Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): PETA JALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

308 halaman · 308 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 48 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia
  2. Lisensi:
  3. KATA PENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. DAFTAR GAMBAR
  6. DAFTAR TABEL
  7. BABI PENDAHULUAN
  8. A. Latar Belakang
  9. 1. Intensitas dan Keberulangan Konflik Agraria
  10. 2. Fungsi dan Peran Komnas HAM
  11. B. Urgensi Peta Jalan
  12. C. Pendekatan Berbasis HAM
  13. D. Risiko Penyelesaian Konflik Agraria yang tidak Berbasis HAM
  14. E. Tujuan Peta Jalan
  15. F. Alur Penyusunan dan Implementasi Peta Jalan
  16. G. Fokus Permasalahan
  17. H. Metode Penyusunan Dokumen
  18. I. Kewenangan Komnas HAM
  19. BABII POLA-POLA KONFLIK AGRARIA DAN REKOMENDASI KOMNAS HAM
  20. A. Upaya Komnas HAM dalam Merespon Konflik Agraria dari Waktu ke Waktu
  21. 2. Kajian tentang Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria / KNuPKA (2005)
  22. 3. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (2014-2016)
  23. 4. Kajian MP3El dalam Perspektif HAM (2014)
  24. 5. Pelanggaran HAM dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur (2016)
  25. 6. Kajian Pelindungan HAM dan Pelestarian Ekosistem Karst (2016)
  26. 7. Kajian UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (2018)
  27. 8. Panduan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Berbasis HAM (2018)
  28. 10. Kajian Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM (2019)
  29. 12. Panduan Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM (2022)
  30. 13. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang HAM atas Tanah dan SDA (2021)
  31. 14. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (2022)
  32. 15. Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia (2022)
  33. 16. Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM (2023)
  34. 17. Standar Norma dan Pengaturan tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat (2024)
  35. B. Delapan Pola Konflik Agraria
  36. 1. Konflik Agraria Sektor Kehutanan
  37. Karakteristik Konflik Kehutanan
  38. Dua Kasus Konflik Agraria di Sektor Kehutanan
  39. Konflik Agraria di Kawasan Danau Toba
  40. Era Orde Baru dan Masuknya Industri Kehutanan
  41. Eskalasi Konflik dan Perluasan Konsesi
  42. Kebijakan Pemerintah dan Legitimasi Hukum
  43. Transformasi Perusahaan dan Berlanjutnya Konflik
  44. 1) Minimnya Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA)
  45. 2) Pendekatan Represif
  46. 3) Pencemaran Lingkungan
  47. 4) Tindak Lanjut oleh Komnas HAM dan KLHK
  48. 1) Hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya
  49. 2) Hak atas kesejahteraan
  50. 3) Hak memperoleh keadilan
  51. 4) Hak atas rasa aman
  52. 5) Hak hidup
  53. Konflik Agraria Hutan Jawa
  54. 1) Permukiman
  55. 2) Tanah timbul
  56. 3) Pengelolaan berdasarkan perjanjian Kerjasama
  57. 4) Tumpang tindih
  58. 5) Skema perhutanan sosial yang tidak efektif
  59. Rekomendasi
  60. Rekomendasi Komnas HAM RI untuk penyelesaian Konflik Agraria dengan PT Toba Pulp Lestari
  61. 1. Kepada Kementerian Kehutanan
  62. 2. Kepada Kemendagri dan Pemerintah Daerah
  63. 4. Kepada Polri Cq Polda Sumatera Utara
  64. 5. Kepada PT Toba Pulp Lestari
  65. 6. Kepada masyarakat dan pendamping
  66. Rekomendasi KOMNAS HAM RI untuk penyelesaian Konflik Agraria terkait Kehutanan di Kasus Hutan Jawa
  67. 1. Kepada Kementerian Kehutanan
  68. Rekomendasi Pola Konflik Agraria Sektor Kehutanan
  69. 1. Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
  70. 2. Implementasi Putusan MK 35/2012
  71. 3. Melakukan Pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
  72. 4. Optimalisasi Perhutanan Sosial
  73. 5. Revisi Kebijakan Perizinan dan Konsesi
  74. 6. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pembela HAM
  75. 2. Konflik Agraria Sektor Pertambangan
  76. 1) Konflik antara Masyarakat Desa Sukarela Jaya dan PT Gema Kreasi Perdana
  77. 3) Analisis Pola Konflik Agraria Sektor Pertambangan
  78. 4) Kesimpulan
  79. 5) Rekomendasi
  80. 3. Konflik Agraria Sektor Perkebunan
  81. 1) Kategori Korban
  82. 2) Kategori Pihak yang Diadukan
  83. 4) Klasifikasi Hak
  84. 5) Distribusi Penanganan Kasus
  85. 1) Kasus PTPN III di Sumatera Utara
  86. (4) Gubernur Sumatera Utara
  87. (5) Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi)
  88. 2) Kasus Pakel di Jawa Timur
  89. (3) Bupati Kabupaten Banyuwangi
  90. (4) Pengadu
  91. 1) Hak Atas Kesejahteraan
  92. 2) Hak Memperoleh Keadilan
  93. 1) Menteri Badan Usaha Milik Negara RI
  94. 2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  95. 4) Menteri Dalam Negeri
  96. 4. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  97. 2) Kasus Penolakan Penambangan Emas oleh PT Tambang Mas Sangihe
  98. Gubernur Sulawesi Utara d)
  99. 5. Konflik Agraria Khusus: Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD)
  100. 1) Sengketa Rumah Dinas PT KAI Daop II Bandung
  101. 2) Sengketa Rumah Dinas PT KAI Daop IV Semarang
  102. 3) Sengketa Lahan PT Kai Daop VIII Surabaya
  103. 4) Kasus Sengketa Rumah Dinas PT Bukit Asam di Kab. Tanjung Enim, Sumatera Selatan
  104. 6. Konflik Agraria Khusus: Aset TNI dan POLRI
  105. 1) Klasifikasi Korban
  106. 2) Klasifikasi Pihak yang Diadukan
  107. 3) Sebaran Wilayah Peristiwa
  108. 4) Detail Aduan
  109. 5) Klasifikasi Hak
  110. 6) Distribusi Penanganan Aduan
  111. 7. Konflik Agraria Khusus: Proyek Strategis Nasional (PSN)
  112. 2) Kasus Konflik Pembangunan Rempang Eco City
  113. 8. Konflik Agraria Khusus: Daerah Istimewa
  114. 1) Kelembagaan
  115. C. Penutup
  116. BAB III KELEMBAGAAN AGRARIA
  117. A. Pendahuluan
  118. B. Perjalanan Kelembagaan Agraria Indonesia
  119. C. Permasalahan Kelembagaan
  120. 1. Ego Sektoral
  121. 2. Masalah Multi Sektor Kelembagaan Agraria
  122. 3. Kelembagaan Agraria dari Masa ke Masa sejak Indonesia Merdeka
  123. D. Gagasan Kelembagaan
  124. 1. KNuPKA: Rekomendasi Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil yang terlupakan
  125. 2. Badan Otorita Reforma Agraria
  126. 3. Kementerian Agraria, Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Hutan
  127. 4. Kementerian Koordinator Sumber Daya Alam
  128. 5. Peradilan Khusus Agraria
  129. E. Kesimpulan
  130. BAB IV REGULASI
  131. A. Regulasi Agraria
  132. B. Sistem Hukum Agraria
  133. 1. Pluralisme Hukum Agraria
  134. 2. Badan Sui Generis: Bank Tanah
  135. C. Tantangan dan Permasalahan Regulasi
  136. 1. Konflik Agraria
  137. 2. Peraturan Sektoral
  138. 3. Undang-Undang Omnibus
  139. 4. Reformasi AMDAL dan Tata Ruang
  140. 5. Rekomendasi Revisi Peraturan Perundang-undangan
  141. 2) Pasal 31-42 (Bab V)
  142. 3) Pasal 43-54 (Bab VI)
  143. D. Kesimpulan
  144. BAB V
  145. REKOMENDASI
  146. Langkah-Langkah Kelembagaan dan Regulasi dalam Rangka Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM
  147. A. Pendahuluan
  148. B. Rekomendasi Kelembagaan
  149. 1. Kementerian terkait Agraria Era Kabinet Merah Putih (2024-2029)
  150. 2. Kementerian ATR/BPN dan KLHK (Model Era 2014-2024)
  151. 3. Kemenko SDA- Usulan Kemenko Polhukam (2023)
  152. 4. Badan Otorita Reforma Agaria - Usulan Organisasi Masyarakat Sipil dan Komnas HAM (2014)
  153. 5. Kementerian ASDL - usulan Tim Agraria Komnas HAM (2025)
  154. 6. Rekomendasi Berdasarkan Kriteria
  155. C. Rekomendasi Regulasi
  156. 1. Rekomendasi Umum
  157. 2. Rekomendasi Berdasarkan Delapan Pola Konflik Agraria
  158. 3. Rekomendasi berdasarkan kekhususan dan/atau Keistimewaan.
  159. 4. Rekomendasi Internal Komnas HAM
  160. DAFTAR PUSTAKA
  161. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Peradilan
  162. Buku/ Dokumen
  163. Dokumen Internasional
  164. Laporan, Data, dan Surat
  165. Artikel dan Media Online
  166. LAMPIRAN
  167. REKOMENDASI PETA JALAN JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG
  168. Permasalahan
  169. Delapan Pola KonflikAgraria
  170. Konflik
  171. Detail permasalahan
  172. Regulasi
  173. Ego sektoral Multi lembaga
  174. Rekomendasi Peta Jalan (Jangka Menengah, 3 - 5 tahun)
  175. Permasalahan
  176. Konflik
  177. Agraria
  178. Regulasi
  179. Kelembagaan
  180. Detail permasalahan
  181. Ego sektoral Multi lembaga
  182. Rekomendasi Peta Jalan (Jangka Panjang, 6 - 10 tahun)
  183. Tahapan Penyusunan dan Advokasi "Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM" 2023-2027
  184. Output Sem I
  185. Jangka Pendek (2024-2025

PETAJALAN PENYELESAIANKONFLIK AGRARIABERBASIS HAKASASIMANUSIA

HAM RI KOMN

KOMISINASIONAL HAKASASIMANUSIA REPUBLIKINDONESIA 2025

PETAJALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA BERBASIS HAKASASIMANUSIA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA 2025

Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia

Koordinator Saurlin P Siagian

Pengarah Anis Hidayah; Saurlin P Siagian; Prabianto Mukti Wibowo; Abdul Haris Semendawai

Sekretaris Mimin Dwi Hartono

Anggota Endang Sri Melani; Gatot Ristanto; M. Shohibudin; Eko Cahyono; Rizal Sinaga; Junia Siburian; Delsy Nike; Satya Kumarajati; Fajar Setiawan; Ningsih Sinaga; Arief Ramadhan; Nadia Farikhati; Amanda Cythia Maholeti; Ferry Lubis; Mochamad Nurdin; Nur Hidayah; Purwanti; Lita Anggareni; Sri Mauliani; Djuliyati Toisuta; Indra Fachrozi; Johana Tukayo; Meirizon Shandy; Agus Susanto; Fauziah

Editor & Reviewer Noer Fauzi Rachman

Tata Letak Komnas HAM RI

Penerbit Komnas HAM RI

Alamat Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)

Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Telepon (021) 392 5230 | Fax. (021) 392 2026

Website: www.komnasham.go.id | Twitter: @komnasham | E-mail:[email protected]

Katalog dalam Penerbitan:

Perpustakaan Nasional: Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia, Jakarta, Komnas HAM, 2025, i-vii + 298 Hal.

Lisensi:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berbasis lisensi.

KATA PENGANTAR

Konflik agraria sudah lama menjadi persoalan serius di Indonesia. Di balik kemajuan pembangunan, masih banyak warga yang kehilangan tanah, sumber penghidupan, bahkan ruang hidupnya sendiri. Persoalan agraria tidak hanya soal sengketa lahan, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia — hak atas tanah, kesejahteraan, keadilan, hingga lingkungan yang sehat. Banyak konflik yang berulang dari waktu ke waktu karena lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih aturan, dan absennya mekanisme penyelesaian yang berpihak pada masyarakat.

Berangkat dari kenyataan itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menyusun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM. Dokumen ini menjadi panduan bagi pemerintah, lembaga negara, dan berbagai pihak lain untuk memahami akar permasalahan konflik agraria sekaligus menyiapkan langkah penyelesaian yang adil, partisipatif, dan menghormati hak asasi manusia.

Peta Jalan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan ekonomi, tetapi juga harus berangkat dari penghormatan terhadap hakhak dasar warga negara. Pendekatan berbasis HAM memastikan agar setiap kebijakan dan keputusan negara menempatkan manusia sebagai pusatnya — melindungi kelompok rentan, memulihkan korban, dan mencegah agar konflik serupa tidak terus berulang.

Dokumen ini memuat hasil kajian dan pembelajaran panjang Komnas HAM terhadap delapan pola besar konflik agraria di Indonesia: mulai dari sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, pesisir dan pulau kecil, hingga aset negara, aset TNI/Polri, proyek strategis nasional, serta wilayah berstatus khusus. Dari kajian ini lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan, sinkronisasi regulasi, serta perlunya mekanisme penyelesaian yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Peta Jalan ini juga mendorong pemerintah untuk membentuk kelembagaan agraria yang kuat, mempercepat reforma agraria yang berkeadilan, dan menegakkan prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari tanggung jawab Komnas HAM untuk memberikan masukan kebijakan publik dan memperkuat peran negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam prosesnya, Komnas HAM bekerja sama dengan para ahli, organisasi masyarakat sipil, kementerian dan lembaga pemerintah, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu agraria.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia melalui program INKLUSI mendukung penerbitan dan percetakan dokumen ini sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola agraria yang adil dan berperspektif HAM. Dukungan ini diharapkan membantu memperluas akses dan pemanfaatan Peta Jalan ini, agar dapat digunakan oleh berbagai pihak di tingkat nasional maupun daerah.

Melalui Peta Jalan ini, Komnas HAM mengajak semua pihak untuk melihat penyelesaian konflik agraria bukan semata sebagai urusan tanah, tetapi sebagai upaya bersama membangun keadilan sosial dan kemanusiaan di bumi Indonesia. Semoga dokumen ini menjadi langkah nyata menuju pengelolaan sumber daya agraria yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta, September 2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ketua,

Anis Hidayah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN. 1 A. Latar Belakang. B. Urgensi Peta Jalan 8 C. Pendekatan Berbasis HAM. 8 D. Risiko Penyelesaian Konflik Agraria yang tidak Berbasis HAM ..9 E. Tujuan Peta Jalan 10 F. Alur Penyusunan dan Implementasi Peta Jalan 11 G. Fokus Permasalahan.. 11 H. Metode Penyusunan Dokumen 13 I. Kewenangan Komnas HAM. 14 BAB II POLA-POLA KONFLIK AGRARIA .16 A. Upaya Komnas HAM dalam Merespon Konflik Agraria dari Waktu ke Waktu .…. 16 B. Delapan Pola Konflik Agraria. .36 1. Konflik Agraria Sektor Kehutanan. .. 36 2. Konflik Agraria Sektor Pertambangan .68 3. Konflik Agraria Sektor Perkebunan. ..85 4. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ..115 5. Konflik Agraria Khusus: Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah. ..137 6. Konflik Agraria Khusus: Aset TNI dan POLRI. ...160 7. Konflik Agraria Khusus: Proyek Strategis Nasional .. 195 8. Konflik Agraria Khusus: Daerah Istimewa. ..218 C. Penutup. .238 BAB III KELEMBAGAAN AGRARIA .. 247 A. Pendahuluan. .247 B. Perjalanan Kelembagaan Agraria Indonesia .248 C. Permasalahan Kelembagaan .254 D. Gagasan Kelembagaan. .261 E. Kesimpulan. .264 BAB IV REGULASI AGRARIA ..266 A. Regulasi Agraria. .266

B. Sistem Hukum Agraria.. .267 C. Tantangan dan Permasalahan Regulasi. .268 D. Kesimpulan .277 BAB V REKOMENDASI. .278 A. Pendahuluan ..278 B. Rekomendasi Kelembagaan ..278 C. Rekomendasi Regulasi. .284 DAFTAR PUSTAKA. .. 288

DAFTAR GAMBAR

..2 Gambar 1 Sebaran aduan konflik agraria 2020-2024 Gambar 2 Komplikasi Agraria di Indonesia 4 Gambar 3 Tipologi konflik agraria di kawasan hutan ……5 Gambar 4 Kondisi Luas Konflik Tenurial berdasarkan Wilayah Pengelolaan. .…57 Gambar 5 Kasus Sengketa Melibatkan PT KAI.. ..146 Gambar 6 Proses Pensertipikatan Tanah Kalurahan 224 Gambar 7 Konsep Reforma Agraria di DIY 232 Gambar 8 GTRA DIY 2024 ..233 Gambar 9 Pelaksanaan Reforma Agraria melalui GTRA DIY ..237 Gambar 10 Peta Lokasi Konflik Agraria .245 Gambar 11 Data Aduan Konflik Agraria .246 Gambar 12 Perbandingan Kelembagaan Agraria Terpadu .260 Gambar 13 Skenario Kelembagaan. 280 283 Gambar 14 Rekomendasi Kriteria Kelembagaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lima wilayah terbanyak terjadinya konflik agraria .2 .3 Tabel 2 Dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria. Tabel 3 Sektor paling banyak terjadi konflik agraria . .3 Tabel 4 Pihak paling banyak diadukan dalam konflik agraria 2020 – 2024 3 Tabel 5 Jumlah dan Kategori Korban Konflik MA dengan PT TPL periode 2020 - 2023. .44 44 Tabel 6 Klasifikasi Hak yang dilanggar dalam konflik MA dengan PT TPL Tabel 7 Data Aduan Komnas HAM 2020-2023 56 Tabel 8 Data Aduan Komnas HAM 2020-2023 75 Tabel 9 Klasifikasi Korban. 75 Tabel 10 Kategori Pihak yang Diadukan 75 Tabel 11 Sebaran Wilayah Peristiwa. 76 Tabel 12 Klasifikasi Hak. 76 Tabel 13 Distribusi Penanganan Aduan 77 Tabel 14 Data Aduan Komnas HAM 2020-2023. 100 Tabel 15 Kategori Korban. 101 Tabel 16 Kategori Pihak yang Diadukan 102 Tabel 17 Klasifikasi Wilayah Peristiwa 102 Tabel 18 Klasifikasi Hak 103 Tabel 19 Distribusi Penanganan Kasus 103 Tabel 20 Data Aduan Komnas HAM 123 Tabel 21 Klasifikasi Korban. .123 Tabel 22 Kategori Pihak yang Diadukan 124 Tabel 23 Sebaran Wilayah Peristiwa. .125 Tabel 24 Detail Isu dan Tindakan. .125 Tabel 25 Klasifikasi Hak. 126 Tabel 26 Distribusi Penanganan Aduan .126 Tabel 27 Daftar Peraturan dan Regulasi terkait BMN/D 139 Tabel 28 Kategori Korban .141 Tabel 29 Kategori Pihak yang Diadukan .141 Tabel 30 Detail Isu dan Tindakan.. .142 Tabel 31 Sebaran Wilayah Peristiwa. 143 Tabel 32 Klasifikasi Hak. .143 Tabel 33 Kasus sengketa dugaan pelanggaran HAM terkait aset negara 146 Tabel 34 Instrumen HAM terkait Hak atas Hunian yang Layak dan Pengusiran Paksa .... 156 177 Tabel 35 Data Aduan Komnas HAM Tabel 36 Klasifikasi Korban. 178 Tabel 37 Kategori Pihak yang Diadukan .179 Tabel 38 Sebaran Wilayah Peristiwa. 180 Tabel 39 Detail Aduan. 180 Tabel 40 Hasil Kajian dan Rekomendasi Komnas HAM terkait Proyek Strategis Nasional 202 Tabel 41 Klasifikasi Pihak yang Diadukan. 209 Tabel 42 Data Aduan Konflik Agraria. 222 Tabel 43 Identifikasi dan Perbandingan Delapan Pola Konflik Agraria 245

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Intensitas dan Keberulangan Konflik Agraria

Konflik agraria adalah suatu kondisi dimana terjadi proses interaksi antara dua atau lebih pihak, orang atau kelompok, yang memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Wiradi, 2000: 43). Konflik agraria struktural didefinisikan sebagai pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap tanah, sumber daya alam, dan wilayah antara satu kelompok rakyat perdesaan dengan badan penguasa dan/atau pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya (Rachman, 2013: 1).

Sumber-sumber agraria dimaknai sebagai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai Pasal 1 Ayat (1) sd. Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA). Sumber agraria sangat penting bagi pelindungan dan pemenuhan HAM. Agraria merupakan wadah, ruang hidup, dan sumber penghidupan manusia dalam memenuhi kualitas hidup, kesejahteraan, mata pencaharian, sumber pangan dan obat-obatan, tempat tinggal, sekaligus merupakan bagian penting dari keyakinan berbagai agama, kepercayaan, dan kebudayaan.

Kompetisi dan pertentangan klaim atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan sumber-sumber agraria sering kali menjadi penyebab sengketa dan konflik yang disertai kekerasan sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan pelindungan dan pemenuhan HAM, perdamaian, dan pembangunan yang berkeadilan.

Konflik agraria yang diterima dan ditangani Komnas HAM merujuk pada konflik agraria struktural yang berdampak pada pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi Komnas HAM, konflik agraria adalah salah permasalahan HAM yang sangat penting dan strategis, karena menyangkut hak atas kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun (2020 sd. 2024), Komnas HAM menerima 2.780 kasus. Dengan rincian, 551 kasus pada 2020, 539 kasus (2021), 603 kasus (2022), 582 kasus (2023), dan 505 kasus (2024).

Dari segi wilayah, konflik agraria yang terbanyak diadukan ke Komnas HAM pada 2020-2024 terjadi di Jawa Barat, Sumut, DKI Jakarta, Jatim, dan Sumsel (Tabel 1).

Wilayah20202021202220232024Total
1.Jabar6363575743283
2.Sumut5752546743273
3.DKI Jakarta4653595843258
4.Jawa Timur4036383428176
5.Sumsel3431312628157

Tabel 1 . Lima wilayah terbanyak terjadinya konflik agraria (Komnas HAM,2025)

Jika disajikan dalam bentuk peta, berikut sebaran konflik agraria di pelbagai wilayah di Indonesia untuk periode 2020-2024 (Gambar 1). Di dalam gambar tersebut, provinsi yang diberikan warna paling pekat artinya paling banyak terjadi konflik agraria, misalnya Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Legenda Jumlah Aduan Konlflik Agraria 2020-2024 1- 30 30 - 70 70 - 115 115 - 176 176 - 283

Gambar 1 Sebaran aduan konflik agraria 2020-2024 (Tim Agraria Komnas HAM)

Konflik agraria yang diadukan ke Komnas HAM, paling banyak diduga berdampak pada pelanggaran hak atas kesejahteraan (91 persen), hak memperoleh keadilan (0,04 persen), hak rasa aman (0,02), dan hak hidup (0,009 persen).

Pelanggaran20202021202220232024Total
1.Hak kesejahteraan5144985495184602.539
2.Hak keadilan1424253818119
3.Hak rasa aman13914131160
4.Hak hidup3685527

Tabel 2 Dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria (Komnas HAM, 2025)

Kemudian, konflik agraria yang diadukan ke Komnas HAM, terbanyak terjadi di bidang atau sektor pertanahan/lahan, perkebunan, infrastruktur, perumahan, dan kehutanan (Tabel 3).

Bidang20202021202220232024Total
1.Tanah4654314694564012.222
2.Perkebunan3131585349222
3.Infrastruktur254130169121
4.Perumahan1915202621101
5.Kehutanan8815151561

Tabel 3 Sektor paling banyak terjadi konflik agraria (Komnas HAM, 2025)

Pelaku yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dalam konflik agraria, adalah korporasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kepolisian, dan TNI (Tabel 4).

Teradu20202021202220232024Jumlah
1.Korporasi172162191183146854
2.Pemda1041009611597512
3.Pemerintah pusat90971098379458
4.Polri2830403944181
5.TNI2733223016128

Tabel 4 Pihak paling banyak diadukan dalam konflik agraria 2020 – 2024 (Komnas HAM)

Dari luas wilayah Indonesia 840 juta hektar, terdiri atas luas daratan 192 juta hektar dan lautan 648 juta hektar (BPN, 2024). Dari 192 juta hektar daratan, 68,3 persen berada di wilayah hutan dan 31,6 persen di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL). Dari kawasan hutan 68,3 persen, 65 persen adalah hutan dan 35 persen adalah wilayah budidaya.

Komplikasi Politik dan Hukum Keagrariaan Rentsra BPN RI 2010-2014 : Luas NKRI 840 juta ha = 192 juta ha darat +648 juta ha laut 192 juta ha darat = 65% Hutan +35% Budidaya

Kawasan Pertambangan Tanah Masyarakat Kawasan Hukum Adat Hutan Transmigrasi (68,31 %) Non- Pemerintah/ Badan Hukum Masyarakat Tani Masyarakat Non- Kawasan Hutan BUMN/ BUMD Swasta (31,69%) Tani

Gambar 2 Komplikasi Agraria di Indonesia (Sumber: Ditjen Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN 2024)

Menurut Kemenhut, sepanjang periode 2015 sd. Oktober 2024, terdapat 1.608 konflik agraria di kawasan hutan (Kemenhut, 2024). Konflik paling banyak terjadi di Pulau Sumatera (1.036 konflik), Pulau Kalimantan (241), Pulau Jawa (196), Pulau Sulawesi (62), Bali - Nusa Tenggara (38), dan Pulau Papua (35). Konflik terjadi diantaranya karena ketimpangan penguasaan dan akses atas sumber daya hutan. Menurut Kemenhut, masih terjadi ketimpangan atas lahan dan akses kawasan hutan, dimana sektor swasta atau korporasi menguasai 40,4 juta (95,7 persen) lahan di kawasan hutan, sedangkan masyarakat hanya 1,7 juta hektar lahan (4,1 persen). Begitu pula dengan ketimpangan di luar kawasan hutan, dimana 1 persen masyarakat Indonesia menguasai 67 persen tanah (BPN, 2023).

Konflik agraria di luar kawasan hutan, jauh lebih tinggi jumlahnya karena langsung bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat. Kementerian ATR/BPN berwenang mengelola tanah di wilayah Indonesia yang tidak termasuk dalam kawasan hutan. Menurut Ditjen Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, pada periode 2015 sd. Oktober 2024, Kementerian ATR/BPN menangani 48.056 kasus sengketa/ konflik pertanahan. Sebanyak 12.956 adalah sengketa pertanahan, 593 konflik pertanahan, dan 34.057 perkara pertanahan (masuk dalam proses hukum). Dari 48.056 kasus, sebanyak 28.018 kasus selesai dan 20.036 kasus belum selesai (BPN, 2024).

Kasus Konflik Berdasarkan Tipologi Konflik

TIPOLOGI KONFLIKJUMLAH
Kegiatan penggunaan/pemanfaatan Kawasan hutan tanpa izin8
Klaim hak atas tanah dalam areal Perizinan Berusaha/ Persetujuan Penggunaan4
Klaim hak atas tanah dalam kawasan hutan20
Klaim lahan dalam Kawasan konservasi32
Klaim lahan garapan dalam areal Perizinan Berusaha/ Persetujuan548
Klaim tanah adat dalam kawasan hutan91
Konflik batas administrasi1
Lahan garapan dalam kawasan hutan874
Permukiman dalam kawasan hutan20
Sertipikat tanah dalam kawasan hutan3
Tumpang tindih perizinan/ persetujuan dalam kawasan hutan7
TOTAL1.608

Kasus Konflik Berdasarkan Tahapan Penanganannya

TAHAPAN PENANGANANJUMLAH
Asesmen / Penilaian Konflik60
Fasilitasi Penanganan Konflik107
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas423
Penelaahan Dokumen501
Selesai Ditangani Oleh PKTHA517
TOTAL1.608

Kasus Konflik Berdasarkan Tipologi Subjek

TIPOLOGI SUBJEKJUMLAH
Gabungan4
Masyarakat - BUMN79
Masyarakat - Masyarakat60
Masyarakat - Pemerintah975
Masyarakat - Perusahaan461
Pemerintah - Pemerintah14
T

Gambar 3 Tipologi konflik agraria di kawasan hutan (Sumber: Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan, 6 Desember 2024)

Menurut BPN (2024), pelbagai sengketa/konflik pertanahan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perbandingan luas tanah dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang;

2. Tanah sudah menjadi komoditi ekonomi/nilai ekonomis tanah tinggi;

3. Ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan tanah;

4. Tumpang tindih peraturan dan lembaga yang menangani pertanahan;

5. Tidak tertibnya administrasi pengelolaan aset tanah instansi pusat dan daerah/BUMN/BUMD;

6. Kemiskinan;

7. Tanah ditelantarkan.

2. Fungsi dan Peran Komnas HAM

Komnas HAM periode 2002-2007 bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri atas KPA, HUMA WALHI, dan Bina Desa pernah merekomendasikan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) kepada presiden. KNuPKA dikonsepsikan sebagai lembaga bentukan presiden yang ruang lingkupnya menangani pelanggaran HAM di masa lalu berupa perampasan hak atas tanah dan sumber daya alam. Pembentukan KNuPKA ini dipasangkan dengan usulan pembentukan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA). Tim Komnas HAM beraudiensi dengan Presiden Megawati Soekarno Putri, dan ia memberi jawaban melalui surat Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra ke Komnas HAM, bahwa ruang lingkup penanganan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria dijalankan oleh

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembentukan KNuPKA dan BORA pun gagal terwujud, dan sebagai gantinya, dibentuk Direktorat Jenderal Penanganan Konflik Agraria, dan Direktorat Jenderal Penataan Agraria, di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Komnas HAM periode 2012-2017 pernah melaksanakan Inkuiri Nasional tentang penyelesaian masalah konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya yang berada di kawasan hutan negara. Inkuiri ini berhasil mendorong penetapan hutanhutan adat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012. Meski demikian, masih banyak wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan yang belum diakui.

Hingga Maret 2025, data dari BRWA menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara luas wilayah adat yang telah ditetapkan secara resmi dan yang masih berstatus potensi atau dalam proses pengaturan. Dari total 24,6 juta hektar wilayah adat yang telah terpetakan oleh BRWA, hanya 332.505 hektar atau sekitar 1,35% yang telah mendapatkan penetapan hukum melalui surat keputusan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, sisanya lebih dari 24,2 juta hektar masih berada dalam tahap potensi pengakuan dan belum memperoleh kepastian hukum formal (Badan Registrasi Wilayah Adat, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan pemetaan wilayah adat sudah cukup maju, proses legalisasi atau pengakuan formal oleh negara masih berjalan sangat lambat. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian tenurial bagi masyarakat adat, serta membuka celah bagi tumpang tindih klaim dengan kepentingan lain.

Komnas HAM telah menetapkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP Tanah dan SDA) dalam Keputusan Sidang Paripurna Nomor: 14/PS/00.04/XI/2021 pada 2 November 2021. Di sana Komnas HAM menegaskan akar masalah pelanggaran HAM dalam konflik agraria di antaranya adalah pembelokan norma dan materi muatan mengenai makna Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah dan SDA (Komnas HAM, 2021). Esensinya, negara diberikan mandat hak menguasai untuk mengatur dan mengelola sumbersumber agraria dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun dalam pelaksanaan dari penggunaan dan/atau penyalahgunaan kewenangan tersebut oleh pemerintah lah berupa pemberian izin, yang menjadi penyebab dari kasus-kasus konflik agraria.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dalam bagian pertimbangannya menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Selain itu dinyatakan, peraturan perundang-undangan terkait agraria dan PSDA yang tumpang tindih dan perlunya koordinasi dan keterpaduan dalam menyelesaikan konflik.

Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. IX/ 2001 menyebutkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan PSDA, yaitu diantaranya menghormati dan menjunjung tinggi HAM, mensejahterakan rakyat, mengembangkan demokrasi dan kepatuhan hukum, serta mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

Menyadari kegentingan masalah konflik agraria, sidang Paripurna Komnas HAM periode 2022 – 2027 yang pertama, 12 November 2022, menetapkan isu konflik agraria sebagai salah satu isu strategis. Kemudian, Komnas HAM membentuk Tim Agraria melalui putusan Sidang Paripurna berikutnya tanggal 12 Desember 2022. Tugas dan kewenangan Tim Agraria di antaranya sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) UU HAM adalah melaksanakan pembahasan atas berbagai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Sebagai tindak lanjut putusan Sidang Paripurna, Tim Agraria menetapkan untuk menyusun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM (selanjutnya ditulis "Peta Jalan"). Adapun Peta Jalan ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara selaku penyelenggara negara sekaligus mengemban kewajiban dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, serta pihak terkait lainnya.

Fungsi Komnas HAM dalam pelaksanaan HAM berkenaan penanganan kasus-kasus termasuk konflik agraria mencakup: (a) pemeriksaan dan penilaian atas dugaan pelanggaran HAM yang diadukan warga negara; (b) merekomendasikan penanganan pelanggaran dan pemulihan atas kondisi korban pelanggaran HAM; (c) mengusahakan perwujudan rekomendasi bersama dengan kementerian dan lembaga, dan para pihak lainnya dalam bentuk potensi pelanggaran HAM dan/atau pelanggaran HAM, meliputi hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sedangkan pada dimensi kapasitas negara dalam pelaksanaan pemenuhan dan pelindungan HAM, Komnas HAM memiliki fungsi untuk: (a) memeriksa dan menilai Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM; (b) merekomendasikan perubahan legislasi dan kebijakan Kementerian dan Lembaga (K/L); dan (c) mengusahakan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan para pihak lainnya.

B. Urgensi Peta Jalan

Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM sangat penting sebagai panduan strategis untuk memformulasikan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan bagi pemerintah baru dalam rangka menyelesaikan konflik agraria yang ada dan mencegah konflik agraria di masa depan melalui pelaksanaan pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan berbasis HAM. Peta Jalan ini bertumpu pada pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia.

Arah kebijakan Peta Jalan selaras dengan Ketetapan MPR RI No. IX/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, yaitu perlunya pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembaruan agraria dan PSDA; mendorong penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan; menyelesaikan dan mengantisipasi konflik agraria dan SDA; penataanulang serta penguatan kelembagaan untuk pembaruan agraria dan PSDA; dan pemulihan ekosistem yang rusak akibat konflik agraria dan SDA.

C. Pendekatan Berbasis HAM

Pendekatan berbasis HAM (human rights-based approach) adalah kerangka konseptual dalam mengarusutamakan norma dan prinsip HAM yang secara normatif berasal dari standar HAM internasional dan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM (Citrawan, 2018: 13).

Dalam konteks penyelesaian konflik agraria, pendekatan berbasis HAM menekankan pada hal-hal sebagai berikut, yang membedakannya dengan pendekatan lain, yaitu penghargaan, pelindungan dan pemenuhan HAM oleh negara khususnya pemerintah selaku pengemban kewajiban (duty bearer), dalam bentuk:

1. Mengakui bahwa setiap pemangku hak melekat pada dirinya HAM sebagaimana diatur dan diakui dalam pelbagai instrumen HAM nasional dan internasional, meliputi hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan hak-hak kolektif.

2. Mengakui prinsip-prinsip HAM yaitu universal, saling terkait, saling tergantung, tidak bisa dicabut, dan non-diskriminasi.

3. Menyadari risiko dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang bisa terjadi untuk memastikan ketidak-berulangan pelanggaran HAM dalam konflik agraria.

4. Memfasilitasi partisipasi aktif dan pemberdayaan para pemangku hak dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyelesaian konflik agraria.

5. Menerapkan tindakan afirmasi terhadap kelompok rentan dalam setiap tindakan.

6. Memulihkan korban pelanggaran hak-hak dalam konflik agraria.

7. Memperbaiki regulasi dan kebijakan secara komprehensif dengan mengenali akar penyebab konflik agraria.

D. Risiko Penyelesaian Konflik Agraria yang tidak Berbasis HAM

Banyak konflik agraria disebabkan oleh fasilitasi negara, baik berupa regulasi, pemberian lisensi/ijin, hingga pelindungan terhadap korporasi. Di pihak lain, korporasi mempergunakan aksesnya

Pendekatan berbasis risiko sudah biasa dipakai dalam investasi dan pengambilan keputusan korporasi. Pendekatan berbasis risiko dalam HAM asalnya dikembangkan oleh Komnas HAM untuk membantu korporasi memahami bagaimana operasi mereka dapat memengaruhi hak asasi manusia dan mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan dampak tersebut. Pada tahun 2024, Komnas HAM mengeluarkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Pendekatan berbasis risiko dalam penyelesaian konflik-konflik HAM berfokus pada kapasitas pemerintah sebagai pengemban kewajiban, untuk mengidentifikasi dan menangani potensi atau dampak buruk aktual terhadap HAM yang berasal dari penyelesaian konflik agraria.

Komnas HAM memperhatikan penyelesaian konflik agraria yang mengabaikan HAM memiliki risiko sebagai berikut:

1. Menghasilkan keputusan yang tidak adil dan diskriminatif, merugikan kelompok masyarakat rentan seperti petani, masyarakat adat, kelompok miskin, dan penyandang disabilitas. Penyelesaian konflik dapat menambah terjadinya pelanggaran HAM, seperti hak atas tanah, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas pelindungan hukum yang adil.

2. Penyelesaian bersifat sementara dan berpotensi muncul kembali konflik di masa yang akan datang. Hal itu disebabkan penyelesaiannya tidak mengatasi akar permasalahan, kurang mendapat legitimasi, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, bahkan hingga dapat memicu ketidakpuasan, protes, dan bahkan memperburuk konflik yang ada.

3. Penyelesaian konflik justru menghambat tercapainya keadilan sosial, kesejahteraan, dan perdamaian yang berkelanjutan, serta legitimasi dan kredibilitas negara sebagai pengemban kewajiban dalam pelaksanaan HAM.

4. Merugikan individu dan kelompok rentan tertentu, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang negatif bagi masyarakat, seperti kehilangan mata pencaharian, dislokasi sosial, dan peningkatan kemiskinan.

5. Mengabaikan aspek lingkungan, yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

E. Tujuan Peta Jalan

1. Menghasilkan rekomendasi jalan keluar atas macetnya penyelesaian konflik agraria yang berdimensi struktural, kronis dan menimbulkan pelanggaran dan korban pelanggaran HAM;

2. Menyediakan panduan berupa peta jalan bagi pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat dalam mempromosikan penghargaan, pelindungan dan HAM dalam penyelesaian dan pencegahan konflik agraria.

F. Alur Penyusunan dan Implementasi Peta Jalan

Premis dibuktikan melalui metode: Premis: • Kajian dokumen Efektifitas penanganan konflik • Studi lapangan agraria bergantung pada • FGD dengan OMS dan pengenalan karakter konflik di kementerian/lembaga/pemda masing-masing bidang/sektor, Lokakarya efektifitaskelembagaan, dan • Diskusi ahli keterpaduan regulasi. • Wawancara dengan korban konflik agraria Menyusun kluster rekomendasi Teridentifikasinya dan terkonfirmasinya akar penyelesaian konflik agraria masalah konflik agraria sesuai pola-pola berdasarkan pola-pola konflik agraria, konflik agraria di delapan sektor/bidang, rekomendasi kelembagaan, dan permasalahan kelembagaan, dan rekomendasi regulasi. permasalahan regulasi. Rekomendasi jangka pendek (1-2 tahun), Terumuskannya Peta Jalan jangka menengah (3-5 tahun), dan jangka Penyelesaian Konflik Agraria berbasis panjang (6-10 tahun). HAM yang berisi: • Rekomendasi penyelesaian konflik agraria berdasarkanpolapola konflik agraría di delapan Diseminasi dan advokasi rekomendasi Peta sektor/bidang • Rekomendasi kelembagaan Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM. • Rekomendasi regulasi Tertangani dan terselesaikannya konflik agraria melalui penataan dan rekonsolidasi kelembagaan, serta penataan regulasi agraria berbasis HAM. Keterangan: Merupakan proses yang telah terlaksana. Merupakan proses yang belum terlaksana.

G. Fokus Permasalahan

Berdasarkan telaah atas data dan informasi Komnas HAM, diskusi dengan para ahli dan organisasi masyarakat sipil, serta merujuk pada berbagai sumber, Peta Jalan ini berisi tiga permasalahan pokok/induk dalam konflik agraria, yaitu a. Pola-pola konflik agraria; b. Kelembagaan; dan c. Regulasi. Hal itu diuraikan sebagai berikut:

a. Konflik agraria yang polanya berulang, yang dicontohkan dari 8 (delapan) pola konflik agraria berbasis kategori isu sektoral dan isu kekhususan di Indonesia, yakni:

1. Konflik Agraria Sektor Kehutanan;

2. Konflik Agraria Sektor Pertambangan;

3. Konflik Agraria Sektor Perkebunan;

4. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

5. Konflik Agraria Khusus menyangkut Aset Badan Milik Negara (BMN) dan Badan Milik Daerah (BMD);

6. Konflik Agraria Khusus menyangkut Aset TNI dan POLRI;

7. Konflik Agraria Khusus menyangkut Proyek Strategis Nasional;

8. Konflik Agraria Khusus terkait Status Daerah Istimewa.

Penetapan delapan kategori konflik agraria ini didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat di Komnas HAM dalam lima tahun terakhir (2020-2024), yang basisnya adalah sektoral. Selain itu, penetapan delapan pola konflik agraria melibatkan serangkaian studi lapangan, diskusi terfokus dengan ahli dan masyarakat sipil, dan kementerian/ lembaga terkait. Tidak semua usul tematik dari berbagai pihak bisa dimasukkan, begitupun tidak semua kasus yang masuk ke Komnas HAM bisa dikategorikan ke dalam salah satu pola yang ditulis, oleh karena keterbatasan waktu dan sumberdaya dalam proses penulisan Peta Jalan ini

Konflik agraria sektoral adalah kasus-kasus konflik yang terkait dengan sektorsektor pembangunan yang berada di bawah kewenangan kementerian/lembaga tertentu. Hal ini mencakup konflik agraria yang terjadi di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, pesisir dan pulau-pulau kecil, BMN/BMD, dan aset TNI/POLRI.

Konflik agraria khusus adalah konflik agraria yang bersifat multi-sektoral dan terjadi akibat kebijakan pemerintah khusus dan/atau kawasan khusus tertentu, dan kebijakan desentralisasi di daerah-daerah dengan status otonomi khusus.

Delapan kategori konflik agraria tersebut tidak bersifat terisolir, melainkan saling terkait dalam berbagai konteks dan peristiwa. Misalnya, konflik agraria di sektor pertambangan dapat berhubungan dengan pembangkit listrik, agenda transisi energi, dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

b. Kelembagaan

Menguraikan permasalahan dan tantangan kelembagaan bidang agraria dan SDA yang berkontribusi dan melestarikan konflik agraria sehingga tidak kunjung terselesaikan.

c. Regulasi

Menguraikan regulasi dan kebijakan di bidang agraria dan SDA yang menyebabkan marak dan berulangnya konflik agraria.

H. Metode Penyusunan Dokumen

Penyusunan dokumen Peta Jalan ini dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi metode sebagai berikut: kajian dokumen dan data Komnas HAM, studi lapangan, lokakarya pemetaan kasus konflik agraria, diskusi kelompok terfokus, dan konsultasi multi-pihak.

Adapun pelaksanaan penyusunan Peta Jalan berlangsung sejak 2023 hingga 2025 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Studi dan analisis dokumen dan data aduan konflik agraria Komnas HAM, Januari 2023-Desember 2024;

2. Workshop Pemetaan Konflik Agraria di Bogor, 2023;

3. Workshop Persiapan Kajian Lapangan di kantor Komnas HAM, Agustus 2023;

4. Studi Lapangan dan Lokakarya M di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan IKN, Sulawesi Tengah, dan Papua (Oktober-November 2023);

5. Workshop Pemetaan konflik Agraria di Bekasi, pada 13-15 Februari 2024;

6. Diskusi Kelompok Terfokus I dengan ahli di Depok, Juni 2024;

7. Diskusi Kelompok Terfokus Il dengan ahli di Jakarta, Juli 2024;

8. Konsinyasi Tim Kajian Agraria di Jakarta, 16 Agustus 2024;

9. Diskusi Kelompok Terfokus III dengan masyarakat sipil dan IV dengan kementerian serta lembaga di Jakarta, 26-27 Agustus 2024;

10. Diskusi Kelompok Terfokus V dengan Masyarakat Sipil di Jakarta, 12-13 September 2024;

11. Diskusi dengan Eknas Walhi di Jakarta, 23 September 2024.

12. Lokakarya terbatas Penyusunan Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM, Yogyakarta, 20 November 2024.

13. Diskusi Publik Pengenalan Draf Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM, 6 Desember 2024.

14. Diskusi-diskusi pembahasan dokumen Draf Peta Jalan dengan Noer Fauzi Rachman, Mei - Juni 2025.

15. Pertemuan dengan Wakil Menteri ATR/BPN di Jakarta, 7 Juli 2025.

Diskusi kelompok terfokus melibatkan para ahli yang memberikan masukan sesuai kepakaran masing-masing. Para ahli yang diundang adalah: Prabianto Mukti Wibowo (Komisioner Komnas HAM), Sandrayati Moniaga (Anggota Komnas HAM Periode 2012- 2022), Noer Fauzi Rachman (Ahli Agraria), Usep Setiawan (Ahli Agraria), Ahmad Nashih Luthfi (Akademisi STPN), Timer Manurung (Direktur Auriga Nusantara), Tiasri Wiandani (Komisioner Komnas Perempuan), Raynaldo Sembiring (Indonesian Center for Environmental Law), dan Haris Retno (Akademisi Universitas Mulawarman).

Diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat sipil dilakukan dalam rangka konsultasi multi-pihak atas rancangan dokumen Peta Jalan. Pihak-pihak yang dilibatkan adalah sebagai berikut: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Auriga Nusantara, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMA, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Mongabay Indonesia, Indigenous and Local Communities Conserved Areas (ICCAs), KIARA, Landesa, dan Sajogyo Institute.

Diskusi terfokus berikutnya dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga terkait, diantaranya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Otorita Ibu Kota Nusantara, MABES POLRI, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

I. Kewenangan Komnas HAM

Peta Jalan disusun berdasarkan tujuan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yaitu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap orang Indonesia sehingga mampu berpartisipasi dalam pelbagai bidang kehidupan

Secara khusus, kewenangan Komnas HAM dalam menyusun Peta Jalan berdasarkan Pasal 76 (Ayat) 1 jo. Pasal 89 Ayat (1) UU HAM yaitu melaksanakan fungsi dan tugas Pengkajian dan Penelitian meliputi:

(a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

(b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

(c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

(d) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

(e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

(f) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

BABII POLA-POLA KONFLIK AGRARIA DAN REKOMENDASI KOMNAS HAM

Konflik agraria di Indonesia memiliki akar panjang yang berawal sejak masa kolonial Belanda, dan berhubungan dengan kebijakan dan perundang-undangan agraria pemerintah yang berkuasa (Rachman 1999/2017, Rachman,2012).

Komnas HAM sejak berdirinya pada 7 Juni 1993 senantiasa mendapatkan laporanlaporan pengaduan mengenai pelanggaran HAM dalam hubungan dengan konflik-konflik agraria.

Pada bab ini, upaya dan inisiatif Komnas HAM dalam merespon konflik agraria dari waktu ke waktu diuraikan terlebih dahulu, yang menjelaskan bahwa tema konflik agraria menjadi bagian sangat penting dalam perjalanan Komnas HAM. Lalu, bagian selanjutnya menjelaskan delapan pola konflik agraria yang data utamanya bersumber dari pengaduan masyarakat ke Komnas HAM periode 2020-2024, selain diperkaya data berbagai sumber yang dapat dipercaya. Lalu pada masing-masing pola disajikan contoh Rekomendasi Komnas HAM, yaitu rekomendasi-rekomendasi yang telah diterbitkan terhadap kasus-kasus yang dimaksud ditambah dengan rekomendasi strategis baru yang dianggap penting. Pada bagian akhir, diakhiri dengan kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran delapan pola konflik agraria.

A. Upaya Komnas HAM dalam Merespon Konflik Agraria dari Waktu ke Waktu

1. Kajian TAP MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (2001)

Pada tahun 2001, Komnas HAM melakukan kajian terhadap TAP MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menguraikan pertarungan kepentingan di balik lahirnya Tap MPR ini. Dalam kajian ini disebutkan permasalahan mendasar pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam, yaitu penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Dinyatakan pula, bahwa permasalahan mendasar ini berhubungan dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik.

Arah kebijakan yang diatur dalam Tap MPR ini terbagi dua bagian yaitu terkait dengan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA. Salah satu mandat penting Tap MPR ini adalah melakukan pengkajian atas peraturan perundang-undangan agraria dan pengelolaan SDA agar terjadi sinkronisasi kebijakan antar sektor.

2. Kajian tentang Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria / KNuPKA (2005)

Kajian ini dilakukan Komnas HAM tahun 2005, bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, di tengah tingginya konflik agraria dan masih absennya mekanisme komprehensif untuk menanganinya. Kajian ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, yang dalam bagian menimbang butir e, menyebutkan: "bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik." Lebih lanjut, pertimbangan itu dituangkan dalam arah kebijakan, yakni pasal 5-1(e), dan 5-2(e).

Kajian ini merekomendasikan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) sebagai lembaga otonom dan memiliki kewenangan penuh dalam menuntaskan seluruh konflik agraria yang terjadi di tanah air, sekaligus menyiapkan pembentukan kelembagaan pelaksanaan pembaruan agraria, yaitu Badan Otorita Reforma Agraria (BORA). Pembentukan Komisi Nasional ini diharapkan dilakukan oleh Presiden melalui suatu Keppres khusus.

Pembentukan mekanisme dan kelembagaan alternatif khusus untuk menyelesaikan konflik agraria seperti halnya KNuPKA diperlukan dalam penanganan konflik agraria dengan memberikan tinjauan dari berbagai segi baik akar kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta konteks ekonomi politik yang dalam praktiknya mempengaruhi praktik politik agraria di Indonesia.

3. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (2014-2016)

Inkuiri nasional dilakukan oleh Komnas HAM bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang melakukan koreksi atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

Inkuiri nasional adalah metode yang hanya bisa dipakai oleh Komnas HAM dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menerangkan akar masalah pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat sehubungan dengan status kepemilikan wilayah adat yang masuk ke dalam Kawasan Hutan, dan merumuskan rekomendasi untuk pemulihan hak-hak masyarakat adat secara komprehensif.

Inkuiri nasional adalah metode komprehensif dalam menangani pelanggaran HAM yang sistematis dan mengakar, yang melibatkan berbagai pendekatan dan pakar, serta menghadirkan para pihak dalam sebuah forum dialog. Secara khusus, inkuiri nasional melakukan pemeriksaan atas 40 kasus masyarakat adat yang tersebar di Indonesia di enam region (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta Maluku), yang mewakili kompleksitas permasalahan HAM yang dialami masyarakat adat di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan infrastruktur.

Temuan dalam Inkuiri Nasional diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak diakuinya batas-batas wilayah adat oleh Negara berimplikasi pada perampasan wilayah adat MHA;

b. Pemberian izin dan konsesi oleh pemerintah kepada korporasi dan para pemilik modal untuk usaha yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif atas tanah dan hutan di wilayah MHA menjadi penyebab konflik yang mengakibatkan MHA sebagai korban pelanggaran HAM;

c. Penyederhanaan masalah keberadaan MHA beserta hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan, disikapi oleh pemerintah sebagai masalah yang bersifat administratif, bukan sebagai kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan hak konstitusional MHA yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia;

d. Pemerintah dan/atau APH pada praktiknya cenderung lebih berpihak pada korporasi daripada memberikan perlindungan bagi MHA;

e. Belum adanya instansi/lembaga negara setingkat kementerian untuk penyelesaian konflik-konflik agraria, khususnya berkaitan dengan lahan adat.

Rekomendasi umum Inkuiri Nasional diantaranya sebagai berikut:

a. Pemerintah perlu menempuh upaya rekonsiliasi yang diakibatkan perbedaan pandangan tentang kehadiran korporasi dan tumpang tindih klaim tanah adat;

b. Penyelesaian konflik hak atas tanah yang telah berlangsung lama perlu dilakukan secepatnya secara damai dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan bagi MHA;

c. Perlu pemulihan hak-hak MHA yang telah menjadi korban pelanggaran HAM;

d. Perlunya segera dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA;

e. Perlunya dibentuk lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang spesifik membidangi MHA.

4. Kajian MP3El dalam Perspektif HAM (2014)

Kajian ini mencermati program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3El) mulai dari hulu hingga ke hilir dengan kacamata pendekatan pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia. MP3EI direncanakan memiliki tiga tahap besar yang dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2025. Tahap pertama (2011 – 2015) dengan agenda penyiapan infrastruktur kegiatan. Kedua (2016 - 2020) pembangunan infrastruktur, percepatan investasi dan tata kelola dan tahap terakhir (2021 – 2025) adanya keberlanjutan daya saing dan penerapan teknologi tinggi.

Namun dalam perencanaan dan pelaksanaan pada tahap pertama, program MP3El telah menuai protes karena tidak sejalan dengan prinsip HAM. Program MP3El tidak dijalankan dengan akuntabel dan transparansi. Lebih lanjut, pelibatan masyarakat kelompok rentan juga tidak diindahkan, yang mengakibatkan jurang kesenjangan sosial semakin berjarak.

Kajian ini menyimpulkan bahwa program MP3El tidak sejalan dengan prinsipprinsip pembangunan berbasis HAM. Dimana, dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan dimaknai sebagai berpusat pada manusia, partisipatif dan memperhatikan lingkungan.

Selain itu, dua rekomendasi lain yang dihasilkan adalah perlunya pemerintah untuk mengintegrasikan HAM dalam kebijakan pembangunan dengan memasukan pembangunan berbasis HAM di setiap kebijakan pembangunan. Serta pelibatan Komnas HAM di setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang akan memberikan dampak terhadap perwujudan HAM di Indonesia.

5. Pelanggaran HAM dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur (2016)

Dokumen ini disusun oleh Komnas HAM bekerja sama dengan Jatam dan Koalisi Advokasi Kasus Lubang Tambang Kalimantan Timur untuk mengungkapkan fakta-fakta atas dampak yang serius dari kegiatan korporasi di bidang pertambangan di Kalimantan Timur. Setidaknya ketika dokumen ini disusun, telah terdapat 25 korban meninggal dunia akibat kegiatan korporasi ini, yaitu 22 (dua puluh dua) korban anak, 2 (dua) korban dewasa meninggal dunia akibat tenggelam di lubang eks tambang batubara, dan 1 (satu) anak terbakar akibat sisa timbunan batubara. Adapun sebaran korban di Kalimantan Timur terdapat di Kota Samarinda (15 korban), Kab. Kutai Kartanegara (9 korban), Kab. Penajam Paser Utara (1 korban). Kerusakan lingkungan berupa perubahan kontur alam menjadi lubanglubang yang seharusnya dilakukan reklamasi untuk pemulihan lingkungan hidup dan memberikan jaminan keamanan bagi warga sekitar.

Akar masalah banyaknya lubang tambang yang memakan korban anak-anak adalah ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan lemahnya pengawasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kematian anak-anak sekitar lubang tambang. Pemerintah memiliki fungsi pengawasan izin atas setiap perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah juga berwenang mengeluarkan sanksi administratif jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemegang izin lingkungan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan agar tidak adanya pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, baku mutu dan kerugian masyarakat akibat kegiatan pertambangan.

Pada kenyataannya, izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi syarat (Permen LHK No 4/2012) tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan terbuka batubara. Seharusnya jarak tepi lubang galian dari pemukiman warga berjarak 500 meter. Pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan teknik tambang (Keputusan Menteri ESDM 55/K/26/MPE/1995) dengan tidak memasang plang/tanda peringatan di tepi lubang dan tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk dalam lubang tambang.

Pada bagian akhir laporan disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM atas hak hidup, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman dan hak anak. Jatuhnya korban yang mayoritas anak disimpulkan juga bahwa ada dugaan pelanggaran hak atas anak sebagaimana dijamin UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Dugaan pembiaran secara berlarut-larut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga menjadi faktor tersendiri yang berakibat pada jatuhnya korban. Proses penegakan hukum yang seharusnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan berpihak pada pemulihan korban dan keluarga korban belum dapat menjangkau luasnya persoalan, dan jumlah korban akibat lubang tambang.

6. Kajian Pelindungan HAM dan Pelestarian Ekosistem Karst (2016)

Mengingat meningkatnya konflik agraria di kawasan karst yang terancam untuk bahan baku industri semen, Sidang Paripurna Komnas HAM menugaskan adanya kajian dan pengamatan atas konflik agraria di wilayah karst, misalnya terjadi di Rembang, Pati dan Kebumen (Jateng), Tuban (Jatim) dan Sukabumi (Jabar). Tim kajian dan pemantauan bekerja selama setahun dengan melakukan pemantauan lapangan dan wawancara dengan belasan ahli yang terkait dengan karst dari perspektif hukum, HAM, ekonomi, ekologi, dan budaya.

Kajian ini menghasilkan kesimpulan akar masalah konflik agraria di wilayah karst adalah sebagai berikut:

a. Absennya regulasi, kebijakan, dan kelembagaan yang mempunyai perspektif yang utuh untuk melestarikan dan melindungi kawasan karst sebagai ekosistem esensial dan multi fungsi. Regulasi, kelembagaan, dan kebijakan tentang karst yang ada saat ini, sangat parsial, bias geologi, dan banyak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan karst sehingga memunculkan konflik sosial dan potensi pelanggaran HAM;

b. Dibutuhkan adanya regulasi dan lembaga/badan khusus yang berwenang mengatur fungsi serta pemanfaatan serta perlindungan ekosistem karst yang berkarakter unik, multifungsi, dan multi sektor;

C. Diperlukan percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Karst. Komnas HAM mendorong agar RPP itu bisa segera dikonsultasikan akhir dan disahkan, dengan mengubah beberapa ketentuan, diantaranya tentang adanya badan khusus yang mengelola dan melestarikan kawasan karst. RPP ini akan mengatur tentang kawasan karst dan pemanfaatannya berdasarkan zonasi untuk menjamin kepastian hukum baik bagi kelestarian kawasan karst, HAM, dan kepentingan pembangunan;

d. Prosedur dan proses penentuan kawasan ekosistem karst dan zonasinya harus dilakukan secara partisipatif dan akuntabel, bersama dengan masyarakat sekitar kawasan karst dan para pemerhati ekosistem karst;

e. Diperlukan adanya kajian menyeluruh atas potensi dan daya dukung ekosistem karst (carrying capacity) di masing-masing provinsi, untuk kemudian disusun sebagai data base nasional potensi dan manfaat karst, sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan (national sustainable development) dan untuk mendukung realisasi kebijakan Satu Peta (One Map Policy);

f. Diperlukan adanya Panduan yang berisi tentang mekanisme dan prosedurprosedur dalam pemanfaatan batu gamping di kawasan karst, yang selaras dengan standar lingkungan hidup dan HAM sebagai panduan bagi pemerintah dan korporasi yang bergerak dalam industri semen dan industri lain yang memerlukan batu gamping sebagai bahan bakunya.

g. Adanya dampak negatif atas keberadaan pabrik semen terhadap hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas air, sehingga investasi industri semen harus dilakukan secara hati-hati, terencana, dan mempunyai mekanisme human rights safeguard agar dampak-dampaknya pada penikmatan dan kondisi HAM dapat dikelola dan diminimalkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah RI cq. Presiden, agar:

a. Menghormati hak asasi manusia masyarakat sekitar kawasan karst dengan:

1) Memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah serta korporasi tidak melakukan pemaksaan kehendak dalam pendirian pabrik semen dan penambangan batu gamping.

2) Melakukan audit menyeluruh atas perizinan dan dokumen yang sudah dan/atau akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini untuk merespons konflik antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi di wilayah-wilayah calon dan/atau lokasi pabrik semen dan penambangan batu gamping.

3) Meninjau ulang kawasan karst yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) oleh Menteri ESDM dan melakukan survey, pemetaan, dan penetapan secara kawasan karst secara lebih partisipatif.

4) Memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan karst dan melakukan audit serta evaluasi atas dampak-dampak dari aktivitas pabrik semen dan penambangan batu gamping yang sudah berlangsung.

b. Melindungi hak asasi manusia masyarakat sekitar kawasan karst yang telah menggantungkan hidup dan penghidupannya dari fungsi-fungsi yang dimiliki ekosistem karst dengan:

1) Mengeluarkan regulasi yang mampu melindungi hak hak masyarakat secara operasional dan mampu mewadahi fungsi, serta karakter ekosistem karst yang khas dan esensial.

2) Membentuk badan khusus untuk mengatur, melestarikan, dan melindungi ekosistem karst.

3) Melakukan finalisasi dan pengesahan RPP tentang Ekosistem Karst secara transparan dan partisipatif.

4) Mengidentifikasi dan memetakan serta melestarikan/mempertahankan kawasan karst, yang berada di atas lahan-lahan milik negara dan di atas wilayah adat (ulayat).

5) Mengkaji serta mengimplementasikan kebijakan kompensasi atau insentif atas kawasan karst, yang berada di lahan hak milik perorangan dan/atau adat supaya tetap dilestarikan.

6) Melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak-dampak dari pabrik semen di Indonesia.

7) Memperkuat mekanisme dan prosedur AMDAL sehingga mampu melindungi kelestarian ekosistem karst dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Memenuhi hak asasi manusia masyarakat sekitar kawasan karst, dengan:

1) Mengatur dan melestarikan ekosistem karst melalui kegiatan identifikasi, pemetaan, penentuan kawasan karst dan zonasinya, termasuk melakukan kajian daya dukung kawasan karst di masing masing wilayah dan menyusun data base status kepemilikan tanah di kawasan karst;

2) Mensinergikan kebijakan dan program-program pembangunan di kementerian/lembaga, untuk meningkatkan hak atas kesejahteraan masyarakat sekitar dan pelestarian fungsi-fungsi ekosistem karst;

3) Memastikan bahwa sumber-sumber batu gamping untuk semen yang dipergunakan untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur, tidak diperoleh dengan cara merusak kawasan karst, dan tidak melanggar hakhak asasi manusia ;

4) Memenuhi hak-hak masyarakat sekitar industri semen khususnya hak atas kesehatan, hak atas air, hak atas pekerjaan, hak atas pembangunan, dan hak atas penghidupan secara umum.

7. Kajian UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (2018)

Kajian ini disusun berdasarkan data meningkatnya konflik agraria yang dilaporkan dan ditangani Komnas HAM, yang salah satunya dipicu oleh kegiatan pengadaan tanah. Selain itu, kajian ini juga menelaah definisi atau cakupan kepentingan umum supaya ada kejelasan definisi dan ukuran kepentingan umum dalam pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur mendominasi aduan ke Komnas HAM, misalnya untuk pembangunan jalan tol, bandara, dan bendungan. Selain itu juga pengadaan tanah untuk pertambangan dan kehutanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi domain persoalan agraria yang baru seiring dengan prioritas pemerintahan Joko Widodo yang mengejar pembangunan infrastruktur.

Proses pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur yang paling banyak diadukan berkaitan dengan ganti kerugian, hak ulayat, pengambilan lahan sebelum proses hukum selesai, pelibatan TNI/ Polri dalam pembebasan, penolakan terhadap proyek, lalu juga menyangkut kesalahan pembayaran, kehilangan akses dan kriminalisasi terhadap masyarakat atau pihak yang menolak pembangunan infrastruktur.

Kajian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dari aspek operasional, lebih menjamin proses pengadaan tanah menjadi lebih cepat guna mendukung pembangunan. Akan tetapi memberikan implikasi berbagai pelanggaran HAM karena undang-undang ini belum selaras dengan HAM, serta adanya perbedaan implementasi UU ini di lapangan.

b. UU Nomor 2 Tahun 2012 secara substansial belum sepenuhnya memberikan pelindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM terutama berkaitan dengan kelonggaran pengaturan definisi kepentingan umum; konsep ganti kerugian; penyempitan tafsir musyawarah; mekanisme dan prosedur hukum; persoalan penilaian terhadap objek pengadaan tanah; eksisnya praktik konsinyasi, serta pelepasan hak atas tanah yang lebih mudah, meskipun secara formal telah meletakkan dasar bagi upaya perlindungan masyarakat, terutama aspek hukum untuk mengajukan gugatan jika masyarakat memiliki keberatan terhadap penetapan lokasi dan bentuk/besaran ganti kerugian.

c. Diperlukan pembaruan atau revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk membangun keseimbangan antara kepentingan pembangunan sebagai amanat UUD 1945 dan perlindungan hak asasi manusia.

Komnas HAM merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI melakukan evaluasi dan revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum agar selaras dengan instrumen HAM, baik nasional dan internasional terutama konstitusi UUD 1945. Hal ini berkenaan diantaranya dengan aspek pelepasan hak dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 karena sangat mudah hanya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Dibandingkan dengan mekanisme dalam UU Nomor 20 tahun 1961 mengenai pencabutan hak yang dinilai lebih manusiawi, karena harus melibatkan keputusan pejabat usulan dari gubernur, menteri dan presiden, serta jaminan bahwa korban tidak boleh lebih menderita baik dalam aspek ekonomi, sosial dan budayanya

8. Panduan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Berbasis HAM (2018)

Penyusunan panduan ini merupakan respon atas berbagai laporan pelanggaran HAM dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disampaikan ke Komnas HAM, sehingga sidang paripurna Komnas HAM memutuskan pembentukan tim untuk menyusun Panduan Pembangunan PSN Berbasis HAM.

Panduan ini dimulai dengan penegasan bahwa pembangunan haruslah didefinisikan sebagai hak. Hak atas pembangunan adalah hak yang tak bisa dicabut (an inalienable right) dengan dasar bahwa setiap individu dan umat manusia berhak berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik demi mewujudkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang dimilikinya. Strategi pembangunan harus dirancang sesuai dengan, atau berdasarkan, komitmen hak asasi nasional maupun internasional.

Panduan ini mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan dalam pembangunan PSN dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan PSN, operasional, dan pasca operasional, dan memberikan petunjuk bagaimana pada setiap tahap tersebut pemerintah maupun kontraktor memperhatikan norma dan standar HAM. Panduan ini menegaskan bahwa ketika mulai merancang atau memeriksa suatu strategi pembangunan, negara harus dengan tegas mengidentifikasi:

a. Hukum dan praktik hak asasi manusia nasional, misalnya ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi, undang-undang, peraturan anti-diskriminasi, ketentuan tentang kebebasan untuk mendapatkan informasi, demikian juga dalam yurisprudensi hak asasi manusia;

b. Perjanjian hak asasi internasional dan regional yang telah diratifikasinya;

c. Instrumen penting hak asasi manusia internasional lainnya, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

d. Komitmen-komitmen yang diambilnya dalam konferensi-konferensi tingkat dunia, sepanjang hal itu berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Milenium PBB;

e. Pernyataan kesanggupan yang diberikan kepada Lembaga Hak Asasi Manusia, dan juga komitmen komitmen hak asasi manusia yang dimasukkan dalam program-program dan rencana kerja nasional.

9. Kertas Posisi Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria dengan Berbasis HAM (2018)

Penyusunan kertas posisi ini berdasar pada kebutuhan perlunya Komnas HAM mengambil sikap dan posisi atas konflik agraria, karena telah berimplikasi pada pelanggaran HAM. Dokumen ini menegaskan bahwa konflik agraria bersifat struktural, yang disebabkan oleh putusan pejabat publik yang berakar pada politik dan kebijakan agraria yang menciptakan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di satu pihak, dan di pihak lain semakin banyak rakyat yang kehilangan hak atau akses atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah hidup. Sebab, konflik agraria yang terjadi sesungguhnya adalah reaksi masyarakat atas ketidakadilan rezim penguasaan tanah yang tengah diberlakukan di tengah masyarakat.

Penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan pelaksanaan reforma agraria. Komnas HAM telah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan reforma agraria menjadi hal yang penting dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebab, meski sejumlah prasyarat hukum untuk melaksanakan reforma agraria dan sejumlah argumentasi dan fakta di negara lain tentang pentingnya pelaksanaan reforma agraria untuk memperkuat ekonomi, politik, budaya secara nasional, pelaksanaan reforma agraria yang paralel pelindungan HAM.

Oleh karena posisinya yang sentral, tanah telah menjadi objek perebutan, khususnya oleh masyarakat, korporasi, dan penguasa dalam mengambil keuntungan. Padahal, pelanggaran hak atas tanah adalah pelanggaran hak atas kekayaan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas budaya dengan korban yang paling rentan adalah masyarakat adat, petani, perempuan dan anak. Contoh: negara memberikan atau menyediakan pemulihan [reparasi] bagi setiap warga negara yang menjadi korban atau keluarga korban dari sebuah peristiwa pelanggaran HAM, misalnya perampasan tanah dan lain sebagainya.

Fakta terkait banyaknya persoalan konflik agraria juga ditunjukkan oleh data pengaduan di Komnas HAM, dimana sektor korporasi yang didalamnya terutama bersengketa terkait agraria selalu menduduki (tiga) besar aduan, setelah aktor Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Pemerintah seringkali hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran, yang mengambil tindakan jika konflik sudah meledak, meluas dampaknya, memakan korban, dan terutama jika konflik itu sudah menjadi sorotan publik. Apakah sebenarnya konflik agraria tersebut? Selain masalah perkebunan 'peninggalan kolonial', eskalasi konflik juga banyak terjadi di sektor 'perkebunan baru' tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut di atas, maka dalam kerangka Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM, maka Komnas HAM mendesak kepada Presiden RI untuk:

a. Merumuskan dan meluruskan kembali konsep reforma agraria yang tidak hanya sekedar pelaksanaan sertifikasi lahan milik masyarakat sendiri sebagai bagian dari pelayanan publik, serta alokasi dan distribusi lahan kehutanan untuk kepentingan individu-individu semata.

b. Mempercepat akses masyarakat terhadap alokasi lahan pencadangan untuk reforma agraria dengan pengaturan yang jelas, terutama dengan konsep tanah komunal, serta memastikan tidak adanya pelaku-pelaku yang memanfaatkan kebijakan ini untuk pragmatisme ekonomi.

c. Memaksimalkan koordinasi dan peran kelembagaan yang selama ini melakukan penanganan terhadap konflik agraria, agar memiliki konsep yang jelas sesuai arah reforma agraria yang sesungguhnya.

d. Melakukan evaluasi atas peran KLHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam proses reforma agraria agar lebih berjalan efektif sesuai dengan Nawa Cita.

10. Kajian Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM (2019)

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengurai permasalahan HAM pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi sumber permasalahan HAM pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Laporan ini mengkaji proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan RPJMN 2015-2019 termasuk Proyek Strategis Nasional. Tahun 2018, Komnas HAM mencatat sebanyak 67 berkas pengaduan terkait proyek pembangunan infrastruktur melahirkan berbagai macam persoalan seperti ganti rugi, sengketa tanah, tindakan sewenang-wenang, pembangunan tanpa sosialisasi, dan jaminan air bersih. Pembangunan infrastruktur yang belum berpijak dan berpegang teguh pada prinsip dan nilai HAM, penilaian kemajuan pembangunan infrastruktur hanya dari angka-angka per kapita tanpa adanya proses partisipasi, keberpihakan pada kelompok rentan, kesetaraan, demokrasi dan nilai-nilai HAM, melahirkan sekelumit masalah HAM di bidang pembangunan.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam HAM salah satunya harus termanifestasi dalam kebijakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan bangsa dan dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM. Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Pembangunan infrastruktur dalam rezim HAM merupakan realisasi dari hak asasi manusia, artinya realisasi hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik, yang harus berjalan secara beriringan dan saling menunjang.

Kajian ini menyimpulkan, bahwa pembangunan infrastruktur yang kemudian menjadi Proyek Strategis Nasional dalam perencanaannya belum secara khusus memperhitungkan dan mengidentifikasi dampak, analisis dan manajemen resiko, penyediaan mekanisme pelindungan dan pemulihan bagi terdampak. Kebijakan pembangunan yang lahir dan dilaksanakan juga belum berpihak pada kelompok rentan, belum efektif dan tidak mencerminkan partisipasi yang efektif. Hal tersebut juga diperparah dengan proses perencanaan pembangunan yang tidak selaras antara pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pada bagian akhir disampaikan beberapa rekomendasi, yaitu mendorong pemerintah untuk menjadikan nilai dan prinsip HAM sebagai pijakan utama perencanaan pembangunan yang tercantum dalam grand design, kebijakan pembangunan harus berpihak pada kelompok rentan serta mengedepankan prinsip partisipasi yang efektif dan akuntabilitas, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM warga negara dan bukan pada keuntungan semata, serta kepastian ketersediaan anggaran dan sumber daya sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur.

11. Kajian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (2020)

Kajian ini bertujuan untuk mengurai perspektif HAM atas proses pembentukan dan muatan materi UU PSDN, apakah telah selaras dengan standar dan norma HAM. UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, baik pada aspek materiil dan formilnya. Pada aspek materiil diantaranya yang menjadi point kritis adalah prinsip dan norma HAM yang tidak diadopsi secara penuh, dimana tidak adanya ketentuan yang memberikan perlindungan pada warga negara yang ingin mengundurkan diri. Selain itu, tidak adanya perlindungan pada kepemilikan yang telah ditetapkan sebagai komponen cadangan, misalnya properti milik masyarakat seperti tanah dan bangunan. Pada aspek formil, pengabaian dalam proses partisipasi publik, RUU yang disampaikan oleh pemerintah RI hanya selang dalam waktu dua bulan sudah disahkan oleh DPR-RI.

Poin ini menjadi penting untuk dilihat karena asas kesemestaan yang digunakan dalam UU PSDN harus ditinjau kembali, karena sudah tidak relevan dengan konteks pasca kemerdekaan. Asas kesemestaan adalah pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Sebelum masa kemerdekaan, belum ada negara, dimana rakyat dengan suka rela dan bergotong royong dengan segala cara melakukan perlawanan demi memperoleh kemerdekaan. Namun, pascakemerdekaan, rakyat telah mengamanatkan kedaulatannya kepada kepala negara yang dipimpin oleh kepala negara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sah sehingga, negara harus bertanggung jawab atas keberlangsungan negara serta negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi setiap hak asasi warga negara.

Di dalam UU PSDN ini, terdapat ketentuan tentang mobilisasi sumber daya nasional, termasuk properti masyarakat (tanah, bangunan, dll) untuk kepentingan pertahanan negara. Untuk itu, UU PSDN ini berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM dan memicu konflik agraria.

Dalam kajian ini Komnas HAM merekomendasikan:

a. Pencabutan UU PSDN atau menimbang berbagai aspek yang menjadi kepentingan Negara serta tetap demi penghormatan dan perlindungan HAM;

b. Perubahan UU PSDN, khususnya asas-asas yang akan berkonsekuensi merubah seluruh ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

12. Panduan Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM (2022)

Panduan ini secara ringkas berisi pentingnya pembangunan infrastruktur berbasis HAM, dimana pembangunan semestinya berkaitan dengan langkah-langkah memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia. Bahkan lebih jauh lagi, pembangunan sebagai manifestasi dari pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya semestinya merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat (expansion of people's capability) dan lebih jauh lagi pembangunan merupakan upaya pembebasan (development as freedom).

Hak atas pembangunan salah satu hak asasi yang berakar dari piagam PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, dan kovenan internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Pembangunan pun harus ramah lingkungan. Tujuan ini tidak akan terwujud semata-mata hanya dengan bersandar pada pertumbuhan ekonomi; namun harus diiringi pula dengan perimbangan yang adil dalam distribusi, memicu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, serta bisa memberikan pilihan dan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat.

Prioritas utama untuk hal ini adalah dengan cara memerangi kemiskinan, mengintegrasikan kaum perempuan di dalam pembangunan, menguatkan masyarakat dan pemerintah untuk menentukan nasib dan kehendaknya sendiri (self-determination), dan melindungi hak-hak masyarakat adat (indigenous peoples).

Pendekatan berbasis hak asasi manusia tidak akan berdasar pada skema "belas kasih" negara ataupun pembangunan ekonomi semata; namun, merupakan sebuah proses menyeluruh yang menguatkan dan memberdayakan siapa pun yang tidak bisa menikmati hak-haknya untuk menuntut hak-hak mereka. Dengan pendekatan berbasis hak asasi ini, proses pembangunan diarahkan untuk bergerak dari skema “belas kasih" negara ke arah pemenuhan kewajiban negara.

Proses Perancangan, Implementasi, dan Pemantauan Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia atas Pembangunan. Berawal dari identifikasi pemegang hak dan pemangku tanggung jawab Hak Asasi Manusia dimana kewajiban negara sebagai pengemban tanggung jawab untuk menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect) dan memenuhi (obligation to fulfill) serta mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result). Strategi pembangunan haruslah dirancang sesuai dengan, atau berdasarkan komitmen hak asasi nasional maupun internasional dengan didasarkan pada bahwa hal tersebut membuat strategi lebih efektif, jika tidak maka aspek tersebut mungkin melanggar hukum.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan infrastruktur mengharuskan negara untuk mengambil Langkah-langkah agar bisa memenuhi syarat -syarat berikut:

a. Negara harus mengakui bahwa dengan komitmen yang serius untuk memberdayakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimungkinkan terjadi suatu kemajuan yang pesat menuju pemenuhan dari banyak hak-hak asasi, meskipun sedang terdapat keterbatasan sumber daya;

b. Pemenuhan hak asasi mungkin akan berkaitan dengan ketersediaan sumber daya secara bertahap;

c. Pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maka rencana kerja tersebut harus menetapkan beberapa tolok ukur (misalnya target-target antara) yang berkaitan dengan setiap target akhir;

d. Target-target, tolok ukur dan indikator-indikator tersebut harus ditentukan dalam suatu proses yang partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga hal-hal itu bisa mencerminkan permasalahan yang dihadapi dan kepentingan dari semua lapisan masyarakat.

Adapun hal penting untuk dipenuhi yaitu partisipasi yang aktif dan informatif dari masyarakat bukan hanya konsisten tetapi juga diharuskan oleh pendekatan berbasis hak asasi, karena kerangka normatif hak asasi manusia internasional mengakui adanya hak untuk mengambil peranan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan publik. Pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemberdayaan masyarakat, pertalian langsung antar-hak dan perhatian terhadap kelompok rentan.

13. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang HAM atas Tanah dan SDA (2021)

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) merupakan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Komnas HAM RI sejak 2019 yang merupakan dokumen penjabaran secara praktis dan implementatif mengenai berbagai instrumen HAM, baik internasional maupun nasional, agar mudah dipahami dan diterapkan, serta dipatuhi para pemangku kepentingan khususnya penyelenggara negara.

SNP HAM atas Tanah dan SDA disusun salah satunya karena tingginya konflik agraria yang terjadi, baik yang diadukan ke Komnas HAM maupun tidak. Untuk itu, perlu disusun SNP sebagai petunjuk dan panduan dalam mengenal konflik agraria, upaya pencegahan, dan penanganannya ketika terjadi pelanggaran HAM dalam konflik agraria.

SNP HAM atas Tanah dan SDA diantaranya menguraikan bahwa tanah dan SDA adalah bagian penting dari hidup dan penghidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, selain itu hak atas kesejahteraan dimana di dalamnya termasuk konflik terkait tanah dan SDA, menjadi hak yang paling banyak diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tanah dan SDA yang berada di wilayah Indonesia dimaksudkan untuk dikelola secara berkelanjutan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks ini, penguasaan oleh Negara sebagai amanat kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam bentuk yaitu perumusan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagai dasar pencapaian tujuan kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Paradigma kebijakan pembangunan nasional masih mendudukkan tanah semata-mata sebagai komoditas. Hal ini bertentangan dengan Konstitusi, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan berbagai regulasi, seperti Undang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan tanah dikuasai oleh negara danuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan dan aktor-aktor non negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara universal dengan menghindari, mengurangi, mencegah, dan memulihkan dampak negatif dari operasional korporasi atau tindakan aktor-aktor non negara lain, yang telah melanggar HAM, terutama dalam kaitannya dengan tanah dan SDA.

14. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (2022)

Sepanjang 2019-2021, Komnas HAM menerima banyak aduan masyarakat terkait proyek strategis nasional yang merupakan pembangunan dengan skala besar, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta, jalur MRT Jakarta, dan lain sebagainya yang pada akhirnya berdampak pada penikmatan hakhak masyarakat terkait tempat tinggal maupun lingkungan hidup.

Selain itu, permasalahan strategis pemenuhan tempat tinggal yang layak di Indonesia juga berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi, isu lingkungan, dan manajemen pembangunan. Hal tersebut terjadi karena semakin terbatasnya peluang kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses hak atas tempat tinggal, tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali, dan inkonsistensi kebijakan dan lemahnya implementasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan dan tata ruang. Selain itu persoalan tempat tinggal ini tidak lepas juga menyangkut terkait masyarakat adat dimana didalamnya terdapat hak ulayat termasuk juga yang berada di atasnya yaitu tempat tinggal.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 11 tentang Tempat Tinggal yang Layak sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan tempat tinggal. SNP ini telah didiseminasikan ke berbagai pihak, namun belum terlalu intensif sehingga diperlukan langkah diseminasi yang lebih terencana dan aplikatif sebagai panduan dalam mendorong pemenuhan dan pelindungan tempat tinggal yang layak.

15. Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia (2022)

Di dalam Kertas Kebijakan ini, Komnas HAM merekomendasikan supaya pembangunan IKN mengadopsi kerangka kerja Kota HAM (Human Rights Cities) yang berlandaskan pada beberapa pilar, diantaranya partisipasi, pemberdayaan, akuntabilitas, dan HAM. Selain itu, juga merekomendasikan supaya UU IKN direvisi agar memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait pemenuhan dan pelindungan HAM, termasuk khususnya untuk masyarakat adat yang telah eksis di dalam wilayah IKN.

16. Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM (2023)

Salah satu isu prioritas Komnas HAM periode 2022-2027 adalah tentang dinamika relasi antara dunia usaha/korporasi/bisnis dengan Hak Asasi Manusia, yang lebih umum dikenal dengan tema Bisnis dan HAM. Isu Bisnis dan HAM menjadi salah satu isu prioritas Komnas HAM sebagai respons terhadap kecenderungan kondisi dalam beberapa tahun terakhir, di mana Korporasi merupakan aktor kedua yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Lingkup pengaduannya di antaranya adalah: dampak operasinya terhadap pencemaran lingkungan, perampasan tanah; juga persoalan ketenagakerjaan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, Pemotongan Upah, Pelarangan Pendirian Serikat Pekerja.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani United Nations Guiding Principle on Bussines and Human Rights (UNGP BHR) atau Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Namun hal tersebut tidak secara otomatis dapat menjadi landasan bagi penerapan UNGP BHR oleh pemerintah terhadap pelaku bisnis atau korporasi. Penerapan UNGP BHR atau yang lebih dikenal dengan nama Ruggie Principle – di tingkat nasional membutuhkan peraturan turunan, operasionalisasi, dan juga sosialisasi bagi pelaku bisnis. Di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, kerangka norma dan aturan terkait Bisnis dan HAM tersebut masih terbatas.

Berdasarkan perkembangan situasi HAM terkait praktik bisnis, dan masih terbatasnya kerangka norma dan aturan mengenai Bisnis dan HAM, maka Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 11 tentang HAM atas Bisnis dan HAM. SNP Bisnis dan HAM disusun sebagai panduan bagi pemerintah dalam melindungi HAM, bagi Pelaku Usaha/Korporasi untuk menghormati HAM, serta untuk mendorong berkembangnya mekanisme pemulihan bagi korban akibat dampak negatif operasional korporasi/bisnis di Indonesia

17. Standar Norma dan Pengaturan tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat (2024)

Masyarakat Adat secara faktual merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial dan genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain, dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai suatu kesatuan hukum yang mandiri untuk mengurus diri sendiri. Pengakuan dan pelindungan atas Masyarakat Adat di dalam Konstitusi Indonesia tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat telah diatur di dalam UUD NRI 1945 serta berbagai peraturan pelaksananya, faktanya masih banyak terjadi pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Adat baik di bidang hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berdampak terhadap kelangsungan keberadaan Masyarakat Adat. Pengabaian dan pelanggaran hak tersebut telah membuat Masyarakat Adat menjadi kelompok rentan yang menghadapi diskriminasi dan konflik, bahkan pada beberapa kelompok Masyarakat Adat tertentu telah mengarah kepada pemusnahan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin penegakan dan pemajuan hak asasi manusia menerima banyak pengaduan dari Masyarakat Adat terkait dengan berbagai permasalahan mengenai pelanggaran hak Masyarakat Adat seperti penggusuran, penghilangan sumber penghidupan, kriminalisasi, perampasan tanah, perusakan hutan, dan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut terjadi melibatkan berbagai aktor baik instansi pemerintah, korporasi, maupun dari kelompok dominan yang ada di dalam masyarakat. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, Komnas HAM RI memandang perlu untuk membangun suatu Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai kalangan untuk mengefektifkan pelindungan terhadap hak Masyarakat Adat.

B. Delapan Pola Konflik Agraria

1. Konflik Agraria Sektor Kehutanan

Pada periode 2020-2023, Komnas HAM menerima 54 pengaduan konflik agraria sektor kehutanan. Platform Tanahkita.id (https://tanahkita.id/), sebuah platform koalisi masyarakat sipil di Indonesia, mencatat selama periode pemerintahan Jokowi terjadi 154 kasus konflik aktif di sektor kehutanan dengan luasan mencapai 1.324.536 hektar. Rinciannya meliputi 36 kasus di kawasan hutan konservasi, 32 kasus di kawasan hutan lindung, dan 83 kasus di kawasan hutan produksi (tanahkita.id, 2023). Terdapat 6,1 juta hektar wilayah kelola rakyat berada di dalam kawasan hutan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi 3.324 desa berada di dalam kawasan hutan (BPS, 2019). Data tersebut menunjukkan kompleksitas dan skala besar konflik agraria sektor kehutanan.

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982 menjadi titik awal formalisasi penetapan kawasan hutan di Indonesia pasca -kemerdekaan. Namun, proses ini dilakukan secara top-down, tanpa melibatkan masyarakat lokal dan adat yang telah lama mendiami dan mengelola kawasan tersebut. Akibatnya, banyak wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun tiba-tiba ditetapkan sebagai kawasan hutan negara, tanpa mempertimbangkan klaim tradisional dan sistem pengelolaan lokal.

Penetapan kawasan hutan sepihak menimbulkan banyak permasalahan. Tumpang tindih klaim kawasan hutan antara negara, masyarakat adat, dan sektor swasta menjadi sumber konflik yang terus terjadi. Masyarakat lokal sering kali termarginalisasi, kehilangan akses terhadap sumber daya hutan yang menjadi basis kehidupan mereka. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari perubahan status kawasan hutan yang sering terjadi tanpa sosialisasi yang memadai semakin memperumit situasi.

Dalam konteks TGHK 1982, pemetaan kawasan hutan menjadi alat negara untuk mengontrol dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan top-down dalam TGHK, yang mengabaikan realitas sosial di lapangan, mencerminkan pengabaian atau penghilangan informasi tertentu sebagai bentuk penggunaan kekuasaan. Proses ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan pemetaan dan penetapan batas untuk mengontrol wilayah dan sumber daya alam, sering kali mengabaikan sistem kepemilikan dan pengelolaan tradisional Masyarakat (Vandergeest & Peluso, 1995).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, khususnya mengenai penetapan kawasan hutan, yang terkait dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, telah memberikan dampak signifikan pada pelaksanaan penetapan kawasan hutan di Indonesia. Putusan ini menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat yang terkena dampak penetapan kawasan hutan.

Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki situasi ini, seperti melalui Putusan MK Nomor 45/2011 dan Nomor 35/2012 serta Peraturan Menteri terkait perhutanan sosial yang menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penetapan kawasan hutan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Warisan sejarah, paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekstraksi, dan kompleksitas birokrasi masih menjadi hambatan signifikan dalam menyelesaikan konflik agraria sektor kehutanan.

Karakteristik Konflik Kehutanan

Dari 54 kasus yang ditangani Komnas HAM, korban paling banyak adalah kelompok masyarakat umum (30 aduan) dan masyarakat hukum adat (15 aduan). Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi (22 aduan) dan pemerintah pusat (10 aduan), menggambarkan kompleksitas konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan hak masyarakat lokal.

Isu agraria menjadi materi pengaduan terbanyak (39 aduan), dengan hak atas kesejahteraan sebagai hak yang paling banyak dilanggar (40 aduan). Ini menekankan kaitan erat antara sengketa kehutanan dengan persoalan tanah dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

Kasus-kasus yang dilaporkan mencakup berbagai isu seperti alih fungsi hutan, sengketa lahan, izin usaha pemanfaatan hutan, dan konflik dengan masyarakat adat. Beberapa kasus diduga terjadi intimidasi dan kekerasan, yang menggambarkan kompleksitas permasalahan kehutanan di Indonesia yang melibatkan beragam sektor dan pemangku kepentingan.

Kebijakan kehutanan yang sentralistik, warisan dari era kolonial dan Orde Baru, sering kali mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat. Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat, seperti melalui TGHK 1982, seringkali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan komunitas lokal dan masyarakat adat yang telah mendiami dan mengelola hutan tersebut puluhan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Situasi ini diperparah oleh tumpang tindih regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum yang kronis (Contreras-Hermosilla & Fay, 2005). Proses perizinan yang kompleks dan birokratis untuk pengelolaan hutan juga cenderung menguntungkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan akses terhadap kekuasaan, sementara masyarakat lokal sering kali terpinggirkan dalam proses ini.

Sejak era kolonial, hutan Indonesia telah menjadi sumber kayu yang sangat berharga. Eksploitasi kayu jati di Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda membentuk pola pengelolaan hutan yang sentralistik dan berorientasi pasar. Pasca - kemerdekaan, boom kayu pada era 1970-an dan 1980-an menciptakan "rezim HPH (Hak Pengusahaan Hutan)", di mana konsesi besar-besaran diberikan kepada perusahaan kayu, sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat (Barr, 1998).

Memasuki era 1990-an dan 2000-an, pasar untuk produk hutan mengalami diversifikasi. Perkembangan industri berbasis hutan, terutama industri pulp dan kertas, lebih lanjut mengubah lanskap ekonomi hutan Indonesia (Obidzinski & Dermawan, 2012).

Memasuki abad ke-21, isu perubahan iklim membawa dimensi baru dalam nilai ekonomi hutan. Inisiatif global seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) bertujuan untuk menciptakan nilai finansial untuk karbon yang tersimpan dalam hutan (Angelsen et al., 2012).

Narasi "pembangunan" dan "kepentingan umum" sering digunakan untuk melegitimasi proyek-proyek skala besar yang menggeser masyarakat adat dari tanah mereka. Program-program pembangunan, meski dengan niat baik, dapat mengakibatkan marginalisasi masyarakat lokal melalui apa yang disebut sebagai "kehendak untuk meningkatkan" (Li, 2007).

Lebih problematis lagi, stigmatisasi masyarakat adat sebagai "terbelakang" atau "anti-pembangunan" telah digunakan untuk mendelegitimasi klaim mereka atas tanah dan sumber daya hutan. Diskursus konservasi yang melihat kehadiran manusia sebagai ancaman terhadap hutan juga dapat menjadi alat legitimasi untuk mengeksklusikan masyarakat adat dari wilayah tradisional mereka (Dressler & Roth, 2011).

Dua Kasus Konflik Agraria di Sektor Kehutanan

Untuk memahami secara mendalam konflik agraria di sektor kehutanan Indonesia, penting untuk menganalisis kasus-kasus yang tidak hanya mencerminkan skala dan kompleksitas permasalahan, tetapi juga memberikan gambaran yang kaya tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konflik tersebut. Dalam konteks ini, dua kasus yang dipilih yaitu konflik agraria di kawasan Danau Toba dan di sektor kehutanan di Pulau Jawa menjadi representasi yang relevan dan signifikan.

Kedua kasus ini dipilih karena mereka mencerminkan berbagai aspek penting dari konflik agraria kehutanan di Indonesia. Pertama, konflik di kawasan Danau Toba menyoroti pertentangan antara hak-hak masyarakat adat dan kepentingan korporasi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di wilayah yang memiliki nilai budaya dan ekologis yang tinggi. Kasus ini juga menggambarkan bagaimana dinamika kekuasaan antara negara, perusahaan, dan masyarakat adat beroperasi dalam konteks pembangunan ekonomi yang sering kali mengesampingkan hak-hak lokal.

Di sisi lain, konflik agraria di sektor kehutanan Jawa mencerminkan kompleksitas lain yang muncul dari tingginya kepadatan penduduk, sejarah panjang eksploitasi hutan, serta dominasi pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kehutanan, Perum Perhutani. Kasus ini penting untuk dipelajari karena menunjukkan bagaimana konflik di kawasan dengan tekanan demografis dan sejarah panjang pengelolaan hutan yang sentralistik dapat menghasilkan ketegangan yang mendalam antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan menganalisis kedua kasus ini maka dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang akar masalah, faktor-faktor penggerak, serta dampak yang dihasilkan dari konflik agraria di sektor kehutanan di Indonesia. Hal ini tidak hanya membantu memahami permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

Konflik Agraria di Kawasan Danau Toba

Konflik agraria di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, merupakan manifestasi kompleks dari permasalahan tenurial yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kasus ini melibatkan interaksi dinamis antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi, dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai aktor utama. Konflik ini tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian hak-hak masyarakat adat, tetapi juga menggambarkan kompleksitas hubungan antara negara sebagai regulator perusahaan, dan masyarakat dalam konteks pengelolaan hutan.

a. Latar Belakang Historis

Akar konflik agraria di kawasan Danau Toba dapat ditelusuri dari penggunaan konsep Hutan Negara. Dengan memakai Hutan Negara, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan lainnya mengabaikan sistem kepemilikan dan pengelolaan hutan tradisional masyarakat adat. Kebijakan menegarakan tanah kepunyaan masyarakat adat ini, meski telah dianulir oleh Putusan MK 35/PUU-X/2012, tetapi praktik-praktiknya terus berlanjut.

Era Orde Baru dan Masuknya Industri Kehutanan

Intensifikasi konflik mulai terjadi pada dekade 1980-an, bertepatan dengan kebijakan pembangunan ekonomi agresif era Orde Baru. Pada 26 April 1983, PT Inti Indorayon Utama (IIU), cikal bakal PT TPL, didirikan oleh Sukanto Tanoto. Tiga tahun kemudian, pada 1986, IIU memperoleh izin untuk membangun pabrik pulp dan rayon di Sosor Ladang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.

Kehadiran IIU segera memicu ketegangan dengan masyarakat setempat. Protes dari warga Lumban Sitorus terhadap pembangunan pabrik diabaikan, menandai awal pengabaian suara masyarakat yang berlanjut sampai saat ini.

Tahun-tahun awal operasi IIU ditandai dengan serangkaian insiden yang semakin memperparah hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Pada tahun 1987, terjadi beberapa peristiwa longsor di Tapanuli Utara yang mengakibatkan kerusakan sawah dan korban jiwa. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan longsor ini dengan operasi IIU, insiden tersebut meningkatkan kecurigaan masyarakat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan.

Puncak ketegangan terjadi pada tahun 1988 ketika penampungan air limbah PT IIU jebol, mencemari Sungai Asahan. Pencemaran ini berdampak serius bagi lingkungan dan kesehatan warga, memicu gelombang protes yang lebih besar. Masyarakat mengajukan gugatan hukum terhadap PT IIU, namun upaya ini tidak membuahkan hasil di pengadilan, semakin memperdalam rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Pada tahun yang sama, terjadi perlawanan signifikan dari masyarakat Sugapa. Enam belas warga ditangkap karena mencabuti patok PT IIU di lahan yang mereka klaim sebagai tanah adat. Peristiwa ini menandai awal dari serangkaian konfrontasi langsung antara masyarakat dan perusahaan.

Eskalasi Konflik dan Perluasan Konsesi

Memasuki dekade 1990-an, konflik semakin memanas seiring dengan perluasan konsesi perusahaan. Pada tahun 1991, PT IIU mulai menguasai tanah adat di Tombak Sirambe dan Tombak Sirara, yang merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta. Penebangan pohon kemenyan di wilayah ini memicu kemarahan masyarakat adat, yang mengandalkan kemenyan sebagai sumber penghidupan utama mereka.

Tindakan PT IIU ini tidak hanya mengancam sumber daya ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak hubungan spiritual antara masyarakat adat dengan tanah leluhur mereka. Pohon kemenyan memiliki nilai kultural dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Batak, dan penebangan pohon-pohon ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap warisan budaya mereka.

Kebijakan Pemerintah dan Legitimasi Hukum

Titik kritis dalam konflik ini terjadi pada tahun 1992 ketika Menteri Kehutanan Hasjrul Harahap, mengeluarkan Surat Keputusan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) kepada PT IIU seluas 269.069 hektar. Keputusan ini mengabaikan masyarakat adat yang telah lama mendiami dan mengelola wilayah tersebut.

Pemberian konsesi ini mencerminkan paradigma pembangunan yang dominan pada era tersebut, di mana kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi sering kali diutamakan di atas hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Kebijakan ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk memfasilitasi ekspansi korporasi, sering kali dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.

Sebagai respons terhadap ekspansi PT IIU, masyarakat adat semakin mengintensifkan perlawanan mereka. Berbagai bentuk protes dilakukan, mulai dari demonstrasi hingga aksi pemblokiran jalan. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik nasional, masyarakat berhasil memaksa penutupan sementara pabrik PT IIU.

Namun, perlawanan ini sering kali dihadapi dengan tindakan represif. Banyak aktivis dan anggota masyarakat adat mengalami intimidasi, penangkapan, dan bahkan kekerasan fisik. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanah mereka menjadi pola yang semakin umum, menciptakan ketegangan yang semakin dalam antara masyarakat, perusahaan, dan aparat keamanan (Komnas HAM, 2014, 2022).

Transformasi Perusahaan dan Berlanjutnya Konflik

Pada tahun 2003, PT IIU berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perubahan nama ini disertai dengan upaya perusahaan untuk memperbaiki citranya, termasuk janji-janji untuk operasi yang lebih ramah lingkungan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih baik. Namun, bagi masyarakat adat, perubahan hanya kosmetik dan tidak menyelesaikan masalah mendasar.

Konflik antara TPL dan masyarakat adat terus berlanjut. Pada tahun 2006, terjadi perlawanan signifikan ketika warga dari berbagai desa di Kecamatan Pollung memblokir jalan masuk ke PT TPL, menolak pembukaan kembali pabrik dan aktivitas perusahaan di tanah adat mereka.

Konflik semakin memanas pada tahun 2009 ketika PT TPL kembali menebang pohon kemenyan di wilayah adat Pandumaan dan Sipituhuta. Aksi ini mengakibatkan penahanan beberapa warga dan memicu gelombang protes yang lebih luas. Masyarakat melakukan aksi ke berbagai instansi pemerintah, menuntut penghentian operasi TPL di wilayah adat mereka.

Dalam dekade terakhir, konflik terus berlanjut dengan berbagai dinamika baru. Beberapa perkembangan penting termasuk:

Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Hutan Adat kepada beberapa Komunitas Masyarakat Adat di Istana Negara. Bersamaan dengan ini, wilayah Pandumaan-Sipituhuta masuk ke pencadangan sebagai hutan adat dan di-enclave dari konsesi PT TPL.

Tahun 2019, Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan- Sipituhuta Humbang Hasundutan disahkan, memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Tahun 2021, Perda pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Tapanuli Utara disahkan, menandai langkah penting dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal.

Namun, meskipun ada perkembangan positif ini, kasus-kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat masih terus terjadi. Contohnya, pada tahun 2024, Sorbatua Siallagan, anggota Masyarakat Adat Ompu Ombak Siallagan, dikriminalisasi berdasarkan laporan dari PT TPL atas tuduhan "pengrusakan, penebangan pohon eukaliptus, dan pembakaran lahan yang ditanami perusahaan".

Konflik eksklusi masyarakat adat di Danau Toba terjadi melalui berbagai bentuk kebijakan, tindakan represif, dinamika pasar, dan narasi legitimasi. Kebijakan seperti UU Pokok Kehutanan 1967 dan UU No. 41 Tahun 1999 telah mengesampingkan hak masyarakat adat atas hutan. Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, implementasinya masih terbatas, dan belum menjadi pegangan seluruh instansi pemerintah, dan apalagi perusahaan-perusahaan.

Tindakan represif juga terlihat dari kriminalisasi masyarakat adat dan kekerasan terhadap aktivis yang mempertahankan wilayah mereka, sebagaimana dilaporkan kepada Komnas HAM. Sementara itu, ekspansi industri kehutanan telah mengubah hutan tradisional menjadi perkebunan monokultur eukaliptus, menggantikan ekonomi lokal dengan ekonomi industri berbasis pulp, yang mengancam struktur sosial dan budaya masyarakat adat.

b. Pola Konflik Agraria Sektor Kehutanan di Kawasan Danau Toba

Dokumen data laporan yang masuk ke Komnas HAM terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL) menunjukkan ada 23 pengaduan selama periode 2020-2023. Pengaduan berasal dari masyarakat hukum adat di sekitar dan di dalam wilayah konsesi PT. TPL. Dari 23 pengaduan tersebut, sebagian besar kasus berupa konflik agraria yang melibatkan klaim penguasaan tanah antara masyarakat adat dan pihak perusahaan.

Kategori KorbanJumlah
2020202120222023
Individu - Orang seorang0100
Individu - Pekerja/Profesi0100
Kelompok - Masyarakat1110
Kelompok - Masyarakat hukum adat3258
Total4568

Tabel 5 Jumlah dan Kategori Korban Konflik MA dengan PT TPL periode 2020 - 2023 (Komnas HAM)

Kategori korban yang paling banyak mengalami dugaan pelanggaran HAM adalah kelompok masyarakat hukum adat, dengan jumlah 18 pengaduan, diikuti oleh kelompok masyarakat umum sebanyak 3 pengaduan. Berdasarkan data dari tabel, terlihat bahwa jumlah pengaduan terkait masyarakat hukum adat meningkat setiap tahunnya selama periode 2020-2023, menunjukkan bahwa konflik yang terjadi umumnya berkaitan dengan pengelolaan lahan, pelanggaran hak masyarakat, intimidasi, dan upaya kriminalisasi.

Klasifikasi HakJumlah
2020202120222023
Hak Memperoleh Keadilan0032
Hak atas kebebasan Pribadi0100
Hak atas Kesejahteraan4435
Hak atas Rasa Aman0001
Total4568

Tabel 6 Klasifikasi Hak yang dilanggar dalam konflik MA dengan PT TPL

Pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM mencakup hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman. Tabel diatas menunjukkan hak atas kesejahteraan menjadi hak yang paling sering dilanggar. Hal ini mencerminkan dampak langsung dari konflik lahan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat adat yang sebagian besar bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat data yang menunjukkan bahwa upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat masih terjadi secara berulang, baik melalui tindakan fisik maupun melalui proses hukum yang tidak adil.

C. Laporan Penanganan Kasus Konflik Masyarakat Hukum Adat di Tano Batak Terkait Keberadaan PT Toba Pulp Lestari

Pada tahun 2021-2022 Komnas HAM membuat Laporan Penanganan Kasus Konflik Masyarakat Hukum Adat di Tano Batak terkait Keberadaan PT Toba Pulp Lestari. Berikut ini temuan penting dari laporan dimaksud.

Terdapat beberapa permasalahan utama yang mengakibatkan konflik agraria di kawasan Danau Toba berdampak kepada pelanggaran hak-hak masyarakat adat, yaitu:

1) Minimnya Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Laporan ini mengidentifikasi tantangan utama dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Toba terkait dengan PT TPL. Meskipun UUD 1945 Pasal 18B dan berbagai undang-undang menjamin hak-hak masyarakat hukum adat, pengakuan resmi oleh pemerintah masih sangat minim. Hingga 2022, hanya tiga komunitas yang diakui secara resmi melalui Pemerintah Kabupaten Tapanuli dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2022 yaitu Masyarakat Hukum Adat Huta Ginjang Muara, Aek Godang Tornauli, dan Nagasaribu.

Minimnya pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat (MHA) menyebabkan ketidakjelasan status hukum mereka dan tidak diakuinya wilayah adat. Pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan batas wilayah adat yang bersifat lisan tidak diakui, sehingga hak-hak mereka disederhanakan menjadi masalah administrasi. Pemerintah memberikan izin kepada PT TPL untuk mengelola dan memanfaatkan lahan yang merupakan wilayah adat, yang secara langsung menyebabkan protes dan perlawanan masyarakat hukum adat itu dan perusahaan tersebut. Peran aparat keamanan yang hanya berfokus pada penegakan hukum bukan perlindungan, semakin memperparah situasi ini.

2) Pendekatan Represif

Upaya MHA dalam mempertahankan dan membela hak-hak adat mereka sering terhambat, mengakibatkan hilangnya hak atas rasa aman, keadilan, perlindungan hukum, dan persamaan di depan hukum. Konflik yang terjadi antara MHA dan PT TPL bersifat berkepanjangan, bukan insidentil, dan berasal dari klaim tanah yang belum diselesaikan. Dari total

22 laporan ke polisi, ada 2 laporan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara, sebagian besar ditangani oleh Polres, dengan beberapa laporan berasal dari masyarakat dan sisanya dari PT TPL.

Konflik yang terjadi seperti pembukaan lahan oleh masyarakat yang berujung pada pembakaran tanaman, lalu dilaporkan oleh PT TPL sebagai upaya penyerobotan lahan. Namun, penting untuk memahami bahwa akar masalahnya terletak pada klaim tanah yang belum diselesaikan. Situasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga melibatkan hak masyarakat hukum adat atas tanah mereka, yang perlu diakui dan dipastikan.

Penanganan kasus ini memerlukan kehati-hatian, mengingat akar konflik adalah klaim kepemilikan lahan. MHA mengajukan klaim berdasarkan hak konstitusional dan sejarah, sementara PT TPL mengandalkan izin konsesi yang dimilikinya. Oleh karena itu, polisi harus melihat konflik ini sebagai bagian dari penanganan yang lebih komprehensif, melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Melibatkan Kementerian Kehutanan penting agar proses penyelesaian tidak langsung berujung pada proses hukum pidana. Negara perlu hadir untuk memberikan perspektif seimbang, melibatkan saksi ahli yang memahami konteks masyarakat adat.

Pendekatan restorative justice sangat penting dalam proses mediasi dan perdamaian, untuk mengurangi ketegangan dan memungkinkan pencabutan laporan oleh pelapor. Proses ini harus melibatkan kedua belah pihak dan menciptakan ruang bagi penyelesaian yang damai.

Dalam pelaporan kepada kepolisian, beberapa catatan penting harus diperhatikan: kepolisian tidak dapat menolak laporan, harus merespon dugaan tindak pidana, dan menjelaskan transparansi dalam penanganan laporan. Selain itu, metode mediasi perlu diperbaiki untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua pihak terkait, serta mendorong penyelesaian pada akar masalah dan mekanisme percepatan dalam penanganan. Dengan melibatkan Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut.

3) Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan surat pengaduan dari Keturunan Ompu Sinta Manurung pada 11 November 2019, terdapat beberapa butir aduan mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Areal nursery PT TPL telah digunakan selama lebih dari 33 tahun untuk kegiatan pembibitan eukaliptus, namun di sisi lain juga menjadi lokasi pembuangan limbah kimia yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Aktivitas ini telah menarik perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang melakukan penelitian terkait laporan kerusakan lingkungan pada 8 Agustus 2019. Salah satu masalah serius yang ditemukan adalah PT TPL tidak memiliki izin resmi untuk pembuangan limbah, yang menyebabkan limbah tersebut mengalir melalui saluran-saluran air menuju sawah milik warga yang melakukan pengaduan. Akibatnya, lahan pertanian warga mengalami kerusakan yang signifikan, menurunkan hasil produksi dan mengancam kelangsungan hidup petani setempat.

Selain masalah limbah yang merusak lahan pertanian, warga Kampung Parbulu melaporkan adanya bau menyengat yang mereka yakini berasal dari aktivitas operasional PT TPL. Bau yang mengganggu ini semakin memperburuk kondisi hidup masyarakat, yang sudah harus berhadapan dengan pencemaran lingkungan di wilayah mereka. Tidak hanya itu, beberapa laporan juga mencatat kematian ikan secara mendadak di kolam-kolam milik warga. Limbah kimia yang mencemari aliran air diduga menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran ini, mengancam ekosistem lokal dan sumber penghidupan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perikanan.

Dalam konteks ini, keluhan masyarakat tidak hanya terbatas pada dampak langsung terhadap lingkungan fisik, tetapi juga terhadap kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup mereka yang semakin tergerus oleh aktivitas industri yang dianggap tidak ramah lingkungan. Kondisi ini menggambarkan perlunya perhatian serius dari pihak berwenang untuk menangani isu pencemaran lingkungan, memastikan perusahaanperusahaan seperti PT TPL bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, serta memastikan adanya perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh pencemaran industri.

4) Tindak Lanjut oleh Komnas HAM dan KLHK

Dalam menindaklanjuti aduan yang diterima, Komnas HAM mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK kemudian melakukan verifikasi dan menemukan sejumlah temuan terkait pengelolaan limbah oleh PT TPL. Hasil pengujian menunjukkan bahwa air limbah yang diuji memiliki parameter yang tidak memenuhi baku mutu, seperti Total Coliform dan pH. Selain itu, ditemukan bahwa PT TPL tidak memiliki izin pembuangan limbah, dan saluran drainase dari peternakan babi terhubung dengan saluran limbah nursery.

PT TPL memberikan klarifikasi bahwa mereka telah melakukan pengelolaan limbah dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, untuk memperbaiki kondisi ini, PT TPL diminta untuk memperbaiki dokumen lingkungan dan mengajukan izin pembuangan limbah. Kementerian dan Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan koordinasi dalam penerbitan izin pembuangan air limbah. PT TPL juga diwajibkan melakukan pemantauan kualitas air limbah dan udara secara rutin, dan hasil pemantauan menunjukkan bahwa parameter lingkungan berada di bawah baku mutu.

d. Analisis

1) Hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya

Konflik antara masyarakat hukum adat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dipicu oleh penetapan hutan negara dan pemberian izin konsesi kepada perusahaan, yang mengabaikan hak kelola masyarakat hukum adat. Klaim sepihak atas "hutan negara" menyebabkan penyingkiran masyarakat lokal dan pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi seperti Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 memberikan kewenangan besar kepada negara untuk menentukan batas kawasan hutan dan memberikan izin konsesi kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat lokal yang terdampak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menekankan pentingnya perlindungan terhadap perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat, serta hak atas tanah ulayat mereka. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat adat atas keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka, sangat penting.

Kasus konflik antara masyarakat hukum adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi contoh nyata dampak buruk dari pemberian izin konsesi yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT Inti Indorayon Utama, yang kemudian menjadi PT TPL, perusahaan ini diberikan hak pengelolaan atas kawasan hutan yang luasnya mencapai 167.912 hektar. Izin ini telah beberapa kali diubah, yang terakhir adalah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 Perubahan tentang Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Pemberian izin ini dilakukan tanpa konsultasi dan partisipasi masyarakat adat yang telah lama mengelola kawasan tersebut secara turun-temurun, yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan.

UU dan peraturan di bawah UU memberi syarat substansial dan formal, mempersulit masyarakat hukum adat untuk membuktikan eksistensinya. Definisi masyarakat hukum adat dalam perundangundangan sering menempatkan beban pembuktian kepada mereka, dengan keputusan akhir tetap di tangan pemerintah.

Dalam kasus konflik lahan di Toba dengan PT TPL, masyarakat hukum adat diharuskan melalui proses panjang untuk mendapatkan kembali wilayah adat mereka. Perbedaan pemahaman antar institusi mengenai syarat masyarakat hukum adat menjadi tantangan tersendiri, mengakibatkan minimnya masyarakat yang berhasil lolos verifikasi untuk mendapatkan pengakuan resmi. Selain itu, banyak pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat mereka.

2) Hak atas kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 11 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang menjamin setiap orang hak untuk hidup layak. Namun, konflik dengan PT TPL menghambat akses masyarakat hukum adat terhadap sumber kehidupan, mengakibatkan kehilangan ruang hidup dan ketidakamanan. Masyarakat merasa tergantung pada wilayah adat mereka, tetapi klaim konsesi PT TPL membatasi pemanfaatan sumber daya alam.

Meskipun PT TPL berupaya menjalin kemitraan dengan masyarakat, manfaatnya belum dirasakan secara signifikan. Prinsip hubungan bisnis dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia belum diimplementasikan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan masyarakat hukum adat terus mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

3) Hak memperoleh keadilan

Minimnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya membatasi akses mereka terhadap kehidupan yang layak, tetapi juga meningkatkan kerentanan mereka dalam menghadapi proses hukum, terutama terkait laporan dari PT TPL. Data menunjukkan bahwa mayoritas laporan polisi berasal dari perusahaan, dan hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan penegakan hukum lebih diutamakan dari pada dialog dengan masyarakat. Masyarakat hukum adat, meskipun memiliki hak atas keadilan dan perlindungan sesuai UU, sering kali berada dalam posisi rentan.

Kriminalisasi yang dialami mereka, seperti tuduhan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, semakin memperburuk situasi. Padahal, putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Menteri LHK SE.1/Menlhk-II/2015 tentang Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup secara turuntemurun seharusnya dilindungi dari sanksi pidana, dan negara diharapkan hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat ini.

4) Hak atas rasa aman

Masyarakat hukum adat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk penggusuran dan kriminalisasi. Meskipun ada ketentuan perundang-undangan, seperti UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Putusan MK No. 95/PUU- XIl/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang memberikan perlindungan, implementasinya seringkali tidak mencukupi. Pengakuan terhadap hak ulayat dan budaya lokal masih minim, sementara masyarakat hukum adat terus menghadapi ancaman dan ketakutan dalam pengelolaan wilayah adat mereka, terutama terkait konsesi PT TPL. Negara perlu mengambil langkah aktif untuk memberikan perlindungan yang substansial dan memastikan hak-hak mereka dihormati.

5) Hak hidup

Hak hidup merupakan hak dasar yang erat kaitannya dengan hak atas wilayah adat, hutan adat, dan sumber daya yang diperlukan masyarakat adat, termasuk ketersediaan mata air dan lingkungan yang baik dan sehat. Tercemarnya sumber mata air dan penguasaan wilayah adat oleh PT TPL membatasi akses masyarakat adat terhadap sumber penghidupan mereka.

Perlindungan terhadap masyarakat adat diatur dalam berbagai ketentuan hukum, seperti Pasal 18B(2) dan Pasal 28I(3) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisional mereka. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 juga memberikan perlindungan terhadap wilayah adat dengan menghapus kata "negara" dalam definisi hutan adat, menegaskan bahwa hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat adakah merupakan milik dari masyarakat hukum adat itu.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi masyarakat adat, seperti diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999. Untuk itu, pendekatan dalam penyelesaian konflik pertanahan harus adil, independen, dan transparan, memastikan keberlangsungan hidup serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat.

Lebih lanjut lagi, dalam konteks konflik agraria di sektor kehutanan yang melibatkan masyarakat adat, KOMNAS HAM RI dalam inkuiri nasional pada tahun 2014 telah mengidentifikasi berbagai bentuk perbuatan, kondisi yang diakibatkan dan jenis-jenis hak asasi yang dilanggar sebagai berikut ini:

NoBentuk PerbuatanKondisi yang diakibatkanHAM yang dilanggar
1Pengabaian pengakuan Masyarakat Hukum AdatKetidakpastian status masyarakat yangHak atas pengakuan sebagai MHA
2Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lainHilangnya sumber kehidupanHak untuk mempunyai milik; Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-
untuk pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan atau transmigrasi;Hilangnya sumber/ sebagian sumber air dan/atausebagiankehidupan Hak atas lingkungan
pencemarannya Hilangnya tempat-tempat penyelenggaraan ritual keagamaan/kepercayaanmpatemapatyang baik dan sehat Hak untuk beribadat menurut agama dan
Hilangnya tempat-tempat untuk kegiatan budayaHtempatkepercayaan masing- masing Hak untuk melakukan/mengambil
Terhentikannya pendidikanlidikenbagian dalam kehidupan budaya Hak atas pendidikan
(karena orang tua kehilangan sumber mata pencaharian) Semakin langkanya tumbuh- tumbuhan untuk obat-obatanahaan Hak untuk menikmati standar tertinggi
Kesulitan untukHak atas pengetahuan tradisional Hak anak untu
mempertahankan hidup di kampung halaman memaksa perempuan adat bekerja di perkotaan sebagai asisten rumah tangga dan/ atau buruh dan atau sebagai buruhdirawat, dididik, diarahkan dan dibimbingdibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya
NoBentuk PerbuatanKondisi yang diakibatkanHAM yang dilanggar
migran di luar negeriHak untuk mengembangkan diri dan keluarga
Konflik hak antara MHA atas wilayahnya di kawasan hutan maupun bekas kawasan hutan dengan pemerintah dan/atau korporasi di seluruh Indonesia dalam berbagai variasinyaHak atas rasa aman dan tenteram Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
Berubahnya pola pengelolaan sumber daya hutan berdampak pada penurunan proses produksi, konservasi dan sistem penguasaan sumber-sumber agraria sehingga mengurangi hasilHak atas pengetahuan tradisional Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu dan pengetahuan dan penerapannya
adatnya Pengambilalihan hutan Masyarakat tidak mengetahui adat/ bagian hutan adat tanpa pemberitahuanHak untuk memperoleh informasi Hak untuk berperan serta dalam
tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya MHA yang bersangkutan.bahwa wilayah adatnya didefinisikan sebagai Hutan Negara sebagai kawasan hutan negara dan ditetapkan untuk fungsi tertentu (produksi, konservasi, wiilarga;informasi Hak untuk berperan
Hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan (termasuk
perempuan) yang menyangkut MHA Hak untuk dikonsultasikan untuk
dikonsultasikan untuk memperoleh persetujuan bebas, sebelum dan atas dasar informasi yang menyangkut MHA
korporasi dan/atau pemerintah yang mempertajam ketegangan dalam masyarakat yang berbeda pendapatKonflik horizontal antar dan/atau di dalam kelompok- kelompok masyarakatHak atas rasa aman dan tenteram
ketegangan dalam masyarakat yang berbeda pendapatinformasi Hak untuk berperan serta dalam pengambilan
NoBentuk PerbuatanKondisi yang diakibatkanHAM yang dilanggar
IntimidasiPemberian stigma “PKI/DI- TII/OPM" dll terhadap warga masyarakat yang mempertanyakan dan memperjuangkan haknya Warga masyarakat takut mengusahakan danHak atas rasa aman dan tenteram Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
memperjuangkan haknya dianiayaHak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan Hak atas perlindungan
7Perilaku diskriminasi oleh aparat kepolisian, militer dan pejabat pemerintah terhadap MHASempitnya akses masyarakat atas wilayahnya berbanding terbalik dengan kesempatan yang dimiliki pihak korporasi untuk mendapatkanHak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama
LPenangkapan/ penahanan tanpa surat perintah penangkapan/ penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/ penahanan, dan tanpa kompensasiditangkap/ditahan tanpa memahami alasan dan dasar hukum penangkapan dan penahanannya Keluarga dari warga yangHak untuk tidak ditangkap/ditahan secara sewenang- wenang Hak atas kompensasi karena kesalahan
_sengaja membiarkan MHA menjalani proses hukum tanpa didampingi penasehat hukumoleh penasehat hukum untuk warga MHA yang menjalani proses hukum karena tidak adanya pemberitahuan tentang hak asasi lainnyaHak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama
NoBentuk PerbuatanKondisi yang diakibatkanHAM yang dilanggar
Hak untuk diberitahu tentang hak setiap orang yang menjalani proses peradilan untuk didampingi penasihat hukum Hak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar
Penembakan peserta unjuk rasa yang mengakibatkan kematian dan luka-luka (dan cacat permanen)Tewasnya anggota MHA saat unjuk rasa Anggota MHA ketakutan dan tidak bisa melanjutkan kegiatan unjuk rasa damaiHak untuk hidup Hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum Hak untuk berkumpul untuk maksud-maksud
_penembakan yang menyebabkan kematian dan luka-luka di antara peserta unjuk rasa diproses secara hukum, namun diputus bebas oleh pengadilan. Para pelaku penembakan hanya menjalani pemeriksaan internal instansi yang bersangkutan tanpapelanggaran HAM korban per se, namun putusan pengadilan nyata-nyata tidak memenuhi rasa keadilan
12Pembongkaran/pembak aran rumah dan perusakan alat-alat makanMusnah, rusak dan hilangnya rumah dan harta benda MHAHak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya
13Penggusuran dan pemindahan paksakelompok masyarakat adat dari wilayah adatnyaHak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara RI
NoBentuk PerbuatanKondisi yang diakibatkanHAM yang dilanggar
layak Hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah MHA yang bersangkutan

Tabel 7 Data Aduan Komnas HAM 2020-2023

Konflik Agraria Hutan Jawa

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat mengelola seluruh hutan negara di luar kawasan Kawasan Konservasi dan Provinsi DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Dalam wilayah kerjanya, Perum Perhutani terdapat Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Dari total luasan wilayah kerja perusahaan yang mencapai 2.434.454,56 hektar, terdapat areal konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah kerja Perum Perhutani.

Dalam dinamika konflik ini, terdapat beberapa aktor utama yang berperan signifikan. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa, juga memainkan peran penting dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan berperan dalam advokasi dan pendampingan masyarakat. Sektor swasta juga terlibat dalam berbagai skema kerjasama pengelolaan hutan.

Pasal-pasal berisikan prinsip pengaturan wilayah kerja Perum Perhutani berdasar PP No. 72 Tahun 2010 ini telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Walhasil, lebih lanjut, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani telah membuka peluang legalisasi penggarapan menjadi areal legal perhutanan sosial di wilayah Perhutani.

Masalah-masalah tenurial di dalam wilayah kerja Perum Perhutani merupakan masalah kronis yang relatif tetap tidak berubah dari waktu ke waktu. Perum Perhutani menggolongkan masalah tenurial itu menjadi yang disebutnya sebagai Strata A, bercirikan penggarapan lahan hanya keperluan semusim, Strata B bercirikan penggarapan bertahun-tahun tapi penggarap mengakui bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan, Strata C bercirikan penggarap yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya tapi tidak ada bukti kepemilikan apapun, dan Strata D bercirikan pengarap mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya dan punya bukti kepemilikan seperti sertifikat, patok, dll.

Data penggolongan tiap strata itu pada Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Strata A; “Penggarapan 180,8 Ha; hanya semusim 0,3% Strata D; Mengklaim bahwa Strata B; 5.692,1 Ha; tanah tersebut miliknya 7.146,1 Ha; dan punya surat bukti 8,7% 10,9% kepemilikan (sertifikat, patok dIlI) “Penggarapan bertahun2 tapi tetap mengakui Kondisi Konflik bahwa areal Sd. Maret 2024 tersebut 65.752 Ha kawasan hutan “Mengklaim bahwa Strata C; tanah tersebut miliknya tapi 52.732,9 tidak ada bukti Ha; 80,2%

Kondisi Rencana Kondisi DIVRE Penambahan Pengurangan Awal Tahun Penyelesaian Sd. Maret 2024 thp awal JATENG 4.863 1.128 167 4.030 103.4 JATIM 16.927 1.751 41 16.886 99.8 JANTEN 43.522 12.031 592 279 43.836 100,7 Total Perhutan 65.312 14.910 759 320 65.752 100.6 Kondisi Luas Konflik Tenurial berdasarkan Wilayah Pengelolaan (Ha) 59.071 89,84 6.681 10,16

Gambar 4 Kondisi Luas Konflik Tenurial berdasarkan Wilayah Pengelolaan

Model tipologi yang disusun Perhutani itu sesungguhnya menjadi penanda bahwa Perhutani menyadari adanya persoalan tenurial di hutan Jawa.

a. Tipologi Konflik Agraria Hutan Jawa

Berbeda dengan tipologi yang disusun Perhutani tersebut, Komnas HAM menyusun tipologi konflik yang terjadi di kawasan hutan Jawa, sebagai berikut:

1) Permukiman

Banyak kawasan hutan di Jawa yang secara bertahap telah berubah menjadi permukiman tetap. Masyarakat yang tinggal di kawasan ini seringkali telah bermukim dan mengelola lahan tersebut selama beberapa generasi. Konflik terjadi karena klaim negara atas hutan tersebut, yang biasanya dikelola oleh Perum Perhutani. Contoh: Desa Cibereum di Kabupaten Lebak, Banten, adalah contoh di mana masyarakat telah lama tinggal di kawasan hutan produksi. Desa ini terlibat dalam program perhutanan sosial, tetapi klaim atas lahan tetap menjadi isu konflik.

2) Tanah timbul

Beberapa kawasan, khususnya yang berada di dekat sungai, mengalami penambahan lahan akibat sedimentasi yang disebut tanah timbul. Meskipun masyarakat telah lama menggarap tanah ini, tanah tersebut kemudian diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan, yang memicu sengketa klaim. Contoh: Desa Bantarsari di Kabupaten Cilacap, di mana 450 hektar tanah yang terbentuk akibat sedimentasi sungai telah digarap oleh warga setempat. Namun, kemudian Perhutani memasukan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan dengan kategori hutan produksi.

3) Pengelolaan berdasarkan perjanjian Kerjasama

Konflik ini muncul ketika masyarakat mengelola lahan hutan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Perhutani atau entitas lain. Seringkali, permasalahan muncul terkait ketentuan bagi hasil atau pelaksanaan perjanjian tersebut. Contoh: Desa Tenjolaya di Kabupaten Subang, di mana masyarakat, melalui kelompok tani lokal Gapoktan Saluyuh, mengelola kawasan hutan bersama dengan Perhutani. Namun, model pembagian hasil dari kegiatan wisata dan kehutanan sering menjadi sumber ketegangan.

4) Tumpang tindih

Konflik terjadi karena adanya klaim tumpang tindih antara masyarakat, Perhutani, dan perusahaan swasta terhadap lahan. Pemanfaatan lahan ini sering diperebutkan antara penggunaan untuk pertanian, pemukiman, dan konservasi. Contoh: Desa Tugu Utara di Kabupaten Bogor, di mana masyarakat memiliki izin pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial, tetapi mengalami sengketa dengan Perhutani dan perusahaan di sekitar lahan terkait batas wilayah dan aturan pengelolaan.

5) Skema perhutanan sosial yang tidak efektif

Konflik ini terjadi ketika masyarakat diberikan izin untuk mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial, namun implementasi skema tersebut sering menghadapi kendala. Minimnya dukungan Perhutani memperburuk situasi.

Contoh: Desa Sabrang di Kabupaten Jember, di mana masyarakat telah memperoleh izin perhutanan sosial, tetapi menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan hutan, termasuk minimnya dukungan dari Perhutani.

SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada April 2022 mengalokasikan 1,1 juta hektar hutan di Jawa untuk KHDPK, dengan tujuan memulihkan kondisi hutan yang rusak, mengoptimalkan produktivitas lahan kritis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun, kebijakan ini menuai resistensi, termasuk dari sejumlah pihak yang ke mengajukan gugatan PTUN Jakarta (Perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT).

Perubahan ini berpotensi mengurangi kuasa dan pengaruh Perhutani, yang selama ini memiliki posisi dominan atas kawasan hutan di Jawa. Perum Perhutani secara aktif berusaha menghalangi pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan lebih mendorong skema Kulin KK yang tetap memberikan Perhutani kendali lebih besar atas wilayah Perhutanan Sosial. Resistensi ini terjadi karena program KHDPK secara langsung mengurangi dominasi Perhutani dan memberi masyarakat akses legal atas tanah yang sebelumnya dikuasai secara monopolistik.

b. Dampak Konflik Agraria Hutan Jawa

Regulasi seperti UU No. 41/1999 dan PP No. 72/2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara telah memberikan dasar hukum yang mengeksklusi masyarakat dari hutan, dengan penetapan kawasan hutan negara dan pemberian hak penguasaan dan pengelolaan kepada Perhutani termasuk dengan membatasi akses dan hak masyarakat terhadap tanah dan sumber daya hutan.

Penggunaan kekuatan fisik dan ancaman hukuman sering digunakan sebagai bentuk paksaan untuk mengeksklusi masyarakat. ARuPA dan LBH Semarang (2013) mencatat dalam periode 1998 - 2011 Perum Perhutani diduga telah menganiaya, menciderai, dan menembak setidaknya 108 warga desa di sekitar hutan (Apriando, 2013). Logika pasar dalam pengelolaan hutan, seperti yang tercermin dalam target laba Perhutani, telah mendorong eksploitasi hutan yang mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Ekspansi perkebunan monokultur, terutama jati, telah menggusur sistem pertanian tradisional yang lebih beragam.

Konflik agraria hutan di Jawa telah berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia masyarakat sekitar hutan. Eksklusi masyarakat dari hutan telah telah mengancam penghidupan masyarakat, melanggar hak atas standar hidup yang layak (Pasal 11 KIHESB). Degradasi hutan akibat eksploitasi berlebihan telah mengancam hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan (Pasal 12 KIHESB). Eksklusi dari hutan juga telah mengganggu praktik-praktik budaya tradisional masyarakat adat, melanggar hak mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya (Pasal 31 UNDRIP). Pengelolaan hutan yang top-down telah mengabaikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Pasal 18 KIHSP). Kriminalisasi dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya telah melanggar hak atas keamanan pribadi (Pasal 9 KIHSP) dan kebebasan berekspresi (Pasal 19 KIHSP).

Pelanggaran hak-hak ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk reformasi kebijakan dan praktik pengelolaan hutan di Jawa.

c. Proyek Konservasi berhadapan dengan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Proyek konservasi sering kali dilihat sebagai langkah penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga lingkungan. Namun, di balik tujuan mulia ini, terdapat potensi konflik agraria, terutama ketika hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal diabaikan. Proyek-proyek konservasi yang tidak memperhitungkan hak asasi manusia (HAM) dari masyarakat adat dan komunitas lokal dapat menciptakan ketegangan yang serius. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh kebijakan yang tidak mengakui masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemangku hak utama dalam pengelolaan sumber daya alam, yang dapat memperdalam ketidakadilan yang sudah ada, dan mengancam kelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang disahkan pada Juli 2024, menunjukkan bagaimana kebijakan konservasi di Indonesia masih belum menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemegang hak atas wilayah mereka. Meskipun masyarakat adat telah lama memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, kebijakan ini tidak mengakui posisi mereka sebagai pengelola sah atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Di tingkat global, masyarakat adat diakui memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga ekosistem, namun di Indonesia, mereka sering kali dipinggirkan dalam kebijakan-kebijakan konservasi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebijakan seperti ini melanggar sejumlah prinsip dasar. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) mengakui hak masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam mereka. Selain itu, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang secara implisit juga mengakui hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam mereka. Namun, kebijakan konservasi yang tidak memperhitungkan hak-hak ini berpotensi melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat, serta hak mereka untuk tidak dipindahkan secara paksa.

Memberikan gambaran tentang berbagai tantangan yang muncul terkait implementasi Undang-Undang KSDAHE yang baru disahkan. Salah satu tantangan utama adalah penerapan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) dalam penetapan kawasan konservasi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dan komunitas lokal, serta mengurangi potensi konflik di masa depan. Namun, prinsip ini hanya diakomodasi secara formalitas dalam kebijakan yang ada, artinya prinsip tersebut disebutkan dalam peraturan tetapi tidak diterapkan secara efektif. Partisipasi masyarakat adat dalam penetapan kawasan konservasi sering kali hanya menjadi prosedur administratif yang tidak melibatkan mereka secara nyata dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, proses yang seharusnya inklusif ini justru diabaikan, sehingga implementasinya masih jauh dari harapan.

Meskipun ada usaha untuk memasukkan konsep Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM), yang memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan konservasi, konsep ini tidak diadopsi dalam versi akhir Undang-Undang KSDAHE. Akibatnya, masyarakat adat tetap tidak memiliki peran formal dalam pengelolaan kawasan konservasi yang secara historis telah mereka kelola.

Kebijakan konservasi yang bersifat sentralistik dan tidak melibatkan masyarakat adat dapat memperburuk ketimpangan dan konflik agraria yang telah ada. Kebijakan yang mengabaikan partisipasi masyarakat adat dan lokal berisiko ekslusi komunitas yang seharusnya menjadi penjaga lingkungan, serta mengakibatkan krisis sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk penghidupan mereka.

Rekomendasi

Dari pembelajaran atas dua kasus konflik agraria di kawasan Danau Toba dan konflik kehutanan di Jawa, serta pengelolaan kawasan konservasi, terlihat bahwa akar permasalahan sering kali berasal dari pengabaian hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Berdasarkan analisis terhadap dinamika di wilayah konflik dan perkembangan regulasi dan tantangan pembangunan Indonesia di masa depan, sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi akar masalah dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat adat dan komunotas lokal serta keberlanjutan lingkungan. Rekomendasi berikut ini disusun untuk memberikan panduan bagi perbaikan aspek kelembagaan dan regulasi, dengan harapan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih adil, berkelanjutan dan berprinsip penghormatan kepada hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Rekomendasi Komnas HAM RI untuk penyelesaian Konflik Agraria dengan PT Toba Pulp Lestari

1. Kepada Kementerian Kehutanan

a. Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan berbasis HAM dan pelindungan masyarakat hukum adat, serta adanya prioritas untuk pengerahan sumber daya yang tersedia dalam rangka percepatan penyelesaian konflik;

b. Melakukan revisi tata batas Hutan untuk perlindungan Hutan Adat, menetapkan Hutan Adat sebesar 15.973,395 Hektar yang tersebar di Kabupaten Toba, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan; dan untuk kasus yang memiliki potensi konflik horizontal, maka perlu kebijakan pencadangan hutan adat seluas 1.277,01 Hektar untuk Komunitas

Masyarakat Adat Sihaporas dan Komunitas Masyarakat Adat Dolok Parmonangan yang berada di Kabupaten Simalungun;

c. Menindaklanjuti upaya penanganan permasalahan wilayah hutan adat, pencemaran, dan perusakan lingkungan oleh PT Toba Pulp Lestari;

d. Melanjutkan upaya identifikasi masyarakat hukum adat serta verifikasi wilayah adat dan calon hutan adat dalam upaya penyelesaian penanganan konflik masyarakat hukum adat dengan PT Toba Pulp Lestari dan tidak terbatas pada 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba tetapi juga kabupaten lain di Sumatera Utara yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari;

e. Melakukan koordinasi, komunikasi intensif, dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lain terkait dalam upaya penanganan permasalahan wilayah hutan adat, pencemaran dan perusakan lingkungan dari operasi PT Toba Pulp Lestari;

f. Memberikan jaminan rasa aman dan hak berusaha bagi masyarakat hukum adat yang berada di kawasan hutan sampai ada penyelesaian permanen atas permasalahan hak hidup dan hak atas kesejahteraan masyarakat hukum adat di kawasan hutan;

g. Mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung upaya penanganan permasalahan wilayah hutan adat, pencemaran, dan perusakan lingkungan yang menjadi keresahan masyarakat hukum adat dengan PT Toba Pulp Lestari.

2. Kepada Kemendagri dan Pemerintah Daerah

a. Melakukan percepatan penetapan masyarakat adat di lokasi masyarakat adat di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

b. Melakukan kajian dan telaah mendalam tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat serta perkembangannya dengan melibatkan kalangan akademisi dan pihak yang berkompeten;

c. Mempercepat penetapan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta turunannya guna menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;

d. Segera melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat yang telah lolos verifikasi oleh Tim Verifikasi Masyarakat Hukum Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya;

e. Melakukan upaya terobosan percepatan pengakuan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya dalam rangka penyelesaian konflik lahan masyarakat hukum adat dengan PT TPL yang berlandaskan prinsip-prinsip HAM khususnya terkait hak-hak masyarakat hukum adat;

f. Menjaga kondisi yang kondusif agar tidak terjadi konflik horizontal di internal masyarakat hukum adat baik yang mendukung keberadaan PT Toba Pulp Lestari maupun yang menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari;

g. Berpartisipasi aktif dalam mengupayakan mediasi terkait dengan permasalahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan PT Toba Pulp Lestari khususnya yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian baik yang dilaporkan oleh masyarakat hukum adat maupun pihak perusahan;

h. Memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat hukum adat, masyarakat sipil, akademisi yang berperspektif HAM dalam berbagai pengambilan keputusan maupun kebijakan yang berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

3. Kepada Kementerian ATR/ BPN: Melakukan identifikasi atas tanah adat dan potensi kebijakan sertifikat komunal untuk tanah milik kolektif.

4. Kepada Polri Cq Polda Sumatera Utara

a. Mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pilihan utama dalam penanganan laporan pidana yang melibatkan masyarakat hukum adat dalam konflik masyarakat hukum adat dengan PT Toba Pulp Lestari;

b. Membuka ruang keterlibatan dari pihak lain seperti pemerintah daerah, dewan perwakilan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses restorative justice sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak;

C. Mengedepankan upaya persuasif, menjunjung HAM, dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menjaga situasi yang kondusif dalam penanganan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan PT Toba Pulp Lestari;

d. Menjamin akses masyarakat hukum adat untuk mendapatkan hak atas proses hukum yang adil, setara, efektif, dan perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum;

e. Terus menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik masyarakat hukum adat dengan PT Toba Pulp Lestari.

5. Kepada PT Toba Pulp Lestari

a. Menghormati upaya yang sedang ditempuh oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, dan menghindari pelibatan aparat keamanan dalam interaksi dengan masyarakat yang berpotensi pada penggunaan kekuatan berlebih dalam penyelesaian masalah;

b. Tidak menggunakan pendekatan represif ataupun intimidatif guna menghindari terjadinya konflik ataupun kekerasan, terhadap masyarakat serta mengedepankan dialog, sosialisasi, komunikasi dan pendekatan yang humanis dalam melakukan aktivitas perusahaan;

c. Mendukung atau terbuka dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pilihan utama dalam penanganan laporan pidana yang melibatkan masyarakat hukum adat dan PT Toba Pulp Lestari;

d. Menerapkan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam melakukan aktivitas dan operasional perusahaan yakni dengan kepatuhan akan standar mutu lingkungan sesuai dengan perundang-undangan dan aturan berlaku yang berdasar pada partisipasi dan kepentingan terbaik masyarakat hukum adat.

6. Kepada masyarakat dan pendamping

a. Menjaga situasi kondusif dengan melakukan upaya-upaya advokasi hak masyarakat hukum adat melalui cara-cara damai;

b. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman proses dan prosedur yang sedang berjalan terkait penetapan hutan adat dan masyarakat hukum adat;

c. Meningkatkan konsolidasi antar masyarakat hukum adat agar tidak terjadi konflik horizontal

Rekomendasi KOMNAS HAM RI untuk penyelesaian Konflik Agraria terkait Kehutanan di Kasus Hutan Jawa

1. Kepada Kementerian Kehutanan

a. Memastikan semua bentuk perjanjian kerjasama antara Perhutani dan masyarakat lokal perlu dilakukan dengan prinsip mitra yang setara dan transparan, khususnya terkait dengan pembagian hasil dan hak-hak masyarakat;

b. Membuat mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Kepada Perhutani: Melakukan evaluasi terhadap regulasi internal yang mendukung pengelolaan hutan secara lebih inklusif. Perhutani perlu memprioritaskan kolaborasi dengan masyarakat melalui perhutanan sosial dan memastikan bahwa hak masyarakat terlindungi di ruang kelola dengan populasi padat yang semakin menyempit di Pulau Jawa.

3. Kepada ATR BPN: Melakukan identifikasi atas pemukiman warga dan penyelesaian sengketa tanah di dalam kawasan hutan yang beririsan dengan Perhutani.

4. Kepada Kementerian BUMN: Membuat pedoman untuk BUMN tentang penghormatan dan perlindungan sesuai dengan UUD 1945, UU HAM, dan instrumen HAM Iainnya, termasuk UNDRIP, sebagai dasar kerja BUMN berbasis lahan.

Rekomendasi Pola Konflik Agraria Sektor Kehutanan

1. Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Untuk memastikan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif dan berkelanjutan, sangat penting untuk mengintegrasikan One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta ke dalam kerangka regulasi dan kelembagaan yang ada. One Map Policy memungkinkan penyelarasan dan integrasi peta-peta tematik dari berbagai instansi pemerintah menjadi satu basis data geospasial yang terkoordinasi. Dengan adanya satu peta yang menjadi acuan bersama, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai batas-batas wilayah, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih klaim dan konflik tenurial.

Namun, implementasi One Map Policy tidak hanya terkait dengan aspek teknis koordinasi, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip data terbuka (open data principles). Prinsip ini mencakup aksesibilitas, keterbukaan, interoperabilitas, dan keterlibatan publik. Data yang digunakan dalam Kebijakan Satu Peta harus tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum dan kelompok masyarakat adat yang sering kali menjadi korban konflik lahan.

Prinsip data terbuka memiliki hubungan yang erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta berbagai instrumen hak asasi lainnya, seperti Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menegaskan pentingnya hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi.

Dalam konteks penyelesaian konflik agraria, hak publik atas keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan transparansi dalam proses pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat dan kelompok-kelompok rentan untuk mengetahui batas-batas wilayah mereka, memahami proses perizinan, dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan adanya akses data terbuka, masyarakat dapat lebih mudah memverifikasi klaim-klaim yang diajukan oleh pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah, dan mencegah manipulasi data yang sering menjadi penyebab konflik.

Implementasi One Map Policy akan mendukung proses perizinan dan pengelolaan hutan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang dan pengelolaan lahan. Dengan demikian, One Map Policy dapat menjadi alat yang krusial untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

2. Implementasi Putusan MK 35/2012

Implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat perlu diperkuat dengan peraturan pelaksana yang jelas dan mengikat, serta penyederhanaan prosedur pengakuan hutan adat.

3. Melakukan Pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Perlu secepatnya dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU PPMHA). HaI ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA merupakan amanat konstitusi (sumber: Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak-hak MHA, 2014).

4. Optimalisasi Perhutanan Sosial

Diperlukan penguatan regulasi terkait perhutanan sosial, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan dan kepastian pengelolaan wilayah pascaproses perizinan perhutanan sosial yang sesuai dengan tujuan Perhutanan Sosial yaitu "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera".

5. Revisi Kebijakan Perizinan dan Konsesi

Kebijakan pemberian izin konsesi kehutanan perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC) dan kajian dampak HAM. Mekanisme peninjauan ulang izin yang sudah diberikan, terutama di wilayah yang terdapat klaim masyarakat adat, harus dikembangkan untuk menjamin keadilan.

6. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pembela HAM

Menyusun regulasi khusus untuk melindungi pembela HAM, termasuk aktivis masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap KUHP dan UU ITE untuk mencegah kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat.

2. Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Konflik agraria di sektor pertambangan merupakan salah satu masalah agraria yang banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Pada 2020 s.d. 2023, Komnas HAM menerima 33 aduan konflik agraria sektor pertambangan.

Pertambangan telah menimbulkan beberapa dugaan pelanggaran HAM diantaranya: a) konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang, b) konflik akibat pencemaran lingkungan di sekitar tambang, c) konflik antara pemilik tanah dengan perusahaan tambang, d) konflik pemerintah dengan perusahaan pertambangan, e) konflik perburuhan, dan e) konflik terkait proyek pengembangan masyarakat.

Dalam pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, konflik di sektor pertambangan bermuara dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Dampak lingkungan yang signifikan berupa pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan hutan dan perubahan ekosistem mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Di berbagai kasus yang ditangani Komnas HAM, ditemukan bahwa keberadaan pertambangan di tengah-tengah masyarakat telah menciptakan ketimpangan manfaat sosial dan ekonomi yang diterima oleh masyarakat sekitar tambang dengan perusahaan tambang. Walaupun aktivitas tambang menyokong perekonomian Indonesia secara makro, namun masyarakat sekitar tambang mendapatkan manfaat yang minim dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bahkan kehilangan pencaharian utamanya.

Komnas HAM juga menyoroti adanya relasi yang kuat antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kemunculan konflik lahan. Ketidakjelasan penegakan hukum, izin lingkungan dan izin tambang yang bermasalah, serta pengaruh politik dalam aktivitas pertambangan menambah daftar panjang konflik di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kurangnya transparansi dan komunikasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan tambang juga menjadi pemicu konflik lahan pertambangan. Kompleksitasnya konflik lahan pertambangan membutuhkan penanganan konflik yang holistik dan inklusif yang melibatkan berbagai kalangan. Meliputi peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, ruang komunikasi dengan masyarakat serta kompensasi yang adil bagi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

a. Karakteristik Aduan Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Melihat situasi ini Komnas HAM menilai konflik agraria pada sektor pertambangan penting untuk diselesaikan karena erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun 33 aduan tersebut dirinci sebagai berikut:

No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
1Dugaan penangkapan terhadap warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan dikarenakanadanya upaya penolakan tambang nikel di desa mereka yang dilakukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana/GKP.Sudah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAMkepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menghentikan sementara pertambangan aktivitas maupun pembangunan jetty yang dilakukan PT.GKP sampai adanya hasil evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait perijinan pertambangan PT.GKP, serta agar selalu mengupayakan dialog langsung kepada warga Wawonii terkait solusi atas permasalahan yang terjadi.
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
2Penyerobotan lahan petani yang dijadikan sebagai penambangan bijih nikel oleh PT. Genba Multi Mineral.Sudah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kapolda Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi dan Rapat Dengar Pendapat dengan para pihak dengan prinsip-prinsip berdasar Hak Asasi Manusia.
3Pemanipulasian data terkait penjualan hak warisan yang diganti rugi oleh PT. IMIP (PT. Indonesia Morowali Industrial Park).Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan Upaya penyelesaian kasus.
4Masalah pencemaran lingkungan hidup dan perampasan hak atas tanah terhadap warga yang bermukim di wilayah Trans Kobe Kulo Lingkar Tambang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan kepada pengadu.
5Dugaan penyerobatan lahan dan perusakan terhadap kebun sawit oleh PT. Timah, Tbk untuk digunakan sebagai tambang timah tanpa adanya ganti rugi serta permohonan amicus curiea pada perkara 18/Pdt.G/PN PGP karena tindakan PT. Timah, Tbk tidak sesuai dengan Kebijakan HAM.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan yang berisi menyarankan pengadu untuk untuk mengajukan gugatan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang karena dalam Putusan Pengadilan perkara 18/Pdt.G/PN PGP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang. Serta disarankan untuk melapor ke Bawas MA dan KY jika terjadi pelanggaran kode etik hakim.
6Kerusakan lahan seluas 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Desa Hati'if, Lingkungan RT.4, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akibatPengaduan bersifat tembusan, sehingga kasus ditutup.
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
Fkegiatan pertambangan PT. Borneo Indo Bara (PT. BIB).
7Pelarangan akses atas pemanfaatan ruang dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada diwiliyah kelola masyarakat adat Poboya.Telah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan rapat bersama dengan pihak- pihak terkait dan melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.
8Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Polsek Wasile Selatan dari unit Bhabinkamtibnas terhadap masyarakat adat suku tobelo boeng helewo ruru howana wangaeke minamin yang melakukan aksi protes untuk menghentikan kegiatan pertambangan PT. Mega Haltim Mineral (PT. MHM).Kasus sedang berproses, dan sudah pernah dikeluarkan Surat Perlindungan HAM atas peristiwa yang terjadi.
9Penyampaian penolakan izin usaha pertambangan CV Ruby Selaras Dipa Dharma oleh Kepala Desa Kendari, karena di area tersebut sudah terdapat izin usaha perkebunan yang bekerja sama dengan masyarakat desa kendari.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan
10Pengaduan kegiatan pertambangan Galian C tanpa izin pada lahan milik warga yang berlokasi di di Desa Sebudi, Kecamatan Selat,Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk melakukan pengaduan ke Bupati Karangasem dan Gubernur Bali.
11Sengketa perizinan pengelolaan tambang emas milik pengurus Kelompok Kerja Wilayah Pertambangan (KKWPR) Cahaya Kristy Tanaki yang tiba-tiba dilarang oleh Wakil Bupati Kep. Siau Tagulandang Biaro.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
12Belum diberikan ganti rugi tanah yang digunakan untuk pertambangan nikel PT. Prima Dharma Karsa.Telahdikeluarkan PengaduanSurat Tanggapan
13Permohonan pencabutan ijin IUP Perusahaan PT. Citra Pratama Persada Mandiri, PT. Dharma Putra Karsa, PT. Maju Bersama Terus, dan PT. Samolus Rambuti Makmur yang melakukan kegiatan pertambangan batu bara tanpa izin pemilik lahan yang berada di atas tanah milik warga Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.Telah dikeluarkan PengaduanSurat Tanggapan
14Kerusakanlingkungan kegiatan pertambangan Galian C di Desa Padang Garugur, Kecamatan Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Masyarakat desa menilai kegiatan pertambangan dilakukan diluar wilayah IUP.akibat ilegal Batang Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan kepada pengadu.
15Perampasan Tanah Ulayat masyarakat adat Tsinga, Wa Banti, Aroanop (Tsingwarop), Kabupaten Mimika, Papua menjadi lahan pertambangan di Grasberg, pegunungan Kabupaten Mimika yang dirampas oleh PT Freeport Indonesia dengan sewenang-wenang dan tanpa ganti rugi.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan kepada pengadu.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan kepada
16Permohonan penutupan penghentian kegiatan tambang galian C di Desa Pojok, Kecamatan Campuradat, Kabupaten Tulungagung yang diduga tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) atau Izindan Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk melapor ke Kementerian ESDM.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk melapor ke Kementerian ESDM.
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usahan Pertambangan Khusus (IUPK).Pertambangan
17Kegiatan usaha pertambangan nikel di atas tanah milik adat seluas 21.000 Hektar atas nama Sebe dkk (400 KK) Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.Kegiatan usaha pertambangan nikel di atas tanah milik adat seluas 21.000 Hektar atas nama Sebe dkk (400 KK) Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Provinsi SulawesiTelah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
18Kegiatan PT. melakukan kegiatan sewenang-wenang mengakibatkan lahan masyarakat terkena lingkungan/separuh tergenang air oleh pertambangan batu bara PT BMS wilayah Desa Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dugaan penyerobotan tanah danPT. BMS yang kegiatan tambang sewenang-wenang sehingga mengakibatkan lahan masyarakat dampak lingkungan/separuh bagian tergenang air oleh kegiatan pertambangan batu bara PT BMS Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
19Dugaan penyerobotan tanah dan intimidasi yang dilakukan PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM) yang bergerak di bidang pertambangan, nikel pada lahan milik masyarakat kelompok Tani agatis di Desa Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.Dugaan penyerobotan tanah dan intimidasi yang dilakukan PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM) yang bergerak di bidang pertambangan, nikel pada lahan milik masyarakat kelompok Tani Desa Buleleng, Kabupaten Morowali, SulawesiKasus sedang berproses
20Dugaan Kerusakan Lingkungan akibat dari Penambangan ilegal di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.Dugaan Kerusakan Lingkungan akibat dari Penambangan ilegal di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.Kasus sedang berproses—
21Dugaan pengrusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan dan aktivitas eksploitasi lain yang bertentangan dengan RTRW khususnya dikawasan Beutong Ateuh.Dugaan pengrusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan dan aktivitas eksploitasi lain yang bertentangan dengan RTRW khususnya dikawasan BeutongKasus sedang berproses
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
22Konflik antara masyarakat adat di Desa Wapsilit dan sekitarnya, pulau Buru, dengan PT Ormat Geotermal Indonesia.Kasus sedang berproses
23Dugaan penyerobotan lahan milik warga Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Barito Utarayang digunakan sebagai areal lahan observasi dan booring (eksplorasi) pertambangan batubara PT. SAM Mining.Kasus sedang berproses
24Pemakaian lahan untuk kepentingan pertambangan tanpa diberikan kompensasi dan sisa lahan oleh PT Tonito Harum di Kabupaten Kutai Kartanegara.Kasus sedang berproses
25Penolakan rencana pembangunan tambak udang modern (Shrimp Estate) yang terletak di Desa Tegalretno dan sekitarnya, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.Kasus sedang berproses
26Dugaan pelanggaran Hak untuk hidup oleh PT. Balam Energi Limited dan PT. Bureau Geophysical Prospecting, terhadap masyarakat suku adat Bati terkait eksploitasi pertambangan migas terhadap Gunung Bati, yang merupakan gunung keramat seluruh masyarakat adat Bati, dan masyarakat Pulau Seram secara keseluruhan.Kasus sedang berproses
27Kegiatan pertambangan Galian C atau golongan batuan di Gunung Ponro Kanni dan Gunung Monro Tangngae di Kelurahan Kecamatan Tamassarange, Paleteang, Kabupaten Pinrang yang berdampak pada kerusakanKasus sedang berproses
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
jalan menuju sawah, saluran irigasi hingga penurunan hasil panen dan pencemaran udara yang mengganggu kesehatan.
28Penambangan pasir pantai oleh PT Royal Boskalis dan PT Benteng Laut di wilayah Pulau Kodingareng Lompo, Makassar, Sulawesi Selatan yang mengganggu sumber mata pencaharian masyarakat nelayan.Kasus sedang berproses

Tabel 8 Data Aduan Komnas HAM 2020-2023

Data ini diambil per bulan Juli 2024 berdasarkan Sistem Penanganan Kasus Duham Online Komnas HAM. Berdasarkan data tersebut, golongan korban dari konflik agraria yang telah terjadi di sektor pertambangan yaitu individu dan masyarakat serta masyarakat adat. Berikut detail golongan korban tersebut:

Kategori KorbanJumlah
2020202120222023
Individu - Orang seorang0413
Kelompok - Masyarakat2548
Kelompok - Masyarakat hukum adat0132
Total210813

Tabel 9 Klasifikasi Korban

Dari tabel kualifikasi korban di atas terlihat bahwa kelompok masyarakat menjadi korban tertinggi dari adanya konflik agraria di setiap tahunnya. Selain itu, dari data pengaduan di atas terlihat bahwa konflik agraria cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kategori Pihak TeraduJumlah
2020202120222023
Pemerintah pusat (kementerian)0120
Pemerintah daerah0200
POLRI0011
Korporasi15510
Individu - Orang seorang0100
Kelompok - Masyarakat0100
Kelompok - Pekerja0001
Tanpa Keterangan Pihak Teradu1001
Total210813

Tabel 10 Kategori Pihak yang Diadukan

Selain itu, ditemukan bahwa pihak korporasi (perusahaan), adalah pihak yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke Komnas HAM di setiap tahunnya. Selain itu, Polri dan pemerintah baik pusat dan daerah juga menjadi pihak terlapor dalam beberapa kasus konflik agraria sektor pertambangan.

Wilayah Peristiwa 2020Jumlah
2020202120222023
Aceh0002
Bali0100
Bengkulu0100
Jawa Tengah0010
Jawa Timur1000
Kalimantan Selatan0001
Kalimantan Tengah0001
Kalimantan Timur0211
Kalimantan Utara0100
Kepulauan Bangka Belitung0001
Maluku0011
Maluku Utara0002
Papua0100
Sulawesi Selatan1100
Sulawesi Tengah0 0123
Sulawesi Tenggara0 0021
Sulawesi Utara0100
Sumatera Selatan0010
Sumatera Utara Total010 80 13
2 10

Tabel 11 Sebaran Wilayah Peristiwa

Melihat dari peta sebaran wilayah konflik agraria pertambangan di atas, dari data pengaduan Komnas HAM terlihat bahwa konflik agraria cenderung terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Adapun hak-hak yang sering terlanggar dalam konflik agraria adalah hak untuk hidup dan hak kesejahteraan.

Klasifikasi HakJumlah
2020202120222023
Hak Hidup1413
Hak Memperoleh Keadilan0011
Hak Atas Rasa Aman0100
Hak Atas Kesejahteraan1569
Total210813

Tabel 12 Klasifikasi Hak

Selain itu terhadap pengaduan yang telah diterima, Komnas HAM telah menindaklanjuti dan memproses pengaduan sebagai upaya Komnas HAM dalam mengurai konflik yang terjadi. Komnas HAM mendistribusikan penanganan aduan masyarakat ke bagian pengaduan, pemantauan, mediasi, kearsipan dan perwakilan, sebagaimana dirincikan dalam tabel di bawah ini.

DistribusiJumlah
2020202120222023
Pengaduan1723
Pemantauan1133
Mediasi0111
Kearsipan0100
Perwakilan0026
Total210813

Tabel 13 Distribusi Penanganan Aduan

Dapat disimpulkan bahwa konflik agraria yang berkaitan dengan pertambangan yang banyak diadukan ke Komnas HAM adalah terkait kepemilikan dan izin pertambangan, tanah masyarakat adat yang diklaim sebagai lahan pertambangan, penyerobotan tanah masyarakat untuk pertambangan, kerusakan lingkungan, terkikisnya hak ekonomi, hak hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta dugaan kriminalisasi.

b. Dua Kasus Konflik Agraria di Sektor Pertambangan

Dalam hal ini akan disampaikan dua contoh kasus yang ditangani oleh Komnas HAM RI, yaitu kasus dugaan penangkapan terhadap warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan dikarenakan adanya upaya penolakan tambang nikel di desa yang dilakukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana/GKP. Serta kasus penyerobotan lahan petani yang dijadikan sebagai penambangan bijih nikel oleh PT. Genba Multi Mineral di Sulawesi Tengah.

1) Konflik antara Masyarakat Desa Sukarela Jaya dan PT Gema Kreasi Perdana

Pulau Wawonii adalah salah satu pulau kecil dengan luasnya 715 km2 di Kabupaten Konawe, menghadapi ancaman kerusakan akibat aktivitas pertambangan nikel. Masyarakat Pulau Wawonii dihadapkan dengan adanya ancaman kehilangan lahan dan mata pencaharian serta kerusakan lingkungan dengan kehadiran aktivitas pertambangan nikel PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Pada tahun 2019, Komnas HAM menerima aduan masyarakat terkait adanya dugaan kriminalisasi terhadap 20 warga Wawonii yang menolak aktivitas pertambangan di sana. Konflik ini bermula dari adanya penerobosan lahan milik masyarakat Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara pada 22 Agustus, tengah malam, menggunakan excavator dan bulldozer. Penerobosan lahan yang dikawal ketat aparat kepolisian dari Polda Sultra, merupakan kejadian ketiga kalinya yang berakibat pada semakin besarnya konflik sosial antar masyarakat, dan rusaknya tanaman warga, mulai dari pala, kakao, jambu mete, kelapa, dan pisang.

Selain menerobos lahan masyarakat, PT GKP juga telah melaporkan sebanyak 20 orang warga pulau Wawonii ke kepolisian. Sebanyak 17 orang dilaporkan ke Polda Sultra, sisanya, 3 orang dilaporkan ke Polres Kendari. Dari 20 orang yang dilaporkan itu, 14 orang dituduh melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, sisanya dituduh telah menghambat dan menghalang-halangi aktivitas perusahaan, melakukan pengancaman, hingga dituduh melakukan penganiayaan.

Jumlah pasti korban warga desa tidak disebutkan secara mendetail oleh pengadu. Namun, terdapat 13 orang warga yang mengalami dugaan kriminalisasi oleh Polda Sulawesi Tenggara. Selain itu, terdapat 3 orang warga yang mengalami penganiayaan, serta penjemputan paksa oleh aparat Polda Sulawesi Tenggara dengan menggunakan senjata laras Panjang.

Dalam menindaklanjuti kasus ini, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) untuk mengedepankan negosiasi bukan intimidasi dalam menghadapi warga penolak tambang. Selain itu, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menghentikan aktivitas perusahaan tambang Nikel tersebut.

Adapun rincian rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM sebagai berikut:

a) Gubernur Sulawesi Tenggara untuk:

(1) Melakukan penghentian sementaraterhadap aktivitas pertambangan maupun pembangunan jetty yang dilakukan oleh PT. GKP sampai dengan adanya hasil evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait perijinan pertambangan PT. GKP yang diduga tidak sesuai dengan UU Nomor: 27 Tahun 2007;

(2) Mengupayakan dialog secara langsung dengan warga Wawonii dalam rangka mendengarkan aspirasi warga terkait pertambangan di Wawonii yang selanjutnya menyampaikan solusi-solusi alternatif dan segera menindaklanjuti hasil dialog tersebut;

(3) Hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dijamin dalam Pasal 17 jo. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari upaya perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM di Indonesia.

b) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk:

(1) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap perijinan pertambangan PT. GKP yang diduga tidak sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007;

(2) Melakukan upaya penegakan hukum dan penghentian aktivitas pertambangan di Wawonii apabila ditemukan adanya pelanggaran.

c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk:

(1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi perizinan pertambangan PT. GKP dan pembangunan jetty di Wawonii yang diduga dibangun tidak sesuai dengan permohonan;

(2) Melakukan pemeriksaan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya pertambangan di Wawonii;

(3) Melakukan evaluasi alih fungsi lahan hutan sebagai lokasi tambang;

(4) Melakukan upaya penegakan hukum dan penghentian aktivitas pertambangan di Wawonii apabila ditemukan adanya pelanggaran.

d) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk:

(1) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap perizinan pembangunan jetty PT. GKP yang diduga dibangun tidak sesuai dengan permohonan;

(2) Melakukan upaya penegakan hukum terhadap PT. GKP apabila ditemukan adanya pelanggaran.

e) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk:

(1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi terhadap IUP PT. GKP yang diduga tidak sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007;

(2) Melakukan upaya penegakan hukum dan penghentian aktivitas pertambangan di Wawonii apabiladitemukan adanya pelanggaran.

2) Penyerobotan lahan petani yang dijadikan sebagai penambang bijih nikel oleh PT Genba Multi Mineral Sulawesi Tengah

Komnas HAM menerima aduan terkait dugaan penyerobotan lahan petani oleh penambang bijih nikel di Sulawesi Tengah. Konflik ini bermula dari perampasan lahan yang dimiliki oleh 256 Kepala Keluarga (KK) yang berprofesi sebagai petani sawit. Lahan tersebut mencakup wilayah seluas 512 hektar. Korban adalah petani plasma yang ada di Desa Bimor Jaya, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, yang menggarap lahan usaha 1, lahan usaha 2, dan lahan usaha 3 (jumlah korban pasti tidak disebutkan pengadu).

Sebagian besar warga Desa Bimor Jaya adalah anggota Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi yang datang dari Nusa Tenggara Timur dan Bali pada tahun 1993. Masyarakat tersebut ditempatkan di Masarai oleh Kementerian Transmigrasi dan seiring berjalannya waktu, desa tersebut berkembang menjadi Desa Bimor Jaya

Kemudian tanpa sepengetahuan warga Desa Bimor Jaya, lahan usaha tersebut diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Genba Multi Mineral oleh Bupati Morowali. Tidak ada upaya konsultasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait penerbitan IUP ini. Seiring dengan terbitnya IUP tersebut, upaya kriminalisasi dilakukan terhadap mereka, bahkan mantan kepala desa yang saat itu memegang jabatan tersebut dijebloskan ke penjara karena membela kepentingan masyarakat.

Komnas HAM dalam menindaklanjuti aduan ini telah mengeluarkan Rekomendasi Komnas HAM melaluil Perwakilan Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kapolda Sulawesi Tengah.

Adapun rincian rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kapolda Sulawesi Tengah, diantaranya sebagai berikut (Komnas HAM RI, 2023) :

a) Mendukung dan mendorong upaya penyelesaian terkait tuntutan dan masalah yang dialami Petani Plasma Desa Bimor Jaya;

b) Melakukan evaluasi dan atau menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para pihak termasuk dengan pihak perusahaan untuk memperoleh penyelesaian yang efektif dan menyeluruh;

c) Berkoordinasi dengan aparat Kepolisian guna melakukan pendekatan secara persuasif agar situasi kamtibmas tetap terjaga;

d) Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah agar segera menyelesaikan masalah dimaksud berdasarkan aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Analisis Pola Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Pertambangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sebelum undangundang ini berlaku, dasar hukum pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini meningkatkan krisis ekologi dan konflik agrarian (Susmiyati, 2024), dengan beberapa yaitu:

Pertama, adanya klaim perluasan kawasan pertambangan yang diakomodir dalam perubahan undang-undang pertambangan. Dalam rumusan Pasal 1 angka 28a, menyatakan bahwa "wilayah hukum pertambangan adalah ruang darat, ruang laut termasuk ruang bumi sebagai satu kesatuan yakni kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan dan landas kontinen." Rumusan pasal ini memberikan arti bahwa wilayah hukum pertambangan Indonesia berada di seluruh wilayah Indonesia baik ruang darat maupun lautan. Karena pada faktanya, sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebanyak 44% wilayah Kalimantan Timur telah menjadi kawasan pertambangan. Perluasan kawasan pertambangan tentu dapat memicu meningkatnya konflik pertambangan yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menghidupkan kembali kontrak pertambangan yang tidak berkeadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, untuk pertama kalinya kontrak/perjanjian pertambangan menjadi dasar beroperasinya pertambangan. Melalui skema perjanjian pertambangan ini, negara tidak mempunyai kontrol yang kuat atas aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, skema kontrak/perjanjian pertambangan mengakibatkan kerugian bagi negara dan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemegang kontrak pertambangan.

Skema kontrak/ perjanjian ini kemudian dihapus melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan. Pasal 35 sebagaimana tersebut diatas mengganti skema kontrak/ perjanjian menjadi izin pertambangan. Sehingga negara dapat memiliki daya kontrol atas aktivitas tambang yang dilakukan oleh pemilik izin tambang.

Ketentuan perubahan skema tersebut, kemudian diperkuat dengan adanya rumusan Pasal 169, yang mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan untuk mengubah kontrak/ perjanjian menjadi izin pertambangan. Namun, kewajiban ini tidak disambut baik oleh perusahaan pertambangan dengan dalih kontrak/ perjanjian pertambangan yang masih berjalan. Situasi ini kini berlanjut dengan adanya perubahan Pasal 35 dan Pasal 169 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Perubahan pada kedua pasal ini tidak terlepas dari adanya kepentingan perusahaan pertambangan skala besar yang masa kontraknya habis antara tahun 2020-2023. Perubahan rumusan pasal yang syarat kepentingan ini semakin melemahkan posisi negara dalam aktivitas pertambangan antara negara dengan perusahaan pertambangan. Pasal 135 diubah sebagai perizinan berusaha dan menjadi yang sangat administratif. Serta Pasal 165 diubah sangat signifikan dengan substansi adanya “jaminan perpanjangan" bagi kontrak pertambangan. Perubahan ini menjadikan lemahnya posisi negara dalam kontrak/ perjanjian pertambangan dan menghidupkan kembali rezim kontrak/ perjanjian pertambangan yang seharusnya sudah ditinggalkan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 melanggengkan impunitas pelaku pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menghapus Pasal 165 yang memberikan ancaman pidana dan bagi setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bertentangan dengan undang-undang dan kewenangannya. Hilangnya perumusan sanksi bagi pihak yang mengeluarkan IUP ini merupakan bentuk impunitas atas pelaku pertambangan yang merusak.

Konflik agraria di sektor pertambangan yang menonjol adalah konflik terkait tanah. Pada bagian "Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan", dalam Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Hak atas wilayah izin usaha pertambangan tidak meliputi hak atas permukaan tanah. Kemudian pada Pasal 135 menyatakan bahwa pemegang izin pertambangan baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah. Kemudian pada Pasal 136 dinyatakan bahwa pemegang izin pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135-136 Undang-Undang Pertambangan diatas seringkali diabaikan. Ketika tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan pertambangan dengan pemilik tanah, penegak hukum cenderung menggunakan rumusan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan. Penggunaan Pasal 162 dalam situasi tidak adanya kesepakatan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sangat merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 162 memuat ancaman pidana kurungan dan denda bagi setiap orang yang mengganggu kegiatan pertambangan yang telah mengantongi izin. Tentu penggunaan Pasal 162 dalam menyelesaikan konflik agraria bukanlah solusi yang tepat. Pasal 162 menjadi pasal yang memicu terjadinya kriminalisasi di tengah persoalan agraria.

Dari berbagai aduan konflik lahan pertambangan yang diterima Komnas HAM, dapat disimpulkan pola-pola kasus yang terjadi, diantaranya:

a) Konflik agraria yang terjadi di sektor pertambangan terjadi akibat sengketa kepemilikan dan penguasaan lahan dengan masyarakat adat/ lokal. Konflik agraria terjadi akibat kurangnya dialog dan diabaikannya partisipasi masyarakat lokal/ adat.

b) Penambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian lahan, dan hak hidup masyarakat.

c) Ketidaksesuaian pemberian izin pertambangan dengan rencana tata ruang dan wilayah.

d) Diskriminasi penegakan hukum dan regulasi menyebabkan konflik agraria pertambangan terus terjadi, dimana aparat lebih berpihak kepada perusahaan namun bersikap sebaliknya kepada masyarakat dengan melakukan kriminalisasi.

4) Kesimpulan

Dari konflik-konflik agraria yang terjadi di sektor pertambangan dapat disimpulkan bahwa:

a) Penyelesaian konflik agraria di sektor pertambangan belum menjadi prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akibatnya konflik terus berulang.

b) Konflik agraria di sektor pertambangan masih menjadikan masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai korban terbesar dan dalam posisi yang lemah untuk berhadapan dengan Koperasi, Pemerintah, bahkan Kepolisian.

c) Perlu mengintegrasikan izin aktivitas pertambangan, izin lokasi dengan status lahan di lokasi pertambangan.

d) Perlu sinergi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menyelesaikan konflik agraria pada sektor pertambangan.

5) Rekomendasi

1) Negara wajib melindungi hak hidup masyarakat dengan kebijakan pembatasan kawasan pertambangan dengan mengedepankan perlindungan atas ruang hidup Masyarakat;

2) Negara wajib melindungi hak masyarakat diantaranya dengan memasukkan materi audit konflik dengan masyarakat terkait tanah dan lingkungan serta memberikan sanksi tegas terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan, termasuk yang dilakukan POLRI/ TNI.

3. Konflik Agraria Sektor Perkebunan

Komnas HAM menerima aduan konflik agraria sektor perkebunan sebanyak 179 kasus pada tahun 2020 – 2023. Rinciannya, 62 kasus ditindaklanjuti melalui mekanisme mediasi, 52 kasus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan, 54 kasus ditindaklanjuti pemberian saran pengaduan dan kearsipan, serta 14 kasus ditindaklanjuti oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di daerah.

Sektor perkebunan mewarisi konflik agraria sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan. Konflik tersebut dapat ditinjau dari aspek ketimpangan struktur dan tata kelola tanah dan sumber daya alam yang diawali dengan gerakan nasionalisasi seluruh aset tanah yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing era kolonial terutama sejak 1950-an.

Gerakan nasionalisasi perusahaan asing menjadi perusahaan negara atau swasta dalam negeri terutama berupa aset tanah tersebut menggunakan pendekatan militeristis sehingga berimbas pada okupasi tanah/ lahan secara luas dan masif di berbagai daerah. Padahal pada masa kolonial, perusahaan asing yang dinasionalisasi ini merampas tanah masyarakat. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang berasal dari konversi hak erfpacht masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada Bagian Kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi di Pasal III.

Pendekatan legal formal yang mengedepankan hukum positif berkombinasi dengan pendekatan keamanan dengan kekerasan paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam menangani konflik agraria sektor perkebunan. Yang dimaksud dengan perkebunan mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Menurut UU Perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Pendekatan legalistik dan keamanan bukan hanya gagal menyelesaikan akar masalah, melainkan menambah dan memperparah konflik. Pemerintah sering kali abai dan lambat dalam mengupayakan penyelesaian konflik agraria terutama dalam mencegah pecahnya konflik yang lebih luas. Respon pemerintah biasanya baru dilakukan saat meluasnya dampak konflik, jatuhnya korban jiwa dan jika konflik tersebut telah menjadi sorotan publik.

Dampak dari respon pemerintah tersebut, selain tidak menyelesaikan akar permasalahan, juga semakin melibatkan banyak pihak yang berkonflik dengan masyarakat. Mulai dari Kementerian ATR/ BPN (termasuk yang di tingkat daerah), Kementerian BUMN (sebagai pihak yang membawahi BUMN), Kementerian Pertanian, BUMN, dan korporasi swasta. Tidak hanya itu, pendekatan keamanan untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan TNI dan/atau Polri menambah daftar pihak yang berkonflik dengan masyarakat. TNI dan Polri dilibatkan oleh pemerintah dan korporasi dengan dalil untuk mengamankan lokasi/ wilayah agar aktivitas perusahaan tidak terganggu dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi.

Kebijakan ekonomi politik mengenai perkebunan, mengutamakan pembangunan korporasi yang komoditasnya berorientasi melayani kebutuhan pasar global daripada berupaya memperkuat dalam bentuk perkebunan rakyat. Korporasi perkebunan bertumpu pada investasi besar yang dikuasai oleh segelintir korporasi nasional, baik yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun yang swasta, sehingga menjauhkan kemanfaatan tanah dan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah belum mengutamakan kebutuhan pembangunan perkebunan rakyat yang berorientasi pada kedaulatan pangan, berkelanjutan secara ekologis, serta terjamin dari ketergantungan dan kerentanan oleh fluktuasi harga komoditas Perkebunan.

a. Problem Kebijakan

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan dasar bagi tahapan pemberian izin dan pemberian izin perkebunan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/ BPN, kepada pelaku usaha. Konflik yang muncul kerap terjadi karena pemberian hak kepada pengusaha tidak disertai dengan verifikasi lokasi yang lengkap dan tidak clear and clean sehingga orang atau sekelompok orang yang telah memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah yang dicakup lokasi itu mengalami ketidakpastian hak, bahkan kemudian ketika pengusaha beroperasi di lapangan, tumpang tindih klaim yang kemudian menjadi konflik.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan yang mungkin terjadi antara lain pemberian HGU kepada pihak yang tidak memenuhi syarat, penggelembungan nilai aset, pemberian HGU pada lahan yang tidak sesuai peruntukan, serta perpanjangan HGU tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, HGU dapat diperpanjang secara terus-menerus tanpa adanya evaluasi kinerja dan audit mengenai kontribusi usaha perkebunan itu terhadap pembangunan masyarakat.

b. Data Aduan Konflik Agraria Sektor Perkebunan

Komnas HAM telah menerima banyak kasus aduan terkait konflik agraria pada sektor perkebunan sebanyak 179 kasus pada tahun 2020 – 2023. Adapun 179 kasus yang masuk dan ditangani oleh Komnas HAM, dapat dirinci sebagai berikut:

No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
1Sengketa lahan inti plasma antara petani pemilik lahan plasma koperasi tani awal baru di Desa Balau dan Desa Maniala, Kecamatan Tiloan,Kasus sedang berproses
2Sengketa atas lahan plasma kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Bajarau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah antaraKasus sedang berproses
3PT Sarana Prima Multi Niaga (PT SPMN). Pengaduan masyarakatDesa Rondang Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro JambiMediasi gagal dilaksanakan karena pihak PT. Puri Hijau Lestari tidak bersedia di
4Sengketa Lahan antara Warga Desa Tempirai Utara dan PT Proteksindo Utama Mulia di Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI, Sumatera Selatanmediasikan. Mediasi gagal dilaksanakan karena sedang berproses di di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
5Konflik lahan Warga Masyarakat Kelurahan Ukui dengan PT Sari Lembah Subur.Kasus sedang berproses
6Sengketa lahan antara masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Cita Cita Marhaen dengan PT Teguh Karsa Wanalestari (PT TKWL).Kasus sedang berproses
7Dugaan Perampasan Lahan seluas 5.431 m2 oleh PTPN 2 Deli SerdangKasus sedang berproses
8Kasus Hak atas Kesejahteraan terkait Lahan dan Kemitraan antara Warga Desa Aur Cina dan PT Arvena Sepakat dan PT Sumatera Makmur Lestari di Kabupaten Indragiri Hulu, RiauKasus sedang berproses
Berbasis Hak Asasi Manusia
No. 9Nama Kasus Dugaan kriminalisasi terhadap Ketua KelompokTelahRekomendasi Komnas HAM dikeluarkan Surat
10Tani Mawar dengan tuduhan dugaan tindak pidana penggunaan kawasan hutan dan lingkungan hidup. Sengketafasilitasi pembangunan kebunSaran Pengaduan. Telah dikeluarkan Suratkan Sura
11masyarakat oleh Koperasi Koperasi Produsen Perkebunan Hasil Sawit Bersama Desa Singkuang I kepada PT. Rendi Permata Jaya. Sengketa lahan masyarakat Desa Sungai MelayuTanggapan Pengaduan. Kasus sedang berprosesdua
12Baru, Desa Suka Mulya, Desa Kepuluk, Desa Belaban Tujuh, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang dengan PT Hungarindo Persada dan PT Raya Sawit Manungga. Kasus sengketa lahan antara Masyarakat DesaKasus sedang berproses
13Tomuan Holbun dengan Pemerintah RI dan Pemerintah Sumatera Utara. Dugaan wanprestasi pada proses jual beliTelah dikeluarkanSurat
14dengan adanya pemasangan patok sewenang- wenang pada lahan perkebunan. Sengketa Lahan antara Kelompok MasyarakatSaran Pengaduan. Telah dikeluarkansurat
15Adat Penghulu Sutio Dirajo dengan PT Serikat Putra. Kasus sengketa lahan antara warga DesaRekomendasi ke Menteri ATR/ Kepala BPN RI Kasus sedang berprosesR Mter
16Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Ria dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP). Sengketa lahan antara masyarakat dan anggotaTelah dikeluarkan Surat
17Koperasi Plasma dengan PT Cahya Vidi Abadi – Cahya Timur Estate. Sengketa lahan antara Kelompok Tani BinaSaran Pengaduan. Telah Surat dikeluarkan
17Sengketa lahan antara Kelompok Tani Bina Surya dengan PT Surya Hutani Jaya dan Oknum Muspika Kecamatan Muara Bengkal. Sengketa lahan antara warga Kecamatan Muaradikeluarkan Permintaan Kelengkapan Berkas PengaduanKelengkapan
18Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan PT. London Sumatera Indonesia Tbk.Kasus sedang berprosesroses
19Sengketa lahan antara masyarakat Petasia Timur, Desa Bungintimbe, Kab. Morowali Utara dengan PT. ANA.Kasus sedang berprosesroses
20Kasus hak atas kesejahteraan antara Kelompok Tani "Bamba Mamase" dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri.Kasus sedang berprosesroses
No. 21Nama Kasus Sengketa lahan antara Masyarakat Adat Tomun,Rekomendasi Komnas HAM Kasus sedang berproses
masyarakat RT 07 Parit Cina, Desa/ Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Barat dengan PT Surya Indah Nusantara Pagi. Sengketa Tanah Ulayat distrik arso pada PTP
22 23Nusantara- III Holding. Sengketa lahan antara warga Desa BukitKasus sedang berproses Telahdikeluarkan Surat
24Harapan dan Desa Karang-Karangan dengan PT. Seven Energi. Sengketa lahan dengan PT. Arrtu Plantation diTanggapan Pengaduan. Mediasi gagal dilakukan
Desa Segar Wangi, Kabupaten Ketapang.karena salah satu pihak tidak bersedia dimediasi dan memilih menempuh jalur hukum. Kasus sedang berproses
25 26Sengketa agraria antara warga Desa Tiberias dengan PT. Malisya Sejahtera Sengketa lahan antara masyarakat ex-Kasus sedang berproses
27transmigran dengan PT Adimulia Palmo Lestari (PT APL) Sengketa Lahan oleh PT. PP London SumateraKasus sedang berproses
Indonesia Tbk (Lonsum) di Desa Pergulaan , Kec. Sei Rempah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
28 29Sengketa lahan antara masyarakat asli Desa Bunta dengan PT. Agro Nusa Abadi 2. Dugaan perampasan tanah ulayat masyarakatKasus sedang berproses Kasus sedang berproses
0nagari lubuk basung oleh PT. Karya Agung Megah Utama (PT. KAMU). Pengaduan masyarakat Wilayah Adat Welesi
30 31Pengaduan masyarakat Wilayah Adat Welesi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dugaan pengambil alihan lahan masyarakat adatKasus sedang berproses Telah dikeluarkan Surat
32Buay Mencurung seluas ± 3.500 Ha di wilayah Desa Talang Batu oleh PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP). Sengketa plasma dan limbah kelapa sawit kePermintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan. Telah dikeluarkan Surat
sungai Desa Karamuan oleh PT Multi Persada Getra Megah dan PT Indexcim. Dugaan perampasan lahan ulayat masyarakatTanggapan Pengaduan. Kasus sedang berproses
33adat Dayak Iban Semunying Jaya dengan PT. Ledo Lestari, PT Ceria Prima, PT Wirata Daya Bangun Persada, dan PT Bumi Agro Mandiri.
34Sengketa lahan antara petani di Desa Lassang Barat dan Desa Parang Luara, Kecamatan Polong bangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan PTPN XIV dan Pemerintah Kabupaten Takalar.Kasus sedang berproses
35Nama Kasus Sengketa lahan antara Kelompok Tani Bina Tani Desa Upang dengan PT. Agrindo Raya.Kasus sedang berproses
36Desa Upang dengan PT. Agrindo Raya. Sengketa lahan masyarakat hukum adat pada Kampung Long Isun Kecamatan Long PahagaKasus sedang berproses
37dengan perusahaan PT. Kemakmuran Berkah Timber. Sengketa lahan perkebunan antara masyarakat adat Dayak Agabag yang diklaim masuk dalamTelahdikeluarkanSurat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
38konsesi HGU izin perusahaan kelapa sawit PT Karang Juang Hijau Lestari (PT KJHL), PT Bulungan Hijau Perkasa (PT BHP), dan PT Adindo Hutan Lestari (PT AHL). Dugaan penyerobotan lahan (land-grabbing) masyarakat adat Dayak Iban Bugau, perusakan lingkungan serta konversi hutan menjadi kebunTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
39sawit secara sewenang-wenang dan tanpa izin maupun persetujuan masyarakat oleh PT Permata Lestari Jaya di Kab. Sintang, Kalimantan Barat. Sengketa lahan sawit antara warga Desa JatirejoTelah dikeluarkan Surat
40dengan PT Tunggal Perkasa Plantation. Tuntutan pembayaran pembebasan lahan masyarakat kelompok tani (kelompok masyarakat Dato Amir, Kelompok Sapri CS, Kelompok TaniTanggapan Pengaduan Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
41Dato Amir, Kelompok Sapri CS, Kelompok Tani Karya Benua Bersama, Kelompok Tumbit Melayu dan Kelompok Hendra CS/ KBB) yang dirampas oleh perusahaan tambang PT Berau Coal di Kab, Berau, Kalimantan Timur. Sengketa hak hasil plasma pada tanah adatKasus sudah ditutup karena
42Kanagarian Mandiangin, kabupaten Pasaman Barat oleh PT. Primatama Mulia Jaya dan PT. AM Plantation (ex YP). Dugaan sengketa ganti rugi dengan PT Kaltimtidak ada respon dari pengadu. Telah dikeluarkan Surat
43Prima Coal atas lahan seluas 135,625 Ha di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dugaan penggusuran lahan perkebunan yang sudah digarap semenjak tahun 2003, seluas +/-Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan. Kasus sedang berproses
44sudah digarap semenjak tahun 2003, seluas +/- 32ha, berlokasi di Dusun Labi-labi, Kelurahan Alang-alang lebar, Kecamatan Alang-alang lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan PT Timur Jaya Grup. Permohonan penetapan petani plasma 20% dariTelah dikeluarkan Surat
Permohonan penetapan petani plasma 20% dari HGU PT Salim Ivomas Pratama di Rokan Hilir kepada Koperasi Cahaya Alam Semesta (CAS).Saran Pengaduan.
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
45Perampasan Hak Milik secara sewenang-wenang dan tidak diakuinya keberadaan tanah ulayat Masyarakat hukum adat.Telah dikeluarkan Rekomendasi Nomor: 067/PM.00.00/3.5.4/IX/2023 tanggal 27 September 2023 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kapolda
46Konflik lahan masyarakat adat Dayak hibun di dusun entapang dan kerunang, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Austral Sejahtera (PT MAS).Sulawesi Tengah. Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
47Austral Sejahtera (PT MAS). Permohonan Ganti Rugi Pengadaan Tanah seluas 20 Ha di Ring Road Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat- Sibolga Tahap I Ruas Tebing Tinggi-Pematang Siantar DiKasus sedang berproses
48Kelurahan Tanjung Pinggir. Dugaan potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat perambahan Hutan Produksi Sangka PaneKasus sedang berproses
49Sengketa lahan antara masyarakat Desa Sungai Paur Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kelompok Tani Semantung Bersama) dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) atas lahan seluas 211 ha yang terletak di Desa Sungai Paur,Kasus sedang berproses
50Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Belum Dilaksanakannya Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Lahan Sawit Dalam Program Plasma Dan KKPA Oleh PT.Gandaerah Hendana Kepada Warga Tani Air Kuning Jaya Di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab.Kasus sedang berproses
51Pelalawan. Dugaan penyerobotan lahan perkebunan dan perusakan serta pembakaran pondok serta lumbung padi masyarakat oleh PT Mayawana Persada terhadap masyarakat adat di desa Kualan Hilir, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
52Kualan Hilir, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Keberatan konstatering yang dilakukan Panitera Pengadilan Rokan Hilir di lahan seluas 8 hektar terkait Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.13/Pdt.G/2014/PN.RhI tanggal 19 Januari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.48/Pdt/2016/PT.PBR tanggal 24 Mei 2016 jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 701/K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan.
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
53 54sengketa ganti rugi antara warga Bakung Udik (adat Umbul Wai Andak) dengan PT Sweet Indo Lampung sejak tahun 2002 di Desa Bakung, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, Lampung Dugaan perusakan lahan perkebunan masyarakat yang disertai kekerasan oleh Kelompok Tani Hutan Karya Prima Leidong Sejahtera (KPLS) dan dugaan kriminalisasi olehKasus sedang berproses Kasus sedang berproses
55Polres Labuhanbatu atas laporan Kelompok Tani KPLS terkait sengketa lahan antara Masyarakat Marhaen dengan Kelompok Tani KPLS. Dugaan pengambil alihan lahan tanah ulayat Masyarakat Adat Dayak di Desa Sumbar Mukti, Kotawaringin Barat oleh PT. Sungai Rangit Sampoerna untuk dijadikan sebagai perkebunanTelah diberikan Surat Tanggapan Pengaduan
56Sampoerna untuk dijadikan sebagai perkebunan sawit tanpa ada musyawarah ataupun jual-beli. Dugaan tindakan PT Susantri Permai yang dinilai melakukan aktifitas usaha perkebunan sawit di lahan adat yang berlokasi di Desa Katanjung RTTelah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan.
57001, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Permohonan ganti rugi atas penggusuran sewenang- wenang terhadap tanaman Kelompok Tani Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering UluKasus sedang berproses
58Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur oleh PT. Musi Hutan Persada yang dikawal oleh anggota TNI/Polisi. Sengketa lahan antara 44 orang penggarap tanah seluas 49,3 Ha di Desa Bojong Koneng, DesaTelahdikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
59Cijayanti (dan sekitarnya), Kecamatan Babakan Madang, Kab. Bogor dengan PT Sentul City Tbk. Pengaduan masyarakat adat Wilayah Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, perihal permintaan pembatalan SK persetujuan Pemanfaatan KayuKasus sedang berproses
60Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) terkait rencana perkebunan minyak atsiri oleh Koperasi Minyak Atsiri Mentawai yang rawan konflik. Sengketa lahan antara PT Bukit Barisan dengan kelompok tani A. Gani (70 kepala keluarga) di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung JabungTelah dikeluarkan Rekomendasi Nomor: 115/R/Mediasi/XI/2020 tanggal 13 November 2020
61Timur, Jambi. Sengketa pengelolaan dan kepemilikan lahan plasma sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara Petani eks-anggota KUD Minanga Ogan dengan KUD Minanga Ogan dan PT Perkebunankepada Bupati Tanjung Jabung Timur. Kasus sedang berproses
No.__
62Dugaan Pelanggaran Administrasi Redistribusi Lahan Eks Perkebunan Karangnongko yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Veteran Sri DewiKasus sedang berproses
63yang telah habis masa pakainya pada 2004. Permohonan HGU terhadap perkebunan teh yang berada di lokasi Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, yang didugaTelah dikeluarkan Saran PengaduanSurat
64ditelantarkan oleh PT Perkebunan Cisaruni Nusantara VIII. Dugaan penyerobotan lahan dan perusakan kebun sawit di Desa Darmo, Tanjung Enim oleh PT. Bukit Asam (persero)Tbk.Telah dikeluarkan Saran PengaduanSurat
65PT. Bukit Asam (persero)Tbk. Tidak dibayarkannya sisa hasil kebun (SHK) selama 2 (dua) tahun oleh Koperasi Kebun Tiga Bersaudara yang menerima pembayaran dari PTKasus ditutup pengadu tidak melengkapi informasi dan persyaratankarena tidak melengkapi
66Mandiri Kapital Jaya kepada para petani/pekebun anggota plasma. Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Lahan Sesuai Putusan MA Nomor: 187 K/Pdt/2008 oleh PT Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantaraadministrasi Kasus sedang berprosesberproses
67perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dugaan penggusuran tanah kebun dan merusak tanaman tumbuh dengan menggunakan alat berat tanpa adanya kompensasi dan penggantianTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.dikeluarkan Surat Kelengkapan
68oleh oknum PU dan oknum tentara sengketa lahan antara masyarakat Sungai Raya Kec. Meral Tanjung Balai Karimun yang telah menggarap tanah eks perkebunan karet sejak 1996 dengan PT. Karimun Sejahtera PropertindoKasus sedang berprosesberproses
691996 dengan PT. Karimun Sejahtera Propertindo (PT. KSP). Permohonan pengajuan nama calon petani plasma sebagai kewajiban PT Pinang Witmas Sejati membangun kebun untuk masyarakat Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir,Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
70Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Penggusuran lahan pertanian/perkebunan warga Sikamasean Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana, Kabupaten EnrekangKasus sedang berprosesg berproses
71dan Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang oleh PTPN XIV Sengketa lahan antara Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Simpang Rantau Gedang dan PT Sawit Jaya Lestari terkait penguasaan lahanKasus sedang berprosesg berproses
72seluas 135 Ha yang saat ini ditanami sawit dan diklaim sebagai lahan perusahaan Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan kepada pemegang Izin SK Menteri Kehutanan No. SK 87/Menhut -Il/2009 yang terletak di Hutan GunungKasus sedang berprosesberproses
87/Menhut -Il/2009 yang terletak di Hutan Gunung Raya Bengkayang
No. 73Nama Kasus Sengketa lahan dengan PT Andalas WahanaRekomendasi Komnas HAM Kasus sudah ditutup karena adanya upaya hukum yang
Berjaya. Lahan tersebut terletak di Tanah Ulayat Kaum Suku Melayu Datuk Basa, tepatnya di JI. Poros ex PT Raguna Km. 12 Kenagarian Gunung Medan, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya seluas 18 Ha. Pemberitahuan terkait dengan upacara pasanglebih efektif. Kasus sudah ditutup karena
75Tempayan Adat Mato di Pait Budok Kedondong Kabupaten Sambas adat. Sengketa lahan sawit antara warga Desa Redang Seko (Sdr. Mulyadi, dkk) dengan PT Tunggalhanya berupa pemberitahuan upacara adat. Kasus sedang berproses
76Seko (Sdr. Mulyadi, dkk) dengan PT Tunggal Perkasa Plantation yang berujung dengan kriminalisasi terhadap warga Desa Redang Seko. Sengketa agraria atau perkebunan kelapa sawitKasus ditutup karena tidak
77antara Masyarakat dengan pihak PT. MAS dan PT. CAPITOL di kabupaten Sanggau. Dugaan intimidasi oleh Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah kepada warga berupa ancaman, gertakan,danada tanggapan dari pengadu. Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan
Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah kepada warga berupa ancaman, gertakan,dan pemasangan spanduk dengan tujuan memaksa masyarakat tani dari Desa Buana Makmur dan Desa Sri Rejeki (secara administratif masuk Desa Mataram Udik) untuk bergabung ke dalam kemitraan bentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah. Dugaan perbuatan Oknum BPN RI denganBerkas Pengaduan. Kasus sedang berproses
78Dugaan perbuatan Oknum BPN RI dengan merubah peta HGU PT. BIG sehingga kebun plasma, pemukiman penduduk, sarana ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas sosial lainnya masuk dalam HGU Benua Indah Group yaitu PT. Subur Ladang Andalan (PT. SLA), PT. Bangun Maya Indah (PT. BMI) dan PT. Duta Sumber Nabati (PT. DSN) yang meliputi delapan desa dan kebun kurang lebih 6000 Ha.
79Dugaan Pengambil Alihan lahan masyarakat dan KSU Air Bangis Semesta oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat.Kasus sedang berproses
80Sengketa lahan antara para petani anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB) dan PT Wira Karya Sakti yang diduga terdapat unsur penggusuran di Kec. Mersam, Maro Sebo Ulu, dan Kec. Maro Sebo Ilir sejak tahun 2007.Kasus sedang berproses
81Sengketa Lahan antara Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) dengan PT.Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) Dan PT.Sumatera Sylva Lestari (PT.SSL).Kasus sedang berproses
No. 82Nama Kasus Perampasan lahan seluas 25 hektar diRekomendasi Komnas HAM Kasus sedang berproses
83Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan milik Sdr. Elpison oleh PT. London Sumatera Indonesia Tbk. Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Tompira, Bunta, Bungintimbe, Towara, MalinoTelah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAM
83Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Tompira, Bunta, Bungintimbe, Towara, Malino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Dengan PT Agro Nusa Abadi.Rekomendasi Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali Utara untuk penyelesaian melakukan permasalahan lahan tersebut dengan langkah yang mengedepankan hak asasi manusia. Kasus sedang berproses
84Keberatan tidak diterimanya ganti rugi atas tanam tumbuh dalam pembersihan jalur yang dilalui kabel SUTET milik PT PLN Tbk di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tidak diberikannya ganti rugi dalam penggusuranKasus sedang berproses Mediasi gagal dilakukan dan
85lahan beserta tanam tumbuhnya seluas 3,680m2 yang terletak di Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam pembangunan jalan. Sengketa lahan seluas 300 hektar di Kelapa Duodiberikan saran Komnas HAM untuk melaporkan permasalahan terkait proses peradilan dan kode etik hakim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kasus sedang berproses
87Sungai Batang Desa Sedang Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin sebanyak 625 KK antara Kelompok Tani Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari (PT SAL). Sengketa atas lahan kebun kelapa sawit denganTelah dikeluarkan Surat
pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yang dikelola oleh Koperasi lyo Basamo antara dua kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah Koperasi lyo Basamo. Konflik lahan antara anggota Koperasi denganPermintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan. Telah dikeluarkan Surat
88 89PTPN 5 Pekanbaru Riau yang terjadi sejak 1991- sekarang. Ketidakjelasan pengelolaan dan status lahanPermintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan. Kasus sedang berproses
0plasma sawit PT Windu Nabatindo Lestari yang bermitra dengan Koperasi Keruing Citra Lestari. Sengketa lahan antara masyarakat SintangKasus sedang berproses
90dengan PT. Benua Hijau Abadi yang berlangsung sejak 2012. Sengketa lahan Masyarakat Dayak UUD DanumKasus ditutup karena tidak
91Sengketa lahan Masyarakat Dayak UUD Danum dengan PT. Sinar Sawit Andalan (PT SSA). adaKasus ditutup karena tidak ada tanggapan dari pengadu.
Berbasis Hak Asasi Manusia
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
92Dugaan kesewenang-wenangan PT. MJB dalam melaksanakan perjanjian kerja sama pengolahan lahan sawit dengan Koperasi Tanjung Mesayu di Tanjung Sari.Kasus sedang berproses
93Dugaan perampasan tanah secara sewenang- wenang oleh PT Peputra Supra Jaya terhadap warga Desa Langkan dengan motif KKPA.Kasus sedang berproses
94Belum ada perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan Koperasi Mitra Lestari abadi (MLA) namun sudah ada penagihan pinjaman dari Bank Syariah Indonesia. kebunKasus ditutup karena karena sudah berjalan proses penyusunan PKS terkait kebun plasmah yang melibatkan petani dan perusahaan untuk disepakati bersama.
95Dugaan kriminalisasi terhadap petani di Eks PT Perkebunan Rotorejo Kruwuk - Gadungan - Gandusari - Blitar terkait permohonan landreform oleh Paguyupan Petani Kelud Makmur (PPKM).bersama. Kasus sedang berproses
96Dugaan penguasaan lahan sepihak oleh PT Sumatera Agro Mandiri (PT SAM) yang ada merupakan milik masyarakat dan terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.Kasus ditutup karena tidak ada tanggapan dari pengadu.
97Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Permohonan amicus curiae pada proses PK di Mahkamah Agung terkait dengan dikabulkannya upaya banding PT. Sorong Agro Sawitindo, PT. Papua Lestari Abadi, dan PT. Inti Kebun Lestari di Kab. Sorong serta PT. Anugerah Sakti Internusa dan PT. Persada Utama Agromulia di Kab. Sorong Selatan di PT TUN Makassar terhadap putusan Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan yang membatalkan izin usaha perkebunan dan izin lingkungan kelimaKasus sedang berproses
98perusahaan tersebut sejak Agustus 2021. Dugaan pengerusakan tanaman dan penyerobotan lahan kebun yang terletak di Desa Tetey, Jaga 1, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara SHM Nomor 9/Desa Tetey oleh perusahaan kontraktor PT. Menara Indra Utama dan PT. PLN (Persero) Unit Induk PembangunanTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
99Sulawesi Pengaduan mengenai tanah plasma yang tidak dipenuhi oleh PT. Tania Selatan kepada masyarakat desa tanjung baru, ulak kapal dan desa seri tanjung, Kec.Tanjung Lubuk, Kab.OganKasus sedang berproses
100Komering llir, Sumatera Selatan. Tidak dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tanggal 22 September 2022 berupa sanksi adminisrtrasi oleh PTPN IV Unit Bah ButongTelah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAM RI kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara
Nama Kasus perihal konversi alih fungsi perkebunan teh menjadi perkebunan sawit yang dikhawatirkanIV, Bupati Simalungun, dan Aliansi Gerakan Masyarakat
101akan menimbulkan bencana bagi Masyarakat Sidamanik. belum fasilitasi Pengaduan adanya pembangunan kebun masyarakat 20% dari HGU oleh PT Gemilang Sejahtera Abadi (PT GSA)Sidamanik. Telah Surat dikeluarkan Saran Pengaduan.
102yang telah beroperasi di Desa Tanah Abang, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2009. Dugaan perampasan lahan tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh PT Sumbertama Nusa PertiwiKasus sedang berproses
103terhadap Kelompok Tani Usaha Sepakat atas lahan di Desa Arang- Arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Dugaan pengrusakan usaha tani dan ternak oleh petugas sebagai bagian dari pelaksanaanKasus ditutup karena tidak ada tanggapan dari
104Keputusan Gubernur Aceh Nomor 362/1337/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh. Dugaan adanya sanksi dan perlakuan diskriminatif oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam yang melakukan pengelolaan lahanpengadu. Kasus sedang berproses
105Sirukam yang melakukan pengelolaan lahan perladangan di Nagari Sirukam, tepatnya berada di sebelah kiri Jalan Rintis Lama s.d. Jalan Orang Rantai, Kawasan Sikijang. Permohonan pembatalan terbitnya sertifikat lahan di Desa Tenjojaya, kec. Cibadak, kab. Sukabumi,Kasus sedang berproses
106jawa Barat yang merupakan eks HGU PT. tenjojaya yang telah habis masa berlakunya sejak 2003. Sengketa pengelolaan dan kepemilikan lahanKasus sedang berproses
107plasma sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara Petani eks-anggota KUD Minanga Ogan dengan KUD Minanga Ögan. Dugaan penggusuran terhadap tanaman Kelompok Tani Desa Pulau Negara, KecamatanKasus sedang berproses
108Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, oleh PT Musi Hutan Persada yang dikawal oleh anggota TNI/Polisi pada 24 Februari 2021. Sengketa lahan plasma antara Koperasi Sedulang Setudung (Koperasi Pegawai Pemda Kabupaten Banyuasin) dengan alas hak SuratKasus sedang berproses
Sedulang Setudung (Koperasi Pegawai Pemda Kabupaten Banyuasin) dengan alas hak Surat Keputusan Bupati Banyusin Nomor 508 Tahun 2004 tertanggal 22 November 2004 tentang izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan PT Mitra Aneka Rezeki (dulu PT Surya Hutama Sawit).
No. 109Nama Kasus Dugaan perampasan lahan di KecamatanRekomendasi Komnas HAM Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan
110Sweet Indolampung (Group PT Garuda Panca Artha) untuk perkebunan tebu, dimana perusahaan menguasai 132.000 Ha lahan sedangkan HGU yang dimiliki hanya 32.000 Ha. Belum diserahkannya sisa lahan 181 Ha milik petani Desa Tanjung Aur, Kabupaten Tebo oleh PT Rigunas Agri Utama (PT RAU) yang mengikutiBerkas Pengaduan. Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan
111petani Desa Tanjung Aur, Kabupaten Tebo oleh PT Rigunas Agri Utama (PT RAU) yang mengikuti mengikuti program Perusahaan Inti Rakyat Non Transmigrasi (PIR Non Trans) PT RAU pada 1996. Belum ada ganti rugi pembukaan lahan oleh PT.Berkas Pengaduan. Telah dikeluarkan Surat
112Limpah Sejahtera. Sengketa tanah antara Karapatan Adat NigariSaran Pengaduan Telah dikeluarkan Surat
113Muara Kiawai dan PT Mutiara Agam Sengketa Kepemilikan Lahan yang diklaim oleh hutan konservasi Taman Buru Ko'mara bahwaTanggapan Pengaduan Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan
114lahan masyarakat berada diluar lokasi taman hutan konservasi yang berlokasi di Dusun Pangkajene, Desa Barugaya,Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dugaan perusakan tanam tumbuh berupa 16Berkas Pengaduan. Kasus sedang berproses
115batang pohon kelapa dalam program Penataan Lingkungan Tnyafar Adaut Tubun. Sengketa lahan antara Warga Desa Tempirai Utara dan PT Proteksindo Utama Mulia diMediasi gagal dilakukan karena sedang beroproses di
116Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI, Sumatera Selatan. Dugaan kriminalisasi terhadap para Ninik MamakPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kasus sedang berproses
117Pemangku Adat Nagari Kapa terkait penolakan penerbitan HGU PT. Permata Hijau Pasaman i (PT. PHP I). Dugaan pengerusakan, perampasan lahan, danKasus sedang berproses
intimidasi, yang dilakukan oleh PTPN II unit Kebun Tanjung Jati kepada masyarakat di area eks HGU PTPN II seluas 10 Ha di Pasar 8 Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.Kasus sedang berproses
118 119Sengketa lahan antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan warga Desa Marga Tani dan Tirta. Sengketa lahan dengan PT. Teguh Karsa WanaTidak ada kesepakatan mediasi dan
119Lestari atas lahan di Desa Buantan Besar Kecamatan Bunga Raya, Kab. Siak Sri Indrapura, untuk Riau.mediasi dan telah dikeluarkan Surat Saran untuk menempuh upaya hukum.
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAMRekomendasi Komnas HAM
120Penyampaian somasi kepada PT Emerald Ferrochromium Industry (PT EFI) untuk melaksanakan kesepakatan pemberian biaya jaminan hidup terkait perjanjian pelepasan hakTelah dikeluarkan Saran Pengaduan.dikeluarkan Surat Saran Pengaduan.
121atas kebun warga Desa Gulo kepada PT EFI. Dugaan penyerobotan lahan 5000 Ha milik Kelompok Tani Koperasi Berkah Bersama di Kabupaten Kecamatan Anggana Kutai Kertanegara oleh PT Sinar Kumala Naga (PT SKN) untuk kegiatan pertambangan tanpaMediasi gagal dilakukan dan telah dikeluarkan Rekomendasi dan Surat Saran untuk menempuh upaya hukum.Mediasi gagal dilakukan dan dikeluarkan dan Surat menempuh
122pemberian ganti rugi maupun lahan pengganti. Sengketa penutupan saluran air oleh anggota TNI yang menyebabkan kolam dan sawah tidak dapat digarap sejak 2012.Mediasi gagal dilakukan dan telah Rekomendasi Saran untukMediasi gagal dilakukan dan dikeluarkan dan Surat menempuh
123Dugaan pengambilalihan lahan kebun kelapa seluas 70are secara sewenang-wenang oleh Kepala Desa Kolo Atas untuk dijadikan sarana olahraga, dengan disertai intimidasi dari oknum Polisi dari Polsek Momosalato dan oknum anggota TNI.upaya hukum. Kasus sedang berprosesKasus sedang berproses
124anggota TNI. Sengketa kepemilikan atas tanah di Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai antara masyarakat anggota 10 kelompok tani yang tergabung dalam RAMPAH (Rakyat Menggugat Perampasan Tanah) dengan PT. Soeloeng LaoetTelah dikeluarkan Saran PengaduanTelah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan
125perkebunan Sinah Kasih. Rencana pembersihan/pengoptimalan lahan oleh PTPN II Kebun Helvetia di areal Pasar XI Dusun VIII Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang yang termasuk dalam HGU No. 111 a.n. PTPN II sedangkan di atas lahan tersebut masyarakat telah membangun rumah sederhanaTelah dikeluarkan Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.Telah dikeluarkan Surat Kelengkapan
126dan lahan bercocok tanam. Dugaan penguasan lahan dan hasil panen Kelompok Tani Elang Laut yang disertai intimidasi dari anggota Polisi Mako Brimob Kelapa DuaKasus sedang berprosesKasus sedang berproses
127Sengketa lahan dan perusakan tanam tumbuh milik Kumpul Barus yang terletak lahan SHM No. 29 dan 30 Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang oleh pihak PTPN II Kebun SeiTelah dikeluarkan Saran PengaduanTelah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan
128Semayang Sengketa lahan seluas 4 Ha dahulu termasuk wilayah Desa Tambak Cekur, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, sekarang Kab. Serdang Bedagai yang diklaim masuk dalam HGU No. 4 tahun 2009 a.n. PTPN III Kebun Sarang GintingTelah dikeluarkan Permintaan Berkas Pengaduan.dikeluarkan Surat Kelengkapan Berkas Pengaduan.
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
sepihak yang diusahakan oleh petai anggota Kelompok Tani Barokah di area Kebun milik PTPN VIII Afdeling Mandalareh, Ds. SinarPermintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
130Jawa Barat Perampasan lahan perkebunan dan penghancuran rumah secara paksa tanpa pemberitahuan dan penyelesaian; serta intimidasi dengan menggunakan preman oleh perusahaanTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan.
131Sengketa lahan antara Serikat Tani Mandiri (StaM) Kab. Cilacap dan PTPN IX Kawung atas lahan eks HGU PTPN IX Kawung Afdeling Gunung Panenjoan Blok Cikuya, Desa BantarTelahdikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
132Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap Sengketa lahan perkebunan seluas ± 4000 Ha yang terletak di 4 Desa; Desa Maredan, Desa Tualang, Desa Gasip, dan Desa Pinang Sebatang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehubungandengan belumdilakukannya pengembalian lahan perkebunan yang beradaTelah dikeluarkan Saran Pengaduan.
133Persada (PT. AIP) Sengketa tanah perkebunan PT Veteran Sri Dewi yang terletak di Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.Telah dikeluarkan Saran Pengaduan.
134Sengketa lahan berupa pengingkaran kerja sama bagi hasil panen kelapa sawit oleh PT Wahana Karya Sejahtera kepada kelompok tani TunasKasus sedang berproses.
135Mandiri sejak tahun 2012. Keberatan masyarakat adat Talang Parit atas perpanjangan HGU PT Inecda Plantation yang mengancam hilangnya mata pencaharianKasus sedang berproses.
136Dugaan tindakanpembakaran lahan untuk memperluas lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Dongin Prabhawa.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan
137Sengketa lahan plasma antara Masyarakat Kuantan Singingi Desa Simpang Raya dengan PT. Wanasari Nusantara dan PT. Mustika Agro Sari yang berujung pada dugaan kriminalisasi terhadap warga yang ditangkap dan ditahan oleh Polres Kuantan SingingiKasus sedang berproses.

Tabel 14 Data Aduan Komnas HAM RI 2020-2023

Dari total 179 kasus yang diterima Komnas HAM, terdapat 42 aduan yang mendapatkan tindak lanjut penyelesaian hingga tahun sesudahnya, sehingga untuk data tabel rincian nama kasus dan rekomendasinya hanya disampaikan 137 kasus sesuai per nama kasusnya. Data ini diambil per bulan Agustus 2024 berdasarkan Sistem Penanganan Kasus Duham Online Komnas HAM. Dapat disimpulkan bahwa dari data rincian kasus yang masuk ke Komnas HAM terkait konflik Agraria sektor perkebunan, maka kasus yang banyak diadukan ke Komnas HAM terkait lahan/tanah, pengambil alihan lahan sewenang-wenang, dan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai.

Adapun rincian klasifikasi pengaduannya dapat dilihat melalui tabel pengelompokkan berikut ini, diantaranya:

1) Kategori Korban

Kategori korban yang paling banyak mengalami dugaan pelanggaran HAM adalah Kelompok – Masyarakat sebesar 123 aduan dan Kelompok – Masyarakat hukum adat sebanyak 26 aduan.

Kategori KorbanJumlah
2020202120222023
Individu - Orang seorang3579
Individu – Perempuan0010
Individu - Suku0010
Organisasi0110
Korporasi1010
Kelompok - Pekerja1011
Kelompok - Masyarakat25283931
Kelompok - Masyarakat hukum adat31616
Tanpa Keterangan Korban0010
Total33355856

Tabel 15 Kategori Korban

2) Kategori Pihak yang Diadukan

Pihak yang paling banyak diadukan adalah Korporasi sebesar 103 aduan.

Kategori Pihak yang DiadukanJumlah
2020202120222023
Pemerintah pusat (kementerian)2332
Pemerintah daerah3455
Lembaga negara (non kementerian)0001
Lembaga peradilan1101
TNI1010
POLRI3354
Korporasi16173238
Kelompok - Masyarakat0001
Kelompok - Masyarakat hukum adat1100
BUMN/BUMD6482
Organisasi0211
Individu - Orang seorang0011
Individu - Pekerja/Profesi0010
Tanpa Keterangan Pihak Teradu0010
Kategori Pihak yang DiadukanJumlah
2020202120222023
Total33355856

Tabel 16 Kategori Pihak yang Diadukan

3) Sebaran Wilayah Peristiwa

Sebaran wilayah peristiwa sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Klasifikasi Wilayah Peristiwa 2020Jumlah
2020202120222023
Aceh0101
Jambi2573
Jawa Barat2220
Jawa Tengah1000
Jawa Timur1120
Kalimantan Barat2386
Kalimantan Timur2114
Kalimantan Tengah0025
Kalimantan Utara0001
Kepulauan Riau0010
Maluku1100
Maluku Utara1010
Papua1001
Papua Barat0010
Papua Pegunungan0001
Riau5379
Sulawesi Barat1011
Sulawesi Tengah2123
Sulawesi Selatan0222
Sulawesi Tenggara0111
Sulawesi Utara0021
Sumatera Barat2432
Sumatera Selatan5796
Sumatera Utara5247
Lampung0122
Total 3333355856
Tabel 17 Klasifikasi Wilayah Peristiwa3036

Tabel 17 Klasifikasi Wilayah Peristiwa

4) Klasifikasi Hak

Hak yang paling banyak dilanggar adalah hak atas kesejahteraan sebanyak 160 aduan.

Klasifikasi HakJumlah
2020202120222023
Hak untuk Hidup0222
Hak Memperoleh Keadilan0224
Hak Mengembangkan Diri1000
Hak atas Kesejahteraan31314949
Hak atas Rasa Aman1021
Hak turut serta dalam Pemerintahan0020
Tanpa Keterangan Hak0010
Total33355856

Tabel 18 Klasifikasi Hak

5) Distribusi Penanganan Kasus

Distribusi penanganan aduan terkait kasus Perkebunan adalah sebagai berikut:

Distribusi PenangananJumlah
2020202120222023
Pengaduan571019
Pemantauan12111910
Mediasi8152118
Kearsipan8221
Perwakilan0068
Total33355856

Tabel 19 Distribusi Penanganan Kasus

c. Kasus Konflik Agraria Sektor Perkebunan

Berikut adalah contoh aduan yang ada di Komnas HAM, mengenai konflik agraria di sektor perkebunan yang kemudian ditindaklanjuti dan ditangani oleh Komnas HAM RI, yaitu kasus PTPN III di Sumatera Utara dan Kasus Pakel di Jawa Timur yang ditangani menggunakan mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan dalam bentuk pemberian rekomendasi. Serta Kasus masyarakat Desa Rondang Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi yang menuntut pengembalian lahan seluas 253, 66 Ha kepada PT. Puri Hijau Lestaria, yang ditangani dengan mekanisme mediasi Komnas HAM.

1) Kasus PTPN III di Sumatera Utara

a) Substansi Aduan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima pengaduan dari Sdr. Jonar Sihombing, dkk, yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi), terkait sengketa lahan antara masyarakat tani dengan PTPN III di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pengadu menjelaskan, adanya upaya okupasi lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN III setelah ±18 (kurang lebih delapan belas) tahun digarap dan dikelola oleh warga.

b) Bukti atau Dokumen

(1) Surat BPN RI Nomor 3000-310.3-D tanggal 19 September 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HGU PTPN III tidak lagi diperpanjang.

(2) Surat PTPN III nomor KBANG/X/258/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 perihal Himbauan Pengosongan Areal PT Perkebunan Nusantara III sesuai Sertifikat HGU No. 1/Pematangsiantar yang intinya memberitahukan bahwa PTPN III akan melakukan penyelamatan aset berupa lahan dengan alas hak Sertifikat HGU No. 1/Pematangsiantar yang masih diduduki dan digarap masyarakat dengan melakukan pembersihan pada 18 Oktober 2022.

(3) HGU No. 1/Pematangsiantar seluas kurang lebih 126,59 Ha tersebut masih aktif.

c) Analisa

Tindakan okupasi lahan yang telah dikelola/digarap oleh warga secara paksa dan sepihak, berdampak pada warga kehilangan akses lahan sebagai sumber pencaharian. Selain itu, tindakan okupasi lahan juga berdampak terhadap penggusuran tempat tinggal. Kedua dampak tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesejahteraan, khususnya hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan. Mayoritas warga terdampak adalah lansia, perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan.

Selain itu, adanya laporan terhadap warga adalah bentuk kriminalisasi yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas keadilan. Warga yang memperjuangkan haknya tidak boleh dilihat dari sudut pandang pidana, kecuali memang warga melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis). Kriminalisasi terhadap warga adalah bentuk pelanggaran hak atas keadilan.

Dampak yang diterima warga tidak hanya itu, mobilisasi aparat keamanan (polisi dan preman sekitar) dalam jumlah besar disertai tindakan intimidasi dan kekerasan fisik adalah bentuk pelanggaran hak atas rasa aman. Warga merasa aktivitasnya diawasi oleh aparat keamanan, sedangkan lahan yang sedang disengketakan masih dalam proses hukum.

d) Rekomendasi

(1) Menteri Badan Usaha Milik Negara RI

i. Memerintahkan kepada jajaran Direksi PTPN III untuk menghentikan segala bentuk okupasi dan penggusuran secara paksa terhadap warga Kampung Baru sebagai penghuni lahan sengketa.

ii. Memerintahkan kepada jajaran Direksi PTPN III untuk menghentikan segala bentuk tindakan intimidatif dan represif terhadap warga masyarakat yang menyebabkan rasa trauma, rasa tidak aman dan segala bentuk tindakan kekerasan terutama dengan memobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar.

iii. Menghormati proses hukum terkait gugatan atas sengketa lahan di lokasi hingga adanya keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) terkait status lahan tersebut.

iv. Menghentikan segala bentuk/upaya kriminalisasi terhadap warga.

V. Menghormati pemberlakuan status quo atas objek sengketa dimaksud sesuai arahan Menteri ATR/BPN RI untuk pada 28 Oktober 2022 dan 02 November 2022 (dalam rapat bersama Konsorsium Pembaharuan Agraria) sembari menunggu proses penyelesaian secara komprehensif.

vi. Menghormati keputusan bersama hasil pertemuan yang difasilitasi oleh KSP pada tanggal 20 Maret 2023.

vii. Menghargai prinsip Bisnis dan HAM PBB sebagaimana tertuang dalam Prinsip Panduan Bisnis dan HAM/ UN Guiding Principles on Bussines and Human Right (UNGPs) dalam menyikapi permasalahan tersebut.

viii. Merumuskan upaya penyelesaian secara efektif dan komprehensif bersama para pihak.

(2) Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

i. Mengambil langkah penyelesaian sengketa dan konflik tersebut secara efektif dan komprehensif.

ii. Mengevaluasi kembali proses penerbitan/pemberian izin HGU No. 1/Pematangsiantar kepada PTPN III.

iii. Mempertimbangkan kebijakan enclave sebagian luasan lahan dari jumlah HGU No. 1/Pematangsiantar kepada PTPN III untuk kemudian dapat dijadikan sebagai Objek TORA untuk kepentingan/kebutuhan warga terdampak sebagai salah satu alternatif penyelesaian

(3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

i. Memerintahkan Polda Sumatera Utara untuk menarik pasukan perbantuan pengamanan okupasi lahan yang diminta oleh PTPN III dari lokasi sengketa yang tidak proporsional.

ii. Menghentikan segala bentuk kegiatan sweeping, tindakan intimidatif dan represif dari komponen petugas pengamanan terhadap warga Kampung Baru di lokasi sengketa.

iii. Memposisikan aparat Kepolisian sebagai pelindung bagi semua pihak dan bersikap netral serta mendorong penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan caracara dialogis, humanis dan damai.

iv. Memastikan dan menjamin situasi di lapangan tetap kondusif.

v. Menghentikan upaya pemanggilan dan permintaan keterangan (kriminalisasi) terhadap sejumlah warga petani oleh Penyidik Polda Sumatera Utara terkait penerapan Pasal 55 Jo Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

vi. Menghormati proses hukum terkait gugatan atas sengketa lahan di lokasi hingga adanya keputusan hukum inkracht terkait status lahan tersebut.

vii. Melakukan evaluasi terkait penempatan aparat kepolisian di lokasi sengketa mengingat telah adanya atensi Menteri ATR/BPN RI untuk pemberlakuan status quo atas objek sengketa dimaksud pada 28 Oktober 2022 dan 02 November 2022 (dalam rapat bersama Konsorsium Pembaharuan Agraria) sembari menunggu proses penyelesaian secara komprehensif.

viii. Menghormati keputusan bersama hasil pertemuan yang difasilitasi oleh KSP pada tanggal 20 Maret 2023.

(4) Gubernur Sumatera Utara

i. Mendorong situasi dan kondisi yang aman dan kondusif.

ii. Memfasilitasi ruang-ruang penyampaian aspirasi dan dialogis antara para pihak.

ii. Melakukan verifikasi terhadap warga yang menetap dan menggarap lahan di lokasi sengketa.

iv. Memastikan jaminan pemenuhan hak warga terdampak terutama terhadap kelompok rentan perempuan, anak dan lansia.

v. Memastikan adanya mekanisme pemulihan kepada warga terdampak terutama yang mengalami dampak psikis.

vi. Memastikan jaminan keberlangsungan hidup bagi warga terdampak terutama berkaitan dengan hak atas pekerjaan/sumber pencaharian, tempat tinggal layak serta hak kesejahteraan lainnya jika telah terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau upaya penyelesaian lain yang efektif dan komprehensif.

(5) Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi)

i. Menghentikan sementara waktu aktivitas di atas lahan garapan yang sedang bersengketa, terkecuali yang berkaitan langsung dengan pemenuhan sumber pangan keluarga dalam jumlah terbatas.

ii. Ikut serta menjaga situasi yang kondusif serta mencegah tindakan-tindakan yang dapat memicu keributan/kerusuhan.

iii. Mencegah adanya tindakan provokatif dari oknum atau pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

iv. Melakukan upaya-upaya penyelesaian atas permasalahan sengketa lahan dimaksud melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

v. Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum musyawarah/dialogis yang digagas oleh pemerintah dalam rangkapenyelesaianpermasalahan tersebut secara komprehensif dan bermartabat.

2) Kasus Pakel di Jawa Timur

a) Substansi Aduan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menangani pengaduan Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat Untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (TeKAD GARUDA), selaku pendamping Rukun Tani Sumberejo Pakel, yang mengadukan konflik agraria di Desa Pakel antara warga yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel dengan PT Bumisari. Keberatan Pengadu didasari adanya upaya PT Bumisari untuk mengambil alih lahan warga seluas 4.000 bahu, yang selama ini dimanfaatkan warga sebagai sumber penghidupan mereka sejak diterbitkannya Akta nomor 29 Tahun 1929 oleh Bupati Banyuwangi. Pengadu juga melaporkan dugaan kekerasan dan kriminalisasi petani Pakel di tengah konflik agraria tersebut.

b) Bukti atau Dokumen

PT Bumisari menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 1 Desa Klunching dan HGU Nomor 8 Desa Sonngon yang keduanya berakhir pada 31 Desember 2009. Selanjutnya, pada tahun 2019 dilakukan pemecahan sertifikat HGU Nomor 8 Desa Songgon menjadi HGU Nomor 00295, HGU Nomor 00296 dan HGU Nomor 00297 yang berakhir pada 31 Desember 2034. Kemudian HGU Nomor 1 Desa Klunching diubah menjadi HGU Nomor 00298 yang berakhir pada 31 Desember 2034.

c) Analisa

Salah satu penyebab konflik adalah informasi mengenai HGU PT Bumisari yang tidak dipublikasikan. Warga yang meminta informasi mengenai HGU PT Bumisari agar tidak terjadi tumpang tindih konsesi/perizinan dengan wilayah yang digarap oleh warga. Selain itu, keterbukaan informasi tersebut penting untuk melihat kebenaran dalam proses penerbitan HGU PT Bumisari.

Konflik agraria yang terjadi disertai tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi oleh PT Bumisari, kepolisian, dan warga Desa Pakel itu sendiri. Dampak dari kekerasan tidak hanya dialami Warga Pakel, namun juga PT Bumisari yang mengalami kerugian harta benda. Tindakan kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak atas rasa aman terhadap warga sekitar perusahaan yang melakukan aktivitas.

d) Rekomendasi

(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

i. Mempertimbangkan penyelesaian melalui Keadilan Restoratif bagi kelompok rentan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

ii. Melakukan penanganan konflik sosial secara proporsional, akuntabel dan humanis serta mengedepankan pendekatan dialogis dengan memperhatikan prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dan Perkap Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

iii. Mempertimbangkan untuk menunda perkara pidana dan menunggu putusnya perkara perdata, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat.

iv. Menjamin hak konstitusional warga Pakel mengenai kebebasan bersuara dan berpendapat dalam memperjuangkan haknya.

v. Mendorong adanya pemulihan melalui dialog antara masyarakat dengan pihak Kepolisian guna memastikan situasi yang kondusif guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

(2) Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

i. Meninjau ulang HGU PT Bumisari yang diduga tumpang tindih dengan wilayah masyarakat Pakel.

ii. Memastikan penyelesaian sengketa pertanahan sebelum terbitnya izin pemanfaatan oleh pihak ketiga.

iii. Memastikan adanya keterbukaan informasi atas dokumen kebijakan publik, termasuk informasi dokumen HGU diluar informasi yang dikecualikan.

iv. Mendorong upaya penyelesaian kasus pertanahan sebelum melakukan penuntutan secara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

V. Mendorong penyelesaian konflik melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk pembukaan akses kepada masyarakat(Redistribusi Tanah)sebagai upaya menyelesaikan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah yang timpang sehingga menciptakan rasa keadilan.

(3) Bupati Kabupaten Banyuwangi

i. Memaksimalkan mekanisme khusus melalui Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial di tingkat kabupaten untuk penyelesaian konflik lahan dan Sumber Daya Alam

ii. Memastikan penyelesaian konflik lahan sebelum terbitnya izin pemanfaatan oleh pihak ketiga.

iii. Melakukan konsultasi terbuka terlebih dahulu dengan masyarakat dengan metode yang dipahami oleh masyarakat sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan, atau evaluasi atas izin-izin usaha korporasi.

iv. Memastikan kewajiban korporasi untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari luasan lahan yang dimohon dan memastikan agar korporasi melaksanakan program tanggung jawab sosial korporasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar konsesi HGU.

(4) Pengadu

i. Menghormati proses hukum yang sudah berlangsung dan menjaga situasi kondusif.

ii. Untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan dapat memicu adanya konflik terbuka antara masyarakat desa dengan pihak PT Bumisari.

iii. Mengutamakan pendekatan dialogis dalam upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme yang disepakati.

iv. Melakukan upaya hukum lain yang dapat ditempuh sesuai aturan perundang-undangan dan mekanisme hukum yang berlaku

3) Masyarakat Desa Rondang Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi yang menuntut pengembalian lahan seluas 253,66 Ha kepada PT Puri Hijau Lestari

a) Substansi Aduan

Komnas HAM telah menangani pengaduan Kepala Desa Rondang yang mewakili Masyarakat Desa Rondang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi. Konflik antara Masyarakat dengan PT. Puri Hijau Lestari dipicu karena tidak adanya komunikasi yang harmonis dan efektif dari perusahaan terkait kepemilikan lahan seluas 246,02 Ha (dua ratus empat puluh enam koma dua hektar). Luas Lahan yang dipersengketakan berdasarkan hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari. Dari luasan 246,02 Ha (dua ratus empat puluh enam koma dua hektar) tersebut 2 Ha (dua hektar) telah menjadi Hak Milik, 110 Ha (seratus sepuluh hektar) telah dimitrakan dengan perusahaan, dan 136 Ha (seratus tiga puluh enam hektar) sisa nya belum ada alas hak dan masih dikelola oleh kelompok tani.

b) Analisa

Komnas HAM telah menangani aduan dengan bersurat ke Gubernur Jambi, Bupati Muara Jambi, Kapolres Muara Jambi, Direktur PT Puri Hijau Lestari. Komnas HAM juga telah menerima dan menelaah surat dari Sekretaris Daerah Muaro Jambi yang menyampaikan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah memfasilitasi pertemuan antara Masyarakat Desa Rondang dengan Pimpinan PT Puri Hijau Lestari dengan melibatkan instansi terkait, dimana terdapat beberapa kesepakatan yang dapat diterima para pihak dan para pihak bersepakat akan melanjutkan pertemuan mediasi akan tetapi pihak perusahaan belum melaksanakan salah satu butir kesepakatan, yaitu memberikan bukti pencabutan laporan pada pihak kepolisian terhadap masyarakat

Desa Rondang, sehingga Bupati Muaro Jambi masih menunggu itikad baik dari perusahaan untuk melanjutkan upaya penyelesaian.

Komnas HAM juga menerima dan menelaah surat dari Direktur PT Puri Hijau Lestari (perusahaan) yang menyampaikan perusahaan memiliki kerjasama kemitraan dengan Koperasi Usaha Berkah sejak 13 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja sama, perusahaan tidak memiliki kerjasama kemitraan dengan masyarakat Desa Rondang baik dengan pemerintah desa maupun dengan koperasi masyarakatnya, perusahaan tidak mengetahui letak lahan seluas 246.02 ha yang dimaksud oleh Kepala Desa Rondang, dan perusahaan menilai terdapat permasalahan internal antara Koperasi Usaha Berkah dengan Koperasi Perjuangan Doa Bersama (bentukan masyarakat Desa Rondang, Perusahaaan dalam upaya penyelesaian konflik taat hukum dengan mengikuti aturan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak main hakim sendiri, sehingga kepada pihak pihak yang masih mempermasalah dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum.

Oleh Karena itu, Komnas HAM berkesimpulan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan melalui upaya Mediasi HAM, berdasarkan penjelasan dari Direktur PT Puri Hijau Lestari bahwa terdapat upaya hukum yang lebih efektif dalam menyelesaikan pengaduan yang disampaikan.

c) Saran

Komnas HAM memberikan saran kepada Masyarakat Desa Rondang untuk melanjutkan upaya hukum yang sedang berjalan guna mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang bersifat akhir dan mengikat (final and binding) atas permasalahan dimaksud.

d. Analisa Pola

Konflik agraria sektor perkebunan terjadi karena Kementerian ATR/BPN melakukan kesalahan pengukuran, pemetaan atau perhitungan luas, sehingga tidak sedikit perusahaan yang memiliki HGU tumpang tindih dengan yang dikuasai masyarakat dan juga penerbitan HGU belum berada di perkebunan yang statusnya clean and clear.

Sebagai pihak yang menerima pengesahan untuk melakukan aktivitas perkebunan, perusahaan juga tidak memiliki perspektif bisnis dan HAM dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut terlihat dari cara perusahaan yang hanya mendalilkan secara ipso jure, yaitu berdasarkan pembenaran yuridis, tidak mempertimbangkan ipso facto. Selain itu, paham positivisme hukum, yang memandang hukum sebatas peraturan perundang-undangan. Paham tersebut berdampak pada lahan yang dikuasai atau digarap masyarakat sejak lama menjadi tergusur dan masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Perusahaan yang menerima HGU tentu akan berusaha mengamankan konsesinya, dalam usaha pengamanan tersebut, tidak jarang ada keterlibatan dari TNI dan Polri. Penggunaan TNI dan Polri justru menambah dampak dari konflik agraria sektor perkebunan karena berpotensi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam pengamanan lahan.

Dari jumlah 179 kasus aduan yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait konflik agraria sektor perkebunan terdapat hak-hak masyarakat yang dilanggar. Adapun hak-hak yang dilanggar adalah sebagai berikut:

1) Hak Atas Kesejahteraan

Hak ini yang paling banyak dilanggar karena terdapat 160 kasus yang melanggar hak atas kesejahteraan khususnya hak atas lahan. Hak atas kesejahteraan merupakan hak yang dasar yang dibutuhkan untuk dipenuhi. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuall ditentukan lain. Sehingga, setiap orang berhak untuk berkehidupan yang layak.

2) Hak Memperoleh Keadilan

Sengketa lahan masyarakat biasanya terdapat indikasi kekerasan dan kriminalisasi terutama bagi masyarakat yang melakukan perlawanan. Oleh karena itu, hal ini sudah jelas akan melanggar hak memperoleh keadilan khususnya kesewenangan yang dilakukan oleh aparat Polri dan TNI.

e. Kesimpulan

Dari Konflik-konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan, secara khusus dengan mengangkat contoh kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa:

a) Pihak yang diadukan atas konflik agraria di sektor perkebunan adalah Korporasi, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, Polri dan Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga)

b) Konflik agraria di sektor perkebunan dapat terjadi akibat adanya klaim sepihak dari Perusahaan Swasta dan/atau pemerintah pada tanah yang telah dikelola masyarakat.

c) Konflik agraria di sektor perkebunan dapat terjadi akibat proses penerbitan HGU yang tidak transparan, Kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian lahan, dan hak hidup masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya konflik agraria di sektor pertambangan.

d) Adanya tindakan kekerasan dan intimidasi oleh aparat dalam proses pengosongan lahan perkebunan masyarakat

e) Pengabaian atas Hak perempuan, anak dan lansia dalam proses pengosongan lahan

f) Pengabaian/ tidak dihormatinya proses hukum yang sedang berlangsung

g) Pengosongan lahan yang tidak disertai penggantian lahan untuk dikelola masyarakat membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian

h) Klasifikasi hak yang terlanggar sehingga menciptakan konflik agraria yaitu, hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, dan hak atas rasa aman.

Dari kasus diatas, kendala kelembagaan yang mempersulit penyelesaian konflik agraria berasal dari:

1) Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat, melakukan kesalahan pengukuran, pemetaan dan/ atau perhitungan luas;

2) Badan Usaha Milik Negara RI sebagai lembaga negara yang menggunakan lahan dan membawahi perusahaan-perusahaan yang menggunakan lahan, melakukan bentuk okupasi dan penggusuran secara paksa;

3) Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negera yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tetapi melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

Dari kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi berikut ini mempersulit penyelesaian konflik agraria yang ada, antara lain Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

f. Rekomendasi

a) Rekomendasi Kelembagaan

1) Menteri Badan Usaha Milik Negara RI

Membentuk peraturan menteri yang ruang lingkupnya agar BUMN tidak melakukan penggusuran paksa terhadap warga sebagai penghuni lahan sengketa, menghormati proses hukum apabila dalam konflik perkebunan terdapat pihak yang mengajukan gugatan (perdata dan tata usaha negara), menghargai prinsip Bisnis dan HAM PBB.

2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Membentuk peraturan Kapolri yang substansinya antara lain: prosedur penyelesaian konflik perkebunan yang dilaporkan dilakukan secara keadilan restoratif, melindungi setiap orang dari ancaman kriminalisasi melalui mekanisme anti-slapp, dan tidak menggunakan tindakan kekerasan.

3) Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Mengevaluasi proses pemberian HGU atau perpanjangan HGB.

4) Menteri Dalam Negeri

Mendorong pemerintah daerah agar memfasilitasi ruang-ruang penyampaian aspirasi dan dialogis antara para pihak yang berkonflik dalam perkebunan, melakukan verifikasi terhadap warga yang menetap dan menggarap lahan di lokasi sengketa dan memastikan adanya mekanisme pemulihan kepada warga terdampak terutama yang mengalami dampak psikis.

4. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Komnas HAM sepanjang tahun 2020-2023 menerima 31 data aduan konflik agraria yang terkait dengan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Banyaknya data aduan tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus.

Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki luas perairan sekitar 6,4 juta km², yang mencakup dua pertiga dari total wilayahnya. Dengan garis pantai sepanjang

81.000 km yang membentang dari Aceh hingga Merauke, dan terdiri dari 17.501 pulau (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021). Sedangkan Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan ekosistem yang kompleks dan beragam, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Pulau-pulau kecil seringkali dipandang semata sebagai aset ekonomi yang bisa diperdagangkan. Padahal, tindakan privatisasi terhadap pulau-pulau ini dapat mengancam kelestarian biodiversitas dan nilai sosial budaya yang ada. Untuk itu, peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan pulau-pulau yang diprivatisasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi.

Proses privatisasi pulau-pulau kecil mulai tercatat sejak tahun 2o06, ketika Pulau Bidadari di Nusa Tenggara Timur (NTT) dibeli. Secara administratif, pulau ini berada di Kabupaten Manggarai Barat dan memiliki luas sekitar 50 hektar. Sejak saat itu, ratusan pulau terus mengalami komersialisasi.

Menurut data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), hingga pertengahan tahun 2023, ada sedikitnya 226 pulau kecil di Indonesia yang telah diprivatisasi. Privatisasi ini umumnya terjadi melalui transaksi jual beli, yang kemudian diikuti oleh pengelolaan dan pemanfaatan pulau oleh individu atau perusahaan tertentu. Alasan di balik transaksi ini beragam, termasuk untuk investasi di sektor pariwisata, konservasi, maupun pertambangan (Kompas.id, 2023).

Menurut catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sepanjang tahun 2023, terjadi 241 konflik agraria yang lima diantaranya adalah konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mencakup area seluas 428 hektar dan berdampak pada 770 kepala keluarga di enam desa. Penyebab utama konflik ini adalah kegiatan bisnis pertambakan dan reklamasi, yang masing-masing menyumbang dua kejadian, serta satu kejadian yang dipicu oleh pembangunan pariwisata di kawasan sempadan Pantai (KPA,2023).

a. Konteks Permasalahan

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 yang tercantum dalam Buku Statistik Indonesia 2024, pada tahun 2023, Indonesia memiliki 17.001 pulau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.771 pulau telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ditjen Bina Adwil Kemendagri, 2023). Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 14.807 dari total pulau-pulau tersebut tergolong sebagai pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 kilometer persegi (Grahadyarini, 2024). Meskipun jumlah pulau kecil ini dapat menjadi aset bagi Indonesia, namun akan menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik.

Hingga saat ini, perhatian negara terhadap pulau-pulau kecil masih didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, kebijakan ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau kecil. Dalam pengelolaannya, sering terjadi perdebatan yang melibatkan aspek ekonomi, geopolitik, dan sosial budaya, yang justru berdampak negatif bagi masyarakat pulau. Dari perspektif geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan antara pulau besar dan kecil (Anandar et al., 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya dengan melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang berbasis konservasi dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, regulasi tersebut juga mengkategorikan masyarakat pesisir menjadi masyarakat tradisional dan masyarakat adat. Masyarakat pesisir seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki hak ulayat (wilayah adat) dalam mengelolah wilayah pesisir dan laut mendapat perhatian yang kurang tentang hak atas tanah dan wilayahnya yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat adat (Tjiptabudy, 2010).

Konflik agraria di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia melibatkan berbagai sektor dan aktor yang kompleks, serta diatur oleh regulasi yang kerap terjadi tumpang tindih. Dari segi sektornya, konflik ini terutama terjadi dalam industri pertambangan, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur. Pertambangan misalnya, konflik ini mencakup eksploitasi pasir laut, minyak, gas, dan mineral yang merusak lingkungan pesisir dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Dalam sektor perikanan, konflik muncul ketika wilayah tangkapan ikan tradisional yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat diambil alih oleh perusahaan besar, baik domestik maupun asing. Di sektor pariwisata, pengembangan kawasan wisata di pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali menyebabkan pengusiran atau pembatasan akses masyarakat lokal terhadap tanah dan sumber daya mereka. Sementara itu, proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan pembangkit listrik, seringkali mengorbankan tanah dan wilayah adat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas HAM sampai dengan Desember 2023, diklasifikasikan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini sangat beragam, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta nasional dan multinasional, hingga masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah pusat dan daerah seringkali berada di pihak perusahaan, memberikan izin eksploitasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat terdampak. Perusahaan-perusahaan besar, baik domestik maupun asing, menjadi aktor utama dalam konflik ini, berusaha mengamankan akses dan kontrol atas sumber daya alam dengan berbagai cara, termasuk penggunaan kekuatan aparat keamanan. Di sisi lain, masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali berada dalam posisi yang lemah, dengan akses terbatas terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

b. Data Aduan

Komnas HAM RI cukup banyak menerima data pengaduan terkait konflik agraria di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil selama periode 2020 hingga 2023, di periode tersebut terdapat sejumlah 31 aduan yang diterima dan diproses. Adapun rincian kasus yang masuk dan ditangani oleh Komnas HAM adalah sebagai berikut:

No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
1Penolakan masyarakat Malalayang Satu terhadap pembangunan reklamasi di Pantai Minanga, SulawesiSudah keluar Rekomendasi Komnas HAM RI Nomor: 626/PM.00/R/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 kepada Menteri
_
No.Nama Kasus Utara, yang mana prosesRekomendasi Komnas HAM Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,
2memasukkan alat berat/excavator ke lokasi pembangunan melibatkan aparat kepolisian dari Polsek Malalayang dan Polresta Manado Penangkapan dan proses hukumMenteri Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, Direktur Utama PT. TJ Silfanus, dan kepada pengadu. Telah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAM RI Nomor: 131/TUA/XII/2019
sewenang-wenang, serta diskriminasi penanganan oleh Polda Sulawesi Tenggara terhadap warga Desa Sukarela Jaya, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan terkait upaya penolakan tambang nikel yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana/GKP.HAM RI Nomor: 131/TUA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Serta Rekomendasi Komnas HAM RI Nomor: 132/TUA/XII/20219 tanggal 13 Desember 2019 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3Dugaan kriminalisasi terhadap Pembela HAM, Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Daniel), dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup akibat tambak udang ilegal di wilayah Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah.Telah dikeluarkan Amicus Curiae Komnas HAM RI Nomor: 147/PM.00/AC/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 kepada Ketua PN Jepara cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa. Serta telah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAM RI Nomor: 309/PM.00/R/IV/2024 tanggal 26 April 2024 kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Kejaksaan Republik
4Penolakan Kelompok Masyarakat Malalayang Dua terhadap rencana penertiban pesisir pantai Malalayang Dua yang dilakukan oleh Walikota Manado, yang didasari oleh Perda Kota Manado No. 6 Tahun 2012 dan Perda Kota Manado No. 2 TahunIndonesia, dan Ketua Komisi Yudisial. Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan
5Dugaan penolakan permohonan rekomendasi penerbitan sertifikat tanah atas 2 bidang tanah (empang/tambak) yang terletak di Pungrake Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan oleh BPN Kabupaten Luwu.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
No. 6Nama Kasus Sengketa tanah seluas 356.771 Ha diRekomendasi Komnas HAM Telah dikeluarkan Surat Permintaan
sepanjang pantai Kecamatan Paranggupito (meliputi area Desa Paranggupito, Desa Gunturharjo, dan Desa Gudangharjo) Kabupaten Wonogiri antara Paguyuban Petani Paranggupito dengan PT Batik Keris sejak tahun 1989Kelengkapan Berkas Pengaduan
7Keberatan masyarakat Kecamatan Pamurbaya yang terkena dampak dari ditetapkannya Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 dan Perda No 12 tahun 2014 Tentang RTRW Tahun 2014-2034, yang pada pokoknya Kawasan lindung Pantai timur Surabaya menjadi ruang kebun raya/terbuka hijau seluas -/+ 2500 Ha oleh Pemerintah Kota SurabayaTelah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan
8oleh Pemerintah Kota Surabaya Pencemaran lingkungan di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah yang diakibatkan oleh tambak udang dan berdampak pada terjadinya penurunan tanah dan erosi serta dampak ekologis berupa bau, gangguan kesehatan,dan mengganggu biota laut akibat limbahTelah dibuatkan Surat Tanggapan Pengaduan
9dari tambak udang. Pembayaran ganti rugi yang tidak laik oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara terhadap para penggarap tambak di Sungai Perangkat RT003 dan Sungai Babi RT009 Desa Sepatin Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara,Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan
10Dugaan upaya relokasi Masyarakat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cacalan RW02 Lingkungan Sukowidi Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi oleh Pemerintah Kab. Banyuwangi sehubungan izin pemanfaatan sempadan Pantai Cacalan yang diberikan Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi kepada PT Lundin Invest IndustryTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan
No. 11Nama Kasus Dugaan rencana pengerukan pasir laut pesisir dalam rangka pembangunan tanggul laut pada proyek Jalan Tol Semarang - DemakRekomendasi Komnas HAM Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan
di Desa Balong Kec. Kembang, Kab. Jepara oleh PT Energi Alam Lestari seluas 2.339 Ha dan PT Bumi Tambang Indonesia seluas 1.050 Ha tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan sosial pesisir laut tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat setempat, termasuk situs religi masyarakat setempat. Dugaan perampasan hak rakyat
12Dugaan perampasan hak rakyat berupa hilangnya sebagian hak lahan usaha berupa petakan tambak bagi warga transmigrasi akibat dikeluarkannya Sertifikat HGU atas nama PT. Bumi Harapan Jaya oleh BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan
13Dugaan tindakan sewenang-wenang Polres Kota Bima dalam penetapan Wakil Walikota Bima sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan atas tindak pidana pembangunan dermaga ilegal di kawasan konservasi laut sekitar Pantai Bonto, Kelurahan Kolo, KotaTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan
14Bima. Penolakan pertambangan emas atas rencana operasional pertambangan emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe paska penerbitan IUP (Izin Usaha Produksi) oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dengan luas konsesi 42.000 HaKasus sedang berproses. Komnas HAM RI pernah mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 7 Juli 2022 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, dan Bupati
15Penolakan pengembangan tambak udang di Nagari Gasan Gadang dan Nagari Malai V Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan akan berdampak pada lingkungan dan menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayanKepulauan Sangihe. Kasus sedang berproses
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
16Dugaan kriminalisasi terhadap 6 (enam) orang warga yang ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemalsuan dokumen dan perampasan hak. Laporan dilakukan oleh PT Matra Arona Banggai serta intimidasi dari pihak polisi dan perusahaan untuk mengusir, menggusur warga dari tanah dan tambak miliknya.Kasus sedang berproses
17Pengaduan masyarakat pesisir tanggung lestari, mewakili petani, nelayan, penambak udang lokal, penderes, dan masyarakat setempat dikarenakan adanya penolakan rencana pembangunan tambak udang modern (Shrimp Estate) yang terletak di Desa Tegalretno dan sekitarnya, Kecamatan Petanahan, KabupatenKasus sedang berproses
18Kebumen Penggusuran terhadap warga 22 KK di kawasan Pantai Merpati, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan alasan revitalisasi untuk pembangunan pusat kuliner dan Water Front City oleh Pemkab Bulukumba tanpa adanyaKasus sedang berproses
19Dugaan pengrusakan terumbu karang di Pantai Polimo Desa Silabu MentawaiKasus sedang berproses
20Kerusakan Pagar Sogili / Waya Masapi (alat tangkap ikan tradisional) akibat penutupan pintu air pada bantaran Sungai Poso di Desa Saojo oleh PT Poso Energy tanpa ganti rugi.Kasus sedang berproses
21Penolakan kegiatan pertambangan timah di perairan Pantai Matras hingga Pesaren, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka oleh PT Timah Tbk yang mengancam kelestarian lingkungan dan hilangnya sumber mata pencaharian paraKasus sedang berproses
22Pengaduan terkait kerusakan lingkungan akibat dari PSN Pelabuhan Makassar New Port yang terletak di JI.Kasus sedang berproses
No.Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
Sultan Abd. Raya, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dikarenakan aktivitas reklamasi yang merusak ekosistem laut dan berdampak pada kegiatan mata pencaharian nelayan di sekitar pesisir Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
23Pengaduan terkait penambangan pasir pantai oleh PT Royal Boskalis dan PT Benteng Laut di wilayah Pulau Kodingareng Lompo, Makassar, Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah tangkap, ruang hidup, dan ruang produksi nelayan. Perusahaan menambang pasir laut pada jarak 200 m dari pantai.Kasus sedang berproses

Tabel 20 Data Aduan Komnas HAM

Dari total 31 kasus yang diterima Komnas HAM, terdapat 8 aduan yang mendapatkan tindak lanjut penyelesaian hingga tahun sesudahnya, sehingga untuk data tabel rincian nama kasus dan rekomendasinya hanya disampaikan 23 kasus sesuai per nama kasusnya.

Data pengaduan Komnas HAM dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa konflik agraria di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia melibatkan berbagai pihak, dengan korporasi dan pemerintah daerah sebagai teradu utama. Data ini diambil per bulan September 2024 berdasarkan Sistem Penanganan Kasus Duham Online Komnas HAM. Dalam data tersebut, terdapat 31 pengaduan yang mayoritasnya terkait isu agraria dan lingkungan hidup. Masyarakat lokal sering kali menjadi korban, dengan hak atas kesejahteraan dan hak untuk hidup sebagai hak yang paling sering dilanggar.

Adapun rincian klasifikasi pengaduannya dapat dilihat melalui tabel pengelompokkan berikut ini, diantaranya:

a) Klasifikasi Korban

Kategori KorbanJumlah
2020202120222023
Individu - Orang seorang1002
Kelompok - Masyarakat5788
Total67810

Tabel 21 Klasifikasi Korban

Data di atas menunjukkan bahwa kelompok masyarakat merupakan kategori korban yang paling banyak mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dengan total 28 aduan sepanjang periode 2020-2023. Individu hanya menyumbang 3 aduan. Data aduan ini menandakan bahwa konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung melibatkan komunitas secara keseluruhan daripada individu perorangan. Hal ini mencerminkan dampak sosial yang luas dari konflik-konflik tersebut, yang seringkali melibatkan komunitas besar yang berjuang mempertahankan hak kolektif mereka atas tanah dan sumber daya alam.

b) Kategori Pihak yang Diadukan

Kategori Pihak TeraduJumlah
2020202120222023
Pemerintah pusat (kementerian)1011
Pemerintah daerah0324
POLRI1132
Korporasi4303
BUMN/BUMD0010
Kelompok - Masyarakat0010
Total67810

Tabel 22 Kategori Pihak yang Diadukan

Korporasi dan pemerintah daerah adalah pihak yang paling banyak diadukan, dengan korporasi mencatat 10 aduan dan pemerintah daerah 9 aduan. Ini menyoroti adanya pola ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat lokal dan entitas bisnis serta otoritas pemerintah. Ketika korporasi beroperasi di wilayah-wilayah ini, seringkali terjadi benturan dengan kepentingan masyarakat lokal yang menyebabkan konflik. Pemerintah daerah, yang seharusnya berperan sebagai pelindung hak-hak warga, seringkali justru menjadi pihak yang diadukan karena kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

c) Sebaran Wilayah Peristiwa

Wilayah PeristiwaJumlah
2020202120222023
Jawa Tengah1122
Jawa Timur0101
Kalimantan Timur0100
Kepulauan Bangka Belitung1100
Nusa Tenggara Barat2100
Sulawesi Selatan2011
Sulawesi Tengah0111
Sulawesi Tenggara0011
Sulawesi Utara0123
Sumatera Barat0011
Total67810

Tabel 23 Sebaran Wilayah Peristiwa

Wilayah dengan jumlah aduan terbanyak adalah Sulawesi Utara dan Jawa Tengah, masing-masing dengan 7 kasus. Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini menghadapi tantangan besar terkait konflik agraria dan lingkungan. Sulawesi Utara, yang kaya akan sumber daya alam, sering menjadi lokasi eksploitasi yang intensif, sementara Jawa Tengah menghadapi masalah terkait reklamasi dan pertambangan. Data ini menunjukkan adanya konsentrasi permasalahan di wilayah tertentu yang memerlukan intervensi khusus dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

d) Detail Isu dan Tindakan

Detail Isu dan Tindakan AduanJumlah
2020202120222023
Agraria3456
Lahan/Tanah1102
Pertambangan1021
Pesisir Ketidakprofesionalan /1333
ketidaksesuaian prosedur oleh APH Penetapan tersangka tidak sesuai1001
prosedur1001
Human Rights Defender (HRD)0001
Kriminalisasi HRD0001
_ingkungan Ganggungan terhadap kawasan2232
lindung1110
Pencemaran sumber mata air Pembuangan limbah ke lingkungan1121
tempat tinggal0001
Penggusuran/relokasi Pemaksaan relokasi/revitalisasi pasar0100
tanpa sosialisasi0 61 700
Total810

Tabel 24 Detail Isu dan Tindakan

Berdasarkan data di atas, isu agraria mendominasi dengan 18 aduan, diikuti oleh isu lingkungan dengan 9 aduan. Ini menegaskan bahwa masalah kepemilikan dan penggunaan lahan merupakan isu utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kasus terkait lingkungan hidup seperti pencemaran dan kerusakan kawasan lindung juga muncul sebagai masalah signifikan. Tindakan-tindakan yang diambil, seperti kriminalisasi pembela HAM dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, menambah kompleksitas konflik, yang seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

e) Klasifikasi Hak

Klasifikasi HakJumlah
2020202120222023
Hak Untuk Hidup1332
Hak Memperoleh Keadilan1011
Hak Atas Rasa Aman0012
Hak Atas Kesejahteraan4435
Total67810

Tabel 25 Klasifikasi Hak

Hak atas kesejahteraan adalah hak yang paling sering dilanggar dengan 16 aduan, diikuti oleh hak untuk hidup dengan 9 aduan. Ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berdampak pada kehilangan tanah atau akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga secara langsung mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran ini seringkali terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin memburuk akibat hilangnya sumber penghidupan.

f) Distribusi Penanganan Aduan

DistribusiJumlah
2020202120222023
Pengaduan2313
Pemantauan3355
Mediasi1110
Kearsipan0001
Perwakilan0011
Total67810

Tabel 26 Distribusi Penanganan Aduan

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar aduan ditangani melalui pemantauan, dengan total 16 kasus. Mediasi hanya dilakukan dalam 3 kasus, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berseteru masih sangat terbatas.

c. Kasus Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dua kasus yang menjadi contoh berikut ini adalah pertama, kasus kerusakan Pagar Sogili akibat penutupan pintu air pada bantaran Sungai Poso di Desa Saojo oleh PT Poso Energy; dan kedua, kasus penolakan pertambangan emas atas rencana operasional pertambangan emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe paska penerbitan IUP (Izin Usaha Produksi) oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dengan luas konsesi 42.000 Ha.

1) Kasus kerusakan Pagar Sogili akibat penutupan pintu air pada bantaran Sungai Poso di Desa Saojo oleh PT Poso Energy

Komnas HAM telah menerima dan menangani pengaduan dari Aliansi Pembela Tanah Poso, yang bertindak atas nama warga Desa Saojo, Kecamatan Pamona Utara, pemilik Pagar Sogili, suatu alat tradisional untuk menangkap ikan sidat (waya masapi), yang terletak di bantaran Sungai Poso, Desa Saojo (Sondaka). Keberadaan Pagar Sogili ini tercatat dalam Surat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Poso Nomor 523/270/DPK.Sek- 280/2019.

Pagar Sogili bukan hanya alat tangkap ikan, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya Suku Pamona di Poso yang telah digunakan selama turun-temurun sebagai sumber utama mata pencaharian warga Desa Saojo. Masalah muncul pada 1 Juli 2019, ketika PT Poso Energy menutup pintu air yang menyebabkan peningkatan debit air di Sungai Poso. Kenaikan debit ini memicu banjir yang merusak pagar sogili dan rumah warga di sekitar lokasi. Akibat penutupan pintu air tersebut, alat tangkap ini tidak lagi dapat digunakan, yang berdampak langsung pada hilangnya sumber penghidupan warga setempat. Pengadu mengalami kerugian material signifikan akibat kehilangan kemampuan menangkap sidat dengan cara tradisional tersebut.

Pengadu telah mengirimkan surat pengaduan langsung kepada pimpinan PT Poso Energy, berharap adanya penyelesaian dalam bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita, namun surat tersebut tidak mendapatkan balasan. Meskipun demikian, warga tidak bermaksud menghalangi proyek PLTA yang dilaksanakan oleh PT Poso Energy. Mereka hanya berharap agar perusahaan dapat memberikan kompensasi yang layak sebagai ganti rugi atas hilangnya sumber mata pencaharian warga melalui penggunaan pagar sogili.

Dalam merespon aduan ini, Komnas HAM RI telah melakukan berbagai langkah penyelesaian melalui pra mediasi dengan pihak pengadu dan juga mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Poso, dan PT Poso Energy. Pertemuan tersebut diadakan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

a) PT Poso Energy telah menyiapkan bentuk pembayaran kompensasi bagi warga yang terdampak, khususnya penambang pasir, namun belum mencapai kesepakatan dengan warga Desa Saojo terkait bentuk dan besaran kompensasi tersebut.

b) Perusahaan juga menawarkan opsi penyelesaian yang lebih konkret bagi warga terdampak, seperti program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan desa. Ini mencakup inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan penghidupan warga dalam jangka panjang.

c) PT Poso Energy menyatakan kesediaannya untuk difasilitasi oleh Komnas HAM dalam proses musyawarah melalui mekanisme mediasi. Namun, perusahaan mensyaratkan adanya bukti konkret dari warga mengenai dampak langsung dari aktivitas perusahaan yang menyebabkan kerugian.

d) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso menyatakan komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan mediasi dan bentuk upaya penyelesaian lainnya. Mereka juga berjanji akan bekerja sama dalam batas kewenangan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membantu penyelesaian konflik ini.

Komnas HAM RI telah meminta tanggapan dari pihak pengadu terkait hasil rapat koordinasi tersebut. Namun, hingga saat ini, pengadu belum memberikan jawaban resmi atas surat yang disampaikan oleh Komnas HAM RI, padahal tanggapan dari pengadu akan sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa ini.

Kasus di Desa Saojo, Kecamatan Pamona Utara, Poso, memperlihatkan dampak negatif pembangunan infrastruktur energi terhadap keberlanjutan budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Pagar Sogili, alat tradisional yang telah lama digunakan masyarakat Pamona untuk menangkap ikan sidat, rusak akibat penutupan pintu air yang dilakukan oleh PT Poso Energy. Hal ini menyebabkan banjir dan kerusakan alat tangkap, yang berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat setempat.

Meski PT Poso Energy telah menyatakan kesediaannya untuk membayar kompensasi, proses mediasi belum mencapai kesepakatan. Perusahaan menawarkan opsi penyelesaian lain dalam bentuk program pengembangan desa, namun masyarakat setempat tetap menuntut kompensasi langsung atas kerugian yang mereka alami. Permasalahan ini menggambarkan bagaimana pembangunan infrastruktur besar dapat merusak tradisi lokal dan ekonomi masyarakat, terutama ketika tidak ada konsultasi yang memadai sebelumnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur, meski berdampak besar secara ekonomi nasional, dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat lokal jika tidak ada upaya untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Perusahaan seringkali menawarkan solusi yang bersifat material, seperti kompensasi, namun tidak selalu memperhitungkan aspek sosial dan budaya yang terancam punah. Mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi harus dioptimalkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, bukan hanya fokus pada kepentingan ekonomi korporasi.

2) Kasus Penolakan Penambangan Emas oleh PT Tambang Mas Sangihe

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari komunitas Save Sangihe Island mengenai penolakan terhadap rencana penambangan emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pengadu menyampaikan dugaan perizinan tambang yang tidak memenuhi syarat, berpotensi merusak lingkungan, dan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Kepulauan Sangihe dalam jangka panjang.

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di Sulawesi Utara yang memiliki luas 736,98 km2 atau 73.600 Ha. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sangihe disebutkan bahwa Pulau Sangihe merupakan kawasan rawan gempa bumi. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI menerbitkan IUP (Izin Usaha Produksi) Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 kepada PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) dan Izin Lingkungan Nomor 503/DPMPTSPD/II/182/IX/2020 dengan luas konsesi 42.000 km2 dengan jangka waktu 33 tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2054 dan mulai produksi pada Juni 2021.

AMDAL terbit tanpa pelibatan masyarakat pada September 2020. Masyarakat mencoba mengakses AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Sangihe dan Sulawesi Utara, namun tidak diberi akses. Dalam operasional produksi, PT TMS akan menggunakan sistem penambangan terbuka (open pit) dengan peledakan untuk membongkar mineral dari dalam bumi. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi struktur tanah di pulau Sangihe yang sangat labil dan rawan longsor.

IUP seluas 42.000 ha merupakan setengah (56%) dari luas pulau yang meliputi 7 kecamatan (80 desa) dan dihuni sekitar 70.000-80.000 orang. Masyarakat sangat menggantungkan sumber air pada Gunung Sahendarumang untuk keperluan rumah tangga dan pertanian dan pegunungan tersebut masuk dalam wilayah IUP. Kerusakan lingkungan mengancam sumber mata air dan lahan sumber mata pencaharian masyarakat.

Ada upaya dari perusahaan yang membujuk masyarakat agar menjual tanahnya. Masyarakat tidak mau direlokasi. Masyarakat mendapatkan intimidasi dari aparat. Produksi tambang tidak hanya mengancam masyarakat yang berada dalam wilayah IUP namun juga mengancam 140.000 masyarakat Sangihe. Di lokasi IUP tersebut, masyarakat melakukan tambang rakyat di tanahnya sendiri. Tambang rakyat tersebut tidak teratur dan tentunya berdampak pada lingkungan. Areal yang dikuasai masyarakat tersebut yang akan diambil oleh PT TMS. Area IUP seluruhnya merupakan tanah masyarakat dengan tawaran harga Rp 5.000/meter. Lembaga adat Sangihe dan Gereja Injil Sangihe menolak kegiatan tambang PT TMS.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu:

Meminta keterangan pengadu.

Memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM pada 12 Oktober 2021.

Meminta keterangan lanjutan dan salinan dokumen penambangan emas PT TMS di Kepulauan Sangihe kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, melalui surat nomor 897/K-PMT/XI/2021 tanggal 09 November 2021.

Memonitor gugatan warga Sangihe terhadap izin tambang PT TMS di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Meninjau lokasi site plan izin operasi produksi PT TMS di Blok Bowone, meminta keterangan warga sekitar lingkar tambang illegal, dan meminta keterangan Gubernur Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, dan Bupati Kepulauan Sangihe pada 24-30 Maret 2022.

Memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM pada 14 April 2022.

Memanggil PT TMS untuk dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM pada 25 April 2022.

Meminta keterangan DR. Tri Hayati, S.H., M.H. dan Chandra Marta Hamzah sebagai ahli dalam posisi kontrak karya dalam sistem hukum di Indonesia, pada 01 Agustus 2022.

Meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat nomor 280/PM.00/K/IV/2024 tanggal 16 April 2024 perihal permintaan keterangan mengenai tindaklanjut penanganan penolakan Tambang Emas di Kepulauan Sangihe.

Meminta keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui surat nomor 281/PM.00/K/IV2024 tanggal 16 April 2024 perihal permintaan informasi mengenai status badan hukum PT Putra Rimpulaeng Persada dan CV Mahamu Hebat Sejahtera.

Meminta keterangan Kapolda Sulawesi Utara melalui surat nomor 282/PM.00/K/IV/2024 tanggal 16 April 2024 perihal permintaan keterangan dan tindak lanjut penanganan tambang illegal di Kepulauan Sangihe.

Dalam rangka pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia, serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, maka Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut (Komnas HAM RI, 2022):

a) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rl untuk:

(1) Memerintahkan kepada PT TMS untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menghentikan sementara waktu seluruh aktivitas/kegiatan usaha pertambangan di wilayah Kepulauan Sangihe dalam rangka menghormati putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo sampai batas waktu dan/atau sampai adanya putusan yang telah berkekuatan tetap, atau ada penetapan lain di kemudian hari.

(2) Mengevaluasi kembali Kontrak Karya generasi ke VI antara PT TMS dan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. B.143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe dengan IUP seluas 42.000 ha dan IUP OP di Blok Bowone seluas 65,43 ha yang juga meliputi kawasan perkampungan/pemukiman penduduk, lahan perkebunan dan sarana/prasarana layanan sosial dasar.

b) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk:

(1) Mengevaluasi kembali proses penerbitan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha pertambangan PT TMS yang sejak awal titip memenuhi syarat dan melanggar ketentuan dan/atau dibuktikan dengan putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo;

(2) Mengevaluasi kembali penerbitan dan penyetujuan AMDAL PT TMS dan melakukan pemetaan potensi dampak lingkungan secara komprehensif yang berpotensi akan mengancam kelangsungan ekologis dan kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

(3) Melakukan penanganan terhadap aktivitas penambangan ilegal di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe.

c) Menteri Kelautan Perikanan RI untuk:

(1) Melakukan kajian dan pembahasan secara komprehensif terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014.

(2) Mengevaluasi dan mempertimbangkan dengan seksama setiap proses permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan pesisir dan ruang laut berkaitan dengan aktivitas PT TMS.

Gubernur Sulawesi Utara d)

(1) Melakukan evaluasi atas kinerja jajaran OPD Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan proses penerbitan izin teknis kepada PT TMS yang tidak melalui prosedur sebagaimana disyaratkan;

(2) Memastikan kepentingan dan keadilan bagi semua pihak dan menghormati putusan hukum serta meminta kepada PT TMS untuk menghentikan aktivitas usaha pertambangan di lapangan;

(3) Mengambil peran aktif untuk meredam/menghentikan gejolak penolakan/protes warga di lapangan dengan persuasif, dialogis dan humanis.

e) Kapolda Sulawesi Utara

(1) Mengambil langkah dan upaya responsif dan strategis terkait penanganan gejolak penolakan aktivitas tambang PT TMS di Kepulauan Sangihe dengan pendekatan persuasif, dialogis dan humanis guna memastikan tidak terjadinya tindak kekerasan dan memicu konflik sosial;

(2) Memastikan dihentikannya seluruh aktivitas/kegiatan usaha pertambangan PT TMS yang berpotensi melawan hukum di Kepulauan Sangihe berdasarkan putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo sampai dengan adanya putusan hukum inkrah;

dalam konteks memberikan (3) Mengedepankan netralitas pengawalan terhadap proyek/objek vital dengan tetap menjamin rasa aman dalam rangka penyampaian aspirasi warga dan menjamin kamtibmas di tengah masyarakat;

(4) Melakukan penertiban terhadap seluruh tambang tidak berizin (ilegal) di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe.

f) Bupati Sangihe

(1) Berperan aktif untuk menangani gejolak penolakan aktivitas tambang PT TMS di Kepulauan Sangihe dengan pendekatan persuasif, dialogis dan humanis guna memastikan tidak terjadinya tindak kekerasan dan memicu konflik sosial;

(2) Membuka ruang penyampaian aspirasi masyarakat melalui forumforum resmi dengan pendekatan musyawarah;

(3) Memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha pertambangan PT TMS agar dapat dihentikan sementara waktu sesuai putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo hingga adanya putusan hukum inkrah;

(4) Mengambil peran aktif untuk menghentikan kegiatan tambang tidak berizin (ilegal) di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe;

(5) Menyiapkan program-program ekonomi kreatif lainnya sesuai dengan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai alternatif pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai pengganti pertambangan.

Setelah penanganan oleh Komnas HAM di atas, perkembangan kasus terus berlanjut sebagai berikut:

a) Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan nomor 650 K/TUN/2022, dengan substansi:

b) Menolak permohonan kasasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan PT TMS.

c) Mencabut dan membatalkan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang peningkatan tahap produksi kontrak karya PT TMS.

d) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengeluarkan surat nomor 13.K/MB.04/DJB.M.2023 tanggal 08 September 2023, yang pada pokoknya mematuhi putusan Mahkamah Agung nomor 650 K/TUN/2022.

e) Baru Gold Corporation (induk perusahaan PT TMS di Kanada) mengumumkan ditandatanganinya kesepakatan pengalihan operasi (produksi) PT TMS kepada CV Mahamu Hebat Sejahtera (perusahaan lokal di Sangihe), pada 08 September 2023.

f) Baru Gold Corporation kembali mengumumkan bahwa ada kontraktor pertambangan kedua (PT Putra Rimpulaeng Persada) yang telah menandatangani kontrak untuk mengoperasikan pertambangan emas di Pulau Sangihe.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kasus di Kepulauan Sangihe menggarisbawahi dampak negatif aktivitas tambang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di wilayah rawan bencana. Izin Usaha Produksi (IUP) yang diberikan kepada PT Tambang Mas Sangihe mencakup lebih dari setengah luas pulau, termasuk wilayah Gunung Sahendarumang, yang menjadi sumber air masyarakat. Keputusan untuk menggunakan metode penambangan terbuka (open pit) meningkatkan kekhawatiran akan longsor, pencemaran air, dan hilangnya lahan pertanian, yang akan mengancam kehidupan lebih dari 140.000 warga Sangihe.

Selain itu, pengabaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan proses izin memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat lokal dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat setempat dan lembaga adat telah menolak proyek tambang ini, namun PT TMS tetap berusaha melanjutkan operasinya dengan dukungan aparat keamanan. Komnas HAM telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk menghentikan aktivitas tambang dan mengevaluasi ulang izin yang diberikan, namun masalah ini masih belum terselesaikan secara tuntas.

Kasus ini memperlihatkan betapa rentannya masyarakat di pulau-pulau kecil terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar. Pengabaian terhadap aspek lingkungan dan sosial oleh perusahaan tambang memperlihatkan kegagalan dalam implementasi regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keterlibatan aparat keamanan dalam mendukung operasional perusahaan juga memperburuk konflik ini, membuat masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya penting. Proses evaluasi izin dan penghentian sementara aktivitas tambang adalah langkah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Berdasarkan analisis terhadap kedua kasus konflik agraria di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, beberapa langkah rekomendatif diperlukan untuk memastikan perlindungan hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, dan penyelesaian konflik yang adil. Berikut rekomendasi yang dapat diterapkan:

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Izin dan AMDAL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memastikan bahwa setiap proses penerbitan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melibatkan masyarakat setempat, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsultasi publik harus dilakukan secara transparan dengan memberikan akses penuh kepada masyarakat untuk memahami dampak proyek-proyek tersebut.

b) Penegakan Hukum yang Adil dan Bebas dari Kriminalisasi.

Aparat penegak hukum di tingkat daerah dan nasional harus menunda setiap bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak eksploitasi tambang atau proyek yang berdampak pada lingkungan. Kasus-kasus seperti di Sangihe harus menjadi contoh penting di mana masyarakat tidak boleh dikriminalisasi hanya karena mereka mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka.

c) Evaluasi Kebijakan Perizinan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta KLHK harus segera mengevaluasi kembali seluruh izin tambang dan proyek infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Wawonii dan Sangihe, untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014.

Setiap izin yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut harus dicabut, dan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan harus dilakukan secara independen

d) Penghentian Sementara Proyek yang Berdampak pada Lingkungan dan Masyarakat

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus menghentikan sementara proyek-proyek yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial hingga ada solusi yang sesuai. Ini termasuk proyek tambang di Sangihe dan Poso yang mengancam keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat lokal.

Upaya penghentian ini harus diikuti dengan peninjauan ulang oleh pihak independen guna memastikan proyek-proyek tersebut mematuhi standar lingkungan dan hak asasi manusia.

e) Pengembangan Program Alternatif untuk Penghidupan Masyarakat Lokal

Pemerintah daerah bersama dengan perusahaan harus mengembangkan program-program ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Misalnya, perusahaan tambang harus berkomitmen untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan desa yang meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, seperti yang ditawarkan dalam kasus Poso.

Program ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal, seperti pariwisata berkelanjutan atau budidaya perikanan tradisional, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memberdayakan masyarakat.

f) Peningkatan Kapasitas Aparat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pelatihan dan penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum serta pemerintah daerah perlu dilakukan agar mereka dapat lebih memahami dan menegakkan peraturan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, seperti kriminalisasi warga yang menolak proyek-proyek yang merugikan lingkungan.

5. Konflik Agraria Khusus: Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD)

Komnas HAM selama periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2023 menerima dan memproses 248 aduan terkait sengketa Barang Milik Negara (BMN) / Daerah (BMD). Menurut Pasal 1 angka (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BMN/D adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat tiga subjek dalam pengelolaan BMN/D, yaitu: (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai pengelola; (2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah sebagai dan Kepala Kantor dalam lingkungan pengguna; (3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai kuasa pengguna.

Peraturan perundang-undangan mengenai BMN/D tersebar ke berbagai produk hukum, mulai UU, PP, Permenkeu, Permendagri, serta peraturan lainnya, yaitu:

Daftar Peraturan dan Regulasi terkait BMN/D

Daftar Peraturan dan Regulasi terkait BMN/D
No.Peraturan dan RegulasiIsi Pasal
1.UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDefinisi BMN/D Pasal 1 angka (10) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
2.PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahyang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengamanan BMN/D Pasal 42 (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada
。(2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pemindahtanganan BMN/D
_pengamanan hukum. Pemindahtanganan BMN/D Pasal 54 (1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak
administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pemindahtanganan BMN/D Pasal 54
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pemindahtanganan BMN/D
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pemindahtanganan BMN/D
administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pemindahtanganan BMN/D
Pemindahtanganan BMN/D Pasal 54
Pasal 54 (1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak
Pasal 54 (1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.
pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud
dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan;
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar;
pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau
a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau
a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah
b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah
b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah
c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
Pusat/Daerah.
Pusat/Daerah.
ksi
ksi
Sanksi
Sanksi
ksi
IkST
L
Pasal 99
1261090 60001901609190961909109
L PAngb KAndiguuAdggagAigu aKing
oengh veundiguuedg gngeigu gving
(1) Setiap kerugian Negara/daerah akibat
) ooigbyoygdiquucdaugagcygu qina
corgh vouaaquuoaqug agouqu qwnar
l
ueeeyl
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
kelalaian, penyalahgunaan atau
veigigigu' beuλgigudauggu grga
yeigigigu beuλgigudauggu grga
yeigugigu beuλgigudgugau gugn
yoirygigu bouλgiqudaugqu gyag
yoiruguqu bouλgigudgugqu gyga
eusugea
pelanggaran hukum atas pengelolaan
pelanggaran hukum atas pengelolaan
pelanggaran hukum atas pengelolaan
pelanggaran hukum atas pengelolaan
pelanggaran hukum atas pengelolaan
pelanggaran hukum atas pengelolaan
pelanggaran hukum atas pengelolaan
Lpelanggaran hukum atas pengelolaan
pelanggaran hukum atas pengelolaan
Lpelanggaran hukum atas pengelolaan
Lpelanggaran hukum atas pengelolaan
Lpelanggaran hukum atas pengelolaan
No.Peraturan dan RegulasiIsi Pasal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD
Beberapa peraturan lain: 1. Permenkeu 244/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara 2. Permenkeu 111/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan BMD1. Permenkeu 244/2012 berisikan tata cara pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian BMN sebagai perwujudan dari prinsip tertib administrasi, fisik, dan hukum. 2. Permenkeu 111/2016 berisikan tata cara pemindahtanganan BMN kepada pihak lain. 3. Permendagri 19/2016 berisikan pedoman untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan BMD Tabel 27 Daftar Peraturan dan Regulasi terkait BMN/D

Tabel 27 Daftar Peraturan dan Regulasi terkait BMN/D

Belum ada perspektif HAM dalam pengelolaan BMN/D. Yang diandalkan adalah doktrin pengelolaan BMN/D yang mengandalkan motto 3T (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum), seperti ditunjukkan pihak Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Doktrin tersebut menjadi acuan dalam pengamanan aset karena BPAD dan DJKN dapat berhadapan dengan auditor internal (inspektorat) maupun eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi) apabila dianggap lalai dalam mengelola aset BMN/D. Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 99 PP 27/2014 yaitu berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, bahkan sanksi pidana.

Dalam regulasi pun diatur mengenai pemindahtanganan, dimana berdasarkan Pasal 54 PP 57/2014, hanya BMN/D yang tidak diperlukan bagi tugas negara saja yang dapat dipindahtangankan. Selain itu tata cara teknis mengenai pemindahtanganan diatur dalam Permenkeu 111/2016 untuk BMN dan Permendagri 19/2016 untuk BMD. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemindahtanganan juga memerlukan persetujuan dari Presiden atau DPR/D untuk aset dengan nilai tertentu.

Pengaturan tersebut harus diapresiasi karena menjamin kejelasan hukum dalam proses pemindahtanganan BMN/D, namun perlu juga diatur mekanisme pemindahtanganan BMN/D untuk penyelesaian konflik apabila pemerintah pusat maupun daerah berinisiatif melakukan pemindahtanganan untuk penyelesaian konflik dan memenuhi hak atas hunian masyarakat.

Permasalahan antara negara dengan masyarakat terkait BMN/D seperti yang diuraikan di atas berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam konteks regresi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Bukan hanya terkait pelanggaran hak-hak Ekosob, konflik BMN/D juga berakibat pengusiran paksa masyarakat berpotensi melanggar hak-hak sipil dan politik (Sipol). Pelanggaran hak Sipol dapat terjadi apabila praktik pengusiran paksa dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur kekerasan dan ancaman dari pihak aparat. Konflik mengenai BMN/D ini harus dicermati dan diselesaikan dengan serius karena merupakan manifestasi dari konflik struktural dan konflik vertikal yang tidak seimbang antara negara dengan masyarakat.

a. Konteks Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan hak asasi manusia yang memiliki relevansi erat dengan pengelolaan BMN. Beberapa aspek HAM yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah hak atas lingkungan hidup, hak atas pelayanan publik, hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, dan hak anak. Permasalahan dalam pengelolaan BMN/D yaitu:

1) Perolehan BMN/BMD yang tidak melalui prosedur yang memenuhi asas clear and clean, misalnya BMN/BMD berada di lahan yang telah ditempati oleh masyarakat terlebih dahulu atau BMN/BMD yang telantar sehingga dikuasai/dimanfaatkan masyarakat;

2) Permasalahan inventarisasi dan pendataan BMN/D yang tidak lengkap dan akurat yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas BMN/D;

3) Penggunaan BMN/D yang tidak sesuai dengan peruntukkan sehingga seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum;

4) Pemeliharaan BMN/D yang kurang optimal yang berakibat banyak BMN/D yang mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan secara maksimal;

5) Penghapusan BMN/D yang tidak sesuai prosedur, sehingga penghapusan BMN/D seringkali dilakukan tanpa melalui mekanisme yang benar yang menimbulkan potensi penyelewengan.

Dari data aduan Komnas HAM tercatat dari Januari 2020 s/d Desember 2023, terdapat kategori aduan sebagai berikut:

1) Kategori Korban, tercatat yang paling banyak mengalami dugaan pelanggaran HAM adalah Kelompok Masyarakat yaitu sebesar 148 aduan. Berikut rincian data aduan tersebut:

Kategori KorbanJumlah
2020202120222023
Individu - Orang seorang19171617
Individu - Perempuan0011
Individu - Pekerja/Profesi0031
Individu - Lansia1012
Kelompok - Masyarakat39443431
Kelompok - Masyarakat hukum adat3114
Kelompok - Lansia0110
Kelompok - Anak anak0011
Kelompok - Pekerja1200
Kelompok - Perempuan0001
Lembaga Pendidikan0000
Korporasi1102
Total64665860

Tabel 28 Kategori Korban

2) Kategori Pihak yang Diadukan, dengan yang paling banyak diadukan adalah TNI sebesar 138 aduan. Berikut rincian data aduan tersebut:

Kategori Pihak yang DiadukanJumlah
2020202120222023
Pemerintah pusat (kementerian)6366
Pemerintah daerah6322
Lembaga negara (non kementerian)0011
Lembaga peradilan0001
Lembaga pendidikan2000
POLRI416104
TNI39362934
BUMN/BUMD6899
Kejaksaan0002
Korporasi1001
Individu - Orang seorang0010
Total64665860

Tabel 29 Kategori Pihak yang Diadukan

3) Detail Isu dan Tindakan Agraria, dimana detail Tindakan aduan lahan/tanah menjadi materi pengaduan terbanyak yaitu berjumlah 115 aduan, Berikut rincian data aduan tersebut:

Detail Isu dan Tindakan AduanJumlah
2020202120222023
Aset Negara35243128
Sengketa BMN3734
Sengketa rumah dinas28152823
Sengketa fasos fasum4201
Agraria29422732
Lahan/Tanah25382527
Perkebunan1110
Perumahan3313
Kehutanan0002
Total64665860

Tabel 30 Detail Isu dan Tindakan

4) Sebaran Wilayah Peristiwa, terdapat data teradu rata-rata paling tinggi adalah wilayah DKI Jakarta. Berikut rincian data aduan tersebut:

Klasifikasi Wilayah PeristiwaJumlah
2020202120222023
Aceh0312
Bali0101
Banten4131
Bengkulu0100
Daerah Istimewa Yogyakarta1100
DKI Jakarta12111316
Jambi0210
Jawa Barat16579
Jawa Tengah4562
Jawa Timur61046
Kalimantan Barat0012
Kalimantan Timur0011
Kalimantan Utara0100
Kepulauan Riau0010
Lampung2111
Papua0012
Papua Barat1000
Papua Selatan0001
Riau0100
Nusa Tenggara Barat1112
Nusa Tenggara Timur1200
Sulawesi Selatan4353
Klasifikasi Wilayah PeristiwaJumlah
2020202120222023
Sulawesi Tengah0011
Sulawesi Tenggara2230
Sulawesi Utara2000
Sumatera Barat2001
Sumatera Selatan2531
Sumatera Utara3745
Maluku1313
Total64665860

Tabel 31 Sebaran Wilayah Peristiwa

5) Klasifikasi Hak-Hak yang paling banyak dilanggar (hak atas kesejahteraan sebanyak 237 aduan). Berikut rincian data aduan tersebut:

Klasifikasi HakJumlah
2020202120222023
Hak Memperoleh Keadilan1421
Hak atas Rasa Aman0002
Hak atas Kesejahteraan63625656
Hak Anak0001
Total64665860

Tabel 32 Klasifikasi Hak

Berdasarkan data tersebut di atas, konflik agraria dalam pengelolaan BMN/D mencakup berbagai masalah kompleks yang sering bersifat multidimensional. Hal yang menarik berdasarkan data Komnas HAM, aktor yang paling banyak diadukan terkait konflik agraria BMN/BMD adalah TNI yaitu sebanyak 138 kasus dan Polri 34 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kedua aktor negara ini yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat apalagi keduanya merupakan alat penjaga ketertiban dan keamanan.

Aduan yang paling banyak adalah terkait sengketa rumah dinas sebanyak 95 kasus dan konflik pertanahan atau lahan sebanyak 115 kasus. Beberapa problem utama yang sering muncul meliputi tumpang tindih kepemilikan lahan, dimana tanah yang dianggap sebagai BMN/D ternyata memiliki klaim kepemilikan dari pihak lain, baik individu maupun kelompok masyarakat, akibat masalah dalam pencatatan dan administrasi tanah. Selain itu, penggusuran dan relokasi sering menimbulkan konflik ketika pemerintah menggunakan BMN/D untuk proyek pembangunan infrastruktur tanpa musyawarah dan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang telah tinggal di lahan tersebut selama bertahuntahun. Alih fungsi lahan juga menjadi sumber sengketa, terutama ketika lahan pertanian dialihkan untuk keperluan industri atau komersial, merugikan masyarakat setempat yang bergantung pada lahan tersebut untuk aktivitas ekonomi mereka

Masalah lain yang sering terjadi adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BMN/D, di mana oknum tertentu memanfaatkan BMN/D untuk kepentingan pribadi, menciptakan ketidakadilan dan menambah kompleksitas sengketa lahan. Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan peruntukan awalnya, seperti lahan pertanian yang dijadikan pemukiman, juga menimbulkan konflik.

Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan BMN/D sering memicu ketidakpuasan dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Sengketa warisan kolonial juga masih menjadi masalah, dengan lahan-lahan yang dulunya dimiliki oleh perusahaan atau individu kolonial kini menjadi sengketa antara pemerintah dan pihak swasta atau masyarakat adat. Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk perbaikan sistem administrasi pertanahan, transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan BMN/D, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap praktik korupsi.

b. Profil Kasus

a) Kasus Sengketa Aset PT Kereta Api Indonesia

Berikut tabel terkait kasus sengketa dugaan pelanggaran HAM terkait sengketa aset negara yang ditangani oleh Komnas HAM sepanjang Tahun 2019-2023:

DAERAH OPERASIONALDETAIL KASUSTINDAK LANJUTTAHUNSTATUS
1/JakartaKeberatan atas nilai nominal kompensasi pembongkaran bangunan dari rencana penggusuranTidak dapat melanjutkan mekanisme mediasi karena2022Ditutup
DAERAH OPERASIONALDETAIL KASUS tanah milik PT. KAITINDAK TAHUN LANJUTTAHUN STATUSs
76 rumah semi permanen tanpa hak milik berdasarkan surat peringatan ke-3 (tiga) nomor: KA.203/X/3/DO.1- 2022 PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada rencana penggusuran 10 Oktober 2022 yang mana nilai nominal tersebut berbeda dari yang sudah dijanjikan——Penanganan
II/Bandungsebelumnya. Pengosongan rumah di JI. Manggarai Utara I Blok F4 RT 01 RW 01 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet,Korespondensi 2021 (Klarifikasi Ketiga)2021Penanganan
II/Bandungoleh PT KAI. Sengketa rumah hunian di JI. Jatayu Dalam I, II, III, IV, V dan JI. Komodor Supadio, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo; JI. Taman Cibunut SelatanPramediasi 20222022Penanganan
III/CirebonKota Bandung. Sengketa lahan di RW 10 Kelurahan Pegambiran, KotaKorespondensi 2019 (Tanggapan Pengadu)2019Penanganan
IV/SemarangCirebon Sengketa lahan dan pengosongan paksa rumahPramediasi 20222022Penanganan
DAERAH OPERASIONALDETAIL KASUSTINDAK LANJUTTAHUNSTATUS
hunian oleh PT KAI di Jl. Erowati Raya No. 36, Kelurahan Bulu Lor, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
VII/MadiunRencana pengosongan paksa tempat tinggal yang terletak di JI. TGP No. 8, JI. TGP No. 11 dan JI. TGP No. 1B Kota Madiun, Jawa TimurMediasi2022Penanganan

Tabel 33 Kasus sengketa dugaan pelanggaran HAM terkait aset negara yang ditangani Komnas HAM tahun 2019-2023

Tterkait sengketa Aset Negara: PT Kereta Api Indonesia di atas, dapat disampaikan Komnas HAM telah menerima dan menangani berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM terkait dengan sengketa aset negara dengan Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sepanjang tahun 2023 hingga sekarang.

Kasus Sengketa Melibatkan PT KAI

Sumatera Selatan Jakarta 7.7% 7.7% Sumatera Barat 7.7% Sumatera Utara Bandung 7.7% 23.1% Jember 7.7% Semarang 7.7% Surabaya Madiun 23.1% 7.7%

Gambar 5 Kasus Sengketa Melibatkan PT KAI

Dari kasus-kasus diatas, dapat disorot beberapa kasus sebagai berikut:

1) Sengketa Rumah Dinas PT KAI Daop II Bandung

Sengketa rumah dinas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi II Bandung di JI. Jatayu Dalam, JI. Komodor Supadio, dan JI. Taman Cibunut Selatan, Kota Bandung, mencakup isu penertiban dan kepemilikan. Di JI. Taman Cibunut, PT KAI menertibkan tiga rumah dinas sebagai bagian dari upaya mengamankan aset negara dan optimalisasi penggunaan aset perusahaan. Penertiban dilakukan terhadap rumahrumah di Jl. Taman Cibunut No. 9, 11, dan 13 pada Juni 2023, setelah penghuni diberikan peringatan sebelumnya.

Di Jl. Jatayu Dalam dan Jl. Komodor Supadio, konflik serupa terjadi karena rumah dinas dihuni oleh individu yang bukan pegawai PT KAI, menyebabkan perusahaan mengambil langkah hukum untuk menertibkan dan memastikan penggunaan aset negara sesuai peraturan. KAl berusaha menyelesaikan sengketa ini baik melalui negosiasi maupun jalur hukum, dengan beberapa kasus berakhir di pengadilan dimana KAI umumnya memenangkan gugatan.

Komnas HAM menerima kasus ini sejak tahun 2022. Langkahlangkah penanganan kasus yang telah dilakukan Komnas HAM antara lain mengirimkan surat klarifikasi kedua hingga panggilan. Penanganan kasus ini terhambat dari tidak adanya tanggapan dari PT KAl untuk memberikan klarifikasi.

2) Sengketa Rumah Dinas PT KAI Daop IV Semarang

Sengketa rumah dinas PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Kota Semarang melibatkan beberapa lokasi, termasuk di JI. Erowati, JI. Veteran, dan JI. Kedungjati. Di JI. Veteran, sengketa terjadi karena rumah dinas yang dihuni bukan oleh pegawai PT KAI. PT KAI berusaha menyelesaikan sengketa ini melalui pendekatan non-litigasi dan litigasi. Upaya non-litigasi meliputi sosialisasi, negosiasi, dan perjanjian sewamenyewa. Namun, beberapa kasus terpaksa dibawa ke pengadilan, di mana PT KAI memenangkan semua gugatan dan penghuni harus meninggalkan rumah dinas tersebut.

Di JI. Kedungjati, PT KAI menertibkan beberapa rumah dinas sebagai upaya mengamankan aset perusahaan dari penyalahgunaan. Proses penertiban melibatkan pemberian surat peringatan hingga tiga kali kepada penghuni yang tidak segera mengosongkan rumah, yang akhirnya dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan. Setelah penertiban, rumah-rumah ini akan disewakan kembali melalui prosedur resmi PT KAI.

Komnas HAM menerima kasus ini pada Oktober 2022. Langkahlangkah penanganan kasus yang telah dilakukan Komnas HAM antara lain mengirimkan surat klarifikasi dan melakukan pertemuan pra mediasi dengan stakeholders pemerintahan setempat dan direksi KAl Pusat serta KAl Daop 8. Perkembangan kasus sementara ini masih dalam tahap pra mediasi. Dari pra mediasi diketahui bahwa para pihak terbuka untuk membuka dialog demi mencari jalan keluar bersama.

3) Sengketa Lahan PT Kai Daop VIII Surabaya

Komnas HAM telah menerima surat pengaduan dari warga yang menempati rumah di Jalan Raya Wonokromo Nomor 74, 76, 78 dan 80, Kota Surabaya. Pada 16 Juli 2019, PT KAI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya, TNI dan POLRI setempat untuk melakukan penertiban terhadap 4 rumah tersebut. Komnas HAM telah memfasilitasi pertemuan mediasi pada 12 Maret 2020 di Kantor Walikota Surabaya yang dihadiri oleh perwakilan warga, perwakilan PT KAI dan Asisten Pemerintahan Kota Surabaya.

Dari pertemuan mediasi tersebut, para pihak telah menuangkan komitmen bersama dalam Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

(1) Warga terdampak yang berjumlah 4 (empat) bangunan rumah yang dimiliki oleh 6 (enam) Kepala Keluarga di Jalan Raya Wonokromo No 74,76,78,dan 80 meminta kepada PT KAI untuk memberikan penggantian/pembayaran yang sewajarnya atas bangunan properti yang terdampak oleh pembangunan Jalan Frontage Kota Surabaya yang nilai nominalnya akan dinegosiasikan lebih lanjut oleh warga yang terdampak dengan PT KAI setelah permintaan ini disampaikan kepada Direksi PT KAl;

(2) PT KAI membuka kemungkinan untuk menyewakan / mengontrakkan aset lain yang dimiliki oleh PT KAl kepada warga terdampak untuk dapat ditinggali/ditempati dengan skema yang disepakati oleh kedua belah pihak;

(3) Pemerintah Kota Surabaya menawarkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) kepada warga terdampak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang skemanya akan dibicarakan lebih lanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dan warga terdampak;

(4) Apabila opsi solusi nomor 1,2,dan 3 tidak terwujud,maka mengenai klaim oleh kedua pihak (PT KAl dan warga terdampak di Jalan Raya Wonokromo No 74,76,78,dan 80) tentang legalitas kepemilikan atas lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Jalan Frontage Kota Surabaya, hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi oleh putusan pengadilan.

4) Kasus Sengketa Rumah Dinas PT Bukit Asam di Kab. Tanjung Enim, Sumatera Selatan

Fitra Hayati adalah ahli waris dari alm. Mustofa selaku pensiunan PT Bukit Asam yang menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan no. 65/34/IDZIN, tanggal 19 Februari 1968, tentang penempatan rumah dinas golongan III yang ditandatangani oleh Direksi PN Taba (saat ini PT Bukit Asam Tbk). Dimulai dari tahun 2012, pengadu mendapat surat pemberitahuan pengosongan rumah dinas tanpa ada persiapan sebelumnya. Pada 2016, pernah dilakukan mediasi penggantian ganti untung atas penertiban rumah dinas dengan warga Bukit Munggu dimana para warga menerima uang hingga 1 milyar rupiah namun keluarga pengadu belum mendapatkan ganti rugi tersebut.

Komnas HAM melakukan dua kali mediasi (terakhir pada tanggal 6 Februari 2024 di kantor Gubernur Sumatera Selatan yang dihadiri Fitra Hayati, Mohammad Aditya Purwono sebagai Vice President Pengelolaan Aset dan Infrastruktur Sipil Penunjang PT Bukit Asam, Irawan Supmidi sebagai Staf Ahli Pemkab Muara Enim. Hasil mediasi kedua adalah akan dilakukan mediasi ketiga setelah pengadu menyampaikan surat kuasa waris dan pernyataan tertulis tentang kesediaan menerima keputusan yang disampaikan Direktur SDM PT Bukit Asam selambatnya pada 31 Mei 2024.

5) Kasus Sengketa Lahan dan Bangunan Kementerian Kesehatan dengan PKBI di Jakarta Selatan

PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia adalah organisasi non-pemerintah non-profit yang didirikan pada 1957. Pada tahun 1970, Gubernur Jakarta Ali Sadikin menghibahkan lahan kepada PKBI melalui Departemen Kesehatan. Ali menyarankan PKBI untuk segera mendaftarkan hak atas lahan tersebut namun Depkes telah mendaftarkan lahan tersebut lebih dahulu di tahun 1997. Secara hukum, PKBI menempati Hang Jebat dengan dasar occupancy verponding.

Komnas HAM menerima pengaduan ini di tahun 2022 dan melakukan tindak lanjut bagai berikut, melakukan pra mediasi tgl 13 Maret dan 17 Juli 2023 dan menyampaikan surat perlindungan HAM tgl 4 Juli 2023. Melakukan pertemuan mediasi tgl 31 Juli 2023 yang dihadiri oleh pihak Kementerian Kesehatan, PKBI, Polres Metro Jakarta Selatan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan Kodim 0504/ Jakarta Selatan. Namun dari pertemuan tersebut tidak dapat dihasilkan kesepakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) UU HAM, Komnas HAM selanjutnya menghentikan tindak lanjut penanganan pengaduan dan menyarankan untuk menempuh jalur hukum

Dalam penanganan kasus sengketa aset negara, kiranya dapat disimpulkan skenario-skenario sebagai berikut:

a) Mediasi menghasilkan kesepakatan. Bilamana mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang kemudian dijabarkan dalam poinpoin, maka Komnas HAM berhak secara otoriter untuk meminta pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi nota kesepakatan mediasi. Komnas HAM bisa meminta pengadilan untuk mengeksekusi kesepakatan mediasi.

b) Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam hal mediasi tidak dapat menghasilkan poin-poin yang disepakati, Komnas HAM dapat mengeluarkan saran dan rekomendasi kepada para pihak. Umumnya menyarankan untuk menempuh jalur hukum dan merekomendasikan stakeholders untuk menghormati prinsip-prinsip HAM.

c) Salah satu pihak tidak bersedia mengikuti Mediasi HAM. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM dapat mengeluarkan rekomendasi dan saran. Umumnya menyarankan untuk menempuh jalur hukum dan merekomendasikan stakeholders untuk menghormati prinsip-prinsip HAM.

Konflik terkait rumah atau lahan negara yang melibatkan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) atau keturunan mereka terjadi karena rumah dinas pada dasarnya diperuntukkan bagi PNS aktif sebagai fasilitas untuk mendukung tugas mereka. Namun, dalam banyak kasus, setelah PNS pensiun, mereka atau keluarganya tetap tinggal di rumah tersebut, meskipun status mereka sebagai penghuni resmi sudah berakhir. Konflik ini biasanya muncul ketika pemerintah meminta pengosongan rumah dinas untuk dialokasikan kembali kepada PNS aktif atau digunakan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan infrastruktur. Para pensiunan atau ahli waris sering kali merasa memiliki hak tinggal karena telah lama menghuni rumah tersebut, kadang-kadang selama beberapa dekade. Ada juga ikatan emosional dan sejarah keluarga yang membuat mereka enggan meninggalkan tempat itu. Dalam banyak kasus, mereka merasa tidak memiliki alternatif tempat tinggal yang memadai, terutama jika tidak diberikan kompensasi atau solusi relokasi yang layak. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa rumah dinas adalah aset negara yang harus dikelola secara efisien untuk kepentingan pelayanan publik.

Penggunaan rumah dinas oleh pensiunan atau keturunannya tanpa status hukum yang jelas dianggap merugikan karena menghalangi distribusi fasilitas kepada PNS aktif yang masih bekerja. Dalam beberapa kasus, pemerintah melakukan penggusuran, yang sering kali memicu ketegangan dan protes, terutama ketika prosesnya dilakukan tanpa konsultasi atau tidak memberikan solusi alternatif bagi penghuni. Konflik ini mencerminkan dilema antara penghormatan terhadap hak-hak sosial dan kesejahteraan para pensiunan, dan kebutuhan negara untuk mengelola aset publik secara optimal. Penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang adil dan bijaksana, termasuk konsultasi dengan para penghuni, penyediaan kompensasi atau relokasi yang layak, serta kebijakan yang jelas mengenai penggunaan rumah dinas setelah masa pensiun. Dalam menangani pengaduan ini, mekanisme mediasi HAM yang dilakukan Komnas HAM menjadi solusi untuk mencapai solusi bersama yang adil, menghindari eskalasi konflik, mencegah penggusuran paksa dan memastikan penghormatan hak dasar, seperti hak atas tempat tinggal.

Dalam menangani kasus sengketa aset barang milik negara (BMN), Komnas HAM menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar penanganan kasus ini bisa berjalan dengan efektif. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kewenangan. Sebagai lembaga yang tidak memiliki fungsi eksekutif atau yudikatif, Komnas HAM hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa memiliki kekuatan untuk mengeksekusi keputusan atau menyelesaikan sengketa secara langsung. Hal ini sering kali menjadi hambatan karena penyelesaian sengketa aset BMN sering membutuhkan intervensi dari lembaga eksekutif atau putusan pengadilan.

Selain itu, kompleksitas hukum juga menjadi kendala dalam penanganan sengketa BMN. Sengketa ini melibatkan berbagai aturan hukum, termasuk hukum administrasi negara, perdata, dan tata usaha negara. Komnas HAM harus mampu memahami dan menavigasi kerumitan hukum tersebut agar dapat memberikan solusi yang tepat dan relevan. Tantangan lainnya adalah adanya kepentingan politik dan birokrasi yang kerap menyelimuti sengketa aset BMN. Pihak-pihak yang terlibat, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, seringkali memiliki kepentingan kuat untuk mempertahankan aset tersebut, yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa.

Minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia dalam sengketa aset BMN juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pihak yang menganggap sengketa ini hanya sebagai masalah hukum atau administratif tanpa menyadari dampak terhadap hak-hak individu, seperti hak atas tempat tinggal atau mata pencaharian. Terakhir, tekanan publik yang besar, terutama dalam kasus yang melibatkan masyarakat luas, bisa mempengaruhi proses penyelidikan dan mediasi yang dilakukan Komnas HAM, yang menambah kompleksitas penanganan kasus ini.

Di sisi lain, terdapat beberapa peluang bagi Komnas HAM dalam menangani sengketa aset BMN. Salah satu peluang utamanya adalah peran sebagai mediator. Komnas HAM dapat berperan sebagai pihak yang menengahi konflik, terutama ketika kasus tersebut memiliki dampak langsung pada hak asasi manusia, seperti hak atas tanah atau hak ekonomi masyarakat. Selain itu, keterlibatan Komnas HAM dalam kasus ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perspektif hak asasi manusia dalam pengelolaan aset negara. Hal ini bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi dalam konteks administrasi negara dan sengketa aset.

Komnas HAM juga memiliki kesempatan untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga, seperti dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN. Melalui kerja sama ini, Komnas HAM bisa turut mendorong reformasi birokrasi yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia. Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah penguatan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil investigasi, Komnas HAM bisa memberikan masukan untuk memperbaiki regulasi terkait pengelolaan aset negara agar lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak oleh sengketa tersebut.

Akhirnya, peran advokasi bagi korban sengketa aset BMN, khususnya kelompok marginal, juga menjadi peluang besar bagi Komnas HAM untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Dengan memaksimalkan peluang ini, Komnas HAM bisa berperan lebih efektif dalam menangani sengketa aset BMN sekaligus mendorong perubahan yang lebih berkeadilan dalam sistem pengelolaan aset negara.

Indikator kepatuhan terhadap rekomendasi Komnas HAM dalam sengketa aset barang milik negara atau daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yang menunjukkan sejauh mana pihak-pihak terkait merespons dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Salah satu indikator utama adalah adanya tindak lanjut yang jelas dari pemerintah atau instansi yang terlibat dalam sengketa. Kepatuhan dapat diukur dari seberapa cepat dan efektif lembaga terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan pengelola aset negara, mengambil langkah konkret untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Ini bisa berupa revisi kebijakan, penerapan prosedur baru, atau penyelesaian sengketa yang melibatkan pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan.

Indikator lain adalah keberlanjutan proses penyelesaian sengketa setelah rekomendasi dikeluarkan. Misalnya, apakah ada upaya mediasi lebih lanjut atau peninjauan ulang terhadap keputusan administratif yang sebelumnya diambil, terutama jika keputusan tersebut telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kepatuhan juga bisa dilihat dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak, seperti kompensasi atau ganti rugi yang layak.

Transparansi dan akuntabilitas pula menjadi indikator dalam pelaksanaan rekomendasi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab diharapkan memberikan laporan atau informasi terbuka tentang langkah-langkah yang diambil dalam menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Laporan kemajuan yang dapat dipantau oleh publik atau lembaga terkait merupakan tanda penting bahwa rekomendasi tidak diabaikan, melainkan benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Indikator kepatuhan juga bisa diukur dari hasil akhirnya, yaitu penyelesaian sengketa yang sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM. Jika sengketa aset barang milik negara atau daerah berhasil diselesaikan dengan menghormati hak asasi pihak-pihak yang terdampak, ini menjadi bukti konkret bahwa rekomendasi Komnas HAM dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik.

c. Kerangka HAM

Instrumen hukum HAM internasional sudah secara lengkap dan spesifik mengatur mengenai hak atas hunian yang layak dan pengusiran paksa (forced eviction). Definisi pengusiran paksa menurut Fact Sheet No. 25/Rev.1 on Forced Evictions adalah:

“pengusiran permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyediaan, dan akses ke, bentuk-bentuk hukum yang sesuai atau perlindungan lainnya,"

Praktek pengusiran-paksa semakin meluas dan menimpa masyarakat baik di negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang. Di luar saling keterikatan dan ketergantungan antara hak-hak asasi manusia, pengusiranpaksa sering melanggar hak-hak lainnya. Dengan demikian, selain melanggar hak-hak yang tercantum dalam Perjanjian, praktek pengusiran-paksa juga berakibat pada dilanggarnya hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram.

Walaupun praktek pengusiran paksa cenderung terjadi di kawasan-kawasan kumuh yang padat penduduk, pengusiran juga terjadi sehubungan dengan relokasi populasi, pemindahan internal, relokasi paksa dalam konteks konflik bersenjata, eksodus massal, dan pengungsian. Dalam konteks ini, hak atas tempat tinggal yang layak, tanpa adanya pengusiran-paksa, mungkin dilanggar melalui berbagai tindakan dan penghilangan yang selalu diatributkan pada Negara. Bahkan dalam situasi dimana ada perlunya memaksakan batasanbatasan pada sebuah hak, kesesuaian penuhnya dengan pasal 4 Perjanjian dibutuhkan agar batasan-batasan apa pun yang dipaksakan harus "hanya ditetapkan berdasar hukum sejauh batasan tersebut sesuai dengan karakteristik hak-hak ini (hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya) dan hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis."

Komisi Hak Asasi Manusia juga telah mengindikasikan bahwa "pengusiranpaksa adalah sebuah pelanggaran berat hak asasi manusia." Merupakan hal yang wajar jika penggusuran paksa dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena di dalam hak atas perumahan terhadap berbagai hak lain yang terkait, sehingga harkat dan martabat sebagai seorang manusia dapat hilang dengan penggusuran paksa. Meskipun demikian, di Indonesia penggusuran paksa belumlah dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada Pasal 7 hanya mengkategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai instrumen HAM terkait hak atas hunian yang layak dan pengusiran paksa dapat dipetakan pada tabel dibawah.

No.Instrumen HAMIsi, cakupan, dan keterangan
1.UU 11/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)Pasal 11 ayat (1) ICESCR Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus- menerus. Negara- negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengingat akan pengaruh kerjasama internasional yang terpenting berdasarkan
2.UU 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)Pasal 9 ayat (1) ICCPR Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-
No.Instrumen HAMIsi, cakupan, dan keterangan
wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan- alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang
Rights, Resolutionpelanggaran berat hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak
adequate housing (Art.11.1): forced evictionsPengusiran permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga, dan/atau komunitas dari rumah dan/atau tanah yang telah mereka tempati, tanpa adanya penyediaan, dan akses ke, bentuk-bentuk perlindungan hukum atau perlindungan lainnya. Larangan pengusiran paksa tidak berlaku untuk pengusiran yang dilakukan oleh pihak berwenang yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan
dalam hukum HAM internasional; 2. Keputusan administratif atau yudisial saja tidak menyebabkan pengusiran paksa; 3. Pengusiran melibatkan penggunaan kekuatan fisik; dan

Tabel 34 Instrumen HAM terkait Hak atas Hunian yang Layak dan Pengusiran Paksa

Selain menjabarkan definisi dan pembatasan mengenai pengusiran paksa, berbagai instrumen HAM seperti Fact Sheet No. 25/Rev.1 on Forced Evictions dan Basic Principles and Guidelines on Development Based Eviction and Displacement juga memberikan panduan teknis apabila pemerintah ingin melakukan pemindahan paksa yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kovenan internasional. Panduan-panduan tersebut dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan uji tuntas dalam tahap sebelum, saat, dan sesudah pemindahan paksa dilakukan agar tetap memenuhi aspek pemenuhan HAM masyarakat. Pengusiran atau pemindahan paksa, sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan diatas, bukanlah hal yang dilarang sepenuhnya. Namun harus diperhatikan bahwa terdapat batasan-batasan yang ketat mengenai bagaimana pengusiran paksa dilakukan agar tetap sesuai dengan hukum dan konvensi internasional HAM yang berlaku.

d. Analisa

Dalam doktrin HAM, negara merupakan pengemban kewajiban (duty bearer) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM. Di sisi lain, masyarakat adalah pemegang hak yang melekat yang dapat diklaim jika haknya dilanggar oleh negara.

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 huruf (A) hingga (J) tentang HAM. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai kovenan internasional seperti International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Amanat UUD 1945 dan ratifikasi kovenan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh negara untuk menjamin pemenuhan HAM masyarakat Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus di atas, didapatkan beberapa pelajaran penting dalam penanganan sengketa. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini umumnya adalah warga penghuni yang merupakan keturunan dari pensiunan PJKA, dengan PT KAI Daop/Divre setempat sebagai pihak lainnya. Beberapa sebab telah diidentifikasi sebagai pemicu awal sengketa. Pertama, habisnya masa sewa rumah dinas (rumdis). Kedua, penghuni yang tidak mampu membayar uang sewa. Ketiga, adanya pelanggaran lain, seperti renovasi tanpa izin. Terakhir, keinginan PT KAI untuk mengalihfungsikan lahan juga turut menjadi faktor penyebab. Dalam pendekatan penyelesaian sengketa Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai masyarakat, PT KAI mendasarkan praktiknya pada Perpres No. 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan ini mengatur prosedur pengamanan dan penyelesaian sengketa dengan jelas.

Selain itu, praktik pengusiran paksa seringkali tidak mengindahkan prinsipprinsip HAM. Selain itu, pengusiran paksa kerap dilakukan dengan pendekatan kekerasan dan ancaman, di mana aparat kepolisian dan TNI sering digunakan dalam praktik tersebut (LBH, 2017). Pengamanan BMN/D, yang mencakup aset tanah dan rumah dinas, sering melibatkan pengusiran paksa, menciptakan konflik vertikal yang tidak seimbang. Dalam hal ini, negara, melalui pemerintah, memiliki sumber daya represif yang mendukung pengamanan BMN/D, sementara masyarakat yang terdampak tidak memiliki sumber daya yang seimbang untuk melawan atau mempertahankan hak mereka.

Jika pengusiran paksa harus dilakukan, pemerintah harus memastikan sudah melakukan uji tuntas dan mengambil langkah-langkah yang memastikan pemenuhan hak-hak korban terdampak, baik sebelum, saat, maupun setelah pengusiran paksa terjadi. Pemerintah dapat menggunakan prinsip dasar dan petunjuk serta penilaian kuesioner mengenai pengusiran paksa sebagai acuan dalam melakukan uji tuntas terkait pengusiran paksa.

Perkembangan pengembangan kasus BMN PT KAI seringkali tidak berujung penyelesaian. Para teradu seringkali lambat dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi atau bahkan tidak merespon sama sekali. Selain itu, dikarenakan legislasi yang melindungi aset negara sangatlah kuat namun tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, hal ini menyebabkan wargawarga yang terdampak sengketa BMN terancam kehilangan hak asasinya (I.e. untuk tempat tinggal atau mata pencaharian). Selain itu, manajemen aset negara yang tidak selaras antara DJKN sebagai pengelola aset negara dengan BPN sebagai otoritas pertanahan menyebabkan kebingungan hukum mengenai status BMN sengketa terhadap institusi/badan usaha negara pengguna dengan warga terdampak.

Dalam konteks ini, beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi antara lain pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal yang layak, hak untuk hidup aman, serta hak atas kesejahteraan ekonomi. Ketidaksinkronan antara DJKN sebagai pengelola aset negara dengan BPN sebagai otoritas pertanahan juga mengakibatkan kebingungan hukum terkait status BMN yang disengketakan, yang berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum bagi warga terdampak. Akibatnya, ketidakadilan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam sengketa tersebut.

e. Rekomendasi

Sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki wewenang dalam bidang HAM di Indonesia, Komnas HAM tidak hanya fokus pada mediasi dan penanganan kasus konflik BMN/D, tetapi juga perlu mendorong pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam penyelesaian konflik. Langkah ini penting untuk mendorong pemerintah lain agar lebih mengedepankan prinsip HAM dalam setiap penyelesaian konflik yang terjadi.

Untuk menyelesaikan konflik BMN/D, perlu dipertimbangkan opsi pemindahtanganan yang menguntungkan baik pemerintah maupun masyarakat, sebagai bagian dari resolusi konflik yang bersifat win-win. Salah satu contoh praktiknya adalah program pembenahan kampung melalui Community Action Plan (CAP) yang dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap kampung-kampung yang rawan tergusur. CAP adalah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan masyarakat terus memanfaatkan tanah yang ditempati dengan berbagai syarat perbaikan, yang pada akhirnya juga bisa menguntungkan pemerintah.

Pemindahtanganan BMN/D hanya diperbolehkan untuk BMN/D yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan terkait. Proses pemindahtanganan BMN/D juga memerlukan persetujuan DPR/D atau Presiden untuk aset dengan nilai tertentu, sehingga opsi pemerintah untuk melakukan pemindahtanganan kepada masyarakat terkait konflik BMN/D, seperti tanah atau rumah dinas yang telah ditinggali selama berpuluh-puluh tahun, menjadi terbatas.

Doktrin pengelolaan dan pengamanan BMN/D, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PP 27/2014, belum sepenuhnya mengindahkan prinsip-prinsip HAM. Doktrin ini lebih berfokus pada tertib administrasi, fisik, dan hukum, sehingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengamanan BMN/D lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian karena dapat berhadapan dengan sanksi administrasi maupun pidana apabila lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu agar dapat meningkatkan efektivitas penanganan sengketa, diperlukan unit khusus yang menangani sengketa BMN/BMD dan membentuk tim lintas sektoral di daerah bagi mendorong proses penanganan dan penyelesaian kasus-kasus menjadi lebih cepat dan efisien namun berkeadilan. Selain itu, perlu penguatan pengawasan dan transparansi dengan mencegah tindakan arbitrer dan diharapkan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pengelolaan BMN/BMD. Berikutnya adalah untuk dapat meningkatkan kepastian hukum, perlunya penyederhanaan prosedur dan peningkatan akses terhadap keadilan dalam kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kementerian Keuangan sebagai pemangku utama BMN/BMD perlu mengadopsi prinsip hak asasi manusia, dan membuat panduan pengalihan status BMN/BMD berbasis HAM. Dalam panduan tersebut, harus terkandung mekanisme pencegahan,transparansi penanganan, mengkomunikasikan permasalahan dan langkah-langkah penyelesaiannya, dan diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa BMN/BMD. Dengan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, lembaga non-yudisial, masyarakat, dan akademisi.

6. Konflik Agraria Khusus: Aset TNI dan POLRI

Pada periode 2020 - 2023, Komnas HAM telah menerima 117 aduan konflik agraria atas aset TNI dan Polri.

Konflik agraria atas tanah atau aset yang diklaim/ dikuasai oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) seringkali berakar pada sejarah penggunaan lahan sejak era kolonial dan masa awal kemerdekaan, ketika banyak aset strategis dialokasikan untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Sejak masa kolonial, banyak lahan di Indonesia yang dialokasikan untuk keperluan militer. Setelah Indonesia merdeka, lahan-lahan ini tetap digunakan oleh TNl untuk berbagai keperluan, termasuk markas, latihan, dan fasilitas militer lainnya. Polri juga memiliki klaim serupa untuk fasilitas kepolisian (Tim Redaksi VOI,2023).

Berdasarkan Data Rekapitulasi Kementerian Agraria mencatat Kemhan dan TNI memiliki tanah seluas 3.373.317.418 meter persegi. Tanah seluas 673.211.919 meter persegi, terdiri dari 7.547 bidang, sudah bersertifikat. Sebanyak 2.700.105.499 meter persegi, atau 3.844 bidang, belum bersertifikat. Ada tanah seluas 2.010.145.185 meter persegi, atau 724 bidang, masih bermasalah dan berpotensi memicu konflik agraria dengan masyarakat sipil.

a. Data Aduan Komnas HAM dan Studi Kasus

a) Data Aduan Komnas HAM

Komnas HAM RI telah menerima 117 aduan terkait konflik agraria yang diklaim sebagai aset TNI dan Polri pada tahun 2020-2023. Dengan rincian 44 kasus ditindaklanjuti melalui mekanisme mediasi, sebanyak 58 kasus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan, sebanyak 61 kasus ditindaklanjuti oleh Bidang Pengaduan berupa pemberian saran pengaduan dan kearsipan, serta sebanyak 8 kasus ditindaklanjuti oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di Perwakilan. Adapun 171 kasus yang masuk dan ditangani oleh Komnas HAM, dapat dirincikan sebagai berikut:

NoNama KasusRekomendasi Komnas HAM
1Pengambilan lahan Masyarakat Hukum Adat Desa Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru seluas 400 Ha oleh TNI AL dengan alasan untuk kepentingan ketahanan negara.Pemberian Amicus Curae di Agung Mahkamah dengan menguatkan status hukum Masyarakat Hukum Adat Desa Marafenfen. Serta menyarankan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala
2Pengosongan rumah dinas TNI AD oleh Korem 061/Suryakancana yang ditempati warga Komplek Badak Putih di Desa Kota Batu Kec. Ciomas, Kab. Bogor.sehingga tidak ada Hak Asasi Manusia (HAM) yang terlanggar. Telah dikeluarkan Rekomendasi kepada Panglima Komandan Daerah Militer III Siliwangi agar proses pengosongan dalam rumah dinas tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan jika ada
3Dugaan pengosongan Asrama POLRI Brimob Detasemen C Pelopor Ciputat yang terletak di RW. 12, Kel. Ciputat, Tangerang Selatan oleh Polda Metro Jaya.dan pemulihan korban. Sudah dikeluarkan Rekomendasi Komnas HAM RI bahwa dilakukan agar penundaan pengosongan asrama Brimob serta dalam proses penertiban rumah dinas agar dilakukan secara persuasif dan menghindari kekerasan yang berpotensi melanggar HAM.
4sengketa lahan antara masyarakat Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dan TNI AU Astra Ksetra.Telah memberikan Rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Bupati Lampung Tengah, dan Direktur Utama PT. PLN untuk mengambil kebijakan dan tindakan konkret untuk mendorong penyelesaian
No Nama KasusRekomendasi Komnas HAM permasalahan yang menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia serta meminta semua pihak untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan rekomendasi kepada Komnas
5 Tidak diberikan ganti rugi oleh Kodam III Siliwangi kepada warga Ciamis, Jawa Barat yang digunakan untuk pembangunan Yonif 323 Buaya Putih.rekomendasi kepada Komnas HAM. Mediasi gagal dilakukan karena salah satu pihak tidak bersedia di mediasikan dan Komnas HAM menyarankan agar mengikuti proses upaya hukum yang sedang berjalan
6 Sengketa rumah dinas dan upaya pengosongan, pembongkaran paksa Asrama Polisi Pasar Merah oleh Polda Sumatera Utara terhadap para penghuni yang merupakan keluarga purnawirawan/warakauri dan pensiunan PNS Sipil Polri.Komnas HAM telah mengeluarkan saran kepada Kapolda Sumatera Utara untuk terus melakukan dialog serta dan komunikasi dua pihak guna mengupayakan penyelesaian terbaik bersama bagi para pihak (win win solution), dan mengedepankan upaya preventif serta menghindari tindakan kekerasan dan intimidasi.
7 Dugaan pemagaran lahan sewenang-wenang dan kekerasan oleh Kodam IV Diponegoro terhadap warga Desa Entak, Brecong, dan Setrojenar Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen (Urut Sewu Bersatu).Mediasi gagal dilakukan karena salah satu pihak tidak bersedia dimediasikan karena tanah yang diklaim tersebut berstatus sebagai aset BMN dan telah dicatatkan dalam SIMAK BMN dengan peruntukan sebagai daerah latihan uji coba senjata berat Dislitbangad.
8 Klaim tanah oleh Detasemen Polisi Militer V/2 Sub Detesemen Polisi Militer V/2 4 di wilayah Komando Distrik Militer 0811 kepada Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur.Mediasi gagal dilakukan karena pihak TNI tidak bersedia di mediasi. Mediasi gagal dilakukan
9 Perintah paksa pengosongan lahan milik warga Ceger Jakarta TimurMediasi gagal dilakukan karena pihak TNI AD tidak
NoRekomendasi Komnas HAM
oleh Kodam Jaya.bersedia untuk dilakukan proses mediasi. Sehingga pengadu dapat menempuh
10Perintah pengosongan 123 unit rumah dinas TNI AD KPAD Jatiwaringin di RW 06 Kel.jalur hukum di pengadilan. Memberikan rekomendasi kepada TNI untuk menghentikan eksekusi ada kejelasan
11Jakarta Timur oleh Kodam Jaya/ Jayakarta. Sengketa lahan di Dusun Banjar Jawa Kabupaten Buleleng Balikepemilikan tanah. Mediasi gagal dilakukan karena masih berproses di Pengadilan Negeri Singaraja.
12dengan Rumah Sakit Denkesyah Singaraja milik TNI. Sengketa lahan antara warga kampung Astra Ksetra dengan Pangkalan TNI-AU (Lanud) AstraMediasi gagal dilakukan karena pengadu tidak bisa dihubungi.
13Ksetra. Sengketa tanah masyarakat Desa Cijantung, Susukan Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang diambil paksa oleh TNI AD.Mediasi gagal dilakukan karena terdapat upaya hukum yg lebih efektif.
14Sengketa lahan antara masyarakat Nanga-nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan Korem 143/Ho Kendari.Mediasi gagal dilakukan karena terdapat upaya hukum yg lebih efektif.
15Dugaan tindakan okupasi dan perampasan tanah milik Jatikarya Kota masyarakat Bekasi oleh Mabes TNI/ Departemen PertahananMediasi gagal dilakukan karena terdapat upaya hukum yg lebih efektif.
16Pengosongan rumah warga Tegalrejo Kota Salatiga yang diklaim sebagai milik Korem 073 Makutarama Salatiga.Mediasi gagal dilakukan karena terdapat upaya hukum yg lebih efektif.
17Sengketa lahan Masyarakat desa Harjokuncaran yang sejak tahun 1976 dikuasai oleh Kodam V/Brawijaya (dulu Kodam VIII/Brawijaya).Mediasi gagal dilakukan karena pihak TNI AD tidak bersedia untuk dilakukan proses mediasi. Sehingga pengadu disarankan dapat menempuh jalur hukum.
18Sengketa lahan antara Desa Moncongloe Bulu Kec. Moncongloe Kab. Maros Prov. SUlawesiMediasi gagal dilakukan AD tidak karena pihak TNI bersedia untuk dilakukan
NoNama KasusRekomendasi Komnas HAM
19Selatan yang diklaim oleh Kodam VII Wirabuana. Sengketa lahan antara masyarakat Desa Bakoy Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan Polda Aceh terkait pembangunan T.36 rumahproses mediasi. Sehingga pengadu disarankan dapat menempuh jalur hukum. Mediasi tidak dilakukan karena sudah ada penyelesaian antar pihak.
20(knock down). Sengketa tanah yang berlokasi di Jl. Daud Beureuh, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan Kodam Iskandar Muda.Kasus ditutup dengan alasan sudah ada undangan pramediasi kepada pengadu namun tidak ada respon/tanggapan lebih lanjut.
21Tindakanpenertiban disertai kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dari Kodam Iskandar muda terhadap warga di bantaran Sungai Krueng terkait penataan kawasan kanal banjir SungaiKasus ditutup dengan alasan sudah ada undangan pramediasi kepada pengadu namun tidak ada respon/tanggapan lebih lanjut.
22Sengketa lahan Polda Bengkulu atas lahan seluas 300m2 dan di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu.Komnas HAM sudah memberikan saran kepada pengadu agar menempuh upaya hukum agar tercapainya kepastian keadilan.
23Sengketa lahan dan bangunan rumah di Blok Tegallega, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur berdasarkan Girik No. C24 BB Persil 78 seluas 1.010m2 yang bersengketa dengan Dan Yon Armed Tarik 5/76 Cipanas, Kodam III Siliwangi.Kasus telah ditutup dan sudah dilaksanakan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi.
24Sengketa lahan antara masyarakat Desa Sidokerto dan Sukorejo Kab. Sidoarjo dengan TNI AD Kodam V Brawijaya.Kasus telah ditutup dan sudah dilaksanakan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Kasus sudah ditutup dan
25Penguasaan tanah milik areal masyarakat Sirimau Ambon yang diambil oleh HUBDAM XVI/Pattimura (Dahulu AJENDAM XVI/Pattimura) dengan membangun Pagar dan GarasiKasus sudah ditutup dan mediasi gagal dilakukan karena salah satu pihak tidak bersedia untuk di mediasi.
NoNama KasusRekomendasi Komnas HAM
KKantor HUBDAM XVI/Pattimura. Pembangunan Polder/KolamKasus sudah ditutup dan
26Pembangunan Polder/Kolam Retensi dari Tanah Hibah yang bersengketa dengan Tanah milik TNI Brigif.Kasus sudah ditutup dan pengadu disarankan untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan.
27Sengketa lahan antara masyarakat Desa Baya Hunduhon dan Purnawirawan Polri.Kasus ditutup karena identitas pengadu tidak jelas sehingga pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti.
28Perintah paksa pengosongan atas lahan warga Ceger bengkel Karburator Jakarta Timur oleh Kodam Jaya.Kasus ditutup dan Mediasi gagal dilakukan karena pihak TNI AD tidak bersedia untuk dilakukan proses mediasi. Komnas HAM menyarankan untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan.
29Pengosongan Sengketa Rumah Dinas KPAD Jatiwaringin oleh KODAM Jaya.Kasus ditutup dan Mediasi gagal dilakukan karena pihak TNI AD tidak bersedia untuk dilakukan proses mediasi. Komnas HAM menyarankan untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan.
30Sengketa lahan di Dusun Banjar Jawa sejak tahun 1997 antara masyarakat yang telah menempati lahan sejak tahun 1964 dengan Rumah Sakit Denkesyah Singaraja milik TNI.Kasus ditutup karena sedang berproses di Pengadilan.
31Sengketa lahan antara warga kampung Astra Ksetra dengan Pangkalan TNI-AU (Lanud) Astra Ksetra.Kasus ditutup karena pengadu tidak memberikan respon tindak lanjut pengaduan.
32Sengketa tanah yang dikuasai oleh TNI AU/Lanud S. Sukani di Kabupaten Majalengka Jawa Barat.Kasus ditutup dan Mediasi gagal dilakukan karena pihak TNI AU tidak bersedia untuk dilakukan proses mediasi. Komnas HAM menyarankan untukmenempuh upaya hukum di Pengadilan.
33Sengketa lahan di Kelurahan Lidah Kulon antara para purnawirawan TNI AL dengan Lantamal V SurabayaTelah dikeluarkan surat saran untuk menempuh upaya hukum mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung RI.
NoNama KasusRekomendasi Komnas HAM
34Sengketa tanah
34Sengketa tanah urug/pertambangan yang diklaim sebagai tanah negara.Kasus sudah ditutup.
35Kesewenangan yang dilakukan oleh oknum Korem 083/BDJ yang melakukan kesewenangan berupa pengalihan pengelolaan Kios di taman Rampal Malang.Kasus sudah ditutup karena pengadu mencabut aduannya.
36Penguasaan tanah warga Kampong Gedong Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur milik oleh Rindam Jaya.Kasus sudah ditutup dan sudah ada Rekomendasi kepada Pangdam Jaya, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Kota Jakarta Timur
37Sengketa lahan masyarakat adat Lebao dengan Kodim 1624 Flores Timur. Sengketa tanah di perkebunanKasus ditutup karena pengadu tidak memberikan respon tindak lanjut pengaduan.
38petung ombo seluas 295,93 Ha yang dikuasai oleh Puskopad DAM V Brawijaya.Kasus sudah ditutup.
39Pengambilalihan lahan tanpa disertai bukti dan alas hak yang sah oleh Polisi. Pengosongan rumah dinas diKasus sudah ditutup karena mediasi gagal dilakukan dan pengadu disarankan untuk menempuh upaya hukum. Kasus ditutup karena sedang berproses di Pengadilan
40 41lingkungan Korem 083/Baladika yang terletak di wilayah Malang Raya oleh Kodam V/Brawijaya. Penutupan akses Jalan Prana olehberproses di Pengadilan Kasus sudah ditutup karena
pihak Setukpa TNI yang menghubungkan jalan utama dengan rumah dan usaha warga Cikole Sukabumi. Pengosongan Asrama Polseksudah ada Berita Acara Kesepakatan Mediasi antara pengadu dengan pihak Setukpa TNI. Kasus sudah ditutup oleh
42Menteng / Asrama POLRI Menteng Oleh Polda Metro Metro Jaya Terkait Rencana Pembangunan Rusun POLRI.Mediasi karena tidak ada kesepakatan mediasi Kasus ditutup karena kasus
43Tindakan pengusiran dari rumah dinas TNI AU Husein Sastranegara di Mess Rajawali Jl. Raya Timur No. 454 Kota Cimahi.Kasus ditutup karena kasus sudah diselesaikan oleh lembaga lain yaitu Republik Ombudsman
No Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
44Keberatan warga bulukumba atas penerbitan sertifikat hak atas tanahIndonesia (ORI). Diberikan saran pengaduan untuk melapor ke ATR/BPN
penerbitan sertifikat hak atas tanah seluas 2.113 m2 yang terletak di Jalan Bakri, Kel. Bentenge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba yang dikuasai TNI AD cq Kodim 1411 Bulukumba.untuk melapor ke ATR/BPN Kabupaten Bulukumba.
45 PT 46Sengketa penutupan unit usaha Citra Kupang oleh Dankesyah 09.04.01. Sengketa penutupan saluran airKasus ditutup karena sedang berproses di Pengadilan. Telah diberikan Rekomendasi
oleh anggota TNI DANLANAL Bandung.Komnas HAM kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Bupati Garut untuk mengupayakan langkah-langkah penyelesaian yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
47Sengketa masyarakat adat Suku Abun terhadap rencana pembangunan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Di Distrik Sausapor dan Bikar, kabupaten Tambrauw.Telah Surat dimintakan Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan agar kasus dapat ditindaklanjuti Komnas HAM. Namun, pengadu belum memberikan respon tanggapan.
48Dugaan tindakan sewenang- wenang dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Kodim 1707 Merauke dalam sengketa kepemilikan tanah adat di Jalan Raya Mandala Mess Merauke.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM Provinsi Papua dengan melampirkan kelengkapan berkas pengaduan.
49Dugaan kesewenangan Komandan Satuan Induk BAIS TNI Cilendek Bogor yang mematok, memagari, dan menguasai serta merusak lahan milik PT Thriosa Mustika (Braja Mustika) selaku pemilik HGB.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk mengajukan gugatan PMH pada Pengadilan Negeri setempat.
50Sengketa rumah dinas yang terletak di Komp. Mappa Oudang No. 60D, Kel. Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar yang berdiri di atas tanah Persil 26 DII Kohir 452 CI.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan kepada Pengadu bahwa langkah hukum yang dilakukan dengan memberikan jawaban somasi Polda kepada Irwasda
No Nama KasusRekomendasi Komnas HAM
51 SengketaSengketa kepemilikan lahan Asrama Sunggal Kota MedanSulawesi Selatan. Telah dikeluarkan Surat Tanggapan kepada Pengadu
Asrama Sunggal Kota Medan seluas 8.712 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.Tanggapan kepada Pengadu bahwa langkah hukum yang dilakukan sudah tepat dan jika ingin ditindaklanjuti oleh Komnas Ham dapat kelengkapan mengirimkan berkas pengaduan. Telah dikeluarkan Surat
52Sengketa Masyarakat Adat Telaga Bagek dengan Pangkalan TNI AU TGKH M. Zainudin Abdul Majid atas Tanah Adat yang menjadi Tanah Okupasi TNI.Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
53Sengketa tanah/rumah/rumah dinas antara Ahli Waris purnawirawan dengan Korem 083/Baladhika Jaya.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan BerkasPengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
54 Sengketa Jatiwangi,Sengketa lahan antara warga penghuni Lanud S. Sukani di Jatiwangi, Kab. Majalengka dengan TNI-AU.Telah dikeluarkanSurat Tanggapan Pengaduan kepada pengadu. Telah dikeluarkan Surat Saran
55Sengketa lahan yang terletak di Jalan Praja Dalam G, Kav. 51 Kebayoran Lama Selatan dengan anggota Kostrad dengan alasan tertanam patok milik Kostrad pada lahan tersebut. Sengketa lahan yang dilakukanPengaduan untuk mengadukan ke Puspom TNI AD. Telah
56TNI untuk pembangunan Asrama B - Kodim 0306/50 Kota sejak tahun 1962.Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI. Telah dikeluarkan Surat
57Batalnya ruislag (tukar guling) atas rumah yang ditempati 558 KK mantan paspampres di Pemukiman Ex Tjakrawibawa Sukasari, Bogor.Permintaan Kelengkapan BerkasPengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI. Telah dikeluarkan Surat
58Sengketa lahan antara komunitas adat sukuk Wabouw Sentani Jayapura-Papua dengan RIndam XVII Cendrawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura PapuaTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
NoNama KasusRekomendasi Komnas HAM
59Kesewenangan oleh Batalyon Infanteri Yonif 123/Rajawali yang melakukan Latihan militer pada 5 s.d. 8 November 2023 di lahan Masyarakat Transmigrasi Muara Manompas yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Muara Manompas,Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten TapanuliTelah dikeluarkan Surat Perlindungan Komnas HAM, ditujukan kepada yang Komandan Komando Resort Militer (Korem) 023/Kawal Sumadera bahwa Komnas HAM RI telah memberikan atensi atas pengaduan tersebut guna menjamin hak atas rasa aman
60Dugaan kesewenangan Korem 091/ASN terkait perintah pengosongan atas lahan seluas 453 m2 di JI. Milono No. 4 Kecamatan Samarinda Kota.Telah dibuatkan Surat Saran Pengaduan kepada pengadu.
61Tindakan pemasangan plang oleh Polda Papua yang bertuliskan "tanah Polda Papua" diatas bidang tanah milik pribadi yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua.Telah dibuatkan Surat Saran Pengaduan kepada pengadu.
62Rencana pengosongan lahan di Kp Barukai Barat RT 04 RW 11 Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat karena adanya klaim dari Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Barat.Telah dibuatkan Surat Saran Pengaduan kepada pengadu untuk melakukan gugatan ke Pengadilan.
63Sengketa tanah/rumah/rumah dinas rumah di Jalan Timor No. 51/94, Makassar antara Ahli Waris Purnawirawan dengan Polda Sulawesi Selatan.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
64Sengketa rumah dinas di Perum Yon Ang Air, Semper Barat, Jakarta Utara antara Purnawirawan dengan TNI AD.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
65sengketa lahan antara warga RW 17 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Kodam Jaya TNI AD.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
66Sengketa lahan antara masyarakat 7 RT Pantai Amal dengan pihakTelah dikeluarkan Surat Kelengkapan Permintaan
NoNama Kasus TNI AL/Lantamal XIII terkait bidangRekomendasi Komnas HAM Berkas Pengaduan untuk dapat
67tanah seluas 28.240 M2. Sengketa lahan antara warga Bintoro Demak dengan Pangdamditangani oleh Komnas HAM RI. Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
67 68Sengketa lahan antara warga Bintoro Demak dengan Pangdam Kodam IV/Diponegoro. Sengketa lahan antara warga Desa Mekarsari, Desa Carui, Desa Kutasari dan Desa Karangreja, Kec. Cipari, Kab. Cilacap denganTelah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan. Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
69Kodam IV Diponegoro. Tindakan pengosongan rumah dinas yang dibangun di atas tanah seluas 1.523 m2 oleh Kodam I/BB.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan
70Sengketa lahan antara 25 KK warga RT 01 RW 01 Kampung Balfai Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT dengan TNI AU El Tari Kupang.negeri setempat. Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
71Penutupan jalan akses warga yang ditutup dengan cara digembok dan dilas oleh Markas Komandio BRIMOB Bukit Besar Palembang.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
72Pemaksaan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Tanah Adat (Wangkamerat) milik Bangsa Lolland oleh oknum Intelejen Polda Maluku dan pihak PD Panca Karya.Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
73 74Sengketa lahan sejak 2013 antara masyarakat dengan Kodim 0203/Langkat atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Veteran No. 192. Sengketa tanah antara masyarakat Gowa dengan Kodam XIVTelah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri setempat. Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk menempuh
75Hasanuddinatas kepemilikan lahan persil no. 86 a.n. Nongko Dg. Nompo yang terletak di Desa Malino, Kecamatan Tinggimocong, Kabupaten Gowa. Sengketa tanah antara masyarakat Sidenreng Rappang dengan Kodimupaya hukum di Pengadilan Negeri setempat. Telah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan
SiSidenreng Rappang dengan KodimPermintaan Kelengkapan
NoNama KasusRekomendasi Komnas HAM
1420/Sidrap yang terletak di sebelah timur Kantor Kodim 1420/SidrapBerkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
76Sengketa lahan antara masyarakat Bungo Pasang dengan TNI AU Sutan Syahrir atas objek tanah di Jalan Bhayangkara terkait rencana Pangkalan TNI AU Sutan Syahrir yang akan melakukan penertiban Barang Milik Negara Aset Tanah di bawah pengelolaan LANUD.Telah dikeluarkan Surat Tanggapan Pengaduan.
77bawah pengelolaan LANUD. Sengketa kepemilikan lahan atas kios para pedagang di JI. M. Syafei Kota Padang Panjang dengan Kodim 0307 Tanah Datar.Telah dikeluarkan Saran Pengaduan mengajukan kepemilikan pengadilan negeri setempat.Surat dikeluarkan Saran Pengaduan untuk gugatan lahan ke pengadilan negeri setempat.
78Sengketa BMN berupa tanah perkebunan/pertanian pada pembangunan fasilitas pertahanan oleh Rindam XIII Merdeka di atas lahan perkebunan Kelelondei/Kelelondey yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tumaratas, Tumaratas Dua, Ampreng, Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Noongan, Noongan Dua, Noongan Tiga, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa.Telah dikeluarkan Surat Saran Pengaduan untuk melakukan pengaduan langsung ke Pangdam XIII Merdeka.20
79Sengketa rumah dinas antara Anggota Purnawirawan dan Warakawuri POLRI di Kota Belawan yang menghuni/menempati rumah dinas Polri di Asrama Polsekta Belawan.antara Telah dikeluarkan Surat dan Permintaan Kelengkapan Kota yangTelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan untuk dapat ditangani oleh Komnas HAM RI.
80Sengketa rumah dinas antara 18 (delapan belas) Penghuni Rumah Komplek Cijantung Sederhana, Cijantung, Jakarta Timur yang diklaim sebagai tanah BMN milik Kodam Jaya cq. TNI AD berdasarkan buku IKN TNI AD dan dalam SIMAK BMN masuk Kemenkeu RI .TNI AD SIMAK BMNKasus sedang berproses.
81Sengketa lahan Simogunung, Kel. Putat Jaya, Kec.masyarakatKasus sedang berproses.
No
Sawahan, Kota Surabaya yang diklaim sebagai DepartemenNama Kasus sebagai asetmilikRekomendasi Komnas HAM
82Departemen Keamanan c.q TNI AU. Sitolu HaePertahanan Keamanan c.q TNI AU. Sengketa lahan masyarakat adat Hae Horbodan Golat
83Sumatera Utara dengan TNI-AD Danramil 03 Panguruan, Kab. Samosir dan KPH XIII Dolok Sanggul. Sengketa warga RW 06 Cipinang Melayu non-anggota TNI AD yangSitanggang Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara dengan TNI-AD Danramil 03 Panguruan, Kab. Samosir dan KPH XIII Dolok Sengketa warga RW 06 CipinangKasus sedang berproses.Kasus sedang berproses.
84menghuni perumahan dinas TNI AD Kodam Jaya. Sengketa rumah Pemutusan listrik terhadap rumahmenghuni perumahan dinas TNI AD Kodam Jaya. rumah dinas berupa listrik olehKasus sedang berproses. PLNKasus sedang berproses.
85terhadap purnawirawan TNI Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kecamatan Binjai, Kota Binjai,rumah 4 purnawirawan TNI di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sengketa warga Kelurahan Kartini,orang Kasus sedang berproses.Kasus sedang berproses.
86Barisan. PengosonganSumatera Utara yang dikuasai dan ditempati oleh Pangdam I/ Bukit secara bertahapKasus sedang berproses.Kasus sedang berproses.
87Barisan. sengketa lahan antara masyarakatterhadap 340 rumah Kompleks Abdul Hamid Nasution Deli Serdang oleh KODAM I/BukitwargaKasus sedang berproses.
88AD (BRIGIF 19/KH). Kecamatan Bukit Kecil, KotaKel. Roban Singkawang dan TNI- AD (BRIGIF 19/KH). Sengketa tanah antara wargaKasus sedang berproses.Kasus sedang berproses.
PalembangPalembang yang diklaim sebagai rumah dinas Komplek BKB TNI AD Kodam II/Sriwijaya berdasarkan SHP Kantor Pertanahan Kota Nomor Palembang 04.01.11.05.4.00152 tanggal 22 Juli 2020.NIBKasus sedang berproses.
89wargaSengketa rumah dinas penghuni rumahantara eksKasus sedang berproses.
NoNama KasusRekomendasi Komnas HAM
Komplek Pomdam II Sriwijaya dengan Kodam II Sriwijaya.
90Sengketa lahan antara warga kelurahan Kedoya Utara dengan Polres Jakarta Barat cq. Polda Metro Jaya pada lahan yang terletak di Asrama Polri Pesing RT 005/02, Kelurahan Kedoya Utara berdasarkan eigendom 6337.Kasus sedang berproses.
91Klaim kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Kemenhan berdasarkan Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya.Kasus sedang berproses.
92Dugaan perampasan tanah adat milik warga di Kelurahan Lapadde Kota Parepare yang disertai adanya ancaman oleh oknum TNI- AD KOREM 142 Tatag.Kasus sedang berproses.
93Sengketa lahan yang berlokasi di Nanga-Nanga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, yang dikuasai sepihak oleh Korem 143/HO Kendari berdasarkan SK Hibah tahun 2019.Kasus sedang berproses.
94Dugaan Kesewenangan Eksekusi Lahan Dan Bangunan Di Jalan Kampung Baru, Desa Poosu Jaya , Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan Terkait Sengketa Lahan Dengan Brimob Sulawesi Tenggara.Kasus sedang berproses.
95Sengketa tanah antara masyarakat dengan Kodam XIV Hasanuddin yang terletak di Jalan Mawas Timur No. 2, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.Kasus sedang berproses.
96 Dugaan terhadapDugaan penyerobotan lahan sepihak yang dilakukan oleh TNI Yonif 726 dan Kodam XIV Hasanuddin sejak tahun 1982 terhadap Masyarakat Desa Pannyangkalang pada lahan seluas 1.288.700 m2 (128 Ha) di Desa Pannyangkalang, KecamatanKasus sedang berproses.
NoNama Kasus Kabupaten Mangarabombang,Rekomendasi Komnas HAM
97Takalar, Sulawesi Selatan. Rencana penggusuruan warga Kapuk Poglar di RT 007/RW 004
98Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, JakartaBarat sejumlah 166 KK oleh Polda Metro Jaya. Sengketa tanah Desa Sumberanyar Kec. Nguling Kab.Kasus sedang berproses.
99Pasuruan antara masyarakat dengan TNI AL (Makolatmar). Dugaan pemaksaan pengosongan asrama oleh TNI Angkatan Darat (AD) terhadap warga penghuniKasus sedang berproses.
100(AD) terhadap warga penghuni Asrama PHB Lampriet an. Intan, Aldi, dkk., di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sengketa lahan antara Polres Musi Rawas c.q. Polsek Tugumulyo dan masyarakatKelurahanB.Kasus sedang berproses.
101Rawas c.q. Polsek Tugumulyo dan masyarakatKelurahanB. Srikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Dugaan kesewenangan oknumKasus sedang berproses.
102Polri yang melakukan penyerobotan lahan disertai intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Penggusuran tanpa ganti rugi yangKasus sedang berproses.
103layak disertai intimidasi dan kekerasan oleh TNI AD cq Kodam Jaya/Jayakarta yang dialami oleh warga Rumah Sederhana Cijantung. Sengketa lahan disertai adanyaKasus sedang berproses.
104ancaman dan pemaksaan dari Perwira Seksi Intelijen Kodim- 0413/Bka. Sengketa kepemilikan tanah diKasus sedang berproses.
105Jalan Patriot Semarang oleh Kodam IV/Diponegoro.Kasus sedang berproses.
105Tindakan intimidasi dan pengusiran paksa terhadap warga masy yangKasus sedang berproses.
NoRekomendasi Komnas HAM
Nama Kasus bermukim di Lingk II(38 Kel) & VII(48 Kel) oleh Lantamal VIII Manado di Kairagi Weru Kec. Paal Dua Manado.
106Dugaan penggusuran oleh Kodam Sumur Batu terhadap tempat tinggal warga Sumur Batu Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.Kasus sedang berproses.
107Pengosongan Rumah eks Majankesad Salemba 28 dan Pusdikkes Cililitan di Komplek Perumahan Darat Angkatan (KPAD) Cibubur Oleh Kodam Jaya.Kasus sedang berproses.
108Sengketa lahan antara Masyarakat perkebunan Ramunia dengan PUSKOPAD A Bukit Barisan.Kasus sedang berproses.
109Sengketa rumah dinas antara warga yang menghuni rumah dinas TNI AD di Jalan Belitung No. 2B Belakang dengan Kodam III Siliwangi.Kasus sedang berproses.
110Perintah pengosongan melalui SP ke-2 atas Rumah Negara Sempur Kidul RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor oleh TNI Korem 061/SK (Surya Kencana) terhadap 16 KK.Kasus sedang berproses.
111Pengosongan bangunan/rumah warga perumahan Kostrad Arteri Pondok Indah oleh pihak TNI AD Sq. Kostrad.Kasus sedang berproses.
112Pengosongan rumah dinas TNI AD oleh Korem061/Suryakancana yang ditempati warga Komplek Badak Putih di Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.Kasus sedang berproses.
113Penggusuran sejumlah 7 rumah (45 rumah masih menunggu giliran) disertai dengan kekerasan oleh Korem dan Kodim TNI AD 061 Suryakencana, Bogor di JI. Kol. Enjo Martadisastra Kel. KedungKasus sedang berproses.
NoNama Kasus Badak Kecamatan Tanah Sereal,Rekomendasi Komnas HAM
114Badak Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Perusakan dan penggusuran paksa oleh Korem 061 Bogor terhadap kios warga RT 02 RW 12
115terhadap kios warga RT 02 RW 12 Kec. Leuwiliang, Bogor yang berlokasi di Kp. Pamagersari Desa Leuwimekar. Sengketa lahan antara masyarakat Cimanggis, Kota Depok yang dikuasai oleh Brigif Linud 17Kasus sedang berproses.
116dikuasai oleh Brigif Linud 17 Cimanggis Depok yang digunakan untuk pembangunan Lapangan Tembak. Sengketa rumah dinas antara warga Kelurahan Sempur Kidul,Kasus sedang berproses.
117Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dengan Korem 061/Suryakencana. Sengketa rumah dinas antara warga Kelurahan Sempur Kidul, Kecamatan Bogor Tengah, KotaKasus sedang berproses.
118Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dengan Korem 061/Suryakencana, Pengosongan rumah dinas TNI AD Komplek Kodam IV/Diponegoro.Kasus sedang berproses.
119Komplek Kodam IV/Diponegoro. Sengketa lahan milik masyarakat Desa Batu Berdaun, Kabupaten Linggaoleh TNI AL yang akanKasus sedang berproses. Kasus sedang berproses.
120Linggaoleh TNI AL yang akan digunakan untuk pembangunan pusat militer TNI AL. Sengketa lahan antara masyarakat Jatingaleh Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Kodam IV/Diponegoro Semarang. Sengketa lahan antara masyarakatKasus sedang berproses. Kasus sedang berproses.
121 122Cempaka Madukoro, Kec. Kota Bumi utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dengan TNI Angkatan Laut. Sengketa tanah antara ahli warisKasus sedang berproses. Kasus sedang berproses.
122Sengketa tanah antara ahli waris pemilik tanah Suguhan di GedungKasus sedang berproses.
NoNama KasusRekomendasiRekomendasi Komnas HAM
123Johor, pinggir barat Sungai Deli Jalan Polonia, Medan dengan Yayasan Adi Upaya (Yasau) dibawah naungan TNI.(Yasau)
123Sengketa tanah hak garap warga Desa Parungmulya dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki rencana pembangunan markas Brimob di kawasan hutan tersebut di Desa Parungmulya, Kec. Ciampel, Kab. Karawang.dengan Indonesia rencana Kasus sedang berproses.Kasus sedang berproses.
124Dugaan penyerobotan tanah milik Sdr. Halim Saitian, Sdri. Asry Saitian, dan Sdri. Nur Yeni Saitian oleh Serma Hasim Saitian oknum anggota TNI AD Kodim 1503. Sengketa kepemilikan tanah antaraKasus sedang berproses.
125 126Sengketa kepemilikan tanah antara purnawirawan Brimob Polda Maluku dengan masyarakat Ambon.Polda masyarakatKasus sedang berproses.
126Tuntutan masalah ganti rugi tanah adat suku Pepuho tempat dibangunnya Markas Kodam XVII Cenderawasih Papua.tempatKasus sedang berproses.
127Keterangan Pembangunan Kantor Prasarana rumah dinas Koramil Sojol.Permasalahan Kantor danKasus sedang berproses.
128Dugaan penyerobotan tanah oleh oknum anggota TNI AD Kodim 1503.oknum anggota TNI AD KodimKasus sedang berproses.
129Penutupan akses tempat usaha oleh oknum purnawirawan Brimob Polda Maluku.Penutupan akses tempat usaha oleh oknum purnawirawan BrimobKasus sedang berproses.
130Sengketa kepemilikan tanah ulayat antara Pemerintah Negeri Halong dengan Lantamal IX Ambon.Sengketa kepemilikan tanah ulayat antara Pemerintah Negeri HalongKasus sedang berproses.

Tabel 35 Data Aduan Komnas HAM

Dari total 171 Kasus yang diterima Komnas HAM, terdapat 41 aduan yang mengalami tindak lanjut penyelesaian hingga tahun sesudahnya, sehingga untuk data tabel rincian diatas hanya disampaikan 130 kasus sesuai per nama kasusnya. Data ini diambil per bulan Juli 2024 berdasarkan Sistem Penanganan Kasus Duham Online Komnas HAM.

Dapat disimpulkan bahwa dari data rincian kasus yang masuk ke Komnas HAM terkait konflik Agraria yang berkaitan dengan klaim aset oleh Polri dan TNI, maka kasus yang banyak diadukan ke Komnas HAM adalah terkait sengketa rumah dinas, tanah masyarakat yang diklaim sebagai aset milik TNI dan Polri, penggunaan tanah masyarakat untuk fasilitas TNI Polri, seperti pembangunan bandara, dan sebagainya.

Adapun rincian klasifikasi pengaduannya dapat dilihat melalui tabel pengelompokkan berikut ini, diantaranya:

1) Klasifikasi Korban

Kategori korban yang paling banyak mengalami dugaan pelanggaran HAM adalah kelompok – masyarakat sebesar 104 aduan dan individu – orang seorang sebesar 45 aduan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori KorbanJumlah
2020202120222023
Individu - Orang seorang1116810
Individu - Perempuan0010
Individu - Pekerja/Profesi0021
Individu - Lansia1011
Kelompok - Masyarakat26342420
Kelompok - Anak anak0010
Kelompok - Perempuan0001
Kelompok - Pekerja1000
Kelompok - Masyarakat hukum adat3114
Korporasi1101
Total43523838

Tabel 36 Klasifikasi Korban

2) Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Klasifikasi pihak yang diadukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Pihak TeraduJumlah
2020202120222023
POLRI416104
TNI39362834
Total43523838

Tabel 37 Kategori Pihak yang Diadukan

3) Sebaran Wilayah Peristiwa

Sebaran wilayah peristiwa sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Sebaran Wilayah PeristiwaJumlah
2020202120222023
Aceh0310
Bali0101
Banten1100
Bengkulu0100
Daerah Istimewa Yogyakarta1100
DKI Jakarta5766
Jambi0210
Jawa Barat12457
Jawa Tengah3552
Jawa Timur4734
Kalimantan Barat0012
Kalimantan Utara0100
Kepulauan Riau0010
Lampung2111
Maluku1312
Nusa Tenggara Barat0001
Nusa Tenggara Timur1200
Papua0012
Papua Barat1000
Papua Selatan0001
Riau0100
Sebaran Wilayah PeristiwaJumlah
2020202120222023
Sulawesi Selatan3352
Sulawesi Tengah0011
Sulawesi Tenggara2230
Sulawesi Utara2000
Sumatera Barat2001
Sumatera Selatan1420
Sumatera Utara2315
Total43523838

Tabel 38 Sebaran Wilayah Peristiwa

4) Detail Aduan

Rincian detail aduan dapat dilihat pada tabel berikut:

Detail AduanJumlah
2020202120222023
Agraria29422732
Kehutanan0002
Lahan/Tanah25382527
Perkebunan1110
Perumahan3313
Aset Negara1410116
Sengketa BMN2530
Sengketa rumah dinas12586
Total43523838

Tabel 39 Detail Aduan

5) Klasifikasi Hak

Hak yang paling banyak dilanggar adalah hak atas kesejahteraan sebanyak 162 aduan dan hak memperoleh keadilan sebanyak 7 aduan:

Klasifikasi Hak Hak Memperoleh KeadilanJumlah
2020202120222023
Hak Memperoleh Keadilan1420
Hak Atas Rasa Aman0002
Klasifikasi Hak Hak Atas KesejahteraanJumlah
2020202120222023
Hak Atas Kesejahteraan42483636
Total43523838

Tabel 36 Klasifikasi Hak

6) Distribusi Penanganan Aduan

Distribusi penanganan aduan dapat dilihat pada tabel berikut:

DistribusiJumlah
2020202120222023
Pengaduan510712
Pemantauan21161011
Mediasi1011167
Kearsipan71325
Perwakilan0233
Total43523838

Tabel 37 Disribusi Penanganan Aduan

b. Contoh Kasus

Dalam hal ini akan disampaikan tiga studi kasus sengketa tanah masyarakat yang diklaim sebagai aset TNl/Polri yang kemudian ditindaklanjuti dan ditangani oleh Komnas HAM RI, yaitu kasus Masyarakat Hukum Adat Desa Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru dengan TNI AL yang ditangani menggunakan mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan dalam bentuk pemberian pendapat hukum Komnas HAM di Pengadilan (Amicus Curiae). Untuk selanjutnya, adalah kasus Masyarakat Jatikarya Kota Bekasi dengan Mabes TNI/ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, yang sudah berupaya untuk ditempuh menggunakan mekanisme mediasi Komnas HAM namun gagal dilakukan karena tidak adanya kesediaan dari pihak TNl dikarenakan masih berprosesnya perkara di Pengadilan Negeri Bekasi. Selain itu, terdapat juga Kasus Masyarakat Urut Sewu Kebumen yang berkonflik dengan Kodam IV Diponegoro. Kasus ini ditindaklanjuti oleh Komnas HAM melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan hingga sudah dikeluarkannya Rekomendasi Komnas HAM, dan sudah diupayakan untuk proses mediasi namun gagal dilakukan karena salah satu pihak tidak bersedia untuk dilaksanakannya mediasi.

a) Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Desa Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru dengan TNI AL

Desa Marafenfen berada di pedalaman pulau terangan dikelilingi hutan dan padang savana yang luas dimana hutan dan padang savana tersebut adalah lumbung kehidupan masyarakat. Kehadiran TNI AL sejak tahun 1991 mengganggu ketenangan masyarakat adat Desa Marafenfen yang sudah hidup selama berpuluh tahun. Diketahui bahwa terdapat sejumlah personil AL tanpa sepengetahuan masyarakat melakukan pematokan dan mengkapling seluas 400 Ha seolah tanah tersebut tidak bertuan. Kemudian pihak TNI AL menyampaikan kepada Kepala Desa untuk kepentingan ketahanan negara dan menyampaikan bahwa mereka akan menambah perluasan lahan menjadi 650 Ha.

Berbagai bentuk perlawanan masyarakat sudah dilakukan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2022 dimana masyarakat melakukan dengan cara pertemuan dan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Pertanahan (BPN), Kementerian Pertahanan, dan Komnas HAM RI. Kasus ini juga sudah digugat di Pengadilan Negeri Dobo melalui Register Perkara Nomor: 11/Pdt-G/2021 PN Dob tanggal 17 November 2021 kemudian Banding di Pengadilan Tinggi Ambon melalui Register Perkara Nomor: 2/PDT/2022/PT.AMB tanggal 2 Maret 2022 kemudian masyarakat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, masyarakat adat Desa Marafenfen meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan Pendapat Hukum Komnas HAM RI (amicus curiae) dalam gugatan perdata di Mahkamah Agung terkait konflik lahan antara masyarakat hukum adat Desa Marafenfen di Kepulauan Aru dengan pihak TNI AL.

Kemudian Komnas HAM telah mengeluarkan Pemberian Pendapat Komnas HAM Rl (Amicus Curiae) dengan Surat Nomor: 1221/PM.00/AC/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata Kasasi Nomor: 11/Pdt-G/2021/PN Dob. Disampaikan bahwa Komnas HAM RI menilai terdapat kekhasan masyarakat hukum adat yang memiliki nilai kearifan penguasaan dan pemanfaatan wilayah adatnya. Relasi antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan, ritual khas yang masih dijalankan, situs peninggalan, dan luasan wilayah adat dapat dilihat dalam kesatuan masyarakat hukum adat di

Desa Marafenfen. Marga Bothmir selaku Pemohon Kasasi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat di Desa Marafenfen telah memiliki sejarah panjang dalam penguasaan wilayah adatnya secara turun-temurun. Mereka memiliki tanah petuanan adat (hak ulayat) dan telah hidup berdampingan dengan Marga Gaelagoy, Marga Bothmonamona, dan Marga Tildjuir di Desa Marafenfen dengan batas-batas sebagaimana tergambar dalam Peta Indikatif Wilayah Adat Desa Marafenfen. Bekas kampung (negeri) lama juga dapat ditemukan di wilayah tersebut dimana terdapat lokasi pekuburan (pemakaman) yang dianggap sebagai tempat keramat leluhur.

Masyarakat hukum adat juga menerapkan nilai kearifan lokal seperti tidak memburu hewan yang dilindungi dalam rangka melestarikan hewan-hewan tersebut seperti burung cendrawasih, kakatua jambul kuning, kakatua raja dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tanah petuanan adat milik Marga Bothmir pun dapat dinikmati bersama oleh Marga Gaelagoy, Bothmonamana, dan Marga Tildjuir.

Ritual maupun upacara adat juga masih dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Desa Marafenfen hingga kini yakni antara lain ritual adat menjelang pembakaran “alang-alang" Tordauk. Terdapat proses penyematan atribut adat (topi adat) kepada Ketua Marga sebagai simbol "Kebesaran Adat" dan kemudian Ketua Marga memberikan komando kepada masyarakat untuk menuju lokasi ritual. Pada prosesnya, masyarakat hukum adat akan berjalan beriringan dan membawa perlengkapan khas maupun perbekalan yang dibutuhkan. Masyarakat hukum adat di Desa Marafenfen juga melakukan ritual adat sebelum berburu dan membuka kebun yang baru. Selain itu, terdapat pula prosesi adat Kora-Kora sebagai simbol persekutuan dan kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kepulauan Aru serta upacara ritual adat piring putih sebagai simbol perjuangan suci.

Perjuangan pembuktian masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru menghasilkan dorongan yang kuat hingga pada akhirnya terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima. Hal ini patut dilihat sebagai sebuah jaminan akan perlindungan masyarakat hukum adat sekaligus pengakuan keberadaan entitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru dimana masyarakat hukum adat Desa Marafenfen bertinggal.

Dalam Amicus Curiae (Komnas HAM RI, 2022) tersebut, Komnas HAM RI meminta kepada Majelis Hakim untuk:

a) Melakukan pemeriksaan atau persidangan secara objektif dan mempertimbangkankeberatan-keberatan yang disampaikan diantaranya fakta yang menunjukkan bahwa pelepasan tanah petuanan dimaksud tidak didasarkan oleh partisipasi substantif dan minimnya informasi terkait dampak dan risiko terhadap masyarakat hukum adat di Desa Marafenfen yang memiliki hak-hak secara tradisional yang wajib dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh Negara;

b) Memastikan agar tidak ada HAM yang terlanggar karena telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait hak masyarakat hukum adat;

c) Memastikan bahwa masyarakat Desa Marafenfen agar mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UU Nomor 8 tentang KUHAP, UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 3 ayat (2); Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7. (rujukan amicus curiae)

b) Konflik Agraria Masyarakat Jatikarya Kota Bekasi dengan Mabes TNI/ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Komnas HAM menyelesaikan permasalahan secara mediasi terkait dugaan penguasaan tanah milik masyarakat Jatikarya Kota Bekasi oleh Mabes TNI/ Departemen Pertahanan Republik Indonesia sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, pada tanah yang terletak di Kp. Kalimanggis Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat seluas 485.030 m2.

Diketahui pada Tahun 1996-1997, tanah milik warga Jatikarya sebanyak sekitar 600 orang dan seluas 485.030 m², diambil alih oleh oknum TNI, yang sekarang diakui milik Mabes TNI, dengan dasar Sertifikat Hak Pakai No 1/Desa Jatikarya tahun 1992 atas nama Dep. Hankam, dimana menurut masyarakat pihak Dephankam/Mabes TNI tidak pernah membeli tanah tersebut dari masyarakat Jatikarya.

Pengadu telah mengajukan gugatan kepada Dephan RI dan Mabes TNI, dan sesuai putusan No 199/Pdt.G/2000/PN.Bks jo. Putusan No.

208/Pdt/2002/PT.BDG jo. Putusan No. 2630 K/Pdt/2003 jo. Putusan No. 218 PK/Pdt/2008 (Inkracht), telah dinyatakan bahwa masyarakat Jatikarya merupakan pemilik sah atas tanah tersebut dan seluruh surat-surat yang dimiliki Dephan RI/Mabes TNI atau pihak lain tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Amar Putusan dinyatakan juga agar Dephan/TNI atau siapapun untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat atau membayar ganti rugi sebesar Rp.228.713.400.000 (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada penggugat.

Menteri Keuangan RI melalui surat No. S-105/MK.01/2006, perihal permohonan persetujuan penghapusan Data Inventarisir Kekayaan Negara (IKN) Tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya, Bekasi seluas 485.030, tanggal 20 Februari 2007, yang ditujukan kepada Presiden RI menyampaikan pada intinya bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertahanan No. B/1043/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 menyatakan pada pokoknya bahwa untuk mengurangi kerugian negara atas tanah Dephan/TNI di Jatikarya Bekasi yang dipersengketakan, Dephan/TNI telah melakukan perdamaian dengan para penggugat dan memohon Menteri Keuangan untuk menghapus aset tersebut dari Inventarisir Kekayaan Negara (IKN).

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, masyarakat Jatikarya meminta Komnas HAM memfasilitasi upaya mediasi antara Kementerian Pertahanan RI dan/atau Mabes TNI dengan masyarakat Jatikarya.

Dalam hal ini Komnas HAM telah menyampaikan Surat Permintaan Klarifikasi dan mediasi kepada Panglima TNI serta melakukan kegiatan pra mediasi pada 11 Desember 2020 untuk mendapatkan informasi data secara langsung dan melihat lokasi sengketa. Komnas HAM juga telah menerima jawaban klarifikasi dari Kepala Babinkum TNI yang menyatakan bahwa:

a) Putusan Peninjauan Kembali II Nomor: 815 PK/Pdt/2018 tertanggal 18 Desember 2019 sama sekali tidak mengukuhkan dasar status kepemilikan masyarakat atas tanah di Jatikarya.

b) Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 November 2008 tidak memerintahkan pengosongan atas objek sengketa dan hanya menghukum pihak TNI selaku tergugat untuk membayar ganti rugi.

c) Terdapat tiga gugatan perkara lainnya di Pengadilan Negeri Bekasi yang sedang berjalan terkait objek sengketa yang sama yakni perkara Nomor: 181/Pdt.G/2020/PN.Bks, Nomor: 224/Pdt.G/2020/PN.Bks, dan Nomor: 228/Pdt.G/2020/PN.Bks dimana dalam salah satu gugatan tersebut, pengadu adalah salah satu pihak yang digugat dalam perkara.

Atas adanya dasar klarifikasi dari pihak TNI/ AD bahwa kasus yang dimaksud masih dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Bekasi dengan adanya tiga nomor perkara yakni perkara Nomor: 181/Pdt.G/2020/PN.Bks, Nomor: 224/Pdt.G/2020/PN.Bks, dan Nomor: 228/Pdt.G/2020/PN.Bks, maka pihak TNI AD tidak bersedia untuk dilakukan mediasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan". Sehingga, Komnas HAM belum dapat menindaklanjuti permintaan untuk memfasilitasi pertemuan mediasi karena adanya upaya hukum yang lebih efektif dengan cara mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bekasi guna mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang bersifat akhir dan mengikat (final and binding) atas permasalahan tersebut. Pernyataan iin diambuk dari Surat Rekomendasi Komnas HAM RI Nomor: 642/K/MD.00.00/IX/2022 tanggal 14 September 2022, yang ditujukan kepada Panglima TNI dan pengadu.

c) Kasus Masyarakat Urut Sewu Kebumen dengan Kodam IV Diponegoro

Kasus lain yang pernah ditangani oleh Komnas HAM adalah sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI AD di wilayah Urut Sewu yang telah terjadi sejak 2011. Objek sengketa ini tersebar di 15 desa yang berada di 3 kecamatan, dimana TNI mengklaim wilayah tersebut untuk digunakan sebagai tempat Latihan tembak.

Pada tahun 1998, TNI merilis atau membuat peta sepihak dan mengklaim wilayah di 15 desa tersebut. Dan pada 2019 akhir atau 2020 awal, TNI kembali mengeluarkan versi terbaru peta tersebut yang mengklaim 2 bidang yang kemudian menjadi dasar sertifikasi hak pakai tanah oleh TNI.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah (dalam hal ini Kantah Kebumen) berada di bawah tekanan karena dinilai mendukung "perampasan" lahan yang dilakukan oleh TNI tersebut. Hal ini dikarenakan TNI dan BPN melakukan pengukuran berdasarkan peta minut. Secara prosedural dalam proses sertifikasi, penentuan batas harus atas kesepakatan antara pemilik lahan dan kemudian ditentukan batasnya.

Pada April 2011, terjadilah kekerasan yang cukup masif dan kerusakan lahan terhadap masyarakat yang kemudian menjadi atensi Komnas HAM yang selanjutnya dilakukan pemantauan dan penanganan oleh Komnas HAM. Menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM kemudian mengeluarkan rekomendasi antara lain TNl untuk tidak melakukan latihan, sebelum adanya penyelesaian kasus.

Pada Agustus 2015, batas wilayah yang diklaim oleh TNI ditolak oleh masyarakat. TNI diduga melakukan intimidasi terhadap warga yang melakukan aksi penolakan di lokasi dengan mengarahkan senjata laras panjang dan pasukan anti huru hara. Mereka juga membawa alat berat untuk melakukan pemagaran di atas tanah milik warga. Akibatnya terjadi kekerasan antara masyarakat dengan aparat.

Asal usul tanah diklaim TNI sebagai tanah negara, tidak disadari bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat/hak ulayat. Pembagiannya dibagi berdasarkan kesepakatan adat. Di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat, maka sudah ada alas hak yang dikeluarkan oleh BPN Kebumen. Di atas tanah lahan tersebut kemudian diklaim oleh TNI dengan Peta Minute yang tidak diketahui siapa yang membuat dan menandatangani. Sudah disahkan sebagai Aset BMN TNI tapi tidak dijelaskan tanah siapa saja yang dicatatkan. Negara tidak hadir dan malah justru ada intimidasi dari Pemerintah. Masyarakat pada saat bertemu dengan Gubernur, masyarakat diminta untuk melakukan gugatan.

Pengadu menyampaikan keberatan terkait tindakan pemagaran lahan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kodam IV Diponegoro di 3 (tiga) desa yaitu Desa Entak, Desa Brecong dan desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Keberatan Pengadu didasari karena lahan tersebut merupakan tanah milik warga yang dibuktikan dengan adanya sertifikat dan surat Letter C desa. Sehingga TNI Ad/Kodam IV Diponegoro tidak berhak menempati dan membangun pagar di lahan tersebut.

Pada tanggal 3 Januari 2022, KODIM 0709 Kabupaten Kebumen melakukan pengukuran tanah di wilayah Urutsewu, Desa Kaibon yang diduga tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen dan masyarakat pemegang hak atas tanah tersebut. Tanah tersebut telah diklaim sebagai aset BMN TNI AD dan telah dicatatkan dalam SIMAK BMN dengan peruntukan sebagai daerah latihan uji coba senjata berat Dislitbangad. KODIM 0709 Kabupaten Kebumen diduga telah memaksa dan mengintimidasi masyarakat Urut Sewu di Desa Kaibon pada saat sosialisasi proses sertifikasi tanah. Masyarakat diminta untuk menandatangani berkasberkas pengukuran tanah milik masyarakat Urutsewu.

Warga melakukan penolakan pemagaran oleh TNI, Kodam IV/ Diponegoro. Peristiwa penolakan tersebut disertai bentrokan antara warga dan anggota TNI yang berujung kriminalisasi terhadap 4 orang warga dan 8 orang warga ditetapkan sebagai saksi bentrokan di Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen, Jawa Tengah.

Komnas HAM menindaklanjuti aduan ini melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Melakukan pemantauan lapangan pada 19-21 April 2011.

Komnas b) Menyampaikan Rekomendasi HAM nomor 1.326/K/PMT/V/2011 tanggal 20 Mei 2011, yang pada pokoknya Komnas HAM berkesimpulan sebagai berikut:

(1) Terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum tentang status tanah, peruntukan dan penguasaannya. Bahwa akibat belum jelasnya pengaturan tersebut menjadikan konflik yang berujung adanya bentrokan antara warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen dengan TNI AD.

(2) Terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI AD, khususnya hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari ketakutan, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

(3) Terdapat indikasi pelanggaran atas hak milik berupa perusakan aset Dislitbang TNI AD yang diduga dilakukan oleh masyarakat.

Selanjutnya, Komnas HAM menyampaikan Rekomendasi kepada para pihak, antara lain:

a) Kepada Kepala Staf TNI AD, untuk:

(1) Menghentikan sementara kegiatan uji coba senjata atau latihan perang di wilayah Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Hal tersebut, untuk mencegah terjadinya dan/atau terulangnya bentrokan, khususnya antara warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dengan TNI AD.

(2) Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan, fungsi dan tugas Distlitbang TNI AD di Kabupaten Kebumen, khususnya Kecamatan Buluspesantren.

(3) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara obyektif, perlakuan yang sama di depan hukum dan transparan terhadap para Anggota TNI AD yang diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan diatas, serta memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin.

(4) Memberikan jaminan dan kepastian santunan bagi para korban dan atau keluarga korban yang tertembak dan menderita luka-luka sebagai akibat dari terjadinya peristiwa tersebut.

b) Kepada Bupati Kebumen, untuk:

(1) Bersama-sama dengan aparat Kepolisian Resor Kebumen, Kodam IV Diponegoro, Dandim 0709 Kebumen dan tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kondisi yang kondusif di masyarakat, pasca bentrokan pada 16 April 2011 di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

(2) Bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang peruntukan, pengaturan dan penguasaan lahan di wilayah Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

c) Kepada Kepala Kepolisian Resor Kebumen, untuk:

(1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara obyektif, perlakuan yang sama di depan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan pengrusakan terhadap bangunan dan sarana-prasarana di Setrojenar,Kecamatan Dislitbang TNI AD di Desa Buluspesantren, Kebumen.

(2) Untuk mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap 4 (empat) orang tersangka yang diduga telah melakukan pengrusakan terhadap bangunan dan sarana-prasarana di Dislitbang TNI AD di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

(3) Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan warga dan memulihkan warga dari ancaman ketakutan pasca bentrokan pada 16 April 2011 di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

d) Kepada warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen untuk:

(1) Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, aparat Kepolisian dan tokoh masyarakat untuk menjamin ketertiban, ketentraman, dan tidak bertindak anarkis, pasca bentrokan pada 16 April 2011 di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

(2) Sementara waktu untuk tidak mengolah lahan sampai adanya solusi (penyelesaian) tentang permasalahan tersebut, kecuali memanfaatkan untuk tanaman kehidupan.

Setelah rekomendasi ini dikeluarkan, pengadu meminta untuk dilaksanakan proses mediasi oleh Komnas HAM. Namun, dikarenakan pihak TNI AD tidak bersedia untuk dilaksanakan mediasi maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena proses mediasi dilakukan atas dasar kesukarelaan para pihak. Selanjutnya, Komnas HAM juga menyampaikan saran kepada pengadu untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan.

c. Analisis

Dalam beberapa kasus, pemanfaatan tanah oleh TNl/Polri tidak disertai dengan dokumentasi resmi yang jelas, sehingga menimbulkan sengketa ketika pemerintah daerah atau masyarakat setempat mengklaim hak atas lahan yang sama. Tanah yang diklaim oleh TNl/Polri juga diklaim oleh pemerintah daerah, perusahaan, atau masyarakat adat. Ketidakjelasan status hukum tanah sering menjadi sumber utama konflik. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah atau pusat kadang berbenturan dengan klaim TNI/Polri. Contohnya adalah proyek-proyek jalan tol atau bandara yang melewati area yang diklaim sebagai tanah milik militer. Tanah yang diklaim oleh TNl/Polri merupakan tanah adat yang secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertani atau tempat tinggal. Klaim atas tanah ini sering kali tidak diakui secara resmi, sehingga menimbulkan ketegangan dengan masyarakat adat.

Konflik agraria di wilayah klaim TNI/Polri juga rawan terjadi kekerasan. Terdapat laporan tentang penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat yang dianggap menduduki atau menggunakan tanah militer secara ilegal. Masyarakat terpaksa pindah akibat penggusuran oleh aparat keamanan. Hal ini sering terjadi tanpa proses hukum yang adil dan tanpa kompensasi yang memadai. Konflik-konflik ini menyebabkan krisis kepercayaan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Masyarakat diabaikan dan tidak dilindungi oleh negara yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

Dari jumlah 171 kasus aduan yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait sengketa tanah masyarakat yang diklaim oleh TNl/ Polri sudah jelas terdapat hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh negara (dalam hal ini TNI/ Polri). Adapun hak-hak yang dilanggar adalah sebagai berikut:

a) Hak atas kesejahteraan

Hak ini yang paling banyak dilanggar karena terdapat 162 kasus yang melanggar hak atas kesejahteraan khususnya hak atas kepemilikan tanah. Hak atas kesejahteraan merupakan hak yang dasar yang dibutuhkan untuk dipenuhi. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Hak milik mempunyai fungsi sosial. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain. Sehingga, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

b) Hak atas rasa aman

Dalam kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI/ Polri seringkali melanggar hak atas rasa aman khususnya hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal, hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hal ini terjadi karena masyarakat selaku pihak yang lemah merasa tertekan dan tidak bisa melawan karena adanya banyak rasa takut dan kekhawatiran Masyarakat.

c) Hak memperoleh keadilan

Sengketa tanah masyarakat yang melibatkan klaim aset TNI/ Polri biasanya terdapat indikasi kekerasan dan kriminalisasi terutama bagi masyarakat yang melakukan perlawanan. Oleh karena itu, hal ini sudah jelas akan melanggar hak memperoleh keadilan khususnya kesewenangan yang dilakukan oleh aparat Polri dan TNI.

d) Hak atas tanah dan kepemilikan

Konflik agraria yang melibatkan klaim aset oleh TNI/Polri atas tanah masyarakat, termasuk tanah adat yang secara turun-temurun digunakan untuk bertani atau tempat tinggal. Hal ini juga berkaitan dengan adanya kepercayaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat yang tidak dapat digantikan nilainya.

e) Hak atas perumahan yang layak

Pengosongan rumah dinas oleh TNI/Polri tanpa kompensasi yang memadai melanggar hak atas perumahan layak. Hal ini terjadi pada kasuskasus pengosongan rumah dinas bagi purnawirawan TNI/ Polri dan keluarganya.

f) Hak atas partisipasi dalam pengambilan Keputusan

Keputusan sepihak oleh TNI/Polri dan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan yang melanggar hak atas partisipasi dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat atas keputusan/ peraturan yang akan diterapkan di wilayah tertentu sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau proses mediasi antara masyarakat dengan TNI/ Polri.

Secara keseluruhan, dalam sengketa aset TNI/ POLRI yang terjadi di masyarakat, dapat disimpulkan beberapa pola-pola kasus yang terjadi, diantaranya:

1) Konflik Agraria yang berkaitan dengan penguasaan tanah yang diklaim oleh Polri dan TNI, diantaranya terkait sengketa rumah dinas, tanah masyarakat yang diklaim sebagai aset milik TNI dan Polri, penggunaan tanah masyarakat untuk fasilitas TNl Polri seperti pembangunan bandara, dan sebagainya.

2) Pihak yang terlibat diantaranya masyarakat sebagai korban pemilik tanah yang kemudian di klaim oleh pihak TNI dan Polri, serta bisa berupa pensiunan TNl/ Polri dan keluarganya yang menghuni rumah dinas.

3) TNI mengklaim tanah tertentu dengan alasan adanya kebutuhan strategis pertahanan nasional. Konflik dapat timbul ketika klaim ini bertentangan dengan kepemilikan resmi dari masyarakat setempat.

4) TNI/ Polri mengklaim hak atas tanah tersebut berdasarkan sejarah penggunaan atau kepemilikan oleh institusi mereka. Misalnya, terdapat tanah-tanah yang digunakan sebagai markas atau fasilitas militer sejak era kolonial yang kemudian diklaim sebagai milik TNI.

5) Klaim sepihak dari pihak TNl/Polri kepada tanah masyarakat yang sudah didaftarkan dalam Data Inventaris Kekayaan Negara (IKN).

6) Lemahnya pengakuan dan penjaminan atas masyarakat hukum adat karena seringkali disamakan dengan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat hukum adat menjadi korban yang lemah.

7) Dalam hal penanganan sengketa aset negara yang diklaim TNI/ Polri bisa diselesaikan Komnas HAM dengan mekanisme Pemantauan

Penyelidikan dengan resiko hasil rekomendasi atau amicus curiae yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa. Serta dapat juga ditindaklanjuti melalui mekanisme Mediasi Komnas HAM dengan syarat adanya kesediaan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak bersedia atau masih dalam proses sengketa di pengadilan maka mediasi tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria khusus yang menyangkut aset TNI/ Polri harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNl/Polri, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Transparansi, serta mediasi yang efektif, dan penegakan hukum yang adil adalah kunci utama dalam mengatasi masalah ini.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari laporan yang sudah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan pembelajaran yang bisa diambil dalam penyelesaian konflik agraria khusus yang menyangkut aset TNI/ Polri, adalah sebagai berikut:

1) Konflik Agraria khusus yang menyangkut aset TNI/Polri belum menjadi prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2) Konflik agraria masih menjadikan Masyarakat Hukum Adat sebagai korban terbesar dan dalam posisi yang lemah untuk berhadapan dengan TNI/ Polri yang merupakan representatif dari negara.

3) Dalam konflik agraria perlu adanya pengecekan lahan yang disengketakan sudah masuk ke Data Inventaris Kekayaan Negara (IKN) serta bukti kepemilikan sah yang dimiliki masyarakat.

4) Perlu adanya aturan yang pasti dalam pengelolaan aset milik TNI/ Polri khususnya pemakaian rumah dinas bagi pensiunan TNI/ Polri.

5) Perlu adanya sinergi atau aturan bersama antara Kapolri, Panglima TNI, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan terkait pendaftaran dan pengelolaan aset milik TNI dan Polri.

Dalam penyelesaian sengketa agraria khusus menyangkut aset TNI/ Polri dapat diberikan rekomendasi Komnas HAM sebagai berikut:

1) Kepada TNI dan Polri agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa lahan yang terkait dengan aset TNI dan POLRI.

2) Kepada Polri dan Kejaksaan agar dapat melakukan screening kasus agraria untuk tidak langsung dibawa ke ranah pidana.

3) Kepada para pihak agar dapat bersedia melakukan proses mediasi sebagai upaya utama dalam penyelesaian sengketa agraria khusus yang menyangkut aset TNI/ Polri.

4) Kepada Kementerian Keuangan dan DPR RI agar membuat peraturan mengenai aset TNI dan POLRI yang berlandaskan Hak Asasi Manusia.

7. Konflik Agraria Khusus: Proyek Strategis Nasional (PSN)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut menjadi dasar pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo menggariskan kebijakan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai sarana untuk mencapai target-target pembangunan.

Landasan hukum PSN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Kemudian, untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis, pemerintah membuat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditujukan bagi Menteri Kabinet Kerja, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan bupati/walikota.

Lebih lanjut, pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju (2020-2024), pelaksanaan PSN berubah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, pengertian Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, Presiden menugaskan secara khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dimana untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta jika ada perubahan dalam daftar proyek strategis nasional. Lebih lanjut, dalam hal ini Menteri mengeluarkan Peraturan Menteri untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum mendukung kelancaran pelaksanaan PSN tersebut.

Jelang berakhirnya masa kepemimpinan, Presiden Joko Widodo kembali merevisi daftar resmi PSN yang terakhir melalui Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024, yang meliputi penambahan sebanyak 14 proyek dan 2 program, sehingga total PSN saat ini menjadi 218 proyek dan 15 program. Proyek yang menjadi PSN antara lain adalah proyek bendungan dan irigasi, pembangunan jalan, pembangunan kawasan, sektor energi, pembangunan pelabuhan, sektor transportasi (kereta), air bersih dan sanitasi, pembangunan bandara, sektor teknologi, sektor perumahan, sektor pariwisata, perkebunan, pendidikan, dan tanggul pantai. Adapun program PSN antara lain adalah program ketenagalistrikan, pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan jalan akses exit toll, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik, pembangunan smelter, peningkatan penyediaan pangan nasional/food estate, pengembangan superhub, percepatan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan ekonomi kawasan dan peraturan mengenai Ibukota Negara, pengembangan kawasan ekonomi khusus, revitalisasi industri gula nasional dan hilirisasi industri kelapa sawit, pengembangan kawasan eco-city (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2023).

Daftar proyek dan program yang masuk ke dalam daftar PSN dimuat dalam Perpres maupun Peraturan Menteri Perekonomian hanya dapat diubah melalui kajian yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Untuk dapat mengajukan suatu proyek menjadi bagian PSN, Penanggung

Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagai penanggung jawab dapat membuat usulan kepada Menko Perekonomian. Usulan ini kemudian akan dinilai berdasarkan kriteria PSN, seperti proyek sesuai dengan cakupan jenis infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku, proyek memberikan manfaat secara regional dan finansial, membutuhkan dukungan percepatan yang dapat diberikan dukungan atau nilai tambah oleh KPPIP, maupun proyek yang memberikan dampak partisipasi badan usaha swasta. Oleh karena sifatnya yang strategis, maka dalam pembangunannya terdapat beberapa keistimewaan antara lain, soal perizinan, pengadaan tanah, pendanaan, dan penyesuaian tata ruang. Keistimewaan yang dimiliki PSN tersebut ditujukan untuk mempercepat dan meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya (Komnas HAM, 2019).

Pelaksanaan PSN pada dasarnya harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pelaksanaan PSN harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zona Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (WP3K). Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah, dan penataan ruang wilayah kab/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Makna komplementer artinya saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

PSN faktanya menyebabkan mobilisasi sumber daya manusia, serta membutuhkan biaya atau anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini juga disampaikan oleh Presiden RI saat menyampaikan keterangannya kepada awak media setelah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan IKN, Kalimantan Timur. Presiden RI menyampaikan bahwa untuk pembangunan IKN hingga Desember 2023 terdapat pembangunan senilai 45 triliun yang akan direalisasikan. Pembangunan IKN menggunakan 20 persen anggaran dari APBN dan 80 persen dari private sector. Hal tersebut, tentu perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik dan matang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar dampak negatif yang muncul dapat diminimalisir.

Partisipasi pembangunan masih didominasi oleh pihak swasta dengan skema kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Partisipasi masyarakat terdampak maupun masyarakat penerima manfaat yang seharusnya menjadi aktor utama pembangunan masih belum dilibatkan sepenuhnya. Komnas HAM telah melakukan beberapa kajian terkait dengan Proyek Strategis Nasional dan telah merumuskan beberapa rekomendasi yaitu:

No 1.Kajian Laporan Kajian Master PlanRekomendasi Komnas HAM 1. Program MP3EI tidak sejalan dengan
Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM. Dimana, dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan dimaknai sebagai berpusat pada manusia, partisipatif dan memperhatikan lingkungan. 2. perlunya pemerintah untuk mengintegrasikan HAM dalam pembangunan dengan kebijakan memasukan pembangunan berbasis ham di setiap kebijakan pembangunan. 3. Pelibatan Komnas HAM di setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang akan memberikan dampak terhadap perwujudan HAM di Indonesia. 1. Perlu adanya review kebijakan secara
2.Panduan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Berbasis Hak Asasi ManusiaIndonesia. 1. Perlu adanya review kebijakan secara komprehensif dan perumusan kebijakan baru terkait proyek infrastruktur / PSN yang memuat pengaturan tentang perlindungan dan pemenuhan HAM dalam seluruh tahapan pelaksanaan proyek infrastruktur. 2. Review kebijakan dan perumusan kebijakan baru terkait proyek infrastruktur / PSN yang memuat pengaturan tentang perlindungan dan pemenuhan HAM harus dilakukan secara partisipatif, transparan dan humanis yang melibatkan unsur pemerintah, Komnas HAM, warga masyarakat, organisasi masyarakat, kelompok rentan (disabilitas, manula, perempuan dan anak-anak), akademisi dan pihak swasta; Sinkronisasi regulasi yang terkait 3. dengan proyek infrastruktur agar tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih kebijakan, baik di tingkat nasional
NoKajian
Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi ManusiaPerpres Percepatan lainnya; 4. Membuka masyarakat dilibatkan warga masyarakat, pengawasan 1. Memastikan dilakukanRekomendasi Komnas HAM maupun di tingkat daerah, sehingga ada kesesuaian antara Perpres Nomor 6/2016 sebagaimana diubah di dalam Perpres No tentang 58/2017 Percepatan Pembangunan PSN dengan peraturan perundang-undangan lainnya; bagi 4. Membuka ruang warga masyarakat khususnya kelompok rentan dan marjinal untuk terlibat dan dilibatkan dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan proyek infrastruktur / PSN; 5. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, warga masyarakat, organisasi masyarakat, kelompok rentan (disabilitas, manula, perempuan dan anak-anak), akademisi dan pihak swasta. POKJA merupakan kelompok independen yang di rekognisi oleh pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. POKJA dapat dibentuk di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; 6. Melakukan Audit HAM atas seluruh proyek strategis nasional (PSN) agar prinsip-prinsip HAM dapat dimajukan dan dipenuhi dalam proyek infrastruktur serta agar proyek infrastruktur dapat menjadi instrumen pemajuan dan pemenuhan HAM di Indonesia. 1. Memastikan adanya partisipasi penduduk yang bebas, aktif dan bermakna dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan pembangunan IKN kedepan. Partisipasi harus dilakukan dalam semua tahapan
3._infrastruktur / PSN; 5. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) warga masyarakat, masyarakat, pengawasan nasional maupun di tingkat daerah; 6. Melakukan Audit HAM atas seluruh pemenuhan HAM di Indonesia.organisasi rentan menyeluruh.
3.Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusiamenjadi instrumen pemajuan dan pemenuhan HAM di Indonesia. 1. Memastikan adanya penduduk yang bebas, bermakna dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan pembangunan IKN kedepan. Partisipasi dilakukan dalam semua pembangunan baik dalam perencanaan, pemantauan. Norma partisipasi publik juga harus ditekankan secara tegasadanya partisipasi aktif dan dalam semua tahapan pelaksanaanpartisipasi aktif dan harus tahapan tingkat dan
NoKajianRekomendasi Komnas HAM
dalam perundang-undangan. 2. Mengkaji kembali kewenangan pada Otorita IKN yang terlalu besar yang berpotensi pada pembentukan kebijakan pembangunan IKN. 3. Memulihkan kembali hak-hak warga yang "dihapuskan" dengan adanya skema Otorita IKN dengan tata kelola Ibu Kota tanpa adanya proses pemilihan kepala daerah dan adanya perwakilan rakyat di tingkat daerah. 4. Meminimalisir potensi diskriminasi bagi warga pembangunan IKN dan membangun kebijakan afirmasi memberdayakan warga guna mencapai kesetaraan. 5. Memastikan adanya masalah-masalah keadilan sosial yang saat ini ada (existing) terlebih dahulu, agar fondasi sosial-kemasyarakatan IKN lebih siap dalam menyongsong migrasi penduduk dan dinamika sosial. Masalah pertanahan dan lingkungan hidup misalnya kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal, belum terkelolanya lubang tambang, hingga kematian sekurangnya orang di wilayah bekas pertambangan, serta konflik pertanahan. 6. Memastikan adanya pemulihan yang efektif dalam hal terjadi pelanggaran HAM kepada penduduk, diantaranya dalam konteks mekanisme pengadaan tanah dan melakukan penambahan ketentuan khususnya terkait pengaturan spesifik mengenai mekanisme banding dan pemulihan hak. 7. Memastikan pelindungan lingkungan hidup agar selaras dengan idealitas IKN sebagai green and sustainable city. 8. Merevisi sejumlah Pasal dalam UU IKN
NoKajianKajianRekomendasi Komnas HAM
Rekomendasi Komnas HAM dan peraturan turunannya untuk memastikan adanya ketentuan yang menjamin partisipasi publik, pemulihan, pelindungan bagi kelompok rentan dan kebijakan afirmasi untuk mencapai kesetaraan, penguatan perlindungan lingkungan hidup. 9. Meneruskan komitmen mendorong penguatan P5 HAM di tingkat daerah, dengan memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara akan dikelola dan diselenggarakan berdasarkankerangka kerja dan prinsip-prinsip Kota HAM. 10. MemastikanKomnas HAM lembaga- lembaga negara independen lainnya yang harus berkedudukan di
4. KajianKajian Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan HAM Transisi Energi: Mendorong Transisi Energi Berkeadilan dan Berbasis HAMlainnya yang harus berkedudukan di ibu kota berdasarkanperaturan perundang undangan. 11. Membentuk agenda program untuk pelindungan dan pemenuhan HAM yang setidaknya mampu memfasilitasi tercapainya indikator Prinsip-Prinsip Kota HAM. 1. Pemerintah meningkatkan resiliensi masyarakat termasuk kelompok rentan, atau setidak-tidaknya tidak menempuh kebijakan yang memperparah kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. 2. Pemerintah wajib konsistensi dengan pelindungan hak- hak kelompok rentan diantaranya buruh
memperparah kerentanan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. 2. Pemerintah wajib konsistensi dengan pelindungan hak- hak kelompok rentan diantaranya buruh dan memastikan transisi pencaharian untuk kelompok rentan di wilayah- wilayah dengan ketergantungan bahan bakar fosil yang tinggi. 3. Pemerintah wajib melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi kelompok rentan 4. Pemerintah
NoKajianRekomendasi Komnas HAM
1rekomendasi kajian Komnas HAM yang masih relevan, seperti melakukan evaluasi dan revisi atas Undang- Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, melakukan review kebijakan secara komprehensif terkait infrastruktur atau proyek strategis nasional, serta membuka ruang bagi wargamasyarakat, khususnya kelompok rentan untuk terlibat dan dilibatkan dalam perencanaan, implementasi, dan

Tabel 40 Hasil Kajian dan Rekomendasi Komnas HAM terkait Proyek Strategis Nasional

a. Aduan terkait Konflik Agraria Khusus Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pada periode 2020-2023, Komnas HAM menerima 114 aduan dugaan pelanggaran HAM terkait PSN. Pada 2020 sebanyak 34 kasus, 2021 (24 kasus), 2022 (29 kasus), dan 2023 (27 kasus). Sebanyak 95 kasus diantaranya terindikasi merupakan pelanggaran hak atas kesejahteraan dan 5 kasus merupakan pelanggaran hak memperoleh keadilan. Sebanyak 46 aduan melaporkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), 24 aduan melaporkan korporasi, 16 aduan melaporkan BUMD/D, 12 aduan melaporkan pemerintah daerah, 8 aduan melaporkan Polri, dan 2 aduan melaporkan TNI.

Secara wilayah, aduan terbanyak terjadi di wilayah Jabar (29), Sulsel (15), Jateng (8), dan Sumut (10). Sedangkan secara sektor, aduan PSN terbanyak terkait dengan konflik agraria (92) dimana didalamnya terdapat tanah/lahan (28), infrastruktur (23), perkebunan (5), dan pertambangan (3). Pelanggaran HAM dalam PSN juga terkait dengan penggusuran (11), kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa (8), ketenagakerjaan (8), lingkungan (4), kebebasan berekspresi (3), dan kekerasan terhadap wartawan (1).

Jenis PSN yang diadukan ke Komnas HAM meliputi pembangunan Jalan Tol (27), Smelter (15), Bendungan (13), KCIC dan LRT (10), Jalan KA (5), Kampus UIII (4), Pelabuhan (4), Bandara (3), PLTU (2), Kawasan Industri (2), MRT (2), Kilang Minyak (1), Stadion (1), Jaringan Irigasi (1), Kereta (1), Kawasan Pariwisata Nasional (1), Sumber Daya Air (1), dan Kelistrikan (1).

NoProyek Strategis NasionalRekomendasi Komnas HAM
1.Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener Provinsi Jawa TengahRekomendasi Komnas HAM Gubernur Jawa Tengah 1. Memastikan perlindungan bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Bener dan menghindari cara-cara penggusuran, pengusiran, dan pendekatan keamanan dalam
Gubernur Jawa Tengah 1. Memastikan perlindungan bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Bener dan menghindari cara-cara penggusuran, pengusiran, dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik. 2. Membentuk tim terpadu yang melibatkan stakeholders terkait untuk melakukan evaluasi dan/atau merumuskan ulang konsep, perencanaan, penyusunan program,
penyelesaian konflik. 2. Membentuk tim terpadu melibatkan stakeholders untuk melakukan evaluasi dan/atau merumuskan ulang konsep, perencanaan, penyusunan program, tata Kelola dan strategi
melibatkan stakeholders terkait untuk melakukan evaluasi dan/atau merumuskan ulang konsep, perencanaan, penyusunan program,
tata Kelola dan atas penyelesaian pembangunan Bendungan Bener dengan berbagai pendekatan, tidak sekedar mempertimbangkan aspek ekologis tetapi juga aspek sosial-
ekonomi masyarakat 3. Memastikan partisipasi keterlibatan warga (baik secara substansial maupun dengan memperhatikan prinsip- prinsip HAM, salah satunya prinsip Free Prior Informed Concern) dan membangun ruang dialog dalam rangka penanganan penyelesaian pembangunan Bendungan Bener, termasuk di Desa Wadas. Bupati Purworejo 1. Memfasilitasi dan adanya partisipasi atau keterlibatan warga dalam proses penanganan dan/atau penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Bener, termasuk di Desa Wadas. 2. Berperan aktif untuk memastikan pencegahan konflik dengan dialog
penyelesaian pembangunan Bendungan Bener, termasuk di Desa Wadas. Bupati Purworejo 1. Memfasilitasi dan mendorong adanya partisipasi atau keterlibatan warga dalam proses penanganan dan/atau penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Bener, termasuk di Desa Wadas. 2. Berperan aktif untuk memastikan pencegahan konflik dengan dialog yang melibatkan tokoh masyarakat setempat, khususnya di daerah yang terdampakpembangunan
NoProyek Strategis NasionalRekomendasi Komnas HAM
Bendungan Bener. 3. Segera mengambil langkah-langkah penanganan sekaligus pemulihan atas konflik atau gesekan antar warga di Desa Wadas akibat adanya perbedaan sikap dan pandangan terhadap penambangan quarry batu andesit di Desa Wadas. Kapolres Purworejo 1. Membangun dialog dan melakukan upaya lainnya untuk memastikan tidak terjadi konflik, baik vertikal maupun horizontal di wilayah yang terdampak pembangunan Bendungan Bener, khususnya di Desa Wadas. 2. Memastikan adanya mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat dan para pendamping dari masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Bener. 3. Memastikan adanya perlindungan hukum dan HAM secara berkeadilan, dalam konteks penanganan dampak pembangunan Bendungan Bener
NoProyek Strategis NasionalRekomendasi Komnas HAM
pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi dan/atau merumuskan konsep, ulang perencanaan, penyusunan program, tata Kelola dan strategi penyelesaian atas dampak pembangunan Bendungan Bener dengan berbagai pendekatan, tidak sekedar mempertimbangkan aspek ekologis, tetapi juga aspek sosial-ekonomi masyarakat. 2. Memastikan partisipasi atau keterlibatan warga (baik secara substansial maupun esensial dengan memperhatikan prinsip- prinsip HAM, salah satunya prinsip Free Prior Informed Concern) dan membangun ruang dialog dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Bener, termasuk di Desa Wadas. 3. Dalam membangun Bendungan
2.High Speed Railway Jakarta - Bandung di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Baratlayak, dan menyediakan akses pemulihan atas tindakan yang melanggar HAM. Direktur Utama PT KCIC 1. Menunjuk Tim Appraisal independen untuk melakukan pemetaan, pengecekan, penilaian dan pendataan di lokasi dimaksud untuk memastikan dampak lingkungan serta nilai kerugian yang dialami oleh warga Perumahan Margawangi, RT 12/RW 9, Kompleks Margawangi Estate Cijawura, Bandung, Jawa Barat.
NoProyek Strategis NasionalRekomendasi Komnas HAM
3.Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang Ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibukota Negarapolusi getaran pengoperasian dimaksud. kepada perumahan fasilitas terdampak sebelumnya. sesuai Rights manusia dalam proses Komnas HAM. berikut: a) Tidak dan tanahjangka panjang, terutama terkait polusi udara (kebisingan) dan dalam getaran pengoperasian kereta Jakarta-Bandung, terutama di lokasi dimaksud. 3. Memberikan atensi dan upaya kepada pihak perumahan untuk mewujudkan komitmen penyediaan fasilitas pengganti umum/fasilitas sosial) bagi warga terdampak kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. 4. Membuat mekanisme penanganan aduan secara cepat berbasi standar dan norma hak asasi manusia sesuai dengan UN Principles on Business and Human Rights sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia Saat ini kasus aduan terkait Ibukota Negara Kalimantan Timur masih sedang proses penyelesaian Komnas HAM. Adapun kasus aduan yang diterima oleh Komnas HAM terkait IKN, sebagai adanya masyarakat adat suku Balik olehdalam kereta pengembang untuk pengganti sebagaimana UN sebagai penyelesaianudara (kebisingan) dan rangka kereta cepat pengembang untuk segera (fasilitas sebagaimana UN Guiding upaya
3.Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang Ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibukota NegaraSaat ini kasus aduan terkait Ibukota Negara Kalimantan Timur masih sedang dalam proses Komnas HAM. Adapun kasus aduan yang diterima oleh Komnas HAM terkait IKN, sebagai berikut: a) Tidak adanya masyarakat adat suku Balik oleh Pemerintah, perampasan wilayah dan tanah pelayanan perampasan tanah oleh Bank Tanah hingga pengusiran warga di desa Telemow di wilayah adat Pemaluan dan Maridan oleh PT. ITCHI perusahan HTI pada proses pembangunanKawasan Kabupaten Penajam Paser Utara,Saat ini kasus aduan terkait Ibukota Negara Kalimantan Timur masih sedang proses penyelesaian Adapun kasus aduan yang diterima oleh Komnas HAM terkait IKN, sebagai adanya masyarakat adat suku Balik oleh Pemerintah, perampasan wilayah dan tanah adat,pembatasan pendaftaran perampasan tanah oleh Bank Tanah hingga pengusiran warga di desa Telemow di wilayah adat Pemaluan dan Maridan oleh PT. ITCHI perusahan HTI pada proses pembangunanKawasanpenyelesaian pendaftaran pemberianupaya oleh pengakuan tanah, IKN, ganti
Nogis Nasional Rekome
Proyek Strategis NasionalRekomendasi Komnas HAM kerugian pada tanah Kampung Maredan yang digunakan sebagai bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN) Permohonan ganti rugi c) kompensasi, sehubungan adanya pembangunan IKN di wilayah Kalimantan Timur d) Kasus Penggundulan 9 Tersangka dan Rencana Penggusuran Masyarakat Adat Pamaluan sebagai Dampak Adanya Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)tanah ulayat Maredan yang akan atau
4.Program Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan masterplanpada proses pembebasan lahan untuk penggunaan tol arah menuju IKN Berdasarkan temuan dan analisis fakta terkait penolakan masyarakat Pulau Rempang Eco City, maka diberikan rekomendasi sebagai berikut: Menteri Bidang Perekonomian RI 1) Melakukan peninjauan kembali pengembangan kawasan Pulau Rempang sebagai PSN Rempang Eco City 2) Mengarusutamakan hak manusia dalam menyusun dan menetapkan kebijakan perekonomian nasional, sebagaimana diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia 3) Berkoordinasi Kementerian/Lembaga pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian nasional mengedepankan prinsip-prinsip pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusiaasasi hak kebijakan terkait nasional, diatur dalam Presiden Republik dengan terkait nasional dengan prinsip-prinsip pemajuan hak
NoProyek Strategis NasionalRekomendasi Komnas HAM
2)Melakukan 4) pengawasan intervensi terhadap implementasi kebijakan di bidang perekonomianMelakukan 4) pengawasan intervensi
Melakukan 4) intervensi kebijakan di bidang perekonomian
nasional sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian
kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bidang nasional
nasional Menteri Investasi/Kepala
Koordinasi Penanaman
Koordinasi Penanaman (BKPM) 1) Mengarusutamakan hak
manusia dalam menyusun dan menetapkan kebijakan perekonomian sebagaimana
sebagaimana diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
NoProyek Strategis NasionalRekomendasi Komnas HAM
rencana pembangunan PSN dan relokasi masyarakat sebagai dampak pembangunan PSN

Tabel 39 Proyek-Proyek Strategis Nasional yang Dilaporkan kepada Komnas HAM

Komnas HAM mencatat bahwa selama periode Januari 2020 - Desember 2023 setidaknya ada 114 aduan yang diterima terkait dengan Proyek Strategis Nasional. dari data aduan yang diterima oleh Komnas HAM dapat dilihat detail Klasifikasi Pihak yang Diadukan sebagai berikut:

Kategori Pihak TeraduJumlah
2020202120222023
Pemerintah pusat (kementrian)149185
Pemerintah daerah2262
Lembaga peradilan0100
POLRI0125
TNI0101
Korporasi11319
BUMN/BUMD5722
Lembaga pendidikan0002
Individu - Orang seorang2001
Total 3434242927

Tabel 41 Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat menjadi pihak paling banyak diadukan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pada 2023 total aduan menurun, akan tetapi terjadi peningkatan signifikan pada kategori pihak teradu, yaitu Polisi dan Korporasi. Terlebih pada detail aduan, diketahui bahwa konflik lahan dan infrastruktur masih berada pada posisi tertinggi sebagai salah satu sumber konflik Proyek Strategis Nasional, dengan total aduan yang masuk selama 2020 - 2023 adalah sebanyak dan 35 aduan terkait lahan/tanah dan 28 aduan terkait infrastruktur.

b. Contoh Kasus Konflik Agraria terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) 1) Kasus Konflik Pembangunan IKN

Kasus ini terkait penyerobotan lahan dan wilayah tempat tinggal warga Desa Telemow, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara oleh PT ITCI Kartika Utama. Sebelum ada rencana pemindahan Ibu Kota Negara, sebenarnya konflik agraria di Kalimantan Timur sebenarnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat, dimana masih banyak terjadi tumpang tindih dan overlapping luas izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha. Klaim sepihak pemerintah atas wilayah hutan juga menyebabkan munculnya konflik agraria.

Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Telemow, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara dengan PT ITCI (International Timber Corporation Indonesia) Kartika Utama (biasa disebut PT IKU), perusahaan kayu ternama yang telah beroperasi sejak 1973 di Kecamatan Sepaku hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Setidaknya ada 93 Kepala Keluarga yang berada di 83,5 hektar wilayah Desa Telemow yang terancam digusur karena adanya pembangunan wilayah inti IKN di Kecamatan Sepaku. Hal ini dikarenakan wilayah operasional PT ITCI yang berada di Kecamatan Sepaku seluas kurang lebih 85 hektar menjadi wilayah inti pembangunan Ibukota Negara Baru.

Warga Desa Telemow melaporkan aduan kepada Komnas HAM terkait adanya kriminalisasi dan intimidasi dari perusahaan maupun aparat penegak hukum yang masih mereka terima sampai saat ini. Warga Desa menyampaikan bagaimana mereka sehari-sehari merasa tidak aman di wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Dahulu, mereka selalu khawatir didesak oleh perusahaan untuk menyerahkan lahan yang sudah mereka tinggali jauh sebelum perusahaan beroperasi. Dan saat ini, mereka khawatir akan digusur oleh pemerintah untuk pembangunan ibukota negara baru. Warga desa menyayangkan langkah pemerintah yang mengabaikan keberadaan mereka di wilayah tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan hasil pertemuan dan diskusi antara Komnas HAM dengan Walhi Kalimantan Timur dan AMAN Kalimantan Timur pada 9 Agustus 2023. Walhi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa terdapat konflik lahan antara warga desa dengan perusahaan yang sampai saat ini justru semakin rumit karena lahan yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan warga menjadi wilayah inti pembangunan Ibukota Negara baru.

Dengan adanya pemindahan ibu kota negara, masyarakat merasa tidak menjadi bagian dalam perencanaan dan pembangunan. Terlebih, AMAN Kalimantan Timur juga menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota membawa dampak ancaman besar bagi komunitas adat, baik itu ancaman ekologis seperti banjir, dan penggusuran kampung atau tempat tinggal masyarakat yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian. Secara administratif, komunitas adat dianggap memiliki posisi yang rentan karena banyak yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Sehingga ini menjadi "titik celah" bagi negara untuk dapat memindahkan secara sepihak dan menggunakan lahan yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi tempat tinggal dan juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. AMAN menilai, bahwa tahapan dan cara proses pemindahan ibu kota negara tanpa melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat merupakan langkah yang salah sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM dan mencederai semangat dari ibu kota negara yang akan menjadikan kota masa depan yang inklusi.

Terkait aduan kasus sengketa lahan warga Desa Telemow, Kec. Sepaku yang diklaim masuk ke dalam area Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama serta aduan terkait wilayah adat suku Balik Sepaku, Pemaluan, Maridan dan Mentawir yang menjadi kawasan IKN, sampai saat peta jalan ini disusun masih dalam proses pemantauan dan penyelidikan di Komnas HAM. Akan tetapi, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ke depan adalah: (1) melaksanakan dialog yang inklusif dan bermakna dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada di kawasan pembangunan, (2) memberikan pemulihan yang efektif terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak dari pembangunan, baik hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya, (3) memastikan tidak adanya tindakan kriminalisasi maupun tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap masyarakat, (4) memastikan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kasus Konflik Pembangunan Rempang Eco City

Kasus Konflik Agraria yang juga menjadi salah satu perhatian adalah Kasus Konflik Agraria Pembangunan Rempang Eco-City yang terjadi pada 2023. Rempang Eco-City merupakan salah satu dari Daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang disahkan pada 28 Agustus 2023.

Pulau Rempang sendiri terletak di Wilayah Pulau Batam, dan dianggap memiliki lokasi yang strategis karena banyaknya potensi yang dapat dikembangkan seperti sektor pariwisata, sosial dan ekonominya. Pulau Rempang juga memiliki posisi penting karena letaknya yang strategis di antara Selat Malaka dan Laut China Selatan, yang merupakan salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia, dan merupakan rute utama bagi perdagangan internasional, terutama minyak mentah dan produk-produk energi (Arumingtyas, 2023).

Dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional Repang Eco-City, pemerintah bekerja sama dengan PT. Makmur Elok Graha melalui perantara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Badan. Pemerintah mengklaim bahwa Rempang Eco-city akan memiliki nilai investasi sebesar Rp 381 triliun per tahun 2080, dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian daerah (Sumarni, 2023).

Dengan masuknya Rempang Eco-city dalam daftar Proyek Strategis Nasional, maka dengan segala regulasi yang dimiliki Proyek Strategis Nasional serta kewenangan pemerintah, rempang eco-city terus direalisasikan dengan kebutuhan wilayah yang luas. Tentu, hal ini juga berdampak pada masyarakat di pulau rempang itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa, dalam pembangunan Rempang Eco-city, terdapat juga masyarakat yang dirugikan dan menolak, meskipun pemerintah mengklaim banyaknya manfaat dalam peningkatan ekonomi.

Dengan kebutuhan wilayah yang begitu luas, pemerintah perlu melakukan relokasi masyarakat ke wilayah hunian yang baru. Oleh karena itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema-skema dalam agenda relokasi ini. namun, masyarakat melihat bahwa, Proyek Strategis Nasional Pembangunan Rempang Eco-city bukan hanya sekedar dilihat dari peningkatan ekonomi. Masyarakat menganggap bahwa, agenda relokasi tempat tinggal akan berdampak pada wilayah adat, budaya dan ekonomi mereka. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tentu akan kehilangan mata pencaharian mereka, dan masyarakat harus kembali beradaptasi pada wilayah yang baru.

Ada 16 kampung tua dan sekitar 7.500 warga akan terdampak dan direlokasi oleh pemerintah dalam tahapan pembangunan Rempang Eco-city.

Terlebih relokasi ini dirasa dilakukan oleh pemerintah karena warga masyarakat yang menempati pulau rempang saat ini tidak memiliki sertifikat tanah, dan wilayah yang akan menjadi lokasi Rempang Eco-city seluas 17 ribu hektare merupakan kawasan hutan dan sebanyak 600 hektar dari kawasan hutan ini merupakan HPL dari BP Batam.

Komnas HAM dalam Laporan Pengamatan Situasi Konflik Rempang pada Tahun 2023 telah menemukan beberapa fakta terkait konflik masyarakat Pulau Rempang. Pertama adalah minimnya informasi serta partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco city, dimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam kepada masyarakat sangat minim dan tidak memadai, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi secara penuh dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City. Selain itu, salah satu metode sosialisasi secara door to door terkait relokasi yang dilakukan oleh BP Batam dan tim satgas terpadu dengan melibatkan TNl-Polri membuat masyarakat merasa terintimidasi.

Kedua, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Komnas HAM menemukan fakta bahwa terjadi pengerahan 1.000 pasukan gabungan (TNI-Polri) dalam proses pematokan lahan oleh BP Batam yang dinilai masyarakat dilakukan secara sepihak. Hal ini membuat masyarakat khawatir dan mencoba untuk mempertahankan lahan mereka. Namun, BP Batam tetap melakukan proses pematokan meskipun ada penolakan dari masyarakat sehingga menimbulkan bentrokan antara masyarakat dengan aparat.

Ketiga, terjadi dugaan kriminalisasi masyarakat. Dimana 8 anggota masyarakat ditahan karena peristiwa 8 september 2024 dan sebanyak 34 anggota masyarakat menjadi tersangka pada tanggal 11 september 2024.

Keempat, Potensi Penggusuran Paksa. Adanya pembangunan rempang ecocity ini akan berpotensi menimbulkan penggusuran paksa terhadap 16 kampung tua.

Kelima, kekerasan terhadap kelompok rentan. Pada peristiwa 7 september 2023, diketahui bahwa adanya tembakan gas air mata yang mengakibatkan banyaknya perempuan dan anak sekolah SMP Negeri 22 Galang yang menjadi korban. peristiwa ini mengakibatkan trauma yang berdampak secara psikologis dan takut untuk kembali bersekolah. Setidaknya dalam laporan Komnas HAM ada dua sekolah yang terdampak secara langsung dalam peristiwa ini yaitu SDN 24 Galang dan SMP Negeri 22 Galang.

Terkait konflik masyarakat Pulau Rempang atas sengketa lahan dan penolakan relokasi dalam rencana pembangunan PSN, Komnas HAM merekomendasikan sebagaimana berikut:

a) Menteri Bidang Perekonomian RI: melakukan peninjauan ulang kawasan pengembangan Pulau Rempang sebagai PSN, mengarusutamakan hak asasi manusia dalam menyusun dan menetapkan kebijakan terkait perekonomian nasional, berkoordinasi dengan K/L terkait pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian nasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemenuhan dan pemajuan HAM, melakukan pengawasan dan intervensi terhadap implementasi kebijakan di bidang perekonomian nasional;

b) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): mengarusutamakan hak asasi manusia dalam menyusun dan menetapkan kebijakan terkait investasi, mengutamakan keterlibatan serta persetujuan masyarakat (community consent) dalam penyusunan rencana PSN, pelaksanaan PSN dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan adanya persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (free, prior and informed consent) serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan pembangunan PSN tidak menggusur kearifan lokal dan pemenuhan hak dasar masyarakat adat, Melakukan dialog dan sosialisasi yang memadai melalui pendekatan kultural dan humanis mengenai rencana pembangunan PSN dan relokasi masyarakat sebagai dampak pembangunan PSN;

c) Kepala Kepolisian Republik Indonesia: melakukan perlindungan secara prosedural, bebas intimidasi dan kekerasan kepada masyarakat Pulau Rempang; tidak terlibat secara prosedural dalam kasus sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam; meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan dan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan secara imparsial, bebas intervensi, transparan serta akuntabel; memastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik, tetapi juga dugaan tindak pidana; melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelibatan aparat kepolisian dalam penanganan peristiwa bentrok masyarakat dengan aparat; melakukan evaluasi mengenai penempatan aparat keamanan di posko-posko terpadu yang menimbulkan keresahan dan intimidasi kepada masyarakat; memberikan jaminan pemulihan trauma psikologis dan fisik terhadap masyarakat, terutama anak-anak, yang terdampak; melakukan evaluasi terhadap status penahanan dan perkara hukum yang disangkakan kepada 8 (delapan) orang tahanan; mengupayakan keadilan restoratif, jika memungkinkan berdasarkan hukum, sebagai penyelesaian efektif terhadap proses hukum; menjamin penggunaan kekuatan berlebih tidak berulang kembali;

d) Ketua Komisi III DPR RI: melakukan pengawasan mengenai jaminan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tidak melanggar hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia; memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City melaksanakan kewenangannya, dengan mengedepankan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;

e) Masyarakat Pulau Rempang: menggunakan upaya-upaya dialogis dalam menyelesaikan konflik agraria di Pulau Rempang; menggunakan upaya-upaya yang damai dan kondusif dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, dan ekspresi.

Selain itu, beberapa hal penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan dan penyelesaian kasus Rempang Eco-City meliputi: (1) Memastikan perlindungan hukum dan mengevaluasi secara menyeluruh dugaan kriminalisasi dan penggunaan kekerasan aparat penegak hukum terhadap masyarakat terdampak, (2) Pemerintah harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses dan tahapan pembangunan rempang eco-city, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, (3) Menjamin terpenuhinya dan pemulihan hak sipil politik seperti hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi, serta hak ekonomi sosial dan budaya seperti hak atas perumahan yang layak, lingkungan hidup yang sehat hingga pada hak atas pekerjaan yang layak akibat dampak pembangunan rempang eco-city.

c. Analisis dan Rekomendasi

Dari berbagai aduan konflik agraria terkait Proyek Strategis Nasional yang diterima oleh Komnas HAM, dapat disimpulkan pola-pola kasus yang terjadi, diantaranya:

a) Tata kelola PSN

Tata kelola PSN yang tidak ramah HAM menjadi akar masalah mengapa PSN justru menimbulkan pelbagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini dimulai dari penetapan PSN yang mengabaikan hak untuk berpartisipasi secara bermakna, tidak hanya terhadap masyarakat terdampak, namun pemerintah daerah dan dalam hal tertentu, sektor swasta. Penetapan PSN dilakukan secara top down dan eksklusif oleh organisasi yang dibentuk di dalam Kemenko Perekonomian. Penetapan PSN dilakukan oleh KPPIP dengan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu. Karakteristik PSN yang ingin dilaksanakan secara cepat telah menerabas banyak norma dan ketentuan perundang-undangan termasuk norma HAM sehingga berakibat pada penghalangan dan pelanggaran HAM baik dari sisi proses dan substansi. Dampak-dampak pembangunan PSN juga tidak diperhatikan sehingga setiap permasalahan dalam pembangunan PSN direspons dengan pendekatan minim dialog bahkan dalam banyak hal ditanggapi secara represif.

b) Pengadaan tanah

Tahapan PSN yang paling sering menimbulkan persoalan HAM adalah saat pengadaan tanah yang kerap dilakukan secara paksa termasuk dengan mengerahkan aparatur keamanan sehingga tidak hanya mengakibatkan konflik struktural akan tetapi secara horizontal antar masyarakat. Pengadaan lahan PSN terindikasi dilakukan diantaranya dengan intimidasi, kekerasan, dan manipulasi misalnya dengan mengubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), selain karena pihak penaksir nilai atau appraisal yang dinilai ada yang tidak independen dan tidak secara komprehensif menaksir kerugian warga termasuk misalnya kerugian atas kerusakan ekosistem.

c) Kerusakan lingkungan dan sumber daya alam

Pembangunan PSN berdampak pada kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, diantaranya dalam bentuk pencemaran air dan udara, serta deforestasi seperti dalam pembangunan food estate di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Mekanisme izin lingkungan dan AMDAL yang semestinya menjadi instrumen pengendali lingkungan hidup, tidak berjalan dengan semestinya sehingga dinilai hanya menjadi dokumen administratif belaka. Akibatnya dampak lingkungan akibat PSN tidak terkendali dan tidak terkontrol. Terindikasi pula bahwa PSN food estate ada yang memanfaatkan sebagai sarana untuk memanen kayu hutan dari alam, padahal efektifitas dan kemanfaatan food estate masih sangat diragukan, namun dampaknya bagi masyarakat dan ekosistem sudah sangat besar. PSN yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem ini berkebalikan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi dampak perubahan iklim sehingga membahayakan target mencapai nol emisi bersih pada 2060.

d) Pengerahan aparat keamanan dan lembaga penegak hukum

Aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan PSN yang dikategorikan sebagai Obvitnas. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan kemudahan PSN yang diatur dalam PP No. 42/2021 dan Inpres No. 1/2016 yang menjadi dasar bagi aparatur keamanan baik polisi dan militer harus terlibat mendukung pembangunan PSN, termasuk bagi aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah di daerah yang wajib melaksanakan PSN yang ditetapkan di daerahnya.

e) Tidak adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan HAM

Dalam pembangunan PSN tidak terdapat standar operasi yang jelas dan terukur, termasuk dalam merespon permasalahan dan pelanggaran HAM. Akibatnya, tidak ada akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan permasalahan ataupun pelanggaran HAM sehingga pelanggaran HAM terus berulang dan seakan tidak tertangani. PSN seolah memiliki kekebalan atau impunitas karena dilindungi diantaranya oleh Inpres No. 1/2016 dan PP N0. 42/2021.

f) Rekomendasi kepada kepada Presiden Republik Indonesia dan jajarannya untuk meninjau ulang model pembangunan dalam bentuk PSN karena sangat eksklusif, menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran HAM yang terus berulang. Selain itu, juga merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a) Melakukan evaluasi secara mendalam dan partisipatif atas PSN yang telah berjalan, dan melakukan penundaan atas PSN yang akan berjalan. Hal ini dilakukan sampai terdapat laporan yang komprehensif atas dampak-dampak PSN sebagai bahan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah dan kebijakan tindak lanjut.

b) Mengevaluasi proses penentuan dan penetapan daftar program dan PSN, utamanya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak, utamanya pihak terdampak, terlibat dalam memberikan masukan atas PSN.

c) Membangun mekanisme akuntabilitas dan pemulihan atas pelanggaran HAM sebagai dampak pembangunan PSN.

d) Menarik mobilisasi pasukan Polri dan TNI yang berlebihan dalam pengamanan PSN dan merumuskan ulang keterlibatan Polri dan TNI dalam PSN secara proporsional dan diperlukan, serta dibekali dengan pemahaman HAM yang baik dan memadai, bahwa Polri dan TNI bertugas melayani dan melindungi rakyat.

e) Memastikan bahwa semua proyek pemerintah termasuk PSN, baik dilakukan melalui APBN murni ataupun kerja sama dengan swasta atau masyarakat, adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau kerabat. Hal ini sebagaimana pidato pertama Presiden RI Prabowo Subianto di dalam sidang MPR pada 20 Oktober 2024.

f) Memastikan pendekatan berbasis HAM dalam proses penyusunan agenda dan perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini Program Asta Cita Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

8. Konflik Agraria Khusus: Daerah Istimewa

Indonesia memiliki beberapa provinsi dengan status khusus atau istimewa oleh karena latar belakang sejarah, asal usul, dan budaya. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Beberapa contoh provinsi bersifat khusus atau istimewa di Indonesia yaitu Yogyakarta, Aceh, Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Provinsi Aceh berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan Aceh. Aceh memiliki otonomi khusus yang luas, termasuk dalam bidang pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Salah satu ciri khas Aceh adalah penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Kemudian Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memiliki status khusus sebagai ibukota negara Indonesia, sehingga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda dengan provinsi lainnya. Jakarta telah menyandang status baru yang diperbaharui menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menurut UU No. 2 Tahun 2024, setelah ditetapkan IKN Nusantara di Kaltim.

Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1950 No. 3 Tahun 1950 jo. UU No. 19 Tahun 1950 jo. UU N0. 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan DIY dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian ini menguraikan konflik agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat berbeda dengan daerah khusus atau istimewa lainnya. DlY memiliki keistimewaan dalam mengatur bidang pertanahan yang bertalian erat dengan keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam. Di sisi lain, sistem pertanahan nasional diatur oleh UUPA No. 5/1960, yang juga berlaku di DIY sejak 1984. Keistimewaan DIY bidang pertanahan di satu sisi menjadi peluang untuk mengatur urusan pertanahan secara otonom untuk kesejahteraan masyarakat DIY, namun pada sisi lain juga menjadi tantangan mengingat ada ketidakselarasan dengan UUPA dan UU sektoral lainnya sehingga menimbulkan konflik agraria.

a. Konflik Agraria sehubungan Keistimewaan DIY Bidang Pertanahan

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki keistimewaan berdasarkan sejarah dan hak asal-usulnya berbentuk kerajaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman. Sebagai Daerah Istimewa, DIY diberikan kewenangan menangani urusan pemerintahan yang merupakan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki sejak sebelum menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dilatarbelakangi oleh Maklumat Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Adipati Puro Paku Alaman, Sri Paduka Paku Alam VIll pada 5 September 1945 yang memutuskan menjadi bagian NKRI.

Pembentukan DIY diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1950 jo. UU No. 19 Tahun 1950 jo. UU No. 9 Tahun 1955. Di dalam Pasal 1 UU 3/1950 dijelaskan bahwa DlY terdiri atas daerah yang meliputi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pura Paku Alaman. Melalui UU ini, DIY telah mendapatkan otonomi dalam mengurus rumah tangganya termasuk di bidang agraria, yang lantas dilaksanakan dalam pelbagai peraturan daerah yang mengatur bidang pertanahan. Praktis pada masa itu, urusan agraria diatur tersendiri oleh pemerintah provinsi DIY. Pada 24 September 1984, Sri Sultan HB IX memutuskan untuk memberlakukan sepenuhnya UUPA di DIY. Meskipun UUPA masih berlaku tidak lantas kemudian regulasi dan kebijakan pertanahan di DIY mengikuti norma dalam UUPA.

Pada 3 September 2012, berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK) Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengukuhkan keistimewaan DIY untuk lima bidang, yakni dalam penetapan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur yang dijabat oleh Sri Sultan HB dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta, kelembagaan pemerintahan, tata ruang, pertanahan, dan budaya.

Keistimewaan DIY di bidang pertanahan menimbulkan konflik agraria karena di satu sisi menganut UU No. 3/1950 jo. UU No. 19/1950 jo. UU No. 9/1955 dan UUK, namun di sisi lain terdapat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanahan (UUPA) dan UU lain yang berlaku nasional, misalnya UU Desa.

Konflik agraria terjadi karena UUPA mengakui dan melindungi hak setiap WNI mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM). Namun, Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K898/I/A/1975 Tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Non Pribumi melarang WNI Non Pribumi memiliki SHM oleh karena alasan untuk melindungi kalangan pribumi ekonomi lemah.

UUK mengatur bahwa Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang bisa memiliki tanah yaitu Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang dibagi menjadi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon. Akibatnya terjadi tumpah tindih atau konflik klaim atas tanah antara Kasultanan dan Kadipaten dengan masyarakat atau badan hukum lain, misalnya sengketa antara Kasultanan Yogyakarta dengan PT KAl terkait kepemilikan Stasiun Tugu. Tanah-tanah kas desa juga secara berangsur dimasukkan ke dalam tanah-tanah Kasultanan atau Kadipaten, padahal selama ini tanah kas desa menjadi aset dan sumber ekonomi desa.

Konflik agraria juga timbul karena ketidakjelasan batasan atau ruang lingkup Tanah Bukan Keprabon yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) UUK Jo. Pasal 8 Ayat (1) Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pendaftaran Tantang Kasultanan dan Tanah Kadipaten yaitu "tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan" dan "tanah yang belum digunakan," menimbulkan konflik agraria. Ketentuan ini dinilai menghidupkan kembali Domein Verklaring yang pernah diatur Rijksblad Kasultanan No 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No 18 Tahun 1918, yang berbunyi : “Sakabehing bumi kang ora ana tandha yekti kadarbe ing liyan mawa Hak Eigendom dadi kagungane kraton Ingsun (Seluruh tanah tanpa tanda bukti kepemilikan (sertipikat) dengan Hak Eigendom (hak milik menurut UU Agraria 1870) menjadi milik kerajaanku (Kasultanan dan Paku Alaman).

Padahal tanah-tanah yang dikategorikan sebagai "tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan dan tanah yang belum digunakan" banyak diantaranya bukan tanah bebas karena telah ditempati dan/atau digarap oleh masyarakat maupun oleh badan-badan hukum.

b. Tipologi Konflik Agraria Keistimewaan DlY Bidang Pertanahan

Dalam aduan Komnas HAM terkait konflik agraria keistimewaan DIY bidang pertanahan, diantaranya sebagai berikut:

NoKasusRekomendasi Komnas HAM
Dugaan diskriminasi kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kesultanan di Provinsi DIY melalui UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 dan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor:K898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Non Pribumi.Komnas HAM RI mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DIY untuk segera mencabut Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor: K898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Non Pribumi karena melanggar Hak Asasi Manusia.
2Diskriminasi kepemilikan tanah yang dialami WNI keturunan Tionghoa di D.I. Yogyakarta.Kasus sudah ditutup dan mediasi gagal dilakukan karena salah satu pihak tidak bersedia dimediasi dan sudah ada Putusan Pengadilan yang inkracht.
3Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melawan Paguyuban Petani LahanSudah ada kesepakatan perdamaian atas penyelesaian lahan di Proyek
NoRekomendasi Komnas HAM
_Pantai-Kulon Progo (PPLP-KP) sehubungan dengan proyek tambang pasir besi dan rencana pembangunan bandara kulon progoPembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di kabupaten Kulon Progo, DIY.

Tabel 42 Data Aduan Konflik Agraria

Selain data aduan ke Komnas HAM, pelbagai data berikut menggambarkan tipologi konflik agraria terkait keistimewaan bidang pertanahan DIY, yaitu:

a) Diskriminasi Hak atas Tanah

Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 dinilai merupakan bentuk diskriminasi hak setiap orang memiliki hak milik atas tanah. Instruksi ini memerintahkan tidak memberikan hak milik atas tanah kepada WNI Keturunan Tionghoa, WNI Keturunan "Europeanen" ("Eropa" kulit putih dan orang Jepang); "Vreemde Oosterlingen" ("Timur Asing") yang meliputi orang Arab, India maupun non-Eropa lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepada WNI Keturunan Non Pribumi, hanya boleh diberikan Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB).

Diskriminasi dialami diantaranya permohonan SHM an. Budi Satyagraha oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada 2000, dengan alasan Budi Satyagraha adalah warga negara keturunan China (BPN Bantul 2001, Dokumen Berkas Perkara). Hal yang sama terjadi pada Handoko, WNI keturunan Tionghoa, pernah menggugat Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Namun, melalui putusan Nomor 179K/TUN/2017, PTUN Yogyakarta menyatakan tidak bisa mengadili karena instruksi tersebut bukan merupakan diskresi.

Kebijakan yang eksklusif atas DIY juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah di penjelasan Pasal 94 dinyatakan "Bahwa pada dasarnya Warga Negara Indonesia merupakan subjek hak yang dapat mempunyai hak milik. Perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Namun demikian, ketentuan ini dikecualikan untuk daerah yang mempunyai kebijakan kearifan lokal belum memberikan hak milik kepada Warga Negara Indonesia seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta."

Dalam Surat Keterangan Pemprov DI Yogyakarta pada 8 Mei 2012 No.593/00531/RO.I/2012 menyebut: "Instruksi Kepala daerah DIY No. K.898/1975 sampai saat ini masih berlaku dan merupakan affirmative policy yang tujuannya untuk melindungi warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan lebih atau kuat."

Komnas HAM melalui surat rekomendasi No.037/R/Mediasi/VIll/2014 telah meminta Gubernur DIY untuk mencabut instruksi tersebut. Komnas HAM menyatakan instruksi tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dengan alasan diantaranya tidak semua warga negara keturunan Tionghoa memiliki latar belakang ekonomi kuat. Pada awal Februari 2018, Ombudsman RI Perwakilan DIY atau ORI menyatakan bahwa pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 adalah maladministrasi dan tindakan diskriminatif terhadap pelayanan pengurusan tanah.

Menurut Prof. Suyitno, ahli hukum agraria FH UGM dan juga anggota Parampara Praja Kraton Yogyakarta, Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 tidak melanggar HAM. Menurut Suyitno, Instruksi 1975 adalah bentuk diskriminasi positif. Menurutnya, pemberlakuan diskriminasi untuk menghilangkan diskriminasi yang sudah ada, yaitu penderitaan masyarakat Indonesia, khususnya golongan kelas 3. Dulu kelas 1 golongan Eropa, kelas 2 golongan kulit kuning, dan ketiga golongan kulit berwarna atau masih miskin. Maka menurut Sujitno, Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 tetap relevan dan diperlukan sampai ketimpangan itu tipis dimana saat ini ketimpangan tinggi.

Namun jika mengacu pada Pasal 11 Ayat 2 UUPA, maka diskriminasi positif berbasis pada 'kelas', bukan 'pada 'etnisitas', yaitu bahwa bilamana perlu untuk menjamin perlindungan golongan ekonomi lemah. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY menegaskan semua WNI berhak memiliki tanah.

b) Konflik Tanah Desa

Konflik agraria di DIY juga menyangkut tanah-tanah kas desa sejak dilakukan pengaturan ulang berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34

Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Status tanah desa berubah secara mendasar, jika sebelumnya tanah desa dikuasai desa, maka melalui Pasal 7 (1) Pergub DIY No. 34/2017 jo. Pergub DIY No. 24/2024, tanah-tanah kas desa menjadi dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman. Tanah-tanah kas desa yang dimiliki seharusnya hanya yang tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Perdais No. 1/2017.

Menurut penafsiran UUK, pengubahan status tanah kas desa dari milik desa ke milik kasultanan dan kadipaten, dinilai sebagai upaya penyelamatan aset kebudayaan. Dengan pengalihan tersebut desa sudah tidak memiliki keleluasaan seperti yang ada sebelumnya, sehingga ketika hendak memanfaatkannya untuk fungsi-fungsi tertentu, desa harus meminta persetujuan kepada pemilik tanah yang dalam hal ini Kasultanan dan Kadipaten, termasuk mengatur-ulang mekanisme dan penerimaan manfaat dari hubungan tenurial (sewa, garap) terhadap tanah kas desa yang telah berlangsung. Tidak semua kepala desa atau lurah setuju dengan kebijakan dialihkannya tanah-tanah kas desa menjadi tanah Kasultanan atau Kadipaten, namun tidak berani menyuarakannya. Luas tanah desa di DIY sangat besar, yakni 24.609 hektar (50.279 bidang), tersebar di 392 desa/ kalurahan. Sementara 46 desa di perkotaan (disebut dengan kelurahan) tidak memiliki tanah desa.

04 Proses Pensertipikatan Tanah Kalurahan Rekapitulasi Pensertipikatan per 19 November 2024

NOKABUPATENINVENTARISASITERDAFTAR DI KANTOR PERTANAHANTERBIT SERTIFIKAT HM KASULTANAN / KADIPATEN
Jumlah Bidang2021202220232024 JML20212021202220232024JML
1Bantul15.743028735530594702703010571
2Kulon Progo4,156016611862900161930254
3Gunungkidul10.882036450045313170374280465
4Sleman19.49803242221637090531680221
Jumlah50.2790114111959273263052199001511

Gambar 6 Proses Pensertipikatan Tanah Kalurahan

Sumber: Paniradya Kaistimewaan DIY pusat c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI telah menerbitkan Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN Nomor 4/Juknis- HK.02.01/X/2019 Tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didalamnya mengatur sertifikasi tanah desa. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (2020) menargetkan pendataan 50.279 bidang tanah kas desa secara simultan mulai dari 19.27% (2017), 29,99% (2018), 46,51% (2019), 59,45% (2020), 73,16% (2021), dan 88,67% (2022).

Padahal status hukum tanah desa juga diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat klausul mengenai aset desa. Lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatur masalah tanah kas desa yang dinyatakan merupakan tanah milik desa.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mendefinisikan bahwa "Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial" (Pasal 1, [26]). Pasal 6 ayat (1) memerintahkan agar setiap aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama pemerintah desa sebagai jaminan kepastian hukum. Pasal 14 dan Pasal 15 Permendagri ini merinci bahwa pemanfaatan, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna terhadap tanah desa dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari bupati/walikota, tanpa melibatkan gubernur.

Selama ini potensi ekonomi pemanfaatan tanah kas desa bagi pendapatan desa di Yogyakarta relatif besar. Pemanfaatan tanah pertanian dilakukan dengan sistem sewa, dan tanah non pertanian sebagian disewakan untuk berbagai kepentingan dan sebagian lainnya untuk fasilitas umum. Kontribusi tanah kas desa terhadap pendapatan asli desa dari sistem sewa tersebut lebih dari 20% per-tahun (Ikawati, 1991).

Bersamaan dengan pendaftaran tanah SG/PAG seluas 5821,9 hektar, pendaftaran tanah kas desa itu menggunakan dana publik Dana Keistimewaan (Danais) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp. 24.592.602.100 (2019), naik menjadi Rp. 33.960.985.000 (2020) dan Rp.25.523.579.350 (2021) (Paniradya Keistimewaan, 2021). Pembelanjaan dana keistimewaan yang hanya bersifat elitis terutama untuk keraton telah dikaji mendalam (Aziz dan Zuhro 2017). Hal ini berbeda dengan tanah desa wilayah di luar D.I. Yogyakarta.

Mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pemanfaatan, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna terhadap tanah desa dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari bupati/walikota, tanpa melibatkan gubernur. Secara jelas Permendagri ini mendefinisikan bahwa "Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial" (Pasal 1, [26]).

c) Konflik Proyek Strategis Nasional (PSN)

PSN di DIY diantaranya Bandara Internasional Yogyakarta yang dibangun dengan biaya Rp 6 Triliun (2015-2020), pembangunan jalur kereta api perkotaan senilai Rp 2,1 Triliun (2017-2020), disusul dengan jalan raya yang menghubungkan tujuan wisata di wilayah Yogyakarta dan dengan lintaswilayah Jawa Tengah (Kata Data 2015, 155). Proses pengadaan tanah untuk PSN memunculkan konflik pertanahan lanjutan (Yistiarani, 2024).

Pembangunan infrastruktur menambah bara dalam konflik agraria di wilayah pesisir yang disebabkan oleh rencana proyek penambangan galian pasir besi (iron sand) dengan sistem tambang terbuka yang dikelola oleh PT Jogja Magasa Iron. Warga pesisir Kulon Progo menolak rencana tersebut (Luthfi dkk 2009; Widodo 2013 [2010]).

Berdasarkan data yang masuk ke Komnas HAM tahun 2020 sd. 2023, kasus yang terkait dengan pembangunan PSN adalah kasus tidak dibayarkannya ganti rugi atas lahan seluas 15 hektar yang merupakan bagian dari tanah tutupan Jepang Parangtritis yang digunakan sebagai JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan) Kelok 8. Serta kasus permohonan penggantian kerugian kepada warga Dusun Sanggrahan, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY yang terkena dampak pembangunan PSN jalan tol Solo-Yogyakarta. Kasus ini masih dalam proses penanganan Komnas HAM.

d) Konflik Agraria Perkotaan dan Pedesaan

Semakin maraknya kapitalisasi ruang perkotaan dan perdesaan untuk industri pariwisata ditandai dengan menjamurnya pembangunan hotel, mall, dan apartemen serta bisnis ikutan seperti restoran dan tempat wisata. Perluasan pembangunan ini melahirkan konflik dan pertentangan di masyarakat, baik dalam isu pertanahan maupun isu-isu lingkungan yang khas seperti perebutan sumberdaya air tanah, ruang terbuka, akses jalan serta pengelolaan lahan parkir di sentra-sentra ekonomi tersebut dan penggusuran.

Konflik agraria perkotaan yang khas di Yogyakarta terkait dengan keberadaan dan pembangunan hotel dan apartemen. Pengambilan masif air dalam tanah oleh hotel di sekitar masyarakat Miliran, Kota Yogyakarta, mendapatkan penolakan keras. Masyarakat merasakan debit air sumur rumah tangga menurun drastis sejak beroperasinya Hotel Fave di wilayah mereka, di Miliran.

Perebutan ruang di seputaran wilayah ini juga mengental dalam bentuk identitas sosial terkait perebutan lahan parkir. Muncul sentimen-sentimen yang mengatasnamakan lokalitas dan antar-generasi, misalnya dengan menyebut diri 'Aku Cah Kene'(ACK) dan 'Aku Cah Lawas'(ACL). Istilahistilah ini muncul belakangan dan berbeda dengan gang-gang yang ada di tahun 80-90-an akhir (Gemax, Joxin, dll). Berbasis pada identitas daerah tertentu, mereka ini lebih berafiliasi politik, sementara yang sekarang ada muncul sebab perebutan-perebutan ruang, termasuk untuk usaha ekonomi (Luthfi dkk. 2009), meskipun kedua karakter tersebut pada gilirannya saat ini bertemu dalam konteks perebutan dan dominasi sumber-sumber daya ruang yang strategis di perkotaan (Puspitasari 2013).

Pembangunan apartemen Uttara sejak 2013 di Jalan Kaliurang KM 5,3, Caturtunggal, Sleman, adalah kasus yang cukup menonjol. Konflik ini melibatkan wakil menteri dan dosen UGM yang sekaligus adalah pemilik saham terbesar apartemen tersebut, dengan warga Karangwuni yang merasa ruang hidupnya akan terdampak. Protes, petisi dan proses hukum ditempuh warga, namun mereka mendapatkan kriminalisasi dengan dakwaan merusak properti berupa baliho promosi milik apartemen. Salah satu warga dituntut penjara 5,5 tahun.

e) Konflik Pariwisata dan Konservasi

Pembangunan pariwisata yang pesat di DIY berdampak konflik agraria, diantaranya penggusuran usaha masyarakat lokal berupa relokasi pedagang kaki lima di Malioboro. Konflik juga terjadi antara warga bernama Atik Damayanti, pemilik sebagian tanah, dengan Pokdarwis dan BUMDes Desa Bejiharjo

Kabupaten Gunungkidul. Terdapat konflik dalam pengelolaan wisata Gua Pindul yang terdapat 11 Pokdarwis yang bersaing sehingga mengakibatkan beberapa calo dan pelaku pemasaran melakukan manipulasi harga wisata di Gua Pindul (Farid, 2022). Kasus ini pernah diadukan dan telah ditangani oleh Komnas HAM melalui mekanisme mediasi.

Kasus lain yang hampir sama terjadi di Desa Bleberan, Gunungkidul dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Sri Gethuk. Masalah kesenjangan sosial dan ketidakjelasan pembagian kekuasaan dalam pengelolaan objek wisata menjadi sumber konflik. Terdapat ketidakjelasan pembagian kekuasaan dalam pengelolaan objek wisata disebabkan lemahnya peran BUMDes sehingga redistribusi kesejahteraan dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Sri Gethuk menjadi timpang (Abisono et al., 2020).

Pun dengan Gunung Kidul yang tingkat kemiskinannya tinggi dan migrasi penduduk Gunung Kidul.Selain tingginya tingkat kemiskinan, arus migrasi khususnya dari Kabupaten Gunung Kidul dalam lima tahun terakhir menurut data BPS juga tinggi. Tercatat ada 15.308 migrasi dari Gunung Kidul ke luar. Ini mengindikasikan adanya ketidakmampuan wilayah asal menyediakan lapangan pekerjaan yang menopang tingkat kesejahteraan warga (BPS 2022 dalam Septi Satriani dkk 2022).

Fenomena migrasi penduduk menimbulkan realitas lain yakni rural gentrification, ditinggalkannya tanah dan rumah oleh penduduknya karena mereka merantau ke luar kota (Ristiawan, Huijbens & Peters 2023b). Tanahtanah yang ditinggalkan tersebut membuat harga tanah murah sehingga banyak dibeli oleh investor, termasuk salah satu artis terkenal, Raffi Ahmad, yang diberitakan membeli tanah seluas 20 hektar untuk dibangun "Beach Club" di suatu perbukitan di Gunung Kidul (Kedaulatan Rakyat, 17 Desember 2023). Wisata dan pasar tanah di Gunung Kidul yang tinggi juga terkait dengan pemerintahan yang patrimonial di Yogyakarta (Ristiawan, Huijbens & Peters 2023a).

Restorasi gumuk pasir pada tahun 2007 mengakibatkan penggusuran besar-besaran di pesisir Bantul. Penggusuran tersebut dilakukan atas nama proyek Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) yang berkonsep riset, konservasi dan pariwisata dengan menggunakan lahan seluas 347 hektar (PPMI DK Yogyakarta, 2016). Salah satu perempuan survivor, Bu Kawit, yang turut memperjuangkan penolakan terhadap penggusuran ini menjelaskan, "itu saya melihat tujuh rumah dirobohkan dengan alat berat. Warga masih utuh semua, dan perobohan itu ditujukan untuk sampel penggusuran Parangtritis. Setelah itu tahun 2008, di sebelah baratnya Karangbolong, ada juga penggusuran. Itu ratusan rumah yang digusur dan belum dikasih tempat untuk berpindah. Selanjutnya di Parangkusumo, itu juga ada 117 rumah yang tergusur." Perjuangan panjangnya ini ditulisnya dalam buku berjudul Catatan dari Orang Kecil untuk Orang Kecil (Kawit 2023).

c. Analisis

Pasal 5 Ayat (1) UUK menyebutkan bahwa pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk: a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Selanjutnya, pasal 3 Perdais DIY No. 1/2017 mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk: a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; dan/atau c. kesejahteraan Masyarakat.

Pengaturan di atas, berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karenanya, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional yang menjadikan hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa hubungan yang bersifat abadi. Lebih lanjut dalam Pasal 2

Ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan, dan kemerdekaan masyarakat.

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Artikel nomor 40 menyebutkan, "Hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanah dan SDA bersifat universal, artinya setiap orang, baik yang tinggal di kota maupun di desa, baik yang kaya maupun yang miskin, tanpa melihat jenis kelamin, orientasi seksual maupun identitas gender, ras, suku, agama, bahasa, golongan dan pilihan politik, berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM atas tanah dan SDA." Ketentuan-ketentuan norma dan hukum di atas menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum dan non diskriminasi untuk setiap warga negara Indonesia dalam pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Diskriminasi jelas tidak diperkenankan, kecuali merupakan kebijakan negara untuk melakukan kebijakan afirmasi pada kelompok-kelompok yang rentan dan marginal, misalnya perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

SNP Komnas HAM tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa hak atas tanah dan SDA bisa dilakukan pembatasan yang diperkenankan, namun harus memenuhi syarat legalitas, proporsionalitas, dan diperlukan. Lebih lanjut, pembatasan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya diperkenankan dilakukan untuk alasan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan sifat-sifat hak tersebut, menjaga iklim demokratis, dan menghormati hak-hak orang lain.

Dalam konteks keistimewaan pertanahan di DIY, negara melalui UUK dan Instruksi Kepala Daerah 1975 memberikan kewenangan istimewa dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan, dengan alasan sejarah dan asal usul DIY. Di dalam Instruksi 1975, WNI Keturunan tidak diperkenankan mendapatkan hak milik atas tanah dengan untuk melindungi WNI Pribumi dari kesenjangan dan ketimpangan sosial dan ekonomi. WNI Keturunan hanya diperkenankan memiliki SHGB. Komnas HAM dalam rekomendasinya pada 2012 pernah menyampaikan Instruksi 1975 diskriminatif karena tidak semua WNI Keturunan memiliki kemampuan sosial dan ekonomi yang mapan. Pasal 11 (2) UUPA 1960 mengatur adanya diskriminasi positif berbasis pada 'kelas', bukan

'pada 'etnisitas,' yaitu bagi golongan ekonomi lemah. UUPA jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah di DIY menegaskan WNI berhak memiliki tanah.

Komnas HAM dalam SNP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjelaskan bahwa diskriminasi atas perlakuan sama untuk situasi yang berbeda atau perlakuan yang berbeda untuk situasi yang sama. Misalnya, tidak disebut sebagai diskriminasi jika pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda antara masyarakat biasa dengan masyarakat penyandang disabilitas. Justru, penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan lebih oleh negara agar setara dengan masyarakat lainnya.

Dalam konteks Instruksi 1975, kondisi pada saat Instruksi 1975 dikeluarkan, tentu sudah berbeda dengan situasi dan konteks saat ini. Membaca situasi dan kondisi kekinian menjadi sangat penting dan relevan, apakah Instruksi 1975 masih relevan sebagai bentuk kebijakan afirmasi dan diskriminasi positif yang berpihak pada WNI Pribumi? Apakah Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 efektif dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah di DIY dan dalam mensejahterakan masyarakat?

Apakah kebijakan yang hanya memberikan SHGB pada WNI Non Pribumi dan larangan memberikan SHM, masih efektif dalam membendung kekhawatiran pemerintah DIY agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi? Menurut UUPA, setiap WNI berhak memiliki tanah, namun juga ditegaskan supaya tidak terjadi akumulasi maka dilakukan pembatasan atas luas tanah yang bisa dimiliki.

Maka menjadi tepat kiranya jika perlu dilakukan review atas Instruksi 1975 agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut tidak kontra produktif dengan perkembangan zaman, hukum, dan hak asasi manusia. Apalagi dengan adanya UUK yang memberikan keistimewaan bagi DIY dalam mengatur tanahtanah khususnya Tanah Kasultanan dan Kadipaten, hendaknya dipakai sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan khususnya golongan yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi dan kelompok rentan dan marjinal lainnya.

UUK juga harus ditelaah secara kritis dan diterapkan dengan penuh kecermatan dan terukur, agar tepat guna dan tepat sasaran dalam mengidentifikasi dan menetapkan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten, khususnya dalam mengidentifikasi dan menetapkan Tanah-Tanah Bukan Keprabon. Karena jika tidak, telah dan akan semakin memunculkan konflik agraria terutama di atas tanah-tanah yang sudah berpenghuni, dimanfaatkan, dan dimiliki oleh warga masyarakat, yang diklaim sebagai tanah non keprabon. Demikian pula dengan kategori tanah-tanah yang belum dimanfaatkan, definisinya harus lebih terukur dan jelas, agar tidak terjadi klaim atas tanah secara sepihak.

UUPA yang berlaku sepenuhnya di DIY sejak 1984, harus menjadi rujukan bagi Pemerintah DIY dalam menjalankan peraturan pelaksanaan UUK. Prinsip UUPA yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah mengandung prinsip nasionalitas, yaitu bahwa wilayah NKRI adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan hak bangsa Indonesia yang bersifat abadi. Penggunaan, pemanfaatan, dan peruntukkan hak-hak agraria dilandasi dengan asas produktivitas, dijamin kelestariannya dan dimiliki secara merata oleh rakyat.

Keistimewaan DIY di bidang pertanahan juga harus diselaraskan dengan agenda nasional Reforma Agraria. Skema Reforma Agraria di DIY yang disusun oleh Kanwil BPN DIY mengusung tema "Negara dan Tahta Hadir untuk Rakyat." Dalam pelaksanaanya terdapat tantangan dan hambatan karena bersinggungan dengan tanah-tanah yang terindikasi sebagai tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Untuk itu, supaya tujuan Reforma Agraria untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan mendorong peningkatan akses dan aset atas tanah, perlu dirumuskan agenda Reforma Agraria yang selaras dengan UUPA sekaligus mengakomodasi ketentuan dalam UUK secara proporsional.

SKEMA RA, NEGARA DAN TAKHTA HADIR UNTUK RAKYAT Jika TORA yang ditetapkan merupakan Tanah Penyelesaian Sengketa/ masyarakat dengan dasar penguasaan adat seperti Legalisasi Asset (Kepemilikan) letter C, sertipikat dll, atau masih dalam sengketa Pemberdayaan Masyarakat dan belum ada kepastian hak atas tanahnya, Redistribusi Pemanfaatan (Pemanfaatan Tanah Kasultanan/Kadipaten) Jika TORA Tanah yang ditetapkan Kasultanan/Kadipatendikuasaimasyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Legalisasi Asset Dan Konsolidasi Jika TORA yang ditetapkan merupakan Gabungan Tanah antara tanah masyarakat dengan tanah Kasultanan/Kadipaten Pemberdayaan Masyarakat Penataan Akses / Pemberdayaan Masyarakat mengkodisikan tiga unsur tujuan keistimewaan yaitu Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Gambar 7 Konsep Reforma Agraria di DIY

GTRA DIY 2024 PENATAAN ASSET Penetapan Status Tanah Daerah Bekas Enclave di Gadbar 8 GTRA DIY 2 Untuk Tanah-tanah OO (tidak memiliki bukti alas 01 hak) dan Tanah Desa Terhadap bidang tanah yang sudah terbit sertipikat atas nama SG PENATAAN AKSES Monev Pelaksanaan Penyelesaian Tanah Tutupan PENYUSUNAN DATA INFORMASI Jepang Parangtritis Masih adanya upaya MPT2P untuk PENGUASAAN, PEMILIKAN, mendapatkan ganti kerugian; PENGGUNAAN, PEMANFAATAN 02 TANAH DAN POTENSI Fasilitasi pelaksanaan roadmap penyelesaian PENGEMBANGAN WILAYAH tanah tutupan jepang dimana tahun ini pada tahap sertipikasi konsolidasi tanah DAERAH BEKAS ENCLAVE Kajian Awal Status Tanah Timbul/Wedi PENYUSUNAN POTENSI Kengser/Kismo Muncul 8i8 PENGEMBANGAN DAN Tahun 2023 BPN DIY telah melaksanakan kegiatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT inventarisasi tanah timbul; 03 WILAYAH PADA LOKASI TANAH Terdapatpegmohonan sertipikasi tanah timbul oleh TIMBUL Kasultanan yang secara eksisting pada lokasi tersebut telah ada penguasaan dan pemanfaatan oleh masyarakat secara turun temurun sehingga perlu kejelasan status tanah

Sumber: Kanwil ATR/ BPN DIY, 6 Desember 2024

Menurut BPS, D.I.Yogyakarta dinyatakan sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yakni mencapai 11,49% dari total penduduk. Merujuk pada data BPS, pada tahun 2021 jumlah penduduk DIY yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 506.450 jiwa atau sebesar 12,80%9 dari total penduduk DIY sebesar 3.713.000. Kategori miskin ini didasarkan pada pengeluaran perkapita di bawah Rp 482.855 per bulan.

d. Rekomendasi

1) Kelembagaan

a) Menyamakan Persepsi Keistimewaan Bidang Pertanahan DIY

Penghargaan dan rekognisi berupa status keistimewaan terhadap DIY bidang pertanahan harus berorientasi pada kepentingan rakyat serta sesuai dengan syarat pembatasan HAM yang diperkenankan yaitu legalitas, proporsionalitas, dan diperlukan. Keistimewaan bidang pertanahan harus dalam bingkai sistem pertanahan nasional di bawah naungan negara kesatuan berdasar UUD Negara RI 1945.

Hal ini misalnya harus ada definisi dan ukuran yang jelas atas Tanah Bukan Keprabon atas jenis-jenis Tanah Bukan Keprabon yang bisa dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten. Terlebih bagi sebagian kalangan dan pengamat, keistimewaan yang diimplementasikan saat ini oleh Pemerintah DIY maupun Kasultanan dan Kadipaten sebagai ancaman karena mengalihkan tanah-tanah kas desa, tanah-tanah yang belum digunakan, dan bahkan tanah-tanah hak misalnya yang sudah bersertifikat hak milik dan hak guna bangunan.

Keistimewaan yang diberikan dan dimiliki DIY harus dimanfaatkan sebagai peluang dan kekuatan untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mampu memberikan proteksi bagi rakyat dari pelbagai ancaman investasi. Hal ini misalnya oleh karena kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi merugikan warga masyarakat DIY diantaranya Proyek Strategis Nasional ataupun akibat dari ekspansi pariwisata di DIY yang dalam hal tertentu membawa berkah bagi masyarakat namun juga mengancam eksistensi masyarakat lokal yang bergerak di usaha kecil dan menengah. Keistimewaan ini juga mestinya bisa dimanfaatkan dalam memulihkan akuntabilitas negara dalam mengelola tanah-tanah termasuk tanah negara yang terlantar, untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.

Keistimewaan yang dimiliki DIY semestinya bukan semata melekat pada kewenangan khusus yang diasosiasikan untuk pemerintah DIY, Kasultanan dan Kadipaten, namun mestinya juga bagi warganya sehingga bisa hidup damai, aman, dan sejahtera dalam naungan dan perlindungan Kasultanan dan Kadipaten. Hal ini sebagaimana titah Sri Sultan HB IX bahwa "Tahta untuk Rakyat."

b) Membangun mekanisme dan koordinasi kelembagaan pertanahan yang akuntabel dan transparan

Pengejawantahan dari berbagai aturan pertanahan yang berlaku baik nasional maupun karena keistimewaan DIY, menyebabkan terdapatnya beberapa lembaga yang mengelola pertanahan di Yogyakarta, yaitu BPN di tingkat Provinsi, Kota, maupun Kabupaten; Lembaga Pertanahan Kerajaan Panitikismo yang dipimpin langsung oleh keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta; dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Selain itu, terdapat Paniradya Keistimewaan yang dibentuk melalui Perdais No. 1/2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Tugasnya membantu gubernur merumuskan dan melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dibentuk pada 2017, yang salah satu tugasnya adalah membantu Panitikismo dan Kadipaten Pakualaman untuk mendata SG dan PAG. Hasil dari pendataan akan diajukan ke BPN untuk disertifikasi. Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Setelah sebuah kawasan ditetapkan sebagai SG dan PAG, Panitikismo memiliki tugas mengeluarkan serat kekancingan untuk warga yang ingin memanfaatkan SG dan PAG. Kemudian, ketentuan peralihan Perdais Pertanahan mengatur bahwa masyarakat/institusi yang telah menggunakan SG dan PAG sebelum berlakunya Perdais Pertanahan dan sudah memiliki serat kekancingan dapat melanjutkan penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan. Namun, bagi yang belum memiliki serat kekancingan, harus mengajukan permohonan serat kekancingan kepada Panitikismo (jika di dalam kawasan SG) dan kepada Kadipaten Pakualaman (jika berada di dalam wilayah PAG).

Mengingat kelembagaan pertanahan di DIY tidak hanya BPN, maka perlu dibangun hubungan dan mekanisme kelembagaan yang sehat, akuntabel, dan transparan, agar BPN tetap berperan dan berfungsi sesuai dengan kewenangan dalam undang-undang misalnya dalam hal mandat melaksanakan reforma agraria. Dalam banyak hal, kebijakan reforma agraria bersinggungan dengan tanah-tanah kasultanan dan tanah-tanah kadipaten.

BPN semestinya berwenang melakukan koreksi dan review atas proses sertifikasi tanah Kasultanan dan Pakualaman, untuk memberikan kepastian dan melindungi hak atas tanah warga masyarakat. Sedangkan di dalam Pergub DIY Nomor. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di dalam Pasal 14 sd. Pasal 16 diatur bahwa verifikasi dilakukan oleh Kasultanan dan Kadipaten dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

c) Mengukuhkan peran dan fungsi BPN sebagai administrator pertanahan yang profesional dan akuntabel

Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus diberikan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama berlandaskan pada UUPA, sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam administrasi pertanahan di DIY, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Hal ini termasuk dalam melaksanakan agenda nasional Reforma Agraria. Untuk melaksanakan tugasnya, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pada umumnya lembaga formal yang menangani urusan pertanahan di seluruh Indonesia hanya BPN, namun hal yang berbeda di DIY, karena memiliki keistimewaan dalam kelembagaan.

Secara khusus sebelum dan terlebih pasca berlakunya UUK, BPN berada dalam posisi inferior di hadapan Pemerintah DIY, Kasultanan, dan Paku Alaman, sehingga kurang memiliki daya tawar atau bargaining. Untuk itu, BPN harus mengukuhkan perannya dan aktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan tugas administrasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah diantaranya bagi masyarakat yang telah memanfaatkan dan mengelola tanah sesuai dengan UUPA dan/atau memiliki sertifikat bukti hak berdasarkan UUPA.

Pelaksanaan RA melalui GTRA DIY Penyelenggaraan Reforma Agraria melalui Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria telah memasuki Tahun ke-6 pada tahun 2024 ini. Diawali pada tahun 2019 dengan merumuskan konsep pelaksanaanreforma agraria yaitu "Negara dan Takhta Hadir Untuk Rakyat" menunjukkan bahwa agenda Reforma Agraria di DIY dijalankan dengan mengintegrasikan semangat Nasionalisme Indonesia dengan kearifan lokal DIY. Selama 4 (empat) tahun kelembagaannya, telah banyak persoalan-persoalan pertanahan yang dapat diselesaikan melalui GTRA DIY. 2019 海 2021 8 2022 2020 海 2023 GTRADIY GTRA DIY GTRA DIY GTRA DIY GTRA DIY 1.Penyelesaian Status Tanah Daerah Dirumuskan Konsep Pelaksanaan Mencari bentuk integrasi Pembahasan TORA Tanah Tutupan 1.Pelaksanaan Roadmap Bekas Enclave di DIY Penataan Aset dan Penataan Reforma Agraria yang selaras Parangtritis secara intensif sehingga Penyelesaian Tanah Tutupan 2.Monev Pelaksanaan Penyelesaian dengan kearifan lokal DIY Akses yang selaras dengan menghasilkan: Parangtritis; Tanah TutupanJepang Parangtritis "Negara dan Takhta Hadir Untuk Pemda (DESA MANDIR) 1. BA Kesepakatan dan Kesepahaman 2.Pembahasan TORA Tanah 3.Penyusunan potensi pengembangan Rakyat* BUDAYA) Penyelesaian Tanah Tutupan Enclave melalui kajian dan kawasan dan pemberdayaan GTRAKab. Kulon Progo: Parangtritis beberapa FGD; masyarakat daerah bekas enclave dan Pembahasan Sengketa Tanah Potensi TORA bersumber dari 2. Roadmap Penataan aset dan 3.Penyelesaian Permasalahan tanah tutupan jepang Puloseroyo (Kal. Purwosari- Sengketa/Konflik Pertanahan : Penataan Akses Tanah Tutupan Tukar Menukar Tanah Desa Girimulyo) GTRAKab. Bantul: Parangtritis GTRAKab. Bantul: Penataan Akses Penyelesaian status Tanah di GTRAKab. Kulon Progo: Penataan • Penataan Aset masyarakatterdampak diKalurahan Temuwuh(Dlingo) Daerah Bekas Enclave yang telah GTRAKab. Kulon Progo: Pilot Project Akses diKal. Jatimulyo (Girimulyo) pembangunan jalan menuju SPN GTRAKab. Gunungkidul : Penataan Kalurahan Selopamioro memiliki Letter C/Tanda Bukti Kampung RA (Purwosani) GTRAKab. Bantul : Tanah Tidak Akses diKal. Semin (Semin) dan Kal. GTRAKab. Bantul : Pembahasan Letter C BertuandiDusun Ketos, Kal. Sriharjo • Penataan Aset bidang tanah Pemerintah Hak Lain yang sah dapat Karangtengah (Wonosari) Daerah Kabupaten Bantul di Dukuh dicoret (Kal. Poncosari- Srandakan) (Imogiri) disertipikasi Bodon, Kalurahan Jagalan. GTRAKab. Gunungkidul : Penataan Akses di GTRAKab. Gunungkidul : Tanah Tukar • Penetapan Kalurahan Selopamioro. Menukar TKD Kal. Bejiharjo (Karangmojo) Kapanewon Imogiri sebagai Kampung GTRAKab. Sleman : Mengusung Tanah GTRAKab. Sleman: Lanjutan Tanah Reforma Agraria Tahun 2023 Tukar Menukar TKD, Tanah Belum ada Bukti Tukar Menukar TKD Hak di Umbulharjo, Tanah Bekas Rilban GTRA Kota Yogyakarta GTRAKota Yogyakarta: Pendataan di Penataan Asset Kampungllagran Kampung Jlagrandan Kampung Taman

Gambar 9 Pelaksanaan Reforma Agraria melalui GTRA DIY

Sumber: Kanwil BPN DIY, 2024

d) Mekanisme khusus penanganan konflik agraria

Konflik agraria yang bersinggungan antara tanah-tanah masyarakat dan badan usaha termasuk badan milik negara dengan tanah-tanah kasultanan dan tanah-tanah kadipaten tidak mudah diselesaikan oleh karena keistimewaan bidang pertanahan yang dimiliki DIY. Selain itu, masih kuatnya budaya ewuh pakewuh atau segan dengan pihak Kraton dan Kadipaten, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menghindari konflik bahkan bersikap diam. Kalangan akademisi di lingkungan DIY pun juga demikian, sarat dengan sikap segan ketika mengkritik konflik agraria terkait tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Sementara itu, mekanisme hukum formal seringkali tidak efektif dan berlarut-larut dalam menyelesaikan konflik agraria, apalagi terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Untuk itu, diperlukan mekanisme khusus untuk menangani konflik agraria di DlY yang bisa dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah DlY yang berisi tokoh-tokoh independen, akademisi, dan praktisi lintas bidang yang berperan sebagai mediator. Penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme mediasi dianggap paling tepat untuk mempertemukan kepentingan masyarakat, badan usaha, dan Kraton Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Inisiatif perlunya mekanisme khusus penanganan konflik agraria di DIY sesuai dengan Pergub DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Desain Keistimewaan DIY Tahun 2022 - 2042 yang didalamnya mencakup penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan.

b) Regulasi

a) Mereview secara kritis dan terbuka keistimewaan bidang pertanahan.

Implementasi keistimewaan DIY di bidang pertanahan harus sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM sebagaimana mandat UUD Negara RI 1945, UUPA, dan UUK, serta berbagai instrumen HAM nasional dan internasional yang telah diterima Indonesia.

Dalam hal ini, implementasi UUK sebaiknya tidak langsung dalam bentuk perda atau pergub, namun dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) agar terjadi sinkronisasi antara kepentingan dan kewenangan pemerintah pusat dengan keistimewaan DIY.

Review kritis keistimewaan DIY bidang pertanahan perlu diantaranya untuk menjembatani pandangan bahwa UUK tidak berlaku. Hal ini untuk menghormati dan memenuhi rasa keadilan khususnya terkait dengan kepastian dan pelindungan hak-hak atas tanah yang dilindungi oleh UUD Negara RI 1945 dan UUPA.

b) Review atas Instruksi Kepala Daerah DIY 1975.

Hal ini agar Instruksi Kepala Daerah 1975 sesuai dengan konteks dan kondisi kekinian khususnya perkembangan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan ketentuan pembatasan HAM yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945.

C. Penutup

Bab Il telah menguraikan delapan pola konflik agraria yang terjadi di Indonesia, disertai dengan studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran nyata tentang dinamika konflik agraria di delapan sektor di banyak wilayah di Indonesia.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konflik agraria umumnya dipicu oleh beberapa faktor utama dengan pola yang berulang, yang disebabkan oleh regulasi, kelembagaan, ketimpangan penguasaan lahan, kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat lokal/adat, kekerasan oleh aparatur negara, serta masalah kepastian hukum atas hakhak kepemilikan tanah. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No.Pola Konflik AgrariaKasusLembagaSebab utama konflikSebab utama konflik
1Konflik Agraria Sektor KehutananKonflik Masyarakat Hukum Adat di Tano Batak Terkait Keberadaan PT Toba Pulp1. Polri 2. Kementerian Hidup Dan Kehutanan 3. TNITidak diakuinya eksistensi Lingkungan Hidup Dan adat; Kehutanan 4. Pemda Negara. Kabupatenagraria Tidak diakuinya eksistensi masyarakat hukum adat; Wilayah adat nya dimasukan sebagai Kawasan Hutan Negara. Wilayah adat dimasukkan dalam
Kehutanan Jawa3. PolriPerhutani 2. Kementerian Kehutanan 3. PolriPetani hutan tidak mendapat kepastian akses dan hak pemanfaatan atas hutan negara
1terhadap warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Kementerian Kehutananperusahan pertambangan dengan mengkriminalisasi warga yang menolak ekspansi tambang nikel.
Pola Konflik No.
No.Pola Konflik AgrariaKasus Penyerobotan lahan petaniLembaga 1. Gubernur SulawesiSebab utama konflik agraria Ketidakpastian hak kepemilikan tanah
3Konflik Agrarialahan petani yang dijadikan sebagai penambangan bijih nikel oleh PT. Genba Multi Mineral Sulawesi Tengah Kasus PTPN III di SumateraSulawesi Tengah 2. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 3. Polri 1. PT Perkebunankepemilikan tanah transmigran, dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa persetujuan pemilik tanah. Tidak berjalannya legalisasi atas tanah
2. Kementerian Agraria, Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI 3. Kementerian BUMN 4. Kementerian Keuangan 5. Polri 6. Pemprov Sumatera Utaragarapan petani; Pengusiran dan kriminalisasi petani yang menggarap tanah
Kasus Pakel di Jawa TimurKasus Pakel di Jawa Timur1. Polri 2. Kementerian Agraria, Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI 3. Pemkab BanyuwangiTidak berjalannya legalisasi atas tanah garapan petani; Pengusiran dan kriminalisasi petani yang menggarap tanah
Konflik Agraria 4 Sektor Pesisir danKasus kerusakankan11. Dinas PerikananTidak adanya kesadaran dan pengelolaan risiko
Pola Konflik No.Pola Konflik
Pola Konflik Agraria Pulau-Pulau KecilKasusLembagaSebab utama konflik agraria
Pulau-Pulau Kecil akibat penutupan bantaran Energy KasusPagar Sogili pintu air pada Sungai Poso di Desa Saojo oleh PT Posodan Kelautan Kab Poso 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengahsosial dan ekologis dari pembangunan infrastruktur
Kasus Penolakan Masyarakat terhadap Penambangan Emas oleh PT Tambang Mas Sangihe1. Ditjen Mineral ESDM 2. Kementerian Kehutanan 3. Kementerian 4. Pemerintahdan Batubara Kementerian perusahaan pertambangan mengabaikan kepemilikan Kelautan dan yang timbul; Perikanan RIPemberian ljin Usaha Produksi (IUP) untuk perusahaan pertambangan mengabaikan kepemilikan masyarakat dan risiko sosial dan ekologis yang timbul; Instrumentasi polisi menghadapi para penolak Usaha Pertambangan yang
Kelautan dan Perikanan RI 4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 5. Polri 1. PT KAI 2. Badanyang timbul; Instrumentasi polisi menghadapi para penolak Usaha Pertambangan yang berbahaya. Perjanjian perdata yang tersedia;
menyangkut Aset Badan Milik Negara (BMN) dan Badan Milik Daerah (BMD) KasusSengketa Rumah Dinas PT KAI Daop II Bandung dan1. PT KAI 2. Badan Pemeriksa Keuangan 3. Komisi Pemberantas an KorupsiPerjanjian perdata yang tersedia; Manajemen aset BUMN.Manajemen aset Perjanjian perdata
Kasus Sengketa Rumah Dinas PT Bukit Asan di Kab. Tanjung Enim Sumatera SelatanPerjanjian perdata yang tersedia; Manajemen aset BUMN.Perjanjian perdata
Pola Konflik No.KasusLembaga
Agraria Kasus SengketaLembaga 1. Pemerintah ProvinsiSebab utama konflik agraria Legalisasi hak atas tanah berdasar hibah
6Konflik Agraria KhususLahan dan Bangunan Kementerian Kesehatan dengan PKBI di Jakarta Selatan Kasus Masyarakat Hukum AdatJakarta 2. Kementerian Kesehatan 1. TNI Angkatan Lautpemerintah DKI ke PKBI. Tidak adanya pengakuan atas
TNI dan POLRIDesa Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru dengan TNI AL2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian Pertahanankepemilikan wilayah adat Marga Bothmir di Desa Marafenfen; Pelepasan tanah petuanan dalam wilayah adat itu tidak didasarkan oleh partisipasi substantif dan minimnya informasi terkait dampak dan risiko pelepasan tanah itu terhadap masyarakat hukum adat
KasusKasus Masyarakat Jatikarya Kota Bekasi dengan Mabes TNI/ Departemen Pertahanan Republik Indonesia1. Tentara Republik Indonesia 2. Kemenhan 3. KemenkeuTanah milik warga Jatikarya diambil alih oleh oknum TNI, kemudian didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Pakai No.1/Desa Jatikarya tahun 1992 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan
7Konflik Agraria Khusus menyangkut Proyek Strategis NasionalKasus Konflik Pembangunan IKN1. Otorita Ibukota Nusantara 2. Kementerian Koordinator BidangPelepasan hak atas tanah dilakukan sepihak dan memaksa, tidak menggunakan prinsip persetujuan
No.Pola Konflik AgrariaKasusLembaga PerekonomianLembaga PerekonomianSebab utama konflik agraria masyarakat adat
No. 8City1Lembaga Perekonomian 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian Kehutananmasyarakat adat yang bebas dan diinformasikan terlebih dahulu serta tanpa tekanan untuk pelepasan hak atas tanah. Perencanaan pembangunannya
pelepasan hak atas tanah. Perencanaan pembangunannya pun dilakukan tanpa partisipasi yang bermakna terhadap warga Desa Telemow, Kec.
Kasus Konflik Pembangunan Rempang Eco- City1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian Penanaman Modal dan Investasi 4. Polri 5. TNI 1. Pemerintah Provinsi Daerah IstimewaUtara. Penunjukan dan penetapan PSN REC yang top down oleh pemerintah pusat dan mengabaikan keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang, dan hak-hak atas tanah, pemukiman dan wilayahnya. Keterlibatan Polri dan TNI dalam melakukan
3. Kementerian Penanaman Modal dan Investasi 4. Polri 5. TNI
IstimewaKonflik Agraria Khusus terkait Status Daerah IstimewaKeistimewaan DIY di bidang pertanahan yang tidak sejalan dengan UU Pokok Agraria dan UU terkait1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewalahan. DIY di bidangKebijakan Pemerintah DIY di bidang pertanahan baik sebelum dan apalagi sesudah berlakunya
Istimewa Yogyakarta 2. Kementerian ATR/BPN Nasionalpertanahan baik sebelum dan apalagi sesudah berlakunya UUK No. 13/2012, dalam beberapa hal tidak sejalan dengan
No.Pola Konflik AgrariaKasusLembagaSebab utama konflik
Pola Konflik AgrariaKasus (UU Desa, dII)Lembaga (BPN) 3. Lembaga Pertanahan Kerajaan Panitikismo 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di tingkat Provinsi dan kota/kabupatSebab utama konflik agraria penghormatan dan pelindungan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA dan pelbagai peraturan perundang-undangan terkait. Peran Kementerian ATR/BPN yang sangat lemah dan inferior dalam administrasi
Pembatasan hak milik tanah terhadap WNI Non Pribumi khususnya Tionghoa berdasarkan Instruksi Kepala Daerahen 5. Kadipaten Pakualamankewenangan yang diatur dalam pelbagai peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan. Mengingat kelembagaan pertanahan di DIY tidak hanya maka perlu dibangun hubungan mekanisme kelembagaan sehat, akuntabel, dan transparan, agar BPN tetap berperan dan berfungsi sesuai dengan kewenangan dalam undang- undang. BPN berwenang melakukan koreksi dan review proses sertifikasi tanah Kasultanan dan Pakualaman,
terhadap WNI Non Pribumi khususnya Tionghoa berdasarkan Kepala Daerah DIY Tahun 1975.
No.Pola Konflik AgrariaKasusLembagaSebab utama konflik agraria
tanah warga masyarakat. Sedangkan di dalam Pergub DIY Nomor. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di dalam Pasal 14 sd. Pasal 16 diatur bahwa verifikasi dilakukan oleh Kasultanan dan Kadipaten dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.warga Sedangkan di dalam Pergub DIY Nomor. 2017 Cara dan Tanah dan Tanah Kadipaten di dalam Pasal 14 sd. 16 diatur verifikasi oleh dan dengan

Tabel 43 Identifikasi dan Perbandingan Delapan Pola Konflik Agraria

Adapun diperkirakan secara moderat, dalam delapan pola konflik agraria, setidaknya sebanyak 7.705 kepala keluarga terdampak yang ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 10 Peta Lokasi Konflik Agraria

Berdasarkan keberulangan konflik agraria yang diterima dan ditangani Komnas HAM pada 2020 sd. 2024 yang jumlahnya selalu di atas 500 kasus per tahun, menunjukkan

adanya stagnasi penanganan konflik agraria, disamping konflik agraria paling banyak terjadi di lima wilayah yaitu Jabar, Sumut, DKI Jakarta, Jatim, dan Sulsel.

100°E 110°E 130°E 140'E 500 500 1,000 km Peta Aduan Konflik Agraria yang Diterima Oleh Komnas HAM pada Tahun 2020-2024 Peta Aduan Konflik Agraria periode 2020-2024 menggambarkan sebaran dan Selama lima tahun terakhir,jumlah aduan intensitas laporan yang diterima Komnas HAM terkait pelanggaran hak atas tanah: 10°N konflik agraria cenderung stagnan, Aduan ini mencerminkan dampak langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan menandakan bahwa penyelesaian konflik masyarakat. Warna pada peta menunjukkan tingkat intensitas, dari reridah (wama masih belum efektiL Hal ini menunjukkan terang) hingga tinggi (merah gelap). adanya kendala struktural, seperti lemahnya regulasi, kurarignya koordinasi antar-lembaga, dan terbjatasnya akses masyerakat terhadap mokanisme penyelesaian yang adil. 9 Lima provinsi dengan aduan terbanyak adelah Jawa Baret, Keterangan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Java Timur, dan Sumatera Selatan. Di Jumlah Aduan Tahun 2020-2024 antara provinsi tersebut,hanya Jawa 1 - 29 Barat yang menunjukkan penurunan 29-70 aduan secera konsisten, sehingga pendekatannya dalam menangani 70 - 115 konflik agraria berpotensi menjadi 115 - 176 contoh bagl daerah lain. 176 - 283 100E 110€ 120s 130°E 140°E

Gambar 11 Data Aduan Konflik Agraria

Aduan konflik agraria yang diterima Komnas HAM 2020-2024 (Peta diolah oleh Tim Agraria Komnas HAM, 2025)

BAB III KELEMBAGAAN AGRARIA

A. Pendahuluan

Kedelapan pola konflik agraria yang disajikan di bagian terdahulu, termasuk dengan kasus-kasus yang diangkat dan dipelajari secara khusus, menunjukkan ketidakcocokan (incompatibility) antara sebab-sebab konflik agraria dengan cara-cara penanganan dari masing-masing kementerian/lembaga pemerintah yang terlibat di dalamnya (Cf. Christolodou 1990:16). Ketidakcocokan antara sebab-sebab dan cara-cara penanganannya ini membuat kasus-kasus konflik agraria ini semakin berlarut-larut sehubungan dengan adanya konflik kepentingan, bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) yang ikut menyebabkan konflik agraria tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Situasi demikian ini dapat disebut sebagai kemelut, dan pada kenyataannya kemelut disadari oleh para pembuat naskah ini. Seiring dengan itu, adalah gairah dan semangat untuk menemukan dan membentuk Peta Jalan atau jalan keluar.

Jalan keluar yang diusulkan Komnas HAM berfokus pada keputusan-keputusan eksekutif (executive orders). Keputusan-keputusan eksekutif lah yang menyebabkan konflk-konflik, dan keputusan-keputusan eksekutif juga lah yang dapat menganulir/mengkoreksi/meralatnya. Sebagai tambahan,keputusan-keputusan eksekutif ini yang dapat menyediakan tindakan pemulihan (remedial actions) kondisi para korban. Konflik kepentingan antara pihak yang menyebabkan dan pihak yang menganulir/mengkoreksi/meralatnya harus bisa diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Karenanya, Komnas HAM mengusulkan agar Presiden sepenuhnya mengadopsi norma-norma HAM, lalu membentuk dan memimpin langsung suatu badan khusus untuk menyelesaian konflik-konflik Agraria ini, yang berwenang melakukan audit kebijakan dan keputusan-keputusan pejabat public yang mengakibatkan pelanggaranpelanggaran HAM para warga korban.

B. Perjalanan Kelembagaan Agraria Indonesia

Politik agraria Indonesia telah ditandai dengan disahkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA menjadi hukum agraria nasional pertama yang berdasarkan pada Pancasila dan Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 (Rachman, 2017). Pada era ini, dibentuk Kementerian Agraria dan Pengadilan Land Reform. Prinsip Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang terkandung dalam UUPA 1960 mengganti domein verklaring. Pasal 2 Ayat 2 UUPA merinci HMN sebagai wewenang pemerintah pusat untuk:

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

HMN ini mengandung kewenangan yang luar biasa besar, dan HMN dikenai atributatribut yang budiman, yakni "digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur" (pasal 3 UUPA 1960). Lebih dari itu, HMN ini “pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."

UUPA membedakan antara kelompok ekonomi lemah dan kuat, dan menegaskan keberpihakan untuk melindungi kelompok ekonomi lemah. UUPA menjadi dasar bagi pemerintah melaksanakan landreform pada 1962-1965 untuk mewujudkan apa yang disebut dalam UUPA sebagai masyarakat yang adil dan makmur, yang ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) UUPA bahwa Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

UUPA yang disahkan pada 24 September 1960 dilaksanakan melalui lima program yaitu pembaharuan hukum agraria; penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah; mengakhiri penghisapan feodal berangsur-angsur; perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah; dan perencanaan persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya (Harsono 2008; 2-3 dalam Rachman, 2017).

Apa yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan landreform adalah banyak tanah subur yang ditelantarkan padahal bisa menjadi tanah-tanah yang produktif. Landreform yang dilakukan secara tepat bisa menghasilkan distribusi pendapat yang adil di antara warga negara dan membuka jalan bagi produksi nasional yang lebih tinggi (Utrecht, 1969; 72 dalam Rachman, 2017). Dalam kerangka ini, program landreform bertujuan untuk menghapus kelas tuan tanah yang tanahnya digarap oleh buruh tani, juga mengurangi jumlah petani tanpa tanah, dengan cara memberikan hak milik atas dasar prinsip "tanah untuk mereka yang menggarap di atasnya."

Presiden Soekarno menerbitkan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang isinya menugaskan pembentukan panitia landreform di tingkat kabupaten untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang ditargetkan dan mereka yang berhak untuk mendapat bagian dari distribusi tanah.

Namun landreform di era Presiden Soekarno mengalami permasalahan (Utrecht 1969:79 dalam Rachman, 2017) diantaranya karena kurang lancarnya inventarisasi tanah; kurang dipahaminya landreform sehingga tuan-tuan tanah menghalanginya; para petani mendapatkan intimidasi dari tuan tanah; dan organisasi tani dicegah untuk berperan berarti dalam kepanitiaan landreform. Hingga akhirnya ketegangan sehubungan implementasi landreform menjadi berubah menjadi kekerasan negara dan masyarakat terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia dan ormasormas yang menjadi kaitannya, termasuk pembunuhan masal, penangkapan serta pemenjaraan tanpa pengadilan. Landreform berhenti dibekukan oleh rejim militer penguasa Orde Baru 1966.

Pada era Presiden Soeharto yang memerintah sejak 1966, memutuskan Kementerian Agraria ditiadakan, diganti menjadi Dirjen Agraria di bawah Kemendagri. Presiden Soeharto menandatangani UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. UU Pokok Kehutanan ini sama sekali tidak menyinggung sama sekali UUPA, bahkan menghidupkan kembali prinsip domein verklaring yang menyatakan negara sebagai pemilik kawasan hutan, dan Menteri memiliki kewenangan untuk menunjuk dan lalu mengukuhkan kawasan hutan (Pasal 1 UU Kehutanan). Pada 1983, Presiden Soeharto memutuskan untuk memisahkan Dirjen Kehutanan dari Departemen Pertanian dan menjadikan Departemen Kehutanan dengan wilayah pengelolaan meliputi 140 juta hektar atau 70 persen luas wilayah daratan Indonesia, melalui yang disebut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Di era Presiden Soeharto (1966-1998), land reform dihentikan dan berganti menjadi kebijakan "tanah untuk pembangunan." Dirjen Agraria ditempatkan dibawah Kemendagri yang selalu dipimpin oleh jenderal TNI AD. Di era Soeharto, PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dihentikan. UU No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform resmi membubarkan pengadilan landreform, sehingga seluruh sengketa tanah dialihkan ke pengadilan negeri (Rachman, 2017).

Pada 1988, setelah Presiden Soeharto terpilih untuk kelima kalinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, ia meningkatkan status Ditjen Agraria yang semula di bahwa Kemendagri menjadi sebuah lembaga pemerintah non departemen yang menangani kewenangan pertanahan secara nasional, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui Keppres No. 26 Tahun 1988, dan berada langsung di bawah presiden. Di era BPN, peraturan tentang pendaftaran tanah yaitu PP No. 10/1961 diganti menjadi PP No. 24/1997. Kedua peraturan ini memiliki orientasi yang berbeda, yaitu PP No. 10/1961 dibuat dalam konteks menjalankan landreform, sedangkan PP No. 24/1997 dibuat untuk pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum dan upaya mempercepat pasar tanah yang efisien (Rachman 2017).

Pada era Reformasi pasca kejatuhan Soeharto yang digantikan oleh Habibie (Mei 1998-November 1999), para petani dari berbagai kelompok yang tersebar secara geografis memanfaatkannya untuk melakukan aksi okupasi tanah-tanah yang dikelola perusahaan-perusahaan perkebunan dan Perum Perhutani. Pada era Habibie, kembali ditegaskan pentingnya agenda landreform, dengan diresmikannya Kementerian Negara Agraria yang juga sekaligus Kepala BPN, yang dijabat oleh Hasan Basri Durin. Pada masa ini, UUPA kembali dijadikan sebagai acuan utama dalam kebijakan pertanahan. Presiden BJ Habibie menerbitkan Keppres No. 48/1999 yang memandatkan Menteri Kehakiman dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN untuk memimpin tim mempelajari kembali kebijakan dan perundang-undangan dari pelaksanaan landreform, yang diketuai oleh akademisi FH UGM, Prof. Maria SW Sumardjono.

Dalam hasil pekerjaannya tim kajian yang dipimpin Prof. Maria SW Sumardjono merekomendasikan untuk meninjau ulang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/ alam dan menyelesaikan berbagai kontradiksi dan tumpang tindih hukum-hukum tersebut dengan UUPA (Sumardjono, 2007, dalam Rachman, 2017). Namun belum sempat direkomendasi dilaksanakan, Presiden BJ Habibie mengakhiri jabatannya.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), kampanye landreform menguat di antaranya karena kedekatan presiden yang akrab disebut Gus Dur ini dengan kalangan aktivis organisasi non-pemerintah. Namun di era ini, Kementerian Negara Agraria dan Kepala BPN pada mulanya tidak masuk dalam daftar Kementerian dan Lembaga yang dibentuk oleh Peraturan Presiden. Di masa ini, kewenangan BPN hendak didelegasikan ke daerah sejalan dengan tuntutan desentralisasi pertanahan dari daerah yang sangat kuat berdasarkan UU No. 22/1999 Pasal 11 ayat (2), dimana daerah harus membentuk dinas-dinas pertanahan untuk menjalankan fungsi kantor-kantor pertanahan yang semula dijalankan BPN. Kebijakan ini meresahkan dan ditentang oleh para pegawai BPN sehingga melakukan unjuk rasa dan surat terbuka ke Presiden, yang isinya diantaranya pentingnya kebijakan reforma agraria dilanjutkan. Aspirasi ini direspon Presiden Gus Dur dengan membentuk kembali BPN dengan kepalanya secara ex-officio dijabat Mendagri.

Ketika Megawati naik menjadi presiden menggantikan Gus Dur pada 2001, BPN kembali dipisahkan dari Kemendagri. Pada masa Megawati, atas upaya dari akademisi dan tokoh aktivis organisasi non-pemerintah, terutama atas peran Prof Maria SW Sumardjono, sejumlah tokoh organisasi non-pemerintah, dan anggota-anggota dan pimpinan Panitia Adhock II MPR RI, MPR menetapkan Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap ini menjabarkan pembaruan agraria sebagai suatu proses yang berkesinambungan berkaitan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Tap MPR ini mendinamisir interaksi antar aktivis agraria dengan BPN, terlebih ketika Prof. Maria SW Sumardjono diangkat sebagai Wakil Kepala BPN oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Para era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkuasa sejak 2004, pada 2007 mengumumkan program redistribusi tanah yang dinamakan Reforma Agraria. Program ini dipimpin oleh Kepala BPN, Joyo Winoto, yang berupaya mengajak Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian dalam menjalankan agenda pembaruan/reforma agraria. Pada masa ini, diidentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) terdiri atas tanah hutan negara yang bisa dikonversi (8,15 juta ha), tanah negara (1,1 juta ha), dan tanah-tanah terlantar (7,5 juta ha). Namun dalam perjalanannya, Menhut dan Mentan menolak untuk bekerjasama menjalankan reforma agraria dalam kerangka Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Namun demikian Joyo Winoto berketetapan untuk terus menjalankan PPAN dengan mengembangkan konsep reformasi aset dan reformasi akses, yang merupakan kombinasi konsep yang dikembangkan Hernando de Soto dan Amartya Sen. Menurut Winoto, ajaran Hernando de Soto berujung pada legalisasi aset, sedangkan reformasi akses ala Amartya Sen berujung pada program pemerintah dalam asistensi pertanian, menyediakan kredit, meningkatkan akses pasar, sehingga asetnya produktif dan berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo (2014-2019) membentuk dua kementerian yang didapuk menjadi pihak utama yang mengurus tata kelola agraria dan sumber daya hutan di Indonesia, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tugas KLHK berdasarkan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 adalah melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sedangkan tugas Kementerian ATR/BPN menurut Perpres Nomor 17 Tahun 2015 adalah menyusun kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah, dan pengembangan pertanahan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan menangani sengketa dan konflik pertanahan guna mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan.

Pada era pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) ini kebijakan Reforma Agraria dicanangkan kembali secara resmi. Reforma Agraria merupakan salah satu pilar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Dasar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan equality (kesamaan perlakuan), tetapi perlu diberikan aset/modal (eguity) kepada penduduk ekonomi lemah. Di era Jokowi, dibentuk kembali Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang sekaligus menjabat sebagai Kepala BPN. Selain itu, dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yang sebelumnya menjadi kementerian yang terpisah.

Reforma agraria menjadi bagian dari janji politik pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengatasi konflik agraria yang sudah lama mengakar. Dalam kerangka ini, pada era Jokowi dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen utama yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di berbagai wilayah yang diwadahi dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. GTRA ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi koordinasi lintas sektoral antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam proses redistribusi lahan dan legalisasi aset tanah.

GTRA menjadi elemen kunci dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di lapangan, dengan fokus pada dua agenda utama: redistribusi tanah dan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah. Redistribusi tanah dilakukan dengan membagikan tanah-tanah negara yang berasal dari berbagai sumber, seperti tanah terlantar, tanah yang berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, atau tanah-tanah lain yang sesuai dengan kriteria redistribusi. Sementara itu, legalisasi aset bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui sertifikasi lahan, sehingga mereka memiliki hak milik yang sah dan terlindungi.

Telah ditegaskan dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah Joko Widodo menargetkan reforma agraria untuk wilayah seluas 9 juta hektar. Dalam skemanya, dilakukan legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar. Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha yang sudah habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Salah satu upaya signifikan dalam agenda reforma agraria adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diluncurkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah melalui proses sertifikasi yang masif dan terintegrasi. PTSL bertujuan untuk mengurangi sengketa tanah dan meningkatkan legalitas aset tanah, dengan target untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia dalam waktu tertentu. Program ini mencakup berbagai langkah administratif dan teknis, mulai dari pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Sementara itu, dalam program reforma agraria, KLHK diberikan tugas untuk mengatur kembali dan/atau mendistribusikan lahan di kawasan hutan untuk masyarakat.

Dalam PP 44 tahun 2004 yang didalamnya sudah mengatur menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu pada saat pelaksanaan proses penataan batas luar Kawasan hutan, pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga yang melibatkan kepala desa dan kecamatan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2012 jo P.62 tahun 2013 diatur lebih detail terkait mekanisme Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.

Pada tahun 2014 dijadikan sebagai salah satu kebijakan NAWACITA Pemerintah Presiden RI Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Program Reforma Agraria termuat dalam NAWACITA dan RPJMN yang berisi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal dengan pelaksanaan Program Indonesia Kerja. Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya melalui Penataan Kawasan Hutan untuk mendukung program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Selanjutnya di tahun 2024, pemerintahan Prabowo kembali memisahkan KLHK menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, dan melanjutkan keberadaan Kementerian ATR/BPN.

C. Permasalahan Kelembagaan

Konflik agraria yang melibatkan berbagai aktor —termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan BUMN bermodal besar— telah berlangsung selama bertahun-tahun. Konflik agraria juga sebagian besar berhubungan dengan pembentukan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, ego sektoral antar kementerian, kepemimpinan yang lemah dalam koordinasi konflik agraria, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal korban konflik agraria.

Dalam serial diskusi terfokus yang dilakukan Komnas HAM, terungkap bahwa ego sektoral dan kewenangan multi Kementerian/Lembaga (KL) atas tanah dan sumberdaya alam menjadi kunci pokok problem kelembagaan yang ada. Dalam 8 (delapan) pola konflik agraria yang ditulis, termasuk kasus-kasus yang diangkat, juga menegaskan sulitnya menyelesaikan konflik agraria karena banyaknya KL yang berwenang atas tanah dan sumberdaya alam, tidak hanya Kementerian ATR/BPN dan KLHK, disamping daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus misalnya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanahan

1. Ego Sektoral

Permasalahan kelembagaan agraria telah menjadi atensi berbagai pihak termasuk para pemangku utama urusan pertanahan dan sumberdaya alam, yakni kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan.

Perkembangan kelembagaan yang diuraikan secara kronologis di atas memperlihatkan bagaimana dalam setiap era, baik Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi sampai saat ini, tarik menarik kepentingan ekonomi politik atas kelembagaan bidang agraria dan SDA sangat kuat dan dinamis. Hal ini mengkonfirmasi bahwa variabel kelembagaan agraria menjadi sangat krusial dalam pembentukan dan penyelesaian konflik agraria.

Kementerian ATR BPN, dalam dokumen Reforma Agraria Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Riau menyampaikan bahwa salah satu kendala utama dalam menyelesaikan konflik agraria adalah ego sektoral yang tinggi. Persoalan ego sektoral antar kelembagaan ini juga ditegaskan oleh perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), misalnya dalam pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk masyarakat yang tinggal di pinggir laut atau pesisir oleh Kementerian ATR/BPN, belum mendapatkan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ego sektoral ini juga sangat nampak ketika Kemenhut dan Kementerian Pertanian tidak bersedia terlibat dalam agenda reforma agraria di era pemerintahan Presiden SBY. Namun di era pemerintahan Jokowi, meskipun kemudian Kementerian LHK terlibat dalam pelaksanaan reforma agraria, namun dalam implementasinya tidak menunjukkan kemajuan yang progresif. Hal ini ditunjukkan misalnya keengganan dalam mengeluarkan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat puluhan ribu desa dan lambatnya penetapan hutan-hutan adat.

Dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia, yakni hukum agraria, dan hukum kehutanan, memengaruhi pengaturan, tata kelola, dan perumusan kebijakan Reforma Agraria. Secara umum pertanahan di Indonesia, khususnya di kawasan hutan, masih menghidupkan asas domein verklaring, yakni sebidang tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya adalah tanah negara. Sehingga dalam kawasan hutan sebagian besar penduduk dan desa yang secara turun-temurun berada di dalam kawasan hutan tidak mendapat pengakuan dan pelindungan hak atas tanah. Dalam kasus lainnya bisa disebut domein verklaring plus, sebab dalam praktiknya, proses pengukuhan kawasan hutan tidak diperiksa hak-hak kepemilikan pihak ketiga.

Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman di masyarakat dan pemerintah mengenai pendaftaran tanah dan pengakuan hak atas tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian tindakan administratif dari pemerintah untuk mendata penguasaan tanah milik masyarakat, badan hukum/perusahaan dan pemerintah, untuk diintegrasikan ke dalam sistem tunggal pertanahan nasional. Sedangkan pengakuan hak atas tanah adalah pemberian keputusan administrasi negara kepada masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah. Kuatnya paradigma asas legalitas yang dianut pemerintah dalam pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah telah berdampak lemahnya pengakuan hak terhadap masyarakat yang belum memiliki dokumen hukum atas tanah, padahal masyarakat secara turun-temurun telah memiliki dan mengolah tanah tersebut secara terus menerus.

2. Masalah Multi Sektor Kelembagaan Agraria

Secara umum, kepengurusan dan pengelolaan pertanahan dan sumberdaya alam dipegang oleh Kementerian ATR/BPN dan KLHK. Namun selain dua kementerian ini, terdapat beberapa kementerian lain yang kewenangannya juga terkait dengan tanah dan sumberdaya alam, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN.

Jika merujuk pada definisi “agraria" dalam pasal 1 ayat 2 UUPA, mencakup bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, maka kelembagaan Agraria di Indonesia lebih dari dua, tidak hanya merujuk pada Kementerian ATR BPN dan KLHK. Merujuk pada KBBI, agraria berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanahan serta urusan pemilikan atas tanah, makan kelembagaan agraria juga bisa jadi lebih dari dua.

Jika dualisme agraria yang dimaksud dalam arti sempit sebagai dualisme Administrasi Pertanahan, maka dualism ini berkembang sejak tahun 1980-an, yakni di tahun-tahun awal Pemerintah Orde Baru sejalan dengan perubahan politik ekonomi nasional yang pro kapitalisme liberal.

Kebijakan tersebut diikuti dengan transformasi kelembagaan dan penunjukan kawasan hutan kira-kira 70% wilayah daratan (ditambah sebagian wilayah perairan) Republik Indonesia. Penunjukan kawasan hutan hanya diikuti proses tata batas sampai “temu gelang" hanyalah 14% sampai masa akhir masa Orde Baru baru di tahun 1998. Artinya 82% "kawasan hutan" tersebut belum ditata batas namun sudah ditetapkan "tata guna hutan kesepakatan atau TGHK" dan sebagian diberikan ke pihak-pihak swasta, BUMN dll. Jadi sesungguhnya telah terbentuk "kawasan hutan", "hutan-hutan negara" serta izin-izin HPH, HTI dll yang tidak sah.

Transformasi kelembagaan pengurusan administrasi pertanahan sejalan dengan perubahan (penguatan) Dirjen Kehutanan (di Kementan) menjadi Departemen Kehutanan dan perubahan (pelemahan) Kementerian Agraria menjadi Dirjen Agraria bagian dari Kemendagri.

Dualisme Administrasi Pertanahan terjadi dengan adanya “memo antara dua Menteri" di bawah Pemerintahan Suharto yang membagi pengurusan “administrasi pertanahan". Menteri Kehutanan menangani “kawasan hutan" dan Menteri/Dirjen Agraria tanah-tanah di luar kawasan hutan yang sering disebut “areal penggunaan lain".

Kesemrawutan terjadi ketika Kementerian Kehutanan yang semestinya mengurus "fungsi" dan "pemanfaatan" kawasan hutan dan ekosistem hutan tetapi masuk ke ranah “penguasaan" dan situasi ini direstui oleh Presiden Suharto. Yang memprihatinkan adalah praktik politik hukum pembatasan UUPA 1960 yang hanya diberlakukan di luar kawasan hutan. Kesemrawutan dapat dilihat dengan adanya fakta ribuan bidang tanah yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai warga individu maupun komunal, termasuk desa/kampung, termasuk ke dalam kawasan hutan dan diperlakukan sebagai "hutan negara", padahal UU Pokok Kehutanan 5/1967 dikenal juga "hutan milik". Survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dan Biro Pusat Statistik tahun 2007 menemukan sekitar 30.000-an desa berada di dalam kawasan hutan.

3. Kelembagaan Agraria dari Masa ke Masa sejak Indonesia Merdeka

Di masa Orde Lama, Landreform menjadi program utama negara. Kelembagaan Agraria di Era Bung Karno sangat erat kaitannya dengan Landreform. Pemerintah dan DPR di era tersebut membuat undang-undang dan kebijakan mengenai agraria, yang monumental adalah UUPA 5/1960, dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian. Namun, situasi politik yang cenderung labil menyebabkan program Landreform tidak maksimal.

Pada masa itu, kelembagaan agraria terdiri dari utamanya: (1) Menteri Agraria, (2) Kementerian Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria, dan (3) Peradilan Landreform. Agenda utama dari kelembagaan yang ada adalah untuk mewujudkan

Landreform (RA). Agenda besar bangsa pasca lahirnya UUPA, yakni Landreform. Kebijakan Landreform kemudian membentuk kepanitiaan di daerah disertai hadirnya UU 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Tujuan pengadilan, yakni membatasi kepemilikan lahan individual (kelebihan maksimum), menghapuskan tanah absente, dan redistribusi tanah kepada petani miskin dan yang membutuhkan. Selain itu, diharapkan juga bisa menyelesaikan konflik dan ragam persoalan yang muncul akibat kebijakan itu. Pengadilan Landreform dibubarkan pada 1970.

Pada masa Orde Baru, semua lembaga yakni Kementerian Agraria, Kementerian Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria, dan Peradilan Landreform, dihapuskan. Sebagai gantinya pemerintah membentuk Dirjen Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri. Pada periode ini, Agraria digabung dengan Transmigrasi, yakni Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 63 tahun 1966 dan No. 64 Tahun 1966.

Di era Orde Baru pada 1988, terbit Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi-politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Pada era Reformasi, sejak 2001, dibentuk Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup secara terpisah, baik pada era Gus Dur, Megawati, dan SBY. Di era mereka, belum ada lembaga setingkat kementerian yang mengurusi masalah pertanahan. Pada era SBY, dibentuk BPN yang dikepalai oleh Joyo Winoto.

Pada masa pemerintahan SBY, reforma agraria menjadi agenda negara, didasarkan pada konsepsi Asset Reform + Access Reform, yang berarti redistribusi tanah yang disertai dengan asistensi dan fasilitasi untuk meningkatkan akses penerima tanah redistribusi pada input-input pertanian, kredit, teknologi tata guna tanah dan pertanian, pemasaran, serta berbagai asistensi teknis lain, agar membuat tanah yang diredistribusikan menjadi produktif, menguntungkan, dan dapat dikelola secara berkelanjutan (Rachman 2012).

Pada perkembangannya di masa SBY, lahirlah kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Implementasi PPAN yang dianggap SBY sebagai reforma agraria terbesar untuk pertama kalinya, di era reformasi, dijalankan di Cipari, Cilacap. PPAN di Cipari dijalankan dengan melakukan pembagian lahan kepada 5.141 kepala keluarga pada lahan seluas 284,122 ha. Lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA).

Di era Jokowi-Jusuf Kalla, tepatnya sejak 2014, Kementerian ATR/BPN dan KLHK dibentuk. Hal ini dengan harapan terdapat integrasi kewenangan antara agraria dan tata ruang, serta Kehutanan dan LH. Pada era ini, dibentuk Tim Percepatan Reforma Agraria di pusat hingga daerah, yakni TPRA di Tingkat Pusat, dan GTRA di level Prov & Kab/Kota.

Sebagaimana diuraikan di muka, pembentukan KLHK dan ATR/BPN melalui penggabungan kementerian/lembaga pada awalnya diharapkan mampu mengatasi konflik agraria. Namun fakta setelah sepuluh tahun sejak dibentuk pada 2014, konflik agraria bukannya menurun, bahkan meningkat, dua kali lipat dibandingkan era pemerintahan SBY (KPA, 2024). Hal ini menunjukkan masih adanya masalah kelembagaan yang akut dan rumit, karena masing-masing kementerian mengacu pada regulasi masing-masing, dan ego sektoral yang masih kuat diantara dua kementerian tersebut. Ego sektoral ini diantaranya menghambat pelaksanaan reforma agraria, misalnya tidak sedikit pegawai ATR/BPN yang dipidanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena laporan dari KLHK karena dituduh melakukan sertifikasi di kawasan hutan.

Di dalam ranah lainnya, GTRA dan TPRA yang diberikan tugas mengakselerasi reforma agraria juga terbata-bata dalam melaksanakan tugasnya, karena lemahnya kepemimpinan GTRA dan TPRA yang berada di bawah Kemenko Perekonomian. Padahal, persoalan agraria lintas sektor dan lembaga, sehingga tidak bisa hanya berada di bawah satu kemenko.

Sejak berlakunya Perpres 62/2023 tentang Percepatan Penyelesaian Konflik agraria Nasional, maka Perpres 86/2018 tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria secara otomatis tidak berlaku lagi. Di Tingkat nasional, menggantikan GTRA, dibentuk TPRAN (Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional). Namun kelembagaan di level provinsi dan kabupaten tetap sama yakni masing masing GTRA Provinsi dan GTRA Kabupaten. Berikut adalah bagan perbedaan dua kelembagaan pasca terbitnya Perpres 62/2023:

PERPRES 86/2018 PERPRES 62/2023 Tim Percepatan RA Tim RA Nasional Nasional Tim Pelaksana GTRA Pusat Tim Koordinasi Sekretariat/ Percepatan RA PPTKH PMO Pusat GTRA Provinsi Tim Inver GTRA Provinsi PPTKH GTRA Kab/Kota GTRA Kab/Kota

Gambar 12 Perbandingan Kelembagaan Agraria Terpadu

Menurut Perpres 62/2023, tugas TPRAN antara lain: a, menetapkan kebijakan pelaksanaan percepatan Reforma Agraria;b, melakukan pengendalian, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria; c, melakukan penyelesaian kendala dalam pelaksanaan percepatan Reforma Agraria dan mengkoordinasikan percepatan penyelesaian konflik Reforma Agraria; dan d, memberikan arahan strategis kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.

Struktur tim berkedudukan di Kemenko Perekonomian ini terdiri dari Ketua Menko Perekonomian; Wakil Ketua: Menko Marves; dan Ketua Harían: MenATR/BPN. Anggota Tim terdiri dari 11 Menteri plus KSP, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan POLRI.

Salah satu tugas utama tim ini adalah menyelesaikan konflik agraria. Mekanisme penyelesaiannya diserahkan ke kementerian terkait sesuai ketentuan UU. Inilah yang potensial menjadi kelemahan dari tim pelaksana ini untuk menyelesaikan konflik, karena sulit memberikan solusi terhadap ego sektoral yang ada di masing masing kementerian.

Meskipun sudah ada perubahan kelembagaan bidang agraria dan SDA, faktanya konflik agraria masih sangat banyak dan terjadi di banyak wilayah. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik agraria di Indonesia sepanjang 2009 hingga 2022 mencapai 4.107 kasus. Luas area konfliknya mencapai 11,8 juta hektare. KPA mencatat bahwa konflik agraria tahunan paling banyak terjadi pada era Presiden Jokowi. Pada tahun 2017, misalnya, ada 659 kasus yang mayoritasnya terkait dengan sektor perkebunan, terutama komoditas kelapa sawit.

Sepanjang 2010-2014, jumlah kasus konflik agraria di era SBY mencapai 1.308 kasus dengan luas area mencapai 5,7 juta hektare. Sementara itu, konflik agraria di era Jokowi pada 2015-2019 mencapai 2.050 kasus dengan luas area mencapai 3,7 juta hektare. Artinya, jumlah kasus konflik agraria di era Jokowi nyaris dua kali lipat lebih banyak daripada di era SBY.

Demikian juga dengan data Komnas HAM yang menunjukkan, konflik agraria semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020, hak atas kesejahteraan dimana didalamnya termasuk konflik terkait tanah dan SDA, menjadi hak yang paling banyak diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada tahun 2016 terdapat 2.748 berkas pengaduan; tahun 2017 berjumlah 2.136 berkas; tahun 2018 berjumlah 2.425 berkas; dan 2019 berjumlah 1.119 kasus. Lalu pada periode 2000 sd. Agustus 2024, Komnas HAM menerima dan menangani 2.639 kasus dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria.

Data-data tersebut baik dari KPA maupun Komnas HAM menunjukkan, meskipun di era Jokowi (2014-2024) telah dilakukan pembenahan kelembagaan dan kebijakan reforma agraria, namun konflik agraria masih terus terjadi, baik yang lama yang sudah terjadi bertahun-tahun, ataupun yang baru terjadi. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu dibenahi secara mendasar di bidang kelembagaan agar reforma agraria mampu mengatasi konflik agraria baik dari sisi mitigasi atau pencegahan ataupun penanganan, hingga pemulihan hak-hak korban konflik agraria.

D. Gagasan Kelembagaan

1. KNuPKA: Rekomendasi Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil yang terlupakan

Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) adalah rekomendasi Komnas HAM dan masyarakat sipil pada tahun 2004 kepada pemerintah. Saat itu terjadi pergantian presiden dari Megawati Soekarno Putri ke SBY. Pembentukan KNuPKA merupakan mandat dari Ketetapan MPR-RI No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dimaksudkan sebagai lembaga transisional untuk mempersiapkan undang undang dan kelembagaan agraria yang diperlukan. Dalam dokumennya disebutkan bahwa KNuPKA dimandatkan membentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA).

KNuPKA sebagai lembaga transisional merupakan pandangan yang ideal, namun, sebagaimana pada umumnya, kepanitian membutuhkan dukungan politik yang kuat dari pemerintah yang berkuasa. Usulan pembentukan KNuPKA merupakan kebutuhan faktual masyarakat guna terciptanya tatanan masyarakat agraria yang lebih demokratis, bermartabat, berkeadilan dan berkesejahteraan.

KNuPKA sebagai lembaga otonom dan memiliki kewenangan penuh dalam menuntaskan seluruh konflik agraria yang terjadi di tanah air, sekaligus menyiapkan pembentukan kelembagaan pelaksanaan pembaruan agraria, yaitu Badan Otorita Reforma Agraria (BORA). Muara dari perumusan gagasan pembentukan Komisi Nasional adalah untuk mendapatkan legalitas semisal Keppres guna penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Pembentukan mekanisme dan kelembagaan alternatif khusus untuk menyelesaikan konflik agraria seperti halnya KNuPKA diperlukan dalam penanganan konflik agraria dengan memberikan tinjauan dari berbagai segi baik akar kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta konteks ekonomi politik yang dalam praktiknya mempengaruhi praktik politik agraria di Indonesia.

2. Badan Otorita Reforma Agraria

Usulan ini mengemuka pada era pertama pemerintahan Joko Widodo, yang berasal dari Komnas HAM dan Masyarakat Sipil. Badan ini dianggap bisa efektif untuk menyelesaikan konflik agraria struktural karena langsung dibawah Presiden. Konflik yang terkait dengan HGU dan HGB menjadi sasaran utama yang bisa dijawab dengan bentuk kelembagaan ini.

Kelemahannya, tentu lembaga ini akan sulit menyentuh konflik agraria di sektor kehutanan, pesisir dan pulau pulau kecil, karena masih dalam otoritas Kementerian lain. Jadi lembaga ini akan kurang efektif jika masih ada dualisme administrasi pertanahan

Nomenklatur kelembagaan dalam bentuk badan otorita juga perlu dikritisi terkait dengan tata kelola dan kewenangannya, mengingat sudah cukup banyak badan otorita yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya OlKN (Otorita Ibu Kota Nusantara) dan Otoritas Batam. Jangan sampai lembaga berbentuk badan otorita tidak memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mensinkronkan kebijakan, regulasi, dan melakukan eksekusi atas konflik agraria

3. Kementerian Agraria, Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Hutan

Kementerian ini dianggap sebagai call tertinggi, dimana kementerian ATR/BPN yang ada saat ini disatukan dengan KLHK. Kelebihannya adalah penyatuan ini akan menghilangkan ego sektoral. Tantangannya adalah dinamika yang potensial terjadi dimana masing masing kementerian tidak akan dengan mudah diintegrasikan.

Tantangan lain, penyatuan kementerian bukan persoalan mudah, serta tidak bisa lantas menyelesaikan persoalan. Hal ini karena penyatuan akan membutuhkan kesepahaman dalam membangun sinergi dan kewenangan, sehingga diperlukan adanya kepemimpinan yang kuat dan tegas. Disamping itu, penyatuan juga membutuhkan adanya sinkronisasi regulasi, dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya, sehingga membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Sedangkan pada sisi lain, begitu kementerian dibentuk, harus mulai siap bekerja dan melayani masyarakat.

4. Kementerian Koordinator Sumber Daya Alam

Usulan kelembagaan ini berasal dari Kemenkopolhukam pada tahun 2023. Dalam poin no 31, tentang agenda prioritas dan rencana aksi, Tim Reformasi Hukum bentukan Kemenko Polhukam merekomendasikan pembentukan Kemenko SDA (Sumber Daya Alam). Kemenko ini dimaksudkan untuk memperbaiki koordinasi antar sektor terkait penguasaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, termasuk lingkungan hidup yang berdimensi ekonomi, sosial, ekologis, dan politik.

Pembentukan Tim berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kepmenkopolhukam) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Dikeluarkannya Kepmenkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang mengagendakan pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi.

Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam memandang bahwa pembentukan kemenko baru itu adalah mandat dari TAP MPR no IX/2001, yakni pada pasal 6(1) yang berbunyi: Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik konflik yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang terjadi.

Berbagai pihak menilai, meskipun bentuk kementerian ini adalah kemajuan besar, tetapi tetap kelemahannya adalah sulitnya eksekusi di masing masing sektor, karena dalam praktiknya, kementerian sektoral akan mengeksekusi sendiri berdasarkan langgam kerja masing masing kementerian. Dengan kata lain, ego sektoral masih sulit dijawab dengan bentuk kementerian koordinator, kecuali dengan leadership menteri koordinator yang benar-benar kuat. Rekomendasi Tim telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 14 September 2023 di Istana Negara, Jakarta.

5. Peradilan Khusus Agraria

Pembentukan peradilan khusus agraria diusulkan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik agraria secara lebih adil dan cepat. Peradilan ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat yang sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan perusahaan besar atau pemerintah. Selain itu, peradilan khusus agraria juga harus mampu menangani kasus-kasus pelanggaran hak atas tanah dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan adat. Langkah ini diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi mediasi dan penyelesaian sengketa agraria melalui jalur non-litigasi.

Peradilan khusus agraria ini bisa berada di luar maupun di dalam peradilan umum, dengan ketentuan harus menyusun hukum acara yang jelas dan terukur agar mampu menangani konflik agraria secara signifikan dan efektif. Selain itu, juga diisi dengan hakim yang memiliki pemahaman, kompetensi, dan kapabilitas yang memadai dalam memahami hukum agraria, sumber daya alam, dan LH.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, problem kelembagaan tidak bisa hanya diatasi dengan penyatuan atau merger kelembagaan, ataupun penyederhanaan kelembagaan. Hal ini karena lembaga bukan sesuatu yang pasif atau statis, namun di dalamnya terdiri atas orang, kewenangan, kapasitas, budaya kerja, anggaran, dan pola pikir (mindset), yang tidak bisa diatasi dengan suatu kelembagaan koordinasi antar kementerian, seperti Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) gugus tugas penggabungan. Namun harus dengan membangun kesepahaman, tekad, dan kepemimpinan yang kuat, paham pada persoalan, serta mengerti kemelut konflik kepentingan dalam memecahkan masalah konflik agraria yang berlarut-larut.

Untuk itu, diperlukan kelembagaan yang bisa mengatasi konflik kepentingan dan ketidakcocokan (incompatibility) antara sebab-sebab konflik agraria dengan cara-cara penanganan dari masing-masing kementerian/lembaga pemerintah yang terlibat di dalamnya.

ideal dalam mengatasi konflik agraria dan melaksanakan reforma agraria adalah diantaranya sebagai berikut:

Kelembagaan yang dibentuk mengacu pada isi dan kewenangan yang diatur dalam UUPA.

Membuka ruang partisipasi bermakna organisasi masyarakat sipil dan korban konflik agraria dalam merancang dan merumuskan kelembagaan agraria, SDA, dan LH.

Lembaga berada di bawah langsung presiden yang mampu mengaudit mengorkestrasi, mengkoordinasi, dan memutuskan kebijakan yang mengikat semua pihak dengan dukungan aparatur dan anggaran yang memadai.

BAB IV REGULASI

Bab ini berisi tentang tantangan dan hambatan regulasi agraria itu dapat dijelaskan melalui delapan pola konflik agraria, hasil putaran diskusi terfokus dengan para pakar, dan analisis atas setidaknya 10 (sepuluh) peraturan perundang-undangan yang penting untuk dianalisis, diantaranya UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Kehutanan, UU tentang Perkebunan, dan UU tentang Minerba.

A. Regulasi Agraria

Regulasi agraria di Indonesia merupakan serangkaian undang-undang dan kebijakan yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Regulasi agraria mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai regulasi payung bagi regulasi yang mengatur sektor tertentu, yaitu pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perairan.

Agraria tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi tanah agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sekaligus melindungi hak-hak masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, regulasi ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama terkait pluralisme hukum, konflik agraria, dan eksploitasi sumber daya alam, karena semakin jauh dari cita-cita keadilan agraria yang diatur dalam UUPA. Bagian ini akan membahas sistem hukum agraria, undangundang terkait, tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi, serta upaya optimalisasi instrumen hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Sistem Hukum Agraria

1. Pluralisme Hukum Agraria

Sistem hukum agraria di Indonesia didasarkan pada pluralisme hukum, yang mencakup hukum negara dan hukum adat. Pluralisme ini diakui dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan agraria di Indonesia. UUPA mengakui keberadaan hak-hak ulayat atau hak adat atas tanah, yang masih dijalankan oleh banyak komunitas adat di berbagai wilayah Indonesia. Namun, pluralisme ini sering kali menimbulkan konflik ketika hukum negara dan hukum adat berinteraksi, terutama dalam kasus penguasaan dan pemanfaatan tanah. UUPA sendiri bertujuan untuk menggantikan hukum kolonial yang dualistis dengan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, tetapi tantangan dalam implementasinya masih terasa hingga kini, terutama ketika terjadi tumpang tindih klaim atas tanah yang sama antara masyarakat adat dan pemerintah.

Dalam kontek pluralisme hukum agraria ini, terdapat beberapa daerah otonom yang diberikan keleluasaan dalam mengatur urusannya sendiri di bidang pertanahan, misalnya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini dalam satu sisi merupakan wujud penghormatan dan pengakuan negara atas jasa dan nilai strategis DIY dalam keberadaan NKRI. Namun pada sisi lain, keistimewaan ini dianggap menjadi persoalan karena menimbulkan konflik agraria, karena berlakunya UUPA secara nasional termasuk DiY yang bersinggungan dengan keistimewaan bidang pertanahan DIY. Pelbagai bentuk hak atas tanah, misalnya SHM, Hak Pakai, dan HGB, yang diatur dalam UUPA, dibatasi oleh keistimewaan pertanahan DIY terlebih setelah berlakunya UUK No. 13/2012.

2. Badan Sui Generis: Bank Tanah

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan tanah, pemerintah Indonesia membentuk Bank Tanah sebagai badan sui generis yang memiliki fungsi khusus dalam pengadaan dan pengelolaan tanah. Bank Tanah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Bank Tanah berperan dalam menyediakan tanah bagi pembangunan nasional, termasuk untuk kepentingan umum, reformasi agraria, pembangunan perumahan rakyat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bank Tanah berada di bawah Presiden, dengan komite yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembentukan Bank Tanah merupakan upaya untuk mempercepat proses pengadaan tanah yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.

Selain itu, Bank Tanah dinilai membuka peluang terjadinya korupsi dan kolusi agraria yang dilegalkan. Dengan kewenangan luas, Bank Tanah memiliki kemampuan untuk memutihkan Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar atau berkonflik dengan masyarakat, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menguasai tanah tanpa proses yang transparan. Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan, di mana audit dan pelaporan keuangan hanya dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas atas usulan kepala Bank Tanah, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan tanah.

Ancaman lain yang muncul adalah terhadap masyarakat hukum adat. Tanah adat yang belum memiliki kejelasan dan kepastian hukum rentan diambil alih oleh Bank Tanah, terutama karena banyak wilayah adat tidak memiliki bukti kepemilikan formal. Ketidakpastian ini semakin diperburuk oleh belum disahkannya Rancangan Undang- Undang Masyarakat Hukum Adat, yang seharusnya menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Selain itu, kewenangan luas yang dimiliki Bank Tanah berpotensi memperburuk konflik agraria, karena proses perolehan tanah dapat tumpang tindih dengan wilayah yang telah dihuni atau dikelola oleh masyarakat, sehingga memicu sengketa dan ketegangan sosial.

C. Tantangan dan Permasalahan Regulasi

1. Konflik Agraria

Konflik agraria di Indonesia sering kali muncul akibat pertentangan antara klaim atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi antara masyarakat lokal dengan pemerintah, atau antara masyarakat dengan perusahaan swasta yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah.

Salah satu regulasi yang berperan besar dalam konflik ini adalah Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan UU No Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperluas definisi dan ruang lingkup "kepentingan umum." UU ini mengatur prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, tetapi sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat yang tanahnya diambil alih, sehingga memicu protes dan perlawanan. Pelbagai kasus Proyek Strategis Nasional

(PSN) menjadi contoh nyata bagaimana konflik agraria bisa muncul akibat pengadaan tanah untuk PSN tanpa memperhatikan hak-hak Masyarakat.

2. Peraturan Sektoral

Pelbagai peraturan sektoral semakin mengkotak-kotakkan urusan agraria menjadi urusan masing-masing lembaga sektoral, misalnya pertanahan, kehutanan, pertambangan, perairan, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan adanya tumpang tindih regulasi dan gesekan antar regulasi karena masing-masing merasa memiliki kewenangan, misalnya yang terjadi antara Kementerian ATR/BPN dengan KLHK, karena dianggap ada sertifikasi tanah di kawasan hutan. Demikian juga dengan pemberian SHGB untuk masyarakat pesisir, tidak mendapatkan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Maraknya regulasi sektoral ini semakin menjauhkan cita-cita reforma agraria yang diatur dalam UUPA dan UUD 1945, yang hak menguasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masing-masing sektor / lembaga dengan undang-undangnya berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadu, bahkan saling bergesekan satu dengan yang lain.

Hal ini misalnya revisi Undang-Undang Pertambangan melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menambah kompleksitas dalam konflik agraria. UU ini memperluas kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan, yang sering kali tumpang tindih dengan hak-hak masyarakat adat dan petani yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Selain itu, UU ini juga menghapus sanksi pidana bagi pelanggaran oleh pejabat pemerintah, yang dikhawatirkan akan mendorong praktik korupsi dan pelanggaran hak-hak masyarakat tanpa pertanggungjawaban. Dampak dari regulasi ini termasuk hilangnya lahan pertanian produktif, kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan, yang pada akhirnya memperparah konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang.

3. Undang-Undang Omnibus

Keberadaan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi investasi menjadi persoalan karena menafikan cita-cita reforma agraria yaitu mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Sebaliknya, UUCK semakin mengukuhkan supremasi investasi dan pemodal besar di atas hakhak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.

4. Reformasi AMDAL dan Tata Ruang

Reformasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh. AMDAL diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi instrumen utama dalam penilaian dampak lingkungan dari suatu proyek. Namun, pelaksanaan AMDAL sering kali tidak efektif karena kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penilaian. Reformasi ini juga mencakup perencanaan tata ruang yang lebih baik melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang diharapkan dapat mengurangi potensi konflik agraria dengan memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya.

5. Rekomendasi Revisi Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan penjelasan diatas, Komnas HAM melakukan analisis atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan agraria untuk menemukenali hambatan-hambatan apa yang secara legalistik menyebabkan tersumbatnya penyelesaian konflik agraria berbasis hak asasi manusia.

Komnas HAM mendorong revisi setidaknya atas 12 (dua belas) Peraturan Perundang-undangan Agraria dan SDA, terdiri dari 7 (tujuh) Undang Undang, dan 5 (lima) Peraturan dibawahnya, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 6 Tahun 2023

1) Merujuk pada Rekomendasi Komnas HAM tahun 2020, meninjau kembali pemberlakuan UUCK karena sejak awal memiliki kekurangan dalam hal partisipasi publik, selain substansi yang tidak selaras dengan hak asasi manusia.

2) Terkait Agraria dan Sumberdaya Alam, perlu revisi masing masing: Pasal 110A - Kemudahan dalam Pengurusan Perizinan untuk Usaha, Pasal 110B - Penyederhanaan Proses Pengadaan Tanah, Pasal 128A - Peran Badan Bank Tanah, Pasal 176 - Penguatan Sanksi Terhadap Pelanggaran dan Pasal 185 - Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur

b. Undang-Undang tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 32/2009. Perlu revisi pasal antara lain pasal 36,37,39,63, dan 67

1) Pasal 36 - Izin Lingkungan, yakni Izin lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan usaha seringkali dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat lokal atau tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap agraria. Proses pemberian izin yang tidak transparan atau tidak melibatkan masyarakat dapat memperburuk konflik agraria, terutama jika izin tersebut memungkinkan pengalihan fungsi lahan yang sebelumnya digunakan oleh petani atau masyarakat adat. Dengan demikian perlu revisi dengan penekanan pada pelibatan masyarakat lokal.

2) Pasal 37 - Pencabutan Izin Lingkungan. Pencabutan izin lingkungan yang terlalu birokratis harus dipermudah, sehingga konflik agraria bisa lebih cepat diselesaikan.

3) Pasal 39 - Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa perlu memastikan keterlibatan setara dan akses terhadap masyarakat terdampak.

4) Pasal 63 - Kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah harus dipastikan dalam rangka memastikan keadilan bagi kelompok terdampak.

5) Pasal 67 - Hak Masyarakat dalam Pelindungan Lingkungan Hidup. Masyarakat adat dan petani kecil seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi atau proses partisipasi yang adil, sehingga hak mereka terabaikan. Direkomendasikan dalam rangka memperlancar penyelesaian konflik agraria, masyarakat adat dan petani kecil harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan memastikan partisipasi yang adil.

c. UU No 41 1999 Tentang Kehutanan. Perlu revisi pasal antara lain pasal 1,5,16,27-38,68, dan 78

1) Pasal 1 - Definisi hutan. Perlu merevisi definisi sehingga inklusif, salah satunya pengakuan hutan adat sebagai hutan hak.

2) Pasal 5 - Fungsi hutan. Tidak hanya fungsi ekonomi, pasal ini perlu direvisi dengan mengakomodir fungsi sosial dan ekologis hutan.

3) Pasal 16 - Pengelolaan hutan. Tidak hanya pemerintah, fungsi pengelolaan harus memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat khususnya yang memiliki hubungan sosial ekologis dengan hutan.

4) Pasal 27-38 - Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Ijin kepada pemanfaatan skala luas untuk investasi harus dibatasi secara ketat.

5) Pasal 68 - Hak masyarakat. Perlu penjabaran yang lebih kongkrit terkait hak masyarakat dalam pengelolaan hutan.

6) Pasal 78 - Sanksi pidana. Sanksi pidana yang disebutkan dalam pasal ini terlalu ringan, sehingga direkomendasikan, sanksi yang lebih berat kepada pelaku kejahatan kehutanan.

d. UU No 3 tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, perlu revisi pasal 4,16,162,135, dan 136

1) Pasal 4 Ayat (2) dan (3) - Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam. Perlu direvisi dengan batasan kewenangan kepada Pemerintah, khususnya atas SDA yang sudah dikuasai oleh masyarakat kecil.

2) Pasal 16 - Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perlu direvisi dengan memastikan konsultasi yang memadai dengan masyarakat terdampak.

3) Pasal 162 - Kriminalisasi Aktivitas Masyarakat. Perlu diubah untuk menghadirkan mekanisme keluhan akibat ijin yang sedang berjalan, daripada mempidanakan pihak yang melakukan protes terhadap pertambangan yang sudah berijin.

4) Pasal 135 dan 136 - Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat. Perlu memberikan peran kepada masyarakat lokal. Sentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat sering kali mengabaikan kepentingan dan hak masyarakat lokal serta pemerintah daerah, yang lebih mengenal kondisi lapangan. Ketiadaan kontrol lokal dapat memperburuk konflik agraria, karena keputusan sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat.

5) Pasal 145 - Penyelesaian Sengketa. Perlu pengaturan yang lebih spesifik sehingga posisi yang timpang antara masyarakat kecil yang menjadi korban dapat diafirmasi posisinya, ketika terjadi proses penyelesaian sengketa.

e. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

1) UU KSDAHE harus secara tegas merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa kegiatan konservasi yang sudah diatur dan mengarah pada pelaksanaan HAM dengan memasukkan dimensi HAM didalamnya. UU tidak cukup hanya memperbaiki pelibatan masyarakat di dalam kegiatan konservasi tetapi harus secara tegas menyatakan sebagai regulasi yang menjunjung tinggi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan HAM.

2) Menegaskan prinsip-prinsip HAM dalam konteks konservasi, dan kehutanan pada umumnya menjadi konsideran dan dasar rujukan UU KSDAHE, sebagaimana diatur dalam SNP HAM tentang Tanah dan SDA, No.7 Tahun 2021.

3) Dalam penataan ulang kawasan konservasi wajib menerapkan prinsip FPIC untuk memastikan bahwa penyelenggaraan konservasi didasarkan pada praktik yang kolaboratif, menghormati keberadaan masyarakat adat, dan berkontribusi pada resolusi konflik, sehingga dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

f. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1) Memperkuat Pelindungan Hak-hak Masyarakat Adat

2) Memperkuat Pelindungan Lingkungan

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga untuk memasukkan beberapa hal baru ke dalam UU Perkebunan, seperti:

1) Pengakuan terhadap ekonomi sosial dan lingkungan: UU Perkebunan perlu mengakui pentingnya ekonomi sosial dan lingkungan dalam pengembangan sektor perkebunan.

2) Mekanisme penyelesaian sengketa agraria: Perlu ada mekanisme yang khusus untuk menyelesaikan sengketa agraria yang terkait dengan perkebunan.

3) Pengembangan perkebunan rakyat: Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar bagi pengembangan perkebunan rakyat.

g. UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

1) Memperkuat aspek Pelindungan lingkungan, hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2) Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.

3) Menambahkan pasal terkait peningkatan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam mengelola dan menjaga kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

h. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

1) Merekomendasikan untuk memasukkan UUPA no 5 1960 dalam konsideran Perpres.

2) Merekomendasikan untuk mensinkronisasi antara judul dengan isi. Dalam judul Perpres terdapat diksi Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, namun di dalam substansi adalah penyediaan tanah untuk PSN, sehingga bertolak belakang dengan semangat penyelesaian konflik agraria yakni meredistribusikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan.

3) Merekomendasikan pentingnya sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan perkebunan sawit di kawasan hutan, bukan hanya sanksi administrasi, sebagaimana pasal 5-14, bab II, dalam Perpres ini.

4) Merekomendasikan perlunya pengembalian pasal 30 Perpres 88/2018 yang telah dihapuskan oleh Perpres ini. Pasal 30 mengatur Pelindungan kepada petani dari pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu penyelesaian konflik, secara substansi tidak tertuang di Perpres 62/2023.

5) Merekomendasikan supaya kelembagaan GTRA tidak dipimpin oleh Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Marves, tetapi oleh kemenko yang terkait langsung dengan tata kelola Agraria dan SDA.

i. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

1) Dalam praktiknya fokus utama Badan Bank Tanah lebih condong ke arah pengelolaan tanah untuk proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan kepentingan investasi, sehingga dikhawatirkan menghambat upaya penyelesaian konflik agraria, terutama ketika tanah yang diambil alih oleh Bank Tanah untuk PSN atau investasi bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil yang sebelumnya menguasai tanah.

2) Kriteria yang longgar untuk memperoleh tanah, terutama dalam hal "tanah terlantar," bisa menjadi masalah jika interpretasinya tidak adil atau transparan. Dalam beberapa kasus, tanah yang dianggap "terlantar" mungkin sebenarnya sedang digunakan oleh masyarakat lokal atau adat secara tradisional. Pengambilalihan tanah ini oleh Badan Bank Tanah dapat memicu konflik, terutama jika masyarakat merasa hak mereka diabaikan.

3) Penggunaan tanah untuk kepentingan investasi bisa menjadi sumber konflik, terutama ketika tanah tersebut berada di wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat atau petani. Ketidakjelasan dalam prioritas antara kepentingan investasi dan redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan dapat menghambat penyelesaian konflik agraria.

4) Kerja sama dengan badan usaha atau pihak swasta dalam pengelolaan tanah bisa memprioritaskan keuntungan ekonomi di atas penyelesaian konflik agraria. Jika kerja sama ini tidak memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria, hal ini dapat memperparah situasi dan membuat penyelesaian konflik semakin sulit.

j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

1) Memperluas definisi masyarakat hukum adat agar lebih inklusif.

2) Menyederhanakan proses pendaftaran tanah ulayat.

3) Melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam setiap tahapan pendaftaran.

4) Membatasi penerbitan ijin HPL (Hak Pengelolaan).

5) Memperkuat peran lembaga adat dalam pengelolaan tanah ulayat.

k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan perlu direvisi dalam hal hal pokok pada pasal 19,31-42, 43-54, dan 68-79

1) Pasal 19

a) Mengatur tentang perubahan peruntukan kawasan hutan: Perlu diperjelas dan diperketat kriteria "kepentingan umum" agar tidak multitafsir dan rentan disalahgunakan.

b) Menambahkan kriteria yang terukur dan obyektif dalam menentukan "kepentingan umum", misalnya dengan melibatkan kajian ilmiah, analisis dampak lingkungan yang komprehensif, dan pertimbangan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

2) Pasal 31-42 (Bab V)

a) Mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan: Perlu direvisi untuk meningkatkan transparansi dan memastikan partisipasi masyarakat yang terdampak.

b) Mengusulkan perubahan yakni mewajibkan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi secara luas mengenai rencana perubahan peruntukan kawasan hutan, mengadakan konsultasi publik yang bermakna, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan.

3) Pasal 43-54 (Bab VI)

a) Mekanisme pelepasan kawasan hutan: Perlu diperketat kriteria dan mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk mencegah deforestasi.

b) Menambahkan syarat audit lingkungan yang independen, kajian dampak sosial yang komprehensif, dan persetujuan dari masyarakat adat yang terdampak sebelum kawasan hutan dapat dilepaskan.

c) Penggunaan kawasan hutan: Perlu direvisi untuk memperkuat Pelindungan dan memastikan konsultasi dengan masyarakat adat.

d) Mewajibkan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bebas, didirikan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat sebelum memberikan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah adat mereka.

I. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permen BUMN No 3/MBU/03/2021 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN

1. Pasal 57-60 - direvisi untuk memperjelas kriteria pemindahtanganan BMN/D, tambahkan persyaratan persetujuan dari lembaga pengawas, dan wajibkan publikasi proses dan hasil pemindahtanganan.

2. Pasal 67-71 - Pertegas tujuan pemanfaatan BMN/D, wajibkan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan, dan berikan sanksi bagi pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3. Pasal 90-93 - direvisi untuk mempermudah persyaratan penghapusan BMN/D khusus untuk masyarakat rentan yang membutuhkan dengan verifikasi fisik yang terukur terhadap aset yang akan dihapus.

4. Pasal 102-110 - direvisi untuk memperkuat kewenangan lembaga pengawas, berikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, dan wajibkan laporan hasil pengawasan dipublikasikan.

D. Kesimpulan

Ketidakpaduan regulasi bidang agraria menjadi persoalan pokok yang memicu dan semakin masifnya konflik agraria. UUPA yang menjadi pelaksana atas norma Pasal 33 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 terkait Hak Menguasai Negara, tidak menjadi rujukan dalam pengelolaan agraria dan SDA. Akibatnya pelbagai konflik agraria muncul akibat ketidakpaduan dan ego sektoral regulasi dan kementerian/ lembaga yang mengutamakan wewenang masing-masing. Pelbagai regulasi yang sifatnya khusus seperti yang berlaku di DIY terkait dengan keistimewaan bidang pertanahan juga menjadi tantangan bagaimana mengharmonisasikannya dengan ketentuan hukum nasional. Diperlukan harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan daerah sehingga selaras dan dalam tarikan nafas yang sama dengan UUD RI 1945 dan UUPA.

Selain itu, reformasi dan optimalisasi instrumen hukum seperti AMDAL, tata ruang, dan pembentukan peradilan khusus agraria menjadi langkah penting yang perlu diambil. Hal ini selain sebagai alat kontrol dan pengawasan, juga agar kasus-kasus konflik agraria struktural bisa ditangani dan diselesaikan secara komprehensif dan berkeadilan oleh Pengadilan Khusus Agraria. Hal ini mengacu pada fakta tidak tuntasnya kasuskasus agraria di peradilan umum, bahkan semakin jauh dari esensi keadilan.

Dengan pendekatan regulasi yang lebih holistik dan inklusif mengacu pada UUD RI Tahun 1945 dan UUPA, regulasi agraria lain di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB V

REKOMENDASI

Langkah-Langkah Kelembagaan dan Regulasi dalam Rangka Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM

A. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang rekomendasi kelembagaan, regulasi, dan pola-pola penyelesaian konflik agraria yang diperoleh dari mempelajari akar masalah atas kasus prioritas yang dikaji dalam delapan pola konflik agraria, dan rekomendasi internal Komnas HAM.

Dalam Peta Jalan ini, pendekatan berbasis HAM dalam penyelesaian konflik agraria fokus pada akar penyebab konflik, yakni regulasi dan lembaga yang menjadi cipta kondisi atas peristiwa-peristiwa agraria sehari-hari di tengah masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dalam delapan kelompok konflik pada bab sebelumnya, dimana keseluruhan konflik berakar pada regulasi, kebijakan, dan kelembagaan yang tidak memberikan kondisi yang memungkinkan untuk menghadirkan keadilan atas peristiwa agraria yang ada. Pendalaman atas regulasi dan lembaga agraria dalam bagian sebelumnya juga membuktikan adanya pasal-pasal dalam peraturan yang perlu diubah.

Rekomendasi ini dalam implementasinya dibagi ke dalam skenario jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (3-5 tahun), dan jangka panjang (6-10 tahun). Rekomendasi Peta Jalan diharapkan menjadi rujukan pemerintah dan lembaga negara para pihak terkait. Sekaligus menjadi panduan bagi Komnas HAM dalam mendorong penyelesaian konflik agraria berbasis penghormatan dan pelindungan HAM.

B. Rekomendasi Kelembagaan

Penyelesaian konflik agraria berbasis HAM dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dan harmonisasi kelembagaan agraria, sumber daya alam dan lingkungan (ASDL). Proses evaluasi dan harmonisasi agar membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Di dalam merumuskan, menetapkan, dan mengevaluasi kelembagaan agraria, pemerintah agar membuka ruang partisipasi OMS secara bermakna, termasuk suara dan aspirasi korban-korban konflik agraria. Hal ini agar kelembagaan agraria, SDA, dan lingkungan yang terbentuk berbasis pada kepentingan publik dan korban, tidak smata kepentingan politik semata.

1. Kementerian terkait Agraria Era Kabinet Merah Putih (2024-2029)

Pada era Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Kabinet Merah Putih 2024-2029, kementerian terkait agraria, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat dilihat dipecah dan tersebar ke dalam beberapa kementerian, baik terkait langsung, maupun tidak langsung.

Lima kementerian terkait langsung agraria masing masing:

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional (ATR/ BPN),

b. Kementerian Kehutanan,

c. Kementerian Lingkungan Hidup,

d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

e. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

f. Kementerian Pertanian.

Lima kementerian yang terkait tidak langsung antara lain:

a. Kementerian Pekerjaan Umum,

b. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,

c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

d. Kementerian Transmigrasi, dan

e. Kementerian Dalam Negeri.

Sepuluh kementerian sektoral ini dikoordinir oleh 4 (empat) Kementerian koordinator masing masing: Kementerian koordinator Pangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mengakhiri ego sektoral dan multi kelembagaan ASDL, Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu mempertimbangkan pembentukan kelembagaan Agraria, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan yang terpadu. Secara ideal, lembaga ini mestinya dipimpin langsung oleh Presiden, sehingga memiliki kewenangan dan otoritas penuh. Mekanisme dan sistem operasional kelembagaan ini perlu melibatkan para ahli, perwakilan pemerintah, perwakilan OMS, masyarakat khususnya korban konflik agraria, termasuk para pemangku kepentingan.

Koordinasi dalam Satu Penggabungan Payung Kementerian Usulan Kemenko Polhukam 2023 Kementerian Kemenko Memudahkan Memudahkan Koordinasi ATR/BPN wenangan di dalam / Sumber Daya Lintas Sektor & Alam luar kawasan hutan KLHK Model Era 2014-2024 Kesulitan untuk Potensi Ego sektoral Mengesekusi yang masih dibawa Koordinasi Langsung Penyatuan dibawah Presiden Karakteristik Total Usulan CSO dan Tim Agraria Komnas HAM 2014 Peluang Komnas HAM 2024 Tantangan Badan Kementerian Agraria, Fokus pada Otorita Menghilangkan Lingkungan, HGU dan HGB Reforma Ego Sektoral Sumber Daya Alam, dan Hutan Agraria Sulit menyelesalkan Sulit dalam kawasan hutan SKENARIO untuk mengintegrasikan KELEMBAGAAN

Gambar 13 Skenario Kelembagaan

Dalam memperbaiki kelembagaan ASDL, sangat diperlukan penguatan sumber daya manusia, baik masyarakat dan aparatur pemerintah, yang mumpuni dan memahami hak serta kewajibannya. Untuk itu, membangun kapasitas, kapabilitas, dan kesadaran bagi pemerintah dan masyarakat menjadi agenda sangat penting dalam reformasi kelembagaan dan regulasi agraria, sumber daya alam dan lingkungan.

Berikut ini adalah skenario rekomendasi kelembagaan yang ditawarkan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing:

2. Kementerian ATR/BPN dan KLHK (Model Era 2014-2024)

Pembentukan KLHK dan ATR/BPN melalui penggabungan kementerian/lembaga patut diapresiasi pada awalnya dengan harapan mampu mengatasi konflik agraria. Namun fakta setelah sepuluh tahun sejak dibentuk pada 2014, konflik agraria di era Jokowi masih tinggi. Hal ini menunjukkan masih adanya masalah kelembagaan yang akut dan rumit, karena masing-masing kementerian mengacu pada regulasi masingmasing, dan ego sektoral yang masih kuat setidaknya diantara dua kementerian tersebut. Ego sektoral ini diantaranya menghambat pelaksanaan reforma agraria, misalnya tidak sedikit pegawai ATR/BPN yang dipidanakan oleh APH karena laporan dari KLHK karena dituduh melakukan sertifikasi di kawasan hutan (Komnas HAM, 2023).

Di dalam ranah lainnya, GTRA dan TPRAN yang diberikan tugas mengakselerasi reforma agraria juga belum optimal, karena kewenangan yang terbatas dan lemahnya kepemimpinan. GTRA dan TPRAN yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Ekonomi kurang efektif mengakselerasi penyelesaian konflik agraria karena pendekatan yang cenderung mengedepankan kepentingan investasi daripada penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan bagi korban.

3. Kemenko SDA- Usulan Kemenko Polhukam (2023)

Kementerian Koordinasi Sumber Daya Alam (Kemenko SDA) adalah usulan yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam dalam kajiannya pada tahun 2023. Dalam poin no 31, tentang agenda prioritas dan rencana aksi, Tim Reformasi Hukum bentukan Kemenko Polhukam merekomendasikan pembentukan Kemenko SDA (Sumber Daya Alam). Kemenko ini dimaksudkan untuk memperbaiki koordinasi antar sektor terkait penguasaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, termasuk lingkungan hidup yang berdimensi ekonomi, sosial, ekologis, dan politik.

Pembentukan Tim berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kepmenkopolhukam) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Dikeluarkannya SK Kepmenkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang mengagendakan pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi.

Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam memandang bahwa pembentukan kemenko baru itu adalah mandat dari TAP MPR no IX/2001, yakni pada pasal 6(1) yang berbunyi: Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik konflik yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang terjadi.

Berbagai pihak menilai, meskipun bentuk kementerian ini adalah kemajuan besar, tetapi tetap kelemahannya adalah sulitnya eksekusi di masing masing sektor, karena dalam praktiknya, kementerian sektoral akan mengeksekusi sendiri berdasarkan langgam kerja masing masing kementerian. Dengan kata lain, ego sektoral masih sulit dijawab dengan bentuk kementerian koordinator, kecuali dengan leadership menteri koordinator yang benar-benar kuat.

4. Badan Otorita Reforma Agaria - Usulan Organisasi Masyarakat Sipil dan Komnas HAM (2014)

Usulan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) mengemuka pada era pertama pemerintahan Joko Widodo, yang berasal dari kajian Komnas HAM dan Masyarakat Sipil, pada 2014. Badan ini dianggap bisa efektif untuk menyelesaikan konflik agraria struktural karena langsung dibawah Presiden. Konflik yang terkait dengan HGU dan HGB menjadi sasaran utama yang bisa dijawab dengan bentuk kelembagaan ini. Namun badan ini tidak pernah dibentuk. Tahun 2014, Pemerintahan Joko Widodo justru membentuk kementerian baru terkait bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, merangkap Badan Pertanahan Nasional.

Kelemahannya, BORA berpotensi sulit menyentuh konflik agraria di sektor kehutanan, pesisir dan pulau pulau kecil, karena masih dalam otoritas Kementerian lain. Jadi lembaga ini akan kurang efektif jika masih ada dualisme administrasi agraria.

Nomenklatur kelembagaan dalam bentuk badan otorita juga perlu dikritisi terkait dengan tata kelola dan kewenangannya, belajar dari cukup banyak badan otorita yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya Otorita IKN dan Otorita Batam. Dikhawatirkan, lembaga berbentuk badan otorita tidak memiliki kewenangan dan kekuatan yang cukup untuk mensinkronkan kebijakan, regulasi, dan melakukan eksekusi atas konflik agraria secara komprehensif.

5. Kementerian ASDL - usulan Tim Agraria Komnas HAM (2025)

Skenario ideal lainnya adalah pembentukan kementerian agraria, sumber daya alam dan lingkungan hidup (ASDL). Skenario ini dipandang dapat mengakhiri ego sektoral antara dua kementerian selama pemerintahan Joko Widodo (2014-2024), yakni kementerian ATR BPN dan Kementerian KLHK. Penyatuan ini akan menghilangkan ego sektoral dan disharmoni regulasi yang dikeluarkan masing masing kementerian, yang telah dibahas dalam peta jalan ini. Tantangannya adalah dinamika yang potensial terjadi dimana masing masing kementerian tidak akan dengan mudah diintegrasikan.

Tantangan lain, penyatuan kementerian bukan persoalan mudah, serta tidak bisa lantas menyelesaikan persoalan. Hal ini karena penyatuan akan membutuhkan kesepahaman dalam membangun sinergi dan kewenangan, sehingga diperlukan adanya kepemimpinan yang kuat dan tegas. Disamping itu, penyatuan juga membutuhkan adanya sinkronisasi regulasi, dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya, sehingga membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Sedangkan pada sisi lain, begitu kementerian dibentuk, harus mulai siap bekerja dan melayani masyarakat.

6. Rekomendasi Berdasarkan Kriteria

UUD 1945 Penqadilian Khus Kelembagaan Kelembagaan Eksekutif Yudikatif CoordinasiLintas Sekto KRITERIA KELEMBAGAAN Lembaga Partisipasi di bawah Bermakna Kartik Agraria Presiden

Gambar 14 Rekomendasi Kriteria Kelembagaan

Komnas HAM, melalui peta jalan ini, juga merekomendasikan kriteria yang dibutuhkan sebagai pra-kondisi terciptanya penyelesaian agraria yang berkeadilan. Kriteria kelembagaan yang ideal dalam menangani dan menyelesaikan konflik agraria diantaranya sebagai berikut:

a. Kelembagaan eksekutif agraria harus mengacu pada isi dan kewenangan yang diatur dalam UUD RI 1945 dan UUPA yang berwenang mengkoordinasikan sektor-sektor yang mengatur dan mengelola bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia.

b. Lembaga penyelesaian konflik agraria harus dibentuk dan berada di bawah langsung presiden sehingga mampu mengorkestrasi lintas sektor, mengkoordinasi, dan memutuskan kebijakan yang mengikat semua pihak dengan dukungan kewenangan, aparatur, dan anggaran yang memadai.

c. Penyelesaian konflik agraria bukan hanya mengenai status hukum atas tanah dan sumber daya alam yang diperebutkan, melainkan juga mengenai pemulihan (remedy) atas korban-korban yang menderita.

d. Selain eksekutif, penyelesaian konflik agraria mensyaratkan pentingnya Kelembagaan yudikatif, seperti Pengadilan Agraria. Badan ini secara ideal berada di lingkup badan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung, yang menangani konflik agraria, dimana majelis hakimnya terdiri atas hakim karir dan hakim ad-hoc. Mendorong lahirnya Pengadilan Agraria dengan syarat kapasitas jaksa dan hakim memiliki kualifikasi keilmuan dan pengalaman terkait permasalahan agraria.

e. Membuka ruang partisipasi bermakna organisasi masyarakat sipil dan korban konflik agraria dalam merancang, merumuskan, serta ikut serta dalam kelembagaan agraria, SDA, dan LH baik di lingkup kelembagaan eksekutif maupun yudikatif.

C. Rekomendasi Regulasi

Dalam konteks Regulasi, Komnas HAM merekomendasikan secara umum dan secara khusus sebagai prakondisi menuju penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan, masing masing sebagai berikut.

1. Rekomendasi Umum

a. Pemerintah dan DPR wajib memastikan regulasi agraria dan SDA selaras dengan nilai, prinsip, dan norma-norma hak asasi manusia, sebagaimana amanat Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Oleh karena itu, perlu revisi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait Agraria dan SDA dengan mengakomodasi partisipasi bermakna masyarakat, yakni diantaranya terkait dengan pertanahan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, barang milik negara/daerah termasuk pesisir dan pulau pulau kecil.

b. DPR dan Pemerintah perlu menghadirkan regulasi terkait pemenuhan, pelindungan, dan pemulihan hak-hak korban konflik agraria dan SDA di level Undang Undang. Di dalam penyusunannya, wajib menghormati dan memenuhi partisipasi publik secara bermakna sebagaimana Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yaitu: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

c. DPR dan Pemerintah perlu menghadirkan regulasi terkait pemenuhan dan pelindungan Pembela HAM di bidang agraria, sumber daya alam dan lingkungan hidup

2. Rekomendasi Berdasarkan Delapan Pola Konflik Agraria

Rekomendasi berdasarkan Sektor (Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, BMN/BMD, Aset TNI/Polri, dan Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil):

Melakukan revisi atas peraturan, keputusan, dan kebijakan sektoral a supaya selaras dengan UUPA, hak asasi manusia, dan efektif dalam menangani konflik agraria, dengan merujuk pada tabel rekomendasi perubahan pasal-pasal dalam dokumen ini.

Memperbaiki proses dan prosedur penerbitan perizinan sektoral baik b yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah supaya lebih partisipatif dan transparan, sejak dalam tahap perencanaan, implementasi hingga evaluasi perizinan.

C Meninjau ulang penetapan status hutan, konsesi perkebunan, dan konsesi pertambangan khususnya yang berkonflik dengan masyarakat, dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat hingga memastikan tercapainya target penetapan dan tata batas fisik hutan secara penuh.

d Mengutamakan dialog dan menghormati hak berekspresi dan hak berkumpul masyarakat terdampak dalam menangani konflik agraria.

e Menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat dalam penanganan konflik agraria dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif khususnya untuk kelompok rentan dan marjinal.

f Membangun dan melaksanakan mekanisme penanganan konflik agraria yang disertai dengan pemulihan hak-hak korban konflik agraria.

g Membangun kapasitas dan kapabilitas aparatur negara termasuk penegak hukum tentang penerapan HAM dalam penanganan konflik agraria, diantaranya merujuk pada SNP No. 7/2021 tentang HAM atas TSDA.

3. Rekomendasi berdasarkan kekhususan dan/atau Keistimewaan.

Dengan belajar pada kasus-kasus agraria terkait PSN dan keistimewaan DIY bidang pertanahan, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:

a. Meninjau ulang peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus atau istimewa supaya selaras dengan UUPA dan hak asasi manusia.

b. Memperbaiki proses dan prosedur penerbitan peraturan yang dikeluarkan dalam konteks kekhususan atau keistimewaan supaya lebih partisipatif dan transparan, termasuk dalam tahap implementasi dan evaluasi.

c. Melaksanakan kewenangan berkaitan dengan kekhususan atau keistimewaan secara akuntabel dan berperspektif pada kelompok rentan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Memastikan setiap tahap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan, dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, memenuhi hak berekspresi dan hak berpartisipasi masyarakat secara bermakna

e. Mengutamakan dialog dan menghormati hak berekspresi masyarakat yang terdampak oleh kewenangan yang berkaitan dengan kekhususan atau keistimewaan.

f. Mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani konflik agraria terhadap kelompok rentan dan marjinal diantaranya menerapkan mekanisme Anti SLAPP.

g. Membangun dan melaksanakan mekanisme penanganan konflik agraria disertai dengan pemulihan hak-hak korban konflik agraria.

h. Membangun kapasitas dan kapabilitas aparatur negara termasuk penegak hukum tentang penerapan HAM dalam penanganan konflik agraria, misalnya mengacu SNP No. 7/2021 tentang HAM atas TSDA.

i. Memastikan tidak ada tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan terkait Daerah Istimewa dan atau penyebutan lainnya dengan peraturan perundang-undangan setara lainnya

j. Meninjau ulang ketentuan keistimewaan bidang pertanahan dalam UUK untuk memastikan harmonisasi kewenangan kelembagaan terkait pertanahan antara UUK dengan UUPA dan peraturan perundang-undangan terkait pertanahan lainnya.

k. Memastikan penguasaan warga negara atas tanah dan sumber daya alam secara adil dan tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan sejarah sosial dan ekonomi penguasaan atas tanah.

I. Perlunya mekanisme khusus dalam penanganan konflik agraria terkait keistimewaan DlY bidang pertanahan yang sifatnya independen dan kapabel, misalnya melalui mekanisme mediasi oleh lembaga independen.

4. Rekomendasi Internal Komnas HAM

1. Merekomendasikan untuk memperkaya klasifikasi data dasar Pengaduan terkait konflik Agraria di Bidang Pengaduan Komnas HAM, diantaranya dengan menyertakan data dan informasi terkait jumlah korban per kasus, dan luas wilayah yang menjadi sumber konflik. Korban terdiri dari korban langsung dan tidak langsung, dengan taksonomi yang jelas menyangkut orang, keluarga (KK), dan gender, termasuk luasan dalam satuan Hektar (Ha). Jika informasi yang valid dan terverifikasi tidak tersedia, maka pengadu diperkenankan untuk memberikan penaksiran jumlah indikatif korban langsung dan tidak langsung, dan luasan indikatif sumber konflik.

2. Merekomendasikan pembentukan satuan tim kerja lintas biro untuk menangani aduan dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria sebagai bagian melaksanakan Peta Jalan ini termasuk memastikan tindak lanjut rekomendasi Peta Jalan dengan memakai dasar Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM.

3. Melanjutkan kajian pada pola-pola yang belum termasuk dalam 8 (delapan) pola konflik agraria dalam dokumen ini. Beberapa diantaranya adalah konflik agraria berbasis perkotaan, dan memperluas kajian konflik agraria di daerah khusus baru seperti IKN, Aceh, dan Papua.

4. Melakukan advokasi Peta Jalan ini kepada DPR, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan yang relevan.

5. Merekomendasikan Peta Jalan ini sebagai panduan kepada bidang bidangbidang layanan publik Komnas HAM dalam rangka penanganan kasus terkait.

6. Komnas HAM perlu melakukan kajian pembuatan panduan pengalihan status BMN/BMD berbasis HAM.

7. Komnas HAM perlu melakukan kajian pembuatan panduan penanganan konflik agraria dan SDA berbasis HAM untuk Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Peradilan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 jo. UU No. 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan DIY.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian atas UU P3.

Putusan Perkara No 199/Pdt.G/2000/PN.Bks jo. Putusan No. 208/Pdt/2002/PT.BDG jo. Putusan No. 2630 K/Pdt/2003 jo. Putusan No. 218 PK/Pdt/2008 tentang gugatan Masyarakat Jatikarya Bekasi melawan Dephan/TNI.

Perkara Nomor: 11/Pdt-G/2021 PN Dob tanggal 17 November 2021 jo. Perkara Nomor: 2/PDT/2022/PT.AMB tanggal 2 Maret 2022 tentang gugatan masyarakat Marafenfen Kep. Aru, Maluku, terhadap TNI AL dan BPN RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 72/2010 tentang Perusahan Umum Perum Kehutanan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: K.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-Il/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. Inti Indorayon Utama.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT TPL.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/Menlhk-Il/2015 tentang Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pendaftaran Tantang Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor: K898/I/A/1975 Tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Non Pribumi.

Buku/ Dokumen

Adrian Sutedi. (2011). Hukum pertambangan. Sinar Grafika.

Abrar Saleng. (2007). Hukum pertambangan. Ull Press.

Ida Nurlinda. (2009). Prinsip-prinsip pembaharuan agraria perspektif hukum. Rajawali Pers.

Komnas HAM. (2021). Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tanah dan SDA.

Komnas HAM. (2021). Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak

Kanwil ATR/ BPN DIY. (2024). Bahan paparan dalam lokakarya terbatas agraria dan sumber daya alam dalam keistimewaan DIY bidang pertanahan, 20 November 2024. Komnas HAM dan Pusat Kajian Adat Djojodigoeno FH UGM.

Mahfud, MD. 2012. Politik hukum di Indonesia cetakan ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Noer Fauzi Rahman. (2017). Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia. Insist Pers, Yogyakarta.

Paniradya Keistimewaan DIY. (2024). Bahan paparan dalam lokakarya terbatas agraria dan sumber daya alam dalam keistimewaan DIY bidang pertanahan, 20 November 2024. Komnas HAM dan Pusat Kajian Adat Djojodigoeno FH UGM.

Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, Dian Aries Mujiburahman. 2018. Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia: Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No.1 September 2018.

Dokumen Internasional

Commission on Human Rights. (1993). Resolution 1993/77 on Forced Evictions.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

General Comment No. 7. (1997). The right to adequate housing (Art. 11.1): Forced evictions.

Konvensi ILO 169 tentang Hak Masyarakat Adat.

United Nations High Commissioner for Human Rights. (2006). Fact Sheet No. 25/Rev.1 on Forced Evictions.

Laporan, Data, dan Surat

Badan Registrasi Wilayah Adat (2024). Peta Wilayah Adat di Indonesia.

Forest Watch Indonesia. (2011). Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009. Bogor: FWI

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). Laporan Tahunan Agraria 2023: Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024.

Komnas HAM. (2016). Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Komnas HAM. (2001). Kajian TAP MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Komnas HAM. (2005). Kajian tentang Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA).

Komnas HAM. (2014). Kajian MP3EI dalam Perspektif HAM.

Komnas HAM. (2016). Pelanggaran HAM dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur.

Komnas HAM. (2016). Kajian Pelindungan HAM dan Pelestarian Ekosistem Karst.

Komnas HAM. (2018). Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

Komnas HAM (2018). Panduan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Berbasis HAM.

Komnas HAM (2017). Kertas Posisi Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria dengan Berbasis HAM.

Komnas HAM. (2018). Kajian Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM.

Komnas HAM. (2020). Kajian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Komnas HAM. (2022). Panduan Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM.

Komnas HAM. (2022). Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM (2022). Laporan pemantauan konflik agraria kawasan Danau Toba dengan PT TPL.

Komnas HAM RI. (2024). Data Aduan Komnas HAM RI.

Komnas HAM. (2022). Amicus Curiae atas Perkara Konflik Agraria Masyarakat Adat Marafenfen Kep Aru Maluku melalui Surat Nomor: 1221/PM.00/AC/XI/2022 yang ditujukan kepada PN Dobo.

Komnas HAM. (2014). Surat Rekomendasi No.037/R/Mediasi/VIII/2014 tentang rekomendasi pencabutan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975.

Kementerian Kehutanan. (2024). Bahan presentasi dalam diskusi publik pengenalan draf Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM, 6 Desember 2024.

Kementerian ATR/ BPN. (2024). Bahan presentasi dalam diskusi publik pengenalan draf Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM, 6 Desember 2024.

Menteri Keuangan, Surat No. S-105/MK.01/2006, perihal permohonan persetujuan penghapusan Data Inventarisir Kekayaan Negara (IKN) Tanah Dephan/TNI cq. Mabes TNI di Jatikarya, Bekasi seluas 485.030 m2.

Tanahkita.id (2024). Data aduan konflik agraria di masa pemerintahan Joko Widodo.

Artikel dan Media Online

Apa itu konflik agraria dan contoh-contoh kasus sengketa tanah fenomenal di Indonesia. (n.d.). VOI.id. Retrieved fromhttps://voi.id/berita/310616

Elemen masyarakat adukan kasus pertanahan ke Panja Mafia Tanah DPR. (2022). Antaranews.com. Retrieved fromhttps://www.antaranews.com/berita/3099301

Junimart Girsang DPR minta ATR/BPN respons cepat laporan kasus mafia tanah. (n.d.). Gesuri.id. Retrieved fromhttps://www.gesuri.id/pemerintahan/junimart-girsang-dpr-mintaatr-bpn-respons-cepat-laporan-kasus-mafia-tanah-b2k8uZOgL

Menhan: Sengketa tanah TNI-masyarakat akan diselesaikan baik-baik. (n.d.). Tirto.id. Retrieved from https://tirto.id/menhan-sengketa-tanah-tni-masyarakat-akan-diselesaikanbaik-baik-czwS

Panglima Yudo nyatakan perang kepada penyerobot lahan milik TNI. (n.d.). Tirto.id. Retrieved from https://tirto.id/panglima-yudo-nyatakan-perang-kepada-penyerobot-lahanmilik-tni-gLnM

Sinergi bersama DJKN lakukan penilaian aset TNI-AD. (2024). DJKN Kemenkeu. Retrieved from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-berita/34545

AHY koordinasi dengan Panglima TNI soal lahan-lahan yang masih jadi sengketa. (2024).Kompas.com. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2024/03/03/09432501

Refleksi tiga tahun reforma agraria pemerintahan Jokowi-JK. (n.d.). Konsorsium Pembaruan Agraria. Retrieved from https://www.kpa.or.id/news/blog/refleksi-tiga-tahunreforma-agraria-pemerintahan-jokowi-ik/

LAMPIRAN

REKOMENDASI PETA JALAN JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG

Permasalahan Detail permasalahan Rekomendasi Peta Jalan Detail permasalahan Delapan Pola yang diperoleh dari KonflikAgraria delapan pola konfik agraría Jangka Detail permasalahan dari Jangka Jangka Panjang Konflik aspek kelembagaan Pendek Menengah (6-10 Agraría Kelembagaan agraria, SDA, dan LH (1-2 tahun) (3-5 tahun) tahun) Detail permasalahan dari aspek regulasi agraria, SDA, dan LH Regulasi Pendekatan berbasis HAM (Partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan, dan non diskriminasi)

Permasalahan Detail permasalahan Rekomendasi Peta Jalan (Jangka Pendek, 1-2 tahun) Domein verklaring Review dan transparansi atas perizinan bidang agraria dan SDA Peraturan yang abai HAM Penerapan keadilan restoratif dan pendekatan dialogis Peraturan yang sangat rumit dan berjenjang Pelindungan Pembela HAM ex. penerapan peraturan Anti SLAPP (Kepolisian, (BMN/BMD) Delapan Pola Peraturan yang melampaui batas (Omnibus Merumuskan agenda transisi energi berbasis HAM Membangun mekanisme yang akuntabel atas aset Poiri/ TNI KonflikAgraria Penyusunan peraturan dan perizinan yang Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur negara dan masyarakat di mengabaikan partisipasi dan transparansi (tidak clear and clean) Peningkatan kesadaran HAM bagi aparatur negara dan masyarakat di wilayah Ego sektoral kelembagaan Proyek transisi energi (ex, nikel) Potensi penyalahgunaan wewenang/kekuatan Pelindungan kelompok rentan dalam penyelesaian aset Polri/ TNI Pengampunan kepada masyarakat korban konfik agraria yang dipidanakan Penegakan hukum yang represif (kriminalisasi ) Penegakan hukum atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Lemahnya kapasitas aparatur negara dan masyarakat atas HAM Akselerasi penetapan masyarakat adat oleh pemda dan penetapan hutan adat Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Konflik agraria akut (belum terselesaikan Pemulihan hak warga korban konfik agraria (pendidikan, kesehatan, papan, pangan, dan rasa aman ) Konflik Agraría Kelembagaan Ego sektoral Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi / Multi lembaga sinergitas kelembagaan Overlap kewenangan kelembagaan Meningkatkan monitoring dan pengawasan Minimnya koordinasi / sinergitas bersama atas kebijakan yang berimplikasi pada konflik agraria Tidak adanya lembaga koordinator yang Kajian tentang Pengadilan Agraria efektif Penguatan kebijakan Peta Tunggal (One Map) Tidak adanya Peta Tunggal (konsesi, Memperbaiki tata kelola reforma agraria supaya perizinan, TGHK, dI) Monitoring dan pengawasan yang lemah fokus pada aspek ketimpangan pemilikan/ penguasaan lahan Penegakan hukum yang bias dan tidak memahami subtansi konflik agraria RegulasiyangmenegasikanUUPA Review peraturan sektoral supaya selaras Regulasi Peraturansektoral(UUMinerba dil) dengan UUPA dan HAM PeraturanpelaksanayangmenegasikanUU (PSN) Penyusunan regulasi secara partisipatif dan Instrumencontrol/pengawasanyangdiperlemah transparan (AMDAL, lataruang dil) Penguatan instrumen pengawasary kontrol Penyusunarregulasiyangtidakpartisipatifdan Mendorong pembentukan UU prioritas tidaktransparan (RUU MHA, UUPembela HAM, dII)

Permasalahan

Delapan Pola KonflikAgraria

Konflik

Agraria Domein verklaring Peraturan yang abai HAM Ego sektoral kelembagaan Proyek transisi enengi (ex. nikel) Lemahnya kapasitas aparatur negara dan masyarakat atas HAM perizinan, TGHK, diI) PeraturanpelaksanayangmenegasikanUU (PSN) Domein verklaring Peraturan yang abai HAM (tidak clear and clean) Ego sektoral kelembagaan kelembagaan (AMDAL, tataruang dII)

Detail permasalahan

Kelembagaan

(BMN/BMD)

Peraturan yang melampaul batas (Omnibus Law dan PSN)

Penyusunan peraturan dan perizinan yang (tidak clear and clean)

Potensi penyalahgunaan wewenang/kekuatan dalam penyelesalan aset Poin/ TNI Penegakan hukum yang represif (kriminalisas)

Regulasi

Ego sektoral Multi lembaga

Overlap kewenangan kelembagaan Minimnya koordinasi / sinergitas kelembagaan

Tidak adanya lembaga koordinator yang efektf

Tidak adanya Peta Tunggal (konsesi,

Monitoring dan pengawasan yang lemah

RegulasiyangmenegasikanUUPA Peraturansektoral(UUMinerba diI)

Instrumencontrol/pengawasanyangdiperlemah (AMDAL, tataruang dII)

Penyusunarregulasiyangtidakpartisipatifdan tdaktransparan

Rekomendasi Peta Jalan (Jangka Menengah, 3 - 5 tahun)

Merevisi regulasi supaya selaras dengan UUPA dan HAM Penerapan keadilan restoratif

Penyusunan peraturan Anti SLAPP di Kepolisian

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur negara dan masyarakat di semua wilayah

Peningkatan kesadaran HAM bagi aparatur negara dan masyarakat di semua wilayah

Penyelesaian konflik agraria akut (yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun)

Membentuk lembaga koordinator (ad hoc) di bawah Presiden

Menyusun panduan dan mekanisme monitoring dan pengawasan bersama atas kebijakan yang berimplikasi pada konflik agraria

Pembentukan Pengadilan Agraria di pusat dan deerah

Penerapan peta tunggal (one map)

Merevisi/ membentuk peraturan supaya selaras dengan UUPA dan HAM

Permasalahan

Delapan Pola KonflikAgraria

Konflik

Agraria

Regulasi

Kelembagaan

Detail permasalahan

Peraturan yang sangat rumit dan berjenjang (BMN/BMD)

Penyusunan peraturan dan perizinan yang mengabakan partisipasi dan transparanai

Proyek transisi energi (ex. nikel)

Potensi penyalahgunaan wewenang/kekuatan dalam penyelesalan aset Polri/ TNI

Penegakan hukum yang represif (kriminalisasi)

masyarakat atas HAM

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Konflik agraria akut (belum terselesaikan bertahun-tahun)

Ego sektoral Multi lembaga

Tidak adanya lembaga koordinator yang efektf

Tidak adanya Peta Tunggal (konsesi,

Monitoring dan pengawasan yang lemah Penegakan hukum yang bias dan tidak memahami subtansi konflik agraria

Regulasiyang menegasikarUUPA Peraturansektoral(UUMinerba dil)

PeraturanpelaksanayangmenegasikanUU (PSN) Instrumencontrol/pengawasanyangdiperlemah

Rekomendasi Peta Jalan (Jangka Panjang, 6 - 10 tahun)

dan HAM

Melembagakan keadilan restoratif di institusi penegakan hukum Evaluasi dan perbaikan atas peningkatan kapasitas dan

Penyelesaian lebih lanjut atas konflik agraria akut (yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun)

Membentuk lembaga / kementerian koordinator SDAL (permanen) di bawah Presiden

Monitoring secara kontinyu untuk memastikan setiap peraturan selaras comply dengan UUPA dan HAM

Tahapan Penyusunan dan Advokasi "Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM" 2023-2027

KOMNASHAM RI

Output Sem I

Output Sem II

1. Dokumen review hasil kerja Komnas HAM terkait Agraria (Tim Agraria atau dengan nama lain) Komnas HAM dari waktu ke waktu (2010-2022);*

2. Dokumen review hasil dan dampak Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, 2014-2015);

3. Persiapan Kajian Nasional Konflik Agraria (luar kawasan hutan).

1. Pertemuan antara Komnas HAM dengan K/L/D/S terkait kerjasama penanganan konflik agrarian berbasis HAM (Komnas HAM sebagai Hub);*

2. Terbentuknya Tim Penyusun Peta Jalan Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM (tim ahli dari dalam dan luar Komnas HAM) yang dilengkapi Kerangka Kerja, strategi dan desain kerja bersama.;

Jangka Pendek (2024-2025

Outcome / Jangka Menengah (2026- 2027) www.k

3. Terselenggaranyadiseminasidan publikasihasil kajian (laporan, summary,phampletbuku, policy brief).

1. Tersusunnya dokumen Peta Jalan PenyelesaianKonflik Agraria berbasis HAM (Peta Jalan);

2. Diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan "Peta Jalan" kepada multi pihak utamanya KL terkait (ATR/BPN, Kemenhut, KementerianBUMN, Kemendes, Kemendagri Kemenkeu, dll);

3. Peta Jalan menjadi referensi para pihak, utamanya Pemerintahdalam menanganikonfik agraria;

4. Kesepahaman antara Komnas HAM dengan K/L/D/S untuk implementasi Peta Jalan dalam kebijakan K/L/D/S.

Dampak (Impact)

1. DiimplementasikannyaPeta Jalan oleh K/L/D/S;

2. Adanya kebijakan pemulihan dan pemenuhanhak-hak korban konflik agraria.

1. Berkurangnyakuantitas pelanggaranHAM terhadap masyarakatkorban konflik agraria; 2. Dipulihkan dan dipenuhinyahak-hak korban konflikagraria.

anusia untuk semuc

KOMNAS HAM RI

KOMNAS HAM Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia