Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2024
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum 2024
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KAJIAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PILIH KELOMPOK RENTAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2024
Tim Penyusun
Penanggung Jawab:
Saurlin P Siagian
Pengarah:
Esrom Hamonangan Panjaitan
Editor:
Mimin Dwi Hartono
Penulis:
Muhammad Nur Ramadhan | Nadia Farikhati
Kontributor:
Delsy Nike | Ono Haryono | Kania Rahma Nureda | Mardhika Agestyaning Hermanto Arief Ramadhan | Febriana Ika Saputri | Purwanti
Tata Letak dan Desain Sampul:
Komnas HAM RI
Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Jalan Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat
KATA PENGANTAR
Hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa tidak boleh ada yang merusak, menghapus, atau mengurangi hak pilih warga negara, kecuali dalam situasi tertentu yang ditetapkan oleh undangundang. Ketentuan lainnya dalam UUD NRI 1945, seperti Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (5), serta Pasal 23 Ayat (1) UU HAM, juga mendasari kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan wakil-wakil mereka melalui Pemilihan Umum. Oleh karenanya, penting untuk mencermati bagaimana perwujudan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai duty bearer menjamin pemenuhan dan aksesibilitas kelompok rentan pada pemilihan umum berdasarkan prinsip non diskriminasi.
Perwujudan dan pemenuhan hak pilih bagi setiap warga negara sejatinya harus berpijak pada prinsip non diskriminasi, termasuk bagi kelompok rentan. Pasal 28D UUD NRI 1945 menegaskan martabat manusia yang setara di hadapan hukum dan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kerentanan dan hambatan yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia, termasuk hak memilih dan hak untuk dipilih. Namun, sejauh ini perhatian Negara terhadap kelompok rentan dalam pelaksanaan pemilihan umum belum cukup memberikan pelindungan dan pemenuhan hak pilih. Salah satu hal yang diduga masih menjadi penyebabnya adalah masih kurangnya pemahaman atas kerentanan dan kekhususan yang dimiliki oleh kelompok rentan itu sendiri.
Sehubungan dengan situasi dan kondisi tersebut, Komnas HAM RI melalui Subkomisi Pemajuan HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian berdasarkan mandat Pasal 89 ayat (1) huruf e UU HAM melaksanakan pengkajian tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak pada 2024. Kelompok rentan dengan bentuk kerentanannya masing-masing membutuhkan tindakan konkret untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serta perlengkapan kepemiluan layak dan memadai bagi tiap kelompok rentan. Kebijakan yang tegas dan implementasi yang konsisten sangat penting untuk menghilangkan hambatan fisik dan memastikan inklusivitas dalam proses pemilihan umum.
Komnas HAM RI menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengkajian ini, terutama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Migrant Care, Komite Independen Pemantau Pemilu, DEEP Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat, PPUA Disabilitas, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, tim penulis, editor dan kontributor, maupun pihak lainnya. Semoga laporan kajian ini menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam upaya menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala di Indonesia.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian
Saurlin P. Siagian
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..iii DAFTAR ISI .V BAB 1. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. B. Rumusan Masalah C. Metode Penelitian. D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian E. Sistematika Laporan BAB 2. HAK PILIH SEBAGAI HAK MENDASAR SETIAP WARGA NEGARA ...8 A. Istilah dan Pengertian Hak Pilih B. Hak Pilih sebagai Hak Mendasar... ...9 C. Urgensi Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan. ..10 BAB 3. KELOMPOK RENTAN DALAM PEMILIHAN UMUM .12 A. Konsep Kelompok Rentan . ..14 B. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu sebagai Panduan dan Pedoman untuk Memastikan Hak Kelompok Rentan Dalam Pemilu... …15 C. Pilihan Kelompok Rentan dalam Penelitian. ..16 BAB 4. SITUASI DAN KONDISI PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK MEMILIH KELOMPOK RENTAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2024... …… 17 A. Penyandang Disabilitas.. ..18 B. Kelompok Lanjut Usia (Lansia) ..23 C. Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. ..25
D. Pekerja..... ...32 E. Tenaga Kesehatan dan Pasien Rumah Sakit. ...36 BAB 5. ANALISIS HAK PILIH KELOMPOK RENTAN DALAM PEMILIHAN UMUM.... ..….39 A. Tahapan Krusial. ..39 B. Pengalaman Empat Pemilu. ..40 C. Akses Hak atas Informasi Bagi Kelompok Rentan Masih Mengkhawatirkan......48 D. Diskriminasi Hak Pilih Kelompok Rentan pada Tahapan Pemungutan Suara.....49 E. Pengarusutamaan Pelindungan Hak Pilih Kelompok Rentan Belum Optimal......50 BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI … 52 A. Kesimpulan ..... .52 B. Rekomendasi. ..53 DAFTAR PUSTAKA .56
BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu prinsip mendasar dalam pemilihan umum yang demokratis adalah hak pilih universal atau universal suffrage. Hak pilih universal mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Namun, hak pilih universal lebih sering diinterpretasikan sebagai hak memilih, yaitu hak memberikan suara bagi setiap individu dewasa yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menuntut bahwa setiap orang dewasa memiliki hak pilih yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, bahasa, agama, paham politik, kekayaan, atau status lainnya. Hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menegaskan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI 1945 menegaskan persamaan hak politik warga negara dengan menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sejak Pemilu 1955 hingga pemilu pada masa Orde Baru, prinsip hak pilih universal ini tidak menimbulkan masalah, karena undang-undang pemilu yang merujuk pada Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI 1945 menjamin persamaan hak memilih bagi setiap warga negara.
Pelaksanaan hak pilih diatur dalam undang-undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sementara hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, dengan masing-masing hak harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih ini dilindungi dan diakui oleh UUDNRI 1945, memastikan bahwa setiap warga negara yang menggunakan hak pilihnya bebas dari segala bentuk campur tangan, intimidasi, diskriminasi, serta kekerasan yang dapat menghalangi mereka dalam menyalurkan haknya.1
Hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), vang menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada yang merusak, menghapus, atau mengurangi hak pilih warga negara, kecuali dalam situasi tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan lainnya dalam UUDNRI 1945, seperti Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (5), serta Pasal 23 Ayat (1) UU HAM, juga mendasari kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan wakil-wakil mereka melalui Pemilihan Umum.²
Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Idealnya, pemilu diselenggarakan dengan kualitas yang baik dan partisipasi rakyat yang luas berdasarkan prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E Ayat (1) UUDNRI 1945. Pemilu merupakan sarana demokrasi yang mewujudkan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.³
Bagi Indonesia, umur bukan satu-satunya kriteria pemilih. Selain menggunakan umur, yakni genap berusia 17 tahun atau lebih, Indonesia juga menggunakan kriteria lain, yaitu sudah kawin atau sudah pernah kawin. Artinya, meskipun belum berusia 17 tahun, jika sudah kawin atau sudah pernah kawin, seseorang mempunyai hak memilih. Ketentuan ini berlaku sejak Pemilu 1955 hingga saat ini. Sementara sejak Pemilu 1977, yaitu pemilu pertama Orde Baru, undang-undang melarang anggota TNI/Polri untuk mengikuti pemilu. Dengan demikian kerangka hukum pemilu Indonesia mengenal tiga kriteria pemilih: pertama, genap berusia 17 tahun; kedua, sudah kawin atau sudah pernah kawin; dan ketiga, bukan anggota TNI/Polri. Selain itu, masih ada larangan mengikuti pemilu yaitu hak untuk dipilih bagi warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
Dalam pemilu, tidak serta merta setiap warga negara yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin dan bukan anggota TNI/Polri, bisa langsung menggunakan hak pilihnya. Sebab terdapat teknis pelaksanaan pemungutan suara yang harus disiapkan: tempat pemungutan suara (TPS), bilik suara, kotak suara, surat suara, alat coblos/pilih, formulir-formulir yang mencatat hasil penghitungan suara, dan lain-lain.
Semua undang-undang pemilu di dunia menyatakan, hanya warga negara yang namanya tercatat di dalam daftar pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya.4 Ketentuan administratif tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sebab berdasarkan daftar pemilih itu surat suara dan perlengkapanya dapat dihitung dan disiapkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga pada hari pemungutan suara tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak bisa memilih gara-gara tidak mendapatkan surat suara dan perlengkapannya.
Penentuan dan jaminan terhadap hak pilih di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK).
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional memiliki peran penting dalam menginterpretasikan dan menegakkan UUD 1945 terkait hak-hak sipil dan politik, termasuk hak pilih. Putusan MK sering kali menjadi acuan dalam mengklarifikasi dan memperluas pemahaman mengenai hak pilih warga negara, sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tersebut dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hak pilih di Indonesia adalah Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat digunakan sebagai bukti pemilih, memberikan kemudahan akses bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya apabila pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara itu, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 mengatur penggunaan surat keterangan perekaman dan ketentuan pindah memilih, yang memperluas kesempatan bagi pemilih yang berada di luar domisilinya untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu. Kedua putusan ini memperlihatkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjamin inklusivitas dan aksesibilitas hak pilih bagi seluruh warga negara.
Selain dua putusan tersebut, Putusan MK Nomor 135/PUU-VII/2015 juga memiliki pengaruh signifikan terhadap status pemilih pemilu bagi penyandang disabilitas mental. Putusan ini menegaskan bahwa negara harus mengakui kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental dan melindungi hak pilih mereka. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap hak sipil dan politik bagi penyandang disabilitas mental, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental tetapi juga mengukuhkan komitmen negara dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan non-diskriminatif.
Namun dalam praktik, ketentuan administratif tersebut jika tidak diterapkan secara hati-hati justru bisa menghilangkan hak warga negara untuk memilih. Hal ini terutama bisa menimpa kelompok masyarakat rentan, yaitu warga negara yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau berada dalam kondisi sosial budaya tertentu sehingga tidak mampu mengakses proses pendaftaran pemilih akibatnya nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih. Oleh karena nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih, maka mereka tidak bisa mengunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Tidak hanya persoalan pendaftaran pemilih yang berpengaruh pada hak pilih seseorang. Ketiadaan akses untuk mendapatkan informasi pada saat tahapan kampanye dan tidak tersedianya akses yang memadai pada saat hari pemungutan suara juga menjadi problem serius yang mengancam dan menghilangkan hak pilih seseorang.
Setidaknya terdapat empat kelompok masyarakat rentan yang harus mendapatkan perhatian, yaitu penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia (lansia), tahanan dan warga binaan, pekerja, dan tenaga kesehatan serta pasien rumah sakit. Keempat kelompok masyarakat rentan tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Penyandang disabilitas hingga saat ini masih mendapatkan hambatan karena masih minimnya aksesibilitas mereka terkait pelaksanaan kepemiluan serta stigma vang diperoleh dari masyarakat sekitar. Kelompok lanjut usia yang mengalami keterbatasan ganda, karena kondisi fisik dan psikososial mereka sehingga terbatas gerak atau mobilisasi dan fisik sehingga rentan tidak mendapatkan informasi yang utuh dan sulit dalam mengakses hal-hal terkait kepemiluan. Tahanan dan warga binaan lembaga pemasyarakatan yang berada dalam kondisi pembatasan ruang gerak dan ruang hidup serta keterbatasan dalam mengakses informasi terkait kepemiluan karena minim ketersediaan sarana dan prasarana di dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Pekerja, dalam hal ini juga termasuk pekerja tambang, pekerja migran, yang notabene berada jauh dari wilayah tempat tinggal atau domisili asal mereka, minim dalam mengakses informasi terkait kepemiluan, maupun pemahaman dari pemberi kerja, menjadikan mereka rentan untuk mengalami hambatan dalam pemenuhan hak dalam pemilihan umum. Tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit, karena ketidakmampuan dan kondisi pekerjaan sehingga ada pembatasan untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain saat bertugas mengingat kondisi kesehatan para pasien di rumah sakit.
Kajian ini akan berfokus pada tiga ruang lingkup: pertama, perkembangan peraturan perundang-undangan dalam menjamin hak pilih kelompok rentan; kedua, implementasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pilih kelompok rentan pada Pemilu 2024; dan ketiga, rekomendasi untuk memastikan terlaksananya hak pilih kelompok rentan pada setiap penyelenggaraan pemilu.
1 Khairul Fahmi. 2017. Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4. Hal. 758.
2 Pembatasan HAM harus memenuhi unsur legalitas, artinya hanya bisa dilakukan dengan undang-undang atau keputusan lain yang setara misalnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3 Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. Hal. 162.
4 Dalam konteks Pemilu Indonesia, ruang pemilih tambahan masih dimungkinkan, namun tetap melalui suatu tahapan administrasi yang berkaitan dengan keperluan logistik Pemilu.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan dalam usaha menjamin hak pilih kelompok masyarakat rentan?
2. Bagaimana implementasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pilih kelompok rentan pada pemilu 2024?
C. Metode Penelitian
Kajian ini akan menganalisis kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak pilih dalam pemilihan umum bagi kelompok rentan dan menggambarkan situasi penikmatan hak pilih kelompok rentan.
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dalam menjawab pertanyaan "bagaimana" dan menggambarkan secara deskriptif situasi yang terjadi pada lokus kajian. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.5
Kajian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan menggali informasi dilapangan (field research) untuk menganalisis atau mengetahui sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang ada berjalan secara efektif.6
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan kajian lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus dengan stakeholder terkait. Kajian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang lebih lengkap dan akurat, sebagai penunjang data sekunder. Dalam kajian lapangan digunakan pedoman wawancara mendalam yang terutama berisikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dikembangkan lebih lanjut pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang memiliki pengetahuan dan pihak yang terdampak.
Diskusi kelompok terfokus mengundang pemerintah pusat, lembaga penyelenggara pemilihan umum, organisasi masyarakat sipil, akademisi ahli, yang merepresentasikan dari masing-masing kelompok rentan yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, data statistik, dan peraturan tertulis, bahan dokumentasi, serta artikel cetak maupun elektronik terkait dengan kajian ini.
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
Kajian ini dilaksanakan berangkat dari adanya kewajiban pemerintah sebagai duty bearer menjamin pemenuhan dan aksesibilitas kelompok rentan pada pemilihan umum berdasarkan prinsip non diskriminasi. Akan tetapi, dalam kajian ini hanya memfokuskan bagi 5 (lima) kelompok rentan yang menurut Komnas HAM penting untuk diperhatikan langsung dan diupayakan oleh penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum. Fokus dalam kajian ini adalah pada penikmatan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum, di antaranya:
1. Penyandang Disabilitas, yang kerap mendapatkan hambatan dalam pemenuhan hakhak asasi manusia karena masih minimnya akses kelompok disabilitas terkait kepemiluan maupun mendapatkan stigma dari masyarakat sekitar.
2. Kelompok lanjut usia (Lansia), karena kondisi fisik maupun psikososial sehingga memiliki keterbatasan mobilitas, informasi, administrasi, dan pengetahuan dan pemahaman terkait kepemiluan.
3. Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, karena dalam kondisi dibatasi ruang hidup dan ruang gerak mereka sehingga terbatas dalam mengakses informasi terkait kepemiluan serta terbatas ketersediaan sarana dan prasarana di dalam rumah tahanan maupun lembaga pemsyarakatan.
4. Pekerja, karena kondisi yang banyak jauh dari tempat tinggal atau domisili, serta adanya tuntutan pekerjaan yang membatasi aksesibilitas mereka terhadap informasi terkait kepemiluan, serta pemahaman dari para pemberi kerja.
5. Tenaga Kesehatan dan Pasien Rumah Sakit, karena ketidakmampuan dan kondisi pekerjaan sehingga ada pembatasan untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain saat bertugas mengingat kondisi kesehatan para pasien di rumah sakit.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kewajiban mengenai peta situasi penikmatan hak pilih bagi kelompok rentan dan langkah-langkah yang wajib diambil oleh pemerintah terkait pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 98.
6 Ibid., hlm. 52.
E.Sistematika Laporan
Hasil penelitian dan kajian akan disusun dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada stakeholder terkait, baik dari pihak pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi dan akademisi, dan Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Saat dan Pasca Pemilu Serentak 2024, yang disusun secara paralel dengan laporan kajian ini. Adapun sistematika laporan kajian ini adalah sebagai berikut:
Bab 1. Pendahuluan
Bab ini mendeskripsikan urgensi penelitian dan kajian tentang situasi dan kondisi hak pilih bagi kelompok rentan yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, serta sistematika laporan.
Bab 2. Hak Pilih sebagai Hak Mendasar Warga Negara
Bab ini ahas mengenai konsep hak pilih sebagai hak mendasar bagi setiap warga negara, termasuk kelompok rentan. Dalam bab ini akan menjelaskan bahwa seabagai hak fundamental yang dimiliki, penerapan hak pilih seseorang tidak boleh didiskriminasi dan bahkan harus dijamin oleh negara dan perangkatnya.
Bab 3. Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum
Bab ini menjelaskan mengenai pilihan kelompok rentan yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini. Mengingat dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum menetapkan sembilan belas kelompok rentan, namun dalam kajian ini hanya akan fokus kepada empat kelompok rentan.
Bab 4. Situasi dan Kondisi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024
Bab ini akan mengurai hasil temuan lapangan terkait implementasi pelindungan hak pilih kelompok rentan. Data yang akan diuraikan didapatkan dari hasil pemantauan dan juga hasil wawancara mendalam dengan stakeholder kepemiluan.
Bab 5. Analisis Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum
Bab ini akan secara komperhensif menganalisis perkembangan pengaturan mengenai jaminan hak pilih bagi kelompok rentan yang akan disandingkan dengan implementasi pelindungan hak pilih kelompok rentan secara empirik. Dalam bab ini akan diidentifikasi faktor apa saja yang masih menjadi persoalan dari pelindungan hak pilih kelompok rentan.
Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab ini merupakan bagian penutup yang akan menyimpulkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap pembahasan dalam kajian ini.
BAB 2. HAK PILIH SEBAGAI HAK MENDASAR SETIAP WARGA NEGARA
A.Istilah dan Pengertian Hak Pilih
Dalam rumpun hak politik, terdapat hak memilih atau rights to vote dan hak untuk dipilih atau rights to be elected' atau rights to be a candidate. Keduanya merupakan dua jenis hak yang berbeda, artinya terdapat beberapa istilah yang digunakan terkait hak pilih, yaitu "hak memilih" dan "hak untuk dipilih", dan juga ada istilah "hak pilih" atau suffrage.®
Terminologi "hak memilih" dan "hak pilih" merupakan dua istilah yang digunakan dalam undang-undang terkait pemilihan umum seperti UU Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 42 Tahun 2008, dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Hanya saja, istilah “hak untuk dipilih” sama sekali tidak ditemukan dalam ketiga undang-undang tersebut. Istilah yang digunakan dengan maksud yang sama dengan "hak untuk dipilih" adalah "hak mencalonkan diri".sehingga dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah "hak untuk dipilih" tidak digunakan secara eksplisit, melainkan dipakai dengan istilah lain. Lebih jauh, "hak untuk dipilih" lebih banyak ditemukan dalam Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, seperti dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Dalam dua putusan tersebut digunakan dengan istilah "hak pilih", baik hak pilih aktif atau "hak memilih" maupun hak pilih pasif atau "hak untuk dipilih".9
Hak pilih atau the suffrage diartikan sebagai hak suara, tindakan memilih, hak istimewa untuk memberikan suara dalam pemilu, dan hak pilih universal.1º Sedangkan "hak memilih" diartikan sebagai hak mengekspresikan pilihan11 atau hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Secara operasional diartikan sebagai hak bagi setiap warga negara dewasa untuk memilih dalam suatu pemilihan.1² Orang yang memiliki hak pilih disebut juga sebagai pemilih (voter).
Selanjutnya hak untuk dipilih atau sebagai calon (rights to be a candidate) diartikan sebagai hak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai kandidat dalam pemilu. Dengan kata lain, hak dipilih adalah hak untuk ikut bersaing dalam pemilihan.13 Orang yang menggunakan haknya untuk dipilih disebut sebagai calon (candidate). Dari istilah-istilah tersebut dapat dipahami bahwa istilah "hak pilih" dapat dimaknai lebih luas karena ia dapat mencakup "hak memilih" dan "hak dipilih". Namun, dalam tulisan ini memaknai hak pilih sebagai hak pilih aktif (hak memilih).
7 Istilah tersebut digunakan dalam ICCPR, Pasal 25 huruf b.
8 Istilah ini digunakan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR atau DUHAM), Pasal 21 ayat (3).
9 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Op.Cit., hlm.42. dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Op.cit., hlm. 70.
10 Henry Campbell Black, 1968, Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, ST. Paul, Minn, Wet Publishing Co., hlm. 1602.
11 Ibid., hlm. 1784.
12 International IDEA, Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Seri Buku Panduan, hlm. 117.
13 Ibid., hlm. 118.
B. Hak Pilih sebagai Hak Mendasar
Hak pilih merupakan hak fundamental yang tidak dapat ditawar. Secara istilah, fundamental diartikan sebagai "bersifat mendasar" atau pokok.¹4 Hak fundamental berarti hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar bagi setiap orang, khususnya dalam kehidupan bernegara. Erwin Chemerinsky mengemukakan, bahwa hak pilih dikatakan sebagai hak fundamental adalah karena hak pilih merupakan esensi dari masyarakat demokratis.15 Dengan hak tersebut, masyarakat memilih pemerintahan dan meminta pertanggungjawabannya.
Sebagai hak fundamental, hak pilih juga bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional warga negara. Tepatnya, bagian dari hak sipil dan politik yang dikenal sebagai generasi pertama HAM.16 Dalam rumpun hak sipil politik terdapat hak politik atau dapat juga disebut sebagai hak-hak partisipasi politik dalam arti sempit, yaitu hak umum untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, hak memilih, dan hak untuk dipilih.17
UUD NRI 1945 telah memuat asas "jujur" dan "adil" sebagai bagian dari prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, hal tersebut termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Perwujudan asas-asas tersebut salah satunya melalui kebijakan pembatasan tertentu terhadap 10 komponen pemilu yang demokratis,18 termasuk hak pilih (suffrage rights).
Pembatasan hak pilih sangat dimungkinkan karena hak pilih tidak bersifat mutlak dan mungkin tergantung pada pembatasan-pembatasan tertentu.19 Hanya saja, keadaankeadaan yang dapat menjadi dasar pembatasan atau pengangguhan hak seseorang harus secara jelas dinyatakan,20 dan tidak mengganggu kebebasan rakyat untuk mengungkapkan pendapat.
Dengan demikian, pembatasan sesungguhnya dapat dilakukan asal dilakukan secara wajar, tidak sewenang-wenang, untuk memenuhi tuntutan keadilan, dan diatur secara tegas dalam hukum pemilu. Sepanjang hak memilih dan hak dipilih dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang masih wajar dan tidak sewenang-wenang, maka pembatasan tersebut masih dapat dibenarkan.
14 Tim Redaksi, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia (EdisiKetiga), Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 322.
15 Erwin Chemerinsky, Constituional Law, Principles dan PoliciesI (fifth edition), New York: Wolters Kluwer, 2015, hlm. 1263.
16 Satjipto Rahardjo, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya, dalam Muladi (Ed.), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Refika Aditama, 2009, hlm. 219.
17 ICCPR, hlm. 25.
18 Sepuluh komponen pemilu yang demokratis sebagaimana dinyatakan oleh Office for Democratic Institutions and Humans Rights, yaitu: sistem pemilu, pengaturan distrik atau daerah pemilihan, administrasi pemilu, hak pilih dan pendaftaran pemilih, pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilih, kandidat partai politik dan pendanaan kampanye, akses media dan perlindungan kebebasan berbicara dan berekspresi di dalam kampanye, pemantauan pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu; dalam Janedri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 43-44.
C. Urgensi Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan
Hak memilih dalam pemilihan umum merupakan sebuah hak fundamental yang menjadi fondasi demokrasi bagi setiap warga negara. Kemampuan untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan negaranya. Namun demikian, hak ini tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi hanya melalui undang-undang dan putusan pengadilan.
Kehadiran hak pilih telah diakui secara tegas dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, serta diatur lebih rinci dalam UU Pemilu dan UU HAM. Hal ini menegaskan pentingnya hak memilih sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa kecuali.
Tidak memenuhi hak memilih seseorang merupakan bentuk diskriminasi yang serius. Diskriminasi semacam itu dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pengabaian pendataan pemilih kepada kelompok tertentu, pembatasan akses informasi, atau pegabaian aksesibilitas pemungutan suara. Pada dasarnya, hak memilih yang sudah memenuhi syarat dalam UU Pemilu merupakan hak yang inheren dan tidak boleh dicabut atau disalahgunakan oleh siapapun.
Kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, pekerja perkebunan, tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit, tahanan dan warga binaan dan kelompok rentan lainnya, sering kali menjadi sasaran utama dari diskriminasi dalam pemenuhan hak memilih. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan ekonomi, keterbatasan akses informasi, atau bahkan penindasan politik membuat kelompok-kelompok ini rentan terhadap manipulasi atau penyalahgunaan hak memilih. Oleh karena itu, pelindungan hak memilih untuk kelompokkelompok rentan menjadi suatu keharusan dalam memastikan kesetaraan dan keadilan dalam sistem demokrasi.
Dalam konteks global, banyak negara masih menghadapi tantangan serius terkait dengan diskriminasi dalam hak memilih. Misalnya, beberapa negara menghadapi masalah aksesibilitas fisik terhadap tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam proses pemilihan umum. Selain itu, masih terdapat kasus-kasus intimidasi dan kekerasan politik yang menyebabkan sebagian warga merasa takut untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk mengatasi hambatanhambatan ini dan memastikan bahwa hak memilih setiap individu diakui dan dilindungi.
Peran lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga sangat penting dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Komisi semacam ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan adil, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa takut akan tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Keberadaan lembaga semacam ini merupakan cerminan komitmen suatu negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan inklusif.
Pendidikan politik juga memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya. Melalui pendidikan politik yang inklusif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik dan demokrasi. Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai calon dan platform politik yang diajukan dalam pemilihan umum, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.
Dalam era digital, penting juga untuk memperhatikan aspek keamanan dalam proses pemilihan umum. Ancaman terhadap integritas pemilihan umum dari serangan siber atau propaganda online semakin nyata. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah pelindungan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah upaya-upaya manipulasi atau gangguan dalam proses pemilihan umum melalui media digital.
Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan memperjuangkan hak-hak politik mereka, termasuk hak memilih. Partisipasi aktif dalam proses politik tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kunci untuk memastikan bahwa suara setiap warga negara didengar dan dihargai dalam pembentukan masa depan negara dan masyarakat.
19 Guy S. Goodwin-Gill, Pemilu Jurdil: Pemngalaman dan Standar Internasional, bekerja sama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 1994, hlm. 51-52.
20International IDEA, Op.cit, hlm. 37.
BAB 3. KELOMPOK RENTAN DALAM PEMILIHAN UMUM
Pelaksanaan pemilu bukan hanya memberikan legitimasi terhadap kekuasaan politik atau sekadar prosedur rutin dalam negara demokratis, melainkan merupakan mekanisme utama untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia serta perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diadopsi melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta ditegaskan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dinyatakan pentingnya pemilu yang sejati (genuine election), di mana setiap individu dijamin dan dilindungi kesetaraan haknya dalam pemilu.
Setiap individu yang memenuhi syarat, termasuk kelompok rentan, memiliki hak politik yang setara dalam pemilu, yaitu hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks masyarakat Indonesia, terdapat kelompok rentan, baik individu maupun kelompok, yang secara struktural terpinggirkan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan rentan mengalami diskriminasi dalam proses dan hasil pembangunan, termasuk hak-hak politik mereka dalam pemilu.
Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, kelompok rentan sering kali diabaikan dan hakhaknya terabaikan. Kelompok rentan tersebut termasuk pekerja migran, buruh perkebunan/pabrik/pertambangan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, yang sering kali hak-haknya dalam pemilu diabaikan, baik hak untuk memilih, hak untuk dipilih, maupun hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pengabaian ini terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengabaian data sebagai pemilih, mobilisasi, kesulitan akses teknis dan administrasi, intimidasi, diskriminasi, stigmatisasi, ketidaksetaraan hak, dan politisasi. Misalnya, pengabaian data pemilih penyandang disabilitas yang sering kali terjadi karena perbedaan data antara Kementerian Sosial dan KPU pada setiap pemilu, yang disebabkan oleh lemahnya pendataan dan keengganan keluarga penyandang disabilitas untuk dicatatkan dalam data pemilu.
Selain itu, kerumitan teknis pelaksanaan pemilu dan regulasi kepemiluan yang tidak pasti dan kompleks juga memberikan kontribusi yang merugikan hak-hak kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kelompok rentan sering mengalami persekusi dan politisasi menjelang pemilu untuk meningkatkan elektabilitas calon atau partai politik, seperti penganut atau kelompok agama minoritas, kelompok keragaman seksual dan identitas gender, serta penyandang disabilitas mental. Kelompok rentan diperhatikan hanya pada saat pemilu untuk mendapatkan simpati dan suara mereka.
Kelompok rentan juga mengalami diskriminasi dalam pelayanan kepemiluan, di mana kebutuhan khusus mereka dalam pemilu tidak selalu disediakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyandang disabilitas, dengan berbagai bentuk keberagaman disabilitas, belum dilayani sepenuhnya sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan mereka. Pekerja migran di luar negeri sering kali tidak dapat berpartisipasi maksimal dalam pemilu karena keterbatasan mobilitas ke tempat pemungutan suara atau tidak diakomodasinya hak mereka untuk dipilih. Buruh di sektor padat karya seperti perkebunan juga rentan dimobilisasi untuk kepentingan calon atau partai politik tertentu.
Kelompok rentan menghadapi permasalahan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara dan hak atas informasi yang komprehensif. Minimnya ketersediaan tempat pemungutan suara atau instrumen untuk memilih maupun dipilih yang belum berpihak pada kelompok rentan, ketidakterjangkauan biaya untuk dipilih, serta beragam hambatan lainnya dalam pemilu menambah tantangan yang mereka hadapi. Kelompok rentan sering menghadapi hambatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi mereka, baik dari segi aksesibilitas fisik dan ekonomi, proses administrasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, hingga jenis sanksi dan vonis yang diberikan.
Padahal, hak-hak kelompok rentan ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (2) UU 39/1999, bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 42 UU 39/1999 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Selain itu, Pasal 23 Ayat (1) UU 39/1999 menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Dalam Pasal 43 Ayat (1) UU 39/1999 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 Ayat (2) UU 39/1999 juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilihnya dengan bebas, sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 43 Ayat (3) UU 39/1999 menyatakan bahwa setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
A. Konsep Kelompok Rentan
Terdapat banyak istilah untuk kelompok rentan (vulnerable groups) yang digunakan di banyak negara. Mulai dari 'vulnerable persons' yang kemudian terbagi menjadi 'vulnerable children', dan 'vulnerable adults'; ada pula yang menyebutnya dengan istilah 'adult at risk', 'person at risks', dan seterusnya. Terlepas dari peristilahan tersebut, konsep kelompok rentan melekat pada aspek risiko, yang utamanya dalam kajian ini diskriminasi. Mandelstam, misalnya, mengasosiasikan risiko tersebut dengan kerugian (harm), penyalahgunaan (abuse), penelantaran (neglection), termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (omission). Sebagian literatur membatasi kerentanan pada faktor fisik, yang menyangkut pada kondisi kesehatan, usia, dan psikologis. Namun, dalam pemaknaan lebih luas, kerentanan menyangkut faktor-faktor eksternal seperti sosial, seperti populasi minoritas, dan ekonomi, misalnya, fakir miskin. Adapun, dalam pendekatan HAM, terdapat kaitan erat antara kondisi kerentanan dengan risiko yang dialami dan risiko-risiko tersebut berdampak pada penikmatan hak asasi seseorang.
Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini mengadopsi konsep kerentanan dari teori yang dikembangkan Martha Albertson Fineman. Menurutnya, pemahaman tentang kerentanan tidak melulu bergantung pada analisis identitas subjeknya, melainkan lebih luas lagi: menyangkut struktur sosial yang kompleks. Latar belakang sang teoris sebagai seorang feminis memengaruhi banyak pemikirannya tentang kesetaraan. Teorinya juga menawarkan perspektif baru untuk melihat kerentanan secara lebih jernih, tidak sebatas pada keterbatasan fisik, namun juga perihal akses dan kesempatan. Fineman menjelaskan:
"...Teori kerentanan memandang bahwa 'subjek hukum rentan' (vulnerable subjects) bersifat dinamis secara sosial dan material, berdasarkan pada penjelasan yang lebih kaya tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang sebenarnya dibentuk oleh keadaan kerentanan, yang melekat dan konstan sepanjang perjalanan hidup."
Fineman sendiri pada dasarnya menolak asumsi liberal bahwa manusia adalah subjek yang otonom dan merdeka, yang menurutnya menjadikan penyebab utama pereduksian pelindungan bagi kesetaraan. Baginya, kerentanan lebih dari sekedar identitas; kelompok rentan harus menjadi subjek pusat dalam kebijakan-kebijakan sosial untuk menciptakan kesetaraan yang sesungguhnya, termasuk dalam konteks hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan.
"Manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh hubungan sosial dan institusi. Harus ada implikasi politik dan hukum untuk fakta bahwa kita hidup dalam materialitas yang rapuh yang membuat kita terus-menerus rentan terhadap perubahan, baik positif maupun negatif, dalam keadaan tubuh dan sosial kita."
Sebab setiap manusia pada dasarnya rentan dalam aspek-aspek tertentu, perlakuan khusus dan pelindungan lebih menjadi sebuah keharusan dalam rangka menciptakan kesetaraan penikmatan terhadap martabat manusia. Berpijak pada konsepsi ini, kerentanan harus dilihat melampaui cara pandang legalistik yang berbasis pada identitas. Artinya, subjek rentan bisa timbul dalam berbagai irisan aspek kehidupan, mulai dari faktor biologis, sosialbudaya, ekonomi, hingga lingkungan. Hanya dengan begitu upaya mencapai kebijakan yang berkeadilan secara substansial bisa dicapai.
Berdasarkan hal itu, tanpa bermaksud menciptakan pengertian baru, kelompok rentan secara umum dapat dirumuskan sebagai "kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan intervensi negara berupa pelindungan atau perlakuan khusus, yang karena kondisinya itu membuat seseorang tersebut berpotensi lebih untuk mengalami risiko-risiko tertentu yang dikenali".
B. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu sebagai Panduan dan Pedoman untuk Memastikan Hak Kelompok Rentan Dalam Pemilu
Standar Norma dan Pengaturan (SNP) merupakan dokumen yang disusun Komnas HAM untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat dan mendudukkan norma HAM yang berlaku secara universal di tingkat nasional. Maksud penyusunan SNP adalah agar pelaksanaan prinsip dan norma HAM di Indonesia sesuai dengan prinsip dan norma HAM internasional yang berlaku universal dan non diskriminatif.
Beberapa tujuan yang hendak dicapai dari adanya penyusunan SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu adalah untuk memberikan panduan dan penjelasan bagi negara khususnya lembaga penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu di pusat dan daerah tentang cakupan hak asasi manusia dalam pemilihan umum, sehingga SNP menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kelompok rentan dalam pemilihan umum. Dengan demikian penyelenggara negara mampu menghindari dari adanya kebijakan atau tindakantindakan yang dapat melanggar HAM dan hak-hak kelompok rentan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Selain itu juga untuk memberikan panduan dan penjelasan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kelompok rentan dalam pemilu; memastikan berjalannya proses hukum secara formal maupun informal sesuai standar HAM, dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM dan kelompok rentan dalam pemilu. Termasuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban, serta menghindari potensi penyalahgunaan hukum yang melanggar HAM.
SNP tersebut juga berperan sebagai panduan dan penjelasan bagi para penyusun peraturan perundang-undangan, serta lembaga yang memiliki fungsi legislasi lainnya dalam memastikan keselarasan produk perundang-undangan untuk meningkatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM khususnya hak kelompok rentan dalam pemilu. Sehingga relevan untuk menjadikan SNP tersebut sebagai rujukan penting dalam penelitian ini.
C. Pilihan Kelompok Rentan dalam Penelitian
Penelitian ini setidaknya fokus mengamati empat kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas, lansia, tahanan dan warga binaan, pekerja perkebunan, serta tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit. Setiap kelompok ini memiliki karakteristik unik dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pemilu. Dengan memusatkan perhatian pada empat kelompok ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan spesifik yang mereka hadapi, sehingga dapat meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas dalam pemilu.
Kelima kelompok rentan tersebut memiliki kondisi dan potensi diskriminasi terhadap hak pilih yang berbeda-beda. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan fisik dan sosial yang menghalangi mereka untuk memberikan suara. Kelompok lanjut usia acapkali menghadapi hambatan fisik dan sering termarginalkan dalam penyelenggaraan pemilu. Tahanan dan warga binaan menghadapi kendala hukum dan logistik yang membatasi akses mereka terhadap tempat pemungutan suara. Pekerja perkebunan sering kali berada di lokasi terpencil dengan akses terbatas ke informasi dan fasilitas pemungutan suara. Sementara itu, tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit mungkin terhalang oleh jadwal kerja yang ketat dan kondisi kesehatan yang menghambat partisipasi mereka dalam pemilu.
Penelitian ini menilai bahwa kelima kelompok rentan tersebut merupakan kelompok yang paling rentan terkena diskriminasisepanjang pemilu 2024. Pada beberapa pemberitaan dan pemantauan, keempat kelompok rentan tersebut paling banyak mendapat diskriminasi. Diskriminasi ini bisa berupa ketidakmampuan untuk memberikan suara secara fisik, kurangnya informasi dan pendidikan pemilih yang memadai, atau hambatan struktural lainnya yang mengurangi partisipasi mereka dalam proses demokratis. Dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa hak pilih semua warga negara, termasuk kelompok rentan, terlindungi dan terpenuhi.
BAB 4. SITUASI DAN KONDISI PENGHORMATAN. PELINDUNGAN. DAN PEMENUHAN HAK MEMILIH KELOMPOK RENTAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2024
Situasi dan kondisi pemenuhan hak memilih kelompok rentan dalam pemilihan umum memiliki ciri tersendiri bagi masing-masing kelompok rentan, dimana hal ini tercermin dari temuan fakta, kasus dan data statistik atas keadaan yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam mengakses hak memilih dalam pemilihan umum. Bab ini akan mengungkap fakta dan temuan terkait dengan situasi dan kondisi terkait dengan aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan non-diskriminasi, untuk dapat mendefinisikan bentuk kerentanan yang dialami kelompok rentan ditinjau dalam perspektif HAM.
Pelaksanaan pemantauan dan kajian Komnas HAM dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 difokuskan kepada kelompok rentan (vulnerable groups). Dalam kajian ini terdapat 5 (lima) kelompok rentan yang menjadi fokus perhatian di 14 (empat belas) wilayah provinsi, yaitu penyandang disabilitas, lansia, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pekerja - dalam hal ini pekerja pertambangan, perkebunan, buruh pabrik, tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit umum dan pasien rumah sakit jiwa.
Komnas HAM mencatat pada periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2024 menerima dan memproses aduan terkait permasalahan hak asasi manusia dalam pemilihan umum sebanyak 2 aduan, dengan klasifikasi locus kejadian ada di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Adapun dari aduan tersebut yang mengalami dugaan pelanggaran HAM adalah individu narapidana dan individu penyandang disabilitas. Kemudian, pihak yang diadukan adalah pemerintah pusat (kementerian) dan lembaga negara (non-kementerian). Lebih lanjut, aduan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, dimana ada dugaan pelanggaran HAM terkait hak dipilih dan memilih dalam pemilu serta dugaan ada pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal dalam pelaksanaan pemilihan umum.21
Berdasarkan laporan seluruh tim Komnas HAM yang melaksanakan pemantauan dan kajian lapangan di 14 (empat belas) wilayah provinsi pada pra dan saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 terkait pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam memilih, khususnya bagi kelompok rentan (vulnerable groups) dan/atau pemilih rentan, diperoleh informasi, data, dan fakta sebagaimana yang dipaparkan dalam bab ini.
21 Data Bidang Pengaduan Komnas HAM RI terkait Isu Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum Periode Tahun 2023-2024.
A.Penyandang Disabilitas
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) menyebutkan istilah penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama, dimana untuk berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:
a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan mendasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara
b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas
c. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia
Pasal 4 ayat (1) UU Disabilitas menjabarkan penjelasan dari masing-masing jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.
Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 22,5 juta jiwa, sementara menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat 28,05 juta penyandang disabilitas. Adapun menurut WHO menyebut persentase disabilitas di Indonesia 10 persen dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta jiwa penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan studi lapangan pelaksanaan pemilu serentak Februari 2024, Komnas HAM memperoleh beberapa data pemilih disabilitas di beberapa wilayah yang menjadi wilayah studi lapangan.
Diagram 4.1. Daftar Pemilih Tetap Disabilitas Pemilu Tahun 2024
Total Pemilih DISABILITAS 1.111.311 (0,54%)
Pemilih Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas
Mental 267.150 24,04% Intelektual 56.016 Sensorik Wicara 5,04% 127.866 11,51% Sensorik Sensorik Rungu 301,206 52.970 27.10% 4,77% Sensorik Netra 120.370 10,83% Fisik 486.939 43,82%
Sumber: KPU, 2024.22
Data pemilih disabilitas di Kota Bekasi menurut KPUD Kota Bekasi berjumlah 8.557 orang, dengan kategori 6.309 disabilitas fisik, 229 disabilitas intelektual, 1.095 disabilitas mental, 471 disabilitas sensorik wicara, 128 disabilitas sensorik rungu, dan 325 disabilitas sensorik netra.23 KPUD Kota Bekasi telah melakukan sosialisasi melalui perwakilan organisasi disabilitas yaitu PPDI. Disamping itu juga telah dilakukan simulasi dan masih ada temuan terkait aksesibilitas TPS yang tidak ramah terhadap disabilitas. Namun KPUD Kota Bekasi berupaya untuk memperhatikan akses TPS bagi pemilih disabilitas.
Jumlah kelompok disabilitas di Kabupaten Lebak, menurut data KPUD Kab. Lebak dan Bawaslu Lebak, tercatat sebanyak 6.237 (fisik, intelektual, mental, tuna rungu, tuna wicara tuna netra). Pihak KPU Kab. Lebak telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan kelompok ini dapat memenuhi hak pilihnya yakni melakukan sosialisasi kepemiluan, pendistribusian alat bantu tuna netra ke TPS, mengupayakan tata letak TPS dapat diakses dan tidak terlalu menvulitkan pemilih disabilitas.
Data KPUD Kab. Pandeglang terdapat 3.689 orang kelompok disabilitas yang akan memilih pada Pemilu 2024. Pihak KPUD Kab. Pandeglang telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung agar kelompok disabilitas dapat menggunakan hak pilih mereka, seperti melakukan sosialisasi kepemiluan ke kelompok-kelompok disabilitas, menyediakan alat bantu, memastikan agar akses jalan ke lokasi TPS dapat diakses oleh pengguna kursi roda, serta mekanisme pemungutan suara secara jemput bola ke tempat tinggal disabilitas yang tidak dapat melakukan pemungutan suara secara langsung ke TPS.
KPU Provinsi Banten juga telah melakukan pemetaan kelompok pemilih disabilitas di Provinsi Banten dengan rincian 12.686 disabilitas fisik, 1.432 disabilitas intelektual, 6.451 disabilitas mental, 3.684 disabilitas sensorik bicara, 1.622 disabilitas sensorik rungu, dan 3.529 sensorik netra. KPU Provinsi Banten juga melakukan sosialisasi vang melibatkan kelompok disabilitas dan menggunakan bahasa isyarat agar memastikan informasi kepemiluan dapat dipahami oleh kelompok disabilitas.
Jumlah pemilih disabilitas di Kota Solok dan Kabupaten Solok berjumlah 470 orang yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. KPUD Solok bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait untuk membuat TPS ramah disabilitas. KPUD memastikan lokasi TPS tidak ada jalan atau tangga yang terlalu curam atau tinggi, penempatan bilik suara juga telah disesuaikan, serta petugas TPS juga memperbolehkan jika ada pendamping dari keluarga atau orang terdekat pemilih disabilitas tersebut saat melaksanakan pemungutan suara.
Jumlah pemilih disabilitas yang masuk dalam catatan KPUD Kab. Sambas tercatat sejumlah 3.501 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, ada perbedaan data kelompok disabilitas yang dimiliki oleh KPUD Kab. Sambas (sebanyak 3.501 DPT Disabilitas) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (per 2023 sebanyak 624 orang) sehingga ada potensi disabilitas yang tidak dapat menunaikan hak pilihnya dengan baik.
Daftar pemilih disabilitas di Maluku Tengah tercatat sejumlah 1.657 pemilih yang tersebar di 18 Kecamatan dan 191 Kelurahan/Desa. KPU Daerah dan Bawaslu Maluku Tengah telah melaksanakan sosialisasi kepemiluan kepada kelompok disabilitas di beberapa titik. Adapun di Kabupaten Seram Bagian Barat data pemilih disabilitas sejumlah 408 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan.
Gambar 4.2.
Sebaran Pemilih Tetap Disabilitas Pemilu Tahun 2024
Total Pemilih DISABILITAS 1.111.311(0,54%)
Provinsi dengan Persentase Pemilih Disabilitas Tertinggi
Nusa Tenggara 1,15% Timur DI Yogyakarta 1,06% Sulawesi Barat 0,92%
Kab./ Kota dengan Jumlah Pemilih Disabilitas Terbanyak
Kota Jakarta 19.620 Timur Kota Jakarta 14.041 Barat Kab. Malang 11.723
Sumber: KPU, 2024.24
Kab./ Kota dengan Kategori Pemilih Disabilitas Terbanyak
| Fisik | Intelektual |
| Kota Jakarta Timur (7.610) | Kab. Bandung (705) |
| Mental | Tunawicara |
| Kota Jakarta Timur (7.521) | Kota Jakarta Timur (2.729) |
| Tunarungu Banyumas (887) | Tunanetra Cilacap (1.369) |
Kelompok disabilitas masih mengalami berbagai hambatan dan keterbatasan dalam melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024 pada 14 Februari lalu. Terkait sosialisasi maupun simulasi pemungutan suara, teknis pencoblosan, dan penggunaan alat bantu pencoblosan yang dilaksanakan oleh KPU daerah masih belum didapatkan oleh kelompok disabilitas. Lembaga Pemberdayaan Tunanetra (LPT) Jawa Timur menyatakan jika terkait pelaksanaan pemilu 2024 tidak ada sosialisasi khusus untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh KPU. Misalnya, bagi disabilitas tuna netra tidak diajarkan bagaimana mereka harus mencoblos surat suara yang berbeda-beda dalam satu waktu.
Belum meratanya sosialisasi ini salah satunya juga diakibatkan belum adanya data riil dari KPU terkait data penyandang disabilitas agar menanggulangi hambatan dalam memilih. Hambatan lain adalah terkait pendataan kelompok disabilitas sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh petugas. Fakta di lapangan ditemukan adanya data pemilih kelompok disabilitas yang tidak sesuai karena petugas pendataan tidak dibekali dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan kelompok disabilitas tertentu, misalnya saat mendata disabilitas tuli, maka seharusnya petugas pendataan memiliki kemampuan menggunakan bahasa isyarat atau ada pendamping yang membantu petugas dan disabilitas tersebut.
Pendaftaran pemilih kelompok rentan juga menjadi persoalan serius pada Pemilu Tahun 2024, antara lain pendataan bagi penyandang disabilitas yang belum maksimal. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan sosialisasi ataupun tidak terdaftar sebagai DPT atau tidak dapat mengurus pindah pilih sehingga harus kehilangan hak suaranya. Selain itu pendataan yang dilakukan belum disertai informasi jenis disabilitas yang dimiliki, sehingga akan berpengaruh pada pelayanan saat pemungutan suara yang tidak ramah disabilitas. Temuan di lapangan, didapatkan bahwa warga Panti Sosial UPT Penyandang Disabilitas Mulia Dharma di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat tidak masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS manapun. Hal ini dikarenakan tidak ada satu petugas pendataan yang datang ke panti, pun tidak ada sosialisasi terkait kepemiluan yang diterima oleh penghuni panti dari KPU Daerah Kab. Kubu Raya.
Fakta di lapangan ditemukan adanya pemilih kelompok disabilitas yang sulit mengakses lokasi TPS karena jauh dari tempat tinggal, terlebih saat hari pemungutan di beberapa wilayah hujan sedang-lebat sehingga jalanan menuju lokasi TPS becek dan licin. Selain itu, surat suara khusus braille bagi penyandang tunanetra juga tidak ditemukan di tiaptiap TPS di seluruh wilayah Indonesia.
Hal lain yang menjadi hambatan kelompok disabilitas dalam menunaikan hak memilihnya adalah seperti, bilik pencoblosan yang sempit, meja pencoblosan dan bilik suara yang terlalu tinggi, kondisi kolong meja bilik suara yang tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda, tidak ada jalur khusus kursi roda atau jalanan yang terlalu sempit, lokasi TPS yang menanjak atau turunan curam, tidak adanya pendamping maupun petugas khusus yang membantu saat di lokasi pemungutan suara, tidak ada juru bahasa isyarat, tidak adanya penunjuk jalan atau penunjuk arah yang jelas, maupun antrian panjang yang terjadi di lokasi pemungutan suara, dimana petugas TPS tidak melakukan perlakuan khusus mendahulukan kelompok rentan melakukan pencoblosan.
Temuan lapangan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) terkait pemenuhan hak pilih disabilitas saat pelaksanaan pemungutan suara menyebutkan bahwa, dari 249 TPS yang tersebar di 22 Provinsi, terdapat 109 TPS yang tidak menyediakan alat bantu disabilitas netra untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, 118 TPS tidak menyediakan alat bantu disabilitas netra untuk pemilihan anggota DPD.25
Berbagai permasalahan yang diperoleh kelompok disabilitas juga disebabkan masih kurangnya pemahaman petugas KPPS terkait akses layanan ramah disabilitas, dimana adanya petugas yang dapat memberikan informasi dan mendampingi pemilih disabilitas sangat penting untuk dipastikan ada di tiap-tiap lokasi pemungutan suara. Selain itu, stigma dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga masih terjadi dan dirasakan oleh penyandang disabilitas.
Pelaksanaan pemungutan suara yang ramah bagi kelompok disabilitas ditemukan di TPS Khusus Liponsos Keputih Surabaya, dimana pihak Liponsos bekerja sama dengan Dinas Sosial dan KPU Surabaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penghuni Liponsos terkait kepemiluan, seperti cara membuka surat suara, mencoblos, dan memutar kembali video debat capres dan cawapres. Sebelum melaksanakan pemilu, Kepala Liponsos beserta petugas melakukan simulasi agar teknis pemungutan suara berjalan kondusif, tentunya setiap penghuni Liponsos didampingi oleh petugas pada saat pemungutan suara. Bilik suara cukup memadai untuk pemilih yg menggunakan kursi roda. Akses undakan jalan juga baik, memiliki jalan yang landai untuk pengguna kursi roda. Penghuni Liponsos yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menggunakan kursi roda menjadi prioritas memilih saat pelaksanaan pemungutan suara.
Pelaksanaan pemungutan suara bagi kelompok disabilitas melalui TPS Khusus juga dilaksanakan di Griya PMI Surakarta, dimana terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) berjumlah sekitar 101 orang, dengan rincian 84 pemilih disabilitas mental, 14 disabilitas fisik, 3 disabilitas sensorik bicara. Penetapan penghuni Griya PMI yang layak dan memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan suara telah melalui asesmen yang dilakukan oleh Tim Medis dan Dokter. Hasil asesmen ini kemudian menjadi data awal yang disampaikan ke KPU untuk dimasukan ke dalam DPT. Teknis pelaksanaan pemungutan suara di Griya PMI Surakarta dilakukan dalam 2 metode. Pertama, para penghuni yang secara fisik mampu mengakses TPS dengan berjalan kaki maupun kursi roda diberikan kesempatan untuk melakukan pencoblosan terlebih dahulu. Kedua, pemungutan suara kemudian dilanjutkan dengan para penghuni yang memiliki keterbatasan akses, dengan cara petugas-petugas mendatangi para penghuni di bangsal masing-masing dengan membawa sejumlah surat suara dan juga kotak suara.
22 Diskusi Terfokus dengan Ahli dalam Permintaan Masukan atas Draf Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024 Komnas HAM RI, 20 Juni 2024, bertempat di Depok, Jawa Barat.
23 Data pemilih disabilitas berdasarkan data KPUD Kota Bekasi Tahun 2023 di wilayah Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Rawalumbu, Medan Satria, Bantar Gebang, Pondok Gede, Jatiasih, Jatisampurna, Mustika Jaya, Pondok Melati.
24 Diskusi Terfokus dengan Ahli dalam Permintaan Masukan atas Draf Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024 Komnas HAM RI, 20 Juni 2024, bertempat di Depok, Jawa Barat.
25 Diskusi Terfokus Kajian Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu 2024 Komnas HAM RI, tanggal 28 Februari 2024, bertempat di Jakarta.
B.Kelompok Lanjut Usia (Lansia)
Kelompok lanjut usia (lansia, diatas 60 tahun) merupakan salah satu kelompok rentan dan marginal yang perlu perhatian khusus dari pemerintah. Kelompok lansia yang mayoritas memiliki kendala atau hambatan dalam beraktivitas, sehingga membutuhkan pendamping, serta tidak jarang lansia juga memiliki keterbatasan dalam penglihatan maupun pendengaran, sehingga mereka memiliki keterbatasan ganda.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah warga lansia (lanjut usia, di atas 60 tahun) di Indonesia tahun 2022 berkisar 27 juta atau sekitar 10,82 persen dari total populasi di Indonesia. Semua warga negara lansia pasti memiliki hak memilih pada pemilihan umum 2024, dan sangat mungkin jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan tren jumlah warga lansia di Indonesia yang terus meningkat. Jumlah warga lansia jika dipersentasekan dengan jumlah DPT Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU dengan jumlah
204,8 juta, maka setidaknya 13,1 persen atau sekitar 30 juta jiwa diantaranya merupakan pemilih lansia.26 Jumlah tersebut tergolong cukup tinggi dan cukup signifikan untuk mendapatkan perhatian khusus dari penyelenggara pemilihan umum agar seluruh lansia dapat menunaikan hak pilihnya saat hari pemungutan suara.
Hambatan yang dihadapi oleh lansia sehingga tidak dapat menunaikan hak pilihnya adalah banyak lansia yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan belum dilakukan perekaman data maupun pemutakhiran data. Hal tersebut disebabkan karena faktor jarak tempat tinggal dengan dinas kependudukan dan catatan sipil daerah, tidak adanya pendamping atau kerabat dekat, maupun keterbatasan dari petugas pendataan untuk pemutakhiran data hingga ke pelosok desa, meskipun tidak semua lansia yang ada hidup dan bertempat tinggal di pedesaan.
Sosialisasi terkait kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU maupun KPU Daerah bagi para lansia maupun pengurus panti sosial masih sangat minim. Seperti yang ditemui Komnas HAM saat berkunjung ke Panti Sosial Tresna Werdha Priangan Kab. Bandung Barat, ada 10 lansia yang tidak dapat menunaikan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT dan DPTb manapun dan tidak mengerti adanya mekanisme pindah memilih. Pihak KPU Daerah Kab. Bandung Barat juga tidak melakukan identifikasi maupun sosialisasi kepada para penghuni panti terkait pelaksanaan pemilu. Selain itu, mayoritas lansia tidak dekat atau cakap untuk mengikuti perkembangan atau pemberitaan terkait pemilu yang saat ini banyak melalui media elektronik (televisi, sosial media, dan sebagainya), sehingga informasi yang mereka dapat terkait pemilu juga sangat minim dan terbatas.
Adapun di Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma di Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat, sejumlah 75 lansia tidak dapat menunaikan hak pilihnya. Pengelola panti sosial tidak pernah mendapatkan sosialisasi kepemiluan dari penyelenggara pemilu daerah. Lebih lanjut, pengelola panti juga sudah mencoba berkoordinasi dengan KPU Daerah agar lansia yang berada di panti sosial tetap melaksanakan hak pilihnya, namun tidak berhasil karena sudah terlambat.
Pelaksanaan hak memilih bagi lansia yang dilaksanakan di TPS Khusus ditemui di Panti Sosial Griya PMI Peduli Surakarta. Terhadap lansia yang dalam kondisi tirah baring (merupakan kondisi yang mengharuskan seseorang berbaring atau beristirahat, sehingga harus membatasi aktivitas fisiknya selama beberapa waktu) terdapat perlakuan khusus dalam pemungutan suara dengan cara proaktif mendatangi ke tempat tidurnya. Namun, proses pemungutan suara bagi lansia tersebut belum memenuhi aspek kerahasiaan, karena tidak dilengkapi dengan bilik suara ataupun penghalang lainnya, disamping itu juga banyak media yang melakukan peliputan dalam proses pemungutan suara tersebut.
Hambatan lain yang dihadapi oleh lansia dalam menunaikan hak memilihnya adalah karena akses menuju lokasi TPS yang tidak ramah. Untuk menuju TPS harus melewati jalanan bertangga dan menurun dengan kemiringan sekitar 30 derajat dan licin, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan dilalui oleh para lansia. Terkait hal itu, ditemukan beberapa TPS dapat memfasilitasi pemungutan suara dilaksanakan di tempat tinggal lansia, bagi yang kesulitan untuk menuju ke lokasi TPS, namun ada beberapa TPS yang tidak dapat memfasilitasi pemungutan suara di tempat tinggal lansia.
Hal ini juga disampaikan oleh JPPR, bahwa temuan lapangan mereka terdapat 75 TPS lansia yang kesulitan mobilitas tidak memberikan suaranya karena tidak berkenan memilih, tidak memilih karena waktu terbatas, pun juga tidak ada keluarga yang mengantar ke TPS. Disamping itu, terdapat 135 TPS dimana lansia yang sulit untuk mobilisasi dapat menunaikan hak pilihnya karena ada pendamping dari keluarga yang dapat mengantarkan menuju ke lokasi TPS, maupun ada pendamping yang disediakan oleh KPPS, ataupun petugas TPS mendatangi rumah lansia sehingga pemungutan dilakukan di rumah lansia. Perlakuan khusus memprioritaskan lansia untuk didahulukan saat pencoblosan ditemukan di 161 TPS, sedangkan 49 TPS lainnya tidak memberikan prioritas lansia untuk didahulukan.27
26 Diskusi Terfokus dengan Ahli dalam Permintaan Masukan atas Draf Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024 Komnas HAM RI, 20 Juni 2024, bertempat di Depok, Jawa Barat.
C. Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan
Terbatasnya ruang gerak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, tidak serta merta menghapus hak dan kebebasan dasar mereka sebagai setiap individu, khususnya dalam hal ini adalah hak untuk memilih. Kementerian Hukum dan HAM dan KPU telah meneken Nota Kesepahaman Bersama untuk memastikan setiap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dapat menunaikan hak pilihnya di Pemilu 2024 ini. Dengan demikian, KPU menyiapkan TPS Khusus di tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan keterangan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, estimasi jumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia per 6 Februari 2024 sejumlah 242.308 orang, dengan rincian daftar pemilih tetap aktual sejumlah 139.705 orang, daftar pemilih tambahan sejumlah 65.743 orang, dan calon daftar pemilih khusus berjumlah 36.860 orang.28
Tabel 4.1
Jumlah TPS di Lapas dan Rutan yang dikaji oleh Komnas HAM
| No | Tahanan | Pemasyarakatan | Jumlah Pemilih29 | |
| 1 | Aceh | 一 | 1 TPS | 96 Orang |
| 2 | Sumatera Utara | 8 TPS | 2.262 Orang | |
| 3 | Sumatera Barat | 2 TPS | 343 Orang | |
| 4 | Banten | 一 | 1 TPS | 203 Orang |
| 5 | DKI Jakarta | 1 TPS | 19 TPS | 6.840 Orang |
| 6 | Jawa Barat | - | 9 TPS | 2.411 Orang |
| 7 | Jawa Tengah | 2 TPS | 681 Orang | |
| 8 | Jawa Timur | - | 3 TPS | 1.109 Orang |
| 9 | Kalimantan Timur | - | 1 TPS | 726 Orang |
| 10 | Kalimantan Barat | 3 TPS | 11 TPS | 3.258 Orang |
| 11 | Sulawesi Utara | 2 TPS | 2 TPS | 1.119 Orang |
| 12 | Sulawesi Tengah | 1 TPS | 1 TPS | 605 Orang |
| 13 | Maluku Tengah | 1 TPS | 1 TPS | 269 Orang |
| 14 | Papua | 3 TPS | 946 Orang | |
| JUMLAH | JUMLAH | 10 TPS | 62 TPS | 20.868 Orang |
Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di Lapas maupun Rumah Tahanan bagi para tahanan dan warga binaan pemasyarakatan mayoritas berlangsung secara kondusif. Mekanisme pemungutan suara dilaksanakan dengan cara para tahanan dan warga binaan bergantian menuju ke TPS yang ada di dalam Lapas sesuai blok masing-masing sampai seluruh tahapan pencoblosan selesai. Akan tetapi, hasil kajian lapangan tersedianya TPS Khusus hanya diperuntukkan bagi Lembaga Pemasyarakatan, dan beberapa Rumah Tahanan. Karena ada Rumah Tahanan yang melaksanakan pencoblosan bekerjasama dengan TPS terdekat dari lokasi Rutan.
Sosialisasi terkait kepemiluan serta simulasi pemungutan suara juga telah dilakukan di Lapas bersama dengan KPU Daerah. Pendataan para tahanan dan warga binaan juga sudah dilakukan bekerjasama dengan KPU Daerah serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk perekaman maupun pemutakhiran data. Namun, di lapangan ternyata masih ada beberapa warga binaan yang tidak dapat menunaikan hak pilihnya karena nomor induk kependudukan tidak terdaftar di sistem kependudukan. Kendala lain yang dialami para tahanan dan warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak dapat menunaikan hak pilihnya karena fluktuatifnya angka Daftar Pemilih di Lapas. Arus keluar-masuk tahanan dan warga binaan yang cepat berdampak pada tahanan dan warga binaan yang baru pindah 14 hari sebelum atau di hari pemungutan suara tidak dapat mencoblos. Pun, keterbatasan surat suara yang ada juga tidak dapat mengakomodir tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat namun belum tercatat dalam DPT.
Kendala-kendala tersebut ditemui di beberapa rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang dipantau oleh Komnas HAM. Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, Kab. Pidie, Aceh mengalami kekurangan surat suara. Pihak lapas telah mendata dari seluruh penghuni lapas sebanyak 63 WBP terdaftar sebagai DPT, namun realisasi hanya 58 orang yang mencoblos karena 5 diantaranya telah bebas dan dapat mencoblos di domisili masingmasing. Selain itu, sejumlah 93 orang masuk dalam DPTB (termasuk petugas lapas), namun yang dapat menggunakan hak suaranya hanya 38 orang karena kekurangan surat suara. Sehingga, 13 orang menggunakan sisa surat suara di TPS Lapas dan 25 orang lainnya menggunakan sisa surat suara dari TPS Sekitar Lapas. Informasi dari anggota KPPS yang bertugas di dalam Lapas, KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kab. Pidie saat memberikan undangan DPTB tidak disertai dengan penambahan surat suara, padahal data pemilih di Lapas telah disampaikan dari pihak Lapas kepada KIP Pidie. Plh. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli menyampaikan bahwa seharusnya KIP dapat memberikan atensi khusus terhadap teknis pelaksanaan pemungutan suara di TPS Lapas. Hal ini karena TPS di dalam Lapas rentan terjadi potensi gangguan keamanan. Adanya potensi gejolak warga binaan dan pemasyarakatan yang tidak dapat memilih karena ketiadaan surat suara bisa menjadi ancaman keamanan tersendiri dalam pelaksanaan pemungutan suara di dalam Lapas.
Kendala warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak dapat menunaikan hak pilihnya karena tidak terekam dan terdata oleh sistem kependudukan terjadi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan. Di dalam lapas tersedia 8 TPS khusus (TPS 901 - TPS 906, TPS 909 dan TPS 910) dengan jumlah pemilih 2.262 orang. Akan tetapi, dari total penghuni lapas 2.914 warga binaan, sekitar 600 warga binaan tidak dapat memilih karena tidak terekam di sistem dukcapil. Hal ini juga dikarenakan sistem pendataan dari Lapas sendiri hanya pencatatan nama saja. Komnas HAM juga melakukan kunjungan dan kajian lapangan ke Lapas Kelas IIB Kota Solok, Sumatera Barat yang disediakan 2 (dua) TPS Khusus (TPS 901 dan TPS 902) dengan jumlah pemilih 343 orang terdiri dari warga binaan dan petugas lapas.
Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang yang melaksanakan pemungutan suara di TPS 904 dari total 240 WBP, tidak seluruhnya dapat mencoblos. Terdapat 21 orang yang merupakan DPK namun tidak lolos verifikasi data kependudukan, serta 38 orang merupakan Warga Negara Asing. Maka, dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan berjumlah 203 suara, diantaranya terdapat 114 DPT, 72 DPTB, 17 merupakan petugas. Pelaksanaan pencoblosan sempat terkendala karena jumlah surat suara dengan daftar pemilih tidak sesuai. Kebutuhan surat suara sebanyak 203 surat suara, namun hanya terdapat 160 surat, dan kekurangan 43 surat suara. Pencoblosan sempat terhenti, namun dapat dilanjutkan kembali setelah adanya koordinasi ulang antara petugas KPPS dengan pihak KPU Tangerang.
Pelaksanaan pemungutan suara di Rumah Tahanan Bareskrim Polri dilaksanakan dengan ketersediaan 1 TPS Khusus, yaitu TPS 901 dengan jumlah 120 DPT, namun hanya 100 DPT yang dapat diakomodir untuk pencoblosan karena sisanya tidak memiliki KTP atau NIK yang sesuai dengan data kependudukan. Kemudian, di Lapas Kelas IIA Salemba terdapat 7 TPS Khusus (TPS 913 - TPS 919) dengan jumlah pemilih 1.695 orang. Lapas Kelas IA Cipinang disediakan 12 TPS Khusus dengan rincian 2.159 DPT dan 2.874 DPTB, sehingga total pemilih sebanyak 5.033 Pemilih. Adapun di Rumah Tahanan BNN, terdapat 21 Tahanan yang semuanya dapat mencoblos pada hari pemungutan suara. Pencoblosan dilakukan bekerjasama dengan TPS terdekat untuk datang ke Rutan.
Untuk wilayah Jawa Barat, Komnas HAM melakukan kajian lapangan ke Lapas Kelas IA Sukamiskin Bandung. Di dalam Lapas disediakan 2 TPS Khusus (TPS 905 dan TPS 906) dengan total daftar pemilih pada kedua TPS tersebut sebanyak 326 orang. Saat di lokasi Lapas Sukamiskin, Kapolsek Arcamanik yang juga sedang meninjau pelaksanaan pemilu di lapas, menginformasikan bahwa untuk para tahanan yang berada di Polsek di seluruh wilayah Bandung, pelaksanaan pemilunya dititipkan pada Polrestabes Bandung. Akan tetapi, Komnas HAM tidak melakukan kajian lapangan langsung ke Polrestabes Bandung. Kemudian di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung disediakan 2 TPS Khusus (TPS 902 dan TPS 903) dengan total pemilih 589 orang. Dari total penghuni Lapas sejumlah 411 orang, terdapat 18 orang WBP yang tidak terdaftar dalam DPT dengan rincian 13 orang tidak jelas identitasnya dan 5 orang memiliki NIK namun tidak terdaftar dalam DPT, yang akan difasilitasi memilih di Rutan Perempuan yang akan dimasukan dalam DPK. Selain itu, KPUD Kota Bekasi menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bekasi, terdapat 5 (lima) TPS khusus di dalam Lapas (TPS 901-TPS 905) dengan jumlah warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 1.496 DPT.
Untuk wilayah Jawa Tengah, data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah per 13 Februari 2024 tercatat WBP yang dapat memilih sebanyak 13.836 yang tersebar di 32 lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, terdapat sekitar 220 WBP lain tidak tercatat pada daftar pemilih domisili asal maupun di lokasi lain. Untuk mewakili perspektif pemenuhan hak pilih bagi para tahanan atau warga binaan di Jawa Tengah, Komnas HAM melakukan kajian lapangan di Rutan Kelas 1A Kota Surakarta, dimana di dalam rutan terdapat 2 TPS Khusus (TPS 901 dan TPS 902). Dari total 693 orang penghuni Rutan, dengan rincian 415 Tahanan dan 278 Narapidana, hanya 665 warga binaan dan 17 Petugas rutan yang terdaftar sebagai pemilih dan terbagi ke dalam beberapa TPS. Sebanyak 479 warga binaan menunaikan hak pilihnya melalui TPS di dalam rutan, selebihnya sebanyak 203 orang (warga binaan dan petugas) masuk dalam DPT di TPS Penyangga sekitar lokasi rutan, yaitu TPS Kelurahan Kampung Baru dan TPS Kelurahan Kauman. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan membawa keluar warga binaan untuk keluar rutan, maka TPS Kampung Baru dan TPS Kauman akan datang ke rutan agar daftar pemilih yang ada dapat menunaikan hak pilihnya di dalam rutan. Kemudian, terdapat 24 orang WBP yang telah memiliki NIK namun tidak terdaftar di DPT manapun dan tidak dapat memilih dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daftar Pemilih Khusus. Hal ini karena proses perpindahan atau keluar-masuk tahanan dan warga binaan yang cepat dan masih terjadi sampai tiga hari sebelum pemilu.
Pada provinsi Jawa Timur, Komnas HAM melakukan kunjungan dan kajian lapangan ke Lapas IIA Sidoarjo, dimana di dalam lapas terdapat 3 TPS Khusus (TPS 901-TPS 903) bagi warga binaan maupun petugas. Jumlah daftar pemilih di 3 TPS tersebut sebanyak 1.024 WBP dan 85 petugas lapas. Koordinasi antara pihak Lapas dengan Dukcapil Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perekaman data kependudukan bagi seluruh warga binaan dilakukan secara bertahap dan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga mulai dari persiapan sampai pelaksanaan pemungutan suara di dalam lapas kondusif dan berjalan baik. Pihak lapas dengan penyelenggara pemilu daerah tentu sangat memperhatikan agar setiap warga binaan dan petugas lapas yang memenuhi syarat untuk memilih dapat menunaikan hak pilihnya.
Tim Komnas HAM melakukan kunjungan dan kajian lapangan ke Lapas Kelas IIA Samarinda, Kalimantan Timur yang didirikan 1 (satu) TPS Khusus bagi para warga binaan maupun petugas lapas agar dapat menunaikan hak pilihnya. Adapun jumlah DPT terhitung sebanyak 628 narapidana dan 17 petugas lapas, sisanya 81 narapidana terdaftar sebagai DPTB. Namun, terdapat 7 narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena data kependudukan yang diberikan tidak sinkron dengan data dalam sistem KPU.
Di Kalimantan Barat, Komnas HAM mengunjungi Lapas Kelas IIB Singkawang, yang terdapat 2 TPS khusus dengan jumlah pemilih sebanyak 817 DPT. Akan tetapi, terdapat 34 warga binaan yang sampai pemungutan suara selesai tidak dapat menunaikan hak pilihnya karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terdaftar pada sistem pencatatan kependudukan sehingga tidak terdaftar dalam DPT manapun. KPU Kota Singkawang menyampaikan bahwa kemungkinan tidak terdaftarnya NIK dalam sistem pencatatan kependudukan dapat dikarenakan yang bersangkutan tidak memberikan identitas yang benar atau adanya identitas ganda yang terlacak dalam sistem pencatatan kependudukan. Selanjutnya, di Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas terdapat 2 TPS khusus dengan jumlah pemilih 414 DPT. Rumah Tahanan Kelas IIA Pontianak terdapat 3 TPS khusus dengan jumlah pemilih sebanyak 681 DPT. Adapun jumlah pemilih yang telah memenuhi syarat di Lapas Anak Pontianak terdapat 22 DPT dan 25 DPTB. Kemudian, Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak terhitung sebanyak 152 DPT dan 52 DPTB. Untuk pemilih yang ada di Lapas Anak dan Lapas Perempuan melaksanakan pemilihan di TPS Khusus Lapas Kelas IIA Pontianak. 4 TPS Khusus (TPS 901-TPS 904) disediakan untuk sejumlah 938 DPT, namun sisanya sebanyak 157 orang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena nomor induk kependudukan tidak terdaftar dalam sistem pencatatan kependudukan.
Di Sulawesi Utara, Komnas HAM melakukan kajian lapangan ke Rumah Tahanan Kelas IIA Manado dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado. Masing-masing rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tersebut disediakan TPS Khusus untuk menjamin para tahanan dan warga binaan dapat melaksanakan hak pilihnya. Rumah Tahanan Kelas IIA Manado disediakan 2 TPS Khusus (TPS 901 dan TPS 902) dengan jumlah DPT sebanyak 125 orang dan jumlah DPTB sebanyak 456 orang. Pelaksanaan pemungutan suara di rumah tahanan dilaksanakan secara kondusif serta jumlah surat suara yang tersedia juga cukup untuk mengakomodir seluruh DPT dan DPTB. Adapun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado disediakan 2 TPS Khusus (TPS 26 dan TPS 27) dengan jumlah DPT sebanyak 364 WBP dan 174 DPTB. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan 101 surat suara sehingga sebanyak 101 DPTB yang sudah terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan sampai waktu pemungutan suara selesai tidak ada solusi dari petugas KPPS maupun staf KPU yang bertugas di TPS agar tidak ada tahanan, warga binaan, maupun petugas rutan atau lapas yang tidak dapat menunaikan hak pilihnya.
Untuk Sulawesi Tengah, Komnas HAM melakukan kunjungan dan kajian lapangan ke Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Poso yang didalamnya disediakan 1 TPS khusus untuk mengakomodir pelaksanaan pemungutan suara bagi tahanan maupun petugas rutan.
Terdapat 130 DPT dan 205 DPTB, namun bagi tahanan maupun petugas yang masuk dalam daftar tambahan sampai akhir pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan jumlah surat suara. Kemudian, Komnas HAM juga mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Moutong yang disediakan 1 TPS Khusus bagi sejumlah 109 DPT dan 161 DPTB. Akan tetapi, masih terdapat 47 penghuni lapas yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT asal maupun identitas tidak sesuai dan tidak tercantum dalam sistem kependudukan.
Keterbatasan jumlah surat suara juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru Kab. Seram Bagian Barat, Maluku. Dari hasil pendataan oleh petugas Lapas, terdapat 203 pemilih dan kebutuhan surat suara. Namun, pada saat pelaksanaan, dari 1 TPS khusus yang didirikan hanya dapat mengakomodir pemungutan suara bagi 91 DPT dan 46 DPTB (137 surat suara), sehingga terdapat 66 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pihak lapas sudah berkoordinasi dengan KPU Kab. Seram dan menyampaikan jumlah kebutuhan surat suara di lapas, namun tidak ada kebijakan penambahan dari surat suara sisa dari TPS sekitar, maupun solusi atau kebijakan lain dari petugas KPPS maupun KPU Kab. Seram. Selanjutnya, 1 TPS Khusus dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Masohi Kab. Maluku Tengah dapat mengakomodir bagi sejumlah 85 DPT dan 47 DPTB, namun terdapat 5 penghuni rutan yang kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam sistem pencatatan kependudukan serta tidak terdaftar sebagai DPT di wilayah asal.
Kajian lapangan terkait pemenuhan hak pilih bagi tahanan maupun warga binaan di wilayah Papua dilaksanakan di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Kabupaten Jayawijaya, Komnas HAM melaksanakan kunjungan dan kajian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena. Saat Komnas HAM sampai di Lapas belum ada TPS khusus yang didirikan, sehingga Komnas HAM tidak dapat melakukan pantauan dan kajian secara langsung. Keterangan Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, pihak lapas sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu Kab. Jayawijaya agar dapat didirikan TPS Khusus dalam Lapas, serta sudah melakukan pendataan dan menyerahkan data pemilih ke penyelenggara pemilu. Hasil koordinasi dengan Sekjen KPU terdapat kesalahan KPUD Kab. Jayawijaya yang terlambat mendaftarkan Lapas Kelas IIB Wamena agar didirikan TPS Khusus. Akhirnya, pada pukul 16.30 WIT, KPUD Kab. Jayawijaya menggeser TPS 01 ke dalam Lapas Kelas IIB Wamena untuk mengakomodir sejumlah 280 pemilih.
Kabupaten Jayapura, Komnas HAM melakukan kunjungan dan kajian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Doyo Baru. Di dalam Lapas disediakan 1 TPS Khusus untuk mengakomodir sejumlah 240 DPT dari total 584 tahanan yang ada selain Warga Negara Asing Papua New Guinea. Sisanya, sekitar 344 tidak dapat diakomodir untuk menunaikan hak pilihnya karena beberapa kondisi, seperti tidak memiliki E-KTP, identitas saat ini tidak sesuai dengan identitas yang ada di sistem kependudukan, maupun berasal dari wilayah lain namun tidak terdaftar di DPT wilayah manapun. Kemudian, untuk wilayah Kota Jayapura, Komnas HAM melakukan kunjungan dan kajian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura. Di dalam lapas disediakan 1 TPS khusus (TPS 901) dengan jumlah pemilih sebanyak 217 DPT dan 209 DPTB.
Selain itu, bagi tahanan yang berada di Rutan Polda Papua, sebanyak 10 tahanan difasilitasi oleh Polda Papua untuk melakukan pencoblosan di beberapa TPS sekitar Lapas, namun sisanya sebanyak 10 tahanan lain tidak dapat melakukan pencoblosan karena tidak memiliki E-KTP, dan tidak terdaftar di DPT wilayah manapun. Fasilitasi dari petugas kepolisian untuk mengantarkan para tahanan yang telah terdaftar di DPT juga dilaksanakan di Polresta Jayapura. Sejumlah, 10 tahanan dari 40 tahanan yang ada di Polresta Jayapura, diantarkan ke TPS sesuai dengan DPT masing-masing untuk dapat melakukan pencoblosan.
Secara umum, pemenuhan hak pilih bagi tahanan dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan pada pilihan presiden 14 Februari 2024 telah dipenuhi. Indikasi paling sederhana karena didirikannya TPS khusus di setiap lapas, sedangkan untuk rumah tahanan dapat diakomodir oleh TPS sekitar lokasi rutan. Pelaksanaan pilpres dijaga ketat oleh petugas lapas dan aparat kepolisian. Meskipun demikian, bukan berarti pelaksanaan pilpres 2024 di lapas seluruhnya berjalan lancar dan baik. Karena ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh para tahanan dan warga binaan dalam menunaikan hak pilihnya. Terdapat beberapa catatan dan permasalahan yang masih terjadi, di antaranya:
1) Sosialisasi dan pendidikan politik dari penyelenggara kepada para tahanan dan warga binaan kurang maksimal. Kondisi ini dikeluhkan oleh beberapa tahanan dan warga binaan, serta sejumlah Kepala Lapas yang ditemui Komnas HAM. Sosialisasi sangat penting dilaksanakan, khususnya untuk koordinasi pendataan dan tata cara pemungutan suara.
2) Pendataan yang kurang akurat dan kekurangan surat suara sehingga sejumlah tahanan dan warga binaan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Komitmen penyelenggara pemilu untuk berkoordinasi lebih intens dengan pihak lapas diperlukan agar menjamin seluruh hak pilih tahanan dan warga binaan maupun petugas dapat terlaksana dengan baik.
27 Diskusi Terfokus Kajian Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu 2024 Komnas HAM RI, tanggal 28 Februari 2024, bertempat di Jakarta.
28 Siaran pers Ombudsman RI Nomor 011/HM.01/II/2024 terkait Permasalahan Data Pemilih di Lapas dan Rutan yang Perlu Dievaluasi, https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-permasalahan-data-pemilih-dilapas-dan-rutan-perlu-dievaluasi-
#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20KPU%20yang,Warga%20Binaan%20Pemasyarakatan%20dan%20R umah, 13 Februari 2024.
29 Jumlah pemilih dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan yang dikunjungi langsung oleh Komnas HAM, dan jumlah ini tidak hanya terdiri dari tahanan dan warga binaan, namun juga petugas rutan dan lapas yang tercatat sebagai DPTB. Temuan Komnas HAM, jumlah pemilih yang ada tidak seluruhnya melakukan pencoblosan di dalam TPS Lapas. Karena adanya keterbatasan surat suara di TPS Lapas, maka pemilih akhirnya harus melakukan pencoblosan di luar Lapas atau menggunakan sisa surat suara dari TPS sekitar Lapas.
D. Pekerja
Pekerja, dalam hal ini pekerja perkebunan, pertambangan, buruh pabrik, maupun pekerja migran, rentan untuk tercerabut hak pilihnya. Beberapa kendala yang dihadapi para pekerja adalah minimnya informasi terkait kepemiluan yang mereka terima. Kondisi para pekerja yang terbatas atau tidak memiliki waktu untuk melihat televisi, mengakses dan mengikuti perkembangan berita di media, tentu juga memiliki keterbatasan dalam memahami terkait hal-hal kepemiluan. Sebagai contoh, adanya kesempatan untuk mengurus pindah memilih tidak mereka ketahui secara jelas, pun posisi para pekerja yang bekerja cukup jauh dari wilayah tempat tinggalnya, juga menjadi hambatan bagi mereka untuk menunaikan hak pilihnya.
Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum hanya bersifat himbauan kepada pemberi kerja atau perusahaan untuk meliburkan aktivitas kerjanya saat pemungutan suara berlangsung. Keputusan pelaksanaan surat edaran tersebut terkait kebijakan meliburkan para pekerja dikembalikan kepada masing-masing pemberi kerja atau perusahaan. Sehingga, terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan dengan tetap melaksanakan aktivitas perusahaan seperti biasa. Meskipun, dalam edaran tersebut tercantum bagi pekerja yang tetap bekerja maka perusahaan harus mengatur waktu kerja secara shifting agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan pekerja berhak atas upah lembur maupun hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
Hasil kunjungan Komnas HAM ke PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. diketahui bahwa pekerja pabrik produksi roti terbesar di Indonesia tersebut tidak libur. Pihak perusahaan saat hari pemungutan suara menerapkan sistem kerja shifting agar pekerja tetap bisa menunaikan hak pilihnya. Hal ini juga terjadi di PT Sokonindo Automobile Cikande yang bergerak di bidang otomotif, tidak meliburkan para pekerjanya karena sebagian besar pekerja adalah penduduk desa sekitar dan diarahkan juga untuk tetap menunaikan hak pilihnya di TPS masing-masing domisili. Tidak ada TPS Khusus yang didirikan di 2 lokasi perusahaan tersebut.
Sebaliknya, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang bergerak di bidang kain dan garmen meliburkan para pekerja pada hari pemungutan suara sesuai dengan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Maka, dari perusahaan juga tidak ada pengajuan ke penyelenggara pemilu daerah untuk diadakan TPS khusus di dalam area pabrik. Akan tetapi, bagi petugas keamanan yang bertugas saat hari pemungutan suara diarahkan untuk bergantian menunaikan hak pilih mereka sesuai domisili masing-masing. Hal ini juga ditemukan di Perusahaan Selog di wilayah SIER Sidoarjo dengan karyawan 160 pekerja tidak disediakan TPS Khusus dan dihimbau untuk libur.
Program pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menyebabkan banyak pekerja proyek IKN dari luar daerah tidak bisa kembali ke kampung halaman untuk menunaikan hak pilihnya. KPU Penajam Paser Utara telah mendata sebanyak 3.266 pekerja IKN yang akan terdaftar sebagai DPT. Namun, selain akan mendirikan TPS Khusus di Kecamatan Penajam Paser Utara, sejumlah DPT juga akan disebar di TPS Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan Babulu dan Kecamatan Waru. Penyelenggara pemilu daerah memutuskan untuk mendirikan TPS Khusus yang disediakan bagi pekerja IKN. TPS khusus didirikan di Desa Bumi Harapan Penajam Paser Utara dengan 2 TPS Khusus. TPS 901 dengan jumlah 187 DPT dan 16 DPTB dan TPS 902 dengan jumlah 117 DPT dan 3 DPTB. Akan tetapi, saat penutupan pencoblosan, berdasarkan perhitungan dari KPPS, di TPS 901 hanya 39 DPT dan DPTB yang menggunakan hak suaranya, begitupun di TPS 902 hanya 19 DPT dan DPTB yang menggunakan hak suaranya. Komisioner KPU Penajam Paser Utara yang ditemui di TPS lokasi khusus menuturkan bahwa sedikitnya jumlah partisipasi DPT disebabkan oleh mobilitas pekerja IKN yang tinggi, kemungkinan yang tercantum dalam DPT dan DPTB tersebut sudah pindah atau tidak bekerja lagi di lokasi tersebut.
Sempat terjadi protes dari pekerja IKN yang belum tercatat sebagai DPT dan DPTB kepada pihak KPU Penajam Paser Utara karena tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus yang telah disediakan. Dari hasil keterangan beberapa pekerja IKN yang tidak dapat mencoblos di TPS khusus bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari KPU maupun perusahaan untuk melakukan pindah memilih. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Komisioner KPU Penajam Paser Utara, bahwa pihak KPU sudah melakukan sosialisasi kepada pihak perusahaan agar melakukan pendataan pekerjanya untuk dimasukkan ke dalam DPT. Hal tersebut juga dialami oleh para pekerja tambang emas di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kotamobagu dan Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara yang tidak bisa menunaikan hak pilihnya karena tidak mengetahui informasi pindah memilih yang ditetapkan oleh KPU.
Terkait pemilih pekerja migran Indonesia (PMI), Komnas HAM melakukan pertemuan dan diskusi dengan Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia (APPMI). Pihak APPMI menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) jenis pekerja migran Indonesia, yakni sebagai pekerja dan magang. Kedua kategori tersebut tetap memiliki hak untuk memilih karena pendataan pada saat keberangkatan sudah dikoordinasikan dengan penyelenggara pemilu terkait data-data kependudukan PMI sehingga dimungkinkan untuk difasilitasi pindah memilih sehingga hak pilih para pekerja tidak hilang. APPMI mendapatkan informasi hanya ada 1 (satu) orang PMI asal Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dapat memilih di Inggris meski sudah mendapatkan undangan pemilu karena surat suara telah habis. Namun, sebaliknya, calon pekerja migran yang ada di lokasi khusus penampungan di Sidoarjo dan Malang tidak dapat menunaikan hak pilihnya karena tidak memungkinkan untuk mengurus pindah memilih dan tidak adanya TPS Khusus di lokasi.
Carut marut pendataan pemilih tetap luar negeri masih menjadi akar masalah dari banyaknya pekerja migran di luar negeri tidak dapat menunaikan hak pilihnya. Hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 7 terdakwa eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia yang terbukti bersalah melakukan penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil tindak pidana yang dilakukan para terdakwa mulai dari penetapan DPT sampai dengan pemungutan suara telah dianulir dan dinyatakan tidak sah oleh KPU RI atas rekomendasi Bawaslu RI.
Kesalahan pendataan pemilih juga berimplikasi terjadinya pemungutan suara ganda yang dilakukan dengan 2 (dua) metode berbeda, yakni via TPS dan via POS sekaligus. Hal ini terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih lanjut, pemungutan suara ganda juga menyebabkan banyaknya pemilih lain yang terpaksa tida dapat menunaikan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Atas hal tersebut, maka di Kuala Lumpur Malaysia dilakukan kembali pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2024.
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dilaksanakan dengan jumlah DPT PSU sebanyak 62 ribu pemilih. Akan tetapi, sosialisasi bahwa dilaksanakan pemungutan suara ulang tidak maksimal dilakukan, banyak WNI tidak mengetahui informasi tersebut. Selain itu, data pemutakhiran DPT tidak valid, bahkan terkesan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Temuan Migrant Care, terdapat undangan memilih yang seharusnya disampaikan kepada pemilih tapi masih berada di meja petugas TPS.
Selain itu, penetapan early voting atau pelaksanaan pemungutan suara lebih dulu, dilaksanakan tanpa mempertimbangkan suara pekerja migran, dimana mayoritas pekerja migran berada di Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Singapura dan bekerja pada majikan yang merayakan Tahun Baru Imlek, sehingga para pekerja memiliki beban kerja yang lebih berat dibanding hari biasanya. Hal ini mempengaruhi pada penurunan partisipasi pemilih.
Migrant Care menyampaikan bahwa pada 2024 ini terjadi pemerosotan jumlah data pemilih. Pada pemilihan umum 2019 lalu, tercatat sebanyak 2,9 juta pemilih, namun pada pemilihan umum 2024 hanya tercatat sebanyak 1,7 juta pemilih.30 Migrant Care juga menyoroti terkait adanya perubahan metode memilih dari TPS ke Via Pos yang membuat kebingungan ribuan pekerja migran di Hongkong, sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara mereka. Pemungutan suara via pos dinilai masih buruk pelaksanaannya. Banyak dari para pekerja migran tidak mengetahui informasi perubahan metode pemungutan suara ini, pun ada laporan bahwa majikan para pekerja karena ketidaktahuan membuang surat suara yang sudah terkirim via pos.
Selain itu, pengiriman surat suara yang tidak sesuai jadwal, maupun pencoblosan surat suara yang tidak sah di Malaysia menjadi masalah lain dalam pemilihan umum 2024. Migrant Care mendapati temuan-temuan bahwa ada perdagangan surat suara di Malaysia sangat tinggi di tahun 2024 ini, bukan hanya di tahun 2019. Mayoritas pekerja migran ini terdaftar dengan paspor lama yang sudah tidak bisa digunakan, jika mencocokan DPT dengan paspor lama data ini tidak sesuai.31
30 Diskusi Terfokus Kajian Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu 2024 Komnas HAM RI, tanggal 28 Februari 2024, bertempat di Jakarta.
E. Tenaga Kesehatan dan Pasien Rumah Sakit
Tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit merupakan salah satu kelompok yang rentan untuk tercerabut hak pilihnya. Kerentanan tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit dalam penyelenggaran pemilu terletak pada ketidakmampuan dan pembatasan mereka untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya, karena tanggung jawab pekerjaan yang melekat maupun kondisi kesehatan fisik yang lemah dan perawatan intensif bagi pasien rumah sakit.
Kendala yang dihadapi tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit untuk menunaikan hak pilihnya masih terkait tidak adanya TPS Khusus di rumah sakit. Ketersediaan TPS khusus bagi tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit masih belum diadakan secara merata di seluruh rumah sakit yang ada. Selain itu, permasalahan kekurangan surat suara, pendataan, maupun sistem kerja yang tidak memungkinkan untuk mengurus pindah memilih.
Secara umum sebaran wilayah yang menjadi locus dalam kajian ini untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional pasien, penunggu pasien, dan tenaga kesehatan pada pemilu serentak 2024 dilakukan di 26 rumah sakit, dengan rincian 22 rumah sakit umum daerah, 1 rumah sakit jiwa, dan 1 rumah sakit kusta, 1 rumah sakit kanker, dan 1 rumah sakit jantung, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.2.
Jumlah dan Sebaran Rumah Sakit yang Dikaji Komnas HAM
| No | Provinsi | RS Umum | RS Jiwa | RS Khusus (Kusta, Kanker, Jantung, dsb) | Puskesmas |
| 1 | Aceh | 2 | |||
| 2 | Sumatera Utara | ||||
| 3 | Sumatera Barat | 1 | |||
| 4 | Banten | 1 |
31 Ibid.,
| No | Provinsi | RS Umum | RS Jiwa | RS Khusus (Kusta, Kanker, Jantung, dsb) | Puskesmas |
| 5 | DKI Jakarta | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Jawa Barat | 7 | |||
| 7 | Jawa Tengah | 2 | |||
| 8 | Jawa Timur | 1 | |||
| 9 | Kalimantan Timur | 1 | |||
| 10 | Kalimantan Barat | 1 | _ | ||
| 11 | Sulawesi Utara | 1 | _ | ||
| 12 | Sulawesi Tengah | 2 | |||
| 13 | Maluku Tengah | 2 | |||
| 14 | Papua | 1 | |||
| Jumlah | 22 | 1 | 3 | ||
Ketersediaan TPS Khusus bagi tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit dan keluarga pasien tidak ditemukan di setiap rumah sakit yang ada. TPS khusus di rumah sakit hanya ditemui di antaranya: 1 TPS Khusus di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk mengakomodir sejumlah 235 DPT dan 123 DPTB, 2 TPS Khusus (TPS 901 dan TPS 902) di RS Sentosa Bandung untuk mengakomodir sejumlah 327 DPT, 3 TPS Khusus di Rumah Sakit Jiwa Singkawang Kalimantan Barat untuk mengakomodir sejumlah 606 DPT. TPS Khusus di Rumah Sakit Jiwa Singkawang diperuntukan bagi pasien yang telah melewati assessment dokter dan psikiater sesuai dengan standar rumah sakit. Pasien dengan masalah kejiwaan ringan dan tingkat sedang dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan bagi pasien yang tergolong tingkat berat tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kondisi emosi yang tidak stabil.
Temuan di rumah sakit lainnya yang tidak terdapat TPS khusus, pihak rumah sakit hanya dapat memfasilitasi para tenaga kesehatan untuk dapat memilih di TPS sekitar lokasi rumah sakit, dan mengusahakan adanya TPS Keliling bagi beberapa tenaga kesehatan yang tidak terbatas mobilitas karena tanggung jawab kerja serta bagi pasien yang masih mampu mencoblos. Namun, bagi keluarga pasien, rumah sakit tidak dapat membantu agar dapat mencoblos karena keterbatasan jumlah surat suara.
Pihak Rumah sakit sudah berkomunikasi dan mengusahakan untuk pendirian TPS khusus bagi tenaga kesehatan dan pasien yang ada. Pihak rumah sakit juga telah melakukan pendataan bagi tenaga kesehatan dan pasien yang masih mampu untuk mencoblos untuk didaftarkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Akan tetapi, tetap saja kebijakan untuk pendirian TPS khusus di rumah sakit diputuskan oleh KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilu.
Sosialisasi terkait kepemiluan juga masih belum secara merata dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, pihak rumah sakit juga menghadiri undangan sosialisasi kepemiluan yang dilaksanakan di TPS sekitar lokasi rumah sakit, akan tetapi terkait bagaimana teknis pelaksanaan pemungutan suara bagi tenaga kesehatan dan pasien serta keluarga pasien tidak didapatkan oleh pihak rumah sakit. Banyak tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan informasi terkait pindah memilih, pun tanggung jawab kerja mereka sehingga waktu yang mereka miliki sangat terbatas, menjadi hambatan mereka untuk menunaikan hak pilihnya. Akomodasi TPS Khusus di rumah sakit sudah sepantasnya dilaksanakan agar para tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit serta keluarga pasien tetap dapat menunaikan hak pilihnya di tengah waktu dan kondisi yang intensif di rumah sakit.
BAB 5. ANALISIS HAK PILIH KELOMPOK RENTAN DALAM PEMILIHAN UMUM
A. Tahapan Krusial
Setelah mengamati situasi dan kondisi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi tiga tahapan penting di mana diskriminasi terhadap hak pilih kelompok rentan sering terjadi.
Tahapan pertama adalah tahapan pendataan, di mana masih terdapat kelompok rentan seperti kaum penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang tidak terdata dengan baik. Kesalahan dalam pendataan ini mengakibatkan mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih mereka.
Tahapan kedua adalah tahapan kampanye dan sirkulasi informasi, di mana informasi mengenai pemilihan seringkali tidak menjangkau kelompok rentan dengan memadai. Kurangnya akses terhadap informasi ini membuat mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup mengenai proses dan pentingnya pemilihan. Tahapan ketiga adalah lemahnya aksesibilitas pelaksanaan pemungutan suara terhadap kelompok rentan.
Diagram 5.1. Tahapan Krusial Diskriminasi Hak Pilih Kelompok Rentan
PENDATAAN TAHAPAN KRUSIAL PEMUNGUTAN KAMPANYE SUARA
Ketiga tahapan ini memegang peranan kunci dalam menciptakan hambatan dan diskriminasi terhadap hak pilih kelompok rentan. Dalam tahapan pendataan, ketidakakuratan data menyebabkan kelompok rentan menjadi terabaikan dan terpinggirkan. Pada tahapan kampanye dan sirkulasi informasi, kurangnya materi kampanye yang ramah dan aksesibel bagi kelompok rentan memperparah keadaan, membuat mereka tidak terinformasikan dengan baik tentang hak dan prosedur pemilihan. Terakhir, pada tahapan pemungutan suara, fasilitas yang tidak aksesibel, kurangnya pendampingan yang memadai, dan potensi intimidasi dari pihak-pihak tertentu memperburuk kesempatan kelompok rentan untuk menggunakan hak pilih mereka secara bebas dan adil.
Ketiga tahapan ini juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik kelompok rentan. Untuk mengatasi diskriminasi ini, perlu adanya perbaikan sistem pendataan yang lebih inklusif, kampanye yang menjangkau semua lapisan masyarakat dengan cara yang lebih efektif, serta penyediaan fasilitas dan lingkungan pemungutan suara yang lebih aksesibel dan aman bagi kelompok rentan. Upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan, tetapi juga memperkuat demokrasi secara keseluruhan dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.
Tabel 5.1.
Rekapitulasi Kelompok Rentan Terdiskriminasi Per-Tahapan Krusial
Pemungutan Pendataan Kampanye Penyandang Suara Penyandang Disabilitas, Lansia, Disabilitas, Lansia, Tahanan dan Warga Penyandang Disabilitas Pekerja, Warga Binaan, dan Lansia Binaan, Tenaga Tenaga Kesehatan dan Kesehatan dan Pasien Pasien RS RS Secara teknis dan administratif sudah Belum ada Kualitas infrastruktur mengalami banyak kesungguhan secara dan SDM perbaikan namun regulasi dan kebijakan penyelenggara sangat masih ditemukan terkait jaminan akses berpengaruh pada beberapa kasus informasi pemilu tahapan ini penyimpangan
B. Pengalaman Empat Pemilu
1. Pemilu 2o04: Analisis Proses Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
Dalam sejarah pemilu Indonesia, sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999, setiap menjelang pemilu selalu dilakukan pendataan pemilih baru tanpa memanfaatkan data pemilih dari pemilu sebelumnya. Namun, perubahan signifikan terjadi pada Pemilu 2004, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk memperbarui dan memanfaatkan data pemilih sebelumnya, suatu kebijakan yang dikenal sebagai Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No 12/2003. pendaftaran pemilih dilakukan secara proaktif oleh petugas yang mendatangi kediaman pemilih, menunjukkan pergeseran dari pendekatan pasif di masa lalu.
Menjelang Pemilu 2004, terdapat lima sumber data kependudukan dengan perbedaan signifikan: data dari Departemen Dalam Negeri yang berbasis Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari Survei Penduduk Antarsensus, data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data dari Pemerintah Daerah, dan data dari KPU Pemilu 1999. Program P4B tidak hanya berfungsi untuk memutakhirkan data pemilih tetapi juga untuk menentukan alokasi kursi DPR di setiap provinsi, jumlah kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta syarat dukungan untuk DPD.
Program P4B melakukan pendataan penduduk secara komprehensif mencakup 13 variabel: (1) nama dan alamat penduduk, (2) nama orang tua, (3) tempat dan tanggal lahir serta nomor akta kelahiran/kenal lahir, (4) status perkawinan dan nomor akta perkawinan, (5) jenis kelamin, (6) pendidikan, (7) status dalam rumah tangga, (8) pekerjaan, (9) agama, (10) golongan darah, (11) status pemilih, (12) jenis disabilitas yang disandang, dan (13) status kewarganegaraan.
Pendataan dilakukan secara de jure dan de facto. Secara de jure, petugas mendata penduduk di tempat tinggal mereka vang telah dihuni selama enam bulan atau lebih, atau yang bermaksud untuk menetap. Secara de facto, pendataan dilakukan di lokasi di mana penduduk ditemukan oleh petugas, termasuk tunawisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil, suku terasing, penghuni perahu/rumah apung, dan penduduk yang sedang bepergian.
Setelah proses pendataan de jure dan de facto, KPU memisahkan data penduduk dan data pemilih. Individu yang memenuhi syarat memilih dimasukkan ke dalam data pemilih dan diberikan kartu pemilih. Setelah pemilu, KPU menyerahkan data P4B kepada Departemen Dalam Negeri untuk digunakan sebagai basis data pemilihan kepala daerah yang pertama kali dilaksanakan pada Juni 2005. Data ini kemudian dikonversi sesuai dengan kode wilayah dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Pasal 70 ayat (1) UU No 32/2004 menyatakan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pilkada adalah daftar pemilih pemilu terakhir, yang tentunya perlu dimutakhirkan.
Namun, dalam proses pemutakhiran daftar pemilih untuk Pilkada 2005, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No 470/3300/SJ yang memperkenalkan istilah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No 5/2005 menetapkan bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan. Namun, di lapangan yang dimutakhirkan hanya P4B, bukan DPT Pemilu Presiden 2004 Putaran Kedua.
Permasalahan muncul karena proses pemutakhiran dilakukan secara de jure, bukan melalui pendataan langsung door-to-door seperti pada Pemilu 2004. Akibatnya, individu yang sebelumnya terdaftar sebagai pemilih bisa hilang dari daftar pemilih karena tidak memiliki KK dan KTP, sementara yang sebelumnya tidak terdata bisa masuk daftar pemilih hanya karena memiliki KK di daerah tersebut. Situasi ini diperburuk oleh keberadaan warga negara yang memiliki lebih dari satu kartu identitas.
2. Pemilu 2009: Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Kendala yang Dihadapi
Permasalahan pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sumber data pemilih dan proses pemutakhiran itu sendiri. Pada setiap pemilu, sumber data yang digunakan untuk pemutakhiran daftar pemilih adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 kemudian disaring menjadi DP4, yang dimutakhirkan oleh KPU menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), hingga akhirnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menjelang Pemilu 2009, terjadi perubahan peraturan terkait pemutakhiran daftar pemilih. Jika pada Pemilu 2004 pemilih bersifat pasif, pada Pemilu 2009 diterapkan sistem pemutakhiran daftar pemilih aktif. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 ayat (5) UU No 10/2008, yang mengatur bahwa DPS diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan selama tujuh hari untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama 14 hari sejak hari pertama DPS diumumkan.
Dalam undang-undang pemilu juga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan berupa DP4, yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU. Data dari pemerintah ini mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena NIK merupakan wewenang pemerintah. Pendataan pemilih di tingkat bawah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No 10/2008, yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga, dan warga masyarakat. Tujuannya adalah agar PPDP mengenal dan dikenal oleh warga desa/kelurahan sehingga mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih secara door-to-door.
DPS disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain, dan diumumkan selama tujuh hari untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Salinan DPS diberikan kepada wakil peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan. PPS kemudian wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan masyarakat, dengan DPS hasil perbaikan diumumkan kembali untuk menerima tanggapan lebih lanjut. Setelah proses ini, DPS hasil perbaikan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun DPT, yang kemudian ditetapkan dan diumumkan hingga hari pemungutan suara.
Akurasi data pemilih sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, yang perlu memastikan namanya terdaftar dan memberikan masukan jika ada kesalahan data. Namun, tidak ada ketentuan yang mewajibkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini, sehingga tanggung jawab utama berada pada KPU dan jajarannya. PPS diberi wewenang untuk mempublikasikan DPS dan DPT.
Pada Pemilu 2009, penyelenggara pemilu dinilai kurang maksimal dalam pendaftaran pemilih karena beberapa alasan: keterlambatan pembentukan PPS dan sekretariatnya, sikap pasif PPS dan PPDP yang menunggu warga datang ke kantor desa/kelurahan, serta sosialisasi yang terbatas mengenai pemutakhiran daftar pemilih. Akibatnya, banyak warga yang bersikap pasif dan tidak memeriksa DPS.
Selain itu, partai politik berperan dalam meningkatkan akurasi daftar pemilih dengan memberikan masukan terhadap DPS. Namun, partai politik sering kali baru memberikan masukan saat tahap akhir penyusunan daftar pemilih, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk memelihara daftar anggota mereka. KPU Kabupaten/Kota harus memberikan salinan DPT kepada partai politik, yang dapat diperoleh di kantor KPU Kabupaten/Kota.
Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah DPT Pemilu 2009 meliputi: (1) warga yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar karena tidak memiliki KTP atau NIK; (2) ketidakandalan DP4 dalam hal cakupan, kemutakhiran, dan akurasi; (3) KPU tidak memiliki sikap yang jelas terhadap kualitas DP4 dari pemerintah kabupaten/kota; (4) parameter penerimaan DP4 yang tidak terukur; (5) persyaratan domisili pemilih yang problematis antara de jure dan de facto; (6) pemilih yang pasif karena kurangnya informasi; (7) keterlambatan pembentukan PPDP; (8) sikap pasif PPS dan PPDP dalam pemutakhiran; (9) kurangnya partisipasi partai politik dalam meminta salinan DPS; (10) kurangnya pengawasan karena belum terbentuknya Panitia Pengawas Pemilu; dan (11) kurangnya transparansi KPU dalam membuka data pemilih kepada publik.
3. Pemilu 2014: Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012
Berdasarkan UU No 8/2012, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu 2014 dimulai 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Proses ini tidak jauh berbeda dengan tahapan pada Pemilu 2009. Pemerintah berperan sebagai penyedia sumber data pemilih, di mana DP4 diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU, dan data WNI luar negeri diserahkan oleh Kementerian Luar Negeri. Gubernur menyerahkan DP4 penduduk provinsi kepada KPU Provinsi, dan bupati/walikota menyerahkan DP4 penduduk kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
DP4 tersebut dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dukungan jajaran PPK, PPS, dan Pantarlih. Pantarlih, yang terdiri dari perangkat desa, rukun warga, dan rukun tetangga, berperan penting dalam pemutakhiran daftar pemilih karena mereka melakukan verifikasi langsung di lapangan. Berdasarkan Pasal 17 huruf (c) PKPU No 9/2013, tugas Pantarlih meliputi mencatat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, memperbaiki data yang salah, mencoret pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, berubah status menjadi TNI/Polri, belum berusia 17 tahun dan belum menikah pada hari pemungutan suara, serta memastikan keberadaan pemilih.
Setelah mendapatkan data dari Pantarlih, PPS menyusun DPS dalam waktu satu bulan dan mengumumkannya selama 14 hari kepada masyarakat. DPS juga diberikan kepada peserta pemilu di tingkat kecamatan melalui PPK. Setelah menerima masukan dari masyarakat dan peserta pemilu, PPS memperbaiki DPS dan menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang kemudian diumumkan kembali. Setelah perbaikan DPSHP, PPS menetapkan DPSHP akhir dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT dan menyerahkannya kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS. Salinan DPT diberikan kepada peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dalam bentuk salinan soft copy dan cakram padat dengan format terkunci.
Perbedaan utama dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 adalah pengenalan istilah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). DPTb ditujukan bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS tempat terdaftar karena alasan tertentu. Awalnya, pemilih yang ingin pindah harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota asal, namun ketentuan ini diubah sehingga pemilih bisa melapor di KPU Kabupaten/Kota tempat baru. Untuk terdaftar dalam DPTb, pemilih harus memiliki bukti identitas kependudukan dan bukti terdaftar dalam DPT, yang dapat dilihat di portal KPU.
UU No 8/2012 juga memungkinkan pemilih tanpa identitas kependudukan untuk terdaftar dalam DPK. DPK ditujukan bagi pemilih vang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT, atau DPTb, dan disusun oleh KPU Provinsi paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara.
Untuk memastikan semua warga yang berhak memilih terakomodir, KPU membuka ruang bagi pemilih yang memiliki identitas kependudukan namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Pemilih ini harus memilih di TPS sesuai dengan domisili yang tercantum dalam data kependudukan dan pada waktu satu jam sebelum TPS ditutup.
Permasalahan dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilu 2014 serupa dengan pemilu sebelumnya, termasuk ketidakakuratan data pemilih. Penetapan DPT yang seharusnya dilakukan pada Oktober mundur hingga Desember 2013, dengan perbaikan berlangsung hingga Februari 2014, menunjukkan panjangnya proses penetapan daftar pemilih tetap.
4. Analisis Permasalahan Pendataan Pemilih dalam Pemilu 2019
Persoalan ketidakakuratan data pemilih dalam Pemilu 2019 sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sejak lama, isu ini menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat menggunakan hak pilih mereka. Upaya perbaikan sistem pendataan telah dilakukan, namun seringkali data pemilih yang dikumpulkan masih tidak valid atau tidak lengkap, sehingga beberapa individu atau kelompok tidak terdaftar sebagai pemilih. Kesalahan dalam pendataan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah teknis administratif hingga kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat.
Penyelenggaraan pendataan pemilih pada pemilu serentak 2019, meskipun telah mengalami perbaikan dibandingkan pemilu sebelumnya, masih menemui berbagai kendala yang signifikan. Perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang pernah muncul pada pemilu sebelumnya, seperti data pemilih ganda dan data pemilih yang tidak akurat. Namun, beberapa masalah mendasar tetap belum sepenuhnya teratasi, terutama terkait pendataan kelompok rentan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Kendala pendataan kelompok rentan ini menjadi salah satu isu utama dalam pemilu serentak 2019. Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses hak pilih mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses informasi, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan geografis. Meskipun KPU telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif di beberapa daerah tertentu.
Dalam upayanya untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pendataan pemilih, KPU secara internal mengembangkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih bertujuan untuk menjadi platform yang mengumpulkan dan mengelola data pemilih dari seluruh Indonesia dengan lebih baik. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi risiko data ganda dan memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar dengan benar. Pengembangan Sidalih merupakan langkah penting menuju peningkatan kualitas pendataan pemilih di Indonesia.
Namun demikian, Pemilu 2019 tetap mencerminkan bahwa pendataan bagi kelompok rentan masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun Sidalih telah diperkenalkan dan diimplementasikan, tantangan-tantangan teknis dan nonteknis masih menjadi hambatan yang signifikan. Beberapa daerah masih melaporkan masalah seperti data yang tidak sinkron dan kesulitan dalam mengakses sistem, yang berdampak pada partisipasi kelompok rentan dalam pemilu.
5. Refleksi Permasalahan Pendataan Pemilih dalam Pemilu 2024
Proses pendataan pemilih pada Pemilu 2024 masih menggunakan dasar hukum yang sama dengan pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Walaupun demikian, berbagai dinamika perubahan terjadi dalam pelaksanaannya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempengaruhi interpretasi dan implementasi dari UU tersebut. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum tetap sama, adaptasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan teknis sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan baru dalam proses pendataan pemilih.
Beberapa persoalan signifikan menghiasi proses pendataan pemilih dalam Pemilu 2024, terutama terkait dengan kelompok rentan yang masih termarginalkan. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pekerja, lansia, pasien dan tenaga kesehatan rumah sakit dan warga binaan masih menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih. Marginalisasi ini sering kali disebabkan oleh kurangnya akses informasi, keterbatasan infrastruktur, dan pemahaman penyelenggara. Selain itu, tidak diberikannya akses kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilu 2024 untuk mengawasi proses pendataan pemilih menambah kompleksitas dalam memastikan transparansi dan akurasi data pemilih.
Berulangnya masalah pendataan pemilih bagi kelompok rentan pada Pemilu 2024 menjadi refleksi penting atas efektivitas kebijakan dan implementasi pendataan pemilih selama ini. Kendala yang terus berulang ini menunjukkan adanya celah dalam sistem yang belum teratasi meskipun telah dilakukan berbagai perbaikan dan inovasi teknis. Evaluasi menyeluruh dan refleksi mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi vang lebih efektif untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya.
Salah satu aspek krusial dalam proses pendataan pemilih adalah perlunya transparansi dan pengawasan yang ketat. Tidak adanya akses bagi Bawaslu untuk mengawasi proses pendataan pemilih dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas data pemilih. Pengawasan independen oleh Bawaslu penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pendataan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keterlibatan Bawaslu juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses pendataan.
C. Akses Hak atas Informasi Bagi Kelompok Rentan Masih Mengkhawatirkan
Akses informasi bagi kelompok rentan masih mengkhawatirkan, terutama bagi kelompok rentan penyandang disabilitas. Meski teknologi informasi telah berkembang pesat, penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses dan pentingnya pemilihan umum. Hambatan fisik, sensorik, dan kognitif membuat mereka kesulitan mengakses informasi yang disajikan dalam format standar. Ketidaksesuaian format informasi, seperti materi kampanye yang tidak tersedia dalam braille, teks dengan font besar, atau video dengan terjemahan bahasa isyarat, semakin memperparah kesenjangan informasi ini.
Dalam Pemilu 2024 KPU masih belum mewajibkan peserta pemilu untuk menyediakan bahan kampanye yang ramah penyandang disabilitas. Ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa kewajiban tersebut, partai politik dan kandidat cenderung mengabaikan kebutuhan informasi kelompok rentan ini. Bahan kampanye yang disediakan biasanya hanya dalam format teks dan visual standar yang sulit diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau kognitif.
Ketidaktersediaan bahan kampanye yang ramah penyandang disabilitas tentu sangat berdampak terhadap informasi yang didapat oleh pemilih penyandang disabilitas. Mereka menjadi kurang terinformasi mengenai visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh para kandidat dan partai politik
Pada Pemilu 2024, KPU sebenarnya telah menyediakan sebuah sistem informasi yang menampilkan informasi mengenai peserta pemilu, termasuk biodata peserta, visi dan misi calon, serta informasi relevan lainnya, yang dapat diakses melalui laman infopemilu.kpu.go.id. Namun, lama tersebut tidak ramah bagi penyandang disabilitas netra, lama tersebut tidak bisa diakses menggunakan perangkat yang mendukung penyandang disabilitas netra. Akibatnya, keputusan yang mereka buat dalam pemilihan tidak didasarkan pada informasi yang memadai, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas partisipasi politik mereka. Selain itu, kurangnya akses informasi ini juga dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Dampak dari ketidakadilan informasi ini tidak hanya dirasakan oleh penyandang disabilitas sendiri, tetapi juga merugikan proses demokrasi secara keseluruhan. Partisipasi yang setara dan informasi yang merata adalah dasar dari demokrasi yang sehat. Jika kelompok rentan seperti penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses yang memadai, maka hasil pemilu tidak benar-benar mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Hal ini juga memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, seolah-olah suara mereka kurang penting atau berharga.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari KPU dan pihak terkait. KPU perlu membuat kebijakan yang mewajibkan penyediaan bahan kampanye yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sosialisasi pemilu harus dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, pemilih penyandang disabilitas dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam pemilu, sehingga memperkuat proses demokrasi di Indonesia.
D. Diskriminasi Hak Pilih Kelompok Rentan pada Tahapan Pemungutan Suara
Pada tahapan pemungutan suara, terdapat satu isu besar yang perlu dikritisi dan terjadi dari pemilu ke pemilu, yakni aksesibilitas atau keterjangkauan TPS yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap hak pilih kelompok rentan. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pemilihan, masalah aksesibilitas TPS masih menjadi hambatan utama. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan individu dengan mobilitas terbatas sering kali menghadapi tantangan yang signifikan saat mencoba mengakses TPS. Masalah ini tidak hanya menghambat partisipasi mereka dalam proses demokrasi tetapi juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan.
Aksesibilitas TPS erat kaitannya dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Masih ditemukan beberapa TPS yang berada di tempat tinggi (berundak), tidak ramah kursi roda, dan memiliki akses jalan yang sulit dilalui. Kondisi ini membuat kelompok rentan harus berjuang lebih keras hanya untuk mencapai TPS, yang seharusnya merupakan hak dasar setiap warga negara. Ketidaknyamanan dan ketidakmampuan fisik menjadi penghalang yang nyata bagi mereka, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi mereka dalam pemilu.
Hal tersebut menyebabkan penyandang disabilitas dan lansia kesulitan dalam mengakses TPS pada hari pemungutan suara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tantangan fisik ini bahkan menyebabkan penyandang disabilitas dan lansia mengurungkan niatnya untuk mencoblos. Ketika mereka tidak dapat mencapai TPS atau merasa kesulitan untuk melakukan perjalanan yang diperlukan, mereka mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali. Hal ini bukan hanya sebuah kegagalan dalam menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi juga mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap hak pilih mereka.
Tentu hal seperti itu seharusnya diperbaiki dan dijamin tidak akan terulang. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa TPS dapat diakses oleh semua pemilih, tanpa memandang kondisi fisik mereka. Ini termasuk memastikan bahwa TPS berada di lokasi yang mudah diakses, menyediakan jalur dan fasilitas yang ramah kursi roda, serta memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Kebijakan yang tegas dan implementasi yang konsisten sangat penting untuk menghilangkan hambatan fisik dan memastikan inklusivitas dalam proses pemilu.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perencanaan yang lebih baik dan evaluasi mendalam terhadap aksesibilitas TPS sebelum hari pemungutan suara. Penyelenggara pemilu harus bekerja sama dengan organisasi yang fokus pada hak penyandang disabilitas dan lansia untuk memahami kebutuhan mereka. Melalui dialog yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi kelompok rentan, serta memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar efektif.
Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi petugas pemilu mengenai pentingnya aksesibilitas juga harus ditingkatkan. Petugas pemilu harus paham dan siap untuk membantu pemilih yang memerlukan bantuan khusus, serta mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah aksesibilitas yang mungkin timbul pada hari pemungutan suara. Kesadaran dan pemahaman ini akan membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih inklusif dan ramah bagi semua warga negara.
Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pemilu dan memastikan bahwa hak pilih mereka terlindungi. Partisipasi politik yang inklusif tidak hanya memperkuat demokrasi tetapi juga menunjukkan komitmen masyarakat terhadap kesetaraan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkritisi dan memperbaiki aksesibilitas TPS agar setiap pemilu berjalan lebih adil dan inklusif bagi semua warga negara.
E. Pengarusutamaan Pelindungan Hak Pilih Kelompok Rentan Belum Optimal
Dalam Pemilu 2024, pengarusutamaan pelindungan hak pilih kelompok rentan belum optimal. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan inklusivitas, banyak tantangan dan hambatan yang masih dihadapi oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, pekerja, tahanan dan warga binaan, dan tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit. Masalah ini mencerminkan bahwa langkah-langkah yang diambil belum sepenuhnya memadai untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menggunakan hak pilih mereka secara adil dan setara, termasuk kelompok rentan.
Ketidakoptimalan tersebut tercermin pada pembentukan norma-norma pengaturan yang belum menempatkan pelindungan kelompok rentan sebagai prioritas. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup spesifik atau ketat dalam mengatur aksesibilitas dan inklusivitas bagi kelompok rentan. Tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, penyelenggaraan pemilu cenderung mengabaikan kebutuhan khusus kelompok rentan, yang pada akhirnya mengakibatkan mereka kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Selain itu, penyelenggara pemilu juga tidak serius dalam menyiapkan jajaran penyelenggara pemilu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi dan menjamin hak pilih kelompok rentan. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang kebutuhan khusus kelompok rentan membuat petugas pemilu tidak mampu memberikan bantuan yang diperlukan. Hal ini menyebabkan banyak pemilih rentan merasa tidak terbantu atau bahkan diabaikan saat mencoba menggunakan hak pilih mereka.
Sehingga urgensitas untuk melakukan perbaikan terhadap penjaminan hak pilih kelompok rentan semakin nyata dan harus dilakukan pada pemilu maupun pilkada yang akan datang. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekurangan ini. Reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif, serta peningkatan kapasitas petugas pemilu, harus menjadi prioritas untuk memastikan partisipasi yang adil bagi semua kelompok.
Langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki regulasi yang mengatur hak pilih kelompok rentan. Pemerintah harus menetapkan standar yang jelas dan mengikat bagi semua penyelenggara pemilu untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel dan inklusif. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pendataan pemilih, kampanye yang ramah disabilitas, hingga akses fisik ke TPS.
Selanjutnya, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemilu mengenai kebutuhan khusus kelompok rentan. Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan akan membantu petugas pemilu memahami dan menangani berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, petugas pemilu dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan dan memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka.
Dengan memperhatikan dan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu di masa depan akan lebih inklusif dan adil. Partisipasi kelompok rentan dalam pemilu adalah indikator penting dari kualitas demokrasi sebuah negara. Oleh karena itu, memastikan bahwa hak pilih kelompok rentan terlindungi dan terjamin bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum dan politik bagi setiap penyelenggara pemilu.
BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Setelah menguraikan persoalan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tahapan krusial terjadinya diskriminasi hak pilih kelompok rentan adalah pada tahapan pendataan, kampanye, dan pemungutan suara. Pada tahapan pendataan, kelompok rentan seringkali terabaikan atau tidak terdata dengan akurat, mengakibatkan hilangnya hak pilih mereka. Selanjutnya, dalam proses kampanye, informasi dan akses terhadap materi kampanye seringkali tidak menjangkau kelompok rentan, sehingga mereka tidak memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang berlandaskan pengetahuan. Pada tahapan pemungutan suara, fasilitas dan aksesibilitas yang tidak memadai seringkali menjadi penghalang bagi kelompok rentan untuk menggunakan hak pilih mereka secara bebas dan aman.
Tabel 6.1.
Hasil Temuan Jenis Diskriminasi Kelompok Rentan
Penyandang Tahanan dan Warga Tenaga Kesehatan Lansia Pekerja Disabilitas Binaan dan Pasien RS TPS tidak dapat TPS tidak dapat Persoalan Persoalan Persoalan diakses diakses pendataan pendataan pendataan Pada hari H Informasi Lansia belum pemungutan Kekurangan kampanye tidak memiliki NIK suara pekerja surat suara dapat diakses tidak libur Minim sosiliasi Minim sosialisasi Ketersediaan tata cara mencoblos TPS Khusus mencoblos Persoalan pendataan (komunikasi)
Di samping itu, didapati bahwa kondisi saat ini belum berpihak pada pengarusutamaan pelindungan hak pilih kelompok rentan. Hal tersebut tergambar pada belum dijadikannya prioritas pengaturan mengenai pelindungan hak pilih kelompok rentan pada seluruh instrumen regulasi vang ada. Selain itu, belum adanya prioritas dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan serta sensitivitas terhadap isu-isu ini memperburuk situasi. Tanpa kebijakan yang terstruktur dan pelatihan SDM yang memadai, upaya untuk melindungi hak pilih kelompok rentan akan terus mengalami hambatan signifikan, memperpanjang ketidakadilan dan marginalisasi kelompok tersebut dalam proses demokrasi.
Berdasarkan analisis yang disajikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 masih terdapat pengabaian dan pelanggaran terhadap hak pilih kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, pekerja, tahanan dan warga binaan serta tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilu yang ada belum sepenuhnya inklusif dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pelanggaran ini secara langsung berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh instrumen hukum nasional dan internasional.
B. Rekomendasi
Berdasarkan simpulan yang sudah diuraikan, dapat dibutirkan beberapa hal sebagai bentuk rekomendasi: pertama, perlu adanya evaluasi dan perbaikan regulasi mengenai pelindungan hak atas informasi pada tahapan kampanye bagi kelompok rentan. Hal ini penting agar informasi kampanye dapat diakses secara merata oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan. Kedua, perlu adanya pelatihan yang sungguhsungguh kepada sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu pelindungan hak pilih kelompok rentan. Pelatihan ini akan memastikan bahwa para petugas pemilu memiliki kompetensi yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai bentuk diskriminasi yang dapat terjadi, serta memberikan perlindungan yang efektif bagi hak pilih kelompok rentan.
Untuk itu, sebagai upaya meroperasionalkan rekomendasi berdasarkan penelitian ini dibutirkan beberapa hal sebagai berikut.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
1. Melakukan evaluasi dan perbaikan pada peraturan KPU yang berkaitan dengan pelindungan hak pilih kelompok rentan, tidak hanya pada PKPU terkait pendataan, tetapi juga PKPU yang berkaitan dengan penjaminan hak atas informasi bagi kelompok rentan (kewajiban penyediaan bahan kampanye bagi penyandang disabilitas).
2. Menyusun pedoman teknis pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum.
3. Melakukan sosialisasi yang masif bagi kelompok rentan terkait tata cara mencoblos dan hak-hak kelompok rentan dalam Pemilu.
4. Melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh jajaran KPU diberbagai tingkatan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berhadapan dan berkomunikasi dengan kelompok rentan.
5. Meningkatkan sinergitas kelembagaan dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri perihal pemutakhiran data pemilih, termasuk menjamin kelompok rentan terdata sebagai pemilih.
6. Menjamin kelompok rentan dapat mengakses informasi terkait profil, rekam jejak, dan program peserta pemilu.
7. Membentuk desk khusus untuk pelayanan kelompok rentan yang didalam terdapat pembagian tugas penaggungjawab terhadap setiap kategori kelompok rentan bekerjasama dengan stakeholders lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
1. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan pelindungan hak pilih kelompok rentan.
2. Menyusun pedoman teknis pengawasan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum.
3. Melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh jajaran Bawaslu diberbagai tingkatan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berhadapan dan berkomunikasi dengan kelompok rentan.
4. Membentuk desk khusus untuk pelayanan kelompok rentan yang didalam terdapat pembagian tugas penaggungjawab terhadap setiap kategori kelompok rentan bekerjasama dengan stakeholders lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil.
Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah)
1. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,khususnya memasukkan pengaturan mengenai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum.
Kementerian Dalam Negeri
1. Meningkatkan pendataan kependudukan (e-KTP) terutama kelompok rentan sebagai salah satu syarat pendataan sebagai pemilih Pemilu.
Partai Politik
1. Meningkatkan kesadaran terhadap pemahaman isu kelompok rentan melalui pendidikan politik bagi seluruh pengurus dan anggota partai politik.
DAFTAR PUSTAKA
Ardani, Hilmi dan Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum". Jurnal HAM. Volume 10 Nomor 2. Desember. 2019. Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara". Jurnal Warta. Edisi: 61. Juli. 2019. Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, ST. Paul, Minn, Wet Publishing Co. 1968. Chemerinsky, Erwin. Constituional Law, Principles dan Policies (fifth edition). New York: Wolters Kluwer. 2015. Fahmi, Khairul. "Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada". Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4. 2017. Gaffar, Janedri M. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. 2013. Goodwin-Gill, Guy S. Pemilu Jurdil: Pemngalaman dan Standar Internasional, bekerja sama dengan The Asia Foundation. Jakarta. 1994. Ibrahim, Jhonny. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia. 2013. International IDEA, Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Seri Buku Panduan, 2010. Kirchschalaeger, Peterg G. "The Relations between Democracy and Human Rights". Globalistics and Globalization Studies. Volgograd: Uchitel Publishing House. 2014. Komnas HAM. SNP No. 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu. Jakarta, 2023. Komnas HAM. Laporan Pengamatan Situasi Hak Konstitusional dalam Pemilu 2024. Jakarta, 2024. Kompas. "Banyak Penyandang Disabilitas Belum Terdaftar sebagai Pemilih", https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belumterdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024, Kompas, diakses pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 19.15 WIB. Lipset, Seymour Martin. The Encyclopedia of Democracy. Washington DC: Congressional Querterly Inc. 1995. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Op.Cit., hlm.42. dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2006.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004. Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum". Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. 2019. Nursyamsi, Fajri dan Muhammad Nur Ramadhan. "Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekaran Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015". Jurnal Adhyasta Pemilu. Desember. 2021. Rahardjo, Satjipto. Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya, dalam Muladi (Ed.), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Refika Aditama. 2009. Ramadhan, Muhammad Nur. "Memaknai Urgensi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Desember 2021. Ramadhanil, Fadli dkk. Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 2019. Siaran pers Ombudsman RI Nomor 011/HM.01/II/2024 terkait Permasalahan Data Pemilih di dan Lapas Rutan yang Perlu Dievaluasi, https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-permasalahan-data-pemilih-dilapas-dan-rutan-perlu-dievaluasi- #:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20KPU%20yang,Warga%20Binaan%20 Pemasyarakatan%20dan%20Rumah, 13 Februari 2024. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 1996. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998. Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. PT. Grafindo: Jakarta. 1992. Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2005. Winata, Muhammad Reza dan Oly Viana Agustine. Hak Politik dan Hak Pilih: Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional. Jakarta: Rajawali Pers. 2023.
KOMNAS HAM RI
Jl Latuharhary No 4B RT 1 RW 4 Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telp +62-21-3925230 | Fax +62-21-3925227
Email: [email protected]