Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA : ANALISIS DAN REKOMENDASI STRATEGIS KOMNAS HAM ATAS PASAL-PASAL RUU KUHAP

252 halaman · 252 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 22 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Tim Penyusun
  2. Pengarah:
  3. Penanggung Jawab:
  4. Penulis:
  5. Administrasi:
  6. Tata Letak dan Desain Sampul:
  7. Penerbit:
  8. DAFTAR ISI
  9. DAFTAR TABEL
  10. KATA PENGANTAR
  11. RINGKASAN EKSEKUTIF
  12. A.Penyelidikan
  13. B.Penyidikan
  14. C. Upaya Paksa
  15. D. Pra Peradilan
  16. E. Pengaturan Keadilan Restoratif
  17. F. Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli
  18. G.Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan
  19. H. Bantuan Hukum
  20. I. Upaya Hukum
  21. J. Pembuktian
  22. K. Koneksitas
  23. BAB I. PENDAHULUAN
  24. A. Latar Belakang
  25. B. Tujuan
  26. C. Ruang Lingkup
  27. 11) Koneksitas
  28. BAB II. INSTRUMEN TERKAIT HUKUM ACARA PIDANA
  29. A. Situasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia
  30. B. Instrumen Hak Asasi Manusia terkait Hukum Acara Pidana dan Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak
  31. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional
  32. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional
  33. BAB III. ANALISIS PENGATURAN
  34. A. Penyelidikan
  35. B. Penyidikan
  36. 1) Perbandingan Penyidikan dalam KUHAP dan RUU HAP
  37. 2) Penyelarasan Diferensiasi Fungsional Penyidikan dan Penuntutan
  38. 3) Kewenangan Penyidikan dalam RUU HAP
  39. 4) Penyidikan dan Batas Waktu
  40. C. Upaya Paksa
  41. 1) Pengaturan Penangkapan dalam KUHAP dan RUU HAP
  42. 2) Ketidakjelasan syarat dilakukannya penangkapan
  43. 3) Perihal tembusan surat perintah penangkapan
  44. 4) Konsep penangkapan tanpa kewajiban dihadapkan pada hakim
  45. 1) Pengaturan Umum Penggeledahan
  46. 2) Waktu Dilaksanakannya Penggeledahan
  47. 1) Pengaturan Penyadapan
  48. 2) Tindak Pidana yang Dapat dilakukan Penyadapan
  49. 3) Pelindungan terhadap Hasil Penyadapan
  50. Pemeriksaan Surat g.
  51. 1) Izin Melakukan Pemeriksaan Surat
  52. 2) Definisi “Segera" dalam Pemeriksaan Surat
  53. D. Pra Peradilan
  54. E. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam RUU HAP
  55. 1) Keadilan Restoratif Sebagai Perubahan Tujuan Penghukuman
  56. 2) RUU Keadilan Restoratif Sebagai Atensi Pemerintah dalam Prolegnas 2025 - 2029
  57. Definisi
  58. Prinsip Dasar
  59. 3) Tantangan dalam Penerapan Keadilan Restoratif
  60. F. Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli
  61. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa, Saksi, Ahli, dan Korban
  62. 1) Penambahan Pengaturan Hak atas Informasi
  63. 2) Akses terhadap Berkas Perkara dan Seluruh Alat Bukti
  64. Hak-Hak Saksi, Ahli dan Korban
  65. 1) Hak untuk Memberikan Keterangan Tanpa Terdakwa
  66. 2) Hak atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
  67. 3) Saksi Pelaku (Justice Collaborator)
  68. G. Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan
  69. 1) Perlindungan Hak-Hak Kelompok Disabilitas, Perempuan, dan Lanjut Usia
  70. 2) Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
  71. 3) Perlindungan Hak-Hak Anak
  72. H. Bantuan Hukum
  73. I. Upaya Hukum
  74. Pasal 269
  75. J. Pembuktian
  76. K. Koneksitas
  77. BAB IV. PENUTUP
  78. A. KESIMPULAN
  79. B. REKOMENDASI
  80. DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
  81. A. Usulan Perubahan Pasal Penyelidikan dan Penyidikan
  82. B. Usulan Perubahan Pasal Upaya Paksa
  83. C. Usulan Perubahan Pasal Pra Peradilan
  84. D. Usulan Perubahan Pasal Keadilan Restoratif
  85. E. Usulan Perubahan Pasal Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli
  86. Usulan Pasal terkait Hak Memberikan Keterangan Tanpa Terdakwa
  87. Usulan Perubahan Pasal terkait Saksi Pelaku
  88. F. Usulan Perubahan Pasal Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan
  89. G. Usulan Perubahan Pasal terkait Bantuan Hukum
  90. H. Usulan Perubahan Pasal terkait Upaya Hukum
  91. I. Usulan Perubahan Pasal terkait Pembuktian
  92. J. Usulan Perubahan Pasal terkait Koneksitas
  93. DAFTAR PUSTAKA
  94. Media Online
  95. Peraturan Perundang-undangan
  96. Putusan Pengadilan/Putusan Mahkamah Konstitusi
  97. KOMNAS HAM RI

Kajian Rancangan Undang- Undang Tentang Hukum Acara Pidana Analisis dan Rekomendasi Strategis Komnas HAM atas Pasal-PasaI RUU KUHAP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2025

KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA : ANALISIS DAN REKOMENDASI STRATEGIS ATAS PASAL-PASAL RUU KUHAP

Tim Penyusun

Pengarah:

Abdul Haris Semendawai Uli Parulian Sihombing Saurlin P. Siagian

Penanggung Jawab:

Endang Sri Melani

Penulis:

Nadia Farikhati | Wahyu Wagiman | Endang Sri Melani | Delsy Nike Mimin Dwi Hartono | Arief Ramadhan | Zsabrina Marchsya Ayunda

Administrasi:

Lanang Ajie Fardhani | Robby Auliya

Tata Letak dan Desain Sampul:

Komnas HAM

Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Jalan Latuharhary No 4B Menteng, Jakarta Pusat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR iii RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. 1 B. Tujuan... 4 C. Ruang Lingkup. 4 BAB II. INSTRUMEN TERKAIT HUKUM ACARA PIDANA .6 A. Situasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia ..6 B. Instrumen Hak Asasi Manusia terkait Hukum Acara Pidana dan Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak. .7 BAB III. ANALISIS PENGATURAN 14 A. Penyelidikan. 15 B. Penyidikan 17 C. Upaya Paksa 35 D. Pra Peradilan 61 E. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam RUU HAP 77 F. Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli. 90 G. 111 Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan H. Bantuan Hukum. .124 I. Upaya Hukum .128 J. Pembuktian. 134 K. Koneksitas .146 BAB IV. PENUTUP .156 A. KESIMPULAN .156 REKOMENDASI. .157 B. DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) 160 DAFTAR PUSTAKA 228

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Usulan Perubahan Pasal Penyelidikan dan Penyidikan. .23 Tabel 3.2. Usulan Perubahan Pasal terkait Upaya Paksa. ..51 Tabel 3.3. Usulan Perubahan Pasal terkait Pra Peradilan. ...66 Tabel 3.4. Usulan Perubahan Pasal terkait Keadilan Restoratif. ..84 Tabel 3.5. Usulan Perubahan Pasal terkait Hak Tersangka/Terdakwa. ...93 Tabel 3.6. Usulan Perubahan Pasal terkait Hak Tersangka/Terdakwa. ..95 Tabel 3.7. Usulan Pasal terkait Hak Memberikan Keterangan Tanpa Terdakwa ...98 Tabel 3.8. Gambaran Peran, Hak dan Kewenangan Aktor terkait Pelindungan Data Pribadi Dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana. ...101 Tabel 3.9. Usulan Pasal terkait Hak Perlindungan Privasi dan Data Pribadi......104 Tabel 3.10. Usulan Perubahan Pasal terkait Saksi Pelaku ..108 Tabel 3.11. Usulan Perubahan Pasal terkait Hak Kelompok Rentan. ..116 Tabel 3.12. Usulan Perubahan Pasal terkait Bantuan Hukum. ..126 Tabel 3.13. Usulan Perubahan Pasal terkait Upaya Hukum. ...131 Tabel 3.14. Usulan Perubahan Pasal terkait Kasasi ...133 Tabel 3.15. Usulan Perubahan Pasal terkait Pembuktian ..143 Tabel 3.16. Usulan Perubahan Pasal terkait Koneksitas. ..148

KATA PENGANTAR

KUHAP yang pada awal penyusunannya dilandaskan pada pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila dan UUD NRI 1945 setelah sekian lama berlaku, ternyata masih mengandung kelemahan dan belum dapat bermetamorfosis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum yang semakin kompleks. KUHAP juga ternyata masih memerlukan aturan pelaksanaan yang diatur oleh lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Situasi dan kebaruan KUHAP semakin tergerus dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi sistem pembuktian. Terlebih ada beberapa undang-undang yang dibentuk pasca tahun 2000 yang didalamnya mengatur mengenai sistem dan mekanisme pembuktian yang relatif berbeda dengan KUHAP.

Seturut dengan itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi atau memperbarui ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP tentunya semakin menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pembuktian yang ada di dalam KUHAP dianggap sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan dasar dalam proses peradilan di Indonesia.

Oleh karenanya, untuk mengimbangi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta harmonisasi dengan aturan-aturan terbaru yang telah diterapkan dalam praktik peradilan, pembaruan KUHAP harus dilaksanakan oleh para pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR RI sebagai garda terdepan dalam pembentukan hukum harus mampu mencari dan menemukan kerangka pembaharuan KUHAP yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan dan kepentingan masyarakat.

Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri berkepentingan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut sebagai upaya agar ketentuan yang dimuat sejalan dengan prinsip dan norma HAM. Salah satu bukti bahwa Hak Asasi Manusia berkaitan erat dengan Hukum Acara Pidana adalah bahwa dari 73 permohonan pengujian atas KUHAP, sejumlah 12 (dua belas) permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi penting untuk pembaharuan dan penyesuaian KUHAP saat ini dengan Konstitusi dan perkembangan instrumen HAM.

Komnas HAM RI menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengkajian ini, terutama institusi penegak hukum, pemerintah daerah, para akademisi, serta kelompok masyarakat sipil. Semoga kajian ini menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam upaya menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia kaitannya dalam proses peradilan pidana.

Ketua

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah hadir selama 45 (empat puluh lima) tahun terakhir terakhir ternyata tak mampu untuk melepaskan dari perubahan dan dinamika masyarakat yang terus berubah dan semakin berkembang. KUHAP yang pada warsa delapan puluhan dianggap sebagai mahakarya akhirnya harus tunduk pada waktu yang terus berjalan. Sebagian aturan dan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHAP dianggap sudah usang atau ketinggalan zaman, dan tidak dapat lagi mengimbangi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Lahirnya peraturan perundang-undangan pasca tahun 2000an yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan hukum yang beririsan dengan hukum acara pidana, sistem dan mekanisme pembuktian yang relatif berbeda dengan KUHAP, diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi atau memperbarui ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP semakin menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan hukum acara pidana yang ada di dalam KUHAP dianggap sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan dasar dalam proses peradilan di Indonesia.

Untuk mengimbangi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta memberikan keadilan dan kepastian hukum yang lebih mendekati dengan kepentingan hukum masyarakat dan harmonisasi dengan aturan-aturan terbaru yang telah diterapkan dalam praktik peradilan, pembaruan KUHAP merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan oleh para pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR RI sebagai garda terdepan dalam pembentukan hukum harus mampu mencari dan menemukan kerangka pembaharuan KUHAP yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan dan kepentingan masyarakat.

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia perlu melakukan langkah-langkah dan respon untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap proses pembahasan dan substansi dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Rancangan Hukum Acara Pidana tersebut agar substansi dan muatan materi yang diatur RUU Hukum Acara Pidana selaras dengan prinsip dan norma HAM yang telah diakui di dalam Konstitusi UUD NRI 1945 dan instrumeninstrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kajian atas RUU Hukum Acara Pidana yang dilakukan Komnas HAM merupakan salah satu bentuk peran serta dan partisipasi Komnas HAM untuk memastikan tujuan utama dan semangat reformasi hukum acara pidana yakni untuk melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia dapat terjamin dan terejawantahkan di dalam Hukum Acara Pidana mendatang. Sehingga, RUU Hukum Acara Pidana yang nantinya akan disahkan merupakan produk hukum yang benar-benar mengadopsi dan menjadikan prinsip dan norma hak asasi manusia sebagai bagian inheren dari hukum acara pidana Indonesia.

Kajian Komnas HAM atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) menemukan beberapa ketentuan yang berpotensi mengurangi dan membatasi penikmatan hak-hak asasi manusia apabila RUU Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas ini tidak memerhatikan dan/atau mengabaikan catatan dan rekomendasi Komnas HAM. Terdapat 11 (sebelas) isu yang menjadi perhatian Komnas HAM terkait dengan RUU HAP ini.

Berikut ini merupakan catatan, kritisi dan rekomendasi Komnas HAM beberapa isu dan ketentuan yang terdapat di dalam draft RUU HAP versi Maret 2025 yang patut diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR RI.

A.Penyelidikan

Pasal 1 angka 8 RUU HAP versi Maret 2025 menjabarkan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

Adanya ketentuan mengenai penyelidikan tersebut secara prinsip sudah dan mengakomodasi kepentingan lembaga-lembaga lembaga penegak hukum dan/atau lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan seperti Komnas HAM yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Vide Pasal 18 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000).

Ketentuan penyelidikan tersebut memberikan landasan yang lebih kuat bagi Komnas HAM dalam melaksanakan mandat yang terdapat di dalam UU No. 26 tahun 2000. Namun demikian, ketentuan Pasal 1 angka 7 RUU HAP berpotensi mereduksi fungsi-fungsi penyelidikan yang diatur di dalam UU Khusus, karena hanya mengakomodasi institusi kepolisian sebagai satu-satunya Penyelidik, karena penyelidik yang dibatasi hanya pejabat Polri. Tentunya ini berpotensi menimbulkan persoalan bagi lembaga-lembaga non kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai penyelidik sebagaimana dimiliki Komnas HAM sebagaimana diatur di UU No. 26 tahun 2000.

Berkaitan dengan definisi dan ketentuan mengenai penyelidik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7 RUU HAP, Komnas HAM merekomendasikan agar definisi dan muatan materinya diubah dengan membuka peluang aparat penegak hukum dan/atau lembaga negara lainnya yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan diakomodasi di dalam RUU HAP, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 7 RUU HAP berbunyi: "Penyelidik adalah pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan lembaga negara lainnya yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan".

Terkait kewenangan penyelidikan yang diatur di dalam Pasal 5

(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;

b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan

c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d mengenai frasa "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab"harus dirumuskan lebih jelas dan spesifik supaya tidak ditafsirkan secara berbeda dan digunakan secara sewenang-wenang. Kewenangan yang diberikan tersebut harus memerhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan necesitas. Sehingga, rumusannya menjadi: "mengadakan tindakan lain yang diatur dalam undang-undang terkait", misalnya tindakan lain menurut UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Terorisme, UU Tipikor atau undangundang lainnya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;

b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

Kewenangan yang dimiliki penyelidik yang luas dan strategis tersebut harus bisa diterapkan secara jelas dan terukur, dan kewenangan penyelidik tersebut juga secara sama harus diberikan kepada lembaga lain selain kepolisian.

B.Penyidikan

Terkait dengan kesetaraan dan independensi Penyidik Tertentu. Hal ini sehubungan dengan kewenangan Penyidik Polri sebagai Penyidik Utama di Pasal 7 Ayat (3) dan ayat (4) RUU HAP, PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, dan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik adalah penghentian penyidikan. Ketentuan penghentian penyidikan dalam RUU HAP memberikan perluasan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Ketentuan dalam RUU HAP lebih menekankan hak atas kepastian hukum, dijelaskan bahwa "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan". Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan oleh Jaksa, padahal jaksa adalah dominus litis (pengendali perkara), dan berwenang memberikan petunjuk menghentikan penyidikan terhadap perkara yang tidak layak dilanjutkan, misalnya karena alat bukti tidak cukup atau tidak memenuhi syarat formil.

Ketentuan penghentian penyidikan juga semestinya memperhatikan kelompok rentan. Di dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan menjelaskan kelompok rentan adalah kelompok yang secara struktural terpinggirkan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan rawan mengalami diskriminasi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin.

Atas dasar kerentanannya, penyidik bisa menghentikan penyidikan, untuk menghormati hak asasi manusia dalam koridor keadilan restoratif. Kebijakan ini telah berlaku misalnya untuk pelaku anak-anak di bawah 18 tahun dimana penyidik bisa memberikan diskresi, misalnya dilakukan rehabilitasi dan pembinaan. Sedangkan untuk kelompok rentan lain, misalnya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, atau masyarakat adat belum ada ketentuannya. Penghentian penyidikan untuk kelompok rentan tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang objektif, bukan semata diskresi kepolisian dan kasuistis.

RUU HAP juga perlu mengatur mengenai jenis kegiatan dan batas waktu dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam penyidikan mengingat kegiatan penyelidikan juga diatur pada Pasal 16 RKUHAP. Kegiatan penyidikan dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Durasi waktu penyidikan, termasuk penetapan tersangka penting karena tentu ini menyangkut penentuan nasib dan perlindungan hak seseorang, baik yang menjadi korban, saksi ataupun tersangka.

C. Upaya Paksa

Penggunaan upaya paksa sebagai salah satu bagian dari tahapan penyidikan perlu kiranya mendapat perhatian. Penggunaan upaya paksa sebaiknya diikuti dengan peningkatan pengawasan yang ketat dan efektif termasuk dari luar kepolisian. Sehingga, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini diperlukan mengingat upaya paksa merupakan perampasan hak asasi manusia (HAM) atau hak privasi perorangan (personal privacy right) yang dilakukan dalam proses penegakan hukum. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang sangat besar yang dimiliki penyidik, potensi terjadinya pelanggaran HAM tidak dapat terelakkan. Untuk itu, sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan mekanisme yang ketat guna memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada upaya pembatasan HAM dalam proses peradilan pidana.

Upaya paksa sebagai salah satu bagian dari tahapan penyidikan perlu kiranya mendapat perhatian. Kepolisian pada dasarnya memiliki kewenangan sangat besar dalam tahap penyidikan, khususnya dalam memulai perkara pidana. Namun demikian, minimnya pengawasan yang ketat dan efektif termasuk dari luar kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan wewenang terutama dalam hal upaya paksa. Untuk itu, sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan mekanisme yang ketat guna memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada upaya pembatasan HAM dalam proses peradilan pidana.

Ketentuan mengenai upaya paksa juga belum mengatur mengenai kewajiban memberikan salinan izin dan Berita Acara secara langsung dan transparan kepada Subjek Upaya Paksa. Tidak diatur standar perlindungan terhadap barang yang disita yakni standar penyimpanan, keamanan, dan pengelolaan barang bukti, dan prosedur pengembalian barang yang tidak relevan atau tidak terbukti hasil tindak pidana. Termasuk didalamnya belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu penyitaan dan mekanisme keberatan atau perlawanan hukum terhadap penyitaan.

Salah satu teknik yang seringkali digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penggunaan upaya paksa adalah penggunaan teknik investigasi khusus, seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Kebiasaan ini diberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai jenis-jenis tindak pidana pidana yang dapat diterapkan dengan teknik investigasi khusus, syarat dapat dilakukannya kewenangan ini, termasuk adanya jaminan bahwa kewenangan ini harus berbasis izin pengadilan. Kewenangan ini tidak boleh dilakukan pada penyelidikan karena kewenangan ini bukan legitimasi penjebakan. Penyelidik/penyidik tidak boleh menginisiasi niat jahat melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan upaya paksa harus disandarkan pada standar dan kerangka perlindungan hak asasi manusia, dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan:

1) Habeas Corpus, setiap orang yang ditangkap dalam waktu paling lama 48 jam harus dihadapkan ke pengadilan;

2) Izin Pengadilan, semua tindakan upaya paksa harus dengan izin pengadilan, pengecualian dalam kondisi mendesak diatur secara ketat untuk tiap-tiap bentuk upaya paksa;

3) Alasan yang cukup, setiap upaya paksa hanya dapat dijalankan jika terdapat "alasan yang cukup" berdasarkan bukti faktual dan objektif untuk masingmasing tindakan upaya paksa secara spesifik.

D. Pra Peradilan

RUU HAP mengatur tiga kewenangan hakim praperadilan dan mengakomodir kepentingan tersangka atau terdakwa dalam hal pelaksanaan upaya paksa; kemudian mengakomodir korban atau masyarakat umum dalam hal terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan; dan ganti kerugian terhadap tersangka/ terdakwa yang kasusnya dihentikan. Namun, di dalam mekanisme praperadilan ini, terdapat beberapa kelemahan yang belum diakomodasi dalam RUU HAP, diantaranya praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal aspek materiil merupakan aspek yang paling banyak disorot dalam proses penegakan hukum.

Praperadilan lebih banyak tertuju pada dipenuhinya syarat-syarat formil suatu penangkapan atau penahanan. Sehingga secara umum, mekanisme praperadilan yang diatur dalam RUU HAP versi Maret 2025 belum mencerminkan keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum. Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum.

Komnas HAM merekomendasikan agar ketentuan mengenai praperadilan dirumuskan ulang mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili kepentingan pelaku (tersangka/terdakwa), korban, dan masyarakat secara umum yang berhak atas keadilan substantif.

E. Pengaturan Keadilan Restoratif

Mekanisme keadilan restoratif merupakan salah satu ketentuan baru yang diadopsi di dalam RUU HAP versi Maret 2025. Dimasukkannya ketentuan mengenai keadilan restoratif didasari oleh pertimbangan pentingnya menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Agar ketentuan mengenai keadilan restoratif berjalan efektif, pengaturan keadilan restoratif dalam RUU HAP sebaiknya diselaraskan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana (United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative

Justice Programmes in Criminal Matters), dan dipertegas dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan.

Berdasarkan Deklarasi tersebut, pelaksanaan keadilan restoratif harus dilandasi oleh Prinsip Dasar:

a. Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara dan dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Restorative Justice berpegang pada prinsip kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

b. Pelaksanaan Restorative Justice harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.

c. Pelaksanaan Restorative Justice harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.

Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan keadilan restoratif yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang:

1. Potensi "transaksional" dalam menentukan kasus-kasus yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, khususnya posisi korban yang tidak seimbang dengan pelaku atau pun pihak penyelidik atau penyidik. Hal ini berpotensi menimbulkan proses yang tidak sukarela dan cenderung dipaksakan;

2. Potensi penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Keadilan restoratif sering kali dianggap sebagai pelengkap sistem peradilan pidana melalui komisi kebenaran dan mekanisme pemulihan. Namun, bila tidak dilakukan secara hati-hati, mekanisme ini dapat menciptakan impunitas dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.

Tantangan ini perlu dimitigasi sejak awal perumusan konsep keadilan restoratif di dalam RUU HAP, agar penerapan mekanisme keadilan restoratif sejalan dengan semangat pembaruan hukum acara pidana Indonesia.

F. Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli

Meskipun hak-hak tersangka/terdakwa sudah disebutkan secara rinci, masih terdapat hal penting lainnya terkait pelindungan dan hak dasar tersangka/terdakwa yang perlu penegasan dan penguatan dalam pengaturannya, yakni yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak atas informasi bagi tersangka dan terdakwa yang belum diatur di dalam RUU HAP. Berbagai ketentuan internasional telah menegaskan mengenai hak setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan pada saat penangkapannya, alasan penangkapan atau penahanan, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Informasi mengenai tuduhan ini harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh orang tersebut, terutama berkaitan dengan alasan-alasan dan fakta penangkapannya, sehingga ia dapat menggunakan hak-hak nya dalam proses peradilan.

RKUHAP versi Maret 2025 belum secara eksplisit mengatur hak tersangka/terdakwa untuk mengakses berkas perkara dan alat bukti. Jaminan pemberian akses terhadap seluruh dokumen peradilan salah satunya antara lain berkas perkara juga akses terhadap alat bukti menjadi penting untuk memastikan adanya kekuatan yang seimbang (eguality of arms) antara pihak penyidik-penuntut umum dengan tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya dalam proses peradilan.

RUU HAP belum secara jelas mengatur mengenai Pemberian Keterangan Saksi/Korban tanpa kehadiran Terdakwa. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saksi dan korban dalam memberikan keterangan atau kesaksian, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerentanan atau trauma. Hak ini diberikan menyangkut pelindungan saksi dan korban dari potensi intimidasi atau tekanan yang mungkin timbul dari kehadiran terdakwa saat memberikan keterangan. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

RUU HAP ini perlu memasukkan ketentuan bagaimana seharusnya pelindungan hak atas privasi dan data pribadi tersangka, terdakwa, saksi dan korban dalam proses persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan dan upaya hukum secara jelas dan komprehensif. Ketentuan terkait perlindungan hak atas privasi dan data pribadi tersangka, terdakwa, saksi, korban dan ahli dapat juga diatur dalam satu pasal tersendiri, dimana dalam pasal tersebut harus menegaskan bahwa seluruh data dan informasi pribadi hanya dapat diakses oleh otoritas hukum yang berwenang dan digunakan sebagaimana mestinya dan secara proporsional.

Pengaturan berkaitan dengan saksi pelaku dalam RUU HAP harus memenuhi beberapa prinsip kunci untuk menjamin keadilan, perlindungan hak-hak pihak terkait, dan efektivitas penegakan hukum. Pengaturan saksi pelaku dalam RUU HAP harus seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk menjamin kepastian hukum, pengaturan terkait saksi pelaku juga harus jelas agar tidak tumpang tindih antara saksi pelaku, saksi, dan terdakwa.

Selain itu, hak tersangka/terdakwa, saksi, korban juga belum diatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan hak atas penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat. Hal tersebut berbeda antara penerjemah dengan juru bahasa isyarat. Penerjemah adalah seorang profesional yang bertugas menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, sedangkan juru bahasa isyarat adalah profesional yang menerjemahkan bahasa lisan ke bahasa isyarat dan sebaliknya, memastikan komunikasi yang efektif antara orang yang bisa mendengar dan orang tuli atau penyandang disabilitas rungu.

G.Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan

Pengaturan perlindungan kelompok rentan dalam RUU HAP harus mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki masing-masing kelompok rentan. Penyediaan pelayanan dan sarana prasarana dalam RUU HAP bagi masing-masing kelompok rentan merupakan langkah yang baik. Oleh karenanya, pemberian pelayanan dan sarana prasarana dalam hal ini juga harus mencakup pendamping yang difasilitasi dari proses awal.

Penyediaan dan kehadiran pendamping sangat penting bagi kelompok rentan bukan hanya sebagai penghubung antara individu dan aparat penegak hukum, namun juga memberikan dan memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan hak-hak dan pelindungan dari tindakan diskriminasi.

Pengaturan mengenai kelompok rentan juga perlu disempurnakan dengan mencantumkan hak atas informasi yang memadai bagi kelompok rentan. Hak atas inforamasi sangat penting bagi setiap kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Kelompok rentan sering sering kali menghadapi diskriminasi ataupun hambatan struktural dalam mengakses sistem peradilan. Kurangnya informasi yang diberikan menjadikan kelompok rentan rantan rawan mengalami pelanggaran hak mulai dari proses penangkapan, penyidikan hingga peradilan.

RUU HAP juga belum mengakomodasi pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam proses peradilan pidana. Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ada penting dimasukan dalam materi substansi RKUHAP. Pertimbangan keberadaan living law ini dapat dilakukan pada setiap proses peradilan yang dijalani, sehingga dengan pertimbangan living law ini dapat ditentukan penyelesaian perkara, dengan mempertimbangkan living law penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan mekanisme restorative justice serta penjatuhan sanksi atau tindakan bersifat edukatif, korektif dan proporsional.

Ketentuan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam RUU HAP masih bersifat general dan tidak membedakan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam berbagai tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan putusan. Pengaturan perlindungan anak dalam KUHAP menjadi penting, tidak hanya dari aspek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak asasi bagi anak. Pengaturan ini juga merupakan langkah konkret dalam mendorong pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan kondisi anak.

H. Bantuan Hukum

Ketentuan bantuan hukum dalam RUU HAP berpotensi menimbulkan diskriminasi dan menutup akses keadilan bagi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara yang biasanya sangat politis. Seharusnya Advokat memiliki wewenang untuk mendampingi kliennya dalam semua tahapan dan semua perkara, tidak terkecuali termasuk untuk tindak pidana keamanan negara.

Ketentuan yang membatasi advokat untuk mendampingi tersangka tidak selaras hak atas keadilan bagi tersangka dimana perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa harusnya dapat terlindungi pada semua tahap proses peradilan. Hak atas bantuan hukum merupakan hak yang secara fundamental telah dijamin dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, oleh karenanya timbul konsekuensi berupa kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut.

Peran advokat dalam proses peradilan pidana merupakan langkah krusial untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang non diskriminatif. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela terdakwa, tetapi juga sebagai penjaga proses hukum yang adil (fair trial) sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan prinsip due process of law. Oleh karenanya, penguatan peran advokat dalam RUU HAP juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar hukum internasional, seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Advokat harus diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat sejak dini dalam proses penyidikan, termasuk dalam pemeriksaan tersangka, pengajuan upaya hukum, dan pengawasan terhadap prosedur penangkapan yang sah.

I. Upaya Hukum

Ketentuan mengenai jangka waktu banding yang relatif singkat berpotensi mengurangi atau menghilangkan akses pencari keadilan, khususnya terdakwa dan/atau keluarga terdakwa untuk mendapatkan hak atas keadilan, karena terbatasnya waktu yang disediakan undang-undang untuk mengajukan banding terhadap putusan yang tidak sesuai, keliru atau bahkan tidak adil.

Ketentuan yang menyatakan jangka waktu upaya hukum banding pidana 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan dinilai tidak realistis dan membebani para pihak, khususnya terdakwa atau kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum. Waktu 7 (tujuh) hari yang dialokasikan undang-undang tidak memberikan cukup waktu bagi pihak terdakwa atau penuntut umum untuk memproses permohonan banding. Jangka waktu tersebut berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan banding.

Dalam praktiknya selama ini, pada saat putusan dibacakan, biasanya hakim akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengoreksi tata bahasa dan format penulisan putusan. Sehingga, terdakwa atau kuasa hukumnya tidak dapat mendapatkan putusan sesuai dengan waktu yang disediakan. Akibatnya, waktu untuk menyusun memori dan mengajukan banding akan terpengaruh dan melebihi tengat waktu yang ditetapkan. Sehingga, berpotensi mengorbankan hak-hak pihak yang mengajukan banding untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih mendalam dan adil. Terlebih, situasi dan konteks geografis Indonesia yang luas dan berbeda masing-masing wilayahnya akan memengaruhi kecepatan layanan pengadilan dan akses bantuan hukum bagi terdakwa, khususnya terdakwa yang memiliki keterbatasan atas bantuan hukum dan asistensi dari pengacara.

J. Pembuktian

Pembentuk undang-undang seharusnya memberikan acuan dan standar yang jelas mengenai frasa "segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum", karena pada dasarnya frasa "segala sesuatu" dan frasa "sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" memiliki potensi untuk diartikan dan dimaknai secara berbeda-beda, tergantung dari posisi dan konteks proses pembuktian yang terjadi dalam suatu proses peradilan pidana.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pembentuk undangundang terkait dengan alat bukti, khususnya alat-alat bukti yang baru ditentukan di dalam RUU HAP, yakni "barang bukti, bukti elektronik dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" adalah harus diberikan kemungkinan bagi para pihak, khususnya terdakwa untuk melakukan pengujian admisibilitas (admisibility) terhadap alat-alat bukti tersebut guna memastikan bahwa alat-alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.

Adanya ruang untuk menguji alat bukti tidak dapat dilepaskan dengan praktikpraktik dalam penyidikan dan penuntutan yang selama ini terjadi dan seringkali dikeluhkan pencari keadilan. Seringkali alat bukti diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah. Salah satunya berkaitan dengan alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yang diajukan ke hadapan persidangan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

K. Koneksitas

RUU HAP mengakomodasi ketentuan mengenai koneksitas sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Salah satu hal perlu mendapat perhatian terkait dengan pengaturan perkara koneksitas di dalam RUU HAP adalah agar terdapat kepastian hukum, RUU HAP harus mencantumkan ketentuan tegas makna dari "titik berat kerugian" untuk menentukan suatu perkara apakah akan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer. Kewenangan untuk menentukan titik berat kerugian militer yang seharusnya diikuti dengan pembentukan dibentuk tim dan dilakukan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi untuk menganalisa mengenai titik berat kerugian dan selanjutnya menetapkan peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang untuk mengadili perkara. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili perkara tersebut, maka seharusnya pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat sejak lama untuk menyidangkan anggota militer yang melakukan kejahatan sipil yang tidak terkait dengan tugas kemiliteran di peradilan umum.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal pembentukannya pada 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dianggap sebagai salah satu magnum opus dalam bidang hukum yang pernah dihasilkan bangsa Indonesia yang berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh dan cengkeraman hukum kolonial. KUHAP yang diundangkan pada 31 Desember 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 merupakan kodifikasi hukum acara pidana yang bersifat nasional sebagai pengganti Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang dianggap sebagai hukum warisan pemerintah Hindia Belanda. Pembentukan KUHAP dilandasi keinginan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan hukum yang dibutuhkan Indonesia.

Setelah KUHAP diundangkan dan berlaku sebagai sumber hukum dalam proses penegakan hukum, hak asasi manusia, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang sebelumnya diabaikan menjadi landasan utama dalam proses dan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Eddy Hiariej menyatakan bahwa perlindungan atas harkat dan martabat manusia, khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan salah satu dasar yang baru yang menjadi pembeda antara KUHAP dengan hukum acara produk kolonial.

Pendapat Eddy Hiariej tersebut merujuk pada penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang merumuskan tujuan Hukum Acara Pidana yakni "Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."

Pemberlakuan KUHAP telah memberikan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakannya ke dalam golongan-golongan seperti yang berlaku pada hukum kolonial.

Selain memberikan perlindungan hak asasi manusia, KUHAP juga mendorong terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili Kepolisian dan Kejaksaan dengan kepentingan individu, dalam hal ini tersangka dan/atau terdakwa. Sementara posisi sentral KUHAP dalam kerangka penegakan hukum merupakan pedoman bagi aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya. Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum harus menjadikan KUHAP sebagai landasan utama dalam menjalankan tugasnya. Aparatur penegak hukum terikat dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Namun demikian, keberadaan KUHAP yang telah hadir selama 45 (empat puluh lima) tahun terakhir tak dapat dilepaskan dari perubahan dan dinamika masyarakat dan sistem hukum yang terus berubah dan semakin berkembang. KUHAP yang pada warsa delapan puluhan dianggap sebagai mahakarya akhirnya harus tunduk pada waktu yang terus berjalan. Sebagian aturan dan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHAP dianggap sudah kadaluarsa dan tidak dapat lagi mengimbangi perkembangan zaman.

KUHAP yang pada awal penyusunannya dilandaskan pada pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 setelah sekian lama berlaku ternyata masih mengandung banyak kelemahan dan belum dapat bermetamorfosis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum yang semakin kompleks. Hal ini sebenarnya sudah disadari oleh para pembentuk undang-undang dan pemerintah. Sesaat setelah diundangkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Pada 1982 Menteri Kehakiman Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP juga ternyata masih memerlukan aturan pelaksanaan yang diatur oleh lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

Situasi dan kebaruan KUHAP semakin tergerus dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi sistem pembuktian. Terlebih ada beberapa undang-undang yang dibentuk pasca tahun 2000 yang didalamnya mengatur mengenai sistem dan mekanisme pembuktian yang relatif berbeda dengan KUHAP. Seturut dengan itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi atau memperbarui ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP tentunya semakin menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pembuktian yang ada di dalam KUHAP dianggap sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan dasar dalam proses peradilan di Indonesia.

Oleh karenanya, untuk mengimbangi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta memberikan keadilan dan kepastian hukum yang lebih mendekati dengan kepentingan hukum masyarakat dan harmonisasi dengan aturan-aturan terbaru yang telah diterapkan dalam praktik peradilan, pembaruan KUHAP merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan oleh para pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR RI sebagai garda terdepan dalam pembentukan hukum harus mampu mencari dan menemukan kerangka pembaharuan KUHAP yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan dan kepentingan masyarakat.

Pada 2025 ini, Pemerintah dan DPR RI menjadikan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut RUU HAP) tentang Perubahan atas

KUHAP sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan dibahas pada semester pertama 2025. Salah satu dasar percepatan pembahasan RUU Hukum Acara Pidana adalah hukum pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan segera berlaku pada 2026, yakni tiga tahun setelah diundangkan. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedang dalam proses untuk diperbaharui.

Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri berkepentingan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut sebagai upaya untuk memastikan sejalan dengan prinsip dan norma HAM. Salah satu bukti bahwa Hak Asasi Manusia berkaitan erat dengan Hukum Acara Pidana adalah bahwa telah terdapat pengujian KUHAP telah diuji 73 kali dan KUHAP termasuk Undang-Undang kedua yang paling banyak diuji setelah Undang-Undang Pemilu. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 (dua belas) permohonan yang dikabulkan MK sehingga membuktikan beberapa ketentuan KUHAP bertentangan dengan konstitusi. Bahkan, dalam beberapa ketentuan tersebut KUHAP mengubah pengaturan atau melakukan kewenangan positive legislature seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menambahkan kewenangan Praperadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlu ada pembaharuan dan penyesuaian KUHAP saat ini dengan Konstitusi dan perkembangan instrumen HAM.

Memperhatikan rencana Pemerintah dan DPR RI terkait pembahasan RUU Hukum Acara Pidana tersebut, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia perlu melakukan langkah-langkah dan respon untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap proses pembahasan dan substansi dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Rancangan Hukum Acara Pidana tersebut. Hal ini relevan dengan mandat dan tujuan dibentuknya Komnas HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM), yaitu:

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Mandat dan tujuan Komnas HAM tersebut memberikan landasan bagi Komnas HAM untuk senantiasa mendorong berkembangnya kondisi HAM yang kondusif di tingkat nasional selaras dengan prinsip dan norma HAM yang berlaku secara universal. Merujuk pada Prinsip-Prinsip Paris terkait Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki mandat yang luas untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk memberikan pendapat, rekomendasi, usulan-usulan untuk pemajuan dan perlindungan HAM.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Komnas HAM melaksanakan kajian atas RUU Hukum Acara Pidana. Kajian ini merupakan tindak lanjut dari proses yang telah dilaksanakan pada 2023 yang telah menghasilkan kertas kebijakan tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dalam penyidikan dan upaya paksa pada RUU HAP (Draf RUU HAP Tahun 2023).

Langkah yang dilakukan Komnas HAM ini merupakan salah satu bentuk peran serta dan partisipasi untuk memastikan tujuan utama dan semangat reformasi hukum acara pidana yakni untuk melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia, khususnya para pihak yang terlibat atau menjadi objek atau bagian dalam sistem peradilan pidana, antara lain tersangka, terdakwa, saksi, korban, ahli atau pihak lainnya yang berpotensi terdampak pembaruan atau pemberlakuan hukum acara pidana. Sehingga, potensi terjadinya pembahasan sepihak dan tidak partisipatif dapat dicegah dan dihindari, serta potensi substansi (rancangan) undangundang hukum acara pidana yang dibahas dan akan berlaku yang dianggap melanggar hak-hak asasi manusia akan dapat dihindari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kajian atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah:

1) Menganalisis ketentuan dalam RUU HAP selaras dengan prinsip dan norma hak asasi manusia;

2) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum, pengadilan, maupun pihak terkait dalam memastikan proses hukum dilaksanakan secara adil, transparan dan berperspektif hak asasi manusia;

3) Menjamin ketentuan dalam RUU HAP mencakup perlindungan terhadap hakhak kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya, sehingga keadilan dalam proses hukum dapat diakses oleh semua.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian dan pembahasan RUU Hukum Acara Pidana ini akan fokus pada beberapa isu yang dianggap relevan dan penting bagi upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain berkaitan dengan:

1) Penyelidikan

2) Penyidikan

3) Upaya Paksa

4) Pra Peradilan

5) Mekanisme Keadilan Restoratif

6) Perlindungan dan Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli

7) Perlindungan Hak-Hak Kelompok Disabilitas, Perempuan, dan Lanjut Usia

8) Bantuan Hukum

9) Upaya Hukum

10) Pembuktian

11) Koneksitas

Kajian ini juga menjabarkan mengenai instrumen HAM internasional maupun nasional yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang seharusnya dijadikan sandaran dan dipertimbangkan sebagai kerangka kerja yang harus dipatuhi di dalam penyusunan rancangan undang-undang hukum acara pidana. Dasar dan argumentasi yang dibangun dalam kajian ini juga didukung dengan data aduan berkaitan dengan hak memperoleh keadilan yang diadukan kepada Komnas HAM.

Dalam melakukan analisa dan pembahasan terhadap RUU HAP ini, Komnas HAM menggunakan dan membandingkan KUHAP 1981 yang masih berlaku dan Draf RUU HAP versi 2019.

BAB II. INSTRUMEN TERKAIT HUKUM ACARA PIDANA

A. Situasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak atas rasa aman dan hak memperoleh keadilan merupakan dua hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Dalam konteks hukum pidana, kedua hak ini memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum acara pidana dan proses peradilan pidana. Hukum acara pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berfungsi sebagai landasan prosedural untuk menjamin bahwa setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, berlangsung secara adil dan menghormati hak asasi manusia.

Hak atas rasa aman tercermin dalam berbagai ketentuan KUHAP yang melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Misalnya, prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence) mengatur bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, KUHAP juga membatasi praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dengan mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi juga diatur untuk memastikan bahwa proses hukum tidak melanggar hak-hak dasar tersangka atau terdakwa.

Sementara itu, hak memperoleh keadilan diwujudkan melalui mekanisme peradilan yang fair dan transparan. Setiap orang berhak untuk didampingi penasihat hukum, mengajukan pembelaan, serta mengungkapkan bukti yang menguntungkan dirinya. Proses persidangan harus berlangsung secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, adanya upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam putusan pengadilan.

Keterkaitan antara hak atas rasa aman dan hak memperoleh keadilan terlihat jelas dalam fungsi sistem peradilan pidana. Jika seseorang tidak merasa aman selama proses hukum-misalnya karena intimidasi, penahanan tanpa dasar, atau perlakuan kasar-maka haknya untuk memperoleh keadilan juga akan terganggu. Sebaliknya, jika proses peradilan tidak adil, misalnya karena diskriminasi atau intervensi politik, maka rasa aman masyarakat terhadap hukum akan berkurang. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum untuk menciptakan keamanan dan kepentingan individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang menghambat terpenuhinya kedua hak ini. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, lambatnya proses peradilan, serta maraknya praktik kekerasan oleh aparat menjadi beberapa masalah yang sering muncul. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan terusmenerus, baik melalui reformasi hukum maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, agar hak atas rasa aman dan hak memperoleh keadilan dapat terwujud secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terkait hak atas rasa aman, Komnas HAM selama periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2024 menerima dan memproses pengaduan HAM sebanyak 504 aduan, dimana pihak yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian RI. Terkait dugaan pelanggaran hak atas rasa aman, tindak pidana merupakan detail aduan yang paling banyak diadukan yakni sebesar 104 aduan. Selain itu, terdapat 32 aduan terkait pembunuhan atau penganiayaan oleh aparat dan pemeriksaan terhadap pelapor dan atau saksi disertai intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi, dengan pihak diadukan terbanyak adalah Polri (23 aduan) dengan korban individu/orang perseorangan sebanyak 13 aduan, kelompok masyarakat sebanyak 4 aduan, individu tahanan sebanyak 3 aduan, kelompok pekerja sebanyak 2 aduan, dan individu profesi/pekerja sebanyak 1 aduan.1

Adapun untuk hak memperoleh keadilan, Komnas HAM periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2024 menerima dan memproses pengaduan HAM sebanyak 1.752 aduan, dimana 3 (tiga) pihak yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian RI, Lembaga Peradilan, dan Kejaksaan. Terkait kasus dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan, isu yang paling banyak diadukan adalah isu ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh Aparat Penegak Hukum sebanyak 1.137 aduan dan isu kinerja dan kode etik aparat penegak hukum sebesar 115 aduan. Terdapat 18 aduan terkait pembunuhan atau penganiayaan oleh aparat dan pemeriksaan terhadap pelapor/saksi disertai intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi. Adapun pihak yang diadukan terbanyak adalah Polri (12 aduan) dengan korban individu perorangan sebanyak 7 aduan, kelompok masyarakat sebanyak 2 aduan, individu anak sebanyak 1 aduan, individu pekerja/profesi sebanyak 1 aduan, dan individu tahanan sebanyak 1 aduan. Selain itu, juga terdapat 3 aduan terkait kriminalisasi advokat dengan pihak teradu adalah Polri dan korban adalah individu pekerja/profesi.²

B. Instrumen Hak Asasi Manusia terkait Hukum Acara Pidana dan Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dilandasi dan berdasarkan prinsip hukum. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep negara hukum Indonesia ini ditujukan untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara individual maupun kolektif.3 Salah satu implementasi dari konsep negara hukum adalah berlakunya hukum acara pidana dalam proses penegakan hukum.4 Hukum acara pidana mengatur proses dan mekanisme penegakan hukum melalui proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.5

Karakteristik yang melekat pada hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen yang mengekang hak asasi manusia. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum. Namun, pelaksanaan atas kewenangan dalam penegakan hukum tersebut harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat dan bersendi kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.6 Adopsi asas dan prinsip hak asasi manusia ke dalam hukum acara pidana tercermin dari adanya ketentuan mengenai jaminan bagi setiap orang untuk diadili melalui peradilan yang adil dan tidak memihak, hak tersangka/terdakwa untuk diberitahu secara tertulis mengenai proses peradilan yang melibatkan dirinya, hak tersangka/terdakwa untuk didengar keterangannya, dan hak tersangka/terdakwa untuk melakukan pembelaan atas sangkaan/dakwaan yang diajukan kepada dirinya.7 Hal ini tidak dapat dilepaskan dasar dan pertimbangan pembentukan KUHAP, yakni memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia.8

Pasca reformasi 1998, konsep hak asasi manusia ditegaskan melalui pengaturan yang lebih tegas yang ditetapkan dalam Amandemen Kedua UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia yang terkait dengan hukum acara pidana adalah hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 3 ayat (2) UU HAM. Ketentuan mengenai fair trial juga diatur didalam Pasal 10 DUHAM dan Pasal 14 ayat (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

UUD 1945 dan UU HAM menetapkan bahwa hak atas fair trial merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikualifikasi sebagai 'nonderogable rights'.º Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan gabungan dari hak-hak individual dan prinsip yang memastikan berjalannya proses dan administrasi peradilan yang layak yang berlaku secara universal dan dirancang untuk melindungi individu dari perampasan hak-hak dan kebebasan dasar secara sewenang-wenang atau tidak sah.10

Bagian ini akan mendeskripsikan mengenai instrumen hak asasi manusia, internasional maupun nasional yang relevan dan penting berkaitan hukum acara pidana dan fair trial, antara lain DUHAM dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik; UUD 1945, UU HAM, dan UU Kekuasaan Kehakiman.

1 Komnas HAM, Data Pengaduan Terkait Hak atas Rasa Aman dan Hak Memperoleh Keadilan Periode 2023 - 2024, Biro Dukungan Penegakan HAM, 2025.

2 Ibid.

3 Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945, 08 November 2021, HTTPS://WWW.MKRI.ID/INDEX.PHP?PAGE=WEB.BERITA&ID=17756&MENU=2.

4 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan llmu Hukum Pidana (menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 16.

5 Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Wacana Hukum Vol. VIII No.1, April 2009.

6 Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Pengantar Hukum Pidana Acara https://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf.

7 M Arif Setiawan, KUHAP Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum, No.

9 Vol 6 tahun 1997.

8 LEIP, Panduan Penerapan Prinsip-Prinsi[ Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Hakim, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2024/07/Panduan-Penerapan-Prinsip-Prinsip-HAM-FInal.pdf 9 Ibid.

10 ICR, Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia, 2019, hlm. 33- 34.

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

a. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights), yang merupakan suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki manusia.

DUHAM meliputi sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun hak-hak kolektif. DUHAM merupakan dasar dan induk dari pembentukan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung di dalam DUHAM menjadi salah satu indikator dan prasyarat keanggotaan PBB.11 DUHAM juga menekankan pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang bebas diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang obyektif terhadap perkara-perkara yang diadili.12

Beberapa ketentuan yang diatur dalam DUHAM secara langsung berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, diantaranya:

1) Pasal 6: "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada."

2) Pasal 7: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini."

3) Pasal 9: "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang wenang."

4) Pasal 10: "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan kepadanya."

5) Pasal 11 ayat (1): "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya."

6) Pasal 11 ayat (2): "Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan."

b. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik merupakan instrumen hak asasi manusia yang memberikan jaminan agar hak-hak manusia yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.13 Para ahli mengatakan bahwa Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik merupakan instrumen hak asasi manusia yang mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya.14

Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Ketentuan yang berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak terdapat di dalam Pasal Pasal 9-15, antara lain:15

1. Hak dan kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.;

2. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum;

3. Hak untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan;

4. Hak atas waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan;

5. Hak untuk diadili tanpa penundaan;

6. Hak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya;

7. Hak mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

8. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

11 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia/Rhona K. M. Smith, at.al., PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 107.

12 ICJR, Op Cit, hlm. 35.

13 ICJR, Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 14/05/2012, https://icjr.or.id/mengenalkovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/, diakses pada 25 April 2025.

14 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Op Cit, hlm. 93.

15 ICJR, Op Cit, hlm. 38.

Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

a. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

UUD NRI 1945 merupakan Konstitusi Indonesia yang menjadi dasar dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara jelas merupakan dasar hukum tertinggi dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak tercantum dalam Pembukaan (preambule) dan Batang Tubuh UUD 1945, yang memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan mendasar.16

Jaminan hak-hak fair trial dalam UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip penting: Pertama, jaminan atas hak-hak fair trial dilandasi oleh penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Kedua, proses peradilan haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ketiga, prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi dalam bentuk apapun dalam proses peradilan. Keempat, hakhak fair trial termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (non-derogable rights).17

Hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak yang diatur dan dijamin dalam UUD 1945, antara lain:

1) Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala penyelenggaraan negara, termasuk kekuasaan badan-badan peradilan dilakukan berdasarkan hukum;

2) Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

3) Pasal 28I ayat (1): Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

4) Pasal 28D: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

5) Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif tersebut;

6) Pasal 28G: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi salah undang-undang yang lahir pasca reformasi 1998 dan menjadi angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. UU HAM secara rinci mengatur mengenai proses pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia. Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia.18

ICJR menyebutkan 6 (enam) komponen hak yang dikualifikasi sebagai hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak yang diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999, yaitu:19

1) hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti bersalah atau yang lebih dikenal dengan hak atas praduga tak bersalah. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat (1));

2) hak untuk tidak dikenakan tindak pidana secara retroaktif (Pasal 18). Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk di dalam keadaan darurat;

3) hak atas persamaan dan perlakuan yang sama di muka hukum. setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3). Setiap orang juga diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5). Hak ini merupakan penjabaran lain dari prinsip non diskriminasi, yang penafsiran dan pelaksanaannya tidak hanya terkait dengan hukum HAM (stricto sensu) tetapi juga hukum humaniter internasional;

4) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Hak untuk tidak disiksa ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 4 UU). Orang yang ditangkap, ditahan, atau dalam kekuasaan polisi atau otoritas penegak hukum lainnya untuk tujuan interogasi atas tindakan kejahatan yang dituduhkan, apakah sebagai tersangka atau saksi, mempunyai hak untuk selalu diperlakukan dengan manusiawi dan tidak dijadikan subjek kekerasan psikis maupun fisik, ancaman atau intimidasi (Pasal 33 dan Pasal 34);

5) hak atas pendampingan hukum. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4));

6) hak untuk diadili oleh pengadilan kompeten, mandiri, tidak memihak yang dibentuk berdasarkan hukum. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).

16 Gunawan Jatmiko, Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi dalam Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, 2006, hlm. 139.

17 ICJR, Op Cit, hlm. 72.

18 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Op Cit, hlm. 254.

19 ICJR, Op Cit, hlm. 98-99.

BAB III. ANALISIS PENGATURAN

Konstitusi menggariskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan semata-mata kekuasaan (machtstaat).20 Hal ini senafas dengan prinsip bahwa konstitusi²¹ sejatinya mengandung tiga hal utama, yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.22

Konsekuensinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menggunakan instrumen hukum untuk mengatur ketiga hal tersebut secara substantif. Inilah yang oleh Frederich Julius Stahl sebut sebagai pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.23 Berkaitan dengan hal itu, peraturan-peraturan hukum positif haruslah dirumuskan secara tepat guna memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.24

Dalam konsep negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan pelindungan hukum bagi masyarakat dari setiap bentuk ancaman, termasuk kejahatan. Pasalnya, kejahatan dalam beragam bentuknya, dari masa ke masa, acapkali mengganggu keamanan masyarakat serta ketertiban umum. Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa kejahatan tersebut tidak hanya merupakan suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi juga kelakuan manusia yang tidak patut dan mengancam ketentraman masyarakat (sosial-patologis).25 Oleh sebab itu, peraturanperaturan hukum pidana yang baik mesti menghasilkan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan.

Kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan hukum pidana khususnya berupa undang-undang terletak pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut mengindikasikan peran strategis negara kaitannya dengan penanggulangan kejahatan dengan membentuk kebijakan dan pengaturan dalam bidang hukum pidana. Bidang hukum pidana ini pada dasarnya dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas, yaitu bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.26

Hukum pidana formil dikenal sebagai hukum acara pidana. Hukum pidana formil merupakan bidang hukum pidana yang didalamnya mengatur tentang proses peradilan pidana terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Proses peradilan pidana ini dilakukan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan.27

20 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

21 Brian Thompson menjelaskan bahwa konstitusi merupakan "...a document which contains the reluse for the operation of an organization"; Lihat dalam Brian Thompson, 1997, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, Blackstone Press, London, hlm. 3.

22 Sri Soemantri, 1984, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, hlm. 45.

23 Hasan Zaini Z, Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 155.

24 Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.

25 Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 102.

26 Ibid., hlm. 13.

A. Penyelidikan

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan tiga tahapan pra persidangan atau pemeriksaan pendahuluan yang diatur dalam KUHAP yang saat ini masih berlaku. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.28 Dalam tahapan penyelidikan, penyelidik mendapat kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan mengadakan tindakan lain yang dibenarkan menurut hukum.29

Dalam RUU HAP versi 2023, tahapan penyelidikan tidak lagi ditemukan. Hilangnya tahap penyelidikan karena proses penyelidikan tidak lagi dianggap sebagai proses pro-justisia karena upaya paksa tidak diperbolehkan dalam proses penyelidikan.30 Disamping itu, terdapat anggapan bahwa proses penyelidikan merupakan proses yang sangat subjektif karena kewenangan memutuskan adanya indikasi terjadinya tindak pidana hanya menjadi domain aparat penyelidik³1 dan atasannya langsung.32 Namun, dalam RUU HAP versi Maret 2025, tahap penyelidikan dikembalikan sebagai bagian dari tahap pra persidangan.

Pemisahan tahapan pra persidangan antara penyelidikan dan penyidikan menunjukkan diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP. Problematika pemisahan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP tidak hanya terjadi dalam tataran teoritis, melainkan dalam tataran praktik, sehingga pemisahan fungsi tersebut kerap menimbulkan problematika tersendiri. Persoalan perbedaan pendapat yang ada di kalangan kepolisian terkait status hukum suatu kasus, apakah dalam tahap penyidikan atau penyelidikan kerap kali ditemukan dalam praktiknya.33

Dikembalikannya tahapan penyelidikan dalam RUU HAP tentu didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup kuat untuk menerapkan model penegakan hukum due process of law, yang berfokus pada penegakan hukum yang memberi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip HAM.34 Aparat penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum dengan sangat hati-hati yang pada pokoknya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan wewenang.35 Penyelidikan sebagai tahap awal pra persidangan dibutuhkan untuk memastikan terjadinya peristiwa tindak pidana sebelum dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan. Ini merupakan wujud dari kehati-hatian agar ketika sudah sampai pada tahap penyidikan, bukti-bukti terjadinya peristiwa tindak pidana sudah memadai.

Di dalam RUU HAP versi Maret 2025 dijabarkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidik yang dibatasi hanya pejabat Polri menimbulkan persoalan, bagaimana dengan penyelidik dari lembaga lain, misalnya penyelidik Komnas HAM. Di dalam RUU HAP versi Maret 2025, kewenangan penyelidik diperluas sebagaimana diuraikan di halaman 7, sama dengan KUHAP 1981. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;

b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;

c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;

b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

Di dalam RUU HAP versi Maret 2025, diatur lebih rinci terkait kewenangan dan tata cara penyelidikan, yang tidak diatur dalam KUHAP 1981. Adapun kewenangan penyelidikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 yaitu Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara: a. pengolahan tempat kejadian perkara; b. pengamatan; c.

wawancara; d. pembuntutan; e. penyamaran; f. pembelian terselubung; g. penyerahan di bawah pengawasan; h. pelacakan; i. penelitian dan analisis dokumen. j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atau k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan/atau e. kegiatan. Luasnya kewenangan penyelidikan ini harus diberikan koridor pengawasan yang tegas agar tidak timbul kesewenangwenangan.

Dengan dikembalikannya fungsi penyelidikan, kewenangan Komnas HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mana Komnas HAM bertugas sebagai penyelidik, maka kewenangan tersebut tetap berlaku. Namun demikian, hal penting yang belum diatur secara konfrehensif terkait dengan penyelidikan, yang sebenarnya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi dan kepastian hukum adalah tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penyelidikan yang jelas. Hal lain yang perlu diperhatikan, antara lain terkait dengan:36

1) Pengawasan Yudisial terhadap Tindakan Penyelidik, sebagai tambahan pengawasan oleh Penyidik.

2) Kewajiban memberitahukan hak-hak kepada terperiksa sejak penyelidikan

3) Kedudukan dan status hukum orang yang diperiksa dalam penyelidikan

4) Peran dan fungsi jaksa dalam penyelidikan

5) Standar Bukti awal (treshold) untuk naik ke penyedikan

Terkait dengan pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP perlu memuat:37

1. Batas waktu penyelidikan, misalnya maksimal 30 hari, kecuali dalam hal tertangkap tangan 1 (satu) kali 24 jam;

2. Pengaturan judicial review terbatas terhadap tindakan penyelidikan;

3. Kewajiban pemberitahuan hak kepada subjek penyelidikan;

4. Status hukum yang jelas bagi orang yang diperiksa dalam penyelidikan, dan

5. Keterlibatan awal jaksa dalam bentuk koordinasi dan supervisi.

27 Ibid.

28 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

29 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

30 Marfuatul Latifah, "Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana", Jurnal Negara Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm 106.

31 Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 angka 4 KUHAP.

32 Marfuatul Latifah, Op.Cit, hlm 106.

33 Adrianus Meliala, "Beda Penyelidikan dari Penyidikan", Koran Tempo, 3 April 2009.

34 Marfuatul Latifah, Op.Cit, hlm 120.

35 Ibid., hlm. 118.

B. Penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi mandat yang begitu besar kepada kepolisian untuk melaksanakan kewenangan penyidikan.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dianggap sangat berbahaya, mengingat tidak sejalan dengan minimnya sistem pengawasan yang ketat, tak terkecuali pengawasan oleh pihak eksternal di luar lembaga kepolisian.38 Minimnya sistem pengawasan tersebut meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan korban. Dalam perspektif korban, tindakan oleh penyidik yang tidak profesional dan sewenang-wenang tentu merugikan hak korban untuk memperoleh keadilan.

Hal tersebut kemudian terbukti dengan berbagai temuan tindakan penyidik yang tidak profesional, diantaranya masih terjadinya praktik kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh oknum penyidik dengan tujuan untuk mengejar pengakuan dari tersangka maupun mengungkap motif lain.39 Meskipun terdapat upaya perbaikan secara "tambal sulam" terhadap proses penyidikan yang dilakukan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, belum terdapat pembaruan secara menyeluruh terhadap KUHAP, sejak diundangkan pada tahun 1980. Adanya potensi disharmoni dan tumpang tindih tentu menjadi kelemahan karena belum adanya pembaharuan terhadap KUHAP secara menyeluruh.

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban negara terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM utamanya dalam hukum acara pidana Indonesia, pemerintah dan DPR tengah melakukan upaya pembaruan secara menyeluruh yang dituangkan dalam RUU HAP. Salah satu bagian yang mendapat perhatian cukup besar dalam RUU HAP adalah proses penyidikan.

Terkait dengan kesetaraan dan independensi Penyidik Tertentu. Hal ini sehubungan dengan kewenangan Penyidik Polri sebagai Penyidik Utama di Pasal 7 Ayat (3) dan ayat (4) RUU HAP, PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, dan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

36 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Masukan dan Pendalaman Terhadap 11 (sebelas) Pokok Isu Catatan Kritis Komnas HAM Atas RUU KUHAP, disampaikan pada Konsultasi Publik Penyusunan Kajian RUU KUHAP yang diselenggarakan Tim Kajian RUU KUHAP KOMNAS HAM, di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kamis 22 Mei 2025.

37 Ibid

1) Perbandingan Penyidikan dalam KUHAP dan RUU HAP

RUU HAP sebagai upaya nyata pemerintah dalam melakukan pembaruan hukum acara pidana, tetap mengatur penyidikan sebagai salah satu prosedur sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 1 angka 6 RUU HAP menjelaskan "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya".40

Dalam rumusan pasal a quo, apabila ditinjau berdasarkan definisi penyidikan dalam RUU HAP, secara garis besar tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap KUHAP yang saat ini masih berlaku.41 Baik HAP maupun RUU HAP sama-sama mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan tersangkanya. Namun demikian, apabila dikaji lebih jauh terkait prosedur penyidikan, dapat ditemukan berbagai perubahan yang tercantum dalam RUU HAP dibandingkan KUHAP.

Di dalam KUHAP 1981, Penyidik memiliki 10 kewenangan, sedangkan dalam RUU HAP, kewenangannya menjadi 12, yaitu ada penambahan kewenangan di Pasal 7 huruf:

j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan

k. melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan

Dengan kewenangan ini, maka Penyidik bisa menghentikan penyidikan dan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau menerapkan prinsip keadilan restoratif. Perkara-perkara apa saja yang bisa dihentikan oleh Penyidik tentu harus diberikan batasan, koridor, dan syarat-syarat obyektif agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

38 Akbari et aI, Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberadaan Hukum Acara Pidana Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm 33.

39 Akbari et al, Op.Cit., hlm 32. Lihat juga KontraS, Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 - Mei 2020, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 2020.

40 Pasal 1 angka 1 RUU KUHAP.

2) Penyelarasan Diferensiasi Fungsional Penyidikan dan Penuntutan

Otonomi fungsi penegakan hukum yang dikenal dengan konsep diferensiasi fungsional dalam KUHAP bukan hanya ditemukan dalam hal pemisahan fungsi antara penyelidikan dan penyidikan. Diferensiasi fungsional dalam KUHAP juga dapat ditemukan dalam pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan. Prinsip diferensiasi fungsional KUHAP secara tegas memisahkan fungsi penyidikan yang secara umum dilakukan oleh kepolisian dengan fungsi penuntutan yang dilakukan oleh jaksa.

Meskipun secara fungsional dipisahkan berdasarkan konsep diferensiasi fungsional, namun penyidik dan jaksa tetap memiliki hubungan yang secara umum diatur dalam Pasal 109 dan 110 KUHAP atau biasa disebut sebagai lembaga prapenuntutan. Setelah dimulainya tahap penyidikan, penyidik memberitahu jaksa yang dituangkan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).42 Hubungan tersebut kemudian berlanjut dengan sistem ditunjuknya jaksa peneliti untuk melakukan penelitian terhadap perkara (P-16A).

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dan dituangkan dalam berkas perkara, terdapat sistem petunjuk yang diberikan kepada penyidik (P19) yang berarti bahwa berkas merupakan perkara pidana, namun berkas belum lengkap. Hubungan dalam P19 tersebut akan terus berlanjut dan terjadi hubungan bolak-balik antara jaksa dan penyidik hingga jaksa menyatakan berkas sudah lengkap dan mengeluarkan P21. Proses bolak-balik perkara dalam sistem P19 diakibatkan karena hilangnya kewenangan jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara) terhadap proses penyidikan.

Hilangnya kewenangan jaksa terhadap proses penyidikan sebagai akibat diadopsinya konsep diferensiasi fungsional menimbulkan dampak negatif dalam sistem peradilan pidana. Konsep a guo berpotensi membuka ruang terjadinya korupsi dan semakin mempertegas ego sektoral kelembagaan yang memiliki dampak negatif terhadap profesionalitas aparat penegak hukum yang diharapkan dari suatu sistem peradilan pidana Indonesia.43

Ismail Saleh pernah menyatakan bahwa tidak adanya kewenangan penyidikan pada kejaksaan telah membuatnya sempit dalam spektrum penanggulangan tindak pidana. Hal demikian kerap kali menempatkan kejaksaan dalam posisi lemah atau tidak meyakinkan dalam sidang pengadilan.44 Otonomi fungsi penegakan hukum dalam diferensiasi fungsional seharusnya tidak mengganggu pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penuntutan (opsporing en vervolgings beleid), yang akan berfungsi sebagai standar kerja untuk proses peradilan pidana (straf rechtspleging).45

Prinsip otonomi fungsi penegakan hukum yang memiliki konsekuensi terpisahnya fungsi penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik. Pada tahun 2014, Andi Hamzah menyatakan bahwa proses bolak-balik perkara antara penyidik dan jaksa pada tahap prapenuntutan tersebut mengakibatkan 550.000 perkara hilang dalam sepuluh tahun terakhir.46

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian LBH Jakarta dan MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2012-2014 menemukan setidak-tidaknya terdapat 44.273 berkas perkara yang tidak dilengkapi oleh penyidik dan tidak disampaikan kepada jaksa. Konsekuensi logis apabila penyidik tidak mampu melengkapi berkas perkara setelah diberikan petunjuk oleh jaksa selama 14 hari, adalah penyidik mengeluarkan SP3 atau melakukan penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum sebagai salah satu bentuk hubungan relasi lain dalam konsep diferensiasi fungsional.47

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah SP3 yang dikeluarkan sepanjang tahun 2012-2014 hanya sebesar 6,1% atau 2.712 dari total 44.273 yang tidak mampu dilengkapi oleh penyidik.48 Hal tersebut tentu melanggar asas kepastian hukum dan sangat merugikan hak korban selaku pencari keadilan, khususnya korban dari kelompok rentan.

Lebih lanjut, RUU HAP sebagai ius constituendum hukum pidana formil berupaya menghadirkan terobosan untuk menghadapi persoalan tersebut. RUU HAP mengembalikan jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara) yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan. Perubahan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 26 RUU HAP versi Maret 2025.

Ketentuan tersebut merupakan hal baru dalam hukum acara pidana Indonesia, karena sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, lembaga yang mewadahi koordinasi antara penyidik dan jaksa hanyalah melalui lembaga prapenuntutan. Terhadap terobosan baru dalam RUU HAP tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam rangka mempermudah koordinasi antara penyidik dan jaksa sebagaimana pasal a quo, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaanya perlu diatur bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan dapat dilakukan melalui telepon, sms, e-mail, atau lisan dan langsung dapat diberi petunjuk saat itu juga tanpa harus menggunakan surat.49 Hal tersebut tentu penting demi efisiensi penegakan hukum, dan sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi antara jaksa dan penyidik polisi dapat dilakukan melalui berbagai platform aplikasi pesan instan.

Andi Hamzah lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk lebih mempermudah koordinasi sebagaimana pasal a quo, dalam RPP nantinya dapat diatur "jaksa khusus", yakni "jaksa zona", yang langsung menerima bentuk koordinasi dan memberi petunjuk.s0 Seluruh tahapan koordinasi di atas dilakukan sebelum pemberkasan51, sehingga tidak akan terdapat lagi kasus bolak-balik perkara antara penyidik dengan jaksa dalam P19 hingga P21, sehingga potensi perkara yang hilang dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Dengan demikian pemenuhan hak atas kepastian hukum dan hak memperoleh keadilan bagi para pencari keadilan dapat terlaksana.

Di samping itu, menurut Mardjono Reksodiputro, dalam penyusunan kebijakan kriminal bidang penyidikan dan penuntutan (opsporing en vervolgings beleid), kejaksaan harus memegang pimpinan koordinasi.5²Dalam RUU HAP, hal tersebut terlihat dengan diaturnya ketentuan yang mengharuskan koordinasi antara jaksa dengan penyidik pada Pasal 26.

Meskipun tidak secara tegas menjelaskan bahwa jaksa memimpin atau menjadi koordinator dari tahap penyidikan, ketentuan tersebut menggambarkan bahwa jaksa memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara sejak awal. Ketentuan tersebut menggambarkan pengembalian peran jaksa sebagai dominus litis dalam penanganan perkara pada tahap awal dengan memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan.53 Dengan demikian, anggapan bahwa jaksa penuntut umum hanyalah sebatas "tukang pos" yang bertugas meneruskan perkara dari penyidik ke pengadilan akan tersingkirkan.

41 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

42 Pada awalnya ketentuan terkait SPDP yang tertuang dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum, lalu kemudian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan

bukan hanya kepada penuntut umum, melainkan kepada terlapor, dan korban/pelapor dan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan.

43 Akbari et al, Op.Cit., hlm. 54.

44 Ismail Saleh, sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia, op. cit., hal. 89. Lihat juga Akbari et al, Op.Cit hlm. 89.

45 Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip Akbari et al, Op.Cit hlm 89.

46 Andi Hamzah, "Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam RUU KUHAP", Jurnal Teropong, dalam Teropong, Vol.1, 2014., hlm. 119.

47 Akbari et al, Op.Cit., hlm. 97.

48 Ibid.

49 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 121.

50 Ibid.

51 Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) RUU KUHAP bahwa: Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada penuntut umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara.

52 Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip Akbari et al, Op.Cit., hlm 89.

3) Kewenangan Penyidikan dalam RUU HAP

Kewenangan penghentian penyidikan oleh penyidik dalam KUHAP diatur secara limitatif pada Pasal 109 ayat (2), dimana terdapat 3 (tiga) alasan penghentian penyidikan yakni: tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.54 Kemudian dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ketentuan penghentian penyidikan dalam RUU HAP lebih memberikan perluasan dibanding apa yang diatur dalam KUHAP. Pasal 25 RUU HAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena 6 (enam) hal, yakni: a. tidak terdapat cukup alat bukti; b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; c. Penyidikan dihentikan demi hukum; d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama; e. kedaluwarsa; f. Tersangka meninggal dunia; g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan; h. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan. i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Ketentuan dalam RUU HAP lebih menekankan hak atas kepastian hukum, dijelaskan bahwa "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan". Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan oleh Jaksa, padahal jaksa adalah dominus litis (pengendali perkara), dan berwenang memberikan petunjuk menghentikan penyidikan terhadap perkara yang tidak layak dilanjutkan, misalnya karena alat bukti tidak cukup atau tidak memenuhi syarat formil.55

Ketentuan penghentian penyidikan juga semestinya memperhatikan kelompok rentan.56 Di dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan menjelaskan kelompok rentan adalah kelompok yang secara struktural terpinggirkan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan rawan mengalami diskriminasi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin.

Atas dasar kerentanannya, penyidik bisa menghentikan penyidikan, untuk menghormati hak asasi manusia dalam koridor keadilan restoratif. Kebijakan ini telah berlaku misalnya untuk pelaku anak-anak di bawah 18 tahun dimana penyidik bisa memberikan diskresi, misalnya dilakukan rehabilitasi dan pembinaan. Sedangkan untuk kelompok rentan lain, misalnya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, atau masyarakat adat belum ada ketentuannya. Penghentian penyidikan untuk kelompok rentan tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang objektif, bukan semata diskresi kepolisian dan kasuistis.

Tabel 3.1. Usulan Perubahan Pasal Penyelidikan dan Penyidikan

PASALANALISISREKOMENDASI
Penyelidik adalah pejabat Kepolisianmenimbulkan persoalan,dengan Indonesia dan lembaga negara
1penyelidikan)
PASALANALISISREKOMENDASI
Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara diatur dalam yang undang-undang ini.Diganti menjadi tindakan lain yang diatur
Pasal 5 (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi media dan/atau elektronik; b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan C. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandaKetentuan tentang wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab harus lebih spesifik supaya tidak melanggar HAM secara sewenang- wenang, yaitu legalitas, proporsionalitas, dan necesitas.Diganti menjadi tindakan lain yang diatur dalam undang-undang terkait, misalnya tindak lain menurut kewenangan Komnas UU HAM dalam Pengadilan HAM. (Tidak diakomodir)
d. mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung yang jawab. Pasal 5 Ayat (2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapatTindakan penyelidik yang luas dan strategis harus bisa diterapkan secara jelasTindakan ini berlaku juga untuk lembaga lain
PASAL ANALISIS
melakukan tindakan berupa:dan terukur kewenangan penyelidik lain, misalnya Komnas HAMuntuk selain kepolisian misalnya Komnas HAM
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan; b. pemeriksaan dan Penyitaan surat; c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;lain, misalnya Komnas HAM dalam UU Pengadilan HAM(Tidak diakomodir)
Pasal 7 (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; berhenti d. menyuruh dan seseorang memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; e. mencari orang yang diduga melakukanKewenangan tambahan yaitu melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan Laporan melakukan tindakan lain sesuai peraturan tentang perundang-undangan harus lebih jelas dan dan terukur penjelasannya sehingga lebih bisa alat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan tindakan penyelewengan, misalnya dipakai untuk menghentikan perkara berhenti yang berat, seperti kasus dan pelecehan seksual dan korupsi. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikanMelakukan penyelesaian luar perkara di pengadilan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya bawah 1 tahun penjara dan untuk kasus yang tidak menimbulkan bagi dampak kepentingan publik. (Tidak seperti diakomodir/tidak berubah) Jaksa berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menghentikan
PASAL tindak pidana untukANALISISREKOMENDASI
menetapkan Tersangka; f. melakukan Upaya Paksa; mengambil sidik jari, g. melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan k. melakukanoleh Jaksa, padahal jaksa adalah dominus litis (pengendali perkara), berwenang memberikan petunjuk menghentikan terhadap penyidikan perkara yang tidak layak dilanjutkan, misalnya karena alat bukti tidak cukup atau tidak memenuhi syarat formil.penyidikan terhadap perkara yang tidak layak dilanjutkan dan (Tidak diakomodir)
keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan k. melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. l. melakukan tindakan lain sesuai peraturan
lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya.Terkait dengan kesetaraan dan independensi Penyidik Tertentu. Hal ini sehubungan dengan kewenangan Penyidik Polri sebagai PenyidikPenyidik dan PPNS tidak wajib berkoordinasi ini dengan penyidik Polri dan memiliki independensi dalam melaksanakan
PASALANALISISREKOMENDASI
pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan Penyidik pengawasan Polri. (4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. (5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud (3) pada ayat dikecualikan untuk Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, KomisiTertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri dan Ayat (4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas wewenangnya berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Ketentuan menimbulkan superioritas penyidik Polri dibanding penyidikundang-undang. (Tidak diakomodir)
Indonesia Angkatan Laut. Pasal 8 (1) Penyidik membuat berita tentang acara pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.Ketentuan yaitu penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum menunjukkan seolah-PPNS atau Penyidik tertentu dapat langsung menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui tanpa Penyidik Polri. (Tidak diakomodir)
PASAL (3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukanANALISISREKOMENDASI
(3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik dilakukan Tertentu melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. (4) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.olah penyidik lembaga lain di bawah penyidik Polri, sehingga mengganggu independensi penyidik selain Polri.1
Umum. Pasal 16: Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara: a.pengolahan tempat kejadian perkara; b. pengamatan; C. wawancara; d. pembuntutan; e. penyamaran; f. pembelian terselubung; g. penyerahan di bawah h. pengawasan; pelacakan; i. penelitian dan analisis dokumen. j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atau k. kegiatan lain yang tidak bertentangan denganLuasnya cara penyelidikan ini harus diberikan koridor pengawasan yang tegas tidak timbul agar kesewenang-wenangan dan berlaku untuk penyelidikan lembaga negara lain tidak hanya Polri.Cara penyelidikan ini berlaku untuk penyelidik Polri dan penyelidik lembaga negara lainnya. (Tidak diatur)
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16: Sasaran Penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau
Penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau
PASALANALISISREKOMENDASI
barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan/atau e. kegiatan. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.Ketentuan ini menunjukkan superioritas Polri karena mengawasi dan memberikan petunjuk bagi Penyelidik lembaga negara lainnya.Penyelidik lembaga lain memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya dan bisa berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan Penyidik lembaga negara lain terkait, misalnya Kejaksaan Agung dalam UU
Pasal 22 Ayat (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.ini bisa Ketentuan menimbulkan kesewenang-wenangan dan intimidasi.(Tidak berubah) Status orang yang dipanggil harus jelas, apakah tersangka, saksi, ahli, atau permintaan konfirmasi, disertai dengan keterangan peristiwa yang sedang diselidiki dan disidik. (Tidak diakomodir/Tidak berubah)
Tersangka atau Saksi. Pasal 23 ayat (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika juga itu melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atauBentuk permufakatan jahat harus lebih jelas dan kewajiban untuk melaporkan menimbulkan beban karena seharusnya melaporkan adalah hak masing-masing orang.Bentuk permufakatan jahat yang wajib dilaporkan harus jelas definisi dan ukurannya. (Tidak diatur)
Penyidik. Pasal 24 Ayat (2) Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat
PASALANALISISREKOMENDASI
melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani. (3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, dan tugas, wewenang masing-
Pasal 25 Ayat (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: a. tidak terdapat cukup alat bukti; b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; c. Penyidikan dihentikan demi hukum; d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama; e. kedaluwarsa; f. Tersangka meninggal dunia;Ketentuan penghentian penyidikan demi hukum harus lebih jelas dan terukur supaya tidak disalahgunakan untuk mendiskriminasi perkara. Perlu ditambahkan penyidikan bisa dihentikan karena pertimbangan pelaku kerentanan misalnya termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia, perempuan hamil, anak, dan masyarakat miskin, tentu dengan persetujuan korban.Ditambahkan ketentuan penghentian penyidikan terhadap kelompok rentan. (tidak diakomodir)
PASALANALISISREKOMENDASI
g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan; h. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan. i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling
banyak kategori II; atau j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pasal 26 Ayat (12) Keputusan mengenai perkara status sebagaimana dimaksud pada ayat
paling banyak kategori III. Pasal 26 Ayat (12) Keputusan mengenai perkara status sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. (13) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan. (14) Dalam hal hasil gelar1
PASAL status perkaraANALISISREKOMENDASI
status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan wajib melakukan Penuntutan. Pasal 27 Dalam hal penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara
pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan. Pasal 31Ketentuan pemakaian kamera pengawas yangKetentuan memakai perekam kamera pengawas harus bersifat
Penuntutan. Pasal 31 (1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya oleh pemeriksaan Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajibKetentuan pemakaian kamera pengawas yang sifatnya tidak wajib bisa menimbulkan kesewenang-wenangan tergantung pada kesediaan penyidik.Ketentuan memakai perekam kamera pengawas harus bersifat wajib dalam penyidikan dan bisa digunakan oleh pelaku dalam persidangan. (Tidak berubah, masih menggunakan term "dapat")
PASALANALISISREKOMENDASI
didampingi oleh Advokat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkam
dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. (3) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanyapengawas kamera
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik. (4) Rekaman kamera pengawas
untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik. (4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakankamera
Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik. (4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakankamera
Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik. (4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingankamera
penguasaan Penyidik. (4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa,kamera
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, Penuntut Umumkamera
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan diatau
(2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilanatau Umum
untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim.atau Umum pengadilan
Tersangka, Terdakwa, Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekamanatau Umum pengadilan permintaan
Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawasatau Umum pengadilan permintaan
Penuntut dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimanaUmum pengadilan permintaan
dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimanaUmum pengadilan permintaan
sidang pengadilan atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimanapengadilan permintaan
sidang pengadilan atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimanapengadilan permintaan
atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatpengadilan permintaan rekaman
atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatpermintaan rekaman
Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatpermintaan rekaman
Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatrekaman
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatrekaman
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatrekaman pengawas
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatrekaman pengawas
mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatpengawas
mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatpengawas
mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatawa
kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatWa
kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayatwas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturwas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturmaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturayat
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturayat
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturayat
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturayat
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturayat
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturayat
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturayat
(3) dan ayat (4) diaturayat
(3) dan ayat (4) diaturayat
(3) dan ayat (4) diaturayat
(3) dan ayat (4) diaturayat
(3) dan ayat (4) diaturayat
(3) dan ayat (4) diaturuyat
(3) dan ayat (4) diatur
(3) dan ayat (4) diatur
(3) dan ayat (4) diatur
(3) dan ayat (4) diatur
(3) dan ayat (4) diatur
(3) dan ayat (4) diatur
(3) dan ayat (4) diatdr
(5) dan ayat (4) dnatar
qisfal
qigtiL
qiginL
dalamqusil
dalamRoraturanqigil
dalamPeraturan)qigi
dalamPeraturan) isil
dalamPeraturaqisi1
ualanPeraua) qisil1
uatareraturar1
uatarTeraturarPeraturan1
Peraturan1
Peraturan1
Peraturan1
Peraturan1
Peraturan
Peraturan
Peraturan
PASAL Pasal 33ANALISISREKOMENDASI
(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka. (2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.Ketentuan ini menimbulkan diskriminasi untuk pelaku yang diduga melanggar tindak pidana keamanan negara yang biasanya sangat politis dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa.Advokat memiliki wewenang termasuk untuk tindak pidana keamanan negara. (Pasal 33 ayat (1) berubah menjadi "Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap TSK, Advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan")
dapat menyatakan keberatan.Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu. Perlu dipertimbangkan untuk menetapkan jangka waktu proses penyidikan mengingat dalam kegiatan penyelidikan juga diatur pada Pasal 16 RKUHAP. Durasi waktu penyidikan, termasuk didalamnya penetapan tersangka penting untuk diatur karenaPerlu ada ketentuan mengatur yang mengenai batas waktu. (sudah diatur)
PASALANALISISREKOMENDASI
一hal ini menyangkut penentuan nasib dan perlindungan hak seseorang, baik yang menjadi korban, saksi

53 Ketentuan ini senada dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Pegawai-pegawai penuntut umum pada Pengadilan Negeri diwajibkan karena jabatannya mengusut dan menuntut dengan saksama segala kejahatan dan pelanggaran yang pemeriksaannya termasuk pada Pengadilan Negeri". Ketentuan tersebut menegaskan peran jaksa dalam penanganan perkara tahap pemeriksaan pendahuluan.

54 Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

55 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

56 Penjelasan Dr. Ahmad Sofian, SH, dalam diskusi pembahasan kertas kebijakan Komnas HAM atas RUU KUHAP pada 30 November 2023 via zoom.

4) Penyidikan dan Batas Waktu

Jenis kegiatan dan batas waktu dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam penyidikan mengingat kegiatan penyelidikan juga diatur pada Pasal 16 RKUHAP. Kegiatan penyidikan dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Durasi waktu penyidikan, termasuk didalamnya penetapan tersangka penting karena hal ini menyangkut penentuan nasib dan perlindungan hak seseorang, baik yang menjadi korban, saksi ataupun tersangka.

C. Upaya Paksa

Bentuk upaya paksa dalam pasal 85 RUU HAP versi Maret 2025 meliputi:

1. Penetapan Tersangka;

2. Penangkapan;

3. Penahanan;

4. Penggeledahan;

5. Penyitaan;

6. Penyadapan;

7. Pemeriksaan surat; dan

8. Larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.

Upaya paksa adalah perampasan hak asasi manusia (HAM) atau hak privasi perorangan (personal privacy right), yang dilakukan kontrol penegakan hukum, dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), berupa penangkapan (arrest), penahanan (detention), penggeledahan (searching), dan penyitaan (seizure).57 Dalam perkembangannya, upaya paksa meliputi pula kegiatan seperti penyadapan dan pemeriksaan surat.

Upaya paksa sebagai salah satu bagian dari tahapan penyidikan perlu kiranya mendapat perhatian. Kepolisian pada dasarnya memiliki kewenangan sangat besar dalam tahap penyidikan, khususnya dalam memulai perkara pidana. Namun demikian, minimnya pengawasan yang ketat dan efektif termasuk dari luar kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan wewenang terutama dalam hal upaya paksa.

Penyalahgunaan wewenang penyidik dalam hal upaya paksa sangatlah rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan.58 Hal tersebut dikarenakan, pada dasarnya sifat dari upaya paksa sudah tergolong pembatasan terhadap HAM (yang meliputi perampasan kemerdekaan dan intrusi terhadap ranah privasi seseorang), maka apabila terjadi penyalahgunaan wewenang sangat besar yang dimiliki penyidik, potensi rawannya terjadi pelanggaran HAM tidak dapat terelakkan.59 Untuk itu, sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan mekanisme yang ketat guna memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada upaya pembatasan HAM dalam proses peradilan pidana.

Untuk menjawab persoalan tersebut, terdapat terobosan baru dalam RUU HAP yang mendapat perhatian dan sorotan khusus kaitannya dengan kewenangan upaya paksa. Pelaksanaan upaya paksa harus disandarkan pada standar dan kerangka perlindungan hak asasi manusia, dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan:60

1. Habeas Corpus, setiap orang yang ditangkap dalam waktu paling lama 48 jam harus dihadapkan ke pengadilan;

2. Izin Pengadilan, semua tindakan upaya paksa harus dengan izin pengadilan, pengecualian dalam kondisi mendesak diatur secara ketat untuk tiap-tiap bentuk upaya paksa;

3. Alasan yang cukup, setiap upaya paksa hanya dapat dijalankan jika terdapat "alasan yang cukup" berdasarkan bukti faktual dan objektif untuk masingmasing tindakan upaya paksa secara spesifik.

Mekanisme untuk menguji kewenangan upaya paksa, yakni praperadilan. RUU HAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan.61 Namun demikian, dalam pelaksanaannya kewenangan penyidik tersebut akan sedikit banyak bersinggungan dengan pra peradilan.

Di sisi lain, permasalahan yang timbul adalah adanya anggapan bahwa kewenangan praperadilan yang masih bersifat post-factum yakni hakim cenderung pasif karena kewenangannya baru dapat digunakan setelah ada permohonan dan upaya paksa, yang membuat kewenangan hakim praperadilan tidak efektif dalam memberikan pelindungan terhadap kewenangan penyidik yang besar.62

Ketentuan mengenai upaya paksa juga belum mengatur mengenai kewajiban memberikan salinan izin dan Berita Acara secara langsung dan transparan kepada Subjek Upaya Paksa. Tidak diatur standar perlindungan terhadap barang yang disita yakni standar penyimpanan, keamanan, dan pengelolaan barang bukti, dan prosedur pengembalian barang yang tidak relevan atau tidak terbukti hasil tindak pidana. Termasuk didalamnya belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu penyitaan dan mekanisme keberatan atau perlawanan hukum terhadap penyitaan.63

Salah satu teknik yang seringkali digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penggunaan upaya paksa adalah penggunaan teknik investigasi khusus, seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Kebiasaan ini harus diberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai jenis-jenis tindak pidana pidana yang dapat diterapkan dengan teknik investigasi khusus, syarat dapat dilakukannya kewenangan ini, termasuk adanya jaminan bahwa kewenangan ini harus berbasis izin pengadilan. Kewenangan ini tidak boleh dilakukan pada penyelidikan karena kewenangan ini bukan legitimasi penjebakan. Penyelidik/penyidik tidak boleh menginisiasi niat jahat melakukan tindak pidana.64

a. Penetapan Tersangka

Dalam Pasal 85 Ayat (1) RUU HAP versi Maret 2025 dijabarkan bahwa Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Namun, penjabaran alat bukti belum jelas, apa yang dimaksud dengan alat bukti beserta parameternya.

Kemudian di Ayat (6) diatur, bahwa Penetapan tersangka yang didasari dari tindakan kekerasan Penyidik, penetapannya dapat dibatalkan. Ketentuan ini patut untuk diapresiasi supaya penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Namun demikian, bentuk-bentuk kekerasan itu mesti dijabarkan dan ditetapkan ukurannya sebagai batasan bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan.

Lalu di Pasal 86 diatur bahwa Penyidik dilarang melakukan praduga bersalah dengan mengekspos tersangka, kecuali untuk tindak pidana kejahatan keamanan negara. Semestinya ketentuan ini berlaku untuk semua sebagai bentuk dari penerapan asas praduga tidak bersalah.

b. Penangkapan

Penangkapan sebagai salah satu upaya paksa hanya dapat dilakukan oleh penyidik pada beberapa institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan BNN juga sebagian PPNS (pejabat pegawai negeri sipil) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.65

57 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 6-7.

58 Sonia Caecilia Mamangkey, "Perlindungan Ham Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri Pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Lex Privatum, Vol. IX, No. 8, Juli 2021, hlm. 60.

59 Pembatasan HAM sejatinya dapat dilakukan apabila diatur oleh undang-undang dalam hal ini KUHAP. Namun demikian, apabila dalam upaya pembatasan tersebut terjadi penyalahgunaan wewenang maka akan sangat rawan terjadi pelanggaran HAM.

60 Koalisi KUHAP, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajian RUU KUHAP, Jakarta, 5 Mei 2025

61 Pasal 7 ayat (1) huruf d RUU KUHAP.

62 Lovina dan Sustira Dirga, 2022, Judicial Security Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, Institute for Criminal Justice Reform, hlm 32.

63 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

64 Koalisi KUHAP, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajian RUU KUHAP, Jakarta, 5 Mei 2025

1) Pengaturan Penangkapan dalam KUHAP dan RUU HAP

Dalam KUHAP dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.66 Sementara dalam RUU HAP, mengatur hal yang sama hanya saja frasa penyidik pembantu dihilangkan, karena memang dalam RUU HAP sudah tidak dikenal istilah Penyidik Pembantu.

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".67 Apabila dikaji lebih lanjut, frasa "seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana" merupakan salah satu contoh dari a presumption of guilt atau asas praduga bersalah yang dianut dalam crime control model dalam salah satu sistem nilai dalam hukum acara pidana.68

Namun demikian, ketentuan dan frasa yang sama ditemukan dalam ketentuan terkait penangkapan dalam RUU HAP.69 Padahal RUU HAP sebagai ius constituendum hukum acara pidana Indonesia digadanggadang telah menyesuaikan diri dengan sistem nilai hukum acara pidana kedua yakni due process of law sebagaimana yang dianut universal. Untuk itu, dalam rangka memenuhi cita-cita mengadopsi sistem due process of law dalam hukum acara pidana Indonesia, sudah barang tentu bahwa frasa tersebut seharusnya diubah, mengingat salah satu ciri dari sistem nilai due process of law adalah asas presumption of innocent atau asas praduga tak bersalah.

2) Ketidakjelasan syarat dilakukannya penangkapan

Sebagaimana ketentuan penangkapan yang dianut baik dalam KUHAP maupun RUU HAP bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga dapat diketahui bahwa syarat dilakukannya penangkapan adalah bukti permulaan yang cukup. Namun demikian, baik dalam KUHAP maupun Pasal 88 RUU HAP belum mendefinisikan standar yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan "dua alat bukti."

Hal tersebut tentu dapat menimbulkan persoalan dalam praktik, yang tidak jarang penyidik melakukan penangkapan dengan sewenangwenang dan berpotensi melanggar HAM. Hal itu sesuai dengan data yang dihimpun KontraS pada 2019 hingga 2020 bahwa setidaknya terdapat 46 kasus salah tangkap di mana tersangkanya diketahui mengalami penyiksaan.70

Data Komnas HAM pada 2020-2022 terdapat 115 kasus penangkapan dan penahanan tanpa disertai surat. Kasus yang kerap kali terjadi adalah dimana seseorang ditangkap oleh penyidik yang kemudian disiksa untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut terlihat misalnya dari kasus yang dialami oleh tiga anak di bawah umur yang disiksa dengan dipukul, ditendang, bahkan diancam dengan senjata untuk mengakui bahwa mereka melakukan pencurian.71 Bentuk penyiksaan dalam salah tangkap akibat tidak jelasnya standar syarat dilakukannya penangkapan tentu tidak mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UU HAM yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.72

Kejadian serupa berpotensi terulang kembali karena dalam RUU HAP, syarat untuk dilakukannya penangkapan masih sama dengan KUHAP yakni didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Padahal, telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan definisi tentang bukti permulaan yang cukup. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 memberikan definisi mengenai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dimana dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa kesemuanya berkaitan dengan bewijs minimum atau minimum jumlah minimum alat bukti, yakni dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP.73

Untuk itu, guna meminimalisir potensi pelanggaran HAM dan guna memenuhi asas kepastian hukum, sudah seyogyanya diatur definisi yang jelas secara eksplisit dalam RUU HAP terkait dengan syarat dilakukannya penangkapan khususnya ukuran dari "bukti permulaan yang cukup."

65 Luhut M. Pangaribuan, "Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Teropong, Vol.1, 2014. hlm. 15.

66 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

67 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

68 Eddy OS Hiariej, dalam Kuliah Umum: Politik Hukum dalam Revisi KUHAP, https://www.youtube.com/live/8xbfssi7O0Q?si= HYtHglNbIxWMErM, diakses pada 28 Agustus 2023.

69 Lihat Pasal 55 RUU KUHAP.

3) Perihal tembusan surat perintah penangkapan

Pasal 18 ayat 3 KUHAP menjelaskan bahwa: "tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan." Frasa

"segera" dalam ketentuan a guo menimbulkan persoalan dalam praktiknya karena tidak terdapat definisi yang dimaksud dengan segera.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 mendefinisikan lebih lanjut mengenai kata "segera". Putusan tersebut menyatakan frasa "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari".74

Terdapat perubahan yang signifikan terlihat dalam RUU HAP, dimana RUU HAP memberikan jangka waktu yang pasti perihal tembusan surat penangkapan kepada keluarga korban dan dapat dikatakan lebih baik daripada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Penyidik wajib memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka atau walinya yang ditunjuk oleh tersangka dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan.75 Ketentuan ini jauh lebih baik daripada ketentuan dalam putusan MK yang mensyaratkan tidak lebih dari 7 hari.

70 KontraS, 2020, Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 - Mei 2020, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, hlm. 13.

71 Faisal Zamzami, "3 Anak di Bawah Umur Dipaksa Mengaku Mencuri oleh Polisi, Disiksa dan Diancam Bunuh dengan Senjata", https://aceh.tribunnews.com/amp/2021/04/14/3-anak-di-bawah-umur-dipaksa-mengakumencuri-oleh-polisi-disiksa-dan-diancam-bunuh-dengan-senjata, diakses Pada 1 Oktober 2023.

72 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

73 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

4) Konsep penangkapan tanpa kewajiban dihadapkan pada hakim

Audit KUHAP yang dilakukan oleh ICJR memberikan salah satu kelemahan ketentuan terkait penangkapan dalam hukum acara pidana Indonesia yakni Pemberlakuan Konsep Penangkapan Tanpa Kewajiban Dihadapkan kepada Hakim dan Kekeliruan Pemahaman mengenai Masa Penangkapan.76

Penangkapan baik dalam KUHAP maupun RUU HAP diartikan sebagai suatu tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.77 Penangkapan dilakukan dengan jangka waktu paling lama selama 1 (satu) hari. Namun demikian, KUHAP tidak mengatur kewajiban untuk segera membawa atau menghadapkan tersangka yang telah ditangkap kepada hakim untuk diputuskan apakah akan dilanjutkan proses penahanan atau dilepaskan.78

Tidak adanya ketentuan tersebut bertentangan dengan standar yang diatur dalam KIHSP khususnya Pasal 9 Ayat (3) yang pada intinya menjelaskan bahwa "siapapun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan kriminal harus segera dibawa segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan".79 Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak boleh menjadi aturan umum bahwa orang yang menunggu persidangan harus dilakukan penahanan, namun dapat dilakukan pembebasan dengan jaminan untuk hadir di persidangan.

Keberadaan mekanisme sesuai dengan ketentuan KIHSP penting untuk menentukan perhitungan masa penangkapan. Apabila mengacu pada definisi penangkapan baik dalam KUHAP maupun RUU HAP, perhitungan masa penangkapan seharusnya dimulai sejak adanya pembatasan ruang gerak tersangka ketika secara fisik ditangkap oleh aparat hingga dihadapkan ke hakim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Komentar Umum Nomor 35 terhadap Pasal 9 KIHSP dijelaskan bahwa tersangka harus dihadapkan ke hakim setelah ditangkap paling lama dalam waktu 48 jam.

Ketiadaan konsep penangkapan dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia agar sejalan dengan ketentuan KIHSP kemudian menimbulkan gagasan perlunya durasi penangkapan yang lebih panjang dalam beberapa tindak pidana khusus. Sebagai contoh dalam tindak pidana terorisme yang terhadap tersangkanya dapat dilakukan penangkapan paling lama hingga 21 hari.

Untuk itu, sebagai komitmen Indonesia terhadap pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM, RUU HAP harus mengatur konsep penangkapan yang mewajibkan tersangka untuk dibawa ke hadapan hakim paling lama dalam waktu 48 jam untuk menentukan apakah ditahan atau dibebaskan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) KIHSP. Hal tersebut penting salah satunya supaya tidak terdapat kekeliruan pemaknaan konsep penangkapan yang berakibat ketidakserempakan asas karena berpotensi muncul aturan-aturan sektoral terkait masa penangkapan yang panjang.

c. Penahanan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yakni upaya paksa penahanan. Namun demikian, dengan diratifikasinya berbagai instrumen HAM internasional dan adanya amandemen Konstitusi UUD NRI 1945, serta diberlakukannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, semakin menegaskan komitmen negara terhadap pelindungan HAM, tentu menimbulkan konsekuensi logis penyesuaian pengaturan perampasan kemerdekaan yang terwujud dalam upaya paksa penahanan.

Secara umum, pengaturan terkait penahanan apabila ditinjau dari definisi antara KUHAP dengan RUU HAP tidak jauh berbeda. Hal yang membedakan definisi keduanya adalah frasa "penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya", diganti dengan "pejabat yang berwenang melakukan penahanan".

Tidak hanya perihal definisi, terkait syarat dilakukannya penahanan, tidak terdapat perbedaan signifikan antara KUHAP dengan RUU HAP dimana syarat dilakukannya penahanan adalah apabila ada kekhawatiran tersangka: melarikan diri; merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang bukti; mempengaruhi saksi; melakukan ulang tindak pidana; terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa. Hanya ketentuan terkait mempengaruhi saksi dan terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa lah yang berbeda. Namun demikian, parameter kekhawatiran tersebut harus didasarkan pada fakta, sehingga pelaksanaan upaya paksa penahanan bukan kewenangan subjektif dari penyidik.

Penahanan sebenarnya tidak mutlak dilakukan oleh penyidik, penuntut atau hakim, namun dalam praktiknya penahanan yang merupakan salah satu praktik perampasan kemerdekaan hampir selalu dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila perkaranya telah memenuhi syarat. Penahanan berdampak pada persepsi publik terkait berlangsungnya proses penanganan suatu perkara, sehingga penahanan seolah menjadi suatu keharusan, karena apabila tidak dilakukan penahanan akan memunculkan persepsi negatif dari publik terhadap proses hukum yang berlangsung. Muncul kecurigaan seperti adanya intervensi pengaruh, status sosial, atau finansial dalam proses penanganan perkara.80 Oleh karenanya, syarat dan pengawasan terhadap praktik penahanan harus dilakukan secara ketat, karena pada penahanan dapat dianggap sebagai upaya penghukuman dini bagi Tersangka atau Terdakwa.

Pelaksanaan kewenanganan penyidik untuk melakukan penahanan sebaiknya memperhatikan urgensi, tindak pidana dan ancaman pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Mengingat, selain dampak dan stigma, juga ketersediaan ruangan di tempat penahanan, baik rumah tananan (rutan), lembaga pemasyarakatan, ataupun tempat-tempat penahanan lainnya yang sudah sejak lama mengalami overcrowding. Overcrowding Lapas, Rutan atau tempat penahanan di markas-markas kepolisian di Indonesia merupakan permasalahan yang masih sulit diatasi. Selama ini, peningkatan jumlah penghuni tempat-tempat penahanan tidak diikuti oleh penambahan ruang dan daya tampung hunian pada Rutan/Lapas. Rata-rata Lapas/rutan di Indonesia mengalami over kapasitas lebih dari 100%.81 Oleh karenanya, rancangan RUU HAP harus mengatur mengenai alternatif penggunaan kewenangan penahanan selain di rutan, seperti tahanan rumah atau tahanan kota.

Ketentuan mengenai penahanan ini juga harus selaras dengan adanya ketentuan yang memungkinkan tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan, sehingga dapat 'bebas' sementara dari tahanan. Penangguhan penahanan ini harus diberikan secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat/penyidik yang bertanggungjawab terhadap penangguhan penahanan. Ditaatinya syarat-syarat penangguhan merupakan conditio sine quanon atau syarat mutlak dalam pemberian penangguhan penahanan, misalnya wajib lapor; tidak keluar rumah; tidak keluar kota; adanya jaminan orang dan jaminan uang.82

Tim Perumus RUU HAP juga harus mendorong perubahan paradigna aparat penegak hukum, khususnya penyidik yang cenderung memandang bahwa penahanan merupakan suatu keharusan atau kebiasaan apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, aparat penegak hukum juga cenderung melakukan penahanan secara maksimal hingga batas akhir, semata-mata karena hukum acara pidana mengatur batas maksimal penahanan. Seharusnya apabila kepentingan pemeriksaan sudah selesai atau sudah terpenuhi, penegak hukum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan. Anggapan bahwa semakin banyak orang ke penjara merupakan suatu prestasi merupakan anggapan yang nyata. Penyidik jarang sekali menggunakan kewenangan dan diskresi yang dimilikinya untuk melakukan penahanan.83

Hal yang sedikit berbeda adalah kaitannya dengan total jangka waktu penahanan. Hal ini pun hanya sedikit berbeda dimana total masa penahanan dalam KUHAP adalah 400 hari, sedangkan ketentuan dalam RUU HAP adalah selama total 390 hari.84

Bagaimana masa lama penahanan yang sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan kelebihan penghuni di pengadilan? Ketentuan ICCPR tersangka segera dihadapkan di muka pengadilan. Pada KUHAP, sejatinya penahanan merupakan kewenangan dari penegak hukum. Sehingga seharusnya dilakukan sebagai sarana terakhir jika diperlukan saja. Berdasarkan penerapan Pasal 9 KIHSP, penahanan sebelum persidangan seharusnya menjadi "pengecualian", daripada menjadi "kewajiban", sehingga tidak semua kejahatan dengan ancaman pidana lima tahun harus ditahan.85 Penahanan harus didasarkan tidak pada jenis kejahatan, melainkan pada kasus individu dari masing-masing kasus. Salah satu syarat penahanan harus menekankan "kepentingan publik".

Pasal 41 dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah Penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Dalam ketentuan tentang penahanan ini diatur dalam Pasal 93 Ayat 5, namun tidak diatur secara khusus dengan bagaimana jika tersangka atau terdakwa adalah kelompok rentan, misalnya perempuan hamil, penyandang disabilitas, atau lanjut usia. Semestinya ketentuan penahanan diatur berbeda untuk kelompok rentan sesuai dengan jenis kerentanan yang dimilikinya.

d. Penggeledahan

Salah satu asas dasar hak asasi manusia adalah pelindungan atas keamanan dan ketentraman di dalam tempat kediaman orang.86 Pelanggaran atas asas itu (mengganggu tempat kediaman orang) merupakan suatu pelanggaran yang serius.87

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin ketentraman tempat kediaman orang, yang dijelaskan pada pasal 12: Tiada seorangpun jua dapat diganggu secara sewenangwenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaranpelanggaran demikian. Disamping itu, UU HAM juga mengatur hal serupa bahwa: Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.88

74 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, Amar Putusan.

75 Pasal 56 ayat (5) RUU KUHAP.

76 Akbari et al, Op.Cit., hlm 192.

77 Pasal 1 angka 20 KUHAP jo. Pasal 1 angka 20 RUU KUHAP.

78 Akbari et al, Loc.Cit.,

80 Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Materi Pemantik Diskusi Draft 2 Kajian RUU KUHAP, Palangkaraya, Selasa,17 Juni 2025

81 Rully Novian, dkk, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, ICJR, 2018, hal 13

82 Pendapat Muhammad Tanziel Aziezi, dalam Notulen FGD Ahli RUU HAP, Komnas HAM, 7 Juli 2025

83 Rully Novian, dkk, Op Cit, hal 51

84 Akbari et al, Op.Cit., hlm 303.

85 Paragraf 38, General Comment Number 35 of Article 9 (Security and Liberty of Person) KIHSP.

1) Pengaturan Umum Penggeledahan

Ketentuan umum terkait definisi penggeledahan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan 18 yakni definisi penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Sementara itu, terdapat perbedaan ketentuan umum dalam RUU HAP versi Maret 2025 terkait definisi penggeledahan dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni penggeledahan a. rumah atau bangunan; b. pakaian; c. badan; d. alat transportasi; e. Informasi Elektronik; f. Dokumen Elektronik; dan/atau g. benda lainnya.

Pertama, terkait definisi penggeledahan rumah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara definisi yang terdapat dalam KUHAP maupun RUU HAP.89 Kaitannya dengan penggeledahan pakaian yang sebelumnya hanya disebutkan sebagai bagian dari kewenangan penyidik, dalam RUU

HAP diberikan definisi dalam ketentuan umum, yakni tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.90 Kaitannya dengan penggeledahan badan, RUU HAP memberikan definisi yang lebih lengkap dibanding apa yang diatur dalam KUHAP. Kemudian terkait penggeledahan badan dalam Pasal 1 angka 17 diartikan sebagai tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya serta.91

Berbeda dengan sedikit perbaikan yang diberikan pada penggeledahan terhadap pakaian, RUU HAP tidak melakukan perbaikan pengaturan penggeledahan badan yang juga mencakup pemeriksaan rongga tubuh. Pengaturan lanjutan terkait penggeledahan badan hanya diatur dalam Pasal 110 RUU HAP. Dalam pasal a quo dijelaskan bahwa apabila tertangkap tangan, setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh Tersangka.92 Kemudian apabila tersangka dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.93 Tidak terdapat penjelasan dan batasan lebih lanjut terkait penggeledahan badan yang dilakukan oleh penyidik. Hal tersebut berpotensi menjadi permasalahan utamanya terkait ketiadaan ketentuan pengambilan sampel cairan yang keluar dari rongga badan yang selama ini menjadi persoalan dalam penggeledahan terutama ketika menangani perkara narkotika.94

Ketentuan yang ada dalam RUU HAP bahkan tidak menjelaskan terkait penggeledahan badan tersangka perempuan harus dilakukan oleh pejabat perempuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.95 Berbagai persoalan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik yang dapat berujung pada pelanggaran HAM.

Di dalam Pasal 108 RUU HAP versi Maret 2025 diatur ketentuan larangan penggeledahan untuk:

a) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau

c) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan

Ketentuan ini diatur diduga untuk menghormati marwah lembaga legislatif, yudikatif, dan setiap hak beribadah warga negara.

86 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm. 73

87 Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Hlm 5

88 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

89 Lihat pasal 1 angka 17 Kuhap dan Pasal 1 angka 16 RUU KUHAP. Penggeledahan rumah adalah tindakan yang dilakukan penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain.

90 Pasal 1 angka 18 RUU KUHAP.

91 Dalam KUHAP, ketentuan terkait apabila penyidik perlu melakukan pemeriksaan rongga badan diletakkan pada bagian penjelasan dengan meminta bantuan kepada pejabat Kesehatan. Dalam penjelasan RUU KUHAP nantinya perlu diatur hal serupa guna melindungi hak seseorang atas tubuh dan guna adanya kepastian hukum.

92 Pasal 73 ayat (1) RUU KUHAP

93 Pasal 73 ayat (2) RUU KUHAP

94 Akbari et al, Op.Cit., hlm 266

95 Penjelasan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Waktu Dilaksanakannya Penggeledahan

Salah satu perbaikan yang dilakukan oleh RUU HAP terhadap upaya paksa penggeledahan adalah terkait waktu dilaksanakannya penggeledahan. Pengaturan dalam RUU HAP memberi ketentuan bahwa pelaksanaan penggeledahan harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.6 Ketentuan ini merupakan terobosan yang baik karena KUHAP tidak mengatur terkait "waktu" dilaksanakannya penggeledahan.

Hal tersebut dikarenakan, selama ini praktik penggeledahan rumah kerap kali dilakukan di malam hari bahkan tengah malam dengan tidak memperhatikan kondisi kesehatan dan waktu istirahat dari penghuni rumah yang akan digeledah.97 Penggeledahan pada malam hari berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi seseorang karena dapat saja, saat dilakukan penggeledahan, seseorang sedang lengah dan penyidik melakukan penggeledahan yang berujung penyitaan terhadap barang-barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.

e. Penyitaan

Setiap orang pada dasarnya memiliki pelindungan terhadap hak milik, yang dilindungi oleh Deklarasi Umum HAM. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) UU HAM, dinyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Hukum acara pidana perlu melakukan pengaturan penyitaan sebagai salah satu upaya paksa yang pada dasarnya terdapat hak yang dilindungi.

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan pada ketentuan umum terkait definisi penyitaan antara KUHAP dengan RUU HAP. Pasal 1 angka 15 RUU HAP memberikan definisi bahwa penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.98

Tidak adanya perbedaan pengaturan tentang penyitaan bukan hanya pada definisi saja. Baik RUU HAP maupun KUHAP sama-sama menjelaskan bahwa benda yang dapat disita adalah benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, namun tidak ada satupun ketentuan yang menjelaskan cara dan klasifikasi benda tersebut.

Terkait benda yang dapat disita, RUU HAP menambahkan satu klasifikasi benda yang dapat disita yakni benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.99 Di samping itu, RUU HAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap paket, surat, atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan sepanjang benda itu diperuntukkan bagi tersangka atau berasal darinya.100

f. Penyadapan

Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat dilindungi. Pasal 17 KIHSP menegaskan bahwa terhadap privasi, keluarga, kediaman, hingga korespondensi seseorang, tidak boleh diintrusi secara sewenangwenang atau secara tidak sah. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur penghormatan dan pelindungan hak privasi, bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.101 Sementara itu, tindakan penyadapan merupakan salah satu jenis upaya paksa yang diatur dalam RUU HAP. Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sangat bersinggungan dengan hak privasi, sehingga perlu kiranya untuk dikaji secara mendalam. Penyadapan harus dijadikan "upaya terakhir" dalam proses penyidikan. Harus dibuat standar yang jelas dan limitatif untuk menentukan kategorisasi tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir lingkup pelaksanaannya yang cenderung menjadi ekstensif.102

96 Pasal 68 ayat (2) RUU KUHAP. Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang ada di amerika bahwa aparat penegak hukum federal hanya boleh melakukan penggeledahan pada pukul 06.00 - 10.00 malam.

97 Akbari et al, Op.Cit., hlm 249

98 Lihat pasal 1 angka 15 RUU KUHAP. Tidak ada perbedaan dengan definisi penyitaan dalam KUHAP.

1) Pengaturan Penyadapan

Penyadapan merupakan jenis upaya paksa baru yang diperkenalkan dalam RUU HAP, karena sebelumnya, pengaturan terkait penyadapan tidak ditemukan dalam KUHAP. Pengaturan terhadap upaya paksa penyadapan dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang sektoral tindak pidana khusus. Persebaran peraturan terkait ketentuan penyadapan ini dapat menimbulkan ketidakserempakan asas sebagai akibat kekosongan hukum terkait penyadapan dalam KUHAP.

Pengaturan upaya paksa berupa penyadapan dalam RUU HAP telah sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan perlu dimuat dalam hukum acara pidana (KUHAP):103 "Bahwa mengatur hal sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka Undang- Undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana karena hukum yang mengatur penyadapan oleh institusi negara harus lebih ditekankan pada perlindungan hak atas privasi individu dan/atau warga negara Indonesia."

Pengaturan upaya paksa penyadapan dalam RUU HAP sebagai ius constituendum atau induk hukum acara pidana di Indonesia merupakan hal yang tepat. Selain menjalankan mandat dari Putusan MK karena terkait dengan pembatasan HAM, pengaturan penyadapan dalam KUHAP penting untuk menanggulangi adanya ketidakserempakan asas sebagaimana pengaturan penyadapan yang saat ini diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Adanya ketidakserempakan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan dalam penyadapan.

RUU HAP tidak memberikan definisi terkait penyadapan dalam ketentuan umumnya. Penyadapan sebagai upaya paksa yang sangat bersinggungan dengan hak privasi, diatur dalam RUU HAP sebagai upaya terakhir yang dilakukan dalam penyidikan. Penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.104

Oleh karena penyadapan merupakan bentuk serius intervensi atas privasi dan integritas seseorang, maka tindak pidana yang bisa disadap harus diatur, sehingga lebih proporsional dan sesuai dengan yang diperlukan. Apabila penyadapan berlaku untuk semua kategori jenis tindak pidana, dikhawatirkan akan timbul kesewenang-wenangan dan bentuk serius dari hak privasi seseorang.

99 Pasal 76 ayat (1) RUU KUHAP

100 Pasal 77 ayat (1) RUU KUHAP

101 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

102 Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H., M.H., Op Cit

2) Tindak Pidana yang Dapat dilakukan Penyadapan

Sebagai konsekuensi logis ketentuan Pasal 83 Ayat (1) RUU HAP bahwa penyadapan hanya dapat digunakan sebagai "upaya terakhir", maka tidak terhadap seluruh tindak pidana dapat dilakukan penyadapan. Penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap 20 tindak pidana yang disebutkan secara tegas pada Pasal 83 Ayat (2) RUU HAP.105 Namun demikian, dalam RUU HAP perlu mengkaji mengatur kriteria atau parameter dalam menentukan kategorisasi kejahatan yang dapat dilakukan penyadapan.

Standar untuk menentukan kategorisasi kejahatan tersebut harus ditetapkan secara jelas. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir lingkup penggunaannya yang ekstensif, seperti hanya digunakan terhadap tindak pidana serius yang berdampak meluas hingga mengancam keamanan atau ekonomi nasional, mengancam keselamatan nyawa, dan memerlukan investigasikhusus kerumitan teknik karena pembuktiannya.106

Adanya pengaturan terkait tindak pidana yang dapat dilakukan upaya paksa penyadapan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KIHSP. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 KIHSP terkait dengan pembatasan HAM yang diperkenankan, dijelaskan bahwa pada prinsipnya, tindakan penyadapan merupakan sesuatu yang dilarang, namun dapat dikecualikan jika berkaitan dengan a) Keamanan nasional; b) keamanan publik atau keamanan ekonomi negara; c) Pencegahan kejahatan atau kriminalitas; d) Pelindungan Kesehatan atau perlindungan moral; dan e) Perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.107

103 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, hal. 62.

104 Pasal 83 ayat (1) RUU KUHAP

105 Pasal 83 ayat (2): penyadapan hanya dapat dilakukan pada tindak pidana: a. tindak pidana terhadap keamanan negara; b. perampasan kemerdekaan/penculikan; c. pencurian dengan kekerasan; d. pemerasan; e. pengancaman; f. perdagangan orang; g. penyelundupan; h. korupsi; i. pencucian uang; j. pemalsuan uang; k. keimigrasian; l. mengenai bahan peledak dan senjata api; m. terorisme; n. pelanggaran berat HAM; o. psikotropika dan narkotika; dan p. pemerkosaan. q. pembunuhan; r. penambangan tanpa izin; s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan t. pembalakan liar.

3) Pelindungan terhadap Hasil Penyadapan

Maksud pelindungan terhadap hasil penyadapan terkait penyimpanan dan pihak yang dapat mengakses hasil dari dilakukannya penyadapan. Meskipun terhadap hal ini nantinya dapat diatur dalam RUU Penyadapan yang saat ini telah masuk prolegnas, hukum acara pidana sebagai induk hukum acara pidana di Indonesia kiranya perlu memberikan bridging article sebagai penghubung dengan RUU Penyadapan.

Hal tersebut perlu diatur supaya kejadian seperti kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto ketika rekaman percakapannya yang meminta kepemilikan saham Freeport tersebar ke publik pada tahun 2015 yang diperdengarkan pula pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan hingga tersebar keseluruhan percakapan.108 Hal-hal seperti ini perlu diatur dalam RUU HAP karena penyadapan merupakan upaya paksa yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi berbagai instrumen hukum HAM baik nasional maupun internasional.

Pemeriksaan Surat g.

Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara pengaturan pemeriksaan surat dalam KUHAP maupun RUU HAP. Setidaknya hanya ditemukan 2 (dua) perbedaan dari ketentuan terkait pemeriksaan surat.

106 Akbari et al, Op.Cit., hlm 213.

107 Christian Agung Selang, et al, "Aspek Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Penyadapan dalam Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantaasan Tindak Pidana Terorisme",

108Kompas.com, 2015, "Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto" https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Nova nto, diakses 30 September 2023.

1) Izin Melakukan Pemeriksaan Surat

Pasal 47 Ayat (1) KUHAP memberikan ketentuan bahwa dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan surat dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, ketentuan serupa tidak dapat ditemukan dalam RUU HAP. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa ketentuan tersebut dihilangkan? Mengingat kewenangan upaya yang dalam KUHAP mensyaratkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri seperti penggeledahan dan penyitaan, bahkan penyadapan dalam RUU HAP diatur harus dilakukan dengan izin HPP.

2) Definisi “Segera" dalam Pemeriksaan Surat

Dalam KUHAP diberikan ketentuan bahwa; apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik.109 Frasa "segera" dalam ketentuan a quo menimbulkan persoalan dalam praktiknya karena tidak terdapat definisi yang dimaksud dengan segera.

Untuk menghadapi persoalan tersebut perubahan yang baik telah dilakukan oleh RUU HAP. Ketentuan dalam Pasal 131 Ayat (2) RUU HAP memberikan ketentuan bahwa dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, maka maksimal 2 (dua) hari sejak pemeriksaan selesai harus diserahkan kembali kepada instansi terkait (kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan). Ditetapkannya waktu maksimal 2 (dua) hari tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa pemeriksaan surat.

Namun demikian, untuk menentukan apakah surat tersebut ada hubungannya dengan perkara atau tidak dan guna menjamin akuntabilitas, sebaiknya diberikan ketentuan pengawasan dalam pelaksanaan pemeriksaan surat baik dari HPP maupun penuntut umum sebagai "partner" penyidik dalam melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam RUU HAP.

h. Larangan Bagi Tersangka untuk Keluar Wilayah Indonesia

Pelarangan kepada seseorang tersangka keluar dari wilayah Indonesia adalah bentuk dari pembatasan hak untuk bergerak yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia.

Untuk itu, ketentuan yang diatur dalam RUU HAP versi Maret 2025 di Pasal 133 ini harus diperjelas untuk kategori jenis tindak pidana apa saja, sehingga tindakan pelarangan menjadi lebih terukur dan proporsional. Selain itu, juga perlu diatur jangka waktu larangan agar tidak menimbulkan kesewenangwenangan dan memberikan kepastian hukum.

Tabel 3.2. Usulan Perubahan Pasal terkait Upaya Paksa

Tabel 3.2. Usulan Perubahan Pasal terkait Upaya Paksa
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
Pasal 85 (1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Pasal 85 Ayat (6)Ketentuan minimal dua alat bukti perlu diperjelas seperti apa dan bagaimana ukuran serta definisi dua alat bukti.Dua alat bukti tersebut berupa dokumen, barang, dan keterangan ahli. (Tidak diakomodir)
Pasal 85 Ayat (6) Penetapan tersangka yang didasari dari tindakan kekerasan Penyidik, penetapannya dapat dibatalkan.Ketentuan ini tidak tegas, harus lebih tegas.Penetapan tersangka yang didasari dari kekerasan penyidik wajib dibatalkan untuk menghormati dan melindungi HAM, serta menjaga akuntabilitas penegakan hukum.
Pasal 86 (1) Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan bersalah praduga dengan cara mengumumkan penetapan Tersangka kepada publik dan/atau mengenakanini Ketentuan diskriminatif seharusnya berlaku untuk semua jenis kejahatan.(Pasal 85 ayat (6) didrop) Praduga tidak bersalah berlaku untuk semua jenis kejahatan. (Tidak diakomodir) Pasal ini diubah menjadi Pasal 86 dan 86A Pasal 86 Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Pasal 86A
PasalAnalisis Singkat
gurmemberikan informasi mengenaikeberadaan Tersangka tersebut.
Penyidikan, dan Pembantu berwenang melakukanPolri, kewenangan dan dalam keadaan atas perintah Penyidik lembaga berwenang melakukan penyidik tertentu negara lain harus berkoordinasi dihormati dan setara Penyidik Polri, misalnya kepentingan dengan penyidik Polri. atas dasar keamanan. Penyidik (Tidak diakomodir) Penyidik (3) PPNS dan Penyidiklembaga bisa tertentu harus berkoordinasi dengan dan setara Penyidik Polri, misalnya atas dasar keamanan. (Tidak diakomodir)
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
Pasal 88 Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari. (3) Kelebihan waktu Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkanKetentuan penangkapan dapat dilakukan lebih dari satu hari menimbulkan kewenang-wenangan.Penangkapan hanya diperkenankan maksimal satu hari / 24 jam. (Diakomodir) Pasal 90 berubah menjadi: Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
Pasal 94 sd. Pasal 98 lama penahanan 440 hari terlalu lama...Masa penahanan terlalu lama bisa sampai 440 hari. Penahanan tidak sebenarnya mutlak dilakukan olehMasa penahanan harus dibatasi supaya tidak sewenang-wenang. Perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat
penyidik, penuntut atau hakim; penahanan yang merupakan salah satu praktik perampasan kemerdekaan hampir selalu dilakukan terhadapsyarat-syarat penahanan yang harus diberlakukan secara ketat, penggunaannya harus diawasi secara berjenjang; Harus ada ketentuan yang menegaskan penggunaan
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan kewenangan
atau tersangka terdakwa apabila perkaranya telah memenuhi syarat. Penahanan berdampak pada persepsi publik terkait berlangsungnya proses penanganan suatu perkara, sehingga penahanan seolah menjadi suatu keharusan, karena apabila tidak dilakukan akan penahanan memunculkan persepsi negatif dari publik terhadap proses hukum yang berlangsung. Oleh karenanya, syarat dan pengawasan praktik terhadap penahanan harus dilakukan secara ketat, karena pada penahanan dapat dianggap sebagai upaya penghukuman dini bagi Tersangka atau Terdakwa. Ketersediaan ruangan di tempat penahanan, baik rumah tananan (rutan), lembaga pemasyarakatan, ataupun tempat- tempat penahanankewenangan penetapan tahanan rumah atau tahanan kota oleh penyidik Ketentuan mengenai penangguhan penahanan ini harus diberikan secara ketat dan dapat dipertanggungjawabka n oleh pejabat/penyidik yang bertanggungjawab terhadap penangguhan penahanan (Tidak berubah) Total penahanan tetap 440, termasuk tambahan 30+30 untuk TP dengan TSK/TDW dengan gangguan fisik/mental yang berat atau perkara dengan ancaman pidana >9 tahun.
proses penanganan suatu perkara, sehingga penahanan seolah menjadi suatu keharusan, karena apabila tidak dilakukan akan penahanan memunculkan persepsi negatif dari publik terhadap proses hukum yang berlangsung. Oleh karenanya, syarat dan pengawasan praktik terhadap penahanan harus dilakukan secara ketat, karena pada penahanan dapat dianggap sebagai upaya penghukuman dini bagi Tersangka atau Terdakwa. Ketersediaan ruangan di tempat penahanan, baik rumah tananan (rutan), lembaga pemasyarakatan, ataupun tempat- tempat penahanandan dapat dipertanggungjawabka n oleh pejabat/penyidik yang bertanggungjawab terhadap penangguhan penahanan (Tidak berubah) Total penahanan tetap 440, termasuk tambahan 30+30 untuk TP dengan TSK/TDW dengan gangguan fisik/mental yang berat atau perkara dengan ancaman pidana >9 tahun.
suatu dilakukan penahanan memunculkan persepsi negatif dari publik berlangsung. Oleh syarat pengawasan terhadap penahanan dilakukan penahanan dianggap upaya penghukuman dini bagi Tersangka atau Terdakwa.suatu keharusan, karena apabila tidak dilakukan akan penahanan memunculkan persepsi negatif dari publik terhadap TSK/TDW proses hukum yang gangguan berlangsung. Oleh karenanya, syarat dan >9 tahun. pengawasan praktik terhadapbertanggungjawab terhadap penangguhan penahanan (Tidak berubah) Total penahanan tetap 440, termasuk tambahan 30+30 untuk TP dengan TSK/TDW dengan gangguan fisik/mental yang berat atau perkara
dilakukan akan penahanan memunculkan persepsi negatif dari publik terhadap proses hukum yang berlangsung. Oleh karenanya, syarat dan pengawasan praktik terhadap penahanan harus dilakukan secara ketat, karena pada(Tidak berubah) Total penahanan tetap 440, termasuk tambahan 30+30 untuk TP dengan TSK/TDW dengan gangguan fisik/mental yang berat atau perkara dengan ancaman pidana
publik Oleh syarat terhadapdilakukan akan penahanan memunculkan persepsi negatif dari publik terhadap(Tidak berubah) Total penahanan tetap
Pasal Analisis SingkatAnalisis SingkatUsulan Perubahan
lainnya sudah mengalami
mengalami overcrowding. Peningkatan jumlah
overcrowding.
e overcrowding. Peningkatan jumlah
Peningkatan jumlah penghuni tempat-
t penghuni tempat- tempat penahanan
id tempat penahanan tidak diikuti oleh
tidak diikuti oleh penambahan ruang
darpenambahan ruang dan daya tampung
huniandan daya tampung pada
Rutalpada Rutan/Lapas. Oleh
karenanya,Oleh karenanya,
rancangrancangan RUU HAP
harusrancangan RUU HAP mengatur
mengemengatur mengenai alternatif
kewenanganmengenai alternatif
penahanankewenangan selain
rutan,penahanan selain seperti
rutan,seperti
tahanan kota.tahanan rumah atau
mendorongRUU HAP juga harus
mendorong perubahanRUU HAP juga harus mendorong
perubahanperubahan
yangperubahan paradigna penyidik
yangparadigna penyidik cenderung
memandacenderung memandang bahwa
penahananmemandang bahwa
merupakanpenahanan suatu
keharusanmerupakan suatu
kebiasaankeharusan atau
kebiasaan seseorangkebiasaan apabila
ditetapkanseseorang sudah
tersangka.ditetapkan sebagai
tersangka.tersangka. Aparat
penegpenegak hukum juga
cenderung melakukan
melakukan penahanan
17penahanan secara maksimal
maksimal hingga
Vbatas akhir, semata-
mata karena hukum
Vacara pidana1
batas mengatur
Pasal Analisis Singkat maksimalUsulan Perubahan
maksimal penahanan. Seharusnya apabila kepentingan pemeriksaan sudah selesai atau sudah
hukum tersangka tahanan. jarang menggunakan kewenangan diskresi dimilikinya melakukan penahanan Ketentuan mengenai penahanan ini juga harus dengan ketentuan memungkinkanpenahanan. Seharusnya apabila kepentingan pemeriksaan sudah selesai atau sudah terpenuhi, penegak hukum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan. Penyidik
PasalAnalisis Singkat kota; adanyaUsulan Perubahan
Pasal 102 (1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasaljaminan orang dan jaminan uang Ketentuan permohonan ganti kerugian harus lebih jelas dan terukur agar pemulihan atasBerhak mengajukan permohonan ganti rugi ke PN dengan jumlah dan/atau bentuk kerugian yang proporsional dan adil dengan sesuai
mengajukan permohonan kerugian pengadilan negeri. (2) Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh
Pasal 108 Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada: a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan RakyatKetentuan ini bisa diskriminatif, seharusnya untuk penggeledahan bisa dilakukan dimana saja, akan tetapi dengan cara yang lebih terukur supaya tidak kehilangan barang bukti dan atau petunjuk kejahatan.Penggeledahan bisa dilakukan dimana saja untuk kejahatan yang sifatnya penangkapan langsung. (Tidak berubah/tidak diakomodir)
Pasal
b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsungAnalisis SingkatUsulan Perubahan
b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan. Pasal 124 (1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik TertentuKewenangan penyadapan harus lebihBentuk penyadapan harus lebih diatur dan terukur, baik dalam bentuk,
Pasal 124 (1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. Pasal 133Kewenangan penyadapan harus lebih terukur supaya tidak sewenang-wenang.lebih diatur dan terukur, baik dalam bentuk, dan lama mekanisme, waktunya penyadapan dilakukan untuk menghormati hak privasi dan integritas pribadi. (diakomodir dengan menambahkan ayat (2) dengan merujuk pada UU tentang Penyadapan) Pencegahan berlaku untuk
Pasal 133 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Penyidikan. (2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakanKetentuan pelarangan ini harus diatur lebih terperinci dan terukur, supaya tidak sewenang- wenang.Pencegahan berlaku untuk tindak pidana yang diancam minimal hukuman penjara lima tahun dan dibatasi waktunya misalnya selama berapa bulan untuk kepentingan penyidikan. Status orang yang dicegah harus jelas, yaitu hanya untuk tersangka dan terdakwa, serta keluarga langsung (anak, istri, dan orang tua), berdasarkan alat bukti yang cukup. (Sebagian diakomodir, ada penambahan pada ayat (3): 3) Pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukanlama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulanketentuan prinsip- dalam upaya paksa memenuhi Corpus, setiap orang yang dalam waktu paling lama harus ke Pengadilan, tindakan upaya paksa harus izin kondisi diatur secara ketat untuk bentuk
Tersangka keluar dari wilayah Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.Penyalahgunaan wewenang penyidik dalam hal upaya paksa sangatlah rentan terhadap terjadinya HAM pelanggaran dalam proses penyidikan. Untuk itu, sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan mekanisme yang ketat guna memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada upaya pembatasan HAM dalam proses peradilan pidana. Pelaksanaan upayaPerlu ada ketentuan mengenai prinsip penggunaan paksa. Upaya harus memenuhi ketentuan-ketentuan: Habeas setiap orang yang ditangkap waktu paling lama 48 jam dihadapkan pengadilan; Izin Pengadilan, semua upaya paksa harus dengan pengadilan, pengecualian dalam mendesak
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
ketentuan- ketentuan: Habeas Corpus,cukup" yang berdasarkan bukti
ketentuan: Habeas Corpus, setiap orang yang ditangkap waktu dalam paling lama 48 jam harusberdasarkan bukti faktual dan objektif untuk masing-
Habeas setiap yang dalamCorpus, orangfaktual dan objektif untuk masing-
setiap yang ditangkaporanguntuk masing-
jam upayayang ditangkap waktu dalammasing tindakan upaya paksa secara
haruswaktu dalam paling lama 48 jam harusupaya paksa secara spesifik.
jam dihadapkanpaling lama 48 harusspesifik.
dihadapkanharus ke(tidak ada perubahan)
pengadilan;ke
Izin Pengadilan,Izin Pengadilan,
semua tindakansemua tindakan
paksa
paksa dengan
izinpanndengan
pengecualianizin pengadilan,
dalampengecualian kondisi
dalamkondisi
secaramendesak diatur
untukketat tiap-tiap
bentuk paksa;tiap-tiap upaya
paksa;upaya
paksa;
Alasanyang
cukup,setiap
upaya hanyapaksa
hanyadapat
dijalankanjika dijalankan
terdapat "alasanterdapat "alasan
yangcukup"
berdasarkanberdasarkan
bukti faktual danbukti faktual dan
objektifuntuk
masing-masingmasing-masing
tindakanupaya
pppaksa secara spesifik.
Salspesifik.Penggunaan
yangSalah satu teknik seringkaliPenggunaan teknik investigasi
yang digunakanseringkaliinvestigasi khusus
digunakanolehharus dilakukan atas
penyidikdalamseizin Ketua
perpenyidik proses penyidikanseizin Pengadilan Negeri dan
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
dan penggunaan upaya paksa adalah penggunaan teknik investigasi khusus, seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Kebiasaan ini diberikan batasan yang jelas dan tegastidak boleh dilakukan pada saat penyelidikan. (tidak ada perubahan)
upaya paksa adalah penggunaan teknik investigasi khusus, seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Kebiasaan ini diberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai jenis-jenis tindak pidana pidana yang dapat diterapkan dengan teknik investigasi khusus, syarat dapat dilakukannya kewenangan ini, termasuk adanya jaminan bahwa kewenangan ini harus berbasis izin pengadilan. Kewenangan ini tidak boleh pada dilakukan penyelidikan karenapada saat penyelidikan. (tidak ada perubahan)

109 Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Pra Peradilan

Praperadilan diatur dalam Pasal 149 (1) RUU HAP versi Maret 2025, dimana Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;

b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;

c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.

Sebelumnya dalam RUU HAP versi 2023, mekanisme prapedilan ditiadakan, diganti dengan satu lembaga baru yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Berdasarkan pasal 1 angka 7, Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah: pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.110

HPP digadang-gadang sebagai lembaga baru yang menggantikan lembaga praperadilan yang ada dalam KUHAP. Kewenangan HPP lebih lanjut dijelaskan secara tegas dalam pasal 111 ayat (1) RUU HAP111. Meskipun HPP merupakan lembaga praperadilan yang baru, terdapat beberapa kewenangan HPP yang bersinggungan dengan kewenangan penyidik terutama perihal upaya paksa. HPP diharapkan dapat mengantisipasi dan merespon masalah-masalah mendasar dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada saat pelaksanaan upaya paksa oleh penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum, upaya paksa terdiri dari tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Untuk memastikan pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan sipil individu, sudah selayaknya upaya paksa tunduk di bawah pengawasan pengadilan (judicial scrutiny).112

Di dalam RUU HAP diatur bahwa dari tiga kewenangan hakim praperadilan, mengakomodir kepentingan tersangka atau terdakwa dalam hal pelaksanaan upaya paksa; kemudian mengakomodir korban atau masyarakat umum dalam hal terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan; dan ganti kerugian terhadap tersangka/ terdakwa yang kasusnya dihentikan, padahal sudah mengalami kerugian materiil dan nonmaterial.

Namun di dalam mekanisme praperadilan ini, terdapat beberapa kelemahan yang belum diakomodasi dalam RUU HAP, yakni diantaranya praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal aspek materiil lah yang paling banyak disorot dalam penegakan hukum.

Penelitian yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional (KHN) memperkuat sinyalemen tentang kelemahan konsep praperadilan dalam KUHAP.113 Dari 363 responden di 33 provinsi, mayoritas menyetujui bahwa konsep praperadilan yang berlaku saat ini merupakan salah satu kelemahan mendasar dari KUHAP. Sebab, praperadilan lebih banyak tertuju pada dipenuhinya syarat-syarat formil suatu penangkapan atau penahanan. Kesetujuan responden malah dikategorikan 'cukup kuat'. 102 responden malah menyatakan sangat setuju, dan 197 menyatakan setuju. Hanya 54 responden yang tidak setuju, dan 5 orang sangat tidak setuju. Survei itu menjadi penting karena respondennya kebanyakan adalah mereka yang seharisehari bergelut dengan hukum. Responden berasal dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, petugas lapas atau rutan, advokat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Secara normatif ada empat kelemahan dasar praperadilan yang ditemukan KHN. Pertama, proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (pasal 80 KUHAP). Lalu, untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (pasal 81 KUHAP). Untuk itu, mekanisme ini hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mampu secara sosial, ekonomi, dan politik, sedangkan bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin, bisa dikatakan tidak mampu atau tidak memiliki akses atas praperadilan. Misalnya, masyarakat adat dan masyarakat minoritas.

Kedua, hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini sering terjadi sehingga untuk mengantisipasi praperadilan, penyidik dan penuntut umum memaksakan diri untuk segera melimpahkan perkara di pengadilan, padahal bisa jadi secara kelengkapan berkas belum memadai untuk disidangkan.

Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuh syarat materiil. Dalam konsep HPP, diberikan wewenang untuk memeriksa atau menguji upaya paksa. Jika praperadilan diberikan kewenangan ini, maka hakim tunggal tidak cukup. Perlu lebih dari satu hakim dan/atau dibantu oleh asisten yang memiliki kapasitas memeriksa legalitas dan legitimasi upaya paksa.

Keempat, lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep Habeas Corpus. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHAP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut Habeas Corpus. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum.

Dari 4 (empat) kelemahan tersebut yang paling krusial berkaitan dengan prosedur pengajuan praperadilan yakni, hanya dapat diajukan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi dan sosial, termasuk memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai hak untuk mengajukan pra peradilan dan mengakses jasa advokat.114

Selain keempat kelemahan tadi, penelitian KHN juga mencatat keluhan tentang batas waktu pemeriksaan praperadilan. Sebagian responden menganggap waktu tujuh hari tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf c RUU HAP versi Maret 2025. Sehingga secara umum, mekanisme praperadilan yang diatur dalam RUU HAP versi Maret 2025 belum merespon keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan dianggap belum mampu mengatasi kelemahan penegakan hukum. Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Ketentuan mengenai mekanisme praperadilan diperkirakan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum di Indonesia, antara lain karena:115

1. RUU KUHAP belum memperluas secara eksplisit kewenangan praperadilan untuk menguji semua tindakan pro justitia, seperti: Penetapan tersangka, Penggeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan alat bukti, Pemblokiran rekening dan aset. Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan, namun RUU KUHAP tidak mengakomodasi yurisprudensi progresif ini secara eksplisit dalam norma positif;

2. Belum mengatur mengenai mekanisme dan standar pembuktian dalam Praperadilan secara tegas, apakah cukup bukti permulaan yang sah atau lebih tinggi, alur pembuktian, tata cara pemeriksaan alat bukti dalam forum praperadilan guna mencegah ketidakpastian hukum, dan potensi disparitas antar putusan;

3. Belum Diperkuatnya Kewajiban Putusan Praperadilan yang final dan Mengikat (termasuk aparat penegak hukum), contoh putusan pra peradilan yang membatalkan penetapan tersangka diabaikan atau "diakali" dengan penetapan ulang oleh penyidik;

4. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai spesialisasi Hakim Praperadilan yang harus ditunjuk secara khusus dan independen, dengan pelatihan serta kompetensi khusus di bidang hak asasi manusia dan hukum acara pidana serta pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana, dan perlindungan hak tersangka;

5. Tidak ada ketentuan mengenai kewajiban Rekaman Audio-Visual dalam Pemeriksaan Praperadilan, khususnya dalam perkara strategis, seperti perkara korupsi, pelanggaran HAM, atau abuse of power, tidak ada dokumentasi resmi yang bisa digunakan publik atau media untuk memantau integritas proses;

6. RUU KUHAP tidak memberikan konsekuensi hukum atau administratif yang tegas bagi aparat (penyidik, penuntut umum) yang mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan praperadilan, dan menetapkan kembali tersangka secara semena-mena tanpa memperbaiki alat bukti;

7. Belum Diatur Mekanisme Praperadilan Kolektif atau Class Action, dalam kasus di mana sekelompok orang menjadi korban penangkapan massal atau penetapan tersangka kolektif secara tidak sah, tidak ada mekanisme pengajuan praperadilan kolektif (class action).

Oleh karenanya, RUU KUHAP perlu menambahkan ketentuan yang dapat difungsikan untuk memperkuat fungsi praperadilan sebagai lembaga kontrol yudisial terhadap proses dan penyelenggara penegakan hukum, antara lain dengan cara:116

1. Menerima secara eksplisit prinsip-prinsip yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (terutama perluasan objek praperadilan);

2. Menentukan standar pembuktian dan kompetensi hakim pra peradilan;

3. Menjamin keterikatan dan efektivitas putusan praperadilan;

4. Memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran putusan;

5. Menyediakan praperadilan kolektif, dan

6. Menjamin keterbukaan melalui rekaman sidang.

Untuk itu semestinya, praperadilan dirumuskan ulang mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili kepentingan pelaku (tersangka/terdakwa), korban, dan masyarakat secara umum yang berhak atas keadilan substantif. Penting juga untuk dibahas oleh para pembuat undang-undang mengenai pelaksanaan upaya paksa dari sisi penyelenggara kewenangan, selain kewajiban untuk memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum juga perlu dilekatkan kewajiban untuk menyampaikan hak-haknya mengenai pra peradilan. Sehingga, sedari awal tersangka memiliki pengetahuan mengenai mekanisme keberatan yang dapat digunakan terhadap upaya paksa dilakukan penyidik.117

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi pra peradilan adalah dengan menambah jumlah hakim pemeriksa dalam proses pra peradilan dengan mengubah ketentuan mengenai hakim tunggal dengan majelis hakim, lengkap 3 (tiga) orang hakim dalam pemeriksaan praperadilan. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa adanya limitasi pemeriksaan praperadilan yang hanya 7 (tujuh). Dalam tenggang tujuh hari kerja setelah ditetapkan pimpinan pengadilan, Hakim Tunggal harus berupaya dengan cepat dan tepat membuat putusan dengan didasarkan pada bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh dalam proses persidangan.118 Hal ini disebabkan karena, hakim tunggal yang ada di dalam ketentuan Pasal 78 KUHAP dan RUU HAP hanya cocok apabila hakim tunggal tersebut hanya memeriksa dan memutus objek praperadilan dalam aspek administratif. Namun, dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kualitas mekanisme praperadilan, proses pemeriksaan pra peradilan yang dipimpin oleh hakim tunggal tidak relevan lagi. Sehingga, perlu diperiksa oleh majelis hakim dengan pertimbangan dapat memberikan masukan dan pengetahuan tidak hanya dari 1 (satu) hakim saja melainkan dengan 3 (tiga) hakim sehingga mencegah yang namanya putusan yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan para pihak. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat margin error seorang hakim tunggal dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga, hasilnya putusannya betul-betul obyektif. Selain itu, proses pemeriksaan dengan hakim tunggal dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja itu sama bobotnya dengan proses penyidik menetapkan tersangka yang notabeni penyidiknya pastilah tidak 1 (satu) orang, dapat dipastikan lebih dari 1 (satu) orang dan relatif lebih dari 7 (tujuh) hari, sehingga terdapat ketidakkeseimbangan waktu dan pertimbangan. Belum lagi halnya pemeriksaan alat bukti selayaknya acara pemeriksaan biasa.119

Berdasarkan uraian di atas apabila objek praperadilan yang yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ditambah lagi penggeledahan dan penyitaan dianggap persoalan administrasi dan dapat diselesaikan dengan hakim tunggal, sedangkan persoalan penetapan tersangka sudah bersifat materil dan diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa, maka formula yang paling ideal adalah mencari jalan tengah untuk memeriksa dan memutus terhadap penetapan tersangka yakni dengan mencoba berdiri ditengah-tengah diantara persoalan administrasi dengan pokok perkara. Hal ini dapat ditengahi dengan cara menambah jumlah hakim yang memeriksa tidak lagi hakim tunggal melainkan dengan menambah jumlah hakim menjadi hakim majelis dan menambah waktu pemeriksaan praperadilan misalkan 14 hari.120

Tabel 3.3. Usulan Perubahan Pasal terkait Pra Peradilan

PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
Pasal 149 (1) Pengadilan negeri berwenang untuk dan memeriksa memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamSecara normatif ada empat kelemahan dasar praperadilan yang ditemukan KHN. Pertama, proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak adaKewenangan lembaga praperadilan harus diperkuat meliputi memeriksa aspek materiil tidak hanya formil; terdiri atas beberapa hakim atau hakim yang dibantu
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
tentang: a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa; b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan; c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan(pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (pasal 80 KUHAP). Lalu, untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangkawaktu yang diberikan maksimal satu bulan. (Tidak diakomodir)
Pasal Analisis SingkatAnalisis SingkatUsulan Perubahan
dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini sering terjadi sehingga untuk mengantisipasi penyidik praperadilan, dan penuntut umum memaksakan diri untuk segera melimpahkan perkara di pengadilan, padahal bisa jadi secara kelengkapan berkas belum memadai untuk disidangkan. Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuh syarat materiil. Dalam konsep HPP, diberikan wewenang untuk memeriksa atau menguji upaya paksa. Jika diberikan praperadilan1
dan segera formal, hakimmenegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini sering terjadi sehingga untuk mengantisipasi penyidik praperadilan, dan penuntut umum memaksakan diri untuk segera melimpahkan perkara di pengadilan, padahal bisa jadi secara kelengkapan berkas belum memadai untuk disidangkan. Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuh syarat materiil. Dalam konsep HPP, diberikan wewenang untuk memeriksa atau77
pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka
sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini sering
elpermintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini sering
belum selesai, maka permintaan tersebutcat
pebelum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini sering
gugurpermintaan tersebut gugur. Hal ini seringt
terjadgugur. Hal ini sering terjadi sehingga untuk
mengterjadi sehingga untuk mengantisipasi
mengantisipasi praperadilan,mengantisipasi
praperadilan, danmengantisipasi penyidik praperadilan,
danpenyidik praperadilan, penuntut umum
segerapenuntut umum memaksakan diri untuk
segeramemaksakan diri untuk melimpahkan
perkaramelimpahkan perkara di pengadilan,
padahalperkara di pengadilan, padahal bisa jadi secara
kelengkapanpadahal bisa jadi secara kelengkapan berkas
belumberkas belum memadai untuk
disidangkan.disidangkan.
Ketiga, tidKetiga, tidak semua upaya
paksa dapKetiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim.
Sehingga,paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan
ketidakjelasSehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang
berwenangketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya.
Lagipula,berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya
memperhatikanLagipula, hakim hanya memperhatikan
pemenuhanmemperhatikan pemenuhan syarat
formal,syarat dan tidak
menyentuhdan tidak menyentuh syarat
materiil. Dasyarat materiil. Dalam konsep
HPP, dibeHPP, diberikan wewenang
uruntuk memeriksa atau
menguji upaya paksa. Jika
diberikan praperadilan
praperadilan kewenangan ini, maka7711
kewenangan ini, maka hakim7711111
hakim tunggal tidak
cukcukup. Perlu lebih dari
satusatu hakim dan/atau
satuhakim
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
dibantu oleh asisten yang kapasitas memeriksa legalitas dan
memermemeriksa legalitas dan
legitimasriksa legalitas da
legitimasi upaya paksa.
Keempat, lembaga
prappraperadilan saat ini
merupakan transplantasi
dari konsep Habeas
Corpus. Ternyata, baik
substansi maupun
mekanisme yang diatur
KUHAP tidak
dengan konsep dasar
menurut Habeas Corpus.
Akibatnya, hakim tidak
efektif mengawasi
penggunaan upaya paksa
dan kesewenang-
wenangan penyidik atau
penuntut umum.
Selain keempat
kelemahan
penelitian KHN1
mencatat
tentang batas
pemeriksaan
praperadilan.
responden menganggap
waktu tujuh hari tidak
memadai bagi hakim
untuk memeriksa dan
[memutus
praperadilan. sebagaimana
dalam Pasal 154 huruf c
RUU HAP versi Maret
2025.
Sehingga secara umum,
mekanisme praperadilan
no diatur d7
yang diatur dalam RUU
HAP versi Maret 2025
belum mencerminkan
Pasal Analisis Singkat keresahan publik bahwa mekanisme praperadilanAnalisis Singkat keresahan publik bahwaUsulan Perubahan
mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum. Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum. Untuk itu semestinya, praperadilan dirumuskan ulang mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili kepentingan pelaku (tersangka/terdakwa),1
Pasal 150 (1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan oleh Praperadilan. (2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.substantif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi pra peradilan adalah dengan menambah jumlah hakim pemeriksa dalam proses pra peradilan dengan mengubah ketentuan mengenai hakim tunggal dengan majelis hakim, lengkap 3 (tiga) orang hakim dalam pemeriksaanPasal 150 (1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan oleh Praperadilan. (2) Praperadilan dipimpin oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
didasari adanya ditetapkan membuat bukti-bukti keteranganHal praperadilan. pertimbangan pemeriksaan praperadilan yang hanya 7 (tujuh). Dalam tenggang tujuh hari kerja setelah ditetapkan pimpinan pengadilan, Tunggal harus berupayaini (3) pemeriksaan oleh sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah
adanya pemeriksaan ditetapkan pengadilan, membuat bukti-bukti keterangan persidangan. disebabkan hanya hanya memutus administratif. dengan terhadap proses pemeriksaan pra peradilan yang dipimpin oleh hakim tunggal tidak relevan lagi. Sehingga, perlu majelis hakim pertimbangan memberikanpertimbangan bahwa limitasi adanya pemeriksaan praperadilan yang hanya 7 (tujuh). Dalam tenggang tujuh hari kerja setelah ditetapkan pimpinan pengadilan, Hakim Tunggal harus berupaya dengan cepat dan tepat membuat putusan dengan didasarkan pada bukti-bukti keterangan yang diperoleh dalam proses persidangan. Hal ini disebabkan karena, hakim tunggal yang ada di dalam ketentuan Pasal 78 KUHAP dan RUU HAP cocok apabila hakim tunggal tersebut memeriksa dan memutus objek praperadilan dalam aspek administratif. Namun, dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kualitas mekanisme praperadilan,dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. (tidak diakomodir, masa pemeriksaan tetap 7 hari - Pasal 154 ayat (1) huruf c) dan
pemeriksaanpraperadilan yang hanyasecara cepat dan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak
pemeriksaan praperadilan yang hanya7lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak
ditetapkan pengadilan,praperadilan yang hanyalama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak
Pasal Analisis SingkatAnalisis SingkatUsulan Perubahan
tidak itu yang Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam(tiga) hakim sehingga mencegah yang namanya putusan yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan para pihak. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat margin error seorang hakim tunggal dalam memutuskan suatu Sehingga, perkara. hasilnya putusannya betul-betul obyektif. itu, Selain proses pemeriksaan dengan hakim tunggal dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja bobotnya itu sama dengan proses penyidik menetapkan tersangka yang notabeni penyidiknya pastilah tidak 1 (satu) orang, dapat dipastikan lebih dari 1 (satu) orang dan relatif lebih dari 7 (tujuh) hari, sehingga terdapat ketidakkeseimbangan waktu dan pertimbangan. Belum lagi halnya pemeriksaan alat bukti selayaknya acara pemeriksaan biasa.1
Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknyalebih dari 7 (tujuh) hari, sehingga terdapat ketidakkeseimbangan waktu dan pertimbangan. Belum lagi halnya pemeriksaan alat bukti selayaknya acara pemeriksaan biasa.
Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan olehpemeriksaan biasa.
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
(1) hanya diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama. (3) Permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan
pencarian orang.Mekanisme praperadilan yang diatur dalam RUU HAP versi Maret 2025 belum merespon keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum. KetentuanRUU HAP perlu menambahkan ketentuan-ketentuan mengenai pra peradilan: 1. memperluas secara eksplisit kewenangan praperadilan untuk menguji semua tindakan pro justitia;
Pasal mengenaiAnalisis SingkatUsulan Perubahan
tidak mengontrol penegakan Indonesia, karena: 1. RUU
karena: 1. RUU HAP memperluas eksplisit kewenangan praperadilan menguji tindakan pro justitia, seperti: tersangka, Penggeledahan penyitaan, Pemeriksaan bukti,antara lain belum secara untuk semua3. ketentuan yang menyatakan bahwa Putusan Praperadilan final dan Mengikat; adanya
menguji tindakan pro justitia, seperti: tersangka, Penggeledahan penyitaan, Pemeriksaan bukti, Pemblokiran rekening dan aset. Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. XII/2014, penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan, namun RUU KUHAP mengakomodasi yurisprudensi progresif ini secara eksplisit dalam norma4. Harus ketentuan mengatur spesialisasi Praperadilan harus ditunjuk secara khusus independen memadai prinsip cepat, sederhana, dan prinsip-prinsip asasi manusia 5. Harus ketentuan kewajiban Audio-Visual Pemeriksaanadanya yang mengenai Hakim yang harus ditunjuk secara dan yang prinsip- peradilan cepat, sederhana, dan hak
seperti: tersangka, Penggeledahan penyitaan, Pemeriksaan bukti, rekening dan aset. Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. XII/2014, penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya melaluisemua Penetapan dan khusus alat Pemblokiran prinsipmengenai Hakim yang harus ditunjuk secara dan yang
seperti: tersangka, penyitaan, PemeriksaanPenetapan danspesialisasi Hakim Praperadilan yang harus ditunjuk secara dan
tersangka, Penggeledahan penyitaan,Penetapan Praperadilan danyang harus ditunjuk secara dan
tersangka, Penggeledahan penyitaan, PemeriksaanPraperadilan dan khususyang harus ditunjuk secara dan yang
Penggeledahan penyitaan, Pemeriksaan bukti, Pemblokirandan khusus independen alat memadaiharus ditunjuk secara dan yang prinsip-
penyitaan, Pemeriksaan bukti, Pemblokiran rekening dan aset.dan khusus independen alat memadaidan yang prinsip- peradilan
penyitaan, Pemeriksaan bukti, Pemblokiran rekening dan aset. Padahal sejak putusankhusus independen memadai prinsipdan yang prinsip- peradilan
Pemeriksaan alat bukti, Pemblokiran rekening dan aset. Padahal sejak putusanindependen memadai prinsipyang prinsip- peradilan
bukti, Pemblokiran rekening dan aset. Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusimemadai prinsip cepat, sederhana, danprinsip- peradilan
rekening dan aset. Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU- No.prinsip cepat, sederhana, dan prinsip-prinsipperadilan hak
Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU- No. XII/2014, penetapancepat, sederhana, dan prinsip-prinsip asasi manusiahak
Mahkamah Konstitusi 21/PUU- No. XII/2014, penetapan tersangka dapat diujiprinsip-prinsip asasi manusia 5. Harushak
Mahkamah Konstitusi 21/PUU- No. XII/2014, penetapan tersangka dapat diujiasasi manusia 5. Harusadanya
21/PUU- No. XII/2014, penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya melaluiasasi manusia 5. Harus ketentuan kewajibanadanya mengenai
XII/2014, penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan, namun RUU KUHAP tidak5. Harus ketentuan kewajiban Audio-Visualadanya mengenai Rekaman
tersangka dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan, namun RUU KUHAP tidak mengakomodasiketentuan kewajiban Audio-Visual Pemeriksaanmengenai Rekaman dalam
keabsahannya melalui praperadilan, namun RUU KUHAP tidak mengakomodasikewajiban Audio-Visual PemeriksaanRekaman dalam
praperadilan, namun RUU KUHAP tidak mengakomodasiAudio-Visual Pemeriksaan Praperadilan,dalam
RUU KUHAP tidak mengakomodasi yurisprudensiPemeriksaan Praperadilan, khususnyadalam
mengakomodasi yurisprudensiPraperadilan, khususnyadalam
yurisprudensi progresif ini secaraPraperadilan, khususnya perkara strategis;dalam
yurisprudensi progresif ini secarakhususnya perkara strategis;dalam
progresif ini secara eksplisit dalam normaperkara strategis; 6. Adanyaketentuan
eksplisit dalam norma positif;6. Adanyaketentuan
positif;yang memuat sanksi hukumatau
2. Belum mengaturhukumatau
mengenai mekanismeadministratifyang
dantegas bagi aparat yangatau
dan standarmengabaikanatau
pembuktian dalammengabaikan tidakatau melaksanakan
Praperadilan secaratidakmelaksanakan
tegas anakah cukputusan praperadilan,menetapkan
tegas, apakah cukupdanmenetapkan tersangka
bukti permulaan yangdanmenetapkan tersangka
sah atau lobib tingokembalitersangka
sah atau lebih tinggi,kembalisecara semena-mena
alur pembuktian, tataatasecaramena-men
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
cara pemeriksaan alat bukti dalam forum praperadilan guna mencegah ketidakpastian hukum, dan potensi disparitas antar putusan; 3. Belum Diperkuatnya Putusan Kewajiban Praperadilan yang final dan Mengikat (termasuk aparat penegak hukum), contoh putusan pra peradilan yang membatalkan penetapan tersangka diabaikan atau dengan “diakali” penetapan ulang oleh penyidik; 4. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai Hakim spesialisasi Praperadilan yang harus ditunjuk secara khusus dan independen, dengan pelatihan serta kompetensi khusus di bidang hak asasi manusia dan hukum acara pidana serta pemahaman yang terhadap memadai prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana, dan perlindungan hak tersangka;tanpa memperbaiki alat bukti; 7. Harus ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme Praperadilan Kolektif atau Class Action (tidak diakomodir)
3. Belum Diperkuatnya Kewajiban Praperadilan final dan (termasuk penegak peradilan membatalkan diabaikan “diakali” penyidik; 4. Tidak ketentuan mengatur spesialisasi Praperadilan khusus independen, pelatihan bidang acara pidana pemahaman3. Belum Diperkuatnya Putusan Kewajiban Praperadilan yang final dan Mengikat (termasuk aparat hukum), contoh putusan pra yang membatalkan penetapan tersangka atau dengan penetapan ulang oleh adanya ketentuan yang mengenai Hakim spesialisasi Praperadilan yang harus ditunjuk secaraatau Class Action (tidak diakomodir)
(termasuk penegak peradilan3. Belum Diperkuatnya Putusan Kewajiban Praperadilan yang final dan Mengikat (termasuk aparat penegak hukum), contoh putusan pra peradilan yang(tidak diakomodir)
penegakPutusan Kewajiban Praperadilan yang final dan Mengikat (termasuk aparat penegak hukum), contoh putusan pra
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
5. Tidak ada ketentuan
mengenai kewajibann
Rekaman Audio-Visualan
Rekaman Audio-Visualual
dalam Pemeriksaanan
Praperadilan,
khususnya dalamm
perkara strategis,
seperti perkaraa
korupsi, pelanggaranan
HAM, atau abuse off
tidak ada power,
dokumentasi resmi1
yang bisa digunakan
publik atau mediaia
memantau untuku
integritas proses; 6. RUU KUHAP
6. RUU KUHAP memberikan konsekuensitidak hukum
memberikan
memberikan konsekuensin
atau administratifif
yang tegas bagi aparat
(penyidik,
(penyidik, penuntut
umum) yang
mengabaikanatau
tidak melaksanakan putusan praperadilan,
dan kembaliapkan
dan menetapkan7
kembali tersangkaa
secara semena-menaa
tanpa memperbaiki alat bukti;
7. BelumDiatur
7. Belum Diaturur
Mekanisme
Praperadilan Kolektiftif
atau Class Action,
dalam kasus di manana
sekelompok orang1
menjadi korban
penangkapan massalal
atau penetapan
tersangkakolektif1
sesecara tidak sah, tidak
PasalAnalisis SingkatUsulan Perubahan
ada mekanisme pengajuan praperadilan kolektif (class action).1

110 Pasal 1 angka 7 RUU KUHAP.

111 Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP.

112 Lovina dan Sustira Dirga, Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, 2022, hal 2, https://icjr.or.id/wpcontent/uploads/2022/10/Judicial-Scrutiny-melalui-Hakim-Pemeriksa-Pendahuluan-dalam-RKUHAP.pdf

114 Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H., M.H., Op Cit

115 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

116 Ibid

117 Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H., M.H., Op Cit

118 Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Muhammad Hendri Yanova, SH., Praperadilan dan Hakim Tunggal, November 2020, PT. Borneo Development Project, hal 41

119 Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Muhammad Hendri Yanova, SH., Op Cit, hal 51

E. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam RUU HAP

Mekanisme keadilan restoratif merupakan salah satu ketentuan baru yang diadopsi di dalam RUU HAP versi Maret 2025. Draft RUU HAP versi tahun 2023 belum menjadikan, mekanisme keadilan restoratif sebagai ketentuan yang diatur.

Mekanisme keadilan restoratif diatur dalam RUU HAP pada Bab IV Mekanisme Keadilan Restoratif yang dimulai dari Pasal 74 – Pasal 83 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) Bagian, yaitu:

Kesatu: Umum;

Kedua: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan, dan;

Ketiga: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penuntutan.

Dimasukkan ketentuan mengenai keadilan restoratif didasari oleh pada pertimbangan mengenai pentingnya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Salah satunya dengan pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang dilakukan pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan (vide Pasal 61 huruf j: Penuntut Umum mempunyai wewenang melakukan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif). Kewenangan Penuntutan bisa gugur apabila tercapai penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (vide Pasal 67). Sedangkan Perdamaian dilakukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mekanisme Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. (Pasal 1 angka 18).

Untuk mengajukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, diperlukan sejumlah persyaratan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1), yaitu:

1. baru pertama kali melakukan tindak pidana;

2. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;

3. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan melalui:

a. permaafan dari Korban dan/atau keluarganya;

b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

c. mengganti kerugian Korban;

d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau

e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 77, yaitu:

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

b. tindak pidana terorisme;

c. tindak pidana korupsi;

d. tindak pidana tanpa Korban;

e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;

f. tindak pidana terhadap nyawa orang;

g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;

h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; (tidak ada dalam paparan DPR)

i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.

Namun perkembangan terkini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rilis tertulis tanggal 24 Maret 2025 menyatakan pengecualian RJ terhadap TP keamanan negara dst yang tercantum dalam huruf a di-drop. Habiburokhman mengakui adanya kesalahan redaksional dalam draf awal yang sempat dipublikasikan.121Tindak pidana tersebut ditegaskan bisa ditempuh upaya RJ. Selain itu, dalam draf RUU HAP yang muncul di media online, poin h terkait tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat sebagai TP yang dikecualikan RJ juga tidak ada lagi. Dengan demikian, total tindak pidana yang dikecualikan untuk diselesaikan di luar Pengadilan menjadi 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana.122 Permohonan pengajuan penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat diajukan oleh:

at:

1. pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya (vide Pasal 134 huruf o: Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif); dan/atau

2. Korban tindak pidana atau keluarganya; atau

3. Penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka.

Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 76 ayat (2)).

Tahapan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan diatur sebagai berikut:

a. Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan (vide Pasal 78 ayat (1))

1. Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik.

2. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.

3. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut, Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan. Hal yang sama juga pada tingkat penyidikan dimana Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan merujuk pada surat kesepakatan tersebut.

4. Surat penghentian Penyidikan itu kemudian disampaikan oleh Penyidik kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.

b. Pada Tingkat Penuntutan (vide Pasal 81 ayat (1))

1. Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum.

2. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut, Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan

3. Surat ketetapan penghentian Penuntutan tersebut disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan. Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan pada Tingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, pengaturan terkait Perdamaian masuk dalam Bab XIV Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 191 ayat (4) sampai dengan ayat (8)). Pasal ini mengatur tentang tindakan

Hakim ketua sidang pada permulaan sidang, seperti menanyakan identitas lengkap terdakwa, penetapan bentuk sidang (langsung atau elektronik), pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, dan dalam tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan pidana a) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; c) tindak pidana terorisme; dan d) tindak pidana tanpa Korban, Hakim menanyakan kepada Terdakwa untuk mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban (vide Pasal 191 ayat (4)).

Dalam hal Terdakwa dan korban bersepakat melakukan perdamaian, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa, Korban dan Hakim (vide ayat 5) dengan persyaratan: a) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan c) tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa (vide ayat 6). Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut terkait perdamaian diatur dalam PP.

122 "Komisi III: RUU KUHAP Harus Selesaikan Penghinaan Presiden dengan Keadilan Restoratif, available at: https://sinpo.id/detail/93429/komisi-iii-ruu-kuhap-harus-selesaikan-penghinaan-presiden-dengan-keadilanrestoratif diakses pada 10 April 2025.

1) Keadilan Restoratif Sebagai Perubahan Tujuan Penghukuman

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan.

Adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari retributive justice menjadi keadilan restoratif yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Secara historis keadilan restoratif pertama kali dikenalkan oleh Albert Eglash yang mana pada tahun 1977 membagi 3 (tiga) kategori peradilan pidana, yakni retributive justice, distributive justice, dan restorative justice.

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif memiliki 5 (lima) prinsip dasar, yakni:123

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.

2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.

4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.

5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Pidana (United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters) telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep keadilan restoratif secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Deklarasi PBB tahun 2000 dipertegas dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan.

123 Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung:PT Alumni, 2012, hlm.321.

2) RUU Keadilan Restoratif Sebagai Atensi Pemerintah dalam Prolegnas 2025 - 2029

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan atensi khusus dan melakukan pembahasan dalam Rapat Koordinasi terkait RUU tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana agar masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029 sejak September 2024.

Rapat koordinasi bersama BPHN, Ditjen PP, Kejaksaan Agung, ICJR dan Lembaga Kajian dan Independensi Peradilan ini juga menjelaskan bahwa BPHN telah melakukan penelaahan substansi terhadap RUU yang diusulkan untuk Prolegnas 2025 - 2029, termasuk RUU Keadilan Restoratif. Namun, BPHN masih membutuhkan data dukung dan penguatan argumentasi untuk memperdalam kondisi saat ini, akar masalah, apakah regulasi tersebut menjadi solusi dari permasalahan yang ada, serta analisis dampak pengaturan agar urgensi pembentukan RUU Keadilan Restoratif makin terlihat.

Pada praktiknya, mekanisme RJ telah diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain:

1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui diversi.

2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 (Perjak 15/2020): Kejaksaan telah menyelesaikan banyak perkara melalui pendekatan restoratif. RJ menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Penuntutan dapat dihentikan diantaranya dalam hal telah ada penyelesaian di luar pengadilan, salah satunya melalui pemulihan keadaan semula menggunakan pendekatan keadilan restoratif (vide Pasal 3 ayat (2) Perjak 15/2020).

Pengaturan RJ dalam Perjak ini justru lebih jelas persyaratannya, karena mengatur persyaratan dan pertimbangan yang jelas (indikator RJ), khususnya pengaturan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021: Polri memiliki wewenang untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui mediasi dan pendekatan dialog untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024: Mahkamah Agung mengeluarkan Perma ini untuk memberikan pedoman penerapan keadilan restoratif di pengadilan. Perma ini mengatur jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, seperti tindak pidana ringan atau delik aduan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 atau sesuai upah minimum provinsi setempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur pedoman pemidanaan yang wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. Komnas HAM juga mendorong penerapan keadilan restoratif melalui rekomendasi terkait kasus-kasus yang berdimensi perdata, kepemilikan, sengketa, kasus pidana ringan, dan lainnya yang ditangani oleh pihak Kepolisian.

Dalam Konferensi Nasional Keadilan Restoratif "Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif" pada 1-2 November 2022 yang diselenggarakan oleh Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif (ICJR, IJRS, LeIP) bersama Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM dan BAPPENAS dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2) dan The Asia Foundation (TAF) merekomendasikan definisi dan prinsip dasar Keadilan Restoratif sebagai berikut:124

Definisi

Restorative Justice adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Sedangkan Hukum Online mendefinisikan restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.125

124 ICJR, Perlu Ada Sinergi Kebijakan Restoratif di Indonesia, Available at: https://icjr.or.id/perlu-ada-sinergikebijakan-keadilan-restoratif-di-indonesia/

Prinsip Dasar

a. Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana tidak sematamata bertujuan untuk menghentikan perkara dan dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Restorative Justice berpegang pada prinsip kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

b. Pelaksanaan Restorative Justice harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.

c. Pelaksanaan Restorative Justice harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.

3) Tantangan dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Komnas HAM mencatat beberapa tantangan dalam penerapan keadilan restoratif ke depannya, antara lain:

1) Adanya potensi "transaksional" dalam menentukan kasus yang di RJ, posisi para pihak dalam RJ khususnya korban cenderung tidak seimbang dengan pelaku atau pun pihak penyelidik atau penyidik. Hal ini berpotensi menimbulkan proses yang tidak sukarela dan cenderung dipaksakan. Misalnya dalam kasus-kasus terkait dengan konflik kepemilikan/sengketa agraria, khususnya dengan perusahaan. Untuk memastikan atau mencegah terjadinya peluang "transaksi" dalam pengajuan dan penerapan RJ, khususnya di tingkat penyelidikan dan penyidikan, perlu memastikan independensi Penyelidik maupun Penyidik yang membantu fasilitasi proses RJ atau fasilitator RJ yang independen (di luar dari Penyelidik/Penyidik). Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa RJ menjadi upaya pihak tertentu untuk bebas dari penghukuman.

2) Adanya kebutuhan pengaturan lebih lanjut terkait teknis RJ dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini membutuhkan waktu, sementara kasus atau laporan terkait dengan permohonan RJ terus berjalan. Perlu mendorong pihak yang akan menginisiasi penyusunan PP tepat waktu sebagai implementasi dari pasal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

3) Potensi penggunaan RJ dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Dalam konteks HAM, keadilan restoratif diakui dalam berbagai perjanjian internasional yang bertujuan memberikan keadilan bagi korban. Pendekatan ini merupakan hak bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Keadilan restoratif menjadi bagian dari rekonstruksi hukum yang memungkinkan pelaku mengakui kesalahannya dan korban mendapatkan pemulihan. Dalam hukum internasional, keadilan restoratif didasarkan pada prinsip tanggung jawab negara. Konsep ini menyatakan bahwa setiap pelanggaran harus diikuti dengan upaya perbaikan yang memadai. Keadilan restoratif sering kali dianggap sebagai pelengkap sistem peradilan pidana melalui komisi kebenaran dan mekanisme reparasi. Namun, bila tidak dilakukan secara hatihati, mekanisme ini dapat menciptakan impunitas dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.

4) Perlu memasukkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam tindak pidana yang dikecualikan untuk diajukan RJ dalam ketentuan Pasal 77. Hal ini merupakan mandat dari UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang mewajibkan semua kasus TPKS untuk diselesaikan di pengadilan, bukan melalui Mediasi atau alternatif penyelesaian lainnya seperti RJ. Penerapan RJ dalam kasus TPKS tidak sesuai dengan prinsip-prinsip UU TPKS yang bertujuan untuk melindungi korban dan memastikan keadilan bagi mereka. Komnas Perempuan menyatakan bahwa tidak adanya restorative justice bagi pelaku TPKS mempertimbangkan kerugian dan dampak negatif yang harus dialami korban kekerasan seksual yang tidak jarang bersifat permanen, dalam arti tidak hilang meski telah mendapatkan pemulihan. Dampak negatif tersebut meliputi perasaan tidak aman, takut, malu, bersalah, pemberian label negatif, kesulitan membangun hubungan sosial, merasa terisolasi, tidak percaya diri, marah hingga depresi akut. Apalagi bila pelaku adalah orang terdekat korban atau korbannya adalah kelompok rentan berlapis, misalnya perempuan penyandang disabilitas. Pelaku dianggap tidak mengalami kerugian apapun usai melakukan tindak pidana tersebut, bahkan tidak jarang tidak menyesal telah melakukannya.126

Tabel 3.4. Usulan Perubahan Pasal terkait Keadilan Restoratif

PasalAnalisisRekomendasi
Bagian Kesatu Umum1. Merespons positif atas
dikecualikan untuk: a. tindak terhadap negara,dikecualikan yang semula 9 menjadi 7 pidanayang bisa diselesaikan melalui RJ;
RekomendasiRekomendasi
Pasal Presiden Wakil dan Presiden, negara sahabat, kepalaAnalisis terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakilkeamanan tetap martabat RJ) 2. Mendorong masuknya negara kepala satu jenis ketertiban sesuai tindakan tentang TPKS. (Diakomodir) 3. MelakukanRekomendasi dikecualikan 2. Mendorong masuknya TPKS sebagai salah jenis tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme RJ agar dengan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Melakukan pembahasan mendalam terkait peluang impunitas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (Tindak Pidana Berat terhadap HAM) karena tidak masuk Pasal yang dikecualikan untuk di RJ. (Tidak diakomodir)
Presiden Wakil dan Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana terorisme; c. tindak pidana korupsi; d. tindak pidana tanpa Korban; dan e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya; g. tindak pidana terhadap nyawa orang; h. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; i. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; tindak j. pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, sahabat, negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. (24 Maret 2025) Selain poin a, poin i terkait tindakan pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat juga tidak ada dalam potongan draf RUU HAP versi 24 Maret 2025 yang beredar di media online. Pasal ini justru tidak memasukkan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebagai pidana yang harusnya dikecualikan untuk diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini merupakan mandat dari UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang mewajibkan semua kasus TPKS untuk diselesaikan pengadilan, bukan melalui Mediasi atau alternatif penyelesaian lainnya seperti RJ. Penerapan RJ dalam kasus TPKS
Pasal AnalisisAnalisisRekomendasi
UU prinsip-prinsip TPKS yang bertujuan untuk melindungi korban dan memastikan keadilan bagi mereka.1
untuk melindungi korban dan memastikan keadilan bagi mereka. Potensi penggunaan RJ dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat karena Tindak Pidana Berat terhadap HAM dalam KUHP Baru (sebelumnya disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat) tidak masuk ke dalam TP yang dikecualikan dalam Pasal 77. Meskipun dalam konteks HAM, keadilan restoratif diakui dalam berbagai perjanjian internasional yang bertujuan memberikan keadilan bagi korban dan menjadi bagian dari rekonstruksi hukum yang memungkinkan pelaku mengakui kesalahannya dan korban mendapatkan pemulihan. Namun, bila tidak dilakukan
RJmemastikan keadilan bagi mereka. Potensi penggunaan
bagi mereka. Potensi penggunaan
Potensi penggunaann
Potensi penggunaan RJ dalamn
RJ dalam penyelesaian kasusm
penyelesaian kasuss
pelanggaran HAMM
yang berat karenaa
Tindak Pidana Berat
terhadap HAM dalam KUHP Baru1
KUHP Baru
KUHP Baru
(sebelumnya disebutt
sebagai Pelanggarann
HAM Berat) tidak masuk ke dalam TP
masuk ke dalam TP
yang dikecualikan
dalam Pasal7.
Meskipun dalamn
konteks HAM, keadilan restoratif
keadilan restoratif
diakui dalam berbagaiai
diakui dalam berbagaigal
internasional yangng
bertujuan
bertujuan memberikan keadilann
memberikan keadilanan
bagi korbandan
menjadi bagian dari rekonstruksim
rekonstruksi hukum yang memungkinkan
yang memungkinkan
pelaku mengakuikui
kesalahannya dandan
korban mendapatkann
pemulihan. bila tidakNamun, dilakukan
bila tidakdilakukan
secarahati-hati,
mekanisme ini dapatini dapat
menciptakantakan
impunitasimpunitas dalam
PasalAnalisis
HAM yang berat.
Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilandi Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan
dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan luar perkara di pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan terkait penyelesaian perkara di luar pengadilan dan agraria, ditandatangani oleh dengan pelaku, Korban, dan Penyelidik atauAdanya "transaksional" menentukan kasus yang di RJ, posisi para pihak dalam RJ korban cenderung tidak seimbang dengan pelaku atau pun pihak penyelidik atau penyidik. Hal ini berpotensi menimbulkan proses yang sukarela dan cenderung dipaksakan. dalamdalam pihak ketiga khususnya tidak Misalnya kasus-kasus dengan konflik kepemilikan/sengketa dari khususnyaberperan sebagai fasilitator dalam proses RJ yang independen dan profesional; atau 2. Memastikan independensi Penyelidik maupun Penyidik yang membantu fasilitasi RJ proses atau fasilitator RJ yang independen (di luar dari Penyelidik/Penyidik). (Tidak ada perubahan)
PasalAnalisis untuk bebas dariRekomendasi
penghukuman.
Bab XIV Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa
Pasal 191 (4) Dalam hal tindak (4) pidana yang didakwakan bukan merupakan: tindak a. tindak pidana yang dengan diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat (4) poin b. Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban adanya umum, danTidak konsisten dengan ketentuan Pasal 77 yang terdapat 7 jenis pidana yang dikecualikan untuk di RJ, namun pada pasal ini hanya 4 jenis TP dan salah satunya adalah TP yang sudah dinyatakan dianulir oleh Komisi III yaitu ayat (4) poin b. (6) Bagaimana ukuran atau membuktikan tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa1. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 77, atau apakah ada perbedaan jenis TP antara penyelesaian di luar Pengadilan dengan Perdamaian, karena kedua mekanisme ini merupakan bagian dari RJ. 2. Memperjelas ketentuan ayat (6) terkait hubungan
Pasal
dengan suratAnalisisRekomendasi
kesepakatan dan
dan perdamaiann
ditandatangani oleh
Terdakwa, Korban, dan
Hakim.
(6) Perdamaian sebagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan
dengan persyaratan:
a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindaka
pidana;R
b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh
Terdakwa; dan c. tidak adanya hubungan
c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korbana
antara Korban dengan Terdakwa.
(7) Kesepakatan perdamaian dan/atau
perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk
kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas
bertanggung jawab atas kerugian dan/atau
kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai
kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana
sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yanga
akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman
menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi
meringankan hukuman dan/atau menjadi untuk pertimbangan
dan/atau menjadi untuk pertimbangan menjatuhkan pidana2
untuk pertimbangan menjatuhkan pidana pengawasan
menjatuhkan pidana pengawasan
menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.10000
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
peraturan perundang- undangan.
peraturan perundang- undangan.
peraturan perundang- undangan.
peraturan perundang- undangan.
peraturan perundang- undangan.
peraturan perundang- undangan.
peraturan perundang- undangan.
undangan.
undangan.
undangan.
undangan.
undangan.
undangan.
undangan.
undangan.
angan.
angan.
angan.
ngan.
ga
PasalAnalisisRekomendasi
Pasal 80 lanjut Ketentuan lebih mengenai cara tata penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 191Adanya kebutuhan pengaturan lebih lanjut terkait teknis RJ dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini membutuhkan waktu, sementara kasus terkait atau laporan dengan permohonan RJ terus berjalan.Perlu mendorong pihak yang akan menginisiasi penyusunan PP tepat waktu sebagai implementasi dari pasal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. (Tidak ada perubahan)

126 Kompas.com, Komnas Perempuan: Tak Ada Restorative Justice bagi Pelaku TPKS", Available at: https://lestari.kompas.com/read/2024/03/20/080000186/komnas-perempuan--tak-ada-restorative-justicebagi-pelaku-tpks, diakses pada 14 April 2025.

F. Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli

Perlindungan terhadap tersangka/terdakwa dengan menjamin serangkaian hak nya dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu isu krusial yang dibahas dalam perumusan KUHAP pada tahun 1980-an. Hal ini yang menjadi ciri pembeda KUHAP dengan hukum acara pidana sebelumnya (HIR), yang dinilai lebih berorientasi pada penegakan hukum dengan tidak menyeimbangkan perlindungan yang diberikan kepada pelaku sebagai individu yang paling rentan dalam struktur peradilan pidana.

Oleh karena itu, dalam KUHAP sejumlah hak-hak diatur dan dijamin keberadaannya, seperti hak untuk diberikan surat perintah penangkapan serta alasan penangkapan dan/atau penahanan,127 hak mendapatkan bantuan hukum128 dan memilih sendiri penasihat hukumnya,129 hak mendapatkan juru bahasa/penerjemah, hak mendapat kunjungan dokter, keluarga atau rohaniawan pribadi,130 dan hak mempersiapkan pembelaan131 serta hak terkait lainnya.132

Sebagaimana yang ditegaskan dalam ICCPR, negara harus bersikap pasif (hak negatif) dalam membatasi penggunaan kewenangan aparatur negara untuk bertindak represif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.133 Selain itu, dalam keadaan darurat sekalipun, pemenuhan hak-hak tersebut tetap wajib dilakukan dan tidak boleh dikurangi sedikit pun (non-derogable rights). Dalam setiap hak tersangka/terdakwa yang dijamin wajib pula diatur mengenai penyediaan akses bagi tersangka/terdakwa untuk mendapatkan hak tersebut. Penyediaan akses terhadap hak tersangka/terdakwa ini akan memastikan terpenuhinya hak tersebut pada tataran praktik, sekaligus menjadi safeguard untuk menghindari kesewenangwenangan penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana.134

Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa, Saksi, Ahli, dan Korban

Pengaturan pelindungan dan hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban dalam RUU HAP dari waktu ke waktu telah berubah secara signifikan. Jika melihat Draf RUU HAP versi Maret 2025 dengan dibandingkan KUHAP yang masih berlaku serta Draf RUU HAP sebelumnya, pengaturan hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban semakin diperluas dan diperjelas. Penjabaran hak tersangka dan terdakwa dalam RUU HAP versi Maret 2025 termuat dalam Pasal 134, sebagaimana berikut:

Tersangka atau Terdakwa berhak:

a. segera menjalankan pemeriksaan;

b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;

c. mendapatkan Bantuan Hukum;

d. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;

e. diberitahu tentang haknya;

f. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;

g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;

h. mendapat Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Advokat;

i. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka yang berkewarganegaraan asing;

j. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;

k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;

l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;

m. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau perantaraan Advokat;

n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;

o. mengajukan permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif;

p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau;

q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Meskipun hak-hak tersangka/terdakwa sudah disebutkan secara rinci, masih terdapat hal penting lainnya terkait pelindungan dan hak dasar tersangka/terdakwa yang perlu penegasan dan penguatan dalam pengaturannya. Terlebih, apabila pengaturan penguatan hak tidak dibarengi dengan keterangan pihak mana yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak tersebut.

127 KUHAP 1981, Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2).

128 Ibid., Pasal 56.

129 Ibid, Pasal 54.

130 Ibid., Pasal 58 jo. Pasal 59 jo. Pasal 63.

132 Hak-hak lainnya seperti hak memberikan keterangan secara bebas, hak prioritas penyelesaian perkara, hak diadili dalam sidang terbuka untuk umum, hak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi, hak mengajukan saksi meringankan, hak tidak dibebani beban pembuktian.

131 Ibid., Pasal 51.

133 Anugerah Rizki Akbari, dkk, Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm. 105.

134 Ibid., hlm. 106.

1) Penambahan Pengaturan Hak atas Informasi

Dengan melihat pengaturan Pasal 134 Draf RUU HAP versi Maret 2025, ketentuan pelindungan dan pemenuhan hak atas informasi bagi tersangka dan terdakwa belum nampak. Padahal, berbagai ketentuan internasional telah menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan pada saat penangkapannya, alasan penangkapan atau penahanan, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.135 Informasi mengenai tuduhan ini harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh orang tersebut, terutama berkaitan dengan alasan-alasan dan fakta penangkapannya, sehingga ia dapat menggunakan hak-hak nya dalam proses peradilan.

Akan tetapi, dalam praktiknya, beberapa penegak hukum tidak selalu memberikan informasi kepada pihak terlapor atau tersangka. Pun, apabila penegak hukum tidak memungkinkan memberikan surat perintah penangkapan saat dilakukan penangkapan, surat dapat disusulkan setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.136 Namun, seringkali surat perintah penangkapan tidak disusulkan oleh penegak hukum pasca penangkapan.

Tidak diberitahukannya alasan penangkapan dan penahanan maupun surat perintah penangkapan dan penahanan berpotensi pada tingginya pelanggaran HAM tersangka selama proses peradilan. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap karena tidak mengetahui pasti di mana tersangka dibawa dan diperiksa.137 Selain itu, jika tersangka atau keluarga tersangka tidak mengetahui kejahatan yang dipersangkakan kepadanya akan sulit bagi mereka untuk mempersiapkan pembelaan secara optimal selama mengikuti proses peradilan. Pun, tersangka atau terdakwa pasti akan kesulitan untuk menggunakan hak-haknya selama proses peradilan pidana berlangsung sampai dengan pelaksanaan putusan.

Munculnya tren baru seperti 'pengamanan' dan 'penangkapan'tanpa proses hukum yang tidak diatur dalam KUHAP justru menambah persoalan tingginya potensi pelanggaran HAM terhadap orang yang ditangkap dan ditahan.138 Atas dasar tersebut, maka penting dalam pengaturan KUHAP yang baru dapat lebih dipertegas dan diperjelas terkait kewajiban penegak hukum untuk bersifat terbuka atas segala informasi dan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Selain mengatur jaminan hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak maupun proses peradilan secara komprehensif, waktu pemberian informasi juga penting untuk diatur secara ketat dan konsisten dalam RUU HAP. Pemberitahuan hak-hak tersebut wajib dilakukan sedini mungkin atau seketika saat dilakukan penangkapan. Menurut prinsip Miranda Rules, orang yang seketika ditangkap wajib diberitahu hakhaknya yang meliputi hak untuk diam atau menolak menjawab pertanyaan, hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, dan hak untuk disediakan penasihat hukum jika tidak mampu.139

Tabel 3.5. Usulan Perubahan Pasal terkait Hak Tersangka/Terdakwa

PasalAnalisisUsulan
Pasal 134 Tersangka/Terdakwa berhak:Setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan padaDitambahkan dalam huruf (a) sebagaimana: Pasal 134 Tersangka/Terdakwa
PasalAnalisisUsulan
a. segera menjalankan pemeriksaan; dst sampai dengan... q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.saat penangkapannya, alasan penangkapan atau penahanan, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya; Tersangka/terdakwa, saksi, korban berhak atas penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat. Pengaturanberhak: a. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang alasan penangkapan dan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; b. berhak untuk mendapatkan

135 Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) huruf a Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lihat juga, The United Nations Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detained or Imprisonment, Body Principles, Principles 10.

136 Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) KUHAP 1981.

137 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 160.

138 Anugerah Rizki Akbari, dkk, Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm. 114.

139 Eddy O. S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 31-33.

2) Akses terhadap Berkas Perkara dan Seluruh Alat Bukti

Pengaturan KUHAP perlu memastikan terlapor atau tersangka berhak untuk melihat dan mendapatkan salinan dokumen, termasuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan), surat dakwaan, surat penahanan, dan alat bukti lain. Kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (cross examination) terhadap keterangan saksi/ahli perlu diberikan dan difasilitasi sejak tahap penyidikan dalam rangka melakukan pembelaan. Hak akses terhadap berkas perkara dan seluruh alat bukti perlu dipertegas kembali, dengan merinci prosedur dan tata cara permintaan atas berkas perkara/alat bukti oleh tersangka/terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.140

RKUHAP versi Maret 2025 belum secara eksplisit mengatur hak tersangka/terdakwa untuk mengakses berkas perkara dan alat bukti. Pasal 203 RUU HAP versi Maret 2025 mengatur tersangka dapat melihat seluruh alat bukti namun harus seizin Hakim. Pun, dalam Draf RUU HAP 2019 hanya mengatur mengenai kesempatan terdakwa untuk meneliti berkas perkara ketika akan mengajukan banding dan itu pun aksesnya dibatasi hanya dapat dilakukan di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi.141 Akan tetapi, dalam KUHAP 1981, dicantumkan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk berkas perkara dan surat dakwaan untuk kepentingan pembelaannya.142

Jaminan pemberian akses terhadap seluruh dokumen peradilan salah satunya antara lain berkas perkara juga akses terhadap alat bukti menjadi penting untuk memastikan adanya kekuatan yang seimbang (equality of arms) antara pihak penyidik-penuntut umum dengan tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya dalam proses peradilan.143

Komisi Yudisial (KY) juga mengusulkan agar RUU HAP secara eksplisit menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk mengakses berkas perkara, termasuk pada tahap upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). KY menekankan pentingnya pemeriksaan perkara di tahap-tahap tersebut dilakukan secara terbuka agar dapat diakses oleh tersangka dan terdakwa. Lebih lanjut, KY berharap agar RUU HAP mengizinkan pihak yang berperkara untuk hadir dalam sidang pemeriksaan perkara di tingkat banding, kasasi, dan PK atau sekurang kurangnya pada tahap pembacaan putusan.144

Tabel 3.6. Usulan Perubahan Pasal terkait Hak Tersangka/Terdakwa

PasalAnalisisUsulan
Pasal 134 Tersangka/Terdakwa berhak: a. segera menjalankan pemeriksaan; ...dst sampai dengan... q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.Hak tersangka dan terdakwa untuk mengakses berkas perkara, termasuk pada tahap upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.Ditambahkan dalam huruf (a) sebagaimana: Pasal 134 Tersangka/Terdakwa berhak: r. dapat meminta dan memperoleh salinan seluruh berkas perkara dari tahap penyidikan sampai dengan upaya
PasalAnalisisUsulan
(Diakomodir pada Pasal 147 ayat (6). Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa Selain itu, TSK/TDW berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi BAP (ayat (4)) dan berhak menolak jika tidak sesuai (ayat

140 Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H., M.H., Op Cit

141 RUU KUHAP versi 2019, Pasal 231 ayat (2) dan (3).

142 Pasal 72 jo. Pasal 143 ayat (4) jo. Pasal 226 KUHAP 1981.

143 Iftitahsari, Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm. 25.

144 Syifa Aulia, "Komisi Yudisial Usul Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa Diatur dalam RUU KUHAP". https://www.tvonenews.com/berita/nasional/298575-komisi-yudisial-usul-perlindungan-hak-tersangka-danterdakwa-diatur-dalam-ruu-kuhap?page=2, diakses 8 April 2025.

Hak-Hak Saksi, Ahli dan Korban

Salah satu perkembangan dalam hukum pidana adalah tuntutan atas prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana di antaranya para saksi dan korban, dimana KUHAP 1981 masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan terpidana semata. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional maupun yang terkait dengan tindak pidana internasional, yang mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan instrumen Internasional tersebut dengan berbagai peraturan di tingkat Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian muncul sebagai respon dari perkembangan hukum pidana dalam menjawab kebutuhan akan pengaturan hak dan pelindungan saksi dan korban yang selama ini belum cukup diakomodasi oleh berbagai peraturan yang ada. Undangundang tersebut mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hakhak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk mekanisme dan prosedurnya, dan juga mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).145

Dalam beberapa hal, pengaturan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sangat bersinggungan dengan KUHAP maupun RUU HAP. RUU HAP versi Maret 2025 telah jauh berkembang secara signifikan pengaturannya untuk memberikan pelindungan bagi saksi dan korban. Maka, penting untuk menyelaraskan ketentuan yang diatur dalam RUU HAP dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, baik yang terkait dengan prosedur beracaranya maupun hubungan kelembagaan antara LPSK dengan penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu.

RUU HAP mengatur perlindungan saksi dan korban dalam beberapa pasal, dengan fokus pada jaminan rasa aman dan hak-hak dasar mereka selama proses peradilan pidana. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, non-fisik, dan informasi. RUU HAP terbaru juga telah memperkuat pelindungan dan hak saksi dan korban, termasuk jaminan pendampingan advokat, pelindungan terhadap pertanyaan yang menjerat, dan hak atas ganti rugi. Lebih lanjut, dalam Pasal 216 ayat (2) menerangkan bahwa semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 55 RUU HAP versi maret 2025 mengatur tentang pelindungan pelapor, pengadu, saksi, dan korban. Dimana masing-masing memiliki hak memperoleh perlindungan yang berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan. Pelindungan tersebut dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu jika memang diperlukan.

Pasal 135 dan Pasal 136 RUU HAP perlu diperluas hak-hak saksi dan korban serta dimulai saat proses pelaporan, penyidikan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Beberapa pengaturan hak yang perlu ditambahkan dalam ketentuan tersebut adalah:146

a. Bebas dari kekerasan saat memberikan keterangan

b. Perlindungan terhadap identitas diri

C. Dapat memberikan keterangan tanpa terdakwa

d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

g. Mendapat nasihat hukum

Terhadap hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, terpidana telah dibebaskan, merupakan hak prosedural saksi dimana hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang berperan dalam peradilan, tanpa melihat status mereka apakah dalam kondisi terancam atau terintimidasi, seharusnya tidak hanya dilaksanakan oleh LPSK. Namun, juga oleh penyidik, penuntut umum, atau pengadilan karena hak tersebut sejatinya melekat bagi setiap saksi dan korban. Sedangkan pelaksanaan hak saksi korban yang khusus dilakukan oleh LPSK diberikan kepada Saksi-korban yang berada dalam Kondisi terancam dan terintimidasi. Sesuai dengan mandat dan syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan dalam Pasal 28 UU No. 13 tahun 2006.147

145 Supriyadi Widodo Eddyono, Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hlm. 2.

146 Ibid., hlm. 6.

147 Ibid, hlm. 7.

1) Hak untuk Memberikan Keterangan Tanpa Terdakwa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), saksi dan korban memiliki hak untuk memberikan keterangan di persidangan tanpa kehadiran terdakwa.148 Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saksi dan korban dalam memberikan keterangan atau kesaksian. Hak ini diberikan menyangkut pelindungan saksi dan korban dari potensi intimidasi atau tekanan yang mungkin timbul dari kehadiran terdakwa saat memberikan keterangan. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

Tabel 3.7. Usulan Pasal terkait Hak Memberikan Keterangan Tanpa Terdakwa

RUU HAP 2025Analisis SingkatUsulan Perubahan/ Rekomendasi
Belum diatur tentang Pemberian Keterangan Saksi/Korban tanpa TerdakwaHak saksi dan korban untuk memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa diatur secara khusus untuk melindungi kepentingan dan keamanan korban atau saksi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerentanan atau trauma.Ditambahkan: Pasal XX (1) Saksi dan/atau korban dalam tindak pidana tertentu yang melibatkan kekerasan, eksploitasi, atau kerentanan psikis, berhak memberikan keterangan tanpa hadir secara fisik di
Analisis SingkatRekomendasi yang memungkinkan
yang memungkinkan komunikasi dengan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum; b. Perekaman sebelumnya yang dilakukan dengan sumpah dan dijamin keabsahannya; c. Video Conference. (3) Keterangan yang diberikan dengan mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keterangan di persidangan biasa, sepanjang memenuhi syarat autentisitas dan keabsahan pembuktian. (Diatur dalam Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan: (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa. (2) Dalam hal Hakim mendengar keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim meminta Terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh
RUU HAP 2025Analisis SingkatUsulan Perubahan/ Rekomendasi
diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu Terdakwa tidak hadir

148 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Hak atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pelindungan privasi dan data pribadi, termasuk dalam hal penegakan hukum.

Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 50 UU PDP mengatur secara implisit pelindungan data pribadi dalam proses penegakan hukum. Penjelasan Pasal 15 UU PDP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan proses penegakan hukum" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun pelindungan privasi dan data pribadi dalam penegakan hukum masih implisit diatur dalam UU PDP, namun jelas menerangkan bahwa Negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan hak atas privasi dan pelindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi dalam hukum acara pidana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, menjaga hak privasi, dan memastikan keadilan dalam proses hukum. Maka, penting dalam pengaturan KUHAP diatur secara khusus ketentuan pelindungan atas privasi dan data pribadi, termasuk pengaturan pembatasan atau pengecualiannya. Terlebih, penjelasan dalam UU PDP yang menerangkan bahwa hanya pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelindungan atas privasi dan data pribadi dapat dikecualikan, maka dalam RUU HAP ini perlu memasukkan ketentuan bagaimana seharusnya pelindungan hak atas privasi dan data pribadi tersangka, terdakwa, saksi dan korban dalam proses persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan dan upaya hukum secara jelas dan komprehensif.

Dalam hal ini, ketentuan terkait perlindungan hak atas privasi dan data pribadi tersangka, terdakwa, saksi, korban dan ahli dapat juga diatur dalam satu pasal tersendiri, dimana dalam pasal tersebut harus menegaskan bahwa seluruh data dan informasi pribadi hanya dapat diakses oleh otoritas hukum yang berwenang dan digunakan sebagaimana mestinya dan secara proporsional.

Komnas HAM pada 2021 telah menyusun Kertas Kebijakan Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif HAM (Pada Konteks Penegakan Hukum Pidana), dimana dalam kajian tersebut Komnas HAM memberikan gambaran serta rekomendasi terkait peran, hak dan kewenangan aktor terkait pelindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana yang didasarkan dari ketentuan perlindungan hak atas privasi dan data pribadi yang tersebar dalam banyak peraturan perundangundangan.149

Tabel 3.8. Gambaran Peran, Hak dan Kewenangan Aktor terkait Pelindungan Data Pribadi Dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana150

KepentinganAktorPeranKewenangan
DataMemperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau- Memeriksa tanda pengenal diri tersangka - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Kejaksaansaksi, korban atau tersangka Menghormati dan melindungi HAM dan hak- hak kebebasan sebagaimana yang terteraMelengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan
KepentinganAktorPeranKewenangan
Badan Peradilanperaturan perundang- undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal Memastikan setiap perkara dalam prosespengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Memeriksa, mengadili, dan memutus setiap
dalam proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip dan norma HAM sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang- undangan dan instrumen HAM yang diterima secara universal.perkara yang diajukan agar tercapai keadilan sesuai dengan prinsip dan norma HAM.
Prosesor DataDukcapil KemendagriMenyediakan data kependudukan untuk urusan pemerintahanMelakukan proses pengumpulan dan penyimpanan data kependudukan.
KepentinganAktorPeranKewenangan
Peran Subjek Datadalam negeri, salah satunya untuk pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan
Perskriminal. Merahasiakan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.Hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
Private SectorsMengolah data dan informasi.dengan kesepakatan. Memberikan akses dalam Sistem Elektronik atau Data Pribadi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan
AktorHakperundang- undangan. Hak
Peran Subjek DataTersangka/TerdakwaHak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga atau rumah
Terpidanatangganya Hak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga atau rumah
KepentinganAktorPeranKewenangan
Korbantangganya Hak atas perlindungan atas keamanan
serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan Hak untuk dimusnahkan datanya setelah
Saksisiadanya putusan inkracht (the right to be forgotten) Hak atas perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya
dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan Hak untuk dimusnahkan datanya setelah
Mantan NarapidanaHak untuk dimusnahkan datanya setelah putusan inkracht (the right to be forgotten) dan setelah melampaui jangka waktu tertentu

Tabel 3.9. Usulan Pasal terkait Hak Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

PasalAnalisisUsulan
Pasal 134 Pasal 135 Pasal 136Perlindungan data pribadi dalam hukum acara pidana sangat untuk penting mencegah penyalahgunaan data pribadi, menjaga hak privasi, danDitambahkan dalam Hak tersangka dan terdakwa, saksi, dan korban : "perlindungan
PasalAnalisisUsulan
memastikan keadilan dalam proses hukum.kerahasiaan data pribadi yang tidak relevan dengan proses hukum" "berhak atas informasi jelas mengenai tujuan pengumpulan data pribadi dan pihak yang
jelas mengenai tujuan pengumpulan data pribadi dan pihak yang mengaksesnya"
mengaksesnya" "berhak atas

149 Komnas HAM, Kertas Kebijakan Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif HAM (Pada Konteks Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Komnas HAM, 2021, hlm. 22.

150 Ibid.,

3) Saksi Pelaku (Justice Collaborator)

Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur tentang saksi pelaku atau justice collaborator, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (Whistleblower), Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemeriksaan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Per-45/A/JA/12/2011, KEPB- 02/01-55/12/2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (SEMA 4/2014) menerangkan bahwa saksi pelaku (justice collaborator) adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku terutama pelaku utamanya.

Saksi pelaku dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.151 Selain itu, pemberlakuan saksi pelaku menjadi upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana secara efektif.152

Penetapan justice collaborator dapat dibagi menjadi dua, yaitu penetapan pada saat proses persidangan dan penetapan setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan penetapan saksi pelaku pasca dijatuhkan putusan. Sedangkan penetapan saksi pelaku saat proses persidangan diatur dengan standar operasional masing-masing instansi. Penjelasan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa kesediaan untuk bekerja sama dengan dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi penegak hukum yang menangani kasus terkait dalam hal ini antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.153

Dalam KUHAP belum diatur mengenai penggunaan pelaku/tersangka/terdakwa yang memberikan kesaksian pada tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Namun, dalam praktiknya sering dilakukan mekanisme tersebut dengan istilah saksi mahkota. Penjelasan RUU HAP 2025 menyebutkan bahwa Saksi Mahkota merupakan Tersangka atau Terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada tersangka berperan ringan, terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapatkan pengurangan pidana. Penunjukan saksi mahkota ditentukan oleh penuntut umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama.154 Lebih lanjut, pengaturan tentang saksi mahkota dalam RUU HAP diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pengaturan berkaitan dengan saksi pelaku dalam RUU HAP harus memenuhi beberapa prinsip kunci untuk menjamin keadilan, perlindungan hak-hak pihak terkait, dan efektivitas penegakan hukum. Pengaturan saksi mahkota dalam RUU HAP harus seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk menjamin kepastian hukum, pengaturan terkait saksi pelaku juga harus jelas agar tidak tumpang tindih antara saksi pelaku, saksi, dan terdakwa. Misalnya, seorang pelapor tidak boleh dipaksa menjadi saksi pelaku hanya karena mengetahui kejahatan. Status saksi pelaku juga harus dibedakan dengan saksi biasa, terdakwa, atau pelapor. Pembedaan ini diperlukan untuk menjamin kesaksian yang kredibel, memberikan insentif yang tepat (perlindungan untuk saksi pelaku, pengurangan hukuman, maupun penghargaan bagi pelapor), serta mencegah abuses of power.

Pertama, saksi pelaku harus didefinisikan secara tegas, yaitu saksi yang juga terlibat dalam tindak pidana yang sama namun bersedia memberikan kesaksian untuk kepentingan penuntutan pelaku utama. Selain itu, status saksi pelaku juga harus dibedakan dengan saksi biasa, terdakwa, maupun pelapor. Kedua, syarat dan kriteria saksi pelaku, dimana kesaksian dari saksi pelaku harus relevan, konsisten, diberikan tanpa tekanan atau paksaan, serta melalui kesaksiannya harus dapat membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar maupun pelaku utamanya. Ketiga, perlindungan hukum bagi saksi pelaku berupa perlindungan fisik dan psikologis melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, pengurangan hukuman jika kesaksian yang diberikan benar membantu proses hukum, serta jika diperlukan saksi pelaku dapat diberikan anonimitas untuk mencegah intimidasi atau balas dendam. Hal ini juga dapat dituliskan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan resmi antara tersangka dengan penyidik berupa perlindungan hukum dan pengurangan tuntutan. Lebih lanjut, perlindungan khusus diperlukan karena resiko balas dendam yang tinggi, sehingga bagi saksi pelaku saat penahanan dilaksanakan harus ditempatkan dalam tempat yang berbeda dan berjauhan dengan pelaku utama maupun pelaku lain di perkara yang sama.

Keempat, mekanisme pengajuan dan persetujuan penetapan tersangka menjadi saksi pelaku atas inisiasi penuntut umum atau penyidik dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini, verifikasi hakim diperlukan untuk memastikan bahwa saksi memenuhi syarat dan tidak dimanipulasi. Kelima, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan adanya saksi pelaku untuk mengkriminalisasi atau menjerat pihak lain dalam suatu tindak pidana. Sanksi pidana juga diperlukan jika ternyata kesaksian saksi pelaku merupakan kesaksian palsu. Selain itu, transparansi proses dalam menetapkan saksi pelaku dan pelaksanaannya perlu untuk mencegah kolusi antara penegak hukum dan saksi. Kemampuan penyidik dapat menetapkan tersangka menjadi saksi pelaku dalam tahap penyidikan sebagaimana Pasal 22 ayat (3) RUU HAP sangat beresiko pada penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Penyidik dapat mengalihkan status pelaku besar menjadi saksi untuk melindungi mereka. Selain itu, penyidik dapat memaksakan saksi pelaku untuk memberikan keterangan palsu untuk menjerat pihak tertentu. Proses penetapan saksi pelaku sering tertutup dan rawan kolusi. Penyidik bisa menetapkan saksi pelaku, tetapi harus melalui proses yang transparan dan diawasi untuk mencegah rekayasa. Idealnya, RUU HAP yang baru perlu mengatur secara tegas kriteria saksi pelaku, mekanisme pengawasan oleh pengadilan, sanksi jika penyidik atau penuntut umum menyalahgunakan wewenang. Keenam, pengawasan dan evaluasi dari Komisi Yudisial atau lembaga pengawas untuk memastikan penerapan yang adil.

Tabel 3.10. Usulan Perubahan Pasal terkait Saksi Pelaku

Tabel 3.10. Usulan Perubahan Pasal terkait Saksi Pelaku
PasalAnalisisUsulan
Penjelasan Bab I huruf H “Undang-undang ini mengatur saksi mahkota...."Untuk menjamin kepastian hukum, definisi saksi pelaku harus jelasSaksi Pelaku atau Saksi Mahkota Pasal XX (1) Saksi pelaku adalah orang yang: a. terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik, tetapi bukan sebagai pelaku utama b. kesaksiannya untuk mengungkapkan pelaku utama, jaringan kejahatan,
Pasal 22 ayat (3) "Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi Mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama"Pasal ini sangat beresiko pada penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Maka, perlu diatur secara jelas dan tegas kriteria saksi pelaku, mekanisme penetapan, mekanisme pengawasan oleh pengadilan, sanksi jika penyidik menyalahgunakan wewenangpaksaan Pasal XX (1) "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permohonan perubahan status tersangka menjadi saksi pelaku kepada penuntut umum, dengan syarat apabila: a. tersangka bukan pelaku utama; b. keterangan tersangka penting untuk
PasalAnalisisUsulan
kejahatan, atau bukti lain; c. ada permohonan tertulis dari tersangka untuk bersaksi secara sukarela secara jujur dan tanpa paksaan;" (2) Penuntut umum wajib memeriksa permohonan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat menyetujui dengan syarat atau menolak dengan syarat; (sudah diakomodir dengan penambahan
Pasal 69Perlu ditambahkan bahwa penetapan saksi pelaku harus diajukan dan disetujui oleh Hakimberita acara pada Pasal 22 ayat (3)). Ditambahkan : "Penetapan saksi pelaku harus mendapat persetujuan tertulis dari penuntut umum dan diajukan kepada hakim" (Tidak diakomodir, penetapan Saksi Mahkota tetap oleh Penuntut Umum)
PasalAnalisisUsulan
Belum diaturPenetapan dan Penggunaan Saksi Pelaku harus diawasi oleh pengadilanDitambahkan: "Hakim Pengawas wajib memantau pelaksanaan kesepakatan dengan saksi pelaku hingga berkekuatan hukum tetap" "Jika kesaksian saksi pelaku terbukti palsu, maka hakim dapat: a. mencabut status saksi pelaku; b. mengembalikan statusnya sebagai tersangka / terdakwa; c. menjatuhkan sanksi pidana penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman sebelumnya"
Belum diaturAgar pengaturan lebih tegas dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum(tidak diakomodir) Ditambahkan: (1) Penyidik atau penuntut umum yang menetapkan sanksi pelaku secara sewenang-wenang dapat dikenai pidana pidana penjara maksimal 2 tahun (2) Apabila tindakan tersebut menyebabkan terdakwa/tersangka mengalami kerugian, maka ancaman
PasalAnalisisUsulan
pidana penjara ditambah 1½ (setengah) dari pidana penjara yang dijatuhkan (tidak diakomodir)

Selain berbagai masukan terkait pengaturan hak tersangka/terdakwa, saksi, dan korban di atas, hal mendasar yang belum diatur secara jelas dan tegas dalam rancangan undang-undang ini adalah berkaitan dengan hak atas penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat. Hal tersebut berbeda antara penerjemah dengan juru bahasa isyarat. Tersangka/terdakwa, saksi, dan korban memiliki hak untuk memahami dan dipahami selama proses hukum berlangsung. Pengaturan penerjemah dan juru bahasa isyarat memastikan tidak ada hambatan bahasa yang menghalangi akses keadilan.

Penerjemah adalah seorang profesional yang bertugas menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Penerjemah dalam hal ini membantu dalam penerjemahan bahasa asing atau dialek lokal jika diperlukan agar komunikasi dapat berjalan lancar. Adapun juru bahasa isyarat adalah profesional yang menerjemahkan bahasa lisan ke bahasa isyarat dan sebaliknya, memastikan komunikasi yang efektif antara orang yang bisa mendengar dan orang tuli atau penyandang disabilitas rungu. Hal ini sangat krusial bagi tersangka/terdakwa, saksi, atau korban yang mengalami gangguan pendengaran agar mereka dapat memahami dan menyampaikan informasi secara efektif. Kedua fungsi tersebut agar dalam setiap proses acara peradilan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.

151 Saksi pelaku dapat diberlakukan pada kejahatan-kejahatan yang terorganisir atau juga berbagai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

152 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 2011.

153 Aditya Redaya, dkk, Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 3, September 2024, hlm. 13.

154 Penjelasan Bab 1 huruf h RUU KUHAP 2025.

G. Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan

DPR telah mencantumkan pengaturan terkait dengan Pelindungan dan Hak Kelompok Rentan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana versi Maret 2025. Hal ini menjadi salah satu catatan Komnas HAM, dimana pengaturan pelindungan dan hak kelompok rentan belum diatur, baik dalam KUHAP yang berlaku saat ini dan RKUHAP tahun 2023 sebelumnya. Meskipun telah dimasukan dalam Draf RKUHAP versi Maret 2025, Komnas HAM melihat masih ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kelompok rentan merupakan kelompok atau individu yang berada pada posisi lemah secara sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga sering mengalami diskriminasi dan kurang memiliki akses terhadap layanan public, informasi dan keadilan. Perlindungan dan Hak Kelompok Rentan dalam RKUHAP, mencakup pada tiga kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas, perempuan dan lanjut usia. Tiga kelompok ini, diatur dalam pasal 137-139.

Dalam penyelenggaraan negara hukum, penting menghadirkan peradilan pidana yang adil dan inklusif dalam setiap proses dan tahapannya. Terlebih dengan kelompok rentan, dimana kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang mendapatkan ketidakadilan karena keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu, dalam RUU HAP perlindungan kelompok rentan harus mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki masing-masing kelompok rentan. Penyediaan pelayanan dan sarana prasarana dalam RUU HAP bagi masing-masing kelompok rentan merupakan langkah yang baik, termasuk kepada penyandang disabilitas, perempuan dan orang lanjut usia. Yang harus digaris bawahi adalah pemberian pelayanan dan sarana prasarana dalam hal ini juga harus mencakup pendamping yang difasilitasi dari proses awal. Sebagai contoh, penyandang disabilitas intelektual seringkali tidak mendapatkan bantuan penerjemah atau pendamping fasilitator, hambatan ini juga berdampak pada waktu proses hukum yang dijalani yang semakin lama dan berlarutlarut. Oleh karena itu, penyediaan dan kehadiran pendamping sangat penting bagi kelompok rentan bukan hanya sebagai penghubung antara individu dan aparat penegak hukum, namun juga memberikan dan memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan hak-hak dan pelindungan dari tindakan diskriminasi. Terhambatnya proses hukum dikarenakan komunikasi di awal proses hukum tentu akan berdampak proses berikutnya. Proses hukum yang berlarut-larut juga tentu akan mengakibatkan dampak pada psikologis.

Lebih lanjut, pengaturan dalam RKUHAP juga belum secara jelas dan terang memberikan pemenuhan hak atas informasi yang memadai. Hak atas informasi merupakan hak yang fundamental dalam proses hukum. Hak atas inforamasi sangat penting bagi setiap kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Kelompok rentan sering sering kali menghadapi diskriminasi ataupun hambatan struktural dalam mengakses sistem peradilan. Kurangnya informasi yang diberikan menjadikan kelompok rentan rantan rawan mengalami pelanggaran hak mulai dari proses penangkapan, penyidikan hingga peradilan. Tanpa informasi yang cukup, mereka cenderung menerima perlakuan yang tidak adil atau bahkan menjadi korban kriminalisasi.

Dalam konteks ini, kelompok rentan berhak dan dijamin untuk mendapatkan informasi tentang proses hukum yang sedang dihadapi; informasi terhadap akses yang setara kepada bantuan hukum; menyediakan dan memberikan informasi dengan bahasa atau media yang mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan; serta informasi terkait dengan hak-hak mereka sebagai tersangka maupun terdakwa. Tanpa informasi yang jelas dan memadai, mereka beresiko besar menghadapi kriminalisasi, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak, bahkan dijatuhi hukuman tanpa proses hukum yang adil. Hak atas informasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan untuk memastikan bahwa kelompok rentan harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, menjamin terpenuhinya hak atas informasi bagi kelompok rentan merupakan kewajiban negara tanpa memandang latar belakang dan kondisi fisiknya. Pengaturan ini juga harus diterapkan pada kelompok rentan lain, termasuk perempuan dan orang lanjut usia.

Hal penting lain adalah membangun sistem hukum yang responsif dan terbuka terhadap setiap kebutuhan kelompok rentan; peningkatan peran lembaga bantuan hukum yang menyediakan edukasi dan pendampingan bagi kelompok rentan; serta peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum dalam memahami pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1) Perlindungan Hak-Hak Kelompok Disabilitas, Perempuan, dan Lanjut Usia

Di dalam RKUHAP versi Maret 2025 terkait dengan kelompok rentan diatur dalam beberapa pasal, antara lain:

a) Pasal 137 : Pelindungan dan hak penyandang disabilitas berbunyi (1) Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan. (2) Ketentuan mengenai pelayanan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Pengaturan pelayanan dan sarana prasarana pada pasal 137 harus diatur secara lebih jelas dan konkrit baik dalam pemberian ataupun akses kepada layanan bantuan hukum, pendampingan hingga pada kemudahan akses informasi, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelompok rentan. Dalam proses peradilan penyandang disabilitas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa akomodasi yang layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri atas: a. Perlakuan non diskriminatif; b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman; c. Komunikasi yang efektif; d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan; e. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan f. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa selama ini masih lemahnya pengawasan dan implementasi menjadi tantangan, sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan yang memadai pada pelaksanaan proses peradilan.

Ketentuan di dalam RUU KUHAP belum mengatur ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan15s, antara lain kewajiban untuk:156

menyediakan juru bahasa isyarat;

menyediakan alat bantu dengar atau teks tertulis;

menyediakan dokumen hukum dalam format Braille atau audio;

menyediakan pendamping hukum atau pendamping personal (support person) bagi penyandang disabilitas intelektual/psikososial.

RUU HAP juga belum mengatur mengenai perlindungan prosedural terhadap penyandang disabilitas psikososial atau intelektual yang dalam praktiknya kelompok ini juga seringkali bersinggungan atau diperlukan proses peradilan157. Sehingga RUU HAP perlu mengadaptasi ketentuan mengenai mekanisme evaluasi kapasitas hukum dan dukungan pengambilan keputusan (supported decision making) dan mengatur mengenai larangan interogasi tanpa pendampingan medis atau hukum bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karenanya, RUU HAP perlu mengatur mengenai prosedur pemeriksaan yang Layak dan Adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas atau kelompok rentan pada umumnya.158

b) Pasal 138 terkait pelindungan dan hak perempuan berbunyi (1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. (2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak: a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan; b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender; c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.

Dalam ketentuan RKUHAP ini juga belum memasukan mekanisme terkait dengan kemudahan akses informasi yang luas dan jelas, serta kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab dalam pemenuhan pemenuhan pelindungan dari setiap proses peradilan yang dijalani. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan ketidakpastian proses peradilan yang akan dialami oleh perempuan baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi atau korban. Serta dapat pengakibatkan kerugian baik secara materi dan nonmateri/psikologis.

c) Pasal 139 terkait pelindungan dan hak orang lanjut usia berbunyi (1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. (2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau

Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak: a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan; b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana.

Pada pengaturan ini orang lanjut usia diatas 75 tahun dapat tidak dikenakan pidana berdasarkan pertimbangan hakim. Hakim berperan sebagai penilai alat bukti, penjaga peradilan yang adil serta pemberi putusan akhir. Dalam memberikan putusan hakim harus berdasarkan pada pertimbangan alat bukti yang sah serta pembuktian yang sah. Terlebih dengan kondisi kekhususan yang dimiliki orang lanjut usia, seperti keterbatasan fisik, gangguan kognitif hingga daya ingat bisa menjadi sebuah tantangan dalam proses peradilan. Dalam penyelesaian kasus, mekanisme keadilan restoratif dapat digunakan sebagai mekanisme utama, dengan mempertimbangkan tindak pidanan yang dikecualikan yang mengacu pada pasal 77 serta penambahan tindak pidana kekerasan seksual.

155 Ini bertentangan dengan Pasal 13-14 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan menciptakan ketidaksetaraan partisipasi dalam proses hukum.

156 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

157 Prinsip equal recognition before the law dan non-discrimination dalam CRPD.

158 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

2) Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Dalam RKUHAP versi Pelindungan dan Hak Masyarakat Adat juga belum dimasukan kedalam materi substansi. Jika dilihat, masyarakat ada juga merupakan salah kelompok rentan yang memiliki kekhususan dalam penanganan pidana. Masyarakat adat memiliki budaya dan Bahasa serta sistem hukum yang acap kali belum diakomodasi oleh sistem hukum nasional. Dimana masyarakat adat masih menggunakan sistem hukum atau hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam setiap penyelesaian konflik dan tindak pidana. Hal ini mengakibatkan proses hukum pidana, masyarakat adat sering mengalami diskriminasi dan tidak memahami hak-haknya.

Oleh karena itu, keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ada penting dimasukan dalam materi substansi RKUHAP. Pertimbangan keberadaan living law ini dapat dilakukan pada setiap proses peradilan yang dijalani, sehingga dengan pertimbangan living law ini dapat ditentukan penyelesaian perkara, dengan mempertimbangkan living law penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan mekanisme restorative justice serta penjatuhan sanksi atau tindakan bersifat edukatif, korektif dan proporsional.

3) Perlindungan Hak-Hak Anak

Anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, saksi, dan korban berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan, intimidasi, bahkan eksploitasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa acap kali tidak mendapatkan pendampingan hukum; ataupun diperiksa tanpa kehadiran orang tua atau wali, bahkan ditempatkan di lembaga tahanan bersama orang dewasa. Hal ini, dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya. Situasi ini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Meskipun Indonesia telah memiliki UU SPPA yang mengatur secara komprehensif tentang proses peradilan anak, implementasinya masih terbatas karena KUHAP sebagai hukum acara utama belum sepenuhnya diselaraskan. KUHAP masih bersifat general dan tidak membedakan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam berbagai tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan putusan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan prosedural bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan perlindungan anak dalam KUHAP menjadi penting, tidak hanya dari aspek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak asasi bagi anak. Dengan memasukkan ketentuan khusus tentang anak dalam KUHAP, negara menunjukkan komitmennya terhadap prinsip non-diskriminasi. Pengaturan ini juga merupakan langkah konkret dalam mendorong pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan kondisi anak.

Perlindungan anak tidak cukup dengan memastikan pendampingan hukum semata, tetapi harus mencakup jaminan atas kerahasiaan identitas, larangan penggunaan kekerasan selama pemeriksaan, dan keharusan menyediakan sarana yang ramah anak. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan khusus dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum agar pendekatan yang digunakan selaras dengan perlindungan bagi anak.

Tabel 3.11. Usulan Perubahan Pasal terkait Hak Kelompok Rentan

BagianAnalisisRekomendasi
Pasal 137 Hak Penyandang Disabilitas 1. Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalamBelum adanya penjelasan lebih lanjut terkait pelayanan dan sarana prasarana yang dimaksud. Pelayanan dan sarana prasanan sangat penting didapatkan oleh penyandang disabiltas dalam setiap prosespenyediaan pelayanan dan sarana prasana harus secara jelas diatur bagi penyandang disabilitas, termasuk juga dengan penyediaan bantuan hukum dan juga pendamping sesuai ragam dengan
BagianAnalisisRekomendasiRekomendasi
setiap pemeriksaan. 2. Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pada pasal ini belum diatur terkait dengan pemenuhan hak atas informasi bagi penyandang disabilitas. Mengingat hak atas informasi adalah yang fundamental yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya hak atas informasi secara penuh dapat mengakibatkan tindak diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kelompok disabilitasatas informasi juga dapat diberikan secara jelas dan menyeluruh penyandang melalui bahasa dan media yang mudah dipahami. Memastikan mendorong pihak yang akan bertanggungjawab dalam peraturan tepat waktu berlarut-larut, penyandang mendapatkan kepastian hukum terkait pelindungan dan hak-haknya. (Tidak diakomodir)Memastikan bahwa hak bagi disabilitas dan bertanggungjawab penyusunan pemerintah dan tidak sehingga disabilitas
BagianAnalisisRekomendasi
untuk: al. RUU HAP juga belum mengatur perlindungan proseduralKetentuan di dalam RUU KUHAP belum mengatur ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan, antara lain kewajiban untuk: menyediakan juru bahasa isyarat; menyediakan alat bantu dengar atau teks tertulis; menyediakan dokumen hukum dalam format Braille atau audio; menyediakan pendamping hukum atau pendampingPerlu ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan, antara lain: menyediakan juru bahasa isyarat; menyediakan alat bantu dengar atau teks tertulis; menyediakan dokumen hukum dalam format Braille atau audio; menyediakan pendamping hukum atau pendamping personal (support person) bagi penyandang disabilitas intelektual/psikososial. Perlu ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme evaluasi
BagianAnalisisRekomendasi
peradilan. Sehingga RUU HAP perlu mengadaptasi ketentuan mengenai mekanisme evaluasi kapasitas hukum dan dukungan pengambilan keputusan (supported decision making) dan mengatur mengenai larangan interogasiyang Layak dan Adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas mental khususnya, atau kelompok rentan umumnya. (tidak diakomodir)
Hak Perempuan 1. Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. 2. Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selainPerempuan berhadapan hukum memiliki untuk bebas dari sikap dan pernyataan merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi setiap pemeriksaan. belum dimasukan terkait dengan bebasPada pasal 2 huruf a, Memastikan bahwa dalam dalam ketentuan ini, setiap proses pemeriksaan, yang perempuan terhindar dan dengan bebas dari segala bentuk hak diskriminasi dan bebas dari segala bentuk penyiksaan. yang Diakomodir pada Pasal 138 ayat (2) huruf e dengan dan/atau bunyi: dalam mendapatkan pertimbangan spesifik tingkat berbasis kerentanan dan kebutuhan Namun, gender dalam setiap keputusan
BagianAnalisisRekomendasi
Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak: a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan; b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraa n gender; c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau
Bagian pengadilanAnalisisRekomendasi
pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan
psikolog. Pasal 139 Hak Orang Lanjut Usia 1. Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. 2. Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Saksi, Terpidana, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak: a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yangmekanisme keadilan dapat restoratif menjadi salah satu alternatif awal penyelesaian dalam tindak pidana orang lanjut usia dengan pengecualian tindak pidana seperti yang tercantum dalam pasal 77 serta penambahan tindak pidana kekerasan seksual. Pada pasal ini, belum dimasukan terkait dengan hak untuk memperoleh pendamping dalam setiap proses hukum. Serta, dengan memperhatikan kondisi fisik, orang lanjut usia juga perlu untuk diberikan aksesMemastikan bahwa orang lanjut usia yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan di setiap proses hukum, diberikannya akses informasi secara luas dan jelas serta pemenuhan dalam pelayanan sebagai bentuk media komunikasi. (Tidak ada perubahan)
Bagian kondisi fisik danAnalisisRekomendasi
psikis pada setiap tingkat pemeriksaan; b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yangpemberian keterangan dalam setiap proses hukum.1
Pasal XXX Hak AnakRKUHAP belum memasukan pengaturan terkait dengan Anak berhadapan dengan Hukum. Anak-Remaja dalam kenyataan sering mendapatkan tindak kekerasan dan penyiksaan penangkapan aparat penegak hukum. Selain tindak itu,Memastikan adanya pendamping sesuai dengan kebutuhan anak dalam setiap proses hukum. Mengedepankan mekanisme keadilan restoratif sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara, dengan pengecualian tindak pidana seperti yang
BagianAnalisisRekomendasi tercantum dalam pasal 77
pidana seksual juga sering menimpa anak. Lebih lanjut, pentingnya dukungan, pelayanan dan sarana prasana bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti pendamping dan hak atas informasi.serta penambahan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kaitannya anak sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, negara harus memastikan bahwa anak mendapatkan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan.
Pasal XXX Hak Masyarakat AdatRKUHAP belum memasukan pengaturan terkait dengan masyarkat adat. Dimana masyarakat adat juga acap kali menjadi pihak yang mendapatkan kriminalisasi, terutama ketika mereka berhadapan dengan korporasi. Dimana bagi masyarakat adat mereka hanya ingin mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki. Masyarakat adat juga memiliki hukum yang hidup dalam masyarakat adat "Living Law". Sehingga, dalam hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan putusan dalam pemenuhan hak atasMenempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat “living law" sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara untuk tindakan hukum yang menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang dilaporkan. Memastikan masyarakat adat mendapatkan pendamping dalam setiap proses hukum. Memastikan prinsip transparansi keterbukaan informasi dalam setiap proses hukum Memastikan hak atas informasi dapat diakses baik oleh pendamping atau masyarakat adat secara langsung dalam setiap proses hukum. (Tidak diakomodir)
BagianAnalisisRekomendasi
acap mendapatkan

H. Bantuan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diperlukan pembaharuan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional, yang dimaksudkan agar lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana serta memperkuat fungsi, tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Dalam RKUHAP Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.

Hal ini tidak selaras hak atas keadilan bagi tersangka dimana perlindungan hakhak tersangka dan terdakwa harusnya dapat terlindungi pada proses penyidikan dan penuntutan. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan serta penuntutan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka dan terdakwa berhak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping beberapa hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain, karena walau bagaimanapun juga seorang tersangka/klien yang sedang diperiksa memiliki hak yang sama di muka hukum seperti masyarakat lainnya.

Di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin, dan yang tak kalah penting, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono publico). Implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (eguality before the law), merupakan upaya negara kepada setiap warga negara dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum. Jaminan atas hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum, menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dengan demikian hak untuk memperoleh bantuan hukum telah dijamin dalam konstitusi dan perundang-undangan, oleh karenanya timbul konsekuensi berupa kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.159

Pada semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan akses bantuan hukum guna untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Pasal 134 huruf c RUU HAP menyebutkan bahwa: "Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum". Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana, agar tercapainya suatu negara hukum yang adil bagi setiap warga negaranya dengan tidak memandang status sosial maupun perekonomian seseorang.160

Dalam aspek bantuan hukum, peran advokat dalam proses peradilan pidana merupakan langkah krusial untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang nondiskriminatif. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela terdakwa, tetapi juga sebagai penjaga proses hukum yang adil (fair trial) sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan prinsip due process of law. Dalam sistem peradilan pidana yang acapkali didominasi oleh ketimpangan akses hukum, sehingga keberadaan advokat yang aktif dan berkualitas dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pemaksaan pengakuan. Tanpa peran advokat yang optimal, risiko salah penanganan kasus (miscarriage of justice) akan meningkat, terutama bagi masyarakat miskin yang bergantung pada bantuan hukum.

Selain itu, penguatan peran advokat dalam RUU HAP juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar hukum internasional, seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Advokat harus diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat sejak dini dalam proses penyidikan, termasuk dalam pemeriksaan tersangka, pengajuan upaya hukum, dan pengawasan terhadap prosedur penangkapan yang sah. Tidak ditetapkannya Hak Akses Penasihat Hukum Sejak Dini secara Absolut sejak awal penyelidikan secara prinsip bertentangan dengan asas "the right to legal counsel from the outset" dan rentan menimbulkan interogasi sepihak, pengakuan di bawah tekanan, dan rekayasa BAP. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ICCPR dan prinsip-prinsip dalam UN Basic Principles on the Role of Lawyers.161

Dengan memperluas cakupan bantuan hukum dan memastikan advokat dapat bekerja tanpa intimidasi, sistem peradilan pidana diharapkan akan lebih transparan dan akuntabel sehingga hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Tabel 3.12. Usulan Perubahan Pasal terkait Bantuan Hukum

PasalAnalisisUsulan
Pasal 33 ayat (1) bahwa menyebutkan dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaanHal ini tidak selaras hak bagi atas keadilan tersangka dimana perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwaPasal 33 ayat (1) bahwa menyebutkan dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap
melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikutiperlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa harusnya dapatdalam hal sedang melakukan pemeriksaan terhadap
PasalAnalisisUsulan
mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka. Pasal 143Hak penuntutan. tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan serta penuntutan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya pada semua tahap proses peradilan.melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir, melihat, mendengar dan memberikan nasihat yang diperlukan kliennya.
Pasal 143 (1) Advokat, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa isi mendengar pembicaraan. (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.Ketentuan Pasal 143 ayat 2 berpotensi mengurangi hak atas untuk mendapatkan informasi, hak atas kebebasan berbicara dan hak atas privasi yang dimiliki tersangka dan advokat. Tidak ditetapkannya Hak Akses Penasihat Hukum Sejak Dini secara Absolut sejak awal penyelidikan secara prinsip bertentangan dengan asas "the right to legal counsel from the outset" dan rentan menimbulkan interogasi sepihak, pengakuan di bawah tekanan, dan rekayasa BAP. Hal ini bertentangan denganKetentuan Pasal 143 ayat 2 sebaiknya ditiadakan (Tidak diakomodir, pasal masih tetap ada) ini
PasalAnalisisUsulan
Pasal 14 ICCPR dan prinsip-prinsip dalam UN Basic Principles on the Role of Lawyers.1621

159 Muh. Zaky Albana, dkk. 2018. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta Pusat. Hlm.. 47

160 Muhammad Rusli Arafat. Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir. Vol 18 No 1. 2019 Hal 18-19

161 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

I. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan suatu cara yang diberikan oleh peraturan-perundangundangan kepada seseorang atau badan hukum dalam kasus tertentu terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Dalam hukum Indonesia terdapat 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah dalam upaya hukum biasa, upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluar sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Sementara dalam upaya hukum luar biasa, proses atau upaya yang dilakukan tidak dapat menangguhkan eksekusi atau pelaksanaan hukuman.163

Upaya hukum biasanya digunakan oleh terdakwa, terpidana dan Jaksa Penuntut Umum apabila merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, mekanisme ini bisa saja dipergunakan atau apabila para pihak merasa putusan pengadilan sudah sesuai dengan pendapat dan posisinya, tidak menggunakan hak tersebut merupakan hal yang lumrah dan wajar dalam proses peradilan. Namun demikian, apabila hak tersebut digunakan sebagai langkah perlawanan, maka pengadilan harus menerima dan memfasilitasi proses pengajuan upaya hukum tersebut.164

RUU HAP memberikan pengertian upaya hukum sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.165

RUU HAP membagi upaya hukum menjadi dua jenis, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ketentuan upaya hukum biasa diatur di dalam Pasal 269 sampai dengan Pasal 282 yang mengatur mengenai pemeriksaan tingkat banding. Selanjutnya ketentuan mengenai kasasi diatur di dalam Pasal 283 sampai dengan Pasal 297.

Sementara upaya hukum luar biasa RUU HAP mengadopsi 2 (dua) upaya hukum yang relatif sama dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP yang berlaku saat ini. RUU HAP menetapkan 2 (dua) jenis upaya hukum luar biasa, yakni:

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 298-Pasal 301):

2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 302-Pasal 398).

Adanya ketentuan mengenai upaya hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana apabila berhadapan dengan putusan yang keliru, tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana dan hukum hak asasi manusia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk diperlakukan secara sama dan adil di muka hukum (eguality before the law). Asas lain yang juga harus diperhatikan adalah ketentuan yang menyatakan setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas "praduga tidak bersalah/atau presumption of innocence). Asasasas hukum tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Salah satu isu yang mungkin penting untuk mendapatkan perhatian terkait dengan upaya hukum yang diatur di dalam RUU HAP adalah terkait dengan Pasal 269 dan Pasal 270 mengenai banding dan jangka waktu pengajuan banding. Ketentuan mengenai jangka waktu yang relatif singkat berpotensi mengurangi atau menghilangkan akses pencari keadilan, khususnya terdakwa dan/atau keluarga terdakwa untuk mendapatkan hak atas keadilan, karena terbatasnya waktu yang disediakan undang-undang untuk mengajukan banding terhadap putusan yang tidak sesuai, keliru atau bahkan tidak adil.

162 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

163 Hasan Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, SIGn Jurnal Hukum Vol. 2, No.

2 (Maret 2021) 104-121, e-ISSN: 2685 - 8606 |l p-ISSN: 2685 - 8614, diakses pada 11 April 2025.

164 M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

165 Pasal 1 angka 17 RUU HAP.

Pasal 269

(1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 270

(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.

(2) Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

Ketentuan yang menyatakan jangka waktu upaya hukum banding pidana 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan dinilai tidak realistis dan membebani para pihak, khususnya terdakwa atau kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum. Waktu 7 (tujuh) hari yang dialokasikan undang-undang tidak memberikan cukup waktu bagi pihak terdakwa atau penuntut umum untuk memproses permohonan banding.

Jangka waktu tersebut berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan banding. Dalam praktiknya selama ini, pada saat putusan dibacakan, biasanya hakim akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengoreksi tata bahasa dan format penulisan putusan. Sehingga, terdakwa atau kuasa hukumnya tidak dapat mendapatkan putusan sesuai dengan waktu yang disediakan. Akibatnya, waktu untuk menyusun memori dan mengajukan banding akan terpengaruh dan melebihi tengat waktu yang ditetapkan. Sehingga, berpotensi mengorbankan hak-hak pihak yang mengajukan banding untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih mendalam dan adil. Terlebih, situasi dan konteks geografis Indonesia yang luas dan berbeda masing-masing wilayahnya akan memengaruhi kecepatan layanan pengadilan dan akses bantuan hukum bagi terdakwa, khususnya terdakwa yang memiliki keterbatasan atas bantuan hukum dan asistensi dari pengacara.

Spesial Rapporteur on extrajudical executions memberikan catatan mengenai pentingnya waktu yang cukup bagi terdakwa dan/atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan dan meninjau catatan pengadilan dan untuk mempersiapkan pembelaan ataupun mengajukan banding.166 Pertimbangan yang mendalam mengenai alokasi waktu yang cukup untuk mengajukan banding ini penting untuk menjadi perhatian pembentuk undang-undang, karena dalam konteks penegakan hukum ada tiga unsur fundamental yang menjadi titik tolak keberhasilan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.167 Terkait dengan kepastian hukum erat hubungan dengan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya. Keadilan adalah adanya nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Sedangkan berkaitan dengan kemanfaatan adalah terciptanya manfaat atau kegunaan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat yang memberikan rasa tertib, tenteram, dan bahagia atas adanya kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karenanya, penting bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan waktu yang cukup bagi para pihak, khususnya terdakwa atau kuasa hukumnya yang ingin mengajukan banding untuk mempersiapkan permohonan dan memori bandingnya secara lebih komprehensif. Sehingga, pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan banding perlu mempertimbangkan akses bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dan kesulitan geografis, sehingga perlu ketentuan mengenai jangka waktu banding responsif terhadap situasi dan kebutuhan pencari keadilan.

Tabel 3.13. Usulan Perubahan Pasal terkait Upaya Hukum

PasalAnalisisUsulan
dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum. (2) Permohonan banding sebagaimanajangka waktu yang relatif singkat berpotensi mengurangi menghilangkan akses pencari keadilan, khususnya terdakwadapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum. (4) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam RUU HAP berkaitan dengan pasal yang mengatur mengenai kasasi demi kepentingan hukum. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 298, yang berbunyi:

1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.

2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan hak yang dimiliki jaksa penuntut umum untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Selain itu, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini kepentingan terdakwa atau terpidana. Kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa harus sesuai dengan asas reformaso inmelius yang berarti bahwa putusan upaya hukum luar biasa tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Artinya upaya ini memang diajukan jika terdapat kekeliruan pada putusan sebelumnya yang merugikan kepentingan terpidana semata.168

Definisi pihak kepentingan di dalam pasal tersebut ternyata masih kurang jelas. Apakah yang dimaksud dalam ketentuan terdakwa atau jaksa penuntut umum yang bertindak mewakili negara dan publik. Berkaitan dengan praktik dan penerapan kasasi demi kepentingan hukum yang diatur di dalam KUHAP, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan ada pada terpidana yang tidak boleh dirugikan putusan kasasi demi kepentingan hukum.169 Selain masalah mengenai definisi dan pihak yang berkepentingan dalam upaya kasasi demi kepentingan hukum, isu lain yang juga perlu diperhatikan pembentuk undang-undang terkait ketentuan Pasal 298 RUU HAP adalah efektivitas keberlakuan dan implementasi atas ketentuan mengenai kasasi demi kepentingan hukum yang selama ini telah diatur di dalam KUHAP yang dianggap tidak berjalan begitu efektif sebagaimana upaya hukum lainnya yang diatur di dalam KUHAP.170

Ketentuan mengenai kasasi demi kepentingan hukum yang diatur di dalam RUU HAP muatan materinya hampir serupa dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP, menurut pendapat ahli-ahli hukum substansi pasalnya berpotensi mengakibatkan terjadinya multitafsir tentang siapakah yang menjadi pihak yang berkepentingan dalam kasasi demi kepentingan hukum. Apabila terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak terpidana. Sehingga, hal ini akan meminimalisasi multitafsir dan mempermudah pencari keadilan ataupun jaksa penuntut umum untuk mencari keadilan dan kebenaran.

Menurut Eddy O.S Hiariej, adanya ketentuan mengenai kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk menyeimbangkan posisi dan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum. Hal mana terpidana dan/atau ahli warisnya memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali, sementara kewenangan kasasi demi kepentingan diberikan sebagai hak Jaksa Penuntut Umum yang

170 Ibid.

kewenangannya dimiliki oleh Jaksa Agung. Eddy O.S Hiariej juga menambahkan bahwa meskipun kasasi demi kepentingan hukum merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum yang kewenangannya dimiliki Jaksa Agung namun itu tidak boleh merugikan Terpidana karena hal ini sesuai dengan asas reformaso inmelius yang berarti bahwa putusan upaya hukum luar biasa tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya.171

Pendapat Eddy O.S Hiariej ini selaras dengan ketentuan Pasal 35 huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo UU No. 11 tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang : ...d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

Tabel 3.14. Usulan Perubahan Pasal terkait Kasasi

PasalAnalisisUsulan
Pasal 298 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali kasasi permohonan demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.Substansi pasalnya berpotensi mengakibatkan terjadinya multitafsir tentang siapakah yang menjadi pihak yang berkepentingan dalam kasasi demi kepentingan hukum. Apabila terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikanMemperjelas ketentuan/frasa mengenai "...tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan", apakah ditujukan untuk terpidana atau kepentingan umum, dengan cara memberikan penjelasan pada pasal 298 ayat 2 RUU HAP Ketentuan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh lebih berat
PasalAnalisis
reformaso inmelius yang berarti bahwa putusan upaya hukum luar biasa1

166 ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia, 2019, hlm. 60.

167 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022.

168 Peter Jeremiah, Op Cit

169 Muhammad Ridha, Renaissan NO.

1 VOL.

6 JANUARI 2021: 42-56 Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

J. Pembuktian

Pembuktian merupakan proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang didakwakan.172 Pembuktian merupakan salah tahap penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam pembuktian, para pihak di pengadilan berusaha untuk membuktikan benar atau salahnya terdakwa dalam suatu perkara pidana.

Dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan173 dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Demikian juga dengan penasihat hukum yang berupaya untuk menegasikan dalil-dalil dan buktibukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya hakim akan melakukan penelaahan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan untuk menetapkan putusan yang tepat berdasarkan bukti-bukti dan alat bukti muncul di persidangan. Terdapat beberapa definisi mengenai pembuktian yang dikemukakan para ahli hukum.

Martiman Prodjohamidjojo174 menyatakan bahwa "pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut." Darwan Prinst175 berpendapat bahwa "pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya." Sementara M. Yahya Harahap memberikan definisi dan rincian yang lebih mendalam mengenai pembuktian. Yahya Harahap176 menyatakan "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan."

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dihukum atau dibebaskannya seorang terdakwa sangat tergantung pada proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sementara apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, hakim akan menyatakan terdakwa bersalah dan terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai derajat kesalahannya.

Dalam RUU HAP, terdapat ketentuan alat bukti sangat berbeda dengan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Ide mengenai perubahan alat bukti dalam RUU HAP sudah muncul sejak awal 2000-an. Salah satu alat bukti yang hendak diubah atau dihapuskan adalah alat bukti "petunjuk". Merujuk pada ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.177

Perubahan tentang alat-alat bukti lain di luar petunjuk ternyata berubah dengan sangat drastis. Standar dan ketentuan mengenai pembuktian diatur di dalam Bab XIV bagian keempat RUU HAP. Bab XIV secara umum mengatur mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pasal 222 ayat (1) RUU Hukum Acara Pidana membagi alat bukti menjadi 7 bagian, yaitu:

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan Ahli;

c. surat;

d. keterangan Terdakwa:

e. barang bukti;

f. bukti elektronik; dan g. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam RUU HAP ini berbeda dengan ketentuan mengenai alat bukti yang diatur Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang hanya mengenal 5 (lima) alat bukti, yaitu:

(1) Keterangan Saksi;

(2) Keterangan Ahli;

(3) Surat;

(4) Petunjuk;

(5) Keterangan Terdakwa.

RUU HAP menambahkan "barang bukti, bukti elektronik serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" sebagai alat bukti "baru" dan menghilangkan "petunjuk" sebagai bagian dari alat bukti.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan terhadap ketentuan Pasal 222 ayat (7) mengenai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Padahal rumusan atau frasa dalam suatu undang-undang seharusnya disusun secara jelas dan rigid. Sehingga, tidak menimbulkan multitafsir.178 Pembentuk undang-undang seharusnya memberikan acuan dan standar yang jelas mengenai frasa "segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum", karena pada dasarnya frasa "segala sesuatu" dan frasa "sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" memiliki potensi untuk diartikan dan dimaknai secara berbeda-beda, tergantung dari posisi dan konteks proses pembuktian yang terjadi dalam suatu proses peradilan pidana.

Dalam penjelasannya, RUU HAP mendefinisikan "barang bukti" sebagai barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (real evidence atau physical evidence) atau hasil tindak pidana. Sementara "bukti elektronik" dimaksudkan sebagai informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Merujuk pada alat bukti dan alat-alat bukti yang baru ditambahkan dalam RUU HAP, perlu menjadi catatan dan diperhatikan oleh pembentuk undang-undang bahwa alat bukti harus dimaknai sebagai "segala sesuatu yang memiliki korelasi dengan perbuatan dan memenuhi unsur pidana yang didakwakan terhadap seseorang yang dapat bertanggungjawab dalam lalu lintas hukum, sehingga hakim mendapatkan keyakinan atas tindak pidana dan (siapa) pelakunya. Hal ini perlu ditegaskan pembuktian dan alat bukti yang dijadikan sandaran menghukum seseorang bersesuaian dengan umum hukum acara pidana yaitu:

"sebagai sarana...mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."

Terkait urutan dan penyebutan urutan-urutan alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) RUU HAP, merujuk pada pendapat para ahli hukum, urutan dan penyebutan tersebut tidaklah didasarkan atas kekuatan pembuktiannya. Atang Ranumiharjo, mengemukakan bahwa "Alat bukti yang sah adalah suatu alat-alat yang ada hubungannnya dengan suatu tindak pidana, dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa".179 Lebih jauh Yahya Harahap menyatakan bahwa selain alat bukti yang telah disebutkan secara limitatif tersebut, tidak dibenarkan alat bukti lainnya dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alatalat bukti itu saja yang telah diatur di dalam undang-undang (RUU HAP). Tidak boleh mengajukan alat bukti selain yang ditetapkan undang-undang.

Selain mengatur mengenai alat bukti, Pasal 222 juga mengatur mengatur mengenai proses penilaian keautentikan dan proses perolehan alat bukti yang tidak boleh dilakukan secara melawan hukum. Alat bukti yang tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.180

Pembuktian yang diatur di dalam RUU HAP, tidak secara eksplisit mengatur standar pembuktian yang harus dipenuhi pada setiap tahapan proses peradilan pidana, misalnya: "dugaan kuat" saat penyidikan, "alasan cukup" saat penuntutan, dan "beyond reasonable doubt" saat pemidanaan. Tanpa standar pembuktian yang jelas, hakim dan jaksa dapat menjatuhkan vonis berdasarkan keyakinan subjektif tanpa dasar objektif, membuka ruang kriminalisasi dan salah vonis.181

Apabila mengacu pada sistem pembuktian yang berlaku pada saat ini dan pendapat para ahli, seyogyanya para pembentuk undang-undang tetap menggunakan sistem pembuktian negatief wettelijk.182 Sistem pembuktian negatief wettelijk menghendaki hubungan kausal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatief wettelijk ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (bewijsvoering) yang harus diikuti pula adanya keyakinan hakim, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, karena berawal dari sistem pembuktian-lah seseorang dapat dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menyandang status pelaku kejahatan dan harus kehilangan kehormatan atau kebebasannya seorang manusia.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pembentuk undangundang terkait dengan alat bukti, khususnya alat-alat bukti yang baru ditentukan di dalam RUU HAP, yakni "barang bukti, bukti elektronik dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" adalah harus diberikan kemungkinan bagi para pihak, khususnya terdakwa untuk melakukan pengujian admisibilitas (admisibility) terhadap alat-alat bukti tersebut guna memastikan bahwa alat-alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan. RUU KUHAP tidak menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melanggar hukum seperti hasil penyiksaan, perolehan ilegal, atau rekayasa harus dikesampingkan secara mutlak (unlawful evidence exclusion rule). Hal ini bertentangan dengan prinsip non-self-incrimination dan larangan penyiksaan (Pasal 28G dan 28I UUD 1945, serta Konvensi Anti Penyiksaan).183 Demikian juga dengan ketentuan mengenai bukti elektronik. Belum diatur secara tegas penggunaan alat bukti digital/elektronik, hanya menyebut secara umum alat bukti elektronik, tapi tidak menjelaskan secara rinci standar validitas, keaslian, dan tata cara pemeriksaannya. Selain itu, tidak ada aturan mengenai bukti yang diperoleh dari hacking, manipulasi metadata, atau konten hasil rekayasa AI. Sebab bukti digital sangat rentan dipalsukan, tapi dalam RUU HAP tidak dibedakan dengan bukti konvensional, padahal karakteristiknya berbeda secara hukum maupun teknis.184

Adanya ruang untuk menguji alat bukti tidak dapat dilepaskan dengan praktikpraktik dalam penyidikan dan penuntutan yang selama ini terjadi dan seringkali dikeluhkan pencari keadilan. Seringkali alat bukti diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah.185 Salah satunya berkaitan dengan alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yang diajukan ke hadapan persidangan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.186 Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pengujian admisibilitas dari suatu alat bukti itu hanya dapat dilakukan setelah pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan. Ketika tersangka/terdakwa baru mengetahui bahwa bukti-bukti (alat bukti) yang diperoleh penyidik/penuntut didapatkan dari hasil penyadapan. Oleh karenanya, RUU HAP harus memberikan ruang pengaturan mengenai mekanisme pengujian admisibilitas untuk menguji keabsahan bukti melalui Praperadilan atau Forum Khusus, seperti mekanisme pre trial hearing untuk menguji alat bukti sebelum sidang pokok perkara, (seperti suppression hearing dalam sistem Anglo-Saxon.187

Adanya ketentuan mengenai mekanisme pengujian admisibilitas ini merupakan bagian integral dari prinsip check and balances sebagai salah satu ciri khas dari negara hukum. Pelaksanaan prinsip Pengawasan pada proses dan prosedur penanganan perkara pidana oleh Aparat Penegak Hukum harus bersumber pada hukum materiel dan formil, dan perlindungan hak-hak asasi manusia harus dilaksanakan menurut tata cara dan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pengawasan dapat dilakukan dalam kerangka penegakan hukum yang berlaku.188

Praktik lain yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah proses perolehan alat bukti, khususnya keterangan saksi atau keterangan terdakwa yang diperoleh dengan penggunaan ancaman, kekerasan, intimidasi atau janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya agar seseorang saksi dan/atau calon tersangka memberikan keterangan atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Hal ini bersesuaian dengan temuan Koalisi KUHAP yang menyatakan bahwa RUU HAP 2025 belum secara memadai mengatur mekanisme pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny) dan menyediakan forum komplain terhadap pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.189

Isu lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembuktian terdapat di dalam Pasal 224 ayat (6) RUU HAP, yang menyatakan:

"Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah".

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan duplikasi atau pengaturan ulang ketentuan yang telah ada dan diatur di dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang rumusannya hampir dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 224 ayat (6), yang berbunyi: "Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah".

Sumpah merupakan salah satu syarat sah dan bernilainya keterangan seseorang di pengadilan.190 Namun, mengacu pada persamaan rumusan dan substansi mengenai "keterangan saksi yang tidak disumpah" ini tentunya akan menimbulkan persoalan yang sama seperti penerapan KUHAP selama ini, yakni pengecualian atas pemberlakuan sumpah terhadap saksi dan/atau ahli yang dihadirkan di sidang pengadilan. Pengecualian terhadap orang-orang yang memberikan keterangan tanpa disumpah di pengadilan diberikan secara mutlak terhadap 2 (dua) kelompok saksi, yaitu:191

a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;

b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Pengecualian tersebut diberikan karena anak yang belum 15 (lima belas) tahun dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa tersebut dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Sehingga, kelompok saksi ini tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.192

Secara prinsip, pengecualian tersebut dapat diterima sebagai salah satu bentuk afirmasi terhadap kelompok saksi yang memiliki keterbatasan dalam memberikan keterangan di pengadilan dan sebagai salah satu perwujudan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.193 Namun demikian, untuk memberikan hak yang sama bagi terdakwa, pengecualian sumpah bagi saksi ini perlu diatur secara ketat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan terdakwa maupun kepentingan saksi sendiri.

RUU HAP tetap harus menyediakan klausul atau mekanisme yang dapat memfasilitasi atau memberikan kesempatan kepada anak-anak yang masih dibawah 15 tahun atau memiliki keterbatasan untuk dapat berpartisipasi dalam proses peradilan. Hal ini antara lain mencakup hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan mengenai keterlibatannya dalam proses peradilan, baik sebagai saksi ataupun sebagai korban.

Ketentuan mengenai keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana telah banyak diatur di dalam berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia. Konvensi Hak Anak memberikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, termasuk hak-hak mereka dalam sistem peradilan, sementara UU SPPA mengatur secara khusus bagaimana sistem peradilan pidana harus menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya proteksi terhadap hak-hak dan kepentingan anak, termasuk di dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu yang perlu diperhatikan oleh Perumus RUU HAP adalah jaminan anak yang memberikan keterangan untuk dibebaskan dari segala bentuk ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan anak saksi merasa takut berkenaan dengan pemberian keterangannya dalam suatu proses peradilan pidana.194 Tidak disumpahnya anak dalam memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, yakni untuk memberikan perlindungan hukum bagi yang menjadi saksi.

Berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai disabilitas mental, Pasal 137 hanya memberikan notifikasi bahwa ada perhatian pada penyandang disabilitas, tapi hanya memberikan gambaran yang umum dan kemudian diserahkan ke pengaturan pemerintah. Ketentuan Pasal 224 RKUHAP terkait penyandang disabilitas mental. Ketika penyandang disabilitas mental menjadi saksi ada beban tambahan, yakni harus berdasarkan pengetahuan dari ahli. Hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya diskriminasi karena melabeli seseorang yang seharusnya setara untuk memberikan keterangan, namun dalam ketentuan ini "ditandai dengan stigma" yang dapat merugikan kedudukan seorang saksi yang memiliki keterbatasan. Orang dengan disabilitas mental harus punya kesaksian yang sama dan setara (dalam hal ini sama-sama disumpah).195

Perumusan ketentuan Pasal 224 RUU HAP, khususnya yang mengatur mengenai frasa "orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa" harus memperhatikan dan merujuk pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Kedua instrumen ini mewajibkan negara untuk mengakui dan menghormati kapasitas serta status hukum setiap warga negara secara setara, serta menjamin partisipasi penuh dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana.16 Sehingga, penggunaan frasa "orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa" seharusnya diganti dengan istilah "penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual". Pemilihan terminologi ini berangkat dari perspektif berbasis hak asasi manusia yang menempatkan individu sebagai subjek utama hukum, bukan semata sebagai objek perlindungan berdasarkan kondisi medis atau status fungsional.

Penjelasan Pasal 4 huruf (b) dan (c) UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas intelektual adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain grahita, disabilitas grahita, dan down syndrome sedangkan penyandang disabilutas mental adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Kategori ini mencakup:

Disabilitas psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; serta

Disabilitas perkembangan, yang berdampak pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autisme dan hiperaktif (antara lain ADHD, Tourette Syndrome).

Penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual merupakan dua ragam yang berbeda, baik dari segi jenis hambatan, bentuk dukungan yang dibutuhkan, maupun pendekatan pemenuhannya dalam proses hukum. Disabilitas mental umumnya bersifat episodik, dengan kondisi fungsional yang dapat pulih sepenuhnya dalam masa remisi. Sementara itu, disabilitas intelektual merupakan kondisi yang bersifat menetap dan ditandai oleh keterbatasan fungsi intelektual serta adaptasi perilaku, yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami informasi, mengambil keputusan, serta menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dalam jangka Panjang.

Oleh karenanya, penentuan apakah seseorang mengalami gangguan jiwa atau terganggunya ingatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Proses ini harus mengacu pada standar diagnosis yang berlaku secara ilmiah dan profesional. Di Indonesia, acuan utama yang digunakan adalah Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III), yang mengklasifikasikan gangguan jiwa ke dalam sembilan kelompok besar dengan puluhan subkategori. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa orang dengan gangguan jiwa hanya dapat ditetapkan oleh diagnosa yang dibuat oleh tenaga profesional tertentu, yaitu psikiater, dokter, atau psikolog klinis.

Ketentuan Pasal 224 khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai sumpah bagi kelompok disabilitas mental atau intelektual seharusnya dilakukan melalui mekanisme diagnosis yang sah atau penetapan oleh otoritas profesional. Hal ini perlu diperhatikan mengingat tata cara perolehan bukti merupakan salah satu mekanisme yang penting untuk memastikan alat-alat bukti yang diperoleh dan digunakan untuk menjerat atau bahkan menghukum seseorang merupakan alat bukti yang sah dan patut. Walaupun secara jelas Pasal 230 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) RUU HAP mengatur mengenai ketentuan limitasi putusan yang didasari oleh proses pembuktian. Pasal 230 berbunyi:

1. Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.

2. Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.

3. Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Tabel 3.15. Usulan Perubahan Pasal terkait Pembuktian

Tabel 3.15. Usulan Perubahan Pasal terkait Pembuktian
PasalAnalisisUsulan
Pasal 222 (1) Alat bukti terdiri atas: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. surat; d. keterangan Terdakwa: e. barang bukti; f. bukti elektronik; danPasal 222 ayat (7) mengenai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum tidakPembentuk undang- undang harus memberikan uraian atau penjelasan yang jelas terhadap ketentuan Pasal 222 huruf g ayat (1) mengenai frasa
d. keterangan Terdakwa: e. barang bukti; f. bukti elektronik; dan g. segala sesuatu yang dapat dan digunakan untuk kepentingan pembuktian padapemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum tidak dirumuskan secara jelas dan rigid, dan multitafsir.terhadap ketentuan Pasal 222 huruf g ayat (1) mengenai frasa "sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan
dan g. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan didan rigid, dan multitafsir. Frasa "segala sesuatu" dan frasa "sepanjang diperoleh secara tidak melawankepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum"
pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. (2) Hal yang secara umummelawan hukum"berpotensi untuk diartikan dan dimaknai secara berbeda-beda, tergantung dari posisi dan konteks prosesmelawan hukum" penjelasan" Di antara ayat (3) dan ayat (4) sisipkan ketentuan mengenai
tidak melawan hukum. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. (3) Alat buktitergantung dari posisi dan konteks proses pembuktian yang terjadi dalam suatu proses peradilan pidana.ketentuan mengenai hak bagi terdakwa untuk melakukan pengujian admisibilitas
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapatdalam suatu proses peradilan pidana. Adanya ruang untuk menguji alat bukti tidak dapat dilepaskan denganpengujian admisibilitas (admisibility) terhadap alat-alat bukti guna
PasalAnalisisUsulan
dan autentikasinya diperoleh secara tidak melawan hukum. (4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. (5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.ini terjadi dan seringkali dikeluhkan pencari keadilan. Seringkali alat bukti diperoleh dengan tidak cara-cara yang sah.197 Salah satunya berkaitan dengan alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yang diajukan ke hadapan persidangan harus diperoleh sah secara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.198 Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pengujian admisibilitas dari suatu alat bukti itu hanya dapat dilakukan setelah pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan. Ketika tersangka/terdakwa baru mengetahui bahwa bukti- bukti (alat bukti) yang diperoleh penyidik/penuntut didapatkan dari hasil penyadapan. Oleh karenanya, RUU HAP harus memberikan ruang pengaturan mengenaiyang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan, dengan rumusan: "terdakwa berhak mengajukan permohonan mengenai autentik dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur di dalam ayat (1)" (Tidak ada perubahan)
dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. (5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.bukti diperoleh dengan tidak cara-cara yang sah.197 Salah satunya berkaitan dengan alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yang diajukan ke hadapan persidangan harus diperoleh sah secara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.198 Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pengujian admisibilitas dari suatu alat bukti itu hanya dapat dilakukan setelah pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan. Ketika tersangka/terdakwa baru mengetahui bahwa bukti- bukti (alat bukti) yang diperoleh penyidik/penuntut didapatkan dari hasilkesusilaan, dengan rumusan: "terdakwa berhak mengajukan permohonan mengenai autentik dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur di dalam ayat (1)" (Tidak ada perubahan)
perolehan alat bukti yang diajukan. (5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentikberkaitan dengan alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa"terdakwa berhak mengajukan permohonan mengenai autentik dan sah atau tidaknya perolehan alat
(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapatyang diperoleh dari hasil penyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yang diajukan ke hadapanmengenai autentik dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur
Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapatpenyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yangautentik dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur
Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawanpenyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yangtidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur
tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawanumumnya adalah bahwa semua alat bukti yangtidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur
tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapatumumnya adalah bahwa semua alat bukti yangtidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur
dan/atau diperoleh diajukan ke secara melawan persidangan hukum tidak dapatsemua alat bukti yangbukti sebagaimana diatur di dalam ayat (1)"
diperoleh diajukan ke melawan persidangan tidak dapat diperolehsemua alat bukti yang diajukan ke hadapandi dalam ayat (1)"
melawan persidangan tidak dapat diperolehdiajukan ke hadapandi dalam ayat (1)" (Tidak ada perubahan)
persidangan tidak dapat diperoleh digunakan sebagai alat berdasarkanpersidangan harus(Tidak ada perubahan)
diperoleh digunakan sebagai alat berdasarkan padapersidangan harus diperoleh sah secara( maedad perubanan)
berdasarkan pada perundang-undangan.198sah secara berdasarkan ketentuan
pada perundang-undangan.198 pemeriksaan di sidang Namun, dalam hal ini tidakberdasarkan ketentuan
Namun, dalam hal ini tidakperundang-undangan.198
menutup kekuatanNamun, dalam hal ini tidak
menutup kekuatan bahwakemungkinan
bahwa admisibilitas dari suatupengujian
admisibilitas dari suatupengujian admisibilitas dari suatu
alat bukti itu hanya dapat dilakukanadmisibilitas dari suatu alat bukti itu hanya dapat
dilakukan pelimpahanalat bukti itu hanya dapat setelah
pelimpahansetelah perkara
tersebut ke pengadilan.perkara tersebut ke pengadilan.
Ketikatersebut ke pengadilan.
tersangka/terdakwa baru mengetahui bahwa bukti-tersangka/terdakwa baru
mengetahui bahwa bukti- bukti (alat bukti) yang diperolehtersangka/terdakwa baru mengetahui bahwa bukti- bukti (alat bukti) yang
diperolehbukti (alat bukti) yang
diperoleh penyidik/penuntut
penyidik/penuntut didapatkanpenyidik/penuntut
didapatkandidapatkan dari hasil
penyadapan.dari penyadapan. Oleh
karenanya,RUU HAP
harus merRUU
harus memberikan ruang
pengatupengaturan mengenai
mmekanisme pengujian
aadmisibilitas untuk
menmenguji keabsahan bukti
mengulienguji keabsanan-bu
PasalAnalisisUsulan
mekanisme bukti sebelum pokok perkara, suppression dalam SaxonAnalisis melalui Praperadilan atau Forum Khusus, seperti mekanisme pre hearing untuk menguji alat bukti sebelum sidang pokok perkara, (seperti suppression hearing dalam sistem Anglo- Saxon
Pasal 224 (6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.Tidak anak memberikan keterangan saksi di pengadilan harus didasarkan pada kepentingan bagi anak, yakni untuk memberikan perlindungan bagi anak menjadi saksi. Ketentuan ini memperhatikan merujuk Konvensi Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights Persons Disabilities/ yang telah diratifikasi melalui Undang Nomor Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandangdisumpahnya Harus ada ketentuan yang dalam jaminan anak yang sebagai memberikan keterangan dibebaskan terbaik segala ancaman yakni segala bentuk hukum yang akibat, baik langsung yang maupun langsung, harus dan mengakibatkan saksi merasa pada berkenaan Hak-Hak pemberian keterangannya dalam suatu of peradilan pidana. with CRPD) Frasa "orang yang sakit ingatan sakit jiwa" seharusnya Undang- 19 diganti dengan istilah "penyandang dan disabilitas mental dan penyandang disabilitas
PasalAnalisisUsulan
_mewajibkan negara untuk mengakui dan menghormati kapasitas serta status hukum setiap warga negara secara setara, serta menjamin partisipasi penuh dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan, dalam termasuk sistem peradilan pidana. Instrumen hak asasi manusia menempatkan individu sebagai subjek utama hukum, bukan semata sebagai objek perlindungan berdasarkan kondisi medis atau status fungsional.khusus mengatur mengenai proses dan standar penetapan saksi "penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual". (Tidak ada perubahan)
negara secara setara, serta menjamin partisipasi penuh dan efektif dalam seluruhdisabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual".
negara secara setara, serta menjamin partisipasi penuh danpenyandang disabilitas
serta menjamin partisipasi penuh dandisabilitas intelektual".
partisipasi penuh dan efektif dalam seluruhintelektual".
efektif dalam seluruh aspek kehidupan, dalam termasuk(Tidak ada perubahan)
aspek kehidupan, dalam termasuk sistem peradilan pidana.
sistem peradilan pidana. Instrumen hak asasi
pidana. Instrumen hak asasi
Instrumen hak asasi manusia
Instrumen hak asasi manusia menempatkan individu
manusia menempatkan individu
sebmenempatkan individu sebagai subjek utama
hukumsebagai subjek utama hukum, bukan semata
sebagaihukum, bukan semata
sebagaiobjek
perlindunganobjek perlindungan
berdasarkanperlindungan berdasarkan kondisi
berdasarkanberdasarkan kondisi
medis ataumedis atau status
medis ataumedis atau status

172 Mustakim Laa Dee, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, PT. Media Penerbit Indonesia, 2024, hlm. 5.

173 Hariman Satria, Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian, Jurnal Integritas, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.

174 Martiman Prodjohamidjojo. Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha Jakarta, 1984, hlm. 11.

175 Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta,2002 hlm. 133.

176 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

177 Hukum Online, Alat Bukti 'Petunjuk' akan Dihilangkan dari KUHAP, 10 November 2003, https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-bukti-petunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap-hol9140/?page=2.

178 Fakhry Amin dkk, Ilmu Perundang-undangan, Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm. 76. Lihat juga Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

179 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengentar, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1989), hlm. 107.

180 Pasal 222 ayat 3 sampai ayat 5 RUU HAP.

181 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

182 Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia Indonesia, hlm. 17.

183 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit 184 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

185 Ichsan Zikry, Mengenal "Exclusionary Rules", https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/.

186 Adam Ilyas, Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716.

187 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

188 Dr. Freddy Poernomo, S.H., M.H., Catatan Pemantik FGD Komnas HAM RI dan FH Ubaya, 21-22 Mei 2025

189 Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP, 28/03/2025, https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/.

190 Dipta Yoga Pramudita dan Bambang Santoso, Pembuktian Keterangan Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHAP, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

191 Pasal 208 RUU HAP.

192 Lihat Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya... "...orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut dengan psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja".

193 Lihat ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 UU No.

39 tahun 1999.

194 Erwin Asmadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Jurnal Iuris Studia, Volume 1 No 2, Oktober 2020

195 Koalisi KUHAP, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajian RUU KUHAP, Jakarta, 5 Mei 2025

196 Nena Hutahaean, Richard Kennedy, dan Tio Tegar Wicaksono, Diadili Tanpa Diakui: Saatnya Sistem Pidana Menghormati Kapasitas Hukum dan Martabat Penyandang Disabilitas Mental, Perkumpulan Jiwa Sehat, Mei 2025

197 Ichsan Zikry, Mengenal “Exclusionary Rules", H T T P S : // B A N T U A N H U K U M. O R . I D / M E N G E N A L - EXCLUSIONARY-RULES/.

198 Adam Ilyas, Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716.

K. Koneksitas

Hingga kini, masih banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer bersama-sama dengan masyarakat sipil padahal keduanya memiliki ranah peradilan yang berbeda.199 Oleh karena itu, RUU HAP 2025 mencoba mengakomodirnya dengan mempertahankan konsep koneksitas sebagaimana telah diatur dalam KUHAP 1981200 dan beberapa ketentuan nasional terkait,201 yaitu sistem peradilan bagi tersangka penyertaan20² yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.

Pengaturan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan nondiskriminasi apabila mekanisme untuk menentukan yurisdiksi didasarkan pada kriteria objektif dan transparan, dengan catatan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan publik. Selain itu, konsep koneksitas ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Komentar Umum No. 32203 mengenai hak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen. Namun, pendekatan ini masih menyisakan masalah serius dari perspektif HAM, terutama terkait pelaksanaannya yang masih terdapat celah dalam hal kurangnya mekanisme pengawasan independen dan partisipasi publik dalam penentuan forum koneksitas, minimnya jaminan hak tersangka/korban untuk ikut serta atau menyuarakan keberatan atas proses penentuan pengadilan, serta risiko dominasi militer dalam perkara koneksitas masih terbuka karena tolok ukur seperti "titik berat kerugian" yang tidak jelas.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian dengan pengaturan perkara koneksitas di dalam RUU HAP berkaitan dengan kewenangan untuk menentukan titik berat kerugian militer yang seharusnya diikuti dengan pembentukan dibentuk tim dan dilakukan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi untuk menganalisa mengenai titik berat kerugian dan selanjutnya menetapkan peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang untuk mengadili perkara. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili perkara tersebut, maka seharusnya pendapat Jaksa Agung yang menentukan.204 Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat sejak lama untuk menyidangkan anggota militer yang melakukan kejahatan sipil yang tidak terkait dengan tugas kemiliteran di peradilan umum.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oditurat juga seharusnya ada penegasan di dalam RUU HAP mengenai koordinasi oditur jenderal dengan Jaksa Agung. Merujuk pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) menyatakan: Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima. Kalimat tersebut jelas dan tegas merupakan wujud penguatan atas prinsip single prosecution system yang dianut dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu "een en ondeelbaar" (jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan), yang dalam tataran praktik saat ini.2o5 Sehingga, semua proses penuntutan sebaiknya berada dibawah kendali Jaksa Agung. Oleh karenanya, dalam kaitannya pembahasan RUU HAP harus dibarengi dengan revisi terhadap UU Peradilan Militer.206

Berikut adalah analisis singkat dan rekomendasi Komnas HAM terhadap usulan pasal-pasal dalam RKUHAP:

Tabel 3.16. Usulan Perubahan Pasal terkait Koneksitas

Tabel 3.16. Usulan Perubahan Pasal terkait Koneksitas
PasalAnalisisUsulanyang
Pasal 161 ayat (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.Menentukan yurisdiksi awal koneksitas berada pada peradilan umum. Ini sejalan dengan prinsip dominasi hukum sipil serta akses peradilan yang setara. Pengadilan umum diharapkan lebih independen dan tidak oleh terpengaruh intervensi dari lembaga eksekutif."Tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh subjek hukum dari lingkungan peradilan umum dan militer harus diperiksa dan diadili di pengadilan umum, kecuali dalam keadaan luar biasa yang menyangkut keamanan nasional dan atas pertimbangan kepentingan keadilan." (Tidak diakomodir)peradilan menyangkut pertimbangan penilaian
Pasal 161 ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh dalam pengadilan lingkungan peradilan militer.eksekutif. Membuka kemungkinan pengalihan pengadilan militer berdasarkan "titik berat kerugian." Konsep "titik berat kerugian" terlalu abstrak dan menimbulkan bias serta mengancam prinsip non-diskriminasi karena risiko keterbatasan transparansi, akuntabilitas dan pengabaian HAM warga sipil dalam Peradilan Militer. Untuk mengurangi risiko bias,(Tidak diakomodir) "Dalam hal tindak pidana ke sebagaimanadimaksud militer pada ayat (1) dianggap mengganggu keamanan militer strategis negara berdasarkan dan bersama antara lembaga independen, prinsip hukum, dan HAM, maka pengalihan ke pengadilan militer dapat dipertimbangkan." dan (Tidak diakomodir) Untuk(Tidak diakomodir) "Dalam hal tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dianggap mengganggu keamanan militer strategis negara penilaian bersama antara lembaga penegak lembaga HAM, maka pengalihan ke pengadilan militer dapat dipertimbangkan." (Tidak diakomodir)
PasalAnalisisUsulan
evaluasidiperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga seperti independen Komnas HAM atau lembaga pengawas peradilan lainnya. Hal ini akan mendukung akuntabilitas dan memastikan proses
Pasal 161 ayat (3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sesuai dengan kewenangan Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer.Menjelaskan koordinasi penyidikan antara penyidik sipil dan militer. Jaminan independensi proses penyidikan masih lemah karena tidak ada mekanisme pengawasan publik."...dilaksanakan oleh penyidik dan polisi militer TNI sesuai kewenangannya, dengan pemantauan dari lembaga pengawas independen untuk menjamin dan transparansi akuntabilitas." (Tidak diakomodir)
militer. Pasal 161 ayat (4) Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Penyidikan selesai harus dilakukan melaporkan Penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum dan oditurWaktu pelaporan 7 hari terlalu singkat untuk penyidikan koneksitas yang kompleks, sehingga bertentangan dengan prinsip due process karena dapat mengorbankan kelengkapan dan akurasi penyidikan."...dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah penyidikan selesai dilakukan, kecuali keadaan terdapat luar due biasa yang harus dijelaskan secara tertulis dan disetujui oleh dan lembaga pengawas yudisial."
Pasal 161 ayat (5) Kewenangan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut hukum yangMenegaskan asas legalitas dalam penyidikan."...dilakukan menurut berlaku hukum yang dengan tetap menjamin hak atas pendampingan hukum, perlindungan saksi, dan akses terhadap
PasalAnalisisUsulan
berlaku untuk Penyidikan perkara pidana.informasi bagi pihak terkait." (Tidak diakomodir)
1. Penuntut Umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana atas dasar hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2). 2. Penetapan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada (1) ayat dituangkan dalam berita acara yang oleh ditandatangani Penuntut Umum dan oditur militer. 3. Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada disampaikanpenetapan yurisdiksi tanpa mekanisme yang tidak pengujian akuntabel secara HAM, sehingga berpotensi menutup akses korban/tersangka untuk mengajukan keberatan. Perlu penambahan untuk substansi meminimalisir kesewenangan.Penambahan substansi terkait Penetapan pengadilan yang berwenang wajib dilakukan secara transparan dan dapat diuji melalui mekanisme praperadilan oleh pihak terdampak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Penuntut Umum wajib menginformasikan kepada korban, saksi, dan keluarga terdakwa mengenai rencana forum penetapan peradilan dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan secara tertulis sebelum penetapan dilakukan. (Tidak diakomodir)
AnalisisUsulan
1. Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, perkara pidana harus diadili pengadilan lingkunganmenjelaskan hasil mekanisme pelimpahan dari perkara koordinasi, tetapi belum memberikan koreksi bila kekeliruan penyalahgunaan kewenangan. oleh dalam peradilan perkarasudah "Surat mekanisme pelimpahan dari hasil koordinasi, tetapi belum ruang bila terjadi atau melaluiAyat (2) "Surat keputusan penyerahan perkara harus dilampiri dengan argumentasi hukum yang dan memadai diberitahukan kepada pihak terdampak, dengan kesempatan untuk keberatan mengajukan melalui mekanisme pengadilan dalam jangka waktu tertentu." (Tidak ada pasalnya)
PasalAnalisisUsulan
dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terletak pada kepentingan militer, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 5. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang1
berwenang. Pasal 164 1. Jika dalam koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan oditur militer maka Penuntut Umum dan oditur militer masing- masing melaporkan tentang perbedaan pendapat tersebut secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan kepada: a. jaksa agung muda pidana militer melalui jaksa tinggiPenyerahan keputusan akhir kepada Jaksa Agung berisiko mencederai prinsip karena independensi Jaksa Agung merupakan pejabat eksekutif. Perlu pelibatan lembaga HAM nasional dalam perkara koneksitas yang diduga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia berat atau yang menyangkut kepentingan publik tinggi serta wajib pendapatnya dipertimbangkan.Ayat (3) "Apabila terdapat perbedaan yang tidak terselesaikan, maka Mahkamah Agung bersama Komnas HAM ditetapkan sebagai badan independen pengambil keputusan akhir untuk menjamin keadilan dan netralitas forum." (Tidak ada pasalnya)
PasalAnalisisUsuUsulan
militer; dan b. oditur jenderal tentara nasional Indonesia. 2. Jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Dalam hal masih terdapat perbedaan1
dalam Pasal 162 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalamberimbang yang positif sisi dari prosedural. peradilan perlu seleksi yang transparandilakukan keadilan mekanisme Namun, terbuka, mekanisme integritas, rekam dan pemahaman berbasis prinsip-prinsip
PasalAnalisisUsulan
terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim. 2. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing- masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. 3. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4), tindak pidana diadiliUsulan lembaga pengawas independen. (tidak diakomodir)
PasalAnalisisUsulan
5. Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan hakim pengangkatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).1
urusan pemerintahan di bidang pertahanan
bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan

Revisi ketentuan koneksitas dalam RUU HAP dengan pendekatan HAM adalah langkah penting untuk menghindari impunitas, melindungi hak korban, serta menjamin peradilan yang adil dan transparan. Prinsip pengadilan umum sebagai forum utama, keterlibatan korban, dan pengawasan lembaga independen harus dijadikan landasan dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

199 Septiana, S. (2023). Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), hlm. 108-115.

200 Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

201 Ketentuan nasional lainnya yang mengatur diantaranya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

202 Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

203 Human Rights Committee, General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007).

204 Lihat ketentuan Pasal 93 ayat (3) KUHAP dan Pasal 164 ayat 3 RUU HAP.

205 Jan S. Maringka, Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 3, Juli - Desember 2015: 13-29

206 Alif Fauzi Nurwidiastomo, Hans G. Yosua dkk, Policy Paper Revisi KUHAP sebagai Solusi Struktural Pengentasan Masalah Penegakan Hukum, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Agustus 2024, hlm. 45.

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

KUHAP yang selama 45 tahun terakhir menjadi sumber hukum utama dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia sepertinya tidak dapat mengimbangi perubahan hukum dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. KUHAP yang sering disebut sebagai mahakarya bangsa Indonesia menekankan bahwa perlindungan atas harkat dan martabat manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa, merupakan pembeda utama KUHAP dengan hukum acara pidana kolonial. Namun, dalam perkembangannya KUHAP yang pada awalnya merupakan kebanggaan dan simbol lepasnya bangsa Indonesia dari cengkeraman hukum acara kolonial ternyata tidak mampu beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat dan perkembangan hukum yang dinamis. Oleh karenanya, sudah sepantasnya dilakukan pembaruan terhadap nilai, konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Dilakukannya pembaruan terhadap KUHAP diharapkan akan menghasilkan satu regulasi hukum acara pidana yang mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan nilai-nilai dan konsep baru hukum acara pidana.

Adanya hukum acara pidana baru diharapkan dapat menegaskan komitmen bangsa dan Pemerintah Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Hukum acara pidana yang akan berlaku di masa yang akan datang semaksimal mungkin dapat menjembatani dan menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Hal ini dapat terealisasi apabila hukum acara pidana yang saat ini sedang dibahas Pemerintah dan DPR RI merespon dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Acara Pidana, baik proses-proses yang dilakukan oleh Pemerintah, DPR, maupun proses pembahasan di DPR. Sehingga, masukan dan usulan-usulan dari seluruh elemen masyarakat akan terserap dan dijadikan bahan dan pertimbangan dalam penyusunan RUU Hukum Acara Pidana.

Demikian juga dengan substansi dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam RUU Hukum Acara Pidana yang saat ini sedang dibahas. Walaupun sudah ada perbaikan substansi dan rumusan berkaitan dengan, antara lain hak-hak tersangka, terdakwa, saksi dan adopsi keadilan restoratif. Namun, berdasarkan kajian lembagalembaga hak asasi manusia, masyarakat sipil dan asosiasi advokat, sebagian besar substansi dan ketentuan dalam RUU HAP berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Oleh karenanya, dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Acara Pidana, Pemerintah dan DPR seyogyanya menjadikan masukan masyarakat dan instrumeninstrumen hak asasi manusia sebagai pijakan dan paradigma dalam merumuskan setiap nilai, konsep, frasa dan ketentuan di dalam RUU Hukum Acara Pidana.

Kajian yang dilakukan Komnas HAM ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pertimbangan Pemerintah dan DPR RI dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU HAP. Sehingga, proses penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan khususnya, dan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya dapat dilaksanakan secara optimal untuk mencapai Indonesia adil Makmur sebagaimana diamanahkan dalam Aline Ke IV Pembukaan UUD 1945.

B. REKOMENDASI

Berkaitan dengan ruang lingkup dan fokus kajian yang dilakukan Komnas HAM, Komnas HAM merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI memerhatikan beberapa isu dan ketentuan yang berpotensi membatasi dan melanggar hak asasi manusia. Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan menciptakan hukum acara pidana yang lebih modern, adil, dan efisien.

Secara umum Komnas HAM merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR melakukan konsultasi dan partisipasi publik yang bermakna yang dapat merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan wilayah di Indonesia.

Berkaitan dengan substansi dan pengaturan dalam RUU Hukum Acara Pidana, berdasarkan analisis yang dilakukan, Komnas HAM merekomendasikan agar ketentuan-ketentuan di dalam RUU Hukum Acara Pidana dapat selaras dengan nilainilai dan prinsipnya hak asasi manusia, maka diperlukan perubahan hal-hal yang berkaitan dengan:

1) Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan yang memberikan mandat yang besar kepada aparat penyelidik/penyidik, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme sistem pengawasan yang ketat, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban;

2) Ketentuan upaya paksa yang dimiliki aparat penegak hukum, khususnya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan penyadapan merupakan bentuk nyata dari pembatasan penikmatan hak asasi manusia yang dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karenanya, penggunaan kewenangan upaya paksa ini sebaiknya digunakan secara ketat dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur, serta dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan, baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan;

3) Ketentuan mengenai mekanisme praperadilan sebaiknya dirancang sebagai salah satu mekanisme efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ketentuanketentuan mengenai mekanisme praperadilan sebaiknya dirumuskan ulang agar mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili kepentingan tersangka, korban, dan masyarakat secara umum yang berhak atas keadilan substantif, tidak hanya menguji formalitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta penggunaan upaya paksa yang dimiliki penyelidik/penyidik;

4) Pengaturan ketentuan mengenai keadilan restoratif mesti diikuti dengan adanya ketentuan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan mekanisme keadilan restorative. Hal ini untuk menghindari terjadinya potensi "transaksional" antara korban dan pelaku, khususnya korban yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi, sosial dan akses bantuan hukum. Termasuk juga ketentuan mengenai independensi penyelidik/penyidik selaku fasilitator dalam proses keadilan restorative;

5) Ketentuan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa perlu memasukan hak atas informasi sebagai hak yang integral yang dimiliki tersangka/terdakwa. Hak atas informasi ini merupakan hal yang fundamental dan penting mengingat hak atas informasi merupakan akses dan pintu pertama bagi seseorang untuk mempertahankan hak-nya melalui proses peradilan. Informasi mengenai penangkapan, alasan penangkapan atau penahanan, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menegaskan ketentuanketentuan mengenai hak-hak bagi tersangka/terdakwa telah selaras dengan berbagai instrument hak asasi manusia internasional;

6) Berkaitan dengan ketentuan mengenai perlindungan saksi dan/atau korban, ahli dan saksi pelaku, Pemerintah dan DPR sebaiknya menyelaraskan ketentuan yang diatur dalam RUU HAP dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, baik yang terkait dengan prosedur beracaranya maupun hubungan kelembagaan antara LPSK dengan penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu. Selain itu, hak tersangka/terdakwa, saksi, korban juga belum diatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan hak atas penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat. Hal tersebut berbeda antara penerjemah dengan juru bahasa isyarat. Penerjemah adalah seorang profesional yang bertugas menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, sedangkan juru bahasa isyarat adalah profesional yang menerjemahkan bahasa lisan ke bahasa isyarat dan sebaliknya, memastikan komunikasi yang efektif antara orang yang bisa mendengar dan orang tuli atau penyandang disabilitas rungu;

Berkaitan dengan ketentuan mengenai kelompok rentan, Pemerintah dan DPR sebaiknya menambahkan ketentuan mengenai pemberian pelayanan dan sarana prasarana dalam hal ini juga harus mencakup pendamping yang difasilitasi dari proses awal. Salah satunya berkaitan dengan pendamping, penerjemah, pendamping fasilitator yang keberadaan diperlukan sedari awal proses peradilan pidana. Adanya ketentuan mengenai penyediaan dan kehadiran pendamping sangat penting bagi kelompok rentan bukan hanya sebagai penghubung antara individu dan aparat penegak hukum, namun juga memberikan dan memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan hak-hak dan pelindungan dari tindakan diskriminasi;

8) Berkaitan dengan ketentuan mengenai bantuan hukum, sebaiknya Pemerintah dan DPR menghilangkan atau menghapus ketentuan yang membatasi hak tersangka/saksi atas bantuan hukum ataupun tanggung jawab advokat dalam melakukan pendampingan hukum terhadap saksi/tersangka. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) sebaiknya diubah narasinya sehingga memungkinkan advokat untuk menjalankan tugasnya secara penuh dan bertanggungjawab;

9) Berkaitan dengan jangka waktu banding yang singkat, sebaiknya Pemerintah dan DPR memberikan waktu yang cukup bagi para pihak, khususnya terdakwa atau kuasa hukumnya yang ingin mengajukan banding untuk mempersiapkan permohonan dan memori bandingnya secara lebih komprehensif. Pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan banding perlu mempertimbangkan akses bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dan kesulitan geografis. Demikian juga dengan ketentuan mengenai kasasi demi kepentingan hukum yang diatur di dalam RUU HAP perlu dirumuskan secara jelas, khususnya mengenai siapakah yang menjadi pihak yang berkepentingan dalam kasasi demi kepentingan hukum. Apabila terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak terpidana;

10) Berkaitan dengan ketentuan mengenai pembuktian, selain mengatur mengenai alat bukti, RUU HAP juga perlu membuka kemungkinan pembentukan mekanisme pengujian admisibilitas (admisibility) terhadap alat-alat bukti tersebut guna memastikan bahwa alat-alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan;

11) Berkaitan dengan ketentuan mengenai koneksitas, agar terdapat kepastian hukum, RUU HAP harus mencantumkan ketentuan tegas makna dari "titik berat kerugian" untuk menentukan suatu perkara apakah akan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer. Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab oditurat dan juga mengenai koordinasi oditur jenderal dengan Jaksa Agung. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) menyatakan: Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Usulan Perubahan Pasal Penyelidikan dan Penyidikan

PASAL Pasal 7 angka 7: Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara RepublikANALISIS Penyelidik yang dibatasi hanya pejabat Polri menimbulkan persoalan, bagaimana denganREKOMENDASI Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Pasal 7 angka 8: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut carapenyelidik dari lembaga lain, misalnya penyelidik Komnas HAM yang diatur dalam UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAMlembaga negara lainnya yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. *Diakomodir hanya diganti dengan kata "pejabat lainnya" yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan
Pasal 5 (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui mediaKetentuan tentang wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab harus lebih spesifik supaya tidak melanggar HAM secara sewenang-wenang, yaitu legalitas, proporsionalitas, dan necesitas.Diganti menjadi tindakan lain yang diatur dalam undang-undang terkait, misalnya tindak lain menurut kewenangan Komnas HAM dalam UU Pengadilan HAM. *Tidak diakomodir
PASALANALISISREKOMENDASI
telekomunikasi dan/atau media elektronik; b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 5 Ayat (2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:Tindakan penyelidik yang luas dan strategis harus bisa diterapkan secara jelas dan terukur untuk kewenangan penyelidik lain,Tindakan ini berlaku juga untuk lembaga lain selain kepolisian misalnya Komnas HAM
Penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan; b. pemeriksaan dan Penyitaan surat; c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan d. membawa danmenghadapkan seseorang pada Penyidik.harus bisa diterapkan secara jelas dan terukur untuk kewenangan penyelidik lain, misalnya Komnas HAM dalam UU Pengadilan HAMlembaga lain selain kepolisian misalnya Komnas HAM --- *Tidak diakomodir
PASAL ANALISISCOOANREKOMENDASI
dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama diperaturan perundang-undangan harus lebih jelas dan terukur penjelasannya lebihhukumannya di bawah 1 tahun penjara dan untuk kasus yang tidak dampak kepentingan publik. Jaksa berwenang memberikan
PASAL didengarANALISISREKOMENDASI
untuk diperiksa dan didengar keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; i. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan k. melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. l. melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenangTerkait dengan kesetaraan dan independensi Penyidik Tertentu. Hal iniPenyidik dan PPNS tidak wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri
Pasal 7 ayat (2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya. (3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi danTerkait dengan kesetaraan dan independensi Penyidik Tertentu. Hal ini sehubungan dengan kewenangan Penyidik Polri sebagai Penyidik Utama di Pasal 7 Ayat (3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri dan Ayat (4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas danPenyidik dan PPNS tidak wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri dan memiliki independensi dalam melaksanakan wewenang berdasarkan undang-undang. *Tidak diakomodir, pasal masih sama
PASALANALISISREKOMENDASI
wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. (5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pasal 8dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Ketentuan ini menimbulkan superioritas penyidik Polri dibanding penyidik lembaga lain. Ketentuan yaitu penyerahan berkas
Indonesia Angkatan Laut. Pasal 8 (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. (3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.Ketentuan yaitu penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkarakepada Penuntut Umum menunjukkan seolah-olah penyidik lembaga lain di bawah penyidik Polri, sehinggamengganggu independensi penyidik selain Polri.PPNS atau Penyidik tertentu dapat langsung menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri. *Tidak diakomodir, pasal masih sama
PASALANALISISREKOMENDASI
lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
kejadian perkara; b. pengamatan; c. wawancara; d. pembuntutan; e. penyamaran; f. pembelian terselubung; hanya Polri. g. penyerahan di bawah pengawasan; h. pelacakan; i. penelitian dan analisis dokumen.j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atau k.untuk penyelidikan lembaga negara lain tidaklembaga negara lainnya. *Tidak diatur
meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan/atau e. kegiatan.
PASAL Pasal 20ANALISISREKOMENDASI
Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.Ketentuan ini menunjukkan superioritas Polri karena mengawasi danmemberikan petunjuk bagi Penyelidik lembaga negara lainnya.Penyelidik lembaga lain memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya dan bisa berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan Penyidik lembaga negara lain terkait, misalnya Kejaksaan Agung dalam UU Pengadilan HAM. (Tidak berubah)
Pasal 22 Ayat (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagaiini bisa Ketentuan menimbulkan kesewenang-wenangan dan intimidasi.(Tidak berubah) Status orang yang dipanggil harus jelas, apakah tersangka, saksi, ahli, atau permintaan konfirmasi, disertai dengan keterangan peristiwa yang sedang diselidiki dan disidik. (Tidak diakomodir/Tidak berubah)
Pasal 23 ayat (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.Bentuk permufakatan jahat harus lebih jelas dan kewajiban untuk melaporkan menimbulkan beban karena seharusnya melaporkan adalah hak masing-masing orang.Bentuk permufakatan jahat yang wajib dilaporkan harus jelas definisi dan ukurannya. (Tidak diatur)
PASAL Pasal 24 Ayat (2) Dalam prosesANALISISREKOMENDASI
terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani. Koordinasi konsultasi dan
b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; c. Penyidikan dihentikan demi hukum; d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumditambahkan penyidikan bisa dihentikan karena pertimbangan kerentanan pelaku misalnya termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia, perempuan hamil,
PASALANALISISREKOMENDASI
tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama; e. kedaluwarsa; f. Tersangka meninggal dunia; g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan; h. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan. i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pasal 26 Ayat (12) Keputusan mengenai status perkara sebagaimana dimaksud pada ayatanak, dan masyarakat miskin, tentu dengan persetujuan korban.
atau pidana denda paling banyak kategori III. Pasal 26 Ayat (12) Keputusan mengenai status perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.D
PASAL (13) Dalam hal hasil gelar perkaraANALISISREKOMENDASI
memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan. (14) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum
dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12), diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan
PASAL Pasal 31ANALISIS Ketentuan pemakaian kamera pengawasREKOMENDASI Ketentuan memakai perekam kamera
(1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Advokat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkam denganmenggunakan kamera selama pengawasyang sifatnya tidak wajib bisa menimbulkan kesewenang-wenangan tergantung pada kesediaan penyidik.pengawas harus bersifat wajib dalam penyidikan dan bisa digunakan oleh pelaku dalam persidangan. (Tidak berubah, masih menggunakan term "dapat")
penguasaan Penyidik. (4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
PASALREKOMENDASI
kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara,pidana keamanan negara yang biasanya sangat politis dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa.(Pasal 33 ayat (1) berubah menjadi "Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap TSK, Advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan")
PASAL mendengar pemeriksaan terhadapANALISISREKOMENDASI
(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan. mengenaiBelum ada ketentuan yang mengatur Perlu mengenai batas waktu. dipertimbangkan untuk menetapkan jangka waktu proses penyidikan mengingat dalam kegiatan penyelidikan juga diatur pada Pasal 16 RKUHAP.Perlu ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu. (sudah diatur)

B. Usulan Perubahan Pasal Upaya Paksa

PASALANALISISREKOMENDASI
Pasal 85 (1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Pasal 85 Ayat (6) Penetapan tersangkaKetentuan minimal dua alat bukti perlu diperjelas seperti apa dan bagaimana ukuran serta definisi dua alat bukti. Ketentuan ini tidak tegas, harus lebih tegas.Dua alat bukti tersebut berupa dokumen, barang, dan keterangan ahli. (Tidak diakomodir) Penetapan tersangka yang didasari dari
Pasal 86 (1) Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dengan cara mengumumkan penetapan Tersangkakepada publik dan/atau mengenakanKetentuan ini diskriminatif seharusnya berlaku untuk semua jenis kejahatan.penegakan hukum. (Pasal 85 ayat (6) didrop) Praduga tidak bersalah berlaku untuk semua jenis kejahatan. (Tidak diakomodir) Pasal ini diubah menjadi Pasal 86 dan 86A Pasal 86 Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang
PASALANALISISREKOMENDASI
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Pasal 87 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan. (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan. (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.Ketentuan ini menunjukkan superioritas penyidik Polri, kewenangan penyidik lembaga negara lain harus dihormati dan setara dengan penyidik Polri.Dalam hal pencarian Tersangka, Penyidik dapat meminta bantuan media dan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Tersangka tersebut. PPNS dan penyidik tertentu berwenang melakukan penangkapan, dan dalam keadaan tertentu bisa berkoordinasi dengan Penyidik Polri, misalnya atas dasar keamanan. (Tidak diakomodir)
PASALANALISISREKOMENDASI
Pasal 88 Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.Ketentuan penangkapan dapat dilakukan
Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari. (3) Kelebihan waktu Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa Penahanan. Pasal 94 sd. Pasal 98 lama penahananKetentuan penangkapan dapat dilakukan lebih dari satu hari menimbulkan kewenang- wenangan. Masa penahanan terlalu lama bisa sampaiPenangkapan hanya diperkenankan maksimal satu hari / 24 jam. (Diakomodir) Pasal 90 berubah menjadi: Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
Pasal 94 sd. Pasal 98 lama penahanan 440 hari terlalu lama...Masa penahanan terlalu lama bisa sampai 440 hari.Masa penahanan harus dibatasi supaya tidak sewenang-wenang. (Tidak berubah) Total penahanan tetap 440, termasuk tambahan 30+30 untuk TP dengan TSK/TDW dengan gangguan fisik/mental yang berat atau perkara dengan ancaman pidana >9 tahun.
PASALANALISISREKOMENDASI
Penahanan sebenarnya tidak mutlak dilakukan oleh penyidik, penuntut atau hakim; penahanan yang merupakan salah satu praktik perampasan kemerdekaan hampir selalu dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila perkaranya telah memenuhi syarat. Penahanan berdampak pada persepsi publik terkait berlangsungnya proses penanganan suatu perkara, sehingga penahanan seolah menjadi suatu keharusan, karena apabila tidak dilakukan penahanan akan memunculkan persepsi negatif dari publik terhadap proses hukum yang berlangsung. Oleh karenanya, syarat dan pengawasan terhadap praktik penahanan harus dilakukan secara ketat, karena pada penahanan dapat dianggap sebagai upaya penghukuman dini bagi Tersangka atau Terdakwa.Perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat penahanan yang harus diberlakukan secara ketat, dan penggunaannya harus diawasi secara berjenjang (Tidak ada perubahan)
PASALREKOMENDASI
Pasal 102ANALISIS Ketentuan permohonan ganti kerugian harus lebih jelas dan terukur agar pemulihan atasBerhak mengajukan permohonan ganti rugi ke PN dengan jumlah dan/atau
(1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 atau perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengadilan negeri. (2) Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum. Pasal 108 Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:pelanggaran HAM lebih proporsional dan adil. Ketentuan ini bisa diskriminatif, seharusnya penggeledahan bisa dilakukan dimana saja,bentuk kerugian yang proporsional dan adil sesuai dengan pelanggaran HAM yang dialami baik hak sipil dan hak ekosob. (Tidak diakomodir, pasal tetap) Penggeledahan bisa dilakukan dimana
Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada: a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.penggeledahan bisa dilakukan dimana saja, akan tetapi dengan cara yang lebih terukur supaya tidak kehilangan barang bukti dan atau petunjuk kejahatan.saja untuk kejahatan yang sifatnya penangkapan langsung. (Tidak berubah/tidak diakomodir)
PASAL Pasal 124ANALISIS Kewenangan penyadapan harus lebih terukurREKOMENDASI
Pasal 124 (1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. Pasal 133Kewenangan penyadapan harus lebih terukur supaya tidak sewenang-wenang. pribadi. Ketentuan pelarangan ini harus diatur lebihBentuk penyadapan harus lebih diatur dan terukur, baik dalam bentuk, mekanisme, dan lama waktunya penyadapan dilakukan untuk menghormati hak privasi dan integritas pribadi. (diakomodir dengan menambahkan ayat (2) dengan merujuk pada UU tentang Penyadapan) Pencegahan berlaku untuk tindak
(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Penyidikan. (2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukanterperinci dan terukur, supaya tidak sewenang-wenang. (enam) bulanPencegahan berlaku untuk tindak pidana yang diancam minimal hukuman penjara lima tahun dan dibatasi waktunya misalnya selama berapa bulan untuk kepentingan penyidikan. Status orang yang dicegah harus jelas, yaitu hanya untuk tersangka dan terdakwa, serta keluarga langsung (anak, istri, dan orang tua), berdasarkan alat bukti yang cukup. (Sebagian diakomodir, ada penambahan pada ayat (3): 3) Pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1
PASAL upaya pelarangan Tersangka keluar dari wilayah Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.ANALISISREKOMENDASI
Penyalahgunaan wewenang penyidik dalam hal upaya paksa sangatlah rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan. Untuk itu, sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan mekanisme yang ketat guna memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada upaya pembatasan HAM dalam proses peradilan pidana. Pelaksanaan upaya paksa harus disandarkan pada standar dan kerangka perlindungan hak asasi manusia, dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan: Habeas Corpus, setiap orang yang ditangkap dalam waktu paling lama 48 jam harus dihadapkan ke pengadilan; Izin Pengadilan, semua tindakan upaya paksa harus dengan izin pengadilan,pengecualian dalamPerlu ada ketentuan mengenai prinsip-prinsip dalam penggunaan upaya paksa. Upaya paksa harus memenuhi ketentuan-ketentuan: Habeas Corpus, setiap orang yang ditangkap dalam waktu paling lama 48 jam harus dihadapkan ke pengadilan; Izin Pengadilan, semua tindakan upaya paksa harus dengan izin pengadilan, pengecualian dalam kondisi mendesak diatur secara ketat untuk tiap-tiap bentuk upaya paksa; Alasan yang cukup, setiap upaya paksa hanya dapat dijalankan jika terdapat "alasan yang cukup" berdasarkan bukti faktual dan objektif untuk masing-masing tindakan upaya paksa secara spesifik.
PASALREKOMENDASI
Alasan yang cukup, setiap upaya paksa hanya dapat dijalankan jika terdapat "alasan yang cukup" berdasarkan bukti faktual dan objektif untuk masing-masing tindakan upaya paksa secara spesifik. Salah satu teknik yang seringkali digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penggunaan upaya paksa adalah penggunaan teknik investigasi khusus, seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Kebiasaan ini diberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai jenis-jenis tindak pidana pidanaPenggunaan teknik investigasi khusus harus dilakukan atas seizin Ketua Pengadilan Negeri dan tidak boleh dilakukan pada saat penyelidikan. Perlu adanya ketentuan yang melarang penggunaan teknik penjebakan dengan menggunakan teknik undervocer buy (pembelian terselubung) dan controlled delivery (penyerahan yang dikendalikan).
PASALANALISIS REKOMENDASI menginisiasi niat jahat melakukan tindak kesalahan yang menjadi dasar
dengan penjebakan (entrapment) yang dilarang dalam hukum acara pidana,Agung

C. Usulan Perubahan Pasal Pra Peradilan

PASAL Pasal 149ANALISISREKOMENDASI
(1) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa; b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan; c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.praperadilan yang ditemukan KHN. Pertama, proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (pasal 80 KUHAP). Lalu, untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (pasal 81 KUHAP). Untuk itu, mekanisme ini hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mampu secara sosial,harus diperkuat meliputi memeriksa aspek materiil tidak hanya formil; terdiri atas beberapa hakim atau hakim yang dibantu oleh tenaga ahli; dan waktu yang diberikan maksimal satu bulan. (Tidak diakomodir)
ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (pasal 81 KUHAP). Untuk itu, mekanisme ini hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mampu secara sosial,
PASAL ekonomi, dan politik, sedangkan bagiANALISISREKOMENDASI
kelompok rentan dan masyarakat miskin, bisa dikatakan tidak mampu atau tidak memiliki akses atas praperadilan. Misalnya, masyarakat adat dan masyarakat minoritas. Kedua, hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini sering terjadi sehingga untuk mengantisipasi praperadilan, penyidik dan penuntut umum memaksakan diri untuk segera melimpahkan perkara di pengadilan, padahal bisa jadi secara kelengkapan berkas belum memadai untuk disidangkan. Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya
secara kelengkapan berkas belum memadai untuk disidangkan. Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan
secara kelengkapan berkas belum memadai untuk disidangkan.
PASAL ANALISIS REKOMENDASIREKOMENDASI
memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuh syarat materiil. Dalam konsep HPP, diberikan wewenang untuk memeriksa atau menguji upaya paksa. Jika praperadilan diberikan kewenangan ini, maka hakim tunggal tidak cukup. Perlu lebih dari satu hakim dan/atau dibantu oleh asisten yang memiliki kapasitas memeriksa legalitas dan legitimasi upaya paksa. Keempat, lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep Habeas Corpus. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHAP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut Habeas Corpus. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum. Selain keempat kelemahan tadi, penelitian KHN juga mencatat keluhan tentang batas waktu pemeriksaan praperadilan. Sebagian responden menganggap waktu tujuh hari
penuntut umum. tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa
PASAL ANALISISANALISISREKOMENDASI
Pasal 151dan memutus perkara praperadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf c RUU HAP versi Maret 2025. Sehingga secara umum, mekanisme praperadilan yang diatur dalam RUU HAP versi Maret 2025 belum mencerminkan keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum. Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum. Untuk itu semestinya, praperadilan ulang dirumuskan mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili kepentingan pelaku (tersangka/terdakwa), korban, dan masyarakat secara umum yang berhak atas keadilan substantif.1
penegakan hukum. Untuk itu semestinya, praperadilan ulang dirumuskan mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili kepentingan pelaku (tersangka/terdakwa), korban, dan masyarakat secara umum yang berhak atas keadilan substantif.tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum. itu semestinya, praperadilan ulang dirumuskan mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili kepentingan pelaku (tersangka/terdakwa),
penegakan hukum. Untuk itu semestinya, praperadilan ulang dirumuskan mampu menjadi mekanisme yang secara substantif mewakili
penegakan hukum. Untuk itu semestinya, praperadilan ulang dirumuskan mampu menjadi
PASALREKOMENDASI
(1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (2) Permohonan pemeriksaan sah atau
Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama.
149 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan apabila Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.
PASALANALISISREKOMENDASI
Mekanisme praperadilan yang diatur dalam RUU HAP versi Maret 2025 belum merespon keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum. Ketentuan mengenai mekanisme praperadilan diperkirakan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum di Indonesia, antara lain karena: 1. RUU HAP belum memperluas secara eksplisit kewenangan praperadilan untuk menguji semua tindakan pro justitia, seperti: Penetapan tersangka, Penggeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan alat bukti, Pemblokiran rekening dan aset. Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU- XII/2014, penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan, RUU namun KUHAP tidak mengakomodasi yurisprudensi progresif ini secara eksplisit dalam norma positif;RUU HAP perlu menambahkan ketentuan-ketentuan mengenai pra peradilan: 1. memperluas secara eksplisit kewenangan praperadilan untuk menguji semua tindakan pro justitia; 2. mengatur mengenai mekanisme dan standar pembuktian dalam Praperadilan secara tegas; 3. ketentuan yang menyatakan bahwa Putusan Praperadilan final dan Mengikat; 4. Harus adanya ketentuan yang mengatur mengenai spesialisasi Hakim Praperadilan yang harus dan ditunjuk secara khusus independen yang memadai prinsip- prinsip peradilan cepat, sederhana, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia 5. Harus adanya ketentuan mengenai
PASALANALISISREKOMENDASI
gunadan menetapkan
PASALANALISISREKOMENDASI
Pemeriksaan Praperadilan, khususnya dalam perkara strategis, seperti perkara korupsi, pelanggaran HAM, atau abuse of power, tidak ada dokumentasi resmi yang bisa digunakan publik atau media
PASALANALISISREKOMENDASI
tersangka kolektif secara tidak sah, tidak ada mekanisme pengajuan praperadilan kolektif (class action).

D. Usulan Perubahan Pasal Keadilan Restoratif

PASALANALISISREKOMENDASI
Pasal 77: Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana terorisme;Komisi III DPR RI menganulir jumlah tindak pidana yang dikecualikan yang semula 9 menjadi 7 dalam draf terbaru RUU HAP, khususnya poin a tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta1. Merespons positif atas pembatalan poin a sebagai tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui RJ; (dikembalikan lagi ke draf awal, TP ini tetap dikecualikan RJ)
PASAL ANALISIS REKOMENDASI lainnya seperti RJ. Penerapan RJ dalamREKOMENDASI
lainnya seperti RJ. Penerapan RJ dalam kasus TPKS tidak sesuai dengan prinsip- prinsip UU TPKS yang bertujuan untuk melindungi korban dan memastikan keadilan bagi mereka. Potensi penggunaan RJ dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat karena Tindak Pidana Berat terhadap HAM dalam KUHP Baru (sebelumnya disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat) tidak masuk ke dalam TP yang dikecualikan dalam Pasal 77. Meskipun dalam konteks HAM, keadilan restoratif diakui dalam berbagai perjanjian internasional yang bertujuan memberikan keadilan bagi korban dan menjadi bagian dari rekonstruksi hukum yang memungkinkan pelaku mengakui kesalahannya dan korban mendapatkan pemulihan. Namun, bila tidak dilakukan secara hati-hati, mekanisme ini dapat
Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan
Pasal 78 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan konflik surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh memastikanPenyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Adanya potensi "transaksional" dalam menentukan kasus yang di RJ, posisi para pihak dalam RJ khususnya korban cenderung tidak seimbang dengan pelaku atau pun pihak penyelidik atau penyidik. Hal ini 2. berpotensi menimbulkan proses yang tidak sukarela dan cenderung dipaksakan. Misalnya dalam kasus-kasus terkait dengan konflik kepemilikan/sengketa agraria, khususnya dengan perusahaan. Untuk memastikan atau mencegah terjadinya peluang "transaksi" dalam pengajuan dan RJ, khususnya di tingkat penerapan dan1. Mendorong adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator dalam proses RJ yang independen dan profesional; atau 2. Memastikan independensi Penyelidik maupun Penyidik yang membantu fasilitasi proses RJ atau fasilitator RJ yang independen (di luar dari Penyelidik/Penyidik). (Tidak ada perubahan/Tidak diakomodir) penyidikan, perlu
Bab XIV Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa
Pasal 191 (4) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan: a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya,ketertiban umum, dan kesusilaan; c. tindak pidana terorisme; dan d. tindak pidana tanpa Korban, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban. (5) Dalam hal Terdakwa dan Korban bersepakat untuk melakukan perdamaian,perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa, Korban, dan Hakim.Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa (4) Tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 77 yang terdapat 7 jenis tindak pidana yang dikecualikan untuk di RJ, namun pada pasal ini hanya 4 jenis TP dan salah satunya adalah TP yang sudah dinyatakan dianulir oleh Komisi III yaitu ayat (4) poin b. (6) Bagaimana ukuran atau membuktikan tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan Terdakwa? Hal ini membutuhkan pengaturan yang lebih konkrit.1. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 77, atau apakah ada perbedaan jenis TP antara penyelesaian di luar Pengadilan dengan Perdamaian, karena kedua mekanisme ini merupakan bagian dari RJ. 2. Memperjelas ketentuan ayat (6) terkait hubungan ketimpangan relasi kuasa karena masih sangat bias. (Tidak ada perubahan/Tidak diakomodir)
(6) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan: a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa. (7) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.Adanya kebutuhan pengaturan lebih lanjut terkait teknis RJ dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini membutuhkan waktu, sementara kasus atau laporan terkait dengan permohonan RJ terus berjalan.Perlu mendorong pihak yang akan menginisiasi penyusunan PP tepat waktu sebagai implementasi dari pasal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. (Tidak ada perubahan/Tidak diakomodir)
Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 191 Ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

E. Usulan Perubahan Pasal Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Ahli

PASALANALISISREKOMENDASI
Pasal 134 Tersangka/Terdakwa berhak: b. segera menjalankan pemeriksaan; dst sampai dengan... q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.Setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan pada saat penangkapannya, alasan penangkapan atau penahanan, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya; Tersangka/terdakwa, saksi, korban berhak atas penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat. Pengaturan penerjemah dan juru bahasa isyarat memastikan tidak ada hambatan bahasa yang menghalangi akses keadilan.Ditambahkan dalam huruf (a) sebagaimana: Pasal 134 Tersangka/Terdakwa berhak: d. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang alasan penangkapan dan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; e. berhak untuk mendapatkan penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat; f. dst sampai dengan akhir Pasal 134. (diakomodir dan ada tambahan terkait bebas dari penyiksaaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan
Hak tersangka dan terdakwa untuk mengakses berkas perkara, termasuk padaUndang ini.) Ditambahkan dalam huruf (a) sebagaimana: Pasal 134 Tersangka/Terdakwa berhak:
PASALANALISISREKOMENDASI
tahap upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.r. dapat meminta dan memperoleh salinan seluruh berkas perkara dari tahap penyidikan sampai dengan upaya hukum dan peninjauan kembali

Usulan Pasal terkait Hak Memberikan Keterangan Tanpa Terdakwa

RUU HAP 2025AnalisisUsulan Perubahan/Rekomendasi
Keterangan Saksi/Korban tanpa Terdakwadiatur secara khusus untuk melindungi kepentingan dan keamanan korban ataupidana tertentu yang melibatkan
RUU HAP 2025AnalisisUsulan Perubahan/Rekomendasi
alat audio visual yang memungkinkan komunikasi dengan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum; e. Perekaman sebelumnya yang dilakukan dengan sumpah dan dijamin keabsahannya; f. Video Conference. (3) Keterangan yang diberikan dengan mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keterangan di persidangan biasa, sepanjang memenuhi syarat autentisitas dan keabsahan pembuktian. (Diakomodir pada Pasal 147 ayat (6)). "Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa" Selain itu, TSK/TDW berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi BAP (ayat (4)) dan berhak menolak jika tidak sesuai (ayat (5)).

Usulan Pasal terkait Hak Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

PASALANALISISREKOMENDASI
Pasal 134 Pasal 135 Pasal 136Perlindungan data pribadi dalam hukum acara pidana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, menjaga hak privasi, dan memastikan keadilan dalam proses hukum.Ditambahkan dalam Hak tersangka dan terdakwa, saksi, dan korban : "perlindungan kerahasiaan data pribadi yang tidak relevan dengan proses hukum" "berhak atas informasi jelas mengenai tujuan pengumpulan data pribadi dan pihak yang mengaksesnya" "berhak atas pembatasan penggunaan,

Usulan Perubahan Pasal terkait Saksi Pelaku

PASALANALISISREKOMENDASI
Penjelasan Bab I huruf H "Undang-undang ini mengaturUntuk menjamin kepastian hukum, definisi saksi pelaku harus jelasSaksi Pelaku atau Saksi Mahkota Pasal XX
PASALANALISISREKOMENDASI
saksi mahkota...." Pasal 22 ayat (3)(3) Saksi pelaku adalah orang yang: d. terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik, tetapi bukan sebagai pelaku utama e. kesaksiannya untuk mengungkapkan pelaku utama, jaringan kejahatan, atau alat bukti lain f. bersedia memberikan keterangan secara jujur tanpa paksaan (Diatur dalam Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan: (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa. (2) Dalam hal Hakim mendengar keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim meminta Terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan
Pasal 22 ayat (3)Pasal ini sangat beresiko padasebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu Terdakwa tidak hadir
PASALANALISISREKOMENDASI
patut dipidana dalam perkara yang sama"pengadilan, sanksi jika penyidik menyalahgunakan wewenangpelaku kepada penuntut umum, dengan syarat apabila: d. tersangka bukan pelaku utama; e. keterangan tersangka penting untuk mengungkap pelaku utama, jaringan
pelaku harus diajukan dan disetujui oleh"Penetapan saksi pelaku harus mendapat
Belum diaturDitambahkan:
PASALANALISISREKOMENDASI
Belum diaturharus diawasi oleh pengadilan"Hakim Pengawas wajib memantau pelaksanaan kesepakatan dengan saksi pelaku hingga berkekuatan hukum tetap" "Jika kesaksian saksi pelaku terbukti palsu, maka hakim dapat: d. mencabut status saksi pelaku; e. mengembalikan statusnya sebagai tersangka / terdakwa; f. menjatuhkan sanksi pidana penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman sebelumnya"
Belum diaturAgar pengaturan lebih tegas dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umumDitambahkan: (3) Penyidik atau penuntut umum yang menetapkan sanksi pelaku secara sewenang-wenang dapat dikenai pidana pidana penjara maksimal 2 tahun (4) Apabila tindakan tersebut menyebabkan terdakwa/tersangka mengalami kerugian, maka ancaman pidana penjara ditambah /½ (setengah)
PASALANALISISREKOMENDASI
dari pidana penjara yang dijatuhkan

F. Usulan Perubahan Pasal Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan

PASAL Pasal 137 - Hak Penyandang Disabilitas 1. Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan. 2. Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.ANALISIS terhadapREKOMENDASI penyediaan pelayanan dan sarana prasana harus secara jelas diatur bagi penyandang disabilitas, termasuk juga dengan penyediaan bantuan hukum dan juga pendamping sesuai dengan ragam Memastikan bahwa hak atas informasi juga dapat diberikan secara jelas dan menyeluruh bagi penyandang disabilitas melalui bahasa dan media yang mudah Memastikan dan mendorong pihak yang bertanggungjawab peraturan tepat waktu dan tidak berlarut-larut, penyandang
PASAL ANALISIS REKOMENDASI
- Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal (2) dapat saja memakan waktu yang lama dalam pembahasannya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pemberianmendapatkan kepastian hukum terkait pelindungan dan hak-haknya.
dengan hukum Ketentuan di dalam RUU KUHAP belum mengatur ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan, antara lain kewajiban untuk: menyediakan juru bahasa isyarat; menyediakan alat bantu dengar atau teks tertulis; menyediakan dokumen hukum dalam format Braille atau audio;Perlu ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan, antara lain: menyediakan juru bahasa isyarat; menyediakan alat bantu dengar atau teks tertulis; menyediakan dokumen hukum dalam format Braille atau audio; menyediakan pendamping hukum atau pendamping personal (support person) bagi disabilitas penyandang
PASAL ANALISIS REKOMENDASI
pengambilan keputusan decision making), khususnya disabilitas
keputusan (supported decision making) dan mengatur mengenai larangan interogasi tanpa pendampingan medis atau hukum bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karenanya, RUU HAP perlu mengaturkhususnya, atau kelompok rentan pada umumnya.
PASAL ANALISIS REKOMENDASI
1. Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatusouaterhindar dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan bebas dari segala
dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak: e. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap pernyataan merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi
PASAL kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender; g. mendapatkan pendampingANALISISREKOMENDASI
dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau h. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.mekanisme keadilan restoratif dapatMemastikan bahwa orang lanjut usia
Pasal 139 Hak Orang Lanjut Usia 1. Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. 2. Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka,mekanisme keadilan restoratif dapat menjadi salah satu alternatif awal penyelesaian dalam tindak pidana orang lanjut usia dengan pengecualian tindak pidana seperti yang tercantum dalam pasal 77 serta penambahan tindak pidana kekerasan seksual.Memastikan bahwa orang lanjut usia yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan di setiap proses hukum, diberikannya akses informasi secara luas dan jelas serta pemenuhan dalam pelayanan sebagai bentuk media komunikasi.
PASAL ANALISIS REKOMENDASI
Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak: d. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan; e. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia;Pada pasal ini, belum dimasukan terkait dengan hak untuk memperoleh pendamping dalam setiap proses hukum. Serta, dengan memperhatikan kondisi fisik, orang lanjut usia juga perlu untuk diberikan akses terhadap segala bentuk media komunikasi dalam hal pemberian keterangan dalam setiap proses hukum.
PASAL ANALISIS REKOMENDASI
sering mendapatkan tindak kekerasan dan penyiksaan penangkapan aparatMengedepankan mekanisme keadilan restoratif sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara, dengan pengecualian tindak pidana seperti
pihak yang mendapatkan kriminalisasi,utama penyelesaian perkara untuk tindakan
PASALANALISISREKOMENDASI
mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki. Masyarakat adat juga memiliki hukum yang hidup dalam masyarakat adat "Living Law". Sehingga, dalam hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan putusan dalam pemenuhan hak atas keadilan kepada masyarakat adat yang acap kali mendapatkan kriminalisasi danMemastikan masyarakat mendapatkan pendamping setiap proses hukum. Memastikan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap proses hukum Memastikan hak atas informasi dapat diakses baik oleh pendamping atau masyarakat adat secara langsung dalam setiap proses hukum.adat dalam

G. Usulan Perubahan Pasal terkait Bantuan Hukum

ANALISIS
Hal ini tidak selaras hak atas keadilan bagi
kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapatdimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalahdalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir, melihat, mendengar dan memberikan
atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum ataukebebasan berbicara dan hak atas privasi yang dimiliki tersangka dan advokat. Tidak ditetapkannya Hak Akses
PASALANALISISREKOMENDASI
PASAL tanpa pemasyarakatan mendengar isi pembicaraan. (4) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.Absolut sejak awal penyelidikan secara prinsip bertentangan dengan asas "the right to legal counsel from the outset" dan rentan menimbulkan interogasi sepihak, pengakuan di bawah tekanan, dan rekayasa BAP. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ICCPR dan prinsip- prinsip dalam UN Basic Principles on the Role of Lawyers.207

207 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Op Cit

H. Usulan Perubahan Pasal terkait Upaya Hukum

PASALANALISISREKOMENDASI
oleh Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Umum. (2) Permohonanmenghilangkan akses pencari keadilan, khususnya terdakwa dan/atau keluarga terdakwa untuk mendapatkan hak atasAdvokat Terdakwa, atau Penuntut Umum. (4) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh
yang tidak hadir dalam sidangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2)

Usulan Perubahan Pasal terkait Kasasi

Usulan Perubahan Pasal terkait KasasiREKOMENDASI
PASAL Pasal 298 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yangSubstansi pasalnya hukum mengakibatkan terjadinya tentang siapakah yang menjadi pihak yangANALISIS pasalnya berpotensi terjadinya multitafsir tentang siapakah yang menjadi pihak yang dalam kasasi demiMemperjelas ketentuan/frasa mengenai "...tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan", apakah ditujukan untuk terpidana atau kepentingan umum, dengan cara memberikan penjelasan pada pasal 298 ayat 2 RUU HAP
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.tentang siapakah yang menjadi pihak yang berkepentingan dalam kasasi demi kepentingan hukum. Apabila terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum demi tidak boleh merugikan pihak terpidana. Sehingga, hal ini akan meminimalisasi multitafsir dan mempermudah pencari demi keadilan ataupun jaksa penuntut umum untuk mencari keadilan dan kebenaran. yang Kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa harus sesuai dengan asas reformaso inmelius yang berarti bahwa putusan upaya hukum luar biasa tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Artinya upaya ini memang diajukan jika terdapatkekeliruanpadaputusandalam kasasi demi kepentingan hukum. Apabila terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak terpidana. Sehingga, hal ini akan meminimalisasi multitafsir dan mempermudah pencari keadilan ataupun jaksa penuntut umum untuk mencari keadilan dan kebenaran. Kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa harus sesuai dengan asas reformaso inmelius yang berarti bahwa putusan upaya hukum luar biasa tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Artinya upaya ini memang diajukan jika terdapatkekeliruanpadaputusan sebelumnya yang merugikan kepentingan terpidana semataterpidana atau kepentingan umum, dengan cara memberikan penjelasan pada pasal 298 ayat 2 RUU HAP Ketentuan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya

I. Usulan Perubahan Pasal terkait Pembuktian

undang-undang
a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; surat; C. d. keterangan Terdakwa: e. barang bukti; f. bukti elektronik; dan g. digunakan pada sidangyang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum tidak dirumuskan secara yang kepentingan jelas dan rigid, dan multitafsir.yang jelas terhadap ketentuan Pasal 222 ayat (1) huruf g mengenai frasa "sesuatu dapat digunakan pembuktian
PASAL ANALISIS REKOMENDASI
dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. (4) Hakim berwenang menilaisah.208 Salah satunya berkaitan dengan alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan. Prinsip umumnya adalah bahwa semua alat bukti yangautentik dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti sebagaimana diatur di dalam ayat (1)"
(4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Alat bukti yang oleh Hakim (5) dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.diajukan ke hadapan persidangan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.209 Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pengujian admisibilitas dari suatu alat bukti itu hanya dapat dilakukan setelah pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan. Ketika tersangka/terdakwa baru mengetahui bahwa bukti-bukti (alat bukti) yang diperoleh penyidik/penuntut didapatkan dari hasil penyadapan. Oleh karenanya, RUU HAP harus memberikan ruang pengaturan mengenai mekanisme pengujian admisibilitas untuk menguji keabsahan bukti melalui Praperadilan atau Forum Khusus, seperti mekanisme pre trial hearing untuk menguji alat bukti sebelum sidang pokok
ANALISIS REKOMENDASI
PASALperkara, (seperti suppression hearing dalam
Pasal 224 (6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yanglain,walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.Pengecualian sumpah bagi saksi ini perlu diatur secara ketat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan terdakwa. Karena implikasi dipertimbangannya keterangan saksi ini adalah dipidananya terdakwa.Pembentuk undang-undang harus memberikan klausul tambahan terhadap ketentuan Pasal 224 ayat (6) RUU HAP dengan menambahkan ketentuan: Pemberian izin terhadap saksi yang berusia dibawah 15 tahun dan saksi disabilitas mental sebelum dimintai keterangan harus

208 Ichsan Zikry, Mengenal “Exclusionary Rules", H TTP S://B A N TU A N H U KU M. O R. ID/M E N G E N A L- E X C LU S I O N A RY -R U LE S/.

209 Adam Ilyas, Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59 p-ISSN : 2086-2695, e- ISSN:2527-4716.

J. Usulan Perubahan Pasal terkait Koneksitas

PASAL Pasal 161 ayat (1) Tindak pidana yang dilakukanMenentukan yurisdiksi awal koneksitas berada pada peradilan umum. Ini sejalan"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh subjek hukum dari lingkungan peradilan umum dan militer harus diperiksa dan diadili di
bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 161 ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayatakses peradilan yang setara. Pengadilan umum diharapkan lebih independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari lembaga eksekutif. Membuka kemungkinan pengalihan ke pengadilan militer berdasarkan "titik beratpengadilan umum, kecuali dalam keadaan luar biasa yang menyangkut keamanan nasional dan atas pertimbangan kepentingan keadilan." "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengganggu keamanan militer strategis negara berdasarkan
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.pengadilan militer berdasarkan "titik berat kerugian." Konsep "titik berat kerugian" terlalu abstrak dan menimbulkan bias serta mengancam prinsip non-diskriminasi karena risiko keterbatasan transparansi, akuntabilitas dan pengabaian HAM warga sipil dalam Peradilan Militer. Untuk mengurangi risiko bias, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAMdimaksud pada ayat (1) dianggap mengganggu keamanan militer strategis negara berdasarkan penilaian bersama antara lembaga independen, penegak hukum, dan lembaga HAM, maka pengalihan ke pengadilan militer dapat dipertimbangkan."
PASAL REKOMENDASI ANALISIS
atau lembaga pengawas peradilan lainnya. Hal ini akan mendukung akuntabilitas dan memastikan proses evaluasiyang
menyeluruh. Pasal 161 ayat (3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sesuai dengan kewenangan Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer.menyeluruh. Menjelaskan koordinasi penyidikan antara penyidik sipil dan militer. Jaminan independensi proses penyidikan masih lemah karena tidak ada mekanisme pengawasan publik."...dilaksanakan oleh penyidik dan polisi militer TNI sesuai dengan kewenangannya, pemantauan dari lembaga pengawas independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas."
Pasal 161 ayat (4) Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Penyidikan selesai dilakukan harus melaporkan Penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum dan oditur militer.Waktu pelaporan 7 hari terlalu singkat untuk penyidikan koneksitas yang kompleks, sehingga bertentangan dengan prinsip due process karena dapat mengorbankan kelengkapan dan akurasi penyidikan."...dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah penyidikan selesai dilakukan, kecuali terdapat keadaan luar biasa yang harus dijelaskan secara tertulis dan disetujui oleh lembaga pengawas yudisial."
PASALANALISIS Menegaskan asas legalitas dalamREKOMENDASI
sebagaimana dimaksud pada ayat pendampingan hukum, perlindungan saksi, dan (3) dilakukan menurut hukum yang akses terhadap informasi bagi pihak terkait."akses terhadap informasi bagi pihak terkait."
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayattindak keberatan. Perlu penambahan substansi dasar hasil untuk meminimalisir kesewenangan. sebagaimanaterdampak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Penuntut Umum wajib menginformasikan kepada korban, saksi, dan keluarga
PASAL 3. Salinan berita acaraANALISISREKOMENDASI
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi.Walaupun sudah menjelaskan mekanisme pelimpahan perkara dari hasil koordinasi, tetapi belum memberikan ruang koreksi bila terjadi kekeliruan atau penyalahgunaan kewenangan.Ayat (2)
1. Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 2. Dalam hal perkara pidana harusWalaupun sudah menjelaskan mekanisme pelimpahan perkara dari hasil koordinasi, tetapi belum memberikan ruang koreksi bila terjadi kekeliruan atau penyalahgunaan kewenangan."Surat keputusan penyerahan perkara harus dilampiri dengan argumentasi hukum yang memadai dan diberitahukan kepada pihak terdampak, dengan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme pengadilan dalam jangka waktu tertentu."
PASALANALISISREKOMENDASI
3. Surat keputusan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang. 4. Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana
dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk
5. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk2
militer, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 5. Hasil koordinasi sebagaimana
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 5. Hasil koordinasi sebagaimana
lingkungan peradilan militer. 5. Hasil koordinasi sebagaimana
lingkungan peradilan militer. 5. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan
lingkungan peradilan militer. 5. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan
5. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan
5. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk
dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk
dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk
dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi
dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk
meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk
meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk
bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut7
bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut
bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut
bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut7
mengajukan perkara tersebut
mengajukan perkara tersebut
mengajukan perkara tersebut1
mengajukan perkara tersebut1
mengajukan perkara tersebut1
mengajukan perkara tersebut1
fengajukan perkara ter
ggaar porara te
_
_
PASAL ANALISISANALISISREKOMENDASI
kepada pengadilan militer yang berwenang.
Pasal 164 1. Jika dalam koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan oditur militer maka Penuntut Umum dan oditur militer masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat tersebut secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan kepada: a. jaksa agung muda pidana militer melalui jaksa tinggi bidang pidana militer; dan b. oditur jenderal tentara nasional Indonesia. 2. Jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambilPenyerahan keputusan akhir kepada Jaksa Agung berisiko mencederai prinsip independensi karena Jaksa Agung merupakan pejabat eksekutif. Perlu pelibatan lembaga HAM nasional dalam perkara koneksitas yang diduga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia berat atau yang menyangkut kepentingan publik tinggi serta pendapatnya wajib dipertimbangkan.Ayat (3) "Apabila terdapat perbedaan yang tidak terselesaikan,makaMahkamah Agung bersama Komnas HAM ditetapkan sebagai badan independen pengambil keputusan akhir untuk menjamin keadilan dan netralitas forum."
PASAL mengakhiri keputusan gunaANALISISREKOMENDASI
mengakhiri keputusan guna perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia, Jaksa Agung mengambil keputusan akhir guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 165 ayat (1-5) 1. Dalam hal tindak pidanaMengatur komposisi majelis hakim koneksitas secara berimbang yang positifTambahan substansi mengenai pemilihan
Pasal 165 ayat (1-5) 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim.Mengatur komposisi majelis hakim koneksitas secara berimbang yang positif dari sisi keadilan prosedural. Namun, perlu mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, bukan hanya asal institusi.Tambahan substansi mengenai pemilihan hakim anggota wajib dilakukan melalui berbasis mekanisme seleksi terbuka, integritas, rekam jejak, dan pemahaman atas prinsip-prinsip HAM, dengan melibatkan lembaga yudisial dan lembaga pengawas independen.
PASAL REKOMENDASI ANALISIS
2. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing
ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. 3. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4), tindak pidana diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
PASALANALISISREKOMENDASI
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah, Artikel Adam Ilyas, Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59 p-ISSN:2086-2695,e-ISSN:2527-4716 Adrianus Meliala, "Beda Penyelidikan dari Penyidikan", Koran Tempo, 3 April 2009 Brian Thompson, 1997, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, Blackstone Press, London Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta,2002 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengentar, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1989

Aditya Redaya, dkk, Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 3, September 2024

Alif Fauzi Nurwidiastomo, Hans G. Yosua dkk, Policy Paper Revisi KUHAP sebagai Solusi Struktural Pengentasan Masalah Penegakan Hukum, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Agustus 2024

Anang Shophan Tornado dan Muhammad Hendri Yanova, Praperadilan dan Hakim Tunggal, PT. Borneo Development Project, November 2020

Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010

Anugerah Rizki Akbari dkk, Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberadaan Hukum Acara Pidana Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan llmu Hukum Pidana (menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana lndonesia), Diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994

Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Jakarta

Christian Agung Selang, et al, "Aspek Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Penyadapan dalam Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantaasan Tindak Pidana Terorisme"

Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" Dipta Yoga Pramudita dan Bambang Santoso, Pembuktian Keterangan Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHAP, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014 Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Acara Pidana https://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf Eddy OS Hiariej, dalam Kuliah Umum: Politik Hukum dalam Revisi KUHAP, https://www.youtube.com/live/8xbfssi7O0Q?si=_HYtHglNbIxWMErM, diakses pada 28 Agustus 2023 Eddy O. S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012 Erwin Asmadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Jurnal Iuris Studia, Volume 1 No 2, Oktober 2020 Fakhry Amin dkk, Ilmu Perundang-undangan, Sada Kurnia Pustaka, 2023, hal 76. Lihat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Freddy Poernomo, Catatan Pemantik FGD Komnas HAM RI dan FH Ubaya, 21- 22 Mei 2025 Gunawan Jatmiko, Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi dalam Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, 2006 Hariman Satria, Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian, Jurnal Integritas, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017 Hasan Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, SIGn Jurnal Hukum Vol. 2, No. 2 (Maret 2021) 104-121, e-ISSN: 2685 – 8606 Il p-ISSN: 2685 - 8614, diakses pada 11 April 2025 Hasan Zaini Z, Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1974 Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung:PT Alumni, 2012 ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia, 2019

ICJR, Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 14/05/2012. https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-danpolitik/ ICJR, Perlu Ada Sinergi Kebijakan Restoratif di Indonesia, Available at: https://icjr.or.id/perlu-ada-sinergi-kebijakan-keadilan-restoratif-diindonesia/ Iftitahsari, Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022 Ichsan Zikry, Mengenal "Exclusionary Rules", https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/ Jan S. Maringka, Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 3, Juli - Desember 2015 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia/Rhona K. M. Smith, at.al., PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008 Koalisi KUHAP, Sembilan Masalah dalam RUU HAP, 28/03/2025, https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/ Koalisi KUHAP, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajian RUU KUHAP, Jakarta, 5 Mei 2025 Komnas HAM, Kertas Kebijakan Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif HAM (Pada Konteks Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Komnas HAM, 2021 Komnas HAM, Notulen FGD Ahli Kajian RUU Hukum Acara Pidana, Komnas HAM, 7 Juli 2025 Kontras, Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 2020 Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 2011 M Arif Setiawan, KUHAP Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum, No. 9 Vol 6 tahun 1997 Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Masukan dan Pendalaman Terhadap 11 Pokok Isu Catatan Kritis Komnas HAM Atas RUU KUHAP, Disampaikan pada Konsultasi Publik Penyusunan Kajian RUU KUHAP yang diselenggarakan Tim Kajian RUU KUHAP KOMNAS HAM, di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kamis 22 Mei 2025.

Martiman Prodjohamidjojo. Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha Jakarta, 1984 Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia Indonesia Marfuatul Latifah, "Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana", Jurnal Negara Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013 M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015 Muhammad Ridha, Renaissan NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021: 42-56 Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Muhammad Rusli Arafat. Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir. Vol 18 No 1. 2019 Muh. Zaky Albana, dkk. 2018. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta Pusat Musyawir Nurtan, dkk, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 2, Februari 2021 Mustakim Laa Dee, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, PT. Media Penerbit Indonesia, 2024 Nena Hutahaean, Richard Kennedy, dan Tio Tegar Wicaksono, Diadili Tanpa Diakui: Saatnya Sistem Pidana Menghormati Kapasitas Hukum dan Martabat Penyandang Disabilitas Mental, Perkumpulan Jiwa Sehat, Mei 2025 LEIP, Panduan Penerapan Prinsip-Prinsi[ Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hakim, https://leip.or.id/wp- Tugas content/uploads/2024/07/Panduan-Penerapan-Prinsip-Prinsip-HAM- FInal.pdf Lovina dan Sustira Dirga, Judicial Security Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, Institute for Criminal Justice Reform, 2022 Luhut M. Pangaribuan, "Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Teropong, Vol.1, 2014 Peter Jeremiah, Catatan Pemantik FGD Komnas HAM RI dan FH Ubaya, 21-22 Mei 2025

Pudjiastuti Handayani, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Materi Pemantik Diskusi Draft 2 Kajian RUU KUHAP, disampaikan dalam Konsultasi Publik Penyusunan Kajian RUU HUKUM ACARA PIDANA (RUU HAP), Palangkaraya, Selasa,17 Juni 2025

Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Wacana Hukum Vol. VIII No.1, April 2009 Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia

Put Fui Syafira Basuki, Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, Jurist-Diction Vol. 4 (5) 2021, https://ejournal.unair.ac.id/JDCopyright

Rully Novian, dkk, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, ICJR, 2018

Sonia Caecilia Mamangkey, "Perlindungan Ham Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri Pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Lex Privatum, Vol. IX, No. 8, Juli 2021

Sri Soemantri, 1984, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung

Supriyadi Widodo Eddyono, Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU HAP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014

UN Human Rights Committee, General Comment No. 35, 16 December 2024, https://docs.un.org/en/CCPR/C/GC/35

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Media Online

Faisal Zamzami, "3 Anak di Bawah Umur Dipaksa Mengaku Mencuri oleh Polisi, Disiksa dan Diancam Bunuh dengan Senjata", https://aceh.tribunnews.com/amp/2021/04/14/3-anak-di-bawahumur-dipaksa-mengaku-mencuri-oleh-polisi-disiksa-dan-diancambunuh-dengan-senjata, diakses Pada 1 Oktober 2023

Hukum Online,https://www.hukumonline.com/berita/a/penelitian-khnpraperadilan-mengandung-banyak-kelemahanlt4b29bab9ef3a7?page=2

Hukum Online, Mengenal Restorative Justice, Available at: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorativejustice-lt62b063989c193/

Hukum Online, Alat Bukti 'Petunjuk' akan Dihilangkan dari KUHAP, 10 November 2003, https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-buktipetunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap-hol9140/?page=2

Kompas.com, 2015, "Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto" https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transk rip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto

Kompas.com, Komnas Perempuan: Tak Ada Restorative Justice bagi Pelaku TPKS", Available at: https://lestari.kompas.com/read/2024/03/20/080000186/komnasperempuan--tak-ada-restorative-justice-bagi-pelaku-tpks

Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945, 08 November 2021, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2

Sinpo.Id, "Komisi III: RUU HAP Harus Selesaikan Penghinaan Presiden dengan Keadilan Restoratif, available at: https://sinpo.id/detail/93429/komisi-iii-ruu-kuhap-harus-selesaikanpenghinaan-presiden-dengan-keadilan-restoratif

Suara Pemred Kalbar, "Revisi KUHAP Usung Keadilan Restoratif", https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/11042025/revisi -kuhap-usung-keadilan-restoratif

TVONENEWS, "Komisi Yudisial Usul Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa Diatur dalam RUU HAP". https://www.tvonenews.com/berita/nasional/298575-komisiyudisial-usul-perlindungan-hak-tersangka-dan-terdakwa-diaturdalam-ruu-kuhap?page=2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan Pengadilan/Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

KOMNAS HAM RI

Jl. Latuharhary No 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp. +62-21-3925230 / Fax +62-21-3925227 Email: [email protected]

KOMNAS HAM Jalan Latuharhari No. 4B,Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia