DAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
DAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL TERHADAPHAK ASASIMANUSIA
Pengarah dan Penanggung Jawab Anis Hidayah Saurlin P Siagian Putu Elvina Hari Kurniawan Esrom Hamonangan
Koordinator Mimin Dwi Hartono
Penulis
Mimin Dwi Hartono Hari Reswanto Delsy Nike Nadia Farikhati Azis Pratama Utari PutriWardanti Hajmudin Hekmatiar
Penulis Ahli Bhima Yudhistira Adhinegara
Administrasi
Robby Auliya Dzulhieda Yusrania Kusumaputri
Desainer Mazdan Maftukha Assyayuti
Foto Sampul The Jakarta Post
DAFTARISI
Daftar Isi Pendahuluan 1 Latar Belakang 3 Urgensi Kajian 4 Metodologi 4 Kewenangan Komnas HAM 4 Pertanyaan Kajian 5 Pendekatan Berbasis HAM dalam Pembangunan 5 Hak Atas Pembangunan 5 Pendekatan Berbasis HAM dalam Pembangunan 8 Generasi Hak Asasi Manusia 12 Dampak-Dampak PSN terhadap HAM 12 Hak-Hak Sipil dan Politik 12 Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 21 Hak-Hak Kolektif 27 Hak-Hak Kelompok Rentan 33 Analisis 33 Regulasi PSN Tidak Ramah HAM 40 Analisis Kapasitas Penyandang Hak dan Akuntabilitas Pengemban Kewajiban 44 | Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 51 Kesimpulan 55 Rekomendasi 56 Daftar Pustaka
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bagian dari pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024. Menurut Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar, memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Munculnya PSN merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, berupaya menghubungkan daerah-daerah terpencil, meningkatkan konektivitas dengan infrastruktur modern, serta diharapkan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut seperti membuka lapangan kerja seluas-luasnya, pemanfaatan produk dalam negeri serta dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional, pemerataan pembangunan, meningkatkankesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah.
PSN dimulai di era pemerintahan Joko Widodo - HM Jusuf Kalla periode 2014 s.d. 2019 dan dilanjutkan pada pemerintahan Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin periode 2019 s.d. 2024. PSN diatur dalam Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional serta diubah kembali dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RINomor6Tahun2024.
Untuk mempercepat pelaksanaan PSN, terbit Inpres Nomor 1Tahun 2016 yang ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Polri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Inpres ini memberikan perintah berisi tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pejabat untuk menyelesaikan masalah dan hambatan, serta mengambil kebijakankebijakan dalampercepatan pelaksanaan PSN.
Tindakan lain yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 adalah menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PSN atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan PSN. Hal tersebut antara lain mengambil diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak; menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan PSN; menyusun peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan PSN; dan percepatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan PSN. Dalam rangka mendukung PSN, terdapat berbagai dukungan dan kemudahan dari pemerintah baik diantaranya dalam bentuk regulasi, tata ruang, pembiayaan, pengamanan, dan dukungan penuh dari jajaran pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2021 tentang KemudahanPSN.
Keberadaan PSN diuntungkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yang mengatur berbagai proyek yang dikategorikan sebagai "kepentingan umum", seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Ketentuan tentang definisi "kepentingan umum" yang limitatif dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 lantas diubah dalam UU Nomor6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menambah daftar proyek yang bisa masuk dalam"kepentingan umum", di antaranya adalah Kawasan EkonomiKhusus (KEK)atauKawasanIndustriPrioritas.
PSN tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas. Pelaksanaan PSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerja sama Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana dilansir CNBC pada 18 Juli 2024 menyampaikan jumlah PSN mencapai 233 buah dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun, yang terdiri atas 218 proyek dan 15 program. Sektor dari 218 proyek tersebut adalah sektor Jalan dan Jembatan, Pelabuhan, Bandar Udara, Kereta, Kawasan, Perumahan, Bendungan dan Irigasi, Air Bersih dan Sanitasi, Tanggul Pantai, Energi, Teknologi, Pendidikan, Pariwisata, dan Perkebunan. Adapun daftar dan jumlah PSN terus bertambah, terbaru pada awal 2024, pemerintah menetapkan 14 PSN baru yang semuanya dibiayai oleh swasta, diantaranya Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk(PIK)2.
Persebaran Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 21Tahun 2022
45 Proyek 13 Proyek 25 Proyek 15 Proyek Rp 834,2 T Rp 238,1 T Rp 352,2 T Rp 596,7 T 83 Proyek Rp 2.027,2 T Total 210 Proyek 18 Proyek Jumlah Proyek Rp 45,5 T Rp 5.746,4 T Nilai Investasi
Infografis 1: Persebaran PSN (2022)
Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Sementara 15 program PSN yang ditetapkan adalah program Ketenagalistrikan, Pemerataan Ekonomi, Pengembangan Kawasan Perbatasan, Pengembangan Jalan Akses Exit Toll, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Pembangunan Smelter, Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ Food Estate, Pengembangan Superhub, Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, Pengembangan Kawasan Eco-City. Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan, dan Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol.
Dalam Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN di Jakarta pada Mei 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa mengacu pada daftar PSN yang baru, Kementerian Perhubungan mencatat telah menyelesaikan sebanyak 25 PSN dari total 35 PSN pada sektor transportasi. Proyek itu meliputi pembangunan Bandara 7 proyek, Kereta Api 7 proyek, dan Pelabuhan1lproyek.
Namun apakah dibalik pelbagai kemudahan untuk pembangunan PSN tersebut mampu untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan? Hal ini oleh karena dalam implementasinya mengakibatkan berbagai permasalahan di lapangan yangmemicukonflikagraria dandugaanpelanggaranHAM.Permasalahanyang munculdiantaranya oleh karena dengan ketentuan Inpres No. 1/2016 yaitu melakukan diskresi kebijakan dan percepatan pengadaan tanah dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada, yang di diterjemahkan secara kaku dan sepihak oleh aparatur negara sehingga menghambat terjadinya komunikasi dan dialog yang bermakna dengan masyarakat terdampak. Hal ini sebagaimana terjadi dalam pembangunan PSN di Pulau Rempang, Kepulauan Riau; Poco Leok, NTT; KIHI Kaltara, dan banyak PSN lain di pelbagaiwilayah diIndonesia.
UrgensiKajian
Kajianinimengangkat PSN, bukan proyek infrastruktur di luar PSN, oleh karena pelbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap PSN sebagaimana dimaksud dalam Inpres No. 1/2016 dan PP No. 42/2021. Pelbagai kemudahan itu menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas oleh karena memanfaatkan kewenangan dan kebijakan negara, termasuk kemudahan regulasi dan pengerahan aparat keamanan. Di dalam PP No. 42/2021 tentang Kemudahan PSN, dijabarkan pelbagai fasilitas untuk PSN diantaranya regulasi, pembiayaan, dan proses penegakan hukum.
Namun pelbagai kemudahan bagi PSN telah mengakibatkan pelbagai pelanggaran HAM, baik hakhak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hak-hak kolektif serta hak-hak kelompokrentansebagaimana diadukankeKomnasHAM.
Pada periode 2020-2023, Komnas HAM menerima 114 aduan terkait PSN. Pada 2020 sebanyak 34 kasus, 2021 (24 kasus), 2022 (29 kasus), dan 2023 (27 kasus). Sebanyak 95 kasus diantaranya terindikasi merupakan pelanggaran hak atas kesejahteraan dan 5 kasus merupakan pelanggaran hak memperoleh keadilan. Jumlah aduan PSN adalah bagian dari 1.675 aduan dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang diterima Komnas HAM periode 2021 sd. 2023.
Dari 98 aduan masyarakat ke Komnas HAM, sebanyak 72 aduan berasal dari kelompok masyarakat yang rentan, Ini berarti dugaan pelanggaran HAM akibat PSN berdampak secara kolektif atau dirasakan oleh kelompok masyarakat termasuk masyarakat adat. Sebanyak 46 aduan melaporkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), 24 aduan melaporkan korporasi, 16 aduan melaporkan BUMD/D, 12 aduan melaporkan pemerintah daerah, 8 aduan melaporkan Polri, dan 2 aduan melaporkan TNI. Hal ini menunjukkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam PSN menyangkut berbagai aktor negara di pusat dan daerah, termasuk korporasi swasta dan negara (BUMN/D).
Secara wilayah, aduan terbanyak terjadi di wilayah Jabar (29), Sulsel (15), Jateng (8), dan Sumut (10). Sedangkan secara sektor, aaduan PSN terbanyak terkait dengan konflik agraria (92) dimana didalamnya terdapat tanah/lahan (28), infrastruktur (23), perkebunan (5), dan pertambangan (3). Pelanggaran HAM dalam PSN juga terkait dengan penggusuran (11), kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa (8), ketenagakerjaan (8), lingkungan (4), kebebasan berekspresi (3), dan kekerasan terhadapwartawan (1).
Untuk itu, kajian ini sangat penting bagi pemerintah, DPR, dan masyarakat agar strategi pembangunan lebih berperspektif HAM, bukan sebaliknya menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan HAM. Kajian ini mempergunakan perspektif pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan, menelaah dampak-dampak PSN dalam penikmatan dan pelaksanaan HAM; analisis regulasi, ketimpangan pelaksanaan HAM, dan pelanggaran HAM; kemudian diakhiri dengan kesimpulan danrekomendasi.
Kewenangan Komnas HAM
Kajian ini dilandasi oleh tujuan Komnas HAM yang diatur Pasal 75 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yaitu a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD RI 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta b) meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuanberpartisipasidalam berbagaibidangkehidupan.
Dalam fungsi pengkajian dan penelitian yang diatur UU HAM Pasal 76 Ayat (1) jo. Pasal 89 Ayat (1) huruf e UU HAM, Komnas HAM berwenang melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan denganperlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
Metodologi
Kajian dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode: reviu literatur, diskusi kelompok terarah dengan mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil pada 11 Agustus 2024; kementerian dan lembaga negara pada 31 Agustus 2024, dan ahli serta praktisi pada 11 September 2024. Kemudian pertemuan dengan perwakilan masyarakat terdampak PSN KIHI Kaltara pada 25 September 2024 dan studilapangan PSN di Jawa Barat pada 24-25 Oktober 2024.
Pertanyaan Kajian
1. Apa dan bagaimana bentuk serta dampak PSN terhadap pelaksanaan HAM?
2. Mengapa danbagaimanaPSNberdampakbagipelaksanaanHAM?
3. Apa dan bagaimana rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk penanganan dan pemulihan dampak-dampak PSN terhadap pelaksanaan HAM?
PENDEKATAN BERBASIS HAM DALAMPEMBANGUNAN
Hak Atas Pembangunan
Pembangunan adalah langkah-langkah untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia dalam mencapai kebutuhan dan cita-citanya (Komnas HAM, 2013). Amartya Sen, dalam "Development as Freedom" menyampaikan, pembangunan adalah manifestasi dari pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan perluasan kemampuan dan kebebasan rakyat dalam mencapai tujuan hidupnya. Pendekatan kapabilitas yang diperkenalkan oleh Amartya Sen menekankan bahwa semestinya pembangunan menjadi sarana untuk memampukanindividu untuk mencapai apa yang diinginkan dalam hidupnya. Dalam pendekatan kapabilitas, kemiskinan misalnya, bukan semata disebabkan oleh ketidakmampuan individu untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan, akan tetapi kegagalan negara memberdayakan dan membebaskan individu dari jeratan kemiskinan.
Sebagai manifestasi dari kebebasan, pembangunan adalah hak setiap orang, oleh karena pembangunan hanya bisa berjalan ketika HAM dilaksanakan dan dihormati. Hal ini sejalan dengan tujuan Komnas HAM dalam Pasal 75 huruf b UU HAM, yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM agar setiap orang mampu berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Kata kunci agarpembangunan berjalan denganbaik adalah partisipasisetiap orang, tanpaterkecuali, termasuk kelompokrentan.
Hak atas pembangunan sebagai hak fundamental berakar pada Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta instrumen pokok HAM internasional yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KlHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KlHESB). Deklarasi Hak atas Pembangunan disahkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/128 tanggal 4 Desember 1986 menyatakan hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut (an inalienable right) karena setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmatipembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Pengakuan hak atas pembangunan termaktub juga dalam agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) 2015 - 2030. SDGS berisi 17 Tujuan Global dan 169 Indikator yang diantaranya meliputi memerangi kemiskinan dan kelaparan global, pemenuhan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dan penguatan keadilan dan demokrasi. SDGs menekankan hak atas pembangunan namun harus dicapai dengan cara-cara yang berkelanjutan atau tidak eksploitatif dan berkeadilan dengan prinsip "no one left behind" atau tidak seorangpun ditinggal. Komnas HAM dalam kajiannya menegaskan SDGs dan HAM sangat berkaitan erat, dimana lebih dari 90 persen tujuan dan indikator SDGsberkaitandenganpemenuhanHAM(KomnasHAM,2020).
Pendekatan Berbasis HAM dalam Pembangunan
Chris Jochnick and Garzon Paulina (2002) menjelaskan pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan adalah pengakuan eksplisit atas kerangka normatif yang mengikat secara hukum berkaitan dengan hak-hak, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang mengintegrasikan norma, standar, dan prinsip-prinsip HAM ke dalam rencana, kebijakan, proses dan hasil pembangunan
Lebih lanjut Jude Rand and Watson (2o07) menyampaikan bahwa pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan dijalankan dengan membangun kapasitas penyandang hak (rights holder) dalam mengklaim dan membela hak-haknya dan kemampuan pengemban tugas yaitu negara untuk memenuhi kewajibannya (duty bearer), serta memfasilitasi proses pemberdayaan bagi masyarakat rentandan terpinggirkan.
Tabel 1. Perbedaan antara Pendekatan Tradisional, Berbasis Kebutuhan, dan Berbasis Hak
| Pendekatan Tradisional | Pendekatan Berbasis Kebutuhan | Pendekatan Berbasis Hak |
| Fokus pada input | Fokus pada input dan output | Fokus pada proses dan output |
| Meningkatkan bantuan | Meningkatkan pemenuhan kebutuhan | Mewujudkan hak |
| Tanggung jawab moral si kaya terhadap si miskin | Mengklaim kebutuhan sebagai hal yang sah | Mengakui hak-hak individu dan kelompok untuk mengklaim hak-haknya |
| Individu dilihat sebagai korban | Individu adalah objek pembangunan | Individu dan kelompok diberdayakan untuk mengklaim hak-hak mereka |
| Individu layak atas bantuan | Individu layak atas bantuan | Individu berhak atas bantuan |
| Fokus pada manifestasi masalah | Fokus langsung pada penyebab masalah | Fokus pada penyebab struktural dan manifestasinya |
Sumber: Mimin Dwi Hartono (Pendekatan Berbasis HAM dalam Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi, 2012)
Dalam situasi atau kondisi yang tidak adil atau tidak seimbang dalam pembangunan, misalnya penumpukan kapital pada sebagian kecil orang, pendekatan berbasis HAM menjadi instrumen untuk membangun proses dan mengubah relasi kekuasaan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan orang untuk semakin mengenal dan menegaskan hak-hak mereka, dan mempergunakan secara efektif pengetahuan, sumber daya, dan kemampuannya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya sehingga dapat hidup secaralebihbermartabat.
Tujuan pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan adalah untuk mendorong kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM, melalui interaksi yang dinamis dan konstruktif antara individu dankelompok masyarakat sebagai pemangku hak (rightsholder) dengan negara selaku pengemban kewajiban (duty bearer). Dalam hal ini, pendekatan berbasis HAM akan memperkuat dan memberdayakan pemangku hak sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas pengemban kewajiban.
Pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan setidaknya memuat beberapa elemen mendasar bagipenghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam pembangunan, yaitu:
Hak yang berhubungan dengan keamanan fisik dan integritas, misalnya pelindungan hak hidup, hak untuk bebas darikekerasan dan penyiksaan, dan hak atas pelindungan data pribadi.
Hak yang berhubungan dengan kebutuhan dasar untuk hidup, misalnya hak atas pangan, hak atas air dan sanitasi, hak atas tempat tinggalyanglayak, danhak atas pelayanan kesehatan.
Hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak menjalankanadat istiadat danbudaya.
Hak aspek sipil dan politik, misalnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untukberpartisipasi, hak memperoleh keadilan, danhakatasinformasi.
Pelaksanaan kewajiban negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan dilakukan dalam tiga bentuk:
Menghormati (obligation to respect): merupakan kewajiban negara tidak turut campur mengatur atau mencampuri urusan setiap orang dalam menikmati atau melaksanakan hak-haknya. Sebagai contoh:
Tidak melakukan pemaksaan kehendak atau intimidasi dalam proses hukum (Standar Norma dan Pengaturan(SNP) Komnas HAM tentang Hak Memperoleh Keadilan, 2021);
Tidak melakukan kriminalisasi atas hak berpendapat dan berekspresi (SNP Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 2020);
Tidak menghambat hak untuk berkumpul dan berserikat (SNP Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2020)
Melindungi (obligation to protect): merupakan kewajiban negara untuk bertindak melindungi HAM dan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga ataupun melakukan penindakan terhadap pelaku. Sebagaicontoh:
Kewajiban untuk bertindak melindungi warga untuk mendapatkan keadilan terhadap aparat yang melakukan pemaksaan dan kekerasan dalam pembangunan (SNP Komnas HAM tentang HakMemperolehKeadilan,2021]
Kewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. (SNP Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, 2020).
Memenuhi (obligation to fulfill): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengambil langkah-langkah secara terukur, terjadwal, dan progresif baik secara legislatif, administratif,hukum, dan anggaran, untuk merealisasikan secarapenuh HAM.Sebagaicontoh:
Kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan warga yang terdampak pembangunan (SNP Komnas HAM tentang Hak atas Kesehatan, 2021).
Kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang setara dan non diskriminatif dalam pembangunan (SNP Komnas HAM tentang Penghapusan DiskriminasiRas dan Etnis, 2019).
Kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi warga yang terdampak oleh aktivitas perusahaan(SNP Komnas HAM tentang Bisnis dan HAM, 2023).
Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result), sebagaiberikut:
Kewajiban untuk bertindak, mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk memenuhi HAM. Sebagai contoh, negara dalam melaksanakan pembangunan PSN harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, baik hak atas rasa aman, hak ataspekerjaan, hak atas kesehatan, danhak-hak anak.
Kewajiban untuk berdampak, mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar HAM yang bisa diukur. Misalnya, negara melaksanakan pembangunan PSN secara setara dan adil yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang dampaknya bisa diukur secara periodik misalnya dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakatmarginaldanrentan.
Negara disebut melakukan pelanggaran HAM, dalam bentuk pelanggaran karena tindakan (by commission) dan pelanggaran karena pembiaran atau kelalaian (by omission), yang diuraikan sebagaiberikut:
Pelanggaran negara karena tindakan (by commission) terjadi karena negara melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati atau melakukan tindakan yang justru secara sengaja melanggar HAM. Sebagai contoh, pelanggaran HAM karena melarang hak berekspresi dan hak berkumpul untuk mengkritisipembangunan PSNyangmenggusurwargamasyarakat.
Pelanggaran negara karena pembiaran (by omission) terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau melindungiHAM. Contohpelanggaran HAMkarena pembiaran diantaranya adalah:
Gagal untuk melindungi masyarakat dari kekerasan aparat akibat pembangunan yang > dipaksakan (SNP tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam serta Tidak Manusiawi):
> Gagal untuk memfasilitasi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses atas keadilan yang inklusif dalam pembangunan (SNP Komnas HAM tentang Hak Memperoleh Keadilan);
Gagal untuk menyediakan rumah yang layak bagi warga terdampak pembangunan (SNP Komnas HAMtentang Hak atas Tempat TinggalyangLayak.
GenerasiHakAsasiManusia
Terdapat tiga generasi HAM berdasarkan tipologinya, yaitu hak-hak sipil dan politik; hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak-hak kolektif; dan berdasarkan subjek pemangku hak, yaitu hakhakkelompokrentan.
Hak-Hak Sipil dan Politik
Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak sipil dan politik sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan kondusif. Negara berkewajiban memastikan dihormatinya hak sipil dan politik warga negaranya baik untuk menikmatikehidupan yang bebas dari penindasan dan mendapatkan kesempatan berpartisipasidalam kegiatanpolitik.
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) melalui Undang- Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). KlHSP adalah salah satu dari dua instrumen HAM pokok dalam mekanisme HAM internasional di samping Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). KIHSP bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokokpokoklainyangterkait.
Sebagai negara yang telah mengikatkan diri pada Kovenan, Indonesia wajib melaksanakan isi Kovenan dengan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Seluruh peraturan perundangan di Indonesia juga harus comply atau patuh dan selaras dengan prinsipprinsipyang tercantum dalam kovenan tersebut.
Berdasarkan UU HAM, hak sipil dan politik adalah bagian penting dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara. UU HAM menjabarkan pelbagai kategori hak sipil meliputi hak untuk hidup (Pasal 4): hak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang sama (Pasal 3, Pasal 17): hak kebebasan pribadi (Pasal 4, Pasal 30); hak atas kebebasan beragama (Pasal 22); hak atas rasa aman (Pasal 33);hak kebebasanbergerak(Pasal27);danhak atas privasi(Pasal32).
Kemudian hak politik yakni hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 43); hak untuk memegangjabatan publik (Pasal 43); hak kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 24); hak atas kebebasan berpendapat (Pasal 25): hak atas petisi atau protes (Pasal 25): dan hak untuk mengajukanpendapatdalampembuatan kebijakan(Pasal44).
Hak-hak sipil dan politik merupakan tulang punggung dalam masyarakat demokratis dan berfokus pada perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara sekaligus memastikan partisipasi mereka dalam kehidupanpolitik.
Dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia, Rhona K.M. Smith dkk, menguraikan contoh-contoh hak sipil dan politik, yaitu; hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, kebebasan menyampaikan pendapat, hak beragama dan berkeyakinan.2 Sedangkan Louis Henkin menyatakan Hak-hak sipil dan politik mencakup perlindungan terhadap kebebasan individu seperti hak untuk hidup, kebebasanberbicara, privasi, danpartisipasipolitik. Hak-hakinibertujuan untuk melindungiindividu dari penyalahgunaan negara dan memastikan partisipasi dalam proses politik.
Dalam ranah hak sipil dan politik, Komnas HAM telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait dengan penghapusan diskriminasiras dan etnis, hak berkumpul dan berorganisasi, hak berpendapat dan berekspresi; hak memperoleh keadilan; hak untuk bebas dari penyiksaan; dan hak atas pemulihan korbanpelanggaranHAMyangberat.
Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau KIHESB).
Di dalam KlHESB, dijabarkan hak-hak atas ekonomi, sosial, dan budaya antara lain adalah hak untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 2), hak kesetaraan gender (Pasal 3); hak untuk bekerja dan hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 6, Pasal 7); hak untuk membentuk dan ikut serikat kerja (Pasal 8); hak atas Jaminan Sosial (Pasal 9); hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10); hak atas anak untuk bebas dari eksploitasi sosial dan ekonomi hak atas standar kehidupan yang layak (Pasal 11): hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12); hak atas pendidikan (Pasal 13, Pasal 14); dan hak untuk kehidupan budaya(Pasal15).
Dalam ranah hak ekonomi, sosial, dan budaya, Komnas HAM telah dan sedang menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan(SNP)terkait denganhak atas kesehatan dan hak atas pekerjaanyang layak.
Hak-HakKolektif
Hak-hak kolektif adalah generasi ketiga HAM setelah hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak kolektif terus berkembang dan dikenal sebagai hak solidaritas / hak komunal yang sifatnya universal, tidak dapat dibagi dan saling bergantung. Lebih jauh lagi, gagasan tentang hak kolektif dapat ditafsirkan secara cukup luas sehingga menghindari kerugian secara kolektif. Contoh kerugian kolektif terhadap suatu kelompok sosial adalah invasi wilayahnya dan hilangnya hak menentukan nasib sendiri.
4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PBB.
1 Paul M. Taylor. A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights. Cambridge University Press, 2020.
2 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor) Hukum Hak Asasi Manusia/Rhona K. M. Smith, et.al.--- Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, edited by Louis Henkin, Columbia 3 University Press, 1981.
Hak kolektif diantaranya terdiri atas hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas perdamaian. Deklarasi Kopenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat perhatian untuk pembangunan yang berkelanjutan, berjanji untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan pekerjaan secara penuh dan produktif, serta membantu mencapaiperkembanganintegrasisosialyangstabil,aman,danberkeadilansosialuntuk semua.
Hak kolektif berupa hak atas pembangunan meliputi hak atas perbaikan kualitas hidup, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta hak untuk mendapat manfaat dari pembangunan. Sementara hak kolektif dalam upaya memperoleh hak atas lingkungan hidup yang layak meliputi hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk melestarikan sumber daya alam, dan hak atas informasi danpartisipasi.
Dalam ranah hak-hak kolektif, Komnas HAM telah dan sedang menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait dengan HAM atas tanah dan sumber daya alam, bisnis dan HAM, dan hak masyarakathukumadat.
Hak-HakKelompokRentan
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya." Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.
Human Rights Reference menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs), c. National Minorities, d. Migrant Workers, e. IndigenousPeoples,f.Children,dang.Women.
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan yaitu a. perempuan; b. anak; c. penyandang disabilitas; dan d. Kelompok Masyarakat Adat.
Dalam pendekatan HAM, terdapat kaitan erat antara kondisi kerentanan dengan risiko yang dialami dan risiko-risiko tersebut berdampak pada penikmatan hak asasiseseorang. Hak kelompok rentan ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (2) UU HAM, bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 42 UU HAM menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,danbernegara.0
5 Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan. Jakarta, Jakarta, Indonesia, Komnas HAM RI, 2013. 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 8 9 Komnas HAM, Kajian Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024, 2024, Hal. 14. Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam 10
7 Kesejahteraan Anak, 2016, Hal. 5.
Secara umum, hak kelompok rentan di Indonesia mencakup seluruh HAM namun secara spesifik, kelompok rentan wajib diberikan pelindungan lebih oleh negara karena kerentanannya terabaikan, diabaikan, dan dilanggar hak-haknya, diantaranya:"
Kebutuhan dasarsehari-hari.
Pekerjaan dan upah yanglayak.
Layanan kesehatan.
Pendidikanyangberkualitas.
Lingkunganyang bersih, aman dan tanpakonflik.
Program pembangunan pemerintah.
Keadilan dan pemenuhan hak hukum.
Infrastruktur atau fasilitas publik.
DAMPAK-DAMPAKPSN TERHADAPHAM
Pembangunan PSN telah berdampak terhadap pelaksanaan HAM, baik hak-hak sipil dan politik; hakhak ekonomi, sosial, dan budaya;hak-hak kolektif; dan hak-hak kelompok rentan.
Hak-HakSipil dan Politik
Proyek Strategis Nasional disinyalir telah menimbulkan pelbagai pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Berdasarkan data aduan yang diterima Komnas HAM periode 2020-2023, warga mengadukan dugaan pelanggaran hak-hak sipil dan politik diantaranya pelanggaran hak memperoleh keadilan dan hak berekspresi, dalam bentuk dugaan kekerasan, penyiksaan, dan putusan pengadilanyangtidak adil.
Misalnya pada pembangunan PSN Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, diduga terjadi intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan lahannya. Hal ini disampaikan oleh warga kepada Komnas HAM pada 25 September 2024, dimana salah seorang warga yang tidak mau melepaskan lahannya untuk PSN KlHI, dirinya diintimidasi, juga dihalangi akses untuk memanfaatkan lahannya karena berada di tengah-tengah lahan pengelolaan KlHl. Warga tersebut menceritakan, karena mempertahankan lahan miliknya, ia menerima intimidasi dari aparat keamanan hingga dipenjarakan. Penangkapan juga diduga terjadi atas warga lainnya yang merasa dijebak oleh aparat keamanan. la menceritakan, bahwa ia akan dibebaskan jika bersedia melepaskan lahan miliknya dengan harga yang ditentukan oleh pengelola KIHI.
TOLONG KAMI PAK PRESIDEN KIHI MENJAHATI KAMI #PERAMBASAN LAHAN PENCEMARAN LAUT TENAGA KERJA LOKAL Gambar 1. Protes Masyarakat terhadap KIHI di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
Sumber: PLHL, 2024.
Sementara itu di Poco Leok, NTT, pembangunan PSN PLTP Ulumbu 2x20 Mega Watt (MW) diduga menimbulkan pelanggaran HAM terhadap warga yang menolak. Komnas HAM menerima pengaduan Komunitas Masyarakat Adat 10 Gendang Poco Leok yang menolak rencana perluasan dan pengembangan PLTP Ulumbu) oleh PT PLN di 10 (sepuluh) wilayah/gendang masyarakat adat Poco Leok (Lungar, Tere, Jong, Mucu, Mocok, Nderu, Cako, Rebak, Mori, dan Ncamar) yang ada di Desa Lungar, Desa Mocok, Desa Golo Muntas, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Dalam pembangunan PLTP Ulumbu, selain persoalan potensi kerusakan lingkungan, warga melaporkan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Masyarakat diduga tidak hanya mendapatkan tindakan represi dari pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perusahaan, namun masyarakat juga harus menghadapi kelompok masyarakat yang pro PSN PLTP Ulumbu yang dimobilisasi dari luar wilayah Poco Leok.2 Dalam keterangannya kepada Komnas HAM, pengadu menyampaikan berbagai tindakan represif dan kekerasan berupa dikeroyok, diinjak, dan dijatuhkan hingga ke selokan. Selain itu, dua perempuan diduga mengalami pelecehan seksual oleh anggota Polres Manggarai. Seorang jurnalis yang meliput aksi warga, juga menjadi korban kekerasan aparat kepolisian, pada Rabu 2 Oktober 2024. Korban mengaku dicekik, dipukul, dan ditendang, juga ditahan dalam mobil, saat meliput unjuk rasa masyarakat adat setempat yang menolak perluasan proyek geothermal milik PLN di Poco Leok meskipun yang bersangkutan sudah menunjukkan kartu pers.14
Gambar 2. Warga Poco Leok Penolak PSN PLTP Ulumbu Diamankan Aparat Keamanan NUSA TENGGARA TIMUR KORPS SABHARA
Sumber: Floresa, 2024.
12 https://betahita.id/news/detail/8936/geothermal-poco-leok-investasi-paksa-yang-korbankan-rakyat.html? v=1688261808. 13 Dokumen Komnas HAM Nomor : 642/PM.00/R/VII/2024, 15 Agustus 2024. Perihal Rekomendasi atas Kasus Rencana Perluasan dan Pengembangan PLTP oleh PT PLN di Wilayah Adat Poco Leok Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 14 https://tekno.tempo.co/read/1924574/konflik-proyek-geothermal-poco-leok-jurnalis-floresa-jadi-korbankekerasan-polisi.
Dalam peristiwa lainnya, Komnas HAM menerima pengaduan Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) yang mengadukan pembangunan PSN Rempang Eco City di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pengadu menyampaikan pembangunan Rempang Eco City yang dilakukan dengan menggunakan cara intimidatif dan represif sehingga masyarakat terganggu hak atas rasa amannya. Pada 7 September 2023, sebanyak 1.000 orang pasukan gabungan dikerahkan untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah masyarakat adat Pulau Rempang sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran HAM. Pengerahan 1.0o0 pasukan gabungan disertai penggunaan gas airmata dalam menghadapi hak berekspresi masyarakat merupakan bentuk excessive use of power atau penggunaan kekuatan berlebih. Akibatnya, setidaknya 10 orang siswa dan 1 orang guru SMPN 22 Galang mengalami sesak nafas hebat, pusing dan mual. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi, mengatakan perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834.6
VOLISI POL.PP POL.PP POLIS POLISI Gambar 3. Bentrokan warga Pulau Rempang dengan Polri
Sumber: Liputan6.com, 2023.
Komnas HAM dalam studi lapangan pada 25 Oktober 2024 di lokasi PSN Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat, juga menemukan pelbagai permasalahan. Kepada Komnas HAM, Kepala Desa Sukamulya menjelaskankan dalam pembangunan BiJB Kertajati, tidak ada upaya konsultasi maupun pelibatan pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pembangunan bandara oleh pihak BIJB. BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang bertanggung jawab untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Bandara Internasional Kertajati. BIJB hanya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada kondisi tidak dapat menolak adanya pembangunan bandara tersebut." Bandara Kertajati memiliki luas lahan sebesar 1.800 hektar, dengan luas terminal penumpang 121.000 meter persegi dan terminal kargo 90.000 meter persegi, serta panjang runway 3.000 meter x 60 meter. Bandara ini diproyeksikan dapat melayani sebanyak 5,6 juta hingga 12 juta penumpang per tahun hingga 2024, dan diproyeksikan mencapai 29,3jutapenumpangpertahunpada2032.
15 Dokumen Komnas HAM Nomor: 087/PM.00/R/Il/2024, 19 Februari 2024. Perihal Rekomendasi Penyelesaian Konflik Masyarakat Pulau Rempang.
16 Kronologi, gas air mata, dan siswa dilarikan ke rumah sakit - lima hal tentang bentrokan warga dan aparat di Pulau Rempang https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n85vgremqo.
Studi Lapangan Komnas HAM pada Wilayah Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bandara Internasional Kertajati 17 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada 25 Oktober 2024.
Gambar 4. Suasana BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka
Sumber: Komnas HAM, 2024
Pada proses awal pembebasan lahan untuk BIJB Kertajati pada 2016, terjadi bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan karena menolak proses pengukuran lahan oleh BPN yang dikawal oleh aparat keamanan. Berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA] mengajukan protes atas tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam melakukan pengukuran dan penggusuran paksa dalam pembangunan BIJB Kertajati, sehingga 6 (enam) orang ditangkap dan belasanwarga mengalamiluka-luka.
Bahkan pada perkembangannya, dalam studi lapangan pada 25 Oktober 2024, Komnas HAM menemukan kegiatan pembebasan lahan untuk BlJB Kertajati yang belum sepenuhnya selesai menyebabkan beberapa rumah yang berada di sekitar landasan pacu masih belum dibebaskan, padahal bandara telah beroperasi. Masyarakat yang rumahnya sangat dekat dengan landasan pacu merasa sangat terganggu oleh suara bising dan getaran pesawat. Bahkan ada rumah yang masih ditinggali penduduk dalam kondisi sangat mengkhawatirkan karena banyak mengalami keretakan pada dinding dan tiang sehingga bisa rubuh. Masyarakat yang masih tinggal di kawasan tersebut juga kini terasing dan tinggal sendirian, karena sebagian besar tetangga sudah pindah. Masyarakat meminta agar pembebasan lahan segera diselesaikan supaya mereka bisa pindah ke lokasi yang lebih aman.
PSN BIJB Kertajati adalah contoh PSN yang sudahberoperasi akan tetapitidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya sosial dan investasi. Utilitas atau keterisian fasilitas BIJB Kertajati yang rendah dan biaya operasional-perawatan fasilitas yang terus membesar jadi salah satu permasalahan paska PSN beroperasi. Dalam pengamatan di dalam BIJB Kertajati pada 25 Oktober 2024, suasana bandara sangat sepi, hanya dilihat adabeberapa orang pengunjung didalam bandara. Padahal bandara tersebut sangat besar dan megah, akan tetapi hanya sedikit maskapai yang tercatat beroperasi, yakni Citilink dan Super Jet.
Informasi lain didapatkan Komnas HAM dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan organisasi masyarakat sipil pada Rabu, 21 Agustus 2024. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan setidaknya ada tiga modus operandi yang dilakukan dalam pembangunan PSN, yaitu ancaman kekerasan/intimidasi, kriminalisasi dan menciptakan konflik horizontal dengan cara memecah belah rakyat (divide et impera). Pengerahan aparat besar-besaran kerap menimbulkan gesekan dengan masyarakat dan berujung pada aksi kekerasan. YLBHl juga menilai bahwa masalah PSN berakar dari kebijakan yang ada saat ini yaitu UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. YLBHI juga menyoroti bahwa hak politik warga tidak terakomodasi dimana warga tidak diajak untuk konsultasi atau diskusi pembangunan PSN, sehingga wargatidak memilikihak untuk menyatakan pendapat.
Sajogyo Institute menyebut bahwa pembangunan PSN dilakukan tanpa konsultasi bermakna terhadap masyarakat terdampak. Pemerintah hanya datang untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa akan ada pembangunan PSN di wilayah tersebut. Hak politik warga untuk berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan tidak dipenuhi. Human Rights Working Groups (HRWG) mencatat bahwa banyaknya upaya kriminalisasi kerap dilakukan terhadap segala bentuk protes atas PSN. Selain dengan upaya kriminalisasi, banyak juga upaya dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat oleh para pejabatnya. ICEL melihat adanya pengabaian dan pelanggaran hak-hak prosedural khususnya akses atas keadilan dan hak atas kebebasan berekspresi.
KoalisiPerempuan Indonesia (KPI) juga menemukan bahwa upaya penggusuran proyek PSN bersifat sangat sistematis selain dengan kekerasan juga dilakukan dengan persuasif atau bujuk rayu. Sebagai contoh dalam pembangunan bendungan Bener di Jawa Tengah, penggusuran persuasif dilakukan dengan menggunakan figur gubernur Jawa Tengah saat itu dengan menemui korban satu-per-satu khususnya kepada perempuan dan lansia. Menurut KPI, pembangunan PSN tidak memiliki SOP terkait pengendalian dampak. KPI menilai PSN sebagai pemiskinan struktural kepada masyarakat khususnya perempuan, yang mana tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan sejak dari awal. Pemerintah dinilai juga kerap melakukan propaganda di media sosial yang sifatnya penyebaran berita palsu hingga melakukan victim blaming seperti yang terjadi di Rempang juga menjadisorotan karena sifatnyapenyebaran hoax.
Berdasarkan laporan Amnesty International tahun 2022/2023, pelanggaran terhadap hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jateng, yang terdampak pembangunan PSN Bendungan Bener. Aparat keamanan menangkap, menahan, dan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap masyarakat dan pendamping. Pada 8 Februari 2022, pasukan keamanan dimobilisasi untuk menghadapi warga yang memprotes dampak lingkungan dan sosial dari rencana penggalian tambang batu andesit untuk bendungan Bener, sehingga terjadi bentrok dan kekerasan terhadap warga dan pendamping. Tercatat, enam puluh tujuh orang ditangkap, tetapikemudian dibebaskantanpa dakwaan.
KontraS dalam laporannya menyebutkan pada periode November 2019 - Oktober 2023, tercatat 79 peristiwa pelanggaran HAM yang berkaitan dengan PSN, yakni upaya kriminalisasi (27 kasus), intimidasi (18), okupasi lahan (18), dan penangkapan sewenang-wenang (17). Kepolisian merupakan institusidominan pelaku pelanggaran HAM dengan 39 peristiwa, pemerintah sebanyak 30 peristiwa, dan swasta/perusahaan sebanyak 29 peristiwa. Pola-pola pelanggaran HAM meliputi dalam pembangunan PSN meliputi pembatasan informasi; serangan digital (doxing, profiling, peretasan); kekerasan fisik; intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, perusakan, penembakan peluru karet, gas air mata, water cannon, pencemaran dan perusakan lingkungan, penggusuran paksa, okupasi lahan); kekerasan psikologis dan simbolik (kriminalisasi), dan delegitimasi kepemilikan tanah.20
Di Nusa Tenggara Barat, koalisi NGO yang terdiri atas LBH Mataram, Walhi NTB, dan Aliansi Solidaritas Masyarakat Lingkar Mandalika melakukan survei terhadap lebih dari 100 anggota masyarakat. Responden adalah masyarakat yang terdampak di wilayah proyek PSN KEK Mandalika. Hasil dari survei itu menyebut 98 persen responden tidak dimintai persetujuannya terkait proyek Mandalika. Hanya 6 persen responden yang pernah mengikuti rapat konsultasi yang diadakan oleh ITDC (Injourney Tourism Development Corporation) atau oleh AllB (Asia Infrastructure Investment Bank). Hal ini merupakan terindikasi sebagai bentuk dari pelanggaran hak atas partisipasi masyarakat dalampenentuankebijakan.
Sedangkan menurut peneliti Trend Asia, Arko Tarigan, terjadi insiden ledakan tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah pada Minggu, 24 Desember 2023. Kecelakaan kerja serupa tidak hanya terjadi di IMIP, namun juga lokasi lain. Sepanjang 2015 hingga 2022, Trend Asia mencatat 53 orang pekerja smelter menjadi korban jiwa dalam kecelakaan kerja di industri nikel. Sebanyak 40 orang merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 13 lainnya merupakan tenaga kerja asing (TKA) Cina. Kecelakaan kerja di IMIP terjadi pada 25 dan 26 Oktober 2024. Menurut catatan Walhi Sumut, rentetan kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang terjadi sejak 2021 hingga 2024, telah menyebabkan ratusan orang keracunan gas dan diduga setidaknya mengakibatkan lima orang tewas.23
Berdasarkan data Komnas HAM, kriminalisasi terbanyak dalam proyek PSN terjadi di Jawa Tengah (10 kasus) dan Padang (10 kasus). Di Jawa Tengah, 6 warga Dieng dikriminalisasi oleh PT Geo Dipa, sebuah perusahaan Geothermal yang sedang membangun proyek pembangkit listrik panas bumi di Dieng. Sedangkan 4 warga di Batang dikriminalisasi oleh PT BPI dalam penolakannya terhadap PLTU Batang. Sedangkan di Padang, kriminalisasi diduga dilakukan oleh PT Hitay Daya Energy untuk membungkam penolakan petani lereng Gunung Talang dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Sebanyak enam orang petani Bidar Alam ditahan Polres Solok Selatan karena dituduh mencuri ditanah sendiri.24
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2020-2023, terjadi 115 peristiwa konflik agraria akibat PSN. Luas lahan danjumlah korban terdampak masing-masing 516.409 ha dan 85.555 keluarga. untuk tahun 2023, konflik agraria di sektor infrastruktur mencapai 30 kasus dengan luas lahan dan jumlah korban masing-masing 243.755 hektar (ha) dan 3.456 keluarga. Dari jumlah itu, 21 konflik terkait dengan PSN. Konflik terjadi diantaranya dalam pembebasan lahan hutan Bowosie untuk infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo, Tol Padang-Pekanbaru, Waduk Sepaku SemoidilbuKota Nusantara, dan PLTA diPinrang.
Menurut catatan Yappika, setidaknya ada 13 kategori HAM yang dilanggar dalam proyek PSN, lima diantaranya terkait dengan hak sipil dan politik yaitu (1) hak atas informasi, (2) hak untuk berpartisipasi, (3) hak untuk menyampaikan pendapat, (4) hak untuk hidup, (5) hak atas rasa aman. Represi ala Orde Baru zaman Soeharto, yaitu cara untuk membungkam siapa saja yang melawan kepentingan nasional untuk dalih pembangunan, khususnya pembangunan PSN.25s
19 https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report-2022-2023_IDN- Version_Web.pdf
https://www.thepapuajournal.com/regional/69811569558/catatan-kritis-kontras-atas-nama-proyek-strategis- 20 nasional-ruang-hidup-dirampas-masyarakat-tertindas.
21 https://tekno.tempo.co/read/1883981/di-balik-proyek-strategis-nasional-mandalika-perbukitan-dikeruk-sungaimeluap.
22 https://bisnis.tempo.co/read/1813300/trend-asia-catat-19-kecelakaan-smelter-nike.
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l7wnjk2pqo 23
https://bandungbergerak.id/article/detail/158846/catatan-ylbhi-proyek-strategis-nasional-mengorbankan-wong- 24 cilik-dan-petani.
25https://yappika-actionaid.or.id/posisi-politik-koalisi-masyarakat-sipil-indonesia-untuk-advokasi-ham-internasional.
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Komnas HAM menerima pelbagai laporan dugaan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dalam pembangunan PSN. Komnas HAM menerima pengaduan dari 20 petani yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan PSN Jalan Tol Serang-Panimbang. Para petani mengeluhkan harga ganti rugi lahan yang ditetapkan pemerintah hanya Rp75.000 per meter persegi. Nilai tersebut terlalu rendah mengingat sawah merupakan sumber mata pencaharian utama para petani karena bisa menghasilkan panen hingga tiga kali setahun. Akibat PSN Jalan Tol Serang-Panimban, petanikehilanganlahan tanpa kompensasiyanglayak, sehingga tidak hanya rugi secara finansial, tetapi juga menghancurkan keberlanjutan ekonomi dan masa depan petani berikut keluarganya.
Komnas HAM juga menerima pengaduan dari 115 Kepala Keluarga terkait pembangunan PSN Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Warga menyampaikan keberatan atas penaksiran nilai tanah oleh pemerintah, yang mereka anggap tidak teliti dan tidak adil. Masyarakat merasa bahwa penaksiran tanah untuk pembebasan lahan tersebut dilakukan tanpa memperhitungkannilaisebenarnya darisumberdayayangmerekamiliki.
Dampak PSN juga dirasakan masyarakat terdampak pembangunan PSN Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Komnas HAM menerima pengaduan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kehilangan tempat usaha mereka akibat PSN ini. Sebelumnya, mereka berjualan di Terminal Lebak Bulus, namun dengan pembangunan terminal MRT, para pelaku usaha tergusur. Masyarakat merasa kecewa karena pemerintah tidak memberikan solusi yang memadai terkait keberlanjutan penghidupan mereka, seperti menyediakan lokasi pengganti untuk berjualan. Akibatnya, pendapatan mereka menjadi tidak menentu dan menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan usahayangmenjadisumberpenghidupannya.
Pada 25 September 2024, Komnas HAM menerima laporan perwakilan masyarakat Desa Mangkupadi dan Desa Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang terdampak pembangunan PSN KIHI. Warga menyampaikan pemaksaan pembebasan lahan untuk lahan KIHI. Sejumlah bidang tanah yang dimiliki masyarakat ditutup oleh pengelola KIHI tanpa diberikan kompensasi atau ganti rugi yang layak kepada pemilik lahan. Tindakan sepihak ini membuat masyarakat merasa merugi secara sosial dan ekonomi, karena tanah yang mereka andalkan untuk bertahanhidupterancamhilangtanpaadakejelasan mengenaipenggantianhakmereka.
Gambar 5. Lokasi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara Bukaan Lahan Pelabuhan PLTU PLTU PT.Singsang Industri Kayu Kampung Baru
Sumber: PLHL, 2024
Masyarakatjugamengungkapkanbahwamereka tidaklagibisa melanjutkanaktivitas penangkapan ikan karena alat tangkap tradisional yang selama ini mereka andalkan sudah tidak efektif. Populasi ikan di wilayah pesisir telah menurun drastis, yang diduga disebabkan oleh aktivitas perkapalan dan pembangunan PSN KIHI di wilayah pesisir. Pembangunan ini tidak hanya mengganggu kehidupan laut, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem seperti terumbu karang, yang merupakan habitat alami bagi ikan untuk berkembang biak. Selain dampak lingkungan, masyarakat menghadapi dilema terkait peluang bekerja di perusahaan yang terlibat dalam pembangunan KlHI. Meskipun ada harapan untuk mendapatkan pekerjaan di KlHI, namun standar keahlian yang ditetapkan perusahaan dinilai terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh mayoritas masyarakat lokal, sehingga banyak posisi pekerjaan di KiPl diisi oleh warga luar. Lebih jauh lagi, masyarakat yang berhasil diterima bekerja di KiPI mengklaim mengalami tekanan. Mereka mengungkapkan bahwa perusahaan memaksa mereka untuk menyerahkan tanah mereka atau keluarga di kawasan KiHI, denganancamanpemecatanjikamerekamenolak.
Dampak dari pemaksanaan pelepasan lahan untuk KliHl diduga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat juga menyampaikan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal hingga rencana masuknya situs budaya masyarakat yaitu Makam keramat Habib Adnan Al Idrus yang merupakan sosok ulama penyebar dakwah Islam di Tanjung Palas ke dalam pembangunan KIHI27. Lebih lanjut, banyak anggota masyarakat yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke wilayah lain, terutama ke daerah perkotaan, karena mereka tidak lagi memiliki sumber penghidupan di wilayah mereka sendiri. Hal ini menggambarkan bagaimana pembangunan PSN KIHI telah meminggirkan masyarakat lokal dan memaksa mereka untuk melepaskan identitas dan kehidupan tradisionalmereka.
Dampak PSN terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya juga dirasakan oleh masyarakat terdampak pembangunan Bandara Kertajati Jawa Barat. Hal ini ditemukan dalam studi lapangan pada 25 Oktober 2024, masyarakat yang tergusur karena tempat tinggalnya masuk dalam zona pembangunan inti bandara, kehilangan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena harus pindah ke wilayah lain, dimana masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru karena terpisah dari komunitasnya. Masyarakat terdampak juga merasakan penurunan secara ekonomi setelah berpindah tempat tinggal, karena sebelumnya masyarakat sudah nyaman dan memiliki penghasilan yang cukup baik saat tinggal di wilayah Desa Sukamulya.28
Halyang sama dialami oleh masyarakat Desa Cibalandong Jaya yang terdampak pembangunan PSN Bendungan Sadawarna, Kabupaten Subang. Hal ini ditemukan dalam studi lapangan Komnas HAM pada 25 Oktober 2024. Bendungan Sadawarna dibangun setinggi sekitar 40 meter dan sepanjang 933 meter ini membendung Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipunegara. Pembangunan total area bendungan yang berlangsung selama 2018-2022 ini menelan anggaran sebanyak Rp2,65 triliun. Bendungan Sadawarna memiliki kapasitas tampung hingga 70,86 juta m3. Luasan area genangan bendungan ini sebesar 681,48 Ha. Proyek strategis dan masif ini digadang mampu membantu mengatasi masalah banjir di hilir DAS Cipunagara, memberi pasokan irigasi bagi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Subang dan Indramayu, termasuk menyediakan air baku di sana, ditambah KabupatenSumedang.
Gambar 6. Rumah terdampak PSN Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang
Sumber: Komnas HAM, 2024
Namun masyarakat Desa Cibalandong Jaya kehilangan mata pencahariannya yang semula menggarap sawah dan ladang, karena harus direlokasi ke tempat baru tanpa lahan untuk berladang atau bertani. Meski untuk saat ini, mereka masih diperkenankan untuk memanfaatkan lahan dan sawah di area green belt Bendungan Sadawarna. Warga memilih pindah di lokasi yang tidakjauh dari pemukiman asal yang berstatus tanah negara bebas, namun kondisinya kurang layak karena fasilitas umum belum dibangun. Selain itu, ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan karena tanahnya ambles sehingga mereka kehilangan hak atas tempat tinggal yang layak. Permasalahan lain, belum adanya kejelasan tanah wakaf untuk masjid dan fasilitas umum yang belum juga dibangun karena belum ada kejelasan kebijakan terkait pengadaan tanah wakaf dari BPN dan pengadaan fasum oleh Kementerian PUPR dan Pemkab Subang.
Komnas HAM juga menerima pelbagai aduan terkait pelanggaran hak ketenagakerjaan yang terjadi dalam proyek Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengaduan-pengaduan ini menunjukkan pelbagai bentuk pelanggaran, mulai dari tidak dipenuhinya hak-hak normatif pekerja, kurangnya perlindungan bagi pekerja informal, hingga pemidanaan terhadap pekerja yang memprotes kondisi kerja. Kondisi ini diperparah oleh situasi khusus selama pandemi Covid-19. Salah satu kasus yang diangkat terjadi pada Juli 2020, ketika Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Sekretariat di Aceh meminta klarifikasi kepada Direktur Utama PT. Hutama Karya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) pada proyek PSN Irigasi Lhok Guci. Dalam kasus tersebut, 12 pekerja dari berbagai divisi yang telah bekerja selama dua tahun di-PHK tanpa peringatan dan tanpa dipenuhi hak-hak normatif mereka,seperti TunjanganHariRaya(THR)dan pesangon.
Kasus lain yang diadukan ke Komnas HAM terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), di mana sejak kawasan ini beroperasi, setidaknya telah terjadi lima ledakan atau kecelakaan kerja di Smelter Nikel, yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan para pekerja. Khusus di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), pekerja yang melaporkan atau memprotes kondisi kerja diduga justru dikenai tindakan pidana oleh perusahaan. Selain itu, kurangnya upaya perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis antara pekerja lokal dan pekerja asing asal Tiongkok telah memicu konflik horizontal di antara para pekerja.
Komnas HAM juga menyoroti pembangunan PSN Kereta Cepat Indonesia-China (KCiC) Jakarta Bandung. Kritik ini terutama mempertanyakan tingkat urgensi dan nilai keadilan proyek tersebut.
Akses transportasi antara Jakarta dan Bandung sudah memadai, dengan beberapa pilihan seperti jalan tol dan kereta reguler yang sudah tersedia. Keputusan pemerintah untuk membangun kembali akses kereta cepat antara dua kota ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan atas hak pembangunan³0. Hal ini dikarenakan banyak wilayah di Indonesia yang lebih membutuhkan peningkatan infrastruktur transportasi, namun belum mendapatkan prioritas yang sama. Proyek ini memperlihatkan ketimpangan alokasi sumber daya, di mana wilayah-wilayah yang lebih maju mendapatkan perhatian lebih, sementara kota-kota atau daerah-daerah lain yang masih kekurangan akses transportasi dasar, diabaikan. Selain masalah keadilan, pembangunan KClC juga terdapat beberapa masalah lain seperti permasalahan lingkungan, inkonsistensi jaminan hukum, pembengkakan anggaran pembangunan³. Selain tiga hal tersebut, Komnas HAM juga mendapat aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran atas tempat tinggal yang layak. Konsep tempat tinggal yang layak tidak hanya mencakup rumah yang memenuhi standar hunian, tetapi juga ketersediaan fasilitas dan sumber daya penting di sekitarnya, seperti akses air bersih. Komnas HAM telah menerima aduan dari masyarakat terkait pembangunan Tunnel 11 KClC yang menggunakan metode peledakan di kawasan Gunung Bohong. Ledakan tersebut tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga merusak akses sumber air bersih yang mereka gunakan. Selain itu, warga juga khawatir akan potensi longsor yang disebabkan oleh aktivitas ini, yang mengancam nyawamereka.
Dugaan pelanggaran hak atas tempat tinggal juga dialami warga terdampak pembangunan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor. Proyek tersebut dikerjakan mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul03.00 diniharisehinggamengangguwaktuistirahatwarga,terutamabagianak-anak.
26 https://betahita.id/news/detail/10575/hijau-muram-kihi-kaltara-hilang-ikan-di-kampung-nelayan.html? v=1726024921, diakses pada 11 Oktober 2024.
NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, 27 Laporan Penelitian Lapangan KEBOHONGAN HIJAU: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. September 2023.
28 Hasil wawancara Komnas HAM dengan Masyarakat Desa Sukamulya terdampak Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bandara Internasional Kertajati Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada 25 Oktober 2024.
Hak-Hak Kolektif
Hak-hak kolektif meliputi hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas perdamaian. Komnas HAM telah menerima aduan dugaan pelanggaran hak kolektif pada tahun 2020 -2023,sebagaiberikut.
Hakataspembangunan
Komnas HAM menerima banyak aduan pelanggaran hak atas pembangunan dalam pembangunan PSN. Berikut adalah jumlah aduan yang masuk ke Komnas HAM yang berkorelasi terhadap hak atas pembangunan:
| Kategori | Jumlah Aduan |
| Sengketa dalam proses ganti rugi (sosialisasi, appraisal, hingga pembayaran) | 29 |
| Sengketa Tanah dan Pelaksanaan atas Putusan terkait Sengketa Tanah | 4 |
| Gangguan terhadap Masyarakat dan Tanah Adat | 3 |
| Pengerukan atas pasir laut/area pesisir | 2 |
| Gangguan atas Tempat Tinggal, Perumahan dan penunjangnya (sumber daya air, dIl) | 3 |
| Total | 41 |
30 Pembukaan Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan.
Hak untuk berpartisipasi yang diabaikan dalam pembangunan PSN mengakibatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tidak berjalan baik. Alih-alih membuka kanal partisipasi, masyarakat mendapatkan intimidasi dan proses ganti rugi lahan yang diabaikan. Misalnya, dugaan intimidasi dalam pembangunan Tol Depok - Antasari di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, yang diduga melibatkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Depok - AntasariKota Depok, aparat kelurahan, dan aparat kecamatan setempat.
Komnas HAM juga menerima pengaduan masyarakat yang mengalami penggusuran dalam pembangunan Tol Serpong - Cinere, serta aduan ganti rugi dan permohonan perlindungan hukum atas dugaan kesewenangan dalam penetapan bentuk dan/atau ganti kerugian lahan terdampak pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Desa Cileunyi, Wetan, Bandung, dimana penetapan ganti kerugian telah diputus Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor Putusan 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Pemberian ganti rugi terhadap warga atas pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lau Simeme yang terletak di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, juga bermasalah. PSN ini memiliki luas proyek kurang lebih 420 hektare (ha) melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketuhanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui SK 481/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 yang ditandatangani oleh Balai Wilayah SungaiSumateraII(BWSSII)
Dalam Proyek Makassar New Port, masyarakat mengadukan penambangan pasir pantai oleh PT Royal Boskalis dan PT Benteng Laut di wilayah Pulau Kodingareng Lompo, Makassar, Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah tangkap, ruang hidup, dan ruang produksi nelayan. Perusahaan menambang pasir laut pada jarak 200 m dari pantai. PT Royal Boskalis dan PT Benteng laut melanggarempat butirkesepakatanyang telahdicapaidengan perwakilannelayan.
Pada pembangunan PSN Bendungan Pamukkulu, masyarakat memohon perlindungan agar Panitia Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Bendungan Pamukkulu tidak melakukan salah bayar kepada yang tidak berhak terkait adanya kemungkinan pembebasan tanah garapan masyarakat adat Polongbangkeng seluas 300 hektar yang terletak di Dusun Pa'lilanga dan Dusun Kale Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Tanah garapan tersebut merupakan tanah eigendom verponding milik keturunan Belanda Jerman a.n. inisial AAZ yang dikuasai dan digarap masyarakat adat Polongbangkeng sebagai sumber kehidupan/mata pencaharian.
Dalam pembangunan Jalan Tol Serpong -Cinere, masyarakat mengadukan dugaan pelanggaran hak atas tempat tinggal, karena ditutupnya akses jalan tempat tinggal pengadu untuk pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere. Dalam pembangunan Proyek Bendungan Bagong, diduga terjadi penggusuran tanpa proses ganti rugi yang sesuai prosedur. Pembangunan Bendungan Bagong menggusur tanah masyarakat RT 015/RW 005 Desa Sumurup Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek, Jawa Timur tanpa diberikan alternatif wilayah pengganti untuk tinggal dan bertani/berladang bagi masyarakat. Pihak Pemkab Trenggalek dan Balai Besar Sungai Brantas tidak memberikan solusi, serta enggan membangun fasum dan fasos bila masyarakat kemudian ditempatkan di kawasan hutan. Selain itu, pihak panitia pengadaan tanah juga selalu menuntut masyarakat untuk mengajukan keberatan hasil appraisa/tanah melaluimekanisme pengadilan.33
Laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terkait dengan eksplorasi panas bumi di PLTP Ulumbu menyebutkan bahwa kehadiran PLTP Ulumbu secara tidak langsung telah menciptakan ketergantungan warga Desa Wewo. Warga yang dulunya produktif dan mengedepankan gotong royong untuk membangun atau merehab fasilitas umum seperti rumah adat, misalnya, kini sudah terbiasa mengajukan proposal kepada pihak PLTP Ulumbu34.
Kasus yang terjadi di Kalimantan pada Proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KlHI), masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam proses perencanaan maupun proses pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, terdapat pula aduan dari masyarakat Desa Mangkupadi di Proyek KIHI pasca pelaksanaan PSN, bahwa mereka tidak mendapatkan fasilitas Dana Desa3.
Gambar 7. Progress PSN Kawasan Industri Hijau Indonesia dilihat
Sumber: PLHL, 2024.
31 Mawardi, Aufa Rafi. Dilema Pembangunan di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak dan Implikasi Kebijakan Pembangunan Era Presiden Joko Widodo. Jurnal Mengkaji Indonesia Vol 2 tahun 2023.
32 Komentar Umum No 4 Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11 Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Komnas HAM telah menerima aduan dugaan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatpadatahun2020-2023,sebagaiberikut:
Tabel 1. Jumlah Aduan Ke Komnas HAM terkait isu lingkungan hidup pada PSN Tahun 2020 - 2023
| Kategori | Jumlah Aduan |
| Gangguan Lingkungan Tempat Tinggal | 4 |
| Pencemaran Sumber Mata Air | 3 |
| Total | 7 |
Sumber: Komnas HAM, 2024.
34 Jaringan Advokasi Tambang. (2022). Catotan Lapangan: Derito Rakyat Dibalik PLTP Ulumbu. JATAM. Retrieved October 16, 2024, from https://jatam.org/wp-content/uploads/2022/09/Catatan-Lapangan-PLTP-ULUMBU-Final.pdf.
35 Audiensi Komnas HAM dengan Masyarakat Desa Mangkupadi, 25 September 2024.
36Ibid.
Kasus-kasus yang diadukan pada umumnya mengenai gangguan hak atas lingkungan hidup pada saat proses konstruksi maupun pada proses operasional PSN. Pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang semula bernama Kereta Cepat Indonesia China (KClC). masyarakat mengajukan permohonan perbaikan lingkungan pasca bencana banjir yang terjadi di Jalan utama Pondok Hijau Permai pintu 1, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi yang diduga akibat pembangunankereta cepat Jakarta-Bandung37.
Sementara di Kota Bandung, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melewati wilayah pemukiman 22 KK warga Margawangi Estate RT 09 RW 12 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, diduga mengakibatkan polusi suara (kebisingan) dan banjir pada pemukiman warga. Warga telah berupaya meminta sosialisasi kepada perusahaan dan kejelasan pengalihan sejumlah fasilitas saluran pembuangan air hujan, kolam retensi, ruang terbuka hijau, serta pemindahan pemukiman, tetapi tidak mendapatkan respon. PT KCIC dan PT PSBI juga diduga menggunakan pihak aparat militer KOSGAR Tap ll Bandung-Cimahi dan kepolisian saat mendatangirumah warga3.
Dalam Proyek Makassar New Port, pengaduan datang dari masyarakat yang tinggal di Jl. Sultan Abd. Raya, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dikarenakan aktivitas reklamasi yang merusak ekosistem laut dan berdampak pada kegiatan mata pencaharian nelayan di sekitar pesisir KotaMakassar danKabupaten Takalar.
Dalam Proyek Tol Manado - Bitung, yang melewati kawasan tempat tinggal Masyarakat Adat Danowudu di Kel. Danowudu Kec. Ranolulu, Kota Bitung, diduga berdampak terhadap penggundulan hutan adat Masyarakat Adat Danowudu, serta matinya lima mata air dari tujuh mata air yang ada di lingkungan mereka, salah satunya mata air Aer Ujang sejak September 2020 (seksi 1 Manado- Airmadidi dan sebagian seksi 2A Airmadidi-Danowudu). Mata air Aer Ujang merupakan sarana kebutuhan hidup sehari-haridanbagian daripelaksanaan ritual masyarakat adat.
Kasus lain yang diadukan adalah pada saat proses konstruksi Bendungan Ciawi di Bogor yang diduga menyebabkan gangguan kebisingan di tengah malam akibat pengerjaan proyek bendungan ciawi. Kebisingan ini terjadi pada malam hingga dini hari sehingga mengganggu kenyamanan beristirahat terutama bagi anak/ bayi. Masyarakat berharap agar jam operasional pengerjaan proyek kembali sepertisemulayaitupukul08.00 s.d.pukul21.0039.
CELlOS dan Walhi dalam studinya terkait pembangunan Geothermal di Indonesia, mengidentifikasi dampak-dampak terhadap lingkungan pada proyek-proyek eksplorasi panas bumi yang menjadi salah satu fokus pembangunan bidang ketenagalistrikan pada PSN. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain:
1.Peningkatanrisiko seismik;
2.Pelesakantanahdanrisikonyapadareliefbumi:
3. Kerusakan sistem akuatik: kelindan pencemaran air, kerusakan tanah dan penurunan produktivitaspertanian;
4. Gasrumahkaca danlepasanberacun.
CELlOS dalam studi terkait hilirisasi nikel, menemukan bahwa proyek hilirisasi nikel mengakibatkan degradasi lingkungan serta berdampak pada penurunan manfaat ekonomi secara bertahap. Selain itu, dampak ekologi dan biaya kesehatan pada pekerja dan masyarakat lokal tidak dapat dimitigasi
39Ibid.
sepenuhnya^. Mobilisasi alat berat menjadi isu yang banyak diperbincangkan pada proyek strategis nasional. Proses pembangunan tak jarang meningkatkan aktivitas pekerjaan yang berdampak pada peningkatan debu, kebisingan maupun kerusakan jalan. Sebagai contoh Masyarakat Desa Mangkupadi di Kalimantan Utara, mengadu ke Komnas HAM terkait jalan yang rusak serta peningkatan debu akibat hilir mudiknya kendaraan untuk mendukung pembangunan KiHI. Hal tersebut tentu mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar area proyek. Data lain menyebutkan, terdapat peningkatan kasus ISPA, DIARE dan Penyakit Kulit di Kabupaten Morowali selama 2022-2023sebanyak51% atau 2kalilipat pasca operasionalSmelter Nikel Morowali2.
Pada proyek hilirisasi nikel, Studi CELIOS dan CREA mengungkap bahwa ekstraksi dan pengolahan mineral memberikan manfaat yang signifikan terhadap perekonomian, namun seringkali menimbulkan konsekuensi yang berat terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Aktivitas pertambangan mengubah bentang alam dan ekosistem secara drastis. Selain itu, setiap tahapan penambangan dan pengolahan, mulai dari penggalian, transportasi, pemrosesan mekanis dan termal, berikut proses peleburan menghasilkan polusi udara yang tidak langsung terlihat secara kasatmata,yangberakibatpada pencemaranlingkungan.
Berdasarkan model penyebaran polusi udara, CREA menghitung risiko kesehatan akibat paparan polutan. Jumlah kematian yang dapat dikaitkan dengan aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri tersebut diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga tahun 2030, sejalan dengan antisipasi peningkatan kapasitas produksi. Jumlah kematian diperkirakan akan meningkat pesat dari 215 kasus padatahun 2020 menjadi3.833 kasus padatahun 2025, hampir 18 kali lipat dalam lima tahun. Tanpa intervensi yang berarti, jumlah kematian diperkirakan akan terus meningkat menjadi 4.982padatahun 2030, dan 8.325 pada tahun 2060^43.
Angka kematian dari polusi udara yang terkait dengan smelter dan captive power
Provinsi Sulawesi Tengah Maluku Utara Sulawesi Tenggara 8,000 6,000 kasus kematian per tahun 4,000 2,000 2020 2030 2040 2050 2060
CREA
Gambar 8. Proyeksi Jumlah Kasus Kematian akibat dari Polusi udara terkait aktivitas pengolahan logam dan captive power, dikelompokan berdasarkan provinsi penghasil Emisi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara (Sumber: CREA dan CELIOS, 2024)
41 CELIOS & CREA. (2024). Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel: Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. CREA. Retrieved October 16, 2024, from https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/02/CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel- Development_ID.pdf
42 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Prevalensi penyakit ISPA, Dlaer, Mata dan Kulit di Puskesmas Bahodopi Kabupaten Morowali.
43CREA & CELIOS. (2024). Loc. Cit.
CELIOS juga mencatat bahwa dampak hilirisasi Nikel terhadap masyarakat yang tinggal di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, akan menanggung dampak kerugian ekonomi dan kesehatan yang paling parah akibat paparan udara beracun dalam waktu lama. Di wilayah laut, proyek juga akan berdampak pada endapan partikel beracun mencapai 80 kg/ha/tahun di daerah sekitar pusat pengolahan, yang menyiratkan tingginya risiko dampak negatif ekologi dan biologis. Keanekaragaman kelautan dan hutan di Indonesia, khususnya di Sulawesi dan Kepulauan Maluku, terancam terkontaminasi oleh partikel-partikel logam berat yang dihasilkan dari PLTU dan pusat-pusat pengolahannya.
Tidak hanya saat konstruksi, dampak juga diterima oleh masyarakat saat operasional perusahaan. Catatan Walhi Sumut, rentetan kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terjadi sejak 2021 hingga 2024 telah menyebabkan ratusan orang keracunan gas dan diduga setidaknya mengakibatkanlima orang tewas.
Sementara dalam pembangunan KIHI, Kalimantan Utara, masyarakat mengadu ke Komnas HAM tidak dapat melaut karena bagan-bagan yang dimiliki oleh nelayan sekitar tidak dapat beroperasi maksimal akibat adanya lalu lintas laut, tumpahan solar hingga pencahayaan di proyek yang mengurangicahaya ke bagan-bagannelayan.
Dampak lain yang perlu dilihat adalah peningkatan angka orang dengan HIV di Morowali. Kasus HIV di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan pada tahun 2024, dengan jumlah kasus yang tercatat hingga sebanyak 62 orang5.
37Laporan Pengaduan Komnas HAM RI, 2020 - 2023.
38Ibid.
40 CELIOS & WALHI. (2024). Geothermal di Indonesia: Dilema Potensi dan Eksploitasi atas Nama Transisi Energi. CELIOS dan WALHI. Retrieved October 16, 2024, from https://www.walhi.or.id/uploads/buku/ID%20CELI0S%20x%20WALHI %20Geotherma/%202024.pdf.
Hakatasperdamaian
Proyek Strategis Nasional memberikan dampak pada mobilisasi pekerja maupun investor ke lokasi proyek. Mobilisasi pekerja banyak berdampak pada proses asimilasi budaya atau bahkan peningkatan konflik sosial antara isu pendatang dengan masyarakat lokal. Selain itu, banyak pula kasus-kasusintimidasibagikelompokmasyarakatterdampak proyek.
Komnas HAM memperoleh pengaduan dari masyarakat terdampak Masyarakat Adat Desa Ria-Ria di Humbang Hasundutan yang mengaku mengalami intimidasi akibat PSN Food Estate. Kasus lain yang terjadi di Morowali pada 2023 yaitu konflik antara Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing dimana massa berjumlah banyak menyerang dan membakar mess WNA serta beberapa kendaraansepertimobil,loader, danmobilcrane.
Seorang jurnalis menjadi korban kekerasan aparat kepolisian di Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, NTT, pada Rabu 2 Oktober 2024, saat sedang menjalankan tugas peliputan. Dia mengaku mendapat perlakuan dicekik, dipukul, dan ditendang, juga ditahan dalam mobil, saat meliput unjuk rasa masyarakatadat setempat yang menolak perluasan proyek geothermalmilik PLN ke wilayahkampung mereka.
Dalam banyak peristiwa, pembangunan PSN memicu konflik sosial dan diduga melanggar hak atas rasa aman, baik dalam bentuk konflik horizontal dan konflik vertikal dengan pemerintah dan aparat keamanan. Hal inimisalnya terjadi dalam PSN Rempang Eco City, PSN Bendungan Bener, dan PSN PIK 2.
44 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l7wnjk2pqo.
45 https://morowalikab.go.id/home/read/pemkab-morowali-siapkan-langkah-strategis-pencegahan-danpengendalian-hivaids.
https://tekno.tempo.co/read/1924574/konflik-proyek-geothermal-poco-leok-jurnalis-floresa-jadi-korban- 46 kekerasan-polisi.
Hak-HakKelompokRentan
Adanya Proyek Strategis Nasional menimbulkan dampak yang sangat dirasakan oleh kalangan kelompok rentan. Data aduan yang diterima Komnas HAM sepanjang 2020-2023 menyebutkan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok agama dan penghayat kepercayaan telah terdampak PSN. Dampak yang dirasakan seperti dampak lingkungan, kesehatan, hilangnya pekerjaan, dan mata pencaharian.
PSN yang digadang-gadang menyerap tenaga kerja, ternyata justru sebaliknya. Penyerapan tenaga kerja pada pelbagai PSN cenderung terus mengalami penurunan. Seperti studi yang dilaksanakan oleh CELIOS menunjukan bahwa Industri nikel pada skenario existing (BAU) terbukti mempunyai dampak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih negatif dibandingkan dengan skenario energiterbarukan(ET)daninstalasi APC(AirPollution Control).
Sajogyo Institute yang menyampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN yang dilakukan Komnas HAM pada 21 Agustus 2024 bahwa tren saat ini, PSN dilakukan tanpa ada konsultasi ke masyarakat terdampak, termasuk masyarakat rentan. Pemerintah hanya datang untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa akan ada pembangunan PSN di wilayah tersebut.47
Dalam Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN bersama dengan ahli yang dilaksanakan Komnas HAM pada 11 September 2024, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati juga menyampaikan perempuan yang meminta untuk terlibat di dalam pembahasan PSN hampir tidak pernah didengar bahkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kabupaten setempat.48
YLBHI juga menyoroti bahwa warga tidak diajak untuk konsultasi atau diskusi pembangunan PSN, sehingga warga tidak memiliki hak untuk mengatakan tidak atau menolak keputusan PSN dalam kasus Rempang Eco-City. Salah satu penyebab utama penolakan masyarakat terhadap proyek Rempang Eco-City adalah minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan proyek tersebut. Warga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut, sehingga mereka merasa tidak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya.
KPI dalam Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN yang dilakukan Komnas HAM pada 21 Agustus 2024 menyoroti bahwa terdapat pelanggaran HAM dalam PSN khususnya kepada perempuan. Salah satu contoh yang disebutkan KPI adalah beberapa proyek PSN yang terjadi di Jawa Tengah. KPI menyoroti banyak pekerja perempuan menjadipengangguran dan terpaksa untuk menikah muda, menjadi buruh migran, hingga terlibat trafficking. Hal ini terjadi karena mereka kehilangan rumah dan tanah akibatpembangunan PSN.50
Hilangnya pekerjaan juga terlihat dari kasus KIHI (Kawasan Industri Hijau Indonesia) di Desa Mangkupadi dan Desa Tanah Kuning, Kab. Bulungan, Provinsi Kaltara. Masyarakat di sana hidup di pesisir. Namun setelah adanya PSN KIHI mereka tidak bisa mengakses tanah dan harus melaut lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil tangkapan. Perempuan dan ibu rumah tangga yang sebagian tergantung dari hasil laut pun tidak bisa lagi melaut karena terdampak oleh lalu lalang kapal milik perusahaan. Akibatnya, banyak warga berkurang penghasilan, bahkan kehilangan mata pencaharian.51
Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN yang dilakukan Komnas HAM pada 21 Agustus 2024 di Jakarta. 47
Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN yang dilakukan Komnas HAM pada 11 September 2024 di Jakarta. 48 https://www.kompasiana.com/lorongmandiri1237/6503315908a8b513a626fe52/minimnya-keterliban-masyarakat- 49 lokal-penyebab-utama-penolakan-rempang-eco-city, diakses pada 10 Oktober 2024. 50 Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN yang dilakukan Komnas HAM pada 21 Agustus 2024 di Jakarta. 51Diskusi Tim Kajian PSN Komnas HAM dengan Masyarakat terdampak PSN Proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KlHI) Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Jakarta, 25 September 2024.
Di Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa pembangunan PSN misalnya PSN PLTU Ulumbu. Dampak yang dirasakan salah satunya terhadap lingkungan yang disebabkan masifnya pembangunan berskala besar yang memberi dampak langsung bagi ruang akses dan kontrol kaum perempuan. Proyek-proyek yang dilaksanakan memicu konflik yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. PSN memunculkan adanya perampasan lahan yang mengakibatkan kekerasan dalam perlawanan mempertahankan lahan dan ruang hidupnya. Data dari Badan Pusat Statistik menyebut 20% masyarakat NTT mengalami kemiskinan ekstrem pada 2021 yang berbanding terbalik dengan peningkatan investasi pemerintah melalui proyek-proyek pembangunandisana.2
Dalam proyek Makassar New Port, Komnas HAM menemukan fakta bahwa perempuan, terutama perempuan pencari kerang, menjadi korban karena hilangnya mata pencaharian mereka. Hal ini menyoroti dampak sosial yang lebih luas dari konflik agraria, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan, yang berjuang mempertahankan mata pencaharian mereka di tengah perubahan besaryang diakibatkan oleh proyek-proyek pembangunan besar.3
Dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jateng. yang dilaksanakan 8 Februari 2022, terjadi penggunaan kekuatan secara berlebihan (Excessive Use of Force) oleh aparat kepolisian Polda Jawa Tengah. Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut. Hasil dari Pemantauan dan Penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menemukan beberapa warga mengalami ketakutan pasca peristiwa tanggal 8 Februari 2022 tersebut, hingga sampai sabtu dan minggu (4-5 hari) setelah peristiwa itu tidak berani pulang ke rumah. Selain itu, ditemukan potensial traumatik, khususnya bagi perempuan dan anak. Komnas HAM juga menemukan minimnya sosialisasi informasi yang akurat dari pemerintah dan pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener tentang rencana proyek, dampak dan tidak adanya partisipasi menyeluruh masyarakat menjadi pemicu ketegangan antar warga maupun warga dengan pemerintah. Wadon Wadas yang merupakan perkumpulan perempuan Desa Wadas juga seringkali mendapatkan tekanan dan intimidasi oleh pihak-pihak yang ingin merusak alam di desanya saat berjuang demi mempertahankan ruang hidupnya. Warga Wadas menolak pembangunan karena di sana PSN merusakmata airyang digunakanperempuandankeluarganya untukkehidupansehari-harinya.
Dalam kasus PSN PLT geothermal Poco Leok, kelompok perempuan berada pada posisi rentan ketika tahu bahwa proyek tersebut akan berdampak buruk bagilapangan pekerjaan sebagai petani, menyebabkan bencana, termasuk gempa bumi seperti yang terjadi di Pohang, Korea Selatan pada tahun 2017.5
Di Industri Nikel, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dikutip dari liputan Khusus Beritahita, sejak dalam proses perekrutan, buruh perempuan sudah mengalami diskriminasi gender. Penyalur tenaga kerja melakukan praktik jual beli pekerjaan yang menuntut biaya lebih mahal untuk buruh perempuan dengan alasan sulit mencari posisi pekerjaan untuk perempuan. Catatan yang lebih kritis ialah nihilnya sanksi yang diberikan perusahaan kepada pelaku kekerasan maupun pelecehan seksual. Perusahaan cenderung mendorong penyelesaian secara damai untuk kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkup IMIP. Perusahaan tidak menyediakan ruang aman dan nyaman untukburuhperempuan.58
Tidak hanya itu, industri ekstraktif juga telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memicu peningkatan beberapa penyakit seperti Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kasus demam berdarah (DBD), malaria, bahkan HIV dan AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Daerah Kabupaten Kabupaten Morowali, kasus HIV/AIDS per September 2024 di Morowali mengalami kenaikan, ada sebanyak 58 orang yang terinfeksipenyakit yang mematikantersebut.9
Dikutip dari tirto.id, dalam acara Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia, di Palu yang dilaksanakan Rabu (9/10/2024), Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulawesi Tengah, Sukri menyampaikan “Hasil yang diperiksa Puskesmas maupun rumah sakit sehingga data itu terakumulasi di kami, di Dinkes. Situasi saat ini di Morowali itu, ngeri-ngeri gimana ya." Otoritas kesehatan setempat mencatat, prevalensi penyakit ISPA di Puskesmas Bahodopi saja meningkat dari 28.867 kasus di 2022 menjadi 46.739 kasus sampai triwulan III 2024.
Kemudian, prevalensi penyakit diare tercatat sebanyak 610 kasus pada 2022, 572 pada 2023, dan 406 sampai September 2024. Prevalensi penyakit mata, pada 2022 tercatat terdapat 94 kasus dan meningkat di 2023, pada triwulan lll 2024, prevalensi penyakit mata menjadi 71 kasus. Adapun untuk prevalensi penyakit kulit, pada 2022 tercatat sebanyak 281 kasus dan melonjak drastis di 2023 menjadi336kasus,kemudianmenjadi 178kasus sampai September2024.60
Gambar 9. Presentase kemiskinan daerah hilirasi nikel dan rata-rata nasional
Luwu Morowali Morowali Halmahera Halmahera Halmahera Kepulauan Pulau Timur Utara Timur Selatan Tengah Sula Taliabu 2019 6,98 13,75 15,08 15,39 5,03 14,12 8,98 7,53 2020 6,85 13,43 14,1 15,45 5,21 13,56 8,35 7,3 6,94 13,9 13,52 8,23 7,49 2021 13,75 15,04 5,19 2022 6,81 12,58 9,57 13,14 4,99 12 7,64 6,88 % nasional 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 Konawe Konawe Konawe Kolaka Bantaeng Cilegon Gresik Serang Selatan Utara 2019 12,34 13,66 10,81 11,92 9,03 3,03 11,35 4,08 2020 12,2 13,53 10,74 11,63 8,95 3,69 12,4 4,94 2021 13,03 14,32 11,34 12,43 9,41 9,41 12,42 5,49 2022 11,08 11,06 4,96 12,75 13,72 11,51 9,07 9,07 % nasional 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57
Sumber: BPS, 2023.
Berdasarkan data BPS, efek proyek hilirisasi mineral di Sulawesi dan Maluku menyebabkan persoalan angka kemiskinan yang lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional. PSN juga berpengaruh pada inflasi biaya hidup yang dirasakan oleh penduduk. Sejak proyek hilirisasi di IMIP dan IWIP beroperasi dan mendorong arus migrasi pencari kerja, masyarakat lokal mengalami kesulitan memperoleh bahankebutuhanpokok dan sewarumah denganbiaya terjangkau.
Dampak PSN lainnya bagi kelompok rentan lainnya yang ditemukan yaitu pada pembangunan Rempang Eco City. Sosialisasi yang dilakukan hanya searah dan tidak mendengarkan aspirasi warga. Dalam pembangunan PSN ini, terjadi kerusuhan karena penolakan proyek Rempang Eco City. Lebih dari 1.000 personel aparat gabungan dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam memaksa masuk ke Pulau Rempang pada 7 September 2024. Kejadian ini berujung pada penangkapan, penahanan, dan pemidanaan sewenang-wenang setidaknya terhadap 30 orang. Bentrok antara aparat dan warga juga menimbulkan korban luka fisik serta psikis. Kelompok rentan seperti kaum perempuan, anak-anak, dan lanjut usia, tidak luput dari sasaran kekerasan. Bahkan, perempuan lansia pun menjadi korban kekerasan saat berusaha menghalangi petugas PT Makmur Elok Graha (MEG) yang hendak memasuki lahan di Rempang.3 Komnas HAM pun telah melakukan tinjauan lapangan dan memperoleh beberapa temuan faktual bahwa dalam pelaksanaan PSN ini berdampakpada kelompokrentan,khususnya anak-anak.
Salah satu yang terdampak yaitu siswa SMPN 22 Galang, gas air mata yang disemprotkan pihak kepolisian masuk ke lingkungan sekolah. Gas air mata berasal dari hutan yang berada di depan SMPN 22 Galang yang berjarak 30 meter dari Gedung sekolah. Terdapat 10 siswa dan 1 orang guru yang harus dilarikan ke faskes karena sesak nafas hebat, pusing dan mual. Setelah kejadian tersebut, banyak siswa yang masih takut untuk kembali ke sekolah yang dilihat dari kehadiran siswa tidak pernah mencapai 100%. Tidak hanya di SMPN 33, hal ini juga terjadi di SDN 24 Galang. Pihak SDN 24 Galang menyampaikan saat terjadinya konflik, pihak sekolah merasa panik melihat kerusuhan yang terjadi di depan sekolah. Kejadian yang terjadi menimbulkan dampak psikologis terhadap siswa yang terlihat dari kehadiran siswa yang tidak pernah mencapai 100% pasca peristiwa tersebut. Lebih dari itu, Komnas HAM juga menemukan korban bayi berusia 8 bulan yang terdampak hebat terkait penggunaan gas air mata pada peristiwa kerusuhan yang terjadi disekitar SDN 24 Galang.64
Pada pembangunan Bendungan Kuningan, warga yang dipindahkan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak. Padahal pada pemenuhan hak atas kesehatan terdapat beberapa elemen yang penting dan terkait salah satunya soal aksesibilitas, dimana fasilitas kesehatan, barang danjasa harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara. Adanya polusi udara yang mengeluarkan bau menyengat juga menimbulkan masalah pada kesehatan, seperti permasalahan pernapasan, mengalamisesak, mualhinggapusing.6
Dalam pembangunan bendungan Lambo di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, ratusan masyarakat adat terpaksa meninggalkan rumah, kebun, dan tanah kubur leluhur mereka akibat pembangunan bendungan tersebut. Awalnya mereka menolak untuk pindah namun dicap anti pembangunan.
Dalam pembangunan Bendungan Mbay Lambo, masyarakat adat terpaksa melepas tanah adat dengan menerima ganti rugi yang sangat murah Rp 35.500 per meter persegi. Dalam hukum adat, menjual tanah dilarang sehingga halitu melanggar hukum adat.8
Dampak lain juga terjadi dalam Mega Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di dusun Sirapuh Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Masyarakat adat pemilik hak ulayat merasa trauma dengan kehadiran investor yang tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Menurut temuan Ahmad Arif dari Kompas, MiFEE telah menyebabkan masyarakat adat kehilangan kemandiriannnya atas pangan lokal, karena dipaksa mengkonsumsi makanan instan yang bukan menjadi kebiasaannya. Menurut Ahmad Arif, halinibisa disebut sebagaigastro kolonialisme.
Catatan Kompas menunjukkan adanya proses Gastro Kolonialisme pada proyek PSN di sektor food estate. Gastro kolonialisme mengacu pada praktik di mana kekuatan atau bangsa yang lebih dominan memaksakan budaya makanan, produk pangan, atau cara produksi pangan mereka kepada negara atau masyarakat lain, sering kali dari negara-negara yang pernah dijajah. Proyek Food Estate seperti pada program MIFEE menghasilkan praktik-praktik penghancuran budaya lokal atau asimilasi paksa seperti Sebagian besar sawah yang dicetak di perkampungan Marind-Anim tidak berkelanjutan, ketidaksesuaian lahan, rendahnya kurangnya dukungan infrastruktur dan budaya bertani padi serta indikasi Proyek MiFEE yang lebih disiapkan untuk penguasaan lahan korporasi besar bukan untuk dikelola oleh petani petani kecil. Sehingga pada akhirnya akses masyarakat lokal terhadap lahan dan hutan hilang, mereka digelontori beras, mi instan, dan aneka bahan makanan industri. PSN pada program food estate berdampak pada peminggiran pangan lokal, secara kultural, tenurial, maupun politik ekonomi serta ketergantungan pangan dari luar menguat.
Gambar 10. Situasi pemenuhan hak atas pangan di Kabupaten Merauke
2021 Kampung 58 Zanegi Distrik Animha 17,2% 10 Kampung 57 Baad Distrik Animha 3,5% 2 Kampung 26 Bokem Distrik Merauke 7,7% 2 Kampung 51 Wonorejo Distrik Kurik 3,9% 2 Jumlah anak balita yang diukur Jumlah tengkes
2022 38 36,8% 14 34 8,8% 3 29 10,3% 3 46 6,5% 3 Persentase tengkes dari anak balita yang diukur
Sumber: Harian Kompas, 2022.
Dalam Briefing Paper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat juga disebutkan bahwa PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan (PSN Merauke) merampas tanah adat dan menggusur sumber kehidupan masyarakat adat. PSN Merauke juga menghancurkan hutan alam dan melanggar hak asasi manusia.70 Di Kampung Boepe, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, masyarakat pribumi sudah mulai kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih, dan makanan pokok mereka yaitu sagu. Hal ini karena PT Medco Papua Industri Lestari, salah satu anak perusahaan Medco Group diduga membabat habis hutan dan sumber-sumber makanan pokok rakyat setempat. Selain itu limbah hasil pengolahan kayu dibuang di sungai sehingga mencemarisumberairsatu-satunyadiKampungBoepe.
Dampak yang dialami masyarakat adat tidak berhenti disitu saja, masyarakat adat bahkan banyak yang dikriminalisasi dalam proses Proyek Strategis Nasional ini, misalnya yang terjadi terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Pada 28 Maret 2023, Komnas HAM menerima aduan dari Tim Advokasi untuk Keadilan Masyarakat Tobelo Dalam terkait tindakan kesewenangan, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Alen Baikole. Alen Baikole merupakan masyarakat adat O'Hongana Manyawa yang ditangkap dan ditahan tanpa mengetahui alasannya. Berdasarkan catatan dari Survival, masyarakat Hongana Manyawa yang terpencil memiliki keterikatan kuat pada pola hidupnya selama ini sehingga kerap melakukan protes terhadap segala upaya pemaksaan kontak kepada masyarakat adat—khususnya dalam hal pertambangan. Namun pengembangan operasional IWIP terus menerus menggerus lahan dan menggeser secara perlahan keberadaan masyarakat adat Hongana Manyawa.
Lebih dariitu, Kontrasjuga mengungkapkan terjadikejanggalan terhadap proses peradilan terhadap Alen Baikole dan Samuel Gebe. Kejanggalan juga terjadi atas Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, antara lain terjadi terhadap Bokum dan Nuhu pada tahun 2013-2015 serta kepada Hambiki, Hago, Rinto, Toduba, Awo, serta Saptu pada tahun 2020-2023.3 Seperti yang diketahui bahwa Halmahera saat ini menjadi salah satu wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan pemerintahpusat untuksmelter nikel.
Masyarakat terdampak PSN berhak memperoleh ganti rugi lahan yang layak. Namun pada prakteknya, banyak aduan masyarakat ke Komnas HAM terkait ganti rugi yang tidak layak atau bahkan tidak memperoleh gantirugi ataslahan yang digunakan untuk PSN. Sepertiyang terjadipada masyarakat Desa Mangkupadi pada proyek KlHl dimana masyarakat mengadukan proses ganti rugi karena nilai ganti rugi lahan yang sangat kecil. Pemerintah daerah setempat mengurangi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)hingga1/10 darinilaiawal, dengan dalihuntuk kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan ini berdampak secara langsung pada nilai jual lahan dan negosiasi yang tidak setara dimanapihakperusahaanmelakukanpenawaran dengannilaisangatrendah.
Dalam pembangunan Rempang Eco City menjadi salah satu kasus yang cukup terlihat jelas mengenaiupaya pemindahan secara paksa untuk PSN. Masyarakat secara tegas menolak dilakukan relokasi dari tempat tinggalnya yang akan digunakan sebagai Rempang Eco City. Namun pada pelaksanaannya, pemerintah menggunakan aparat hukum untuk berhadapan langsung dengan masyarakat hingga Terjadi bentrok antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP di Pulau Rempang, Kamis74.
74https://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/8505/kerusuhan-di-pulau-rempang-batam#google_vignette
71Food Estate Papua: Otoritarianisme Agraria, Deforestasi, dan Gastro Kolonialisme - Rubrika, diakses pada 23 September 2023.
72https://www.marhaenpress.com/2023/11/kriminalisasi-secara-berulang-yang.html, diakses pada 11 Oktober 2024.
73 https://kontras.org/laporan/laporan-investigasi-tindak-kriminalisasi-dan-kekerasan-terhadap-masyarakat-adatohongana-manyawa-di-halmahera-timur-dan-halmahera-tengah, diakses pada 17 Oktober 2024.
52 Perempuan dan Anak Rentan Terdampak Proyek Strategis Nasional di NTT, Walhi Minta Komnas Perempuan Lebih Aktif Bicara dengan Pemerintah - Floresa, diakses pada 23 September 2024.
53 Data Aduan Komnas HAM terkait Kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2023.
54 Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 006/HM.00/ll/2022, Ringkasan Eksekutif Pemantauan dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan secara Berlebihan (Excessive Use of Force) dalam Proses Pengukuran Lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022, tanggal 24 Februari 2022.
55Ibid.
56https://regional.kompas.com/read/2024/06/19/122504578/wadon-wadas-potret-perjuangan-perempuan-melawanpenambangan-batuan-andesit?page=all, diakses pada 10 Oktober 2024.
57https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2023/12/10/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-di-tengahpembangunan-yang-makin-kencang-aparat-makin-apatis/2275/, diakses pada 11 Oktober 2024.
58 https://papua.betahita.id/news/lipsus/l0577/imip-diistimewakan-buruh-dibudakkan-riset.html?v=1726124695,
59 https://media.alkhairaat.id/kasus-hiv-aids-di-morowali-meningkat-urutan-pertama-kecamatan-bahodopi/, diakses pada 17 Oktober 2024.
https://tirto.id/jejak-kelam-di-balik-eksploitasi-tambang-masif-sulawesi-tengah-g4FY, diakses pada 17 60 Oktober 2024.
61 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nex0npy2vo, diakses pada 23 September 2024.
62 https://koran.tempo.co/read/opini/490049/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-psn, diakses pada 11 Oktober 2024.
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/19/perempuan-lansia-jadi-korban-kekerasan-di-rempang, diakses 63 pada 10 Oktober 2024.
Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023, Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus Pulau Rempang tanggal 22 64 September 2023.
65 Komnas HAM. 2020. Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia.
66 https://kuningankab.go.id/home/pemkab-kuningan-bersama-bbws-bahas-solusi-dampak-polusi-air-bendungankuningan-bagi-warga-desa-randusari/, diakses pada 11 Oktober 2024.
Perempuan dan Anak Rentan Terdampak Proyek Strategis Nasional di NTT, Walhi Minta Komnas Perempuan Lebih 67 Aktif Bicara dengan Pemerintah - Floresa, diakses pada 23 September 2024.
68 Diambil Paksa Pemerintah, Tanah Adat Kami Dihargai Rp 30.500... - Kompas.id, diakses pada 23 September 2024.
69 Ahmad Arif, dalam diskusi dengan Komnas HAM pada 11 September 2024.
70Briefing Paper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2024.
ANALISIS
RegulasiPSN TidakRamahHAM
Regulasi atau peraturan perundang-undangan PSN menjadi salah satu persoalan mendasar karena tidak ramah pada HAM sehingga memicu terjadinya pelanggaran HAM termasuk bagi kelompok rentan.
Berdasarkan periode waktu, regulasi PSN terbagi dalam3(tiga) fase, yaitu:
Fase Pertama, pada 2014-2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014jo. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Fase Kedua, pada 2016-2020, disahkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor109 Tahun 2020tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Fase Ketiga, pada 2020-2024, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan dihasilkan aturan turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar PSN yang telah diubah 5 (lima) kali, terakhir adalah Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor6 Tahun 2024.
Regulasi menjadi tulang punggung percepatan dan kemudahan dalam pembangunan PSN. Hal ini misalnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No. 42/2021 tentang Kemudahan PSN.5 PP 42/2021) menjadi dasar hukum pemberian fasilitas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha untuk memudahkan pembangunan PSN yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP 42/2021 yang menyebutkan kemudahan yang diberikan ada pada beberapa tahapan tertentu, meliputi: (1) Perencanaan; (2) Penyiapan;(3)Transaksi;(4)Konstruksi;dan(5)OperasidanPemeliharaan.
Tabel 2. Kemudahan Proyek Strategis Nasional menurut PP 42/2021
| Tahapan Proyek | Aspek | Pasal | Ketentuan |
| Perencanaan | Identifikasi Perizinan dan Non Perizinan | Pasal 5 Pasal 6 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ("Menteri") atau badan usaha milik negara (“BUMN") akan mengidentifikasi dokumen perizinan berusaha dan/atau non-perizinan yang diperlukan untuk memulai Proyek |
| untuk memulai Proyek Strategis Nasional dan akan meminta dimulainya proses perizinan dan non-perizinan tersebut dari pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan dokumen |
| Tahapan Aspek Proyek | Pasal | K | Ketentuan |
| Pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha kemudian akan mempercepat proses perizinan berusaha terkait untuk setiap kegiatan usaha yang dianggap beresiko tinggi | |||
| Rencana Tata Ruang | Pasal 8 ayat (2) dan (3) | Jika lokasi PSN belum sesuai dengan rencana tata ruang atau perencanaan ruang laut, maka pemanfaatan ruang masih dapat dilakukan setelah rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang | |
| Pengadaan Tanah | Pasal 9 ayat (3) | Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan berdasarkan usulan daftar PSN yang disampaikan oleh | |
| Studi Lingkungan Hidup | Pasal 10 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengidentifikasi kebutuhan studi lingkungan hidup yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PSN | |
| Penggunaan Kawasan Hutan | Pasal 11 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengidentifikasi kebutuhan penggunaan kawasan hutan yang untuk memulai PSN | |
| Rencana Induk Sektor | Pasal 12 | Dalam hal PSN belum termuat dalam rencana induk sektor, pejabat pemerintah yang berwenang diwajibkan menerbitkan rekomendasi kesesuaian PSN terkait rencana induk sektor | |
| Perencanaan Pembiayaan | Pasal 13 Pasal 14 | Pembiayaan PSN dapat bersumber dari APBN/D dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan |
| Tahapan Aspek Pasal Ketentuan | |||
| Tahapan Aspek Pasal Proyek | |||
| Penyiapan Proyek | Fasilitas Penyiapan Pasal 19 Proyek Pasal 20 | Pasal 19 Pasal 20 | oleh Badan Usaha hanya dapat membiayaijenis PSN meliputi: (1) Penyediaan infrastruktur pelayanan publik; (2) Optimasi barang milik negara/daerah; (3) Optimasi aset BUMN; (4) Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, dan Wali Kota harus melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional. Penyiapan |
| Pemanfaatan bersama aset BUMN | Pemanfaatan bersama aset BUMN | transaksi Pasal 24 | lingkungan hidup; dan 5) Sumber pembiayaan. Menteri Keuangan dapat memberikan Project Development Facilities (PDF) untuk setiap PSN yang meliputi: (1) Fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan; (2) Fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi Jika setiap aset BUMN digunakan selama proses pembangunan PSN, maka Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) akan menyiapkan pembiayaan yang |
| Transaksi Penyediaan Infrastruktur pada PSN yang | Penyediaan Pasal 26 Infrastruktur pada PSN yang Pasal 29 ayat (1) | Pasal 26 Pasal 29 ayat (1) | Kerja Sama (PJPK) akan menyiapkan pembiayaan yang terbatas hanya untuk: (1) Pembayaran sewa; (2) pembongkaran dan pemindahan sebagian fasilitas aset BUMN; (3) rehabilitasi aset BUMN Transaksi Penyediaan Infrastruktur pada PSN yang melibatkan sumber pembiayaan lain terdiri dari |
| Infrastruktur pada PSN yang Melibatkan Sumber Pembiayaan Lain | Infrastruktur pada PSN yang Pasal 29 ayat (1) Melibatkan Sumber Pasal 30 ayat (1) Pembiayaan Lain Pasal 33 | Pasal 29 ayat (1) Pasal 30 ayat (1) Pasal 33 | Infrastruktur pada PSN yang melibatkan sumber pembiayaan lain terdiri dari kegiatan berikut: (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; (2) Penandatanganan Perjanjian; (3) Pemenuhan Pembiayaan |
| Pasal 33 | kegiatan berikut: (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; (2) Penandatanganan Perjanjian; (3) Pemenuhan Pembiayaan | ||
| Tahapan Aspek Pasal Proyek | |||
| Proyek | |||
| Konstruksi Pengendalian atas Pelaksanaan Konstruksi PSN | Pasal 34 ayat (1) Pasal 35 ayat (2) dan (3) | terpenuhi jika: (1) Perjanjian pinjaman yang akan membiayai seluruh konstruksi pada PSN telah ditandatangani; (2) Pinjaman telah dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) akan mengendalikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui dimulainya pekerjaan | |
| Operasi dan Pemeliharaan | Operasi dan Pemeliharaan Barang Milik | Pasal 37 Pasal 38 | melalui dimulainya pekerjaan konstruksi dan dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Pejabat pemerintah wajib mengeluarkan sertifikat kelayakan fungsi kepada penyedia pekerjaan konstruksi yang mengajukan permintaan uji kelaikan konstruksi PJPK wajib menyelesaikan inventarisasi dan rencana pengelolaan aset paling lama enam bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir Penilaian dan penyerahan aset |
| Barang Milik Negara/Daerah | Barang Milik Pasal 38 Negara/Daerah | Pasal 38 | inventarisasi dan rencana pengelolaan aset paling lama enam bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir Penilaian dan penyerahan aset hasil dari kerja sama harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja sama Pejabat pemerintahan terkait dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pengoperasian dan/atau pemeliharaan infrastruktur setelah kontrak kerja sama berakhir dengan tetap memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut: |
| Tahapan Proyek | Aspek | Pasal | Ketentuan |
| (1) | Kapasitas keuangan negara/daerah untuk pengoperasian dan/atau pemeliharaan barang milik negara/daerah Peningkatan kapasitas, | ||
| [2) Peningkatan kapasitas, pengembangan, dan/atau optimasi barang milik negara/daerah | |||
| negara/daerah (3) dukungan operasional dan/atau pemeliharaan | |||
| negara/daerah (3) dukungan operasional |
Pengaturan dalam PP 42/2021 memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan PSN, yaitu untuk pembebasan lahan termasuk memangkas proses birokrasi agar pelaksanaan PSN berjalan cepat tanpa melihat aspek hukum maupun hak asasi manusia. Percepatan pembebasan lahan untuk PSN menimbulkan gesekan dengan masyarakat sehinggaterjadipelanggaranHAM.
Tabel 3. Regulasi terkait Proyek Strategis Nasional
| Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Ketiga tentang Percepatan Pelaksanaan | Kedua Ketiga | Dalam percepatan PSN, Pejabat Pemerintah harus: Menyelesaikan masalah dan hambatan PSN dengan cara: (1) mengambil diskresi; (2) menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti ketentuan perundang-undangan; (3) | Meniadakan partisipasi publik yang bermakna (khususnya masyarakat terdampak) Tidak memenuhi hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, maupun hak untuk didengar pendapatnya Memicu konflik agraria dan sumber daya alam |
| Peraturan Instruksi | Pasal Keenam | Ketentuan Dalam hal adanya laporan | Aspek Hukum / Hak Asasi Manusia Mengesampingkan prosedur penyelidikan |
| Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional | masyarakat terkait pelaksanaan PSN, dilakukan: (2) Kejaksaan dan Kepolisian menyampaikan kepada Pejabat Pemerintah K/L atau Pemda tanpa penyelidikan dari Kejaksaan atau Kepolisian | prosedur penyelidikan yang menjadi wewenang Kejaksaan Agung dan Kepolisian (mengintervensi proses penegakan hukum) Meniadakan independensi aparat penegak hukum Mengesampingkan hak untuk memperoleh pelayanan dari pemangku kepentingan | |
| Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional | Pasal 2 | Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berwenang untuk: (1) mengubah daftar PSN dengan persetujuan Presiden; (2) sebagai koordinator PSN. | Mengesampingkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi. |
| Pasal 17 | Pasal 17 | Izin yang diberikan sebelum Peraturan ini tetap berlaku sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan | Mengesampingkan keberlakuan asas surut atas peraturan perundang-undangan (asas non-retroaktif) |
| Pasal 21 ayat (4) tentang Penyediaan Tanah | Pasal 21 ayat (4) Tanah untuk PSN yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional | Meniadakan hak atas tanah Bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UUPA yang melindungi dan menjamin perlindungan hak atas tanah warga negara Bertentangan dengan Pasal 6 UU HAM yang menjamin dan melindungi hak atas tanah ulayat | |
Dalam konteks pengadaan lahan untuk PSN, Bank Tanah yang diberikan kewenangan untuk mengelola, menguasai, dan mendistribusikan tanah bagi kepentingan publik maupun swasta, juga didirikan khusus untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketentuan ini membuka peluang terjadinya pemaksaan dan perampasan tanah milik masyarakat dengan dalih kepentingan umum, padahalseringkali lahan digunakan untuk proyek komersial atau investasi swasta. Tentu, hal ini juga berpotensi terjadinya pemindahan dan penggusuran paksa masyarakat, terutama masyarakat adat, petani kecil, nelayan, maupun masyarakat lokal tanpa konsultasi yang bermakna danprosesgantirugiyangadil.
PSN notabene membutuhkan lahan skala besar dan seringkali mengabaikan status kepemilikan lahan serta eksistensi masyarakat dalam suatu lahan tersebut, termasuk di dalam kawasan hutan. Selain itu, proses pembebasan lahan yang dilaksanakan juga nyatanya tidak dibarengi dengan prosedur yang adil atau kompensasi yang layak bagi masyarakat terdampak, sehingga menimbulkan konflik. Hal ini sangat berdampak pada penikmatan hak untuk hidup, hak atas tanah dansumberdaya alam, hak atastempat tinggalyanglayak, danhakmemperolehkeadilan.
Sama halnya dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, mengerdilkan hak untuk membela (right to defend) bagi individu atau masyarakat terdampak pembangunan PSN. Peraturan ini justru memberikan pelonggaran perizinan lingkungan, perizinan pengelolaan kawasan hutan, maupun perizinan dalam tata ruang dan wilayah dalam perwujudan pembangunan PSN.76
Secara kebijakan dan realitas penentuan PSN hanya melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Tidak terlihat keberadaan masyarakat sebagai salah satu pihak penentu desain proyek strategis nasional yang dibangun di daerahnya. Padahal kawasan tempat dimana proyek strategis nasional tidak jarang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya, khususnya terkait lahan dan sumber daya alam. Terlebih, perubahan kebijakan atau regulasi serta daftarPSNjuga ditentukan tanpakonsultasipublik.
Partisipasi masyarakat yang tidak menjadi prasyarat dalam penentuan PSN serta ketidakterbukaan informasi terkait rencana pembangunan PSN mengabaikan hak atas informasi masyarakat terhadap rencana pemerintah yang berdampak pada hak individu dan hak kolektif. Masyarakat sering berada pada posisiyang terhimpit dan tidak dapat menolak karena kuatnya regulasi PSN yang mengabaikanhak-hakmasyarakat.
Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 7 tentang Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa negara wajib memastikan bahwa pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, rencana tata guna tanah secara nasional dan wilayah, dan layanan satu peta harus memperhatikan dan mengakomodasi pengetahuan komunitas dan masyarakat adat, baik dalam bentuk data geospasial maupunpengetahuanlokaltentangruang.
Dalam diskusi terfokus dengan kelompok masyarakat sipil disebutkan bahwa permasalahan proyek strategis nasional saat ini berakar dari kebijakan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN. Kedua aturan tersebut disinyalir menimbulkan masalah pelik dalam hal pembebasantanah, yang mana makna dari “kepentingan umum" justru diperluas menjadi kawasan-kawasan yang juga dapat dikelola oleh swasta atau komersil. Lebih lanjut, kebijakan mengenai tata ruang dan lingkungan hidup juga kerap disesuaikan demi percepatan pembangunan PSN.
Diskusi Kelompok Terfokus dengan Ahli dan Akademisi yang dilaksanakan Komnas HAM RI pada 11 September 2024 di Jakarta.
76Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN dengan Akademisi pada 11September 2024 di Jakarta.
Analisis Kapasitas Penyandang Hak dan Akuntabilitas Pengemban Kewajiban
Penyandang hak dalam hal ini individu maupun kelompok masyarakat secara kolektif perlu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam membela dan mempertahankan hak-hak asasinya dari ancaman atau pelanggaran dalam pembangunan PSN. Pelanggaran bisa dilakukan baik oleh negara maupun aktor non negara. Kemampuan dan kapasitas penyandang hak diantaranya dibangun berkolaborasi dan sebagai hasil pendampingan organisasi masyarakat sipil baik yang bergerak di tingkat lokal, nasional,maupuninternasional.
Sedangkan negara khususnya pemerintah adalah pengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dituntut untuk memiliki kapasitas baik secara teknis dan kewenangan dalam melaksanakan HAM. Selain itu, juga harus memiliki akuntabilitas sehingga apa yang dikerjakan untuk melaksanakan HAM dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangkuhak danpublik, karena pemerintah telah menggunakan kewenangan, kebijakan,aparatur, dananggaranpublik.
Dalam menghadapi dan merespon dampak-dampak PSN, organisasi masyarakat sipil melakukan pelbagai bentuk aktivitas untuk mengadvokasi HAM, diantaranya pendampingan masyarakat, kampanye, penguatan paralegal, advokasi internasional, serta gugatan di pengadilan. Selain itu, beberapa media secara konsisten menyampaikan informasi dampak-dampak PSN, misalnya Tempo danMongabayIndonesia.
Dalam kasus pembangunan Rempang Eco City, misalnya, YLBHl melakukan pengorganisasian masyarakat dan meningkatkan kapasitas hukum masyarakat sehingga memahami hak-haknya dalam melakukan pembelaan. Bersama dengan berbagai organisasi diantaranya PP Muhammadiyah, YLBHI mengajukan gugatan atas UU Cipta Kerja dan PP No. 42/2021 tentang KemudahanPSNkarena dianggapmenjadibiangkeladipelanggaran HAMdalam PSN.
Penerbitan publikasi tentang dampak-dampak PSN juga menjadi strategi gerakan masyarakat sipil, misalnya yang dilakukan YLBHI juga telah menerbitkan laporan terkait dengan pelanggaran HAM dalam PSN. Sains menerbitkan laporan dampak-dampak PSN di Pulau Obi. Hal terutama yang dicermati oleh Sains adalah dimasukkannya PSN sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) sehingga dijaga ketat oleh aparat keamanan baik Polri dan TNl sehingga sangat sulit diawasi dan dikontrol publik. ICEL juga melakukan beberapa kajian terkait PSN khususnya terkait hubungannya dengan gender, disabilitas serta kelompok marjinal. Dalam melakukan kajiannya, ICEL melihat PSN dengan pendekatan Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaatyang diterima oleh masyarakat.
Lebih lanjut ICEL menyoroti bahwa PSN masih bisa dikontrol dan dikritisi, sehingga statusnya bisa dicabut oleh pemerintah misalnya karena adanya penolakan aktif dari warga sebagaimana terjadi dalam pembangunan PSN di Air Bangis, Sumatera Barat. Peluang lain, menurut ICEL, PSN bisa digagalkan dengan melakukan intervensi kepada pemodal atau investor. Hal ini juga dilakukan oleh CELIOS, yang menyampaikan informasi bahwa untuk PSN yang dibiayai oleh lembaga pendanaan luar negeri, misalnya Bank Dunia, masih bisa dikontrol sehingga bisa dibatalkan sebagai PSN. Hal ini sebagaimana terjadi dalam pembangunan PLTP di Flores, NTT, yang batal didanai oleh Bank Dunia karena ditolak masyarakat setempat. Lembaga seperti Bank Dunia, mensyaratkan syarat atau safe guardyangketat diantaranya aspek partisipasimasyarakat, dalam setiap proyek yang didanainya.
ICELjuga aktif dalam mendorong pelindungan Pembela HAM dalam advokasi PSN. UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH di Pasal 66 mengatur perlindungan terhadap warga negara yang melakukan kegiatan pelindungan LH. Selain itu, menurut ICEL, telah terbit perma, pedoman jaksa, dan permen LHK terkait dengan Pembela Lingkungan Hidup, sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan advokasi terhadappembela lingkungan.
INFID menyoroti PSN dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengabaikan HAM. Dari seluruh KEK yang ada sebanyak 20 buah, menurut INFID hanya KEK Mandalika yang memiliki sistem informasi yang terbuka. Padahal semestinya PSN KEK harus transparan baik kepada publik. INFID juga menyoroti pengembangan KEK Sorong yang melakukan perampasan lahan namun belum ada uang untuk ganti rugi karena menunggu investasi swasta, hasilnya pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah atas penggusuran tersebut. Hal ini menunjukkan ketidaktaatan atas prosedur pembangunan PSN. INFID juga menemukan adanya kepentingan ekonomi oligarki, misalnya dalam pembangunan pabrik pupuk semestinya dibangun di KEK Sorong namun dipilih dibangun di Fak-Fak karena dugaan kepentingan Oligarki (BL) dengan APBN, padahal sarpras di Fak-Fak belum optimal sehingga diperlukanpembelian batu bara dari Kalimantan.
INFID memberikan saran kepada Komnas HAM untuk menyoroti PSN dengan menggunakan instrumen seperti OECD dan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), selain mekanisme HAM. INFID juga mencatat banyak PSN berbasis agrikultur (food estate) terbukti tidak ramah lingkungan danmalahmenjadikanpenurunanproduksipertaniankarena dilakukantanpa adanyakajiankhusus.
Huma sedang melakukan kajian di 5 pulau besar di Indonesia terkait PSN, yang menekankan dalam hal konteks sosial masyarakat atau bagaimana masyarakat dapat membangun kekuatan perlawanan (resistance), diantaranya PSN Kalimantan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan, Kaltara. Huma menilai negara dan swasta sangat mudah mengobrak abrik susuan sosial di masyarakat dengan menimbulkan konflik horizontal; sehingga perlu memperkuat barisan perlawanan masyarakat. Negara dinilai juga sering melakukan setting atau pengaturan terhadap "penerimaan masyarakat" di lokasi PSN sehingga seolah-olah masyarakat sudah menerima. Di Papua ada sebuah temuan dimana tiba-tiba suatu kabupaten mengeluarkan SK yang mengakui 19 masyarakat adat. Namun menurut analisis HUMA, hal itu dilakukan sebagai upaya pemetaan wilayah untuk memudahkan pembangunanPSN.
Migrant Care melihat PSN dalam hal perspektif pekerja migran, bahwa dalam regulasi terkait UU 39 Tahun 2004, penempatan pekerja migran Indonesia merupakan program nasional. Migrant Care menyampaikan kebijakan pengiriman buruh migran sebagai Program Nasional, sehingga seharusnya dilakukan perlindungan menyeluruh terhadap para pekerja migran di luar negeri mengingatnya banyak terjadi kekerasan. Migrant Care menyoroti banyak korporasi yang tidak memiliki prinsip bisnis dan HAMyang baik.
Sejak 2020, KPA melakukan monitoring terhadap sebagian besar proyek PSN karena adanya konflik khususnya agraria, dimana dalam proses pengadaan PSN, KPA menilai pemerintah sering menabrak kebijakan. Korban-korban kriminalisasi dan kekerasan akibat PSN, trennya meningkat dari 2020- 2023. Di PSN Bandara Kertajati, tidak ada upaya konsultasi dalam pembangunan kepada masyarakat, yang ada hanya sosialisasi. Karena tidak ada konsultasi, masyarakat diabaikan haknya untuk menolak. Pemerintah dinilai selalu memilih lahan PSN sesukanya tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu khususnya pada ahli. Hal ini dicontohkan dengan PSN BIJB Kertajati yang meski sudah jadi tapi tidak memberikan benefit besar. KPA juga menyoroti bahwa dalam pengadaan atau pembukaan lahan untuk PSN, jangan hanya dilihat dari perspektif ganti rugi tapi juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan hingga pembangunanya. Pemilihan PSN juga sangat bersifat politis seperti ambisi atau kemauan politik; tidak didasari atas kepentingan umum. Pendekatan pada PSN tidak memajukan dialog, namun dengan pengerahan aparat.
Walhi mencatat bahwa mekanisme penetapan PSN tidak pernah dijelaskan secara baik. Kemenko Marves pernah menyatakan minimal penetapan PSN adalah melihat nilai investasi yang basisnya pasar dan modal. Walhi menyoroti PSN melompati beberapa peraturan lain khususnya terkait tanah. PSN dinilai tidak terlalu berdampak atau memberikan kemanfaatan yang signifikan, contohnya BIJB Kertajati, serta KEK Kendal dan Batang (kawasan industri) yang saling berdekatan. Menurut Walhi, harus ada mekanisme evaluasi yang ketat dalam pengawasan PSN. Walhi menyarankan Komnas HAM dapat mengeluarkan restriction no go zone terkait unsur ekologis PSN. Walhi juga menyampaikan, perlu adanya notifikasi kepada lembaga pembiayaan terkait dugaan pelanggaran HAMdiPSN.
Menurut JKPP, dalam konteks PSN, setelah UU Cipta Kerja berlaku, zonasi PSN dapat diintegrasikan ke tata ruang nasional. PSN kadang melakukan pemaksaan terhadap unsur ekologis daerahnya, sehingga kerap kali menyebabkan akses misalnya atas air warga menjadi terbatas, selain itu bencana alam juga menjadi kerap terjadi. Klaim tanah juga dilakukan oleh negara di kawasan sekitar PSN, sehingga memberikan kerentanan pada masyarakat adat khususnya hak tanah adat.
Secara umum, upaya masyarakat sipil dalam membela HAM masyarakat terdampak PSN dilakukan dengan pelbagai pilihan strategi. Hal ini menunjukkan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat sebagai penyandang hak, masih memiliki kemampuan dalam melakukan kontrol atas PSN, termasuk dalam beberapa kasus berujung pada pembatalan PSN. Salah satunya adalah dicabutnya PSN kereta semi cepat Jakarta-Surabaya karena kesulitan dalam pendanaan sekaligus penyediaan lahan, demikian juga dengan PSN PLTP di Flores, NTT. Kawasan Industri Tanggamus Lampung juga dibatalkan karena masalah tumpang tindih lahan. Konflik agraria yang meningkat karena perencanaan proyek PSN yang tergesa-gesa menjadi pembelajaran tentang pentingnya kesesuaian PSN dengan tata ruang, dan pelibatan masyarakat maupun pemangku kepentingan sebelum proyek dimasukkan ke dalam daftar PSN.
Sedangkan mekanisme akuntabilitas yang dimiliki oleh negara, misalnya yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian PUPR, adalah kanal pelaporan/pengaduan yaitu aplikasi "LAPOR". Selain itu, terdapat tim humas di lapangan juga yang melakukan identifikasi masalah dan sosialisasi kepada masyarakat. Contoh dalam pembangunan tanggul pantai di Kali Dadap, Kementerian PUPUR melakukan pendekatan agar tidak muncul masalah-masalah sosial dari pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan, diantaranya dengan memberikan biaya kerohiman untuk mendorong dan memberikansemangatagarmasyarakatbekerjasama.
Pada saat pemindahan masyarakat, pemerintah mengakui melibatkan APH agar situasinya kondusif dan pekerjaan tetap berjalan. Contoh lain pembangunan PSN di kawasan hutan yaitu, PSN Bendungan Margatiga di Lampung berkali-kali dilakukan sosialisasi dan pendekatan. Saat dilakukan pemindahan penduduk, melibatkan APH agar situasi kondusif dan pekerjaan tetap berjalan. Kementerian PUPR mengakui bahwa tahap pembebasan lahan menjadi masalah tersendiri, sehingga mencegahjangan sampaiadaletupan atau protes demo yang tidak dapat diselesaikan.
Disamping itu, ada tim pemantauan dan evaluasi PSN di PUPR untuk memastikan dalam pelaksanaannya PSN tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Terkait pengadaan tanah, diakui Kementerian PUPR menjadi tantangan karena menghadapi beberapa pemukim ilegal. Kementerian PUPR memiliki tim pemantauan PSN, agar pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian, terutama PSN yang berhimpitan dengan tempat tinggal masyarakat. Dalam proses pembebasan lahan ada aturan yang mengatur dan melibatkan Kementerian ATR/BPN, sehingga ada musyawarah hingga disepakati nilai ganti rugi. Sesuai dengan peraturan, menurut Kementerian PUPR, proses konsinyasi kepada pemilik lahan tetap dapat dijalankan namun proses konstruksitetap dapat dilaksanakan.
Menurut M. Said, Direktur Penetapan Hutan Adat dan Konflik Tenurial KLHK, kalau ada lahan sepanjang sudah ditetapkan sebagai PSN, status hutan yang sudah ditetapkan, misalnya hutan adat, bisa ditangguhkan bahkan dibatalkan. Dikawasan hutan tidak semua lahan yang dilepas untuk keperluan PSN, bisa juga diberikan akses legal. Menurut M Said, soal perubahan kawasan, kalau lahan kepemilikan perseorangan non adat bisa didekati dan lebih mudah dilakukan negosiasinya; namun jika menyangkut masyarakat adat harus lebih berhati-hati karena hukum yang melindungi hutan adat. Pembangunan PSN harus berhati hati karena banyak kepentingan hutan adat dan masyarakat adat. Hal ini karena sejak adanya putusan MK 35/2013, keberadaan masyarakat hukum adat menjadi lebih kuat dan perlu persetujuan dari pemangku adat yang bersangkutan. Di Sumatera
Barat di daerah Pasaman, KLHK sangat berhati-hati dalam PSN ini karena sudah banyak klaim adat di sana. Pengambilan keputusan terkait pengambilan lahan PSN harus sangat hati-hati di wilayah masyarakat adat.
Alimuddin, Deputi SBPM OIKN menyampaikan, tidak ada penggusuran masyarakat adat di IKN, bahkan justru jalanan diperbaiki. Ali menyampaikan bahwa PSN tidak boleh diganggu masyarakat, regulasi tidak boleh dilanggar, dan hak masyarakat harus dilindungi dan dipenuhi di lapangan. Dalam rangka penataan wilayah Sepaku, OlKN sudah melaksanakan perencanaan partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat, sesuai dengan PP 39/2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahbagiPembangunanuntukKepentinganUmum.
Menurut Ali, bagi masyarakat yang sudah tinggal 40 tahun, karena tidak ada surat, maka ditawarkan resett/ement. Perpres 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan menjamin hak atas tanah sepanjang kepemilikan lahan bisa ditunjukan. Saat ada konflik, kadang ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan peraturan, adajugayang tidak.
Secara umum Komnas HAM mencermati belum adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam menetapkan PSN, karena penetapannya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat sehingga tidak partisipatif dan akuntabel. Selama ini, PSN ditetapkan oleh KPPIP yang berada di bawah Kemenko Perekonomian, sehingga jauh dari prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Misalnya, dalam setiap perubahan peraturan terkait dengan daftar PSN yang beberapa kali berubah, terakhir dengan Kepmenko Perekonomian tahun 2024, apa yang menjadi dasar dan justifikasi atas perubahan tersebut? Termasuk, justifikasi penetapan 14 PSN baru yang semuanya adalah proyek yang didanainya oleh swasta murni, seperti BSD dan PIK 2?
Selain itu, kebijakan PSN tidak memiliki prosedur dan mekanisme komprehensif dalam menerima dan menangani aduan masyarakat, sebagai bentuk dari pertanggung-jawaban publik. Tidak ada mekanisme akuntabilitas sebagai standar acuan bagi pemerintah pusat, daerah, maupun investor dan lembaga pendanaan ketika terjadi permasalahan dalam PSN, kecuali hal ini dianggap sebagai hambatan bagi PSN sehingga aparat keamanan dikerahkan. Alih-alih mengedepankan dialog, pendekatan represif terjadi dalam banyak PSN sehingga mengakibatkan korban dan pelanggaran HAM.
Akibat lain, setiap permasalahan PSN direspon secara parsial, dan sangat tergantung pada aktoraktor terkait. Misalnya, terhadap PSN yang dibiayai oleh lembaga pendanaan internasional, masyarakat sipil lebih memilih melaporkannya langsung ke lembaga terkait bekerja sama dengan organisasi internasional, misalnya dalam pembangunan PLTP Ulumbu di wilayah adat Poco Leok di NTT. Sedangkan terhadap PSN yang dibiayai oleh APBN atau lembaga dari China misalnya, banyak mengalami kendala karena laporannya sering tidak direspons dengan baik, bahkan yang terjadi sebaliknya, tidak jarang pemaksaan dan represi oleh aparat keamanan maupun petugas pengamananswasta.
Dalam Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM serta SNP Komnas HAM tentang Bisnis dan HAM, negara wajib memiliki mekanisme untuk melindungi HAM terhadap masyarakat yang terdampak oleh aktivitas korporasi. Demikian juga dengan korporasi, wajib memiliki mekanisme untuk menangani keluhan masyarakat dan menyediakaninstrumen pemulihannya.
Kajian ini menemukan bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan yang memadai dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang komprehensif dalam merespon dan menangani dampakdampak PSN terhadap HAM. Pemerintah belum memiliki standar prosedur tentang bagaimana agar PSN tidak berdampak pada HAM, serta bagaimana mekanisme pemulihannya jika terjadi pelanggaranHAMdalamPSN.
DugaanPelanggaranHakAsasiManusia
1) Pelanggaran hak-hak sipil diantaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak kebebasan berpendapatdan berekspresi, dan hak atas rasa aman
Komnas HAM menyoroti PSN kerap tidak melibatkan partisipasi khususnya masyarakat rentan, seperti perempuan dan masyarakat adat. Ah Maftuchan dalam ulasannya di Jurnal HAM menyampaikan minimnyaperanmasyarakatyangseringkalihanyamenerimasosialisasikeputusan dan pelaksanaan proyek. Akibatnya, banyak PSN yang ditolak masyarakat karena mengesampingkankepentinganmasyarakat,khususnyamasyarakatterdampak.
Dalam pembangunan PSN, masyarakat memakai haknya untuk protes sebagai bentuk hak berekspresi dan haknya untuk mendapatkan informasi secara utuh, namun pemerintah dan pihak swasta lebih sering menyikapinya dengan pendekatan legal-formal dan aksi-aksi represi, baik oleh aparat negara maupun oleh pengamanan swasta/sipil. Hal ini terjadi misalnya dalam pembangunan BIJB Kertajati, Bendungan Bener di Purworejo, PLTP Ulumbu diNTT, dan PSN Rempang Eco City, yang pada saat pembangunan mendapatkan perlawanan dari masyarakat, bahkan terjadi penangkapan anggota masyarakat oleh kepolisian. Tindakan aparat negara tersebut telah membatasi dan melanggar hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak berekspresi, dan hak atas rasa aman yang pelindungannya dijamin oleh UUD RI Tahun 1945.
Pelbagai pelanggaran HAM terjadi karena karakter PSN yang ingin cepat dibangun dan beroperasi sehingga mengabaikan dan melewatitahapan dimana HAM harus dijamin dan dilindungi.
Pengabaian hak atas informasi, khususnya kelompok rentan dalam pembangunan PSN, bertentangan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluranyangtersedia."
Selain itu, melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, khususnya bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan masyarakat adat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi disebutkan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.79 Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Pada instrumen HAM internasional, Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasidanbuahpikiranmelaluimedia apasaja dantanpa memandangbatas-batas wilayah.
Pasal 19 ayat (1) & (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikaninformasi, dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentukcetakan,karyaseni, ataumelaluimedialainsesuaidenganpilihannya.
Begitu juga dengan Instrumen HAM Nasional, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Disebutkan dalam Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Hal ini menandakan bahwa sejak Indonesia merdeka, melalui Konstitusi telah ditegaskan soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berarti pengakuan atas kebebasan tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan kemerdekaan Indonesia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentinganumum,dankeutuhanbangsa.
Pelanggaran hak atas rasa aman adalah bentuk dari pengingkaran atas UUD RI Tahun 1945 yaitu Pasal 28G ayat 1 dimana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pengabaian hak untuk berpartisipasi melanggar ketentuan Pasal 28C Ayat 2 UUD RI Tahun 1945 dimana setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektifuntukmembangunmasyarakat,bangsa,dannegaranya.
Upaya warga untuk membela hak-haknya adalah bagian dari pembelaan atas haknya untuk hidup dan penghidupan yang dijamin dalam Pasal 28A UUD RI Tahun 1945 dimana setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup sendirimerupakanhak yang esensialyangtidak dapat ditawarataunon-derogablerights.
Setiap hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu universal, tidak dapat dicabut (melekat), non diskriminasi, tidak dapat dibagi-bagi, saling terhubung, dan saling terkait, serta tanggung jawab, yang berarti pemangku tanggung jawab adalah negara dan individu bertanggung jawab menghormatihak oranglain.
2) Pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya diantaranya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan hidup, hak atas pekerjaan yang layak
Berdasarkan data BPS, penambahan jumlah PSN belum beriringan dengan peningkatan hak-hak ekonomi masyarakat secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2015-2023 secara rata-rata hanya 4,9%®0 atau jauh dibawah target pertumbuhan rata-rata 7%®. Beberapa faktor yang membuat PSN tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertama, besarnya impor teknologi dan impor bahan baku untuk kebutuhan konstruksi proyek infrastruktur. Bahkan pembangunan pabrik pengolahan nikel di dalam kawasan industri PSN masih mengandalkan impor yang didatangkan dari negara asal investasi. Kasus serupa terjadi pada kereta cepat Jakarta-Bandung, atas nama percepatan proyek teknologi kereta hingga rel kereta di impor. Kondisi ini menyebabkan anomali dari melemahnya permintaan besi dan baja lokal disaat gencarpembangunanproyek PSN.
Kedua, kehadiran proyek PSN membuat lapangan usaha di sekitar proyek seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, terganggu. Alih fungsi lahan menjadi jalan tol, bandara, dan kawasan industri menyebabkan petani kehilangan faktor produksi lahan. Disaat yang bersamaan terdapat gap antara lapangan kerja yang tersedia di PSN dengan keahlian masyarakat sekitar.3 Antara pembangunan PSN dengan kebutuhan tenaga kerja tidak disiapkan dengan matang sehingga menimbulkanmismatch keahlian yang berakhir pada migrasi tenaga kerja dariluar wilayah bahkan dari luar negeri. Berdasarkan hasil survei CELIOS pada PSN Kawasan Industri Hijau (KIHI) di Kalimantan Utara, sebanyak 67,8% warga di Tanah Kuning lulusan SD, yang berarti kualifikasi pekerjaan di smelter aluminium KlHl sangat berbeda dengan kondisitenaga kerja di sekitar proyek.
Ketiga, keberadaan PSN tidak dapat menjawab fenomena deindustrialisasi prematur atau berkurangnya porsi industri pengolahan terhadap PDB. Pada 2015 porsi industrimanufaktur tercatat 20,8% terhadap PDB, dan pada kuartal ke-Il 2024 melemah ke 18,5%s. Korelasi antara PSN baik dalam bentuk infrastruktur penunjang logistik, kawasan industri dengan industrialisasi belum terwujud bahkan dampak berganda yang diciptakan ke sektor usaha padat karya relatif kecil. PSN memperbesar arus barang impor, tidak sesuai kebutuhan pelaku industri misalnya dalam fase perencanaan. Jika sebagian PSN masuk kategori pengembangan kawasan industri namun sifatnya masih komoditas olahan primer yang memperbesar porsi ekonomi berbasis ekstraktif dibandingkanindustriberteknologitinggi.
Dari segi kualitas pertumbuhan yang dihasilkan, keberadaan PSN belum mampu menjawab peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Pada Februari 2014 menurut data BPS, jumlah pekerja sektor informal sebesar 57,9% dari total penduduk bekerja. Sementara pada Februari 2024 porsi informalnya melonjak jadi 59,17%. Ini menandakan terjadi informalisasi pada lapangan kerja di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Artinya ada permasalahan soal kualitas investasi yang masuk termasuk besarnya insentif perpajakan yang diberikan ke PSN tidak mampu menciptakan lapangankerjasecaraluas.
Kualitas pertumbuhan yang rendah pada PSNjuga terlihat dari elastisitas penciptaan lapangan kerja per investasi langsung yang masuk. Tahun 2014 setiap Rp1 triliun investasi baik PMA dan PMDN mampu serap 3.313 orang tenaga kerja. Namun, pada tahun 2023 setiap Rp1 triliun realisasi investasi hanya mampu serap 1.283 orang tenaga kerja.®7 Elastisitas investasi yang kecil dalam menciptakan lapangan kerja menggambarkan bahwa pesatnya PSN makin mempersempit peluang kerja bagi masyarakat.
Pemerataan ekonomi yang dihasilkan dari PSN bisa terlihat dari porsi Jawa terhadap PDB cenderung tidak berubah. Artinya, PSN belum menjawab pembangunan Indonesia sentris. Data BPS Kuartal-Il 2024 menyebutkan bahwa Jawa masih mendominasi kue ekonomi atau sebesar 57,04% dari PDB.8 Angka ini relatif tidak mengalami perubahan sejak masifnya pembangunan PSN. Meskipun terdapat pembangunan PSN di luar jawa namun sifatnya masih berorientasi pada dukungan infrastruktur untuk eksploitasi SDA.
Sementara penugasan BUMN dan anggaran APBN untuk PSN di Jawa berupa kereta cepat Jakarta- Bandung, jalan tol dan kawasan industri belum mampu mendorong industri padat karya. Disisi lain jenis pembangunan PSN kawasan industri yang berorientasi pada hilirisasi SDA di luar pulau Jawa lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional, seperti terjadi pada saat harga nikel periode 2022-2024 yang alami penurunan tajam sehingga berkorelasi pada hak bagi masyarakat untukmendapatkankesempatankerjayanglayak dalamjangka panjang.
Selain gagalnya PSN dalam menjamin dan memenuhi hak-hak ekonomi sebagaimana urain di atas, secara tematik, pembangunan PSN berdampak pada pelbagai hak asasi manusia. Dalam hal pelanggaran hak atas kesehatan, misalnya, sebagaimana terindikasi terjadi dalam PSN IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Akibat PSN IMIP yang merupakan kawasan industri pengolahan nikel, terjadi peningkatan jumlah aduan penyakit yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dan daerah sekitarnya. Hasil penelitian CREA dan CELIOS mengungkapkan sebagai dampak pembangunan PSN IMIP, masyarakat yang tinggal di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah akan menanggung dampak kerugian ekonomi dan hak atas kesehatan yang paling parah akibat paparan polusi udara dalam waktu lama. Hal ini, menurut penelitian CREA, jika dibiarkan berpotensi meningkatkan kematian pada 2030, di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai hampir 2.000 orang dan Sulawesi Tengah mencapai hampir 1.000 orang (lihat grafik). Menurut penelitian CREA, prediksi meningkatnya jumlah kematian ini disebabkan oleh karena proses pengolahan nikel, proses pengolahanbesidan baja,serta captive power.
Berdasarkan model penyebaran polusi udara, CREA menghitung risiko pelanggaran hak atas kesehatan akibat paparan polutan pada 2030. Pada orang dewasa, polusi udara menyebabkan dan memperburuk penyakit pernapasan, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik, serta peningkatan risiko stroke dan diabetes. Dampaknya sangat besar terhadap bayi baru lahir dan anakanak, menyebabkan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, infeksi saluran pernapasan bawah, asma, 75 danpenurunan fungsiparu-paru.89
Kematian akibat polusi udara terkait dengan emisi smelter dan captive power pada tahun 2030
berdasarkan provinsi yang terkena dampak, karena emisi dari tiga provinsi yang dievaluasi
2000 1500 kasus kematian/tahun 1000 500 0 Maluku Gorontalo Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesì Selatan Maluku Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Utara Kalimantan Timur Sumber: Analisa CREA. CREA
78 Ah Maftuchan, Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia, JURNAL HAM Vol. XIV. Tahun 2018.
79Komnas HAM, (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
80 Pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS pada rentang 2015-2023 rata-rata sebesar 4.9% setelah dikecualikan dari angka pertumbuhan 2020 karena terjadi pandemi Covid-19.
81 RPJMN 2015-2019 Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% pada 2018 dan 8% pada 2019.
82https://swa.co.id/read/343716/menyoroti-investasi-smelter-nikel-china-di-indonesia.
83CELIOS. 2024. Kawasan Industri Hijau Tercemar PLTU Batubara https://admin.celios.co.id/uploads/CELIOS_PLTU Kawasan_Industri_Hijau_2023_3fc00477f3.pdf.
84 Survei CELIOS dilakukan pada September-Oktober 2024 di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Bulungan Kalimantan Utara.
85Berdasarkan data BPS Kuartal II 2024 PDB Lapangan Usaha.
86Statistik Ketenagakerjaan BPS 2024.
87Data BKPM/Kementerian Investasi 2023.
88Berdasarkan data BPS Produk Domesti Bruto per Pulau 2024
Perusahaan smelter dengan proyeksi dampak kesehatan terbesar
Angka kematian tahunan akibat polusi udara terkait dengan emisi smelter dan captive power pada tahun 2030
captive powerproses pengolahan - nickelproses pengolahan - iron & steel
kasus kematian/tahun
Obsidian Stainless Steel 1060 Indonesia Tsingshan Stainless Steel 501 Alchemist Metal Industry 453 Virtue Dragon Nickel Industry 410 Gunbuster Nickel Industry 308 Integra Mining Nusantara 127 Surya Saga Utama 125 Macika Mineral Industri 112 Indonesia GCNS* 106 Sulawesi Mining Investment 103 Ceria Nugraha Indotama 96 Artha Mining Industry 89 SBC Prime Metal 76 76 Genba Multi Mineral Halmahera Jaya Feronikel 74 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Sumber: Analisis CREA. •
*Indonesia GCNS, Indonesia Guang Ching Nickel And Stainless Steel Industry
Gambar 11. Dampak hak atas kesehatan di wilayah sekitar smelter nikel (Sumber: CREA, 2024)
Ancaman terhadap pemenuhan dan pelindungan hak atas kesehatan akibat IMIP ini tidak linier dengan peningkatan jumlah pelayanan fasilitas kesehatan yang ada baik dari pembiayaan pemerintah maupun dari program CSR yang dilakukan oleh PSN IMIP.
Kondisi ini merupakan bentuk dari pengabaian pelindungan hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu, Pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan "Setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup, bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang penting". Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mewajibkan negara menjamin hak setiap warga untuk menikmati standarkesehatantertinggifisik danmentalyangterjangkau.
Menurut Komentar Umum Nomor PBB Nomor 14 dan SNP Komnas HAM tentang Hak atas Kesehatan, kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagikehidupan manusia yang berderajat.90
Beberapa PSN juga berimplikasi melanggar hak atas pendidikan yang seharusnya dipenuhi negara dalam kondisi dan situasi apapun. Dalam proses pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepri, Pemerintah Kota Batam harus memindahkan setidaknya 15 sekolah di Pulau Rempang ke kawasan Galang yaitu tiga SMP negeri dan 12 SD negeri di Rempang dari 24 sekolah negeri dan swasta yang terdapat di Kecamatan Galang." Relokasi dilakukan di lima kampung dan harus direlokasi untuk proyek Rempang Eco City tahap I. Lima kampung di Rempang yang akan terdampak adalah Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu. Data Disdik Batam terdapat sekitar 1.100 Siswa SD dan 400 siswa SMP, dari total keseluruhan sekolah disekitar kawasan Rempang2.
Demikian juga dalam pembangunan KlHI Kaltara yang mengancam keberlangsungan hak atas pendidikan oleh karena diduga dihentikannya dana bantuan operasional sekolah karena gedung sekolah berada di dalam kawasan KIHI. Kondisi serupa ditemukan di wilayah pembangunan BIJB Kertajati di Majalengka, dimana gedung sekolah yang dibangun oleh pemerintah daerah pada 2021 terbengkalaidan mangkrak, oleh karena ketidakjelasan pembebasanlahan untuk bandaratersebut. Saatinianak-anakmasihmemanfaatkansekolahyangberada didekatbalaiDesaSukamulya.
Hak atas pendidikan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh negara. Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengaturhak atas pendidikan seperti Pasal 31 ayat (1): "Setiapwarganegaraberhakmendapatpendidikan."
Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya.3 Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap HAM. Pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan olehnegara. Diantaranya UUD Tahun 1945 Pasal 31, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UUHAMPasal12.
Pembangunan PSN secara keseluruhan berdampak pada terancamnya pemenuhan dan pelindungan hak atas tempat tinggal yang layak, karena PSN merelokasi atau menggusur secara paksa yang berdampak pada masyarakat sekitar PSN. Hak ini misalnya berpotensi terjadi terhadap ribuan warga di lima kampung melayu tua di Pulau Rempang yang jumlahnya 961 keluarga. Pemerintah akan merelokasi mereka ke Kampung Tanjung Banun di atas lahan seluas 150 hektar.94
Ketentuan tentang hak atas tempat tinggal yang layak ini tidak hanya dalam bentuk papan atau rumah, akan tetapi dalam bentuk ekosistem atau wilayah yang menjadi tempat tinggal atau kediaman masyarakat adat. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam SNP Komnas HAM tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak.Dalam pembangun PSN IMIP di Morowali dan PSN Food Estate di Merauke, telah berdampak pada tempat tinggal masyarakat adat sehingga mereka kehilangan ruang hidupnya yaitu hutan. Hak atas tempat tinggal yang layak dijamin dalam Bunyi Pasal 28H Ayat 1 dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkunganhidup yangbaik dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanankesehatan.
Pembangunan PSN juga berdampak negatif terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hiduo yang baik dan sehat, sebagaimana misalnya terjadi dalam pembangunan PSN KIHI, kereta cepat KCIC. PLTU, PLTP, IWIP, IMIP, dan IKN. Peningkatan polusi udara, pencemaran air dan tanah, hingga kerusakan ekosistem laut merupakan bentuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Laporan yang diterbitkan oleh Nugal Institute dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam terhadap PSN KIHIternyata menggunakan energilistrikyang bersumber daribatubara sebanyak 11.404 GWh setiap tahunnya, yang setara dengan produksi dari 37 izin usaha pertambangan batu bara. Penggunaan batu bara dalam jumlah besar ini bertentangan dengan klaim "hijau" yang disematkan pada PSN tersebut. Batu bara, sebagai salah satu sumber energi paling kotor, berkontribusi besar terhadap emisi karbon dan polusi baik udara, tanah dan air. Label "hijau" pada PSN KlHI, secara faktual justru memperburuk krisis lingkungan dengan menyesatkan publik dan berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadapinisiatif-inisiatifpembangunanberkelanjutan.
Hak atas lingkungan yang sehat diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32/2009: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia." Selain itu Hak atas lingkungan yang sehat juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU HAM yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."
Pada beberapa kasus seperti aduan yang dilaporkan oleh masyarakat Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan yang terdampak pembangunan PSN KIHI, menyatakan bahwa masyarakat yang belum menjual lahannya kepada perusahaan tidak dapat diterima bekerja di proyek. Hal ini terindikasi merupakanintimidasisekaligusjuga dugaanpelanggaranhak ataspekerjaanyanglayak.
CREA dan CELlOS dalam penelitian yang mereka lakukan terkait dampak perkembangan industri nikel yang pesat di provinsi-provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia, memberikan wawasan tentang dampak kesehatan dan lingkungan pada klaster industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kekhawatiran mengenai aspek sosial dan tata kelola, termasuk hakhak pekerja dan perlindungan pada industri nikel juga banyak dikemukakan, seperti adanya warga masyarakat lokal dituntut secara hukum akibat konflik dengan perusahaan pertambangan nikel, adanya pekerja tewas dalam ledakan smelter, pekerja tewas dalam kebakaran dan ledakan pabrik peleburan, danlainnya.
Padahal hak atas pekerjaan yang layak dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dimana "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Hak ini mencakup akses terhadap pekerjaan yang adil dan kondisi kerja yang manusiawi. Selain itu Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pasal ini memperkuat hak atas pekerjaan dengan menekankan pentingnya imbalan yang adil dan perlakuan yang layak bagi para pekerja. Hal ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasiditempatkerja.
90 Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Hal. 171.
https://www.terasbatam.id/sekolah-bakal-relokasi-nasib-ribuan-siswa-sd-dan-smp-di-rempang-galang- 92 masih-buram/.
93 Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Hal. 155.
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/10/pemerintah-kebut-relokasi-961-warga-rempang-warga-terus- 94 menolak?open_from=Search_Result_Page.
95 NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Laporan Penelitian Lapangan KEBOHONGAN HIJAU: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. September 2023
96Greenpeace. The Environmental Impacts of Coal. May 2005
97 2024. Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel–Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
KESIMPULAN
PSN yang digadang-gadang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, justru menimbulkan pelbagai dampak serius terhadap pelaksanaan HAM, baik hakhak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hak-hak kolektif dan hak-hak kelompok rentan. Data BPS mengkonfirmasi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian dampak PSN terhadap hak-hak ekonomi di atas, PSN gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataanpembangunanyanginklusif.
PSN justru menjadi sumber terjadinya pelanggaran HAM, sebagaimana data aduan yang diterima dan ditangani Komnas HAM setidaknya terdapat 114 kasus dugaan pelanggaran HAM dalam pembangunan PSN di pelbagai daerah. Pelanggaran HAM ini terjadi dalam bentuk diantaranya hak untuk berpartisipasi, hak atasinformasi, hak berpendapat dan berekspresi, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal, dan hak atas pekerjaan yang layak. Selain itu, data-data dari pelbagai lembaga juga menambah daftar dugaan pelanggaran HAM dalampembangunanPSN.
Halinimenunjukkan disamping keinginan pemerintahterhadapPSNuntuk menumbuhkanekonomi, namun faktanya terjadi pelbagai bentuk pelanggaran HAM yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Padahal pembangunan bukan semata membangun infrastruktur secara fisik, namun juga harus membangun infrastruktur dan suprastruktur yaitu sumber daya manusia yang unggul dan berdaya. Setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya hingga sipil dan politik. Negara dilarang melakukan diskriminasi dalam pembangunan, misalnya hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kelompok yang lain, dengan cara menggusur dan mengintimidasi atas nama pembangunan dan percepatan PSN.
Pemerintah wajib mengadopsi pembangunan berbasis HAM dalam merancang dan menentukan arah serta kebijakan pembangunan yang akuntabel. Pembangunan dengan modelyang sangat elitis dan eksklusif dalam bentuk PSN dalam regulasi, kebijakan, dan praktiknya menimbulkan diskriminasi, keistimewaan berlebih, dan pelbagai fasilitas oleg negara yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kekuatan. Pembangunan tidak boleh hanya dilihat sebagai ukuran statistik pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemenuhan hak asasimanusia.
Komnas HAM menyoroti bahwa pengintegrasian norma dan prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan nasional masih jauh dari harapan. Pemerintah cenderung lebih memprioritaskan kepentingan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN, sehingga justru memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Prioritas ini didukung oleh fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), insentif fiskal, serta peran birokrasihingga aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.
Dengan pendekatan yang lebih fokus pada percepatan penyelesaian proyek, banyak PSN hanya berorientasi pada komersialisasi dan keuntungan jangka pendek, tanpa melihat dampak jangka panjang pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. PSN cenderung menggunakan tolok ukur yang didasarkan pada nilai pasar dan modal sebagai indikator keberhasilan, bukan kesejahteraan rakyat atau pemenuhan HAM9. Lebih lanjut, pengutamaan investasi dan komersialisasi dalam PSN telah menciptakan situasi di mana masyarakat, khususnya komunitas adat, petani, dan nelayan, sering kali menjadi korban. Masyarakat kerap menghadapi penggusuran paksa oleh negara dari tanah yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Padahal, tanah tersebut merupakan sumber kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Sesuai dengan prinsip dan norma HAM, tindakan penggusuran ini tidak hanya bertentangan dengan Kovenan Hak Ekosob terkait hak atas kehidupan yang layak (Pasal 11), namun juga bertentangan dengan Kovenan Hak Sipol terkait hak untuk tidak diusir secara paksa tanpa perlindungan yang layak (Pasal 17).100
Pengusiran paksa serta pelanggaran hak lainnya sering terjadi saat masyarakat tidak diberi akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Komnas HAM mengidentifikasi bahwa hingga saat ini, pemerintah cenderung mendefinisikan partisipasi publik dalam pembangunan, baik PSN maupun bukan, hanya sebagai formalitas. Pemerintah seringkali membungkus partisipasi publik melalui mekanisme sosialisasi yang sepihak, tanpa benar-benar memperhatikan atau menghargai pandangan masyarakat, terutama mereka yang menolak pembangunan tersebut. Padahal, pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, tanpaterkecuali.
Dalam pembangunan, pemerintah seharusnya memberikan masyarakat partisipasi yang bermakna sebagai bagian dari perwujudan hak atas pembangunan. Konsep partisipasi bermakna ini merupakan pemahaman kolektif yang telah diakui oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang mana menitikberatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan tapi sebagai subjek pembangunan. Di Indonesia, konsep partisipasi bermakna ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sungguhsungguh dan substantif, atau dikenal sebagai meaningful participation. Untuk mencapai partisipasi masyarakat yang bermakna, setidaknya ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).103
Di sisi lain, Komnas HAM menyoroti bahwa dampak lingkungan sering kali tidak diperhitungkan secara matang dalam pelaksanaan PSN. Perusakan lingkungan ini terjadi bukan hanya pada proses pembangunan, namun dimulai dari pembebasan lahan hingga pengoperasian proyek yang telah selesai. Komnas HAM mendapati kerusakan ini terjadi dalam bentuk penghilangan lahan pertanian produktif, perusakan ekosistem, serta pencemaran air dan udara. Dampak lingkungan yang merusak ini, seperti yang terlihat dalam kasus proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KClC), tidak membutuhkan waktu lama untuk dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Di wilayah lain seperti Wadas, Makassar New Port, hingga Kawasan Industri Hijau Indonesia pencemaran lingkungan dan pembukaan lahan pertanian membuat banyak masyarakat kehilangan mata pencahariannya04.
Lebihjauh, hilangnya ekosistem tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapijuga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap keseimbangan ekosistem regional hingga global. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan memberikan kontribusi signifikan terhadap krisis iklim. Hal ini berakibat pada fenomena cuaca ekstrem, peningkatan suhu bumi, mencairnya es di kutub, hingga bencana alam yang semakin sering dan destruktif. Dampak-dampak ini tidak hanya membahayakan keanekaragaman hayati, tetapi juga kehidupan manusia, dengan memperburuk ketidakstabilansosialdanekonomi.
Ironinya, pemerintah sering kali melakukan pencitraan lingkungan pada PSN dengan memberi label "kawasan hijau" pada proyek-proyek yang sebenarnya memiliki dampak lingkungan hidup yang sangat signifikan. Salah satu contoh nyata adalah Proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan Rempang Eco City yang dipromosikan sebagai bentuk pembangunan ramah lingkungan. Padahal hilangnya ekosistem tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap keseimbangan ekosistem regional dan bahkan global termasuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim global, yang berakibat pada perubahan cuaca ekstrem, peningkatan suhu bumi, dan bencana alam yanglebih sering.
Kajian ini menyimpulkan pembangunan PSN berdampak pada pelaksanaan HAM terutama karena aspek-aspeksebagaiberikut:
2 Pengadaanlahan
98 Roni Septian. Masalah Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Prosiding Seminar Hukum Aktual, Vol.
1 No.
3 (2023), 121.
99 Walhi dalam diskusi dengan Komnas HAM terkait PSN, 21 Agustus 2024.
100 PBB. Komentar Umum No.
7 (1997) Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa (Pasal 11.1).
101 Konsinyasi Komnas HAM dengan Ahli terkait PSN, 10 Oktober 2024.
102 Declaration on the Right to Development, Perserikatan Bangsa Bangsa. 1986.
103 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIll/2020, terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
104 Data Aduan Komnas HAM 2020-2023.
Tata kelola PSN
Tata kelola PSN yang tidak ramah HAM menjadi akar masalah mengapa PSN justru menimbulkan pelbagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini dimulai dari penetapan PSN yang mengabaikan hak untuk berpartisipasi secara bermakna, tidak hanya terhadap masyarakat terdampak, namun pemerintah daerah dan dalam hal tertentu, sektor swasta. Penetapan PSN dilakukan secara top down dan eksklusif oleh organisasi yang dibentuk di dalam Kemenko Perekonomian. Penetapan PSN dilakukan oleh KPPIP dengan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlus. Karakteristik PSN yang ingin dilaksanakan secara cepat telah menerabas banyak norma dan ketentuan perundangundangan termasuk norma HAM sehingga berakibat pada penghalangan dan pelanggaran HAM baik dari sisi proses dan substansi. Dampak-dampak pembangunan PSN juga tidak diperhatikan sehingga setiap permasalahan dalam pembangunan PSN direspons dengan pendekatan minim dialogbahkan dalambanyak hal ditanggapisecararepresif.
Tahapan PSN yang paling sering menimbulkan persoalan HAM adalah saat pengadaan dan pembebasan lahan yang kerap dilakukan secara paksa termasuk dengan mengerahkan aparatur keamanan sehingga tidak hanya mengakibatkan konflik struktural akan tetapi secara horizontal antar masyarakat. Pengadaan lahan PSN terindikasi dilakukan diantaranya dengan intimidasi, kekerasan, dan manipulasi misalnya dengan mengubah nilai jual objek pajak, selain karena pihak penaksir nilai atau appraisal yang dinilai ada yang tidak independen dan tidak secara komprehensif menaksir kerugian warga termasuk misalnya kerugian atas kerusakan ekosistem.
Kerusakanlingkungan dan sumber daya alam 3
Pembangunan PSN berdampak pada kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, diantaranya dalam bentuk pencemaran air dan udara, serta deforestasi seperti dalam pembangunan food estate di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Mekanisme izin lingkungan dan AMDAL yang semestinya menjadi instrumen pengendali lingkungan hidup, tidak berjalan dengan semestinya sehingga dinilai hanya menjadi dokumen administratif belaka.
Akibatnya dampak lingkungan akibat PSN tidak terkendali dan tidak terkontrol. Terindikasi pula bahwa PSN food estate ada yang memanfaatkan sebagai sarana untuk memanen kayu hutan dari alam, padahal efektifitas dan kemanfaatan food estate masih sangat diragukan, namun dampaknya bagi masyarakat dan ekosistem sudah sangat besar. PSN yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem ini berkebalikan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi dampak perubahan iklim sehingga membahayakan target mencapainolemisibersihpada2060.
Pengerahanaparat keamanan danlembaga penegak hukum 4
Aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan PSN yang dikategorikan sebagai Obvitnas. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan kemudahan PSN yang diatur dalam PP No. 42/2021 dan Inpres No. 1/2016 yang menjadi dasar bagi aparatur keamanan baik polisi dan militer harus terlibat mendukung pembangunan PSN, termasuk bagi aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah di daerah yang wajib melaksanakan PSN yang ditetapkan di daerahnya.
Tidak adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan HAM 5
Dalam pembangunan PSN tidak terdapat standar operasi yang jelas dan terukur, termasuk dalam merespon permasalahan dan pelanggaran HAM. Akibatnya, tidak ada akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan permasalahan ataupun pelanggaran HAM sehingga pelanggaran HAM terus berulang dan seakan tidak tertangani. PSN seolah memiliki kekebalan atau impunitas karena dilindungi diantaranya oleh Inpres No. 1/2016 dan PP N0. 42/2021.
REKOMENDASI
Berdasarkan kajian ini, Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan jajarannya hal-hal sebagaiberikut:
Meninjau ulang model pembangunan dalam bentuk PSN karena sangat eksklusif, menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran HAM yang terus berulang.
2
Melakukan evaluasi secara mendalam dan partisipatif atas PSN yang telah berjalan, dan melakukan penundaan atas PSN yang akan berjalan. Hal ini dilakukan sampai terdapat laporan yang komprehensif atas dampak-dampak PSN sebagai bahan bagi pemerintah dalam merumuskanlangkah dankebijakan tindaklanjut.
3
Mengevaluasi proses penentuan dan penetapan daftar program dan PSN, utamanya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak, utamanya pihak terdampak, terlibat dalam memberikan masukan atas PSN.
Membangun mekanisme akuntabilitas dan pemulihan atas pelanggaran HAM sebagai dampakpembangunan PSN.
5
Menarik mobilisasi pasukan Polri dan TNI yang berlebihan dalam pengamanan PSN dan merumuskan ulang keterlibatan Polri dan TNI dalam PSN secara proporsional dan diperlukan, serta dibekali dengan pemahaman HAM yang baik dan memadai, bahwa Polri danTNlbertugasmelayanidan melindungirakyat.
6
Memastikan bahwa semua proyek pemerintah termasuk PSN, baik dilakukan melalui APBN murni ataupun kerja sama dengan swasta atau masyarakat, adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau kerabat. Hal ini sebagaimana pidato pertama Presiden RI Prabowo Subianto di dalam sidang MPR pada 20 Oktober2024.
Memastikan pendekatan berbasis HAM dalam proses penyusunan agenda dan 7 perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini Program Asta Cita Prabowo Subianto - GibranRakabuming Raka.
DAFTARPUSTAKA
Dokumen
Ah Maftuchan, 2018, Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia, JURNAL HAM Vol. XIV. Amnesty International 2022/2023, Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Secara Global, 2023, https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report- 2022-2023 IDN-Version Web.pdf Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. ed: Mustopadidjaja AR, dkk, 2012, BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945 - 2025. Jakarta: Paguyuban Alumni Bappenas. Boesen, Jakob Kirkemman and Martin Tomas, 2007, Applying a Rights-based Approach: An Inspirational Guide for Civil Society. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights. Brooking Institution, and University of Bern, Persons in Situations of Natural Disasters. Published by the Brooking - Bern Project on Internal Displacement (IASC). CELIOS & WALHI. 2024. Geothermal di Indonesia: Dilema Potensi dan Eksploitasi atas Nama Transisi Energi. CELIOS dan WALHI. Retrieved October 16, 2024, from https://www.walhi.or.id/uploads/buku/ID%20CELIOS%20x%20WALHI%20Geothermal%202 024.pdf CELlOS & Greenpeace Indonesia 2024, Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif, from https://admin.celios.co.id/uploads/Kesejahteraan_Semu_di_Sektor_Ekstraktif_CELlOS_x Greenpeace_3b000fe39a.pdf CREA & CELlOS, 2024, Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel: Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. CREA. Retrieved October 16, 2024, from https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/02/CREA_CELlOS-Indonesia- Nickel-Development_ID.pdf CELI0S, 2024. 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo. from https://admin.celios.co.id/uploads/10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo 56159a6151.p df Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, Prevalensi penyakit ISPA, Dlaer, Mata dan Kulit di Puskesmas Bahodopi Kabupaten Morowali. Greenpeace. The Environmental Impacts of Coal. May 2005. Hartono, Mimin Dwi, 2015, Pendekatan Berbasis HAM dalam Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi. Jurnal HAM, 2015. Inter-Agency Standing Committee, 2011, IASC Operational Guidelines on the Protection of Jaringan Advokasi Tambang, 2022, Catatan Lapangan: Derita Rakyat Dibalik PLTP Ulumbu. JATAM. Retrieved October 16, 2024, from https://jatam.org/wp-content/uploads/2022/09/Catatan- Lapangan-PLTP-ULUMBU-Final.pdf Jochnick, Chris and Garzon Paulina, 2002, Rights-based Approaches to Development: An Overview of the Field. A paper prepared for CARE and Oxfam-America funded by the Ford Foundation. Kemenkumham RI, 2016, Laporan Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak. Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi. 2024. Policy Brief: Urgensi Revisi Perpres 112/2022 Pasal 3 Ayat 4b untuk Keselamatan Rakyat dan Lingkungan Indonesia, from https://admin.celios.co.id/uploads/Urgensi_revisi_Perpres_112_2022_Pasal_3_Ayat_4b_unt uk_Keselamatan_Rakyat_dan_Lingkungan_Indonesia_B5_9e3f489bb1.pdf Komnas HAM RI, 2013, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Jakarta. Komnas HAM, 2024, Kajian Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024. Komnas HAM, 2023, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan
Komnas HAM, 2020, Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia. Komnas HAM, 2021, Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Komnas HAM, Rekomendasi Nomor: 642/PM.00/R/VIIl/2024, 15 Agustus 2024, Rekomendasi atas Kasus Rencana Perluasan dan Pengembangan PLTP oleh PT PLN di Wilayah Adat Poco Leok Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komnas HAM, Rekomendasi Nomor: 087/PM.00/R/Il/2024, 19 Februari 2024, Rekomendasi Penyelesaian Konflik Masyarakat Pulau Rempang. Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor: 006/HM.00/Il/2022, 24 Februari 2022, Ringkasan Eksekutif Pemantauan dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan secara Berlebihan (Excessive Use of Force) dalam Proses Pengukuran Lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022. Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023, 22 September 2023, Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus Pulau Rempang Komnas HAM, Data aduan PSN 2024. Komnas HAM, Data aduan PSN 2020 - 2023. Komnas HAM dan Elsam dalam National Action Plan on Business and Human Rights, Mei 2017. Komnas HAM, FGD dengan Ahli terkait PSN, 10 Oktober 2024. Komnas HAM, Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN pada 21 Agustus 2024 di Jakarta. Komnas HAM, Diskusi Kelompok Terfokus Kajian Cepat PSN pada 11 September 2024 di Jakarta. Komnas HAM, FGD dengan Masyarakat terdampak PSN Proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada 25 September 2024 di Jakarta. Komnas HAM, Studi Lapangan di PSN BIJB Kertajati dan Bendungan Sadawarna Jawa Barat, 24-25 Oktober 2024. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia/Rhona K. M. Smith, et.al.--- Yogyakarta: PUSHAM UIl Mawardi, Aufa Rafi, 2023, Dilema Pembangunan di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak dan Implikasi Kebijakan Pembangunan Era Presiden Joko Widodo. Jurnal Mengkaji Indonesia Vol 2 tahun 2023. Roni Septian, 2023, Masalah Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Prosiding Seminar Hukum Aktual, Vol. 1 No. 3 (2023), 121. Rand, Jude and Watson, 2007, Rights-based Approaches: Learning Project. Boston: Oxfam America and CARE USA). Sen, Amartya, 1999, Development as Freedom, Oxford University Press. The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, edited by Louis Henkin, 1981, Columbia University Press. Tradingeconomics. Nickel futures prices 2020-November 2024. https://tradingeconomics.com/commodity/nickel Trademaps. Indonesia-China export-import trade statistics. https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c156%7c%7cT0TAL%7c% 7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c1%7c1%7c%7cl Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Briefing Paper MIFE, 2024.
Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum.
NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, 2023, Laporan Penelitian Lapangan KEBOHONGAN HIJAU: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara.
Paul M. Taylor, 2020, A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights. Cambridge University Press.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIll/2020, terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025.
Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Instrumen HAM internasional
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komentar Umum No 4 Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11 Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1997, Komentar Umum No. 7 Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa (Pasal 11.1).
Perserikatan Bangsa Bangsa, Declaration on the Right to Development, 1986.
Internet
Badan Pusat Statistik. 2024. Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA0lzl=/-seri-2010--laju-pertumbuhan-pdb -seri-2010--persen-.html Badan Pusat Statistik. 2024. Impor Barang Modal 1996-2023 https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MiMx/impor-barang-modal--1996-202 3.html Badan Pusat Statistik. 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuk a--tpt--sebesar-4-91-persen-.html Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2024. Data Realisasi Investasi. https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi IMIP Diistimewakan, Buruh Dibudakkan - Riset, 2024 https://papua.betahita.id/news/lipsus/10577/imip-diistimewakan-buruh-dibudakkanriset.html?v=1726124695, diakses pada 11 0ktober 2024. Kasus HIV/AIDS di Morowali Meningkat, Urutan Pertama Kecamatan Bahodopi, 2024, https://media.alkhairaat.id/kasus-hiv-aids-di-morowali-meningkat-urutan-pertamakecamatan-bahodopi/, diakses pada 17 Oktober 2024.
Jejak Kelam di Balik Eksploitasi Tambang Masif Sulawesi Tengah, 2024, https://tirto.id/jejakkelam-di-balik-eksploitasi-tambang-masif-sulawesi-tengah-g4FY, diakses pada 17 Oktober 2024
Polisi salahkan angin atas masuknya gas air mata ke wilayah sekolah di Rempang, kata Komnas HAM, 2023, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nex0npy2vo, diakses pada 23 September 2024. Perlunya Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Proyek Strategis Nasional, 2024, https://koran.tempo.co/read/opini/490049/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-psn, diakses pada 11 Oktober 2024. Perempuan Lansia Jadi Korban Kekerasan di Rempang, 2024, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/19/perempuan-lansia-jadi-korbankekerasan-di-rempang, diakses pada 10 Oktober 2024. Pemkab Kuningan Bersama BBWS Bahas Solusi Dampak Polusi Air Bendungan Kuningan Bagi Warga Desa Randusari, 2024, https://kuningankab.go.id/home/pemkab-kuninganbersama-bbws-bahas-solusi-dampak-polusi-air-bendungan-kuningan-bagi-warga-desarandusari/, diakses pada 11 Oktober 2024 Diambil Paksa Pemerintah, Tanah Adat Kami Dihargai Rp 30.500..., 2024, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/28/diambil-paksa-tanah-adat-kamidihargai-rp-30500, diakses pada 23 September 2024. Food Estate Papua: Otoritarianisme Agraria, Deforestasi, dan Gastro Kolonialisme, 2024 https://rubrika.co.id/2024/09/03/food-estate-papua-otoritarianisme-agraria-deforestasidan-gastro-kolonialisme/#google_vignette, diakses pada 23 September 2023. Kriminalisasi Secara Berulang yang Menimpa Masyarakat Adat di Halmahera, 2023, https://www.marhaenpress.com/2023/11/kriminalisasi-secara-berulang-yang.html, diakses pada 11 Oktober 2024. Kerusuhan di Pulau Rempang Batam, 2023, https://indeks.kompas.com/topikpilihan/list/8505/kerusuhan-di-pulau-rempang-batam, diakses pada 11 Oktober 2024. Laporan Investigasi "Tindak Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah", 2023, https://kontras.org/laporan/laporan-investigasi-tindak-kriminalisasi-dan-kekerasanterhadap-masyarakat-adat-ohongana-manyawa-di-halmahera-timur-dan-halmaheratengah, diakses pada 17 Oktober 2024 Lima belas Sekolah di Rempang akan Direlokasi, 2023, https://gokepri.com/15-sekolah-dirempang-akan-direlokasi/, diakses pada 11 Oktober 2024. Pemerintah Kebut Relokasi 961 Rumah di Rempang, Warga Terus Menolak, 2024, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/10/pemerintah-kebut-relokasi-961- warga-rempang-warga-terus-menolak?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 11 Oktober 2024. Sekolah Bakal Relokasi, Nasib Ribuan Siswa SD dan SMP di Rempang - Galang Masih Buram, 2023, https://www.terasbatam.id/sekolah-bakal-relokasi-nasib-ribuan-siswa-sd-dan-smp-dirempang-galang-masih-buram/, diakses pada 11 Oktober 2024. Mengenal Kelompok Rentan, Contoh, dan Hak-Haknya, 2023, https://tirto.id/mengenal-kelompokrentan-contoh-dan-hak-haknya-gSrH, diakses pada 24 September 2024. Geothermal Poco Leok Investasi Paksa yang Korbankan Rakyat, https://betahita.id/news/detail/8936/geothermal-poco-leok-investasi-paksa-yangkorbankan-rakyat.html?v=1688261808, 2024, diakses pada 10 0ktober 2024. Konflik Proyek Geothermal Poco Leok, Jurnalis Floresa Jadi Korban Kekerasan Polisi, 2023, https://tekno.tempo.co/read/1924574/konflik-proyek-geothermal-poco-leok-jurnalisfloresa-jadi-korban-kekerasan-polisi, diakses pada 10 Oktober 2024. Kronologi, gas air mata, dan siswa dilarikan ke rumah sakit - lima hal tentang bentrokan warga dan aparat di Pulau Rempang, 2023, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n85vgremgo, diakses pada 10 Oktober 2024. Catatan Kritis KontraS, Atas Nama Proyek Strategis Nasional: Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Tertindas, 2024, https://www.thepapuajournal.com/regional/69811569558/catatan-kritiskontras-atas-nama-proyek-strategis-nasional-ruang-hidup-dirampas-masyarakattertindas, diakses pada 10 Oktober 2024.
Di Balik Proyek Strategis Nasional Mandalika: Perbukitan Dikeruk, Sungai Meluap, 2024, https://tekno.tempo.co/read/1883981/di-balik-proyek-strategis-nasional-mandalikaperbukitan-dikeruk-sungai-meluap, diakses pada 10 Oktober 2024. Trend Asia Catat 19 Kecelakaan Smelter Nikel, 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1813300/trendasia-catat-19-kecelakaan-smelter-nikel, diakses pada 10 Oktober 2024. Kebocoran gas Sorik Marapi di Mandailing Natal kembali terulang - 'Ini bukan lagi kelalaian sistem, tapi kejahatan kemanusiaan', 2024, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l7wnjk2pqo, diakses pada 10 Oktober 2024. Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional, 2024 https://yappika-actionaid.or.id/posisi-politik-koalisi-masyarakat-sipil-indonesia-untukadvokasi-ham-internasional, diakses pada 10 Oktober 2024. Hijau Muram KlHI Kaltara: Hilang Ikan di Kampung Nelayan, 2024, https://betahita.id/news/detail/10575/hijau-muram-kihi-kaltara-hilang-ikan-di-kampungnelayan.html?v=1726024921, diakses pada 11 0ktober 2024 Belasan Karyawan PT Hutama Karya di PHK Tanpa Pesangon, 2020, https://www.acehbisnis.com/news/belasan-karyawan-pt-hutama-karya-di-phk-tanpapesangon/index.html, diakses pada 11 Oktober 2024 Catatan YLBHl: Proyek Strategis Nasional Mengorbankan Wong Cilik dan Petani, 2023 https://bandungbergerak.id/article/detail/158846/catatan-ylbhi-proyek-strategis-nasionalmengorbankan-wong-cilik-dan-petan, diakses pada 10 Oktober 2024. Pemkab Morowali Siapkan Langkah Strategis Pencegahan dan Pengendalian HIV/AlDS, 2024, https://morowalikab.go.id/home/read/pemkab-morowali-siapkan-langkah-strategispencegahan-dan-pengendalian-hivaids, diakses pada 10 Oktober 2024. Minimnya Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penyebab Utama Penolakan Rempang Eco-City, 2023, https://www.kompasiana.com/lorongmandiri1237/6503315908a8b513a626fe52/minimnyaketerliban-masyarakat-lokal-penyebab-utama-penolakan-rempang-eco-city, diakses pada 10 0ktober 2024. Perempuan dan Anak Rentan Terdampak Proyek Strategis Nasional di NTT, Walhi Minta Komnas Perempuan Lebih Aktif Bicara dengan Pemerintah, 2024, https://floresa.co/reportase/mendalam/64782/2024/06/04/perempuan-dan-anak-rentanterdampak-proyek-strategis-nasional-di-ntt-walhi-minta-komnas-perempuan-lebih-aktifbicara-dengan-pemerintah, diakses pada 23 September 2024 Wadon Wadas, Potret Perjuangan Perempuan Melawan Penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas, 2024, https://regional.kompas.com/read/2024/06/19/122504578/wadon-wadaspotret-perjuangan-perempuan-melawan-penambangan-batuan-andesit?page=all, diakses pada 10 Oktober 2024. Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat di tengah Pembangunan yang 'Makin Kencang,' Aparat Makin Apatis, 2023, https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2023/12/10/kekerasanterhadap-perempuan-meningkat-di-tengah-pembangunan-yang-makin-kencang-aparatmakin-apatis/2275/, diakses pada 11 Oktober 2024. Proyek Strategis Nasional Bendungan Sadawarna Aliri Kehidupan Tiga Daerah, 2023, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/proyek-strategis-nasionalbendungan-sadawarna-aliri-kehidupan-tiga-daerah, diakses pada 11 Oktober 2024. Bandara Kertajati Resmi Beroperasi Penuh, Menhub Targetkan Layani 12 Juta Penumpang Hingga Tahun 2024, 2023, https://www.dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Bbandara-kertajatiresmi-beroperasi-penuh,-menhub-targetkan-layani-12-juta-penumpang-hingga-tahun- 2024, diakses pada 11 Oktober 2024.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA
Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
www.komnasham.go.id