2026 EPIA OASI
EI AMIE
ITnDI
R KOMN
STUDI DAMPAK INDUSTRI NIKEL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA 2026
STUDI DAMPAK INDUSTRI NIKEL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
Pengarah Dr. Atnike Nova Sigiro Dr. Uli Parulian Sihombing
Penanggung Jawab Endang Sri Melani
Penulis Nadia Farikhati Finny Amalia
Kontributor Delsy Nike Mimin Dwi Hartono Erick Panusunan Theoverdian Simanjuntak Tumpal Paskalis Silitonga Inda Dzil Arsyi Makiin
Editor Abrar Saleng Arianto Sangadji
Administrasi Adi Abdillah Agus Susanto
Tata Letak dan Desain Lanang Ajie Fardhani
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telepon: 021-3925230, Fax: 021-3925227
KATA PENGANTAR
Meningkatnya permintaan global terhadap nikel sebagai bahan baku utama kendaraan listrik, industri baterai dan energi bersih telah mendorong ekspansi pertambangan di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi strategis dalam rantai pasok global. Ini merupakan peluang ekonomi yang besar. Namun, di balik peluang ekonomi tersebut, kegiatan pertambangan – termasuk nikel tentu memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap hak asasi manusia (HAM).
Sub Komisi Pemajuan HAM, bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, melakukan kajian "Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia". Kajian ini berangkat dari sejumlah pengaduan masyarakat dari berbagai wilayah kepada Komnas HAM mengenai dampak pertambangan nikel terhadap perikehidupan masyarakat - yang berdampak negatif terhadap kondisi HAM. Kajian ini mencoba mengumpulkan dan menganalisis kompleksitas industri tambang nikel di Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah melalui perspektif HAM sebagai bahan dalam menyusun rekomendasi bagi pemerintah dan sektor swasta.
Kajian ini tidak hanya menganalisis situasi di lapangan, tetapi juga menelaah kerangka kebijakan, tata kelola, serta sistem pengawasan dalam sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Kajian ini menemukan sejumlah persoalan HAM yang terdampak oleh sektor pertambangan nikel, di antaranya: hak atas Kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan.
Sektor pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia tengah dihadapkan pada dilema besar antara ambisi transisi energi global di satu sisi dan kewajiban negara sebagai penanggung jawab HAM (duty bearer). Eksploitasi nikel sebagai mineral kritis tanpa perubahan dan perbaikan tata kelola yang berperspektif HAM akan melahirkan ironi, yaitu visi mengenai transisi menuju energi bersih yang menciptakan persoalan HAM dan lingkungan di bagian hulu.
Komnas HAM memandang bahwa pembangunan dan agenda transisi energi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan Prinsip PBB mengenai Bisnis dan HAM, maka dalam penyelenggaraan sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Negara memiliki kewajiban sebagai regulator untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan pelanggaran HAM dan menyediakan pemulihan bagi masyarakat/ korban yang terdampak. Sementara sektor swasta berkewajiban untuk menghormati HAM melalui pelaksanaan regulasi dan penghormatan terhadap HAM.
Komnas HAM Rl menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengkajian ini, terutama kementerian/lembaga pusat, pemerintah daerah, para akademisi, serta kelompok masyarakat sipil. Semoga kajian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan masukan bagi penyelenggara negara, sektor bisnis, dan masyarakat dalam upaya menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya di sektor pertambangan dan pengelolaan nikel maupun industry ekstraktif lainnya.
Jakarta, 9 April 2026
Dr. Atnike Nova Sigiro Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM – Komnas HAM
RINGKASAN EKSEKUTIF
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa cadangan nikel berlimpah yang dibuktikan dengan kepemilikan 5.3 miliar ton cadangan nikel. Sulawesi Tengah khususnya Morowali menjadi satu dari empat daerah teratas lainnya yang memiliki jumlah cadangan nikel terbanyak. Nikel menjadi komoditas strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan hilirisasi dalam rangka agenda transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Di Indonesia, pihak yang menguasai sumber daya alam telah diatur oleh konstitusi atau UUD 1945. Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 diamanatkan bahwa "Bumi, air, dan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat."
Melalui amanat di atas, negara diberikan kekuasaan untuk mengelola kekayaan alam agar dapat memberikan kemakmuran kepada rakyat. Namun, realitanya berbagai proses sampai pasca pengelolaan tambang sering kali menimbulkan masalah yang serius, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pekerja sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini diakibatkan oleh rendahnya komitmen korporasi pengelola tambang dalam menghormati HAM dan mengindikasikan adanya kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya berupa obligation to protect (kewajiban melindungi). Karena, dalam Hukum HAM Internasional, negara telah ditempatkan sebagai Duty Bearer sehingga berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga negaranya. Selain Hukum HAM Internasional, kewajiban negara sebagai duty bearer juga sejalan dengan Pasal 71 UU HAM yang mengamanatkan negara wajib untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sesuai perundang-undangan.
Dalam rangka melihat sejauh mana negara menjalankan kewajiban tersebut, maka Komnas HAM melalui mandat Pasal 76 Ayat (1) UU HAM melakukan kajian berupa "Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia." Kajian ini bertujuan untuk melihat dampak aktivitas pertambangan dan industri pemurnian nikel terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, kajian ini akan mengkaji mekanisme tata kelola pertambangan dan industri pemurnian nikel serta mengkaji mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap aspek lingkungan dan ketenagakerjaan. Terakhir, kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan pertambangan dan pemurnian nikel dalam memenuhi prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.
Dalam kajian ini ditetapkan 2 (dua) wilayah sebagai lokus kajian, yaitu Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris yang didukung dengan kajian lapangan, wawancara, dan studi literatur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan pemenuhan HAM dalam industri nikel serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan bahwa perkembangan industri pertambangan dan pemurnian nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara memiliki berbagai persoalan yang berdampak terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada hak atas pekerjaan yang layak, masih ditemukan tingginya risiko kecelakaan kerja, sebagaimana dilansir dari BBC.com, insiden ledakan tungku smelter nikel yang terjadi di lingkungan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah pada 24 Desember 2023 menewaskan 21 orang pekerja yang terdiri dari 13 pekerja lokal dan 8 pekerja asing asal Tiongkok, serta melukai puluhan lainnya akibat dugaan pelanggaran standar keamanan dan keselamatan kerja (K3). Selain itu, ditemukan juga adanya keterbatasan perlindungan keselamatan kerja akibat tidak difasilitasinya alat pelindung diri yang memadai untuk pekerja. Lebih lanjut, ditemukan pengakuan pekerja lokal terkait terjadinya ketimpangan perlakukan tenaga kerja antara pekerja lokal dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) berkaitan dengan fasilitas pemukiman, konsumsi, maupun upah yang berbeda walaupun dengan jabatan yang sama. Temuan lain dalam kajian ini menemukan bahwa dominasi pekerja laki-laki membawa risiko yang tinggi terhadap diskriminasi dan kekerasan seksual bagi pekerja perempuan.
Selanjutnya, berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ditemukan bahwa aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Aktivitas pertambangan memicu kerusakan ekologis akibat penggunaan metode tambang terbuka. Dalam kajian ditemukan bahwa kerusakan yang terjadi bukan hanya pada ruang hidup fisik, melainkan juga pada udara akibat polusi debu logam dan emisi tinggi dari aktivitas pembangkit listrik serta smelter nikel. Kondisi ini memperburuk daerah Morowali menjadi wilayah dengan pengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terbanyak di seluruh Indonesia, yaitu per Januari 2025 51.850 kasus. Selain itu, masalah deforestasi juga cukup serius, mengingat selama 4 tahun terjadi kenaikan yang sebelumnya 3.565,8 hektar pada 2016 menjadi 11.355 pada 2020. Lebih lanjut, ditemukan juga terjadinya perubahan warna air di sungai dan laut yang diduga kuat akibat pencemaran, bahkan ditemukan banyak parameter air limbah di lokasi tambang yang melebihi ambang batas, termasuk kadar Biochemical Oxygen Demand (BOD) yang merusak ekosistem sungai.
Berdasarkan hasil temuan yang ada, maka kajian ini menyimpulkan bahwa negara telah gagal menjamin perlindungan HAM di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Kajian ini menemukan sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga atau korporasi yang terlihat dari sejumlah kondisi ketimpangan perlakuan tenaga kerja, ancaman keselamatan dan kesehatan kerja, sampai ancaman diskriminasi terhadap kelompok rentan. Kondisi ini diperburuk dengan kerusakan ekologis yang masif yang menimbulkan krisis kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Kondisi yang rentan terhadap pelanggaran HAM ini mengindikasikan masih lemahnya pengawasan negara dalam tata kelola pertambangan, khususnya pertambangan nikel. Maka berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM melalui kajian ini memberikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya Presiden, DPR, dan sejumlah Kementerian terkait, serta kepada perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel. Komnas HAM merekomendasikan perlu adanya integrasi nilai dan prinsip HAM dalam seluruh aktivitas pengelolaan tambang dan hilirisasi nikel. Selanjutnya, juga perlu diperkuat pengawasan dalam tata kelola pertambangan termasuk peningkatan pengawasan ketenagakerjaan yang berkeadilan.
Kemudian, perusahaan sebagai pemangku kewajiban dalam menghormati HAM harus meningkatkan standar K3 yang inklusif bagi semua kelompok pekerja. Perusahaan juga berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang layak beserta tenaga medisnya. Selain itu, perusahaan juga wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan sosial masyarakat.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. .ii RINGKASAN EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Wewenang Komnas HAM 2 C. Ruang Lingkup Kajian. 2 D. Rumusan Masalah. 3 E. Tujuan. 4 F. Metodologi BAB II. KERANGKA KONSEPSIONAL 5 A. Bisnis dan HAM 5 B. Tata Kelola Pertambangan Berbasis HAM .11 1. Praktik Pertambangan yang Baik .12 2. Kewajiban Perusahaan Menghormati HAM .16 3. Pemulihan Pelanggaran HAM 21 BAB III, DATA DAN FAKTA ..25 A. Industri Pertambangan dan Pemurnian Nikel di Indonesia .25 B. Dampak Industri Pertambangan dan Pemurnian Nikel di Morowali dan Morowali Utara . .29 C. Mekanisme Perizinan Industri Pertambangan dan Pemurnian Nikel ..37 D. Mekanisme Pengawasan terhadap Aspek Ketenagakerjaan dan Lingkungan …41 BAB IV. ANALISIS HAM ..49 A. Dampak Pertambangan Nikel terhadap HAM .49 B. Mekanisme Akuntabilitas .57 .59 C. Mekanisme Pengawasan Lingkungan dan Ketenagakerja BAB V. PENUTUP. ..68 ..68 A. Kesimpulan .70 B. Rekomendasi .70 1. Presiden Republik Indonesia 2. Mahkamah Agung. .70 3. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VII .71 4. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV .71
5. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX ..72 6. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XII ..72 7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia ..72 8. Kementerian Lingkungan Hidup 73 9. Kementerian Hak Asasi Manusia ..74 10. Kementerian Ketenagakerjaan .74 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Min .75 12. Kementerian Perindustrian .76 13. Kementerian Pekerjaan Umum ..76 14. Kementerian Kesehatan. .77 15. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Pe .77 16. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ..77 .78 17. Pemerintah Daerah 18. Perusahaan di Bidang Pertambangan dan Indu 78 19. Organisasi Masyarakat Sipil .81 20. Masyarakat Umum ..81 DAFTAR PUSTAKA .83
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengamanatkan "Bumi, air, dan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berangkat dari pasal ini, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bagi kesejahteraan masyarakat.
Indonesia memiliki cadangan nikel nasional yang mencapai 5,3 miliar ton.1 Setidaknya terdapat 5 (lima) wilayah di Indonesia yang paling banyak mengandung nikel yaitu, Sulawesi Tengah (berada di daerah Morowali, tepatnya di Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir dan Petasia Timur), Sulawesi Selatan (berada di daerah Luwu Timur, tepatnya di Desa Magani Kecamatan Nuha), Sulawesi Tenggara (berada di Kecamatan Wolo, Wundulako, Baula, Pomalaa, Tanggetada, dan Watubang), Maluku (berada di daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Waba, dan Wasilei), dan Papua (berada di Pulau Gag yang merupakan salah satu gugusan Pulau Raja Ampat).²
Pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan hilirisasi nikel untuk mendorong pemurnian di dalam negeri agar komoditas ekspor memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Melalui hilirisasi tersebut ekspor produk turunan nikel Indonesia mengalami peningkatan, seperti Nickel Pig Iron, Ferronickel, Nickel Matte, Mixed Hydroxide Precipitate, dan Stainless Steel slab.3
Dalam tujuan idealnya, eksploitasi nikel yang merupakan salah satu mineral kritis ini ditujukan untuk mendukung transisi energi global menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil4. Dalam pengelolaannya, nikel ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, serta mendukung peradaban modern melalui keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global untuk transisi energi. Namun, di sisi lain, eksploitasi dan hilirisasi yang masif tersebut mutlak harus diimbangi dengan pelindungan terhadap HAM dan lingkungan hidup sebagai fondasi dasar keberlanjutan tata kehidupan. Pemanfaatan nikel tidak boleh dipertukarkan dengan menurunkan standar jaminan HAM maupun kerusakan lingkungan. Perlindungan lingkungan secara khusus dibutuhkan guna memastikan terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia serta keadilan ruang hidup, baik untuk generasi saat ini maupun antar generasi di masa yang akan datang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi dengan tujuan ideal dari industrialisasi nikel. Masifnya investasi nikel justru terlihat menimbulkan berbagai permasalahan HAM. Hal ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan kerja fatal akibat lemahnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)-seperti 43 kasus kematian buruh di Morowali sejak 2023 hingga 2025-serta krisis kesehatan masyarakat di mana angka penderita ISPA meroket hingga 51.850 kasus di Morowali.
1 Kementerian ESDM,"Siaran Pers Nomor: 617.Pers/04/SJI/2024tentang Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar diDunia,IniYang DilakukanIndonesia,"Esdm.go.id, 2024, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesardi-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia.
2 Ahmad Dani Faisal, "5 Daerah Penghasil Nikel Terbesar di Indonesia," Digital.okezone.com, 2024, https://digital.okezone.com/detail/782258/5-daerah-penghasil-nikel-terbesar-di-indonesia.
3 Khumar Mahendra, "Bedah 5 Produk Turunan Bahan Mentah Bijih Nikel, Salah Satunya Nickel Pig Iron," Tempo.co, 2023, https://www.tempo.co/sains/bedah-5-produk-turunan-bahan-mentah-bijih-nikelsalah-satunya-nickel-pig-iron-143266.
4 Shiddiq, "Dirjen ILMATE: Hilirisasi Mineral Kritis Tulang Punggung Transisi Energi Menuju NZE 2060," Nikel.co.id, 2025, https://nikel.co.id/2025/06/04/dirjen-ilmate-hilirisasi-mineral-kritis-tulangpunggung-transisi-energi-menuju-nze-2060/?utm.
B. Wewenang Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertujuan menciptakan kondisi pelaksanaan HAM yang kondusif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Undang-Undang HAM). Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang HAM, antara lain melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan guna memberikan rekomendasi terkait pembentukan, perubahan, atau pencabutan peraturan yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, fungsi ini juga mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta studi banding ke negara lain mengenai HAM. Di samping itu, Komnas HAM juga memiliki kewenangan menerima pengaduan terhadap berbagai peristiwa dugaan pelanggaran HAM.
C. Ruang Lingkup Kajian
Berdasarkan data aduan Komnas HAM periode Januari 2020 - Juni 2025, wilayah Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang paling banyak diadukan berkaitan dengan pertambangan nikel. Hal tersebut sejalan dengan data dan fakta bahwa Sulawesi Tengah adalah salah satu wilayah dengan pusat aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel terbesar di Indonesia karena memiliki cadangan nikel yang berlimpah. Mayoritas pengaduan diajukan oleh kelompok masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dengan pihak yang diadukan terbanyak adalah korporasi di urutan pertama, kemudian pemerintah, baik pusat maupun daerah, di urutan selanjutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa signifikannya dampak dari aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kajian ini menetapkan 2 (dua) wilayah sebagai lokus kajian yaitu, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Dipilihnya kedua kabupaten tersebut sebagai lokasi penelitian karena terdapat perusahaan pengelola kawasan industri yang sangat besar di Morowali dan Morowali Utara.
Penyusunan kajian ini merupakan pelaksanaan fungsi Komnas HAM dalam upaya pelaksanaan HAM yang kondusif melalui rekomendasi atas permasalahan HAM yang terjadi. Dalam penyusunan kajian ini, Komnas HAM akan menganalisis dampak aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Komnas HAM juga akan menganalisis mekanisme tata kelola serta perizinan usaha pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia. Terakhir, Komnas HAM juga akan menganalisis mekanisme pengawasan dan pemantauan, terutama pada aspek ketenagakerjaan dan lingkungan. Diharapkan kajian ini akan melahirkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang diharapkan menjawab terkait permasalahan dampak pertambangan dan pemurnian nikel terhadap pemenuhan HAM dalam agenda transisi energi.
Dalam kajian ini, terdapat beberapa hak yang menjadi fokus dalam bahasan kajian ini, yaitu:
1. Hak terkait Ketenagakerjaan
Aspek ini mencakup evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerja di sektor pertambangan. Pembahasan akan menyoroti implementasi K3 untuk menjamin pelindungan pekerja dari risiko kecelakaan, kepastian pemberian upah yang adil, penciptaan lingkungan kerja yang aman dan nondiskriminatif, serta penyediaan fasilitas penunjang kesejahteraan pekerja sesuai dengan standar ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Hak terkait Lingkungan Hidup
Aspek ini mengkaji efektivitas tata kelola lingkungan di area operasional pertambangan. Analisis akan dititikberatkan pada identifikasi kesenjangan (gap) antara regulasi atau standar pengelolaan limbah operasional yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan praktik nyata (best practice) yang terjadi di lapangan.
Selain itu kajian ini tidak hanya melihat dampak internal terhadap pekerja, tetapi juga eksternalitas negatif terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah konsesi atau kawasan industri pertambangan. Pembahasan akan mengevaluasi sejauh mana aktivitas produksi, paparan polusi, dan penurunan kualitas lingkungan berimplikasi secara langsung pada kerentanan dan kualitas kesehatan masyarakat setempat.
Seluruh evaluasi mengenai pemenuhan kedua hak dasar di atas secara eksklusif dibatasi pada konteks ekosistem industri pertambangan dan hilirisasi nikel. Pembatasan ini dilakukan mengingat tingginya eskalasi aktivitas produksi serta strategisnya posisi industri nikel saat ini, yang secara langsung membawa tantangan dan implikasi signifikan terhadap pelindungan hak asasi manusia, tata kelola lingkungan, serta dinamika sosialekonomi di sekitarnya.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan dan industri pemurnian nikel di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?
2. Bagaimana mekanisme tata kelola pertambangan dan industri pemurnian nikel? Apakah telah memenuhi prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan HAM?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap aspek lingkungan dan ketenagakerjaan?
E. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis dampak aktivitas pertambangan dan industri pemurnian nikel di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Menganalisis mekanisme tata kelola pertambangan dan industri pemurnian nikel.
3. Menganalisis mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.
F. Metodologi
Kajian ini akan menganalisis dampak aktivitas pertambangan dan industri pemurnian nikel di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, kajian ini akan menganalisis kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas pekerjaan yang layak.
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dalam menguraikan analisis dan menggambarkan secara deskriptif situasi yang terjadi pada lokus kajian. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum, HAM, dan praktik pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.5
Kajian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan menggali informasi di lapangan (field research) untuk menganalisis atau mengetahui sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang ada berjalan secara efektif.
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan kajian lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Kajian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data dan bahanbahan yang lebih lengkap dan akurat, sebagai penunjang data sekunder. Dalam kajian lapangan digunakan pedoman wawancara mendalam yang terutama berisikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dikembangkan lebih lanjut pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang memiliki pengetahuan dan pihak yang terdampak. Wawancara dilakukan bersama kementerian dan lembaga negara yang tugas dan fungsi beririsan dengan substansi penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan.
Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan mengundang pemerintah pusat, organisasi sipil masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan serikat pekerja untuk menggali lebih banyak mengenai kondisi riil yang terjadi di lapangan. Adapun sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, data statistik, dan peraturan perundang-undangan dan regulasi, serta dokumen dan artikel cetak maupun elektronik.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
BAB II. KERANGKA KONSEPSIONAL
A. Bisnis dan HAM
Sepanjang 2024 Komnas HAM telah menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia maupun luar negeri dengan korporasi sebagai pihak terbanyak diadukan pada urutan ketiga.6 Hal ini sejalan dengan perkembangan HAM yang mengikutsertakan Korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penghormatan HAM. Adapun hal-hal yang diadukan mengenai korporasi adalah seputar sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, dan kehidupan yang layak.
Tantangan dalam kerangka bisnis dan HAM, yaitu mengatur pelaksanaan HAM dalam praktik bisnis. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM sebenarnya lebih didasarkan pada norma sosial dan etika. Artinya, pun di dalam hukum tidak diatur secara normatif mengenai batasan dan ruang lingkung tanggung jawab pelaku usaha dalam menghormati HAM, maka secara moral, pelaku usaha seharusnya sudah memasukkan HAM sebagai salah satu pertimbangan dalam operasional usahanya. Dengan menghormati HAM, pelaku usaha dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, apabila pelaku usaha gagal untuk menjalankan komitmennya dalam menghormati HAM, maka akan meningkatkan potensi berbagai risiko terjadi, mulai dari risiko operasional, finansial, hukum, hingga reputasi.
Dalam perkembangan diskursus dan praktik HAM saat ini, Pelaku bisnis (korporasi) merupakan salah satu aktor penting yang mempengaruhi kondisi HAM. Korporasi dikategorikan sebagai aktor non negara (non-state actor) yang akibat operasi dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Pandangan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa korporasi memiliki sumber daya dan wilayah operasi yang jika tidak dikelola dengan memehartikan prinsip dan standar HAM maka, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Sumber daya tersebut tidak terbatas pada materi, melainkan juga kekuatan sumber daya manusia hingga politik, sehingga banyak pihak berpendapat bahwa korporasi juga turut bertanggung jawab atas penghormatan HAM. Sementara tanggung jawab utama pemenuhan dan perlindungan HAM tetap berada di tangan negara.
Dalam konteks tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM, prinsip ini kemudian menjadi landasan lahirnya konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) – yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Tata Kelola, Sosial, dan Lingkungan (TSL). TSL merupakan salah satu penerapan konsep berkelanjutan. Keberlanjutan tidak hanya menjadi tuntutan normatif dari masyarakat dan pemerintah, tetapi juga merupakan strategi esensial untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang.7 Konsep keberlanjutan secara umum mencakup 3 (tiga) pilar utama, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.8 Sehingga dapat dipetakan bahwa ketiga pilar tersebut dimasukkan ke dalam tanggung jawab perusahaan bahwa di samping tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan dampak positif secara ekonomi, maka perusahaan juga bertanggung jawab atas keadaan sosial dan lingkungan. Sehingga dengan diterapkannya konsep TSL dalam kegiatan usaha oleh korporasi, diharapkan korporasi dapat menentukan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memitigasi risiko yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan.9 Mekanisme yang dapat digunakan oleh perusahaan salah satunya adalah pendekatan "dari bawah ke atas", di mana perusahaan harus secara proaktif memahami dampak operasionalnya dari sudut pandang pihak-pihak yang paling terkena dampaknya.1º Perusahaan yang menghormati HAM cenderung memiliki kinerja TSL yang lebih baik karena telah menerapkan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.11
Dalam melakukan praktik usahanya, perusahaan dapat mengacu pada Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM yang ada pada United Nations Guiding Principles (UNGPs) yang menjadi panduan internasional mengenai tanggung jawab negara dan sektor bisnis untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan dampak negatif aktivitas bisnis terhadap HAM. Dalam substansinya, UNGPs terdiri dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu:
1. Negara wajib melindungi HAM setiap orang yang ada di dalam lingkup teritorial dan yurisdiksinya dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Dalam hal ini, timbul tanggung jawab negara untuk menciptakan lingkungan pemenuhan HAM yang kondusif oleh seluruh stakeholder;
2. Perusahaan bertanggung jawab dalam menghormati HAM, yang berarti perusahaan harus mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam kegiatan operasional mereka secara proaktif. Selain itu, perusahaan juga harus mengidentifikasi dan mengatasi dampak negatif yang berhubungan dengan rantai pasok, produk hasil, dan layanan mereka. Hal ini karena dalam Prinsip 13 UNGPs menekankan bahwa perusahaan turut bertanggung jawab dalam mencegah pelanggaran HAM bahkan ketika mereka tidak terlibat secara langsung; dan
3. Pentingnya akses yang memadai mengenai upaya pemulihan bagi siapa saja yang terkena dampak negatif dari kegiatan bisnis perusahaan, baik individu maupun komunitas. Upaya pemulihan tersebut dilakukan baik melalui jalur hukum maupun non-hukum.
Secara lebih rinci, UNGPs juga menjabarkan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi dalam upaya penghormatan HAM, yaitu:
1. Prinsip 16, UNGPs mendorong adanya adopsi HAM ke dalam kebijakan perusahaan. Hal ini menjadi langkah penting dalam upaya pembentukan budaya perusahaan yang berdasarkan pada HAM. Dalam proses penyusunannya, kebijakan perusahaan juga harus mengakomodasi kepentingan seluruh pihak agar kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang inklusif. Maka dari itu, penting untuk berkonsultasi dengan seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal.
2. Prinsip 17, 21, dan 24, UNGPs mendorong adanya penilaian penghormatan, penjunjungan, dan pelindungan HAM melalui uji tuntas HAM dalam kegiatan operasional bisnis sehari-hari secara berkelanjutan dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administrasi. Adapun mekanisme uji tuntas ini dilakukan dengan mengidentifikasi risiko HAM, lalu untuk selanjutnya dikembangkan dengan rencana aksi yang berisi mitigasi potensi risiko-risiko yang ada. Secara bersamaan, perusahaan juga harus memantau dan mengevaluasi rencana aksi tersebut untuk memastikan bahwa rencana aksi masih efektif dalam menuntaskan risiko-risiko yang ada, serta apabila sekiranya dibutuhkan penyesuaian akibat dinamisnya kegiatan bisnis, maka perusahaan dapat menyusun rencana aksi yang baru secara responsif.
3. Prinsip 22, UNGPs mendorong adanya penerapan mekanisme pengaduan efektif, di mana perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dampak terhadap HAM, khususnya dampak negatif, secara proaktif. Sehingga, perusahaan dapat memberikan respons sedini mungkin, sebelum potensi dampak tersebut meningkat statusnya menjadi dampak yang harus diselesaikan. Mekanisme pengaduan ini juga harus dipastikan untuk keamanan dan kemudahannya. Dalam menyikapi pengaduan yang diterima, perusahaan bersifat wajib menangani aduan tersebut secara adil, transparan, dan tepat waktu.
Selain UNGPs, terdapat beberapa instrumen lain yang menjadi acuan dalam penerapan TSL bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut:
6 Komnas HAM, Catatan Akhir Tahun 20204 Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta, 2024).
7 Eva Setia Rini Damanik et al., "Integrasi Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam Strategi Keberlanjutan Perusahaan: Tinjauan Sistematis terhadap Dampak pada Kinerja dan Nilai Organisasi," Journal of Global Economic Research 2,no 2 (2025), https://doi.org/10.62194/hcc09350.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Saurlin P. Siagian, Fernando Sihotang, dan Ronny J. Limbong, Mendorong Kebijakan Environmental, Social, & Governance untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM di Indonesia (Jakarta: Komnas HAM RI, 2024).
11 Ibid.
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Secara substansi, DUHAM tidak mengatur mengenai TSL dalam konteks bisnis modern secara eksplisit. Namun, prinsip-prinsip DUHAM memberikan landasan etis yang sangat relevan untuk diterapkan dalam TSL, seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, hak atas keamanan pribadi, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pekerjaan, dan prinsip non diskriminasi, di mana kesemuanya merupakan elemen penting yang tidak terpisahkan dalam kerangka TSL. Perusahaan yang berkomitmen penuh untuk menerapkan TSL ke dalam strategi, kebijakan, dan seluruh operasi bisnisnya mempunyai kesadaran penghormatan yang tulus dan menyeluruh terhadap HAM sebagai komponen fundamental dari pembangunan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sehingga, segala strategi, kebijakan, dan seluruh operasi bisnisnya dapat dipastikan benar-benar menghargai martabat manusia dan bermanfaat bagi seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
Beberapa hak yang diatur dalam KIHSP adalah hak atas hidup, hak atas bebas dari praktik perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Dalam hubungannya dengan TSL, perusahaan yang menjunjung dan menghormati hak-hak di atas berarti telah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif, di mana didorongnya partisipasi aktif para pekerja dan adanya pemberdayaan pekerja itu sendiri. Pemenuhan hak pekerja untuk berserikat juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat hubungan industrial, dan mengurangi risiko perselisihan industrial. Selain itu, hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal juga harus dibangun secara baik, misalnya dengan adanya pemenuhan hak bagi masyarakat lokal terhadap informasi potensi dampak dari kegiatan usaha perusahaan, yang dapat menimbulkan kepercayaan dan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat lokal.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB)
TSL mendorong adanya pertimbangan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial oleh perusahaan ke dalam operasi bisnis mereka sehari-hari, dengan tujuan memajukan dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap individu. Dengan menerapkan TSL, maka perusahaan juga berkontribusi pada pemenuhan hakhak yang diatur dalam KlHESB, misalnya seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kesehatan lingkungan, dan hak atas pendidikan. Hak-hak tersebut, menurut KIHESB, merupakan tanggung jawab utama negara. Namun, perusahaan juga turut andil dalam menghormati dan memenuhi hakhak tersebut, terlebih apabila sudah diadopsi dan diatur ke dalam hukum nasional. Sebagai entitas bisnis, dan sebagian juga telah berstatus sebagai entitas hukum, yang berdiri di Indonesia, maka perusahaan harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Konvensi International Labour Organization (ILO)
Sebagai anggota ILO, Indonesia telah meratifikasi 18 (delapan belas) konvensi ILO, beberapa di antaranya adalah Konvensi Kerja Paksa (1930), Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (1948), Konvensi tentang Remunerasi yang Setara (1951), Konvensi Usia Minimum (1973), dan Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan (1947). Prinsip kepatuhan dalam Konvensi ILO berjalan sejalan dengan standar HAM global, sebagaimana diamanatkan dalam UNGPs. Dunia usaha berkewajiban untuk menghormati hak setiap orang yang terlibat dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, pelaksanaan komitmen dan uji tuntas yang diminta UNGPs perlu mengacu pada seluruh hak yang diatur dalam Konvensi ILO.
5. Hukum Nasional
HAM di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Secara spesifik, di dalam UU HAM telah diatur prinsip-prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi setiap individu. Hal ini dapat dikaitkan dengan tanggung jawab di dunia usaha oleh perusahaan dalam upaya penghormatan HAM, sekalipun dalam UU tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang tanggung jawab perusahaan. Pada Pasal 1 angka 1 UU HAM, disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Frasa 'setiap orang' pada kewajiban penghormatan, penjunjungan, dan pelindungan HAM dapat diinterpretasikan secara luas dengan mengikutsertakan entitas non-negara, termasuk perusahaan dalam dunia usaha, sebagai pihak yang turut terkait. Maka, ketentuan mengenai hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat khusus di dalam menjalankan praktik bisnis juga mutlak menjadi prinsip yang harus dihormati dan dijamin bagi perusahaan.
Pelaksanaan TSL di Indonesia dilakukan dengan penyampaian laporan keberlanjutan oleh perusahaan. Perusahaan akan menggambarkan capaian dan strategi yang dilakukan dalam upaya penyelarasan aktivitas bisnis sehari-harinya dengan prinsip keberlanjutan, termasuk sisi lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola yang baik. Selain itu, aspek HAM juga menjadi bagian dalam pembahasan capaian perusahaan. Sayangnya, belum ada standar pelaporan TSL yang baku, sehingga laporan TSL yang sudah disusun oleh beberapa perusahaan menggunakan struktur substansi dan format berbeda-beda.
Selain TSL, terdapat sebagian perusahaan yang juga menyusun kebijakan tentang HAM. Kebijakan tentang HAM itu terkandung dalam lingkup kode etik, komitmen ketenagakerjaan, pengembangan produk dan layanan, pembiayaan operasional, dan lainlain. Dengan adanya laporan keberlanjutan dan kebijakan tentang HAM yang berlaku di perusahaan, maka timbulnya harapan terkait adanya perhatian perusahaan terhadap pelindungan dan penghormatan HAM. [Global Reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu organisasi yang paling banyak dijadikan rujukan bagi para perusahaan dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Dalam mekanisme GRI, perusahaan wajib merujuk kepada 3 (tiga) standar, yaitu:
1. Standar Universal, yang berlaku terhadap semua perusahaan di berbagai bidang dan sektor.
2. Standar Sektor, yang berlaku terhadap perusahaan untuk bidang dan sektor tertentu, berdasarkan material yang digunakan masing-masing perusahaan.
3. Standar Topik, yang berisi informasi terkait dampak yang timbul akibat bidang dan sektor tertentu.
Selain kewajiban dalam merujuk standar-standar di atas, perusahaan yang hendak menyusun laporan keberlanjutan juga harus mencakup konsep-konsep di bawah ini di dalam laporannya:
1. Dampak
Perusahaan wajib membuka informasi tentang dampak kegiatannya terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat secara jelas. Yang termasuk hal ini adalah dampak terhadap pemenuhan HAM. Pengungkapan harus memuat apakah dampaknya nyata atau masih berpotensi terjadi, baik atau buruk, bersifat jangka pendek atau jangka panjang, terjadi karena kesengajaan atau tidak, serta kemungkinan dapat dipulihkan atau tidak. Pada bagian dampak juga, perusahaan perlu menjelaskan dampak yang dialami individu, kelompok masyarakat, atau kelompok rentan yang terkena aktivitas perusahaan. Contohnya pekerja, anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Lain daripada itu, laporan dampak lingkungan juga perlu menunjukkan kaitan atau keberdampakannya dengan hak-hak asasi lain yang ikut atau berpotensi terdampak.
2. Topik Material
Perusahaan bisa memfokuskan laporan pada topik yang paling relevan dengan dampak kegiatan bisnisnya. Contohnya korupsi, perubahan iklim, HAM, serta K3. Saat menentukan topik yang dianggap material, perusahaan berkewajiban untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang terdampak atau mungkin terdampak pada kemudian hari. Langkah ini membantu perusahaan memahami pandangan para pemangku kepentingan tersebut sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi isu HAM yang berkaitan langsung dengan para pemangku kepentingan.
3. Uji Tuntas
Uji tuntas yang diatur dalam UNGPs memberi gambaran kepada perusahaan untuk mengenali, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak yang muncul dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan hak masyarakat. Hasil uji tuntas nantinya juga akan membantu perusahaan dalam mencegah risiko yang mungkin timbul serta mengurangi kemungkinan dampak yang lebih berat. Sementara, untuk menanggulangi dampak yang sudah terjadi, perusahaan perlu melakukan pemulihan secepatnya. Adapun cara yang ditawarkan adalah dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan menelusuri penyebab terlanggarnya hak masyarakat yang terdampak. Uji tuntas diatur secara rinci pada UNGPs, khususnya pada Prinsip ke-17 sampai ke-21. Berikut bunyi Prinsip ke-17 UNGPs:12
"Untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak mereka terhadap HAM, badan usaha harus melaksanakan uji tuntas HAM. Proses ini harus mencakup penilaian dampak HAM baik yang nyata maupun potensial, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan, melacak respons, dan mengomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Uji tuntas HAM:
(a) Harus mencakup dampak HAM yang merugikan yang disebabkan atau dikontribusikan oleh badan usaha melalui kegiatannya sendiri, atau yang mungkin terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan hubungan bisnisnya;
(b) Akan bervariasi dalam kompleksitasnya dengan perbedaan ukuran badan usaha, risiko dampak HAM yang parah, serta sifat dan konteks operasinya;
(c) Harus berkelanjutan, menyadari bahwa risiko HAM dapat berubah seiring waktu dengan berkembangnya operasi dan konteks operasi badan usaha"
4. Pemangku Kepentingan
Yang dimaksud pemangku kepentingan yang disebutkan dalam laporan keberlanjutan dan uji tuntas HAM merupakan semua pihak yang terdampak atau mungkin terdampak akibat keputusan dan kegiatan perusahaan. Pemangku kepentingan ini mencakup pekerja, pelanggan, anak-anak, komunitas di sekitar wilayah operasi perusahaan, serta kelompok rentan. Selain itu, juga termasuk pihak yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, tetapi tetap merasakan dampaknya. Contohnya anak-anak yang bukan pekerja, namun kebutuhan dasarnya terpengaruh karena orang tuanya tidak menerima hak kerja yang layak. Kondisi ini dapat mempengaruhi akses anak tersebut terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan secara umum.
Dari penjelasan di atas, maka menjadi sebuah kepentingan bagi perusahaan, selaku pelaku usaha, untuk menganalisis dampak dari aktivitas operasional bisnisnya terhadap lingkungan dan HAM yang dirasakan atau mungkin dirasakan oleh setiap entitas yang ada di sekitar wilayah operasional bisnisnya. Perusahaan yang melakukan analisis dampak akan terbekali dengan referensi yang valid untuk diadopsi ke dalam kebijakan perusahaan di segala aspek. Selain itu, perlu juga untuk diingat bahwa setiap perusahaan akan mendapatkan hasil analisis dampak yang berbeda-beda karena karakteristik wilayah, sektor, dan bidang aktivitas bisnis yang dijalani. Di samping itu, dampak atau potensi dampak yang dihadapi perusahaan juga akan berbeda-beda pada individu atau kelompok individu tertentu karena adanya faktor usia, gender, status di kehidupan sosial, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional bisnisnya secara bertanggung jawab, bukan hanya didasarkan pada tuntutan pasar dan manfaat ekonomi, melainkan juga dengan dasar tanggung jawab moral sebagai entitas yang turut berperan dalam upaya penghormatan HAM dengan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Harus ada perubahan standar di mana kesuksesan perusahaan bukan hanya diukur dari tingkat manfaat ekonomi yang diraihnya, namun juga tingkat komitmennya terhadap lingkungan dan penghormatan HAM.
12 Lihat Prinsip ke-17 pada Prinsip-PrinsipPanduantentang Bisnis dan Hak AsasiManusia: Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan" (2011).
B. Tata Kelola Pertambangan Berbasis HAM
Di tengah masifnya perputaran roda ekonomi oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, negara tetap menjadi pemeran utama dalam pengaturan tata kelola perekonomian secara makro. Khususnya dalam hal mengatur irisan antara perekonomian negara dengan HAM. Sebagaimana Prinsip ke-2 UNGPs menyatakan bahwa negara harus menetapkan dengan jelas tuntutan bahwa semua badan usaha yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksinya harus menghormati ham dalam seluruh operasi mereka.13
Untuk memenuhi prinsip tersebut, maka negara perlu menetapkan secara jelas kewajiban setiap perusahaan yang berada di wilayah atau yurisdiksinya dalam upaya penghormatan HAM. Kepastian mengenai kewajiban bagi perusahaan ini nantinya akan menjadi dasar penegakan hukum apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, kewajiban ini juga memperkuat peran negara sebagai penanggung jawab HAM (duty bearer) utama dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM karena negara tidak memindahkan tanggung jawabnya kepada perusahaan, tetapi memperluas jangkauan pelindungan melalui batasbatas kewajiban yang jelas. Tidak hanya sebagai upaya preventif, pengaturan yang jelas juga memperkuat mekanisme penanganan pelanggaran dalam upaya pemulihan dengan menempatkan individu atau kelompok yang terdampak pada posisi yang lebih kuat. Penegasan kewajiban ini memberi sinyal bahwa aktivitas bisnis harus berjalan selaras dengan standar HAM internasional.
Penetapan kewajiban perusahaan secara jelas juga memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk memastikan dan memantau aktivitas ekonomi yang berjalan di wilayah dan yurisdiksinya berjalan tanpa menomorduakan HAM. Regulasi yang secara tegas diberlakukan akan membantu negara mengidentifikasi perilaku para pelaku usaha dan menindak sedini mungkin apabila ditemukan penyimpangan terhadap HAM itu sendiri. Eksistensi regulasi ini menjadi penting karena aktivitas bisnis, apalagi beberapa sektor tertentu yang berkontribusi besar pada perekonomian negara secara makro, tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Salah satu sektor bisnis tersebut adalah industri di bidang eksploratif dan ekstraktif.
Peran eksploratif dan ekstraktif energi strategis sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama sumbangsihnya pada pendapatan negara, khususnya bagian produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia sendiri, kontribusi sektor mineral dan batu bara mencapai Rp2.198 triliun atau 10,5% (sepuluh koma lima persen) dari total PDB Rp20.892 triliun.14 Kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan dari sektor pertambangan ini sejalan dengan Asta Cita (program prioritas pemerintah) yang mengutamakan ketahanan nasional, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan melanjutkan program hilirisasi untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat luas.15 Pemerintah menargetkan pertumbuhan perekonomian selama periode 2025-2029 sebesar 8% (delapan persen).16
Namun, di sisi lain, kerugian pada aspek lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat juga menghadapi sejumlah tantangan. Aktivitas industri eksploratif dan ekstraktif melibatkan penggunaan lahan yang luas serta tenaga kerja dalam skala yang besar, bahkan bukan lagi di tingkat nasional, melainkan regional, sehingga dampak di bidang ekonomi yang dirasakan tidak berbanding lurus dengan dampak bagi lingkungan hidup dan juga masyarakat karena aktivitas ini berpotensi untuk merusak ekosistem lingkungan hidup, menciptakan pencemaran lingkungan hidup, serta menciptakan konflik lahan. Oleh karena itu, selain dibutuhkan TSL dalam pelaksanaannya, secara lebih spesifik, di sektor ekstraktif dan eksploratif energi strategis dibutuhkan suatu kerangka yang dapat memastikan bahwa aktivitas di sektor ini berjalan secara berkelanjutan. Maka dari itu, terdapat beberapa instrumen yang berlaku di Indonesia sebagai upaya memastikan tata kelola pertambangan yang sesuai dengan koridor HAM, yang akan dirincikan sebagai berikut.
13 Lihat Prinsip ke-2 ibid.
1. Praktik Pertambangan yang Baik
Praktik pertambangan yang baik (PPyB) didefinisikan sebagai panduan bagi pelaku aktivitas pertambangan yang mencakup kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan.17 Konsep PPyB bukan hanya pedoman teknis, melainkan juga standar hukum yang mengikat seluruh pemegang izin. Dari ketentuan tersebut, lahirlah kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, untuk melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang; upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.18
Pemegang izin wajib menjalankan kebijakan yang menitikberatkan pada K3 di wilayah pertambangan. Kewajiban ini termasuk penyediaan peralatan kerja yang aman, pelatihan bagi pekerja, hingga pengawasan terhadap risiko yang mungkin terjadi di lokasi kerja. Selain itu, perusahaan juga wajib memenuhi standar keselamatan operasi pertambangan, yang mencakup melakukan pemeriksaan teknis secara rutin dan berkala, membangun sistem peringatan dini, dan menerapkan tata kelola peralatan berat dengan baik dan tepat. Dalam penerapan kewajiban ini, perusahaan diawasi oleh Inspektur Tambang. Ketika Inspektur Tambang menemukan bahwa risiko tidak terkendali, maka Inspektur Tambang mempunyai kewenangan untuk menghentikan operasi sampai risiko sudah di bawah kendali kembali.
Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik pemurnian dan/atau Pemurnian.19 Dalam tugas kesehariannya, Inspektur Tambang harus memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik melalui inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. Untuk melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian, Inspektur Tambang berwenang untuk memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat; menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan kerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada Kepala Inspektur Tambang, Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:20
a. Pengawasan Teknis, yang dilakukan untuk
1. IUP dan IUPK Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
a. Pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
b. Tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
2. IUP dan IUPK Operasi Produksi paling sedikit terhadap:
a. Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commissioning);
b. Perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
c. Perencanaan dan pelaksanaan pemurnian dan pemurnian; dan
d. Perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
b. Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batu bara, meliputi:
1. Recovery penambangan dan pemurnian;
2. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
3. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batu bara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
5. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batu bara yang tidak tertambang; dan
6. Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pemurnian dan pemurnian.
c. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, terdiri atas:
1. Keselamatan kerja;
2. Kesehatan kerja;
3. Lingkungan kerja; dan
4. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
d. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan, paling sedikit meliputi:
1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
2. Pengamanan instalasi;
3. Kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
4. Kompetensi tenaga teknik; dan
5. Evaluasi laporan hasil kajian pertambangan.
e. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, paling sedikit meliputi:
1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
2. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
3. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
4. Pengelolaan pasca tambang;
5. Penetapan dan pencairan jaminan pasca tambang; dan
6. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
Pengaturan yang komprehensif mengenai Inspektur Tambang menempatkan peran Inspektur Tambang sebagai titik sentral dalam implementasi prinsip-prinsip PPyB di lapangan. Kewenangan Inspektur Tambang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup aspek teknis dan operasional. Melalui inspeksi rutin, penyelidikan kecelakaan, audit teknis, serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan operasi tambang, setiap kegiatan usaha pertambangan dapat dipastikan berjalan sesuai dengan kaidah keselamatan, konservasi, dan perlindungan lingkungan. Fungi yang dijalankan Inspektur Tambang inilah yang menjadi penghubung antara pengaturan normatif PPyB dengan kondisi nyata di lokasi tambang maupun smelter.
Dengan dasar hukum yang jelas, tanggung jawab perusahaan tidak dapat berhenti pada klaim kepatuhan administratif. Setiap kewajiban tersebut merupakan bagian dari proses pemulihan yang terintegrasi. Pemulihan bukan hanya upaya memperbaiki kerusakan, tetapi fungsi hukum yang memastikan hak masyarakat atas kesehatan, air bersih, lingkungan hidup, dan keselamatan dapat dipulihkan secara nyata. Kewajiban yang ada dalam hukum nasional memberi dasar kuat untuk menuntut perusahaan dan negara ketika pemulihan tidak berjalan. Secara substansial, keberadaan Inspektur Tambang berperan vital dalam aspek pencegahan, dengan kewenangannya, Inspektur Tambang diharapkan dapat mendeteksi potensi bahaya dan menindaklanjutinya dengan penghentian operasi sebelum kecelakaan atau pencemaran terjadi. Kewenangan untuk menghentikan operasi, baik untuk sementara maupun permanen, memberikan mekanisme kontrol langsung yang sangat penting. Hal ini yang menjadikan PPyB tidak hanya sekadar dokumen normatif. Sehingga, dapat dikatakan Inspektur Tambang berperan sebagai mekanisme internal negara untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memprioritaskan target produksi dengan mengabaikan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam konteks HAM, peran Inspektur Tambang juga erat hubungan dengan upaya pelindungan HAM. Di mana kecelakaan kerja, paparan polusi, kerusakan lingkungan, atau kelalaian dalam penyediaan fasilitas keselamatan berdampak langsung pada pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak terkait lingkungan hidup bagi masyarakat. Tindakan Inspektur Tambang dalam mengintervensi jalannya operasi perusahaan merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Kapasitas mereka untuk melakukan investigasi independen juga mencegah terjadinya praktik manipulasi data keselamatan atau penyembunyian insiden oleh perusahaan. Meskipun begitu, efektivitas Inspektur Tambang justru sering menghadapi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya, terutama mengenai jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas rantai pasok di perusahaan tersebut. Kondisi ini membuat pengawasan cenderung reaktif dan lebih fokus pada laporan administrasi belaka dibanding pemantauan langsung di lapangan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat PPyB harus dibersamai dengan peningkatan Inspektur Tambang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan independensi yang cukup.
Kendala kapasitas tersebut pada praktiknya berdampak langsung pada efektivitas pengawasan, terutama ketika terjadi insiden keselamatan dan pencemaran lingkungan terus terjadi dengan pola yang sama. Pada sektor nikel sendiri, kecelakaan dan kerusakan lingkungan hidup yang kerap berulang adalah ledakan smelter, paparan panas ekstrim, debu logam yang menyelimuti pemukiman warga, pencemaran sungai dan pesisir pantai, perubahan warna air sungai, dan peningkatan sedimentasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPyB di sektor nikel belum berjalan konsisten, meskipun kerangka regulasi sudah mengatur secara komprehensif. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan Inspektur Tambang dengan realita yang terjadi di lapangan, di mana kewenangan tidak diimbangi dengan metode pelaksanaan kewenangan itu sendiri, seperti kunjungan fisik, verifikasi teknis, atau pun tindak lanjut yang konkrit dan bersifat menyelesaikan masalah.
14 Kementerian ESDM, "Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun," Esdm.go.id, 2024, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capairp2198-triliun.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Lihat Pasal 3 Ayat (2) "PeraturanMenteriEnergiDan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara," 2018.
18 Lihat Pasal 96 "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," 2009.
19 Lihat Pasal 1 Angka 16 "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara."
20 Lihat Pasal 21, 25, 26, 27, 28, dan 29 "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," 2010.
2. Kewajiban Perusahaan Menghormati HAM
Hadirnya perusahaan dalam setiap lini kehidupan masyarakat bukan berarti menggeser peran negara sebagai pemeran utama. Negara tetap menjadi pemain utama dalam tata kelola makro, tetapi tidak dapat dipungkiri pelaku usaha juga telah memengaruhi proses pengambilan keputusan.21 Berangkat dari titik inilah kompleksitas pengadopsian nilai-nilai HAM ke dalam kebijakan aktivitas bisnis meningkat. Terdapat urgensitas tersendiri dalam mendefinisi tanggung jawab, liabilitas, dan akuntabilitas perusahaan sebagai pelaku usaha karena luasnya spektrum yang diampu aktivitas bisnis oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, selain mengetahui hukum yang mengatur secara tegas mengenai liabilitasnya, perusahaan juga harus dapat mengidentifikasi etika dalam menjalankan operasional bisnisnya sebagai upaya penghormatan HAM.
Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM lebih bersandar pada norma-norma sosial dan etika daripada hukum.22 Ketika sebuah perusahaan akan menjalankan aktivitas bisnis di suatu daerah, secara pasti lahir ekspektasi di setiap kepala masyarakat yang hidup di sekitarnya, khususnya ekspektasi akan peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hal-hal secara teknis yang mendetail ini tidak tertulis dalam regulasi yang ada. Hanya perusahaan tertentu yang dapat dengan peka mengidentifikasi kebutuhan tersebut agar bisnisnya dapat berlanjut beriringan dengan hidup masyarakat. Sebagai upaya mencapai hal tersebut, maka setidaknya terdapat beberapa kewajiban perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yaitu:23
a. Mencegah pelaku usaha yang mengakibatkan, menyumbang, dan mengatasi terjadinya dampak buruk terhadap HAM karena aktivitas bisnisnya.
b. Mencegah atau memitigasi dampak buruk terhadap HAM terkait langsung dari kegiatan bisnisnya sendiri atau kegiatan bisnis dari mitra bisnisnya sekalipun pelaku usaha tersebut tidak berkontribusi terhadap terjadinya dampak buruk tersebut. Kegiatan bisnis harus diartikan secara luas termasuk kegiatan aktif atau pasif dari pelaku usaha dan mitra bisnisnya. Mitra bisnis yang dimaksud di sini adalah mitra dalam suatu relasi bisnis dalam rantai pasok dan rantai nilai, entitas negara, dan non-negara lainnya yang terkait.
Pendefinisian kewajiban tersebut menjadi penting karena aktivitas bisnis oleh perusahaan mempunyai potensi yang sangat besar untuk berperan dalam penundaan pemenuhan HAM, yaitu melalui:24
a. Perusahaan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.
b. Perusahaan dapat berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap dampak buruk atau risiko terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak lain dalam hubungan bisnisnya.
c. Perusahaan dapat berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh entitas lain dalam hubungan bisnisnya.
Dalam konteks pertambangan dan pengolahan nikel, khususnya dalam tulisan ini, setidaknya terdapat beberapa hak yang harus diperhatikan, yaitu hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ketiga hak ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan dengan aktivitas industri nikel itu sendiri. Hal tersebut karena prinsip interdependent dan indivisible yang ada pada HAM.
a. Hak atas Pekerjaan yang Layak
Pada dasarnya, tempat kerja seharusnya menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang setara dan adil karena kesempatan untuk bekerja berarti memenuhi hak masyarakat untuk berupaya dalam mencapai taraf hidup yang baik. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan menjadi salah satu sub hak dalam kelompok hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob). Pengaturan hak ekosob terdapat pada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau KIHESB), khususnya pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 10. KIHESB menjamin hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.25 Lebih lanjut, KIHESB juga mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, khususnya melalui upah yang adil dan dapat menghidupi kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan promosi yang sama, serta waktu istirahat, hiburan, dan pembatasan jam kerja yang wajar.26 Negara sebagai pihak yang meratifikasi kovenan ini juga harus menjamin hak berkumpul dan berserikat pada pekerja serta hak-hak bagi pekerja yang termasuk ke dalam kelompok rentan, misalnya perempuan. Adapun standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga sebagai indikator upah yang adil adalah termasuk cukup pangan, sandang, dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan.27
Selain KIHESB, instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak atas pekerjaan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya pada Pasal 23 ayat (1) sampai (4), yaitu:28
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, paradigma hak atas pekerjaan bergeser yang semula sebatas hak untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi hak untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Penggunaan istilah dan agenda hak atas pekerjaan yang layak adalah inisiatif International Labour Organization (ILO) yang diadopsi pada tahun 1999.29 Secara lebih lanjut, pada tahun 2007, ILO menyusun kajian tentang "Indikator Kerja yang Layak di Indonesia". Terdapat beberapa komponen dalam indikator kerja yang layak, yaitu:30
21 Lihat Butir 1 "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia," 2024.
22 Lihat Butir 27 ibid.
23 Lihat Butir 59 ibid.
24 Lihat Butir 71 ibid.
25 Lihat Pasal 6 "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Ekonomi,Sosial dan Budaya," 2005.
26 Lihat Pasal 7 ibid.
27 Lihat Pasal 11 ibid.
1. Komponen Ketenagakerjaan
Kesempatan kerja menjadi salah satu tolok ukurnya yang termasuk kesempatan yang cukup atas remunerasi (baik dalam bentuk tunai atau lainnya), keselamatan kerja, serta tempat kerja yang sehat. Elemen-elemen yang tercakup adalah kondisi kerja yang meliputi kerja di malam hari, jam kerja, libur di akhir minggu, dan santunan saat berhenti kerja.
2. Komponen Jaminan Sosial
Komponen jaminan sosial mencakup kebutuhan mendesak seseorang dan untuk memberikan perlindungan atas kejadian yang tidak terduga.
3. Komponen Hak Pekerja
Hak dasar pekerja di tempat kerja meliputi kebebasan berserikat, nondiskriminasi di tempat kerja, dan bebas dari kerja paksa dan pekerja anak.
4. Komponen Dialog Sosial
Komponen ini mencerminkan kondisi di mana para pekerja dapat menerapkan haknya untuk mengajukan pendapat, membela kepentingannya dan terlibat di dalam diskusi untuk menegosiasikan sejumlah hal terkait pekerjaan dengan pemberi kerja dan pemangku kebijakan. Dialog sosial mempromosikan kesetaraan, efisiensi, dan penyesuaian, sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi yang berkesinambungan.
Sementara, dalam instrumen nasional, hak atas pekerjaan yanglayak diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1) sampai (4), Pasal 39, dan Pasal 41 ayat (1).
Komnas HAM mendefinisikan hak atas pekerjaan yang layak sebagai hak setiap orang dengan bebas dan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan yang menghormati hak fundamental dan martabat sebagai manusia, memberi pemasukan yang layak untuk diri dan keluarganya, serta menjamin keamanan, kesehatan fisik dan mental, dan keselamatan kerja, termasuk di dalamnya hak kolektif untuk berserikat, berunding, dan mendorong perlindungan sosial.31 Dengan begitu dapat dikatakan bahwa spektrum hak atas pekerjaan yang layak sangat luas dan multidimensional, tidak hanya sebatas pemberian upah yang layak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi saat kerja di tempat kerja, baik keadaan fisik maupun psikis pekerja.
Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak akan sulit tercapai tanpa adanya daya tawar kolektif dari para pekerja. Hal ini membuat pentingnya jaminan atas hak kebebasan berserikat bagi buruh sebagai salah satu upaya negosiasi kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan. Setidaknya ada 4 (empat) cakupan hak yang termasuk hak kebebasan berserikat, yaitu:32
1. Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
2. Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasikonfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
3. Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan-pembatasan apapun selain yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain; dan
4. Hak untuk melakukan pemogokan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada Pasal 28H ayat (1). Jaminan ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM. Untuk melindungi dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.33 Khusus untuk setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, maka berkewajiban untuk:34
1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik menjadi krusial saat dihadapkan pada realitas industri nikel di Indonesia. Hal ini karena industri nikel berkaitan erat dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Sektor ini memiliki karakteristik yang berdampak langsung terhadap bentang alam secara masif, terutama pada proses eksploratif dan ekstraktif. Tanpa transparansi dan supremasi hukum yang ketat, aktivitas pertambangan nikel semakin tinggi risikonya untuk merusak keseimbangan ekosistem dan melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Hal ini akan memengaruhi penikmatan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keadilan antar generasi.35
Paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan. Pada industri nikel, aktivitas eksploratif yang dilakukan secara besar-besaran mengubah fungsi hutan dan lahan produktif menjadi area tambang terbuka dengan metode open pit mining. Hal ini memicu kerusakan struktur tanah serta ancaman hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi penopang hidup masyarakat lokal. Selain itu, limbah dari proses ekstraksi nikel yang tidak ditangani melalui mekanisme yang baik akan berpotensi mencemari sungai dan pesisir pantai. Pencemaran ini merusak ekosistem perairan dan menurunkan kualitas kesehatan publik secara drastis.
Kesehatan merupakan HAM yang fundamental dalam pelaksanaan hakhak asasi lainnya.³6 Hal ini karena kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah prasyarat mutlak bagi terpenuhi dan terlindunginya hak atas kesehatan.37 Pemenuhan hak atas kesehatan bukan sebuah proses yang dapat selesai dilakukan dalam satu langkah saja, melainkan membutuhkan rangkaian proses yang berkelanjutan sampai tercapainya titik kesehatan tertinggi yang dinikmati masyarakat. Setidaknya terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai pemenuhan hak atas kesehatan, yaitu:38
a. Aspek Ketersediaan (Availability)
Aspek ini memberikan panduan agar pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga programprogram, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup.
b. Aspek Aksesibilitas (Accessibility)
Aspek ini memberikan panduan bahwa fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi, dalam yurisdiksi negara. Terdapat 4 (empat) dimensi yang saling terkait, yaitu tidak diskriminatif, akses secara fisik, akses secara ekonomi, dan akses informasi.
c. Aspek Keberterimaan
Aspek ini memberikan panduan agar segala fasilitas kesehatan, barang, dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai dengan secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap gender dan persyaratan siklus hidup.
d. Aspek Kualitas
Aspek ini memberikan panduan bahwa selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa, secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik.
Integrasi tanggung jawab antara negara dan perusahaan menjadi vital dalam memitigasi risiko kesehatan, khususnya pada sektor industri eksploratif dan ekstraktif nikel. Aktivitas dalam eksploratif dan ekstraktif nikel membawa dampak nyata seperti polusi udara dari debu tambang serta pencemaran sumber air akibat limbah cair industri. Dampak ini secara langsung mengancam kesehatan masyarakat lokal dan pekerja melalui risiko penyakit, khususnya penyakit pernapasan hingga kontaminasi logam berat pada rantai makanan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan pada sektor rini harus memastikan bahwa pemenuhan target produksi tidak mengorbankan standar kesehatan lingkungan. Pemenuhan indikator ketersediaan hingga kualitas kesehatan harus berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan untuk meminimalkan jejak ekologis demi menjamin hak atas kesehatan yang berkelanjutan.
28 Lihat Pasal 23 "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," 1948.
29 Lihat Butir 15 "Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak," 2024.
30 International Labour Organization, Kajian tentang Indikator Kerja yang Layak di Indonesia (2008) hlm. 9-13.
31 Lihat Butir 20 "Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak."
32 Lihat Butir 174 ibid.
33 Lihat Pasal 67 "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2009.
34 Lihat Pasal 68 ibid.
35 Lihat Butir 14 "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam," 2021.
36 Lihat Butir 1 "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan," 2021.
37 Lihat Butir 9 ibid.
3. Pemulihan Pelanggaran HAM
Pemulihan dalam konteks HAM diartikan sebagai proses untuk mengembalikan hak, fungsi hidup, dan martabat yang hilang akibat suatu tindakan atau kelalaian. Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel memiliki potensi besar menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Dampaknya pun beragam, mulai dari kehilangan ruang hidup, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hilangnya sumber pendapatan, atau tekanan sosial.
Dalam konteks ini, UNGPs memberikan acuan-acuan kunci terkait mekanisme pemulihan di mana UNGPs menegaskan bahwa negara dan korporasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap pemulihan (remedy). Sebagai bagian dari tugas mereka melindungi dari pelanggaran HAM yang terkait bisnis, negara mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan, melalui sarana yudisial, administratif, legislatif, maupun saran yang sesuai lainnya, bahwa ketika pelanggaran semacam itu terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, orang-orang yang terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.39 Ketika negara tidak melakukan penyelidikan, menjatuhkan sanksi, atau memberi pemulihan kepada korban terdampak akibat aktivitas perusahaan, maka negara tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi HAM. Akses kepada pemulihan dalam hal ini mencakup aspek yang prosedural dan substansial. Sementara, bentuk pemulihannya beragam, mulai dari permintaan maaf, pengembalian hak, perawatan medis dan psikologis, ganti rugi dalam bentuk materi, penjatuhan sanksi administrasi atau pidana kepada perusahaan, hingga perintah pemberhentian aktivitas bisnis oleh perusahaan. Negara tentu tidak akan tahu ada tidaknya sebuah pelanggaran atas HAM yang dirasakan oleh individu atau kelompok masyarakat jika tidak adanya laporan atau aduan. Oleh karena itu, mekanisme pemulihan dimulai dari adanya pengaduan. Pengaduan dapat ditampung oleh negara atau non-negara, serta dapat bersifat yudisial atau non-yudisial. Namun, pengaduan yang diterima melalui kanal negara menjadi pilar utama dalam mekanisme pemulihan.
Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada kemampuan negara dalam membangun sistem yang mudah diakses oleh korban. Maraknya kasus pelanggaran HAM terjadi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, tetapi korban sering kali tidak mengetahui prosedur pelaporan. Inilah yang membuat mekanisme pemulihan seakan-akan hanya berkembang sebatas teori. Dalam hal ini menjadi tugas negara untuk memastikan agar korban yang melaporkan kejadian pelanggaran HAM yang mereka alami tidak perlu merasakan takut dan kekhawatiran lain, salah satunya adalah dengan memberikan pendampingan agar korban memahami haknya. Individu atau kelompok masyarakat yang mengadukan dugaan pelanggaran HAM tidak hanya atas pelanggaran hak yang terdampak pada dirinya, melainkan juga termasuk pelanggaran hak yang berdampak pada lingkungan hidup secara fisik.
Adapun tahapan dari pemulihan fungsi lingkungan hidup itu adalah melalui penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP P3LH) yang menjadi peraturan pelaksana UU PPLH, tahapan-tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dituangkan ke dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup, sebelum pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan.40
Dalam praktiknya, seringkali pelanggaran atas hak atas diri individu dan hak lingkungan ini dirasakan dalam satu waktu yang sama. Seringkali masyarakat terdampak tidak mengalami satu peristiwa tunggal, mulai dari hilangnya ruang hidup, turunnya kualitas air, gangguan pernapasan akibat polusi, hingga perubahan pola ekonomi yang membuat adaptasi kehidupan ekonomi masyarakat tidak berjalan dengan mulus dan berakhir kerugian. Ditambah lagi, tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaporan dan memiliki akses untuk mengetahui informasi mengenai pencemaran atau risiko kesehatan yang dihadapinya. Situasi ini yang mempersulit mereka untuk memperjuangkan haknya. Selain itu, bahkan masyarakat pengadu juga kerap tidak mendapat pendampingan hukum selama memperjuangkan haknya. Dalam konteks ini, negara sudah sepatutnya mengambil peran aktif dengan memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan akses informasi yang jelas. Tidak sampai di situ, masyarakat juga harus dilindungi dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghalangi proses pemulihan terhadap haknya dan harus didukung dengan hukum yang matang. Peran negara dalam hal ini menjadi sangat penting, mengingat mekanisme pemulihan yang paling marak dan utama adalah melalui prosedur normal negara.
Dalam kaitannya dengan tata kelola pada sektor ekstraktif dan eksploratif, pemulihan yang wajib dilakukan perusahaan adalah melakukan reklamasi, pengelolaan limbah, pemulihan kerusakan lingkungan, serta pemantauan dampak sosial dan kesehatan yang dialami atau mungkin dialami oleh masyarakat. Kewajiban ini muncul sejak izin dikeluarkan dan merupakan bagian dari upaya pemulihan dalam kerangka HAM yang harus dilaksanakan oleh perusahaan selama aktivitas bisnisnya berjalan. Berikut penjelasan kewajiban perusahaan pada sektor ekstraktif dan eksploratif.
a. Reklamasi
Kewajiban reklamasi sudah diatur secara tegas dalam UU Minerba. Pasal 99 mewajibkan setiap perusahaan melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk memulihkan kondisi lingkungan sesuai rencana yang disetujui pemerintah. Regulasi turunannya melalui PP 96 Tahun 2021 dan Permen ESDM 26 Tahun 2018 menambahkan bahwa reklamasi harus dilaksanakan bertahap selama masa operasi, bukan hanya setelah tambang ditutup. Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk dana atau bank garansi. Ini dimaksudkan agar pemulihan tidak bisa ditunda dan tidak hilang ketika perusahaan berhenti beroperasi.
b. Pengelolaan Limbah dan Pencegahan Pencemaran
Pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran memiliki dasar hukum pada UU PPLH. Pasal 59 mewajibkan setiap jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dikelola dengan aman. Perusahaan harus mempunyai izin pengelolaan limbah, fasilitas penyimpanan, dan prosedur pencegahan kebocoran. PP 22 Tahun 2021 memperjelas standar teknis, termasuk kewajiban instalasi pemurnian air limbah, pemantauan kualitas air secara berkala, dan pelaporan kepada pemerintah. Kewajiban ini menjadi relevan di sektor nikel karena banyak fasilitas smelter menghasilkan limbah cair dan debu logam yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
c. Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Pemulihan kerusakan lingkungan juga merupakan kewajiban yang mengikat. Pasal 54 UU PPLH menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan wajib memulihkan fungsi lingkungan. Pemulihan dilakukan melalui penghentian sumber pencemar, remediasi, rehabilitasi, atau restorasi yang dirancang dalam dokumen rencana pemulihan. Pemerintah mensyaratkan dokumen tersebut disetujui sebelum proses pemulihan dilaksanakan agar dapat diawasi secara ketat. Dalam konteks nikel, kewajiban ini mencakup pemulihan daerah pesisir yang terkena sedimentasi, perbaikan aliran sungai yang tertutup lumpur tambang, dan pemulihan tanah yang mengalami penurunan kualitas.
d. Pemantauan Dampak Sosial dan Kesehatan
Pemantauan dampak sosial dan kesehatan juga memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap kegiatan pertambangan dan smelter wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Dokumen ini mencakup analisis dampak sosial dan kesehatan masyarakat. Perusahaan wajib melaksanakan rencana pemantauan lingkungan dan sosial secara berkala dan melaporkannya kepada pemerintah. Kegagalan melaksanakan pemantauan ini dapat dikenai sanksi administratif, termasuk penghentian operasi. Kewajiban ini semakin penting ketika aktivitas industri nikel berkaitan dengan peningkatan penyakit pernapasan, gangguan air bersih, serta tekanan sosial di desa-desa sekitar kawasan industri.
38 Lihat Butir 67-71 ibid.
39 Lihat Prinsip ke-25 pada Prinsip-PrinsipPanduantentang Bisnis dan Hak AsasiManusia:Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan."
40 Lihat Pasal 420 Ayat (1) dan (2) "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2021.
A. Industri Pertambangan dan Pemurnian Nikel di Indonesia
Indonesia dengan ribuan pulau serta ragam budaya masyarakatnya menjadikan variatifnya kebutuhan masyarakat. Hal ini semakin kompleks ketika kebutuhan masyarakat tersebut dihadapkan dengan potensi sumber daya alam yang diamanatkan oleh konstitusi untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.
Transformasi Indonesia menjadi pusat aktivitas industri dunia membawa janji yang besar mengenai Transisi Energi, namun realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas sekaligus kontradiksi yang jelas. Klaim bahwa nikel adalah solusi energi bersih untuk transisi energi global mulai dipertanyakan kebenarannya di tingkat hulu. Hal ini muncul karena proses pemurnian nikel di Indonesia justru menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi, sehingga disebut sebagai "solusi semu". Selain itu, perkembangan industri ini juga menciptakan ketergantungan pada impor bahan baku untuk komponen baterai tertentu karena keterbatasan produk lokal.41
Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dalam periode 2025-2029, di mana agenda hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu penggerak dalam Asta Cita di kepemimpinan Presiden kini. Proses ini membawa perubahan struktural dalam sistem energi dan industri, apalagi seiring dengan menguatnya agenda transisi energi.
Nikel merupakan salah satu bahan baku yang berperan penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi serta agenda transisi energi karena perannya sebagai bahan baku pembuatan baterai, khususnya bagi kendaraan listrik. Hal ini membuat sektor nikel menjadi tulang punggung kebijakan peningkatan nilai tambah. Padahal, ketergantungan pada sektor ekstraktif dapat menciptakan risiko struktural karena fluktuasi harga dan kebijakan energi yang berlaku secara global.
Kebijakan penggunaan nikel sebagai pendorong transisi energi ini mengundang berbagai pandangan yang beragam. Hal ini karena nikel termasuk ke dalam klasifikasi mineral kritis menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis. Artinya, nikel merupakan mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara yang memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Hal ini terdengar lebih mengkhawatirkan ketika adanya informasi bahwa cadangan nikel nasional diperkirakan akan habis dalam 31 tahun jika tidak ditemukan cadangan atau kegiatan eksplorasi baru secara masif.42 Dengan begitu, terdapat kontradiksi antara sifat nikel sebagai mineral kritis yang berpotensi mengalami gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak dengan kebijakan penggunaan nikel sebagai bahan pembuatan baterai kendaraan listrik yang tentu membutuhkan pasokan nikel dalam jumlah tinggi.
Memiliki urgensitas yang tinggi, beberapa industri nikel pun diputuskan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak beberapa tahun terakhir sampai hari ini. Pengawalan Pemerintah terhadap PSN ini pun sangat ketat, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP PSN).
PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan masyarakat.43 Kemudahan tersebut mencakup segala bentuk kemudahan perizinan/non-perizinan dalam rangka percepatan proses perencanaan penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan.44 Beberapa permasalahan yang berpotensi muncul karena fasilitas kemudahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Percepatan perizinan, dari pemerintah pusat melalui Menteri melalui hak diskresi, 45 berisiko melemahkan atau bahkan menghilangkan kontrol pemerintah daerah serta memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemberi izin. Meskipun pada utamanya, tujuan dari percepatan ini adalah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dan memberikan kepastian hukum bagi proyek tersebut;
2. Fleksibilitas Rencana Tata Ruang (RTR) dapat memicu ketidakpastian RTR yang sudah ditentukan di suatu wilayah. Apabila ditemukan tumpang tindih kepentingan dalam penentuan lokasi PSN dengan RTR yang sudah ada, maka perlu menunggu rekomendasi yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.46 Hal ini sangat berpotensi sebagai "tambahan syarat administratif" belaka, mengingat ruang lingkup dan fasilitas kemudahan yang melekat, membuat besar kemungkinan PSN akan tetap dibangun di atas RTR yang sudah terencana lebih dulu; dan
3. Skema pembiayaan berupa alternatif (yaitu melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, atau KPBU)47 dan jaminan dalam PSN berisiko dalam hal ketergantungan pada APBN, apabila jika PSN gagal dilaksanakan, meskipun ini merupakan langkah yang strategis untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara. Selain itu, hal ini sangat berpotensi bagi pihak swasta, sebagai mitra, untuk lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai mitra pembangunan.
Dalam lanskap tata kelola industri pertambangan nikel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) memegang peran krusial terkait regulasi perizinan operasional. Kementerian ESDM menetapkan beberapa kebijakan strategis, salah satunya adalah pengaturan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini merupakan hulu dari segala aktivitas pertambangan yang terjadi di Indonesia. Sementara, untuk industri pemurnian nikel yang berdiri sendiri (tidak terintegrasi dengan lokasi pertambangan) menjadi kewenangan pembinaan Kementerian Perindustrian.
Kementerian Perindustrian berperan dalam mengatur mekanisme perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk dalam tahap ini adalah melakukan verifikasi, baik secara administratif maupun teknis di lapangan, kepada calon perusahaan yang akan diberikan izin. Tidak sampai di situ, setelah perizinan berjalan efektif, Kementerian Perindustrian juga melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap aktivitas industri ini. Beberapa hal yang dilakukan pengawasan adalah mengenai pelestarian lingkungan, keselamatan kerja, dan daya saing industri itu sendiri.48 Dalam hal ekosistem berkelanjutan, Kementerian Perindustrian juga berperan dalam penciptaan industri hijau yang per Oktober 2025 sedang disusun indikator untuk ecoindustrial park serta roadmap dekarbonisasi bersama Bappenas dan BRIN.
Kegiatan pertambangan dan pemurnian nikel tidak terlepas dari lingkungan yang terdampak. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup menjalankan beberapa peranan krusial, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup di sekitar aktivitas industri. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 25 pertambangan dan 25 smelter, ditemukan banyak pelanggaran serius.49 Beberapa permasalahan lingkungan hidup di sektor pertambangan dan pemurnian nikel yang ditemukan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya:50
1. Masih banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi standar batas waktu kerja dan prosedur keselamatan, sehingga mengancam nyawa pekerja;
2. Adanya area bekas galian tambang yang dibiarkan hancur terbengkalai, tanpa proses reklamasi dan/atau revegetasi;
3. Masih terdapat beberapa industri pertambangan yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan standar, tidak melakukan pengukuran debit air yang dibuang, serta tidak melakukan pencatatan dan pelaporan limbah B3 yang dibuang;
4. Ditemukan kadar BOD dan zat lain yang melampaui batas aman;
5. Sistem drainase yang dialirkan langsung ke sungai tanpa penyaringan sehingga mengubah air sungai menjadi aliran lumpur yang pekat; dan
6. Ditemukan smelter yang tidak memasang alat ukur emisi fugitive sehingga membuka kemungkinan asap sisa pembakaran menyebar bebas ke lingkungan tanpa ada data yang pasti.
Terkait limbah, secara sistemik, industri ini menghasilkan beban limbah yang luar biasa besar, di mana menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, hasil olahan nike hanya mencapai 3%. Sementara, 97% sisanya adalah limbah. Dalam merespons isu ini,
Kementerian Lingkungan Hidup mengonfirmasikan tengah mengupayakan adanya pemberdayaan limbah karena beberapa jenis limbah masih ada yang bisa digunakan kembali. Menurut catatan laman SPEED (Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital) milik Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 47 juta ton pelaporan limbah B3 dari Juli 2024 hingga Mei 2025, dengan pengelolaan tailing di salah satu kawasan industri saja mencapai 19 juta ton.
Meskipun disampaikan bahwa terdapat permasalahan ketenagakerjaan pada hasil temuan pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, namun hal ini menjadi ranah tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Sektor nikel yang digadang sebagai pendorong industri hijau nyatanya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks di mana risiko kecelakaan kerjanya sangat tinggi, tercatat dari 96 kasus di Sulawesi Tengah dan 38 kasus di Sulawesi Tenggara berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.51
Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran industri ini memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor ini telah menyerap sekitar 1 juta orang tenaga kerja. Namun, sektor ini harus menghadapi tantangan masa depan dengan adanya potensi gelombang krisis ekonomi mikro yang memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena adanya kemungkinan temuan teknologi baru yang bisa menggeser posisi nikel dalam ekosistem kendaraan listrik (EV). Krisis ekonomi mikro di tingkat perusahaan pun sudah mulai memakan korban, di mana dalam satu laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan ditemukan adanya 500 orang yang terkena PHK dari total 5.000 pekerja.52 Gejolak ini diperkuat dengan perencanaan tenaga kerja yang belum matang karena nikel merupakan industri yang relatif baru di Indonesia. Hal ini menempati pekerja pada posisi tawar yang rendah ketika masih ditemukan pekerja yang tidak memiliki kontrak formal (sekitar 3%) dan banyak di antaranya yang belum ter-cover oleh jaminan sosial seperti BPJS.53 Kontrak formal yang dimaksud bisa berbentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai dasar hukum hubungan kerja.
Dalam tata kelolanya, hubungan industrial yang terjadi di sektor ini bersandar pada PP atau PKB, di mana menurut Kementerian Ketenagakerjaan, negara tidak mengintervensi proses penyusunannya, baik dalam hal teknis maupun substansi, kecuali terjadi konflik di kemudian hari. Namun, intervensi dan regulasi ketat justru diberlakukan dalam tata kelola TKA yang populasinya mendominasi, yakni mencapai 26.000 orang dari total 35.371 pekerja.54
41 Disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi," Jakarta: Kantor Komnas HAM, 3 Oktober 2025, 2025.
42 Disampaikan oleh Kementerian ESDM, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi," Jakarta: Kantor Komnas HAM, 9 Oktober 2025, 2025.
43 Lihat Pasal 1 Angka 1 "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional," 2021.
44 Lihat Pasal 1 Angka 2 ibid.
45 Lihat Pasal 49 ibid.
46 Lihat Pasal 8 ibid.
47 Lihat Pasal 14 Ayat (1) ibid.
48 Disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi," Jakarta: Kantor Komnas HAM, 28 Oktober 2025, 2025.
49 Disampaikanoleh KementerianLingkunganHidup,"PadaDiskusiKelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi," Jakarta: Kantor Komnas HAM, 9 Oktober 2025, 2025.
50 Ibid.
51 Disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
52 Ibid.
53 DisampaikanolehKemenko Bidang Perekonomian,"Pada DiskusiKelompokTerpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi," Jakarta: Kantor Komnas HAM, 27 Oktober 2025, 2025.
54 Disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
B. Dampak Industri Pertambangan dan Pemurnian Nikel di Morowali dan Morowali Utara
Aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel ini memunculkan efek ganda. Di satu sisi, aktivitas ini menjadi motor penggerak perekonomian yang masif, namun di sisi lain membawa disrupsi nyata bagi tata kehidupan komunal dan daya dukung lingkungan sekitar. Kompleksitas dampak dari kehadiran industri ekstraktif ini dapat ditinjau melalui beberapa aspek utama berikut.
1. Keadaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Di tingkat lokal, terdapat dilema besar antara pertumbuhan ekonomi secara instan dan signifikan dan kerentanan masyarakat untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada industri pertambangan dan pemurnian nikel memperlihatkan pola yang tidak stabil. Telah dilakukan assessment oleh CELIOS terhadap pendapatan daerah setempat yang banyak dilakukan aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel, di mana hasilnya menunjukkan bahwa PDRB daerah tersebut meningkat, namun hanya dalam kurun waktu 5 tahun pertama saja, sementara untuk 30 tahun selanjutnya, data menunjukkan adanya penurunan secara konstan.55 Faktor utama penurunan ini menurut assessment tersebut adalah karena kerusakan lingkungan yang permanen serta pengurangan tenaga kerja secara bertahap setelah fase konstruksi selesai.
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya investasi dalam angka fantastis dalam rangka pengembangan kawasan industri ini telah membawa perubahan secara fundamental dalam struktur ekonomi lokal dalam waktu yang singkat. Kehadiran salah satu kawasan industri besar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, telah menyumbang devisa ekspor sebesar 15 miliar USD pada 2024 dan telah menginvestasikan sekitar Rp500 triliun sepanjang 2015-2024 serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan tumbuhnya lebih dari 7.000 UMKM.56 Selain itu, dalam memberikan fasilitas berupa pangan kepada para pekerja, perusahaan juga berhasil menyerap hasil petani lokal untuk 80.000 pekerja di kawasan.57
Ekspansi industri ini juga memicu pergeseran demografi yang luar biasa. Sebagai gambaran nyata, Pemerintah Kabupaten Morowali menginformasikan bahwa dari 600.000 orang yang bermukim, hanya 42.000 yang merupakan warga asli, sementara sisanya adalah pendatang. Di tengah tekanan sosial ini, perusahaan bekerja sama dengan pemerintah mencoba mendukung dengan hadirnya sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, salah satunya adalah melalui Politeknik Industri Logam Morowali yang sejak 2016 yang telah meluluskan sekitar 600 mahasiswa dengan 1.000 mahasiswa tercatat mendapatkan beasiswa hilirisasi untuk menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.58
Status PSN yang melekat pada beberapa infrastruktur dalam industri pertambangan dan pemurnian nikel juga sangat berdampak pada keamanan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan. Kebijakan ini diduga sering digunakan untuk menyempitkan ruang sipil melalui intimidasi dan kriminalisasi terhadap mereka yang kritis terhadap dampak pertambangan, dengan kehadiran aparat bersenjata di wilayah industri menciptakan suasana yang mencekam bagi warga yang ingin memperjuangkan hak-haknya, yang membuat masyarakat seringkali menghadapi risiko tinggi kriminalisasi.59 Ketika mekanisme dialog dan penyelesaian sengketa yang adil tidak berjalan efektif, maka berpotensi pada terciptanya konflik antara perusahaan atau negara dengan masyarakat.
Masyarakat adat pun menjadi kelompok yang paling kehilangan dalam pusaran industri nikel ini. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendorong praktik pertambangan yang inklusif, termasuk terhadap masyarakat adat, namun upaya pemulihan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka sering kali tidak berjalan meskipun mereka telah memenangkan gugatan di tingkat pengadilan.60 Tanah mereka yang dulunya adalah sumber kehidupan, kini telah beralih fungsi menjadi lubang-lubang tambang tanpa kompensasi yang adil dan berkelanjutan.61
55 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi," Jakarta: Kantor Komnas HAM 25 Agustus 2025, 2025.
56 Disampaikan oleh Salah Satu Perusahaan Pengelola Kawasan, "Pada Pertemuan Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan," Jakarta: Kantor Komnas HAM, 28 Oktober 2025, 2025.
57 Ibid.
2. Dampak Ekologis Wilayah Sekitar Industri
Meskipun terdapat manfaat ekonomi dan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, industri pertambangan nikel di Morowali dan Morowali utara juga membawa konsekuensi ekologis yang sangat berat bagi bentang alam nusantara. Diduga terjadi penurunan daya dukung lahan akibat aktivitas pertambangan karena penggunaan metode penambangan terbuka atau open pit mining untuk mengambil nikel, sehingga tercipta kerusakan tanah berupa lubanglubang besar menyerupai mangkuk di permukaan tanah tanpa adanya terowongan bawah tanah dengan kerusakan paling masif terjadi sepanjang 2016-2023, di mana angka deforestasi meningkat tajam terutama di wilayah Sulawesi, Halmahera, dan Papua akibat pembukaan lahan tambang yang tidak terkendali.62 Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika pihak otoritas menyatakan banyak perusahaan tambang nikel yang belum melakukan reklamasi atau penanaman kembali di area bekas tambang63 yang mengakibatkan sistem drainase langsung menuju sungai tanpa penyaringan, sehingga lumpur mengalir bebas dan merusak kualitas air permukaan.
Data yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), telah terjadi peningkatan yang signifikan terkait luas area deforestasi di wilayah Sulawesi Tenggara, yang awalnya seluas 3.565,8 hektar pada tahun 2016 menjadi 11.355 hektar pada tahun 202064. Perubahan tata guna lahan ini mengganggu penyerapan air, meningkatkan risiko banjir, serta mempengaruhi kualitas ekosistem di sekitar kawasan industri yang membawa dampak buruk kepada lingkungan.
Tanda kerusakan lingkungan juga ditemukan di kawasan industri olahan nikel lain di Indonesia, yaitu di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, yang terletak di 2 (dua) desa yaitu Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Woebulen. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menemukan sejumlah beberapa temuan mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri nikel, di antaranya adalah:
1. Tidak hanya daratan, wilayah perairan juga terdampak oleh aktivitas industri pertambangan nikel. Di Desa Lukulamo, warga setempat mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh ikan di Sungai Kobe karena keruhnya air akibat sedimen. Selain itu, di wilayah pesisir, nelayan setempat juga mengamati fenomena kematian ikan karang. Kondisi ini diduga berkaitan dengan pembuangan air limbah yang bersuhu tinggi.
2. Kualitas udara ambien di kawasan industri pemurnian nikel juga turut terdampak. Di Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Woebulen, hasil pengukuran udara menunjukkan adanya konsentrasi debu yang relatif tinggi yang melampaui kriteria Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) dan baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Pengalihfungsian lahan dari ruang hijau menjadi area tambang menyebabkan penurunan daya serap tanah terhadap air yang memicu bencana ekologis bagi pemukiman warga. Pemerintah daerah setempat menyatakan bahwa frekuensi banjir meningkat, bahkan setiap kali hujan turun, semenjak dilakukannya aktivitas pertambangan dan pemurnian di wilayahnya. Tidak berhenti di situ, mereka juga menambahkan bahwa seluruh sungai dan laut di wilayah terdampak telah berubah warna, yang menjadi dugaan kuat adanya pencemaran berat dari aktivitas pemurnian, padahal sumber air bersih ini menjadi tumpuan hidup utama bagi masyarakat serta ditemukan banyak parameter air limbah di lokasi tambang yang melebihi ambang batas, termasuk kadar BOD yang merusak ekosistem sungai. Selain perairan darat, ekosistem pesisir juga mengalami tekanan akibat limbah industri dan debu dari operasional smelter. Hal ini diperkuat dengan adanya larangan memancing bagi warga, menurut informasi warga sekitar.
Selain air, kualitas udara di wilayah sekitar kawasan industri juga berada pada kondisi yang tidak cukup baik. Debu dan emisi yang tinggi dari industri ini karena mayoritas smelter masih bergantung pada pembangkit listrik berbasis batubara.65 Emisi fugitive dari aktivitas smelter menjadi pemandangan yang familiar untuk ditemukan. Warga sekitar juga menyampaikan bahwa mereka menduga bahwa debu yang beterbangan tersebut bukan sekadar partikel tanah, melainkan sudah terkontaminasi unsur berbahaya seperti batu bara, nikel, ore, hingga besi. Kondisi ini membuat mereka menyebut pencemaran udara akibat polusi debu smelter telah menjadi "kabut permanen" yang menyelimuti wilayah pemukiman dan jalanan di sekitar kawasan industri.
Pencemaran udara di wilayah sekitar industri nikel menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan. Hal ini terbukti dari data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah tahun 2024 yang mencatat lonjakan kasus ISPA mencapai 305.191 kasus, di mana Kabupaten Morowali menjadi daerah dengan tingkat ISPA tertinggi sebanyak 57.190 kasus yang berpusat di sekitar kawasan industri pemurnian nikel66 Peningkatan kasus ini berkaitan dengan polusi di daerah industri dan kualitas udara yang menurun. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan dan smelter berada dalam risiko yang lebih tinggi karena terpapar debu dan emisi dari proses produksi. Tingginya beban penyakit di wilayah industri menegaskan perlunya pengamanan lingkungan dan penegakan standar kesehatan masyarakat.
Dari observasi tim selama kegiatan studi lapangan pun menunjukkan bahwa kondisi udara di area industri sangat buruk, debu cenderung tebal menyerupai kabut yang sangat pekat. Tim juga menemukan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh perusahaan, yang bersifat jangka pendek, yaitu adanya mobil yang bertugas menyiram air di sepanjang jalan akses utama ke industri untuk meredam debu. Namun, hal ini tidak membawa dampak yang begitu signifikan untuk menangani pencemaran udara yang ada.
Selain itu, juga terdapat dampak ekologis yang merupakan akibat dampak sosial, yaitu jumlah sampah yang dihasilkan. Volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Morowali sangat banyak, yaitu sekitar 80 ribu ton yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta sarana prasarana yang memadai.67 Masalah limbah domestik ini menjadi beban baru bagi tata ruang daerah akibat ledakan jumlah penduduk karena penumpukan sampah ini memperburuk sanitasi lingkungan yang sudah tercemar oleh aktivitas industri.
Sejalan dengan temuan Tim terkait tata kelola lingkungan hidup yang terjadi di lapangan, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mengeluarkan surat dengan Nomor 600.4.3.2/269/Dis.LH sebagai tindak lanjut pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah terhadap 4 (empat) perusahaan di
Kabupaten Morowali Utara. Isi dari surat tersebut adalah mengenai perintah penghentian sementara aktivitas oleh keempat perusahaan tersebut karena ditemukan pencemaran yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Perintah penghentian sementara tersebut membuktikan bahwa pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan secara ketat sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Tanpa penegakan hukum yang tegas, penerapan kerangka TSL hanya akan menjadi angin segar sementara di tengah kemarau yang panjang.
Hasil pemantauan oleh Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah pada tahun 2023 lalu juga mendukung temuan terkait kerusakan lingkungan hidup. Di mana menurut masyarakat sekitar, telah terjadi perubahan kondisi lingkungan hidup yang sangat signifikan pada sebelum dan setelah dilakukannya aktivitas pertambangan di wilayah Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Sebelum dilakukan aktivitas pertambangan, masyarakat yang bermukim di bantaran sungai serta area sekitar Jalan Trans Sulawesi dapat menikmati suasana lingkungan yang asri dengan air sungai yang bersih. Selain itu, masyarakat juga melaporkan bahwa sebelum aktivitas pertambangan, tidak pernah terjadi banjir meskipun curah hujan sangat tinggi dengan volume yang besar. Dengan kondisi ini, masyarakat dapat hidup dengan tenang tanpa kekhawatiran akan ancaman bencana yang membahayakan jiwa mereka.
Akan tetapi, kondisi tersebut telah berubah secara fundamental sejak perusahaan-perusahaan melakukan pertambangan di area pegunungan yang letaknya berdekatan dengan sungai dusun IV Desa Molino. Temuan Komnas HAM mengindikasikan bahwa operasional pertambangan di wilayah hulu ini menjadi pemicu utama munculnya dampak lingkungan dan bencana alam yang mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar. Rangkaian bencana besar terekam pada akhir tahun 2023 yang dimulai dengan banjir lumpur hebat pada tanggal 17 Desember 2023. Banjir mengandung lumpur serta mengalirkan material berupa kayu gelondongan. Luapan air sungai ini melintasi Jalan Trans Sulawesi yang mengakibatkan kemacetan kendaraan yang panjang dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan karena arus yang kuat. Kejadian ini berulang pada tanggal 24 Desember 2023 dengan keadaan yang lebih parah karena banjir meluas hingga area pekarangan rumah warga. Hal ini mengakibatkan rumah bagian bawah tidak dapat ditempati. Selain merusak properti masyarakat, banjir juga mengakibatkan matinya berbagai jenis tanaman milik masyarakat. Hal ini terkonfirmasi oleh perusahaan terkait melalui pertemuan antara Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah dengan perusahaan pada hari Selasa, 30 Januari 2024.
58 Disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi"; dan disampaikan juga oleh Salah Satu Perusahaan Pengelola Kawasan, "Pada Pertemuan PermohonanInformasiDampak PertambangandanPengolahanNikelterhadapPemenuhanHAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan," 2025.
59 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 WALHI. 2025. Sulawesi Lumbung Polusi: Hilirisasi Nikel dan Runtuhnya Tatanan Sosial-Ekologis di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara: WALHI. Hlm. 6.
65 Disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
66Lilis Handayani. 2025. Kasus ISPAdiMorowaliMeningkat Akibat Aktivitas ProduksiNikelyang Masif. Media Nikel Indonesia. https://nikel.co.id/2025/01/14/kasus-ispa-di-morowali-meningkat-akibataktivitas-produksi-nikel-yang-masif/. Diakses pada 24 Februari 2026.
67 Disampaikan oleh Pemkab Morowali, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi," Morowali: Kantor Bupati Kabupaten Morowali, 22 September 2025, 2025.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Krisis udara bersih di kawasan industri berdampak langsung pada lonjakan kasus penyakit pernapasan yang sangat signifikan di kalangan warga dan pekerja. Data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa per Januari 2025 terdapat 51.850 kasus ISPA di wilayah Morowali yang menempatkan Morowali sebagai wilayah dengan pengidap ISPA terbanyak di seluruh Indonesia terutama di Kecamatan Bahodopi.
Permasalahan kesehatan pun berkembang ke arah yang lebih kompleks seiring dengan dinamika sosial yang ada yang membawa ancaman kesehatan serius lainnya. Dilaporkan adanya peningkatan kasus HIV di wilayah lingkar industri yang diduga berkaitan dengan masifnya migrasi penduduk tanpa pengawasan sosial yang memadai.68 Hal ini menunjukkan bahwa dampak industri nikel merembet hingga ke masalah kesehatan reproduksi dan sosial masyarakat
Hal ini membuat beban fasilitas kesehatan di sekitar kawasan industri pertambangan dan pemurnian nikel saat ini sangat tinggi dan melampaui kapasitas yang tersedia. Di Bahodopi, misalnya, hanya ada 1 (satu) puskesmas dan 1 (satu) klinik industri yang menciptakan antrean panjang setiap kali masyarakat ingin berobat.69 Pada lingkup yang lebih kecil, misalnya pada masing-masing perusahaan yang beroperasi, di kawasan industri di Kabupaten Morowali, hanya terdapat 2 klinik untuk melayani 90.000 pekerja di mana kedua klinik tersebut hanya dapat menangani kasus kesehatan berkategori ringan dengan frekuensi penerimaan pasien sebanyak 10-20 orang per hari, sementara untuk kasus kecelakaan kerja yang bera, pasien harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).70 Sementara, di salah satu kawasan industri di Morowali Utara, klinik kesehatan menangani hingga 4.000 pasien per bulan pada Agustus 2025, dengan penyakit terbanyak berupa ISPA, dispepsia, dan karies gigi.71 Keterbatasan fasilitas gawat darurat di dalam kawasan industri meningkatkan risiko kematian bagi pekerja yang mengalami insiden fatal.
Keadaan lain yang memperparah kondisi ini adalah adanya proses birokrasi yang cukup menghambat pekerja dalam mengakses fasilitas kesehatan di perusahaan. Di mana menurut keterangan beberapa pekerja, mereka diwajibkan memiliki formulir berobat khusus atau izin tertulis dari perusahaan untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan yang terdaftar di BPJS. Salah satu dari mereka juga menambahkan bahwa tanpa dokumen tersebut, pekerja tidak akan dilayani meskipun kondisi kesehatan mereka sudah dalam keadaan mendesak atau darurat.
4. Situasi dan Kondisi Ketenagakerjaan
Kondisi kerja di dalam area industri nikel digambarkan sangat menekan dan berbahaya baqi kesehatan mental maupun fisik. Risiko keselamatan kerja dalam industri ekstraktif ini sangat tinggi, namun sering dianggap sebagai konsekuensi "wajar" dari pergerakan industri yang masif.72 Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari pekerja yang mengaku bahwa mereka sering kali harus menghadapi suhu ekstrim di lokasi kerja serta tekanan untuk bekerja melampaui kapasitas normal, yaitu dengan jam kerja panjang yang dapat mencapai 12 jam sehari tanpa diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup. Selain jam kerja yang panjang, ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Standard Operating Procedure (SOP) pendinginan tungku pada proses pemurnian nikel, di mana proses yang seharusnya memakan waktu 3 hari dipangkas menjadi hanya 2-3 jam demi mengejar target produksi.73 Dalam menghadapi kondisi kerja yang tinggi risiko, pekerja mengaku tidak difasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Selain itu, pekerja juga menuturkan bahwa terdapat risiko kesehatan jangka panjang yang terabaikan, yaitu adanya penggunaan asbes sebagai penutup uap panas di PLTU, padahal bahan ini sangat berisiko memicu penyakit kanker paru-paru jangka panjang bagi pekerja. Hasilnya, dampak terhadap kesehatan pekerja menjadi sangat signifikan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang fatal selalu menghantui para buruh di smelter nikel akibat pengabaian aspek keselamatan.
Hak lain yang memprihatinkan penghormatannya adalah hak kebebasan berserikat. Tim menemukan adanya dugaan hambatan pembentukan serikat pekerja independen oleh perusahaan dengan cara intimidasi, PHK sepihak, hingga pemotongan gaji terhadap pengurus serikat.74 Bahkan, terdapat juga perusahaan yang mencoba memanipulasi ruang dialog dengan membentuk serikat pekerja untuk "menandingi" serikat pekerja yang vokal.75 Praktik ini menghambat kebebasan berekspresi dan berorganisasi para buruh, karena serikat tersebut cenderung lebih berpihak kepada kepentingan manajemen daripada kepentingan pekerja dengan membungkam suara kritis pekerja dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
Dalam hal pelindungan pekerja kelompok rentan, Tim menemukan adanya ketidakseimbangan yang signifikan terkait komposisi pekerja perempuan di sektor ini yang berada di bawah 20% atau sekitar 6.000 orang dari total tenaga kerja di salah satu kawasan industri di Kabupaten Morowali.76 Kondisi ini sangat mungkin untuk menempati pekerja perempuan pada posisi yang lebih rentan dan menciptakan risiko terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, beberapa pekerja juga menyatakan bahwa pekerja perempuan juga mendapatkan pembagian shift kerja yang cukup membahayakan, seperti shift malam atau dini hari di bagian fasilitas pendukung (seperti kantin).
Hak atas pekerjaan bukan hanya berkaitan dengan mendapatkan upah, namun juga berarti hak untuk pekerja untuk bebas dari kekerasan, hak untuk bekerja secara nyaman, aman dan bebas dari rasa takut. Pekerja perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Tim saat melaksanakan studi lapangan mendapatkan temuan yang menunjukkan adanya dugaan lemahnya pelindungan dan penghormatan hak kelompok rentan di tempat kerja. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengawasan keamanan bagi pekerja maupun penyediaan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan.
Sebagaimana pengaturan nasional maupun prinsip internasional, perusahaan atau pemberi kerja memiliki tanggung jawab penuh untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Berdasarkan Human Rights Due Diligence dan Pasal 86 UU Ketenagakerjaan, perusahaan wajib melaksanakan pengawasan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran etika dan moral di lingkungan kerja. Lebih lanjut, apabila pelanggaran terjadi akibat lemahnya pengawasan, perusahaan wajib menjalankan mekanisme penanganan sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2023, yang mencakup pendampingan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban. Tanggung jawab korporasi tidak berhenti pada sanksi administratif pelaku, melainkan harus memastikan pihak yang dirugikan mendapatkan pemulihan yang nyata. Hal ini mencakup hak atas Restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU TPKS, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian materiil maupun imaterial yang diderita korban. Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM, perusahaan harus menjamin bahwa proses pemulihan ini dilaksanakan secara tuntas dan benar-benar terimplementasi, guna mengembalikan martabat pekerja serta memperbaiki integritas lingkungan kerja secara keseluruhan.
Temuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan di sektor pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan perilaku kerja dan penyediaan ruang kerja yang aman bagi para pekerja. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada target produksi, sementara mengabaikan aspek perlindungan martabat manusia yang menjadi hak dasar pekerja kelompok rentan. Mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual memerlukan penegakan hukum yang tegas agar tidak ada ruang bagi impunitas sebagian atau pekerja tertentu. Tanpa pengawasan yang ketat dan sistem perlindungan yang berpihak pada korban, ambisi hilirisasi nikel nasional akan menyisakan catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia yang mencederai hak atas pekerjaan yang layak dan adil.
Tidak hanya hak atas rasa aman yang absen, tetapi hak mengekspresikan keyakinan juga ditemukan terjadi secara terang-terangan di lingkungan kerja. Di mana, Tim mendapatkan informasi adanya dugaan pemaksaan bagi pekerja perempuan untuk melepas hijab atau atribut keagamaan mereka.
Kondisi ketenagakerjaan yang tidak seimbang ini diperparah dengan adanya informasi ketimpangan sosial antara TKA dan tenaga kerja. Penggunaan TKA pada sektor ini sendiri sebenarnya diharapkan agar terjadi transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal sehingga pada masa yang akan datang, penggunaan TKA secara progresif dapat berkurang.77 Salah satu pengelola kawasan di Kabupaten Morowali utara menyampaikan bahwa jumlah TKA di perusahaannya mencapai 10% dari total tenaga kerja yang berkisar di angka 18.000 orang. Sementara, di salah satu kawasan industri di Kabupaten Morowali menyatakan jumlah TKA yang bekerja sebanyak 10- 15% dari total tenaga kerja.
Ketimpangan yang disampaikan, menurut keterangan beberapa pekerja lokal, adalah seputar upah dan fasilitas. Di mana terdapat perbedaan upah antara tenaga kerja lokal dengan TKA, padahal keduanya menempati jabatan yang sama.78 Ketimpangan ini diperparah ketika perusahaan memfasilitasi TKA dengan sarana dan prasarana mewah seperti mess ber-AC, kantin, tempat olahraga, hingga tempat perbelanjaan khusus.79 Sementara, pekerja lokal harus mengeluarkan budget lebih untuk menyewa tempat tinggal. meskipun beberapa perusahaan memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp600.000, namun kenyataannya biaya sewa tempat tinggal di sekitar kawasan industri Morowali dan Morowali Utara mencapai Rp1.000.000 hingga Rp1.600.000 juta per bulan.80
Selain fasilitas, ketimpangan juga merambah ke aspek pemenuhan gizi dasar bagi para pekerja ketika jam makan di kantin perusahaan. Menurut informasi yang disampaikan, menu yang disajikan untuk pekerja lokal berbeda dengan menu untuk TKA. Di mana, TKA mendapatkan menu makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna, sementara pekerja lokal sering kali disajikan makanan seadanya yang kondisinya terkadang sudah tidak baik atau tidak layak konsumsi.81 Perbedaan perlakuan ini memicu kecemburuan sosial dan menurunkan semangat kerja buruh lokal. Kesenjangan ini membuat pekerja lokal merasa tidak sejahtera di tanah kelahiran mereka sendiri.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
71 Disampaikan oleh Salah Satu Perusahaan Pengelola Kawasan, "Pada Pertemuan Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan," Jakarta: Kantor Komnas HAM, 30 Oktober 2025, 2025.
72 Disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
73 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
74 Ibid.
75 Ditemukan, "Pada Saat Studi Lapangan," Morowali Utara, 23 September 2025, 2025.
76 Disampaikan oleh Salah Satu Perusahaan Pengelola Kawasan, "Pada Pertemuan Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan,"2025.
77 Disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
C. Mekanisme Perizinan Industri Pertambangan dan Pemurnian Nikel
Industri nikel di Indonesia saat ini dipandang sebagai sektor ekonomi yang krusial menuju industri hijau, meskipun pada faktanya transisi ini tidak sepenuhnya bersih karena adanya pertukaran antara keuntungan ekonomi dengan dampak lingkungan yang hilang. Tata kelola industri nikel pada dasarnya sangat bergantung pada mekanisme perizinan yang baik oleh pemerintah. Hal ini karena roses pemberian dan perpanjangan izin akan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap aktivitas industri sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dalam kerangka Transisi Energi.
Dalam sektor pertambangan, izin terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Produksi. Jika sebuah perusahaan melakukan kedua aktivitas tersebut secara simultan, mereka dapat mengajukan IUP Terintegrasi yang mencakup wilayah tambang sekaligus fasilitas pemurnian atau smelter.82 Dalam konteks pemurnian nikel, IUP Terintegrasi dan IUP Produksi inilah yang termasuk ke dalamnya ekosistem industri.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, terdapat 4 (empat) bentuk wilayah industri, yaitu:83
1. Wilayah Pertumbuhan Industri (WPI), yang sampai saat ini sudah terdapat 22 (dua puluh dua) lokasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional, tersebar di beberapa provinsi;
2. Kawasan Industri, yang ditetapkan melalui RTRW oleh Pemerintah Daerah dengan masa berlaku perizinan adalah 20 (dua puluh tahun);
3. Kawasan Industri Komersial, yang ditetapkan melalui perizinan usaha dan diajukan melalui OSS untuk kemudian diterbitkan izinnya oleh Kementerian Perindustrian. Saat ini telah terdapat 174 (seratus tujuh puluh empat) kawasan industri komersial, termasuk yang memiliki fasilitas smelter; dan
4. Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Walikota.
Penetapan berbagai bentuk wilayah industri tersebut membawa konsekuensi pada kewajiban lingkungan yang berbeda-beda bagi para pemegang izin. Sektor perindustrian ekstraktif kini menerapkan skema perizinan berisiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan resikonya dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:
a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dengan syarat perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.
b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, dengan syarat perizinan berupa NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sertifikat Standar berbentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, dengan syarat perizinan yang sama dengan syarat perizinan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.
d. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, dengan syarat perizinan NIB dan Izin.
Struktur hukum yang menaungi industri nikel mengalami pergeseran besar dengan adanya perubahan regulasi dari UU lama ke UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 2 Tahun 2025. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengalihan kewenangan izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui sistem OSS pada tahun 2020.
Pergeseran ini melahirkan sentralisasi yang berdampak pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta PP No. 5 dan 22 tahun 2021, kewenangan daerah dalam sektor pertambangan hampir seluruhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal ini menciptakan jarak antara pengambil kebijakan dan kondisi riil di daerah. Kondisi ini menciptakan masalah kepatuhan, di mana menurut pemerintah daerah, perusahaan menjadi cenderung tidak kooperatif kepada pemerintah daerah karena selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.84
Saat ini, perizinan diarahkan untuk mendukung nilai tambah ekonomi. Di mana menurut keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemberian izin kini juga dikaitkan dengan komitmen perusahaan untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri, untuk mendorong kebijakan hilirisasi nasional. Selain itu, bagi perusahaan yang melakukan pengolahan nikel lebih lanjut akan mendapatkan prioritas dalam perpanjangan masa operasional tambangnya.85
Hingga saat ini, tren pembangunan smelter terlihat dari data yang disampaikan Kementerian Perindustrian menunjukkan terdapat total 173 smelter di Indonesia, dengan 73 smelter yang sudah benar-benar beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi atau kajian teknis. Selain smelter, untuk mendukung operasional perusahaan, beberapa perusahaan mempunyai pelabuhan atau bandara khusus di dalam kawasan industri. Fasilitas ini biasanya dibangun untuk menunjang jalur distribusi logistik yang mencapai 70 persen melalui laut dan 30 persen melalui darat.86
Dari banyak dan kompleksnya dampak aktivitas industri nikel ini, melahirkan tanda tanya besar pada proses penerbitan izin usaha pada sektor ini. Lemahnya filter regulasi membuat investasi asing, khususnya dari Tiongkok, masuk dengan standar yang sangat longgar. Hal ini diperkuat dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa standar investasi Tiongkok di Indonesia jauh lebih permisif dibandingkan dengan investasi mereka di negara lain yang menerapkan aturan ketat.87
Masalah perizinan ini diperparah dengan temuan pemerintah daerah setempat bahwa terdapat beberapa perusahaan telah beroperasi, namun belum mengantongi izin lingkungan, seperti belum adanya dokumen AMDAL dan PKKPR yang sah. Atau justru, temuan lain pemerintah daerah adalah adanya perusahaan yang terdaftar di OSS, namun secara de facto atau fisik tidak ada aktivitasnya di lapangan. Keberadaan "perusahaan hantu" ini menyulitkan upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan pertanggungjawaban hukum perusahaan. Akhirnya, pemerintah daerah sering kali berada dalam posisi sulit karena harus memberikan klarifikasi kepada aparat penegak hukum terkait sengketa izin. Padahal, dalam proses penerbitan izin-izin bermasalah tersebut pemerintah daerah mengaku sama sekali tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat.
Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah ketika mencoba menindak tegas IUP yang melanggar, mereka justru kerap digugat.88 Selain itu, menurut keterangan pemerintah daerah setempat, hasil persidangan di PTUN juga sering kali tidak menyentuh substansi pelanggaran berat yang dilakukan perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan menang di pengadilan dengan alasan kesalahan administratif dalam proses pencabutan, bukan karena mereka tidak melanggar aturan lingkungan atau HAM. Ini sangat berpotensi menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum substansial di sektor pertambangan dan pemurnian nikel.
78 Ditemukan, "Pada Saat Studi Lapangan," Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 22 dan 23 September 2025, 2025"
79 Ibid"
80 Ibid"
81 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
82 Disampaikan oleh Kementerian ESDM, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
83 Disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
84 Disampaikan oleh Pemkab Morowali Utara, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
85 Disampaikan oleh Kementerian ESDM, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
86 Disampaikan oleh Salah Satu Perusahaan Pengelola Kawasan, "Pada Pertemuan Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan," 2025.
87 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
Perizinan Penggunaan TKA
Dalam hal penggunaan TKA, terdapat koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan data ketenagakerjaan dalam proses perizinan tetap presisi melalui laporan WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan). Khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing, perusahaan wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan ketentuan posisi yang bisa diisi adalah jabatan level jabatan terendah sebagai advisor atau engineer.89 Dalam hal penggunaan TKA ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengonfirmasi adanya biaya retribusi untuk setiap TKA, yaitu sebesar 100 dolar per orang untuk pendaftaran awal.
Tantangan dalam penggunaan TKA sampai saat ini adalah transparansi mengenai proses perekrutan TKA masih menjadi tantangan karena informasi mengenai jumlah TKA dan klasifikasi keahlian mereka belum diperjelas dalam setiap pengajuan izin, sehingga banyak TKA yang didatangkan sebenarnya adalah pekerja kasar. Padahal peraturan mewajibkan TKA untuk memiliki keahlian khusus agar terjadi transfer pengetahuan.90 Ketidakpatuhan ini mencerminkan lemahnya verifikasi dokumen ketenagakerjaan saat pemberian izin.
Dampak terhadap Masyarakat Luas
Investor sering kali menerapkan kebijakan "super kecepatan" dalam fase konstruksi proyek nikel mereka. Menurut pemerintah daerah sekitar, ambisi untuk segera beroperasi membuat perusahaan mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan lingkungan secara tuntas sebelum proyek dimulai. Akibatnya, masalah-masalah tersebut menumpuk dan meledak menjadi konflik di kemudian hari.
Pola penyelesaian masalah-masalah ini pun cenderung ke arah “transaksional“. Di mana selama ini, permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan selalu berakhir dengan pemberian kompensasi. Dari hal ini, ada kebutuhan untuk mengubah pola pikir dalam penyelesaian pelanggaran izin di tingkat masyarakat. Hal ini sangat penting karena 99% masyarakat percaya bahwa uang kompensasi adalah akhir dari penyelesaian masalah, sehingga mereka sering mengabaikan hak-hak jangka panjang mereka.91 Mindset transaksional ini justru melemahkan posisi tawar masyarakat dalam proses perizinan yang adil.
Ke depan, aspirasi publik pasti menuntut perubahan mendasar. Contohnya, harapan agar perpanjangan izin usaha pertambangan dan smelter ke depan harus melalui audit HAM yang lebih ketat dan melibatkan partisipasi publik agar hasilnya memiliki kredibilitas dan dapat diimplementasikan.92 Tanpa audit ini, perpanjangan izin hanya akan memperpanjang siklus pelanggaran yang sudah ada. Selain itu, perizinan di sektor nikel juga harus mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan daerah secara keseluruhan.
Akhirnya, carut-marut perizinan ini hanya bisa diselesaikan dengan adanya kemauan politik untuk menata ulang kewenangan antara pusat dan daerah. Untuk mengantisipasi isu perizinan antara aktivitas pertambangan dan industri pertambangan ini semakin besar, maka pemerintah harus segera mencari solusinya. Pemerintah daerah mengharapkan adanya dukungan hukum dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang selama ini merugikan daerah dan masyarakat lokal. Langkah ini ditujukan untuk menyatukan dan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan mengatasi tumpang tindih aturan yang selama ini menghambat. Fokus pembahasan harus mengenai lembaga mana yang akan menjadi koordinator utama. Hal ini dianggap penting untuk segera diimplementasikan mengingat tidak akomodatifnya kebijakan akan berdampak langsung pada banyak sekali aspek. Hanya dengan sistem perizinan yang transparan dan akuntabel, industri nikel dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
88 Disampaikan oleh Pemkab Morowali, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
89 Disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
90 Disampaikan oleh Pemkab Morowali Utara, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
D. Mekanisme Pengawasan terhadap Aspek Ketenagakerjaan dan Lingkungan
Sektor nikel, dengan segala kepentingan ekonomi dan politiknya, menuntut pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap norma yang berlaku di lapangan. Namun, realitas pengawasan di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok. Mekanisme pengawasan terhadap sektor industri nikel di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan antara jumlah pengawas dan luasnya area yang diawasi. Misalnya, dalam substansi aktivitas industri saat ini, hanya tersedia sekitar 600 hingga 1.000 inspektur tambang untuk mengawasi lebih dari 4.000 lokasi tambang di seluruh Indonesia.93
Kondisi di tingkat kabupaten lebih memprihatinkan. Menurut Pemerintah Kabupaten Morowali, misalnya, fungsi pengawasan ketenagakerjaan sangat terbatas karena hanya tersedia 5 orang pengawas bersertifikasi untuk memantau sekitar 100.000 pekerja di wilayahnya yang menyebabkan pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin dan cenderung bersifat reaktif hanya saat terjadi insiden besar.94 Hal yang sama terjadi pada aspek pengawasan lingkungan hidup, di mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat hanya memiliki 5 orang pengawas lingkungan yang tersertifikasi untuk mengawasi puluhan perusahaan aktif, yang mengakibatkan pemantauan terhadap komitmen AMDAL perusahaan sering kali jauh dari kenyataan di lapangan, di mana banyak perusahaan tidak taat terhadap regulasi lingkungan yang ada.95
Ketimpangan ini membuat pengawasan harus dijalankan dengan metode selfassessment, yang justru menjadi hambatan utama dalam pengawasan pelaksanaan aktivitas industri. Hal ini karena berpotensi melahirkan klaim sepihak oleh perusahaan yang membuat pengawasan dari pihak eksternal menjadi sangat terbatas dan sulit untuk dilakukan dalam menyentuh substansi pelanggaran yang sebenarnya. Instrumen penilaian dilakukan tanpa verifikasi independen sehingga adanya indikasi hasil penilaian tidak mencerminkan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Untuk merespons kemungkinan klaim tersebut, keterbukaan data dalam sektor pertambangan dan pemurnian nikel menjadi indikator utama untuk melihat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku serta nilai dan prinsip HAM. Hal ini penting karena setiap kebijakan di sektor mineral dan batu bara memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat dan pekerja.
91 Ibid.
92 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
93 Disampaikan oleh Kementerian ESDM, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi"; dan disampaikan juga oleh Kemenko Bidang Perekonomian, "Pada Diskusi Kelompok
Pengawasan Aspek Ketenagakerjaan
Guna memperkuat proses pengawasan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa setiap perusahaan diwajibkan memiliki auditor internal untuk melakukan audit tahunan sebagai upaya meminimalisasi insiden kecelakaan dan penyakit kerja. Selain itu, pada aspek preventif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menambahkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan medical check-up (MCU) bagi seluruh tenaga kerja baru dan seluruh tenaga kerja setiap tahun, di mana tingkat kepatuhan mengenai mekanisme MCU saat ini mencapai 90%.
Namun ironisnya, tingginya angka kepatuhan administratif dan langkah preventif yang diklaim tersebut sering kali tidak terwujud di lapangan. Kesenjangan antara regulasi di atas kertas dan praktik keseharian justru mengindikasikan bahwa instrumen audit internal maupun pemenuhan syarat medis kerap kali hanya berhenti sebagai formalitas pelaporan belaka, tanpa mampu membendung tingginya risiko fatalitas yang menimpa pekerja.
Beberapa kecelakaan di tempat kerja masih tercatat dalam data klaim kecelakaan kerja. Secara nasional, tercatat sebanyak 11.641 klaim kecelakaan kerja di sektor nikel dengan total kerugian mencapai Rp80,07 triliun.96 Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat 96 kasus kecelakaan kerja di Sulawesi Tengah dan 38 kasus di Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan aktivitas industri ini. Khusus di wilayah Morowali, terdapat 562 klaim dengan kerugian sekitar Rp5 miliar, dengan rata-rata kecelakaan mencapai 80 kasus setiap bulan.97
Selain itu, di Morowali tercatat sejak 2023 hingga Mei 2025 telah terjadi 43 kasus buruh yang meninggal dunia karena berbagai insiden kecelakaan kerja, mulai dari ledakan tungku, kecelakaan listrik, kebakaran, kelelahan ekstrem, tailing jebol, hingga tekanan untuk mengejar target produksi yang tidak manusiawi98. Kondisi serupa juga ditemukan di Kawasan industri pemurnian nikel di wilayah Weda Maluku Utara, dimana insiden kecelakaan kerja juga kerap terjadi di Kawasan industri ini. Dari laporan yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), selama 2022, telah terjadi 61 insiden K3 di kawasan industri tersebut, yang menyebabkan 26 korban tewas, serta luka berat dan ringan untuk sisanya99
Tingginya risiko dan berbagai insiden kecelakaan kerja juga terjadi di kawasan industri pemurnian nikel lainnya, seperti di wilayah Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Data yang dihimpun oleh Trend Asia melalui penelusuran sumber terbuka dari pemberitaan media daring menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2020-2022 terjadi sedikitnya 8 insiden kecelakaan kerja di kawasan industri tersebut, dengan 5 korban meninggal dunia, 3 orang terluka, serta 2 diduga bunuh diri100. Bahkan, belum genap enam bulan setelah tahun 2022 berakhir, tepatnya pada Januari 2023, kembali terjadi kecelakaan kerja yakni kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja101. Sehingga berdasarkan kompilasi data tersebut, kasus ini menambah jumlah kecelakaan kerja di kawasan industri tersebut dengan jumlah 9 kecelakaan kerja dan korban meninggal dunia mencapai 6 orang102.
Selain temuan dari ketiga wilayah tersebut, terdapat juga temuan-temuan dalam konteks yang luas mengenai gambaran seberapa banyak jumlah kecelakaan kerja di kawasan industri pemurnian nikel dalam skala nasional. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang periode tahun 2019-2025 tercatat 104 kasus kecelakaan kerja di kawasan industri pemurnian nikel. Dari total kejadian kecelakaan kerja tersebut, tercatat sebanyak 107 pekerja yang meninggal dunia dan 105 lainnya mengalami cedera ringan hingga berat103
Tingginya jumlah kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh/pekerja di kawasan industri pemurnian nikel ini menunjukkan bahwa masih rendahnya implementasi kebijakan K3 oleh pelaku usaha yang mengakibatkan besarnya risiko keselamatan kerja yang dihadapi tenaga kerja di sektor tersebut. Melihat masih rendahnya implementasi keselamatan kerja di sektor pemurnian nikel maka terlihat bahwa gencarnya agenda transisi energi belum dilengkapi dengan persiapan yang matang, terutama dalam hal proses produksi. Padahal, kondisi kerja yang aman, selamat, dan sehat merupakan hak bagi semua pekerja, termasuk para buruh yang bekerja di sektor pertambangan dan pemurnian nikel ini.
Aspek ketenagakerjaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam sektor pertambangan adalah jaminan bagi hak pekerja perempuan dari ancaman diskriminasi dan kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan. Secara global, menurut "Briefing: Understanding Gender-Based Violence in Critical Mineral Mining" tahun 2025 oleh International Institute for Environment and Development (IlED), perempuan mengisi 15% posisi pada sektor pertambangan104. Sementara, secara nasional, hal ini seirama dengan data Komnas Perempuan (2022) yang mencatat, di kawasan industri seperti Morowali dan Konawe, kekerasan seksual meningkat drastis105. Realitas ini dipertegas oleh laporan oleh Project Multatuli yang mengungkapkan bahwa para pekerja perempuan di industri nikel tengah menghadapi 'mimpi buruk berupa perampasan hak secara berlapis106. Fasilitas pelindungan terhadap pekerja perempuan belum memadai sehingga menempatkan perempuan dalam kerentanan ganda. Mereka tidak hanya kerap diabaikan hak-hak dasarnya sebagai pekerja, seperti hak atas kesehatan reproduksi dan keamanan kerja, melainkan juga menjadi target empuk pelecehan serta kekerasan seksual. Lemahnya pengawasan, minimnya mekanisme pengaduan yang berpihak pada korban, serta ketimpangan relasi kuasa di lingkungan perusahaan pada akhirnya mengukuhkan sistem kerja yang eksploitatif dan tidak aman bagi perempuan.
Tidak hanya pekerja lokal, pengawasan terhadap TKA juga dilakukan. Pengawasan ini, menurut Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan untuk memastikan mereka bekerja sesuai izin, tidak merangkap jabatan, serta tidak menduduki jabatan personalia atau K3. Selain itu, TKA juga diwajibkan mengikuti pelatihan bahasa Indonesia untuk mempermudah transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Namun, di beberapa lokasi, menurut keterangan beberapa pekerja lokal, pengawas K3 justru berasal dari Tiongkok, yang sering kali mengalami hambatan komunikasi dengan pekerja lokal.
Pada sisi prosedur hukum formal, dapat dilihat adanya ketidakseimbangan jumlah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang tersedia dan mudah diakses oleh seluruh pekerja dengan jumlah perusahaan yang ada di suatu wilayah. Kondisi ini membuat banyak kasus pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan tidak diuji melalui hukum yang memadai di meja hijau. Padahal, penggunaan litigasi strategis menjadi sangat penting untuk mendorong perubahan struktural karena mampu mengidentifikasi pola pelanggaran yang sistematis. Melalui prosedur ini, keputusan-keputusan berkekuatan hukum yang kuat dapat dibangun untuk memperkuat hak-hak dasar para pekerja, khususnya pada sektor industri.
Menghadapi keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di lapangan, Kementerian Ketenagakerjaan merombak pendekatan inspeksinya dengan mendorong sistem kepatuhan mandiri dari pihak perusahaan (self-assessment). Transformasi metode pengawasan inilah yang kemudian diwujudkan melalui instrumen bernama Norma 100.
Norma 100 adalah metode pemeriksaan norma ketenagakerjaan secara virtual berbasis jaringan atau formulir elektronik dengan mengisi Daftar Periksa yang dilakukan secara mandiri oleh perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja untuk kemudian diverifikasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan guna menilai tingkat penerapan norma ketenagakerjaan pada perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.107 Adanya Norma 100 mengubah kedudukan perusahaan yang semula sebatas sebagai objek yang diperiksa, menjadi subjek yang bertanggung jawab secara penuh dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan tingkat pemenuhan norma ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional yang berlangsung secara internal di dalam operasi perusahaan sehari-hari.
Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
94 Disampaikan oleh Pemkab Morowali, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
95 Disampaikan oleh Pemkab Morowali Utara, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
96 Disampaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
97 Disampaikan oleh Pemkab Morowali Utara, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
98 Sarjan Lahay. 2025. Pekerja Tewas di Kawasan Industri Nikel PT IMIP Terus Terjadi. Mongabay. https://mongabay.co.id/2025/05/19/pekerja-tewas-di-kawasan-industri-nikel-pt-imip-terus-terjadi/ Diakses pada 13 Agustus 2025.
99 JATAM. 2024. Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi. https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera. Diakses pada 15 Agustus 2025.
100 Trend Asia. 2023. Kecelakaan Kerja di PT GNI: Pengabaian dan Pelanggaran Kemanusiaan di Kawasan Industri Nikel Indonesia. https://trendasia.org/kecelakaan-kerja-di-pt-gni-pengabaian-danpelanggaran-kemanusiaan-di-kawasan-industri-nikel-indonesia/. Diakses pada 20 Januari 2026.
101 Trend Asia. 2023. Kecelakaan Kerja Kembali Terjadi dan Memakan Korban Jiwa, Akankah Luhut Menutup PT GNI?. https://trendasia.org/kecelakaan-kerja-kembali-terjadi-dan-memakan-korban-jiwaakankah-luhut-menutup-pt-gni/. Diakses pada 20 Januari 2026.
102 Ibid.
103 TEMPO. 2025. Kemnaker Catat 105 Pekerja Nikel Tewas Akibat Kecelakaan Kerja. https://www.tempo.co/ekonomi/kemnaker-catat-105-pekerja-nikel-tewas-akibat-kecelakaan-kerja- 2085890. Diakses pada 20 Januari 2026.
104 Buxton Abbi. 2025Intemational Institute for Environment and Development (IIED) Briefing: Violence in Critical Mineral Understanding Gender-Based Mining. https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/2025-03/22610iied.pdf. Diakses pada 24 Februari2026.
105 Donna Exsanti Charinda. 2025. Opini: Kepastian Hukum bagi Perempuan di Tapak Tambang. https://rumahkitab.com/kepastian-hukum-bagi-perempuan-di-tapak-tambang/. Diakses pada 24 Februari 2026.
106 Adi Renalfi dan Yuli Z. 2025. Mimpi Buruk Pekerja Perempuan di Industri Nikel: Alami Perampasan Hak Berlapis, Rentan Kekerasan Seksual. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/mimpi-burukpekerja-perempuan-di-industri-nikel-alami-perampasan-hak-berlapis-rentan-kekerasan-seksual/. Diakses pada 24 Februari 2026.
Pengawasan Aspek Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai sebuah program untuk menilai ketaatan para perusahaan terhadap regulasi di bidang lingkungan hidup, yang disebut dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper), yang dimulai sejak tahun 2005. Adanya Proper merupakan sebuah tindak lanjut dari kewajiban negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan guna menjamin hak dasar masyarakat, khususnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat.108
Dalam Proper, secara substansial teknis penilaiannya dilakukan terhadap 2 (dua) pilar utama, yaitu:
a. Kinerja Ketaatan (Compliance)109
Penilaian dalam hal ini bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku usaha bahwa kegiatan usahanya telah menaati seluruh ketentuan regulasi di bidang lingkungan hidup. Hasil dari penilaian ini adalah adanya labeling terhadap pelaku usaha berdasarkan warna, sebagai berikut:
1. Hitam, untuk pelaku usaha yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
2. Merah, untuk pelaku usaha yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Biru, untuk pelaku usaha yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam hal ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut, di antaranya: persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian udara, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3, pengelolaan B3, pengelolaan sampah, dan audit lingkungan hidup.
b. Kinerja Melebihi Ketaatan (Beyond Compliance)
Penilaian kinerja yang melebihi ketaatan tidak dilakukan terhadap semua pelaku usaha, melainkan hanya terhadap pelaku usaha dalam Proper yang telah memenuhi kriteria ketaatan. Selain itu, ketentuan yang harus dipenuhi juga termasuk hal-hal berikut:110
1. Menunjukkan penurunan intensitas beban pencemaran dari periode sebelumnya;
2. Tidak ada konflik dengan masyarakat pada saat periode penilaian;
3. Tidak dalam pengenaan sanksi administratif pada saat periode penilaian;
4. Tidak dalam proses pemulihan lahan terkontaminasi pada saat periode penilaian; dan
5. Bagi industri sawit turut berpartisipasi dalam visi mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan bagi bangsa dan negara dengan dibuktikan menjadi anggota asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.
Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja melebihi ketaatan adalah mengenai sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan penilaian daur hidup, penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya, pemberdayaan masyarakat dan tanggap kebencanaan, eko-inovasi, inovasi sosial, serta kepemimpinan sosial. Hasil dari penilaian ini adalah labeling kepada pelaku usaha dengan warna hijau atau emas.
Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada Komnas HAM pada bulan Oktober 2025 lalu, saat ini baru 4 perusahaan sektor nikel yang turut serta pada penilaian Proper, sementara terdapat 9 perusahaan lain yang sedang dievaluasi.111
Warga di sekitar wilayah industri menyatakan sering melaporkan adanya emisi debu yang sangat tebal dan pembuangan limbah batubara ke sungai, namun tindak lanjut dari pihak berwenang sangat minim. Merekajuga menambahkan bahwa transparansi data pemantauan kualitas lingkungan hidup juga masih sulit diakses oleh publik, terutama bagi mereka yang kehidupannya terdampak secara langsung.
Selain itu, pengelolaan limbah B3 juga menjadi titik kritis pengawasan, di mana pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan mewajibkan perusahaan mencatat dan melaporkan setiap pergerakan limbah kepada pihak berwenang.112Namun, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, di lapangan masih ditemukan banyak perusahaan yang belum melakukan pencatatan secara tertib. Untuk menindaklanjuti ketidaktertiban tersebut dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum pada sektor pertambangan dan pemurnian nikel saat ini mengandalkan 3 (tiga) instrumen utama, yaitu:113
a. Instrumen administratif, yang akan diterapkan pada saat terjadi pelanggaran yang sifatnya masih dalam lingkup kemampuan perusahaan.
b. Instrumen perdata, yang akan diterapkan ketika negara terbukti mengalami kerugian materiil akibat aktivitas industri yang dilakukan.
c. Instrumen pidana, yang akan diterapkan apabila insiden telah memakan korban jiwa.
Ketiga instrumen tersebut dapat dikenakan secara bersamaan sekaligus untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada perusahaan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini bergantung pada kapasitas dan kualitas perangkat hukum yang ada. Instrumen tersebut hanya akan menjadi formalitas apabila tidak adanya pengawasan pelaksanaan penegakan hukum yang membawa kegagalan dalam menjamin pelindungan bagi hak-hak masyarakat sekitar sekaligus pekerja di area industri.
Sebagai langkah mitigasi mandiri, untuk menanggulangi permasalahan di sektor lingkungan, secara mandiri, perusahaan telah menyediakan mekanisme mitigasi. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh perusahaan pengelola kawasan industri di Morowali Utara yang mewajibkan perusahaan tenant-nya untuk melakukan pemantauan emisi udara dengan teknologi Continuous Emission Monitoring System (CEMS) dan Electrostatic Precipitator (ESP) yang efektif mengurangi debu hingga 90%.114 Selain itu, juga diterapkan teknologi pemanfaatan gas buang dari proses produksi untuk pembangkit listrik (cogeneration) guna mengurangi emisi langsung.115 Dalam hal pengelolaan lingkungan di kawasan industri, pengelola kawasan bertanggung jawab melakukan pemantauan awal dan dapat menahan aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut jika ditemukan pencemaran yang tidak segera diperbaiki. Namun, tanggung jawab hukum utama tetap berada di tangan perusahaan yang bersangkutan.
107 Lihat Lampiran pada "Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 417 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Pemberian Penghargaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan," 2025.
108 Lihat Pasal 28H "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; dan Konsideran "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
109 Lihat Pasal 34 Ayat (2) huruf a - b "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program PenilaianPeringkat KinerjaPerusahaan dalam PengelolaanLingkungan Hidup,"2025.
110 Lihat Pasal 24 ibid.
111 Disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi."
112 Ibid.
113 Ibid.
114 Disampaikan oleh Salah Satu Perusahaan Pengelola Kawasan, "Pada Pertemuan Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan,"2025.
115 Ibid.
A. Dampak Pertambangan Nikel terhadap HAM
Analisis terhadap dampak industri pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka tata kelola pertambangan yang berbasis HAM. Di era modern ini, perusahaan ditempatkan sebagai aktor non negara yang turut berpartisipasi dalam upaya penghormatan HAM, khususnya dalam memastikan kegiatan usahanya tidak menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran HAM.
Kerangka TSL bertindak sebagai mekanisme tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Di mana, TSL mewajibkan perusahaan mengintegrasikan standar etika, sosial, dan lingkungan ke dalam setiap rantai operasionalnya. Secara global, landasan utama yang harus dipatuhi adalah UNGPs yang menetapkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu: (1) kewajiban negara untuk melindungi, (2) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati melalui uji tuntas HAM, dan (3) akses terhadap pemulihan. Hasil temuan Tim menunjukkan bahwa penetrasi substansi TSL masih sangat lemah sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), yaitu sebagai berikut:
1. Ketidakstabilan Ekonomi dan Sosial
Kebijakan di bidang nikel memicu pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak stabil dan mengalami trend jangka panjang yang menurun setelah 5 (lima) tahun pertama beroperasi. Fenomena ini membuktikan bahwa TSL yang buruk menciptakan pertumbuhan yang rapuh (fragile growth).
2. Kerusakan Daya Dukung Lahan
Penurunan ekonomi diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan daya dukung lahan dan mengurangi produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mana merupakan mata pencaharian utama masyarakat lokal.
3. Tekanan Sosial dan Infrastruktur
Populasi yang melonjak secara drastis berbanding lurus dengan melonjaknya limbah rumah tangga yang dihasilkan. Populasi dan limbah rumah tangga yang bertambah di sekitar kawasan industri tanpa diimbangi oleh kapasitas wilayah telah menekan infrastruktur dasar dan layanan publik yang ada. Hal ini merupakan pelanggaran HAM secara tidak langsung terhadap hak masyarakat lokal atas kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, ruang hidup, dan lingkungan yang baik dan layak. Kegagalan ini merupakan manifestasi dari TSL yang gagal mengantisipasi dampak kumulatif dan jangka panjang.
Proper yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup merupakan instrumen formal negara untuk mengukur ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Pencapaian peringkat hijau dan peringkat emas erat hubungannya dengan praktik tata kelola yang melampaui kepatuhan (beyond compliance). Secara normatif, Proper berfungsi sebagai jaminan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini diperkuat dengan kriteria penilaian yang cukup ketat, salah satunya adalah "tidak adanya konflik dengan masyarakat" pada formulir penilaiannya. Ketiadaan konflik sosial ini secara langsung mencerminkan minimnya dampak negatif yang dialami masyarakat akibat operasi perusahaan. Namun, berdasarkan temuan Tim, ditemukan beberapa kesenjangan, di antaranya:
1. Rendahnya Komitmen Para Perusahaan
Hanya sebagian perusahaan nikel yang menjalani penilaian Proper secara penuh dan hasil sementara menunjukkan puluhan perusahaan berada pada peringkat merah, bahkan ada beberapa yang hitam. Peringkat hitam ini mengindikasikan ketidakpatuhan total terhadap regulasi lingkungan dasar.
2. Gagalnya Implementasi AMDAL
Banyaknya perusahaan ditemukan tidak memahami kewajiban lingkungan sehingga komitmen yang tercantum dalam AMDAL seringkali tidak dilaksanakan. Kegagalan ini menyebabkan deforestasi masif, pencemaran sungai, dan memburuknya indeks kualitas air dan udara di sekitar lokasi pertambangan dan smelter. Kegagalan Proper dalam mengukur komitmen para perusahaan menempatkan masyarakat dalam risiko permanen terhadap kesehatan dan lingkungan hidup mereka.
Di samping Proper, juga terdapat Norma 100 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan K3 dalam sektor pertambangan. Norma ini mengukur kepatuhan melalui pendekatan selfassessment. Beberapa hal yang Tim kritisi mengenai program ini jika dipadankan dengan temuan Tim adalah sebagai berikut:
1. Risiko Label-Hunting
Metode self-assessment dalam Norma 100 rentan mengalihkan fokus dari upaya nyata perlindungan pekerja menjadi sekadar "perburuan" label demi citra kepatuhan yang baik dalam peringkat yang akan disebarluaskan kepada publik.
2. Pelanggaran Hak Ketenagakerjaan
Temuan Tim menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang komprehensif, hal tersebut mencakup:
a. Penahanan dokumen asli, seperti ijazah, paspor, atau sertifikat oleh perusahaan;
b. Ketimpangan upah antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing serta masalah pembayaran upah yang memicu konflik di antara para pekerja sebagai bentuk ketidaksetaraan;
c. Beban shift kerja panjang (hingga lebih dari 12 jam) dan lembur tinggi sebagai bentuk eksploitasi pekerja;
d. Kondisi kerja di smelter yang sangat berat, paparan debu, uap beracun, dan panas ekstrem yang mengancam kesehatan pernapasan;
e. Minimnya alat pelindung diri bentuk minimnya perlindungan keselamatan dan keamanan kerja yang meningkatkan resiko kecelakaan kerja; serta
f. Prosedur keselamatan yang dipangkas untuk mengejar target sehingga meningkatkan risiko kesehatan dalam jangka panjang.
3. Kesenjangan Pengawasan
Adanya kesenjangan antara jumlah pengawas dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Hal ini membawa dampak pada banyaknya kasus yang tidak terpantau, yang meningkatkan risiko pada metode self-assessment dan berujung pada ketidakpatuhan pada realitasnya. Selain itu, ketidakseimbangan ini juga menyebabkan pengawasan lapangan menjadi tidak maksimal, terutama terkait keselamatan kerja dan lingkungan. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi pilar utama UNGPs, yaitu kewajiban negara untuk melindungi.
Dalam hal penegakan hukum, baik program Proper dan Norma 100 memiliki pengaturan yang komprehensif substansinya secara normatif. Namun, dalam penerapannya, khususnya di sektor nikel, terdapat beberapa tantangan struktural yang melemahkan program-program tersebut, seperti:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Hal Pengawasan
Jumlah Inspektur Tambang dan Pengawas Lingkungan Hidup yang bersertifikasi tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebar dalam monitoring.
2. Ketiadaan Sanksi Tegas
Baik dalam Proper maupun Norma 100, belum ada sanksi tegas yang berlaku atas ketidakpatuhannya. Ketiadaan sanksi yang tegas ini membuat pelaku usaha tidak merasakan tekanan untuk patuh sehingga memungkinkan pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan K3 terus terjadi secara kontinu.
3. Kesenjangan Pengawasan Pusat dan Daerah
Terdapat kesenjangan dalam pengawasan oleh pusat dan daerah karena restrukturisasi kewenangan yang dinamis. Pembagian kewenangan terhadap pengawasan pun dianggap rancu karena pada realitasnya pengawasan yang sudah diatur oleh peraturan terbaru pun tidak berjalan secara efektif. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif.
Penegakan hukum yang tidak berjalan secara kuat justru memicu permasalahan lain yang lebih serius. Pengawasan yang lemah dan celah administrasi yang lebar banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak berniat baik untuk melakukan aktivitas secara ilegal. Aktivitas ini beroperasi di luar kerangka regulasi yang mana dampak dari aktivitasnya akan memperparah kerusakan lingkungan dan menciptakan konflik sosial yang luas tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan sesuai dengan regulasi.
Selain itu, terkait hak-hak pekerja perempuan, di sektor pertambangan yang didominasi oleh laki-laki membawa risiko yang sangat tinggi terhadap diskriminasi dan kekerasan seksual untuk terjadi. Berdasarkan temuan Tim, dilaporkan terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh pekerja perempuan. Isu krusial dalam hal penghormatan HAM adalah mengenai mekanisme pelaporan dan pelindungan yang belum optimal dan jelas diatur dalam suatu regulasi mengikat. Kekerasan seksual sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak, khususnya hak pekerja wanita, yang menyerang martabat dan integritas tubuh seseorang. Sehingga, ketiadaan pelindungan yang memadai menunjukkan kegagalan negara dan perusahaan itu sendiri dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan inklusif. Ketiadaan pelindungan yang memadai serta aktivitas ilegal pada sektor ini yang dilakukan secara masif, pada akhirnya membawa dampak pada rapuhnya fondasi ekonomi di tingkat lokal. Keuntungan yang dibawa oleh aktivitas industri ini bagi negara tidak akan secara berkelanjutan dirasakan oleh masyarakat sekitar dan hanya akan dinikmati oleh pelaku usaha pada akhirnya. Kondisi ini juga diperparah dengan ketergantungan pada harga nikel yang sangat fluktuatif.
Selain pemenuhan, pilar lain yang tidak kalah penting yang diatur oleh UNGPs adalah adanya akses terhadap pemulihan (remedy). Akses ini menjadi indikator utama dalam tata kelola yang berbasis HAM. Pemulihan dalam konteks tulisan ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pemulihan bagi korban individu dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, yang dapat dituliskan sebagai berikut
1. Pemulihan bagi Korban Individu
Yang termasuk korban individu dalam konteks pertambangan dan pemurnian nikel adalah pekerja dan masyarakat. Dalam mengakses terhadap pemulihan itu sendiri, korban dapat mengajukannya melalui mekanisme yudisial atau non-yudisial. Mekanisme yudisial berarti melalui pengadilan, sementara mekanisme non-yudisial berarti melalui pengaduan internal kepada perusahaan yang menyebabkan pelanggaran HAM , mediasi, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Bentuk pemulihan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan adalah restitusi (pengembalian kondisi semula), kompensasi (ganti rugi secara finansial), rehabilitasi (pemulihan aspek fisik dan psikologis), dan/atau jaminan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama (perubahan kebijakan perusahaan untuk mencegah kejadian serupa). Namun, dalam pemenuhan pemulihan ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti:
a. Akses Keadilan Melalui Yudisial yang Terbatas
1. Kesenjangan Geografis
Di mana terjadi perbandingan yang tidak rasional antara jumlah pengadilan hubungan industrial dengan jumlah serta persebaran perkara hubungan industrial yang terjadi. Hal ini karena jumlah jumlah pengadilan hubungan industrial yang terbatas dan terpusat hanya di ibu kota provinsi sehingga menyebabkan banyak kasus kecelakaan kerja, sengketa upah, dan konflik ketenagakerjaan tidak diuji dan diperiksa melalui mekanisme yudisial karena kendala jarak, biaya, dan waktu. Kondisi ini merampas hak pekerja untuk mendapatkan putusan hukum yang adil
2. Kelemahan Penegakan Hukum Pidana
Sering kali proses hukum pidana terhenti di tingkat penyidikan atau tidak menghasilkan efek jera yang cukup bagi perusahaan, baik secara kelembagaan maupun jajaran personil manajemennya yang lalai dalam tata kelola K3 itu sendiri. Sehingga para korban tidak cukup dipulihkan hak-haknya ketika menghadapi pelanggaran yang terjadi terhadap dirinya.
b. Ketiadaan Ruang Dialog Aman pada Mekanisme Non Yudisial
1. Lingkungan Represif
Lingkungan kerja di kawasan industri pertambangan dan pemurnian nikel sering kali berjalan secara represif dengan tidak menerima kritik dan masukan baik dari pihak internal (pekerja) maupun eksternal. Hal ini memicu tidak adanya ruang dialog yang aman bagi para korban individu terdampak yang membawa pada lambatnya penyelesaian konflik sosial dan ketenagakerjaan itu sendiri.
2. Mekanisme Pengaduan Tidak Efektif
Mekanisme pengaduan yang tersedia pada internal perusahaan sering kali bias dan lambat dalam menangani dan menindaklanjuti aduan yang diterima. Hal ini membuat korban individu seringkali memilih diam karena tidak melihat adanya harapan untuk dipenuhi haknya sebagai korban. Seperti temuan Tim di lapangan mengenai dugaan kasus pelecehan seksual, di mana seharusnya korban mendapatkan mekanisme pengaduan yang kerahasiaannya terjamin dan didukung dengan penanganan profesional dalam aspek psikologis dan/atau hukum. Terlebih seharusnya perusahaan mengenakan sanksi tegas bagi pelaku. Kegagalan penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif ini merupakan kegagalan perusahaan dalam menghormati hak korban terhadap akses pemulihannya.
3. Minimnya Eksistensi Mediasi Independen
Melihat tidak efektifnya mekanisme pengaduan internal yang dijalankan oleh perusahaan, maka diperlukan intervensi lembaga non-yudisial yang benarbenar independen dan kredibel untuk melakukan mediasi antara perusahaan dengan korban dalam upaya penyelesaian konflik guna mencapai pemulihan yang berpihak pada pemenuhan hak korban, bukan sekadar kepentingan bisnis. Salah satu mediasi independen yang dapat diakses oleh korban adalah Komnas HAM. Namun, keluaran dari mediasi yang dilakukan Komnas HAM, atau lembaga independen lain, sering kali tidak dijalankan dengan konsekuensi hukum yang mengikat. Menyikapi hal tersebut, maka perlu juga untuk melakukan restrukturisasi hukum dalam memberikan legitimasi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan lembaga independen lain yang berwenang melakukan mediasi.
Masalah utama yang dihadapi pekerja adalah keselamatan kerja. Ancaman keselamatan kerja pada sektor industri ini sangat tinggi, terutama pada unit operasional yang membutuhkan suhu sangat tinggi. Prosedur pendinginan tungku yang ideal sering kali harus dipangkas berkali-kali lipat demi mengejar target produksi yang ambisius. Maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melakukan pengabaian standar keamanan secara langsung dengan meningkatkan risiko ledakan dan munculnya kecelakaan kerja yang fatal. Ketiadaan perlindungan yang memadai ini menegaskan bahwa orientasi keuntungan ekonomi masih jauh lebih diutamakan daripada keselamatan pekerja yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan operasional perusahaan. Pemulihan bagi korban kecelakaan kerja di industri nikel adalah hak asasi yang harus dipenuhi. Tantangan besar di area industri ini yang ditemukan Tim juga 2 (dua) klinik bagi 90.000 pekerja. Klinik yang ada tersebut hanya menangani cedera ringan. Pekerja yang mengalami luka berat terpaksa harus dirujuk ke RSUD dengan sarana yang lebih lengkap. Penanganan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan berpotensi menghambat pertolongan medis yang cepat. Hal ini diperparah dengan adanya hambatan akses kepada jaminan kesehatan, dalam bentuk BPJS, oleh pekerja karena prosedur administratif perusahaan yang mewajibkan adanya izin tertulis sebelum menjalankan perawatan kesehatan. Kondisi ini menempatkan pekerja dalam posisi rentan karena hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan oleh kebijakan internal perusahaan.
Selain itu, Tim juga menemukan adanya dugaan penggunaan TKA tanpa proses hukum yang tepat. Hal ini melanggar prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Menurut informasi yang diterima, banyak TKA mengisi posisi manajerial hingga teknis yang dilarang aturan nasional dengan verifikasi kualifikasi pada proses rekrutmen yang tidak transparan. Permasalahan ini diperparah dengan permasalahan sosial yang timbul di antara TKA dan pekerja lokal. Hal ini karena adanya jarak kesejahteraan yang mencederai prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat pekerja, terutama pekerja lokal. Pada praktiknya, TKA sering kali mendapatkan dan menikmati fasilitas eksklusif yang disediakan oleh perusahaan, seperti tempat tinggal dengan sarana dan prasarana memadai serta asupan makanan bernutrisi tinggi. Namun, sebaliknya, pekerja lokal harus menyewa rumah secara mandiri di permukiman sekitar area industri dan mendapatkan asupan makanan secukupnya. Perbedaan perlakuan ini memicu kecemburuan sosial bagi pekerja lokal. Selain ketimpangan fasilitas, hak pekerja lokal untuk berserikat juga kerap terhambat. Para pekerja harus menghadapi beragam bentuk intimidasi sistematis ketika mereka terlalu vokal dalam menyuarakan hak mereka. Praktik-praktik intimidasi ini tidak selalu dieksekusi secara langsung dan dalam bentuk kekerasan, namun bisa berupa ancaman pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja sepihak. Praktik ini secara langsung mencederai praktik kebebasan berpendapat dan berserikat para pekerja serta terciptanya kecenderungan untuk membungkam suara pekerja.
Aspek pelindungan terhadap pemenuhan hak kelompok rentan, misalnya para pekerja perempuan, masih jauh untuk memenuhi standar lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Hal ini karena minimnya mekanisme pelindungan yang dilengkapi dengan sistem pelaporan yang jelas dan aman bagi pekerja perempuan. Di sektor industri ini, perempuan menghadapi banyak risiko diskriminasi yang sifatnya berlapis, mulai dari kendala untuk menjalankan ekspresi keagamaan hingga pengaturan jam kerja yang memberlakukan sistem shift malam tanpa dukungan fasilitas transportasi yang memadai. Hal ini membawa pada ancaman nyata berupa kekerasan seksual di lingkungan kerja. Posisi pekerja perempuan pada sektor ini sebenarnya sudah lemah karena adanya ketimpangan komposisi gender yang sangat signifikan sehingga adanya kecenderungan normalisasi perilaku intimidatif, tanpa dukungan mekanisme pengaduan internal perusahaan yang tidak mampu mengakomodasi hak korban. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menyediakan ruang dialog yang aman dan prosedur advokasi yang inklusif. Situasi ini mengindikasikan bahwa penghormatan terhadap HAM dalam industri ini masih sering kali dikalahkan oleh prioritas mengejar target investasi semata. Hal tersebut diperparah dengan kebijakan yang tidak sensitif terhadap isu gender serta pengawasan yang longgar. Jika hal ini terus dipraktikkan, pertumbuhan ekonomi pada sektor ini akan terus meningkat dengan mengesampingkan hak-hak kelompok rentan dalam risiko diskriminasi yang besar.
2. Mekanisme Pemulihan terhadap Lingkungan Hidup
Dari sisi ekologis, narasi nikel sebagai "solusi atas transisi energi bersih" justru berbenturan keras dengan fakta bahwa kerusakan lingkungan masih masif ditemukan di wilayah hulu akibat metode open pit mining. Deforestasi di wilayah Sulawesi, Halmahera, dan Papua meningkat tajam dalam kurun waktu 2016-2023. Hal ini mengikis kemampuan tanah dalam fungsi resapan air yang dapat memicu banjir serta pencemaran sungai pada masa yang akan datang. Selain itu, pencemaran sungai yang kini telah berubah warna akibat sedimentasi limbah industri. Penurunan daya serap lahan serta memburuknya kualitas air membuat aktivitas produktif warga tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini menunjukkan kontradiksi yang nyata di mana upaya menurunkan emisi global justru harus ditukar dengan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Proses pemurnian nikel menghasilkan limbah B3 dalam jumlah yang sangat besar, yaitu mencapai 47 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi produksi yang rendah telah menyebabkan beban lingkungan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan prosedur pemulihan yang matang.
Pemulihan terhadap lingkungan hidup pasca dilakukan pertambangan dan pemurnian nikel bersifat wajib dan mengikat bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas tersebut. Selain itu, pemulihan ini juga harus dilakukan secara progresif sepanjang pelaku usaha masih melakukan aktivitas usahanya di wilayah tersebut. Pasal 54 Ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.116 Pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,117 yang dapat dirincikan sebagai berikut:
a. Remediasi, yaitu upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.118
b. Rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 119
c. Restorasi, yaitu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 120
Selain memenuhi kewajiban pemulihan terhadap lingkungan hidup, perusahaan juga harus menjamin bahwa pemulihan yang dilakukannya dilakukan secara berlanjut.
Agenda pemulihan dituangkan dalam rencana pemulihan yang disetujui oleh pemerintah, melalui Menteri Lingkungan Hidup. Persetujuan ini dilakukan agar dapat diawasi secara ketat dan mencegah klaim sepihak dari perusahaan terkait pelaksanaan pemulihan terhadap lingkungan hidup.
Di samping jaminan pemulihan yang dilakukan secara berkelanjutan, perusahaan juga wajib untuk menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Hal ini sejalan dengan regulasi pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU PMB) beserta aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (PP RPT) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 7/2014). Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi,121 yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.122 Sementara itu, jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang,123 yang dimaksud dengan kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.124 Instrumen ini merupakan instrumen terpenting di mana terdapat mekanisme yang mewajibkan perusahaan untuk membiayai reklamasi dan kegiatan pemulihan pascatambang. Jaminan ini bersifat wajib dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan reklamasi atau kegiatan pascatambang saja, dengan teknis pencairan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biaya pemulihan tidak menjadi beban APBN atau APBD apabila suatu waktu perusahaan mengalami kebangkrutan atau menghilang setelah sumber daya yang dipakai habis.
Jika dipadupadankan antara mekanisme pemulihan dengan aktivitas industri pertambangan dan pemurnian nikel, maka pemulihan harus berfokus pada beberapa aspek tertentu, terutama dalam hal penyesuaian dengan lokasi geografis. Hal ini karena kebanyakan aktivitas industri ini dilakukan di daerah pesisir dan dekat dengan aliran sungai. Maka dari itu, pemulihan di sektor industri pertambangan dan pemurnian nikel harus berfokus pada hal berikut:
a. Pemulihan daerah pesisir, yaitu dengan memperbaiki terumbu karang dan ekosistem mangrove yang rusak akibat sedimentasi yang muncul dari aktivitas pertambangan.
b. Pemulihan daerah aliran sungai, yaitu dengan mengembalikan fungsi hidrologis dan membersihkan endapan lumpur tambang yang menutup aliran sungai.
c. Pemulihan kualitas tanah yang digunakan dan/atau terdampak dari kontaminasi limbah pemurnian nikel sehingga kualitas tanah kembali baik seperti semula.
Secara keseluruhan, kerangka regulasi mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah komprehensif memberikan instrumen-instrumen hukum sebagai pedoman bagi pelaku usaha di industri pertambangan dan pemurnian nikel. Namun, pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih sangat rendah. Selain itu, hal yang menjadi tantangan adalah rendahnya komitmen para pelaku usaha untuk menaatiregulasi-regulasi yang ada. Sehingga terciptalah risiko dampak yang dirasakan oleh individu, kelompok, bahkan lingkungan hidup akibat aktivitas industri.
Kesenjangan antara regulasi komprehensif dengan rendahnya komitmen pelaku usaha tersebut menciptakan dampak nyata yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan dan keselamatan kerja ini akhirnya bermuara pada situasi yang mengkhawatirkan di sekitar area aktivitas industri. Situasi mengkhawatirkan ini tergambar jelas pada krisis kesehatan yang terjadi di area industri nikel, seperti di Bahodopi, Morowali. Kondisi tersebut menjadi potret nyata kegagalan negara dalam memberikan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak dasar di tengah lonjakan populasi yang ekstrem. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas layanan kesehatan tidak lagi mampu mengimbangi beban populasi yang meningkat pesat, dari 42.000 jiwa menjadi sekitar 600.000 jiwa. Selain itu, kehidupan masyarakat juga terdampak akibat polusi udara dari aktivitas smelter yang telah memicu lonjakan kasus ISPA yang mencapai lebih dari 51.000 kasus di Morowali per Januari 2025. Angka ini merupakan angka yang tertinggi di Indonesia dan menunjukkan skala kerusakan lingkungan yang masif.
116 Lihat Pasal 54 Ayat (1) "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
117 Lihat Pasal 54 Ayat (2) ibid.
118 Lihat Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) ibid.
119 Lihat Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) ibid.
120 Lihat Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) ibid.
121 Lihat Pasal 1 Angka 16 Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi," 2014.
122 Lihat Pasal 1 Angka 1 ibid.
123 Lihat Pasal 1 Angka 17 ibid.
124 Lihat Pasal 1 Angka 2 ibid.
B. Mekanisme Akuntabilitas
Kebijakan hilirisasi nikel telah menjadi PSN sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional di tingkat dunia dan meningkatkan nilai tambah komoditi nikel.125 Seluruh kekhususan yang telah disebutkan di atas juga diberlakukan terhadap PSN pada sektor nikel.
Status istimewa tersebut membawa konsekuensi serius pada dinamika sosial dan penegakan hukum di lapangan. Mekanisme perizinan yang berlaku saat ini, khususnya melalui sistem sentralisasi OSS dan kebijakan PSN, membawa dampak signifikan terhadap operasional industri nikel dan upaya pemenuhan HAM. Meskipun bertujuan mempercepat investasi, sistem ini sering kali memangkas wewenang pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan langsung terhadap dampak sosial dan lingkungan di tingkat lokal. Akibatnya, banyak perizinan terbit tanpa melalui verifikasi lapangan yang mendalam, bahkan mencakup wilayah sensitif seperti pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kerusakan ekologis masif. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronannya kebijakan secara horizontal maupun vertikal, yang seharusnya dihindari melalui pengarusutamaan HAM ke dalam seluruh regulasi bisnis. Tanpa pengawasan yang ketat, kemudahan izin hanya akan menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan pekerja di sekitar wilayah tambang.
Implementasi PSN yang memberikan percepatan perizinan dan fleksibilitas tata ruang ini juga sangat erat kaitannya dengan kewajiban utama negara dalam pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Negara seharusnya menjamin bahwa aktivitas ekonomi tidak mengabaikan hak dasar warga negara. Namun, kemudahan administratif yang diberikan justru memicu lonjakan populasi yang drastis. Ketidakseimbangan populasi ini mengakibatkan masyarakat lokal maupun pendatang mengalami kerentanan dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti air bersih, layanan kesehatan, dan ruang hidup yang layak. Fenomena ini menunjukkan adanya indikasi kegagalan negara dalam mengarusutamakan prinsip HAM ke dalam kebijakan hilirisasi nikel. Pembangunan yang bersifat ekspansif dan masif, namun tidak memperhitungkan daya dukung fasilitas, sarana, dan prasarana, maka hanya akan membawa beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah
Status PSN juga memberikan kekuasaan luas bagi aparat keamanan di lokasi industri, yang sayangnya sering kali membuka ruang bagi tindakan represif terhadap masyarakat yang menyuarakan kritik lingkungan. Mekanisme Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) sering kali dimanipulasi hanya untuk memperlancar proyek investasi, sehingga partisipasi bermakna masyarakat adat menjadi terabaikan. Padahal, tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM bersifat independen dan melampaui sekadar kepemilikan dokumen legal dari negara. Integrasi HAM ke dalam strategi bisnis merupakan prasyarat mutlak untuk memitigasi risiko hukum dan reputasi bagi investor maupun pengembang kawasan industri. Oleh karena itu, mekanisme perizinan harus direformasi agar tidak hanya mengejar target investasi, tetapi juga menjamin distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, mekanisme Padiatapa kerap dimanipulasi dan dilakukan tanpa partisipasi yang bermakna dalam perencanaan program PSN ini. Proses yang dilakukan seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif demi melancarkan proyek industri ini, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan pandangan dan ketersediaan mereka yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat, khususnya masyarakat adat, kehilangan akses terhadap tanah dan hutan ulayat mereka tanpa upaya pemulihan hak yang adil dan inklusif. Kondisi ini juga menunjukkan tidak hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap instrumen mengenai kesenjangan antara kepentingan perusahaan dan hak dasar warga negara. Kegagalan implementasi mekanisme Padiatapa secara transparan menunjukkan bahwa masyarakat, beserta kesejahteraannya, belum menjadi prioritas bagi negara. Jika praktik ini terus dilakukan, industri nikel tidak hanya merusak bentang alam, tetapi juga menghancurkan struktur sosial serta identitas budaya yang telah melekat pada masyarakat itu sendiri.
Rusaknya struktur sosial dan identitas budaya tersebut menegaskan bahwa pola yang ada pada industri ekstraktif yang sudah berjalan membutuhkan restrukturisasi total. Kebijakan yang akan diterapkan pada masa yang akan datang harus mampu menempatkan masyarakat dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menyusun strategi bisnis. Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) juga tidak boleh hanya dilaksanakan sebatas seremoni belaka, perlunya arah yang jelas dalam pelaksanaan PPM dalam menjawab masalah struktural yang ada di masyarakat pasca masifnya aktivitas industri. Pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam hal ini karena ekosistem investasi hampir seluruhnya berada pada kontrol pemerintah. Aliran modal yang bergerak di dalam negeri harus mempertimbangkan segala kehidupan yang berjalan di atasnya. Hal ini dapat dimulai dengan inisiasi transparansi yang dilakukan pada setiap rantai pasok agar investasi yang masuk dan berkembang di dalam negeri benarbenar selaras dengan visi dan misi negara mengenai pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
Pada akhirnya, industri nikel nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan hanya dengan memasukkan nilai penghormatan terhadap HAM dalam penyusunan kebijakannya. Transformasi ini sangat krusial dalam memajukan industri yang berkeadilan dengan tidak merenggut kesejahteraan rakyat dan keseimbangan alam. SDA harus dipastikan telah dimanfaatkan sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu dengan tidak membayar kembali dengan hak-hak masyarakat dan lingkungan.
125 Muhammad Choirul Anwar, "Jadi Proyek Strategis Jokowi, Luhut Kebut Hilirisasi Nikel," Cnbcindonesia.com, 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20201123175700-4-204024/jadiproyek-strategis-jokowi-luhut-kebut-hilirisasi-nikel.
C. Mekanisme Pengawasan Lingkungan dan Ketenagakerjaan
Sebagai duty bearer, negara mempunyai tanggung jawab utama yaitu untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga negaranya. Hal ini sejalan dengan bagaimana Pasal 71 UU HAM menyebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.126 Jika dimasukkan ke dalam konteks industri pertambangan dan pemurnian nikel sebagai aktivitas nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena statusnya sebagai PSN, maka kewajiban Pemerintah harus didefinisikan sebagai pengawasan yang efektif terhadap seluruh aktivitas di dalam rantai pasok nikel, terutama dalam hal hilirisasi, dari hulu sampai ke hilirnya.
Pengawasan kuat niscaya akan memastikan aktivitas-aktivitas yang terjadi di atas tanah Indonesia telah selaras dengan regulasi-regulasi yang ada, khususnya dalam aspek lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini berdampak pada tidak terlanggarnya hak-hak warga negara, terutama hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas pekerjaan yang layak, oleh perusahaan sebagai pelaku usaha dalam konteks ini. Beberapa temuan Tim dalam proses pengumpulan data dalam kajian ini menunjukkan adanya beberapa implementasi yang lemah dalam pemenuhan kewajiban pemerintah, dan perusahaan, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara.
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UU HAM.127 Namun, pengawasan terhadap aspek lingkungan dalam aktivitas di lingkungan industri pertambangan dan pemurnian nikel dalam praktiknya berimplikasi hanya sebagai formalitas administrasi.
Dalam temuan Tim, proses pengawasan justru mengarah pada metode 'kunjungan kerja' dengan segala notifikasi yang disampaikan kepada pihak perusahaan. Hal ini berpotensi besar memicu adanya 'pengkondisian' yang dilakukan perusahaan untuk dapat memanipulasi segala praktik yang sebenarnya tidak sesuai dengan regulasi menjadi patuh dan selaras dengan regulasi. Para pengawas tidak dapat melihat bagaimana secara riil operasional aktivitas industri ini berjalan sehari-harinya yang justru terjadi pada sebagian besar waktu sehingga saat mengisi formulir pengawasan pun nilainya tidak dapat dijamin validitasnya. Permasalahan ini mencerminkan adanya kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban melindungi, dimana prosedur pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen utama pelindungan hak warga negara justru dijadikan formalitas administrasi belaka karena adanya kemungkinan pengawas tidak mampu untuk menemukan dan mengidentifikasi permasalahan yang dipicu dari aktivitas industri ini dalam kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.
Selain isu pengawasan sebagai formalitas administrasi belaka, pengawasan juga menghadapi kendala dalam hal personel dan dukungan finansial. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran menjadikan pelaksanaan pengawasan juga tidak dapat dijalankan secara maksimal. Keterbatasan ini menjadi hambatan serius karena skala industri pertambangan dan pemurnian nikel sangat besar, di mana aktivitas ini menuntut adanya peningkatan kapasitas pengawasan yang proporsional, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketika jumlah pengawas berada pada angka yang minimalis, maka frekuensi dan kualitas pemeriksaan secara naluriah akan berkurang pula. Hal ini membuka celah yang lebih besar bagi ketidakpatuhan bagi perusahaan.
Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran ini diperparah dengan adanya mekanisme pengawasan secara dalam jaringan (daring). Hal ini ditunjukkan dengan temuan Tim, di mana adanya tendensi pengawasan reguler dilakukan secara daring terhadap operasional industri pemurnian nikel, sementara pengawasan secara langsung (tatap muka) lebih cenderung dilakukan secara insidental. Artinya, pengawasan secara tatap muka lebih cenderung dilakukan sebagai bentuk respons ketika terjadi suatu kejadian, misalnya kecelakaan kerja. Pengawasan secara daring memang lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, namun tidak cukup memadai untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan aktivitas industri nikel. Pengawasan metode ini justru mengundang risiko tinggi untuk industri ekstraktif yang besar dan masif, di antaranya sebagai berikut:
1. Pengawasan daring hanya mampu melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administratif dan laporan yang dikirim oleh perusahaan kepada pemerintah. Pengawasan daring tidak mampu menangkap pelanggaran substansial yang terjadi atau mungkin terjadi di lapangan, misalnya seperti tumpahan limbah B3, kerusakan infrastruktur, kebisingan yang berlebihan, ataupun kondisi kerja berbahaya lain yang tidak dilaporkan secara jujur oleh perusahaan. Dengan begitu, maka pengawasan daring telah gagal menangkap realitas fisik di lapangan dan menghilangkan esensi verifikasi dan penegakan hukum yang didasarkan pada bukti fisik.
2. Ketergantungan pelaksanaan pengawasan daring pada laporan perusahaan yang berbasis self-assessment meningkatkan risiko manipulasi data, apalagi jika ditambah pendekatan pengawasan melalui daring. Hal ini membuka celah untuk memanipulasi data demi nilai kepatuhan ketika perusahaan mengetahui bahwa pengawasan hanya sebatas penilaian kelengkapan administratif.
3. Tidak dilaksanakannya pengawasan secara tatap muka akan menyebabkan gagalnya pengawasan dalam mengidentifikasi permasalahan HAM sedini mungkin. Permasalahan HAM yang sangat mungkin terjadi di sektor aktivitas industri pertambangan dan pemurnian nikel adalah penumpukan debu nikel atau emisi berbahaya lain yang hanya dapat terdeteksi secara langsung di lapangan. Sehingga, dengan dilakukannya pengawasan secara daring ini, maka hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat tidak terlindungi dan terpenuhi yang berdampak pada kesehatan mereka. Hal ini dibuktikan dengan temuan Tim terkait meningkatnya penderita ISPA yang ada di wilayah aktivitas industri pertambangan dan pemurnian nikel.
Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban pelindungan melalui mekanisme pengawasan lingkungan yang efektif, baik dengan adanya berbagai kekurangan seperti formalitas, keterbatasan sumber daya, maupun pendekatan daring, secara langsung menunjukkan permasalahan dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ketidakterpenuhinya hak tersebut mempengaruhi pemenuhan hak warga negara yang lain. Hal ini karena hak-hak yang seharusnya dinikmati warga negara tidak dapat berdiri sendiri, sebab adanya sifat interdependen, saling terkait, dan tak terpisahkan, atau sering disebut indivisible, yang melekat pada masing-masing hak tersebut.
Prinsip indivisibilitas ini secara tidak langsung menegaskan bahwa pelanggaran terhadap suatu hak tertentu, cepat atau lambat, akan menjadi penyebab pada pelanggaran hak-hak lainnya. Oleh karena itu, ketika pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri pertambangan dan pemurnian nikel dibiarkan terjadi, maka secara kausal pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan akan dipengaruhi. Dengan kata lain, lingkungan yang rusak bukan hanya mengancam lingkungan secara fisik, tetapijuga menekan masyarakat untuk menanggung resikonya terhadap kesehatan mereka.
Temuan Tim mengindikasi adanya masalah kesehatan yang bermula dari lingkungan yang tercemar, seperti ancaman dari adanya debu logam dan limbah cair. Aktivitas smelter di kawasan industri pemurnian nikel yang menghasilkan limbah cair dan debu logam berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Debu logam yang terhirup berpotensi menyebabkan penyakit pernapasan kronis, sementara limbah cair dapat mencemari sumber air bersih dan biota laut, mengancam kesehatan saluran pencemaran dan ekosistem pangan lokal. Hal ini selaras dengan temuan Tim dimana mencatat adanya peningkatan penyakit pernapasan dan terjadi gangguan air bersih yang dialami masyarakat sekitar. Hal ini cukup menegaskan hubungan antara kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan.
Menurut informasi yang diterima oleh Tim, di Kabupaten Morowali sebagai salah satu wilayah strategis industri nikel, hanya tersedia 5 (lima) orang pengawas yang sudah tersertifikasi untuk memantau aktivitas puluhan ribu pekerja di beberapa perusahaan. Keterbatasan personil ini yang menciptakan celah untuk pelanggaran HAM.
Urgensi peningkatan kapasitas pengawas lingkungan, ketenagakerjaan, dan industri menjadi sangat mendesak, mengingat risiko dalam sektor nikel sangat besar. Saat ini, ketimpangan antara jumlah personil pengawas dengan beban kerja di lapangan sangat mencolok. Keterbatasan ini mengakibatkan pengawasan cenderung bersifat administratif dan hanya mengandalkan kelengkapan dokumen, sehingga gagal memantau kondisi nyata di area smelter yang berisiko tinggi.
Negara memiliki kewajiban utama untuk memperkuat lembaga pengawas agar mampu menjalankan fungsi pembinaan secara berkelanjutan (continue) tanpa tekanan dari pihak manajemen perusahaan. Tanpa pengawasan yang kompeten dan independen, standar K3 tidak akan pernah terwujud secara substantif di lapangan. Lemahnya kapasitas pengawas juga berdampak pada kualitas instrumen penilaian seperti Proper, yang saat ini masih sangat bergantung pada laporan self-assessment perusahaan. Dengan sistem pengawasan yang mengandalkan metode self-assessment, seringkali berujung sebagai syarat formalitas administrasi yang dipenuhi perusahaan hanya sebatas penggugur kewajiban.
Keberhasilan Proper bergantung pada mekanisme public disclosure, di mana pengungkapan hasil penilaian Proper disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat supaya pelaku usaha mempunyai tuntutan sosial untuk mendapatkan label warna yang baik. Penetapan label memiliki kekuatan untuk secara langsung mempengaruhi reputasi pelaku usaha, di mana mereka yang mendapatkan label buruk (hitam atau merah), mungkin menghadapi penarikan investasi, protes konsumen, dan tekanan media. Sebaliknya, pelaku usaha yang mendapatkan label baik (biru, hijau, atau emas) mendapat legitimasi bahwa kegiatan usahanya telah mempertimbangkan aspek berkelanjutan, khususnya dalam aspek lingkungan hidup. Hal ini juga membuka kesempatan pada pelaku usaha, yang mendapatkan label baik, untuk mendapatkan akses pendanaan hijau dan membangun loyalitas para stakeholder, termasuk pelanggan.
Akan tetapi, meskipun secara teori banyak manfaat dan tujuan baik di balik program ini, Proper tetap memiliki cela dalam praktiknya. Dengan penetapan label yang terkesan seperti peringkat, maka celah untuk mendorong ambisius para pelaku usaha sangat besar untuk mendapatkan label baik. Perusahaan besar dengan sumber daya finansialnya yang kuat cenderung lebih mudah untuk mengalokasikan investasi pada aspek teknologi dan manajemen. Hal ini akan menciptakan paradigma baru di mana Proper akan menjadi alat audit terhadap kemampuan finansial dalam rangka mendukung kemajuan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, daripada komitmennya terhadap lingkungan. Perusahaan kecil atau menengah yang mungkin memiliki komitmen mendalam, namun keterbatasan modal, akan menghadapi kesulitan dalam bersaing untuk mendapatkan label hijau atau emas. Akibatnya, Proper berisiko menjadi "hal yang eksklusif" yang dapat diakses dan dinikmati manfaatnya oleh korporasi besar saja karena labeling yang dilakukan lebih merupakan cerminan dari kapabilitas perusahaan untuk mengatur kas dan pengaturan manajerial untuk melengkapi persyaratan dokumen. Sehingga memicu pertanyaan tentang efektivitas program ini yang digadang sebagai alat penjamin HAM atas lingkungan yang baik dan sehat karena outputnya berfokus pada labeling yang hasilnya pun kebanyakan berasal dari proses administratif.
Permasalahan lain juga akan muncul ketika para pelaku usaha telah mendapatkan label baik, di mana mereka dapat memanfaatkan label tersebut sebagai alat pemasaran atau, kemungkinan terburuk, mengaburkan dampak negatif keseluruhan kegiatan mereka demi keuntungan reputasi semata. Padahal, kegiatan usaha yang dilakukan berpotensi memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Dalam fenomena ini, label yang baik bertransformasi menjadi reputational shielding dimana label ini digunakan oleh perusahaan untuk menangkis kritik dari publik, gugatan hukum, atau tekanan dari aktivis. Masalah semakin menjadi ketika label baik ini digunakan oleh perusahaan yang aktivitas usahanya sudah jelas memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi lingkungan, misalnya aktivitas di bidang ekstraktif, energi, atau kimia. Dalam konteks ini maka Proper gagal untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai jejak ekologis perusahaanperusahaan ini secara komprehensif.
Terkait hasil pemantauan oleh Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan di wilayah Dusun IV Desa Malino menunjukkan adanya indikasi kuat telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sebelum hadirnya pengoperasian pertambangan tersebut, kondisi lingkungan di Kawasan bantaran Sungai dan sepanjang Jalan Trans Sulawesi berada dalam keadaan stabil, dengan kualitas air Sungai yang jernih serta tidak ditemukan adanya peristiwa banjir meskipun terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini tentunya mencerminkan fungsi ekologis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masih terjaga dengan baik. Namun, sejak pengoperasian pertambangan di kawasan tersebut yang berdekatan dengan Sungai, mulai terjadi degradasi lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya erosi, sedimentasi, serta perubahan aliran permukaan air. Dampak ini kemudian terwujud dalam peristiwa banjir lumpur yang disertai kayu gelondongan yang berulang kali terjadi sejak Desember 2023 dan melintasi badan sungai serta bahu Jalan Trans Sulawesi. Secara yuridis, kondisi ini mengindikasikan adanya kelalaian dari perusahaan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki oleh perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lebih lanjut, Pasal 82B ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Fakta adanya banjir lumpur yang merusak rumah warga, kerusakan tanaman, dan membahayakan pengguna jalan, menunjukkan adanya hubungan kausal antara aktivitas pertambangan dan kerusakan lingkungan yang diperkuat dengan laporan pemantauan Komnas HAM. Dengan demikian, jika terbukti benar bahwa aktivitas perusahaan melanggar kewajiban hukum dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha yang dimilikinya, maka hal tersebut membuka ruang bagi penerapan sanksi administratif sesuai dengan pasal Pasal 82B ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, sanksi perdata melalui gugatan ganti kerugiannya, serta sanksi pidana lingkungan sesuai dengan pasal 99 UU PPLH.
Dari Perspektif HAM, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ini memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat sekitar. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk dapat hidup Sejahtera lahir dan Batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun fakta hukum yang terungkap berdasarkan laporan pemantauan ini, sudah menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap hak atas hidup Sejahtera lahir dan batin, serta hak atas tempat tinggal yang layak dan rasa aman berdasarkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang kemudian juga selaras dengan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, mulai dari terjadinya banjir lumpur, rusaknya lahan pekarangan serta Jalan raya, dan rusaknya tanaman warga berdampak pada hilangnya sumber penghidupan dan ketahanan pangan masyarakat, hal ini tentunya berkaitan dengan hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ketika aktivitas pertambangan menimbulkan dampak lingkungan yang mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat, maka situasi tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai pelanggaran HAM yang bersifat struktural dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Pasal 65 UU PPLH menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta akses terhadap keadilan. Apabila negara lalai dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, atau pemulihan lingkungan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka negara dalam melakukan kelalaiannya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM melalui pembiaran (by omission), karena gagal dalam memenuhi kewajiban perlindungan (state duty to protect) terhadap HAM.
Hal yang sama juga berlaku bagi instrumen pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku demi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak, yaitu Norma 100. Wacana mengenai Norma 100 sebagai bagian dari transformasi sistem pengawasan ketenagakerjaan harus dicermati dengan kritis, di mana Norma 100 dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan negara dalam memenuhi mandat konstitusionalnya, yaitu menyediakan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang memadai sehingga norma ini hadir hanya sebatas solusi jangka pendek untuk menutup lubang pengawasan yang masih ada akibat rasio antara pengawas dan perusahaan yang tidak seimbang. Selain itu, di tengah kultur kepatuhan yang masih rendah di beberapa sektor, penyerahan instrumen dengan basis self-assessment ini sangat berpotensi dan berisiko tinggi menjadi formalitas birokrasi semata karena perusahaan, selaku pelaku usaha, memiliki kepentingan langsung yang didorong dengan adanya modal yang kuat untuk menghasilkan data-data yang diminta dalam pelaporan ini. Secara konsepsional, fungsi Norma 100 juga perlu dipertanyakan secara substansinya, yaitu:
a. Fungsi Intelijen Data dan Pemetaan
Penerapan Norma 100 berperan sebagai instrumen vital untuk menghasilkan data kepatuhan yang lebih komprehensif, cepat, dan masif dibandingkan metode inspeksi secara langsung. Data ini menciptakan peta kepatuhan nasional yang strategis yang akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi mengenai kondisi kepatuhan perusahaan di berbagai sektor dan wilayah. Namun, klaim bahwa Norma 100 mampu untuk mendapatkan data kepatuhan yang lebih luas dan cepat dapat menjadi ilusi data. Jika sumber data adalah hasil dari metode self-assessment, maka data tersebut rentan terhadap manipulasi. Maka, "peta kepatuhan" ini berpotensi akan menjadi peta yang tidak valid karena berisiko untuk menyembunyikan ketidakpatuhan sistemik dibalik laporan yang di-submit.
b. Fungsi Pembinaan Preventif
Norma 100 memberdayakan manajemen perusahaan untuk melakukan audit internal. Perusahaan dapat secara dini mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebelum diverifikasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Fungsi ini secara substansial mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan budaya kepatuhan dari internal perusahaan. Fungsi in hanya akan efektif pada perusahaan yang sudah memiliki niat baik. Bagi perusahaan yang tidak memiliki niat baik untuk patuh, maka self-assessment hanya akan sebatas panduan untuk meminimalkan risiko hukuman tanpa mendorong perbaikan substantif di lingkungan kerja.
c. Fungsi Koordinasi Kebijakan
Norma 100 berfungsi sebagai bukti yang esensial bagi pembuatan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Data yang dianalisis nantinya memungkinkan pemerintah menilai efektivitas regulasi yang sudah berjalan, merumuskan kebijakan yang terfokus pada suatu sektor, serta menyusun prioritas pembinaan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan realitas yang ada. Namun, jika kebijakan publik diputuskan berdasarkan data yang didapatkan dari metode self-assessment yang validitasnya dipertanyakan, maka kebijakan yang dirumuskan berisiko untuk keliru sasarannya. Selain itu, prioritas kebijakan juga mungkin diarahkan pada masalah yang sekadar 'terlihat' di data, sementara pelanggaran yang utama justru berhasil disamarkan oleh perusahaan dan luput dari intervensi kebijakan oleh pemerintah.
Mendelegasikan pengawasan melalui metode self-assessment sama saja dengan menyerahkan urusan kepatuhan sepenuhnya kepada perusahaan itu sendiri. Di industri padat modal seperti nikel, relasi kuasa antara perusahaan dan negara kerap tidak seimbang. Memberikan otoritas penuh bagi perusahaan untuk menilai diri sendiri membuka celah besar bagi pelanggaran serius seperti kecelakaan fatal atau eksploitasi pekerja bisa karena akan dengan mudah disamarkan sebagai sekadar kesalahan administrasi dalam sistem pelaporan. Ujungnya, perusahaan bisa lolos dari sanksi hukum yang semestinya.
Masalah lainnya ada pada metode verifikasi virtual yang hanya mengandalkan pengecekan dokumen. Kepatuhan di industri ekstraktif yang berisiko tinggi jelas tidak bisa diukur hanya dari centang di ceklis digital. Sering kali, dokumen SOP yang tampak sempurna di atas kertas sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, seperti pekerja yang kelelahan ekstrem, buruknya sirkulasi udara di smelter, atau minimnya alat pelindung diri. Fakta-fakta lapangan ini tidak akan pernah terungkap tanpa inspeksi fisik atau inspeksi mendadak langsung oleh pengawas independen.
Oleh karena itu, modernisasi sistem pengawasan tidak dapat dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab negara. Konsep ini harus direkonstruksi menjadi model pengawasan dengan metode campuran, yaitu secara virtual dan langsung dengan perbandingan yang wajar. Pendekatan ini nantinya akan menuntut integrasi antara penilaian mandiri dengan pengawasan independen yang berlapis, melibatkan partisipasi aktif instansi lintas kementerian, ahli independen, dan masyarakat sipil. Lebih dari itu, pemerintah harus membangun saluran pelaporan yang terdesentralisasi, menjamin kerahasiaannya, dan terhubung langsung dengan aparat penegak hukum, sehingga intervensi dapat dilakukan secara real-time sebelum sistem internal perusahaan berkesempatan menutupi jejak pelanggaran.
Selain permasalahan yang disebutkan di atas, permasalahan lain juga muncul pada penggunaan insentif dan penghargaan (label baik) bagi perusahaan, di mana hal ini berpotensi mengalihkan fokus dari penegakan hukum yang tegas menjadi sekadar perburuan label. Hal ini memicu pergeseran tujuan, di mana utamanya adalah untuk memperkuat pengawasan, kini didorong oleh motivasi labeling awal. Komitmen dalam hal meningkatkan pelindungan hak pekerjaan yang layak bagi pekerja bergeser dan pudar karena sistem yang terbaru lebih menghargai citra kepatuhan yang ditampilkan dalam laporan Norma 100 tersebut.
Instrumen-instrumen ini gagal untuk menangkap kondisi yang riil terjadi di lapangan karena tidak adanya validasi terhadap fakta yang ada. Jika metode pengawasan ini terus dijalankan seperti mekanisme tersebut, maka akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara pasti. Temuan menunjukkan disparitas tajam antara statistik ketaatan administratif dengan realitas lingkungan yang rusak, di mana perusahaan dengan peringkat "baik" justru berkontribusi pada penundaan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas pekerjaan yang layak. Pengawas harus dibekali dengan kemampuan teknis untuk memverifikasi data secara mandiri, termasuk dalam mengantisipasi tantangan baru dari modernisasi teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan dalam industri. Peningkatan kapasitas pengawasan merupakan pondasi penting agar industri nikel tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tegak di atas nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam konteks ini, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM juga tercermin dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dalam pengaturan ini sudah menegaskan bahwa korporasi wajib mencegah dan memitigasi dampak negatif HAM yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya, termasuk dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.
Dalam perspektif tanggung jawab dan kewajiban negara, tentunya negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari dampak negatif dari aktivitas pihak ketiga, termasuk kegiatan pertambangan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun ketika aktivitas pertambangan justru menimbulkan penderitaan, kerugian, dan rasa tidak aman bagi masyarakat terdampak, maka negara dapat disalahkan karena prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dijalankan secara optimal.
Dalam aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel ini, negara melalui pemerintah wajib memastikan setiap prosesnya tidak mencederai nilai-nilai dan prinsip HAM. Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama
Pemerintah128. Negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber-sumber agraria guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konteks menguasai ini artinya: 129
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan/atau
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Pemerintah wajib memastikan aktivitas tambang nikel tidak melanggar HAM. Kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Implementasi wewenang ini berkaitan erat dengan standar tanggung jawab negara dalam instrumen HAM internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.
Kesenjangan antara regulasi komprehensif yang diamanatkan konstitusi dengan rendahnya komitmen korporasi serta lemahnya pengawasan negara ini mengindikasikan adanya kegagalan negara dalam menjalankan obligation to protect (kewajiban melindungi). Oleh karena itu, beranjak dari batasan-batasan kajian terdahulu, kajian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis secara komprehensif dampak industri nikel terhadap hak atas pekerjaan dan lingkungan hidup, serta membedah mekanisme tata kelola perizinan dan pengawasan pemerintah di lokus utama seperti Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
126 Lihat Pasal 71 "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia."
127 Lihat Pasal 9 Ayat (3) ibid.
128 Lihat Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
129 Lihat Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Dasar Agraria.
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Sektor pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia tengah dihadapkan pada dilema besar yang mengedepankan ambisi transisi energi global di satu sisi, namun terus ditagih kewajiban pelindungan sosial dan lingkungan nasional di sisi lain. Eksploitasi nikel sebagai mineral kritis yang didorong secara masif untuk mendukung ekosistem transportasi listrik justru memunculkan realitas ironis yang sering disebut sebagai "solusi semu". Narasi transisi menuju energi bersih ini ternyata di tingkat hulu menciptakan persoalan struktural yang mencederai nilai-nilai hak asasi manusia.
Dalam konteks hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, aktivitas pertambangan dan industri pemurnian nikel terbukti memicu kerusakan ekologis yang sangat masif dan eksploitatif di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Penggunaan metode tambang terbuka telah memicu tingkat deforestasi yang tajam, hilangnya daya dukung lahan produktif, serta memunculkan sedimentasi lumpur yang mencemari ekosistem perairan darat dan pesisir laut.
Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya berhenti pada hilangnya ruang hidup fisik, melainkan juga menjalar menjadi krisis kesehatan masyarakat yang sangat parah. Polusi debu logam dan emisi tinggi dari aktivitas pembangkit listrik serta smelter nikel telah menciptakan kabut permanen yang menyebabkan lonjakan tajam kasus ISPA. Hak masyarakat dan setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak atas kesehatan benar-benar terancam, terlebih kondisi ini semakin diperburuk oleh tidak sebandingnya kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di sekitar wilayah lingkar industri untuk menampung ledakan populasi serta tingginya jumlah pasien.
Selanjutnya, dari aspek pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak, isu K3 selalu menjadi ancaman mematikan akibat tekanan manajemen untuk memenuhi target produksi yang sering kali mengesampingkan standar keselamatan. Prosedur teknis operasional di area berisiko tinggi seperti smelter kerap dipangkas, sehingga menempatkan para pekerja pada bahaya kecelakaan kerja yang fatal secara terusmenerus tanpa adanya pelindungan maupun penyediaan sarana prasarana yang benarbenar memadai. Hak atas pekerjaan yang layak juga dicederai oleh praktik diskriminasi dan penundaan pemenuhan hak fundamental pekerja. Selain itu, terindikasi adanya kesenjangan yang mencolok antara fasilitas pemukiman, konsumsi, dan upah yang diterima oleh TKA dibandingkan dengan pekerja lokal, yang pada akhirnya memicu sentimen dan kecemburuan sosial. Lebih dari itu, hak untuk berserikat kerap diberangus melalui tindakan intimidasi, sementara kelompok pekerja rentan, khususnya pekerja perempuan, dihadapkan pada ancaman nyata berupa perlakuan diskriminatif, pengaturan jam kerja malam yang tidak aman, hingga kerentanan tinggi terhadap kekerasan berbasis gender atau pelecehan seksual tanpa adanya mekanisme pengaduan internal yang sungguh-sungguh melindungi korban.
Pengalihan kewenangan perizinan melalui sistem daring (Online Single Submission/OSS) yang diikuti dengan keistimewaan status PSN secara faktual telah memangkas wewenang pemerintah daerah dalam melakukan fungsi kontrol wilayah secara langsung. Akselerasi investasi ini sering kali mengabaikan partisipasi bermakna dari masyarakat adat dan warga lokal, di mana instrumen seperti mekanisme Padiatapa kerap dimanipulasi hanya sebagai syarat administratif demi melancarkan operasional proyek. Sehingga, mekanisme tata kelola dan perizinan yang sentralistik serta terlalu mengutamakan percepatan ekonomi ini disimpulkan belum memenuhi prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara utuh.
Pada proses pengawasan, kajian juga menemukan bahwa fungsi pengawasan negara berada pada kondisi yang sangat lemah dan tidak berimbang. Hal ini didukung dengan tidak berimbangnya antara jumlah inspektur tambang, pengawas lingkungan, serta pengawas ketenagakerjaan dibandingkan dengan luasnya wilayah kawasan industri dan kompleksitas operasional perusahaan nikel. Pada sisi kualitas, kapasitas SDM dan personel pengawas juga minim, namun tetap berkewajiban melakukan pemantauan dilakukan secara reaktif jika ditemukan adanya kecelakaan atau melalui pemantauan jarak jauh yang jelas tidak mampu memverifikasi fakta di lapangan secara riil. Sistem pengawasan ini semakin diperparah dengan penggunaan instrumen pemantauan negara yang sangat bergantung pada metode penilaian mandiri (self-assessment). Pendekatan ini rentan dimanipulasi dan hanya memicu fenomena perburuan label kepatuhan semata guna melindungi reputasi bisnis perusahaan. Alih-alih membongkar realitas pencemaran limbah beracun atau kondisi kerja yang mengeksploitasi pekerja, instrumen negara yang bergantung pada data sepihak ini justru kerap menjadi tameng legalitas bagi perusahaan untuk menutupi kelalaiannya dalam mengelola lingkungan hidup dan melindungi keselamatan para pekerjanya.
Seluruh carut marut yang terjadi di lapangan ini membuktikan adanya kegagalan negara dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia di sektor sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan nikel. Kebijakan tata kelola, perizinan, dan pengawasan yang belum dilaksanakan secara efektif dan cenderung dilihat sebagai prasyarat administratif semata. Akibatnya negara sebagai regulator belum dapat mendesak sektor bisnis, dalam hal ini perusahaan pertambangan dan hilirasi nikel untuk menaati peraturan yang ada, maupun menerapk prinsip-prinsip bisnis yang menghormati HAM. Hal ini berakibat pada terjadinya sejumlah pelanggaran HAM, khususnya hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, terhadap pekerja dan warga masyarakat di lingkungan pertambangan nikel.
Pada akhirnya, transformasi menuju kebijakan industri nikel yang adil menuntut adanya perombakan struktural. Integrasi prinsip-prinsip penghormatan HAM ke dalam seluruh rantai pasok hilirisasi adalah prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar oleh Pemerintah maupun korporasi. Keberhasilan hilirisasi nikel tidak boleh lagi hanya dinilai dari angka statistik pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau tingginya devisa ekspor. Sejumlah instrument HAM internasional, seperti UNGPs, prinsip TSL, dan standar HAM di tingkat nasional, harus menjadi rujukan Pemerintah maupun sektor pertambangan nikel. Demikian pula pemerintah harus mendorong perusahaan tambang nikel melaksanaan secara efektif dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian maka ide mengenai nikel sebagai salah satu masa depan energi bersih, yang bersih baik dari dimensi lingkungan maupun HAM, dapat dibuktikan dan diwujudkan.
B. Rekomendasi
1. Presiden Republik Indonesia
a. Mengintegrasikan Norma dan Prinsip HAM ke dalam Hilirisasi Nikel
Presiden menerbitkan direktif untuk mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam regulasi hilirisasi nikel. Langkah ini penting karena kebijakan saat ini sering mengabaikan hak asasi demi target investasi. Pemerintah harus memastikan setiap izin industri mewajibkan korporasi melakukan uji tuntas HAM untuk melindungi masyarakat lokal. Integrasi nilai kemanusiaan dalam aturan hilirisasi adalah kunci untuk menciptakan industri yang adil dan berkelanjutan
b. Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional
Presiden mengevaluasi mekanisme pengawasan PSN. Hal ini penting untuk mengatasi kekosongan wewenang pemerintah daerah akibat sentralisasi izin khususnya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengawasan industri nikel. Saat ini, status PSN sering membatasi peran daerah dalam mengontrol dampak lingkungan dan sosial di wilayahnya. Sehingga Presiden perlu memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Pengawasan yang ketat akan menjamin operasional PSN tetap akuntabel dan patuh pada regulasi.
C. Memastikan Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Pemulihan yang Efektif dan Berorientasi Pemulihan HAM
Negara wajib menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif dan mudah diakses. Masyarakat yang kehilangan ruang hidup, kesehatan, atau sumber air bersih, serta pekerjaan yang layak dan aman harus mendapatkan keadilan melalui jalur yudisial, non-yudisial, maupun administratif yang transparan. Oleh karena itu, Presiden perlu memberikan instruksi tegas kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum secara adil dalam kasus ketenagakerjaan dan lingkungan. Penegakan hukum tidak boleh sebatas sanksi pidana, tetapi harus menjamin pemulihan bagi korban dan lingkungan terdampak.
2. Mahkamah Agung
Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Lingkungan Hidup pada Tingkat Kabupaten/Kota
Penyediaan pengadilan yang dekat dengan lokasi kerja merupakan perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di tingkat kabupaten atau kota, terutama di wilayah industri ekstraktif seperti di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Saat ini, PHI yang hanya ada di ibu kota provinsi menghambat akses keadilan bagi pekerja karena kendala jarak dan biaya transportasi yang tinggi. Kondisi ini sering kali memaksa pekerja membiarkan perselisihan industrial mereka tanpa penyelesaian. Adanya PHl di tingkat kabupaten/kota bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah nyata untuk menjamin pemulihan hak-hak ketenagakerjaan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VII
a. Meningkatkan Pengawasan Tata Kelola Industri Nikel
Melalui fungsi pengawasan yang ketat, Komisi VIl turut melindungi hak warga negara. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah industri. Hal ini menimbulkan adanya urgensi bagi Komisi VIl untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pertambangan nikel yang masih banyak celah pelanggaran. Pengawasan lapangan seharusnya bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah efektif untuk memverifikasi kepatuhan operasional perusahaan secara langsung. Selain itu, Komisi VIl juga perlu meminta akuntabilitas kementerian terkait agar menjalankan tata kelola industri yang berkeadilan dan berkelanjutan.
b. Mendorong Kebijakan Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Berbasis HAM
Setiap regulasi turunan hilirisasi wajib memuat klausul perlindungan lingkungan yang ketat. Salah satunya adalah mengenai kewajiban pemulihan lingkungan bagi perusahaan. Komisi VIl mendorong kebijakan hilirisasi yang menjadikan penghormatan HAM sebagai indikator utama keberhasilan industri. Selain itu juga diperlukan pengawalan PSN oleh Komisi VIl perlu mengawal agar tidak merampas ruang hidup masyarakat adat serta merusak sumber mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan maritim.
C. Mendorong Standar Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (Environment, Social, and Governance (ESG))
Selaras dengan upaya mewujudkan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan dan adil bagi semua pihak, Komisi VIl perlu merancang payung hukum nasional yang mewajibkan standar Environment, Social, and Governance (ESG) pada industri pemurnian nikel agar korporasi memiliki tolok ukur baku dalam mengelola lingkungan, memenuhi hak pekerja, dan menjalankan tata kelola yang transparan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV
a. Mengoptimalisasi Pengawasan terhadap Alih Fungsi Kawasan Hutan
DPR RI melalui Komisi IV harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan industri nikel. Langkah ini penting untuk mencegah praktik dehidrasi hutan atau deforestasi yang melanggar ketentuan hukum. Pengawasan yang ketat memastikan bahwa setiap izin pinjam pakai kawasan hutan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan komitmen komitmen iklim nasional.
b. Melakukan Pelindungan terhadap Nelayan dan Keberlanjutan Ekosistem Perairan
Komisi IV perlu melakukan pengawasan intensif terhadap dampak pembuangan limbah dan aktivitas industri nikel di wilayah pesisir. Fokus utama adalah menjamin perlindungan hak-hak nelayan tradisional yang terdampak secara ekonomi dan sosial. DPR harus memastikan bahwa industri nikel tidak merusak ruang hidup nelayan dan tetap menjaga standar perikanan berkelanjutan. Langkah ini krusial untuk mencegah penurunan kualitas sumber daya laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX
a. Mendorong Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan di Sektor Pertambangan dan Industri Nikel
Komisi IX perlu mendesak peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor tambang dan industri nikel, baik dari sisi jumlah maupun kualitas petugas. Pengawasan yang dimaksud ini mencakup verifikasi standar K3 untuk menekan angka kecelakaan fatal. Tentu hal ini harus didukung dengan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang memadai di lapangan.
b. Mendorong Regulasi Pengawasan Ketenagakerjaan Asing yang Berkeadilan
Setiap perekrutan TKA wajib disertai mekanisme alih teknologi dan pengetahuan yang nyata bagi negara. Oleh karena itu, Komisi IX perlu mendorong penguatan regulasi penggunaan TKA, khususnya di sektor hilirisasi nikel. Selain itu, Komisi IX juga perlu memastikan bahwa pemenuhan hak TKA tidak berpotensi menciptakan ketimpangan yang signifikan jika dibandingkan dengan pemenuhan hak tenaga kerja lokal, demi mencegah konflik sosial dan menjamin pemenuhan hak pekerja di lapangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XII
Mendorong Peningkatan Pengawasan Lingkungan Hidup di Sektor Pertambangan dan Industri
Untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara, Komisi Xll perlu memperkuat pengawasan terhadap ketaatan perusahaan pada regulasi lingkungan dari hulu hingga hilir, salah satu contohnya pelaksanaan audit lingkungan. Melalui intervensi dan kontrol yang ketat, Komisi XIl turut memastikan bahwa negara hadir dalam menunaikan tanggung jawab penuhnya untuk melindungi ruang hidup masyarakat sekitar dari daya rusak ekologis akibat aktivitas pertambangan dan industri.
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
a. Menyusun Tata Kelola, Lingkungan, dan Sosial bagi Industri Pertambangan dan pemurnian Nikel
Pemerintah harus memastikan investasi tidak hanya diukur dari nilai ekonomi. Oleh karena itu, mitigasi risiko terhadap hak masyarakat adat dan kerusakan ekosistem harus menjadi prioritas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu menyusun kebijakan mengenai tata kelola industri nikel yang mengintegrasikan standar lingkungan dan sosial secara menyeluruh yang melibatkan lintas kementerian agar tercipta standar pengawasan industri yang seragam dari hulu hingga hilir.
b. Mendorong Pengawasan Ketenagakerjaan yang Berkeadilan antara Tenaga Kerja Asing dan Lokal
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu memastikan bahwa pemenuhan kewajiban atas pemenuhan hak-hak pekerja lokal dan asing adalah setara dan sesuai dengan ketentuan yang diatur menurut Negara Republik Indonesia. Kesetaraan ini mencakup standar upah, fasilitas kesehatan, serta jaminan keselamatan kerja yang sesuai dengan hukum Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah kecemburuan sosial dan potensi konflik di lingkungan industri. Pemberian keistimewaan berlebih kepada TKA hanya akan semakin meminggirkan hak tenaga kerja lokal.
C. Mendorong Percepatan Peralihan Energi pada Industri Nikel dari Energi Konvensional ke Energi Ramah Lingkungan
Tingginya tingkat polusi udara akibat pembakaran batubara di kawasan industri telah memicu lonjakan kasus ISPA secara signifikan yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus memimpin langkah strategis untuk mempercepat peralihan dari energi konvensional (batu bara) menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan bersih di fasilitas smelter nikel. Langkah krusial ini harus segera diambil karena negara memiliki kewajiban mutlak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
d. Memastikan Implementasi PSN di Sektor Mineral Tidak Mengganggu dan Merusak Ekosistem Maritim
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan implementasi PSN di sektor mineral tidak merusak ekosistem maritim. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menegakkan aturan agar setiap proyek hilirisasi memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 yang memadai dan tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar.
8. Kementerian Lingkungan Hidup
a. Melakukan Evaluasi terhadap Metode Penilaian Self-Assessment pada PROPER
Paradigma pengawasan harus diubah dari sekadar pemenuhan dokumen menjadi verifikasi fisik yang ketat di lapangan. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup perlu segera mengevaluasi mekanisme penilaian PROPER yang selama ini terlalu bergantung pada laporan mandiri perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup perlu melakukan verifikasi langsung ke lapangan dan melakukan penilaian secara komprehensif dengan mandiri atau dengan pihak ketiga. Dengan begitu, PROPER tidak akan menjadi formalitas bagi perusahaan untuk membangun citra positif, melainkan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitas bisnis mereka.
b. Mengoptimalisasi Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Aktivitas Smelter
Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, perlu mengoptimalkan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan emisi dari aktivitas smelter. Langkah yang bisa diambil adalah dengan menambah jumlah dan kualitas pejabat pengawas yang kompeten secara teknis. Pengawasan yang efektif ini bertujuan untuk memastikan aktivitas industri tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
C. Melaksanakan Penegakan Hukum serta Pemulihan terhadap Pelanggaran Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup secara Efektif
Sanksi administratif ringan tidak lagi efektif memberikan efek jera karena sering kali hanya dianggap sebagai biaya operasional biasa oleh perusahaan, apalagi perusahaan besar. Diperlukan mekanisme penegakan hukum yang menyasar pada tanggung jawab mutlak korporasi atas pencemaran ekosistem, baik di darat maupun perairan. Kementerian Lingkungan Hidup perlu menjalankan mekanisme penegakan hukum dengan sanksi tegas yang menjamin pemulihan lingkungan yang setara dengan kerusakan yang ditimbulkan.
9. Kementerian Hak Asasi Manusia
a. Melakukan Evaluasi Mengenai Efektivitas program PRISMA
Pemerintah, melalui Kementerian Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memperkuat indikator penilaian agar lebih sensitif terhadap isu spesifik. Oleh karena itu, Kementerian Hak Asasi Manusia perlu mengevaluasi efektivitas program PRISMA sebagai instrumen uji tuntas HAM bagi industri ekstraktif yang masih bersifat sukarela dan berbasis penilaian mandiri perusahaan sehingga sering kali tidak mencerminkan fakta riil di lapangan
b. Menyusun Syarat, Instrumen dan/atau Indikator Pelaksanaan Hak Asasi Manusia untuk Sektor Bisnis, Khususnya Bidang Pertambangan
Mengingat tingginya risiko pada industri ini, Pemerintah memikul tanggung jawab untuk menciptakan indikator yang ketat dan rinci dalam menjamin pelaksanaan HAM pada sektor industri ini. Instrumen ini bukan sekadar panduan moral, melainkan wujud mandat konstitusional yang harus disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha. Sehingga, Kementerian Hak Asasi Manusia perlu menyusun syarat dan indikator pelaksanaan HAM khusus untuk sektor bisnis pertambangan, khususnya nikel, yang akan menjadi lampiran wajib dalam proses pengajuan perizinan perusahaan.
10. Kementerian Ketenagakerjaan
a. Mengoptimalisasi Pengawasan terhadap Aspek Ketenagakerjaan, Khususnya pada Industri Pertambangan
Dengan jumlah pengawas yang ideal, negara dapat menjalankan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran sebelum menjadi konflik industrial besar. Saat ini, keterbatasan personel membuat pengawasan lapangan tidak efektif dan jarang dilakukan. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan wajib meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan tersertifikasi untuk mengimbangi lonjakan perusahaan nikel. Selain secara kuantitas, Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan pengawas memiliki kompetensi teknis untuk melakukan verifikasi faktual, bukan sekadar memeriksa dokumen administratif.
b. Memastikan Penghormatan, Pemenuhan, dan Pelindungan Hak Kebebasan Berserikat bagi Pekerja
Kebebasan berserikat merupakan mandat konstitusional yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan dalam hubungan industrial. Penegakan jaminan keamanan ini sangat penting agar pekerja memiliki posisi tawar yang adil dan sejajar. Dengan posisi yang kuat, pekerja dapat memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak dasar mereka secara efektif. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan wajib menjamin hak pekerja untuk berserikat tanpa rasa takut akan sanksi atau pemutusan hubungan kerja, yang mencakup perlindungan bagi pengurus serikat pekerja dari intimidasi dan kriminalisasi oleh manajemen perusahaan. Selain itu, keadaan saluran pengaduan khusus yang aman dan responsif juga diperlukan dalam hal pelaporan praktik union busting.
Mengembangkan Standar Pengawasan Pekerja, khususnya terhadap Pekerja C. Perempuan
Kementerian Ketenagakerjaan wajib mengembangkan standar pengawasan spesifik untuk melindungi pekerja perempuan, khususnya di industri nikel. Standar yang dimaksud mencakup pengawasan ketat terhadap hak reproduksi, fasilitas sanitasi layak, dan perlindungan dari kekerasan seksual. Pemenuhan standar khusus ini merupakan tanggung jawab negara untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.
d. Meningkatkan Pengawasan terhadap Rekrutmen dan Penggunaan TKA
Kementerian Ketenagakerjaan wajib memperketat pengawasan rekrutmen dan penggunaan TKA sesuai regulasi. Hal ini termasuk pemenuhan kewajiban oleh TKA terkait alih teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, serta pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia sebelum dan selama masa kerjanya. Penegakan aturan ini merupakan upaya untuk menjaga harmoni hubungan industrial.
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Mengadopsi Nilai-nilai HAM sebagai Syarat Mutlak Perizinan Pertambangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) wajib memastikan nilai-nilai HAM menjadi syarat utama dalam operasional bisnis. Hal ini merupakan wujud pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sesuai mandat konstitusional. Perusahaan harus memikul tanggung jawab mutlak atas dampak dari bisnis mereka, baik bagi masyarakat maupun lingkungan.
b. Penguatan Peran Inspektur Tambang dalam Hal Pengawasan terhadap Kegiatan Pertambangan
Kementerian Enerqi dan Sumber Daya Mineral harus memperkuat peran Inspektur Tambang dalam pengawasan industri pertambangan. Salah satu tujuan penguatan ini adalah untuk menganalisis potensi pelanggaran hak terhadap pekerja maupun hak atas lingkungan oleh perusahaan. Inspektur Tambang harus melakukan verifikasi data secara langsung di lapangan serta bersifat proaktif dalam mengawasi kepatuhan perizinan dan persyaratan administratif korporasi.
C. Memastikan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan terkait Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang oleh Perusahaan
Pemulihan lingkungan sangat mendesak karena lubang tambang yang ditinggalkan membahayakan keselamatan warga dan merusak ekosistem secara permanen. Penegakan kewajiban ini harus dipastikan berjalan sampai lingkungan kembali berfungsi normal. Hal ini menjadi tanggung jawab mutlak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan perusahaan tambang mematuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang.
12. Kementerian Perindustrian
a. Mengadopsi Nilai dan Prinsip Dasar HAM dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Industri
Kementerian Perindustrian wajib menjadikan nilai-nilai HAM sebagai pedoman mutlak dalam penerbitan Izin Usaha Industri (IUI). Jika ditemukan sebuah perusahaan memiliki rekam jejak buruk dalam kepatuhan regulasi di bidang lingkungan maupun ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian wajib mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali penerbitan izin baru mereka. Langkah ini dilakukan demi menjamin bahwa setiap kebijakan ekonomi tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang nyata.
b. Mendorong Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Hijau
Kementerian Perindustrian perlu segera menyusun standar industri hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri Hijau. Hal ini merupakan mandat konstitusional untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan. Standar tersebut wajib memuat aturan penggunaan teknologi rendah karbon serta sistem pemurnian limbah yang ramah lingkungan.
13. Kementerian Pekerjaan Umum
Memastikan Infrastruktur Publik Tidak Terdampak Akibat Aktivitas Bisnis Pertambangan
Pembangunan infrastruktur di wilayah industri harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan mobilitas warga lokal. Kementerian Pekerjaan Umum wajib memelihara infrastruktur publik yang rusak akibat beban operasional industri nikel. Selain pembangunan dan pemeliharan, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab membangun sistem drainase dan sanitasi yang memadai. Keterlibatan aktif kementerian merupakan wujud nyata mandat konstitusional dalam menjamin kesejahteraan sosial.
14. Kementerian Kesehatan
a. Melakukan Penguatan dan Peningkatan Pengawasan Standar Lingkungan yang Baik dan Sehat di Wilayah Sekitar Industri
Kementerian Kesehatan perlu meningkatkan intensitas pemantauan terhadap kualitas kesehatan masyarakat di wilayah terdampak industri ekstraktif. Langkah ini bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengawasan yang sistematis berfungsi sebagai deteksi dini terhadap risiko penyakit akibat dampak aktivitas industri. Dengan dilakukannya langkah ini, maka negara telah hadir untuk memastikan sekaligus melindungi kesehatan publik secara preventif.
b. Mengoptimalisasi Akses dan Kualitas Layanan Fasilitas Kesehatan Daerah
Pemerintah harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan layak bagi masyarakat di daerah lingkar industri. Standardisasi sarana dan prasarana medis sangat krusial untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan efektif. Hal ini mencakup pemenuhan tenaga medis serta alat kesehatan yang sesuai dengan beban kebutuhan masyarakat setempat. Distribusi layanan yang merata akan memastikan hak kesehatan masyarakat terlayani dengan optimal tanpa diskriminasi.
15. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
a. Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait Perizinan Industri melalui OSS RBA
Pemerintah harus memastikan izin dalam OSS RBA mengikat investor pada standar industri hijau. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian dalam mensinkronkan data perizinan industri dalam sistem OSS RBA. Tanpa koordinasi yang efektif, sistem perizinan berisiko mengabaikan amanat dalam hal melindungi warga negara.
b. Merestrukturisasi Standar Investasi agar Sejalan dengan Nilai dan Prinsip Dasar HAM serta Prinsip Tata Kelola, Lingkungan, dan Sosial
Kementerian memikul tanggung jawab strategis untuk memastikan modal internasional tidak melemahkan kedaulatan negara. Oleh karena itu, Kementerian Investasi wajib segera merestrukturisasi standar investasi asing dengan menetapkan indikator kinerja utama berbasis nilai HAM. Indikator ini harus tegas memuat kewajiban penghormatan terhadap hak pekerja lokal dan perlindungan ekosistem. Pengetatan standar ini penting agar setiap investasi yang masuk tetap menghormati dampak sosial dan kelestarian alam.
16. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Melakukan Penegakan Hukum yang Transparan dan Adil terhadap Kasus-kasus Pidana Ketenagakerjaan
Kepolisian Republik Indonesia wajib mengusut tuntas tindak pidana ketenagakerjaan di sektor pertambangan dan industri nikel secara transparan. Transparansi dalam setiap tahapan kasus adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Proses hukum yang akuntabel merupakan bukti nyata tegaknya mandat konstitusional dalam melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, Kepolisian Republik juga bertanggung jawab untuk memastikan setiap laporan dari pekerja atau serikat buruh diproses secara adil.
17. Pemerintah Daerah
a. Menyusun Blue-print untuk Program Pengembangan Masyarakat agar Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat Selaras dengan dan Lebih Berdampak kepada Masyarakat
Pemerintah Daerah wajib menyusun cetak biru (blue-print) program pengembangan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan umum di tingkat lokal, yang didasarkan pada pemetaan kebutuhan riil masyarakat yang terkena dampak aktivitas industri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perencanaan yang komprehensif akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka.
b. Peningkatan Fasilitas Kesehatan Dasar
Dalam memenuhi mandat konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan dasar sebagai respons atas lonjakan penyakit akibat aktivitas industri. Pemenuhan fasilitas ini dapat mencakup puskesmas atau rumah sakit umum daerah yang mampu menjangkau seluruh area industri. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berkewajiban memastikan ketersediaan peralatan medis yang memadai dan dokter spesialis terhadap penyakit tertentu. Langkah ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pelindungan kesehatan masyarakat terancam.
C. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga apabila Ditemukan Pelanggaran
Pemerintah Daerah tetap dapat proaktif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat apabila ditemukan dugaan pelanggaran korporasi di sektor ketenagakerjaan maupun lingkungan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak tercipta stigma pembiaran oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang terjadi di wilayah hukumnya. Tanpa deteksi dini dari daerah, perlindungan negara terhadap warga tidak akan berjalan maksimal.
18. Perusahaan di Bidang Pertambangan dan Industri Nikel
a. Menginternalisasi Nilai dan Prinsip HAM ke dalam Kebijakan Internal
Prinsip HAM bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab utama yang mengikat seluruh personel korporasi dari manajemen puncak hingga pekerja lapangan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengadopsi nilai dan prinsip HAM ke dalam seluruh kebijakan operasional bisnis yang mencakup aspek ketenagakerjaan serta pengelolaan lingkungan hidup. Dengan menjadikan HAM sebagai pedoman utama, perusahaan turut menjaga stabilitas sosial dan kelestarian ekosistem pada aktivitas bisnisnya.
b. Melaksanakan Uji Tuntas HAM secara Substantif, Reguler, Transparan, dan Bertanggung Jawab
Perusahaan wajib melaksanakan uji tuntas HAM secara berkala untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pelanggaran akibat aktivitas bisnis. Hasil uji tuntas wajib dilaporkan secara transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan. Kepatuhan terhadap uji tuntas ini akan meningkatkan integritas perusahaan di mata masyarakat dan investor.
c. Merespons serta Menyelesaikan Aduan dan Masukan dari Pihak Eksternal
Perusahaan wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi pihak internal maupun eksternal sekaligus menjamin keamanan identitas pengadu untuk memberikan rasa aman. Selain itu, Perusahaan bertanggung jawab merespons setiap aduan secara cepat, efisien, dan adil. Dengan sistem yang transparan, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan operasional sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
d. Meningkatkan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Inklusif untuk Segala Kelompok Pekerja
Perusahaan wajib memenuhi standar K3 yang inklusif bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di area rentan seperti smelter dan situs tambang. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan guna menjamin hak asasi mereka. Kebijakan ini harus secara tegas meminimalkan risiko pelecehan seksual dan diskriminasi gender di tempat kerja.
e. Memenuhi Kewajiban Pemulihan Pasca Tambang
Tanggung jawab keberlanjutan harus menjadi prinsip utama untuk mencegah kerusakan ekosistem yang permanen. Pemulihan lingkungan dan pengembalian fungsi ekologis merupakan tanggung jawab mutlak bagi setiap pelaku industri ekstraktif. Oleh karena itu, Perusahaan wajib memenuhi kewajiban reklamasi pascatambang sebagai bentuk mandat konstitusional untuk melindungi fungsi lingkungan hidup.
f. Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat Lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat yang Tepat Sasaran
Perusahaan wajib melibatkan Pemerintah Daerah dalam menyusun program pengembangan masyarakat agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah akan memastikan program sosial tepat sasaran. Langkah ini sekaligus membuktikan komitmen perusahaan untuk tunduk pada mandat konstitusional dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar.
g. Melakukan Pengawasan terhadap Seluruh Tenaga Kerja yang Tunduk pada Hukum Nasional
Perusahaan wajib memperlakukan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal secara setara berdasarkan hukum nasional. Pemberian perlakuan istimewa kepada salah satu kelompok tenaga kerja sangat bertentangan dengan prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Diskriminasi di tempat kerja harus dihindari karena berpotensi memicu konflik sosial.
h. Melakukan Penyediaan Alat Keselamatan dan Ruang Kerja yang Layak dan Aman bagi Seluruh Pekerja
Perusahaan wajib menyediakan APD berkualitas sesuai standar teknis tanpa membebankan biaya kepada pekerja. Perusahaan juga memikul tanggung jawab untuk memastikan ruang kerja, terutama di area smelter, memiliki sistem ventilasi dan mitigasi risiko yang baik. Investasi pada fasilitas keselamatan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang nyata.
i. Melakukan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Layak Didukung dengan Tenaga Medis yang Memadai
Pemenuhan fasilitas kesehatan yang layak harus mampu menjangkau kebutuhan seluruh pekerja di lokasi industri dalam melindungi hak kesehatan warga negara dan tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di area kerja dengan tenaga medis yang memadai. Fasilitas ini penting untuk menangani kondisi darurat secara cepat selama jam operasional.
j. Mendorong Pembentukan Kesepakatan Kerja Bersama
Perusahaan wajib mendorong pembentukan kesepakatan kerja bersama melalui dialog inklusif dengan serikat pekerja yang mengatur terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan secara spesifik. Proses dialog yang sehat berfungsi untuk meminimalkan risiko perselisihan hubungan industrial di masa depan. Perusahaan harus menjamin bahwa setiap suara pekerja didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait ketenagakerjaan. Melalui kesepakatan tertulis, negara menjamin bahwa pelindungan hak asasi pekerja tetap menjadi prioritas dalam aktivitas industri..
k. Memenuhi Kewajiban Pemulihan terhadap Lingkungan dan Sosial Masyarakat
Perusahaan bertanggung jawab secara mutlak atas seluruh kerusakan lingkungan dan kerugian sosial akibat aktivitas tambang serta pemurnian nikel. Pemenuhan kewajiban ini mencakup reklamasi lahan, restorasi ekosistem air, dan pembersihan polusi debu smelter di pemukiman warga. Selain itu, perusahaan juga wajib melibatkan warga terdampak dalam setiap tahapan restorasi. Proses pemulihan harus dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh pemerintah.
I. Mendorong Kesejahteraan Pekerja melalui Upah yang Layak
Penetapan pengupahan yang manusiawi merupakan pelaksanaan mandat konstitusional untuk memastikan imbalan dan perlakuan yang adil. Perusahaan wajib menjamin pemenuhan upah yang layak bagi seluruh pekerja yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kualifikasi, beban kerja, dan risiko tinggi di sektor industri nikel. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab memberikan tunjangan prestasi secara transparan.
19. Organisasi Masyarakat Sipil
a. Melakukan Pemantauan Independen terhadap Aktivitas dan Operasional Perusahaan
Organisasi Masyarakat Sipil wajib berperan aktif melakukan pemantauan independen terhadap aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel. Pengawasan sipil dapat fokus memantau perubahan kondisi fisik seperti warna sumber mata air, polusi udara, dan bukaan lahan. Data dari masyarakat sipil berfungsi sebagai pembanding yang objektif atas laporan resmi perusahaan.
b. Melakukan Pendampingan Hukum bagi Korban Terdampak atau Masyarakat yang akan Mewakili Lingkungan Hidup yang Terdampak (Akses terhadap Hak atas Keadilan)
Penjaminan akses keadilan oleh organisasi masyarakat adalah wujud nyata pengawalan mandat konstitusional dalam penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu, Organisasi Masyarakat Sipil wajib menyediakan akses pendampingan hukum bagi masyarakat dan pekerja yang haknya diduga tidak terpenuhi, khususnya di industri nikel. Langkah ini sangat penting karena banyak warga terdampak tidak memiliki sumber daya untuk berhadapan dengan korporasi besar.
Mendorong Adanya Dialog yang Strategis dan Inklusif Antarpemangku C. Kepentingan
Organisasi Masyarakat Sipil wajib menjadi inisiator ruang dialog yang strategis dan inklusif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang bertujuan menuntut transparansi aktivitas bisnis serta menjadi sarana penyampaian aspirasi warga secara langsung. Upaya inklusif ini merupakan bentuk penegakan mandat konstitusional yang menjamin persamaan kedudukan dan kebebasan berpendapat.
d. Melakukan Advokasi sampai Tingkat Terkecil Masyarakat terkait Hak Mereka atas Lingkungan
Jika masyarakat teredukasi dengan baik, mereka akan mampu menuntut perlindungan ruang hidup kepada negara dan korporasi. Oleh karena itu, Organisasi Masyarakat Sipil perlu melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat hingga kelompok terkecil mengenai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pencerdasan warga adalah kunci untuk menciptakan pengawasan publik yang efektif. Karena dengan memahami haknya, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan di wilayah mereka.
20. Masyarakat Umum
a. Memperkuat Partisipasi yang Bermakna dalam Mekanisme Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
Setiap anggota masyarakat wajib mengetahui potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari aktivitas industri. Partisipasi aktif ini mencakup penyampaian pendapat, pengajuan syarat yang wajar, hingga penolakan proyek yang mengancam kedaulatan adat. Oleh karena itu, masyarakat wajib mendesak pemenuhan hak atas informasi dari perusahaan secara jujur, lengkap, dan transparan.
b. Melakukan Pengawasan secara Aktif terhadap Operasional Perusahaan
Keaktifan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap aktivitas bisnis adalah pilar utama untuk menegakkan mandat konstitusional. Masyarakat wajib bertindak aktif sebagai pengawas independen atas operasional perusahaan di sekitar wilayah industri. Pengawasan kolektif ini akan mempersempit ruang bagi korporasi untuk melanggar regulasi, terutama di bidang lingkungan. Selain itu, pengawasan warga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap dampak buruk operasional perusahaan.
C. Terlibat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan
Masyarakat wajib terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan program pengembangan masyarakat oleh perusahaan untuk mengawal tanggung jawab korporasi agar dana dan eksekusi program tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan ini juga dilakukan untuk menjamin kemandirian ekonomi masyarakat pada masa pascatambang. Program yang disusun bersama akan lebih berkelanjutan dan berdampak panjang bagi kesejahteraan lokal.
DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Komnas HAM. "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia." 2024.
-. "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan." 2021.
-. "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam." 2021.
—. "Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak." 2024.
Majelis Umum PBB. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." 1948.
Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi." 2014.
-. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." 2025.
-. "Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 417 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Pemberian Penghargaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan." 2025.
-. "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara." 2018.
-. "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." 2021.
-. "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional." 2021.
. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." 2010.
-. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 1945.
-. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya."2005.
. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." 2009.
. "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." 1999.
. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." 2009.
. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." 1960.
BUKU, JURNAL, LAPORAN
Hartono, Mimin Dwi, Hari Reswanto, Delsy Nike, Nadia Farikhati, Azis Pratama, Utari Putri Wardanti, Hajmudin Hekmatiar, dan Bhima Yudhistira Adhinegara. Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM, 2024. International Labour Organization. Kajian tentangIndikator Kerja yang Layak diIndonesia. 2008 Kemenko Bidang Perekonomian. "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Jakarta: Kantor Komnas HAM, 27 Oktober 2025, 2025. Kementerian ESDM. "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Jakarta: Kantor Komnas HAM, 9 Oktober 2025, 2025. Kementerian Perindustrian. "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Jakarta: Kantor Komnas HAM, 28 Oktober 2025, 2025. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan." 2011. Komnas HAM. Catatan Akhir Tahun 20204 Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta, 2024. Organisasi Masyarakat Sipil. "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Jakarta: Kantor Komnas HAM 25 Agustus 2025, 2025. Pemkab Morowali. "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Morowali: Kantor Bupati Kabupaten Morowali, 22 September 2025, 2025. Purwanto, Edi, Hari Nugroho, dan Nur Uddin. “Exploring EV Charging Time Optimization: A
Abbi Buxton. Understanding gender-based violence in critical mineral mining. The International Institute for Environment and Development's, 2025. https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/2025-03/22610iied.pdf.
Damanik, Eva Setia Rini Damanik, Fitrini Mansur, Nela Safelia, Ratif Kusumastuti dan Netty Herawaty. "Integrasi Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam Strategi Keberlanjutan Perusahaan: Tinjauan Sistematis terhadap Dampak pada Kinerja dan Nilai Organisasi." Journal of Global Economic Research 2, no. 2 (2025): 106-114
Kementerian Ketenagakerjaan. "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Jakarta: Kantor Komnas HAM, 3 Oktober 2025, 2025.
Kementerian Lingkungan Hidup. "Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Jakarta: Kantor Komnas HAM, 9 Oktober 2025, 2025.
Pemkab Morowali Utara. “Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Agenda Transisi Energi." Morowali Utara: Kantor Bupati Kabupaten Morowali Utara, 23 September 2025, 2025.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
Bibliometric Analysis." International Journal of Transport Development and Integration 8, no. 2 (2024): 301-314
Quina, Margaretha, Mimin Dwi Hartono, Grita Anindarini, dan Syaharani. Mendorong Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Energi. Jakarta: Komnas HAM 2024.
Salah Satu Perusahaan Pengelola Kawasan. "Pada Pertemuan Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan." Jakarta: Kantor Komnas HAM, 28 Oktober 2025, 2025.
—. "Pada Pertemuan Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM pada Aspek Ketenagakerjaan dan Kesehatan." Jakarta: Kantor Komnas HAM, 30 Oktober 2025, 2025.
Riyadi, Slamet, Wandi, Wa Ode Anisa, Nurul Fadli Gaffar, dan Al Iqbal. Sulawesi Lumbung Polusi: Hilirisasi Nikel dan Runtuhnya Tatanan Sosial- Ekologis di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan: Walhi, Yayasan Tanah Merdeka Sulawesi Tengah, LSM Komdes Sulteng, 2025. www.sulawesitanpapolusi.org.
Siagian, Saurlin P., Fernando Sihotang, dan Ronny J. Limbong. Mendorong Kebijakan Environmental, Social, & Governance untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM RI, 2024.
MEDIA
AEER. "Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Halmahera Tengah." Aeer.co.id,2023. https://www.aeer.or.id/dampak-sosial-dan-lingkungan-akibatpertambangan-nikel-di-halmahera-tengah/. Anwar, Muhammad Choirul. "Jadi Proyek Strategis Jokowi, Luhut Kebut Hilirisasi Nikel." Cnbcindonesia.com, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201123175700-4- 204024/jadi-proyek-strategis-jokowi-luhut-kebut-hilirisasi-nikel. Jatam. "Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis
BPS Sulawesi Tengah. "Selama Desember 2024, Nilai Ekspor Sulawesi Tengah sebesar US$2.063,33 Juta dan Impor sebesar US$915,91 Juta." Sulteng.bps.go.id, 2025. https://sulteng.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/1335/selama-desember-2024- nilai-ekspor-sulawesi-tengah-sebesar-us-2-063-33-juta-dan-im.
Charindra, Donna Exsanti. "Kepastian Hukum bagi Perempuan di Tapak Tambang." Rumahkitab.com, 2025. https://rumahkitab.com/kepastian-hukum-bagi-perempuan-ditapak-tambang/.
Faisal, Ahmad Dani. "5 Daerah Penghasil Nikel Terbesar di Indonesia." Digital.okezone.com, 2024. https://digital.okezone.com/detail/782258/5-daerah-penghasil-nikel-terbesar-diindonesia.
Handayani, Lili. "Kasus ISPA di Morowali Meningkat Akibat Aktivitas Produksi Nikel yang Masif." Nikel.co.id, 2025. https://nikel.co.id/2025/01/14/kasus-ispa-di-morowalimeningkat-akibat-aktivitas-produksi-nikel-yang-masif/.
Nasional Negara-Korporasi." Jatam.org, 2024. https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera. Kementerian ESDM. "Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun." Esdm.go.id, 2024. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-padapdb-2023-capai-rp2198-triliun. -—-. "Siaran Pers Nomor: 617.Pers/04/SJI/2024 tentang Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia, Ini Yang Dilakukan Indonesia." Esdm.go.id, 2024. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-danbauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia. Lahay, Sarjan. "Pekerja Tewas di Kawasan Industri Nikel PT IMIP Terus Terjadi." Mongabay.co.id, 2025. https://mongabay.co.id/2025/05/19/pekerja-tewas-di-kawasanindustri-nikel-pt-imip-terus-terjadi/. Mahendra, Khumar. “Bedah 5 Produk Turunan Bahan Mentah Bijih Nikel, Salah Satunya Nickel Pig Iron." Tempo.co, 2023. https://www.tempo.co/sains/bedah-5-produk-turunanbahan-mentah-bijih-nikel-salah-satunya-nickel-pig-iron-143266. Pratiwi, Alfitria Nefi. "Kemnaker Catat 105 Pekerja Nikel Tewas Akibat Kecelakaan Kerja." Tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/kemnaker-catat-105-pekerja-nikeltewas-akibat-kecelakaan-kerja-2085890. Trade Map. "Trade statistics for international business development Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc." Trademap.org, 2024. https://www.trademap.org/Index.aspx. Trendasia. "Kecelakaan Kerja di PT GNI: Pengabaian dan Pelanggaran Kemanusiaan di Kawasan Industri Nikel Indonesia." Trendasia.org, 2023. https://trendasia.org/kecelakaan-kerja-di-pt-gni-pengabaian-dan-pelanggarankemanusiaan-di-kawasan-industri-nikel-indonesia/. . "Kecelakaan Kerja Kembali Terjadi dan Memakan Korban Jiwa, Akankah Luhut Menutup PT GNI?" Trendasia.org, 2023. https://trendasia.org/kecelakaan-kerja-kembali-terjadidan-memakan-korban-jiwa-akankah-luhut-menutup-pt-gni/. Z, Adi Renaldi Yuli. "Mimpi Buruk Pekerja Perempuan di Industri Nikel: Alami Perampasan Hak Rentan Projectmultatuli.org, 2025. Berlapis, Kekerasan Seksual." https://projectmultatuli.org/mimpi-buruk-pekerja-perempuan-di-industri-nikel-alamiperampasan-hak-berlapis-rentan-kekerasan-seksual/.
Shiddiq. "Dirjen ILMATE: Hilirisasi Mineral Kritis Tulang Punggung Transisi Energi Menuju NZE 2060." Nikel.co.id, 2025. https://nikel.co.id/2025/06/04/dirjen-ilmate-hilirisasi-mineralkritis-tulang-punggung-transisi-energi-menuju-nze-2060/?utm.
KOMNAS HAM Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng,Jakarta Pusat 10310,Indonesia