DAMPAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENIPUAN DARING TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: STUDI PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2025
DAMPAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENIPUAN DARING (ONLINE SCAM) TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: STUDI PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2025
DAMPAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENIPUAN DARING (ONLINE SCAM) TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: STUDI PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA
Judul
Cetakan Pertama 2025
Penulis
Anis Hidayah, Putu Elvina, Abdul Haris Semendawai, Endang Sri Melani, Gatot Ristanto, Feri Lubis, Kania Rahma Nureda, Annisa Radhia Muhidha
Peninjau Sri Wiyanti Eddyono
Tata Letak dan Desain
Feri Lubis
Robby Aulia dan Muhammad Nurdin Administrasi dan Keuangan
Penerbit
Komnas HAM RI
Alamat Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Telepon (021) 392 5230 | Fax. (021) 392 2026
Website
www.komnasham.go.id
E-Mail [email protected]
Lisensi:
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berbasis lisensi.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya kajian berjudul “Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penipuan Daring (Online Scam) terhadap Hak Asasi Manusia: Studi pada Pekerja Migran Indonesia di Asia Tenggara". Kajian ini disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bagian dari mandat konstitusional untuk mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Fenomena penipuan daring (online scam) yang beririsan dengan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Modus ini tidak hanya merefleksikan transformasi kejahatan ke ranah digital dan transnasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kerentanan sosial-ekonomi, rendahnya literasi digital, serta lemahnya tata kelola migrasi aman dimanfaatkan oleh jaringan pelaku. Ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban eksploitasi, kerja paksa, penyekapan, kekerasan fisik dan psikis, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya di sejumlah negara kawasan Asia Tenggara.
Kajian ini disusun melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder, termasuk studi kepustakaan, diskusi kelompok terpumpun dengan kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta wawancara mendalam dengan korban dan keluarga korban. Studi lapangan dilakukan di Sumatera Utara dan Jawa Barat sebagai dua wilayah dengan jumlah korban yang signifikan. Dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach), kajian ini berupaya memetakan pola, mengidentifikasi pelanggaran, serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan korban.
Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta para korban dan keluarga korban yang telah bersedia berbagi pengalaman dan informasi. Kontribusi tersebut sangat berarti dalam memperkaya analisis dan memperkuat validitas temuan kajian ini.
Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan pencegahan, penegakan hukum, kerja sama bilateral dan regional, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban TPPO bermodus online scam. Lebih dari itu, kajian ini diharapkan mendorong komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, di mana pun berada, memperoleh perlindungan atas martabat dan hak asasinya.
Akhir kata, kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Ketua Komnas HAM
Anis Hidayah
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. III BAB I PENDAHULUAN. 1 1.1 Latar Belakang. 1 1.2 Tujuan Penelitian. 2 1.3 Pertanyaan Penelitian. 2 1.4 Metodologi. 3 1.5 Manfaat Penelitian. 8 1.6. Pelaksanaan Studi Lapangan. 8 BAB II DEFINISI, KERANGKA HUKUM DAN HAM. 9 2.1 Definisi TPPO dengan Modus Online Scam. 9 2.2 Kerangka Hukum dan HAM. 11 2.3 Unsur - unsur TPPO. 12 BAB III TEMUAN. 14 3.1 Situasi TPPO Online Scam.. 14 3.2 Hasil Penelitian Lapangan di Sumatera Utara. 16 3.3 Hasil Penelitian Lapangan di Jawa Barat. 22 3.4 Kondisi Korban di Kamboja.. 33 BAB IV ANALISIS. 37 4.1 Unsur-Unsur TPPO dalam Online Scam. 37 4.2. Pola Penanganan Online Scam Oleh Pemerintah 40 4.3. Analisis Pelanggaran HAM. 43 BAB V PENUTUP. 48 48 5.1 Kesimpulan. 49 5.2 Rekomendasi.
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Lini Masa Penelitian. 3 Tabel 2: Pengumpulan Data.. 3 Tabel 3: Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpum. 57 Tabel 4: Daftar Informan Wawancara Mendalam. DAFTAR GRAFIK Grafik 1: Alur Online Scam 10 DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Lokasi Kasus Online Scam. 13 DAFTAR DIAGRAM Diagram 1:Statistik Kasus Online Scam Periode 2021 - 2025. 15
RINGKASAN (Executive Summary)
Fenomena penipuan daring (online scam) yang berujung pada praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang mengkhawatirkan di kawasan Asia Tenggara. Modus baru ini menjerat ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui tawaran pekerjaan palsu, yang kemudian berujung pada eksploitasi tenaga kerja, kerja paksa, dan kekerasan fisik maupun psikologis.
Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri (2025) yang disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, , sejak 2021 hingga Maret 2025 tercatat lebih dari 7.628 kasus yang melibatkan WNI di berbagai negara Asia Tenggara, terutama di Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina. Dari hasil wawancara Komnas HAM dengan sejumlah korban TPPO (2025), sebagian besar korban mengalami penyitaan paspor, jam kerja berlebihan (hingga 18 jam per hari), ancaman kekerasan, serta penahanan paksa. Dalam banyak kasus, korban juga dijual kembali antarperusahaan dengan harga tertentu apabila dianggap tidak produktif.
Dari hasil kajian Komnas HAM, praktik ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan ketenagakerjaan, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas perlindungan hukum.
Kajian ini menyoroti:
Tingginya kerentanan PMI akibat kemiskinan, rendahnya literasi digital, dan lemahnya perlindungan pra-keberangkatan.
Ketiadaan mekanisme hukum yang efektif di negara tujuan seperti Kamboja, yang sering mengkategorikan kasus sebagai sengketa ketenagakerjaan, bukan perdagangan orang.
Koordinasi lintas negara dan lembaga yang masih lemah, termasuk antara pemerintah pusat, daerah, dan kedutaan besar.
Minimnya program pemulihan dan reintegrasi korban, baik secara psikologis maupun ekonomi
Kajian ini merekomendasikan penguatan kerja sama bilateral dan regional antarnegara ASEAN, pembaruan regulasi nasional terkait TPPO dengan modus digital, serta penerapan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) dalam seluruh proses penanganan.
Komnas HAM mendorong agar isu penipuan daring (online scam) diperlakukan sebagai bentuk baru perdagangan orang yang membutuhkan langkah sistemik—meliputi pencegahan, penegakan hukum, pemulihan korban, dan reformasi kebijakan tenaga kerja migran.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penipuan secara daring selanjutnya disebut "online scam" merupakan tren baru dalam Tindak Pidana Perdaganan Orang ("TPPO"). Pemerintah Indonesia mencatat sejak tahun 2020 hingga saat ini banyak WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia ("PMI") yang terjebak di perusahaan online scam di luar negeri. Sebagian besar korban berada di kawasan Asia Tenggara, serta mengalami eksploitasi ketenagakerjaan yang mana sebagian kasus tersebut terindikasi sebagai TPPO (IOM Indonesia, 2023).
Komnas HAM sejak tahun 2022 telah mencatat peningkatan pengaduan akan dugaan pelanggaran HAM khususnya terkait dengan kasus TPPO, dengan tipologi yang beragam (Komnas HAM, 2024). Kasus TPPO sendiri erat kaitannya dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang banyak menjadi korban (Komnas HAM, 2024) karena diiming-imingi pekerjaan di luar negeri dengan berbagai benefit. Dimensi TPPO yang banyak diadukan antara lain kerja paksa, perdagangan orang, pengantin pesanan, dan eksploitasi. (Komnas HAM, 2024). Berdasarkan laporan kajian TPPO Komnas HAM (2024) pada kurun waktu 2020 – 2022, Komnas HAM telah menerima dan memverifikasi 170 aduan terkait dengan isu Buruh Migran yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Bali, Banten, DKl Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung dan Riau, dan di luar negeri antara lain Arab Saudi, Irak, Kamboja, Malaysia, Tiongkok, dan Emirat Arab.
Data TPPO online scam meningkat tajam. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha (2025) menyatakan bahwa kasus pertama yang tercatat pada 2020 hanya sebanyak 15 kasus, dimana sejak 2021 sampai dengan Maret 2025 melonjak drastis hingga 7.628 kasus dimana Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, dan Thailand menjadi lokasi utama kejahatan ini.
Kasus online scam tertinggi yang ditangani adalah negara Kamboja (Kemlu, 2025). Angka tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, dimana Kamboja menempati peringkat satu di Asia Tenggara dengan peningkatan 8 kali lipat (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 2024). Namun demikian, perlu dicatat bahwa data tersebut adalah data kasus yang dilaporkan saja, kemungkinan masih banyak data-data yang belum dilaporkan dan tercatat oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI, yang bisa saja lebih banyak lagi korbannya.
Pekerja yang terjebak online scam dipaksa melakukan berbagai macam pekerjaan seperti perjudian, investasi bodong, penipuan berbasis romantisasi (love scam), pencucian uang (money laundry), dll. Korban online scam direkrut kemudian ditipu dan dijerat oleh janji manis pekerjaan yang mudah dan menggiurkan oleh rekruiter di negara tujuan, dan berakhir dalam eksploitasi. Bentuk eksploitasi ketenagakerjaan antara lain: jam kerja yang panjang, penahanan dokumen dan paspor, denda yang eksesif, kontrak kerja yang tidak jelas, dan pergerakan sangat terbatas serta pembatasan komunikasi, hingga ada ancaman maupun tindak kekerasan baik fisik maupun verbal yang dilakukan pihak perusahaan terhadap para WNI. Adapun modus yang biasa digunakan penipu adalah calon pekerja diminta menyampaikan data-data yang tidak benar dalam proses keberangkatan, antara lain tanpa visa kerja dan menggunakan visa wisata atau fasilitas bebas visa ASEAN.
Data-data tersebut diatas menunjukkan peningkatan kasus TPPO dengan modus online scam. Online scam berdampak pada terenggutnya hak asasi manusia. Korban online scam merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi dan dipulihkan haknya oleh negara. Studi ini mengkaji kondisi yang dialami oleh WNl yang tertipu oleh tawaran kerja palsu di luar negeri, yang menyebabkan mereka terjebak dalam online scam.
Asia Tenggara muncul sebagai alasan dari lokus penelitian karena Asia Tenggara mencatatkan jumlah kasus tertinggi yang melibatkan korban dari Indonesia. Meskipun prevalensi kasus-kasus ini meningkat, para korban di Asia Tenggara seringkali menerima perlindungan dan dukungan yang tidak memadai. Kurangnya mekanisme penegakan hukum dan lemahnya implementasi kerangka peraturan yang relevan berkontribusi secara signifikan terhadap berlanjutnya peristiwa perdagangan manusia dan eksploitasi di Asia Tenggara.
“risiko yang dialami kita, kita bisa disetrum atau dilempar dari lantai 3 dan itu sudah teman saya alami. Kita bisa dijual organnya, kita disuruh tanda-tangan (untuk persetujuan) dan itupun yang pengambilan itu (pengambilan organ) bukan kayak di rumah sakit melainkan di rumah" (Humas Jogja, 2025).
Kutipan diatas diambil dari video dokumentasi berjudul "Scamming Kamboja : Dijual untuk Menipu, Dihukum Bila Gagal" yang di unggah oleh Youtube Humas Jogja pada tahun 2025. Video ini di klaim sebagai cerita asli. Di dalam video, Puspa, korban online scam di Kamboja menceritakan berbagai risiko ketika ia terjebak dalam online scam dan menjadi pekerja di Kamboja. la menceritakan mengenai hukuman fisik yang dapat mengancam jiwa sampai perdagangan organ, bagi pekerja apabila tidak mengikuti perintah dari pemberi kerja.
Berdasarkan situasi tersebut diatas, Komnas HAM menilai penting untuk melakukan kajian tentang dampak online scam terhadap HAM dengan studi di Asia Tenggara. Hasil kajian akan merumuskan rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Kajian diharapkan memberikan kontribusi dalam memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi korban TPPO online scam, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya serta pemulihan bagi korban.
1.2 TUJUAN PENELITIAN
Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis situasi dan dampak TPPO melalui modus online scam di Asia Tenggara terhadap HAM bagi PMI, serta mendorong upaya para pihak dalam penanganan dan pencegahan praktik online scam dengan pendekatan hak asasi manusia.
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana situasi TPPO melalui online scam terhadap PMI di Asia Tenggara?
2. Apa dampak penipuan daring (online scam) di Asia Tenggara terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia?
1.4. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis fenomena perdagangan manusia menggunakan modus online scam. Untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini, penelitian ini menggunakan beragam sumber data baik primer maupun sekunder.
1.4.1 PENGUMPULAN DATA
Penelitian dilakukan sejak Januari sampai dengan Oktober 2025. Secara detail, dapat mengacu pada Tabel 4 berikut:
Tabel 1: Lini Masa Penelitian
| Deskripsi Kerja | Waktu (Bulan) 2025 |
| Tahap I: Persiapan | |
| Pembuatan Outline dan Proposal Riset | Januari - Februari |
| Pengumpulan data kepustakaan | Maret - Juni |
| Penyusunan daftar pertanyaan untuk studi lapangan. | Juni |
| Tahap II: Pelaksanaan | |
| 1. Pelaksanaan Pengumpulan data, Coding Data, Analisis, | Juli - Oktober |
| 2. Diskusi dengan Biro Penegakan HAM | Juli |
| 3. Diskusi dengan Kementerian/Lembaga Negara | Juli |
| 4. Diskusi dengan LSM/Pendamping Korban | Agustus |
| 5. Pengumpulan Data Lapangan Sumut | Agustus |
| 6. Pengumpulan Data Lapangan Jabar | September-Oktober |
| 7. Penulisan | September-Oktober |
| 8. Konsinyering | November |
| 9. Editing | November |
| 10. Sidang Paripurna Komnas HAM | Desember |
| 11. Launching | Desember |
| 12. Monev | Desember |
Tabel 2: Pengumpulan Data
| Data Primer | ||
| Komnas HAM RI | Universitas/Akademisi/Peneliti | Hak Lembaga Nasional Asasi Manusia |
| Kementerian Luar Negeri | Kementerian Pelindungan | Non-Governmental |
| Pekerja Migran Indonesia | Organization/Pendamping | |
| korban | ||
| Polda Sumatera Utara | Polda Jawa Barat | Korban online scam |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Gugus Tugas TPPO di Provinsi Sumatera Utara Kementerian Komunikasi | Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Gugus Tugas TPPO di Provinsi Jawa Barat | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |
| Kementerian Komunikasi dan Digital | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kemenko Polkam |
| Kemenimipas | ||
| Data Sekunder | ||
| Laporan Lembaga Nasional Asasi Hak Manusia | Data Sekunder Laporan Non-Governmental Organization | Publikasi Akademis |
| Manusia Media monitoring | Data-data online | Kemterian Luar Negeri |
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan diskusi kelompok terpumpun, sebagai berikut:
1) Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan meliputi:
1. Data WNI korban online scam terbaru;
2. Studi kebijakan di negara Asia Tenggara dalam upaya penanganan dan pencegahan praktik online scamming, misalkan: dasar hukum, kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan;
3. Identifikasi stakeholders yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan praktik online scamming di Asia Tenggara;
4. Modus-modus online scam
5. Dampak online scam bagi korban dan keluarga korban.
2) Diskusi Kelompok Terpumpun
Diskusi kelompok terpumpun telah dilakukan bersama dengan Pekerja di Komnas HAM RI, khususnya Biro Penegakan HAM yang melakukan pendataan atas pengaduan dari para korban online scam dalam konteks TPPO, diskusi bersama para perwakilan Kementerian/Lembaga Negara yang relevan dalam menangani online scam, serta para Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di isu buruh migran/perdagangan orang yang turut serta menjadi pendamping korban online scam.
Sebelum melaksanakan diskusi kelompok terfokus, penulis menyediakan daftar pertanyaan kunci yang terstruktur kepada para informan. Setelah mengumpulkan data, peneliti akan memilah data yang terkumpul dengan metode kodifikasi yang nantinya akan terbagi dalam berbagai jenis kategori. Setelah dilakukan coding, maka peneliti akan melanjutkannya dalam penulisan.
Tabel 3: Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun
| No. | Agenda Bersama | Para Pihak | Lokasi | ||
| Negara | PPATK Komdigi | Kemenimipas | Meeting | ||
| 2. | Juli 2025 | Penegakan Komnas HAM | HAM | BiroPenegakan Staf Bidang Pengaduan | Kantor Komnas HAM |
| Agustus 2025 | Korban di Jakarta | IOM KPI SBMI | Migrant Care Solidaritas perempuan | Meeting dan Kantor Komnas HAM | |
| Gugus Tugas TPPO | Gugus TPPO | Sumatera Utara Tugas dan | Provinsi Sumatera Utara |
| Sumut | |||||
| 5. | Selasa, 26 Agustus 2025 | NGO/Pendamping Korban di Sumatera Utara | KPI Sumut Hapsari Bitra Sumut LBH Medan | KPI Sumut Hapsari Bitra Sumut Kontras Sumut LBH Medan SBMI Sumut Aksi Kamisan | Kantor Hukum Maya Manurung |
| 6. | Kamis, 28 Agustus 2025 | Polda Sumatera Utara | 1 | Sumut GMNI FH USU Wakapolda Jajaran Polda Sumut | Kantor Polda Sumatera Utara |
| 7. | Rabu, 01 Oktober 2025 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Gugus Tugas TPPO | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Bidang Pengantar Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans Jabar Kepala Bidang PPADP3AKB Jabar | Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |
| 8. | Selasa, 30 September 2025 | NGO/Pendamping Korban di Jawa Barat | SBMI KPI | Migrant Care LBH Darma Ayu SBMI KPI Yayasan Selendang Puan Yayasan | Kantor Migrant Care Indramayu |
| 9. | Rabu, 01 | Polda Jawa Barat | Kusuma Bongas KAMI FH Universitas Wilalodra Indramayu Ditreskrimun Polda | Kantor Polda | |
| 9. | Rabu, 01 Oktober 2025 | Polda Jawa Barat | Jabar | Indramayu Ditreskrimun Polda Kasubdit IV Kabag Bin Opsnal Kanit II Subdit IV Kanit V Subdit IV Kanit I Unit V Subdit IV | Kantor Polda Jawa Barat |
3) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
Wawancara telah dilakukan bersama dengan korban online scam di Asia Tenggara dan keluarganya. Wawancara ini dilakukan dengan 9 (sembilan) orang. Secara detail pada Tabel 4 dibawah ini:
Tabel 4: Daftar Informan Wawancara Mendalam
| No. | Nama | Lokasi Wawancara | Keterangan Lokasi Online Scam |
| 1. | S | Sumatera Utara | Myanmar |
| 2. | E | Sumatera Utara | Myanmar |
| 3. | J | Sumatera Utara | Kamboja |
| 4. | D(Keluarga Alm. So) | Jawa Barat | Kamboja |
| 5. | AK | Jawa Barat | Kamboja |
| 6. | TW | Jawa Barat | Kamboja |
| 7 | IT | Jawa Barat | Kamboja |
| 8 | P | Jakarta | Myanmar |
| 9 | R | Jawa Barat | Myanmar |
1.4.2. KODE ETIK PENELITIAN
Peneliti menyediakan setiap informasi tentang tujuan riset kepada setiap pihak yang dimintakan keterangan/informasi. Persetujuan (consent) dari informan telah didapatkan sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Peneliti menghormati pihak yang dimintakan keterangan, seperti mencegah pertanyaan yang menghakimi. Persetujuan dari pihak yang diwawancarai diberikan untuk menjamin data mereka termasuk data pribadi, anonimitas, dan kerahasiaan. Telah ada beberapa persetujuan yang ditandatangani oleh pemberi keterangan. Peneliti akan meminta izin mereka sebelum mengambil gambar, merekam, dan mewawancarainya. Data digunakan hanya untuk penelitian ini dan peneliti/Komnas HAM akan menjaga seluruh data secara aman pada cloud dengan kode pin rahasia. Setelah penelitian ini berakhir, peneliti akan memusnahkan data tersebut secara aman.
1.5 MANFAAT PENELITIAN
Menyajikan data-data mengenai situasi TPPO melalui modus online scam di Asia Tenggara, menyajikan analisis mengenai dampak online scam terhadap HAM, serta mendorong upaya para pihak dalam penanganan dan pencegahan praktik online scam dengan pendekatan hak asasi manusia
1.6. PELAKSANAAN STUDI LAPANGAN
Studi lapangan ini dilaksanakan di dua wilayah yaitu Sumatera Utara dan Jawa Barat. Pemilihan dua wilayah ini berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri. Kemenlu mencatat sebanyak 564 WNI korban TPPO sektor Online Scam di Myanmar yang dipulangkan ke 27 provinsi di Indonesia dikutip dari Tempo (2025), Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi pertama jumah korban asal dan Jawa Barat menempati posisi kedua.
BAB II DEFINISI, KERANGKA HUKUM DAN HAM
2.1 DEFINISI TPPO DENGAN MODUS ONLINE SCAM
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang adalah:
"Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."
Dalam konteks online scam, praktik TPPO ini berkembang melalui modifikasi digital. Pelaku memanfaatkan jaringan daring dan media sosial untuk merekrut calon pekerja dengan tawaran kerja palsu di luar negeri. Setelah korban tiba di lokasi tujuan, mereka dipaksa bekerja melakukan kejahatan siber seperti penipuan daring (scamming), judi online, atau investasi bodong. Informasi ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh korban penipuan daring.
Penipuan daring selanjutnya disebut "online scam" merupakan tren baru dalam Tindak Pidana Perdaganan Orang ("TPPO") Kajian online Scam Komnas HAM (2024). Kasus TPPO dengan modus online scam disebut juga sebagai kejahatan Transnasional Organized Crime, yakni kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang melewati batas-batas antar negara dan dilakukan secara sistematis (Abuthan, Bawole, dan Lengkong, 2025). Biasanya, sebelum menuju negara tujuan akhir, misalnya dalam hal ini Kamboja, korban akan melalui terlebih dahulu negara transit seperti Thailand dan Vietnam untuk kemudian dipindahkan dengan melintasi perbatasan di kedua negara melalui jalur “tikus" seperti hutan maupun sungai. Dikutip dari pernyataan korban-korban online scam asal Indonesia yang sudah peneliti wawancarai.
Online scam adalah skema penipuan yang dijalankan melalui platform digital dengan tujuan utama menipu individu demi keuntungan finansial, pencurian data pribadi, atau tujuan eksploitatif lainnya. Online scam dilakukan melalui platform digital, misalkan iklan di sosial media seperti Instagram/facebook, tawaran melalui whatsapp untuk menawarkan pekerjaan dan korban akan berangkat ke negara tujuan tanpa menggunakan visa kerja. Penipuan ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk tawaran pekerjaan palsu, penipuan asmara, email phishing, penipuan investasi, dan pemalsuan identitas (menyerupai/berpura-pura menjadi orang lain) yang dilakukan secara online. Dalam beberapa tahun terakhir, online scam telah berkembang menjadi operasi yang lebih terorganisir dan transnasional, yang seringkali bersinggungan dengan jaringan perdagangan manusia (Adhisurya & Sewu, p. 256, 2023).
Populasi rentan, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi, memiliki skill pekerjaan yang rendah, ditambah dengan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia secara sistematis menjadi sasaran utama dan dibujuk dengan janji-janji pekerjaan yang menguntungkan atau peluang lainnya. Berdasarkan penuturan korban yang telah diwawancarai, setelah tertipu, banyak korban dibawa melintasi batas negara dan menjadi sasaran kondisi eksploitatif seperti penahanan, kerja paksa, dan kekerasan fisik atau psikologis.
Grafik 1 di bawah ini mengilustrasikan alur online scam, menyoroti tiga tahap utama dalam prosesnya. Dimulai dengan masalah ekonomi, yakni kemiskinan yang menciptakan kerentanan terhadap calon korban. Karena masalah ekonomi, para korban dimanipulasi dan diiming-imingi dengan janji-janji upah tinggi dan persyaratan kerja yang amat mudah; namun, tawarantawaran ini pada akhirnya merupakan kebohongan berupa lowongan kerja palsu. Akhirnya, para korban terjebak dalam kondisi eksploitatif yang ditandai dengan penahanan, kurangnya upah, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.
Grafik 1: Alur online Scam
•Minimnya Kemiskinan Lapangan Pekerjaan Manipulasi lapangan kerja •Lowongan kerja palsu dengan gaji tinggi •Dijebak oleh pemberi kerja, Online scam ekspolitasi, kekerasan, ditahan dsb.
Grafik 1 diatas tidak hanya menyoroti alur dari online scam, tetapi juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kerentanan struktural terutama kemiskinan yang dieksploitasi oleh para pelaku online scam. Grafik di atas dibuat berdasarkan hasil temuan di lapangan
2.2 KERANGKA HUKUM DAN HAM DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, TPPO erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, dimana dalam setiap proses TPPO sendiri merupakan bagian dari pelanggaran terhadap HAM. Pasal 20 dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba dalam tujuan apapun.
2. Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa saksi dan korban, termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
3. Pasal 58 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menegaskan bahwa untuk melaksanakan pemberantasan TPPO, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan TPPO serta untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah tersebut, Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
4. Pasal 59 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
6. Pasal 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
7. Pasal 3 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
8. Protokol Palermo (2000) – Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang menjadi rujukan utama dalam definisi dan pencegahan perdagangan orang. Defenisi perdagangan orang dalam Protokol Palermo telah diadaptasi di dalam UU TPPO.
9. Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) – menjamin perlindungan bagi pekerja migran tanpa diskriminasi, termasuk yang bekerja secara tidak teratur.
10. Konvensi ILO No. 29 dan No. 105 tentang Kerja Paksa dan Penghapusan Kerja Paksa. Memiliki relevansi langsung dan kuat dengan fenomena online scam, khususnya dalam kasus-kasus di mana korban direkrut dan kemudian dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring.
11. Konvensi ILO No. 181 tentang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Kasus online scam—khususnya yang melibatkan pekerja migran berawal dari proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang tidak sah, menipu, atau eksploitatif, termasuk melalui platform digital.
12. Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran (2007) serta ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP, 2015), yang menegaskan komitmen regional untuk memastikan perlindungan HAM pekerja migran di seluruh siklus migrasi, mulai dari perekrutan, penempatan, masa kerja, hingga kepulangan.
UNSUR - UNSUR TPPO 2.3
Online scam merupakan salah satu tindakan TPPO terbaru yang secara unsur memenuhi delik unsur kejahatan TPPO, yakni:
1. Unsur Proses, yang meliputi perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan, maka kejahatan online scam ini sudah dapat memenuhi unsur kejahatan TPPO.
2. Unsur Cara, merupakan modus dalam kejahatan online scamming, sebagian besar adalah dengan cara menipu calon korban, misalkan: menjanjikan calon korban dengan posisi pekerjaan yang menjanjikan seperti customer service, operator komputer, dan pekerjaan lainnya.
3. Unsur Tujuan, berupa pemanfaatan tenaga dan kemampuan, melebihi jam kerja wajar (7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk lima hari kerja menurut Pasal 77 ayat (2) UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) serta kerja paksa yang mengarah kepada perbudakan.
Unsur tujuan dalam kejahatan online scam merujuk pada tujuan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Protokol Palermo (2000), khususnya dalam bentuk kerja paksa dan praktik serupa perbudakan. Praktik pemaksaan kerja dengan jam kerja berlebihan, target yang tidak manusiawi, ancaman kekerasan, serta pembatasan kebebasan bergerak memenuhi definisi kerja paksa menurut Konvensi ILO No. 29 dan No. 105. Ketentuan jam kerja dalam hukum nasional digunakan sebagai indikator untuk memperlihatkan kondisi kerja yang eksploitatif, bukan sebagai dasar tunggal penentuan unsur TPPO.
Data statistik mengenai wilayah asal korban online scam diperoleh dari paparan Diplomat Muda Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri RI, dalam Diskusi
Pencegahan TPPO Bermodus Online Scam di Sekretariat Jenderal Wantannas, pada 7 Agustus 2024. Berdasarkan paparan tersebut, korban berasal dominan dari Sumatera Utara (±35 %), Sulawesi Utara (±20 %), dan Kalimantan Barat.
Demikian pula Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM juga menyampaikan tiga daerah tersebut sebagai daerah yang berada dalam keadaan darurat TPPO khususnya online scamming (Suara Pemred Kalbar, 2023). Beberapa temuan yang didapat dari wawancara dengan korban TPPO, bentuk eksploitasi yang dapat dipolakan oleh Kemenlu, antara lain:
1. Overwork dimana waktu kerja 14 – 18 jam sehari;
2. Pekerja dipaksa untuk membuat identitas media sosial palsu untuk menawarkan skema investasi bodong;
3. Paspor pekerja ditahan oleh pihak perusahaan;
4. Pekerja tidak dapat meninggalkan premis/area perusahaan atau disekap;
5. Bagi keluarga pekerja yang disekap, dimintai uang tebusan untuk menebus keluarga mereka agar tidak disiksa;
6. Pekerja tidak digaji atau memperoleh gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
7. Pekerja mengalami intimasi dan kekerasan fisik maupun verbal;
8. Penalti US$2.000 - US$5.000 bila mengundurkan diri; dan
9. Ancaman akan 'dijual' ke perusahaan lain apabila tidak mencapai target (diintimidasi).
Kawasan Asia Tenggara menjadi lokasi terbesar WNI menjadi korban TPPO. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan sebaran lokasi kasus online scam di Asia Tenggara menurut data dari dokumen Infosheet Kementerian Luar Negeri RI yang dirangkum dalam data bantuan IOM Indonesia per Mei 2023.
Gambar 1: Lokasi Kasus Online Scam di Beberapa Negara Kawasan Asia Tenggara
LOKASI KASUS ONLINE SCAM
BAB III TEMUAN
3.1 SITUASI TPPO ONLINE SCAM
Sejak tahun 2022, Komnas HAM telah mencatat peningkatan signifikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM terkait perdagangan manusia (Komnas HAM, 2024) dimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali diidentifikasi sebagai korban. Isu-isu utama yang diadukan meliputi kerja paksa, perdagangan manusia, eksploitasi, dan pelanggaran lainnya (Komnas HAM, 2024). Selama periode 2020 hingga 2022, Komnas HAM menerima dan memverifikasi 170 pengaduan terkait isu pekerja migran terkait TPPO yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia—termasuk Bali, Banten, DKl Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, dan Riau—serta kasus-kasus yang melibatkan negara-negara di luar negeri seperti Arab Saudi, Irak, Kamboja, Malaysia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Online scam yang terkait dengan perdagangan manusia hadir dalam berbagai bentuk, termasuk skema perjudian, investasi palsu, penipuan asmara, dan pencucian uang.
Berdasarkan wawancara dengan para korban TPPO melalui penipuan daring (Online Scam) Korban seringkali direkrut melalui janji-janji palsu berupa peluang kerja yang menarik oleh perekrut yang beroperasi di negara tetangga, namun akhirnya terjebak dalam kondisi eksploitatif. Bentuk-bentuk eksploitasi tenaga kerja yang umum dilaporkan meliputi jam kerja yang sangat panjang, penyitaan dokumen dan paspor, denda yang tidak proporsional, kontrak kerja yang menguntungkan pemberi kerja, pembatasan ruang gerak dan komunikasi yang terbatas, serta kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap PMI. Modus operandi yang sering terlihat di kalangan pelaku adalah dengan menginstruksikan calon PMl untuk memberikan informasi palsu selama proses keberangkatan kepada petugas Imigrasi, bepergian tanpa visa kerja yang sah dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa turis untuk negara-negara di Asia Tenggara.
Data terkini dari Kementerian Luar Negeri (2025) terkait kasus online scam secara rinci dapat merujuk pada Diagram 1 di bawah ini.
Diagram 1: Statistik Kasus Online Scam Periode 2021 – 2025 (diolah dari Kementerian Luar Negeri, 2025)
Thailand,464Myanmar,429 Malaysia,72Vietnam,46 Laos,690 Filipina.77 Kamboja.4,300
Diagram 1 di atas menunjukkan bahwa Kamboja menyumbang jumlah kasus tertinggi yang ditangani oleh Pemerintah Indonesia, dengan insiden yang dilaporkan meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (2024), Kamboja mengalami peningkatan delapan kali lipat dalam kasus online scam dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya negara dengan jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara. Namun, data ini hanya mewakili kasus-kasus yang telah dilaporkan secara resm. Data korban yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Tren yang terus meningkat ini menimbulkan kekhawatiran pelanggaran HAM yang signifikan.
Lonjakan Kematian WNI Di Kamboja Hingga 75%
Menurut data KBRI Phnom Penh (2025), jumlah kematian Warga Negara Indonesia di Kamboja pada periode Januari hingga Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 75 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kalau di rata-rata, maka KBRI telah menangani 20-25 kasus baru setiap hari kerja. Dari total kasus yang ditangani KBRI, sebanyak 1.112 kasus atau 85 persen melibatkan WNl yang terkait dengan online scam.
Statistik ini mengungkap tidak hanya meluasnya skala eksploitasi terkait online scam tetapi juga kebutuhan mendesak akan dukungan berkelanjutan, mekanisme perlindungan, dan kerja sama lintas batas untuk melindungi hak dan kesejahteraan warga negara Indonesia di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri (2025) mencatat korban online scamming Indonesia banyak berasal dari wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Demikian pula Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM juga menyampaikan tiga daerah tersebut sebagai daerah yang berada dalam keadaan darurat TPPO khususnya online scamming (Suara Pemred Kalbar, 2023). Tingginya jumlah korban online scamming yang berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat dipengaruhi oleh faktor geografis, kerentanan sosial-ekonomi, pola perekrutan berbasis jaringan lokal, serta rendahnya literasi migrasi aman dan literasi digital. Analisis ini didasarkan pada data sekunder kementerian/lembaga dan dikonfirmasi melalui FGD dengan pemangku kepentingan terkait.
Beberapa temuan bentuk eksploitasi yang dapat dipolakan oleh Kemenlu, antara lain:
1) Overwork dimana waktu kerja 14 – 18 jam sehari;
2) Pekerja dipaksa untuk membuat identitas media sosial palsu untuk menawarkan skema investasi bodong;
Paspor pekerja ditahan oleh pihak perusahaan;
345 Pekerja tidak dapat meninggalkan area perusahaan (pembatasan ruang gerak);
Bagi keluarga pekerja yang disekap, mereka dimintai uang tebusan untuk menebus keluarga mereka agar tidak disiksa;
6) Pekerja tidak digaji atau memperoleh gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
7) Pekerja mengalami intimidasi dan kekerasan fisik maupun verbal;
8) Penalti US$2.000 - US$5.000 bila mengundurkan diri dari pekerjaan; dan
9) Ancaman akan 'dijual' ke perusahaan lain apabila tidak mencapai target.
Bentuk-bentuk eksploitasi yang diidentifikasi dalam kajian ini merujuk secara spesifik pada eksploitasi yang dialami oleh korban TPPO bermodus online scam. Temuan menunjukkan bahwa korban sering mengalami eksploitasi berlapis (multiple exploitation), di mana satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk eksploitasi secara bersamaan. Klasifikasi bentuk eksploitasi ini disusun berdasarkan standar internasional TPPO dan dikompilasi dari data primer (wawancara dan FGD) serta data sekunder.
3.2 HASIL PENELITIAN LAPANGAN DI SUMATERA UTARA
a. Diskusi dengan Pemprov Sumut dan Gugus Tugas TPPO
Diskusi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Gugus Tugas TPPO menunjukkan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap TPPO, baik sebagai daerah asal, transit, maupun tujuan, khususnya untuk kasus TPPO bermodus online scam. Kerentanan ini tidak terlepas dari posisi Sumatera Utara sebagai salah satu kantong pengirim pekerja migran ke kawasan ASEAN seperti Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan Laos, serta maraknya migrasi non-prosedural melalui jalur pesisir Pantai Timur Sumatera Utara yang dikenal sebagai “pelabuhan tikus.
Data yang dipaparkan dalam diskusi menunjukkan bahwa kasus TPPO bermodus online scam mengalami peningkatan signifikan, sejalan dengan tren nasional pascapandemi COVID-19. Berdasarkan data advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), online scam telah menjadi modus baru perdagangan orang yang ditandai dengan penyekapan, kerja paksa, serta kekerasan fisik dan psikis terhadap korban di wilayah konflik seperti Myawaddy, Myanmar. Dalam salah satu kasus besar pada tahun 2023, sebanyak 20 WNI menjadi korban penyekapan di Myanmar, yang proses penanganannya membutuhkan waktu panjang karena lokasi berada di wilayah konflik bersenjata.
Lebih lanjut, data kuantitatif menunjukkan bahwa korban TPPO bermodus online scam berasal dari berbagai provinsi, dengan Sumatera Utara dan Jawa Barat termasuk daerah dengan jumlah korban yang menonjol. Korban didominasi oleh kelompok usia produktif (20-30 tahun), dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Korban perempuan dan anak banyak direkrut untuk eksploitasi kerja, sementara korban laki-laki umumnya direkrut karena memiliki kemampuan dasar komputer dan internet untuk dipekerjakan sebagai operator judi atau penipuan daring.
Dari sisi penanganan, Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya, antara lain koordinasi lintas instansi, sosialisasi pencegahan, pemulangan korban dari luar negeri, serta pendampingan melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah memfasilitasi pemulangan korban TPPO asal Sumatera Utara dari Kamboja dan Myanmar, serta secara rutin melaksanakan rapat penguatan dan monitoring Gugus Tugas TPPO. Namun demikian, diskusi juga mengungkap sejumlah tantangan struktural, terutama keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, serta sulitnya pengawasan jalur migrasi non-prosedural.
Komnas HAM dalam diskusi menyoroti bahwa data TPPO antarinstansi belum terintegrasi, sehingga menyulitkan pemetaan kasus dan pemantauan pemenuhan hak korban. Selain itu, mekanisme pengawasan dan rujukan korban masih lemah, yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak atas informasi, perlindungan hukum, dan pemulihan. Temuan ini menguatkan kebutuhan akan penguatan peran Gugus Tugas TPPO sebagai koordinator utama, integrasi data lintas sektor, serta penguatan pencegahan di tingkat hulu. Diskusi ini menegaskan bahwa meskipun migrasi merupakan hak setiap orang, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warganya dari praktik perdagangan orang.
b. FGD dengan NGO
Diskusi dengan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada 26 Agustus 2025 di Medan, Sumatera Utara. FGD ini dilaksanakan secara terstruktur dengan tujuan menggali temuan lapangan, pola kasus TPPO berbasis online scam, serta tantangan pendampingan korban yang dihadapi oleh NGO di wilayah Sumatera Utara. Selain FGD, tim juga melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) secara terpisah dengan beberapa aktivis untuk memperdalam informasi yang dianggap krusial.
FGD tersebut melibatkan perwakilan dari beberapa NGO yang selama ini aktif dalam isu perdagangan orang, pekerja migran, dan perlindungan korban, antara lain KPI Sumut, HAPSARI, Aksi Kamisan, BITRA, Kontras Sumatera Utara, GMNI FH USU, SBMI, dan LBH Medan. Para peserta FGD berbagi pengalaman langsung terkait proses rekrutmen korban melalui media sosial, pola pengiriman korban melalui jalur darat, serta keterbatasan respons dari aparat dan institusi terkait.
Dalam FGD dan wawancara, salah satu aktivis menyampaikan bahwa mayoritas korban TPPO berbasis online scam di Sumatera Utara direkrut melalui tawaran kerja informal di media sosial dan aplikasi pesan instan, tanpa kontrak kerja dan kejelasan identitas pemberi kerja. Aktivis lain menekankan bahwa proses pemindahan korban sering dilakukan secara bertahap melalui beberapa kota transit untuk menghindari pengawasan. Sementara itu, perwakilan NGO lain menyoroti lemahnya mekanisme rujukan dan koordinasi antar-lembaga, yang menyebabkan korban seringkali bergantung pada jaringan NGO untuk mendapatkan perlindungan awal.
Temuan dari FGD dan wawancara ini menunjukkan bahwa peran NGO di Sumatera Utara sangat signifikan dalam mendeteksi kasus TPPO, melakukan pendampingan korban, serta menjembatani komunikasi dengan aparat penegak hukum. Namun, ketergantungan yang tinggi pada NGO juga mengindikasikan adanya celah dalam sistem perlindungan negara yang perlu segera diperkuat melalui kebijakan yang lebih responsif dan berbasis HAM.
C. Wawancara dengan Korban/Keluarganya
1. S (Korban TPPO Myanmar)
S, pertama kali terjerat dalam jaringan online scam melalui proses rekrutmen informal yang berlangsung di media sosial. la menerima tawaran pekerjaan dari seseorang yang mengaku sebagai perekrut perusahaan luar negeri, dengan imingiming gaji tinggi dan pekerjaan ringan di sektor layanan digital. Proses rekrutmen tidak melalui prosedur resmi, tanpa kontrak kerja tertulis, serta tanpa penjelasan yang memadai mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, maupun risiko yang mungkin dihadapi. Komunikasi awal dilakukan melalui aplikasi pesan instan, dan S didorong untuk segera menerima tawaran tersebut dengan alasan "kesempatan terbatas".
Setelah menyatakan kesediaannya, S diarahkan untuk melakukan perjalanan ke luar daerah melalui jalur darat. la diberangkatkan dari daerah asalnya menuju kota transit tertentu di Sumatera, kemudian dipindahkan ke lokasi lain sebelum akhirnya dibawa keluar wilayah provinsi. Perpindahan ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari pengawasan, dengan pendampingan orang-orang yang disebut sebagai “agen lapangan". Selama perjalanan, Septi tidak memiliki kendali penuh atas dokumen perjalanan maupun keputusan mobilitasnya, yang menunjukkan adanya unsur pembatasan kebebasan dan kerentanan sejak tahap awal.
Dalam situasi tertekan tersebut, S sempat mencoba meminta bantuan kepada pihak yang dianggap memiliki kewenangan, termasuk melalui komunikasi jarak jauh menggunakan telepon. Namun, respons yang diterimanya dinilai tidak memadai karena hanya berupa saran normatif tanpa tindak lanjut konkret, serta tidak adanya mekanisme rujukan yang jelas untuk perlindungan korban. Kondisi ini memperburuk posisi Si, karena ia tetap berada di bawah kontrol jaringan pelaku tanpa akses terhadap bantuan yang efektif.
Kontak dengan organisasi non-pemerintah (NGO) diperoleh S melalui jejaring informal, yaitu dari sesama korban atau relasi yang sebelumnya pernah mendapatkan pendampingan. Melalui komunikasi via pesan instan, S akhirnya terhubung dengan NGO yang bergerak di isu TPPO. NGO tersebut kemudian memberikan bantuan awal berupa konseling jarak jauh, pengumpulan kronologi, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk upaya penyelamatan dan pendampingan lebih lanjut. Bantuan yang diberikan mencakup pendampingan hukum, advokasi dengan aparat, serta dukungan psikososial.
Kasus S memperlihatkan kompleksitas TPPO berbasis online scam, mulai dari rekrutmen digital yang menyesatkan, mobilisasi korban melalui jalur darat dengan pola berlapis, keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan negara, hingga ketergantungan korban pada jejaring masyarakat sipil. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa TPPO tidak terjadi secara tunggal, melainkan melalui rangkaian proses yang saling terkait dan memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif, berbasis HAM, dan lintas sektor.
2. J (Ayah Korban TPPO di Kamboja)
J, ayah korban, mengungkapkan perjuangan panjang keluarganya untuk memulangkan anaknya dari Kamboja. Kasus J bermula dari pengalaman anaknya yang menjadi korban TPPO melalui proses rekrutmen kerja nonprosedural. Anak J direkrut melalui tawaran pekerjaan di luar negeri yang disampaikan secara informal oleh pihak tertentu yang dikenal di lingkungan sekitar. Tawaran tersebut menjanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi tanpa persyaratan administrasi yang jelas, seperti kontrak kerja, pelatihan prakeberangkatan, maupun dokumen migrasi yang sah. Dalam proses ini, anak J tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, maupun risiko yang mungkin dihadapi.
Setelah menyatakan kesediaannya, anak J diberangkatkan melalui jalur nonprosedural. Proses keberangkatan tidak melibatkan mekanisme resmi penempatan pekerja migran dan tidak melalui institusi pemerintah yang berwenang. Dalam perjalanan dan selama berada di lokasi kerja, anak J mengalami kondisi eksploitasi yang memenuhi unsur TPPO, antara lain kerja paksa, pembatasan kebebasan bergerak, serta tekanan fisik dan psikis. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sejak tahap rekrutmen hingga penempatan, anak Johan berada dalam posisi sangat rentan dan tidak terlindungi.
Upaya awal J melalui laporan resmi ke Polda Sumut tidak mendapat respon, sehingga keluarga memilih mengunggah video kesaksian di YouTube. Publikasi inilah yang akhirnya mendorong perhatian pemerintah, termasuk keterlibatan Komnas HAM, KSP, dan LPSK.
Selama proses pemulangan, keluarga harus mengeluarkan biaya besar hingga Rp100 juta, serta mengalami tekanan psikologis karena menerima foto dan video siksaan korban. Meski akhirnya anaknya dipulangkan, Johan menyesalkan lambatnya respons pemerintah dan minimnya perhatian setelah korban kembali ke Indonesia. Pemulangan lebih banyak difasilitasi oleh IOM dan NGO di luar negeri.
J juga menyoroti lemahnya koordinasi pemerintah. la berharap Komnas HAM terus mendorong agar ada mekanisme perlindungan yang nyata dan terintegrasi. Kesaksiannya menunjukkan bahwa tanpa tekanan publik, kasus korban online scam seringkali diabaikan, dan keluarga dibiarkan berjuang sendiri.
3. E (Korban TPPO Myanmar)
E, lulusan SMA asal Sumut, menceritakan bagaimana ia direkrut melalui grup pekerjaan di Facebook. Kasus E bermula dari proses rekrutmen kerja yang dilakukan melalui media sosial Facebook, di mana ia melihat unggahan lowongan pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi dan pekerjaan yang diklaim mudah. Unggahan tersebut disertai ajakan untuk menghubungi akun tertentu melalui pesan pribadi (direct message) atau aplikasi pesan instan. Dalam komunikasi awal, pihak perekrut menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut berada di sektor layanan digital dan tidak memerlukan kualifikasi khusus, sehingga menarik minat E. Informasi yang diberikan bersifat umum dan tidak disertai dokumen resmi seperti kontrak kerja, identitas perusahaan, maupun kejelasan lokasi kerja.
Proses rekrutmen berlangsung sepenuhnya secara daring. E berkomunikasi dengan pihak yang mengaku sebagai agen atau perekrut, namun tidak ada penjelasan yang jelas apakah agen tersebut berbasis di Indonesia atau di luar negeri. Dalam proses tersebut, E diminta mengikuti arahan teknis terkait keberangkatan, termasuk jalur perjalanan dan titik temu. Ketidakjelasan status agen, absennya mekanisme penempatan resmi, serta minimnya informasi tentang pekerjaan menunjukkan adanya kerentanan sejak tahap rekrutmen.
Setelah tiba di lokasi kerja, E mengalami kondisi yang berbeda dari janji awal. la menghadapi pembatasan kebebasan bergerak, tekanan untuk bekerja dalam jam panjang, serta ancaman sanksi jika tidak memenuhi target kerja. Situasi ini menunjukkan adanya unsur eksploitasi yang mengarah pada TPPO.
Dalam upaya menyelamatkan diri, E berhasil melarikan diri bersama korban lain yang berada dalam kondisi serupa. Proses pelarian dilakukan dengan memanfaatkan celah pengawasan. Setelah berhasil keluar dari lokasi eksploitasi, E dan korban lain menghubungi perwakilan Indonesia. Fasilitasi dari KBRI dilakukan melalui pemberian perlindungan sementara, pendataan korban, serta koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan keselamatan mereka. Selanjutnya, KBRI berperan dalam proses pemulangan ke Indonesia dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam negeri untuk pendampingan lanjutan.
Kasus E menunjukkan bahwa TPPO berbasis online scam dapat bermula dari rekrutmen sederhana di media sosial, namun berkembang menjadi situasi eksploitasi yang kompleks dan berisiko tinggi. Kasus ini juga menegaskan pentingnya pendalaman lebih lanjut terhadap pola kerja jaringan perekrut, termasuk keterkaitan antara aktor daring dan aktor lapangan, guna memastikan penanganan hukum dan kebijakan yang lebih efektif.
d. Audiensi dengan Polda
Audiensi dengan Kapolda Sumut dilaksanakan pada 28 Agustus 2025. Audiensi ini membahas kendala penegakan hukum dalam kasus TPPO online scam. Polda menyoroti kesulitan pembuktian, terutama karena modus rekrutmen dilakukan melalui media sosial dan melibatkan biro jasa. Ego sektoral dan perbedaan perspektif antara penyidik, jaksa, dan hakim memperburuk situasi, sehingga banyak kasus tidak sampai pada vonis TPPO, tidak seluruh kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau penuntutan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan alat bukti, khususnya dalam membuktikan unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam beberapa kasus, perkara telah masuk tahap penyidikan di kepolisian, tetapi tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di kejaksaan karena berkas dinilai belum memenuhi unsur pembuktian yang cukup (P-21).
Selain itu, terdapat pula kasus yang telah diproses hingga ke pengadilan, namun putusan yang dijatuhkan tidak selalu menggunakan konstruksi tindak pidana TPPO, melainkan menggunakan pasal lain yang dianggap lebih mudah dibuktikan, seperti tindak pidana penipuan atau pelanggaran keimigrasian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara temuan faktual di lapangan—yang mengindikasikan praktik perdagangan orang—dengan kemampuan sistem peradilan pidana untuk membuktikan dan menjerat pelaku menggunakan kerangka hukum TPPO
Polri sebagai leading sector Gugus Tugas TPPO menilai perlunya ekosistem yang lebih solid, termasuk dukungan kementerian/lembaga lain. Salah satu usulan strategis adalah membuka akses data keuangan melalui OJK dan PPATK untuk menelusuri aliran dana ("follow the money"). Selain itu, dibutuhkan kesamaan perspektif antar aparat penegak hukum, yang bisa difasilitasi melalui FGD lintas institusi melibatkan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kapolri.
Kapolda juga menekankan perlunya kampanye masif terkait bahaya TPPO online scam, meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala. Komnas HAM didorong mengambil peran sebagai inisiator forum lintas lembaga untuk menyatukan persepsi, memperjelas pembagian tugas, serta memastikan pemulihan korban berjalan paralel dengan penindakan hukum. Audiensi ini menegaskan bahwa penanganan TPPO online scam tidak bisa hanya dibebankan pada Polri, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3.3. HASIL PENELITIAN LAPANGAN DI JAWA BARAT
a. Diskusi dengan Pemprov Jawa Barat dan Gugus Tugas TPPO
Diskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan modus online scam. Kegiatan dibuka oleh Asisten Daerah I Provinsi Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan Komnas HAM oleh Ibu Putu Elvina. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Barat memaparkan sejumlah regulasi dan kebijakan daerah yang sudah disusun, antara lain Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pergub Nomor 30 Tahun 2022, serta Kepgub terkait perencanaan perlindungan pekerja migran periode 2023-2028. Selain itu, terdapat kerja sama yang telah dibangun antara Pemprov dengan BP2MI, termasuk perpanjangan nota kesepahaman hingga 2026.
Diskusi juga menyinggung keberadaan gugus tugas pencegahan TPPO yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur tahun 2019. Meskipun secara struktural masih ada, namun disebutkan bahwa gugus tugas tersebut cenderung tidak aktif karena faktor anggaran. Sementara itu, Pemprov menyampaikan bahwa sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), telah melakukan edukasi mengenai pola-pola TPPO serta pendampingan bagi korban melalui unit pelaksana teknis (UPTD). Biro Hukum Pemprov Jawa Barat menambahkan bahwa meskipun banyak aduan terkait kasus TPPO, namun hingga saat ini belum terdapat pengaduan langsung terkait kasus TPPO online scam. Upaya sosialisasi hukum dan kampanye pencegahan terus dilakukan hingga ke tingkat desa.
Dalam tanggapan Komnas HAM, Ibu Putu menekankan bahwa kasus TPPO dengan modus online scam di Jawa Barat masih banyak melibatkan pekerja migran nonprosedural yang rentan tereksploitasi karena lemahnya pengawasan dokumen perjalanan. Masyarakat setempat mengonfirmasi bahwa faktor ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri menjadi alasan utama mereka menerima tawaran kerja berisiko. Diskusi ini juga menyoroti tantangan koordinasi antar lembaga, terutama di level operasional, serta perlunya keterlibatan lebih aktif aparat penegak hukum dan imigrasi dalam memperketat mekanisme keberangkatan. Dengan adanya pertemuan ini, Komnas HAM memperoleh gambaran terkait penanganan TPPO oleh Pemprov Jawa Barat serta ruang-ruang perbaikan yang perlu diperkuat agar perlindungan pekerja migran dapat berjalan lebih efektif.
b. Diskusi dengan NGO
Diskusi dengan organisasi masyarakat sipil di Jawa Barat dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) pada 30 September 2025, bertempat di Indramayu, Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian studi lapangan Komnas HAM terkait TPPO bermodus online scam. FGD ini dibuka dengan pengantar dari Komnas HAM yang menekankan urgensi penguatan perspektif korban dan pendamping dalam membaca pola TPPO lintas negara. Diskusi melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil yang berbasis di wilayah Jawa Barat, khususnya daerah kantong pekerja migran seperti Indramayu, Subang, dan sekitarnya, yang selama ini menjadi wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap TPPO.
Organisasi yang terlibat dalam FGD antara lain Migrant CARE, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), LBH Darma Ayu, KAMI (Keluarga Migran Indonesia), Yayasan Kusuma Bongas, Selendang Puan, KPI Indramayu, serta akademisi dan advokat dari Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu. Seluruh organisasi tersebut menyatakan bahwa mereka menangani langsung kasus TPPO, baik melalui pendampingan korban, advokasi hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, maupun fasilitasi pemulangan dan pemulihan korban. Informasi yang disampaikan dalam diskusi bersumber dari pengalaman langsung penanganan kasus, bukan semata pengetahuan sekunder.
Upaya Pendampingan oleh Organisasi Masyarakat Sipil
Para pendamping korban menjelaskan bahwa bentuk penanganan yang dilakukan oleh NGO mencakup beberapa tahapan utama, yaitu:
1. pendampingan awal korban dan keluarga, termasuk pengumpulan kronologi dan bukti;
2. advokasi ke instansi pemerintah, seperti kepolisian, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan pemerintah daerah;
3. pendampingan hukum dalam proses penyidikan hingga persidangan; serta;
4. pendampingan pemulihan, termasuk rujukan layanan kesehatan, psikososial, dan pengajuan restitusi atau bantuan ke LPSK.
Namun demikian, para NGO menekankan bahwa proses pendampingan seringkali terhambat oleh keterbatasan akses informasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap pemulihan korban, khususnya dalam konteks restitusi.
Temuan Kasus dan Pola yang Berulang
Berdasarkan pengalaman pendampingan, NGO mencatat bahwa TPPO bermodus online scam umumnya diawali dengan rekrutmen melalui media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp), menggunakan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi sebagai admin, operator digital, atau staf HRD di luar negeri. Korban sebagian besar berangkat secara non-prosedural, hanya menggunakan paspor biasa, sehingga tidak terdeteksi dalam sistem penempatan resmi pekerja migran. Dalam banyak kasus, korban mengalami kerja paksa, jam kerja panjang, hukuman fisik, penyiksaan, dan tidak menerima upah sebagaimana dijanjikan.
NGO juga menggarisbawahi bahwa korban tidak hanya berasal dari kelompok berpendidikan rendah, tetapi juga dari kelompok usia produktif dengan latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa TPPO online scam tidak semata-mata memanfaatkan kemiskinan, tetapi juga ketidakpastian ekonomi dan minimnya literasi migrasi aman.
Kasus Pendampingan NGO: Kasus Enam Korban TPPO Online Scam di Kamboja
SBMI Jawa Barat menjelaskan pendampingan terhadap enam korban TPPO bermodus online scam di Kamboja pada tahun 2022. Para korban direkrut melalui sponsor di Indramayu dengan janji kerja di Eropa (Polandia), namun kemudian diarahkan untuk "magang sementara" di Kamboja. Setelah tiba, korban justru dipaksa bekerja sebagai operator online scam dengan target harian tertentu dan mengalami kekerasan fisik apabila target tidak tercapai.
SBMI melakukan pendampingan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan pihak terkait untuk proses pemulangan. Kasus ini berhasil diproses secara hukum hingga pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara. Namun demikian, restitusi kepada korban tidak terlaksana, karena keterbatasan aset pelaku yang berhasil dilacak. Hingga saat ini, pemulihan korban lebih banyak bergantung pada dukungan keluarga dan akses bantuan terbatas dari negara.
Restitusi dan Tantangan Penegakan Hukum
Terkait restitusi, para NGO menyampaikan bahwa meskipun beberapa kasus TPPO telah diproses hingga pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman, restitusi bagi korban hampir tidak pernah terealisasi. Dalam kasus yang ditangani SBMI dan LBH Darma Ayu, pengadilan memang menjatuhkan putusan pidana, namun tidak diikuti dengan pemulihan hak korban secara efektif. Penelusuran aset pelaku seringkali tidak membuahkan hasil signifikan, sehingga restitusi hanya bersifat normatif di atas kertas. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan korban dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.
Keterkaitan dengan Kerja Gugus Tugas TPPO
Diskusi juga menyoroti peran Gugus Tugas TPPO yang dinilai belum berjalan optimal di tingkat daerah. NGO menyampaikan bahwa koordinasi dengan Gugus Tugas seringkali bersifat ad hoc dan belum terlembagakan secara kuat, terutama dalam aspek pendampingan korban dan pemulihan pasca-pemulangan. Keterbatasan anggaran, tumpang tindih kewenangan, serta belum sinkronnya data antarinstansi menyebabkan penanganan TPPO masih lebih banyak ditopang oleh inisiatif masyarakat sipil. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan peran Gugus Tugas TPPO agar tidak hanya berfungsi dalam pencegahan, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak korban secara berkelanjutan.
c. Wawancara dengan Korban/Keluarganya
1. D (Keluarga Alm. SD) :
Wawancara dengan D, anggota keluarga dari almarhum SD, mengungkap proses panjang dan berlapis yang ditempuh keluarga dalam mencari informasi dan bantuan setelah Soleh diduga menjadi korban TPPO bermodus online scam. Setelah kehilangan kontak dengan almarhum, keluarga berupaya mencari informasi melalui jejaring informal, termasuk teman dan sesama pekerja migran, hingga akhirnya memperoleh informasi awal mengenai kemungkinan eksploitasi yang dialami SD di luar negeri. Situasi ini menempatkan keluarga dalam kondisi kebingungan dan ketidakpastian, karena tidak adanya saluran resmi yang mudah diakses pada tahap awal.
Keluarga korban kemudian berupaya menghubungi BP2MI setelah memperoleh informasi dari relasi dan pencarian mandiri melalui media sosial serta internet mengenai lembaga yang berwenang menangani isu pekerja migran. Kontak awal dilakukan melalui saluran pengaduan BP2MI dan komunikasi jarak jauh, yang selanjutnya direspons dengan proses pendataan awal dan klarifikasi status keberangkatan almarhum. Namun, keluarga menyampaikan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan tidak serta-merta memberikan kepastian mengenai kondisi maupun status hukum almarhum, mengingat keberangkatan SD dilakukan secara non-prosedural.
Selain menghubungi BP2MI, keluarga juga sempat mendatangi pemerintah daerah setempat untuk melaporkan kondisi yang dialami almarhum dan meminta bantuan. Namun, respons yang diterima dinilai terbatas, karena pemerintah daerah menyampaikan keterbatasan kewenangan dalam menangani kasus pekerja migran non-prosedural dan menyarankan keluarga untuk berkoordinasi dengan instansi pusat. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah koordinasi dan keterbatasan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pendampingan awal kepada keluarga korban TPPO.
Perekrutan Almarhum SD (korban) dilakukan oleh tetangga korban a.n SE dan Ad. Awal mula, korban ditawarkan bekerja sebagai chef hotel di Thailand bersama dengan SE dan AD. Untuk keberangkatan bandara, korban dijemput dan diantar oleh SL, namun yang awalnya berencana berangkat langsung bertiga dengan SL dan AD, pada hari H yaitu tanggal 18 Februari 2025, yang berangkat hanya korban seorang.
Keluarga korban tidak mendapatkan informasi detail terkait bagaimana korban yang awalnya dijanjikan ke Thailand, tiba-tiba sudah sampai di Kamboja. Keluarga korban hanya berkomunikasi dengan korban sebanyak empat kali, setelah itu hilang kontak. Baru pada tanggal 2 Maret 2025 tante korban dihubungi menyampaikan bahwa korban sedang sakit, namun tidak tahu siapa yang menghubungi.
Tanggal 3 Maret 2025 keluarga korban kembali dihubungi dan menyampaikan bahwa korban sudah meninggal. Keluarga mendapatkan ancaman dari pihak penelepon, dengan ancaman apabila keluarga mempersulit, korban tidak akan dikirimkan kembali ke Indonesia.
Adanya perwakilan dan pendampingan dari BP2MI untuk pemulangan korban dengan menyediakan ambulan, namun untuk pemerintah kota bekasi sendiri tidak hadir maupun merespon keluarga korban.
Keluarga korban hanya mendapatkan bantuan pemulangan, dan tidak ada bantuan kesehatan psikologi, sembako dan lainnya. Sampai detik ini, terduga pelaku perekrutan a.n Selli dan Ade belum ditetapkan menjadi tersangka dan masih berkeliaran disekitaran wilayah rumah korban.
2. AK
AK merupakan salah satu korban TPPO bermodus online scam yang berhasil selamat dan kembali ke Indonesia. Berdasarkan keterangan korban, proses rekrutmen terjadi melalui media sosial Facebook, dengan tawaran pekerjaan sebagai customer service Amazon. Perekrut menjanjikan gaji sebesar USD 800 per bulan ditambah bonus USD 200, tanpa disertai kontrak kerja tertulis maupun penjelasan rinci mengenai perusahaan dan lokasi kerja.
AK bersama enam Warga Negara Indonesia lainnya yang berasal dari Jakarta, Medan, Palembang, dan Bekasi kemudian diarahkan untuk bertemu langsung dengan perekrut di Jakarta Barat, tepatnya di salah satu penginapan kawasan Taman Palem. Dalam proses persiapan keberangkatan, korban diminta untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Bogor. Saat mengajukan permohonan paspor, korban menyampaikan tujuan perjalanan sebagai liburan ke Malaysia. Berdasarkan keterangan korban, pada tahap ini tidak terdapat pendalaman lebih lanjut yang mengarah pada pencegahan potensi TPPO.
Upaya keberangkatan pertama dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Kamboja, namun gagal pada saat pemeriksaan keimigrasian. Setelah kegagalan tersebut, korban kembali ke tempat penampungan dan diarahkan untuk berangkat melalui jalur alternatif. Rute keberangkatan berikutnya dilakukan dengan pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru, dilanjutkan perjalanan darat menuju Dumai, kemudian menyeberang ke Malaysia, dan selanjutnya menggunakan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Kamboja.
Setibanya di Phnom Penh, AK mulai dipekerjakan di perusahaan online scam sejak Februari hingga November. Setelah periode tersebut, korban dipindahkan ke wilayah perbatasan Vietnam, di mana ia bertemu dengan banyak korban lain asal Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan korban adalah sebagai operator penipuan daring, dengan tugas berpura-pura menjadi perempuan dan melakukan komunikasi melalui aplikasi Telegram untuk membujuk target agar melakukan deposit dana sebanyak mungkin.
Selama berada di Kamboja, AK mengalami pemindahan antarperusahaan ("dijual") beberapa kali, terutama ketika tidak mencapai target yang ditetapkan. Di perusahaan terakhir, korban dan pekerja lain mengalami kekerasan fisik apabila melawan atau gagal memenuhi target, berupa cambukan, pemukulan menggunakan balok atau besi, tendangan, hingga setrum. Jam kerja berlangsung sangat panjang, mulai sekitar pukul 09.00 pagi hingga 02.00 dini hari keesokan harinya.
Puncak keinginan AK untuk keluar dari situasi tersebut terjadi setelah ia mengalami pemukulan dan menerima ancaman akan dibuang ke laut oleh atasan perusahaan, dengan tuduhan tidak loyal terhadap perusahaan. Dalam kondisi tersebut, keluarga korban di Indonesia kemudian mengadu dan meminta bantuan kepada Dinas Sosial, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi serta KBRl di Kamboja.
Dalam proses penyelamatan, KBRI melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian Kamboja untuk menjemput korban, mengingat pihak KBRI tidak dapat memasuki area perusahaan secara langsung. Setelah berhasil dijemput hingga proses kepulangan ke Indonesia, AK mendapatkan pendampingan dari KBRI, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan. Kasus AK menunjukkan pola TPPO bermodus online scam yang melibatkan rekrutmen digital, jalur migrasi non-prosedural, kerja paksa, kekerasan, serta keterbatasan akses korban terhadap perlindungan sebelum adanya intervensi negara.
3. TW dan IT
Komnas HAM melakukan wawancara dengan TW dan IT, dua korban TPPO asal Indramayu, pada 30 September 2025 bertempat di Kantor Migrant CARE Indramayu. Berdasarkan keterangan korban, proses rekrutmen bermula sekitar
[bulan/tahun], ketika kedua korban menemukan iklan lowongan pekerjaan di media sosial Facebook yang menawarkan posisi sebagai customer service Shopee dengan gaji sebesar USD 700 per bulan. Iklan tersebut muncul di beranda Facebook korban dan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan kesan sebagai lowongan resmi dan aman.
Setelah menanggapi iklan tersebut, korban melakukan komunikasi awal melalui fitur chat Facebook. Selanjutnya, korban diarahkan oleh pihak perekrut untuk berpindah ke aplikasi WhatsApp, dan kemudian kembali dipindahkan ke aplikasi Telegram. Perpindahan platform komunikasi ini dilakukan secara bertahap atas arahan perekrut. Berdasarkan keterangan korban, selama proses rekrutmen tidak terdapat kontrak kerja tertulis, penjelasan rinci mengenai identitas perusahaan, maupun penjelasan risiko pekerjaan. Korban juga tidak diminta membayar biaya pendaftaran atau biaya keberangkatan secara langsung.
Dalam tahap persiapan keberangkatan, korban menyampaikan bahwa mereka diberikan e-ticket pesawat pulang-pergi (PP) oleh pihak perekrut. Namun, setelah dilakukan pengecekan, korban mengetahui bahwa hanya tiket keberangkatan yang valid, sementara tiket kepulangan ternyata tidak dapat digunakan (palsu). Informasi mengenai pengurusan paspor dan tiket sepenuhnya dikendalikan oleh pihak perekrut, dan korban mengikuti arahan yang diberikan tanpa mengetahui detail administratif secara utuh.
Keberangkatan kedua korban dilakukan bersama tiga korban lain (total lima orang), melalui jalur udara dari Jakarta, transit di Singapura, dan dilanjutkan ke Phnom Penh, Kamboja. Setibanya di Phnom Penh, korban telah dijemput menggunakan bus atau kendaraan travel yang telah disiapkan, dan kemudian dibawa menuju Sihanoukville, lokasi perusahaan tempat mereka dipekerjakan. Proses ini menunjukkan bahwa sejak tiba di Kamboja, mobilitas korban telah sepenuhnya berada di bawah kendali pihak lain.
Di lokasi kerja, TW dan IT dipekerjakan sebagai operator online scam dengan target utama warga negara Indonesia, dan diwajibkan mendorong target untuk melakukan deposit minimal Rp10 juta. Selama kurang dari satu bulan bekerja, korban tidak berhasil mencapai target tersebut. Korban juga menyaksikan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Berdasarkan keterangan korban, apabila terdapat pekerja yang dianggap "berkhianat", menolak bekerja, atau gagal memenuhi target, maka orang tersebut akan dikucilkan dan dikurung di satu ruangan. Dalam beberapa kasus, korban yang dikurung diberikan senjata, dengan maksud intimidatif agar korban mengalami tekanan ekstrem hingga terdorong melukai dirinya sendiri.
Situasi memburuk ketika sekitar 300 korban di lokasi tersebut mengetahui rencana bahwa mereka akan dipindahkan atau "dijual" ke perusahaan lain. Penolakan terhadap rencana tersebut memicu aksi perlawanan kolektif. Para korban melakukan perusakan terhadap fasilitas kantor/perusahaan tempat mereka ditahan sebagai bentuk protes dan upaya menarik perhatian pihak luar. Dalam situasi tersebut, para korban berhasil menghubungi Basuki, anggota DPRD Kota Medan, untuk meminta bantuan. Laporan ini kemudian diteruskan dan dikoordinasikan dengan KBRI untuk proses penyelamatan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, KBRI berkoordinasi dengan otoritas setempat dan melakukan proses penjemputan korban. Sepanjang proses pemulangan ke Indonesia, para korban mendapatkan bantuan dari KBRI, mulai dari penyediaan tiket kepulangan, akomodasi sementara di Wisma Atlet, hingga fasilitasi transportasi lanjutan menggunakan bus DAMRI menuju daerah asal masingmasing. Kasus TW dan IT menunjukkan bahwa TPPO bermodus online scam melibatkan proses rekrutmen digital yang menyesatkan, kontrol penuh atas mobilitas korban, eksploitasi kerja, serta keterlambatan akses perlindungan hingga adanya intervensi negara.
4. PP (Korban TPPO Myanmar)
Komnas HAM melaksanakan wawancara dengan PP seorang laki-laki berusia 54 tahun, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus online scam. Wawancara dilakukan pada 29 September 2025 di Kantor Komnas HAM. Berdasarkan keterangan korban, sebelum direkrut Pepen memiliki usaha mandiri yang terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19 (sekitar tahun 2020-2021), sehingga berada dalam kondisi ekonomi rentan ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.
Proses rekrutmen terjadi, waktu tidak disebutkan secara pasti oleh korban, melalui seorang agen yang dikenalnya dari relasi lama. Pepen ditawari pekerjaan sebagai admin komputer di Thailand, dengan proses rekrutmen yang berlangsung relatif singkat, yakni hanya mensyaratkan kepemilikan paspor. Berdasarkan keterangan korban, tidak terdapat kontrak kerja tertulis yang ditandatangani, serta tidak ada penjelasan rinci mengenai identitas perusahaan, jenis pekerjaan yang sebenarnya, maupun risiko kerja yang akan dihadapi.
PP berangkat bersama beberapa orang lain yang juga terdampak kondisi ekonomi pascapandemi. Setibanya di Thailand, korban mulai merasakan kejanggalan terkait pekerjaan dan lokasi kerja. Dalam waktu yang tidak disebutkan secara rinci, korban kemudian dipindahkan secara non-prosedural ke wilayah Myanmar. Pemindahan ini dilakukan tanpa melalui mekanisme keimigrasian resmi, dan korban selanjutnya ditempatkan di sebuah kamp tertutup yang dijaga oleh aparat bersenjata. Berdasarkan keterangan korban, kamp tersebut berfungsi sebagai lokasi penahanan dan kerja paksa, di mana akses keluar-masuk dikontrol ketat dan korban tidak memiliki kebebasan bergerak.
Di lokasi tersebut, PP menjalani kerja paksa selama lebih dari dua tahun, tidak disebutkan secara spesifik tahunnya, namun berlangsung lebih dari dua tahun berturut-turut. Korban dipaksa melakukan aktivitas online scam, antara lain membuat akun palsu, melakukan pendekatan kepada calon target melalui media sosial, serta membujuk target untuk mentransfer dana dengan nominal tertentu. Namun demikian, korban tidak mengetahui secara pasti atau tidak menyebutkan angka nominal target secara rinci. Apabila target tidak tercapai, korban dan pekerja lain menerima berbagai bentuk hukuman fisik dan psikologis, termasuk ancaman, intimidasi, dan kekerasan.
Selama berada di kamp, PP tidak menerima gaji sebagaimana dijanjikan saat rekrutmen. Korban hanya menyatakan bahwa pada awal masa kerja ia sempat menerima sejumlah kecil uang, namun tanpa jumlah pasti dan tidak bersifat rutin, sehingga tidak dapat dianggap sebagai upah yang layak. Kondisi ini berlangsung hampir sepanjang masa kerja paksa yang dialaminya.
Setelah lebih dari dua tahun berada dalam situasi tersebut, PP akhirnya berhasil keluar dari kamp dengan bantuan salah satu penjaga, yang menurut keterangan korban membantu dengan membuka akses keluar dan menghubungkan korban dengan pihak di luar kamp. Proses ini kemudian berkembang menjadi intervensi pihak eksternal, termasuk meningkatnya perhatian internasional setelah muncul kasus serupa yang menimpa seorang figur publik asal Hong Kong, yang dalam konteks ini dipahami sebagai korban penipuan daring (online scam) dan bukan sebagai pelaku. Kasus tersebut memicu sorotan internasional terhadap keberadaan kamp-kamp online scam di wilayah Myanmar.
Intervensi lanjutan melibatkan militer Thailand, yang melakukan operasi evakuasi terhadap ratusan korban lintas negara dari kamp-kamp serupa di Myanmar. Dalam rangkaian proses tersebut, Pepen bersama delapan WNI lainnya akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar RI, serta pendampingan dari lembaga sosial terkait.
Setelah kembali ke Indonesia, PP saat ini bekerja sebagai pengemudi transportasi daring untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga saat wawancara dilakukan, korban menyatakan belum memperoleh pemulihan yang komprehensif maupun kompensasi, serta belum mengetahui adanya proses hukum yang berjalan terkait pihak-pihak yang merekrut dan mengeksploitasinya. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan akses korban terhadap keadilan dan pemulihan pascakejahatan TPPO yang dialaminya.
5. R (Korban TPPO Myanmar)
Berdasarkan penuturan R, ia mengalami peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus online scam selama kurang lebih 18 bulan. Kerentanan ekonomi menjadi faktor pendorong utama. Proses rekrutmen bermula ketika R menerima informasi lowongan kerja di luar negeri melalui kenalan di media sosial. Informasi tersebut disampaikan secara personal oleh kenalan yang terlebih dahulu menghubunginya melalui pesan langsung (direct message) dan menawarkan posisi sebagai staf HRD dengan janji gaji besar. R kemudian diarahkan untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak yang disebut sebagai agen, yang mengoordinasikan keberangkatan dan dokumen perjalanan.
Pada saat keberangkatan upaya pertama R untuk berangkat dari Indonesia ke Singapura mengalami kendala dan tidak berhasil (alasan kegagalan tidak dijelaskan secara rinci oleh korban). Setelah itu, R kembali diarahkan oleh agen untuk berangkat melalui jalur Batam. Dari Batam, R menyeberang ke Singapura melalui jalur laut, kemudian melanjutkan perjalanan udara ke Thailand. Selanjutnya, R dipindahkan secara non-prosedural dari Thailand ke Myanmar, tanpa melalui mekanisme keimigrasian resmi dan tanpa persetujuan atau pemahaman penuh dari korban.
Setibanya di Myanmar, R ditempatkan di kamp kerja paksa. Yang dimaksud dengan "pengawasan ketat" berdasarkan keterangan korban adalah: pembatasan kebebasan bergerak, penjagaan oleh aparat bersenjata, larangan meninggalkan lokasi, serta pengawasan aktivitas harian di tempat kerja dan tempat tinggal. Di lokasi tersebut, R ditugaskan melakukan aktivitas online scam, yaitu mencari dan menghubungi calon target melalui media sosial, kemudian membujuk target untuk melakukan transaksi keuangan. "Target tertentu" yang dimaksud adalah kewajiban mencapai sejumlah transaksi atau nominal yang ditentukan perusahaan, meskipun korban tidak menyebutkan angka nominal secara pasti. Apabila target tidak tercapai, R dan pekerja lain menerima hukuman fisik dan psikologis, mulai dari latihan fisik berat, ancaman, hingga kekerasan.
Selama sekitar 18 bulan, R mengalami pemindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pemindahan ini dilakukan atas keputusan pihak pengelola kamp atau perusahaan, umumnya sebagai konsekuensi ketidakmampuan mencapai target kerja. Namun demikian, tahun pasti pemindahan, identitas perusahaan, serta kepemilikan perusahaan tidak diketahui atau tidak disebutkan oleh korban. Di perusahaan berikutnya, kondisi kerja semakin memburuk, ditandai dengan jam kerja yang lebih panjang, tempat tinggal yang tidak layak, serta pengawasan yang lebih ketat dibandingkan tempat sebelumnya.
Peluang untuk keluar dari situasi tersebut muncul setelah kasus serupa menimpa seorang figur publik asal Hong Kong, yang dalam konteks ini dipahami sebagai korban penipuan daring (online scam), bukan sebagai pelaku. Kasus tersebut memicu perhatian internasional terhadap keberadaan kamp-kamp online scam di wilayah Myanmar. Menyusul perhatian tersebut, militer Thailand melakukan operasi evakuasi terhadap ratusan korban lintas negara dari kamp-kamp serupa.
Dalam rangkaian operasi ini, R termasuk salah satu korban yang berhasil dievakuasi.
Proses pemulangan R ke Indonesia dilakukan pada [bulan/tahun tidak disebutkan] melalui koordinasi antara KBRI Bangkok, Kementerian Luar Negeri RI, serta pendampingan dari lembaga terkait. Berdasarkan keterangan keluarga, R tidak secara langsung melaporkan kasusnya, namun masuk dalam pendataan korban yang dievakuasi dan dipulangkan melalui mekanisme perlindungan WNI di luar negeri. Hingga saat ini, R masih berada dalam tahap pemulihan dan belum menerima kompensasi atas pelanggaran HAM dan kerugian yang dialaminya.
e. FGD dengan Polda
Audiensi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat membahas penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang berkaitan dengan modus online scam. Audiensi dilaksanakan dilaksanakan pada 01 Oktober 2025 di Kantor Polda Jawa Barat. Pertemuan dibuka dengan penyampaian maksud dan tujuan oleh Ibu Putu Elvina, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi perkembangan TPPO berbasis digital yang semakin kompleks. Audiensi ini menjadi forum pertukaran informasi awal antara Komnas HAM dan Polda Jabar mengenai tren kasus, tantangan penegakan hukum, serta kebutuhan penguatan koordinasi.
Dari pihak Polda Jabar, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) memaparkan gambaran umum kasus-kasus TPPO yang sedang atau pernah ditangani, termasuk kasus penjualan bayi lintas negara serta beberapa perkara TPPO dengan modus konvensional dan online scam yang melibatkan warga Jawa Barat. Namun demikian, tidak disampaikan secara rinci jumlah kasus, tahun penanganan, maupun status proses hukumnya dalam forum audiensi ini. Paparan tersebut menunjukkan bahwa penanganan TPPO telah berjalan, tetapi dokumentasi dan integrasi data lintas institusi masih menjadi tantangan.
Direktorat Siber Polda Jabar menyampaikan bahwa hingga waktu audiensi berlangsung, belum terdapat laporan atau pengaduan langsung dari korban TPPO online scam di wilayah Jawa Barat. Meskipun demikian, unit siber tetap melakukan patroli siber secara berkala serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memantau dan memblokir situs, akun, atau konten digital yang terindikasi digunakan dalam perekrutan ilegal. Dalam konteks ini, deteksi modus rekrutmen tidak semata bergantung pada pengaduan korban, tetapi juga pada hasil patroli siber, temuan intelijen kepolisian, serta informasi hasil koordinasi lintas instansi.
Unit TPPO Polda Jabar menjelaskan bahwa modus rekrutmen TPPO sangat beragam dan terus berubah, mulai dari penawaran pekerjaan palsu melalui media sosial, perekrutan berbasis jaringan pertemanan, hingga penyalahgunaan visa umrah untuk memberangkatkan calon pekerja migran secara nonprosedural. Dalam diskusi juga terungkap bahwa salah satu kendala utama penanganan kasus TPPO adalah perbedaan persepsi hukum antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam hal pemenuhan unsur pidana TPPO dan pembuktian keterkaitan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kasus telah masuk dalam proses hukum, namun tidak selalu dapat dilanjutkan secara optimal hingga tahap penuntutan atau persidangan karena perbedaan penafsiran hukum dan alat bukti.
Selain itu, dibahas pula isu restitusi bagi korban, yang kerap terkendala oleh mekanisme hukum yang panjang dan rigid. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perkara pidana TPPO yang berjalan, pengajuan atau realisasi restitusi belum menjadi praktik yang konsisten, baik karena keterbatasan pemahaman korban, kendala prosedural, maupun belum optimalnya integrasi restitusi dalam proses peradilan pidana.
Dalam aspek pencegahan, Polda Jabar menyampaikan telah dilakukan beberapa langkah, antara lain pencegahan keberangkatan calon PMI nonprosedural di wilayah Bogor serta pengungkapan kasus sertifikat pelatihan palsu. Namun, waktu kejadian dan detail kronologi kedua upaya tersebut tidak disampaikan secara rinci dalam audiensi ini. Meski demikian, Polda Jabar menegaskan bahwa kasus online scam yang melibatkan korban asal Jawa Barat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan Kabupaten Indramayu disebut sebagai salah satu wilayah kantong terbesar korban.
Sebagai tindak lanjut, Polda Jabar menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Sosial, LPSK, Kejaksaan, BP2MI, dan Imigrasi, serta perlunya studi lapangan lanjutan ke wilayah-wilayah rawan TPPO. Audiensi ini menegaskan bahwa kolaborasi antara Komnas HAM, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama untuk memperkuat upaya pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan korban TPPO secara lebih komprehensif.
3.4. KONDISI KORBAN DI KAMBOJA
Bagian ini menggambarkan kondisi umum yang dialami oleh korban TPPO bermodus online scam di Kamboja, sebagaimana teridentifikasi dalam kajian ini. Uraian disusun berdasarkan pengolahan data sekunder serta pengalaman dan kesaksian para korban yang diwawancarai dalam rangkaian studi lapangan. Cerita-cerita korban menunjukkan pola pengalaman yang relatif serupa, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai situasi struktural yang dihadapi korban di Kamboja.
Secara umum, korban direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu dan kemudian ditempatkan di perusahaan online scam dalam kondisi kerja paksa. Korban bekerja dengan jam kerja yang panjang, target yang tinggi dan sering kali tidak realistis, serta berada di bawah pengawasan ketat yang membatasi kebebasan bergerak dan komunikasi dengan pihak luar. Dalam banyak kasus, korban tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi kerja atau tempat tinggal tanpa izin, dan akses terhadap dunia luar sangat dibatasi.
Apabila korban tidak memenuhi target atau mencoba menolak perintah, mereka kerap mengalami kekerasan fisik dan psikologis, seperti ancaman, intimidasi, hukuman fisik, hingga pemindahan paksa ke perusahaan lain. Selain itu, korban pada umumnya tidak menerima upah sesuai dengan yang dijanjikan, atau hanya menerima pembayaran dalam jumlah terbatas dan tidak rutin. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta ketergantungan penuh pada pihak perusahaan semakin memperburuk kerentanan korban.
Dengan demikian, kondisi korban di Kamboja dalam kajian ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang dialami korban bersifat sistemik dan berulang, serta tidak terbatas pada satu kasus atau individu tertentu. Gambaran ini memberikan konteks penting bagi pemahaman kasus-kasus individual yang dipaparkan sebelumnya, sekaligus menegaskan urgensi penguatan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan korban oleh negara.
3.3.1. Kerja Paksa dan Kekerasan Fisik
Terkait praktik kerja paksa dan kekerasan fisik dalam kasus TPPO berbasis online scam, terdapat temuan bahwa sebanyak 28 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil diselamatkan dari sebuah perusahaan penipuan daring yang beroperasi di Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja (Pramudyani, 2023).
Penyelamatan para korban tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas institusi, melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Rl di Kamboja, bekerja sama dengan otoritas penegak hukum setempat serta didukung oleh organisasi masyarakat sipil dan jaringan advokasi pekerja migran. Proses penyelamatan diawali dari pengaduan korban dan/atau keluarga korban yang diteruskan kepada Perwakilan RI, kemudian dilakukan verifikasi kondisi korban, termasuk indikasi kerja paksa, kekerasan fisik, pembatasan kebebasan bergerak, dan eksploitasi ekonomi.
Setelah verifikasi, Perwakilan Rl melakukan pendekatan diplomatik dan koordinasi operasional dengan aparat Kamboja untuk mengakses lokasi perusahaan, mengamankan korban, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar korban selama proses evakuasi. Para korban selanjutnya dipulangkan ke Indonesia melalui mekanisme perlindungan WNI di luar negeri, termasuk pendampingan awal, pemulihan fisik dan psikososial, serta fasilitasi pemulangan.
Kasus ini menunjukkan bahwa TPPO berbasis online scam tidak hanya melibatkan penipuan ekonomi, tetapi juga mengandung unsur kerja paksa dan kekerasan fisik, sehingga memerlukan respons terpadu yang menggabungkan pendekatan penegakan hukum, diplomasi perlindungan WNI, dan pemulihan korban berbasis HAM.
3.3.2. Eksploitasi Anak di Bawah Umur dan Pemerasan
Pada pertengahan tahun 2024, delapan remaja asal Sumatera Selatan tertarik dengan tawaran pekerjaan di Kamboja yang menjanjikan gaji sebesar USD 800 per bulan (Fajriansyah, 2024). Para korban direkrut melalui platform daring dan diberangkatkan melalui jalur nonprosedural dengan iming-iming pekerjaan administratif.
Namun, setibanya di Kamboja, mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scam) dengan jam kerja lebih dari 15 jam per hari, disertai tekanan, ancaman, dan intimidasi. Apabila menolak bekerja, para korban dikenakan denda sebesar USD 100 per hari, dan untuk dapat kembali ke Indonesia, masing-masing diwajibkan membayar biaya tebusan sebesar Rp40 juta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur kerja paksa, pembatasan kebebasan, dan eksploitasi ekonomi, yang merupakan indikator kuat TPPO.
Hingga laporan ini disusun, status penyelamatan para korban masih dalam proses, dengan upaya penanganan dilakukan melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri RI, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil pendamping korban. Kasus ini menegaskan kerentanan remaja terhadap TPPO berbasis online scam dan pentingnya penguatan pencegahan, mekanisme migrasi aman, serta respons perlindungan korban yang cepat dan terkoordinasi.
3.3.3. Keterlibatan Pemerintah Kamboja pada Online Scam
Dikutip dari The Times (tidak diketahui tahunnya), Investigasi telah mengungkapkan bahwa beberapa politisi di Kamboja terlibat dalam online scam. Dimana mereka mendapatkan keuntungan finansial dari kejahatan ini. Kamboja di klaim mendapatkan $USD 19 Miliar/tahun atau sekitar 60% dari PDB nya. Manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Kamboja dan dugaan perlindungan hukum oleh lembaga negara mempersulit upaya untuk membongkar kasus (kekebalan hukum bagi pelaku). Hal serupa juga disebutkan dalam sebuah laporan oleh Humanity Research Consultancy (HRC), lembaga pemantau independen, menyatakan bahwa industri penipuan daring di Kamboja diperkirakan bernilai hingga USD 19 miliar per tahun — setara sekitar 60 % dari PDB negara tersebut. Dalam temuan itu, disebutkan pula dugaan keterlibatan aktor-aktor berpengaruh, termasuk figur yang memiliki hubungan dekat dengan elite politik, dalam mengelola atau mendapatkan keuntungan finansial dari jaringan penipuan ini. Hal ini diduga turut berkontribusi pada tantangan upaya penindakan hukum secara efektif, karena dimensi ekonomi yang sangat besar serta kompleksitas hubungan dengan lembaga negara setempat.
Sebagai kesimpulan, kasus-kasus di atas menggarisbawahi pelanggaran HAM yang dihadapi oleh PMI yang terjebak dalam online scam di Kamboja. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi kerja paksa, kekerasan psikologis dan fisik, eksploitasi anak di bawah umur, dan dugaan keterlibatan sistemik pemerintah. Menangani masalah ini membutuhkan upaya bilateral dari Pemerintah Indonesia dan Kamboja, termasuk penegakan hukum anti-perdagangan manusia yang lebih ketat, perlindungan dan rehabilitasi korban, serta kerja sama internasional untuk membongkar jaringan penipuan transnasional online scam ini.
BAB IV
ANALISIS
UNSUR - UNSUR TPPO DALAM ONLINE SCAM 4.1.
a. Proses, Cara dan Tujuan
Online scam merupakan salah satu tindakan TPPO terbaru yang secara unsur memenuhi delik unsur kejahatan TPPO, yakni:
1. Unsur Proses, yang meliputi perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan, maka kejahatan online scam ini sudah dapat memenuhi unsur kejahatan TPPO. Korban Online Scam berasal dari beberapa daerah di Indonesia.Berdasarkan data nasional terkait TPPO berbasis online scam, sebagian besar korban direkrut melalui media sosial (Facebook, Instagram) dan aplikasi pesan seperti WhatsApp, terutama dari daerah dengan presentase tinggi pelaporan kasus seperti Sumatera Utara (termasuk Medan dan Binjai).
2. Unsur Cara, merupakan modus dalam kejahatan online scamming, sebagian besar adalah dengan cara menipu calon korban, misalkan: menjanjikan calon korban dengan posisi pekerjaan yang menjanjikan seperti customer service, operator komputer, staf HRD dan pekerjaan lainnya dengan dijanjikan gaji 1000 – 1500 USD. Korban dipekerjakan di satu perusahaan dan dijual ke perusahaan lainnya dengan harga yang beragam, seperti seharga 2000 USD. Mereka dijual dari perusahaan satu ke perusahaan lain karena hal-hal seperti melakukan kesalahan, melakukan complain, dicurigai melakukan pelaporan ke pihak luar, penutupan project pada platform investasi tertentu, serta membantu pekerja lain yang disiksa. Informasi mengenai praktik korban yang dipindahkan atau dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain diperoleh dari temuan pendampingan korban dan laporan investigatif lembaga internasional, serta dikonsolidasikan dengan temuan lapangan yang diuraikan dalam Bab III laporan ini.
Dalam Bab III, dijelaskan bahwa korban TPPO berbasis online scam umumnya berada dalam situasi kerja paksa, ditandai dengan pembatasan kebebasan, ancaman, serta kekerasan fisik dan psikis.
Lebih lanjut, beberapa laporan menyebutkan bahwa korban yang dianggap "bermasalah"—misalnya karena melakukan kesalahan kerja, menyampaikan keluhan (complain), dicurigai berupaya melapor kepada pihak luar, terdampak penutupan proyek penipuan tertentu, atau membantu pekerja lain yang mengalami kekerasansering kali dipindahkan ke perusahaan atau jaringan lain. Praktik ini digunakan sebagai mekanisme kontrol dan hukuman, sekaligus untuk memperpanjang eksploitasi korban dan memutus akses mereka terhadap bantuan eksternal.
Pola pemindahan korban tersebut konsisten dengan temuan dalam Bab III yang menggambarkan sifat terorganisasi dan berlapis dari jaringan TPPO berbasis online scam, di mana korban tidak berada dalam satu entitas perusahaan yang berdiri sendiri, melainkan dalam jaringan yang saling terhubung. Oleh karena itu, praktik “penjualan” atau pemindahan antar perusahaan merupakan bagian dari modus operandi TPPO, bukan kejadian insidental, dan mempertegas adanya unsur cara dan tujuan eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang.
3. Unsur tujuan dalam kasus TPPO berbasis online scam ini terlihat dari adanya pemanfaatan dan eksploitasi tenaga kerja, termasuk jam kerja yang jauh melebihi batas kerja wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu 7-8 jam per hari dan 40 jam per minggu.
Berdasarkan keterangan korban sebagaimana diuraikan dalam Bab Ill, para korban dipekerjakan tanpa perjanjian atau kontrak kerja yang sah, dan ditempatkan sebagai operator atau marketing dalam skema investasi palsu. Jam kerja yang dijalani korban sangat panjang, umumnya dimulai sejak pukul 09.00 hingga sekitar pukul 01.00 dini hari (sekitar 16 jam), bahkan dalam beberapa kasus korban bekerja sejak pukul 07.30 hingga 23.00 (sekitar 17 jam) tanpa hari libur yang jelas.
Terkait pengupahan, Bab III menunjukkan bahwa korban tidak menerima upah secara layak dan konsisten. Sebagian korban hanya menerima pembayaran pada masa awal bekerja, sementara pada periode selanjutnya tidak menerima gaji sama sekali atau hanya dijanjikan komisi berdasarkan target, yang pada praktiknya sering kali tidak dibayarkan. Dengan demikian, klaim mengenai besaran gaji bulanan tertentu tidak bersifat seragam dan tidak dialami oleh seluruh korban, melainkan bergantung pada kebijakan sepihak perusahaan dan posisi korban dalam jaringan tersebut.
Selain eksploitasi jam kerja dan upah, korban juga mengalami paksaan ekonomi. Apabila korban menyatakan keinginan untuk berhenti atau mengundurkan diri, mereka dibebani denda dalam jumlah besar, yang dalam beberapa kasus mencapai ribuan dolar Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan dalam Bab III berdasarkan keterangan korban dan pendamping.
Lebih lanjut, Bab IIl juga mencatat adanya kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi, antara lain pemukulan, pengeroyokan, hingga penyiksaan menggunakan alat kejut listrik. Sejumlah korban mengalami penyekapan dengan durasi yang bervariasi, bahkan hingga lebih dari satu minggu, dalam kondisi diborgol dan terus mengalami kekerasan. Praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa tujuan eksploitasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengarah pada kerja paksa dan kondisi yang menyerupai perbudakan modern.
b. Pola Rekrutmen terhadap Korban TPPO Online Scam
1. Rekrutmen oleh jaringan melalui media sosial
Hasil wawancara di Sumatera Utara dan Jawa Barat menunjukkan bahwa hampir semua korban direkrut melalui media sosial dan platform daring, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan grup percakapan. Perekrut menggunakan akun palsu dengan identitas menarik (perempuan muda, staf HRD, atau agen resmi), menawarkan pekerjaan sebagai admin online, staf HRD, atau karyawan perusahaan digital di Thailand, Kamboja, dan Myanmar.
Korban terjebak karena kemudahan komunikasi dan janji gaji tinggi (antara Rp10-20 juta/bulan) serta fasilitas tempat tinggal dan tiket keberangkatan. Di kasus Eky (Sumut) dan Pepen (Jabar), perekrut bahkan menyiapkan tiket dalam hitungan jam, tanpa proses administratif resmi. Pola ini memperlihatkan rekayasa digital terencana, di mana pelaku memanfaatkan algoritma media sosial untuk menargetkan individu dengan latar belakang ekonomi sulit atau terdampak pandemi.
2. Rekrutmen oleh sesama PMI dan keluarga
Informasi mengenai pola perekrutan berbasis hubungan personal diperoleh dari keterangan korban dan temuan pendampingan kasus yang diuraikan dalam Bab III. Dalam Bab III dijelaskan bahwa sejumlah korban asal Jawa Barat, antara lain Pepen dan Robiin, direkrut oleh teman lama atau kerabat yang telah lebih dahulu bekerja di luar negeri. Perekrut lokal tersebut berperan sebagai penghubung awal antara calon korban dengan jaringan atau agen di luar negeri. Pola ini menunjukkan adanya rantai perekrutan sosial berbasis kepercayaan, di mana korban bersedia berangkat karena memiliki hubungan personal dan rasa percaya terhadap perekrut.
Sementara itu, temuan Bab III terkait kasus di Sumatera Utara menunjukkan adanya modus perekrutan melalui biro jasa dan agen informal, yang dalam beberapa kasus masih berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) aktif. Berdasarkan keterangan korban dan pendamping, agen informal tersebut memperoleh komisi perekrutan dalam kisaran tertentu untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan. Pola perekrutan ini tidak dilakukan melalui struktur organisasi yang formal, melainkan bekerja secara terdesentralisasi, memanfaatkan jaringan sosial, relasi ekonomi, dan kedekatan antarwarga, khususnya di tingkat komunitas atau desa.
Dengan demikian, praktik perekrutan yang diuraikan tersebut merupakan bagian dari modus operandi TPPO berbasis online scam sebagaimana dipaparkan dalam Bab III, dan memperlihatkan bahwa hubungan sosial justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjerat korban dalam jaringan eksploitasi lintas negara.
3. Terjebak Lowongan Pekerjaan Palsu di Media Sosial
Temuan lapangan menunjukkan bahwa perekrutan korban TPPO berbasis online scam umumnya diawali melalui lowongan kerja palsu yang disebarkan melalui situs atau grup daring yang tampil menyerupai portal resmi ketenagakerjaan. Penggunaan nama, desain, dan narasi yang tampak profesional membuat calon korban sulit membedakan antara lowongan kerja yang sah dan yang bersifat menipu.
Berdasarkan hasil pendampingan korban—yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Bab IlIbeberapa korban, antara lain S (Sumatera Utara) serta korban yang didampingi SBMI Indramayu, mengirimkan CV dan dokumen pribadi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau melalui surat elektronik, tanpa melalui proses verifikasi atau seleksi kerja yang memadai. Dalam waktu singkat, korban menerima tiket perjalanan serta instruksi keberangkatan, tanpa kejelasan mengenai identitas pemberi kerja, lokasi kerja yang sesungguhnya, maupun bentuk hubungan kerja yang akan dijalani.
Sebagian korban diberangkatkan melalui jalur udara resmi, misalnya melalui rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bangkok, namun selanjutnya dipindahkan secara ilegal melalui jalur darat dan sungai menuju wilayah Myanmar. Pada tahap ini, korban mulai kehilangan kendali atas pergerakan dan dokumen pribadinya. Setibanya di lokasi tujuan, korban mengalami penyekapan, kerja paksa, serta berbagai bentuk kekerasan fisik, dan dipaksa bekerja dalam jaringan perusahaan online scam dengan kondisi yang tidak manusiawi.
4.2 POLA PENANGANAN ONLINE SCAM OLEH PEMERINTAH
a. Pemerintah Indonesia
1. Pemblokiran situs
Direktorat Siber Polri bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir situs judi online dan akun perekrut, namun belum memiliki mekanisme khusus untuk deteksi dini perekrutan online scam lintas negara. Dari audiensi dengan Polda Jabar dan Polda Sumut, terungkap bahwa laporan TPPO berbasis digital masih terbatas, karena sulitnya pelacakan pelaku yang menggunakan identitas palsu dan sistem lintas yurisdiksi.
2. Evakuasi dan Pemulangan PMI dari Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri, melalui kerja sama dengan pemerintah Thailand dan NGO internasional, telah beberapa kali melakukan evakuasi besar-besaran dari Myanmar. Kasus viral yang melibatkan korban asal Indonesia bersama korban dari Tiongkok dan Hong Kong mendorong intervensi lintas negara.
Korban seperti Pepen dan Robiin diselamatkan oleh militer Thailand dan dipulangkan ke Indonesia melalui koordinasi Kemenlu, KBRI Bangkok, dan Kemensos. Namun, pendampingan dan identifikasi korban di bandara dan penampungan sementara masih terbatas pada pemeriksaan kesehatan dan administrasi dasar, belum menyentuh aspek psikososial atau pemulihan ekonomi.
3. Penegakan Hukum yang belum Efektif
Di Sumatera Utara maupun Jawa Barat, aparat kepolisian menghadapi kendala signifikan dalam penanganan kasus TPPO, terutama karena modus operandi yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan lintas negara. Wakapolda Sumut menekankan bahwa "bukti digital sulit ditelusuri, sementara jaksa menuntut pengakuan langsung dari korban atau pelaku," sehingga proses hukum sering terhambat.
Selain itu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum—misalnya antara kepolisian, kejaksaan, dan imigrasisering menghambat koordinasi. Setiap instansi memiliki prosedur dan prioritas sendiri, sehingga penyelidikan atau penuntutan kasus bisa berjalan lambat jika tidak ada sinergi yang jelas. Keterbatasan anggaran gugus tugas TPPO juga memperlambat penanganan. Di Jabar, satu kasus dilaporkan bisa menelan biaya hingga Rp30 juta, sementara anggaran per kasus hanya Rp14,9 juta, sehingga banyak laporan tidak dapat diproses sampai tuntas. Kasus seperti Pepen dan Robiin baru bergerak signifikan setelah mendapat perhatian publik atau viral di media.
Dari sisi pencegahan, beberapa cerita korban di bab IIl menunjukkan bahwa aparat imigrasi sudah melakukan langkah-langkah mencegah keberangkatan korban. Namun, ada pula korban yang tetap lolos dengan memanfaatkan moda transportasi berbeda. Hal ini relevan karena UU Imigrasi menegaskan kewajiban aparat untuk mencegah TPPO, sehingga tantangan dalam praktik lapangan perlu dicatat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
Secara keseluruhan, kombinasi kendala pembuktian digital, ego sektoral antar lembaga, keterbatasan anggaran, dan tantangan pencegahan membuat penanganan TPPO menjadi kompleks dan lambat, meskipun beberapa kasus baru mendapatkan perhatian serius ketika publik atau media terlibat.
4. Program Pemulihan yang Terbatas
Setelah pemulangan, korban TPPO biasanya ditempatkan sementara di pusat rehabilitasi Kemensos, seperti Bambu Apus, untuk pemeriksaan kesehatan dan pendataan. Namun, hampir tidak ada tindak lanjut jangka panjang, baik dari sisi penyelesaian kasus hukum maupun pendampingan korban. Program pemulihan psikologis, pelatihan kerja, atau restitusi ekonomi jarang tersedia. Sebagai contoh, korban seperti Pepen kini bekerja sebagai driver daring tanpa memperoleh ganti rugi maupun pendampingan berkelanjutan, karena kasus hukumnya belum selesai atau tidak menghasilkan restitusi yang memadai.
FGD di Sumut dan Jabar juga mengungkap bahwa koordinasi antarinstansi Kemensos, BP2MI, LPSK, dan Kejaksaan—masih lemah. Akibatnya, korban seringkali tidak mendapatkan akses penuh terhadap hak pemulihan yang seharusnya dijamin oleh prinsip HAM. Dari sisi pencegahan, beberapa korban yang berhasil dicegah keberangkatannya tidak lolos karena menggunakan moda transportasi alternatif, seperti motor atau mobil, sehingga tetap terancam eksploitasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang kompleks, perlindungan dan pemulihan korban TPPO masih jauh dari ideal, memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyelesaian kasus yang tuntas, serta program pemulihan yang berkelanjutan.
b. Pemerintah Kamboja
Kamboja telah menetapkan kerangka hukum nasional untuk memerangi perdagangan manusia melalui Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual yang disahkan pada tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia, memajukan kesejahteraan umum, dan menyelaraskan kebijakan Kamboja dengan kewajiban internasional, termasuk Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak.
Namun, kerangka hukum yang ada saat ini di Indonesia sebagian besar membahas tindak pidana perdagangan orang dalam konteks eksploitasi seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), yang mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Masih belum terdapat undang-undang komprehensif yang secara khusus menyasar fenomena perdagangan manusia melalui online scam terutama yang berhubungan dengan hak atas pekerjaan bagi PMI yang bekerja dilingkaran online scam, meskipun terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan yang dihadapi para korban (Misi Keadilan Internasional, 2023; Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC, 2022).
Temuan empiris dari studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kamboja masih mengkategorikan kasus-kasus yang melibatkan online scam sebagai perselisihan perburuhan antara pemberi kerja dan pekerja, alih-alih sebagai tindak pidana perdagangan manusia yang melibatkan kerja paksa dan eksploitasi (Human Rights Watch, 2023). Penafsiran yang sempit ini secara signifikan melemahkan pengakuan dan perlindungan korban terkait hak-hak pekerja, sehingga memungkinkan praktik-praktik eksploitatif yang terkait dengan online scam terus berlanjut terus menerus.
4.3. ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Maraknya online scam di Kamboja telah menimbulkan konsekuensi serius bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Banyak PMI yang tergiur janji pekerjaan palsu akhirnya menjadi korban perdagangan manusia dan mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Meskipun PMI tersebut merupakan pekerja non-prosedural, hal ini tidak mengurangi kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi warganya. Negara tetap berkewajiban menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga negaranya, dimanapun mereka berada, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia dan instrumen HAM internasional.
Dalam perspektif hak asasi manusia, online scam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena mengancam hak atas kehidupan, keselamatan, dan keamanan pribadi korban. Beberapa konvensi internasional yang relevan antara lain:
1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, Pasal 6 dan 9): Negara berkewajiban melindungi hak hidup dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Kasus online scam yang menyebabkan PMI terjebak dalam perdagangan manusia menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak tersebut secara efektif.
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, Pasal 6): Negara berkewajiban melindungi perempuan dari eksploitasi, termasuk eksploitasi melalui perdagangan manusia.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman perdagangan manusia dan eksploitasi.
Dengan demikian, fenomena online scam yang menjerat PMI merupakan pelanggaran HAM yang nyata, karena negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perlindungan, baik melalui pencegahan, perlindungan, maupun pemulihan korban. Hal ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran, termasuk mereka yang berstatus non-prosedural.
1. Hak Hidup
Dalam konteks online scam yang mengandung unsur TPPO, pelanggaran terhadap hak hidup korban tidak hanya terjadi dalam bentuk pembunuhan langsung, tetapi juga melalui situasi yang membahayakan keselamatan dan keberlangsungan hidup, seperti kekerasan fisik, penyiksaan, kerja paksa ekstrem, dan penelantaran.
Berdasarkan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966), setiap individu memiliki hak untuk hidup, dan negara berkewajiban melindungi hak tersebut secara efektif. Pelanggaran hak hidup dapat terjadi melalui tindakan yang mengancam keselamatan atau mengurangi kemungkinan bertahan hidup korban.
Laporan dari korban di scam center di Kamboja dan Myanmar menunjukkan adanya penyiksaan fisik berat, termasuk pemukulan dengan tongkat listrik, penusukan, serta ancaman pembunuhan jika mencoba melarikan diri. Beberapa korban menyaksikan kematian sesama pekerja migran akibat kekerasan atau kelelahan kerja, namun tidak terdapat investigasi atau tindakan hukum dari otoritas setempat. Kondisi ini menunjukkan kegagalan negara (atau otoritas lokal) dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi hak hidup korban sesuai standar internasional.
2. Hak atas Pekerjaan
Para korban online scam direkrut dengan dalih pekerjaan legal, namun kemudian dipaksa bekerja dalam skema online scam yang eksploitatif. Mereka menghadapi jam kerja yang berlebihan, tidak menerima upah, tanpa perlindungan sosial, dan bekerja di bawah ancaman atau pengurungan, sehingga tidak dapat menikmati hak-hak dasar sebagai pekerja.
Kondisi ini secara jelas melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, 1966, diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005), yang menjamin setiap orang berhak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk upah yang layak, jam kerja yang wajar, serta perlindungan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka terpenuhi.
Dalam kasus para PMI korban online scam, hak atas pekerjaan dan perlindungan sosial tersebut tidak terpenuhi. Para korban dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitatif tanpa akses terhadap mekanisme perlindungan, sehingga menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya sesuai ketentuan ICESCR.
3. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi
Banyak korban online scam melaporkan kurungan yang membatasi ruang gerak, penyitaan dokumen pribadi seperti paspor, pengawasan ketat, hingga ancaman kekerasan. Praktik-praktik tersebut secara jelas mengganggu hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
Berdasarkan Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, setiap orang berhak atas kebebasan pribadi dan keamanan, dan tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Negara memiliki kewajiban untuk:
1. Melindungi individu dari penahanan sewenang-wenang atau tindakan yang membatasi kebebasan pribadi secara tidak sah;
2. Menjamin keamanan pribadi warganya, termasuk dalam konteks lintas negara bagi pekerja migran;
3. Menyediakan mekanisme hukum untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak pelanggaran terhadap kebebasan dan keamanan individu.
Dalam kasus online scam di Kamboja dan Myanmar, korban seringkali mengalami penahanan paksa, pengawasan, dan ancaman kekerasan tanpa adanya perlindungan hukum atau intervensi dari otoritas setempat. Secara hukum internasional, Myanmar telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2015, sehingga secara normatif negara tersebut memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Kamboja, meskipun menandatangani ICCPR, belum meratifikasinya, sehingga secara formal kewajiban pengikatnya lebih terbatas, tetapi prinsip perlindungan dasar terhadap kebebasan dan keamanan tetap diakui dalam hukum internasional dan hukum nasional terkait perlindungan pekerja migran.
Dengan demikian, praktik-praktik kurungan, penyitaan dokumen, dan pengawasan ketat yang dialami korban menunjukkan pelanggaran hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, sekaligus menegaskan perlunya negara asal (Indonesia) dan otoritas lokal di negara tujuan untuk menjalankan kewajiban perlindungan yang efektif bagi pekerja migran.
4. Eksploitasi dan Kerja Paksa
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam skema online scam seringkali dipaksa melakukan tugas di bawah tekanan, intimidasi, dan pengawasan ketat dari pemberi kerja. Korban dieksploitasi untuk bekerja di bawah kondisi sewenang-wenang, tanpa upah yang layak, dengan jam kerja berlebihan, dan ancaman kekerasan. Kondisi ini memenuhi definisi kerja paksa dan perdagangan manusia menurut Protokol PBB untuk Pencegahan, Penindakan, dan Penghapusan Perdagangan Orang (Palermo Protocol, 2000).
Praktik-praktik tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari perbudakan atau kerja paksa, sebagaimana diatur dalam:
1. Pasal 8 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966), yang melarang perbudakan, perhambaan, dan kerja paksa, dan menegaskan kewajiban negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak praktik kerja paksa;
2. Pasal 4 Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau dipaksa bekerja tanpa persetujuan.
Dalam konteks kewajiban negara:
1. Indonesia, sebagai negara asal PMI, berkewajiban melindungi warganya dari eksploitasi lintas negara, termasuk melalui mekanisme pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban;
2. Myanmar, yang telah meratifikasi ICCPR sejak 2015, berkewajiban melindungi hak-hak individu dari kerja paksa dan eksploitasi;
3. Kamboja, meskipun belum meratifikasi ICCPR, tetap terikat pada prinsip-prinsip perlindungan dasar hak asasi manusia, termasuk larangan kerja paksa, sebagaimana diakui dalam hukum internasional umum dan praktik perlindungan pekerja migran.
Dengan demikian, praktik kerja paksa dan eksploitasi yang dialami PMI dalam online scam merupakan pelanggaran HAM yang nyata, sekaligus menegaskan perlunya koordinasi lintas negara agar kewajiban perlindungan terhadap korban dapat dijalankan secara efektif, baik oleh negara asal maupun negara tujuan.
5. Hak atas Keadilan
Korban online scam dan TPPO, terutama pekerja migran non-prosedural, sering kali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Mereka kerap disebut sebagai “imigran ilegal" dan mengalami kriminalisasi atau deportasi alih-alih mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Praktik ini secara langsung melemahkan hak mereka atas proses hukum yang wajar dan perlindungan yang setara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 26 ICCPR (1966):
1. Pasal 14 ICCPR menjamin bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk diadili secara wajar, serta hak untuk membela diri di hadapan pengadilan;
2. Pasal 26 ICCPR menegaskan prinsip nondiskriminasi, yaitu bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan status kewarganegaraan, ras, atau status imigrasi.
Dalam praktiknya, kewajiban negara yang tidak terpenuhi meliputi:
1. Negara asal (Indonesia): belum sepenuhnya menyediakan mekanisme bantuan hukum lintas negara atau perlindungan konsuler yang memadai bagi PMI yang menjadi korban TPPO di luar negeri;
2. Negara tujuan (Kamboja dan Myanmar): tidak menjamin akses korban terhadap bantuan hukum lokal, penyelidikan yang adil, atau perlindungan dari deportasi sewenang-wenang; padahal Myanmar telah meratifikasi ICCPR sejak 2015, sehingga seharusnya terikat pada kewajiban perlindungan hak atas proses hukum yang wajar. Kamboja, meskipun belum meratifikasi ICCPR, tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum internasional umum mengenai perlindungan hak asasi manusia.
Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM, karena korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Hal ini menekankan perlunya mekanisme perlindungan lintas negara, termasuk penyediaan akses bantuan hukum, perlindungan konsuler, dan jaminan non-diskriminasi, agar hak-hak korban TPPO terpenuhi secara efektif.
6. Hak atas Pemulihan
Banyak korban online scam dan TPPO mengalami trauma jangka panjang akibat kekerasan psikologis, isolasi, ancaman, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Dampak ini mempengaruhi hak mereka atas kesehatan fisik dan mental, termasuk hak atas pemulihan psikologis, dukungan sosial, dan rehabilitasi ekonomi.
Berdasarkan Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, 1966, diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005), setiap individu memiliki hak atas tingkat kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya. Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
1. Menjamin akses korban terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan psikologis dan rehabilitasi;
2. Menyediakan dukungan sosial dan pemulihan ekonomi, misalnya melalui pelatihan kerja atau restitusi;
3. Melindungi korban dari ancaman atau eksploatasi lebih lanjut selama proses pemulihan;
4. Memastikan koordinasi antarinstansi yang efektif, baik di tingkat nasional maupun lintas negara, agar hak pemulihan dapat terpenuhi.
Dalam praktiknya, kewajiban ini sering tidak terpenuhi. Banyak korban dipulangkan ke Indonesia tanpa pendampingan jangka panjang; mereka hanya menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan di pusat rehabilitasi sementara (misalnya Bambu Apus), tanpa akses program pemulihan psikologis, pelatihan kerja, atau restitusi ekonomi. Koordinasi antarinstansi seperti Kemensos, BP2MI, LPSK, dan Kejaksaan masih lemah, sehingga korban tidak mendapatkan hak pemulihan secara penuh.
Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM, karena negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk melindungi hak atas kesehatan dan pemulihan korban TPPO. Hal ini menekankan perlunya program rehabilitasi yang berkelanjutan, mekanisme restitusi, dan penguatan koordinasi lintas instansi untuk memenuhi hak-hak korban sesuai prinsip hak asasi manusia.
7. Dampak terhadap Keluarga
Ketidakhadiran korban, eksploitasi, dan pelecehan yang dialami PMI dalam skema online scam memiliki dampak langsung terhadap keluarga mereka di Indonesia. Keluarga sering menghadapi kesulitan keuangan, stigma sosial, dan tekanan emosional, yang semakin memperparah siklus kemiskinan dan marginalisasi.
Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi ini dapat dianalisis sebagai pelanggaran sistemik terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya keluarga korban, termasuk:
1. Hak atas standar hidup yang layak (ICESCR, Pasal 11), karena kehilangan pendapatan dari anggota keluarga yang menjadi korban menimbulkan kerentanan ekonomi;
2. Hak atas pendidikan dan perlindungan sosial (ICESCR, Pasal 13), karena anak-anak korban dapat kehilangan akses pendidikan atau dukungan sosial yang memadai akibat tekanan ekonomi dan sosial;
3. Hak atas keamanan dan integritas keluarga (UDHR, Pasal 12 dan 16), karena tekanan psikososial dan stigma sosial mengancam kesejahteraan emosional dan keamanan keluarga.
Kasus online scam di Kamboja menunjukkan bahwa pelanggaran hak-hak korban bukan hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sistemik, memengaruhi keluarga dan komunitas di Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya:
1. Kerja sama bilateral yang lebih kuat antara Indonesia dan Kamboja untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban;
2. Penguatan kerangka hukum nasional dan internasional yang menekankan perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya;
3. Pendekatan yang berpusat pada korban, termasuk pemulihan psikologis, dukungan ekonomi, dan reintegrasi sosial bagi korban dan keluarga mereka.
Dengan demikian, TPPO melalui online scam di Kamboja bukan hanya melanggar hak-hak sipil dan politik individu korban, tetapi juga mengancam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya keluarga mereka, sehingga membutuhkan respons yang komprehensif dan terkoordinasi lintas negara untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi bagi seluruh pihak yang terdampak.
BAB V PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa TPPO melalui online scam terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Asia Tenggara terjadi dalam konteks yang kompleks dan lintas negara. Korban direkrut dengan dalih pekerjaan legal, namun dipaksa bekerja di scam center di Kamboja dan Myanmar dengan kondisi yang eksploitatif, meliputi jam kerja berlebihan, ancaman kekerasan, penyiksaan fisik dan psikologis, pengurungan, serta pemotongan dokumen pribadi. Praktik-praktik ini memenuhi definisi kerja paksa dan perdagangan manusia menurut Protokol PBB Tahun 2000. Penanganan kasus di lapangan terkendala oleh pembuktian digital yang sulit, ego sektoral antar instansi penegak hukum, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga.
Dampak penipuan daring terhadap hak asasi manusia di Indonesia terlihat dari berbagai pelanggaran yang dialami korban dan keluarganya, baik secara individual maupun sistemik. Analisis berbasis HAM menunjukkan bahwa:
1. Hak Hidup (ICCPR, Pasal 6) terancam akibat kekerasan fisik, kerja paksa ekstrem, dan kondisi kerja yang membahayakan keselamatan;
2. Hak atas Pekerjaan dan Perlindungan Ekonomi (ICESCR, Pasal 6-7) dilanggar karena korban tidak menerima upah yang layak, tidak memiliki perlindungan sosial, dan dieksploitasi secara sistematis;
3. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi (ICCPR, Pasal 9) terancam akibat kurungan, pengawasan ketat, penyitaan dokumen, dan ancaman kekerasan;
4. Hak untuk Bebas dari Perbudakan dan Kerja Paksa (ICCPR Pasal 8, UDHR Pasal 4) dilanggar karena korban dipaksa bekerja di bawah tekanan dan intimidasi;
5. Hak atas Proses Hukum yang Wajar (ICCPR Pasal 14 dan 26) tidak terpenuhi karena korban sering dikriminalisasi atau dideportasi tanpa akses bantuan hukum;
6. Hak atas Pemulihan (ICESCR Pasal 12) tidak dijalankan karena korban tidak memperoleh pendampingan psikologis, pelatihan kerja, atau restitusi ekonomi;
7. Dampak terhadap Keluarga menunjukkan pelanggaran sistemik terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya keluarga korban (ICESCR Pasal 11 dan 13), termasuk kesulitan finansial, tekanan emosional, dan stigma sosial.
Dengan demikian, TPPO melalui online scam di Asia Tenggara merupakan ancaman nyata terhadap hak asasi manusia bagi PMI dan keluarganya di Indonesia. Temuan ini menegaskan kebutuhan mendesak akan:
1. Kerja sama bilateral dan koordinasi lintas negara yang lebih efektif antara Indonesia dan negara tujuan;Penguatan kerangka hukum nasional dan internasional untuk perlindungan pekerja migran;
2. Pendekatan berpusat pada korban, termasuk pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan restitusi yang berkelanjutan.
Kesimpulan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu: situasi TPPO melalui online scam di Asia Tenggara sangat eksploitatif dan berisiko tinggi, serta dampak penipuan daring terhadap HAM di Indonesia mencakup pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi korban maupun keluarga mereka.
5.2 REKOMENDASI
Untuk Pemerintah Indonesia:
Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi strategis yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga terkait:
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
Meninjau dan memperbarui perjanjian bilateral Indonesia-Kamboja untuk memasukkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan mekanisme investigasi bersama terkait TPPO berbasis online scam. Saat ini, perjanjian bilateral yang ada sebagian besar membahas perlindungan pekerja migran secara umum, namun belum secara spesifik mengatur modus TPPO melalui teknologi digital.
Membentuk satuan tugas khusus bilateral dengan otoritas Kamboja untuk penanganan kejahatan perdagangan manusia berbasis siber.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI/BP2MI)
Memperkuat program orientasi pra-keberangkatan bagi PMI, termasuk literasi digital dan kewaspadaan terhadap modus online scam.
Menetapkan pedoman perlindungan korban berbasis HAM, termasuk pendampingan psikologis, trauma healing, dan akses layanan kesehatan.
Kementerian Sosial (Kemensos)
Memperluas layanan sosial dan program reintegrasi bagi korban yang telah kembali, termasuk inisiatif pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kerja, agar korban dapat pulih secara sosial dan ekonomi.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
Kepolisian dan Direktorat Jenderal Imigrasi
Melakukan revisi UU TPPO untuk memasukkan TPPO dengan modus penyalahgunaan teknologi, termasuk online scam, sehingga kerangka hukum nasional lebih relevan dengan praktik terkini.
Memberikan pelatihan standar HAM dan kompleksitas penanganan TPPO berbasis online scam bagi petugas di lapangan.
Meningkatkan koordinasi lintas lembaga (Kemenlu, Kemenaker/BP2MI, Kemensos) dalam penanganan kasus TPPO dan perlindungan korban.
Lembaga Penelitian dan Pemantauan
Mendukung inisiatif penelitian dan pengumpulan data mengenai tren dan profil korban TPPO berbasis online scam, sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif.
Untuk Pemerintah Negara-Negara di ASEAN:
1. Mendorong negara-negara di ASEAN untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait TPPO untuk mengakomodasi pengaturan tentang TPPO dengan modus penyalahgunaan teknologi termasuk online scam, dan secara eksplisit mengkriminalisasi korban perdagangan manusia melalui online scam dan penipuan digital terkait ketenagakerjaan.
2. Mendorong negara-negara di ASEAN untuk memastikan adanya ketentuan hukum yang melindungi korban warga negara asing (yang dalam hal ini adalah WNI), termasuk jaminan kemudahan akses terhadap keadilan, perlindungan dari deportasi selama proses hukum, dan perlindungan bagi saksi.
3. Mendorong negara-negara di ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan TPPO Online scam termasuk memfasilitasi sharing data, investigasi bersama, dan operasi lintas batas antara lembaga penegak hukum Indonesia dan Kamboja serta melibatkan organisasi internasional hak asasi manusia untuk menyediakan bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan kerangka kerja pemantauan.
4. Mendorong negara-negara di ASEAN untuk menyediakan fasilitas perlindungan bagi korban TPPO online scam, termasuk rumah aman dan program rehabilitasi yang dirancang khusus bagi korban perdagangan online scam, termasuk konseling psikologis, perawatan medis, dan bantuan hukum;
5. Menyediakan saluran hotline yang dapat diakses dalam bahasa Indonesia agar korban dapat mencari bantuan dengan mudah;
Untuk Organisasi Masyarakat Sipil
1. Melakukan penguatan kampanye informasi terarah di wilayah-wilayah berisiko tinggi di Indonesia (misalnya, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur) untuk mengedukasi calon migran tentang bahaya online scam dan metodemetode yang digunakan para pelaku perdagangan manusia.
2. Bermitra dengan tokoh masyarakat, LSM, dan organisasi keagamaan untuk membangun jaringan akar rumput yang mendukung praktik migrasi yang aman dan identifikasi korban.
3. Memperkuat promosi program literasi digital terhadap calon PMI.
DAFTAR PUSTAKA
Abuthan, Bawole, dan Lengkong. 2025. Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming terhadap Human Trafficking berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Lex Administratum, Vol. 13, No. 1 Tahun 2025. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60994/4895 2
Adhisurya, A dan Sewu, P.L.S., Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scammer. No. 2. 2023. Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 9, Oktober https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/4899/3652
CNN Indonesia. 2025. Kasus Kematian WNI di Kamboja 'Meledak' Hingga 75 Persen. [online] dipublikasi pada 25 April 2025, diakses pada https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250425132636-106- 1222580/kasus-kematian-wni-di-kamboja-meledak-hingga-75-persen
2025. Puan Soroti Lonjakan Kematian WNI di Kamboja: Peringatan Keras RI. [online]dipublikasi pada 30 April 2025, diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250429222544-32-1224094/puansoroti-lonjakan-kematian-wni-di-kamboja-peringatan-keras-ri
Fajrianyah, A. 2025. Delapan Remaja Asal Sumsel Dipaksa Jadi Operator Penipuan Daring di Kamboja. [online] dipublikasi pada 21 Juni 2024, diakses pada https://www.kompas.id/artikel/delapan-remaja-sumsel-dipaksa-jadi-operatorpenipuan-daring-di-kamboja
Human Rights Watch. (2023). Cambodia: Trafficked into Scams. Retrieved from https://www.hrw.org
Humas Jogja. (2025). Scamming Kamboja: Dijual untuk Menipu, Dihukum Bila Gagal. https://www.youtube.com/watch?v=LHgWJOLqk98
International Covenant on Civil and Political Rights
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
International Justice Mission. (2023). Online scam trafficking in Southeast Asia. Retrieved from https://www.ijm.org
IOM. 2023. Informasi Kasus Tenaga Kerja paksa dan Indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Perusahaan Online Scamming di Luar Negeri. [pdf] diakses pada https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1491/files/documents/2023- 08/infosheet-online-scams-indonesian.pdf
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 2024. Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang. [online] dipublikasi pada 15 Agustus 2024, diakses pada https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkatasean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmianperdagangan-orang
2025. Bahan Presentasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 yang dipaparkan untuk Komnas HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Kementerian Luar Negeri. 2025. KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI Selama Jan-Mar 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring (online scam). [online] dipublikasi pada 24 April 2025, diakses pada: https://kemlu.go.id/phnompenh/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wniselama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-onlinescam?type=publication
Komnas HAM. 2024. Kajian Tim TPPO Komnas HAM: Jalan Terjal Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jakarta: Komnas HAM.
Kompas. 2024. Apa yang Terjadi pada 2 WNI yang Tiba di Indonesia setelah Disekap di Mnyanmar ? [online] dipublikasi pada 19 Januari 2024, diakses pada https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/01/19/141400788/apayang-terjadi-pada-2-wni-yang-tiba-di-indonesia-setelah
Pramudyani, Y.D., 2025. Pemerintah Pulangkan 28 WNI Korban TPPO di Kamboja [online] dipublikasi pada 5 Oktober 2023, diakses pada https://www.antaranews.com/berita/3757977/pemerintah-pulangkan-28-wnikorban-tppo-dari-kamboja
Royal Government of Cambodia. (2008). Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation. Retrieved from https://www.mekongmigration.org/wpcontent/uploads/2008/05/PDF500KB.pdf
Suarapemredkalbar. 2023. Kalbar Masuk Tahap Darurat TPPO. [online] dipublikasi pada, 22 November 2023, diakses pada:https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/22112023/kalbarmasuk-tahap-darurat-tppo
Tempo. 2024. Kasus Penipuan Onliine dan Perdagangan Orang di Asia Tenggara Naik Signifikan. [online] dipublikasi pada 13 Desember 2024, diakses pada https://www.tempo.co/internasional/kasus-penipuan-online-dan-perdaganganorang-di-asia-tenggara-naik-signifikan--1181067 2024. Ramai Inisial T sebagai Otak TPPO Judi Online dan Scammer, ini Alasan Kamboja jadi Negara Tujuan. https://www.tempo.co/hukum/ramai-inisial-tsebagai-otak-tppo-judi-online-dan-scammer-ini-alasan-kamboja-jadi-negaratujuan-35864
The Times. (tidak diketahui tahunnya). [online] diakses pada https://www-thetimescom.translate.goog/world/asia/article/cambodia-fraud-scam-centresrlxw3rm5j?_x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=tc
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights off All Migrant Workers and Members of Their
Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia United Nations Development Group. 2012. Human Rights-based Approach to Development Programming - Note Prepared by UNDG/DOCO United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). Combatting trafficking in persons in Cambodia. Retrieved from https://www.unodc.org Universal Declaration of Human Rights.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2025