Kertas Kebijakan
Mendorong Kebijakan Environmental, Social, & Governance untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM di Indonesia
Desember 2024
Kertas Kebijakan
Mendorong Kebijakan Environmental, Social, & Governance untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM di Indonesia
Penulis: Saurlin P. Siagian Komisioner Komnas HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian [email protected]
Fernando Sihotang HaRI Institute [email protected]
Ronny J. Limbong Biro Dukungan Pemajuan HAM, Setjen Komnas HAM [email protected]
Kontributor: Delsy Nike Okta Rina Fitri Febriana Ika Saputri Melia Iska
Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tel. (021) 392 5230 www.komnasham.go.id | [email protected]
1. Urgensi Pembuatan Kertas Kebijakan
Gagasan global tentang konsep pembangunan berkelanjutan semakin diminati oleh dunia usaha karena ada dorongan tren pasar yang mendorong pelaku usaha menerapkan tanggung jawab yang serius bukan hanya pada aspek lingkungan tetapi urusan-urusan sosial dan tata kelola yang lebih baik. Tren ini dikenal dengan istilah Environmental, Social, and Govemance (ESG) atau Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST). Di Indonesia, dalam kurun tahun 2006-2019 terdapat tren kenaikan publikasi laporan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia (Gunawan dkk., 2022). Laporan keberlanjutan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis keberlanjutannya. Peningkatan partisipasi perusahaan terhadap laporan keberlanjutan tersebut tidak lepas dari faktor adanya kewajiban bagi perusahaan publik, lembaga jasa keuangan, dan emiten untuk menyampaikan laporan keberlanjutan (sustainability report) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di setiap tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 (pasal 10). Dalam aturan tersebut, perusahaan yang tidak rutin mempublikasikan laporan keberlanjutan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau peringatan tertulis (pasal 13).
Kesadaran terhadap ESG di Indonesia juga mulai menyentuh tahap penilaian risiko dari terhadap perusahaan-perusahaan terbuka. Hingga November 2024, Bursa Efek Indonesia (BEl) bersama dengan Morningstar Sustainalytics telah melakukan penilaian risiko ESG kepada 88 perusahaan terbuka.1 Penilaian ini menunjukkan tingkat risiko dari tidak adanya risiko, risiko rendah, medium, tinggi, hingga berat dari potensi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan.
Pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan, sosial, serta tata kelola yang transparan bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku bisnis. Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) telah memberikan jaminan terhadap hak warga negaranya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Regulasi-regulasi tersebut juga secara langsung dan tidak langsung memuat keikutsertaan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) selama menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, beberapa peraturan turunan bersifat teknis telah mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menjaga aktivitas bisnisnya sesuai dengan kaidah keberlanjutan.
Sementara itu, kasus dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi masih masif terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 412 pengaduan dugaan pelanggaran HAM di mana korporasi menjadi pihak teradu. Lebih lanjut, sepanjang tahun 2020-2023 Komnas HAM telah melakukan mediasi untuk 1.737 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi. Menurut Komnas HAM, korporasi telah menjadi aktor dominan dalam konfigurasi dan rekonfigurasi kebijakan, hukum, dan program pembangunan (Komnas HAM, 2024). Akibatnya, banyak kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang lekat dengan tanggung jawab entitas bisnis/swasta.
Dalam konteks HAM, tanggung jawab utama pemenuhan dan perlindungan HAM berada di tangan pemerintah. Namun, korporasi juga memegang peran penting dalam tanggung jawab penghormatan HAM. Dalam kerangka bisnis dan HAM, tanggung jawab penghormatan HAM yang dimiliki korporasi memiliki arti adanya pencegahan terhadap pelanggaran HAM dan memitigasi dampak buruk terhadap pelaksanaan HAM akibat aktivitas yang mereka lakukan (OHCHR, 2011).
Di dalam hukum positif Indonesia, khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), korporasi telah menjadi subjek hukum yang bisa berhadapan dengan tindak pidana jika perusahaan terlibat dengan pelanggaran hukum (pasal 45). Pada pasal 46 KUHP, tindak pidana yang dilakukan dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dalam struktur fungsional atau atas adanya hubungan kerja dengan pihak lain yag mengatasnamakan korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab setiap korporasi yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia agar memastikan segala aktivitas bisnisnya patuh dan taat dengan regulasi nasional yang mengatur perlindungan HAM.
Tren ESG dalam mempromosikan konsep keberlanjutan memiliki kaitan yang erat dengan prinsip penghormatan HAM yang menjadi tanggung jawab dunia usaha (Torres dkk., 2023). Penerapan kerangka ESG dapat memudahkan korporasi untuk merencanakan kegiatan bisnis yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan masalah sosial. Hal tersebut sejalan dengan konsep bisnis dan HAM yaitu membuka jalan bagi perusahaan untuk berkomitmen mendukung dan mempromosikan HAM di setiap kegiatan usaha dan relasi bisnisnya (OHCHR, 2011). Selain itu, ESG juga memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan korporasi agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta perlindungan dan pemenuhan HAM dapat tercapai.
Prinsip HAM yang saling bergantung (interdependence) dan terkait (interrelatedness) menjadikan isu-isu HAM dapat saling berkelindan, sehingga pelanggaran terhadap salah satu hak dapat berakibat pada pelanggaran hak lainnya (OHCHR, 2024). Dalam kerangka ESG, isu-isu yang termasuk ke dalam aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola bisnis memiliki keterkaitan dengan isu HAM karena melibatkan unsur manusia dan lingkungan hidup. Dunia usaha memiliki interaksi, dan bahkan berdampak terhadap, dengan dua unsur ini. Untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi, tanggung jawab dunia usaha mesti ditegakkan.
Prinsip bahwa HAM "tidak bisa dibagi (indivisible)" menekankan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM tidak dapat diterapkan berdasarkan preferensi mana yang paling penting. Artinya, pelaku usaha tidak dapat hanya menjadikan isu pelestarian lingkungan menjadi prioritas penting namun mengesampingkan hak-hak fundamental yang lain. Apalagi, isu lingkungan merupakan juga isu kemanusiaan yang saling berhubungan satu sama lain (Anthony, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan fungsi pengkajian dan penelitian yang diamanatkan UU HAM, Komnas HAM memandang penting untuk melakukan kajian tentang relasi kerangka ESG dengan nilai HAM secara khusus dalam konteks Indonesia.
1 lihat: https://www.idx.co.id/en/listed-companies/esg-score
1.1. Tujuan kertas kebijakan
Penyusunan kertas kebijakan ini bertujuan untuk:
a. Menyediakan panduan bagi pemerintah dalam mengawasi praktik-praktik bisnis agar sejalan dengan prinsip HAM; dan
b. Menyediakan panduan bagi dunia usaha agar dapat semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai keberlanjutan yang selaras dengan prinsip HAM.
1.2. Metodologi
Kajian ini disusun dengan cara antara lain studi literatur, analisis deskriptif data HAM, dan penggalian data primer pada pelaku usaha. Selain itu, penulisan juga diperkaya dengan focus group discussion yang melibatkan para pihak dan mengunjungi beberapa perusahaan yang dianggap memiliki rekam jejak berpengalaman mempraktikkan prinsip ESG. Untuk memastikan kepemilikan dokumen ini oleh semua pelaku usaha dan pemerintah, dokumen ini dibuat untuk mendukung konsep pembangunan ekonomi nasional namun memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan, pencegahan pelanggaran HAM, dan pengelolaan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan dan hubungan bisnis mereka.
1.3. Wewenang Komnas HAM
Dalam Pasal 75 UU HAM, Komnas HAM bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 76 UU HAM mengamanatkan Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian. Lebih jauh, Pasal 89 ayat (1) UU HAM menyatakan dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM berwenang untuk melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Wewenang ini kemudian menjadi landasan bagi Komnas HAM untuk menyusun pengkajian tentang relasi ESG dan pelaksanaan HAM di Indonesia secara khusus dalam lingkup bisnis dan HAM.
2. Persilangan ESG dan HAM
2.1. Tentang ESG
Konsep ESG telah lama menjadi perhatian di kalangan investor. ESG merujuk pada seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial sebuah perusahaan atau organisasi, dan telah semakin penting dalam pengambilan keputusan investasi selama beberapa dekade terakhir. Meskipun istilah ESG baru dicetuskan pada tahun 2004 oleh UN Global Compact, pemikiran konseptualnya telah ada jauh sebelumnya. Investor semakin fokus pada faktor-faktor ESG karena diyakini dapat membantu mengidentifikasi risiko dan peluang finansial jangka panjang terhadap perusahaan.
Penerapan ESG pada awal perkembangannya hanya menyasar korporasi besar yang bergerak pada sektor tertentu (misalnya: pertambangan dan energi). Saat ini konsep ESG telah menjadi prioritas utama bagi perusahaan dari berbagai sektor, tidak lagi hanya terfokus di lingkungan investor atau organisasi penjamin investasi (Afanas'ev & Shash, 2022). ESG bahkan telah dijadikan panduan bagi pelaku-pelaku usaha sektor non-korporasi, seperti halnya dunia Usaha Skala Kecil dan Menengah (UMKM), untuk mengambil peran penting pada isu-isu lingkungan dan penghormatan hak-hak dasar manusia di lingkungan dunia usaha (Fenwick dkk., 2023; Shalhoob & Hussainey, 2023). ESG dianggap krusial bagi dunia usaha karena diyakini dapat mendorong agenda keberlanjutan global dan pertumbuhan ekonomi serta menarik minat investasi. Peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan konsumen terhadap isu keberlanjutan dan HAM telah mendorong perusahaan untuk menjadikan ESG sebagai bagian integral dari strategi bisnisnya.
Berada di lingkungan pasar yang modern hari ini, perusahaan tidak boleh mengabaikan tuntutan untuk beroperasi lebih etis dan bertanggung jawab. Tekanan bisa saja datang dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari investor yang mengutamakan perusahaan dengan rekam jejak ESG yang baik hingga konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk dan layanan jasa yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip masyarakat modern. Fenomena ini mendorong komunitas global semakin aktif mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik ESG.
Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan yang mengabaikan ESG akan menghadapi risiko besar, baik dari sisi reputasi, keuangan, maupun operasional. Di sisi lain, perusahaan yang melihat ESG sebagai peluang dan mengintegrasikannya ke dalam strategi inti bisnis mereka akan memperoleh manfaat jangka panjang, seperti meningkatnya kepercayaan investor, memperoleh lisensi sosial dari konsumen atau masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi, dan mampu menjangkau akses modal.
2.2. Hubungan ESG dan HAM
Interaksi dunia usaha niscaya berhubungan dengan manusia pada sisi sosial dan alam pada sisi lingkungan. Dunia usaha melalui aktivitas usahanya dan keputusan-keputusan bisnis yang dilakukan berpotensi berdampak pada manusia dan lingkungan. Ditambah lagi dengan tata kelola yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dalam membuat strategi dan kebijakan bisnis berperan penting dalam menentukan baik buruknya kehadiran dunia bisnis di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ESG adalah konsep yang membawa tiga aspek sekaligus namun mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Aspek lingkungan pada "E" tidak dapat dibahas terpisah dengan aspek sosial "S" serta aspek tata kelola "G" yang menentukan perilaku sebuah perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Upaya perusahaan untuk mencapai target lingkungan emisi nolbersih (zero emission), misalnya, membutuhkan praktik tata kelola yang baik untuk memastikan transisi yang adil yang tidak mengabaikan hak-hak asasi masyarakat.
Paris Agreement 2015 yang diterima oleh 195 negara menegaskan bahwa apapun aksi iklim yang dilakukan, tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah HAM (Knox, 2020). Gerakan global untuk mengurangi emisi karbon yang mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi pakta ini untuk menerapkan target yang dikenal dengan Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia pada tahun 2021 mengatur target pengurangan emisi gas rumah kaca lewat Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) sebesar 31,89 % dengan sumber daya sendiri, dan 43,20 % dengan dukungan komunitas internasional.
Untuk lebih memahami keterkaitan antara ESG dan HAM, penting untuk mengkaji isuisu yang tercakup dalam komponen 'Sosial'. Sebagai contoh, investor dan perusahaan perlu memastikan tidak adanya praktik perbudakan modern dalam operasi bisnis dan rantai pasok mereka, menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusi di lingkungan kerja, serta menjamin perlindungan data pribadi konsumen. Selain itu, isu-isu seperti keamanan perusahaan, ekosistem kerja yang inklusif, dan keamanan produk adalah beberapa contoh lain yang berkaitan dengan HAM yang perlu diperhatikan.
Penerapan praktik ESG yang terlalu terfokus pada faktor lingkungan dan krisis iklim/dekarbonisasi dapat mempersempit cakupan dampak yang dipertimbangkan oleh perusahaan terhadap masyarakat (Trahan & Jantz, 2023). Konsep keberlanjutan saat ini harus mencakup aspek planet dan manusia secara seimbang. Komponen 'Sosial' dalam ESG memuat spektrum HAM yang luas dan berkaitan erat dengan isu lingkungan hidup yang menjadi strategi perusahaan. Meskipun penerapan ESG terus berkembang, pemahaman komprehensif tentang dampak bisnis terhadap HAM belum sepenuhnya terwujud (Wachenfeld, 2015). Dalam konteks ini, Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP on Business and Human Rights/UNGPs) penting untuk dijadikan pedoman untuk membantu perusahaan memahami tanggungjawab sosial mereka, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap HAM.
UNGPs berperan penting dalam hal: pertama, mendorong perusahaan melakukan uji tuntas HAM. Perusahaan didorong agar tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga perlu melaksanakan proses uji tuntas HAM yang proaktif, yaitu mencakup identifikasi, pencegahan, mitigasi, dan remediasi dampak HAM jika kegiatan bisnis mereka berdampak buruk terhadap HAM. Selain itu, pelibatan para pemangku kepentingan, terutama kelompok rentan, juga penting dalam proses ini. Kedua, mengintegrasikan HAM ke dalam ESG. HAM bukanlah isu tambahan, melainkan harus terintegrasi sepenuhnya dalam strategi ESG perusahaan. Hal ini berarti menerapkan standar HAM di seluruh operasional, termasuk kebijakan, manajemen risiko, pengambilan keputusan, dan pelaporan ESG.
Tujuan mendasar dari ESG bukanlah sekadar menilai atau mengukur kinerja perusahaan, melainkan mendorong perusahaan untuk menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab dan secara aktif berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Penilaian dan pengukuran hanyalah alat, bukan tujuan akhir. ESG membantu investor, konsumen, dan masyarakat mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis (Zumente & Lāce, 2021). Namun, penting untuk diperhatikan bahwa ESG hanya dapat memberikan dampak positif jika nilai-nilai HAM terintegrasi dalam kebijakan dan penerapannya oleh perusahaan.
Lembaga penilai terkait ESG menemukan bahwa laporan perusahaan tentang UNGP sering kali hanya bersifat formalitas, dengan minimnya konsultasi dengan pemangku kepentingan utama, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak operasional perusahaan. Laporan perusahaan juga jarang menyertakan analisis risiko negara yang komprehensif, serta mengabaikan dinamika sosial-politik dan isu HAM spesifik di wilayah operasi (Van Dorp & Smits, 2020). Jika perusahaan tidak didukung oleh data yang memadai dan tanpa konsultasi yang inklusif dengan para pemangku kepentingan, mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami dan mengelola risiko HAM di sepanjang rantai nilai bisnis mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja ESG perusahaan dan menimbulkan berbagai risiko, seperti berhadapan dengan aturan-aturan hukum, reputasi, dan operasional.
Konsep materialitas ganda dalam kerangka ESG menekankan pentingnya memperluas definisi materialitas untuk mencakup tidak hanya risiko dan peluang bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya (Delgado- Ceballos dkk., 2023). Pendekatan "dari bawah ke atas" menjadi penting, di mana perusahaan harus secara proaktif memahami dampak operasionalnya dari sudut pandang pihak-pihak yang paling terkena dampaknya. Dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin terlewatkan jika hanya berfokus pada risiko bagi perusahaan sendiri, sehingga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Pendekatan materialitas ganda dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak negatif terhadap HAM sesuai dengan UNGPs. Kelompok Kerja tentang isu HAM dan korporasi transnasional serta bisnis lainnya menegaskan bahwa investor semakin menyadari hubungan antara dampak perusahaan terhadap manusia dan planet dengan peluang dan risiko finansial. Informasi terkait uji tuntas HAM menjadi sangat penting bagi investor dalam menilai kredibilitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Kurangnya transparansi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko serta dampak terhadap HAM di sepanjang rantai nilai dapat mengindikasikan proses materialitas yang cacat, yang pada akhirnya merugikan investor karena dapat mengarah pada pengambilan keputusan investasi yang keliru dan meningkatkan potensi risiko finansial (UN Working Group on Business and Human Rights. 2024).
Dalam konteks bisnis yang semakin terhubung dan transparan, perusahaan kini harus memenuhi ekspektasi yang meningkat dari pemangku kepentingan terkait dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Dalam situasi ini, isu-isu terkait ESG serta penghormatan terhadap HAM menjadi pertimbangan strategis yang penting bagi perusahaan. Penerapan kerangka ESG dan komitmen terhadap HAM tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga membawa implikasi bisnis yang signifikan bagi perusahaan.
Kerangka ESG menyediakan landasan bagi perusahaan untuk mengelola risiko dan peluang terkait dengan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk di dalamnya adalah HAM. Perusahaan yang menghormati HAM cenderung memiliki kinerja ESG yang lebih baik karena telah menerapkan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsep "materialitas ganda" dalam ESG menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak perusahaan tidak hanya terhadap profitabilitas, tetapi juga terhadap manusia dan planet.
Investor semakin menyadari pentingnya isu-isu ESG dan HAM bagi kinerja keuangan perusahaan, khususnya investor yang memiliki kesadaran terkait perubahan iklim dan industri beremisi rendah (Baker dkk., 2022). Mereka cenderung menghindari melakukan investasi pada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau terlibat dalam kontroversi terkait HAM. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap ESG dan HAM dianggap lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga menarik minat investor.
Lebih lanjut, perusahaan yang menerapkan ESG dan menghormati HAM memperoleh berbagai keuntungan, seperti peningkatan reputasi/kredibilitas, akses yang lebih baik ke sumber pendanaan, serta kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Lebih jauh, penerapan konsep ESG berdampak positif terhadap performa/kinerja perusahaan (Kao, 2023). Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan aspek-aspek ESG dan HAM berisiko mengalami kerusakan reputasi, kesulitan dalam mendapatkan modal, dan tantangan dalam menarik serta mempertahankan karyawan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, perusahaan tidak dapat lagi mengenyampingkan pentingnya ESG dan HAM. Keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang ditentukan oleh seberapa besar komitmen perusahaan mengintegrasikan ESG dan HAM sebagai bagian inti dari strategi serta operasi bisnisnya.
United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI), dalam laporannya tahun 2020, mencatat bahwa 3.038 investor global telah menyepakati kerangka keberlanjutan (UN PRI, 2021). Setahun kemudian, pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 3.826 investor yang menyatakan dukungannya terhadap pentingnya penerapan ESG dalam setiap kebijakan investasi mereka (UN PRI, 2021). Diinisiasi oleh PBB, UN PRI adalah jaringan investor internasional yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memahami implikasi keberlanjutan bagi investor dan mendukung dunia usaha untuk memasukkan isu-isu ESG ke dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan senantiasa didorong untuk berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan global yang lebih berkelanjutan.
Dampak jika perusahaan mengabaikan aspek HAM dalam penerapan ESG bisa lebih luas, tidak hanya kepada perusahaan dan lingkungan serta manusia yang terdampak oleh karena operasional usahanya. Ekonomi nasional juga akan menerima dampaknya sejalan dengan rendahnya iklim investasi yang diakibatkan minimnya kepercayaan komunitas investor global akibat tidak mau menempuh jalan berisiko untuk kepentingan finansialnya. Berikut adalah beberapa risiko yang akan dihadapi oleh dunia usaha jika HAM tidak menjadi prioritas dalam kebijakan dan praktik usaha²:
a. Gangguan iklim investasi dan bisnis
Ketidakpercayaan investor: investor, khususnya investor institusional, semakin memperhatikan kinerja perusahaan dalam ESG, termasuk penghormatan terhadap HAM. Pelanggaran HAM dapat menyebabkan investor menarik investasinya, sehingga mengganggu aliran modal dan pertumbuhan perusahaan.
Ketidakstabilan operasional: konflik sosial akibat pelanggaran HAM, seperti protes masyarakat atau aksi mogok kerja, dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
Hambatan perizinan dan regulasi: Pemerintah semakin ketat dalam memberikan izin usaha dan menerapkan peraturan terkait perlindungan HAM. Perusahaan yang tidak menghormati HAM dapat menghadapi kesulitan untuk memperoleh izin usaha atau bahkan mengalami pencabutan izin usaha oleh pemerintah.
b. Biaya operasional yang tidak stabil
Denda dan sanksi: pelanggaran HAM dapat berakibat pada sanksi pidana dan perdata. Beberapa kasus hukum di Indonesia yang melibatkan korporasi menunjukkan bahwa penegakan hukum telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana akibat pelanggaran-pelanggaran hukum.
Peningkatan biaya keamanan: konflik sosial akibat pelanggaran HAM dapat memaksa perusahaan untuk meningkatkan biaya keamanan, membebani operasional perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran HAM, perusahaan berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan melakukan pemulihan hakhak individu atau masyarakat yang terdampak. Pelanggaran HAM juga dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan, sehingga membutuhkan investasi tambahan dalam kegiatan perbaikan reputasi.
Menurunnya produktivitas: gangguan operasional dan demotivasi karyawan akibat pelanggaran HAM dapat menurunkan produktivitas pekerja dan mengganggu efisiensi perusahaan.
c. Reputasi buruk
Citra negatif di ruang publik: di era digital, informasi tentang dugaan pelanggaran HAM dapat menyebar dengan cepat dan luas, sehingga merusak citra perusahaan di mata publik dan konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat.
Boikot produk: konsumen yang peduli dengan isu HAM dapat memboikot produk perusahaan yang diduga atau terbukti melanggar HAM, mengakibatkan penurunan penjualan dan permintaan di pasar (Dart, 2023). Hal ini dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dan kelangsungan usahanya.
Kesulitan menarik talenta berkualitas: perusahaan dengan reputasi buruk terutama pada aspek HAM dapat kesulitan menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan karyawan saat ini lebih memperhatikan isuisu sosial dan keberlanjutan dalam memilih tempat bekerja.
d. Dampak sosial akibat ekosistem usaha tidak inklusif
Ketimpangan sosial: pengabaian HAM dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar tempat operasional perusahaan, menciptakan ketimpangan yang semakin lebar.
Marginalisasi kelompok rentan: HAM seringkali berdampak paling parah pada kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak, sehingga menyebabkan marginalisasi mereka.
Konflik sosial yang tidak selesai: ketidakadilan dan diskriminasi yang disebabkan oleh pelanggaran HAM dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas sosial, menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kelangsungan usaha.
e. Konsekuensi hukum
Tuntutan pidana dan perdata: pelanggaran HAM dapat mengakibatkan tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, yang dapat berujung pada konsekuensi pidana atau ganti rugi yang besar bagi perusahaan.
Pembekuan aset: dalam kasus tertentu terkait pelanggaran HAM, aset perusahaan dapat dibekukan sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan.
Pencabutan izin usaha: pelanggaran HAM yang serius dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha oleh pemerintah dan penghentian operasional perusahaan secara keseluruhan.
2 Analisis risiko disadur dari diskusi dan tanya jawab dengan narasumber pada kegiatan Konsinyering KOMNAS HAM tentang ESG dan HAM pada tanggal 7 November 2024 di Jakarta.
2.3. Standar Global dan Nasional HAM Dalam Penerapan ESG
Konsep keberlanjutan dalam ESG harus mencakup aspek planet dan manusia secara seimbang. Komponen 'Sosial' dalam ESG memuat spektrum HAM yang luas dan harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan. Faktor "sosial" dalam konteks HAM juga tidak hanya terpaku pada satu instrumen hukum tertentu. Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM atau UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2011 bukanlah kerangka kerja satu-satunya yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab dunia usaha untuk menerapkan ESG dan HAM dalam setiap kegiatan usaha dan relasi bisnis mereka. Instrumen-instrumen HAM yang ada saat ini memiliki keterkaitan yang luas dengan tujuan global menjadikan ESG sebagai praktik menghormati HAM di lingkungan kerja dan masyarakat di mana dunia usaha bisa berdampak.
2.3.1. Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs)
Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM merupakan standar internasional yang penting dalam penerapan ESG, khususnya dalam memastikan penghormatan terhadap HAM dalam kegiatan bisnis. UNGPs menjadi kerangka kerja global pertama yang menetapkan standar bagi negara dan perusahaan untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan dampak negatif aktivitas bisnis terhadap HAM. Diadopsi secara bulat oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011, UNGPs telah menjadi acuan utama untuk mengintegrasikan HAM ke dalam strategi dan operasi bisnis di seluruh dunia.
UNGPs terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap orang dalam lingkup teritorial dan yurisdiksinya dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan HAM oleh semua pemangku kepentingan, termasuk melalui penegakan hukum dan kebijakan yang efektif. Kedua, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus secara proaktif mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam operasi mereka sendiri, serta mengidentifikasi dan mengatasi dampak negatif yang terkait dengan rantai pasokan, produk dan layanan mereka. Prinsip 13 UNGPs menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran HAM, bahkan dalam situasi di mana mereka tidak terlibat langsung
Ketiga, Prinsip UNGPs juga menekankan pentingnya menyediakan akses yang memadai terhadap upaya pemulihan bagi individu dan komunitas yang terkena dampak negatif dari kegiatan bisnis. Mekanisme pemulihan yang efektif, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum, harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah untuk memastikan adanya akuntabilitas dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar utama UNGPs ke dalam strategi ESG, perusahaan dapat membangun praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Kewajiban "menghormati" HAM oleh perusahaan, sebagaimana termaktub dalam Prinsip 12 UNGPs, mencakup semua hak yang tercantum dalam instrumen HAM internasional dan harus diterapkan tanpa diskriminasi. Perusahaan perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih, seperti anak-anak dan perempuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, perusahaan harus mengintegrasikan HAM ke dalam uji tuntas HAM mereka.
Uji tuntas HAM, sebagaimana diuraikan dalam Prinsip 15 UNGPs, merupakan proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak bisnis terhadap HAM. Proses ini melibatkan penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, implementasi yang efektif, pemantauan, dan pelaporan yang transparan. Dengan menerapkan uji tuntas HAM secara komprehensif, perusahaan dapat memastikan bahwa operasi mereka menghormati HAM dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
2.3.2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Sebagai dokumen HAM pertama pada abad kontemporer, DUHAM memberikan fondasi moral dan etis bagi semua standar HAM dan inistiatif. Diadopsi pada tahun 1948, dokumen ini menjadi pondasi moral dan hukum yang fundamental bagi perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Meskipun tidak secara eksplisit membahas isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks bisnis modern, prinsip-prinsip DUHAM memberikan landasan etis yang sangat relevan bagi penerapan kerangka kerja ESG. Hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, pekerjaan yang layak, pendidikan, dan prinsip nondiskriminasi merupakan elemen penting dan tidak terpisahkan dalam kerangka kerja ESG
Perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada penerapan ESG secara mendalam akan secara komprehensif mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental DUHAM ke dalam strategi, kebijakan, dan seluruh operasi bisnisnya. Mereka menyadari bahwa penghormatan yang tulus dan menyeluruh terhadap HAM merupakan komponen fundamental dari upaya membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan mengadopsi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip DUHAM, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan operasional mereka benar-benar menghargai martabat manusia dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.
2.3.3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
KIHSP menjamin hak-hak sipil dan politik dasar individu, seperti hak atas hidup (pasal 6), larangan praktik perbudakan dan kerja paksa (pasal 8), kebebasan berpendapat dan berekspresi (pasal 19), serta kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 22). Dalam konteks ESG, perusahaan yang menghormati hak-hak tersebut berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang adil dan inklusif, yang mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan pekerja. Selain itu, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai potensi dampak dari kegiatan usaha di wilayah mereka dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi antara perusahaan dan komunitas lokal. Contoh lain adalah perusahaan yang menjunjung tinggi kebebasan berserikat memungkinkan pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan bernegosiasi secara kolektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat hubungan industrial yang konstruktif, dan mengurangi risiko perselisihan industrial.
2.3.4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB)
Banyak pihak berpendapat bahwa ESG jika diterapkan akan berimplikasi luas pada pemenuhan kesejahteraan baik itu pekerja maupun masyarakat yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan dunia usaha. Kerangka kerja ESG memiliki keterikatan penting dengan Kovenan ini. ESG mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ke dalam operasi bisnis mereka, yang selaras dengan tujuan Kovenan ini yaitu untuk memajukan dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap individu. Penerapan prinsip-prinsip ESG berkontribusi langsung pada pemenuhan hak-hak yang dijamin dalam KlHESB, seperti hak atas pekerjaan yang layak (pasal 6 dan 7), membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (pasal 8), jaminan sosial (pasal 9), penghidupan yang layak (pasal 11), hak atas kesehatan lingkungan (pasal 12) dan hak atas pendidikan (pasal 13).
Memang benar bahwa KlHESB secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan hakhak yang dijamin di dalamnya adalah tanggung jawab utama negara. Namun, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam menghormati dan memenuhi hak-hak tersebut, terutama ketika telah diatur dalam peraturan hukum nasional. Sebagai entitas bisnis yang beroperasi di dalam yurisdiksi suatu negara, perusahaan harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
2.3.5. Konvensi ILO
Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip dan Hak Fundamental dalam Pekerjaan mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menghormati dan mempromosikan empat kategori prinsip dan hak terkait hak asasi pekerja. Indonesia sendiri telah meratifikasi 18 Konvensi ILO sehingga mengikat negara secara hukum untuk tunduk
dan bertanggung jawab menjamin hak-hak yang diatur di dalam konvensi tersebut. Berikut adalah daftar Konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Indonesia:
| No | ||
| 1 | Konvensi ILO C029 - Konvensi Kerja Paksa, 1930 | Tahun Ratifikasi 12 Juni 1985 |
| 2 | Co87 - Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak | 9 Juni 1998 |
| 3 | Berorganisasi, 1948 | 15-kul 1057 |
| 3 4 | C098 - Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 C100 - Konvensi tentang Remunerasi yang Setara, 1951 | 15 Juli 1957 11 Agustus 1958 |
| 5 | C105 - Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 | 7 Juni 1999 |
| 6 | C111 - Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 | 7 Juni 1999 |
| 7 | C138 - Konvensi Usia Minimum, 1973 | 7 Juni 1999 |
| 8 | C182 - Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 | 7 Juni 1999 |
| 9 | C187 - Konvensi Kerangka Kerja Promosi Keselamatan dan Kesehatan | 28 Maret 2000 31 Agustus 2015 |
| 10 | Kerja, 2006 | |
| 10 11 | C081 - Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 C144 - Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan | 29 Januari 2004 17 Oktober 1990 |
| 12 | Internasional), 1976 C019 - Konvensi Kesetaraan Perlakuan (Kompensasi Kecelakaan), | 12 Juni 1950 |
| 13 | 1925 C027 - Konvensi Penandaan Berat (Paket yang Diangkut dengan | 12 Juni 1950 |
| 14 | Kapal), 1929 C088 - Konvensi Layanan Ketenagakerjaan, 1948 | |
| 15 | C088 - Konvensi Layanan Ketenagakerjaan, 1948 C106 - Konvensi Istirahat Mingguan (Perdagangan dan Perkantoran), | 8 Agustus 2022 23 Agustus 1972 |
| 16 | 1957 | |
| 16 17 | C120 - Konvensi Kebersihan (Perdagangan dan Perkantoran), 1964 C185 - Konvensi Dokumen Identitas Pelaut (Revisi), 2003, | 13 Juni 1969 16 Juli 2008 |
| sebagaimana telah diubah | ||
| 18 | MLC, 2006 - Konvensi Buruh Maritim, 2006 | 12 Juni 2017 |
Prinsip kepatuhan yang diwajibkan oleh Konvensi ILO tidak dapat dipisahkan dari standar-standar HAM global lainnya, termasuk UNGPs, di mana dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM seluruh individu yang terlibat dalam praktik-praktik usahanya. Di sisi lain, perwujudan tanggung jawab dunia usaha untuk menghormati HAM dalam bentuk komitmen kebijakan dan uji tuntas (due diligence) yang diamanatkan oleh UNGPs harus mempertimbangkan keseluruhan hak-hak yang dijamin di dalam Konvensi- Konvensi ILO tersebut. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkup teritorial dan yurisdiksi Indonesia secara otomatis terikat dengan komitmen negara Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi ILO tersebut.
2.3.6. Hukum Positif Nasional
UU HAM secara spesifik mengatur prinsip-prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi setiap individu. UU ini memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab dunia usaha dalam menghormati HAM, meskipun tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab korporasi. Beberapa pasal dan prinsip umum di dalamnya dapat diinterpretasikan sebagai landasan kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM. UU ini menegaskan bahwa tanggung jawab menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi HAM "wajib" dilakukan oleh negara, pemerintah dan setiap orang (Pasal 1 ayat 1). Frasa “setiap orang" dapat diinterpretasikan mencakup entitas non-negara, termasuk korporasi atau dunia usaha. Dengan demikian, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati HAM individu yang terdampak oleh operasi bisnis mereka.
Beberapa pasal dalam UU HAM, meskipun secara eksplisit tidak dimaksudkan untuk mengatur tanggung jawab perusahaan, dapat dimaknai sebagai dasar kewajiban bagi entitas korporasi untuk menghormati HAM. Misalnya, ketentuan-ketentuan yang menjamin hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas kesehatan dapat dipandang sebagai landasan bagi tuntutan agar perusahaan menjalankan operasinya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak asasi tersebut. Terdapat beberapa produk hukum yang pada sifatnya umum dan sektoral berdasarkan bentuk dan jenis usaha perusahaan. Penerapan produk-produk hukum tersebut juga memiliki kaitan dengan UU HAM dan posisi dunia usaha sebagai entitas yang bertanggung jawab menghormati HAM.
Gambar 1. Standar Hukum Nasional Terkait HAM dan Dunia Usaha*
1. Perpres No. 60 /2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan UU HAM HAM. 1. Sektor Pertambangan: UU 2. Perpres No. 53/2021 tentang (UU No. 39/1999) No. 4/2009 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Pertambangan Mineral dan 3.UU No. 13 tahun 2003 Batubara tentang Ketenagakerjaan. 2. Sektor Perkebunan: UU No. 4. UU Perlindungan Anak No. Melindungi H 39/2014 tentang 35/2014 Perkebunan. 5. Permenaker No. 5/2018 3.POJK No. 51 tahun 2017 Menghormati tentang Keselamatan dan A M tentang Penerapan Keuangan Kesehatan Kerja (KKK). Berkelanjutan. 6.UU No. 4/2024 tentang Memenuhi Kesejahteraan Ibu dan Anak.
*Daftar produk hukum yang tertera hanya mencantumkan beberapa di antara perundang-undangan nasional (Penyusun).
Ada banyak produk hukum nasional yang mengatur perlindungan dan penghormatan HAM oleh dunia usaha yang tidak selalu eksplisit disebut di dalam klausul-klausul hukumnya. Tidak semua produk hukum nasional yang terkait dengan tanggung jawab dunia usaha menghormati HAM dirancang secara khusus mengatur perusahaan atau pelaku usaha. UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), misalnya, pada pasal 66 menegaskan tanggung jawab perusahaan/korporasi untuk terlibat melakukan penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi atau mempekerjakan anak untuk keuntungan finansial perusahaan.
UU yang sama pada pasal 72 (bagian 6) juga menegaskan dunia usaha/perusahaan seharusnya berperan dalam memastikan kebijakan perusahaan yang ramah dengan hak dasar anak, menjamin produk yang aman bagi anak, dan bahwa pemenuhan hak anak masuk ke dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Diangkatnya isu anak dalam konteks tanggung jawab dunia usaha adalah penting dan berkaitan dengan Peraturan Presiden No. 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM) yang menjadikan anak sebagai kelompok rentan selain perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas yang harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan khusus oleh semua pihak termasuk pelaku usaha.
Contoh lain pada produk hukum yang sifatnya sektoral, seperti UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. UU ini secara eksplisit mewajibkan perusahaan bertanggung jawab dengan hak-hak dasar pekerja dan keluarganya untuk mengakses hak-hak dasar mereka. Pada pasal 69, perusahaan wajib menyediakan fasilitas dan layanan kepada pekerja dan keluarganya untuk dapat mengakses tempat tinggal yang layak, kesehatan, dan pendidikan.
2.4. Praktik ESG dan HAM di Indonesia
Implementasi kerangka ESG di Indonesia tidak lepas dari penyampaian laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh korporasi. Laporan keberlanjutan adalah sebuah modal untuk publik mengetahui capaian dan strategi perusahaan dalam menyelaraskan aktivitas bisnisnya yang sesuai dengan keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola yang baik. Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian Pendahuluan, partisipasi dari perusahaan terbuka dalam penyampaian laporan keberlanjutan terus mengalami peningkatan. Dalam penyampaian laporan keberlanjutan, HAM menjadi bagian dari pembahasan tentang capaian yang telah diraih oleh perusahaan.
Pada beberapa laporan keberlanjutan perusahaan terbuka di Indonesia, HAM memiliki porsi pembahasan yang cukup banyak di bagian “Sosial" khususnya soal ketenagakerjaan dan masyarakat lokal/adat. Namun, Cahaya & Hervina (2019) mengungkapkan bahwa level inisiatif perusahaan terbuka di Indonesia untuk disclosure aspek HAM pada laporan keberlanjutan/tahunannya cukup rendah. Hanya sedikit perusahaan yang melaporkan informasi tentang penggunaan tenaga kerja anak dan kerja paksa. Bagian ini akan membahas contoh-contoh praktik ESG di Indonesia yang bersinggungan langsung dengan realisasi penghormatan dan perlindungan HAM oleh korporasi baik yang ditemukan melalui laporan keberlanjutan tahun 2023 maupun yang ditemui langsung oleh Komnas HAM.
Pada Laporan Keberlanjutan PT Astra International Tbk (ASII) Tahun 2023, capaian "menghormati dan menjunjung tinggi HAM" disebutkan dalam disclosure standar GRI 2-23 dan 2-24 tentang Komitmen Kebijakan. Pada laporan tersebut, ASll mengungkapkan bahwa HAM telah diposisikan tempat tertinggi dalam penyusunan kebijakan dan penerapan aturan manajemen Perseroan. Lebih spesifik, ASll mengungkapkan prinsip penghargaan dan perlindungan HAM terkandung dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang juga memuat perlindungan hak karyawan.3
Istilah HAM juga ditemukan dalam Laporan Keberlanjutan PT Indosat, Tbk (IOH) pada beberapa bagian. Dalam pengungkapan standar GRI 2-23, GRI 410-1, dan GRI 406-1 tentang Kejadian Diskriminasi dan Tindakan Korektif yang Diambil. IOH mengklaim berkomitmen dalam menghormati dan menegakkan prinsip HAM dalam kebijakan sumber daya manusia, kode etik, dan standar kontrak pengadaan. Selain itu, seluruh personel keamanan yang dimiliki lOH telah menyelesaikan pelatihan yang menyesuaikan dengan prinsip penghormatan HAM dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaduan pelanggaran yang bersinggungan dengan dampak HAM telah dibuat oleh IOH dan selama tahun 2023 belum ada pengaduan yang disampaikan secara formal terhadap manajemen.4
Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Tahun 2023 membahas HAM dalam sebuah bagian khusus "Praktik Pengamanan dan Penegakan HAM" sebagai bagian dari disclosure standar GRl 410-1 tentang Personel Keamanan yang Terlatih dalam Kebijakan atau Prosedur HAM dan standar GRI 411-1 tentang Kejadian Pelanggaran yang Melibatkan Hak Masyarakat Adat. Dalam laporan tersebut, PLN mengungkapkan dalam menjaga keamanan objek vital nasional, PLN mengandalkan personel keamanan (satpam) yang bekerja sama dengan kepolisian (Polri). PLN mengklaim seluruh personel satpam telah memiliki pengetahuan dasar tentang HAM melalui sertifikasi dari Polri. Selanjutnya, PLN juga mengklaim telah mengedepankan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) dan partisipasi bermakna yang melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan proyek ketenagalistrikan.5
3 lihat: https://r2.astra.co.id/asii_2023_sustainability_report.pdf
4 lihat: https://ioh.co.id/portal/id/ioh-sustainability-governance
Praktik ESG dari Pengelolaan PLTS Terapung Cirata
PLTS Terapung Cirata merupakan proyek PLTS terapung terluas nomor 3 di dunia yang berlokasi di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Penanggung jawab pengelolaan PLTS adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE) yang merupakan joint venture antara PT PLN Nusantara Renewables (anak usaha PT PLN) dengan Masdar (perusahaan milik pemerintah Uni Emirat Arab). PLTS ini diresmikan pada November 2023 dengan kapasitas 192 Megawatt Peak yang menyuplai listrik bagi 50.000 rumah dengan energi bersih yang tidak menghasilkan emisi. Sejak beroperasi, PMSE mengklaim tidak ada insiden/kecelakaan kerja yang terjadi.
Dari aspek sosial, PMSE melibatkan penduduk lokal sekitar waduk Cirata sebagai pekerja teknis. Hal ini sejalan dengan persyaratan yang berasal dari beberapa bank multinasional yang membiayai proyek pembangunan PLTS. Penduduk lokal yang terlibat berasal dari keluarga nelayan di sekitar Waduk Cirata yang diberikan pelatihan serta melalui uji kompetensi yang terstandar nasional. Selain itu, dalam aktivitas Corporate Social Responsibility/CSR, PMSE telah melakukan kegiatan renovasi sekolah dasar di sekitar area waduk, peningkatan pemahaman terkait energi terbarukan/krisis iklim, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
Dalam website yang dimiliki oleh PT PLN Nusantara Renewables, proyek PLTS Terapung Cirata merupakan bagian dari pemenuhan aspek “Environmental dari implementasi konsep ESG yang mereka lakukan. Dalam beberapa tahun ke depan, PLTS Terapung Cirata direncanakan mengalami perluasan sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya. Selain itu, PLTS Terapung Cirata menjadi terobosan bagi negara untuk dapat mengembangkan proyek sejenis di beberapa waduk/danau/perairan lain di Indonesia karena keberhasilannya di tengah kompleksitas yang tinggi dari aspek teknis dan sosial.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) menyebutkan HAM dalam laporan keberlanjutannya melalui disclosure standar GRI 2-23 dan GRI 2-25 tentang Proses untuk Remediasi Dampak Negatif. Dalam laporannya, BJB menyatakan bahwa belum adanya kebijakan komitmen yang spesifik terkait HAM namun, seluruh standar etika usaha dan tata perilaku BJB telah berlandaskan dan menjunjung tinggi HAM. Selain itu, BJB juga mengklaim bahwa lingkungan bekerja di BJB bebas dari diskriminasi bagi seluruh pemangku kepentingan.6
Penerapan ESG oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)
Sebagai bank regional yang telah mengelola total aset sebesar Rp207 triliun, BJB telah meraih berbagai capaian positif dalam implementasi ESG seperti “The Best ESG Bank BPD" pada tahun 2024. Dalam sebuah pertemuan dengan Komnas HAM, pihak BJB mengklaim bahwa manajemen perusahaan telah berkomitmen tinggi terhadap implementasi ESG melalui sebuah rencana aksi keuangan berkelanjutan yang meliputi: pengembangan kapasitas internal; pengelolaan lingkungan hidup internal yang ramah lingkungan; tanggung jawab sosial dan lingkungan; peningkatan literasi & inklusi keuangan yang berkelanjutan; serta pengembangan produk & jasa keuangan yang berkelanjutan.
Hingga 31 Desember 2023. BJB telah mengelola sustainable portfolio sebesar Rp16,5 triliun. Selain itu, BJB telah menyalurkan total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan sebesar Rp18,26 triliun dengan tingkat NPL sebesar 1,37% yang terdiri dari energi terbarukan, pencegahan polusi, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air & air limbah yang berkelanjutan. BJB juga rutin mempublikasikan laporan berkelanjutan yang mengacu pada beberapa standar ESG seperti GRI, IFRS S1 & S2, dan Taskforce on Nature-related Financial Disclosure.
Kendati BJB belum memiliki sebuah kebijakan komitmen berkaitan dengan HAM, namun menurut mereka, kerangka ESG telah membantu perusahaan dalam mencapai penghormatan HAM terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, kemitraan dengan pemasok & LSM yang saling menguntungkan, dan kontribusi terhadap proyek lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Selain kerangka ESG, beberapa perusahaan juga telah menyusun sebuah komitmen kebijakan yang secara spesifik memuat prinsip HAM yaitu Human Rights Policy (HRP) atau Kebijakan tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) yang telah menyusun HRP yang memuat komitmen penghormatan HAM dalam lingkup kode etik, komitmen kebijakan ketenagakerjaan, atensi HAM dalam pengembangan produk dan layanan, kebijakan pembiayaan, kebijakan terkait partner dan rantai pasok, serta pemberdayaan masyarakat/komunitas.7 Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga memiliki HRP yang memuat pengembangan kapasitas terkait HAM terhadap pegawai, penghapusan diskriminasi bagi pelanggan dan pengguna layanan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.8
Hadirnya laporan keberlanjutan dan kebijakan komitmen HAM berupa HRP memberikan harapan adanya perhatian dari korporasi terhadap upaya-upaya perlindungan dan penghormatan HAM. Namun, dari beberapa contoh yang telah diurai, HAM masih menjadi sebuah bagian dari strategi perusahaan untuk mematuhi peraturan dan sebagai bagian dari upaya CSR. HAM belum menjadi arus utama pada seluruh aspek keberlanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pembahasan aspek HAM masih terbatas pada beberapa indikator saja atau terbatas pada salah satu aspek antara "E", "S", dan "G".
Selain itu, laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia masih menggunakan standar/indikator yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar baku yang seragam untuk dapat dijadikan panduan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Sebagian besar perusahaan menggunakan indikator yang terkandung dalam GRI namun beberapa perusahaan juga menggunakan standar selain GRl mengingat beberapa perusahaan di sektor tertentu memiliki standar spesifik yang berbeda. Ketidakseragaman standar dan kurangnya transparansi dalam penyusunan laporan keberlanjutan ini berpotensi membuat perusahaan terjebak dalam human rights-washing (UN Working Group on Business and Human Rights, 2024).
5 lihat: https://web.pln.co.id/statics/uploads/2024/06/SR-PLN-2023.pdf
6 lihat: https://bankbjb.co.id/files//2023/03/laporan-keberlanjutan-bank-bjb-2022.pdf
3. Bagaimana Menerapkan ESG Berbasis HAM oleh Dunia Usaha?
3.1. Mematuhi Standar Penghormatan HAM
Dalam konteks bisnis global yang berdampingan dengan pola interaksi yang terhubung oleh platform digital, perusahaan dihadapkan dengan peningkatan tuntutan atas tanggung jawab mereka terhadap HAM. Penghormatan terhadap HAM kini menjadi keharusan dan bersifat fundamental dalam kegiatan usaha, melebihi sekedar isu kepatuhan kepada aturan-aturan hukum dan standar yang ada. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab HAM berisiko mengalami kendala reputasi, kehilangan kepercayaan oleh investor dan konsumen, dan menghadapi konsekuensi hukum yang merugikan.
UNGPs telah jelas menjabarkan kontribusi perusahaan dalam tanggung jawab mereka menghormati HAM, yaitu:
a. Mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan perusahaan (Prinsip 16)
Mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan perusahaan adalah langkah penting dalam membangun budaya perusahaan yang menghormati HAM. Kebijakan tersebut harus mencakup keseluruhan spektrum HAM, tidak hanya yang terkait dengan industri atau lokasi operasi perusahaan. Kebijakan tersebut harus cermin konteks dan isu-isu yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan, seperti hak pekerja, hak masyarakat lokal, dan hak konsumen. Untuk mengembangkan kebijakan perusahaan yang inklusif, penting untuk melakukan konsultasi menyeluruh dengan pemangku kepentingan internal dan ekstermal, termasuk pekerja, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Kebijakan ini kemudian harus menjadi panduan bagi seluruh entitas perusahaan dan mitra usaha dalam menghormati HAM dalam kegiatan usaha mereka.
b. Uji Tuntas (Prinsip 17, 21, dan 24)
Perusahaan harus melakukan penilaian HAM secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pendirian sebuah unit usaha. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi risiko HAM di seluruh rantai nilai, termasuk operasi pemasok dan mitra bisnis. Selanjutnya, perusahaan perlu mengembangkan rencana aksi untuk mitigasi potensi risiko. Lebih dari itu, perusahaan juga wajib memantau dan mengevaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana aksi serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dokumentasi dan transparansi terhadap seluruh proses ini sangatlah penting agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan penilaian HAM yang menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi kemungkinan dampak negatif terhadap HAM.
7 lihat: https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/Sustainability-Index/Kebijakan/20210521- Human-Rights-Policy-ENG.pdf
8 lihat: https://www.pertamina.com/Media/File/Human%20Rights%20Policy%5BEN%5D.pdf
C. Membangun mekanisme pengaduan (Prinsip 22)
Dengan menerapkan mekanisme pengaduan yang efektif, perusahaan dapat secara proaktif mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap HAM dan merespons melalui sistem peringatan dini. Mekanisme tersebut harus menyediakan saluran yang aman dan mudah diakses bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan/potensi pelanggaran HAM. Selanjutnya, perusahaan wajib menangani pengaduan secara adil, transparan, dan tepat waktu, serta memberikan pemulihan yang efektif kepada pihak yang dirugikan akibat dampak negatif dari kegiatan perusahaan.
3.2. Aktif Dalam Pelaporan Keberlanjutan yang Transparan
Global Reporting Initiative (GRI), sebagai organisasi nirlaba independen yang menjadi rujukan banyak perusahaan untuk menyusun penilaian dan pelaporan keberlanjutan, mensyaratkan perusahaan untuk menjelaskan komitmen mereka secara spesifik. Untuk menunjukkan tingginya komitmen perusahaan dengan HAM, perusahaan harus menyertakan hak-hak yang diakui oleh standar internasional ke dalam kebijakan mereka (Wachenfeld, 2015). Selain itu, kategori pemangku kepentingan, termasuk kelompok berisiko atau kelompok rentan, yang diberi perhatian khusus oleh organisasi dalam komitmen tersebut.
Dengan mengikuti standar-standar GRI yang dibangun dengan mengikuti standar HAM (misalnya: UNGPs, Konvensi ILO, dan OECD Guidelines on Multinational Enterprises), khususnya perihal tanggung jawab dunia usaha mempromosikan HAM, perusahaan dapat mengungkapkan dampak dari kegiatan usahanya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap HAM, secara transparan kepada publik. Model pelaporan ini juga membantu perusahaan dalam mengelola dampak-dampak tersebut, sehingga perusahaan terbantu untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan atas komitmen mereka menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya terfokus kepada mitigasi risiko finansial terhadap perusahaan tetapi juga terhadap dampak yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan HAM yang keduanya saling berkaitan.
Mekanisme yang dibangun di pelaporan keberlanjutan GRI mewajibkan perusahaan merujuk tiga seri standar: standar universal, standar berbasis sektor, dan standar berbasis topik yang relevan, termasuk topik-topik berkaitan dengan HAM (Global Reporting Initiative, 2021). Standar universal disusun untuk semua bidang/sektor perusahaan dan wajib dijadikan rujukan. Standar sektor memberikan informasi kepada perusahaan dan hanya berlaku untuk perusahaan untuk sektor usaha nya dalam menentukan topik material yang relevan dengan perusahaan tersebut. Sementara itu, standar topik digunakan oleh perusahaan sebagai informasi mengenai dampak yang diakibatkan berdasarkan sektor tertentu. Dalam membuat pelaporannya, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi keseluruhan persyaratan dengan mengikuti panduan dan format pelaporan.
GRl menyusun konsep utama sebagai dasar untuk membuat laporan. Pelaporan harus mencakup 4 konsep utama yaitu:
a. Dampak
Perusahaan harus mengungkapkan pengaruh aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, termasuk pengaruh terhadap HAM secara transparan. Dalam laporan, pengungkapan fakta harus mencakup sifat aktual atau potensial, negatif atau positif, jangka panjang atau pendek, sengaja atau tidak disengaja, dan dapat dipulihkan atau tidak. Pada bagian dampak terhadap HAM, perusahaan perlu menyertakan dampak-dampak yang terjadi pada individu. kelompok sosial masyarakat atau kelompok rentan yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, seperti pekerja, kelompok sosial rentan (anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat). Selain itu, pelaporan dampak lingkungan juga perlu dikaitkan dengan hak-hak asasi lainnya yang terdampak.
b. Topik Material
Perusahaan dapat memprioritaskan pelaporannya berdasarkan topik-topik yang material (relevan) dengan dampak yang diakibatkan oleh aktivitas bisnisnya. Contoh topik yang material yang digunakan adalah isu korupsi, perubahan iklim, HAM secara luas, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan sebagainya. Dalam menentukan topik materialnya, perusahaan diwajibkan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak atau berpotensi terdampak agar mendapatkan pendapat dan isu-isu HAM yang berkaitan dengan mereka.
c. Uji Tuntas
Konsep uji tuntas dalam UNGPs membantu perusahaan dapat melakukan identifikasi, pencegahan, mitigasi, dan pertanggungjawaban atas dampak yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap area-area yang berhubungan dengan lingkungan dan hak masyarakat yang terdampak. Melalui hasil uji tuntas, perusahaan dapat melakukan pencegahan terhadap potensi risiko yang akan terjadi serta mitigasi terhadap potensi dampak yang lebih buruk akibat aktivitas bisnis. Untuk penanganan dampak aktual, perusahaan perlu melakukan tindakan pemulihan dengan cara menyediakan mekanisme pengaduan serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terlanggarnya hak masyarakat yang terdampak.
d. Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan yang dimaksudkan dalam pelaporan ESG dan HAM adalah mereka yang terdampak atau berpotensi terdampak akibat keputusankeputusan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini mencakup individu dan kelompok masyarakat seperti pekerja, pelanggan, anak-anak, komunitas lokal, dan kelompok rentan. Pemangku kepentingan juga mencakup pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, namun tidak menyadari bahwa keputusan-keputusan dan aktivitas perusahaan berdampak terhadap hak-hak mereka. Misalnya, anak-anak yang tidak masuk dalam konteks pekerja anak namun mereka bisa terdampak dikarenakan orang tua mereka yang bekerja tidak memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai pekerja sehingga berdampak pada kebutuhan dasar anak tersebut untuk memperoleh akses kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak.
GRI, dalam panduannya, menentukan beberapa indikator berdasarkan topik-topik yang dianggap relevan dengan dampak dan potensi dampak yang diakibatkan oleh perusahaan. Daftar topik-topik yang ditentukan oleh GRI mencakup K3, kerja paksa, nondiskriminasi, masyarakat adat, kesehatan dan keselamatan pelanggan, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam Standar Topik mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (GRl 403), terdapat indikator yang mewajibkan perusahaan untuk menjelaskan fungsi akses layanan kesehatan kerja memitigasi risiko-risiko pekerjaan yang dikategorikan berbahaya. Indikator lain, misalnya, terkait langkahlangkah perusahaan dapat menjamin kualitas layanan K3 dan memfasilitasi segenap pekerja untuk memperoleh akses tersebut.
3.3. Analisis Dampak Dunia Usaha
Dengan mempelajari dokumen-dokumen standar internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang bagaimana perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM, kertas kebijakan ini menjelaskan pengaruh dunia usaha terhadap HAM individu atau kelompok sosial di sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas dunia usaha dari segala bentuk dan ukurannya dapat berdampak setidaknya di empat wilayah: lingkungan; tempat kerja (lingkungan kerja); pasar; dan masyarakat. Aktivitas dunia usaha langsung maupun tidak langsung akan berdampak di keempat wilayah ini. Oleh karena itu, penting bagi dunia usaha untuk konsisten dalam tanggung jawabnya memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak berdampak buruk terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang berada di empat wilayah ini.
Individu atau kelompok sosial berpotensi terdampak dari pengaruh perusahaan di keempat wilayah ini. Tidak semua wilayah dampak yang dianalisis di dalam kertas kebijakan ini relevan dengan semua pemangku kepentingan dan sektor industri. Namun, ada juga kelompok sosial terdampak yang relevan dengan keseluruhan wilayah dampak. Sebagai contoh, dunia usaha yang berhubungan dengan pelanggan berpotensi mempengaruhi hakhak pemangku kepentingan dikarenakan produk yang dijual di pasar tidak aman dikonsumsi.
Pemahaman akan wilayah dampak ini diperoleh dari kerangka yang dibangun oleh UNICEF untuk menjelaskan bagaimana pola hubungan dunia usaha dengan keberadaan anak yang bisa saja terdampak karena eksistensi mereka, tergantung dimana dan seperti apa kegiatan bisnis mempengaruhi hak-hak mereka (Bengtsson et al., 2014). Di lingkungan kerja. anak bisa terdampak bukan hanya karena status mereka sebagai pekerja anak, tetapi juga berantai dari hubungan langsung mereka dengan orangtua/wali yang bekerja. Misalnya, hak anak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas akan dipengaruhi oleh perlakuan perusahaan terhadap pemenuhan kesejahteraan pekerjanya yang merupakan orangtua atau wali dari anak. Atau, buruknya sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja berpotensi memberikan dampak negatif kepada anak-anak yang berinteraksi dengan orangtua mereka di rumah.
Dalam konteks pasar dan periklanan, UNICEF melihat relasi langsung dunia usaha dan anak dari produk dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh anak. Demikian halnya dengan periklanan di mana anak bisa saja ditargetkan sebagai subjek dan objek dari model dan pola periklanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Wilayah dampak berikutnya adalah pada lingkungan dan masyarakat yang menjelaskan relasi antara kehadiran dunia usaha terhadap anak. Kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha untuk keuntungan bisnis juga memiliki dampak terhadap kesehatan dan masa depan anak.
Kertas kebijakan ini tidak secara spesifik mengarusutamakan satu kelompok sosial tertentu yang mungkin bisa terdampak oleh karena kehadiran dan kegiatan bisnis. Prinsip universal HAM yang dipedomani dalam penulisan dokumen ini menempatkan semua orang, baik individu maupun secara kelompok, berpotensi terdampak dikarenakan relasi mereka dengan dunia usaha yang niscaya tidak berinteraksi dengan dunia usaha, tergantung dimana dan seperti apa pola hubungannya. Dampak atau potensi dampak perusahaan akan berbedabeda pada masing-masing orang dan kelompok sosial tertentu. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik yang tidak bisa disamakan, dipengaruhi oleh faktor usia, gender, status sosial dan ekonomi, geografis maupun relasi mereka dengan dunia usaha.
Oleh karena itu, penting bagi dunia usaha melakukan analisis dampak dari kehadiran mereka terhadap lingkungan dan HAM setiap entitas yang berada di sekelilingnya. Dengan melakukan analisis dampak ini, dunia usaha akan dibekali dengan referensi yang kuat untuk mengintegrasikannya ke dalam kebijakan perusahaannya, rutin melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak buruk dari aktivitas usahanya, dan membangun mekanisme remediasi jika ada hak-hak orang yang dilanggar. Hal ini selaras dengan amanat UNGPs (pasal 15) yang mengharuskan dunia usaha menjalankan ketiga tahapan ini dalam memenuhi tanggung jawab mereka menghormati HAM.
Gambar 2. Analisis Dampak Dunia Usaha
Tempat Kerja Pasar (market) Kebijakan Komitmen Remediasi Uji Tuntas Lingkungan Hidup Masyarakat
Disusun oleh tim penulis
Sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengakui bahwa keharusan mereka melakukan aktivitas usaha secara bertanggung jawab bukan hanya karena didorong oleh tuntutan pasar, melainkan dikarenakan tanggung jawab moral perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Iklim investasi dan usaha yang tidak inklusif akan melahirkan risiko finansial yang menentukan masa depan perusahaan. Saat ini, tantangan perusahaan bukanlah sekedar merebut pangsa pasar, tapi mempertaruhkan masa depan bisnis itu sendiri. Keberlanjutan dan kesuksesan hanya akan diraih oleh perusahaan yang mampu berkomitmen terhadap lingkungan dan penghormatan terhadap HAM.
4. Kesimpulan
Penerapan ESG memiliki irisan dengan langkah-langkah penghormatan HAM yang menjadi tanggung jawab bagi perusahaan. Standar yang terkandung dalam konsep ESG memasukkan beberapa nilai dan prinsip HAM sebagai elemen yang perlu dilaporkan oleh perusahaan. Kendati demikian, dari seluruh standar dan indikator ESG, HAM hanya menjadi bagian dari pelaporan ESG tersebut atau dengan kata lain bukan menjadi arus utama. Padahal, mengarusutamakan HAM dalam ESG akan memberikan beberapa manfaat dan membantu perusahaan untuk menghindari beberapa risiko seperti reputasi yang buruk, gangguan iklim usaha, dan dampak sosial.
Oleh karena itu, dibutuhkan pengarusutamaan prinsip HAM dalam pelaporan ESG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini akan membantu perusahaan untuk menganalisis dampak usahanya serta menjadikan langkah transparansi capaian dan kontribusi perusahaan pada penghormatan HAM. Pengarusutamaan ini dapat dilakukan dengan memperkuat standar penghormatan HAM, mengutamakan prinsip HAM dalam laporan keberlanjutan berkala, serta melakukan analisis dampak usaha.
5. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang telah dilakukan, maka Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai berikut:
a) Bagi Pemerintah:
Mendorong pembentukan Peraturan Pemerintah terkait kewajiban sektor bisnis menyampaikan laporan keberlanjutan yang menonjolkan pencapaian di bidang HAM;
O Perlunya Kementerian Keuangan untuk menyediakan regulasi/peta jalan/kebijakan yang mewajibkan penerapan ESG termasuk pelaporannya yang mengedepankan nilai dan prinsip HAM bagi perusahaan yang bermitra dengan pemerintah khususnya dalam pembangunan infrastruktur;
O Perlunya OJK untuk memperbarui regulasi terkait penyampaian laporan keberlanjutan yang mengedepankan elemen dan standar HAM serta mempertegas sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi.
b) Bagi sektor perbankan/pembiayaan:
o Perlu memasukkan konsep ESG ke dalam syarat pembiayaan dengan memfokuskan capaian dan kontribusi terhadap penghormatan HAM.
c) Bagi perusahaan:
o Membuat mekanisme pengaduan terhadap masyarakat atau setiap pihak yang terdampak akibat aktivitas usaha;
o Membuat jalur keberatan/sanggahan terhadap isi laporan keberlanjutan yang tidak sesuai dengan kondisi dan tidak sesuai dengan prinsip HAM.
d) Bagi masyarakat, lembaga masyarakat sipil, pegiat HAM, dan lembaga HAM nasional:
o Perlu melakukan diseminasi terhadap irisan HAM dengan aktivitas bisnis;
o Aktif terlibat dalam pemantauan dan evaluasi aktivitas bisnis termasuk muatan laporan keberlanjutan yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi dan prinsip HAM.
Daftar Pustaka
Afanas'ev, M. P., & Shash, N. N. (2022). ESG Transformation in the Corporate Sector: Systematizing the Global Approach. Studies on Russian Economic Development, 33(6), 707-715. https://doi.org/10.1134/S1075700722060028 Anthony, D. (2018). The Human Rights Principle of Indivisibility and Its Ideological Significance in the Contemporary Age. http://hdl.handle.net/1959.4/60012 Baker, M., Egan, M., & Sarkar, S. (2022). Demand for ESG. https://doi.org/10.3386/w30708 Bengtsson, M., Clark, D., Damber, S., Davy, A., Davis, R., Ferenz, M., Galbraith, C., Gardaz, A., Gill, R., Girling, D., Graczyk, H., Grova, J. E., Gunn, S., & Hawkins, J. (2014). Children Are Everyone's Business: Workbook 2.0. http://www.unicef.org/csr/css/Workbook_2.0_Second_Edition_29092014_LR.pdf Cahaya, F. R., & Hervina, R. (2019). Do human rights issues matter? An empirical analysis of Indonesian companies' reporting. Social Responsibility Journal, 15(2), 226-243. https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2016-0171 Dart, J. (2023). " Giving PUMA the boot "-A case study of a contemporary consumer sports boycott. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 24(2), 278-294. https://doi.org/10.1108/IJSMS-05-2022-0111 Delgado-Ceballos, J., Ortiz-De-Mandojana, N., Antolín-López, R., & Montiel, I. (2023). Connecting the Sustainable Development Goals to firm-level sustainability and ESG factors: The need for double materiality. BRQ Business Research Quarterly, 26(1), 2– 10. https://doi.org/10.1177/23409444221140919 Global Reporting Initiative. (2021). The GRI Standart Gunawan, J., Permatasari, P., & Fauzi, H. (2022). The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia. Journal of Cleaner Production, 358(July 2021), 131798. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131798 Kao, F. C. (2023). How do ESG activities affect corporate performance? Managerial and Decision Economics, 44(7), 4099-4116. https://doi.org/10.1002/mde.3944 Knox, J. H. (2020). The Paris Agreement as a Human Rights Treaty. In Human Rights and 21st Century Challenges (hal. 323-347). Oxford University PressOxford. https://doi.org/10.1093/oso/9780198824770.003.0016 Komnas HAM. (2024). Laporan Tahunan: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan HAM di Tahun 2023. OHCHR. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights. OHCHR. (2024). What are human rights? OHCHR. https://www.ohchr.org/en/what-arehuman-rights Shalhoob, H., & Hussainey, K. (2023). Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure and the Small and Medium Enterprises (SMEs) Sustainability Performance. Sustainability (Switzerland), 15(1). https://doi.org/10.3390/su15010200 Torres, L., Ripa, D., Jain, A., Herrero, J., & Leka, S. (2023). The potential of responsible business to promote sustainable work - An analysis of CSR/ESG instruments. Safety
Fenwick, M., Joubert, T., van Wyk, S., & Vermeulen, E. P. M. (2023). ESG as a business model for small and medium-sized enterprises. In The Elgar Companion to UNC/TRAL (hal. 392-409). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803924540.00031
Berbasis HAM di Indonesia Science, 164(March 2022), 106151. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106151 Van Dorp, M., & Smits, M. (2020). Contributing to the SDGs and reducing local ESG risks by using Human Security and Positive Peace. Zumente, I., & Lāce, N. (2021). Esg rating—necessity for the investor or the company? Sustainability (Switzerland), 13(16). https://doi.org/10.3390/su13168940
Trahan, R. T., & Jantz, B. (2023). What is ESG? Rethinking the "E" pillar. Business Strategy and the Environment, 32(7), 4382-4391. https://doi.org/10.1002/bse.3371
UN PRI. (2021). Annual Report 2020. https://www.unpri.org/annual-report-2020/deliveringour-blueprint-for-responsible-investment/responsible-investors/support-investorsincorporating-esg-issues
UN Working Group on Business and Human Rights. (2024). Investors, Environmental, Social and Governance Approaches and Human Rights (Vol. 07169, Nomor May). https://empresasyderechoshumanos.org/wp-
Wachenfeld, M. (2015). Strengthening the 'S' in ESG: What New Developments in Human Rights and Business Bring to the Table for Investors (hal. 217-234). https://doi.org/10.1007/978-3-319-10311-2_13
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng Jakarta Pusat, Indonesia
www.komnasham.go.id