KORUPSI DAN PEMULIHAN PELANGGARAN HAM:
MENDORONG PENDEKATAN BERBASIS HAM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
KORUPSI DAN PEMULIHAN PELANGGARAN HAM:
MENDORONG PENDEKATAN BERBASIS HAM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Komnas HAM RI
Informasi lebih lanjut dapat mengakses website www.komnasham.go.id dan www.dataham.komnasham.go.id
Diterbitkan pertama kali pada Juli tahun 2026 oleh Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia JI. Latuharhary No. 4b, RT. 1/RW. 4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, Indonesia.
Telepon: 021 3925230 | Fax: 021 3925227
Email: [email protected] | Instagram: @komnas.ham
PENYUSUN
Pengarah
Atnike Nova Sigiro, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Abdul Haris Semendawai, Komisioner Penyuluhan
Penanggung Jawab
Endang Sri Melani, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Koordinator Penelitian/Penulis Utama
Mimin Dwi Hartono, Analis Kebijakan Ahli Madya
Anggota Penelitian
Zaidra Birru Barlian
Administrasi
Agus Susanto
Bernadeth Oktavina
DAFTAR ISI
PENYUSUN. II DAFTAR ISI. DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR. VI DAFTAR SINGKATAN KATA PENGANTAR. RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang. B. Kewenangan Komnas HAM C. Ruang lingkup. 5 D. Pertanyaan penelitian .5 E. Metodologi .. 5 BAB II KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA .7 A. Korupsi dan pelanggaran HAM. 7 B. Hukum Tipikor.. ..13 1. Undang-Undang No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor13 2. Undang-Undang No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)… …… 23 3. Konvensi PBB tentang Anti Korupsi/UNCAC (UU Nomor 7 Tahun 2006)... …25 4. UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) …27 C. Tata kelola aset sitaan dan aset rampasan tipikor... …… 28 D. Praktik baik pemulihan aset dan pemenuhan hak-hak korban tipikor. 36 …44 E. Kerangka HAM pemulihan hak-hak korban tipikor.. BAB III ANALISIS HAK ASASI MANUSIA... ..50 A. Pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi ..50 B. Kontradiksi rezim hukum HAM dan hukum tipikor.... ……54
C. Pengabaian hak-hak korban tipikor.. ..58 D. Problematika tata kelola aset tipiko .63 BAB IV KESIMPULAN. 66 BAB V REKOMENDASI 69 Presiden Republik Indonesia 69 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon .69 Komisi Pemberantasan Korupsi. 70 Kepolisian Negara RI. 70 Kejaksaan Agung. 71 Mahkamah Agung. 71 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (L .71 Kementerian Keuangan. .72 Organisasi Masyarakat Sipil. .72 DAFTAR PUSTAKA .74 74 Dokumen/Buku/Jurnal. Peraturan perundang-undangan .76 Berita/Website .. 77
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kelembagaan Tata Kelola Korupsi di Amerika ...........39 Tabel 2.2 Model penyitaan aset korupsi di AS.. …… ……42 Tabel 3.1. Perbandingan hukum tipikor dan hukum HAM ........ …57
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Alur pengusutan tipikor...... … 24 Gambar 2.2 Negara yang meratifikasi UNCAC. …25 Gambar 3.1 Badan pengelolaan aset sitaan korupsi di AS...... ……40
DAFTAR SINGKATAN
| APH | |
| APH | : Aparat Penegak Hukum |
| BPA | : Badan Pemulihan Aset |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| ICW | : Indonesia Corruption Watch |
| Kejagung | : Kejaksaan Agung |
| Kejati DIY | Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Kemenkeu | Kementerian Keuangan |
| KIHSB | Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| KIHSP | Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik |
| Komnas HAM | : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia |
| KPK | : Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| LPSK | : Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban |
| MA | : Mahkamah Agung |
| MBG | : Makan Bergizi Gratis |
OHCHR : Office of High Commissioner of Human Rights PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda DIY : Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tipikor : Tindak pidana korupsi TPPU : Tindak Pidana Pencucian Uang UUD RI Tahun : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tahun 1945 UNCAC United Nations Convention Against Corruption UNODC United Nations Office on Drug and Crime WRI : Raoul Wallenberg Institute
KATA PENGANTAR
Dalam hukum HAM internasional, tindak pidana korupsi telah mengganggu bahkan merampas terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Komisi HAM PBB menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan dan pemenuhan HAM. Negara yang gagal mencegah atau menindak korupsi dianggap lalai menjalankan kewajibannya sebagai duty bearer dalam sistem dan mekanisme HAM. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya agenda legal-administratif, tetapi juga bagian dari kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM sangat berkepentingan agar korupsi dicegah dan diberantas karena mengganggu dan menghambat penikmatan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, melalui fungsi dan wewenang penelitian yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU HAM, Komnas HAM telah melakukan penelitian "Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM: Mendorong Pendekatan Berbasis HAM dalam Pemberantasan Korupsi."
Komnas HAM dalam penelitian ini menyimpulkan secara faktual korupsi telah menyebabkan pelanggaran HAM baik di ranah hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosial, serta hak-hak kolektif. Secara normatif, unsur-unsur terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU HAM, telah terpenuhi dalam tindak pidana korupsi yaitu ketika telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang.
Meskipun demikian dalam konteks penegakan hukum HAM dan pemulihan hak-hak korban tipikor, terdapat kendala yang fundamental karena rezim hukum tipikor di Indonesia membatasi pihak yang dirugikan oleh korupsi adalah negara dalam hal ini keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Dalam rezim hukum tipikor di Indonesia, pemulihan HAM bagi korban yang terdampak oleh korupsi masih menemui kendala karena pembatasan korban korupsi dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Tipikor adalah negara dan belum diakui atau didefinisikannya korbankorban korupsi dalam hukum Indonesia meski sudah diatur dalam Pasal 35 UNCAC. Hal tersebut berakibat proses atau mekanisme pemulihan pelanggaran HAM akibat korupsi menjadi sulit. Oleh karenanya, Komnas HAM dalam penelitian ini menyimpulkan Indonesia untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh melegitimasi korupsi sebagai bentuk pelanggaran HAM melalui revisi UU Tipikor, mendefinisikan dan mengakui korban-korban tipikor yaitu masyarakat, membangun mekanisme pemulihan hak-hak korban tipikor, dan membangun partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemberantasan tipikor melalui pendekatan berbasis HAM. Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang dalam proses review dibantu oleh Dadang Trisasongko, serta pihakpihak yang memberikan kontribusi atau peran selama proses penyusunan penelitian ini, yakni diantaranya Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, Pemerintah Provinsi Babel, Walhi Babel, dan masyarakat nelayan Babel. Selain itu, Kejaksaan Tinggi DIY, Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Polda DIY, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pukat FH UGM. Lebih lanjut, Badan Pemulihan Aset Kejagung, Lembaga Manajemen Aset Negara Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan United Nations Office for Drugs and Crimes (UNODC). Kemudian juga Profesor Bambang Hero Saharjo,
Kepala PPATK 2002-2011 Dr. Yunus Husein dan kalangan organisasi masyarakat sipil diantaranya TII, ICW, dan YLBHI.
Komnas HAM berharap penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengarusutamaan HAM dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor.
Jakarta, 13 Juli 2026
Dr. Atnike Nova Sigiro Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
RINGKASAN EKSEKUTIF
Komnas HAM dalam penelitian tentang "Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM: Mendorong Pendekatan Berbasis HAM dalam Pemberantasan Korupsi" menyimpulkan bahwa secara faktual, korupsi telah menyebabkan pelanggaran HAM baik di ranah hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosial, serta hak-hak kolektif. Secara normatif, unsur-unsur terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU HAM, dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi yaitu bahwa korupsi dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang.
Meskipun demikian dalam implementasinya di hukum Indonesia terutama dalam konteks penegakan hukum HAM dan pemulihan hakhak korban tipikor, terdapat kendala yang sangat fundamental karena rezim hukum tipikor di Indonesia membatasi pihak yang dirugikan oleh korupsi adalah negara dalam bentuk kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC namun ketentuan dalam Pasal 35 terkait korban-korban korupsi belum diakomodasi dalam rezim hukum tipikor khususnya UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Tipikor. Hal tersebut berakibat proses atau mekanisme pemulihan pelanggaran HAM dalam tipikor menjadi sulit.
Oleh karenanya, Komnas HAM dalam penelitian ini menyimpulkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk melegitimasi korupsi adalah pelanggaran HAM yaitu melalui revisi UU Tipikor, mendefinisikan dan mengakui korban-korban tipikor yaitu masyarakat, membangun mekanisme pemulihan hak-hak korban tipikor, dan membangun partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemberantasan tipikor melalui pendekatan berbasis HAM, melalui:
1. Harmonisasi hukum HAM dan hukum tipikor. Hukum tipikor belum selaras dengan hukum HAM (noncompliance). Penerapan pemulihan pelanggaran HAM dalam tipikor menemui kendala regulasi oleh karena belum padunya hukum tipikor dan hukum HAM. Kontradiksinya adalah korban tipikor yang diakui hanya negara berupa kerugian keuangan negara dan/ atau perekonomian negara. Korban dari pihak masyarakat baik individu dan masyarakat belum diakomodasi dalam hukum tipikor. Hal ini meski pada bagian pertimbangan UU 20/2001 menyebutkan korupsi adalah pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi, namun tidak dapat diimplementasikan serta merta karena perlu ada norma-norma dalam bentuk Pasal-Pasal yang mengaturnya lebih lanjut dalam UU Tipikor.
2. Pengakuan dan pemulihan hak-hak korban tipikor. Pasal 35 dalam Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) telah mengakui adanya korban, baik individu maupun kelompok dan kerugian yang diderita oleh korban untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi. Namun Pasal 35 UNCAC perlu dituangkan ke dalam undang-undang yang lebih teknis atau revisi UU Tipikor. Pengaturan tentang korban tipikor juga harus mengakomodasi ketentuan Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang, dimana korban dapat berupa individu dan kolektif, serta berhak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, permintaan maaf, dan jaminan ketidak-berulangan.
3. Integrasi tata kelola pemulihan aset tipikor. Salah satu mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak korban tipikor adalah membenahi tata kelola aset tipikor agar selaras dan terpadu antara satu institusi penegakan hukum dengan institusi yang lain sehingga maksimal sebagai sarana memulihkan hakhak korban tipikor. Diperlukan standarisasi tata kelola aset rampasan tipikor yang baku dan menjadi acuan bersama untuk semua institusi supaya tidak terjadi kesenjangan atau gap dari sisi praktik, efektifitas, maupun akuntabilitas. Aset rampasan tipikor seyogyanya bisa dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian negara maupun hak-hak korban secara maksimal.
4. Pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan tipikor. Penerapan pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan tipikor memerlukan keselarasan dan keterpaduan antar lembaga dan sektor, serta pengakuan hak-hak korban korupsi di pihak masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, negara wajib memfasilitasi atau membangun mekanisme akuntabilitas tindak pidana korupsi sehingga korban masyarakat baik individu atau kolektif dapat mengajukan pengaduan, gugatan,dantuntutan pemulihanhak-haknyayang dilanggar/terdampak oleh korupsi. Pendekatan berbasis HAM tidak bisa serta merta berjalan, namun diperlukan adanya perubahan regulasi tindak pidana korupsi dan pemenuhan hak partisipasi bermakna seluruh komponen masyarakat utamanya korban-korban tipikor dalam membela dan mengklaim hakhaknya.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Korupsi adalah penyakit ganas1 telah lama menjangkit di antara manusia, bahkan sejak munculnya sistem peradaban yang terorganisir. Robert Klitgaard (1998) mengungkapkan bahwa korupsi sama tuanya dengan pemerintah itu sendiri.² Korupsi itu terjadi di berbagai belahan dunia dan umurnya pun sudah sepanjang sejarah.3
Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah fenomena yang lahir pada dunia modern, melainkan telah berkembang seiring dengan terbentuknya institusi kekuasaan dan birokrasi yang mengelola kepentingan publik⁴. Namun perbedaannya, korupsi di era saat ini semakin canggih, sistematis, dan terencana karena melibatkan pihakpihak yang memiliki sumber daya kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, juga memanfaatkan celah-celah hukum di Indonesia dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Korupsi dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu diantaranya suap, penggelapan sumber daya publik, nepotisme, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara maupun melibatkan aktor-aktor non negara misalnya korporasi, serta perdagangan pengaruh. Korupsi adalah kejahatan yang menimbulkan korban, bukan kejahatan tanpa korban (victimless).5
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dampak korupsi bersifat meluas dan menyengsarakan masyarakat banyak, serta menghambat pemenuhan hak-hak asasi manusia.6 Sebagai masalah terbesar di dunia', korupsi terus memberikan ancaman pasti bagi keberlangsungan negara.8
Dampak korupsi tidak hanya menyasar pada masalah ekonomi, tapi meluas terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Korupsi menghambat efektivitas penyelenggaraan negara, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.9 Dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial, sering kali tidak sampai kepada kelompok yang membutuhkan.10
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1997-2006 Kofi Annan, menyatakan bahwa korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai dampak merusak pada masyarakat.11 Lebih jelasnya menurut Annan, korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia untuk berkembang.12
Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) menegaskan korupsi merupakan pelanggaran terhadap HAM, karena telah menyengsarakan kehidupan dengan merampas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan lingkungan hidup dan pembangunan.13 Korupsi selain berdampak langsung terhadap warga negara baik secara material maupun nonmaterial, juga melemahkan kemampuan negara dalam memenuhi kewajibannya.14
Korupsi telah menjadi hambatan besar bagi negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM1⁵, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 (UUD RI 1945) dan Pasal 8, Pasal 71, serta Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/99).
Ditemukan berbagai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang berkaitan erat dengan pelanggaran HAM. Seperti kasus korupsi dana sarana dan prasarana pendidikan pada pemerintah Kabupaten Kudus periode 2003-2008, juga terdapat kasus korupsi anggaran penyediaan alat Kesehatan oleh Ratu Atut pada tahun 2017, kasus korupsi impor daging sapi di Kementerian Pertanian pada tahun 201316, serta kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah disidik Kejaksaan Agung.17
Diperlukan tindakan luar biasa dalam menangani korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena korupsi adalah kejahatan terorganisasi dan sistematis, modus operandi korupsi tergolong sulit, sehingga pembuktiannya tidak mudah, korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan, dan korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak.18 Namun demikian, instrumen hukum di Indonesia belum mengatur tentang kompensasi atau pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak tipikor. Hukum tipikor di Indonesia hanya mengakui negara sebagai korban korupsi, dalam konteks kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa korupsi sebagai pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial.
Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk melakukan pendalaman pemahaman mengenai tipikor sebagai pelanggaran HAM; unsur-unsur terpenuhinya tipikor sebagai pelanggaran HAM; kompatibilitas hukum HAM dan hukum tipikor; status pengakuan korban tindak pidana korupsi dari unsur masyarakat baik individu maupun kolektif; tata kelola pengelolaan dan pemulihan aset hasil tipikor, dan merumuskan pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan tipikor.
1 Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)
² Ibid, hlm. 9.
3 Ibid, hlm. xvi.
4 Heidenheimer, A. J., & Johnston, M.. Political Corruption: Concepts and Contexts (3rd ed.). (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002).
5 UNODC dalam Workshop Nasional tentang Korban Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 8-9 Juni 2026
6 Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses di https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-inialasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa
7 Albanese, J.S. Why Corruption is the Largest Problem in the World. Int Criminol 2, 103–110 (2022). https://doi.org/10.1007/s43576-022-00060-3
8 Razad, Fauziah (2020). Remedi Pelanggaran HAM akibat Tipikor. Jakarta, Komnas HAM.
9 United Nations, "Secretary-General's statement on the adoption by the General Assembly of the United Nations Convention against Corruption", 31 October 2003.
10 Ibid
11 Ibid
12 Ibid
13 OHCHR, Corruption and Human Rights: A Practical Guide, 2026
14 Ibid
15 Ibid
16 Riyadi, Eko, Dkk. Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2019)
17 Kasus Korupsi Jerat Pimpinan BGN, Dosen UGM Desak Perbaikan Tata Kelola MBG, diakses di https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-korupsi-jerat-pimpinan-bgn-dosen-ugm-desak-perbaikan-tata-kelolambg/
B. Kewenangan Komnas HAM
Komnas HAM adalah lembaga mandiri setara dengan lembaga negara yang lain, berdasarkan Pasal 75 huruf a dan b UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Wewenang Komnas HAM dalam melakukan penelitian diatur Pasal 89 Ayat (1) UU HAM diantaranya di huruf e yaitu pembahasan pelbagai permasalahan HAM yang terkait dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
18 Korupsi Merupakan Pelanggaran HAM Berat diakses di
https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-merupakan-pelanggaran-ham-berat--hol2599?page=2
C. Ruang lingkup
Penelitian ini fokus terhadap korupsi yang bersifat masif dan korbankorban korupsi dari unsur masyarakat secara kolektif.
D. Pertanyaan penelitian
Pertanyaan penelitian yang dielaborasi dan berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah korupsi secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan elemen apa yang harus dipenuhi agar tipikor memenuhi unsur-unsur sebagai pelanggaran HAM?
2. Apakah terdapat kompatibilitas antara hukum HAM dengan hukum Tipikor?
3. Apa tantangan dan kendala pemulihan hak-hak korban korupsi dalam kerangka korupsi sebagai pelanggaran HAM?
4. Bagaimana pendekatan berbasis HAM dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi?
E. Metodologi
Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif, menilai aspek regulasi dan kebijakan nasional tentang pemberantasan tipikor dalam perspektif HAM, diantaranya aspek pemulihan pelanggaran HAM, tata kelola aset sitaan korupsi, dan pendekatan berbasis HAM dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor.
Analisis yang dipakai adalah teori pendekatan berbasis HAM, yaitu bagaimana negara sebagai duty bearer melaksanakan kewajibannya memenuhi dan melindungi HAM, dan individu/masyarakat sebagai rights holder dapat mengklaim hak-hak asasinya, khususnya terkait dengan pemulihan pelanggaran HAM.
Adapun metode yang dipakai dalam mengumpulkan data, informasi, dan fakta adalah melalui kajian lapangan, telaah dokumen termasuk regulasi dan kebijakan (reviu literatur), wawancara, diskusi, dan observasi terhadap dampak korupsi dan praktik tata kelola aset rampasan tipikor.
BAB II KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA
Bab ini berisikan landasan teoritis dan tinjauan yuridis terkait konteks yang ingin diteliti, yakni tentang korupsi dan pemulihan pelanggaran HAM, kemudian regulasi tipikor nasional maupun internasional, konsep tata kelola aset sitaan dan rampasan, serta bagaimana praktik baik pemulihan aset dan implikasinya terhadap pemulihan hak-hak korban korupsi.
A. Korupsi dan pelanggaran HAM
Dalam hukum HAM internasional, tindak pidana korupsi telah mengganggu bahkan merampas terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM.19 Komisi HAM PBB menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan dan pemenuhan HAM.20 Negara yang gagal mencegah atau menindak korupsi dianggap lalai menjalankan kewajibannya sebagai duty bearer dalam sistem dan mekanisme HAM. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya agenda legal-administratif, tetapi juga bagian dari kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.21
Korupsi telah menggerogoti sumber daya negara sehingga menurunkan bahkan menihilkan kewajiban negara dalam melindungi, dan memenuhi
HAM.²2 Kejahatan korupsi diantaranya bermula dari praktik maladministrasi yang mengakibatkan pelbagai pelanggaran HAM.23
Dalam kewenangan Komnas HAM menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM sebagaimana tercantum pada Pasal 90 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dalam periode Januari 2020 sampai dengan Agustus 2025 menerima dan memproses 369 aduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam tindak pidana korupsi.
Pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM tidak hanya mencakup laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM akibat korupsi, namun juga terkait dengan aduan dari terduga koruptor yang diduga mengalami ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH).
Data pengaduan dari Komnas HAM selama periode Januari 2020 sampai dengan Agustus 2025 menunjukan bahwa individu sebagai korban terbanyak dalam dugaan pelanggaran HAM (177 aduan), disusul dengan kelompok masyarakat (89 aduan). Sementara, pihak yang paling banyak diadukan ialah Kejaksaan (87 aduan) sebagai institusi penegak hukum yang rentan akan praktik penyalahgunaan anggaran/jabatan, disusul oleh pemerintah daerah (59 aduan) dan lembaga peradilan (54 aduan). Dari data aduan tersebut ditemukan bahwa isu hak memperoleh keadilan menjadi hak yang paling banyak diadukan (195 aduan).
Di dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Memperoleh Keadilan, disebutkan bahwa hak memperoleh keadilan adalah hak asasi manusia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak setiap orang untuk sama, setara dan bermartabat di hadapan hukum.24 Hak memperoleh keadilan dalam Konstitusi secara implisit terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mencakup beberapa hak prosedural dan substansial. Hak-hak tersebut adalah proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair trial) yang menjunjung tinggi prinsip due process of law dan hak memperoleh putusan hukum yang baik dan benar.
Dalam kasus korupsi yang ditangani Kejati DIY dan Polda DIY, di antaranya terkait dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pendidikan, perbankan, dan korupsi tanah kas desa. Korupsi tanah kas desa secara spesifik terjadi DIY sehubungan dengan status keistimewaan DIY.25 Selain isu korupsi, tata kelola tanah kas desa di DIY juga terkait dengan konflik agraria.26 Dalam kasus korupsi tata kelola tambang timah PT Timah di Bangka Belitung, kerugian negara yang dihitung senilai sekitar Rp271 triliun termasuk didalamnya kerusakan ekologis.27
Di ranah hak-hak politik, sistem politik dan pemerintahan yang korup mengabaikan hak-hak dasar masyarakat atas sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Pimpinan lembaga atau kepala daerah yang korup telah mengorbankan hak-hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik.28 Sistem politik dan pemerintahan yang korup mendahulukan kepentingan kelompok dan kroninya daripada mengedepankan kepentingan rakyat.29 Kebijakan penguasa dirancang dan dirumuskan hanya untuk tujuan memperkaya diri, kelompok, dan kroninya (oligarki).30
Bahkan yang terjadi saat ini di Indonesia bisa disebut sebagai state captures corruption, yakni korupsi menjadi alat untuk menguasai negara dari dalam dengan cara mengatur kebijakan publik sesuai kepentingan segelintir elite.31 State capture corruption melibatkan kolusi antara pejabat, politisi, dan pengusaha untuk mempengaruhi peraturan demi keuntungan pribadi atau kelompok.32
Di ranah hak-hak sipil, sistem peradilan yang korup tidak hanya melanggar hak memperoleh keadilan dan hak atas persamaan di hadapan hukum, tapi juga mengabaikan hak prosedural untuk mendapatkan keadilan yang dijamin oleh UUD RI Tahun 1945, UU No.
39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP).33
Sistem penegakan hukum yang korup menghancurkan kualitas dan integritas proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan vonis karena hukum hanya berpihak pada yang kuat dan berkuasa. Kebenaran tidak lagi menjadi panglima. Banyak sekali contoh telah dikemukakan, pencuri sandal seharga tidak lebih dari Rp10 ribu dihukum tahunan, sedangkan koruptor hanya dipenjara beberapa bulan, bahkan ketika dipenjara, ditempatkan di blok yang terpisah dengan warga binaan pemasyarakatan lain.34
Korupsi di lembaga peradilan, misalnya dalam kasus korupsi mantan pejabat MA, Zarof Ricar, ditemukan uang tunai senilai Rp 915 miliar dan emas hampir 50 kg di rumah Zarof Ricar pada 2024.35 Namun dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 18 Juni 2025, Zarof Ricar, hanya divonis hukuman penjara 16 tahun, di bawah tuntutan jaksa 20 tahun. Ia terbukti melakukan permufakatan jahat dan menerima gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Hakim juga menghukum Zarof membayar denda Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Hakim menyatakan Zarof bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 UU Tipikor. Namun ironisnya, dalam persidangan yang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan sejak 10 Februari 2024 itu, sumber uang senilai Rp 915 miliar dan emas 51 kilogram di rumah Zarof Ricar, tidak dikuak.
Korupsi di ranah administrasi publik membahayakan hak-hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan. Program negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia tidak akan tercapai jika terjadi korupsi. Meskipun belum terbukti terdapat unsur tindak pidana korupsi, namun pelbagai peristiwa keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap setidaknya 20.000 orang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM khususnya hak atas pangan dan hak atas kesehatan.36 Peristiwa siswa keracunan MBG terjadi di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul pada Oktober 2025 dengan korban sekitar 700 siswa SMP dan SMK.37 Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana terjadi di Yogyakarta telah melanggar hak atas pendidikan.38
Namun masih terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum tipikor. Hasil pemantauan ICW atas tren vonis korupsi sepanjang 2024 yang dirilis pada 4 Desember 2025, rata-rata hukuman penjara bagi terdakwa korupsi hanya 3 tahun 3 bulan, disertai denda rata-rata Rp 180 juta. Data tersebut diolah dari 1.768 putusan atau sekitar 49,04 persen putusan perkara korupsi yang dipublikasikan Mahkamah Agung (MA). Ribuan putusan itu melibatkan 1.869 terdakwa. Putusan terbanyak tercatat di Sumatera Utara dengan 148 putusan, disusul Jawa Timur 129 putusan, dan Sulawesi Selatan 123 putusan. Sementara itu, Papua Barat dan Yogyakarta menjadi daerah dengan putusan paling sedikit, masing-masing 17 putusan.
Kemudian ICW menjelaskan, jika ditilik dari kategori sektor, perkara korupsi di bidang utilitas menjadi yang terbanyak dengan 322 putusan, disusul desa (310), pemerintahan (282), perbankan (153), dan pendidikan (129). Temuan ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat daerah masih tinggi, terutama dalam pengelolaan utilitas dan dana desa. Banyaknya perkara korupsi dalam sektor utilitas—seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan—menunjukan kerentanan pengelolaan kebutuhan dasar masyarakat terhadap penyalahgunaan.
Berdasarkan uraian dampak yang telah disampaikan, korupsi jelas sebagai pelanggaran HAM karena telah menghambat negara dalam melaksanakan kewajibannya melindungi dan memenuhi HAM.
19 United Nations, "Secretary-General's statement on the adoption by the General Assembly of the United Nations Convention against Corruption", 31 October 2003.
20 UN Human Rights Council, Resolution on the Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights, yang mengakui korupsi sebagai hambatan bagi pemenuhan HAM.
21 Ibid
22 UN Human Rights Council, Resolution on the Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights, yang mengakui korupsi sebagai hambatan bagi pemenuhan HAM
23 Disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih, dalam FGD dengan Komnas HAM pada 25 September 2025, sumber terjadinya korupsi pun dengan pelanggaran HAM adalah mal-administrasi. Di dalam Pasal 1 ayat (3) UU 37 Tahun 2008 tentang ORI, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
24 Komnas HAM dalam SNP Hak Memperoleh Keadilan, diakses di
$N6ES1.pdf? cf_chl_f_tk=w.BjGc8.GZaNEsulB4vWv1i9QIRJVBouW07LojRnrdM-1782887109-1.0.1.1- DRGb93H3DQUt_idVs14GbG41hSJ2nLoB70PgPIKWXkg
https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-
25 Pertemuan Komnas HAM dengan Kejati DIY dan Polda DIY pada 14 April 2026.
26 Dalam Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM yang disusun Komnas HAM (2025), konflik agraria di DiY menyangkut tanah-tanah kas desa terjadi sejak dilakukan pengaturan ulang berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur No.
24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Status tanah desa berubah secara mendasar, jika sebelumnya tanah desa dikuasai desa, maka melalui Pasal 7 (1) Pergub DIY No. 34/2017 jo. Pergub DIY No. 24/2024 , tanah-tanah kas desa menjadi dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman. Pemanfaatan tanah-tanah kas desa harus seizin Kasultanan/Pakualaman.
27 Wawancara Komnas HAM dengan Prof Bambang Hero Saharjo pada 25 Oktober 2025.
28 Hal ini misalnya yang dilakukan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi. la diduga merupakan pemilik manfaat atau Beneficial Ownership (BO) dari PT Raja Nusantara Berjaya, perusahaan pemenang tender outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan di lingkungan Pemkab Pekalongan. Berita diakses di
https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-singgung-asas-presumptio-iures-de-iure-dalam-kasuskorupsi-bupati-pekalongan-It69a8cc42c6a48/
29 Menurut pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2010 hingga 2024, terdapat 356 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Berita diakses di https://antikorupsi.org/id/memutus-rantaikorupsi-kepala-daerah-yang-terus-berulang
30 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-oligarki-It63dc73d43f631/
31 https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/artikel/webinar-pendidikan-antikorupsi-kpk-mengenal-state-capturecorruption-dari-kasus-e-ktp-1747712876
32 Ibid
33 Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan
34 Hasil monitoring Komnas HAM di pelbagai lapas di Indonesia.
35 https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7924174/kisah-uang-rp-915-m-di-rumahzarof-yang-bikin-penyidik-mau-pingsan
36 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y9j28r2wlo
37 Temuan Komnas HAM dalam pertemuan dengan warga yang diadakan di Gunung Kidul, pada 13 April 2026.
38 Temuan Komnas HAM dalam kajian lapangan di Yogyakarta pada 12-15 April 2026.
B. Hukum Tipikor
1. Undang-Undang No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) mengatur korupsi sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta pertumbuhan ekonomi.39 Keuangan negara yang dimaksud UU 31/1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:40
1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.41
Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001), telah memandang korupsi sebagai bentuk pelanggaran HAM khususnya hak-hak sosial dan ekonomi. Namun hal ini hanya dinyatakan pada bagian menimbang huruf a, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam UU 31/1999, yaitu:
Pasal 2 ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati. Denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)42;
Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)43;
Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)44;
Pasal 15: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Pasal 16: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,kesempatan,sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Selain pidana pokok, terdapat pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 18 UU 31/1999 sebagai berikut:
39 Hal ini dinyatakan pada bagian menimbang di huruf a, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945. Kemudian pada huruf b disebutkan bahwa akibat tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan.
40 Penjelasan UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
41 Ibid
42 Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 ini dicabut dengan UU No. 1/2023 tentang KUHP
44 Ibid
43 Ibid
• Ayat (1):
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
C. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Ayat (2): Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Ayat (3): Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga beritikad baik yang akan dirugikan oleh putusan pengadilan mengenai perampasan barangbarang bukan kepunyaan terdakwa, maka pihak ketiga dapat mengajukan keberatan maksimal dalam tempo dua bulan sejak putusan dijatuhkan (vide Pasal 19 UU 31/1999).
Tindak pidana korporasi diatur di Pasal 20 UU 31/1999 dimana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
Dalam hal secara pidana tidak terbukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata (vide Pasal 32 Ayat 1 UU 31/1999). Putusan bebas Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (vide Pasal 32 Ayat 2 UU 31/1999).
Kemudian di Pasal 33 UU 31/1999 diatur bahwa dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Bentuk-bentuk korupsi lain diatur dalam perubahan UU 31/1999 yaitu UU 20/2001, yaitu:
1. Pasal 5: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau Pasal 210 KUHP mengatur tentang hukuman pidana bagi seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan pengadilan, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penasihat hukum dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapatnya. Sanksi pidana yang diancam adalah penjara paling lama tujuh tahun, dan bisa menjadi sembilan tahun jika penyuapan bertujuan agar dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan.
2. Pasal 6: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
3. Pasal 7: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
4. Pasal 8: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
5. Pasal 9: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
6. Pasal 10: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
7. Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
8. Pasal 12: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
9. Pasal 12B: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Undang-Undang No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPpU) adalah landasan hukum utama di Indonesia untuk menjerat pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. UU ini mengatur sanksi pidana berat bagi pelaku aktif, pasif, korporasi, serta pihak yang membantu pencucian uang.
Salah satu modus korupsi adalah menyembunyikan dan/atau mengalihkan uang hasil korupsi, sehingga dalam konteks ini, UU TPPU bisa digunakan untuk melakukan pelacakan dengan mengikuti aliran uang (follow the money). UU TPPU di Indonesia sudah cukup progresif secara normatif, tetapi masih lemah dalam implementasi.45 Tantangan utama bukan hanya pada regulasi, melainkan pada kapasitas institusi, koordinasi, dan keberanian menggunakan pendekatan follow the money secara konsisten.46
Beberapa kelemahan UU TPPU adalah ketergantungan pada pembuktian tindak pidana asal (predicate crime), meski secara teori, TPPU bisa berdiri sendiri (stand-alone crime).47 Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, aparat masih sering bergantung pada pembuktian tindak pidana asal (misalnya korupsi) sehingga memperlambat proses dan membuka celah bagi pelaku untuk menyembunyikan aset.48
Koordinasi antar lembaga harus lebih optimal. Keterlibatan lembaga seperti PPATK, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus lebih sinkron. Ego sektoral dan perbedaan kewenangan membuat penanganan perkara TPPU dinilai masih belum terintegrasi. Temuan PPATK seringkali kurang ditindaklanjuti oleh penegak hukum.49
Path A (Hukum Saat Ini [UU Tipikor / Harus Aset Bukti niat Tidak ada penuntutan TPPUJ) Tersangka membuktikan / dinyatakan tidak teridentifikasi tidak cukup unsur pidana bersalah Path B (Hukum Saat Ini [Regulasi Laporan Harta Kekayaan Aset Ketidaksesuaian LHKPN]) Tidak ada sanksi Penyelenggara teridentifikasi yang signifikan Negara (LHKPN) Path C (Amandemen yang Diusulkan Kesenjangan antara Tidak ada [Perkayaaan Aset Tersangka aset aktual dan Terpidana Tidak Sah]) penjelasan yang teridentifikasi pendapatan sah masuk akal
Gambar 2.1 Alur pengusutan tipikor Sumber: UNODC, 2026
Kelemahan lain adalah, kewenangan PPATK hanya memberikan informasi kepada penegak hukum, tidak bisa melakukan penindakan hukum.5º Hal ini juga diungkapkan oleh UNODC terkait kelemahan UU TPPU dimana harus ada pembuktian unsur pidana, karena unsur niat
50 Ibid jahat belum cukup (lihat Gambar 2.1). Selain itu, seringkali informasi transaksi keuangan mencurigakan tapi tidak ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum.51
45 Dewi Puanandini, dkk (2023). Efektifitas UU No. 8/2010 tentang TPPU. Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum, Vol 2, No 2 (2023)
46 Ibid
47 pPATK (2017). Tipologi tindak pidana pencucian uang berdasarkan pengadilan tindak pidana pencucian uang. Diakses di https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf 48 Ibid
49 Disampaikan Mantan Kepala PPATK, Yunus Husein, dalam FGD dengan Komnas HAM pada 25 September 2025.
3. Konvensi PBB tentang Anti Korupsi/UNCAC (UU Nomor 7 Tahun 2006)
Indonesia telah menjadi negara pihak Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC) yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Indonesia termasuk dalam 191 negara telah meratifikasi UNCAC (lihat gambar 2.2).
Gambar 2.2 Negara yang meratifikasi UNCAC Sumber: UNODC, 2025
Ganti kerugian terhadap korban tindak pidana diatur dalam Pasal 35 UNCAC. Dalam ketentuan Pasal tersebut dinyatakan "...to ensure that entities or persons who have sufferred damage as a result of corruption have the right to inititate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation". Ketentuan Pasal 35 UNCAC menekankan dua syarat, yakni (a) "entities or persons" dan (b)
"damage" yang diderita oleh korban untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi.
Meski Pasal 35 UNCAC telah menyebutkan yang dimaksud korban tindak pidana korupsi mencakup "entities or persons" tetapi hingga saat ini belum ditemukan kesatuan definisi mengenai siapa yang dimaksud dengan korban tindak pidana korupsi, baik di dalam instrumen internasional seperti UNCAC maupun di banyak negara lain.52 Hal tersebut disampaikan Felipe Falconi bahwa UNCAC tidak mendefinisikan siapa yang dikategorikan sebagai korban korupsi dan menyerahkan definisi tersebut kepada masing-masing negara.53
Sebagai mekanisme implementasi UNCAC, secara reguler setiap lima tahun dilakukan review. Review dilakukan antar pemerintah negara pihak UNCAC. Tujuan review implementasi UNCAC adalah untuk membantu Negara Pihak dalam pelaksanaan Konvensi, membantu Negara Pihak untuk mengidentifikasi dan membuktikan kebutuhan spesifik akan bantuan teknis serta mempromosikan dan memfasilitasi penyediaan bantuan teknis, dan meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam bidang pemulihan aset.54 Selain itu, untuk meningkatkan dan memfasilitasi pertukaran informasi, praktik, dan pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaan Konvensi.
Adapun dalam review implementasi UNCAC oleh Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang relevan, diantaranya:
Norma-norma yang ada tentang penyalahgunaan wewenang juga mencakup keuntungan non-materiil, dan pertimbangkan untuk merevisi undang-undang guna menghapus rujukan terhadap kerugian negara;
Pengelolaan yang baik atas harta benda yang disita, dibekukan, dan disita;
Entitas atau individu yang mengalami kerugian akibat tindakan korupsi memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut guna memperoleh ganti rugi, meskipun tidak ada kasus pidana sebelumnya.
51 Workshop Strengthening Anti Corruption Legal Framework yang diadakan UNODC pada 4-5 Februari 2026 di Jakarta.
52 UNODC (2), Good Practices in Identifying the Victims of Corruption and Parameters for their Compensation, Vienna: UN Secretariat, 2016, hlm. 5. Korban dalam hal ini termasuk orang perorangan atau badan hukum.
53 Felipe Falconi, Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 04 November 2020.
54 Wawancara Komnas HAM dengan Putri Wijayanti, Koordinator Nasional Program UNODC Indonesia pada 14 November 2025
4. UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tipikor diatur dalam KUHP UU No. 1/2023 pada Bab XXXV (Tindak Pidana Khusus) pada Bagian Ketiga (Tindak Pidana Korupsi di Pasal 603 sampai dengan Pasal 606). Pasal 603 KUHP mengatur korupsi inti (core crime) merupakan adopsi Pasal 2 UU Tipikor, yaitu:
Perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi;
Dilakukan secara melawan hukum;
Mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Pasal 604 KUHP mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan negara. Sedangkan Pasal 605 KUHP mengatur bentuk-bentuk korupsi yang terkait dengan:
Penyuapan (bribery);
Pemberian atau janji kepada pejabat.
Ketentuan ini menggantikan sebagian norma dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 UU Tipikor.
Kemudian Pasal 606 KUHP mengatur:
Tindak pidana korupsi lain yang berkaitan dengan jabatan publik;
Termasuk bentuk lanjutan dari suap atau penyalahgunaan jabatan.
C. Tata kelola aset sitaan dan aset rampasan tipikor
Penanganan aset sitaan dan aset rampasan hasil tipikor diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan UU TPPU. Aset dapat dirampas melalui jalur pidana, perdata, maupun gugatan terhadap benda (in rem).55
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, dilakukan perubahan kebijakan tata kelola aset sitaan dan rampasan tipikor dimana semula berada di bawah Kemenkumham, dialihkan ke Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Hal ini diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017, dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA dipimpin pejabat eselon I yang bertanggung jawab menelusuri, mengamankan, memelihara, merampas, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara atau korban.
Sebelumnya, lembaga yang bertugas menyimpan barang bukti untuk keperluan proses peradilan adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
Dalam Peraturan Jaksa Agung 3/2024, dikenal beberapa istilah berikut:
Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan;
Barang Bukti adalah Benda Sitaan yang dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;
Barang Rampasan adalah barang yang berasal dari penyitaan yang ditetapkan dirampas untuk pemulihan kerugian korban, untuk diserahkan kepada pihak yang disebut dalam putusan, atau untuk penyelesaian lainnya berdasarkan putusan pengadilan perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau benda hasil sita eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan atau uang pengganti dalam perkara pidana;
Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelesaian Aset;
Penelusuran Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan Aset;
Pengamanan Aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di bidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan, Barang Rampasan Negara, Benda Sita Eksekusi, atau Aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah, dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai;
Pemeliharaan Aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan, Barang Rampasan Negara, Benda Sita Eksekusi, dan Aset lainnya untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan, Barang Rampasan Negara, Benda Sita Eksekusi, dan Aset lainnya;
Perampasan Aset adalah tindakan hukum untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas Aset dari seseorang/korporasi, berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
Penyelesaian Aset adalah tindakan hukum untuk menyelesaikan Aset melalui mekanisme penjualan, pengelolaan, pengembalian, dan pemusnahan Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan, Barang Rampasan Negara, Benda Sita Eksekusi, dan Aset lainnya.
Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan sehingga untuk peraturanperundang-undangan, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset agar berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel.56
Pembentukan BPA berdasarkan pada penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana, maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.57
Keuntungan dari pemulihan aset sangat besar tidak hanya menambah penerimaan negara, tetapi juga memperkuat efek jera bagi pelaku korupsi. Namun, tantangannya bila tidak hati-hati, proses pemulihan aset dapat memicu gugatan balik atau dianggap melanggar hak asasi. Karena itu, hakim perlu berhati-hati, objektif, dan berbasis pada bukti kuat serta peraturan yang berlaku.58
Berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset atau harta kekayaan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti guna pengembalian aset dalam kerugian negara.
Adapun mekanisme pemulihan aset sitaan korupsi adalah sebagai berikut:
Uang sitaan/rampasan hasil korupsi setelah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) akan disetorkan ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika sitaan berupa barang atau aset, akan dilelang terlebih dahulu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelangnya kemudian disetorkan ke kas negara.
Untuk sitaan/rampasan berupa aset/barang akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) milik KPK, Kepolisian, atau BPA Kejaksaan Agung
Kendalanya terkait aset sitaan/rampasan tipikor yang telah dikategorikan sebagai BMN ataupun disetorkan ke negara dalam bentuk kas, tidak memiliki nomenklatur yang khusus terkait dengan perkara korupsi yang mana. Tidak adanya identifikasi asal BMN/kas menyulitkan dalam memulihkan hak-hak korban korupsi.
Dalam banyak peristiwa,barangsitaan/rampasan mengalami kerusakan ataupun hilang ataupun disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum. Hal ini contohnya terjadi pada kasus tanah perumahan Jatinegara Indah Jakarta Timur, yang ternyata merupakan tanah sitaan kasus korupsi, yang dijual oleh oknum jaksa.59 Sampai saat ini, para penghuni perumahan kebingungan, meskipun telah mengadu ke pelbagai lembaga termasuk Komnas HAM.60
Data ICW sepanjang tahun 2024 menunjukkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi hanya Rp 16,58 triliun atau sekitar 4,84 persen dari total kerugian mencapai Rp 330,9 triliun. Data Kejati DIY juga menemukan hal yang sama, dimana sepanjang tahun 2020-2025, kerugian akibat korupsi di DIY mencapai Rp 135 miliar, namun nilai pemulihan hanya 1,7 milar.[ Pertemuan Komnas HAM dengan Wakajati DIY dan jajaran di Yogyakarta pada 14 April 2026.] Menurut Kejati DIY, kecilnya nilai pemulihan ini karena dipengaruhi efektivitas pelacakan aset pelaku diantaranya melalui kerjasama dengan BPN dan Polri.[ Ibid] Selain itu, masih menurut Kejati DIY, dalam KUHAP baru, penyitaan aset dibatasi hanya yang terkait langsung dengan tindak pidana sehingga setelah putusan kesulitan mengakses aset-aset pelaku.
Hambatan dalam tata kelola aset rampasan/sitaan tindak pidana korupsi juga terjadi pada tingkat pemerintah daerah. Informasi yang diperoleh dari hasil studi lapangan tim pengkajian dan penelitian Komnas HAM terhadap Kejati DIY dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kortas tipidkor) Polda DIY menunjukan ketiadaan prosedur khusus dalam pengelolaan aset sitaan korupsi di rupbasan kelas I Yogyakarta naungan Kejati DIY dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda DIY naungan Polda DIY. Hal ini didasari oleh prioritas pengembangan tata kelola yang masih umum dan mendasar pada perbaikan infrastruktur rumah sitaan/rampasan, sementara kekurangan sumber daya anggaran dan aparatur juga menjadi tantangan besar bagi tiap instansi pengelola di daerah dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan.
Hasil temuan lapangan menunjukan adanya kekurangan sumber daya dan kompetensi aparatur bagi instansi pengelola yang berpotensi memberikan ruang besar bagi adanya praktik penyelewengan pada pemanfaatan dan pelacakan aset rampasan/sitaan tipikor.
Dalam tata kelola aset tipikor setidaknya terdapat beberapa organisasi pengelola yaitu Polri, KPK, Kejaksaan Agung, dan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu. Keempat organisasi ini menjalankan tugasnya mengelola aset sitaan/rampasan secara berbeda-beda sesuai kebijakan internal masing-masing lembaga. Kejaksaan Agung mendapatkan limpahan tugas setelah sebelumnyapengelolaan barang sitaan/rampasan dilakukan oleh Rupbasan Kemenkumham, sehingga pada 2025 masih memerlukan konsolidasi internal. Pun dengan KPK, oleh karena Rupbasan hanya terdapat di Jakarta, maka untuk barang sitaan/rampasan di luar daerah, maka barang dititipkan dan dikelola oleh kejaksaan negeri, dulu oleh Rupbasan Kemenkumham.
Komisi Pemberantasan Korupsi dikenal telah memiliki dan menerapkan tata kelola aset sitaan dan rampasan tipikor yang sangat baik sehingga banyak menjadi contoh lembaga dalam dan luar negeri. Dalam kunjungan Komnas HAM ke Rupbasan KPK di Jakarta Selatan pada 6 November 2025, terdapat dua jenis aset hasil korupsi yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab KPK.
Pertama, aset hasil gratifikasi yang melibatkan pemberian uang, barang, komisi, rabat, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, hingga fasilitas lainnya. Gratifikasi ini bisa melibatkan penyelenggara negara maupun pegawai negeri. Kemudian aset hasil korupsi yang kedua adalah perampasan dan penyitaan. Biasanya perampasan dan penyitaan terhadap aset hasil korupsi ditujukan untuk mengadili para koruptor. Langkah ini juga dilakukan KPK agar mampu mengembalikan seluruh aset yang telah dikorupsi oleh pelaku kepada negara.
Seluruh aset hasil korupsi yang diterima KPK akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Jakarta Selatan. KPK belum memiliki cabang Rupbasan di daerah sehingga dalam praktiknya bekerjasama dengan kejaksaaan di daerah Adapun regulasi pengembalian aset atau uang hasil korupsi didasarkan pada proses penindakan itu sendiri. Saat proses selesai dilakukan, maka seluruh aset baru bisa diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Nantinya aset-aset tersebut akan dilelang secara umum. Selanjutnya, hasil lelang aset-aset dari hasil tindak korupsi tersebut akan disalurkan dalam wujud hibah untuk dikembalikan kepada negara. Tepatnya disalurkan kepada kementerian maupun lembaga RI dan juga pemerintah daerah.
Aset atau barang sitaan/rampasan di KPK dikelola secara profesional untuk menjaga nilainya supaya memberikan manfaat maksimal bagi negara. Dalam hal pengelolaannya, setiap barang sitaan/rampasan diregister sejak awal yang dijadikan acuan oleh penyidik, penuntut, hingga tahap pembuktian di pengadilan. Pada saat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka barang sitaan/rampasan tersebut akan dilelang oleh negara. Hasil lelang lantas disetorkan ke kas negara sebagai PNBP oleh Kemenkeu. Namun pada tahap ini, identitas barang sitaan/rampasan itu hilang.
Sedangkan dalam kunjungan dan diskusi dengan Badan Pemulihan Aset Kejagung pada 12 Mei 2026, Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset BPA, Catharina Muliana Girsang menjelaskan, salah satu tugas BPA terkait nilai aset adalah menjaga nilai barang agar tidak jauh dari pasar, mengelola barang negara, dan mengelola dalam rangka pemulihan kerugian negara pasca pengelolaan sebelum dilakukan pelelangan atau pemanfaatan sebagai barang negara yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.61
Sedangkan menurut Fithrah, Kepala Bidang Manajemen Aset BPA, pemeliharaan aset terbagi dalam aset negara dan entitas bisnis. Pemeliharaan pasti mengalami penurunan nilai, maka tugas dari manajemen aset adalah memperlambat penurunan tersebut. Seperti tanah atau barang tidak bergerak, dikelola melalui kejaksaan tinggi sebagai perpanjangan tangan.
Lebih lanjut diuraikan Fitrah, terhadap aset entitas bisnis yang disita oleh penyidik, contohnya perkara pertamina dimana terdapat karyawan aktif pada salah satu terminal minyak yang sudah disita, maka dilakukan kerjasama dengan Kementerian BUMN dalam rangka pengelolaan aset sitaan atas kasus pertamina dengan memfasilitasi koordinasi kepada perusahaan BUMN yang dapat mengelola hal ini untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi sehingga jajaran manajemen dan karyawan yang beritikad baik tidak terdampak/tidak berhenti bekerja. Hambatan yang dapat terjadi atas pengelolaan entitas bisnis dapat terjadi pada pihak manajemen yang tidak mau mengurusi atau melanjutkan produktivitas entitas tersebut.
55 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pemulihan-aset-jalan-panjang-menuju-keadilan-OgA
56 Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemulihan Aset Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
57 Ibid
58 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pemulihan-aset-jalan-panjang-menuju-keadilan-OgA
59 FGD Komnas HAM dengan CSO dan masyarakat pada 25 September 2025.
60 Ibid
61 Studi lapangan Komnas HAM di BPA Kejagung pada 12 Mei 2026.
D. Praktik baik pemulihan aset dan pemenuhan hak-hak korban tipikor
Praktik baik dalam pengembalian aset hasil korupsi dipraktikkan Pemerintah Amerika Serikat. Uang hasil korupsi yang disita dan dirampas dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme Dana Perampasan Aset (Asset Forfeiture Funds) dan Restitusi Korban.62
Dana Perampasan Aset dikelola oleh Departemen Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Komprehensif tahun 1984 (Comprehensive Crime Control Act of 1984 atau CCCA 1984). CCCA 1984 adalah salah satu reformasi hukum pidana paling besar dalam sejarah Amerika Serikat yang secara fundamental mengubah sistem pemidanaan, penegakan hukum, dan terutama asset forfeiture (perampasan aset hasil kejahatan).63
CCCA 1984 memperkuat dan memperluas perampasan aset melalui tindakan sebagai berikut64:
1. Pembentukan dana khusus atau Assets Forfeiture Fund (AFF). Ketentuan Ini memungkinkan hasil rampasan tidak masuk kas umum negara tetapi dikelola untuk penegakan hukum dan kompensasi korban.
2. Perluasan jenis aset yang dapat dirampas termasuk: uang tunai, properti, kendaraan, dan bisnis yang terkait kejahatan
3. Perluasan civil forfeiture. Hal ini memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based), gugatan diajukan terhadap aset (in rem)
4. Insentif bagi aparat. Lembaga penegak hukum dapat menggunakan hasil rampasan menciptakan sistem self-financing law enforcement
Terkait Standar Pengembalian ke Masyarakat (Kompensasi Korban), terdapat beberapa mekanisme, yaitu65:
Restitusi Wajib (Mandatory Restitution): Standar hukum utama adalah mengembalikan uang sitaan kepada korban kejahatan tersebut (termasuk pemerintah federal atau negara bagian jika menjadi korban korupsi).
Remisi dan Mitigasi: Standar prosedur bagi pihak ketiga yang tidak bersalah atau korban untuk mengajukan klaim agar uang yang disita dikembalikan kepada mereka.
Adapun pengembalian aset korupsi ke masyarakat dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu:
1. Kompensasi Korban Korupsi
Korban Individu/Perusahaan: Jika korupsi melibatkan penipuan yang merugikan individu (misalnya penipuan investasi atau penipuan pajak yang kemudian uangnya disita), dana tersebut akan dikembalikan langsung kepada korban yang teridentifikasi.
Pemerintah (sebagai Korban): Dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara (misalnya suap yang merugikan program pemerintah atau pengadaan barang), Pemerintah Federal/Negara Bagian dianggap sebagai korban. Uang sitaan dikembalikan kepada departemen atau agensi yang dirugikan
(misalnya, Kementerian Pertahanan, Departemen Pendidikan) untuk memperbaiki kerugian program atau melanjutkan layanan yang terhenti.
62 Diakses di https://www.justice.gov
63 Ibid
64 Stefan D. Cassella, Asset Forfeiture Law in the United States (2007)
2. Dana Penegakan Hukum (Fasilitas Negara)
Uang rampasan hasil korupsi digunakan untuk mendanai fasilitas negara yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, yaitu:
● Fasilitas yang Dibiayai: Dana ini mendanai operasional dan peralatan penegakan hukum federal (FBI, DEA, US Marshals, dII.), termasuk membiayai tim investigasi yang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di masa depan.
Pelatihan dan Teknologi: Pembelian alat dan teknologi untuk melawan kejahatan terorganisir dan korupsi.
Penyimpanan dan Pengelolaan Aset: Biaya untuk mengelola properti sitaan sebelum dijual atau dilelang.
Contoh: Uang sitaan digunakan untuk membeli mobil patroli, peralatan forensik, atau membiayai program anti-narkoba atau anti-korupsi. Ini adalah bentuk pengembalian tidak langsung kepada masyarakat melalui peningkatan keamanan dan penegakan hukum.
3. Shared Eguity (Pembagian ke Pemerintah Daerah)
Pemerintah Federal membagikan sebagian hasil sitaan kepada otoritas negara bagian dan lokal (polisi, kejaksaan) yang membantu dalam proses penyitaan pemerintah federal. Pemerintah daerah tersebut kemudian menggunakan dana ini untuk operasional penegakan hukum dan inisiatif publik lokal (misalnya, mendanai fasilitas rekreasi remaja atau program pencegahan kejahatan di komunitas).
Terkait kelembagaan, terdapat tim dan badan khusus yang bertanggung jawab atas seluruh siklus pengelolaan aset hasil korupsi, yakni US Marshals Service dan AFMLS DOJ sebagai badan inti yang menjalankan sistematis pengelolaan aset sitaan dari korupsi.
| Kelembagaan | Tugas |
| 1. Departemen Kehakiman (DOJ) | Forfeitureand Asset Money Laundering Section (AFMLS): Ini adalah unit utama di Divisi Kriminal DOJ yang bertanggung jawab atas kebijakan dan koordinasi Program Perampasan Aset Pidana dan Perdata di seluruh AS. Mereka adalah "tim khusus" di |
| 2. US Marshals Service (USMS | tingkat kebijakan jawab atas Bertanggung penyimpanan, pengelolaan, dan penjualan (lelang) aset non-uang yang disita (properti, mobil, dll.). Uang hasil lelang mereka salurkan ke AFF. |
| 3. Departemen Keuangan (Treasury) | Treasury Executive Office for Asset Forfeiture (TEOAF) mengawasi pengelolaan TFF, yang menerima aset sitaan dari badan-badan di bawah Treasury (seperti IRS). Treasury Executive Office for Asset Forfeiture (TEOAF) mengawasi pengelolaan TFF, yang menerima aset sitaan dari badan-badan di bawah Treasury (seperti IRS). |
Tabel 2.1 Kelembagaan Tata Kelola Korupsi di Amerika Sumber: https://www.justice.gov/afp/asset-forfeiture-programparticipants-and-roles diakses pada Juni 2026
Namun dalam konteks kejahatan secara umum, program penyitaan aset melibatkan setidaknya 12 lembaga/badan (lihat gambar 2.2)66.
AFMS FBI DSS MNF USAO QU ITUR USMS ATF PRO MINA USDA * FDA USPIS DEA DCIS
Gambar 3.1 Badan pengelolaan aset sitaan korupsi di AS Sumber: https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture Diakses pada Juni 2026
Penyitaan aset merupakan alat hukum penting yang melayani sejumlah tujuan penegakan hukum yang mendesak. Penyitaan aset dirancang untuk merampas hasil kejahatan dari para penjahat, untuk menghancurkantulang punggung keuangan sindikat kriminal terorganisir dan kartel narkoba, dan untuk memulihkan properti yang dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban dan mencegah kejahatan.
Berdasarkan hukum Federal, terdapat tiga (3) jenis penyitaan yaitu penyitaan pidana, penyitaan peradilan perdata, dan penyitaan administratif yang diuraikan berikut:67
| Jenis Penyitaan | Penjelasan | |
| Pidana | Ditujukan terhadap orang (in personam) sebagai bagian dari perkara pidana. Harus ada putusan pidana (conviction) terlebih dahulu. Perampasan menjadi bagian dari hukuman (sentencing). Hanya mencakup aset milik terdakwa yang terkait dengan kejahatan. Pengadilan dapat memerintahkan: penyitaan aset tertentu, pembayaran sejumlah uang, atau penggantian aset (substitute assets). | |
| Perdata | dengan kejahatan. Ada proses lanjutan untuk melindungi hak pihak ketiga sebelum putusan final. Ditujukan terhadap aset (in rem), bukan terhadap orang. Tidak memerlukan putusan pidana. Negara cukup membuktikan bahwa aset tersebut terkait dengan aktivitas kriminal. Aset diposisikan sebagai "terdakwa". Semua pihak yang mengklaim kepemilikan dapat ikut dalam satu proses. Digunakan untuk kasus seperti: pelaku melarikan diri, pelaku berada di luar negeri, pelaku meninggal, atau pelaku tidak dapat | |
| Administrasi | aparat. | diidentifikasi. Ditujukan terhadap aset (in rem). Dilakukan tanpa proses pengadilan, jika tidak ada pihak yang menggugat. Biasanya terjadi setelah penyitaan awal oleh aparat. Tetap harus memenuhi syarat: ada dasar dugaan kuat (probable cause), ada pemberitahuan kepada pemilik, dan ada batas waktu untuk mengajukan keberatan. Tujuannya: mempercepat proses dan mengurangi beban pengadilan. |
Tabel 2.2 Model penyitaan aset korupsi di AS.
Sumber: Departemen Kehakiman AS. 2026
Salah satu contoh perampasan aset dan kompensasi terhadap korban terjadi dalam kasus korupsi di AS yang dilakukan oleh Rita Crundwell.68 Rita adalah bendahara (controler) Kota Dixon sejak 1980- an. Selama hampir dua dekade (sekitar 1990-2012), ia menggelapkan dana kota dengan cara69:
Membuka rekening bank rahasia atas nama yang menyerupai rekening resmi kota;
Memindahkan dana publik secara bertahap ke rekening tersebut;
Memalsukan laporan keuangan agar tampak seimbang.
Total dana yang dicuri mencapai sekitar US$53 juta, menjadikannya salah satu kasus korupsi pemerintah lokal terbesar dalam sejarah AS.
Korban utama adalah warga Kota Dixon, dengan dampak:
Infrastruktur publik (jalan, fasilitas umum) terbengkalai;
Layanan publik menurun (pemadam kebakaran, perpustakaan, dan sebagainya);
Beban pajak warga tidak sebanding dengan kualitas layanan;
Kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh.
Dengan kata lain, korupsi ini bukan hanya soal uang hilang, tetapi juga hak masyarakat atas layanan publik yang layak.
Kasus ini terungkap pada 2012 ketika ada kejanggalan dalam laporan keuangan. Investigasi oleh Federal Bureau of Investigation mengarah pada Crundwell:70
Tahun 2013, ia dijatuhi hukuman 19 tahun 7 bulan penjara federal;
Ia mengaku bersalah atas tindak pidana penipuan (fraud)
Pemulihan aset untuk korban dilakukan dengan:
1. Penyitaan aset (asset forfeiture). Pemerintah menyita berbagai aset mewah milik Crundwell, seperti Properti, Kendaraan mewah, dan Koleksi kuda juara (pelaku terkenal sebagai peternak kuda elit). Aset tersebut kemudian dilelang;
2. Gugatan perdata terhadap pihak ketiga. Kota Dixon tidak hanya mengandalkan proses pidana, tetapi juga menggugat auditor eksternal yang dianggap lalai dan menuntut bank yang memfasilitasi transaksi mencurigakan;
3. Hasil pemulihan melalui kombinasi penyitaan dan gugatan sekitar US$40 juta lebih berhasil dipulihkan dan dana dikembalikan ke kas kota untuk memperbaiki layanan publik.
Namun, penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan tidak akan lepas dari tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah71:
a. Masalah Pembuktian: Meskipun tidak memerlukan putusan pidana, negara tetap harus dapat membuktikan bahwa aset yang akan dirampas berasal dari tindakan yang melanggar hukum. Hal ini membutuhkan standar pembuktian yang lebih rendah dari perkara pidana biasa, namun tetap harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat.
b. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Perampasan aset tanpa pemidanaan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan properti. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prosedur perampasan dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
c. Koordinasi Antar Lembaga: Pengurusan piutang negara melibatkan banyak instansi, seperti Kejaksaan, DJKN, dan lembaga penegak hukum lainnya. Koordinasi yang baik antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan konsep ini.
Oleh karena itu, mengadopsi konsep NCBAF atau perampasan aset tanpa pemidanaan atau perampasan in rem merupakan langkah inovatif yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.72 Dengan mekanisme ini, negara memiliki alat yang lebih efektif untuk memulihkan kerugian keuangan akibat tindak pidana tanpa terhambat oleh panjangnya proses pidana. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi, dengan perencanaan yang matang dan regulasi yang jelas, konsep ini dapat berperan signifikan dalam memperbaiki pengelolaan piutang negara serta memerangi kejahatan keuangan di masa depan.
66 https://www.justice.gov/afp/asset-forfeiture-program-participants-and-roles
67 https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture
68 United States Department of Justice (2013), Sentencing Memorandum: United States v. Rita Crundwell.
69 https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture
70 Federal Bureau of Investigation (FBI), Press Release: Former Dixon Comptroller Sentenced for Massive Fraud.
71 Irma Reisalinda Ayuningsih, Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara, diakses di https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/bacaartikel/17292/Mengadopsi-Konsep-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-dalam-Pengurusan-Piutang- Negara.html
E. Kerangka HAM pemulihan hak-hak korban tipikor
Dalam hukum HAM, korban pelanggaran HAM adalah individu atau kelompok, sedangkan negara adalah pelaku pelanggaran HAM (perpetrator). Dalam Pasal 1 ayat (6) UU 39/1999 didefinisikan pelanggaran HAM yaitu:
"setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."
Jika korupsi dinilai sebagai pelanggaran HAM maka korban korupsi bisa seseorang (individu) dan/atau sekelompok orang (kolektif). Korupsi bukan kejahatan tanpa korban (victim/ess), tapi terdapat korban yang terdampak, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kajian HAM internasional, dampak korupsi terhadap masyarakat sering dibedakan menjadi dampak langsung (direct impact) dan dampak tidak langsung (indirect impact).73
Dampak langsung terjadi ketika seseorang atau kelompok masyarakat secara segera menjadi korban tindakan korupsi. Haknya dirugikan secara langsung oleh perbuatan korup tersebut.74 Misalnya, seorang pasien miskin ditolak memperoleh layanan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk karena tidak mampu memberikan uang kepada petugas. Dalam kasus ini, hubungan antara korupsi dan pelanggaran hak atas identitas kependudukan terjadi secara langsung.
Sedangkan dampak tidak langsung terjadi ketika korupsi menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang akhirnya menimbulkan kerugian atau pelanggaran HAM.75 Korban tidak selalu berhadapan langsung dengan pelaku korupsi, tetapi tetap menanggung akibatnya. Contoh, pemberian izin konsesi perusahaan sawit melalui suap sehingga perusahaan dapat mencemari sungai tanpa pengawasan. Masyarakat kemudian kehilangan akses terhadap air bersih dan mengalami gangguan kesehatan. Hubungan antara korupsi dan kerugian masyarakat terjadi melalui serangkaian akibat yang lebih panjang.
Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang di Pasal 1 mendefinisikan "Korban" sebagai berikut:
"Orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal."
Lebih lanjut di Pasal 2 dalam Deklarasi PBB tersebut, seseorang dapat dianggap sebagai korban, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Istilah "korban" juga mencakup, jika sesuai, keluarga dekat atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian karena ikut campur untuk membantu korban yang menderita atau untuk mencegah viktimisasi.
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai berikut:
"Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."
Meski Pasal 35 UNCAC telah menyebutkan yang dimaksud korban tindak pidana korupsi mencakup "entities or persons" tetapi hingga saat ini belum ditemukan kesatuan definisi mengenai siapa yang dimaksud dengan korban tindak pidana korupsi, baik di dalam instrumen internasional seperti UNCAC maupun di banyak negara lain.76 Hal tersebut disampaikan Felipe Falconi bahwa UNCAC tidak mendefinisikan siapa yang dikategorikan sebagai korban korupsi dan menyerahkan definisi tersebut kepada masing-masing negara.77
Dalam praktik penegakan hukum, belum pernah ada korban korupsi di Indonesia dimana pihak masyarakat diakui ataupun dipulihkan hakhaknya. Dalam kasus korupsi bansos terdampak pandemi Covid-19 oleh Mensos Juliari P Batubara, sebanyak 18 korban korupsi dari sejumlah daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melayangkan gugatan ganti kerugian terhadap bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 2021, untuk menuntut pertanggungjawaban dari terdakwa kasus korupsi bantuan sosial tersebut.78 Namun gugatan itu ditolak.79
Dalam kajian lapangan Komnas HAM di Bangka Belitung pada 22-25 Oktober 2025 dan DI Yogyakarta pada 13-15 April 2026, dugaan pelanggaran HAM juga sangat kental. Dalam korupsi di sektor pertambangan timah di Babel mengakibatkan kerugian langsung berupa kerusakan ekologis yaitu pencemaran di darat dan di laut, lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga, dan kesulitan akses penghidupan masyarakat khususnya nelayan karena laut tercemar oleh limbah tailing tambang timah di laut. Sedangkan di Yogyakarta, korupsi di sektor pendidikan dan tanah kas desa, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dalam mengakses hak atas pendidikan dan hak atas tanah untuk kesejahteraan masyarakat.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY (Wakajati), Desy Meutia Firdaus berpendapat terkait dengan korban korupsi di pihak masyarakat, perlu adanya keselarasan proses penegakan hukum sehingga korban-korban korupsi bisa diidentifikasi dalam berkas penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.80 Mengatasi hal tersebut supaya korban korupsi dalam penegakan hukum, hakim semestinya "menyebutkan secara eksplisit" hak-hak warga yang dilanggar oleh korupsi (seperti hak atas layanan, hak ekonomi & sosial, hak atas keadilan, dsb.), lalu menjadikan pelanggaran tersebut sebagai bagian dari pertimbangan pidana.
Namun yang paling penting, menurut Desy, putusan pengadilan harus menyebutkan korban-korbankorupsi tersebut supaya bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam hal ini kejaksaan sebagai eksekutor. Hal yang sama juga disampaikan oleh Polda DIY bahwa orientasi pemberantasan korupsi masih terbatas pada pembuktian kerugian negara. Sedangkan jika ada korban masyarakat yang melapor, sering tidak disertai dengan fakta dan bukti yang otentik sehingga sulit ditindaklanjuti oleh kepolisian.81
Menurut Halili. H, dkk (2025), mengidentifikasi korban korupsi bukanlah hal yang sederhana, karena korban dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.82 Korban korupsi mencakup negara, kelompok, dan individu dalam masyarakat. Karakter ini membedakan korban korupsi dari korban tindak pidana lainnya. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi selama ini lebih berfokus pada pemidanaan pelaku. Pemulihan kerugian negara umumnya hanya terbatas pada pembayaran uang pengganti, yang sering kali hanya mencakup hasil kejahatan yang diperoleh pelaku, bukan keseluruhan kerugian yang diderita negara. Sementara itu, korban yang berasal dari kelompok dan individu dalam masyarakat kerap terabaikan dalam sistem hukum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki praktik kompensasi bagi masyarakat—baik kelompok maupun individu—yang menjadi korban korupsi.83
72 Ibid
73 How Corruption Affects Human Rights, diakses di
https://rwi.lu.se/how-corruption-affects-human-rights/?utm_source=chatgpt.com
74 Ibid
75 Ibid
76 UNODC (2), Good Practices in Identifying the Victims of Corruption and Parameters for their Compensation, Vienna: UN Secretariat, 2016, hlm. 5. Korban dalam hal ini termasuk orang perorangan atau badan hukum.
77 Felipe Falconi, Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 04 November 2020.
78 Korban Korupsi Bansos Covid-19 Tuntut Ganti Rugi, diakses di https://www.kompas.id/artikel/kilas-18- korban-bansos-minta-ganti-rugi
79 Gugatan Ditolak, Korban Korupsi Bansos Bakal Adukan Hakim ke Komisi Yudisial, diakses di https://www.kompas.id/artikel/gugatan-ditolak-korban-korupsi-bansos-bakal-adukan-hakim-ke-komisiyudisial
80 Pertemuan Komnas HAM dengan Wakajati DIY dan jajaran pada 14 April 2026.
81 Pertemuan Komnas HAM dengan Ditreskrimsus Polda DIY dan jajaran pada 14 April 2026.
82 Halili, H., Diantoro, T. D., & Mochtar, Z. A. (2025). Reformulation of the compensation mechanism for fulfilling the rights of victims of corruption in Indonesia. Integritas: Jumal Antikorupsi, 11(1), 143-152. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1379
83 Ibid
BAB III ANALISIS HAK ASASI MANUSIA
A. Pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi
Dalam hukum HAM, negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia, yaitu:84
Kewajiban negara untuk menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan yang bisa berakibat terkurangi, terhambat, dan atau tercabutnya penikmatan atas hak asasi manusia. Misalnya, untuk menjamin hak memperoleh keadilan, negara tidak boleh menghalang-halangi atau membuat peraturan yang berakibat pada terganggunya penikmatan hak memperoleh keadilan.85
Kewajiban untuk melindungi mengamanatkan negara untuk mencegah dan atau memberikan pelindungan atas segala tindakan dari pihak ketiga yang bisa berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Langkah pencegahan dan proteksi tersebut berupa penerapan peraturan dan undang-undang sehingga bagi siapa pun yang melanggar hak-hak asasi manusia, mereka harus diberikan hukuman86
Kewajiban untuk memenuhi menekankan pada negara agar mengambil langkah-langkah untuk secara bertahap, progresif, dan terukur, merealisasikan hak asasi manusia. Hal itu diwujudkan dengan penetapan program yang didukung dengan anggaran yang mencukupi, sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya. Misalnya, kewajiban untuk memenuhi hak memperoleh keadilan, negara wajib membangun sarana dan prasarana peradilan yang memadai, baik dari sisi bangunan, fasilitas, maupun sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel. Karena itu, mampu memeriksa dan memutuskan perkara secara profesional dan berkeadilan.87
Dalam mekanisme HAM, negara adalah pengemban kewajiban (duty bearer) dan individu atau kelompok adalah pemegang hak (rights holder). Maka dalam pendekatan berbasis HAM, penanganan tindak pidana korupsi harus berorientasi pada penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam konteks penelitian ini adalah hak-hak korban tindak pidana korupsi. Pendekatan berbasis HAM dalam penanganan tipikor baik dalam konteks pencegahan dan penindakan sangat penting untuk transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban tipikor.88
Chris Jochnick and Garzon Paulina (2002) menjelaskan pendekatan berbasis HAM adalah pengakuan eksplisit atas kerangka normatif yang mengikat secara hukum berkaitan dengan hak-hak, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang mengintegrasikan norma, standar, dan prinsip-prinsip HAM ke dalam rencana, kebijakan, proses dan hasil pembangunan89
Sedangkan Jude Rand and Watson (2007) menyampaikan bahwa pendekatan berbasis HAM dijalankan dengan membangun kapasitas penyandang hak (rights holder) dalam mengklaim dan membela hakhaknya dan kemampuan pengemban tugas yaitu negara untuk memenuhi kewajibannya (duty bearer), serta memfasilitasi proses pemberdayaan bagi masyarakat rentan dan terpinggirkan.90
Pendekatan berbasis HAM menjadi instrumen untuk membangun proses dan mengubah relasi kekuasaan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan orang untuk semakin mengenal dan menegaskan hakhak mereka, dan mempergunakan secara efektif pengetahuan, sumber daya, dan kemampuannya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya sehingga dapat hidup secara lebih bermartabat.91
Tujuan pendekatan berbasis HAM adalah untuk mendorong kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM, dalam hal ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui interaksi yang dinamis dan konstruktif antara individu dan kelompok masyarakat sebagai pemangku hak (rights holder) dengan negara selaku pengemban kewajiban (duty bearer).92
Pendekatan berbasis HAM akan memperkuat dan memberdayakan pemangku hak sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas pengemban kewajibankhususnyanegara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Misalnya dalam kasus dugaan korupsi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG bertindak dalam kapasitas negara yang bertugas melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh korupsi MBG.93
UNODC menjelaskan, negara-negara anggota UNCAC mengakui keterkaitan antara HAM dan upaya anti-korupsi dalam deklarasi politik yang diadopsi pada sesi khusus Majelis Umum PBB tentang pemberantasan korupsi, di mana mereka berkomitmen untuk mencegah dan memerangi korupsi serta memperkuat kerja sama internasional dengan cara yang konsisten dengan kewajiban mereka terkait dan menghormati semua hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum di semua tingkatan.94
Secara lebih luas, upaya anti-korupsi dan perlindungan HAM telah diakui saling memperkuat dalam Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 47/7 tahun 2021 tentang dampak negatif korupsi terhadap penikmatan HAM oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam resolusi 52/21 tahun 2023 tentang dampak negatif tidak dipulangkannya dana hasil kejahatan ke negara asalnya terhadap penikmatan HAM, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa mengundang Konferensi Negara-Negara Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi untuk mempertimbangkan cara-cara implementasi Konvensi yang sepenuhnya mempertimbangkan HAM.
Pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC). Dalam UNCAC diatur hak akses terhadap informasi dan partisipasi masyarakat (Pasal 10 dan 13), integritas peradilan dan penuntutan (Pasal 11), perlindungan saksi, ahli, korban, dan pelapor (Pasal 32 dan 33), dan secara lebih luas, seluruh bab tentang kerja sama internasional dan pemulihan aset (bab IV dan V).95 Oleh karena itu, UNCAC dan rekomendasi yang dihasilkan dari tinjauan negara di bawah Mekanisme Tinjauan Implementasi UNCAC berfungsi sebagai titik masuk tambahan yang signifikan untuk diskusi aspek HAM di tingkat nasional ketika mengembangkan dan memperkuat solusi antikorupsi.96
Sebagaimana pernyataan OHCHR (2026), HAM sangat penting untuk memastikan bahwa upaya anti-korupsi berkelanjutan dan berhasil. Penindakan anti-korupsi berbasis hak asasi manusia mendorong kepercayaan dalam masyarakat, antara individu, lembaga, dan para pembuat keputusan. Hal ini membantu mewujudkan keadilan dan ganti rugi bagi para korban dan melampaui penegakan hukum. Lebih jauh lagi, menjunjung tinggi hak asasi manusia sangat penting untuk mencegah dan mengatasi korupsi.
Dalam kasus korupsi e-KTP, bantuan sosial COVID-19, dan sektor pertambangan menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya bersifat sporadis, melainkan sistemik dan berbasis jaringan. Ketiadaan sistem deteksi dini berbasis data memperparah kerugian negara dan dampak terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Deklarasi Doha 2025 menawarkan paradigma baru dengan menempatkan kecerdasan buatan sebagai instrumen strategis dalam pencegahan dan penindakan korupsi.97 Integrasi AI dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat perlindungan hak-hak fundamental warga negara.
84 OHCHR, Corruption and human rights OHCHR and good governance, accessed at https://www.ohchr.org/en/good-governance/corruption-and-human-rights
85 Komnas HAM (2021). SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan. Jakarta, 2021.
86 Ibid
87 Komnas HAM (2021). SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan. Jakarta, 2021.
88 OHCHR, Corruption and human rights OHCHR and good governance, accessed at
https://www.ohchr.org/en/good-governance/corruption-and-human-rights
89 Chris Jochnick & Paulina Garzón (2002). Rights-Based Approaches to Development: An Overview of the Field. Care Int and Oxfam, 2002.
90 Jude Rand & Gabrielle Watson (2007). Rights-Based Approaches: Learning Project. CARE USA and Oxfam America.
91 Ibid
92 Ibid
93 Diduga Korupsi Program MBG, Kejagung Tahan Eks Kepala BGN, diakses di https://www.hukumonline.com/berita/a/diduga-korupsi-program-mbg--kejagung-tahan-eks-kepala-bgn- It6a2037110be47
94 Diduga Korupsi Program MBG, Kejagung Tahan Eks Kepala BGN, diakses di
https://www.hukumonline.com/berita/a/diduga-korupsi-program-mbg--kejagung-tahan-eks-kepala-bgn- It6a2037110be47
95 International recognition of the links between human rights and corruption, accessed at https://www.unodc.org/corruption/en/learn/about-corruption/human-rights.html
B. Kontradiksi rezim hukum HAM dan hukum tipikor
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada bagian pertimbangan menyebutkan korupsi adalah pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial. Namun demikian, penindakan hukum tindak pidana korupsi masih fokus pada aspek kerugian keuangan negara.98 Misalnya dalam putusan hakim dalam sebagian besar kasus korupsi, tidak mencerminkan bahwa korupsi mengakibatkan pelanggaran hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial.99 Hal lain karena ketentuan korupsi bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi, hanya terdapat di bagian pertimbangan sehingga tidak bisa langsung diimplementasikan.100
Padahal secara nyata korupsi mengakibatkan pelanggaran HAM, namun norma hukum yang diatur dalam UU Tipikor hanya mengatur korupsi merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara. Dalam rezim hukum tindak pidana korupsi, negara adalah satu-satunya korban, sedangkan masyarakat yang juga menjadi korban, belum diatur dalam UU Tipikor. Padahal dalam ketentuan UU HAM, dalam pelanggaran HAM, korbannya adalah masyarakat baik individu atau kolektif atau masyarakat.101 Adapun pelakunya adalah terutama negara yaitu pemerintah. Dalam UUD RI Tahun 1945 diatur, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.
Maka terjadi kontradiksi atau ketidakselarasan antara rezim hukum tipikor dan hukum HAM yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
| Perbandingan | ||
| Definisi | Hukum Tipikor Korupsi adalah kerugian | Hukum HAM Korupsi adalah salah satu |
| Korban Dampak | perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999) Korupsi adalah pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial (Bagian Menimbang huruf a UU 20/2001) KOMNAS HA Negara Kerugian negara dan/atau | bentuk pelanggaran HAM karena memenuhi unsur yang diatur Pasal 1 angka 6 HAM UU yaitu "perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- tidak undang ini, dan mendapatkan, dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." |
| Korban | Negara | mekanisme hukum yang berlaku." Seseorang atau kelompok orang |
| Dampak | Kerugian negara dan/atau kerugian perekonomian negara | HAM baik Pelanggaran hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, |
| e | dan budaya, serta hak- hak kolektif |
Tabel 3.1. Perbandingan hukum tipikor dan hukum HAM Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026
Pendekatan berbasis HAM mensyaratkan adanya interaksi antara negara selaku pengemban kewajiban dan warga negara sebagai pemegang hak. Dengan pendekatan ini, maka ketika terjadi pelanggaran HAM, maka korban baik secara individu atau kolektif diberikan hak untuk mengklaim hak-haknya.
Namun dalam hukum tindak pidana korupsi, mekanisme ini tidak bisa berlaku sepenuhnya karena dalam rezim hukum korupsi di Indonesia, yang menjadi korban adalah negara. Sementara, sampai saat ini, korban di pihak masyarakat tidak diakui atau tidak diakomodasi dalam UU Tipikor. Hal ini meskipun UU 20/2001 di bagian pertimbangan mengakui korupsi adalah pelanggaran hak ekonomi dan sosial. Oleh karena terjadi gap antara bagian pertimbangan UU 20/2001 dengan norma pelaksananya, maka ketentuan bahwa korupsi adalah pelanggaran hak ekonomi dan sosial seakan hanya menjadi aksesoris.
Maka, hambatan pertama dan fundamental dalam pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi adalah belum diakuinya korban masyarakat baik individu maupun kolektif sebagai korban korupsi dalam hukum tindak pidana korupsi. Korupsi masih dianggap hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Paradigma ini bertolak belakang dengan pendekatan berbasis HAM, karena dalam pelanggaran HAM, salah satu dan terutama pelakunya adalah negara. Sedangkan dalam hukum tindak pidana korupsi, korbannya adalah negara. Kontradiksi ini harus direspon karena jika tidak, pendekatan pemberantasan korupsi tidak akan efektif dalam melindungi dan memulihkan hak-hak korban korupsi. Tanpa pendekatan berbasis HAM, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil secara efektif mengatasi akar masalah korupsi salah satunya karena menafikan hak-hak korban korupsi.
96 International recognition of the links between human rights and corruption, accessed at
https://www.unodc.org/corruption/en/learn/about-corruption/human-rights.html
97 Doha Declaration 2025 dihasilan dalam konferensi negara pihak UNCAC di Doha dengan judul strengthening international cooperation and technical assistance and seizing the opportunities provided by artificial intelligence systems in preventing and combating corruption
98 Kajian lapangan dengan Kejati DIY dan Polda DIY pada 14 April 2026.
99 Mahrus Ali, dalam Pendekatan HAM dalam Sistem Pemidanaan dan Putusan Perkara Korupsi, diakses di https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3479?utm_source=chatgpt.com 100 Diskusi dengan Pukat FH UGM pada 15 April 2026.
101 Pasal 1 angka 6 UU HAM
C. Pengabaian hak-hak korban tipikor
Hambatan utama dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi adalah norma dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001.102 Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Sedangkan Pasal 3 UU 31/1999 berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Jika kedua Pasal tersebut tetap dipertahankan maka sangat penting untuk dilakukan penambahan atau reformulasi rumusan delik karena unsurnya belum menjangkau kerugian negara lainnya yaitu "kerugian kekayaan negara / sumber daya alam, atau kerugian masyarakat yang terdampak atau kerugian sosial".103
Kata "atau" sebagai kata penghubung unsur kerugian Keuangan negara atau perekonomian negara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam praktek menimbulkan permasalahan serius.104 Artinya kalau keduanya dinyatakan terbukti maka yang dipastikan hanya kerugian keuangan negara, sedangkan kerugianperekonomian dinyatakan tidak terbukti.105 Maka, ruang lingkup rumusan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 yang terbatas / sempit sebaiknya diperluas pengertiannya dan menambah unsur lainnya yaitu "termasuk mereka yang terkena dampak perekonomian atau kerusakan kekayaan sumber daya alam negara akibat eksplorasi dan eksploitasi SDA."
Menurut Prof. Bambang Hero Saharjo, penghitungan dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat dilakukan dalam kasus korupsi sumber daya alam oleh Surya Darmadi (PT Duta Palma), korupsi oleh Gubernur Sultra Nur Alam, dan korupsi tata kelola tambang PT Timah di Bangka Belitung.106 Meskipun nilai kerugian lingkungan dan masyarakat diperhitungkan dalam berkas perkara, tetapi bentuk dan mekanisme kompensasi terhadap masyarakat belum diatur atau disebutkan dalam putusan, baik dalam kasus Surya Darmadi (PT Duta Palma), korupsi oleh Gubernur Sultra Nur Alam, dan korupsi tata kelola tambang PT Timah di Bangka Belitung.
Dalam korupsi tata kelola tambang PT Timah, nilai kerugian dihitung sebesar Rp300 triliun, terdiri atas Rp271 triliun kerugian ekologi dan Rp29 triliun kerugian keuangan PT Timah, sebagaimana diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama dan banding. Salah satu pelaku adalah pengusaha Harvey Moeis. Pada tingkat pertama, Harvey divonis pidana selama 6,5 tahun dan denda Rp210 miliar. Putusan ini membuat heboh publik karena dianggap jauh dari rasa adil. Penuntut umum pun melakukan banding dan hasilnya ia divonis 20 tahun, denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp420 miliar.
Di tahap kasasi, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan Harvey Moeis, Terdakwa dalam kasus korupsi Timah, sehingga ia pun tetap dihukum selama 20 tahun. "Tolak," tulis amar putusan kasasi dengan nomor 5009 K/PID.SUS/2025 seperti tertera di laman resmi Mahkamah Agung, Selasa, 1 Juli 2025.107 Putusan ini diketok pada 25 Juni 2025 dengan Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto sebagai, dan Arizon Mega Jaya serta H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo sebagai anggota. Sidang ini juga dibantu oleh Mario Parakas sebagai panitera pengganti.
Penghitungan nilai kerugian korupsi juga menjadi perhatian oleh mantan Ketua PPATK, Yunus Hussain.108 Ia mengatakan bahwa perlunya sertifikasi bagi penilai atau penaksir nilai kerugian akibat korupsi yang bisa diterima oleh semua lembaga penegak hukum, termasuk hakim, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menegaskan bahwa frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai "kerugian keuangan negara."109 Mahkamah menghendaki agar kerugian yang menjadi objek pengembalian memiliki ukuran yang pasti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pengawasan yang sah.110 Dengan demikian, kerugian negara tidak lagi dipahami secara luas dan abstrak, melainkan dikaitkan dengan kerugian finansial yang dapat dihitung secara konkret.
Di satu sisi, pendekatan tersebut memperkuat kepastian hukum, namun di sisi lain, ia berpotensi mempersempit cakupan kerugian administratif,sebab tidakseluruhbentukmaladministrasi, penyalahgunaan wewenang, atau gangguan pelayanan publik dapat direduksi menjadi kerugian finansial yang dapat dihitung pasti.111
Selanjutnya, hukum hak asasi manusia mengatur hak-hak korban pelanggaran HAM, yaitu hak untuk tahu, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas ketidakberulangan. Dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang, diatur bahwa korban bisa individu maupun kolektif.
Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang di Pasal 1 menyebutkan "Korban" sebagai orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hakhak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.
Lebih lanjut di Pasal 2 dalam Deklarasi tersebut, seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan Deklarasi ini, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Istilah "korban" juga mencakup, jika sesuai, keluarga dekat atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian karena ikut campur untuk membantu korban yang menderita atau untuk mencegah viktimisasi.
Sedangkan dalam hukum HAM internasional112, pemulihan pelanggaran HAM tidak hanya cukup dengan restitusi atau kompensasi, namun terdapat bentuk pemulihan lainnya, yaitu rehabilitasi, satisfaction (permintaan maaf, pengakuan, peringatan publik), dan jaminan ketidak berulangan.113
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai "Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."
Hasil penelitian Halili. H, dkk (2025) menunjukkan bahwa hukum Indonesia saat ini menyediakan tiga cara bagi korban korupsi untuk menuntut kompensasi, yaitu melalui gugatan perdata, penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana, dan mekanisme restitusi.114 Hal yang sama juga dikuatkan dalam penelitian Komnas HAM sebelumnya.115 Namun, pengaturan yang ada belum memiliki mekanisme yang jelas dan spesifik untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme kompensasi khusus yang selaras dengan karakter korban korupsi dan jenis kerugian yang ditimbulkan yang perlu diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor)116 dengan memasukkan prinsip dan norma HAM yakni restitusi atau kompensasi, rehabilitasi, satisfaction (permintaan maaf, pengakuan, peringatan publik), dan jaminan ketidak berulangan.
102 Pendapat Hakim Agung MA, Prof Surya Jaya, dalam FGD tentang Memperkuat Kerangka Kerja Penegakan Hukum dalam Perubahan UU Tipikor yang diselenggarakan oleh KPK dan UNODC dI Jakarta pada 18 November 2025.
103 Pendapat Hakim Agung MA, Prof Surya Jaya, dalam FGD tentang Memperkuat Kerangka Kerja Penegakan Hukum dalam Perubahan UU Tipikor yang diselenggarakan oleh KPK dan UNODC dI Jakarta pada 18 November 2025.
104 Ibid
105 Ibid
106 Wawancara Komnas HAM dengan Bambang Hero Raharjo pada 25 Oktober 2025.
107 https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-kasasi-harvey-moeis-dan-helena-lim- It686669af1f57b/
108 FGD diadakan Komnas HAM pada 25 September 2025
109 Wilmar Ibni Rusydan, "Simalakama Frasa Kerugian Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU- XXIV/2026, diakses di
https://dandapala.com/article/detail/simalakama-frasa-kerugian-negara-pasca-putusan-mk-nomor-66puuxxiv2026
110 Ibid
111 Ibid
112 UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law yang diadopsi oleh United Nations General Assembly pada tahun 2005.
113 Restitusi adalah upaya mengembalikan korban pada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran HAM sejauh mungkin. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang diderita korban. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan hukum korban agar dapat menjalani kehidupan secara normal. Satisfaction (Kepuasan atau Pemulihan Martabat) adalah bentuk pemulihan yang bertujuan mengakui kebenaran, memulihkan martabat korban, dan memberikan pengakuan atas penderitaan yang dialami. Jaminan Ketidakberulangan (Guarantees of Non-Repetition) adalah langkah-langkah struktural untuk memastikan pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
D. Problematika tata kelola aset tipikor
Pemulihan aset adalah salah satu bentuk kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak asasi manusia karena aset yang didapatkan atau hasil dari korupsi terdapat hak-hak masyarakat. Seyogianya, pemulihan aset mampu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan masyarakat.
Namun faktanya, ditemukan pelbagai permasalahan pemulihan aset, diantaranya:
Masih rendahnya nilai pemulihan aset. Sebagai contoh, kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi pada 2022 mencapai Rp 48,786 triliun, namun tingkat pengembalian kerugian melalui pidana tambahan uang pengganti hanya sebesar 7,83 persen dari total kerugian negara atau setara Rp 3,821 triliun. Padahal, menurut data ICW, misalnya pada tahun 2022, total anggaran yang dialokasikan negara untuk penegakan hukum perkara korupsi di tingkat penyidikan Rp 449 miliar, untuk menjerat tersangka sebanyak 2.772 orang. Jumlah tersebut belum termasuk untuk penegakan hukum tindak pidana ekonomi selain korupsi yang juga tersebar di Kementerian/Lembaga.
Pemulihan aset belum menyasar atau mengidentifikasi atau dikembalikan kepada korban tindak pidana korupsi. Hal ini karena aset yang yang telah dirampas dan dilelang, uangnya disetorkan ke negara sebagai PNBP. Artinya, tidak ada akun khusus yang bisa dipakai secara spesifik untuk dikembalikan kepada korban korupsi.
Dalam banyak peristiwa, barang sitaan/rampasan mengalami kerusakan ataupun hilang ataupun disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum. Hal ini contohnya terjadi pada kasus tanah yang dijadikan perumahan Jatinegara Indah Jakarta Timur, yang ternyata merupakan tanah sitaan kasus korupsi, yang dijual oleh oknum jaksa.117
Terdapat beberapa lembaga pengelola aset korupsi, yaitu KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkeu. Keempat organisasi tersebut menjalankan tugasnya mengelola aset sitaan/rampasan secara berbeda-beda sesuai kebijakan internal masing-masing lembaga.
Penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi belum berorientasi pada pemulihan aset, namun masih berorientasi pada pemenjaraan pelaku yang terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera bagi koruptor dan jaringannya.
Permasalahan lain adalah lemahnya koordinasi antar penegak hukum dan belum optimalnya pemulihan aset. Perubahan UU Tipikor menjadi kebutuhan hukum dalam menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK
Nomor 25/PUU-XIV/2016. Saat ini, KPK didukung UNODC sedang dalam proses pembahasan revisi UU Tipikor, terutama agar mampu mengakomodasi ketentuan dan norma dalam UNCAC.
Penanganan korupsi seringkali terkendala dalam pemulihan kerugian negara karena keterbatasan penyitaan dalam hukum acara pidana (KUHAP). Untuk itu, diperlukan mekanisme sita jaminan yang lebih luas (seperti dalam hukum perdata) yang memungkinkan penyitaan aset yang tidak terkait langsung dengan perkara untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara.
Diperlukan pembentukan sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi, modern, dan selaras dengan sistem hukum pidana nasional. Ruang lingkup pengaturan mencakup reformulasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, penyempurnaan delik suap dan gratifikasi, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pengaturan baru yang mengadopsi norma UNCAC. Pembaruan pengaturan UU Tipikor harus menyeimbangkan antara keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmabigkeit).
114 Halili, H., Diantoro, T. D., & Mochtar, Z. A. (2025). Reformulation of the compensation mechanism for fulfilling the rights of victims of corruption in Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 11(1), 143-152. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1379
115 Razad, Fauziah (2020). Remedi Pelanggaran HAM akibat Tipikor. Jakarta, Komnas HAM.
116 Ibid
117 FGD Komnas HAM dengan CSO dan korban korupsi, Jakarta, 25 September 2025.
BAB IV KESIMPULAN
Komnas HAM dalam penelitian ini menyimpulkan secara faktual korupsi menyebabkan pelanggaran HAM baik di ranah hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosial, serta hak-hak kolektif. Secara normatif, unsur-unsur terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU HAM, telah terpenuhi dalam tindak pidana korupsi yaitu telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dapat ditetapkan sebagai pelanggaran HAM.
Meskipun demikian dalam implementasinya di hukum Indonesia terutama dalam konteks penegakan hukum HAM dan pemulihan hakhak korban tipikor, terdapat kendala yang sangat fundamental karena rezim hukum tipikor di Indonesia masih membatasi pihak yang dirugikan oleh korupsi adalah negara dalam hal ini keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Hal ini meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC namun_ketentuan dalam Pasal 35 terkait korbankorban korupsi belum diakomodasi dalam rezim hukum korupsi.
Dengan demikian penegakan HAM dalam rezim hukum tipikor di Indonesia masih menemui kendala karena pembatasan korban tipikor dalam UU Tipikor adalah negara dan belum diakui atau didefinisikannya korban-korban korupsi dalam hukum Indonesia meski sudah diatur dalam Pasal 35 UNCAC. Hal tersebut berakibat proses atau mekanisme pemulihan pelanggaran HAM akibat korupsi menjadi sulit.
Oleh karenanya, Komnas HAM menyimpulkan sebagai berikut:
a. Harmonisasi hukum HAM dan hukum tipikor
Hukum tindak pidana korupsi belum selaras dengan hukum HAM. Penerapanpemulihan pelanggaranHAM dalam tipikor menghadapi kendala regulasi oleh karena belum padunya hukum tipikor dan hukum HAM. Kontradiksi antara keduanya diantaranya dalam tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, korban yang diakui hanya negara berupa kerugian keuangan negara dan/ atau perekonomian negara. Korban dari pihak masyarakat baik individu dan masyarakat belum diakomodasi dalam hukum tindak pidana korupsi. Hal ini meski pada bagian pertimbangan UU 20/2001 menyebutkan korupsi adalah pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi, namun tidak dapat diimplementasikan serta merta karena perlu ada norma-norma dalam bentuk Pasal-Pasal yang mengaturnya lebih lanjut.
b. Pengakuan dan pemulihan hak korban tipikor
UNCAC di Pasal 35 telah mengatur korban-korban korupsi, namun perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk pengaturan lebih teknis dalam undang-undang atau revisi UU Tipikor. Pengaturan itu juga meski mengakomodasi ketentuan Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang, diakui adanya korban baik secara individu dan kolektif, serta berhak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, permintaan maaf, dan jaminan ketidakberulangan.
c. Integrasi tata kelola pemulihan aset tipikor
Salah satu cara untuk memulihkan hak-hak korban korupsi adalah membenahi tata kelola aset tindak pidana korupsi agar selaras terpadu antara satu institusi penegakan hukum dengan yang lain sehingga maksimal sebagai sarana memulihkan hakhak korban tipikor. Diperlukan standarisasi tata kelola aset rampasan tipikor yang baku dan menjadi acuan bersama untuk semua institusi supaya tidak terjadi kesenjangan atau gap dari sisi praktik, efektifitas, maupun akuntabilitas. Aset rampasan tipikor seyogyanya bisa dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian negara maupun hak-hak korban agar maksimal.
d. Pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan tipikor
Penerapan pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan tipikor memerlukan keselarasan dan keterpaduan regulasi, sinergi antar lembaga dan sektor, serta pengakuan hak-hak korban korupsi di pihak masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, negara wajib memfasilitasi dan/atau membangun mekanisme akuntabilitas tindak pidana korupsi sehingga korban masyarakat baik individu atau kolektif dapat mengajukan pemulihan hak-haknya yang dilanggar/terdampak oleh korupsi.
Pendekatan berbasis HAM tidak dapat serta merta berjalan, namun diperlukan adanya perubahan regulasi tindak pidana korupsi sehingga mampu mengakomodasi hak-hak korban, kerangka HAM pemulihan hak-hak korban korupsi, dan tata kelola aset tindak pidana korupsi yang lebih terpadu, transparan, dan akuntabel.
BABV REKOMENDASI
Presiden Republik Indonesia
1. Merevisi UU Tipikor agar sepenuhnya mengadopsi dan selaras dengan norma-norma dan standar HAM yang diatur dalam UU 39/1999, UNCAC, dan instrumen HAM internasional yang sudah diterima/disahkan Indonesia.
2. Memasukkan hak-hak dan definisi korban korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UNCAC dan pemulihannya sesuai standar HAM internasional dalam revisi UU Tipikor dan/atau dalam peraturan pelaksana UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
3. Menyusun dan menerbitkan Perpres untuk membentuk lembaga bersama dalam mendorong tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi yang lebih terintegrasi antar institusi penegakan hukum (KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung) dan institusi pengelola aset negara (Kementerian Keuangan) serta memastikan pemulihan hak-hak korban. Hal ini agar tata kelola aset optimal, transparan, efisien, dan akuntabel untuk pemulihan kerugian negara dan pemulihan hak-hak korban korupsi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Memastikan hak-hak korban korupsi dan pemulihannya dalam revisi UU Tipikor dan/atau dalam peraturan pelaksana UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
3. Mengawasi dan mendorong pembentukan lembaga bersama untuk melaksanakan tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi yang lebih terintegrasi, transparan, dan optimal untuk pemulihan hak-hak korban korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Merevisi UU Tipikor agar sepenuhnya mengadopsi dan selaras dengan norma-norma dan standar HAM yang diatur dalam UU 39/1999, UNCAC, dan instrumen HAM internasional yang sudah diterima/disahkan Indonesia.
2. Memiliki kewenangan untuk menetapkan korban tindak pidana korupsi.
3. Memenuhi dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
4. Menerbitkan regulasi teknis atau Peraturan KPK sebagai pedoman KPK dalam mendukung proses pemulihan aset yang berperspektif pemulihan hak-hak korban korupsi.
5. Memberikan kemudahan bagi masyarakat korban korupsi terutama kelompok rentan atau perwakilan yang hendak mengajukan tuntutan sebagai korban yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.
Kepolisian Negara RI
1. Memenuhi dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menerbitkan regulasi teknis atau Peraturan Kepolisian sebagai pedoman Polri dalam mendukung proses pemulihan aset yang berperspektif pemulihan hak-hak korban korupsi.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat korban korupsi terutama kelompok rentan atau perwakilan yang hendak
Kejaksaan Agung
1. Memenuhi dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi dalam penyidikan dan penuntutan, perampasan aset, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Menerbitkan regulasi teknis atau Peraturan Kejaksaan Agung sebagai pedoman Kejaksaan dalam mendukung proses pemulihan aset yang berperspektif pemulihan hak-hak korban korupsi.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat korban korupsi terutama kelompok rentan atau perwakilan yang hendak mengajukan tuntutan sebagai korban yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.
Mahkamah Agung
1. Menerbitkan regulasi teknis atau peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman pengadilan dalam mendukung proses pemulihan aset yang berperspektif pemulihan hak-hak korban korupsi.
2. Memenuhi dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan di pengadilan, pertimbangan, dan putusan.
3. Mengakui dan mengatur teknis hukum acara melalui Peraturan MA atas hak gugat masyarakat, dan atau individu sebagai korban tindak pidana korupsi untuk menuntut pemulihan.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
1. Memasukkan korban tindak pidana korupsi sebagai salah korban tindak pidana yang diampu/dilayani oleh LPSK dalam peraturan pelaksana UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
2. Memfasilitasi pemenuhan kompensasi dan restitusi korban tindak pidana korupsi dalam Dana Abadi Korban yang dikelola LPSK.
3. Memberikan perlindungan bagi korban korupsi yang berpartisipasi dalam pencegahan/pemberantasan korupsi dan/atau tengah menuntut hak-haknya.
Kementerian Keuangan
1. Menerbitkan regulasi teknis atau Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pedoman Kemenkeu dalam pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi untuk pemulihan hak-hak korban korupsi secara kolektif, tepat sasaran, dan transparan.
2. Memenuhi dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi melalui pemanfaatan aset sitaan dan aset rampasan tindak pidana korupsi secara tepat guna, tepat sasaran, dan akuntabel.
Organisasi Masyarakat Sipil
1. Berpartisipasi dan terlibat aktif dalam membangun norma-norma baru terkait hak-hak korban tipikor dan pemulihan kerugiankerugian yang dialaminya akibat korupsi, berbasis hasil penelitian Komnas HAM, serta dengan membangun preseden putusan pengadilan maupun kajian-kajian yang relevan.
2. Melakukan pembelaan, penguatan, dan pendampingan korbankorban tipikor dalam membela dan mengklaim hak-hak asasinya yang terdampak oleh tipikor.
3. Melakukan advokasi mendorong perubahan UU Tipikor supaya selaras dengan prinsip, norma, dan standar HAM;
4. Melakukan advokasi baik secara pidana dan perdata untuk pemulihan korban-korban tindak pidana korupsi.
DAFTAR PUSTAKA
Dokumen/Buku/Jurnal
Jude Rand & Gabrielle Watson (2007). Rights-Based Approaches: Learning Project. CARE USA and Oxfam America. Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) Komisi Pemberantasan Korupsi (2021). Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi dan UNODC (2025). FGD tentang Memperkuat Kerangka Kerja Penegakan Hukum dalam
Albanese, J.S. Why Corruption is the Largest Problem in the World. Int Criminol 2, 103-110 (2022). https://doi.org/10.1007/s43576- 022-00060-3
Chris Jochnick & Paulina Garzón (2002). Rights-Based Approaches to Development: An Overview of the Field. Care Int and Oxfam, 2002.
Dewi Puanandini, dkk (2023). Efektifitas UU No. 8/2010 tentang TPPU. Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum, Vol 2, No 2 (2023)
Halili, H., Diantoro, T. D., & Mochtar, Z. A. (2025). Reformulation of the compensation mechanism for fulfilling the rights of victims of corruption in Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 11(1), 143-152. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1379
Heidenheimer, A. J., & Johnston, M.. Political Corruption: Concepts and Contexts (3rd ed.). (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002).
Irvin Waller (2011). Rights of Victims of Crime. Rowman and Littlefield, September 2011.
Perubahan UU Tipikor yang diselenggarakan oleh KPK dan UNODC. Jakarta, 18 November 2025 Komnas HAM (2021). SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan. Jakarta, 2021. Komnas HAM (2025). Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM. Jakarta, 2025. Komnas HAM (2025). FGD dengan Kementerian/Lembaga Negara dan CSO. Jakarta, 25 September 2025. Komnas HAM (2025). Wawancara dengan Bambang Hero Saharjo. Jakarta, 25 Oktober 2025. Komnas HAM (2025). Studi lapangan di Bangka Belitung, 2025. Komnas HAM (2025). Data pengaduan masyarakat dugaan pelanggaran HAM dalam tipikor, 2025. Komnas HAM (2026). Studi lapangan di DIY, 2026. Mahrus Ali, dalam Pendekatan HAM dalam Sistem Pemidanaan dan Putusan Perkara Korupsi, diakses di https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3479? utm_source=chatgpt.com OHCHR, Corruption and Human Rights: A Practical Guide, 2026. PPATK (2017). Tipologi tindak pidana pencucian uang berdasarkan pengadilan tindak pidana pencucian uang. Diakses di https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547 532658.pdf Razad, Fauziah (2020). Remedi Pelanggaran HAM akibat Tipikor. Jakarta, Komnas HAM. Riyadi, Eko, Dkk. Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2019) United Nations, "Secretary-General's statement on the adoption by the General Assembly of the United Nations Convention against Corruption", 31 October 2003.
United Nations, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 29 November 1995, accessed thorugh https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justicevictims-crime-and-abuse
United Nations Human Rights Council, Resolution on the Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights, yang mengakui korupsi sebagai hambatan bagi pemenuhan HAM.
UNCAC. Doha Declaration 2025 "strengthening international cooperation and technical assistance and seizing the opportunities provided by artificial intelligence systems in preventing and combating corruption.
UNODC dan KPK (2026). dalam Workshop Nasional tentang Korban Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 8-9 Juni 2026
UNODC dan LPSK (2026). Workshop Nasional tentang Korban Tipikor. Jakarta, 8-9 Juni 2026.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tipikor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan UU Tipikor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI
Berita/Website
Hukum online, Korupsi Merupakan Pelanggaran HAM Berat, diakses di https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-merupakanpelanggaran-ham-berat--hol2599?page=2
How Corruption Affects Human Rights, diakses di https://rwi.lu.se/how-corruption-affects-humanrights/?utm_source=chatgpt.com
International recognition of the links between human rights and corruption, accessed at https://www.unodc.org/corruption/en/learn/about-corruption/humanrights.html
Indonesia Corruption Watch, Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain? Diakses di
https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesiasudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth
Kompas, Vonis Korupsi 2024 Temuan ICW: Rata-rata 3 Tahun Penjara, Pemulihan Kerugian Hanya 4,8 Persen, diakses di https://www.kompas.id/artikel/vonis-korupsi-2024-temuan-icw-ratarata-3-tahun-penjara-pemulihan-kerugian-hanya-48- persen?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpdandroid_traffic
KPK Singgung Asas Presumptio Iures de Iure dalam Kasus Korupsi Bupati Pekalongan. Diakses di
https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-singgung-asaspresumptio-iures-de-iure-dalam-kasus-korupsi-bupati-pekalongan- It69a8cc42c6a48/
Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses di https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasanmengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa
Kasus Korupsi Jerat Pimpinan BGN, Dosen UGM Desak Perbaikan Tata Kelola MBG, diakses di https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-korupsi-jerat-pimpinan-bgn-dosenugm-desak-perbaikan-tata-kelola-mbg/
Korupsi Merupakan Pelanggaran HAM Berat diakses di https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-merupakanpelanggaran-ham-berat--hol2599?page=2
Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain? Diakses di https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesiasudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth
Memutus Rantai Korupsi Kepala Daerah yang Terus Berulang. Berita diakses di https://antikorupsi.org/id/memutus-rantai-korupsi-kepala-daerahyang-terus-berulang