Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): POLICY BRIEF PENERAPAN PRINSIP DAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI: TANTANGAN IMPLEMENTASI UU ITE

17 halaman · 17 halaman diproses dengan OCR · 8.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2024
  2. DAFTAR ISI
  3. A. LATAR BELAKANG
  4. 1. Rumusan masalah atas situasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi
  5. 3. Tantangan dalam moderasi konten/konten kontrol
  6. 4. Data-data pengaduan
  7. 5. Praktik baik dalam implementasi UU ITE
  8. C. Kasus Sdr. Meila Nurul Fajriah
  9. B. ANALISIS ATAS IMPLEMENTASI UU ITE DALAM KONTEKS HAM
  10. Legalitas - pembatasan harus diatur dengan hukum (prescribed by law) a.
  11. C. Uji proporsionalitas
  12. 2. Tantangan ruang digital sebagai implementasi UU ITE
  13. 3. Dampak sosial dan hukum implementasi UU ITE
  14. Berikut beberapa ketidakpastian hukum atas UU ITE:
  15. Pasal-pasal yang multitafsir
  16. Rentan penyalahgunaan untuk mengkriminalisasi (pembuat) kritik
  17. Meningkatnya swasensor (self-censorship)
  18. Menurunnya indeks demokrasi
  19. Kegelisahan sosial yang berkepanjangan
  20. C. REKOMENDASI
  21. D. KESIMPULAN
  22. TIM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

POLICY BRIEF

PENERAPAN PRINSIP DAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI:TANTANGAN IMPLEMENTASI UU ITE

KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2024

POLICY BRIEF

PENERAPAN PRINSIP DAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI: TANTANGAN IMPLEMENTASI UU ITE

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2024

Jl. Latuharhary No. 4b, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227

Website: www.komnasham.go.id | Email: [email protected]

www.komnasham.go.id

POLICY BRIEF

PENERAPAN PRINSIP DAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI: TANTANGAN IMPLEMENTASI UU ITE

PENGARAH : ULI PARULIAN SIHOMBING ABDUL HARIS SEMENDAWAI ANIS HIDAYAH IMELDA SARAGIH

TIM PENYUSUN : RIFANTI LAELASARI K.P UNUN KHOLISA DELSY NIKE OKTARINA FITRI NATHANIA FRISCA HILDA RAHMAN YENI DENISA LESTARI

EDITOR : RIFANTI LAELASARI K.P WILLY PRAMUDYA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2024

Jl. Latuharhary No. 4b, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227

Website: www.komnasham.go.id | Email: [email protected]

Komnas HAM

@komnas.ham

www.komnasham.go.id

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang.. 1. Rumusan masalah atas situasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi.. 2. Implikasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana terhadap Penerapan dan Penggunaan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. .1 3. Tantangan dalam moderasi konten/konten kontrol. .2 4. Data-data pengaduan. 2 5. Praktik baik dalam penerapan UU ITE 3 B. Analisis atas Implementasi UU ITE dalam Konteks HAM .6 1. Penerapan prinsip-prinsip pembatasan HAM dalam UU ITE .6 2. Tantangan ruang digital sebagai implementasi UU ITE ..8 3. Dampak sosial dan hukum implementasi UU ITE. ...9 C. Rekomendasi. ..12 D. Kesimpulan. ..12

A. LATAR BELAKANG

1. Rumusan masalah atas situasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi

Pada 21 April 2008 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 2 UU ITE disebutkan bahwa undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam UU ITE, baik yang berada dalam yurisdiksi Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan negara.

Dalam perjalanannya, UU ITE telah menimbulkan banyak polemik sekaligus problem di masyarakat karena sejumlah pasal di dalamnya terdapat celah terjadinya multitafsir karena pasal-pasal tersebut dinilai menghambat kebebasan berekspresi. Dalam upaya mendukung penegakan hukum terkait UU ITE, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 yang berfungsi sebagai pedoman implementasi atas beberapa pasal dalam UU ITE. Pedoman ini dibuat sebagai pegangan bagi Penyidik dan Penuntut Umum dalam penegakan hukum yang menyangkut UU ITE agar tidak terjadi lagi multitafsir dalam implementasinya.

Namun, terbitnya SKB UU ITE tersebut pada praktiknya tidak menjadi jaminan untuk mencegah upaya kriminalisasi mengingat terdapatnya kategori maupun kondisi tertentu yang membuat SKB UU ITE tersebut tidak dapat diterapkan. Selain itu, kurangnya pemahaman pada para aparat penegak hukum terhadap implementasi SKB UU ITE juga menjadi kendala dalam penerapannya.

Pada awal 2024, Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan ini membawa sejumlah penyesuaian dalam pengaturannya. Namun, revisi UU ITE ini memunculkan kekhawatiran terkait dengan potensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Beberapa pasal dinilai masih dapat membuka peluang bagi terjadinya kriminalisasi, multitafsir atas penyebaran informasi bohong, serta tindakan seperti doxing, hoaks, dan pencemaran nama baik. Selain itu, pasca adanya UU No. 1 Tahun 2024 dan berlakunya KUHP baru pada tahun 2026, hingga saat ini belum ada kepastian tentang berlakunya SKB Implementasi UU ITE tersebut.

2. Implikasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana terhadap Penerapan dan Penggunaan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal II UU ITE bahwa pada saat UU ini mulai diberlakukan, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal. 28 ayat (2), Pasal 28 ayal (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru akan berlaku mulai tahun 2026 seharusnya dapat berfungsi sebagai hukum pidana umum (lex generalis), sementara UU ITE berlaku sebagai hukum pidana khusus (lex specialis) yang mengatur aspek-aspek pidana di ruang digital atau siber. Meskipun KUHP baru mencakup ketentuan-ketentuan baru terkait kejahatan siber, UU ITE tetap diperlukan untuk memberikan aturan yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik, pencemaran nama baik di dunia maya, hingga penipuan digital. Dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, UU ITE masih berlaku untuk kasus-kasus yang secara khusus diatur di dalamnya.

Dalam KUHP baru, terdapat pasal-pasal yang mengatur hal serupa dengan ketentuan UU ITE, misalnya soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun dalam melaksanakan KUHP baru ini belum terdapat pedoman tentang penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan UU ITE.

3. Tantangan dalam moderasi konten/konten kontrol

Moderasi konten sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU ITE tidak mengatur secara rinci pembatasan konten. Pemerintah mendapatkan wewenang untuk melakukan pemutusan aksen dan/atau moderasi konten yang dinilai memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain1, serta memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat². Selain itu, persoalan mengenai kontrol terhadap konten ini tidak memberikan mekanisme banding oleh platform. Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci frasa istilah “muatan lain“.

Adanya pasal-pasal yang multiinterpretasi menyebabkan ketidakpastian hukum atas adanya multitafsir tentang apakah suatu konten melanggar aturan tanpa risiko interpretasi yang berbeda. Selain itu, ia juga memunculkan potensi platform melakukan blokir/suspend/take down lebih banyak terhadap konten-konten untuk menghindari sanksi. Di dalam UU ini juga tidak terdapat penjelasan tentang kewenangan Pemerintah pada pasal 16B dan pasal 40 angka 2c dan 2d untuk memberikan sanksi adminitratif berupa “pemutusan akses“ dan/atau “moderasi konten“

Moderasi sering berbenturan dengan hak warga negara untuk berbicara dan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Dalam beberapa kasus, moderasi yang terlalu ketat dianggap sebagai pemberangusan (penyensoran!) yang dapat memicu kritik atas pelanggaran hak HAM.

4. Data-data pengaduan

Komnas HAM RI selama periode Januari 2022 – Oktober 2024 atau kurang lebih tiga tahun terakhir telah menerima dan memproses aduan terkait penyalahgunaan UU ITE yang menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi sebanyak 25 (dua puluh lima) aduan.

Grafik 1. Jumlah Aduan Komnas HAM terkait Penyalahgunaan Implementasi UU ITE Periode Januari 2022 - Oktober 2024

Aduan mengenai penyalahgunaan implementasi UU ITE tersebut berkait dengan tindakan-tindakan berupa :

Ancaman/ Kriminalisasi intimidasi Kriminalisasi Kriminalisasi penggiringan Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi dalam pencemaran ujaran HRD wartawan berita bohong opini di media mimbar nama baik kebencian publik ilmiah 2022 1 2 1 2 2 3 1 2023 1 2 3 1 2024 4 2

Grafik 2. Tindakan yang diadukan ke Komnas HAM terkait penyalahgunaan implementasi UU ITE

1 Pasal 40 angka 2(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

2 Pasal 40 angka 2(d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

5. Praktik baik dalam implementasi UU ITE

Berdasarkan kasus-kasus terkait UU ITE yang ditangani oleh Komnas HAM, terdapat sejumlah kasus yang mengesampingkan penerapan UU ITE dan adanya penghentian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE, antara lain :

a. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Komnas HAM sejak 2021 telah menangani pelaporan pidana di Polda Metro Jaya oleh kuasa hukum Sdr. Luhut Binsar Panjaitan terhadap Sdr. Haris Azhar dan Sdr. Fatia Maulidiyanti. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti didakwa menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan, dengan ancaman pidana Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transisi Elektronik.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan penanganan kasus berdasarkan fungsi pemantauan dengan meminta keterangan kepada Sdr. Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, Komnas HAM juga mengeluarkan surat keterangan Pembela HAM kepada Sdr. Haris Azhar dan Sdr. Fatia Maulidiyanti, memberikan pendapat HAM ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui surat nomor 644/PM.00/AC/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 hingga memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sejak menerima pengaduan, Komnas HAM telah mendorong dilakukannya upaya restorative justice kepada pihak yang bersengketa karena tindakan yang dilakukan Sdr. Haris Azhar dan Sdr. Fatia Maulidiyanti merupakan bentuk upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, tindakan yang dilakukan Sdr. Haris Azhar dan Sdr. Fatia Maulidiyanti bukanlah tindakan pencemaran nama baik karena dilakukan demi kepentingan umum dan dilindungi oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Pada 8 Januari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Sdr. Haris Azhar dan Sdr. Fatia Maulidiyanti divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik. Hakim juga merehabilitasi hak-hak Sdr. Haris Azhar dan Sdr. Fatia Maulidiyanti. Vonis bebas ini merupakan sinyal positif bagi hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam konteks mengungkapkan berbagai masalah sosial dan isu lingkungan yang melibatkan pejabat tinggi dan kepentingan bisnis. Kasus ini akan memberikan gambaran lebih lanjut sejauh mana negara melindungi hak-hak individu untuk berekspresi dan berpendapat secara bebas dan damai. Proses hukum yang transparan dan adil akan sangat menentukan arah masa depan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.

b. Kasus kriminalisasi Daniel Frits Maurits Tangkilisan

Komnas HAM memberikan perhatian atas kasus kriminalisasi terhadap Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan, selaku pembela HAM lingkungan hidup yang didakwa sebagai pelaku ujaran kebencian terhadap masyarakat Karimunjawa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 20116 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Daniel Frits Maurits Tangkilisan didakwa melakukan dengan sengaja ujaran kebencian yang merendahkan harkat dan martabat masyarakat Karimunjawa melalui komentar atas video pencemaran lingkungan di Pantai Cemara Karimunjawa pada media sosial Facebook miliknya tertanggal 12 November 2022.

Komnas HAM telah menindaklanjuti dengan melakukan proses pemantauan dan penyelidikan, di antaranya melakukan pemantauan sidang di Pengadilan Negeri Jepara, permintaan keterangan baik secara tertulis maupun langsung kepada Kepolisian Resor Jepara, Kejaksaan Negeri Jepara, dan masyarakat Karimunjawa. Komnas HAM juga telah memberikan pendapat HAM dalam persidangan kasus Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan serta mengeluarkan rekomendasi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Kejaksaan RI, dan Ketua Komisi Yudisial melalui surat nomor 309/PM.00/R/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

Terkait dengan kasus ini, Komnas HAM berpendapat bahwa tindakan Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan bertujuan untuk mendorong para pihak agar segera melakukan upaya nyata berkesinambungan untuk menyelamatkan Pulau Karimunjawa dan mengajak secara bersama-sama mengupayakan penyelamatan pesisir Pulau Karimunjawa dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Komnas HAM juga menilai bahwa perkara hukum yang menimpa Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan bentuk Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP) dan berpotensi menjadi bentuk pelanggaran HAM.

Pada 21 Mei 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya memvonis bebas Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024 yang diminta banding. Selain itu, putusan tersebut juga mengakui Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hingga memulihkan hak Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) yang menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang melibatkan aktivis lingkungan hidup Daniel Frits Tangkilisan. Putusan tersebut termuat dalam perkara No. 6459 K/Pid.Sus/2024, yang menegaskan status Tangkilisan sebagai Pejuang

Lingkungan Hidup dan mengesampingkan dakwaan pencemaran nama baik yang sebelumnya dituduhkan kepadanya.

Adanya vonis bebas ini bisa menjadi praktik baik dalam menjamin perlindungan dan rasa aman kepada setiap orang termasuk pejuang lingkungan hidup dalam berekspresi dan berpendapat untuk kepentingan umum dalam rangka mengupayakan dan memperjuangkan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat.

C. Kasus Sdr. Meila Nurul Fajriah

Komnas HAM telah menerima dan melakukan penanganan kasus kriminalisasi terhadap Sdr. Meila Nurul Fajriah atas pendampingannya terhadap kurang lebih 30 korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Sdr. IM dan permohonan Komnas HAM mengeluarkan surat keterangan sebagai Pembela HAM. Pada pokoknya, pada 24 Juni 2024 Polda DIY menetapkan Sdr. Meila Nurul Fajriah sebagai Tersangka pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Merespon hal tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Surat Keterangan sebagai Pembela HAM terhadap Sdr. Meila Nurul Fajriah dengan nomor 588/PM.00/K/VIII/2024. Kemudian, Polda DIY telah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas perkara pencemaran nama baik tertanggal 3 Agustus 2024. Komnas HAM menilai SP3 yang dikeluarkan memang patut dilakukan karena negara perlu menyediakan perlindungan yang memadai bagi aktivis yang berjuang untuk hak-hak korban kekerasan seksual termasuk jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selain itu, patut menjadi perhatian penting bahwa kriminalisasi terhadap pejuang hak kekerasan seksual merupakan masalah serius yang tidak hanya akan memberangus kebebasan dan berekspresi individu/pejuang tersebut, tetapi juga merugikan korban kekerasan seksual yang membutuhkan dukungan untuk mendapatkan keadilan.

d. Kasus Aiman Witjaksono

Dalam kasus Sdr. Aiman Witjaksono Komnas HAM menerima pengaduan bahwa Sdr. Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan 6 (enam) laporan polisi yang menggunakan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Peraturan tentang Hukum Pidana. Pada pokok aduan tersebut disampaikan bahwa dalam menyiarkan dan menyampaikan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan jurnalistik melalui media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia yang merupakan hak Sdr. Aiman Witjaksono dalam menjalankan tugas profesi sebagai wartawan yang melekat sepanjang masih aktif sehingga berita yang disampaikan dan/atau disiarkan tidak dapat dikatakan sebagai berita bohong.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM juga telah melakukan langkah dengan melakukan permintaan keterangan dengan Ketua Dewan Pers hingga Irwasda Polda Metro Jaya; kemudian menerima informasi tentang adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus dugaan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Sdr. Aiman Witjaksono oleh Penyidik Polda Metro Jaya pada 27 Maret 2024. Dalam proses pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan bahwa hak atas perlindungan diri pribadi merupakan hak seseorang untuk dihormati kehidupan privat dan keluarganya, rumah, dan komunikasi, serta hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum atau serangan terhadap mereka. Hak atas kehidupan privat mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan identitas pribadi seperti nama seseorang, gambar, atau fisik dan integritas moral. Hal ini terutama bertujuan untuk memastikan perkembangan tanpa intervensi dari pihak luar dari kepribadian setiap individu dalam hubungannya dengan sesama manusia.

Atas penyitaan barang milik Sdr. Aiman Witjaksono berupa telepon genggam, kartu nomor, akun Instagram, dan akun surat elektronik pribadi telah mengurangi penikmatan hak atas perlindungan diri pribadi yang milik Sdr. Aiman Witjaksono.

Dengan dikeluarkannya SP3 merupakan bentuk adanya jaminan perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat, khususnya kebebasan pers, dalam menjaga demokrasi dan transparansi. Penggunaan hukum untuk tujuan politik atau pribadi sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Kriminalisasi terhadap jurnalis atau aktivis dapat memberikan dampak menakutkan yang meluas di kalangan jurnalis dan aktivis yang dapat menyebabkan mereka menghindari peliputan yang lebih berani dan kritis, selain itu akan mengurangi efektivitas media dalam menjalankan perannya sebagai pengawas sosial. Kriminalisasi terhadap jurnalis atau aktivis juga dapat berdampak pada munculnya ketakutan pada masyarakat luas.

B. ANALISIS ATAS IMPLEMENTASI UU ITE DALAM KONTEKS HAM

1. Penerapan prinsip-prinsip dan norma-norma pembatasan HAM dalam UU ITE Pasal 19 ayat (2) KiHSP menyebutkan bahwa hak berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Akan tetapi demi terwujudnya hak kebebasan berekspresi tanpa gangguan (without interference), pembatasan itu seharusnya hanya merupakan pembatasan terbatas. Ini artinya bahwa pembatasan hanya bisa dilakukan dengan penuh kehati-hatian, memperhatikan syarat-syarat yang ketat dan syarat-syarat yang digunakan pun harus bersifat tertentu, pasti, dan tidak mengandung multitafsir, sekaligus didasarkan pada UU yang telah ada dan hanya dilakukan untuk tujuan-tujuan yang jelas terdapat dalam UU.3

Agar pembatasan dapat dilakukan secara sah dan proporsional, negara perlu memastikan bahwa UU atau regulasi yang dijadikan dasar pembatasan hak berekspresi seseorang haruslah memuat norma hukum pembatasan yang tepat. Orientasi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi bukanlah untuk mengganggu atau mengekang kebebasan itu sendiri (interference oriented), melainkan tujuan utamanya hanyalah untuk pelindungan (protection oriented) yang menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan tersebut.

Norma hukum pembatasan ini secara garis besar diadopsi dari Ketentuan Pasal 29 DUHAM:

"Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasankebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syaratsyarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.."

Secara khusus, yakni menyangkut hak kebebasan berekspresi, apa yang dijabarkan dalam Pasal 29 DUHAM ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (3) KIHSP yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum."

Ketentuan pasal ini dijabarkan lebih lanjut oleh Komite HAM PBB dengan mengadopsi Prinsip-prinsip Syracusa tentang Pembatasan dan Derogasi Pasal-Pasal dalam KIHSP (Syracuse Principles on the Limitation and Derogation Provisions in International Covenant on Civil and Political Rights)4 yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB Melalui Komentar Umum Nomor 22.5 Pembatasan yang sah penting untuk mencegah tindakan penghukuman sewenang-wenang atau kriminalisasi yang tidak semestinya. Agar pembatasan dapat dianggap sah, sejumlah ketentuan yang ketat harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:6

3 Komnas HAM, Pengkajian atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2022, hlm. 22

Legalitas - pembatasan harus diatur dengan hukum (prescribed by law) a.

Pembatasan harus didasarkan pada UU yang berlaku efektif yang menyatakan secara jelas bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau kejahatan. UU ini harus disusun oleh lembaga pembentuk hukum dan bersifat konstitusional. Peraturan di bawah UU tidak dapat menjadi dasar tunggal untuk menghukum tanpa adanya landasan UU. Selain itu, UU yang masih berada dalam revisi atau inkonstitusional tidak boleh diterapkan hingga revisi selesai. UU baru juga harus mematuhi asas non-retroaktif dan tidak berlaku sebelum disahkan.7

b. Uji kebutuhan yang sah

Pembatasan harus memenuhi uji kebutuhan yang sah (legitimate aims) setidaknya satu dari tujuan-tujuan pembatasan sebagai berikut:8 (a) melindungi ketertiban umum; (b) melindungi moral publik; (c) melindungi kesehatan publik; (d) melindungi hak dan kebebasan orang lain; dan (e) melindungi keamanan nasional. Legitimate aims dari pembatasan hak berekspresi hanya dimungkinkan jika pembatasan tersebut memenuhi tujuan sah yang 'diperlukan dalam masyarakat demokratis' dan demi 'kebutuhan sosial yang mendesak'.

Tujuan-tujuan tambahan lain di luar tujuan pembatasan tersebut di atas tidaklah diizinkan. Prinsip-prinsip Johanesburg yang menegaskan bahwa pembatasan apa pun terhadap ekspresi dan informasi harus ditentukan oleh hukum, harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu dapat melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.9

C. Uji proporsionalitas

Pembatasan harus memenuhi uji proporsionalitas dan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan kelompok tertentu atas dasar atribusi-atribusi yang disandangnya, misalnya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, keyakinan politik, dan nasionalitas. Hal ini berarti pembatasan harus menjamin perlakuan yang sama kepada setiap orang, termasuk penerapan hukuman yang proporsional dan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Hak kebebasan berekspresi bukan merupakan hak yang absolut, namun sangat fundamental bagi seluruh umat manusia dan sangat penting bagi masyarakat yang demokratis. Untuk itu hak berekspresi semata-mata hanya bisa dibatasi dengan persyaratan ketat, memiliki tujuan tertentu yang diperlukan, tidak diskriminatif, dan mengikuti langkah-langkah pembatasan sesuai instrumen HAM serta tidak mengurangi hak-hak esensial yang dilindungi dalam Pasal 18, 19, dan 20 KIHSP.

4Lihat the UN Doc E/CN.4/1985/4, Annex 1985

5 Lihat U.N. Human Rights Committee, General Comment 22 (48), adopted by the U.N.Human Rights Committee on 20 July 1993.U.N.Doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993)

6 Komnas HAM RI, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, para 193

7 Komnas HAM RI, Op.Cit., para 53

8 Prinsip-prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak yang Diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 9 Komnas HAM RI, Op.Cit., para 150

2. Tantangan ruang digital sebagai implementasi UU ITE

a. Kriminalisasi

Meluasnya kriminalisasi terhadap isu kebebasan berekspresi mulai terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Temuan Komnas HAM terkait kriminalisasi terhadap orang yang menyuarakan kebebasan berekspresi pada platform digital terjadi antara lain terkait dengan isu pencemaran nama baik, ujaran kebencian, menyebarkan informasi orang lain/doksing, berita bohong/hoaks, kesusilaan, dan pengancaman.

Beberapa pasal dalam UU ITE, misalnya adalah hal yang terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang dikenal sebagai “pasal karet" karena menimbulkan multitafsir secara luas. Hal ini menimbulkan kriminalisasi meskipun tindakannya masih dalam ranah kebebasan berekspresi. Kriminalisasi juga menciptakan efek jera yang tidak sehat bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kriminalisasi di bawah UU ITE menyebabkan masyarakat berhati-hati secara berlebihan atau bahkan takut untuk mengutarakan pendapat mereka di ruang digital, khususnya terkait isu sosial, politik, atau kritik terhadap pihak berwenang. Efek jera ini membatasi kebebasan berekspresi dan mengurangi ruang diskusi publik yang seharusnya konstruktif. Keadaan ini berpotensi menghambat perkembangan ruang digital sebagai media komunikasi terbuka yang demokratis.

Perlu adanya pembedaan mengenai konteks menyampaikan pendapat karena kepedulian terhadap sesuatu, misalnya lingkungan hidup, atau menyampaikan pendapat dalam konteks untuk memperjuangkan kepentingannya. UU ITE seharusnya tidak digunakan untuk menghukum seseorang karena menyampaikan pendapat untuk kepentingannya. Hal ini sejalan dengan prinsip Cogitationis poenam nemo patitur. Asas ini merupakan ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya "tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya". Asas ini merupakan salah satu pilar fundamental dari hak asasi manusia dan kebebasan individu, yakni kebebasan berpikir.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi UU ITE terletak pada penggunaannya oleh pihak-pihak tertentu untuk melaporkan kritik atau pendapat negatif sebagai bentuk pencemaran nama baik atau fitnah. Hal ini sering disebut sebagai upaya pembungkaman ("silencing") yang menyasar individu atau kelompok kritis. Dalam beberapa kasus, UU ITE justru dipakai sebagai alat untuk menekan suara oposisi atau aktivis sehingga merusak esensi ruang digital sebagai tempat berbagi pandangan secara bebas.

b. Moderasi konten

Proses moderasi konten bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan di dunia maya. Berikut ini beberapa tantangan terkait moderasi konten dalam implementasi UU ITE, antara lain tidak mengatur secara rinci konten yang dibatasi, pemerintah diberikan kewenangan untuk menghapus konten atau melakukan take down atas konten yang dinilai meresahkan, tidak ada mekanisme banding oleh platform, pembatasan wewenang platform, terdapat bias konten antara pelanggaran dengan pembatasan berekspresi.

Dalam UU ITE, penyedia platform digital, seperti media sosial, diwajibkan melakukan moderasi terhadap konten yang diunggah oleh penggunanya. Namun pengawasan ini dapat menimbulkan beban berat bagi platform yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pemeriksaan konten secara menyeluruh. Pada sisi lain, jika mereka tidak memoderasi konten dengan tepat, bisa dikenai sanksi sesuai dengan UU ITE. Ada risiko bahwa platform terlalu agresif dalam menghapus konten untuk menghindari masalah hukum yang dapat menangguhkan atau menghapus konten yang tidak melanggar ketentuan hukum. Sebaliknya, jika pengawasan terlalu lemah, ruang digital bisa dipenuhi informasi palsu, hoaks, dan konten yang berbahaya. Penyedia platform menghadapi dilema besar dalam memastikan bahwa moderasi konten dilakukan secara tepat tanpa melanggar hak pengguna.

Moderasi konten sering kali dihadapkan pada batas tipis antara kritik yang sah terhadap pemerintah atau tokoh publik dan ujaran kebencian yang dapat dianggap melanggar UU ITE. Dalam beberapa kasus, kritik atau opini yang benar-benar tidak melanggar hukum justru diturunkan atau dihapus oleh moderator konten. Hal ini berpotensi menghambat kebebasan berpendapat dan memicu efek jera pada masyarakat.

3. Dampak sosial dan hukum implementasi UU ITE

Penerapan UU ITE memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat sipil, terutama kelompok rentan seperti aktivis, jurnalis, dan individu yang menyuarakan opini kritis. Namun, seiring berjalannya waktu, UU ITE telah menjadi sumber kontroversi di masyarakat. Pasal-pasal tertentu dalam UU ini, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering digunakan untuk membungkam serta membatasi kritik dan kebebasan berekspresi. Aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang menyuarakan kritik atau pendapat mereka terhadap kebijakan pemerintah atau individu tertentu kerap merasa terancam dengan potensi kriminalisasi. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati, bahkan cenderung menghindari kritik, yang berdampak pada hilangnya kebebasan berbicara secara umum di ruang publik.

Secara keseluruhan penerapan UU ITE telah mengakibatkan kekhawatiran sosial yang besar di antara kelompok rentan. Meskipun UU ini berfungsi untuk menertibkan interaksi digital, penerapannya yang berpotensi represif justru menimbulkan dampak negatif terhadap iklim kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat sipil di Indonesia. UU ITE juga sering dikritik karena digunakan secara selektif dan tidak proporsional. Ada banyak kasus di mana individu dituntut berdasarkan laporan yang bermuatan politis atau pribadi, sementara kasus lain yang serupa tidak diusut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum karena kekuatan hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan tertentu.

Ketidakadilan ini menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat merasa bahwa UU ITE lebih sering digunakan untuk melindungi mereka yang berkuasa daripada untuk melindungi hak-hak warga negara secara adil. Kondisi ini memperburuk rasa ketidakadilan sosial dan dapat mengarah ke situasi meningkatnya ketegangan dan polarisasi di masyarakat.

Hal-hal yang dikemukakan di atas tentu saja menimbulkan dampak sosial. Salah satunya ialah adanya pembatasan atau ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang dapat menjerat setiap orang atau warga negara atas tuduhan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. UU ITE pada pasal 27A dan 27B dianggap rentan digunakan untuk mengkriminalkan kritik publik atau pengungkapan informasi yang dianggap sensitif. Aktivis, jurnalis, dan masyarakat maupun individu yang menyuarakan kritik atau pendapat mereka terhadap kebijakan pemerintah kerap merasa terancam dengan potensi kriminalisasi. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat, jurnalis, dan aktivis dituntut karena menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau tokoh masyarakat. Fenomena ini kemudian menimbulkan ketakutan atau kehati-hatian yang berlebihan, bahkan menghindari kritik, yang berdampak pada kebebasan berbicara secara umum di ruang publik, terutama di ranah digital. Pada gilirannya hal ini mengakibatkan adanya pembatasan atau gangguan dalam ruang-ruang diskusi publik yang mengkritisi kebijakan pemerintah atau isu-isu sosial lainnya.

Selain itu, adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu atas isu pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering disalahgunakan dan dianggap multitafsir oleh pihak tertentu untuk melaporkan pihak lain atas dasar kritik atau opini yang sebenarnya wajar dalam diskusi publik. Kelompok rentan, terutama individu atau organisasi yang aktif menyuarakan isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, korupsi, dan lingkungan hidup, menjadi target rentan dari pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

Dampak sosial berikutnya ialah kriminalisasi dan tekanan atas kebebasan berekspresi melalui ancaman hukuman pidana di bawah UU ITE yang sering dihadapi para aktivis, jurnalis, buruh atau pekerja, terlebih karena aktivitas mereka yang berfokus pada pengungkapan fakta dan kritik terhadap kebijakan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, lingkungan, atau isu-isu sosial lainnya. Hal ini tentu berdampak pada psikologi, ekonomi, serta karir mereka karena bisa saja mereka harus terlibat dalam proses hukum yang panjang dan berat, atau bahkan dipenjara.

Ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan terjadinya tekanan psikologis pada setiap orang, terkhusus para aktivis, jurnalis, dan pengguna media sosial, serta banyak individu yang bersikap kritis. Selain menimbulkan kecemasan karena takut dilaporkan apalagi terkena sanksi hukum, juga berdampak pada menurunnya semangat dan keberanian komunitas mereka dalam menyuarakan opini atau mendukung perubahan sosial. Pada gilirannya muncul kebiasaan swasensor (self-censorship) berupa kecenderungan menahan diri dalam menulis atau menyuarakan pendapat yang kontroversial, terutama pada platform publik seperti media sosial. Hal ini berujung pada turunnya wacana kritis dan kegiatan diskusi terbuka mengenai isu-isu penting yang sebenarnya membutuhkan sorotan.

Dampak negatif juga dirasakan oleh kelompok rentan yang kemudian memunculkan gerakan sosial untuk menuntut revisi UU ITE. Oleh karena itu kelompok masyarakat sipil, termasuk aktivis, jurnalis, dan akademisi secara bersama-sama menyuarakan keprihatinan mereka dan mengusulkan perubahan pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir dan represif. Gerakan ini menunjukkan dampak sosial yang meluas UU ITE terhadap partisipasi politik dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Selain itu, UU ITE dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan efek ketakutan (chilling) dalam berekspresi yang berdampak buruk bagi iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi, bahkan pada indeks demokrasi. Efek ketakutan yang ditimbulkan oleh keberadaan UU ITE disebabkan oleh adanya pasal-pasal multitafsir, penerapan yang rentan penyalahgunaan, dan pengaruhnya yang mengakibatkan swasensor dalam masyarakat. Akibatnya, kebebasan berekspresi terganggu, diskusi publik berkurang, dan indeks demokrasi menurun. Revisi UU ITE bertujuan memperjelas batasan hukum dan menjamin perlindungan bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi sehingga dapat membantu mengurangi efek negatif dan memperkuat demokrasi.

Munculnya berbagai dampak buruk sebagaimana disebutkan di atas tentu saja menimbulkan kerugian pada demokrasi dan partisipasi publik. Dampak penerapan UU ITE telah membatasi kebebasan berekspresi dan kritik yang berpengaruh pada kualitas demokrasi di Indonesia. Adanya intimidasi (hukum) terhadap kelompok yang menyuarakan opini kritis mengakibatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah dan kebijakan menurun sehingga memperlemah prinsip demokrasi yang idealnya membutuhkan masukan dari masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Demokrasi yang sehat membutuhkan kebebasan pada diri setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

Berikut beberapa ketidakpastian hukum atas UU ITE:

Pasal-pasal yang multitafsir

Sejumlah pasal di dalam UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE) seperti Pasal 27 A tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian, sering dinilai multitafsir. Frasa seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dapat ditafsir seluas-luasnya sehingga masyarakat tidak memiliki patokan yang jelas tentang hal yang boleh dan tidak boleh diungkapkan di ruang publik atau media sosial. Ketidakjelasan batasan ini menyebabkan masyarakat merasa khawatir atau bahkan takut menyampaikan pendapat atau kritik yang konstruktif karena takut dianggap melanggar UU ITE. Hal ini akan berujung pada timbulnya ketidakpastian hukum karena orang dapat dipidana berdasarkan interpretasi yang berbeda-beda atas suatu pernyataan atau unggahan di media sosial.

Rentan penyalahgunaan untuk mengkriminalisasi (pembuat) kritik

Dalam penerapannya, UU ITE sering digunakan oleh pihak tertentu untuk menuntut orang lain atas dasar pencemaran nama baik atau ujaran kebencian atau permusuhan, meskipun kadang-kadang kritik atau pendapat tersebut sebetulnya masih dalam koridor kebebasan berekspresi. Hal ini membuat UU ITE cenderung digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau suara kritis terhadap pemerintah, pejabat, atau orang kuat lainnya. Manakala individu atau kelompok kritis kerap diproses hukum atas pendapatnya, warga masyarakat lain yang ingin bersuara menjadi ragu-ragu bahkan takut lalu memilih tindakan untuk tidak menyampaikan kritik atau opini mereka. Inilah yang disebut dengan efek chilling karena masyarakat secara umum menahan diri untuk berbicara tersebab takut menghadapi proses hukum yang panjang dan berpotensi pada pidana.

Meningkatnya swasensor (self-censorship)

Ketakutan untuk dilaporkan berdasarkan UU ITE membuat masyarakat melakukan swasensor (self-censorship). Hal ini tidak hanya berdampak pada aktivis atau jurnalis, tetapi juga masyarakat biasa yang khawatir dengan risiko hukum yang mereka hadapi saat menyuarakan pendapat. Swasensor akan merusak keberanian bersikap bebas atai terbuka dalam diskusi publik, menurunkan kualitas opini dan informasi yang dibagikan, serta mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan. Dalam jangka panjang hal ini menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam isu-isu sosial dan politik yang krusial.

Ketika kebebasan berpendapat dan berekspresi terganggu, indeks demokrasi suatu negara cenderung menurun. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian indeks demokrasi, dan UU ITE yang sering digunakan untuk menuntut pihak-pihak yang menyampaikan kritik berkontribusi pada penurunan indeks ini. Berdasarkan riset The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang indeks demokrasi, Indonesia konsisten turun dua peringkat tiap tahun. Pada 2023 secara global peringkat demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56. Sebelumnya pada 2022, Indonesia berada pada peringkat ke-54 dan pada 2021 berada pada peringkat ke-52. Indeks demokrasi juga dipengaruhi oleh seberapa jauh pemerintah menghargai hak asasi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. UU ITE yang cenderung mengkriminalisasi pendapat kritis dan pembuatnya mengakibatkan persepsi bahwa pemerintah cenderung represif dan hal ini berdampak negatif pada indeks demokrasi Indonesia di mata internasional.

Kegelisahan sosial yang berkepanjangan

Efek chilling juga menciptakan ketidaknyamanan sosial karena masyarakat merasa tidak bebas dan tertekan baik dalam berinteraksi di media sosial dan terlebih dalam menyuarakan isu-isu publik. Ketakutan ini memperlemah keterlibatan sosial dan demokrasi yang partisipatif serta membuat masyarakat enggan membicarakan isuisu penting, khususnya yang terkait dengan kebijakan atau kinerja pemerintah. Kegelisahan sosial yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum UU ITE juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam situasi ketika UU tidak mampu memberikan kepastian hukum, masyarakat akan merasa kesulitan untuk percaya bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah dikemukakan di atas, Komnas HAM RI merekomendasikan sebagai berikut :

1. Perlunya pembaruan/revisi Pedoman Implementasi UU ITE dalam penyusunan pedoman KUHP baru, khususnya pengaturan yang rinci mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, moderasi konten, dan kekerasan gender berbasis online (KGBO). Selain itu, perlu adanya pengaturan yang rinci mengenai pemutusan akses agar tidak terjadi penafsiran yang sewenang-wenang.

2. Perlunya mempertimbangkan pengaturan-pengaturan perlindungan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (misalnya Anti-SLAPP) untuk meminimalisir kriminalisasi atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, khususnya di kepolisian.

3. Perlunya kehadiran undang-undang khusus yang mengatur Anti-SLAPP dan/atau ada ketentuan Anti-SLAPP dalam Revisi UU HAM.

4. Perlunya mengintegrasikan Pedoman Implementasi UU ITE ke dalam KUHP.

5. Terkait dengan adanya rencana Pemerintah untuk memberikan amnesti kepada narapidana kasus pelanggaran UU ITE terkait dengan kepala negara, agar dilakukan secara objektif dan dilakukan dalam rangka menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, berkaitan dengan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam penerapan UU ITE disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Haris Azhar dan Daniel Tangkilisan bisa menjadi preseden dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

2. Anti-SLAPP dapat digunakan untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap (pelaku dan pegiat) kebebasan berpendapat dan berekspresi.

3. Pedoman UU ITE secara substansi masih relevan untuk menghindari multitafsir.

Jakarta, Desember 2024

TIM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

KOMNAS HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA 2024

Jl. Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227

Website: www.komnasham.go.id | Email: [email protected]

Komnas HAM

@komnas.ham

www.komnasham.go.id