiro Ketua Komnas HAM RI
1 https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-guide-sustainable-recovery/sdg-8-sustainable-recovery
2 Preliminary Research The Role of the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia related to the Impact of COVID-19 Pandemic on Human Rights and Sustainable Development Goals in Indonesia(2020)
Pendahuluan
Pandemi Covid-19 mempengaruhi secara negatif implementasi hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak serta target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Pandemi telah mengakibatkan resesi ekonomi global dengan tingkat kontraksi pendapatan per kapita, pengangguran, dan kemiskinan struktural. Namun demikian, Indonesia sebelum pandemi Covid-19 telah menerima beberapa observasi dan rekomendasi dari Komisi NasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan mekanisme hak asasi manusia (HAM) internasional (Universal Periodic Review/UPR), Badan Traktat (Treaty Bodies), dan Mekanisme Khusus), yang meminta agar pemerintah meningkatkan pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak ataspekerjaan dan pekerjaan layak bagi kelompok-kelompok marginal seperti pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat.
Krisis pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19 semakin memperdalam ketidaksetaraan dalam pasar tenaga kerja dan secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok-kelompok yang telah termarginalkan tanpa pelindungan sosial yang memadai. Secara khusus kelompok yang terpengaruh adalah UMKM, buruh tani, pekerja prekariat dalam"gig economy", pekerja sektor informal, pengungsi dan pekerja migran. Banyak dari kelompoktersebut juga mewakili kelompok yang mengalami diskriminasi dan akses yang terbatas atau tidak sama sekali terhadap pelindungan sosial, keamanan ekonomi, cuti sakit, perawatankesehatan, atau bantuan selama masa pembatasan sosial. Model bisnis baru, seperti ekonomi berbasis platform atau "gig economy" yang hubungan ketenagakerjaannya tidak terstandarkan,juga cenderung mengurangi manfaat dan pelindungan bagi pekerja.3
Perempuan memiliki kerentanan lebih tinggi daripada laki-laki dalam segmen ekonomi informal terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pekerja rumahan pada tingkat yang lebih rendah dari rantai pasokan global, atau sebagai pekerja keluarga tambahan. Sebagai akibatnya, perempuan mempunyai sedikit pelindungan terhadap pemecatan dan akses yang terbatas pada pelindungan sosial termasuk cuti sakit yang dibayar. Karena ketidaksetaraan berbasis gender yang telah ada sebelumnya, perempuan akan mungkinmengalami kesulitan yang lebih besar dalam menemukan pekerjaan baru atau peluang berwirausaha untuk pemulihan ekonomi mereka.4
Sebagaimana terlihat dalam Voluntary National Report 2021, terkait tingkat kemiskinan, dilaporkan tingkat kemiskinan nasional turun dari 11.13% ke 9.22% tetapi kemudian meningkat menjadi 10.19% pada 2020 karena pandemi pada tahun sebelumnya sehingga menempatkannya kembali ke tingkat kemiskinan seperti tiga tahun yang lalu. Perempuan, penduduk pedesaan, dan orang lansia adalah kelompok paling terdampak, dan kemiskinan di kalangan anak-anak telah meningkat dari 11.76% pada 2019 menjadi 12.23% pada 2020. Apalagi, dari 2015 ke 2019, rasio Gini telah mengecil dari 0.402 menjadi 0.380, tetapi karena pandemi melebar menjadi 0.385 pada 2020. Dalam hal ini, Indonesia telah meningkatkan jumlah anggaran pelindungan sosial dalam APBN dari 12.3% pada 2019 menjadi 12.7% pada 2020, jumlah terbesar yang pernah dialokasikan hingga saat ini5.
Untuk mengatasi meningkatnya tingkat kemiskinan sebagai dampak dari pandemi, Komnas HAM mengusulkan kepada pemerintah untuk mempromosikan pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan dengan dipandu oleh standar dan norma HAM ketika pemerintah merevisi kebijakan, rencana, dan program untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Komnas HAM (2020), terdapat dua rekomendasi penting. Pertama, mereformasi program pelindungan yang perlu dilakukan segera dan mematuhi norma-norma HAM. Kedua, pemerintah perlu membentuk kerangka kerja yang selaras dengan prinsip-prinsipHAM dan mengintegrasikannya dengan rencana dan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Komnas HAM mengusulkan agar pemerintah menempatkan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak pada jantung strategi pemulihan dan rencana pembangunan nasional untuk TPB Tujuan 8.6 Tematema utama, isu-isu HAM, dan kelompok-kelompok khusus yang rentan dan termarginalkan dari pemegang hak teridentifikasi.
Kelompok marginal harus dipertimbangkan ketika pemerintah merevisi kebijakan, rencana, dan program-program terkait TPB Tujuan 8 untuk mengatasi masalah diskriminasi, ketidaksetaraan dan prinsip 'leave no one behind. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari menempatkan hak atas pekerja dan pekerjaan yang layak pada jantung strategi pemulihan dan rencana pembangunan nasional untuk TPB Tujuan 8. Dalam laporannya, Komnas HAM menyimpulkan untuk mengangkat temuan-temuan nasional pada mekanisme HAM dan TPB. Komnas HAM (2020) berpendapat bahwa pemerintah akan mempromosikan pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan jika mereka dipandu oleh standar dan norma HAM ketika mereka merevisi kebijakan, rencana dan program untuk pembangunan berkelanjutan. Pendekatan integratif antara pembangunan berkelanjutan dengan HAM harus diterapkan dalamTPB. Hal ini harus dilihat sebagai suatu pendekatan umum di luar TPB Tujuan 8, dan sebagai suatu pendekatan yang dapat membantu 'Decade of Action' pemerintah pada TPB dan membantu mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu ketidaksetaraan dan diskriminasi, dan karenanya berguna bagi pemerintah dalam memenuhi ambisinya yaitu 'leave no one behind dan Agenda 2030.
3 https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-guide-sustainable-recovery/sdg-8-sustainable-recovery
4 https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-guide-sustainable-recovery/sdg-8-sustainable-recovery
5 Indonesia's Voluntary Report: Review 2021, accessed fromhttps://sdgs.bappenas.go.id/laporan-voluntarynationalreview-vnr-indonesia-2021/
6 Preliminary Research The Role of the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia related to the Impact of COVID-19 Pandemic on Human Rights and Sustainable Development Goals in Indonesia(2020)
Tujuan, Ruang Lingkup, dan Data
Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberi saran kepada pemerintah tentang inisiatif untuk meningkatkan pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layakbagi pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat. Laporan ini dimulai dengangaris besar standar HAM dari hak atas pekerjaan dan analisis singkat atas isu-isu utama hak asasi manusia terkait hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak secara umum, dan khususnya bagipekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat di Indonesia. Atas dasar tersebut,laporan ini menyusun rekomendasi tentang cara-cara bagi pemerintah agar dapat mengatasi masalah-masalah tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap UPR Indonesia siklus ke-4 dan sebagai bagian dari dialog kebijakan yang lebih luas untuk pendekatan terintegrasi antara HAM dan TPB untuk membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan.
Data yang digunakan dalam laporan ini terutama dikumpulkan dari informasi tentang hak ataspekerjaan dan pekerjaan layak yang terdapat dalam mekanisme HAM internasional dan laporanatau hasil kajian Komnas HAM. Dari mekanisme HAM internasional, data terdiri dari observasi dan rekomendasi dari UPR dan pengujian-pengujian oleh Badan Traktat HAM PBB. Pengumpulan data dari Komnas HAM berfokus pada informasi yang tersedia dari sistem pengaduan ditambah dengan hasil analisis, observasi, dan rekomendasi yang ada dalam publikasi hasil kajian atau laporan Komnas HAM.
Tinjauan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) pada Hak atas Pekerjaan dan Kerja Layak serta Kaitannya dengan Tujuan Pembangungan Berkelanjutan (TPB)
Hak atas pekerjaan diakui dalam beberapa produk hukum di tingkat internasional dan regional.Hak ini adalah hak dasar yang penting untuk mewujudkan hak asasi yang lainnya, karena antarhak tidak terpisahkan dan saling terkait sebagai bagian dari martabat manusia?. Hak atas pekerjaan juga berpengaruh terhadap daya tahan hidup dari seseorang dan untuk keluarga mereka, serta sepanjang pekerjaan tersebut secara bebas dipilih atau diterima, maka pekerjaan tersebut juga berpengaruh bagi perkembangan dan pengakuan atas diri seseorang dalammasyarakat®. Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menjabarkan hak atas pekerjaan secara luas pada Pasal 6 dan secara khusus menjelaskan tentangpengakuan dimensi hak individu atas pekerjaan pada Pasal 7, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, utamanya kondisi kerja yang aman.
Sejumlah cakupan dimensi hak atas pekerjaan dijabarkan pada Pasal 8 KIHESB yang meliputi hak semua orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja sesuai pilihannya, serta hak serikat buruh untuk berfungsi secara bebasº. Laporan ini membatasi fokuspada peraturan dan standar HAM pada hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak seperti yang tertera pada Pasal 6 KIHESB dan Komentar Umum Nomor 18 tentang Hak atas Pekerjaan olehKomite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pekerjaan yang layak dijelaskan pada Pasal 6 yaitu "pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 haruslah pekerjaan yang layak"10. Selain itu,ketentuan dari Pasal 7 KIHESB juga termasuk dalam lingkup fokus kajian.
KIHESB Pasal 6.1: "Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yangmencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut."
KIHESB Pasal 6.2: "Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara pihak pada Kovenan iniuntuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup program bimbingan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang mantap, serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu."
KIHESB Pasal 7.b: "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kerja yang adil dan nyaman yang terutama menjamin: (b) Kondisi kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja."
7 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No.
18 (2005), para. 1.
8 Ibid
9 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, general comment No.
8 (2022), para. 2
Kewajiban Pokok dari Hak atas Pekerjaan
Komentar Umum Nomor 18 menjelaskan ada tiga kewajiban pokok dari Negara Pihak terkait hak atas pekerjaan, yaitu:
(a) Menjamin hak atas akses terhadap pekerjaan, khususnya bagi individu dan kelompok kurang beruntung dan marginal, yang memungkinkan mereka hidup dengan bermartabat;
(b) Mencegah segala tindakan yang berakibat pada perlakuan diskriminatif dan tidak setara baik pada ranah privat maupun publik bagi individu dan kelompok kurang beruntung dan marginal atau yang melemahkan mekanisme pelindungan bagi kelompok tersebut;
(c) Mengadopsi dan menerapkan strategi dan rencana aksi ketenagakerjaan nasional yang didasarkan pada dan mengatasi masalah-masalah semua pekerja melalui proses yang partisipatif dan transparan dengan melibatkan organisasi pengusaha dan pekerja. Strategi dan rencana aksi ketenagakerjaan tersebut harus menargetkan secara khusus pada individu dan kelompok kurang beruntung dan marginal serta memasukan indikator;
(d) dan tolok ukur yang dengannya kemajuan hak atas pekerjaan dapat diukur dan ditinjau secara berkala.11
10 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No.
18 (2005), para. 7
Kemajuan dalam Hak atas Pekerjaan akan Membawa pada Kemajuan TPB
Sejalan dengan berakhirnya kerangka pembangunan global sebelumnya yaitu Tujuan Pembangunan Milenium (TPM/Millenium Development Goals) pada tahun 2015, seluruh negara anggota PBB sepakat membentuk seperangkat tujuan pembangunan baru pada bulan September 2015 yang dinamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Dalam kerangka pembangunan global yang baru ini, 17 tujuan dirancang untuk tercapai pada tahun 2030 dengan tujuan utama menciptakan perdamaian dan kesejahteraan untuk semua manusia dan planet.12 Maka dari itu, mengingat saat ini kita sudah memasuki "Decade ofAction(2020-2030)", sangatlah penting dan mendesak untuk melakukan evaluasi sampai sejauh manasebuah negara telah melakukan upaya kunci guna mencapai tujuan sesuai yang ditargetkan padatahun 2030.13 Dalam laporan ringkas ini negara yang dievaluasi adalah Indonesia dengan fokuspada TPB ke 8 yaitu tentang "Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi."
Kemajuan Indonesia dalam implementasi hak atas pekerjaan akan mengarah pada kemajuan implementasi dari setidaknya 8 Tujuan TPB. Hal ini tergambar dalam Panduan HAM untuk TPB14 yang mengaitkan Pasal 6.1 dan 6.2 KIHESB dengan 8 Tujuan TPB yang dapat diuraikanpada tabel berikut ini:
Tabel 1. Hubungan antara hak atas pekerjaan dan TPB
| Pasal KIHESB | 7.b | Kaitan TPB dengan KIHESB | |
| 6.1 | 6.2 | 7.b | |
| TPB target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semuaperempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. TPB target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan | |||
| TPB target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlahpemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. TPB target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi | |||
| TPB target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju berada di posisi terdepan. | |||
| _ | _ | TPB target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki,termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | |
| terlatih. | TPB target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan, dan tidak | ||
| terlatih. TPB target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentaraanak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri | |||
| tenaga kerja anak dalam segala bentuknya. TPB target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasukpekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. | |||
| TPB target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization. | |||
| 1 | Organization. TPB target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. |
Tinjauan Isu Hak Asasi Manusia terkait Hak atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak dari Kelompok Rentan dan Marginal di Indonesia
Kumpulan dan ulasan data dari Komnas HAM dan mekanisme HAM Internasional (UPR, Badan Traktat, dan Mekanisme Khusus) yang terkait hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak mengungkap isu HAM umum dan isu HAM khusus bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga dan pekerja prekariat di Indonesia.
11 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.
18 (2005), para. 31
12 https://sdgs.un.org/goals
13 Shervin Ghorbani (without year), The History of Sustainable Development Goals, retrieved from:
https://thesustainablemag.com/environment/the-history-of-sustainable-development-goals-sdgs/
14 https://sdg.humanrights.dk/
Isu Hak Asasi Manusia Kunci pada Hak atas Pekerjaan di Indonesia Secara Umum
Data dari Mekanisme Internasional Hak Asasi Manusia
Dengan menggunakan Human Rights Data Explorer15, dimungkinkan untuk mengumpulkan dan menganalisa observasi dan rekomendasi dari mekanisme HAM internasional untuk masing-masing target TPB. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1 bahwa 9 target TPB berkaitan dengan hak atas pekerjaan. Dengan demikian, pengumpulan dan analisis data,laporan dan rekomendasidari mekanisme HAM internasional telah berfokus pada 9 target TPBdan sebuah ulasan terhadap rekomendasi dari Siklus PBU ke-4 yang belum menjadi bagian dari Human Rights Data Explorer.
Indonesia mendapatkan 151 rekomendasi dan observasi dari mekanisme HAM Internasional yang terkait dengan 9 target TPB.16 Sebagian besar dari rekomendasi dan observasi tersebut berkaitan dengan TPB target 8.7 tentang penghetian perbudakan modern, perdagangan manusiadan pekerja anak17, dan TPB target 8.8 tentang hak pekerja secara universal dan lingkungan kerja yang aman.
Tabel 2: Jumlah rekomendasi dan observasi dari mekanisme HAM internasional untuk Indonesia terkait target-target TPB yang relevan
| TPB dan Target TPB | Jumlah Total UPR yang | Mekanisme HAM Internasional | ||||||||
| UPR siklus 3 | UPR siklus 2 | CESCR | CCPR | CEDAW | CRC | CMW | CAT | SP SP Pekerja Pangan | ||
| TPB target 4.3 | terkait | 1 | 1 | 1 | 1 | Migran | ||||
| TPB target 4.4 | 70 | 1 | 8 | 8 | 15 | 4 | 39 | 4 | 4 | |
| TPB target 8.4 | ||||||||||
| TPB target 8.5 Pekerjaan tetap dan pekerjaan layal dengan upahyang setara | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| TPB target 8.6 Meningkatkan peluang kerja untuk pekerja muda, pendidikan dan pelatihan TPB target 8.7 Menghentikan | 1 | 1 | 1 | |||||||
| TPB target 8.7 Menghentikan perbudakan modern, perdaganganmanusia dan pekerja anak | 71 | 12 | 10 5 | 5 3 | 14 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| TPB target 8.8 TPB target 8.b | 77 | 3 | 4 8 | 8 | 15 | 4 | 39 | 4 | 4 5 | 5 12 |
| TPB target 8.b | 12 | |||||||||
| TPB target 14.b | ||||||||||
| *Beberapa rekomendasi dan observasi terkait lebih dari satu target TPB Sumber: The SDG - Human Rights Data Explorerhttps://sdgdata.humanrights.dk/en | ||||||||||
Berdasarkan keterkaitan antara HAM dan TPB, kajian ini menemukan bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah diganti dengan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) memiliki kaitan dengan target 8.5 tentang pekerjaan tetap dan pekerjaan layak dengan upah setara. Sesuai dengan KIHESB, undang-undangtersebut memiliki dampak yang merugikan terhadap pengaturan hukum hak atas pekerjaan, terutama tentang pemutusan hubungan kerja, penerapan upah minimum, dan aktivitas serikat pekerja, serta dampak terhadap lingkungan (E/C.12/IDN/Q/2, para. 3.).18
Terhadap target 8.6 tentang peluang bekerja bagi pekerja muda, pendidikan dan pelatihan, laporan ini menemukan sebuah observasi dari CEDAW tentang keprihatinan atas kesenjanganterhadap akses pendidikan, khususnya selama masa pandemi COVID-19, bagi perempuan dan anak perempuan yang masuk dalam kelompok tidak beruntung dan terpinggirkan (CEDAW/C/IDN/CO/8, para. 39 (b).). 19
Sedangkan untuk target 8.7 tentang menghentikan perbudakan modern, perdagangan manusiadan pekerja anak, Komite tentang Pekerja Migran menyampaikan permasalahan terkait Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: (1)penerapan yang tidak efisien; (2) Gugus tugas nasional untuk perdagangan manusia belum bisamenjangkau semua kabupaten/kota; (3) tidak adanya tindakan efektif untuk melindungi korban perdagangan manusia dan penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif bagi mereka termasuk kompensasi dan rehabilitasi; (4) Meningkatnya jumlah tuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia berbanding terbalik dengan rendahnya jumlah hukuman atau pelaku yang mendapatkan vonis hukuman; (5) korban perdagangan manusia tidak mendapatkan pelindungan yang memadai dari upaya penuntutan, penahanan atau penghukuman karena memasuki atau tinggal di Indonesia secara ilegal, atau atas aktivitas yang mereka lakukan sebagai konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai seseorang yang diperdagangkan dikarenakan aktivitas yang dilakukan korban tersebut sebagai akibat langsung; dan (6) korupsiterkait perdagangan manusia dan keterlibatan semua tingkat pemerintahan yang masih meluas.20
15 https://sdgdata.humanrights.dk/
16 https://sdgdata.humanrights.dk/en
17 Ibid
18 E/C.12/IDN/Q/2, para.
3 dalam UN Compilation of Information UPR Indonesia 2022
19 CEDAW/C/IDN/CO/8, para.
39 (b) dalam UN Compilation of Information UPR Indonesia 2022
Data dari Komnas HAM
Berdasarkan kajian yang dilakukan Komnas HAM (2020), terjadi berbagai pelanggaranhak pekerja yang terkait dengan target 8.8. Banyak pengaduan terkait dengan kurang amannya lingkungan kerja, khususnya pekerja migran perempuan dan pekerja yang berada pada situasi kritis. Pengaduan ini meliputi: (1) PHK sewenang-wenang atau pembayaran upah yang tidak sesuai peraturan dan (2) ancamam penularan virus (sepertikewajiban masuk kerja, dan kurang sesuainya protokol kesehatan di tempat kerja). Oleh karena itu, Komnas HAM RI (2020) merekomendasikan pemerintah perlu menjamin dan memastikan bahwa tidak akan ada PHK sewenang-wenang bagi pekerja. Hal ini bisa dilakukan melalui pengumpulan data dari sektor bisnis yang rentan atau terdampakCOVID-19 dan memformulasikanlangkah mitigasi bekerjasama dengan asosiasibisnisyang terkait. Rekomendasi ini sejalan dengan VNR (2021) yang menyatakan bahwa "...di tengah pandemi Covid-19, jumlah kelompok rentan yang terdampak semakin meluas."
Laporan ini menguji data pengaduan Komnas HAM dari tahun 2019-2022 tentang pelanggaran hak pekerja, yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan, dengan jumlah total 52 pengaduan. Kebanyakan pengaduan tersebut terkait pembayaran upah dan PHK sewenang-wenang.21 Selama pandemi Covid-19, ada 5,6 juta orang diberhentikan dari pekerjaan atau dirumahkan.
Dalam UPR Siklus ke-4, Komnas HAM menyampaikan observasi terhadap Undang- Undang Cipta Kerja yang dalam proses pembentukkannya tanpa partisipasi publik yang bermakna meskipun berpotensi melanggar HAM, khususnya bagi pekerja prekariat.22 Terakhir, sebagian manfaat yang dibutuhkan kelompok rentan tidak ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Secara ringkas, isu HAM kunci secara umum untuk hak atas pekerjaan di Indonesia yang dicatat dan disampaikan oleh Komnas HAM dan mekanisme HAM Internasional adalah:
a. Kurangnya akses untuk pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran pada semua fase (proses pra keberangkatan dan penempatan) sebagai kebijakan adaptif ditengah stuasi krisis;
b. Pelindungan yang minim bagi pekerja rumah tangga pada aspek pengaturan hukum, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan lembaga pelindung;
c. Kekosongan hukum yang mengakui dan melindungi pekerja prekariat setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja termasuk Perppu Cipta Kerja.
20 CMW/C/IDN/CO/1 dalam UN Compilation of Information UPR Indonesia 2022
21 Preliminary Research the Role of the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia related to the Impact of COVID-19 Pandemic on Human Rights and Sustainable Development Goals in Indonesia (2020)
Isu Hak Asasi Manusia Kunci dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja Migran
Data dari Mekanisme HAM Internasional tentang Pekerja Migran
Dalam TPB Target 8.8 tentang Hak-hak Universal Pekerja dan Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Kerja yang Layak, Komite Pekerja Migran memberikan perhatian khusus tentang ketiadaan aturan hukum yang komprehensif terkait hak-hak dan pelindungan hukum bagi pekerja migran, terutama pekerja yang berada dalam kondisi ketidakpastian hukum dan/atau tidak terdokumentasikan oleh pemerintah.23
Komite Pekerja Migran juga menyampaikan perhatian khusus kepada permasalahan pekerjapekerja yang memiliki taraf kehidupan dan kemampuan yang rendah, terutama pekerja-pekerjayang tidak terdokumentasikan dan pekerja migran lokal, yang hak-hak mereka diabaikan dengan tidak mendapatkan bantuan oleh pemerintah.24 Komite Pekerja Migran juga memberi perhatian khusus kepada permasalahan yang terjadi pada proses rekruitmen oleh agensi pekerja, dimana agensi memiliki banyak kewenangan dalam perjanjian kerja, pelatihan sebelum keberangkatan, mekanisme pengaduan konflik, proses perdamaian, dan reparasi.
Pekerja migran tidak banyak mendapatkan perhatian lewat pengaturan-pengaturan hak-hak bekerja, kelayakan bekerja dan minim pengawasan.25
Komite Pelindungan atas Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya harus membuat kebijakan Deklarasi (Declaration) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan 77 dari Konvensi Internasional tentang Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan beberapa korespondensi dan komunikasi antara Indonesia selaku pihak negara peratifikasi konvensi dengan individu-individu terkait pelanggaran hak-hak pekerja sebagaimana telah diatur dalam Konvensi (CMW/C/IDN/CO/1, para. 12.).
22 Kertas kebijakan tinjauan atas undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya pada klister Ketenagakerjaan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang Layak bagi pekerja precariat (2021)
Data dari Komnas HAM tentang Pekerja Migran
Dalam UPR Indonesia siklus ke empat, Komnas HAM menyampaikan observasi terkait permasalahan hak-hak pekerja migran, terutama terkait pengaduan-pengaduan tentang upah yang tidak dibayar, kecurangan dalam proses rekruitmen dan tindakan kekerasan.
Hasil observasi di atas selaras dengan rekomendasi Komnas HAM dalam UPR yang mengharuskan pemerintah untuk dapat lebih aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk dapat lebih menjamin hak-hak dan pelindungan hukumbagi pekerja migran (rekomendasi UPR Recommendation, paragraph 38).
Komnas HAM telah menyediakan mekanisme pengaduan dan melaksanakan berbagai penelitian tentang hak-hak pekerja. Namun, Komnas HAM menyadari bahwa masih banyak hal-hal yangperlu ditingkatkan, semisal dalam penyediaan data pengaduan yang masih terlalu umum, terbatas dan tidak terpilah. Kelemahan dalam pemilahan data tersebut menjadi salah satu kendala untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap kelompok-kelompok rentan, semisal perempuan dan anak. Komnas HAM belum memiliki penelitian dan/atau pengkajian yang spesifik terkait pekerja migran dalam konteks pandemi Covid-19.
Di tahun 2020, Komnas HAM dalam penelitian awal menyoroti adanya stigma terhadap pekerja migran sebagai "pembawa virus." Selain itu, terdapat pekerja migran yang sebelum pandemi atau berangkat ke negara tujuan tidak terdata sebagai penerima manfaat jaring keamanan sosial. Oleh karena itu, saat pandemi dan dipulangkan ke daerah asal mereka tidak menerima bantuan sosial atau ditanggung program keamanan sosial lainnya26. Meskipun pada kenyataannya Indonesia telah memiliki Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komnas HAM berkesimpulan bahwa kedua lembaga tersebut belum terlalu maksimal menjalankan kewajiban mereka sebagai pemangku kewajiban (duty's bearer) untuk melindungi dan memenuhi hak-hak pekerja migran. Salah satu dari kewajiban-kewajiban yang belum dijalankan secara maksimal adalah pengadaan dan pembaruan secara berkala data pekerja migran yang dapat digunakan sebagai acuan awal untuk mengidentifikasi pola ketidaksetaraan dan diskriminasi yang kerap terjadi dan dirasakan oleh pekerja migran.
Secara singkat beberapa isu HAM kunci dari hak atas pekerjaan yang dimiliki pekerja migransebagaimana yang telah didokumentasikan dan disampaikan oleh Komnas HAM dan mekanisme HAM internasional adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya pelatihan terkait kompetensi pekerjaan dan akses terhadap mekanisme pemulihan bagi calon pekerja migran ketika menghadapi pelanggaran hak-haknya. Selain itu, tidak efektifnya pengawasan dalam tahap pra-keberangkatan yang memicu makin tingginya perdagangan orang.
b. Data komplain terkait pekerja migran yang disajikan secara publik kurang komprehensif dan tidak dapat dilakukan disagregasi sehingga sulit untuk menjadi dasardan acuan dalam mengidentifikasi pola ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dialamipekerja migran. Dengan demikian, data komplain yang tersedia belum memadai sebagai dasar formulasi kebijakan dan program pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan menghadapi krisis di masa depan.
c. Mekanisme bantuan hukum yang sudah disediakan bagi pekerja migran belum berfungsi efektif dan maksimal karena minimnya sosialisasi pada fase prakeberangkatan serta kelemahan pada aspek penegakan dan pengawasannya.
Penanganan terhadap isu-isu krusial terkait pekerja migran di atas harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban inti (core obligation) negara terhadap hak atas pekerjaan sebagaimana termaktub dalam Komentar Umum No. 18 yang memberi penegasan dalam tiga kewajiban, yaitu: hak pekerja untuk mendapatkan akses pekerjaan, terutama untuk individu dan kelompokyang tidak beruntung dan marginal; mencegah diskriminasi dan pelayanan yang tidak setara; dan membuat pengaturan terkait strategi nasional dan peta jalan (plan of action) dalam bidangketenagakerjaan.27 Dari deskripsi awal diatas, dapat tergambar bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam isu buruh migran belum memenuhi kewajibankewajiban inti tersebut.
23 Ibid
24 Ibid
25 Ibid
26 Op cit
Isu Hak Asasi Manusia Kunci dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi PekerjaRumah Tangga
Data dari mekanisme HAM internasional terkait Pekerja Rumah Tangga
Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyerukan kepada negara peserta untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan: (a) kondisi kerja yang setara dengan pekerja lain yang dijamin UU Ketenagakerjaan terkait remunerasi, pelindungan terhadap pemecatan sepihak, tunjungan kesehatan dan keselamatan, cuti rekreasi, pembatasan jam kerja, dan hak atas jaminan sosial.; (b) pelindungan tambahan terkait kondisi kerja, semisal: tempat tinggal yang layak dengan majikan yang banyak menimbulkan permasalahan dan posisi tawar yang lemah bagi Pekerja Rumah Tangga, yang berujung pada praktek kerja paksa, kekerasan fisik dan pelecehan seksual; (c) mekanisme yang efektif atas aduan eksploitasi dan penyalahgunaan dalam relasi kerja dengan memperhatikan kesulitan bagi beberapa pekerja rumah tangga dalam mengakses alat komunikasi; dan (d) mekanisme inspeksi atau pemeriksaan untuk mengawasi kondisi kerja pekerja rumah tangga. Komite HESB memberi perhatian serius terhadap semakin meningkatnya laporan-laporan eksploitasi pekerja rumah tangga terutama yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.
Komite HESB juga memberi perhatian terkait persoalan 'biaya penempatan' (placement fees)yang jumlahnya tidak proporsional dibandingkan dengan gaji pekerja rumah tangga, dan apabila 'biaya penempatan' tersebut dibayarkan oleh majikan, maka berpotensi meningkatkanposisi tawar majikan di hadapan pekerja yang dapat menjurus pada praktek perbudakan (Pasal7 KIHESB).
27 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.
18 (2005), para. 31
Data dari Komnas HAM terkait Pekerja rumah tangga
Dari hasil UPR Siklus ke-4 Indonesia, Komnas HAM menyampaikan dokumen observasi yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmennya untuk segera meratifikasi the International Labour Organization (ILO) Domestic Workers Convention No.189 Tahun 2011, walaupun pemerintah mengklaim mendukung ide ratifikasi tersebut.
Pada pokoknya isu HAM kunci dari hak atas pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga sebagaimana telah didokumentasikan dan disampaikan oleh Komnas HAM maupun mekanisme HAM internasional adalah sebagai berikut:
a. Definisi hukum tentang pekerja rumah tangga hanya tersedia dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan sehingga hak-hak pekerja rumah tangga dieksklusi oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini berdampak pada ketiadaan pelindunganhukum bagi mereka.
b. Belum adanya kejelasan dari pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga meratifikasi Konvensi ILO No. 189/2011.
c. Belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif dari pemerintah terhadap pelindungan bagi pekerja rumah tangga.
Dari deskripsi diatas dapat tergambar bahwa pemerintah belum memenuhi kewajibankewajiban inti (core obligation), sebagaimana sudah diamanahkan dalam Komentar Umum No. 18. Belum ada upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak, masih terjadi diskriminasi dalam pekerjaan, terutama bagi pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikan, dan perlindungan yang sama dan setara dengan pekerja lain, dimana pekerjarumah tangga hanya dianggap sebagai 'pembantu' dan 'asisten' semata.
Isu Hak Asasi Manusia Kunci dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Perkerja Prekariat
Data dari Mekanisme HAM Internasional terkait Pekerja Prekariat
Tidak ditemukan data yang secara eksplisit menyebut 'pekerja prekariat' dalam mekanisme HAM internasional. Kebanyakan isu-isu yang menjadi perhatian hanya kondisi bekerja secaraumum. Kekosongan ini perlu ditindaklanjuti lewat advokasi baik dalam konteks nasional maupun internasional terkait pekerja prekariat.
Data dari Komnas HAM terkait Pekerja Prekariat
Kajian Komnas HAM pada tahun 2021 tentang pekerja prekariat, terutama berkaitan dengan kemunculan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, meletakkan pekerja rekariat dalamtiga kelompok: ojek online, pekerja rumahan, dan pekerja industri kreatif. Pengkategorian ini membatasi jangkauan perlindungan hukum hanya untuk ketiga kelompok itu saja, sehingga mengekslusi pekerja-pekerja prekariat lain yang kondisinya jauh lebih rentan, semisal PekerjaSeks Komersial (PSK), tukang kebun panggilan, petani miskin penggarap tanah orang, dan beberapa pekerja sektor kasual/informal lainnya. Lebih lanjut, kajian Komnas HAM juga memberi penegasan bahwa Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah menciptakan kondisikondisi ketidakadilan bagi pekerja prekariat, oleh karenanya merupakan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah secara omission.28
Lewat deskripsi terkait isu hak asasi manusia kunci tentang pekerja prekariat yang dilaporkanoleh mekanisme HAM Internasional dan data pengaduan Komnas HAM dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Tidak diaturnya definisi hukum tentang pekerja prekariat dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan merupakan bentuk eksklusi terhadap hak-hak pekerja prekariat yang berdampak pada ketiadaan pelindungan hukum bagi mereka.
b. Tidak ada kemauan politik yang tegas baik dari pemerintah maupun DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak pekerja prekariat.
c. Dengan tidak adanya pengakuan dan pelindungan hukum yang memadai terhadap pekerja prekariat berkonsekuensi pada tidak adanya mekanisme advokasi hukum dan pengawasan yang efektif dari pemerintah terhadap pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan yang dimiliki pekerja prekariat.
Sama halnya dengan kelompok pekerja lainnya sebelumnya, dalam konteks pemenuhan hakhak pekerja prekariat, pemerintah belum memenuhi kewajibankewajiban inti (coreobligation), sebagaimana sudah diamanahkan dalam Komentar Umum No. 18. Belum ada upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak dan bermartabat bagi individu dan kelompok marginal.
Langkah-Langkah Menuju Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia dan Beberapa Rekomendasi
Sejalan dengan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk merumuskan rencana tindak lanjut atas laporan UPR Siklus ke-4, bagian ini akan mengidentifikasi langkah-langkahyang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan HAM terkait hak atas pekerjaan bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat sebagai bagian dari proses tindak lanjut UPR di tingkat nasional. Langkah-langkah ini untuk mengatasi permasalahan HAM terkait hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak secara umum dan khususnya bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat sebagai tindak lanjut atas UPR, Pemerintah Indonesia pada saat yang sama akan mendukung kemajuan dalam implementasi target-target TPB dan sekaligus juga membangun ketahanan menghadapi krisis di masa depan.
28 Op cit p. 24
Kemajuan dalam Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja Migran dan Beberapa Rekomendasi
Kajian ini telah mengindentifikasi beberapa permasalahan terkait pekerja migran, diantaranya adalah upah yang tidak dibayar, kecurangan dalam proses perekrutan (yang mayoritas adalah tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan), menjadi korban kekerasan (baik fisik maupun psikis), dan ketiadaan jaminan kesehatan (JKN). Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada makin tingginya perdagangan manusia karena minimnya pengawasan yang efektif, sehingga berujung pada potensi terjadinya kejahatan perdagangan manusia akibat ketiadaan pelindungan hukum yang komprehensif.
Kajian ini juga mengakui bahwa telah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahterkait pelindungan pekerja migran, diantaranya adalah pendataan pekerja, penyediaan mekanisme aduan, dan juga pelindungan hukum secara legal-formal. Namun demikian,langkah-langkah tersebut masih sangat terbatas dan juga belum sepenuhnya bisa diakses dengan mudah oleh semua pekerja migran. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 melakukan penghentian penempatan PMI ke 21 negara di Timur Tengah yang dianggap kurang memberikan pelindungan yang layak bagi para pekerja migran melalui Permenaker 260 Tahun 2015. Namun, saat ini moratorium tersebut rencananya akan dicabut. Selain itu, kebijakankebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebagaimana di atas tidak diikuti oleh perubahan signifikan dalam hal pelindungan hukum. Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, akan tetapi ratifikasi tersebut bukanlah suatu "panaced" atau penyelesai semua permasalahan. Ratifikasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, namun belum diimplementasikan secara efektif.
Pemerintah juga telah menyediakan layanan konsuler/pembelaan hukum pada beberapa PMI yang terkena kasus di luar negeri, khususnya melalui Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut dan Kementerian Luar Negeri. Namun layanan tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh para PMl bahkan sejak mereka belum berangkat ke negara tujuan. Lebih dari itu, advokasihukum mayoritas dilakukan hanya setelah kasus terjadi. Dengan kata lain, masih belum ada langkah-langkah preventif sebagai bentuk perlindungan yang efektif. Problem-problem sebagaimana demikian dapat dikurangi jika pemerintah memberikan perhatian yang serius pada rekomendasi yang diberikan oleh Komite Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Rekomendasi tersebut adalah mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuat semacam deklarasi terkait Pasal 76 dan 77 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggoranya. Dengan demikian, maka Pemerintah Indonesia seharusnya mengakui kompetensi dari Komite sebagaimana di atas untuk menerima dan mempertimbangkan secara serius atas seruan yang diberikan oleh berbagai negara pihak serta individu-individu lainnya terkait pelanggaran atas hak-hak yang diatur dalam Konvensi (CMW/C/IDN/CO/1, para. 12.).Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM atas UPR Indonesia yang mana dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya berkoordinasi dan bekerjasama secara aktif dengan badan-badan internasional dalam rangka menjamin perlindungan hakhak pekerja migran (Rekomendasi UPR, par. 38).
Kemajuan dan Realisasi Hak-Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Beberapa Rekomendasi
Hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak diatur di beberapa peraturan perundangundangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) di Pasal 38, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU13/2003) sebagai undang-undang yang spesifik mengatur soal ketenagakerjaan yang sebagian diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hak atas pekerjaan dan hak atas pekerjaan yang layak di Pasal 6-8, melalui KIHSB yang telah disahkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.
Semua peraturan perundang-undangan di atas secara eksplisit mengatur hak atas pekerjaan danpekerjaan layak untuk semua orang, maka secara normatif pengaturan dalam semua peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya juga meliputi kepentingan para pekerja rumah tangga.29 Dengan demikian, secara normatif, Indonesia seharusnya mengatur lebih lanjut halhal yang secara spesifik berbicara mengenai hakhak pekerja rumah tangga.
Di tingkat nasional, masih belum ada aturan yang spesifik mengatur hak-hak pekerja rumah tangga di level undang-undang. Satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur hal-hal terkait pekerja rumah tangga hanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 (Permenaker 2/2015). Namun, Permenaker 2/2015 ini masih sangat jauh dari cukup untuk digunakan sebagai sarana pelindungan hak-hak pekerja rumah tangga, khususnya dalam hal misi untuk membuat hak-hak mereka setara dengan hak-hak pekerja pada umumnya. Sebagai contoh nyata atas hal tersebut, Permenaker ini tidak memiliki pengaturan yang spesifik terkait batasan jam kerja, termasuk hak atas waktu istirahat, serta hal terkait upah minimum bagi PRT. Sedangkan di sisi lain hal-hal tersebut sangat fundamental bagi pekerja.30 Khusus mengenai hal terkait upah bagi PRT, Permenaker 2/2015 ini hanya mengatur bahwa pekerja rumah tangga(PRT) berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan mereka berdasarkan kesepakatan dengan si pemberi kerja.
Sementara itu, di sisi lain, DPR RI telah menginisiasi pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Rancangan Undang- Undang ini telah dibahas di Parlemen selama lebih dari 18 tahun sejak tahun 2004 silam. Proses penyusunan naskah RUU, pembahasan, dan peluang dari RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) adalah sangat penting untuk melihat kerangka kebijakan negaralndonesia dalam hal kepentingan untuk melindungi dan memenuhi hakhak dari pekerja rumahtangga (PRT).
Inisiatif dorongan penyusunan RUU PPRT ini sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2002 yang berasal dari kelompok masyarakat sipil. Sebagai hasil dari adanya dorongan tersebut, daritahun 2004 hingga tahun 2009, draf pertama dari RUU ini berhasil masuk ke Program LegislasiNasional (Prolegnas) DPR RI. Namun, RUU ini tak kunjung juga disahkan menjadi UU dikarenakan adanya berbagai perbedaan pandangan terkait substansi pengaturan RUU tersebut.Pada periode tahun 2009 hingga 2014, draf kedua dari RUU PPRT kembali masuk ke dalam agenda Prolegnas DPR RI tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Di tahun 2010, dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang kemudian mengadakan penelitian di 10 kota. Kemudian, di tahun 2011 dan 2012, tim Panja juga mengadakan studi banding di Afrika Selatan dan Argentina. Pada tahap selanjutnya, dilakukan uji publik atas RUU PPRT di kota Malang, Makasar, dan Medan. Draf yang berhasil disusun oleh Panja ini kemudian disebut sebagai RUU PPRT versiPanja Komisi IX DPR RI dan telah diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Namun sayangnya, tidak ada tindak lanjut pasca pengajuan tersebut. Pada periode antara 2014-2019, draf RUU PPRT tidak lagi dimasukkan dalam Prioritas Tahunan namun hanya tercantum dalamstatus daftar tunggu (waiting list).
Di tahun 2020, kelompok masyarakat sipil mengadakan pertemuan dengan Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka agar proses penyusunan dan pengesahan RUU PPRT segera diselesaikan. Namun saat itu Komisi IX DPR menyatakan menolak meneruskan pembahasan terkait RUU PPRT ini dikarenakan adanya klaim bahwa masih ada perbedaan pandangan terkait substansi pengaturan yang ada. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian atas draf RUU yang telah ada dan hasilnya disetujui oleh Sidang Paripurna Baleg DPR RI pada tanggal 1 Juli 2020 dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan dengan status RUU inisiatif. Sayangnya, RUU PPRThingga kini belum disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk kemudian dibahas dan disahkan.31
Pembahasan RUU PPRT vang stagnan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat sebagai cerminan adanya perbedaan kepentingan antara kelompok pemberi kerja dan pekerja rumah tangga (PRT). Dalam hal ini, DPR RI dan Pemerintah terkesan kurang serius dalam proses pembuatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk melindungi hakhak pekerja rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan mereka (anggota DPR dan Pemerintah) cenderung memposisikan diri sebagai bagian dari kelompok pemberi kerja.32 Merujuk pada data dari ILO,mayoritas pemberi kerja berasal dari masyarakat golongan sosial-ekonomi menengah atas.33 Di sisi lain, praktek mempekerjakan PRT secara informal sudah menjadi semacam kebiasaan yang telah mengakar. Itu semua kemudian mengaburkan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab negara untuk menyediakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai bagian dari pekerja pada umumnya. Beberapa poin penolakan yang berhasil diidentifikasi dari prosespembahasan RUU PPRT ini antara lain adalah pemberian upah minimum bagi PRT berdasarkan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang dirasakan "teralu tinggi", ketentuanketentuan terkait adanya ancaman pidana, serta klaim kekhawatiran akan hilangnya "nilai-nilaikekeluargaan" yang selama ini telah berjalan.34
Terkait pekerja rumah tangga (PRT), permasalahan sudah dimulai sejak proses perekrutan. Dalam praktek yang selama ini dilakukan, terdapat dua jenis proses perekrutan: perekrutan langsung oleh si pemberi kerja dan perekrutan melalui lembaga penyalur pekerja rumah tangga(LPPRT). Untuk proses perekrutan langsung, tidak ada kontrol dan mekanisme pemantauan oleh pemerintah sebagai subyek pengemban kewajiban (duty-bearer). Kedua mekanisme perekrutan ini dilakukan tanpa adanya pelatihan, khususnya terkait hak-hak pekerja, jaminan sosial, dan prosedur-prosedur hukum untuk menjalankan dan mempertahankan hak-hak mereka. Hal tersebut bedampak pada minimnya kesadaran hukum di antara para PRT, dan sebagai akibat minimnya kesadaran hukum tersebut, pada saat PRT mengalami permasalahan, mereka bahkan seringkali tidak mengetahui prosedur-prosedur perlindungan yang diberikan oleh negara.
Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sejauh ini masih belum ada mekanisme pelindungan PRT yang benar-benar efektif. Pemerintah telah berusaha dengan menerbitkan Permenaker 2/2015. Namun, sebagian besar substansi pengaturan dalam Permenaker ini justru tidak mengatur secara eksplisit dan tegas hak-hak pekerja dikarenakan mayoritas pengaturan yang ada dalam Permenaker ini hanyalah mengatur LPPRT sebagai agen perekrut. Pemerintah juga sempat memiliki inisiatif untuk menyusun RUU PPRT. Namun, proses pembahasan yang ada terlalu politis sehingga menyebabkan lambannya proses menujupengesahan. Penundaan proses pengesahan RUU PPRT ini juga sejalan dengan keengganan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 sebagai konvensi internasional yang spesifikbertujuan mengatur pelindungan hak-hak pekerja dan hak atas pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga.
29 Sebagai contoh, UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Begitu pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
"Setiop orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."
30 Terlepas dari judul dari Permenaker ini, yakni "Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", mayoritas dari pengaturan di Permenaker ini justru terkait Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). Akibatnya, Permenaker ini justru melewatkan sejumlah hal penting terkait hak-hak pekerja dan hak atas pekerjaan yang layak, seperti upah minimum, batasan jam kerja serta hak atas waktu istirahat.
31 Lita Anggraini (2022), "Urgensi perlindungan Pekerja Rumah Tangga"; Theresia Iswarini (2022), "Peran Komnas Perempuan dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga"; Ninik Rahayu (2022), "Substansi dan Dinamika Penyusunan RUU PPRT,", kesemuanya adalah paparan yang disajikan dalam Focused Group Discussion (FGD) tentang Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga, yang diadakan oleh Komnas HAM RI di Jakarta, 18 April 2022.
32 Lita Anggraini, Theresia Iswarini, dan Ninik Rahayu, loc.cit.
33 ILO (2018), "Toward a Better Estimation of Total Population of Domestic Workers in Indonesia", diakses dari: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo jakarta/documents/publication/wcms 628493 .pdf pada 18 Juli 2022.
34 Lita Anggraini, Theresia Iswarini, dan Ninik Rahayu, loc.cit.
Kemajuan dan Realisasi Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja Prekariat dan Beberapa Rekomendasi
Terakhir, terkait hak-hak pekerja prekariat, bisa dikatakan tidak ada sama sekali pelindunganhukum dalam bentuk apapun. Dalam bidang hukum, sejauh ini masih belum ada definisi yangjelas tentang siapa itu yang disebut sebagai pekerja prekariat (precarious workers), terlebih lagi pengaturan terkait hak-hak mereka. Namun, dikarenakan pengaturan UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dan UU Cipta Kerja, maka seharusnya pekerja prekariat juga dimasukkan sebagai subyek yang diatur. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi. Oleh sebab itu, kelompok pekerja prekariat dapat dikatakan secara harfiah sebagai kelompok pekerja yang belum diatur oleh aturan hukum sama sekali (unregulated workers). Sebagai konsekuensi darikeadaan sebagaimana demikian, sampai saat laporan ini dibuat tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang bisa ditelaah terkait pekerja prekariat. Dengan demikian, berdasarkan kajian Komnas HAM (2020) dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian yang berakibat adanya pelanggaran hak-hak pekerja prekariat (rights violation by omission).
Kesimpulan dan Beberapa Rekomendasi Kunci
Kesimpulan
Kajian ini telah mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pekerja marginal dan rentan (pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat), seperti halnya ketiadaan jaminan sosial, permasalahan terkait upah, kekerasan, serta data yang sulit diakses dan prosedurmekanisme pengaduan yang tidak efektif. Semua permasalahan tersebut berpangkal dariadanya permasalahan struktural, yakni minim atau bahkan tidak adanya pelindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif.
Beberapa Rekomendasi Kunci Rekomendasi terkait Hukum dan Kebijakan
Dalam kerangka reformasi yang komprehensif terhadap pelindungan hukum bagi pekerja marginal dan rentan maka laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pemerintah mengintensifkan upaya-upaya agar sesegera mungkin merealisasikan pengesahan RUU PPRT dan sekaligus meratifikasi Konvensi ILO 189 untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak pekerja rumah tangga (PRT).
2. Pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja prekariat guna memberikan pengakuan dan pelindungan hukum bagi pekerja prekariat khususnya setelah pengesahan UU atau Perppu Cipta Kerja.
3. Pelindungan sosial sepatutnya tersedia untuk semua pekerja, terutama bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga dan pekerja prekariat yang dalam laporan ini termasuk pekerja paling rentan. Pelindungan sosial yang dibutuhkan oleh ketiga pekerja tersebutadalah cuti berbayar, jaminan kesehatan, dan pensiun.
sipil.
ÉP sas nas Umial
Catatan
Catatan
Membangun Kembali dengan Lebih Baik
Kajian Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia Pasca Covid
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2023