Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): laporan Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus - September 2025

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 5.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus - September 2025
  2. Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman RI dan KND
  3. Wilayah Pemantauan
  4. Temuan
  5. Pelanggaran HAM
  6. 1. Hak untuk Hidup
  7. 2. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
  8. 3. Hak atas Perlakuan Hukum yang Adil serta Hak Terbebas dari Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang
  9. 4. Hak untuk Bebas dari Penyiksaan
  10. 5. Hak atas Rasa Aman
  11. 6. Hak Anak
  12. 7. Hak atas Perempuan
  13. 8. Hak atas Pemulihan Korban
  14. Kesimpulan
  15. 1. Pembatasan Kebebasan Berkumpul, Berpendapat, dan Berekspresi
  16. 2. Kegagalan Pelindungan Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas
  17. 3. Tata Kelola Penanganan Aksi yang Tidak Selaras dengan HAM
  18. 4. Belum Optimalnya Pemulihan bagi Korban
  19. 5. Indikasi Pelanggaran HAM secara Masif dan Meluas
  20. Rekomendasi
  21. Presiden Republik Indonesia:
  22. Ketua Mahkamah Agung:
  23. Ketua DPR RI:
  24. Menko Polkam:
  25. Kepala Kepolisian Republik Indonesia:
  26. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:
  27. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah:
  28. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah:
  29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen-PPPA):
  30. Menteri Komunikasi dan Digital (KOMDIGI):

Ringkasan

Laporan Pencarian Fakta

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus - September 2025

Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman RI dan KND

Sesuai mandat dan kewenangan masing-masing lembaga, enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) membentuk Tim Pemantauan Independen LNHAM untuk Pencarian Fakta Peristiwa Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus-September 2025. Keenam lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pembentukan tim bertujuan mencari fakta dugaan pelanggaran HAM sejak akhir Agustus hingga September 2025 yang telah menelan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan fasilitas umum. Tim juga bertujuan mendorong terwujudnya keadilan dan kebenaran, melindungi serta memulihkan hak-hak saksi, korban, dan keluarganya, serta mendorong upaya pencegahan agar pelanggaran HAM tidak terulang di masa mendatang.

Sejak 12 September 2025, tim melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain menghimpun dan memverifikasi data lapangan terkait korban jiwa, luka-luka, dan penahanan; mengidentifikasi dugaan pelanggaran HAM oleh aparat maupun aktor non-negara; mengidentifikasi bentuk pelindungan dan pemulihan bagi korban; menganalisis pola dan akar penyebab struktural pelanggaran HAM; memastikan kelompok rentan mendapat perhatian khusus; serta menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah hukum kepada pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum.

Wilayah Pemantauan

Laporan ini disusun berdasarkan pemantauan langsung terhadap situasi unjuk rasa dan pasca peristiwa Agustus-September 2025 dengan wawancara dengan saksi, korban, dan keluarga korban, serta pengumpulan bukti berupa foto, video, catatan medis, dan dokumen pendukung lainnya. Tim juga melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada berbagai instansi, termasuk pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pendamping korban, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pemantauan dan penjangkauan tim berlangsung dari 27 Agustus 2025 hingga 27 Januari 2026, mencakup 20 provinsi di seluruh Indonesia, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan DKl Jakarta. Pemantauan tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah lain yang memiliki dinamika peristiwa signifikan.

Temuan

Tim memperoleh dan mengolah data dari berbagai sumber dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 11 (sebelas) orang meninggal dunia dalam rangkaian unjuk rasa Agustus- September 2025 yang terjadi di berbagai wilayah, meliputi Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Makassar, dan Solo. Penyebab kematian beragam, antara lain: benturan keras di kepala, trauma benda tumpul, luka bakar atau paparan asap, serta dugaan kecelakaan lalu lintas terkait dengan kematian driver ojol atas nama AK, diduga berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan serta situasi bentrokan antara massa dan aparat.

2. Tercatat 770 korban luka di DKI Jakarta (670 rawat jalan, 100 rawat inap), dengan kasus dominan iritasi mata, luka fisik, trauma benda tumpul, dan sesak napas. Selain warga sipil, terdapat pula 49 anggota Polri mengalami luka (41 rawat inap, 8 rawat jalan), termasuk tindakan operasi serius. Ditemukan juga dugaan kekerasan aparat, termasuk penggunaan gas air mata kedaluwarsa dan tindakan represif terhadap peserta aksi serta warga sekitar. Kelompok rentan terdampak, termasuk perempuan dan anak, mengalami luka fisik serta trauma psikologis. Sejumlah korban mengalami luka berat dan membutuhkan perawatan lanjutan, dengan isu pembiayaan dan akses layanan medis masih menjadi kendala.

3. Kerusakan fasilitas publik terjadi luas di berbagai daerah dengan total kerugian mencapai ± Rp 886,45 miliar. Kerusakan meliputi halte TransJakarta, MRT, CCTV, kantor pemerintahan, fasilitas kepolisian, hingga infrastruktur publik. Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian ± Rp 51,1 miliar; DIY ± Rp 28 miliar; Provinsi Jawa Barat ± Rp 10 miliar. Di Provinsi Makassar, kerusakan sangat berat dengan estimasi kerugian ± Rp 577 miliar dan puluhan kendaraan hancur. Kerusakan fasilitas publik berdampak pada terganggunya layanan publik dan aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

4. Terjadi penangkapan massal terhadap ±5.147 orang di berbagai daerah, sebagian besar dipulangkan namun ratusan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ditemukan indikasi penangkapan sewenang-wenang, termasuk tanpa surat perintah, disertai kekerasan, dan menyasar warga non-peserta aksi. Dalam proses penangkapan dan penahanan, banyak korban tidak mendapatkan akses bantuan hukum serta tidak diberitahu hak-haknya.

5. Tercatat 44 orang dilaporkan hilang, 42 telah ditemukan dan 2 ditemukan meninggal, sebagian besar mengalami penangkapan dan penahanan tanpa akses bantuan hukum. Terdapat praktik penggeledahan tanpa prosedur hukum, termasuk penyitaan barang tanpa transparansi hal tersebut menunjukkan persoalan serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan pelindungan hak warga dalam situasi pasca-aksi.

6. Ditemukan Kekerasan fisik langsung meliputi: pemukulan, penendangan, penamparan, pencekikan, penjambakan rambut, serta pemukulan dengan alat (tongkat, bambu). Penyiksaan saat penangkapan dan pengangkutan meliputi: diseret, dipiting, diinjak, dipukul sepanjang perjalanan menuju kantor polisi. Penyiksaan saat pemeriksaan (BAP) meliputi: dipukul berulang, disetrum, dipaksa mengaku, intimidasi dengan senjata api (ditodong). Perlakuan merendahkan martabat meliputi: penelanjangan, penggundulan rambut, dipaksa melakukan tindakan yang mempermalukan (misalnya menggigit lonceng). Pelecehan seksual dan tindakan yang menyerang integritas tubuh korban, termasuk pemaksaan membuka pakaian dan perlakuan tidak senonoh. Penyiksaan psikologis: ancaman, intimidasi, tekanan mental, tidak diberi akses bertemu keluarga, serta tekanan untuk mengaku. Penyiksaan berat/metode ekstrem: peregangan paksa tubuh (split), kepala diadu ke benda keras, dipaksa merayap di atas benda berbahaya, hingga pelumuran cabai pada wajah. Perlakuan tidak manusiawi dalam penahanan: perpeloncoan, kekerasan lanjutan di dalam rutan/lapas, serta dugaan upaya menutupi jejak penyiksaan, serta penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, kehilangan barang, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok rentan

7. Ditemukan adanya intimidasi terhadap jurnalis, termasuk pemaksaan menghapus foto, video, dan data liputan, penangkapan dan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput, menyebabkan cedera fisik dan trauma tanpa prosedur jelas. Aparat juga melakukan pembatasan akses peliputan, termasuk pengusiran dan interogasi serta mengalami tekanan psikologis dan profesional, termasuk mutasi kerja mendadak di tengah situasi ancaman. Kasus terjadi di berbagai wilayah (Jakarta, Bali, Surabaya, Jawa Barat), menunjukkan adanya pola yang berulang, hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran kebebasan pers dan hak atas informasi publik. Selain itu terjadi intimidasi digital dan doxing, termasuk penyebaran data pribadi serta serangan berbasis gender terhadap jurnalis perempuan.

8. Ditemukan adanya kendala pembiayaan layanan kesehatan kepada korban aksi yang harus membayar mandiri karena tidak tercover jaminan kesehatan. Banyak korban tidak mendapatkan pemeriksaan medis meskipun mengalami luka akibat kekerasan saat penangkapan dan pemeriksaan dalam proses BAP. Ditemukan juga keterkaitan antara penyiksaan dan terhambatnya akses medis, terutama dalam proses BAP. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, tidak mendapatkan dukungan medis yang memadai, selain itu ditemukan juga kasus pemberian obat tidak layak (kadaluarsa) dan perawatan yang tidak sesuai standar. Hambatan juga terjadi karena keterbatasan fasilitas dan petugas, termasuk tidak tersedianya petugas perempuan bagi tahanan perempuan. Hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan perlakuan manusiawi bagi tahanan.

9. Terjadi penjarahan terhadap rumah figur publik, termasuk anggota DPR dan pejabat negara di Jakarta. Target penjarahan antara lain rumah Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni yang memancing kerumunan optimal. Terdapat indikasi mobilisasi massa melalui media sosial, termasuk siaran langsung. Aparat mengetahui potensi penjarahan, namun respons pengamanan terbatas dan tidak optimal. Sejumlah pelaku ditangkap, dengan barang yang diambil seperti elektronik, peralatan rumah tangga, hingga senjata api. Pelaku yang ditahan mengaku terlibat langsung dalam aksi penjarahan. Tahanan kasus penjarahan juga mengalami perlakuan serupa (penyiksaan) dalam proses penyidikan.

10. Tercatat ±3.500 personel TNI dikerahkan di berbagai wilayah dalam pengamanan aksi unjuk rasa. TNI terlibat dalam patroli gabungan dengan Polri di banyak daerah untuk pengendalian situasi pasca aksi.

Pelanggaran HAM

Berdasarkan temuan-temuan di atas, ditemukan pelanggaran HAM dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025 dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Hak untuk Hidup

Eskalasi kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka berat menunjukkan bahwa pengendalian massa menempatkan pemenuhan hak untuk hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Adanya kematian, cedera berat, serta penerapan tindakan pengamanan yang berpotensi mematikan menegaskan bahwa analisis hak asasi manusia tidak dapat berhenti pada dugaan pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat, melainkan harus ditempatkan secara langsung dalam kerangka pelanggaran atau ancaman nyata terhadap hak untuk hidup.

2. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menuntut negara untuk tidak melakukan intervensi yang sewenang-wenang terhadap ekspresi warga, termasuk dalam bentuk kekerasan fisik, intimidasi, atau pembatasan yang tidak sah. Dalam standar HAM internasional, setiap pembatasan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila ditetapkan oleh hukum, bertujuan sah, serta benar-benar diperlukan dan proporsional.

3. Hak atas Perlakuan Hukum yang Adil serta Hak Terbebas dari Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Berdasarkan sejumlah peristiwa, ditemukan pola umum penangkapan yang tidak memenuhi standar legalitas, prosedural, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU 39/1999 tentang HAM, dan Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

4. Hak untuk Bebas dari Penyiksaan

Dalam perspektif HAM, penyiksaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi gangguan keamanan atau kerusuhan. Selain itu, negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk menghormati (to respect) hak untuk bebas dari penyiksaan, tetapi juga untuk melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak tersebut, termasuk melalui mekanisme pengaduan yang aman, penyelidikan yang efektif, serta pemulihan bagi korban.

5. Hak atas Rasa Aman

Proses hukum terhadap para aktivis, mahasiswa, dan pelajar didahului dengan patroli siber kepolisian yang bersifat selektif dan melanggar hak atas rasa aman. Pengawasan khusus terhadap kegiatan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang kritis adalah tindakan yang mengancam kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Pengawasan terhadap aktivitas media sosial, termasuk penelusuran tagar dan identitas pemilik akun, tanpa alasan hukum dan hanya merujuk pada tuduhan seolah-olah menghasut atau menyebarkan kebencian. adalah tindakan pengawasan yang tidak diperlukan.

6. Hak Anak

Penyalahgunaan dan eksploitasi anak pada peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus/September 2025, setidaknya telah melanggar tiga dari empat prinsip dasar hak anak, yaitu hak untuk: Hidup dan Bertumbuh-kembang, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, dan Partisipasi. Ketiganya dilindungi oleh hukum nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 dan 3 tentang empat prinsip Hak Anak dan kewajiban negara melindunginya, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, pada Pasal 3, 6, 12 dan 13.

7. Hak atas Perempuan

Temuan lapangan mengungkap adanya kekerasan berlapis—fisik, psikis, ekonomi, dan seksualyang dialami perempuan saat menggunakan hak berpendapat, baik melalui unjuk rasa maupun media sosial. Dampaknya sangat fatal, mulai dari sembilan perempuan yang harus menghadapi proses hukum tanpa jaminan fair trial, serta dampak sistemik yang dirasakan perempuan dalam kapasitas mereka sebagai istri, ibu, atau anak dari anggota keluarga yang ditahan sewenang-wenang hingga kehilangan nyawa.

8. Hak atas Pemulihan Korban

Pemulihan hak korban merupakan kewajiban utama negara dalam situasi pelanggaran HAM, termasuk dalam konteks unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada 25 Agustus – 3 September 2025. Kewajiban ini tidak bergantung pada status korban (demonstran, warga, jurnalis, aparat, atau pihak lain), melainkan pada adanya kerugian hak yang timbul akibat tindakan, baik oleh aparat negara maupun pihak non-negara, dalam konteks dimana negara gagal melakukan pencegahan atau penanganan secara layak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, jangkauan korban, serta analisis mendalam terhadap permohonan pelindungan, LNHAM menyimpulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Hal ini mencakup antara lain penanggulangan atas kerusuhan (riot control), kontrol terhadap kerumunan (crowd control) hingga proses penegakan hukum dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus dan September 2025

1. Pembatasan Kebebasan Berkumpul, Berpendapat, dan Berekspresi

Unjuk rasa Agustus-September 2025 merupakan akumulasi respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dibuat dengan minim partisipasi publik. Aksi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan setelah pembatasan kebebasan berkumpul dan berekspresi dilakukan secara tidak proporsional. Negara diduga melakukan pelanggaran HAM melalui pembatasan hak yang tidak sesuai standar hukum nasional maupun internasional, terutama dalam konteks kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Dalam penanganan, aparat keamanan cenderung menggunakan kekuatan berlebih (excessive use of force) tanpa ancaman nyata terhadap ketertiban umum atau keselamatan jiwa, sehingga melanggar prinsip proporsionalitas dan kebutuhan. Kegagalan membedakan antara pengunjuk rasa damai dan aktor kekerasan mengakibatkan stigmatisasi kolektif, kriminalisasi, dan berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang.

Kegagalan penanganan unjuk rasa mengakibatkan korban jiwa, termasuk Affan Kurniawan dan korban lainnya. Investigasi LNHAM menyimpulkan bahwa kematian-kematian ini merupakan kegagalan negara dalam melindungi hak atas hidup. Pengerahan personel kepolisian dan militer serta penggunaan kekuatan keamanan berlebih dan tidak proporsional telah melanggar HAM, termasuk nesesitas dan proporsionalitas. Teridentifikasi adanya kelalaian berat aparat yang menyebabkan meninggalnya korban AK.

2. Kegagalan Pelindungan Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas

Pelibatan anak yang masif, baik dari segi jumlah/kuantitas maupun sebaran wilayah yang merata di beberapa kota di Indonesia; pola mobilisasi dan eksploitasi yang berulang dalam gelombang unjuk rasa berakhir rusuh; indikasi terlibatnya sejumlah anak dalam penjarahan; serta meluasnya kekerasan dan terjadinya beberapa kasus penyiksaan termasuk dugaan penyiksaan seksual terhadap anak perempuan peserta aksi unjuk rasa, oleh aparat penegak hukum (polisi), pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang lalu, merupakan salah satu bukti gagalnya negara melindungi anak-anak di Indonesia.

Unjuk rasa ini juga mengakibatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi berbasis gender. Perempuan mengalami kekerasan fisik, intimidasi psikis, dan dugaan penyiksaan seksual saat penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan. Praktik ini mencerminkan relasi kuasa yang timpang dan kegagalan negara melindungi perempuan dari perlakuan sewenang-wenang, berdampak pada kesehatan reproduksi dan stabilitas ekonomi keluarga.

Peristiwa tersebut mengakibatkan perlakuan yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual dan mental. Ketiadaan akomodasi layak seperti psikolog dan pekerja sosial dalam proses penyelidikan menunjukkan pengabaian nyata. Kasus SY, J, dan MR menjadi contoh konkret pelanggaran hak penyandang disabilitas. Tim menemukan kepolisian tidak mengindahkan rekomendasi KND, memperparah kondisi penyandang disabilitas terdampak.

3. Tata Kelola Penanganan Aksi yang Tidak Selaras dengan HAM

Penanganan unjuk rasa menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengendalian penggunaan kekuatan negara dan pelindungan hak warga. Terdapat pola berulang mencakup penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, penahanan tidak sesuai prosedur, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, intimidasi terhadap warga dan jurnalis, serta pembatasan kebebasan berekspresi. Pola-pola ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung sebagai manifestasi dari lemahnya akuntabilitas komando, prosedur operasional, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Penangkapan massal dengan dalih pengamanan menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip legalitas dan due process of law. Banyak individu ditangkap tanpa dasar hukum jelas, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan, dan tanpa akses cepat terhadap bantuan hukum.Dalamtahappenahanandanpemeriksaan,ditemukanindikasi penyiksaan,perlakuan yang kejam, dan tidak manusiawi lainnya, termasuk kekerasan fisik, tekanan psikologis, dan pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini melanggar prinsip larangan penyiksaan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hal tersebut mencerminkan budaya institusional yang permisif terhadap kekerasan, sehingga diperlukan reformasi struktural agar keberulangan pelanggaran serupa tidak terjadi lagi

4. Belum Optimalnya Pemulihan bagi Korban

Pemulihan korban belum optimal, belum menyeluruh, dan tidak berbasis kebutuhan korban secara nyata. Proses masih reaktif dan parsial, menekankan respons darurat jangka pendek dibanding pemulihan berkelanjutan. Korban mengalami luka fisik, trauma psikologis, ketakutan berkepanjangan, dan gangguan kesehatan mental yang sering tidak ditangani secara sistematis.

Selain itu, korban juga menghadapi kerugian ekonomi, termasuk kehilangan pekerjaan, terhentinya usaha, dan biaya pengobatan yang tidak sepenuhnya ditanggung negara. Mekanisme kompensasi dan restitusi belum efektif, sehingga korban menanggung sendiri sebagian besar konsekuensi ekonomi.

Pascaperistiwa, secara sosial korban mengalami stigmatisasi dan marginalisasi di masyarakat, sekolah, dan tempat kerja, dicap sebagai pelaku kerusuhan meskipun mereka peserta aksi damai atau tidak terlibat langsung. Kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menghadapi dampak berlapis karena absennya pendekatan pemulihan berbasis kerentanan. Kondisi ini menunjukkan ketiadaan sistem dalam mengintegrasikan pemulihan berbasis HAM yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan korban.

5. Indikasi Pelanggaran HAM secara Masif dan Meluas

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis terhadap rangkaian peristiwa aksi LNHAM, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut telah menimbulkan korban dalam jumlah yang signifikan, baik secara fisik, psikis, maupun kerugian materiil, dengan sebaran dampak yang meluas di berbagai wilayah. Selain itu, ditemukan adanya pola keberulangan kejadian dengan karakteristik yang relatif serupa pada setiap peristiwa, yang menunjukkan bahwa insiden tersebut tidak berdiri sendiri atau bersifat kasuistik. Lebih lanjut, indikasi keseragaman pola, metode, serta konteks terjadinya peristiwa mengarah pada dugaan kuat adanya praktik yang terstruktur dan berlangsung secara meluas. Oleh karena itu, kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa insidental semata, melainkan mencerminkan adanya persoalan sistemik yang memerlukan penanganan komprehensif, akuntabel, dan berbasis pada prinsip pelindungan hak asasi manusia oleh seluruh pemangku kepentingan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan atas pelanggaran HAM dalam peristiwa aksi unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025, Tim merekomendasikan antara lain kepada:

Presiden Republik Indonesia:

1. Mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa;

2. membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban; menjamin ketidak berulangan pelanggaran HAM;

3. menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM;

4. mengambil langkah konkret untuk memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikologis.

Ketua Mahkamah Agung:

1. Memastikan aparat peradilan memiliki perspektif HAM, hak anak, hak disabilitas, dan perspektif gender;

2. mencegah pemidanaan atas dasar ekspresi pendapat yang sah.

Ketua DPR RI:

Mengawasi kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum dan HAM dalam penanganan unjuk rasa serta menindaklanjuti tuntutan masyarakat dengan menyampaikan perkembangan secara transparan.

Menko Polkam:

Melakukan koordinasi dan peninjauan ulang atas proses pidana di kepolisian dan kejaksaan untuk menjamin tegaknya due process of law, termasuk memastikan hak atas bantuan hukum bagi pengunjuk rasa yang ditahan serta pelindungan dari kriminalisasi dan kesalahan peradilan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia:

1. Mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam unjuk rasa dan kerusuhan.

2. Menuntaskan proses pidana atas kematian AK dan korban lainnya, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi Peraturan Kapolri agar selaras dengan UU SPPA dan UU Pelindungan Anak.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:

1. Mengarusutamakan HAM, hak anak, hak penyandang disabilitas, dan perspektif gender dalam seluruh proses penegakan hukum.

2. Memperkuat kebijakan lembaga pemasyarakatan yang berperspektif gender dan inklusif untuk menjamin hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai warga binaan serta mencegah pengulangan kekerasan berbasis gender di lingkungan pemasyarakatan.

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah:

Melakukan koordinasi untuk menjamin akses tanpa hambatan bagi korban kekerasan dalam unjuk rasa, termasuk penanggungan biaya layanan medis jangka panjang, dukungan psikososial, dan bantuan ekonomi mendesak, terutama bagi keluarga yang kehilangan tulang punggung ekonomi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah:

1. Mengeluarkan regulasi yang melarang sekolah memberikan sanksi pemecatan atau pencabutan beasiswa bagi siswa yang terlibat unjuk rasa, serta menjamin keberlanjutan akses pendidikan bagi anak terdampak tanpa diskriminasi.

2. Memberikan perhatian, edukasi, dan pendampingan khusus kepada satuan pendidikan yang siswanya rentan dimobilisasi dan dieksploitasi dalam peristiwa unjuk rasa.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen-PPPA):

1. Memperkuat dan memastikan respons cepat UPTD PPA dan Sapa 119 dalam penanganan kasus eksploitasi perempuan dan anak terkait unjuk rasa, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

2. Mengembangkan sistem pendataan nasional terintegrasi mengenai anak korban unjuk rasa, memperkuat kerja sama dengan LNHAM, khususnya KPAl dan Komnas Perempuan.

3. memonitor dan mengevaluasi pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan.

Menteri Komunikasi dan Digital (KOMDIGI):

1. Menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital, termasuk pelindungan data pribadi.

2. Memperkuat literasi digital bagi anak dan orang tua agar menggunakan media sosial secara rasional dan bijak.

3. Membentuk dan menegakkan regulasi terkait konten hoaks yang diproduksi Al (deepfake) atau konten tidak ramah anak, serta menyempurnakan UU ITE terkait pelindungan anak, termasuk anak-anak yang mengikuti aksi unjuk rasa dan kerusuhan sosial.

Jakarta, 20 April 2026

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN RI OMBUDSMAN RI KOMISI NASIONAL DISABILITAS RI LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN RI KOMISI PELINDUNGAN ANAK INDONESIA