Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan hasil pemantauan dan penyelidikan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014

296 halaman · 296 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 30 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. JUDUL
  2. Penanggungjawab
  3. Pengarah
  4. Penyusun
  5. Tim Ahli
  6. Penyunting
  7. Desain Sampul dan Tata Letak
  8. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  9. Kata Pengantar
  10. Kata Pengantar
  11. DAFTAR ISI
  12. BAB IV
  13. PENDAHULUAN
  14. 1.1. URGENSI PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN 2O14
  15. I.2. TUJUAN PROGRAM
  16. I.3. METODOLOGI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN
  17. I.3.1 PENYUSUNAN KERANGKA KERJA
  18. I.3.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN
  19. I.3.3. SASARAN DAN LOKASI PEMANTAUAN
  20. I.3.4. WAKTU PELAKSANAAN
  21. I.3.5. STRUKTUR TIM DAN PELIBATAN UNSUR MASYARAKAT
  22. I.3.6 PEMBUKAAN POSKO PENGADUAN
  23. I.3.7 PENGUMPULAN DATA
  24. BAB II RUMUSAN KONSEPTUAL
  25. II.1 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM
  26. II.2. KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAK ASASI MANUSIA
  27. A. Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect)
  28. B. Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect)
  29. C. Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill)
  30. II.3. ELEMEN-ELEMEN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM
  31. 1. Pemilihan umum yang bebas (free election)
  32. C. Jaminan kerahasiaan
  33. 2. Pemilihan umum yang adil (fair election)
  34. C. Prinsip kesetaraan
  35. II.4. ANALISIS
  36. BAB III KONTEKS UMUM
  37. III.1. PEMILU YANG BEBAS (FREE ELECTION)
  38. III.1.1 KONDISI UMUM KEBEBASAN
  39. III.1.2 KEBEBASAN BEREKSPRESI
  40. III.1.3. KONDISI KEAMANAN
  41. III.1.4. NETRALITAS APARAT NEGARA
  42. 1. DKI Jakarta
  43. 2. Bodetabek
  44. I.Netralitas di Papua
  45. III.1.5 PENGGUNAAN KELOMPOK SIPIL UNTUK PENGANCAMAN
  46. 1. Jawa Tengah
  47. Terhadap Pendukung Pasangan Nomor Urut 2
  48. 2. Yogyakarta
  49. Terhadap Pasangan Nomor Urut 1
  50. 3. DKI Jakarta
  51. Terhadap Pasangan Nomor Urut 1
  52. C. Masa Tenang
  53. 1. Wilayah Papua
  54. 2. Wilayah Yogyakarta
  55. 3. Sumatera Selatan
  56. Terhadap Pasangan Nomor Urut 2
  57. Pengancaman terhadap Pers
  58. Aksi vandalisme di kantor TV One Biro Yogyakarta. pemilumetronews.com
  59. III.1.6 KAMPANYE NEGATIF FAKTUAL DAN KAMPANYE NEGATIF FITNAH
  60. Terhadap Pasangan Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa
  61. Terhadap Pasangan Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla
  62. Rest In Peace
  63. 萊金黄
  64. Ir. Herbertus Joko Widodo ( Oey Hong Liong) Dalam usia 53 tahun
  65. III.1.7 PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA DAN PERSELISIHAN PEMILU SERTA PENANGANANNYA
  66. A. PENANGANAN OLEH BAWASLU
  67. B. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
  68. C. KEPOLISIAN RI
  69. D. MAHKAMAH KONSTITUSI RI
  70. III.1.8 PELANGGARAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PILPRES 2014
  71. III.2. PEMILU YANG ADIL (FAIR ELECTION)
  72. III.2.1. KONDISI UMUM KEADILAN
  73. Gambar 3.1 Tahapan Penyelenggaraan Pilpres 2014
  74. III.2.2 PENDATAAN PEMILIH
  75. III.2.3 PENGURANGAN JUMLAH TPS DAN AKSESIBILITASNYA
  76. III.2.4 HASIL PERHITUNGAN SUARA
  77. III.2.5 PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH
  78. Suasana salah satu TPS di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dinilai kurang ramah terhadap pemilih
  79. III.2.6 DISTRIBUSI LOGISTIK
  80. III.2.7 PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN TPS TIDAK SESUAI ATURAN
  81. III.2.8 KEKURANGAN SURAT SUARA
  82. III.2.9 KURANGNYA SOSIALISI PENYELENGGARAAN PEMILU
  83. III.2.1O KELEMAHAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPEMILUAN
  84. BAB IV
  85. KONTEKS KELOMPOK RENTAN
  86. IV.1 WARGA YANG KEBEBASANNYA DIBATASI
  87. A. NARAPIDANA DAN TAHANAN
  88. B. TAHANAN DI KEPOLISIAN
  89. Tahanan Kepolisian yang tidak dapat memilih
  90. Tahanan menolak memilih
  91. A. Pemilihan umum yang bebas (free election)
  92. 1.Jaminan iklim kebebasan
  93. 2.Jaminan kebebasan memilih
  94. 3.Jaminan Kerahasiaan
  95. B. Pemilihan Umum yang Adil (Fair Election)
  96. 1.Umum dan setara
  97. 2. Nondiskriminasi dan tindakan afirmatif
  98. 3.Satu orang satu suara
  99. IV.2. PENGHUNI RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT JIWA
  100. C. Pasien Rumah Sakit Jiwa
  101. Tidak difasilitasi untuk memilih
  102. Pasien RSJ difasilitasi memilih
  103. A. Pemilihan umum yang bebas (free election)
  104. 1. JAMINAN IKLIM KEBEBASAN
  105. 2. JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MEMILIH
  106. 3. JAMINAN KERAHASIAAN
  107. B. Pemilihan umum yang adil (fair election)
  108. 1. UMUM DAN SETARA
  109. 2. NONDISKRIMINASI
  110. 3. SATU ORANG SATU SUARA
  111. IV.3. PENYANDANG DISABILITAS
  112. Kegembiraan penyandang disabilitas di Kota Surabaya dan Malang setelah mencoblos dalam Pilpres 2014
  113. A. Tidak dilakukannya pendataan bagi penyandang disabilitas
  114. B. Aksesibilitas hak pilih
  115. Fakta tersebut masih terjadi di berbagai tempat, seperti:
  116. C.Tidak adanya sosialisasi
  117. D.Peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas
  118. A.Pemilihan umum yang bebas (free election)
  119. 1.JAMINAN IKLIM KEBEBASAN
  120. 2. JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MEMILIH
  121. 3. JAMINAN KERAHASIAAN
  122. B. Pemilihan umum yang adil (fair election)
  123. 1. UMUM DAN SETARA
  124. 2. NONDISKRIMINASI
  125. 3. Satu orang satu suara
  126. IV.4. KELOMPOK RENTAN LAINNYA
  127. A. PENGUNGSI INTERNAL (IDPs)
  128. B. PEKERJA (BURUH) DAN BURUH MIGRAN
  129. Buruh Migran
  130. C. WARGA YANG TINGGAL DALAM WILAYAH KONFLIK (AGRARIA/SOSIAL)
  131. Suasana di TPS Kel. Penjaringan Jakarta Utara
  132. D. MAHASISWA
  133. Pemilihan di lokasi asrama mahasiswa kampus IPB Bogor, Jabar
  134. E. PANTI JOMPO/PEMILIH LANJUT USIA
  135. F. PENGHUNI RUMAH SUSUN/APARTEMEN
  136. 1. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS (FREE ELECTION)
  137. C. Jaminan kerahasiaan
  138. 2. PEMILIHAN UMUM YANG ADIL (FAIR ELECTION)
  139. C. Prinsip satu orang satu suara
  140. IV.5. MASYARAKAT ADAT
  141. PRAKTIK SISTEM NOKEN
  142. A. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS (FREE ELECTION)
  143. 1.Jaminan iklim kebebasan
  144. 2.Jaminan kebebasan memilih
  145. 3.Jaminan kerahasiaan
  146. B. PEMILIHAN UMUM YANG ADIL (FAIR ELECTION)
  147. 1.Umum dan setara
  148. 2. Nondiskriminasi dan tindakan afirmatif
  149. 3.Satu orang satu suara
  150. Pandangan terhadap analisis sistem noken/ikat
  151. BAB 3V PENUTUP
  152. V.1. SIMPULAN
  153. V.2. REKOMENDASI
  154. 1. Pemerintah Republik Indonesia:
  155. 2. Dewan Perwakilan Rakyat:
  156. 3. Komisi Pemilihan Umum:
  157. 4. Badan Pengawas Pemilu:
  158. 5. Kepolisian RI:
  159. 6. Masyarakat:
  160. 7. Ranah Komnas HAM:
  161. DAFTAR LAMPIRAN
  162. LAMPIRAN1
  163. GLOSARIUM
  164. LAMPIRAN 2
  165. VISI DAN MISI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
  166. A. Tracking terhadap Visi-Misi Capres dalam Konsep HAM (ECOSOB dan SIPOL).
  167. 2. Program Kerja
  168. PERBANDINGAN PROGRAM KERJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
  169. PENJABARAN DALAM PROGRAM KERJA
  170. PENJABARAN DALAM PROGRAM KERJA
  171. Tujuan Pendirian Negara dan Ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi
  172. PENJABARAN DALAM PROGRAM KERJA
  173. B.1. Tentang Latar Belakang Permasalahan Bangsa
  174. B.2. Tentang Rumusan Bagian Visi dan Misi
  175. B.3. Tentang Program Kerja
  176. C. POSISI KOMNAS HAM
  177. 1. Tentang solusi atas masalah-masalah sebagai berikut:
  178. 2. Tentang jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia:
  179. RISALAH PERTEMUAN KOMNAS HAM DENGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMILU PRESIDEN- WAKIL PRESIDEN 2O14
  180. KOMNAS HAM DAN KPU
  181. KOMNAS HAM DAN BAWASLU
  182. KOMNAS HAM DAN DKPP
  183. KOMNAS HAM DAN POLRI
  184. KOMNAS HAM DAN TNI
  185. KOMPILASI MEDIA MASSA TERKAIT PELAKSANAAN PEMANTAUAN PILPRES 2O14 KOMPAS
  186. Komnas HAM Tidak Urusi Capres Bebas Pelanggaran HAM
  187. Komnas HAM: KPU Kurang Penuhi Hak Pilih Pasien
  188. Komnas HAM invites presidential candidates to talk human rights
  189. Komnas HAM PantauTahanan Mencoblos
  190. SATU HARAPAN.COM KASIH MEMPERBARUI KEHIDUPAN
  191. Pandangan Komnas HAM Tentang Visi Misi Capres
  192. LIPUTAN COM
  193. Komnas HAM: Sistem Noken dan Ikat Dalam Pemilu Melanggar HAM
  194. LIPUTAN
  195. Tribun-Timur.com MAKASSAR SAAT INI
  196. SUARAMERDEKA.COM Semata-mata Fakta!
  197. Komnas HAM Minta Hasil Quick Count Jangan Dijadikan Kebenaran
  198. Panglima TNI terima Ketua Komnas HAM
  199. RRI.co.id
  200. KBRN, Surabaya :
  201. Komnas HAM: Ribuan Suara Pasien Menguap
  202. Komnas HAM Temukan Pelanggaran Pilpres di Papua
  203. REPUBLIKA
  204. Komnas HAM Kritik Pemilihan di Yahukimo
  205. Tribun Medan
  206. Komnas HAM Pantau Tahanan Ikuti Pilpres di Polresta Medan
  207. Laporan Wartawan Tribun Medan/Array A Argus
  208. 9 Pasien di RS Khusus Daerah Ikut Coblos 80 Pemilih di Ina Kaka tak Peroleh Undangan
  209. Lapas Kekurangan 41 Surat Suara
  210. Tahanan Polres
  211. Jelang PilPres, Komnas HAM Lakukan Evaluasi
  212. TENSI POLITIK CUKUP TINGGI
  213. SOLOPOS.com
  214. Bawaslu Jateng Temukan 8.991 Pelanggaran
  215. AUDIENSI KPU DKI DENGAN KOMNASHAM

Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014

JUDUL

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

Penanggungjawab

Maneger Nasution Otto Nur Abdullah M. Imdadun Rahmat

Pengarah

Nur Kholis Roichatul Aswidah Siti Noor Laila Muhammad Nurkhoiron

Penyusun

Agus Suntoro Rima Purnama Salim Andre Wahyu Cahyadi Siti Hidayawati Nurjaman

Tim Ahli

Didik Supriyanto M. Choirul Anam

Penyunting

Sidik Pramono

Desain Sampul dan Tata Letak

Jati Nowo Vaberian

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Sejak berakhirnya era otoritarianisme panjang selama lebih tiga dekade di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1998, Indonesia telah memasuki era demokratisasi yang ditandai dengan terbukanya kran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Perkembangan tersebut menunjukan adanya jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan

konstitusi secara tegas menjamin hak setiap orang dalam berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi juga dijamin oleh UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Konstitusi dan semua peraturan perundangundangan yang mengakomodir kebebasan berpendapat dan berekspresi itu menunjukan bahwa perlindungan atas jaminan iklim kebebasan ini menjadi barometer pelaksanaan demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia.

Pelaksaan Pilpres 2014 telah menyita perhatian masyarakat luas di seluruh wilayah tanah air, tidak hanya karena hanya ada dua pasangan calon Presiden - Wakil Presiden, akan tetapi akibat kompleksitasnya tahapan penyelenggaran yang dilakukan. Dalam hal jumlah pemilih, pemilihan umum di Indonesia adalah pemilu terbesar pertama di dunia yang mempunyai total pemilih sekitar 135 juta, sedangkan Amerika Serikat hanya 127 juta. Presiden Terpilih Joko Wido dipilih dengan jumlah 71 juta suara, sedangkan Barack Obama hanya 66 juta suara. Dengan kondisi seperti itu kita perlu mengapresiasi kerja keras dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu yang mengawal proses ini berjalan dengan baik. Dalam konteks Pemilu, kewajiban negara khsususnya pemerintah adalah memastikan kondisi kebebasan yang memastikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pemilu, termasuk jika terdapat masalah hukum, baik administrasi Pemilu maupun pelanggaran hukum lain.

Komnas HAM RI pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dimandatakan melakukan pemantauan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara di 21 Provinsi. Tujuan dari program tersebut adalah: pertama, memastikan hak konstitusional setiap warga Negara untuk memilih (right to vote) telah dipenuhi oleh Negara, khususnya Penyelenggara Pemilu 2014. Hal ini mencakup upaya pendidikan politik kepada warga Negara untuk memilih calon Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden yang bertindak menghormati, memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia. Kedua, fokus utama pemantauan Pemilu 2014 adalah memastikan bahwa hak konstitusional setiap warga Negara, khususnya kelompok rentan dalam memilih (right to vote) mendapatkan jaminan pelaksanaannya. Ketiga, memastikan kondisi yang kondusif dan tidak adanya konflik sosial (misalnya berdimensi SARA, dll) sebagai akibat dari pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Dengan terbitnya laporan ini diharapkan adanya perubahan kebijakan Pemilu yang berbasis hak asasi manusia yang dapat memenuhi hak-hak setiap warga negara khususnya hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to take a part).

Jakarta, 27 Agustus 2014

Prof. DR. Hafid Abbas

Kata Pengantar

Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara/pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan. Hak untuk memberikan suara atau memilih (right to vote) memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga negara berkewajiban memfasilitasi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada diskriminasi.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden suasana dan pertarungannya berbeda dengan Pemilu Legislatif. Mengingat sesuai dengan data KPU hanya 2 (dua) pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan, maka tingkat kerawanan dan/atau potensi konflik sosial yang dipicu kegiatan pemilu sangat rentan/rawan. Kerawanan tersebut tercermin dari berbagai pernyataan kedua pendukung yang mengarah pada tindakan kampanye hitam (black campaign) dan berdimensi pada konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Untuk itu pada pelaksanaan Pemilu 2014 Komnas HAM melaksanakan pemantauan Pemilihan di 13 Provinsi (tiga belas) provinsi yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI (Jabodetabek), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua dengan melibtakan unsur masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan lapangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 difokuskan pada hak pemilih bagi kelompok rentan (vulnerable groups) terhadap 3 (tiga) kelompok yaitu : (a) warga yang kebebasannya dibatasi (tahanan dan narapidana); (b) penyandang disabilitas; dan (c) pasien, penunggu pasien dan pegawai rumah sakit. Dengan demikian, maka ketiga kelompok rentan tersebut harus mendapatkan perhatian di seluruh provinsi yang dipantau Komnas HAM. Selain tetap memperhatikan kekhasan wilayah masing-masing. Pemantauan terhadap kelompok rentan lainnya sesuaidengan kekhususan wilayah diantaranya terhadap: buruh (pekerja), penghuni pantijompo, penghuni apartemen/rumah susun, kawasan pemukiman mahasiswa dan warga yang tinggal dalam konflik agaria. Pada pelaksanaan pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tetap berpedoman pada Manual Pemantauan Pemilu (Log Book)yang disusun berdasarkan Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections: Human Rights and Election yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pelaksanaan pemantauan ininantinya akan menjadicatatan pentingbagiperubahan kebijakan pemilu berbasis hak asasi manusia pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan Pemilu sebagai instrumen atau sarana pelaksanaan hak asasi manusia khususnya hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to take a part) bagi Kelompok Rentan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 belum mengalami perkembangan dari Pemilu Legislatif 2014, hal tersebut terlihat bahwa kelompok rentan belum mendapat perhatian, baik dari aspek legislasi, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan, sehingga Komnas HAM berpendapat bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 belum sepenuhnya mencerminkan Pemilu yang berbasis hak asasi manusia.

Sebagai penanggung jawab kegiatan Pemantauan dan Penyelidikan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 saya menyampaikan terimakasih kepada para anggota Komnas HAM dan seluruh jajarannya, DKPP, KPU, Bawaslu, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, atas kerjasama yang baik dan sinergi menindaklanjuti dan melaksanakan Pemilu Legislatif yang berbasis pada hak asasi manusia. Diharapkan agar pada masa yang akan datang pemerintah dan para elemen penyelenggara Pemilu mampu mengeksplisitkan seluruh aspek hukum hak asasi manusia didalam undang-undang PEMILU serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tim Pemantauan Pilpres 2014

Koordinator

Dr. Maneger Nasution

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. .iii Kata Pengantar.. BAB I Pendahuluan. 1 1.1. URGENSI PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN 2014. .1 1.2. TUJUAN PROGRAM. ..6 1.3. METODOLOGI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN. 1.3.1 PENYUSUNAN KERANGKA KERJA 1.3.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN .7 1.3.3. SASARAN DAN LOKASI PEMANTAUAN ..8 1.3.4. WAKTU PELAKSANAAN .9 1.3.5. STRUKTUR TIM DAN PELIBATAN UNSUR MASYARAKAT ...10 1.3.6 PEMBUKAAN POSKO PENGADUAN. ..11 1.3.7 PENGUMPULAN DATA ...12 BAB II Rumusan Konseptual. .13 II.1 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM. 13 II.2. KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAK ASASI MANUSIA. ... 15 A. Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect)..........16 B. Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect)....16 C. Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill)...............17

II.3. ELEMEN-ELEMEN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM ..20 1. Pemilihan umum yang bebas (free election) ..24 2. Pemilihan umum yang adil (fair election). ..26 II.4. ANALISIS. ..28

BAB III KONTEKS UMUM. ..31 III.1. PEMILU YANG BEBAS (FREE ELECTION). .31 III.1.1 KONDISI UMUM KEBEBASAN ..32 III.1.2 KEBEBASAN BEREKSPRESI ..46 III.1.3. KONDISI KEAMANAN .54 III.1.4. NETRALITAS APARAT NEGARA ..55 III.1.5 PENGGUNAAN KELOMPOK SIPIL UNTUK PENGANCAMAN. ….76 III.1.6 KAMPANYE NEGATIF FAKTUAL DAN KAMPANYE NEGATIF FITNAH .85 III.1.7 PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA DAN PERSELISIHAN PEMILU SERTA PENANGANANNYA ..91 III.1.8 PELANGGARAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PILPRES 2014 .108 III.2. PEMILU YANG ADIL (FAIR ELECTION) .111 III.2.1. KONDISI UMUM KEADILAN .111 III.2.2 PENDATAAN PEMILIH. .112 III.2.3 PENGURANGAN JUMLAH TPS DAN AKS .117 III.2.4 HASIL PERHITUNGAN SUARA .120 III.2.5 PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH ..124 III.2.6 DISTRIBUSI LOGISTIK. ..127 III.2.7 PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN TPS TIDAK SESUAI ATURAN.......129 III.2.8 KEKURANGAN SURAT SUARA. ..130 III.2.9 KURANGNYA SOSIALISI PENYELENGGARAAN PEMILU ..133 III.2.10 KELEMAHAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPEMILUAN......135

..139 KONTEKS KELOMPOK RENTAN...

BAB IV

IV.1 WARGA YANG KEBEBASANNYA DIBATASI 140 A. NARAPIDANA DAN TAHANAN ..140 B. TAHANAN DI KEPOLISIAN. .146 A. Pemilihan umum yang bebas (free election) .151 B. Pemilihan Umum yang Adil (Fair Election). .158 IV.2. PENGHUNI RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT JIWA ..163 a. Pengabaian hak konstitusional pasien. ...164 b. Jaminan bagi sebagian kecil pasien dalam Pilpres 2014. ...168 C. Pasien Rumah Sakit Jiwa ... ..173 A. Pemilihan umum yang bebas (free election) .175 B. Pemilihan umum yang adil (fair election) ... .179 IV.3. PENYANDANG DISABILITAS.. 182 A. Tidak dilakukannya pendataan bagi penyandang disabilitas ..184 B. Aksesibilitas hak pilih. ..185 C. Tidak adanya sosialisasi . .187 D. Peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas .187 A. Pemilihan umum yang bebas (free election) .189 B. Pemilihan umum yang adil (fair election) .192 IV.4. KELOMPOK RENTAN LAINNYA 195 A. PENGUNGSI INTERNAL (IDPs) 196 IV.5. MASYARAKAT ADAT. 213 PRAKTIK SISTEM NOKEN. .213 A. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS (FREE ELECTION) .217 B. PEMILIHAN UMUM YANG ADIL (FAIR ELECTION). ...218

BAB V PENUTUP 223 V.1. SIMPULAN 223 V.2. REKOMENDASI .227 1. Pemerintah Republik Ind .227 2. Dewan Perwakilan Rakyat: .228 3. Komisi Pemilihan Umum .229 4. Badan Pengawas Pemilu: ..230 5. Kepolisian RI:. ..230 6. .231 Masyarakat:.. 7. Ranah Komnas HAM: ..231 DAFTAR LAMPIRAN 233 LAMPIRAN 1 233 LAMPIRAN 2. 238 A. Tracking terhadap Visi-Misi Capres dalam Konsep HAM (ECOSOB dan SIPOL). .238 B. Analisis atas Visi-Misi tersebut Sesuai Konsep HAM dan Alat Ukur adalah Konstusi UUD 1945 (Tujuan Pendirian Negara). 245 C. POSISI KOMNAS HAM .248 LAMPIRAN 3. 250 KOMNAS HAM DAN KPU .250 KOMNAS HAM DAN BAWASL .251 KOMNAS HAM DAN DKPP .252 KOMNAS HAM DAN POLRI .253 KOMNAS HAM DAN TNI .253 LAMPIRAN 4.. 254

PENDAHULUAN

1.1. URGENSI PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN 2O14

Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Presiden dan Wakil Presiden terpilih jika pasangan calon bisa memperoleh suara lebih dari 50% jumlah total suara sah dalam Pilpres dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan tersebut, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua mengikuti Pilpres putaran kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres putaran kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Partisipasi warga negara dalam pemilu merupakan wujud kepatuhan dalam konstitusi. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, warga negara sekaligus terlibat secara aktif dalam menentukan regenerasi pimpinan nasional, termasuk menentukan arah pembangunan bangsa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Robert Dahl menekankan pentingnya pemilu untuk mengangkat pejabatpejabat yang dilakukan secara teratur (relatively freguent), adil (fair), dan tanpa kekerasan (coercion).

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jaminan itu antara lain disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta berbagai peraturan perundangan lainnya. Di samping itu, berbagai aturan internasional tentang hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan lainnya juga mengatur jaminan konstitusional bagi pemilih.

Dalam pelaksanaan pemantauan pemilu, baik Pileg dan Pilpres 2014, Komnas HAM menekankan bahwa hak memberikan suara atau memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to take a part of goverment) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara. Untuk itu pemenuhannya harus dijamin oleh negara cq. pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan. Konsekuensinya, negara harus memfasilitasi seluruh warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu.

Proses sebelum Pilpres adalah Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2104 yang merupakan instrumen bagi warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan memilih kandidat yang dianggapnya layak sebagai wakil untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota periode 2014-2019. Tingkat partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,11 persen -yang berarti sebanyak 24,89 persen pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara sah dalam Pileg 2014 adalah 124.972.491 suara. KPU tidak menyebutkan jumlah suara rusak. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pileg 2014 mencatatkan 185.826.024 orang memiliki hak pilih. Sementara itu, perolehan suara tertinggi dalam Pileg 2014 untuk pemilu anggota DPR dicapai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 18,9 persen total suara sah atau 23.681.471 suara.1 Hasil perolehan suara dan/atau kursi anggota DPR pada Pileg 2014 tersebut menentukan partai politik dan/atau gabungan partai politik mana saja yang berhak mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2014.

Tabel 1.1

HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI DALAM PILEG 2014

HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI DALAM PILEG 2014
No UrutPARTAI POLITIKPEROLEHAN SUARAPERSENTASE
1Partai Nasdem8.402.8126,72
2PKB11.298.9579,04
3PKS8.480.2046,79
4PDI Perjuangan23.681.47118,95
5Partai Golkar18.432.31214,75
6Partai Gerindra14.760.37111,81
7Partai Demokrat12.728.91310,19
8PAN9.481.6217,57
9PPP8.157.4886,53
10Partai Hanura6.579.4985,26
PBB 14PBB1.825.7501,46
15 PKPIPKPI1.143.0940,91
TotalTotal124.972.491100
loaSumber: KPU RI

Sumber: KPU RI

Pelaksanaan Pilpres 2014 merupakan satu rangkaian pesta demokrasi yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia setelah proses Pileg 9 April 2014. Demikian halnya, pemantauan yang dilakukan juga bersifat berkelanjutan untuk memastikan bahwa warga negara, khususnya kelompok rentan (vulnarable groups), mendapat jaminan konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya.

Dalam proses pemantauan Pileg sebelumnya, tim Komnas HAM menemukan fakta pada 23 (dua puluh tiga) provinsi, yakni sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga)

kelompok rentan yang hak konstitusionalnya paling banyak dilanggar. Ketiganya adalah : (a) warga negara yang kebebasannya dibatasi (narapidana dan tahanan); (b) penyandang disabilitas; dan (c) pasien, penunggu pasien, dan pengawai rumah sakit.

Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa berdasarkan indikator yang diatur dalam pemilu yang bebas (free election), khususnya pada jaminan iklim kebebasan tingkat pemenuhannya masih sangat rendah. Sedangkan pada indikator jaminan kebebasan untuk memilih telah terpenuhi, namun pada indikator jaminan kerahasiaan secara sistemik masih didapati pelanggaran sebagaimana praktik sistem noken. Demikian halnya, pada indikator pemilu yang adil (fair election)yang menggunakan indikator umum dan setara, nondiskriminasi, dan satu pemilih satu suara (one person one vote one value); juga belum sepenuhnya dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu 2014. Halinijuga dipengaruhi KPU yang kurang menegaskan secara eksplisit penolakan sistem noken dalam peraturan KPU.2

Penyelenggaraan Pilpres 2014 diharapkan lebih baik dibandingkan dengan Pileg 2014, meskipun memiliki dinamika dan suasananya berbeda. Sesuai data KPU, hanya terdapat dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 yang mengikuti pemilihan.3 Situasi ini harus dicermati mengingat perimbangan kekuatan para pihak dan dinamika politik yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat kerawanan dan/atau potensi konflik sosial yang dipicu akibat dinamika politik.

Tingkat kerawanan tersebut tercermin dari berbagai pernyataan, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh tim pemenangan, partai politik pendukung, relawan, dan simpatisan. Bahkan beberapa hal yang terjadi mengarah pada tindakan kampanye negatif dan berdimensi pada konflik yang terjadi akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Potensi kerawanan juga didasarkan analisis intelijen Kepolisian RI, catatan sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, data-data mengenai pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta hasil pemantauan Komnas HAM sendiri. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada peta sebagai berikut:

1) Sangat rawan (warna merah); meliputi 6 (enam) provinsi, yaitu Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat.

2) Rawan (warna kuning); meliputi 16 (enam) belas provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKIJakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Maluku.

3) Kurang rawan (warna hijau); meliputi 11 (sebelas) provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Riau, Bengkulu, Banten, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Situasi dan potensi tersebut harus disikapi oleh Komnas HAM, jangan sampai akibat dinamika politik dalam Pilpres 2014 merusak demokrasi, kebebasan, dan kerukunan yang selama ini dirawat oleh seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, pemilihan wilayah (locus) dan fokus pemantauan pada Pilpres 2014 harus selektif dan memperhatikan faktor tersebut di atas. Perhatian terhadap kelompok rentan (vulnarable groups) dan kekhususan kelompok rentan di setiap provinsi tetap diperhatikan, akan tetapi tingkat kerawanan dan potensi konflik sosial yang tinggi sebagaimana peringatan dari Mahkamah Konstitusi dan Kepolisian RI harus menjadi pertimbangan utama.

Pemantauan pemilu setelah terjadi peristiwa pembakaran Kantor KPUD Toraja Utara, Sulawesi Selatan

Untuk itu, Komnas HAM merasa penting untuk melaksanakan pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara, baik hak untuk memilih (right to vote) maupun hak untuk dipilih (right to take a part of goverment). Oleh karena itu, fokus pemantauan Komnas HAM diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan berikut:

1. Bagaimana peran penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu Presiden- Wakil Presiden 2014 dalam memenuhi hak-hak politik warga negara Indonesia?

2. Bagaimana penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sudah menjamin terpenuhinya hak-hak politik kelompok rentan?

Tribunnews, "KPU: Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 Mencapai 75,11%", 10 Mei 2014

2 Komnas HAM, "Laporan Pemantauan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu Legislatif 2014"Jakarta, 2014, hal. 148

3 Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum, hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon presiden-wakil presiden periode 2014-2019 di mana pengundian nomor urut dilakukan pada 1 Juni 2014. Pasangan nomor urut 1 adalah pasangan H. Prabowo Subianto-HM. Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut 2 adalah pasangan Joko Widodo-HM Jusuf Kalla.

I.2. TUJUAN PROGRAM

Berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan tersebut di atas, pemantauan Komnas HAM pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemenuhan hak konstitusional untuk memilih (right to vote) dan dipilih (right to take a part of goverment) seluruh warga negara oleh negara, khususnya penyelenggara Pemilu 2014.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh pemenuhan hak konstitusional warga negara yang termasuk dalam kelompok rentan dalam memilih (right to vote) dalam mendapatkan jaminan pelaksanaannya.

I.3. METODOLOGI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

I.3.1 PENYUSUNAN KERANGKA KERJA

Kerangka acuan kerja disusun untuk menjadi dasar tata kelola dan tata kerja serta memberikan pemahaman yang utuh bagi seluruh anggota Tim Pemantau dan Penyelidik Penyelenggaraan Pilpres 2014. Dengan demikian kegiatan pemantauan dan penyelidikan menjadi tepat sasaran dan bisa menjadi rujukan (pedoman) bagi seluruh anggota tim, termasuk mekanisme dan tata kerja bagi unsur masyarakat (relawan).

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, disusun pula rencana dan jadwal kerja tim yang dijadikan sabagai bahan acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Selain itu, disusun Logbook dan kuesioner bagi pemantau yang merupakan penjabaran dari Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections: Human Rights and Election sebagai salah satu instrumen bagi analisis atas kegiatan pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan.

I.3.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan tim pemantauan penyelenggaraan Pilpres 2014 didasarkan pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemantauan dan penyelidikan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berupa hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok rentan dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih pada Pilpres 2014.

Berdasarkan hal tersebut, tugas utama dari tim adalah menemukan buktibukti dan kesaksian yang mengarah pada petunjuk atau kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berupa tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam Pilpres 2014. Berdasarkan kesimpulan atas temuan diatas tugas tim selanjutnya adalah menyusun rekomendasi untuk perbaikan secara kelembagaan dan kebijakan peraturan perundang-undangan (policy reform).

I.3.3. SASARAN DAN LOKASI PEMANTAUAN

Bercermin pada pemantauan pelaksanaan Pileg 2014, belum ada upaya konkret dari penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi kelompok rentan (vulnarable groups) dalam penggunakan hak konstitusionalnya, khususnya terhadap 3 (tiga) kelompok, yaitu (a) warga yang kebebasannya dibatasi (tahanan dan narapidana)4; (b) penyandang disabilitas; dan (c) pasien5, penunggu pasien6 dan pegawai rumah sakit', serta pasien rumah sakit jiwa®. Dengan demikian ketiga kelompok rentan tersebut harus mendapatkan perhatian di seluruh provinsi yang dipantau Komnas HAM -selain tentunya harus tetap diperhatikan kekhasan wilayah masing-masing.

Pemantauan terhadap kelompok rentan lainnya sesuai dengan kekhususan wilayah, di antaranya terhadap buruh (pekerja)9, penghuni panti jompo10, penghuni apartemen/rumah susun1, kawasan pemukiman mahasiswa12, dan warga yang tinggal dalam wilayah konflik agaria13.

Penetapan lokasi pemantauan juga memperhatikan 2 (dua) kriteria dasar, yaitu: pertama, sebaran kelompok rentan serta kekhususan masing-masing provinsi; kedua, tingkat kerawanan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Komnas HAM, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, DKPP, serta pantauan media massa.14

Berdasarkan kriteria tersebut, Komnas HAM memutuskan melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pilpres 2014 di 13 (tiga belas) provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI (Jabodetabek), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.

4 Keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlakuan khusus terhadap setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara yang ditahan di penjara-penjara, rumah-rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa, kampkamp penahanan, atau lembaga-lembaga pemasyarakatan atau di mana pun diatur dalam Komentar Umum 21 Pasal 10.

5 Pasien rumah sakit jiwa dimasukkan dalam kriteria kelompok rentan akibat keterbatasan kemampuan fisiknya untuk mendatangi TPS akibat mengalami sakit dan mendapatkan perawatan (opname).

6 Penunggu pasien juga merupakan bagian dari kelompok rentan sebab di Indonesia setiap orang yang sakit akan mendapatkan pendampingan dari keluarganya dan biasanya domisili mereka bukan di wilayah rumah sakit berada. Akibatnya penunggu pasien kesulitan untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

7 Pegawai rumah sakit termasuk kelompok rentan didasarkan pada sifat kerja yang harus tetap menjalankan tugas kemanusiaannya pada hari libur, termasuk pada hari pencoblosan Pilpres 2014.

8 Pasien rumah sakit jiwa atau penderita disabilitas intelektual/psikososial berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan dinyatakan tidak seluruhnya kehilangan kesadaran sehingga bisa menggunakan hak pilihnya. Selama ini mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif karena tidak pernah difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

9 Kerentanan terhadap buruh terjadi akibat hilangnya kebebasan untuk memilih, tidak mendapatkan hak untuk libur pada penyelenggaran pemungutan suara, atau terpaksa harus bekerja karena jika tidak masuk akan mendapatkan sanksi, termasuk diarahkan suara pilihannya oleh pengusaha.

10 Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

11 Penghuni apartemen dan rumah susun menjadi termasuk dalam kelompok rentan sebab mereka secara umum tidak memiliki identitas (KTP) setempat yang luput dari pendataan penduduk sebagai basis penyusunan DPT sehingga kehilangan hak pilihnya. Jumlah mereka sangat besar dan tidak difasilitasi dalam pemilu.

12 Kerentanan terhadap mahasiswa terjadi akibat mereka tidak didata sebagai pemilih di lokasi perantauan, kesulitan untuk pulang ke kampung halamannya untuk memilih, serta keterbatasan ekonomi dan pengetahuan dalam pengurusan formulir pindah alamat (A5),

I.3.4. WAKTU PELAKSANAAN

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pilpres 2014 berdasakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pemantauan oleh Komnas HAM juga mengikuti tahapan yang dilakukan oleh KPU. Meskipun demikian, terdapat 3 (tiga) tahap penyelenggaraan yang menjadi fokus pemantauan, yaitu sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, dan pada saat rekapitulasi penghitungan suara.

Pemantauan dan penyelidikan selama proses Pilpres 2014 dilakukan oleh tim selama 5 (lima) bulan, yaitu sepanjang Juni-Oktober 2014. Pelaksanaan ini merupakan rangkaian atau tahapan dari pemantauan Pileg sebelumnya guna mamastikan pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara, khususnya kelompok rentan (vulnarable groups).

Komnas HAM sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 89 ayat 3 huruf (h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga terus mengawal proses sengketa pemilu, termasuk jika terjadi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Komnas HAM memiliki mandat untuk menggunakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memberikan pendapat di pengadilan (amicus curiae) terhadap proses persidangan yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

dan juga berbagai faktor lainnya.

13 Warga yang tinggal dalam wilayah konflik agaria secara umum tidak difasilitasi atau memiliki identitas diri (KTP) dan dianggap sebagai penduduk ilegal sehingga terhadap mereka tidak dilakukan pendataan pemilih. Selama ini mereka pun tidak mendapatkan akses terhadap pembangunan dan pelayanan pemerintahan.

14 Salah satu faktor pengurangan jumlah wilayah provinsi yang dipantau Komnas HAM akibat kebijakan pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran pemantauan Pemilu sebesar Rp. 1,8 miliar.

I.3.5. STRUKTUR TIM DAN PELIBATAN UNSUR MASYARAKAT

Pelaksanaan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga Negara pada Pemilu Presiden - Wakil Presiden periode 2014 -2019 mengalamai modifikasi dalam kaitannya dengan daya dukung personil. Jika pada pelaksanaan pemantauan Pileg 2014 melibatkan seluruh unsur di Komnas HAM dan Perwakilan Komnas HAM, maka pada pelaksanaan Pilpres 2014 kali ini, selain masihtetap melibatkan seluruh Anggota Komnas HAM, denganlebih mendorong peran Biro Penegakan HAM serta sebagian Kantor Perwakilan Komnas HAM, Pemantauan Pilpres kali ini juga melibatkan keterwakilan unsur masyarakat sipil (relawan). Pelibatan unsur masyarakat sipil (relawan) dimaksudkan untuk memperluas cakupan kerja Komnas HAM, sekaligus turut mendorong semangat partisipatif masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ini sesuai dengan Pasal 100, UU No. 39 Tahun 1999, Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Para pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan dimaksud dikukuhkan melalui surat keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 011/KOMNASHAM/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014 yang kemudian akan dibagi dalam beberapa bidang sesuai dengan kompetensi fungsi dan tugas masing-masing. Dalam rangka memberikan pengayaan dan penguatan pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk melibatkan para narasumber (pakar) sesuai dengan keahliannya sebagaimana juga dilakukan pada proses pemantauan Pileg sebelumnya. Akan tetapi, dalam proses pemantauan Pilpres 2014 kali ini para pakar yang diundang banyak dilibatkan dalam proses pemberian masukan untuk memperkuat laporan Komnas HAM dari perspektif kepemiluan dan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memilih saudara Didik Supriyanto dan Choirul Anam sebagai nara sumber.

I.3.6 PEMBUKAAN POSKO PENGADUAN

Sebagai pelaksanaan mandat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menerima pengaduan masyarakat yang merasa bahwa hak asasinya dilanggar. Hal tersebut juga dijalankan dalam pelaksanaan Pilpres 2014 untuk mengundang partisipasi publik, khususnya kelompok rentan (vulnarable groups).

KOMISINASIONALHAKASASIHANUS! RUANGPENGADUAH Konferensi pers pembukaan Posko Pengaduan Pemilu di Komnas HAM

Mekanisme pengaduan dibuat fleksibel dan dapat diakses melalui berbagai cara, seperti dengan telepon, faksimili, email ([email protected]), surat, atau dengan cara datang langsung ke kantor Komnas HAM. Pos Pengaduan tersebut tidak hanya dibuka diJakarta, akan tetapijuga dibuka di 6 (enam) kantor perwakilan, yakni Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah.

Pembukaan Posko Pengaduan tersebut tidak hanya selama proses pemungutan suara Pilpres 2014. Pembukaan juga selama tahapan Pilpres 2014, di antaranya proses rekapitulasi hasil pemungutan suara sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 pada Oktober 2014.

I.3.7 PENGUMPULAN DATA

Proses pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu pertama, pencarian data di lapangan di tiga belas provinsi baik berupa pemantauan langsung melalui wawancara, permintaan keterangan (klarifikasi) maupun pengumpulan data sekunder ke instansi-instansi terkait.; kedua, pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, dokumentasi, putusan, ataupun berita di media massa dalam rangka pengayaan data dan untuk mempertajam analisis laporan.

BAB II RUMUSAN KONSEPTUAL

II.1 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang". Ketentuan ini menegaskan Indonesia sebagai negara yang bersifat demokratis di mana "kedaulatan berada di tangan rakyat". Pelaksanaan dari ketentuan ini adalah bahwa rakyat berdaulat untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui sebuah pemilihan umum. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Konstitusi juga mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Ketentuan tersebut mengandung beberapa butir yang sangat penting Konstitusi memberikan jaminan bahwa rakyat sungguh-sungguh berdaulat sehingga pemilu harus terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terpenuhinya asas-asas tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kedaulatan dakyat sebagaimana dinyatakan oleh Konstitusi.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam memberikan suaranya, pemilih juga dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini; penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun yang menjamin berjalannya pemilu secara adil. Hal ini merupakan cerminan dari proses demokratisasi yang perlu dipahami secara utuh oleh segenap lapisan bangsa ini.

Konstitusi kita juga menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi secara politik. Konstitusi menjamin hak orang untuk ikut dalam memperjuangkan haknya, baik dengan memilih ataupun memajukan diri sendiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 D ayat (3) Konstitusi yang menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Pasal 28C ayat (2) juga menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Jaminan atas hak untuk turut serta dalam pemerintahan secara lebih tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43 Ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melaluipemungutan suarayanglangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Adapun jaminan atas hak untuk dipilih secara tegas tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Juga ayat (3) yang menyatakan, "Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah".

Selain itu Indonesia juga sudah mengesahkan dan menjadi pihak dari International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan tersebut. Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan:

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk:

(a) ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;

(b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;

(c) mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

Dengan demikian, berpartisipasi dalam politik, termasuk memilih, dipilih, dan tidak memilih merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

II.2. KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAK ASASI MANUSIA

Konstitusi Indonesia mengatur tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia di mana Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah". Ketentuan tersebut menegaskan posisi sentral negara sebagai penanggung jawab utama dalam hak asasi manusia yang kemudian juga menegaskan tentang kewajiban negara (state obligation) dalam hak asasi manusia.

Ketentuan yang membebankan perwujudan hak asasi manusia pada negara ini secara prinsipil sama dengan ketentuan dalam hukum internasional hak asasi manusia yang juga memberikan mandat kepada negara untuk melaksanakan kewajiban dalam perwujudan hak asasi manusia. Namun demikian, sedikit berbeda dengan pengaturan dalam Konstitusi, hukum internasional menyatakan bahwa negara memiliki tiga jenis kewajiban, yaitu: a). kewajiban untuk menghormati (to respect); b). kewajiban untuk melindungi (to protect); c). kewajiban untuk memenuhi (to fulfill).

A. Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect)

Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect) pada intinya membebankan kewajiban agar negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (legitimate). Campur tangan yang tidak sah dapat menjadi bentuk pelanggaran hak terkait. Ahli hukum hak asasi manusia internasional, Manfred Nowak mencontohkan hak atas integritas fisik dan mental berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa dan hak untuk memilih berkorespondensi dengan kewajiban negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu.1s Dengan demikian, kewajiban ini bersifat negatif.

B. Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect)

Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect) membebankan pada negara kewajiban untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain nonnegara.16 Dengan demikian, kewajiban ini memerlukan adanya tindakan positif negara.17 Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk melindungi ini, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah termasuk melakukan kriminalisasi, apabila langkah lain dipandang tidak cukup untuk melindungi hak asasi manusia dari intervensi pihak ketiga.18 Dalam kaitan dengan pemilu misalnya, negara menetapkan adanya beberapa tindak pidana pemilihan umum.

15 Nowak 2003: 48-51; Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12: paragraf 15.

16 Nowak 2005: 39; Kajian Perda Tibum, Komnas HAM

17 Nowak 2003: 48-49

C. Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill)

Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebesar mungkin.19 Kewajiban ini memuat dua dimensi kewajiban, yaitu kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk menyediakan.20 Sama seperti kewajiban untuk melindungi, kewajban ini juga bersifat positif. Terkait dengan hak untuk memilih, negara wajib membentuk sebuah badan atau kantor untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan menjamin prosedur pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pemilu universal, yaitu bebas dan rahasia.21

Dalam konteks hak asasi manusia dalam pemilu, pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan prasyarat HAM dalam pemilu adalah negara melalui pemerintah sebagai organ pokok dalam pelaksanaan tersebut. Negara diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan pelaksanaan HAM, bahkan sampai membatasi penikmatan HAM. Kewenangan ini tentu saja tunduk pada Pasal 5 ICCPR :

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara, kelompok, atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasankebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu negara ysng menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Kewenangan besar secara hukum yang dimilki negara, dalam konteks HAM

Nowak 2003: 49 18 Nowak 2003: 50 19 Nowak 2003: 49-50 21 secara umum digunakan untuk memastikan bahwa jaminan hak asasi manusia dan demokrasi dapat dinikmati oleh setiap orang dan proses demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada. Bahkan pembatasan dan tujuannya tertera dalam Konstitusi Pasal 28 J ayat (2) yang menyatakan bahwa "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Kewajiban negara untuk menjamin kebebasan dan memastikan iklim kebebasan dalam konteks hak asasi manusia, banyak diatur dalam berbagai instrumen HAM, baik berupa Konstitusi, undang-undang, maupun instrumen HAM internasional.

Pasal 28 1 ayat (4) UUD 1945: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah."

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain."

Dalam konteks pemilu, kewajiban negara, khususnya pemerintah adalah memastikan kondisi kebebasan yang memastikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pemilu, termasuk jika terdapat masalah hukum, baik administrasi pemilu maupun pelanggaran hukum lain. Secara umum kewajiban negara tersebut dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Kewajiban Negara dalam Hak Asasi Manusia dan Contoh Pelaksanaannya dalam Pemilu

dan Contoh Pelaksanaannya dalam Pemilu
Jenis KewajibanMakna KewajibanSifat KewajibanContoh Pelaksanaan Kewajiban dalam Pemilu
Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respectKewajiban agar negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (legitimate)NegatifTidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu
Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect)Kewajiban untuk melindungi hak, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain nonnegara Kewajiban negara untukPositIfDalam kaitan dengan pemilu misalnya, negara menetapkan adanya beberapa tindak pidana pemilihan umum
Kewajiban negara untuk melindungi ini berarti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah- langkah termasuk melakukan kriminalisasi, apabila langkah lain dipandang tidak cukup untuk melindungi hak asasi manusia dari intervensi pihak ketigaumum
Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill)Kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebesar mungkin. Kewajiban ini memuat duaPositifNegara wajib membentuk sebuah badan atau kantor untuk penyelenggaraan pemilihan umum Negara menjamin
Kewajiban ini memuat dua dimensi kewajiban, yaitu kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk menyediakanNegara menjamin prosedur pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pemilu universal, yaitu bebas dan rahasia
Negara menganggarkan pelaksanaan pemilu bagi seluruh kebutuhan logistik pemilu dan pelaksanaan pemilu
pemilu

20 Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12: paragraf 15

II.3. ELEMEN-ELEMEN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM

Standar internasional tentang pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan hak asasi manusia yang memuat tiga aspek penting: pertama, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan (the right to take part in government); kedua hak memilih dan dipilih (the right to vote and to be elected); dan ketiga, hak akses yang setara untuk pelayanan publik (the right to egual access to public service). Lebih lanjut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar otoritas pemerintahan.22

Hal di atas sejalan dengan Konstitusi maupun berbagai undang-undang di Indonesia sebagaimana dinyatakan di atas. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to take a part) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara/pemerintah sebagaimana tertuang dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak untuk memberikan suara atau memilih (right to vote) memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan hak pilihnya sehingga negara berkewajiban memfasilitasi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada diskriminasi. Dengan demikian, jelas bahwa pemilu merupakan pelaksanaan hak asasi manusia.

HAM harus dipandang esensial dalam konteks pemilu, tidak hanya terkait memilih atau memberikan suara, namun pemilu itu sendiri harus diselenggarakan dengan prasyarat HAM. Dalam konteks HAM Pasal 25 ICCPR yang telah diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005 dan secara mendalam dipertegas oleh Komentar Umum Komite HAM No. 25 Tahun 1996 (General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of egual access to public service (Art. 25):.12/07/96) menjadi acuan utama dalam konteks pemilu.

Jaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari diskriminasi dalam pemilu, juga telah diatur dalam Pasal 2 Universal Declaration on Human Rights (DUHAM), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 40

Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.23

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Konstitusi Indonesia, Komentar Umum menyatakan bahwa Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik pada dasarnya mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal ini merupakan inti dari pemerintahan demokratis yang berdasar atas kehendak rakyat. Hak ini merupakan hak individual yang merupakan hak setiap warga negara.

Ketentuan dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang kemudian diperjelas oleh Komentar Umum sejalan dengan Pasal 22 E Konstitusi Indonesia:

Pertama, definisi urusan publik dalam Pasal 25 Kovenan yang dijelaskan oleh Komentar Umum merupakan konsep yang sangat luas yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang khususnya terkait dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 E ayat (2) yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada dalam lingkup kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Kedua, terkait dengan waktu. Pasal 22 E ayat (1) Konstitusi menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan "lima tahun sekali" ini sejalan dengan Komentar Umum yang menerjemahkan ketentuan Pasal 25 Kovenan. Komentar Umum dan menyatakan bahwa sebuah pemilu sejati yang dilaksanakan secara periodik dalam interval waktu yang tidak terlalu lama sangat esensial untuk menjamin adanya akuntabilitas kekuasaan eksekutif dan legislatif yang harus diatur dan dijamin dengan undang-undang. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas dan adil dalam waktu yang masuk akal yang dijamin oleh hukum yang juga menjamin adanya pelaksanana hak pilih yang efektif.

Ketiga, soal penyelenggara. Komentar Umum juga menyatakan bahwa otoritas yang independen harus dibentuk untuk melaksanakan pemilu secara adil, imparsial sejalan dengan apa yang ditentukan hukum dan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam pemilu di Indonesia, hal itu diatur dengan ketentuan Konstitusi Pasal 22 E ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandirr".

Keempat, soal sistem. Komentar Umum menyatakan bahwa sistem pemilu apapun harus menjamin hak-hak yang dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik di mana hak-hak ini harus dijamin serta diwujudkan dalam pelaksanaan hak memilih dengan bebas saat pemilu. Prinsip "one person one vote" harus diterapkan dalam kerangka sistem pemilu yang ada.

Selain itu, hal tersebut sejalan pula dengan Konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil sejalan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Menurut Komentar Umum, langkah-langkah yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus diperhatikan serta kondisi yang harus dijamin:

a) Dalam pemilu tidak boleh ada diskriminasi atas alasan ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, atau apapun tidak diperkenankan. Hak untuk memilih hanya boleh dibatasi oleh pembatasan yang masuk akal, misalnya berdasar usia. Keterbatasan fisik, buta huruf, pendidikan, ataupun keadaan ekonomi tidak diperkenankan menjadi dasar pembatasan. Negara harus menjamin bahwa langkah efektif harus diambil untuk memastikan bahwa mereka yang memliki hak pilih harus difasilitasi. Apabila tempat tinggal menjadi syarat, hal itu tidak boleh menghalangi para tunawisma untuk memilih.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) ICCPR yang secara substansial bertujuan untuk mencegah propaganda perang dan penyiaran kebencian yang menimbulkan kekerasan, diskriminasi, permusuhan, dan kebencian dalam konteks pemilu, menyatakan bahwa "Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum" dan "Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum".

b) Negara harus mengambil langkah positif untuk menangani tantangantantangan khusus, misalnya buta huruf, kendala bahasa, kemiskinan ataupun hal lain terkait dengan kondisi geografis yang menjadi kendala kebebasan bergerak. Negara juga harus menyediakan informasi dan material tentang pemilu bagi kelompok rentan dan minoritas.

c) Hak dan kesempatan warga negara untuk memiliki akses yang setara pada pelayanan publik. Untuk menjamin akses yang setara, syarat dan proses harus terbuka serta langkah afirmatif harus diambil untuk menjamin bebasnya semua pemilih dari intervensi politik.

d) Asas bebas mengimplikasikan bahwa upaya intervensi, intimidasi, atau kekerasan, melalui pendaftaran ataupun dalam pemungutan suara harus dilarang dan dijadikan tindak pidana dan penghukumannya harus ditegakkan. Pendidikan pemilih dan kampanye harus dilakukan untuk menjamin adanya pelaksanaan hak yang efektif.

e) Pemilih harus bebas tanpa ada pengaruh, intimidasi, ataupun kekerasan yang menghambat mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih harus menggunakan hak pilihnya secara independen, bebas dari segala jenis intervensi, ancaman, pemaksaan, pengaruh, ataupun segala jenis intervensi yang manipulatif. Pembatasan yang masuk akal pada belanja kampanye diperbolehkan apabila hal itu dipandang perlu untuk menjamin pemilihan secara bebas yang tidak melemahkan proses yang demokratis.

f) Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat merupakan prasyarat kondisi bagi adanya pelaksanaan hak pilih yang efektif dan oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi sepenuhnya. Untuk menjamin hak, penting untuk adanya komunikasi yang bebas dari lalu lintas informasi dan gagasan tentang pemilih serta calon. Hal ini mensyaratkan adanya pers yang bebas dan media lain yang juga dapat memberi komentar tanpa adanya sensor dan halangan untuk memberikan informasi kepada publik. Hal ini mensyaratkan terpenuhinya hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat, termasuk bebas untuk terlibat dalam kegiatan politik, berdebat serta berkumpul dan demonstrasi secara damai, mengkritik, ataupun berkampanye. Komentar Umum No. 25 pada Pasal 17 poin 25 dan poin 19 dengan tegas menyatakan bahwa:

Poin 19 ".... Orang yang berhak memilih harus bebas untuk memilih kandidat untuk pemilihan dan/atau terhadap setiap proposal yang diajukan ke referendum atau plebisit, dan bebas untuk mendukung atau menentang pemerintah, tanpa pengaruh atau paksaan apapun yang dapat mendistorsi atau menghambat gratis ekspresi kehendak pemilih itu. Pemilihharus mampumembentuk opiniindependen, bebas darikekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, bujukan, atau gangguan manipulatif apapun. Keterbatasan yang wajar pada pengeluaran kampanye dapat dibenarkan di mana hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan bebas pemilih tidak dirusak atau proses demokrasi terdistorsi oleh pengeluaran yang tidak proporsional atas nama setiap calon atau partai. Hasil pemilihan asli harus dihormati dan dilaksanakan."

Poin 25 ".... Hal ini membutuhkan kenikmatan penuh dan penghormatan terhadap hak-hak yang dijamin dalam pasal 19, 21, dan 22 Kovenan termasuk kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas politik secara individual atau melalui partai politik dan organisasi-organisasi lain, kebebasan untuk memperdebatkan urusan publik,untuk mengadakan demonstrasi damai dan pertemuan, untuk mengkritik dan menentang untuk mempublikasikan materi politik, melakukan kampanye pemilihan dan untuk mengiklankan ide-ide politik."

Kualitas pemilu kemudian ditentukan sejauh mana berbagai aspek tersebut di atas terpenuhi. PBB menerbitkan sebuah panduan untuk memantau dan mengukur sejauh mana kualitas pemilu berlangsung dan berbasis hak asasi manusia. Komnas HAM RI dalam pemantauan Pemilu 2014 juga merujuk pada instrumen tersebut. Adapun aspek hak asasi manusia untuk mengukur kualitas pemilu yang berbasis hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Human Rights and Election: a Handbook on the Legal, Technical, and Human Rights Aspects of Elections adalah sebagai berikut:

22 Lihat Professional Training Series, Human Rights and Election: A Handbook on the Legal, Technical, and Human Rights Aspects of Elections UN, 1994, para 19

23 Secara substansial ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuanyangbersifatdiskriminatifatasdasarapapun(misalnya berdasarkanperbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya) dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

1. Pemilihan umum yang bebas (free election)

Free election ditandai dengan 2 (dua) indikator utama, yaitu kehendak masyarakat berupa kebebasan memilih wakil yang representatif dan kebebasan menentukan status politik serta jaminan kebebasan di mana tidak boleh ada intimidasi dan pembatasan terhadap hak-hak mendasar dan larangan adanya konsekuensi terhadap pilihan yang diambil oleh masyarakat. Untuk itu juga dibutuhkan adanya iklim kebebasan sebagai prasyarat yang kondusif bagi orang untuk menggunakan hak pilihannya. Untuk itu, luasnya fasilitasi terhadap seluruh aspirasi politik warga negara menjadi sumber legitimasi jalannya pemerintahan mendatang. Untuk mencapai pemilu yang bebas, surat suara (secret ballots) menjadi mekanisme utama guna menghindari intimidasi saat pelaksanaan pemilu. Untuk itu, kerahasiaan dalam memberikan suara harus menjadi pendidikan politik utama bagi pemilih (voters) sehingga mereka merasa aman dalam memberikan suara. Adapun inti dari hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jaminan iklim kebebasan

Dalam era keterbukaan saat ini, iklim kebebasan dalam pelaksanaan pemilu ditandai dengan telah dibukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam jaminan iklim kebebasan, parameter yang dilihat adalah apakah penyelenggara pemilu telah melakukan sosialisasi terkait tahapan pemilu termasuk DPS dan DPT, pendidikan politik bagi kelompok rentan, aksesibilitas bagi kelompok rentan, permasalahan pendataan, dan permasalahan keamanan dalam proses pemilihan.

Kebebasan dalam pelaksanaan pemilu antara lain dapat dilihat dengan telah diselenggarakannya kampanye bagi para peserta pemilu di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM serta penjelasan dari para penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun daerah, pelaksanaan kampanye dalam rangka menyampaikan kebebasan berpendapat secara umum telah berjalan dengan aman dan tertib.

b. Jaminan kebebasan untuk memilih

Dalam jaminan iklim kebebasan untuk memilih, parameter yang dilihat adalah pemahaman penyelenggara pemilu terhadap kelompok rentan, termasuk di dalamnya keberpihakan penyelenggara pemilu; logistik pemilu, termasuk penempatan bilik suara; dan ada-tidaknya ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap kelompok rentan.

Jaminan kebebasan untuk memilih juga memasukkan unsur apakah proses peradilan, mulai dari proses penerimaan pengaduan pelanggaran pemilu atau peristiwa lainnya yang terjadi terkait dalam proses pemilu sampai persidangan, telah dipastikan penyelesaiannya secara obyektif dan berkeadilan.

C. Jaminan kerahasiaan

Terkaitdenganjaminan kerahasiaan,parameteryangharus dilihat adalah jaminan penyelenggara pemilu terhadap kerahasiaan pemilih, TPS yang tertutup, pemilih yang independen, dan tidak adanya pendampingan terhadap pemilih, serta keamanan.

2. Pemilihan umum yang adil (fair election)

Fair election difokuskan pada pihak-pihak yang dapat diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Prinsip pemilu yang adil dapat dilihat pada DUHAM (Pasal 2 dan Pasal 21 ayat (3)) maupun ICCPR (Pasal 2 dan Pasal 25 huruf b) yang menekankan pada prinsip equal (setara), universal (berlaku universal), dan nondiskriminasi.

a. Umum dan setara

Dalam prinsip umum dan setara; parameter yang harus dilihat adalah apakah penyelenggara pemilu memiliki data terkait jumlah dan data sebaran kelompok rentan, kelengkapan logistik pemilu seperti surat suara, penempatan TPS, kelengkapan persyaratan pemilih seperti KTP dan identitas, koordinasi penyelenggara pemilu dengan kelompok rentan, serta sosialisasi kepada kelompok rentan.

Mengacu pada Prinsip-Prinsip Umum Kebebasan dalam Hak- Hak Politik, apabila pemilu diadakan secara langsung, harus ada tahapan pemilu secara umum dan seluruh warga negara harus berpartisipasi di dalamnya. Persyaratan yang dapat diterima dapat diartikan sebagai syarat-syarat pemilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu. Biasanya, persyaratan ini mencakup batas usia minimal, kebangsaan, dan kematangan mental.

Mekanisme kerja KPU untuk melakukan pendataan adalah berdasarkan mandat undang-undang; artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah ditetapkan dalam DPT (termasuk adanya DPT Khusus dan Tambahan) dan berhak menggunakan hak pilihnya. Artinya, pendataan tidak dikelompokkan berdasarkan identitas khusus, termasuk kerentananannya seperti agama, penyandang disabilitas, atau status sebagai pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa.

b. Nondiskriminasi

Terkait dengan prinsip nondiskriminasi, terdapat sejumlah kovenan yang mengatur soal larangan diskriminasi ras terkait dengan hak memilih atau hak untuk dipilih, khususnya mengenai pemilu yang universal dan setara. Prinsip ini menekankan pada keadilan dan akses yang sama terhadap seluruh peserta dan melarang adanya diskriminasi terhadap ras tertentu dalam berpolitik.

Dalam prinsip nondiskriminasi, parameter yang harus dilihat adalah ada-tidaknya langkah-langkah afirmatif terhadap kelompok rentan, pengajuan kelompok rentan dalam Pilpres khususnya penyandang disabilitas, serta perbedaan kebijakan penyelenggara pemilu terhadap kelompok rentan seperti pemberian formulir A5 atau keterangan domisili.

C. Prinsip kesetaraan

Ide ini secara tradisional dikenal dengan istilah "one person one vote" (satu orang satu suara). Pembatasan konstituen, pendaftaran, dan prosedur pemungutan suara yang didesain untuk melemahkan atau mengurangi suara dari individu atau kelompok tertentu tidak diperbolehkan. Satu suara harus memiliki bobot yang sama dalam prinsip pemilu yang adil.

Secara ringkas seluruh instrumen tersebut telah disusun ke dalam Manual Pemantauan Pemilu (Log Book) yang disusun berdasarkan Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections: Human Rights and Election yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut tetap menjadi alat ukur yang cukup memadai untuk mengetahui sejauh mana warga negara dijamin hak konstitusionalnya dalam Pillpres 2014, termasuk bagi kelompok rentan (vulnarable groups). Instrumen tersebut dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Pemilu

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Pemilu
Asas Dalam KonstitusiAsas dalam Hukum Internasional HAMElemen yang Harus DipenuhiKeterangan
LangsungJaminan iklim kebebasanPrasyarat kondisi untuk terciptanya iklim kebebasan dalam memilih: jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, berserikat, jaminan kebebasan informasi, peradilan yang independen
BebasJaminan kebebasan memilihTidak ada intervensi, ancaman, kekerasan dalam memilih (termasuk bebas dari politik uang)
RahasiaJaminan kerahasiaanDilakukan secara langsung dan rahasia
UmumFairUmum dan setaraLayanan dan fasilitas pemilu dapat diakses dan berlaku secara umum dan setara
JujurNondiskriminasi dan langkah afirmatif yang diperlukanTidak ada diskriminasi bagi siapapun dan adanya langkah afirmatif bagi kelompok minoritas dan rentan
AdilOne person one voteSatu orang satu suara

II.4. ANALISIS

Analisis data berbagai kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta peraturan perundang-undangan nasional dan internasional lainnya di bidang hak asasi manusia, di antaranya Deklarasai Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Komentar Umum Nomor 25 yang Mengatur Partisipasi dalam Urusan Publik dan Hak untuk Memilih (Pemilu).

Analisis terhadap hasil pemantauan pelaksanaan Pilpres 2014 didasarkan pada elemen-elemen hak asasi manusia yang telah diatur oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa melalui Human Rights and Election sebagai panduan untuk memantau dan mengukur sejauh mana kualitas penyelenggaraan pemilu yang berbasis hak asasi manusia. Panduan tersebut difokuskan pada 2 (dua) elemen utama dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilu yang bebas (free election) dan pemilu yang adil (fair election).

Analisis juga dilakukan didasarkan perundang-undangan yang menyangkut kepemiluan, kependudukan, pidana dan tata negara, serta berbagai aturan lain yang relevan. Analisis hukum tersebut dimaksudkan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya indikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pilpres 2014. Selain itu, analisis ditujukan untuk memberikan masukan dan perubahan kebijakan atas berbagai kelemahan UU yang mengatur kepemiluan.

BAB III KONTEKS UMUM

III.1. PEMILU YANG BEBAS (FREE ELECTION)

Bahasan dalam bab ini merupakan temuan umum Komnas HAM terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pada tahap prapelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Komnas HAM mendapatkan banyak informasi, data, dan fakta penting untuk dicatat dan kemudian dianalisis sejauhmana kondisi umum tersebut dapat memberikan pemenuhan dan perlindungan hak atas jaminan kebebasan dan keadilan (free and fair election) yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Iklim kebebasan dalam pelaksanaan pemilu ditandai dengan telah dibukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pemilu. Dalam jaminan iklim kebebasan, parameter yang dilihat adalah apakah penyelenggara pemilu telah melakukan sosialisasi, pendidikan politik dan aksesibilitas bagi kelompok rentan, permasalahan pendataan, dan permasalahan keamanan dalam proses pemilihan.

Secara umum, dinamika dan peran serta masyarakat terlihat ketika muncul relawan-relawan yang aktif melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap calon yang diusungnya. Banyaknya relawan yang bermunculan membuat "tuntutan pasar" terhadap relawan yang "menjual". Kondisi tersebut dapat memunculkan respons positif dan negatif: apakah kondisi tersebut membuat relawan berlomba untuk lebih kreatif atau malah saling menunjukkan rivalitas yang berujung pada informasi atau kampanye negatif.

Selain partisipasi masyarakat, Komnas HAM juga mengamati perkembangan media massa dan media sosial dalam pemenuhan hak jaminan kebebasan, kondisi dan situasi keamanan dan netralitas aparat negara, kampanye negatif fitnah yang berdampak pada munculnya pelanggaran, tindak pidana, dan perselisihan pemilu.

Sedangkan jaminan pemilihan umum yang adil, Komnas HAM lebih melihat pada upaya pemenuhan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam hal-hal seperti pendataan pemilih, pengurangan jumlah TPS dan aksesibilitasnya, hasil perhitungan suara, distribusi logistik, dan persoalan administrasi kepemiluan lainnya, yang menekankan prinsip kesetaraan, universal, dan nondiskriminasi.

Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai representasi negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara harus menjamin terpenuhinya pelaksanaan Pemilu Presiden danWakilPresidensesuaidengan prinsip universal sebagaimana penjelasan pada A Handbook on the Legal, Technical, and Human Rights Aspects of Elections yang dirujuk sebagai instrumen yang digunakan Komnas HAM dalam menganalisis dan memastikan hak konstitusional seluruh warga negara untuk memilih (right to vote) dan dipilih (right to take a part of goverment) telah dipenuhi oleh negara, khususnya kelompok rentan pada penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal tersebut sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor39Tahun 1999tentangHak AsasiManusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Komentar Umum Nomor 25 yang mengatur partisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memilih.

III.1.1 KONDISI UMUM KEBEBASAN

Buah dari era reformasi ini adalah terbukanya keran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya jaminan iklim kebebasan di Indonesia. Jaminan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan Konstitusi secara tegas menjamin hak setiap orang dalam berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat seperti termuat pada Pasal 28 E UUD 1945. Kebebasan berekspresi juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kebebasan berpendapat dan berekspresiitu menunjukkan bahwa perlindungan atas jaminan iklim kebebasan ini menjadi barometer pelaksanaan demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia. Saat ini kebebasan mengemukakan pendapat telah dijamin dan forum diskusi, baik formal dan informal, menjadi hal yang sangat lumrah.

Era keterbukaan sungguh menjadi sesuatu yang harus dapat disyukuri oleh semua elemen masyarakat dan karenanya penting bagi masyarakat untuk dapat menyikapi iklim kebebasan tersebut dengan bijaksana. Dalam proses demokratisasi ini sesungguhnya kedewasaan masyarakat dipertaruhkan. Sebagaimana diketahui, arus informasi begitu cepatnya hingga terkadang diterima begitu saja tanpa sempat untuk difilter sehingga banyak informasi yang sulit dikonfirmasi kebenarannya. Informasi-informasi yang beredar, baik di media televisi, koran, dan internet, sangat cepat perubahannya dan kebenarannya tentu tidak seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pilpres 2014 telah menyita perhatian seluruh penduduk Indonesia, tidak hanya karena hanya ada 2 (dua) pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, akantetapijuga akibat kompleksitastahapan penyelenggaraannya.Pelaksanaan hajatan lima tahunan ini melibatkan sekitar empat juta petugas di lapangan yang bertugas di 486.866 TPS di Indonesia.24 Mereka tersebar di 17.000 pulau, mengelola 200-an juta lebih surat suara. Jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT yang ditetapkan sebanyak 190.307.134 dengan rincian DPT dalam negeri berjumlah 188.268.423 dan DPT dari luar negeri 2.038.711 pemilih. 25 Dalam hal jumlah pemilih, pemilu nasional di Indonesia adalah pemilu kedua terbesar di dunia -nomor dua setelah Amerika Serikat. Dengan kondisi seperti itu perlu diapresiasi kerja keras penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, yang mengawal proses ini berjalan dengan baik.

Hak asasi manusia harus dipandang esensial dalam konteks pemilu, tidak hanya terkait memilih atau memberikan suara, namun pemilu itu sendiri harus diselenggarakan dengan prasyarat HAM. Dalam konteks HAM, Pasal 25 ICCPR yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan secara mendalam dipertegas oleh Komentar Umum Komite HAM Nomor 25 Tahun 1996 menjadi acuan utama dalam konteks pemilu.

Dalam konteks pemilu, kewajiban negara, khususnya pemerintah, adalah memastikan kondisi kebebasan yang memastikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pemilu, termasuk jika terdapat masalah hukum, baik administrasi pemilu maupun pelanggaran hukum lain.

Prasyarat HAM tersebut menjadi ukuran apakah pemilu diselenggarakan memenuhi elemen free election.. Jaminan kebebasan dalan konteks pemilu dalam garis besar dapat dikategorikan menjadi jaminan memilih, berekspresi dan partisipasi, netralitas aparatus negara, kebebasan pers, dan penegakan hukum. Di samping itu hak asasi manusia yang menonjol yang memberi warna sehingga dapat dilihat bagaimana konteks HAM secara subtansial dominan.

a) Peran Serta Masyarakat dalam Mengontrol Pelaksanaan Pemilu

Partisipasi publik terhadap pelaksanaan Pilpres ini sangatlah kuat hingga semua informasi yang diberikan di media cetak, televisi, maupun media internet seakan menjadi kebutuhan masyarakat akan hasil pemilu lebih cepat dan memperoleh informasi perolehan suara secara real time. Besarnya animo masyarakat direspons oleh media, baik itu media televisi, cetak, maupun media online yang berlomba-lomba menyajikan dan bekerja sama dengan lembaga survei untuk melakukan hitung cepat atau lebih dikenal dengan "guick count". Fenomena guick count dalam Pilpres 2014 kali sangat luar biasa dan menimbulkan beragam persepsi terhadap kebenarannya, bahkan sampai menimbulkan klaim kemenangan masingmasing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Keingintahuan masyarakat tersebut telah direspons dengan metode hitung cepat yang berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya dan pilkada di daerah-daerah terbukti memberikan informasi lebih cepat dan akurat sesuai dengan perhitungan resmi dari penyelenggara pemilu. Selain itu, hitung cepat bertujuan untuk menjaga hasil perhitungan suara dari praktik manipulasi politik di mana hasil perhitungan tersebut membuat masyarakat dapat mengetahui sementara hasil pemilihan. Dampaknya akan menyulitkan penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bermaksud memanipulasi suara hasil pemilu.

Maraknya praktik hitung cepat merupakan suatu konsekuensi dari sistem penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan pusat yang memiliki potensi kecurangannya berlapis. Dengan kondisi itu, dibutuhkan alat kontrol dan "quick count" dapat menjawab kebutuhan itu -yang tentu saja harus dibarengi dengan prasyarat bahwa perhitungan itu dilakukan dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya, keberadaan quick count telah menjadi sebuah kebutuhan dari sebuah organisasi atau partai politik dalam pergelaran di pilkada, pileg, maupun Pilpres. Quick count saat ini banyak dimanfaatkan sebagaibagian dariupaya pemenangan kandidat sehingga tidak lagi dipandang hanya sebagai cara mengawal penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu, tapi sudah bergerak kepada kebutuhan partai politik atau tim sukses dalam mengukur elektabilitas calon yang diusung.

Dalam praktik selama ini, justru kebutuhan ini dimanfaatkan oleh berbagai lembaga survei untuk mengajukan penawaran kepada partai politik atau tim sukses secara paket, selain survei internal terkait elektabilitas calon yang diajukan juga hitung cepat pada proses pemilu. Tindakan tersebut sah dilakukan sepanjang tetap mengedepankan profesionalitas dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang disyaratkan.

Berikut hasil lembaga survei pada Pilpres 2014 yang melakukan guick count.

Tabel 3.1

Hasil Hitung Cepat Pemilihan Umum Presiden dari Lembaga Survei

NoLembaga SurveiPrabowo Subianto - Hatta RajasaJoko Widodo -Jusuf KallaSumber
1Populi Center49,0550,95Suara.com
2CSIS48,151,9Liputan6.com
3Litbang Kompas47,6652,33Kompas.com
NoLembaga SurveiPrabowo Subianto Hatta RajasaJoko Widodo -Jusuf KallaSumber
4Indikator Politik Indonesia47,0552,95Metrotvnews.com
5Lingkaran Survei Indonesia46,4353,37Detik.com
6Radio Republik Indonesia47,3252,68Detik.com
7Saiful Mujani Research Center47,0952,91Detik.com
8Puskaptis52,0547,95Viva.co.id
9Indonesia Research Center51,1148,89okezone.com
10Lembaga Survei Nasional50,5649,94Viva.co.id
11Jaringan Suara Indonesia50,1349,87Viva.co.id

Berdasarkan hasil beberapa lembaga survei di atas, terlihat perbedaan yang signifikan di mana hasilnya memenangkan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berbeda. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan karena sulit terjadi hasil yang berbeda jauh jika lembaga survei menggunakan metode teknis yang sama. Hasil quick count tersebut mendorong kekisruhan antar-kelompok simpatisan yang merasa menang versi guick count. Quick count yang sejatinya berfungsi sebagai pembanding dan pengontrol kinerja penyelenggaraan pemilu dalam penghitungan hasil pemungutan suara, kini malah memunculkan kebingungan publik dan seolah-olah berfungsi sebagai alat propaganda.

Deklarasi yang terlalu cepat dilakukan oleh calon Presiden-Wakil Presiden nomor 2 pada 9 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 WIB. Selang beberapa lama pasangan nomor urut 1 juga melakukan deklarasi kemenangan dengan sujud syukur bersama pendukungnya. Klaim antarpihak yang melibatkan pendukungnya tersebut memunculkan kekhawatiran terjadinya konflik sosial sehingga membuat Presiden RI

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar semua pihak dapat menahan diri menunggu pengumuman resmi dari KPU. Presiden juga melakukan pertemuan dengan kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Atas kondisi tersebut, Komnas HAM juga telah mengirimkan rilis ke media massa yang intinya menyatakan bahwa "pernyataan dan pesta kemenangan" yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, baik dari nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa maupun nomor urut 2 Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang didasarkan pada hasil quick count adalah sebagai ujian bagi kedua belah pihak, perihal sensitivitas sebagai negarawan terhadap upaya merawat demokrasi dan kerukunan warga. Pernyataan dan pesta kemenangan tersebut jika diikuti oleh simpatisan, relawan, partai pendukung, organisasi pendukung, dan/atau masyarakat dapat memicu terjadinya konflik horisontal. Indikasi tersebut terlihat dari hasil pantauan di lapangan bahwa telah terjadi mobilisasi dan/atau pesta kemenangan di jalan-jalan yang ternyata dilakukan oleh pendukung masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM meminta agar kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk:

a. Menanggapi hasil guick count secara proporsional dan tidak menjadikan hasilnya sebagai kebenaran dan menjadi dasar kemenangan sebelum adanya putusan resmi dari KPU.

b. Menghormati seluruh hasil atau kebijakan yang diputuskan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sehingga proses demokrasi terus dipertahankan.

C. Tidak melakukan upaya provokasi, pernyataan kemenangan, dan/ atau tindakan lain yang dapat ditafsirkan oleh pendukung sebagai legitimasi atas kemenangan sebelum adanya putusan final oleh KPU; mengingat seluruh tindakan tersebut memiliki dampak yang akan diikuti oleh masyarakat, khususnya pendukungnya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta semua stasiun TV untuk menghentikan penyiaran terkait dengan quick count karena dinilai berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Penayangan informasi quick count terus-menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil Pilpres 2014 yang berpotensi menimbulkan situasi tidak kondusif. Padahal quick countyang berasal dari lembaga-lembaga survei ini menghasilkan perbedaan yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya.26

Perhitungan hasil rekapitulasi Pilpres 2014 berdasarkan ketetapan KPU; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 (satu) Prabowo-Hatta mendapatkan suara sebanyak 62.262.844 atau 46,85 persen dan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 (dua) Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 70.633.594 atau 53,15 persen dari total suara sah sebanyak 132.896.438'. Hasil tersebut tidak dapat menyenangkan semua pihak, di mana calon presiden nomor urut 1 (satu) Prabowo Subianto menyatakan menarik diri dari proses Pilpres 2014.28

Berdasarkan fakta tersebut, masyarakat menjadi saksi lembaga survei mana yang paling mendekati dengan perhitungan riill yang dilakukan KPU. Pada praktiknya, guick count menjadi bagian dari industri pemilu untuk menaikkan elektabilitas calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila proses dan mekanismenya tidak mengikuti kaidah ilmiah dalam pengumpulan data dan terjadi manipulasi. Akibatnya, hasil guick count tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karenanya, penting dilakukan proses audit kepada lembaga-lembaga survei untuk memastikan kredibilitas dan profesionalismenya.

Sejarah munculnya pengumpulan data dengan penghitungan cepat (quick count) berawal dari rentetan peristiwa berupa pemberdayaan suara rakyat melalui polling. Sejarah polling dimulai dengan bentuk orasi atau pidato di abad ke-5 SM, di mana publik menyampaikan pendapat umum berdasarkan perdebatan dalam mengajukan gagasangagasannya (Sumargo, 2006).

Quick count pertama kali digunakan oleh National Citizens Movements For Free Election (NAMFREL) yang memantau pelaksanaan Pemilu 1986 di Filipina di mana ada dua kandidat yang bersaing ketat, yakni Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino. NAMFREL berhasil menemukan berbagai kecurangan dan manipulasi suara serta secara meyakinkan dapat menunjukkan kemenangan Cory Aquino, sekaligus menggagalkan klaim kemenangan Marcos. Keputusan Marcos yang menganulir kemenangan Cory selanjutnya menjadi dasar pembangkangan sipil dan perlawanan rakyat Filipina dalam bentuk people poweryang berhasil menggulingkan rezim otoriter Marcos.

Quick count telah diterapkan di Indonesia sejak 1997 oleh Lembaga Pelatihan, Penelitian, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada pemilu terakhir rezim Soeharto yang dilakukan secara diamdiam bekerjasama dengan salah satu kekuatan politik. LP3ES mampu memprediksi hasil pemilu di DKl Jakarta persis sebagaimana hasil perhitungan suara oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Akan tetapi karena pertimbangan keamanan dan politik, hasil tersebut tidak diumumkan pada masyarakat. Pada Pemilu 1999, LP3ES dengan guick count berhasil pula memprediksi secara tepat urutan partai dan persentase suaranya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pulau Jawa.29 Pada Pemilu 2004 sampai saat ini sudah banyak lembaga yang melakukan quick count di Indonesia.

Quick count mempunyai fungsi utama sebagai alat kontrol terhadap penyelenggara pemilu, bagian dari upaya untuk menegakkan demokrasi dengan mendorong berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil serta memperkirakan perolehan suara pemilu. Sebagai alat kontrol, guick count mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan atau mengungkapkan kecurangan. Banyak sampel membuktikan quick count dapat membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggara pemilu dan memberikan legitimasi terhadap proses pemilu.

QUICK COUNT PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Sumber foto :http://ibenimages.com/

JOKO WIDODO . JUSUF KALLA

Fenomena quick count merupakan situasi yang tidak asing lagi bagi pemilu di Indonesia, bahkan telah mendapatkan tempat yang cukup baik di mata publik. Quick count dalam pemilu adalah bagian dari kontrol terhadap para institusi penyelenggara pemilu dan bekerja berdasarkan metode ilmiah yang dapat diterapkan oleh siapapun. Metode ilmiahlah yang menjaga independensi lembaga yang melakukan quick count.

Namun disayangkan dalam pelaksanaan Pilpres 2014 independensi lembaga yang menyelenggarakan guick countdipertanyakan oleh publik. Karena keberpihakan pada salah satu kandidat, terjadi perbedaan tajam hasil sebagian lembaga survei dengan yang lainnya. Perbedaan ini telah dievaluasi oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang melihat kelayakan metode ilmiah yang digunakan. Hasilnya Persepi mengeluarkan beberapa lembaga riset dari keanggotaannya, di antaranya adalah Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).30

Perdebatan mengenai pengawasan dan sanksiterhadap lembaga survei telah berlangsung beberapa tahun terakhir, bahkan setelah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pemilu legislatif diundangkan. Keikutsertaan lembaga survei diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 247 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sekalipun kedua pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai pengawasan lembaga survei. Satu-satunya sanksi disebutkan pada Pasal 291 mengenai pihak yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang. Meskipun kemudian, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan tersebut setelah menerima permohonan pengujian Pasal 247 ayat (2), (5), (6), Pasal 291, dan Pasal 317 ayat (1) dan (2) UU Pemilu Legislatif yang melarang pengumuman hasil penghitungan cepat (quick count)yang disampaikan PT Indikator Politik Indonesia, PT Saiful Mujani, dan PT Pedoman Riset.31

b) Peran Media Massa dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi.

Pertumbuhan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yang strategis adalah media massa, baik cetak, televisi, dan media online yang yang sangat bersentuhan dengan perkembangan teknologi. Dinamika yang terjadi tampaknya tidak hanya pada persoalan hitung cepat, namun "pertarungan" antarpendukung kedua pasangan calon merambah pada semua aspek kehidupan. Kondisi ini merupakan hal yang baru dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumsebelumnya. Peran media, baik cetak, elektronik, dan online/internet menjadi strategis sebagai alat kampanye maupun propaganda.

Bila dilihat perkembangan media pada Pilpres 2014, hampir seluruh media, baik cetak, televisi, maupun online/internet menjadi partisan dalam mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, secara halus sampai kasar. Masyarakat dapat menilai kemana arah media tersebut dalam pemberitaannya. Paling terlihat jelas adalah pemihakan Metro TV sebagai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dan TV One yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pemilik industri media hanya didominasi oleh elite tertentu yang sayangnya turut berpihak ke salah satu kandidat. Setelah Orde Baru tumbang, stasiun-stasiun televisi baru ramai bermunculan. Hal ini sebagai akibat dari euforia demokratisasi yang kemudian membentuk korporasi-korporasi media. Sekarang ini telah terbentuk setidaknya tiga kelompok korporasi media yang berpihak pada salah satu kandidat. Korporasi media pertama adalah PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) yang dimiliki oleh Harry Tanoesoedibjo yang membawahi RCTI (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia), TPI (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), dan Global TV (PT Global Informasi Bermutu). Harry Tanoesoedibjo pada saat Pilpres 2014 menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta.

Kelompok kedua berada di bawah PT Bakrie Brothers (Group Bakrie) yang dimiliki oleh Keluarga Aburizal Bakrie yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Grup Bakrie inimembawahi ANTV(PT Cakrawala Andalas Televisi) yang kini berbagi saham dengan STAR TV (News Corp, menguasai saham 20%) dan Lativi yang sekarang telah berganti nama menjadi TvOne.

Kelompok ketiga adalah Media Group yang merupakan suatu kelompok usaha media yang dipimpin oleh Surya Paloh, yang membawahi PT Media Televisi Indonesia dan surat kabar Media Indonesia. PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin penyiaran atas nama"MetroTV" pada tanggal 25 Oktober 1999. Pada tanggal 25 November 2000, MetroTV mengudara untuk pertama kalinya dalam bentuk siaran uji coba di 7 kota. Pada awalnya hanya bersiaran 12 jam sehari, sejak tanggal 1 April 2001, MetroTV mulai bersiaran selama 24 jam. Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang berafiliasi dengan barisan Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dukungan kepada pasangan calon dapat dilihat dari jumlah berita yang ditayangkan tentang pasangan capres tersebut, cara penyampaian berita, dan pemilihan narasumber. Terlihat sekali bahwa media tidak netral dan independen dalam menyampaikan berita, terus memberikan opini sesuai dengan pesanan. Capres yang satu dikesankan selalu positif, capres yang satu lagi dikesankan negatif.

Dalam kondisi seperti itu, fungsi media sebagai sarana edukasi kepada pemilih menjadi tidak ada artinya lagi. Media sudah terkooptasi dalam perang opini untuk menyudutkan capres yang tidak mereka dukung bahkan media pun sudah menjadi tempat untuk kampanye negatif yang merugikan publik. Independensi media tinggal menjadi slogan, media sebagai pilar keempat demokrasi hanyalah semboyan saja.

Dukungan media kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dari jumlah berita yang ditayangkan.

Tabel 3.2

Dukungan Media kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

NoPasangan Capres - CawapresTVMedia CetakMedia Online
1Prabowo Subianto - Hatta RajasaTV One, ANteve, semua TV di bawah MNC Group (Global TV,Koran SindoVivanews.co, Okezone.com, Inilah.com
2Joko Widodo -Jusuf KallaMetro TVMedia di bawah Kompas-Gramedia (Kompas, Tribun), media di bawah Jawa Pos Group, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Media Indonesia, Koran Tempo,Detik.com, Kompas.com, Tribunnews. com

Klasifikasitersebut hanya dilakukan penelusuran pada media arus utama, sehingga jumlahnya bisa bertambah. Misalnya media-media sosial seperti facebook, twitter, blog dan situs-situs milik partisipasi warga sangat banyak yang terlibat memberitakan dan membangun opini-opini terkait Pilpres 2014. Sayangnya secara dominan media-media ini lebih cenderung partisan karena berpihak ke salah satu kandidat. Mediamedia tersebut bisa jadi kurang setuju atau menolak disebut media partisan. Namun, berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang mereka sampaikan, masyarakat awam sekalipun dapat memahami kearah mana pemberitaan tersebut diarahkan.

Media terutama media arus utama, mempunyai pengaruh besar membentuk opinipublik. Sayangnya kebebasan media diIndonesia tidak menciptakan keragaman informasi yang memperkaya pengetahuan dan informasi publik. Aspek keragaman informasi diperlukan untuk mendapatkan keberimbangan dalam rangka menghindari dominasi media-media partisan. Akibat tidak terjadinya keragaman informasi, masyarakat sebagai konsumen berita harus mencari sendiri pembanding informasi dari sumber lain agar tidak mendapatkan informasi yang sepihak. Inilah yang terjadi selama proses pemilihan Pilpres berlangsung. Masyarakat dikepung oleh informasi-informasi partisan yang mengarahkan dukungannya ke salah satu kandidat sehingga fungsi provokasi dan kampanye melalui media lebih kelihatan daripada fungsi media sebagai edukasi.

Seharusnya media massa menjadi saluran bagi pendidikan politik dan implementasi prinsip kebebasan berekspresi. Jangan sampai media menjadi alat "peperangan" yang memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi dengan melakukan tindakaan-tindakan yang menghasut dan propaganda. Tindakan tersebut memiliki motif yang bertentangan dengan demokrasi, dengan alasan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Kebebasan media secara umum juga baik, seperti halnya kondisi pada umumnya di luar kontes pemilu. Media memiliki keleluasaan untuk mempublikasikan semua program dan produk medianya. Campur tangan negara dalam media tidak terlihat. Namun kondisi kebebasan media mendapat tantangan dan pelanggaran independensi dari internal media sendiri dan masyarakat.

Pelanggaran independensi media terjadi dengan pola:

1. Blocking media TV dengan latar belakang kepemilikan elite politik yang terdapat di partai.

2. Penggunaan waktu yang tidak berimbang antarkandidat untuk mendapatkan ruang yang sama atas ide dan program politiknya, untuk media TV;

3. Pemilihan narasumber disesuaikan dengan kebutuhan politik redaksi dan disesuaikan dengan kepemilikan media.

4.Pemilihan guotition atau chapterberita.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan teguran tertulis kepada TV One dan Metro TV. Kedua stasiun televisi nasional itu dianggap melakukan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralitas isi program siaran jurnalistik terkait penayangan pemberitaan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

KPI memutuskan tindakan penayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 huruf a dan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3). Atas pelanggaran yang dilakukan Metro TV dan TV One, KPI memberikan sanksi administratif teguran tertulis. Selain itu, KPI menemukan pelanggaran yang sama pada 2 dan 3 Juni 2014. KPI telah mengirimkan surat peringatan No. 1225/K/KPI/05/14 pada tanggal 30 Mei 2014 kepada Metro TV dan TV One.32

Tantangan lain, selain pola di atas adalah pelanggaran oleh masyarakat (human rights abuses). Aksi oleh masyarakat dipicu oleh berbagai pemberitaan oleh media yang cenderung bekerja tidak independen dan imparsial sesuai dengan prinsip-prinsip kerja jurnalistik. Bagaimanapun aksi tersebut telah mencederai dan mengancam kebebabasan media contohnya aksi kelompok pendukung kandidat pasangan nomor 2 menduduki TV One dan aksi pengancaman pendudukan oleh pendukung kandidat 1 kepada Metro TV.

24 http://data.kpu.go.id/ss7.php

25 Lihat SK KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

26 Pernyataan Ketua KPI Judhariksawan dalam konferensi pers di gedung Sekretariat Negara, Jln. Gajah Mada 8, Jakarta Pusat pada Jumat, 11 Juli 2014.

27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

28 Pernyataan sikap H. Prabowo Subianto tanggal 22 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK, padahal sumber masalahnya di KPU.

5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil Pemilu Presiden.

6. Oleh karena itu, Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu, Prabowo-Hatta menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

7. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. (dari berbagai sumber)

29 Kisminatini, "Pengumpulan Data Dengan Quick Qount dan Exit Poll", Universitas Negeri Yogyakarta dapat diakses melalui www.academia.edu

31 Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dibacakan pada 3 April 2014 menyatakan bahwa selama tidak bertujuan untuk mempengaruhi pemilih, pengumuman hasil survei pada masa tenang tidak dapat dilarang. Menurut MK, polling, survei, maupun hitung cepat adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk pemilu.

32 Hukumonline, "KPI Tegur Metro TV dan TV One Terkait Netralitas Tayangan Capres", 11 Juni 2014

III.1.2 KEBEBASAN BEREKSPRESI

Fenomena yang terjadi pada Pilpres 2014 adalah partisipasi aktif masyarakat, yakni munculnya gerakan massa yang terjadi secara spontan, bahkan tanpa adanya biaya yang dikeluarkan oleh partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres 2014-2019. Masyarakat secara mandiri menggalang dana secara sukarela. Bahkan kalangan selebritas dan seniman berpartisipasi aktif dengan menggelar konser dengan biaya sendiri. Fenomena gerakan sosial tersebut baru terjadi secara masif pada Pilpres 2014.

Sejak reformasi dimulai, pengerahan massa bukan hal baru dan sudah mewarnai pesta demokrasi. Akan tetapi terdapat nuansa baru yang berkembang pada Pilpres 2014, yaitu kebebasan berbicara dengan sikap kritis. Dengan fenomena tersebut, masyarakat memiliki harapan yang besar dalam menentukan caprescawapres yang akan memimpin Indonesia pada 2014-2019.

Kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam pemilu memilki makna yang luas, yaitu tidak hanya mengekspresikan pilihan politik, namun juga sampai pada pengembangan dan publikasi ide-ide politik. Partisipasi juga memberi makna bukan hanya memberikan suara dalam pemilihan, namun lebih jauh ikut terlihat untuk memastikan pemilu berjalan free and fair dengan kontrol publik yang aktif.33 Pilpres 2014 secara umum dijalankan dengan kondisi jaminan kebebasan berekspresi dan partisipasi yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator:

Pertama, ada-tidaknya campur tangan. Campur tangan ini bermakna apakah negara aktif untuk mengatur konten, distribusi, sampai penghukuman untuk berekspresi. Dalam pantauan Komnas HAM, pelaksanaan Pilpres 2014 telah membuktikan bahwa campur tangan negara dalam kebebasan berekspresi tidak terlihat. Negara telah tepat pada posisi pasif untuk kebebasan berekspresi ini.

Kedua, kebebasan menyuarakan ide, dukungan dan kreativitas lain. Pilpres 2014 terselenggara dengan munculnya berbagai kreativitas dukungan, ide-ide politik, dan berbagai bentuk dukungan terbuka yang secara bebas dinikmati oleh setiap orang. Hal ini bisa dilihat dari ekspresi berbagai elemen masyarakat di antaranya seniman, pemuda, komunitas-komunitas hobi, ataupun organisasi sektoral yang mengekspresikan dukungan, ide-ide politik dengan berbagai bentuk. Berbagai nyanyian, status facebook, surat terbuka, twitter, mimbar bebas, dan berbagi bentuk lain merupakan wahana ekspresi warga pemilih.

Kebebasan berekspresi dalam konteks HAM merupakan kebebasan yang dapat dibatasi oleh negara untuk menjamin kebebasan itu sendiri dan proses demokrasi. Oleh karenanya, dalam kebebasan berekspresi, khususnya Pasal 19 terdapat ayat (3) yang merupakan batasan kebebasan berekpresi dan negara dapat mengatur dan membatasi. Pembatasan ini dapat berupa pelarangan sampai penegakan hukum. Pembatasan dalam Pasal 19 ayat (3) ini berkolerasi dengan Pasal 20, sehingga harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut nama baik orang seperti dalam ayat (3) huruf a, atau kepentingan publik dan negara seperti dalam huruf b, namun juga perlindungan terhadap potensi diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan yang terdapat dalam Pasal 20.

Dalam konteks kewajiban negara untuk mencegah kebebasan berekspresi agar tidak menyerang nama baik, propaganda kebencian, dan mepromosikan permusuhan; ternyata negara lemah dan gagal. Kebebasan yang terjadi pada Pilpres 2014 memang dilaksanakan dengan cukup bagus, namun di sisi lain negara gagal untuk mencegah ekspresi yang melanggar HAM. Lebih lanjut pokok bahasan ini akan dibahas pada bagian kampanye negatif.

Ketiga, informasi yang mudah didapat. Salah satu yang menonjol dari penyelenggaraan Pilpres 2014 adalah terbukanya KPU. Hal ini ditandai dengan berbagai informasi penting dan mendasar yang dipublikasikan oleh KPU Salah satu yang penting adalah publikasi formulir C1, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formulir C1 adalah salah satu bagian pokok dan penting guna melihat berapa jumlah suara sehingga memudahkan untuk melakukan monitoring atas apa yang terjadi terhadap suara dari pemilih yang telah diberikan.

a). Gerakan Relawan

Transformasi politik modern dengan melibatkan peran aktif masyarakat tidak hanya melalui pergerakan di dunia nyata atau realitas politik. Sejak ditetapkannya dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Joko Widodo- Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa, keduanya bersaing ketat untuk merebut hati masyarakat pemilih. Hal tersebut terbukti dengan berbagai deklarasi dan gerakan yang dilakukan para relawan untuk menyuarakan dukungan terhadap masing-masing pasangan capres-cawapres.

Berikut daftar relawan dari masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dicatat dari berbagai sumber.

Tabel 3.3

Daftar Relawan Pendukung Pasangan Capres dan Cawapres

NoRelawan Pasangan Prabowo Subianto - Hatta RajasaRelawan Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla
1Relawan SIAP (Seluruh Indonesia Antar Prabowo)Forum Joko Widodo For Presiden JKW4P dari Sumatera Utara (Medan)
2Relawan Prabowo Berjasa Kabupaten OKI (Sumatera Selatan)Relawan Pendukung Joko Widodo JK dari Sumatera Barat (Padang)
3Gerakan Patriot Indonesia Raya (Patria) dari JakartaBarisan Relawan pendukung Joko Widodo JK dari Jakarta
4Relawan Prabowo dari Jawa BaratRelawan Joko Widodo JK dari Jawa Barat
5Jaringan Indonesia Prabowo-Hatta (Jaringan Indonesia Pro-Hatta)Relawan Nusantara (Bugis, Makasar, Toraja, Mandar, Kendari, Palu dan Manado, dan seluruh masyarakat Sulawesi lainnya)
6Relawan Prabowo dari Jawa TengahRelawan Jenggala dari Bali
79 elemen dari Jawa Timur (Pemuda Pancasila, Fans Rhoma Irama, Back to Nation, Forum Kesultanan Nusantara, Asosiasi Tarekat Indonesia, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Forum Kyai dan SantriJawa Timur)Relawan Joko Widodo JK dari Jawa Tengah (Komunitas Pedagang Bakso Semarang, Alumni Universitas Diponegoro, Pelajar di Kabupaten Pati, Masyarakat Klaten). Relawan Joko Widodo JK dariJawa Timur (relawan dari 29 Kabupaten/Kota
NoRelawan Pasangan Prabowo Subianto - Hatta RajasaRelawan Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla
8Relawan Sayap Getar Praja dari BaliBarisan Relawan Projo untuk wilayah Kalimantan Timur dan Utara
9Relawan Ikrarkan dari Nusa Tenggara TimurHuma (rumah) betang Relawan Joko Widodo Jusuf Kalla (JK) di Kalimantan Tengah
10Gerakan Mahfud MD untuk Prabowo- Hatta (Gemah Praja)Kelompok Papua for Joko Widodo Presiden
11Relawan Merah Putih Bumi Sentang (KalBar)

Jumlah organisasi relawan untuk masing-masing pasangan caprescawapres sekitar 40-50 organisasi per provinsi. Jika Indonesia memiliki 34 (tiga puluh empat) provinsi, maka jumlah organisasi relawan pendukung berkisar 1.320-1.650 unit.

PILPRES CURA KSPI PRESIDEN TIDAK LEGITIMATE Sumber www.detik.com

Selain organisasi relawan, juga terdapat serikat serikat buruh dan serikat taniyang berafiliasi pada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) secara jelas menyampaikan dukungannya terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa. Sedangkan pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla mendapatkan dukungan dari 10 (sepuluh) serikat buruh/serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka Sumatera Utara, Relawan Buruh Sahabat Joko Widodo (RBSJ), dan Serikat Tani Indonesia (SPI), serta banyak lagi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Banyaknya relawan, serikat-serikat buruh, dan serikat petani yang ikut serta dalam dinamika proses Pilpres, mulai dari mengorganisir pengerahan massa sampai ikut serta dalam kampanye menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap proses Pilpres kali ini meningkat secara kualitas. Proses pengawalan demokrasi yang dimulai dari proses kampanye, pencoblosan, sampai pascapencoblosan menunjukan tumbuhnya iklim demokrasi yang ditunjukkan dengan adanya jaminan iklim kebebasan, baik kebebasan berpendapat maupun berekspresi.

Pemilu Presiden 2014 telah menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat secara substansial dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkkan dengan berbagai indikator:

Pertama, munculnya kelompok relawan tanpa bayaran. Sebagaimana diketahui dalam pemilu sebelumnya, fenomena massa bayaran dalam pemilu adalah hal yang sudah terjadi secara umum yang sulit untuk di cegah karena terjadi transaksi yang saling menguntungkan, disisi lain karena rendahnya kesadaran baik masyarakat umum maupun partai politik/tim sukses. Fenomena massa bayaran juga masih terjadi dalam Pilpres 2014. Meskipun demikian, Pilpres 2014 telah memunculkan fenomena baru yaitu kemunculan relawan. Para relawan ini muncul secara terorganisir maupun secara perorangan, mereka berpartisipasi tanpa dibayar, bahkan rela mengeluarkan dana sendiriuntuk mendukung kandidat yang di pilihnya dan menampilkan beragam kreativitas untuk memenangkan calonnya. Hal ini nampak terjadi terutama dukungan relawan terhadap kandidat pasangan nomer urut 2 (Jokowi-JK).

Partisipasi para relawan ini setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan (a) setuju dengan ide-ide program politik kandidat; (b) merasa cocok dengan profile kandidat yang banyak diketahui melalui informasi dari berbagai media; (c) Mencegah kandidat lain menang karena dianggap membahayakan bangsa dan negara jika kelak terpilih karena rekam jejak masa lalunya yang negatif. Dukungan para relawan ini diekspresikan dalam berbagai bentuk misalnya, kreativitas seni, penyediaan waktu dukungan untuk terlibat kampanye baik melaui sosial media, pembentukan opini melalui penulisan artikel mendalam penyediaan alat-alat kampanye hingga terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan berkampanye.

Kedua, peningkatan partisipasi melalui keterlibatan, penyusunan dan pengawalan program-program kerja secara subtansial. Partisipasi seperti ini terkait dengan pengawalan program-program politik yang berdampak langsung pada kepentingan publik, seperti penyelesaian dan penuntasan pelanggaran HAM, program penyelesaian agraria, hak masyarakat adat. Program-program ini tidak hanya disuarakan oleh timses, tapi juga melibatkan relawan dalam perumusan siapa dan apa yang akan dilakukan oleh kandidat ketika telah terpilih. Adanya partisipasi seperti ini membedakan secara nyata dengan pemilu sebelumnya.

Ketiga, partisipasi melalui upaya kontrol terhadap proses penghitungan suara. Relawan baik yang berorganisasi maupun perorangan yang terlibat dalam Pilpres 2014 memberikan warna lain, yaitu terlibat secara langsung dalam mengontrol penyelenggraan pemilu khususnya terhadap suara yang telah diberikan oleh pemilih. Kontrol ini, misalkan dilakukan dengan cara membuat penghitungan sendiri, yang biasanya hanya dilakukan oleh Tim Pemenangan. Salah satu indikasi tersebut adalah munculnya website www.kawalpemilu.org. Nama Kawal Pemilu mencuat setelah muncul hanya berselang beberapa hari setelah Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada 9 Juli lalu. Beralamat di Kawalpemilu.org, situs ini adalah bentuk partisipasi para pendirinya untuk turut serta mengawasi Pilpres 2014 melalui penghitungan suara hasil pindai formulir C1 yang dipublikasikan oleh KPU. Kawal Pemilu digawangi oleh Ainun Najib yang menjadi penggagas dan dibantu oleh Felix Halim yang berkarier di kantor pusat Google di Mountain View, AS dan Andrian Kurniady yang ditempatkan di kantor Google di Sydney.

Berbekal data terbuka berupa pindaian form TPS yang disediakan KPU, ratusan relawan Kawal Pemilu bergotong royong menghitung perolehan suara masing-masing pasangan capres sehingga hasilnya bisa dilihat dengan mudah oleh publik. Haltersebut kemudian dikenal dengan sistem crowdsourcing. Hanya dalam waktu 4 hari setelah penyelenggaraan Pilprers 2014, pada 13 Juli, sistem crowdsourcing Kawal Pemilu dibuka untuk relawan. Proses digitalisasi formulir pemungutan suara dari sekitar 470.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia pun dimulai. Enam hari kemudian, para relawan sudah berhasil memasukkan data suara pemilu dari 97 persen data yang dipublikasikan oleh KPU. Kawal Pemilu mencatat hampir tiga jutapage view semenjak keberadaan situs ini mulai diangkat oleh media pada 14 Juli. Hasil penghitungan suara formulir C1 oleh Kawal Pemilu ditampilkan di laman muka situs tersebut Para pendiri turut menyertakan fasilitas pengaduan kesalahan data sehingga siapa pun bisa turut mengawasi kerja Kawal Pemilu. Kawal Pemilu menuntaskan penghitungan suara Pilpres 2014 dalam waktu hampir bertepatan dengan pengumuman KPU tanggal 22 Juli lalu. Hasil hitungan suara Kawal Pemilu sama dengan rekapitulasi resmi KPU, yakni 53,15 persen suara diperoleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan 46,85 persen diperoleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

b). Media Sosial

Pada pelaksanaan Pilpres 2014, kehadiran media sosial merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Kedua kandidat (nomer 1 dan 2) memiliki perhatian yang besar dalam memanfaatkan peran media sosial bagi alat kampanye mereka. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye memiliki efek yang tinggi sejak kemenangan Barrack Obama dalam kampanye pemilu 2010. Kelebihan media sosial adalah mudah diakses oleh seluruh pengguna gadget HP yang dapat disebarkan dari satu pengguna ke pengguna lain secara serentak dan adanya kebebasan improvisasi bahasa/visual dan pesan-pesan yang dikomunikasikan. Hal ini membuat media sosial menjadi alat kampanye yang murah dan efektif mempengaruhi masyarakat sebelum menentukan pilihannya. Pada prinsipnya informasi yang disebarluaskan media sosial bukan merupakan produk jurnalistik karena tidak memenuhi kaidah yang dipersyaratkan seperti 5W dan 1 H, akan tetapi lebih kepada ruang untuk kebebasan berekspresi atau menyampaikan gagasan yang lebih bersifat pribadi.

Tim kampanye atau pemenangan masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara khusus merekrut dan membuat tim khusus yang sangat fokus mengelola sosial media. Tim ini secara terus-menerus mengkoordinir media yang akan melakukan peliputan, tetapi juga membangun opini publik melalui dunia maya, baik melalui Facebook, Twitter, YouTube, Blog, dan Path. Lingkup kerja tim tersebut termasuk membendung kampanye negatif yang dilakukan pesaingnya.

Seiring dengan kehadiran sosial media, partisipasi politik masyarakat, khususnya kaum muda, melalui internet meningkat pesat. Bahkan beberapa kali gerakan politik berhasil menekan pemerintah mengubah kebijakan-kebijakan yang kontroversial di masyarakat. Selama ini, partai politik tidak mendesain pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat dibiarkan berkembang dengan sendirinya, proses tersebut menyebabkan tidak adanya proses transformasi sosial-politik yang sehat di Indonesia.

Hal yang tidak kalah menarik ialah munculnya ruang-ruang politik di dunia maya melalui sosial media yang banyak menimbulkan ketegangan. Masing-masing kubu memberikan dukungan yang luar biasa kepada masing-masing pasangan calon. Kondisi tersebut membuat kampanye lebih berwarna dan lebih kreatif ketimbang biasanya.

Ide kreatif dapat dituangkan melalui media kampanye yang menarik yang membuat orang tertarik. Model-model kreativitas kampanye yang dilakukan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, misalnya, juga menggunakan medium komik, permainan di dunia maya, ataupun film. Sahabat Prabowo, pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, juga mengeluarkan sejumlah materi kampanye yang bersifat ringan dan lucu. Salah satunya video berjudul "Happy" di YouTube. Di luar itu, banyak sekaliide kreatif yang diciptakan relawan-relawan kedua kubu calon presiden.

Penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi kampanye adalah salah satu bukti yang bisa dilihat dan dirasakan pada Pilpres 2014. Meskipun demikian, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa dikontrol. Ekspresi negatif juga terjadi dengan mengumbar caci-maki, pembunuhan karakter, propaganda, serta kampanye negatif dan SARA. Meskipun merupakan bentuk dari ekspresi kebebasan untuk berpendapat, hal tersebut tetap harus disikapi secara bijak dan dewasa.34

33 Kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia dapat dilihat dalam pasal 19 ICCPR :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;

b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

III.1.3. KONDISI KEAMANAN

Dengan berbagai situasi, kondisi, dan berbagai potensi kerawanan telah diidentifikasi, pelaksanaan Pilpres 2014, baik sebelum, pada saat, dan setelah 9 Juli 2014 berjalan dalam situasinasional yang tetap kondusif. Meskipun demikian Kepolisian RI yang dibantu oleh TNI tetap bersikap waspada mengantisipasi situasi yang tidak terduga agar tidak ada korban dan kerusuhan sosial. Potensi konflik terjadi menjelang hari-H 9 Juli 2014 dan proses rekapitulasi nasional oleh KPU pada 21 Juli 2014.

Peristiwa yang cukup mencekam terjadi pada 22 Juli 2014 ketika Capres No urut 1 yaitu Prabowo Subianto menyatakan menarik diri dari proses pemilu dan timnya diminta menarik diri dari proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang diselenggarakan oleh KPU. Setelah pernyataan Prabowo tersebut, Jakarta (terutama wilayah sekitar KPU dan Jl. Polonia, Jakarta Timur) mendadak sepi dari kendaraan dan hiruk pikuk lalu lintas. Akan tetapi pada akhirnya kekhawatiran akan terjadinya kericuhan tidak terjadi.

Oleh karena itu, secara umum situasi keamanan penyelenggaran Pilpres 2014 berlangsung cukup baik, meskipun dengan catatan. Berdasarkan pamantauan Komnas HAM, pola penjagaan kemanan yang dilakukan oleh Polisi sesuai dengan peraturan dimana polisidapat meminta bantuan kepada pihakTNljika diperlukan. Namun demikian, dalam berbagai berita di media massa, pendekatan kemanan TNI lebih banyak ditonjolkan. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai gelar pasukan, pernyataan, dan show of force. Kondisi ini tidak baik dalam proses demokrasi yang didorong untuk mewujudkan supremasi sipil. Seharusnya seluruh pihak mendukung tugas dan fungsi Kepolisian untuk memastikan situasi dan kondisi yang kondusif terkait keamanan penyelenggaran Pilpres 2014.

34 Kebebasan berpendapat harus memiliki tujuan dan melindungi tujuan yang sah seperti apa yang dikutip dari pernyataan dari Toby Daniel Mende pada Sidang di Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian KUHP. Bahwa kebebasan berpendapat adalah dasar sebuah negara demokrasi. Sebagai hak dasar, kebebasan ini bisa saja dibatasi, asalkan dilakukan secara sah. Pembatasan harus dilakukan dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, atau untuk melindungi tujuan yang sah. Namun, pembatasan harus dilaksanakan secara hati-hati dan tidak boleh memiliki efek membunuh, yang membuat orang menjadi tidak berani mengemukakan pendapatnya.

III.1.4. NETRALITAS APARAT NEGARA

Kehidupan politik di Indonesia selalu sarat dengan pro dan kontra yang terkadang berujung dengan kekerasan. Penempatan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 yang semula bertujuan untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia ternyata justru menjadikan titik balik ke arah negatif karena digunakan oleh sebagian kelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Hal ini jelas menjadi sumber perpecahan bangsa, dengan tidak adanya penghormatan atas perbedaan paham, agama, suku, dan ras.

Hal ini terbawa sampai ke masa-masa Pilpres 2014. Aksi kekerasan menjelang hari-H Pilpres pada 9 Juli 2014 terus terjadi, yang kerap kali disebabkan adanya sikap atau upaya provokatif dari pihak-pihak tertentu, yang sikap atau akibatnya menyebar sampai ke wilayah-wilayah pedesaan. Hal itu makin diperparah dengan pembiaran oleh instrumen negara yang seharusnya berperan dan berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan menciptakan perdamaian serta meredam kekerasan.

Berdasarkan sejumlah regulasi pelaksanaan Pilpres 2014, diidentifikasi bahwa dari beberapa bentuk tindakan dalam kampanye yang dinilai mempengaruhi kualitas demokrasi melalui Pilpres ini adalah adanya black campaign (kampanye negatif/keburukan) bagi masing-masing pasangan yang mempertanyakan netralitas aparatur negara seperti TNI/Polri melalui berbagai media.

Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) boleh berbangga hati karena telah berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi dalam kondisi damai dan tidak terjadi kerusuhan vertikal atau horisontal. Presiden telah mengupayakan berbagai hal untuk menjaga perdamaian dalam Pilpres ini. Termasuk di antaranya adalah upayanya mengundang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 untuk hadir di kediaman SBY dan di Istana Negara.

Secara aktif Presiden juga menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi, termasuk rapat terbatas bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) untuk membahas pelaksanaan Pilpres. Rapat terakhir dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dengan para kepala staf dari 3 (tiga) Angkatan TNI. Rapat-rapat ini dilaksanakan untuk: pertama, menjamin kondisi dan situasi keamanan Indonesia menjelang, selama, dan sesudah Pilpres 2014; kedua, menjamin tidak adanya intimidasi atau bentuk kekerasan apapun yang mungkin dilakukan terkait dengan Pilpres; dan ketiga, menjamin adanya netralitasi para birokrat, TNI, dan Polri di tiap tingkat daerah.

Kepolisian RI melalui Wakil Kepala Polri, Komjen Badrodin Haiti menegaskan komitmennya kepada Komnas HAM terkait netralitas aparat Kepolisian dalam penyelenggaraan Pilpres 2014. Netralitas tersebut ditunjukkan dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014- 2019 dan secara profesional menangani tindak pidana pemilu bersama-sama dengan forum Gakkumdu.

Koordinasi Komnas HAM dalam rangka persiapan Pilpres 2014 dengan Panglima TNI, KSAD, KSAU, dan KSAL

Jenderal Moeldoko selaku Panglima TNI juga menegaskan bahwa netralitas merupakan hal-hal yang tidak bisa ditawar lagi oleh prajurit TNI. Komitmen tersebut ditegaskan juga ke Komnas HAM dalam pertemuan pada 18 Juli 2014. Dalam konteks pengamanan Pilpres 2014, TNI bersifat membantu dan menunggu koordinasi dari Kepolisian RI yang memiliki tugas utama melakukan pengamanan. Dengan demikian, tidak secara langsung TNI mengerahkan pasukannya, kecuali tetap bersiaga dan menunggu permintaan bantuan dari Kepolisian.

Namun harus diakui, bahwa sejumlah kepala daerah justru terlibat aktif dalam tim sukses salah satu pasangan calon. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial, hal yang senada dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Indorating Karel H Susetyo.35 Akibat keterlibatan aktif bupati dan walikota pada salah satu tim sukses dalam sebuah provinsi dikhawatirkan mengurangi netralitas para pejabat di wilayah tersebut.

Selain itu, konflik dan kekerasan yang terjadi disebabkan diangkatnya masalah SARA dapat menyebabkan keruntuhan bangsa. Peristiwa kekerasan yang terjadi menjelang 9 Juli 2014, antara lain yang terjadi pada 29 Mei 2014 berupa penyerangan rumah Ketua Sahabat Joko Widodo-Jusuf Kalla, Julius Felicianus di Ngemplak, Sleman yang sedang melakukan doa Rosario36. Setelah itu pada 30 Mei 2014 sekelompok orang menyerang rumah Pdt. Niko Lomboan di Pangukan, Sleman, Yogyakarta saat ada kebaktian. Teror terhadap pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa terjadi pada 7 Juni 2014, yaitu pelemparan bom molotov di rumah Polonia Jakarta Timur.

Peristiwa-peristiwa kekerasan itu tidak ditindak dengan tegas oleh Kepolisian yang bertugas mengendalikan konflik dan mengembalikan perdamaian. Yang terjadi justru "penyalahan" pihak korban.

Ada pula dugaan keterlibatan TNI/Polri dalam politik Pilpres yang dilakukan secara terbuka ataupun secara sembunyi-sembunyi. Peristiwa yang paling menonjol adalah kasus Babinsa di Jakarta Pusat yang diduga melakukan pendataan preferensi pemilih dalam Pilpres 2014. Demikian halnya keraguan akan netralitas Kepolisian terjadi setelah adanya pertemuan antara petinggi Polri Irjen BG dengan salah satu tim pemenangan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, meskipun dilakukan di tempat terbuka.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengatur dan melarang anggota TNI untuk ikut berpolitik praktis karena TNI adalah abdi negara, selain itu TNl harus membantu Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa anggota Kepolisian tidak diizinkan menggunakan hak pilih dan dipilih.

Netralitas menjadi kendala yang cukup menarik selama Pilpres 2014 ini disebabkan sejumlah pejabat, mulai dari menteri sampai pada kepala daerah menjadi tim sukses dari salah satu calon. Keberpihakan ini dapat menimbulkan kecurigaan di masing-masing pihak yang berpotensi berujung pada penolakan hasil Pilpres nantinya. Berikut adalah daftar para pejabat yang menjadi tim sukses masing-masing pasangan calon.37

Tabel 3.4

Daftar Pejabat Pendukung Capres dan Cawapres

No.Prabowo Subianto-M. Hatta RajasaJoko Widodo - M. Jusuf KallaJoko Widodo - M. Jusuf Kalla
1.Menteri Pendukunga. Menteri Kehutanan Zulkifli HasanMenteri Pendukung a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar
b.b. Menteri Perindustrian MS HidayatTransmigrasi
C.C. Menteri Sosial Salim Segaf Aljufrib. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini
dd. Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip SutarjoC. Menteri BUMN Dahlan Iskan
gie. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar
Abu Bakar f. Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid
No.Prabowo Subianto-M. Hatta RajasaRajasaJoko Widodo -Joko Widodo - M. Jusuf Kalla
2Gubernur uGubernur / Wakil Gubernur a. Wakil Gubernur Aceh: Muzakkir ManafGubernur/Wakil Gubernur a. Gubernur Aceh Zaini Abdullah
bb. Gubernur Riau: Annas Maamunb. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
C.Gubernur Sumatera Barat: Irwan PrayitnoGubernur Nusa Tenggara Timur C.
od. Gubernur Sumatera Selatan: Alex NurdinFrans Lebu Raya d. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis
e.Gubernur Jawa Barat: Ahmad Heryawane. Gubernur Kalimantan Tengah
f.Gubernur Kalimantan Selatan: Ruddy ArrifinAgustin Teras Narang f. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran
g.Gubernur Kalimantan Timur: Awang FaroekTengah Achmad Diran
n.h. Wakil Gubernur Kalimantan Timur: Mukmi Faisyal
i.Gubernur Sulawesi Tengah: Longki Djanggola
j. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah: Sudarto
k. Gubernur Bali: Made Mangku Prastika
I. WakiI. Wakil Gubernur Bali: Ketut Sudiketa
m. Gubernur Maluku - Said Assegafm. Gubernur Maluku - Said Assegaf

Netralitas aparat di berbagai wilayah yang dilakukan pemantauan di 13 (tiga belas) provinsi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Netralitas di Provinsi Aceh

Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Pandu Wibowo telah menegaskan bahwa TNl di Aceh akan bersikap netral sepanjang Pilpres yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014.38 Seluruh anggota Kodam Iskandar Muda diwajibkan untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan dan/ atau berpolitik praktis. Pangdam Iskandar Muda juga meminta semua pihak yang terlibat dalam Pilpres di Aceh, terutama kepada kedua tim sukses, agar memberikan dukungan dalam menciptakan Aceh yang damai.

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah berharap agar masyarakat Aceh tetap solid dan tak terpancing dengan segala macam bentuk provokasi sebelum, saat, dan setelah Pilpres pada 9 Juli 2014, terutama setelah pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya.

Pada Pilpres 2014 ini Gubernur Aceh ini berbeda pandangan dengan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf. Gubernur mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sementara Wakil Gubernur memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Setelah pengumuman KPU pada 22 Juli 2014, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur Aceh menyatakan bahwa masa saling mendukung telah selesai dan mereka meminta agar masyarakat Aceh kembali saling bahumembahu untuk membangun Aceh. Walaupun Wakil Gubernur Aceh saat itu masih meminta pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena pasangan Prabowo- Hatta masih mengajukan gugatan atas keputusan KPU berdasarkan temuan sejumlah kecurangan. Diharapkan pula masyarakat Aceh nantinya mematuhi apapun hasil putusan MK.39

Kepala Polda Aceh memerintahkan jajarannya untuk menjaga keamanan sarana Pilpres dengan ketat, bahkan apabila diperlukan polisi harus tidur dengan kotak suara.40 Selain itu, Kepolisian berkomitmen melakukan operasi pengamanan Pilpres 2014 sebagaimana pelaksanaan Pileg 2014. Polda Aceh mengerahkan 2/3 kekuatan personelnya saat ini dengan back up dari TNI Kodam Iskandar Muda. Pengerahan keamanan tidak dikurangi dalam penjagaan di TPS, walaupun jumlah TPS di seluruh Aceh dikurangi.

Petugas polisi yang berjaga di TPS juga diwajibkan mencatat rekapitulasi suara di tingkat PPS. Meski diakui hal itu bukan tugas Kepolisian, akan tetapi pencatatan tersebut dilakukan untuk data internal.

b. Netralitas di Sumatera Utara

Pernyataan netralitas dalam Pilpres 2014 disepakati oleh Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Istu Hari, Kapolda Sumatera Utara Irjen Syarief Gunawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni, dan Ketua DPRD Sumatera Utara Saleh Bangun. Mereka juga meminta agar seluruh tim pemenangan masing-masing calon capres-cawapres menghindari kampanye negatif agar tercipta pemilu yang aman dan damai.41

Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho meminta agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperkokoh persatuan dan harmoni keberagaman, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ditegaskan juga bahwa PNS di Sumatera Utara dilarang untuk mengikuti politik praktis dan wajib menjaga netralitas, meskipun dirinya menjadi Ketua Tim Sukses Pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa.42 Tindakan Gubernur ini dapat diduga mengurangi sikap netralitas dirinya dalam memayungi semua kepentingan.

Maraknya Gubernur yang menjadi tim pemenangan menyebabkan Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan surat edaran agar seluruh pimpinan daerah tidak melakukan mobilisasi PNS guna kepentingan politik praktis.

c.Netralitas di Lampung

Kepala Polda Lampung memastikan bahwa seluruh aparat Kepolisian bertindak netral dalam Pilpres 2014. Untuk memastikan pemenuhan hak warga atas rasa aman, Kepolisian bersama dengan TNI dan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan apel kesiapan. Apel siaga tersebut melibatkan 1 SSK Korem 043 Garuda Hitam, 1 SSP Kodim 0410

Kota Bandar Lampung, 1 SSK Pasukan Yonif 143, 1 SSK Lanal, 1 SSK Brigib Marinir, dan 1 SSP Lanut Astra Kastria. Selain itu, apel juga diikuti sebanyak 12 Batalion IV, 1 SSK Sabara Polda Lampung, 1 SSL Satuan Brimob, Polresta Bandar Lampung, dan berbagai kesatuan lainnya dengan total 6.958 personel untuk pengamanan pemilu.43

d. Netralitas di DKI Jakarta-Bodetabek

35 Asti Nur Sanjani, "Beberapa Titik Keamanan Wilayah Terkait Pilpres 2014", Sabtu 28 Juni 2014http://pemilu.sindonews.com/read/877905/113/beberapa-titik-keamanan-wilayahterkait-pilpres-2014

36 RizvianySaputri,"Kekerasan MenjelangPilpres2014",http://www.tempokini.com/2014/06/ kekerasan-menjelang-pilpres-2014

37 http://suara.com/news/2014/06/06/182127/daftar-menteri-dan-kepala-daerah-yangjadi-tim-sukses-capres/

38 Syahril Ahmad, "TNI di Aceh Tegaskan Netral pada Pilpres", dapat diakses melalui http:// www.rri.co.id/post/berita/89757/nasional

39 http://aceh.tribunnews.com/2014/07/23/aceh-harus-tetap-solid

40 http://www.ajnn.net/2014/05/perketat-pengamanan-pilpres-polda-aceh-intruksikanpolisi-tidur-dengan-kotak-suara/

41 http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=328090:su mut-bertekad-wujudkan-pilpres-aman-dan-damai-&catid=15:sumut&ltemid=28

42 http://m.medanbagus.com/news.php?id=24120

1. DKI Jakarta

Keunikan situasi politik di Jakarta terjadi karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri menjadi Calon Presiden RI 2014-2019. Hal ini menyebabkan yang bersangkutan harus mengajukan cuti selama masa kampanye sampai dengan penghitungan akhir/pengumuman dari KPU RI pada 22 Juli 2014.

Kepala Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Polda Metro Jaya bersikap netral dan tak berpihak. Tugas Kepolisian adalah menjaga keamanan dan perdamaian warga Jakarta, bukan memberikan dukungan pada salah satu pasangan. Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar sehari menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Aparat kepolisian ditempatkan di TPS seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya.44 Polda mengerahkan 22.101 personel dari satuan Brimob, Sabhara, Intelejen, dan Intelkam, serta Lalu Lintas.

Kepolisian dibantu oleh pihak Kodam Jaya dengan melibatkan 7.300 personel TNI dan 65.820 orang pelindungan masyarakat untuk mengamankan 32.874 TPS di DKI.

Pada 7 Juli 2014, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memimpin apel siaga kesiapan 2.500 prajurit di wilayah Kodam Jaya DKI Jakarta. Panglima TNI menegaskan bahwa TNI harus bersikap netral, profesional, dan mampu mengambil tindakan cepat dan tepat dalam menghadapi situasi lapangan, terutama menjelang Pilpres.45 Sementara itu, ditengarai adanya keterlibatan Babinsa Kodim 0501/JP Kodam Jaya dalam mempengaruhi masyarakat Jakarta untuk memilih salah satu pasangan dalam Pilpres 2014 ini.

43 http://www.rri.co.id/post/berita/89882/pemilu_2014/polda_lampung_kerahkan_6958 personel_dibantu_pasukan_tni_untuk_amankan_pilpres.html

44 B.Kuntoro Wibisono, "Polda Metro Jaya Patroli Besar Sehari Jelang Pilpres 9 Jull", http:// www.antaranews. com/berita/443094/polda-metro-patroli-besar-sehari-jelang-pilpres- 9-juli

2. Bodetabek

Pada 8 Juli 2014, Pemerintah Kota Depok mengadakan Rakor Organisasi Perangkat Daerag (OPD). Rakor ini untuk membahas beberapa hal, salah satunya adalah persiapan Pilpres 9 Juli 2014. Pada kesempatan ini, Walikota Depok menghimbau agar seluruh aparatur turut berpartisipasi aktif dalam Pilpres 2014.

Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi melaksanakan apel gabungan untuk mempersiapkan pengamanan Pilpres 2014 di lapangan Gasibu Bandung. Kepala Polda Jawa Barat meminta agar seluruh jajaran kepolisian menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran Pilpres 2014, serta meminta Kepolisian bertindak netral dan profesional. Polda menurunkan lebih dari 20.000 personelnya yang merupakam 2/3 kekuatan Polda Jawa Barat.46 Sementara Kodam III Siliwangi mengerahkan 2.500 personelnya untuk membantu Kepolisian menjaga keamanan.47 Netralitas juga menjadi pertanyaan penting di wilayah ini karena Gubernur Jawa Barat adalah Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa. Komandan Kodim 0506/Tangerang dan Kepala Polres Tangerang menjamin netralitas aparatnya dalam Pilpres 2014.48

e. Netralitas di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah dianggap sebagai basis suara bagi pasangan Joko

Widodo-M. Jusuf Kalla. Situasi tersebut dicermati oleh Penasihat Timses pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa, yaitu Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo, yang menyatakan telah mendapatkan laporan bahwa seluruh bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota diminta agar memenangkan pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla. Tindakan tersebut diduga atas perintah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan tim sukses dari pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla.

Ketidaknetralan tersebut terindikasi dari adanya dugaan intimidasi yang terjadi di Banyumas, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Boyolali, Sukoharjo, Magelang, dan Temanggung. Di wilayah tersebut ditemukan adanya ancaman dan tindakan intimidatif terhadap para birokrat sampai ke tingkat kepala desa. Tindakan pengancaman dilakukan dengan cara yang halus berupa himbauan maupun yang kasar seperti dibebastugaskan dan tidak diprioritaskan kenaikan pangkatnya atau dalam hal pemberian bantuan sosial bila tidak mendukung pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla.

Indikasi lainnya adalah tindakan ketidaknetralan KPU Slawi yang mengadakan nonton bareng debat capres pada 22 Juni 2014 di Taman Rakyat Slawi yang dilaksanakan dengan cara tidak fair karena memilih Metro TV yang merupakan media pendukung pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, di mana seharusnya KPUD tersebut memilih TVRI yang netral. Selain itu pembawa acara selalu bertanya kepada penonton tentang nama pasangan nomor urut 2 dan mengabaikan pasangan nomor urut 1. Fakta lainnya adalah kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Dewan Kesenian dan LSM Benmas binaan PDIP. Akibatnya warga secara psikis menjadi tertekan.49

Meskipun secara umum kondisi Jawa Tengah selama Pilpres 2014 berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif, namun bukan berarti hal itu mengurangi kewaspadaan sehingga Kepolisian Jawa Tengah bekerja sama dengan Kodam IV Diponegoro mengantisipasi gangguan keamanan.s0 Dalam pelaksanaan Pilpres 2014, Kepolisian Daerah Jawa Tengah secara tegas menyatakan netralitasnya.51

f.Netralitas di Jawa Timur

Jawa Timur sering dijadikan barometer politik nasional. Baik partai politik maupun kandidat presiden yang bersaing dalam pemilu sering menjadikan Jawa Timur sebagaitarget perolehan utama. Mereka banyak menfokuskan pada pemenangan di kantong-kantong Jawa Timur. Tidak terkecuali dalam persaingan Pilpres 2014, masing-masing kandidat merekrut sebanyak mungkin jaringan di Jawa Timur. Jaringan yang paling banyak diperebutkan adalah jaringan santri pesantren yang memiliki sejarah ketundukan terhadap para kiai.

Kantong jaringan pesantren yang paling mudah dimobilisasi oleh tokohtokoh mereka adalah jaringan-jaringan di wilayah tapal kuda; Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Jaringan santri di tapal kuda memiliki kemiripan dengan jaringan-jaringan pesantren dan komunitas Islam di wilayah kabupaten Madura. Sebagian besar mereka beretnis madura yang sangat menghormati keputusan kiai/ulama mereka. Itulah sebabnya peran Mahfud MD yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pemilu kubu Prabowo-Hatta sangat penting di Jawa Timur.

Suara Prabowo-Hatta mengalami kemenangan di sebagian besar wilayah Tapal Kuda plus Madura. Kemenangan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur; Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

Meskipun Partai Demokrat (PD) tidak menyatakan terlibat dalam koalisi Merah Putih (pendukung pasangan Prabowo Hatta), di kantong-kantong konstituen PD diJawa Timur, pasangan nomer 1 juga meraih kemenangan. Misalnya di daerah Pacitan, kampung SBY hingga Ponorogo, pasangan nomer 1 mengalahkan pasangan nomer 2. Ini berbeda dengan daerah seperti Madiun, Malang dan wilayah mataraman lain, meskipun sempat berhembus isu tak sedap terkait adanya mobilisasi keluarga-keluarga TNI agar mendukung pasangan nomer 1, kubu nomer 2 tetap meraih kemenangan di daerah-daerah ini. Sejak zaman Soekarno, wilayah mataraman Tulungagung, Madiun, Kediri, Blitar adalah kantong kantong merah yang menjadi basis kaum Soekarnois. Selama masa SBY saja, sebagian wilayah mataraman bagian Barat dari Pacitan sampai Trenggalek sebagian besar suaranya beralih ke PD.

Sementara itu, kemenangan kubu Prabowo Hatta di pulau Madura bukannya tanpa masalah. Kabupaten Sampang yang sejak dulu memiliki sejarah kontroversial dalam persaingan politik, kali ini juga menjadi pusat perhatian Bawaslu dan KPUD Jawa Timur. Pada saat pemilu legislatif 2014, kabupaten Sampang melakukan pemilu ulang. Selama masa Pilpres proses perhitungan suara juga mengalami banyak kendala. Sampai hari pertama proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Propinsi, hasil penghitungan suara di kabupaten Sampang belum dapat diserahkan KPU Kab.Sampang. Padahal selama proses pencoblosan, berdasarkan pemantauan Komnas HAM di berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang, sebelum jam satu siang, beberapa TPS sudah ditutup karena dianggap sudah selesai proses penghitungan suaranya.

Meskipun demikian, berdasarkan pemantauan Komnas HAM, peran Kapolda Jawa Timur dalam menjaga netralitas jajarannya patut diapresiasi. Mereka menyadari pentingnya menjaga keamanan dan suasana kondusif selama proses Pilpres 2014. Kepala Polda Jawa Timur menekankan kepada seluruh jajarannya agar melakukan sinergi kerja dengan aparat TNI, mensinergikan fungsi dengan temu dini dan cegah dini melalui tukar-menukar informasi dengan pertemuan berkala, serta menjaga netralitas dan profesionalitas Polri.

Kepala Polda menyebutkan potensi kerawanan dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat harus diwaspadai.52 Salah satu persoalan adalah distribusi logistik Pilpres yang terlambat, terutama di daerah Sumenep dan Sampang, Kepulauan Bawean, Gresik, dan Probolinggo. Dalam masa tenang yang perlu diantisipasi adalah adanya sabotase teror, ancaman, penculikan, isu SARA, dan kegiatan konvensional lainnya. Sedangkan dalam pelaksanan pemungutan suara, kemungkinan yang harus diantisipasi adalah terjadinya aksi unjuk rasa, sabotase, teror, politik uang, manipulasi, penggelembungan suara, intimidasi, dan pemaksaan.

Selama masa kampanye, tim pemenangan dari pasangan Prabowo Hatta terlihat cukup agresif menggempur kantong-kantong santri di hampir semua kabupaten di Jawa Timur. Mereka bergerilya sembari mendistribusikan tabloid Obor yang gencar melakukan kampanye negatif fitnah terhadap kubu Jokowi. Sedemikian rupa kampanye ini hingga menimbulkan reaksi dari tim pemenangan Jokowi-JK untuk membuat media tandingan sebagai reaksi atas pemberitaan miring atas sosok Jokowi. Dahlan Iskan dengan jaringan distribusi medianya yang menjangkau seluruh kabupaten di Jawa Timur merespon tabloid Obor dengan membuat tabloid Obor tandingan yang diberi nama Obor Islam untuk rahmatanlilalamin.

Meskipun demikian, situasi keamanan secara umum di Jawa Timur berlangsung kondusif. Meskipun masing-masing kubu saling mengerahkan kader-kader partai mereka yang menjadi Gubernur, wakil gubernur, walikota maupun bupati, situasi ini tidak menimbulkan konflik diantara mereka. Beberapa sengketa karena pemilu berhasil diselesaikan sesuai prosedur yang disediakan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Ketegangan sempat terjadi di Surabaya akibat tuduhan dari kubu pasangan Prabowo Hatta terhadap ketidaknetralan KPUD Jawa Timur. Tanggal 9 Juli 2014, Pimpinan partai Gerinda di Surabaya melakukan mobilisasi untuk melakukan aksi di depan kantor KPUD Jawa Timur sebagai reaksi atas hasil penghitungan rekapitulasi suara yang dianggap tidak profesional. Di dalam aksi ini sempat terjadi bentrok antara massa dengan pihak kepolisian. Beberapa orang yang turut dalam aksi mengalami luka memar akibat pemukulan, namun kendaraan watercanyon milik aparat juga mengalami kerusakan. Pihak kepolisian dituduh melakukan show of force secara berlebihan dengan mengerahkan sekitar 1500 personil, sementara jumlah aksi massa tidak lebih dari 500 orang. Pimpinan aksi massa menuduh keberpihakan pihak kepolisian terhadap calon nomer 2 karena pengerahan personil secara berlebih lebihan. Akan tetapi pihak Polda Jawa Timur mengakui bahwa pengerahan pasukan didasarkan atas surat ijin unjuk rasa yang memberitahukan rencana aksi massa yang diperkirakan dihadiri oleh sekitar lima ribu orang.

Sementara ketegangan di Jawa Timur mereda, muncul aksi massa yang lebih besar di Jakarta sebagai reaksi atas keputusan MK. Dalam peristiwa ini, bentrokan lebih massal terjadi antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian, beberapa massa aksi mengalami luka yang ditayangkan secara langsung oleh tvone.

Secara umum pelaksanaan Pilpres di Jawa Timur berlangsung aman dan kondusif. Meskipun demikian keterlibatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjadi bagian dari tim sukses masing masing calon sangat potensial menghilangkan unsur netralitas atas jabatan yang mereka miliki. Meskipun demikian, ketidaknetralan para pejabat ini tidak sampai menimbulkan konflik berarti.

g. Netralitas di Nusa Tenggara Timur

Kampanye netralitas di Nusa Tenggara Timur dimulai dengan pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya agar perbedaan pilihan tidak layak dijadikan pemicu konflik, tetapi justru harus dihormati sebagai bagian dari ekspresi pilihan dalam sebuah negara demokrasi.

Pernyataan tersebut menjadi tantangan tersendiri sebab Gubernur NTT merupakan Tim Pemenangan pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla. Gubernurjuga meminta agar pegawainegerisipilNTTtidakterlibat dalam politik praktis. Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-M. Jusuf Kalla NTT, Esthon Foenay mengkhawatirkan mobilisasi PNS yang akan dilaksanakan oleh pimpinan daerah.53

Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Achmad Yuliarto secara tegas menjamin netralitas prajurit di dalam jajarannya. Netralitas bagi TNl dalam pemilu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar. TNI diharuskan untuk mempertahankan 3 (tiga) faktor54, yaitu: menjamin kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI sehingga kedaulatan negara yang harus ditegakkan; keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga; dan keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjamin.

h.Netralitas di Kalimantan Barat

Komandan Kodim 1207 Kota Pontianak Evan B. Sirait memberikan jaminan bahwa prajurit TNI, Babinsa, dan Kodim dilarang terlibat dalam Pilpres karena posisi TNI pada pemilu adalah netral. Tidak pernah ada perintah dari atasan untuk melakukan keberpihakan terhadap salah satu calon. Oleh karena itu, apabila ditemukan prajurit atau Babinsa yang melakukan politik praktis, akan dijatuhkan sanksi bagi yang bersangkutan yang tentunya berimbas pada karier.

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis merupakan Tim Pemenangan pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan atas netralitas yang bersangkutan dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Hal tersebut terutama setelah pernyataan Gubernur Kalimantan Barat yang menyesalkan tindakan Bupati Ketapang yang akan bersikap netral meskipun diusung oleh PDI Perjuangan.55

Kepala Polda Kalimantan Barat Brigjen Arief Sulistyanto menyatakan bahwa Kepolisian hanya bertugas melakukan pengamanan rangkaian Pilpres. Dengan demikian aparat Kepolisian dilarang untuk berpihak dan harus menjaga netralitasnya.56 Pasukan yang diturunkan sebanyak 4.683 personel yang ditugaskan juga untuk mengamankan 12.195 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) kabupaten dan kota.

i.Netralitas di Sulawesi Selatan

Kepala Polda Sulawesi Selatan melalui Kepala bidang Humas menyatakan bahwa netralitas Kepolisian merupakan harga mati bagi Polri pada Pilpres 2014. Apabila ada oknum yang jelas mendukung salah satu pasangan, yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Panglima Kodam VII Wirabuana Mayien TNI Bachtiar menegaskan bahwa dirinya dan seluruh jajaran tetap akan menjaga netralitas dalam Pilpres 2014. TNI memang dilarang untuk berpolitik praktis demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Meskipun demikian, terjadi suatu peristiwa yang dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat, yaitu perintah Panglima Kodam VIl Wirabuana untuk meminta data C1 kepada KPU Sulawesi Selatan dengan alasan sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan stabilitas.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan basis pendukung pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla dan diperkirakan akan terjadi ketidaknetralan para pejabatnya dalam menghadapi Pilpres 2014 ini. Namun Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sulsel) memilih untuk bersikap netral pada Pilpres ini, walaupun keluarga besarnya adalah pendukungan pasangan nomor urut 2.57

j.Netralitas di Sulawesi Tengah

Permasalahan netralitas ini juga menjadi hal yang cukup signifikan di provinsi ini karena baik Gubernur Longki Djanggola maupun Wakil Gubernur Sudarto adalah Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa. Meskipun demikian, Gubernur Sulawesi

Tengah telah meminta agar seluruh masyarakat menghormati hasil KPU karena hasil tersebut diperoleh dari proses dan mekanisme yang demokratis. Meskipun dirinya adalah Ketua Partai Gerindra dan mendukung pasangan nomor urut 1, Gubernur berjanji untuk menempatkan diri demi kepentingan yang lebih besar.58

Salah satu tokoh agama di Kota Palu dan Rektor STAlN Dato Karama Palu Zainal Abidin mengajak agar masyarakat Palu tidak terjebak dalam berbagai perbedaan dan harus menyikapinya dengan bijak sehingga tidak ada saling menyalahkan atau mengkafirkan seseorang.59

k.Netralitas di Maluku

Gubernur Maluku Said Assegaf membantah adanya pengerahan PNS Pemerintah Provinsi Maluku untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 dan memberikan jaminan bahwa para PNS untuk bersikap netral serta diberi kebebasan memilih. Meskipun dirinya merupakan Ketua Tim Pemenanganan Pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa di Provinsi Maluku.

Gubernur telah mengirimkan surat kepada 9 (sembilan) Bupati dan 2 (dua) Walikota di Maluku untuk menjaga netralitas, ketidakberpihakan, dan bekerja optimal untuk mensukseskan pesta demokrasi Indonesia untuk menentukan pemimpin bangsa dan negara selama 5 (lima) tahun ke depan. Bahkan ia meminta semua pihak untuk melaporkan apabila memang menemukan indikasi keterlibatan PNS dalam pemenangan salah satu pasangan. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada Bawaslu, Panwas, TNI, ataupun Polri disertai dengan bukti yang kuat.60

Gubernur Maluku ini menyatakan bahwa ia dan Wakil Gubernur menggunakan seragam putih saat mendatangi TPS untuk menyalurkan hak politiknya adalah merupakan perwujudan dari suasana hati mereka yang bersih, terutama karena saat Pilpres tersebut dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan.61

Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi menyatakan bahwa situasi kondisi Maluku menjelang Pilpres dan ia menjamin situasi tersebut akan tetap terjaga pada hari-H dan pasca Pilpres. Pasukan TNI yang disiapkan untuk keperluan Pilpres ini sebanyak 1.600 personel dan ia memastikan aparatnya bersikap netral dan memegang teguh perintah tersebut.

Wakil Kepala Polda Maluku Kombes Pol Musa Ginting menyatakan bahwa Polda telah menyiapkan personelnya untuk mengamankan proses Pilpres dan menjamin aparat kepolisian tidak ada yang melakukan keberpihakan.

45 http://www.porosnews.com/dua-hari-jelang-pilpres-panglima-tni-pimpin-apel-siagaprajurit-kodam-jaya/

46 http://infobandung.co.id/jabar-siap-hadapi-pilpres-2014/

47 http://www.sorotnews.com/berita/view/tni-kerahkan-31-370-personel.7792.html#.U- ALf2O1824

48 http://www.jatengtime.com/2014/fokus/hadapi-pilpreskodim-0506-tangerang-gelarpasukan/#.U-APKWOI824

49 http://nasional.inilah.com/read/detail/2125284/tim-prabowo-hatta-pilpres-2014-harusdiulang#.U-PJsmOI824

50 http://www.antarajateng.com/detail/sejumlah-objek-vital-dijaga-hadapi-penetapan-kpu. html

51 http://www.rri.co.id/post/berita/80765/pemilu_2014/amankan_pilpres_polda_jateng_ siapkan_23_ribu_personel.html

52 http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/14/07/02/n82suwdjoko-suyanto-gelar-konpers-pengamanan-pilpres-2014http://www.republika.co.id/ berita/inpicture/nasional-inpicture/14/07/02/n82suw-djoko-suyanto-gelar-konperspengamanan-pilpres-2014

53 http://www.flobamora.net/berita/2268/2014-05-28/pns-di-ntt-diminta-netral-dalampilpres.html

54 https://id.berita.yahoo.com/gubernur-ntt-minta-jaga-kondisi-keamananpilpres-031757278.html

55 http://www.Ikbkalimantan.com/2014/06/cornelis-meradangsikap-netral-bupati.html

56 http://www.jpnn.com/read/2014/06/05/238526/Polda-Kalbar-Terjunkan-4.683-Personel- Amankan-Pilpres-

57 http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/31/keluarga-besar-gubernursulawesi-selatan-dukung-jokowi-jusuf-kalla

58 http://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-jamin-sulawesi-tengah-aman-saatpenetapan-pilpres.html

59 Ibid.

60 Jatmino Adhi Ramadhan, "Gubernur Maluku Bantah Ada Pengerahan PNS Pilih Prabowo - Hatta", http://m.merdeka.com/pemilu-2014/gubernur-maluku-bantah-ada-pengerahanpns-pilih-prabowo-hatta.html

I.Netralitas di Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga merupakan Ketua DPD Partai Demokrat di Papua menyatakan bahwa sikapnya netral dalam proses Pilpres 2014 ini. Menurutnya Partai Demokrat jelas merupakan partai yang netral dan tidak menentukan sikap untuk mendukung salah satu pasangan. Hal itu terutama karena pimpinan Partai Demokrat sendiri tidak menentukan dukungannya kepada pasangan calon tertentu. Kemudian sebagai Gubernur, ia juga menghimbau masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginannya. Enembe juga akan mempertimbangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai perhatian atas Papua.

PrajuritTNl dilarangikut dalam politik praktisyang merupakan keputusan final, netralitas TNI sudah bukan wacana yang bisa didiskusikan lagi. Permasalahan ini ditekankan oleh Panglima Kodam XVll/Cendrawasih agar tidak ada prajuritnya yang melakukan tindakan sebaliknya. Netralitas dalam Pilpres adalah harga mati bagi prajurit Kodam XVII/ Cendrawasih. Para prajurit di wilayah Papua diminta untuk melakukan temu cepat dan lapor cepat dengan manajemen teritorial kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan menanggulangi perlawanan rakyat dan kemampuan komunikasi sosial yang harus ditingkatkan.

Secara lengkap instruksi Pangdam XVIl/Cendrawasih dalam mengawal Pilpres 2014 iniadalah: pertama, netralitas TNI dalam Pilpres 2014 adalah final dan tidak perlu didiskusikan lagi, tapi untuk dilaksanakan seluruh prajurit Kodam XVIl/Cenderawasih; kedua, tidak ada prajurit Kodam XVIl/Cenderawasih yang tidak netral, ini adalah perintah yang tidak bisa di tawar lagi; ketiga, prajurit Kodam XVIl/Cenderawasih dilarang memberikan arahan kepada masyarakat tentang kontestan Capres dan Cawapres 2014; keempat, prajurit Kodam XVIl/Cenderawasih dilarang mendekati TPS yang dapat dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan citra TNI dalam Pilpres 2014, laksanakan pemantauan jika diperlukan berjarak 100 meter dari TPS sesuai dengan aturan yang berlaku; kelima, bila ada atasan yang memberikan petunjuk di luar ketentuan karena ada hubungan emosional harus berani mengatakan, "Saya netral dan dilarang untuk memihak salah satu kontestan"; keenam, untuk para Babinsa di jajaran Kodam XVIl/Cenderawasih, laksanakan tugas-tugas di lapangan yang sifatnya pendataan berkoordinasi dengan aparat kelurahan dan Babinkamtibmas (Polri) tentang data geografi demografi, dan kondisi sosial di lingkungan tanggung jawabnya masingmasing secara proporsional dan profesional.

Dalam mengamankan proses Pilpres 2014, Polda Papua menambah jumlah personel ke daerah yang dinilai rawan gangguan keamanan, terutama menjelang pemungutan suara. Sebanyak 2/3 kekuatan Polda yaitu sekitar 14.000 personel dibantu 2.400 anggota TNI dengan 7.200 personel dari pasukan cadangan ditugaskan mengamankan Pilpres 2014. Sejumlah daerah rawan menjadi perhatian utama, yaitu daerah perbatasan Papua dengan Papua Nugini di Skow-Wutung, Kabupaten Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Kabupaten Jayapura, khususnya daerah Lereh, Kabupaten Yapen, Sarmi, dan Mamberamo Raya.

m. Netralitas di Papua Barat

Isu yang keras datang dari Papua Barat adalah adanya gerakan sejumlah masyarakat yang menyatakan akan memboikot pelaksanaan Pilpres

2014. Namun Wakil Ketua DPRD Papua Barat Robert Nauw menyatakan bahwa isu tersebut sudah dapat diatasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan aparat keamanan. Isu ini sempat memanas karena adanya dugaan kelompok separatis yang menekan masyarakat untuk melakukan pemboikotan tersebut. Diakui oleh Nauw bahwa isu tersebut mencuat karena dilatarbelakangi adanya pemahaman bahwa pemilu tidak memiliki arti apapun bagi Papua Barat. Selain itu, dinyatakan bahwa telah ada jaminan keamanan Papua Barat dalam melaksanakan Pilpres dari pihak TNI dan polisi.

Netralitas aparatus negara menjadi kunci berhasil-tidaknya sebuah pemilu dan salah satu indikator penting untuk melihat kedewasaan demokrasi dalam satu negara. Pada Pilpres 2014 netralitas aparatus negara memilki catatan yang cukup serius. Catatan ini secara umum memang tidak serta-merta menunjukkan bahwa ada penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilki oleh aparatus negara tersebut untuk kepentingan politik pemilu secara langsung, namun ada beberapa tindakan di wilayah tertentu yang dapat diindikasikan sebagai bagian dari aktivitas yang mempengaruhi pemilih, yang akibatnya mencederai pemilu itu sendiri. Indikasi umum adanya potensi pelanggaran akibat ketidaknetralan adalah dengan pelibatan para pejabat negara, baik menteri mapun pejabat daerah (gubernur, bupati, dan walikota) sebagai tim sukses/tim kampanye, baik formal maupun informal.

Implikasi dari pelibatan para pejabat tersebut yang memang belum ada pelarangan, adalah potensi penggunaan fasilitas negara, penggunaan pengaruh jabatan, berkurangnya kewajiban jabatan yang diemban, dan potensi-potensi lain yang menjurus pada kecurangan.

Pola-pola yang berpotensi ketidaknetralan birokrasi antara lain terlihat pada adanya seruan atau surat edaran netralitas bagi PNS. Seruan ini secara normatif terlihat mendukung netralitas, namun bisa dibaca agar memilih sesuai dengan pilihan para pejabat tersebut.

Ancaman terhadap netralitas terjadi juga oleh aparat TNI. Ancaman terhadap netralitas ini terjadi dengan pola:

Pertama, oknum TNI melakukan tindakan pemetaan dukungan. Hal ini misalkan terjadi di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, DKl Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan TNI AD diketahui bahwa Koptu Rusfandi yang mendapat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas Bintara Pembina (Babinsa) tidak bermaksud mengarahkan warga berinisial AT (dan warga lain yang didatangi) untuk memilih salah satu capres pada Pilpres 2014. Akan tetapi, benar Koptu Rusfandi mendatangi warga di daerah tanggung jawab satuannya untuk mendata preferensi warga pada Pilpres 2014 dan perbuatan tersebut merupakan kesalahan.62

Pemetaan tersebut memang hanya terungkap di daerah Gambir, Jakarta dan tidak terlihat di daearah lain. Internal TNI telah menjatuhkan sanksi atas tindakan ini.63 Hal ini dikarenakan publik langsung memberi perhatian serius atas tindakan oknum TNI tersebut. Meskipun demikian, pemetaan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk merupakan tindakan di luar kewenangan dan dapat menimbulkan intimidasi, apalagi ditengarai mendorong pilihan pada kandidat tertentu.

Kedua, tindakan di luar kewenangan dan tindakan berlebihan. Tindakan di luar kewenangan dan tindakan berlebihan ini tercermin misalkan permintaan formulir C1 oleh Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar kepada KPU Sulawesi Selatan. Tindakan ini apapun alasannya merupakan tindakan di luar kewenangan dan bersifat berlebihan. Apalagi diketahui KPU Pusat mempublikasikan C1 yang disampaikan kepada publik.

Tindakan ini dapat dikatakan TNI telah mencampuri urusan politik dan bukan menjadi domain dari posisi dan kewenangan TNI. Netralitas ini juga terlihat pada penegakan hukum, khususnya oleh Kepolisian, dalam penanganan kasus tabloid Obor Rakyat. Pola ketidaknetralan polisi adalah lambatnya tindakan hukum, baik dalam konteks penghentian fitnah yang kental berbau SARA maupun tindakan proses hukum. Di samping pola lambat, ketidaknetralan juga terlihat dari pilihan hukum yang ditetapkan oleh polisi yang jauh dari substansi pokok aduan, dari siar kebencian menjadi administrasi penerbitan.

61 Ibid.

62 Republika, "TNI AD Hukum Danramil Gambir dan Babinsa Terkait Pilpres", 8 Juni 2014

63 Terhadap Kapten Inf. Saliman (NRP 572128), Komandan Rayon Militer Gambir, Kodim Jakarta Pusat dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit) dengan dihukum teguran serta penundaan pangkat selama 1 periode (1x 6 bulan). Sedangkan Koptu Rusfandi dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit) dengan menghukum selama 21 hari dan penundaan pangkat selama 3 periode (3 x 6 bulan).

III.1.5 PENGGUNAAN KELOMPOK SIPIL UNTUK PENGANCAMAN

Kepolisian RI dibantu dengan kehadiran TNI telah melakukan identifikasi dan mewaspadai sejumlah titik yang dinilai rawan dari ancaman keamanan, baik dilaksanakan oleh kelompok sipil maupun kelompok sipil bersenjata. Wilayah yang dinilai rawan (red zone) adalah Provinsi Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat.

Meskipun demikian kerawananyangterjadibervariasimodeldanlatarbelakangnya. Variasi tersebut misalnya terlihat pada kerawanan di Papua dibandingkan dengan daerah lainnya. Jika di Provinsi Papua kerawanan yang terjadi adalah penyerangan terhadap obyek vital dan/atau markas Kepolisian/tentara; di wilayah lainnya kerawanan terjadi akibat konflik antarpendukung karena ketegangan yang disebabkan perbedaan pandangan politik dalam Pilpres 2014.

a. Masa Sebelum Kampanye

Menjelang masa kampanye Pilpres 2014 yang dilaksanakan pada 13 Juni-5 Juli 2014, di berbagai wilayah Indonesia telah terjadi kasus kekerasan akibat adanya paham intoleransi. Kasus itu terjadi di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang menimbulkan kekhawatiran bahwa peristiwa-peristiwa tersebut dapat menjadi gangguan dalam pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia.

Pada 29 Mei 2014, menjelang Pilpres telah terjadi peristiwa intoleransi di Sleman. Peristiwa yang dimaksud adalah penyerangan terhadap umat Katolik yang sedang melakukan doa rosario di rumah Sahabat Relawan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla yang juga Direktur Galang Press, Julius Felicianus di Perum STIE YKPN, yang berlokasi di Dusun Tanjungsari, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada peristiwa ini juga terjadi tindakan kekerasan terhadap seorang wartawan Kompas TV bernama Michael Aryawan (Mika) sehingga yang bersangkutan terluka dan dirampas peralatan jurnalistiknya. Dalam peristiwa di atas, Polres Sleman telah menyita beberapa barang bukti seperti mandau, pedang pendek, samurai, dan batang kayu.

Namun kemudian Kepala Polri memberikan pernyataan yang dinilaitidak simpatik dalam peristiwa penyerangan ini, yaitu bahwa pengoperasian rumah pribadi menjadi tempat ibadah harus mempunyai izin. Imbasnya peristiwa intoleransi lainnya yang terjadi di rumah pemuka agama Niko Lomboan di Dusun Pangukan, Kecamatan Triadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dianggap merupakan akibat dari penggunaan rumah pribadi sebagai tempat ibadah rutin oleh jemaah yang bersangkutan. Bahkan Kepala Polri meminta masyarakat secara aktif agar mengontrol penggunaan rumah pribadi sebagai tempat ibadah rutin.64

Meskipun demikian, dalam pemantauan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut, tidak ditemukan korelasi secara langsung antara peristiwa tersebut dengan kegiatan Pilpres 2014. Peristiwa tersebut lebih pada persoalan kebebasan beragama dan intoleransi semata-mata. Informasi tersebut didasarkan pada keterangan pelaku, masyarakat sekitar, dan pemerintahan Kabupaten Sleman dan Kepolisian Sleman.

b. Masa Kampanye

Masa kampanye Pilpres 2014 dimulai 13 Juni-5 Juli 2014 di mana berbagai kegiatan kampanye dari masing-masing pasangan dilaksanakan dengan baik. Namun terdapat sejumlah peristiwa yang dinilai dapat merusak demokrasi Indonesia, yakni:

1. Jawa Tengah

Terhadap Pendukung Pasangan Nomor Urut 2

Dugaan adanya intimidasi pada Ketua DPC wilayah Kedu. Peristiwa tersebut terjadi pada 2 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, pelaku mengikat penjaga rumah, masuk ke dalam rumah, menggedor-gedor salah satu pintu kamar, menyuruh penghuninya keluar. Namun Saudara Indra dapat menghubungi Kepolisian setempat sehingga kelompok penyerang tak dikenal ini segera meninggalkan lokasi. Polisi memperkirakan bahwa kedatangan kelompok ini merupakan teror terhadap Saudara Indra akibat terlalu bersemangat menudukung pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-M. Jusuf Kalla.65

64 http://www.tribunnews.com/tribunners/2014/06/09/intoleransi-dan-isu-sara-marakbisa-ganggu-pilpres-2014

2. Yogyakarta

Terhadap Pasangan Nomor Urut 1

Pada 2 Juli 2014 telah terjadi penyerangan terhadap kantor TV One yang dilakukan oleh massa PDl-P diYogyakarta. Aksitersebut disertai dengan vandalisme dengan mencoret kantor tersebut dengan kata-kata yang kasar. Penyerangan ini diduga terjadi karena massa PDI-P tersebut tidak menerima pemberitaan TV One yang menyatakan bahwa PDIP adalah komunis di dalam sebuah program talkshow

3. DKI Jakarta

Terhadap Pasangan Nomor Urut 1

Pada 2 Juli 2014 juga terjadi peristiwa penyerangan terhadap kantor TV One yang dilakukan oleh massa PDI-P di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Aksi tersebut disertai aksi vandalisme dengan mencoret kantor tersebut dengan kata-kata yang kasar. Penyerangan ini diduga terjadi karena massa PDl-P tersebut tidak menerima pemberitaan TVOne yang menyatakan bahwa PDI-P adalah komunis di dalam sebuah program talkshow.

C. Masa Tenang

Debat Capres-Cawapres pada 5 Juli 2014 menutup masa kampanye. Pada 6 Juli 2014 ditetapkan masa tenang sampai dengan 8 Juli 2014. Oleh karena itu segala segala bentuk kampanye harus dihentikan dan segala atribut dibersihkan dari seluruh wilayah yang selama ini dipakai sebagai forum kampanye atau tempat memasang atribut.

Jaleswari Pramodhawardani, pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berpendapat bahwa apa saja dapat terjadi selama minggu tenang menjelang hari pemilihan, misalnya politik uang (money politic), kampanye negatif (negative campaign), intimidasi, atau bahkan mobilisasi aparat keamanan.66 Meski demikian, Panglima TNI telah mengeluarkan jaminan bahwa TNI akan melakukan perlindungan keamanan selama proses Pilpres dan akan melaksanakan proses hukum terhadap kecurangan yang ditemukan. Jaminan ini harus menjadigaransi bagi publik untuk dijamin keamanannya apabila masyarakat melaporkan kecurangan yang melibatkan personel TNl yang aktif selama pemilihan.

65 Anton Sudibro, "Politik Uang dan Intimidasi Mulai Serang Jateng", 2014 diakses melalui http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/02/208017/Politik- Uang-dan-Intimidasi-Pilpres-Mulai-Serang-Jateng

1. Wilayah Papua

Di tengah masa tenang setelah tahapan kampanye, telah terjadi ancaman yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional (TPN)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang akan melakukan penyerangan sejumlah pos aparat kepolisian di dalam kota Pegunungan Tengah Papua.6 Panglima Divisi VIl Lapago OPM Erimbo Enden Wanimbo68 menyatakan bahwa ancaman tersebut sebagai salah satu aksi pemboikotan Pilpres Indonesia pada 2014. Penyerangan yang direncanakan tersebut akan dilaksanakan terhadap sejumlah obyek vital dan markas aparat keamanan.

Ancaman tersebut dilakukan dengan maksud menuntut kemerdekaan Papua dengan alasan selama ini Pemerintah Indonesia tidak memberikan kesempatan bagi Papua untuk berkembang, dugaan adanya pelanggaran HAM masa lalu, serta pengambilalihan lahan dan hutan Papua untuk pembangunan.

Panglima Kodam XVIl/Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan gangguan keamanan NKRI, tentara akan menumpas pihak-pihak yang diduga mengangkat senjata terhadap NKRI. la menyatakan bahwa telah menetapkan status keamanan Papua menjadi Siaga I dan ribuan personel TNI akan digeser ke sejumlah titik rawan di Papua, yaitu sebanyak 9 (sembilan) satuan cadangan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 7.200 personel.

66 Hadriani P, "Jaleswari: Ada Intimidasi TNI Selama Masa Tenang", dapat diakses melalui http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/08/269591253/Jaleswari-Ada-Intimidasi-TNI- Selama Masa-Tenang

67 http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2073947/ancaman-mengoyak-pilpres

68 Erimbo adalah salah satu dari 3 (tiga) penguasa tentara Papua Merdeka di Pegunungan Tengah. Yang lainnya adalah Purom Wenda dan Goliath Tabuni. Erimbo menyatakan bahwa ia pejuang muda yang memiliki ratusan prajurit di daerah Pirime sampai Bolakme, dan tentaranya memegang senjata otomatis serta diduga kerap menggganggu sejumlah pos militer. Aksi terbesar pasukan Erimbo adalah pada 27 November 2012 dengan menyerang Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya yang menewaskan 3 orang polisi (Kapolsek Pirime Rolfi Takubessy, Brigadir Jefri Rumkorem, dan Brigadir Satu Daniel Makuker).

2. Wilayah Yogyakarta

Komandan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta Brigjen TNI MS Fadhillah juga menyatakan Kota Yogyakarta dinyatakan berstatus Siaga I. Pernyataan itu diikuti dengan penempatan 4.500 personel menjelang, saat, serta setelah 9 Juli 2014. Kesiagaan tersebut dilakukan dengan melaksanakan patroli rutin yang menggunakan kendaraan tempur bersenjata lengkap di seluruh wilayah Korem. Penerapan situasi ini dianggap tidak berlebihan karena diputuskan berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi sebelum masa minggu tenang.69

TNI berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menjaga keamanan Yogyakarta. Keamanan yang dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya bentrokan antarpendukung atau masuknya pihak ketiga yang merusak suasana yang sudah kondusif.

Sebelumnya telah terjadi sejumlah penyerangan oleh kelompok sipil terhadap kelompok sipil lainnya. Keberpihakan Amien Rais terhadap pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa dapat menimbulkan keresahan, apalagi dengan pernyataan yang bersangkutan bahwa Pilpres 2014 disamakan dengan Perang Badar. Pernyataan Amien Rais tersebut dapat membakar emosi pihak tertentu dan memang dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang provokatif sehingga dikhawatirkan menimbulkan bibit radikalisme yang mengancam keamanan Pilpres 2014.

69 http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2073947/ancaman-mengoyak-pilpres

3. Sumatera Selatan

Terhadap Pasangan Nomor Urut 2

Telah terjadi perusakan gambar pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-M. Jusuf Kalla selama masa tenang antara 5-8 Juli 2014. Peristiwa perusakan tersebut dilakukan oleh orang yang tak dikenal, akan tetapi diduga oleh Kesbangpol dan Linmas Pemerintah Kota Palembang. Terjadi perbedaan pandangan, bahwa apakah di masa tenang foto pasangan capres dan cawapres dapat tetap dipasang di masing-masing kantor pemenangan. Menindaklanjuti perkara tersebut, telah dilakukan proses mediasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada 22 Juli 2014, akan tetapi belum ada kesepakatan hasilnya.

d. Hari Pemilihan 9 Juli 2014

Adanya sejumlah organisasi nonpemerintah yang meminta agar pihak keamanan segera melakukan pengamanan pada sejumlah titik wilayah yang dianggap rawan pada intimidasi. KontraS menyatakan adanya data yang masuk bahwa petugas pemungutan suara di sejumlah tempat diintimidasi oleh kepala daerah. Peristiwa ini biasanya terjadi di tingkat kelurahan.70

Tim advokat pemenangan pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla telah melaporkan kepada Bawaslu terkait tindakan intimidasi pada 9 Juli 2014 di Sampang, Jawa Timur. Tindakan intimidasi dilakukan dengan cara penghalang-halangan bagi pemilih yang akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-M. Jusuf Kalla.71 e. Pasca Hari Pemilihan

Pelaksanaan Pilpres 2014 secara umum berlangsung tenang, akan tetapi di beberapa tempat ternyata masih terjadi gangguan keamanan, di antaranya di Jawa Timur, Bali, dan DKI Jakarta.

Setelah 9 Juli 2014, ratusan pendukung pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa melakukan unjuk rasa di Jawa Timur. Aksi tersebut dilakukan karena KPU Jawa Timur dianggap tidak bekerja dengan profesional karena terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun massa tidak dapat mendekati KPU Jatim karena Kepolisian telah menutup akses masuk. Massa pun hanya dapat berkumpul dalam jarak 500 meter dari gedung KPU Jatim.72

Pada 6 Agustus 2014, massa pendukung pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa yang tegabung dalam Relawan Merah Putih dan Garda Bali mengepung kantor KPU Bali. Aksi ini dipimpin oleh Sekretaris Partai Gerindra Bali Wayan Wiradmaja. Namun mereka tertahan di luar pintu gerbang kantor KPU Bali karena tidak diizinkan masuk ke halaman kantor tersebut. Massa ini diterima oleh Kasi Humas dan Informasi KPU Bali Nengah Sudiarta. Massa membentangkan spanduk, antara lain bertuliskan "Gerakan Rakyat Berdaulat Tolak Pemilu Curang" dan "Tolak Hasil Pilpres yang Penuh Kecurangan".

Pada 8 Agustus 2014, pendukung pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa telah melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi di Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilakukan saat berlangsung persidangan atas gugatan pasangan urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa. Dalam aksi tersebut, Ketua Gerakan Muslim Indonesia Raya, sayap Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan KPU telah mendzalimi pasangan nomor urut 1 karena KPU tidak mempedulikan tuntutan pemilihan ulang. Koordinator lapangan aksi Saudara Akbar Husein mengancam akan menculik Ketua KPU Husni Kamil Manik di mana ancaman itu disetujui oleh para peserta unjuk rasa tersebut.73

70 http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/11/264278/dugaan-intimidasi-pilpreskontras-datangi-kpu-hari-ini

71 Menurut Fernando Silalahi selaku juru bicara Tim Advokat Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta.

72 http://surabaya.okezone.com/read/2014/08/06/519/1020621/massa-pendukungprabowo-hatta-kepung-kpu-jatim

73 Muhammad, Muhyiddin, "Koordinator Demo Pro - Prabowo Ancam Culik Ketua KPU",

Pengancaman terhadap Pers

Banyaknya media massa (cetak, televisi, dan online)yang menjadipartisan dan/atau memiliki kecenderungan untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 menjadi salah satu pemicu banyaknya tindakan intimidasi yang dialami oleh industri pers.

Aksi vandalisme di kantor TV One Biro Yogyakarta. pemilumetronews.com

Beberapa peristiwa terjadi, baik yang langsung ditujukan kepada wartawan (jurnalis) yang melakukan peliputan ataupun dilakukan dengan model ancaman menebarkan ketakutan ke kantor media massa yang bersangkutan. Beberapa peristiwa yang menonjol terjadi di Yogyakarta dengan indikasi:

a. Adanya penyerangan dan pelemparan bom molotov ke kantor TV One di Yogyakarta (dan juga DKI Jakarta) yang diduga dilakukan oleh kader dan simpatisan PDI-P. Alasan tindakan tersebut adalah ketidakpusan terhadap pemberitaan mengenai partai yang dianggap sebagai bagian dari PKI.74

b. Tindakan intimidasi terhadap sejumlah reporter terjadi pada Selasa, 1 Juli 2014 ketika akan dilakukan peliputan kunjungan Prabowo Subianto di Keraton Yogyakarta. Wartawan Kompas, Tempo,

Harian Jogya, Metro TV, dan juru foto dari Kompas dipertanyakan kehadirannya oleh Saudara Doni selaku humas acara dimaksud. Secara langsung panitia mempertanyakan keberpihakan mediamedia tersebut, menyampaikan kekecewaan terhadap sejumlah media massa yang selalu menyerang Prabowo Subianto, meminta hasil terbitan 10 (sepuluh) hari terakhir, dan menolak untuk memberikan tanda pengenal (ID card) untuk wartawan lokal dengan alasan sudah membawa wartawan langsung dari kantor pusat media massa di Jakarta.

Pilpres 2014 memiliki berbagai realitas. Di samping fakta-fakta yang positif seperti peningkatan partisipasi positif, juga terdapat fakta negatif seperti tindakan ancaman. Tindakan anacaman ini dilakukan oleh berbagai pihak, bahkan di beberapa tempat telah menjadi tindakan kekerasan.

Pola-pola yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2014 adalah sebagai berikut:

Pertama, provokasi terbuka. Provokasi terbuka ini terjadi, baik langsung maupun tidak langsung. Provokasi langsung dilakukan dengan cara menunjuk satu kelompok tertentu secara langsung. Sedangkan provokasi tidak langsung dilakukan dengan cara simbolisme yang memang bertujuan untuk provokasi. Salah satu contoh yang paling menonjol dalam konteks ini adalah pernyataan Amin Rais sebagai pendukung pasangan nomor urut 1, yang mengatakan Perang Badar untuk Pilpres 2014.

Penggunaan kata "perang" untuk proses politik yang demokratis secara terbuka merupakan tindakan provokasi. Apalagi pilihan istilah Perang Badar, yang salah satu pemaknaan dengan pilihan sejarah perang agama ini dapat dipandang dalam konteks pemilu sebagai perang suci dan lawannya adalah "sesuatu yang tidak diterima agama". Hal ini kontraproduktif dengan semangat pemilu yang mendudukkan masing masing pihak sebagai pihak yang setara dan sama.

Kedua, ancaman kekerasan fisik, vandalisme, sampai tindakan kekerasan. Tindakan ini terjadi di beberapa daerah dan dengan berbagai latar belakang masalah. Contohnya di daerah Kedu terjadi tindakan kekerasan di rumah Ketua DPC partai pendukung calon nomor urut 2. Juga terjadi vandalisme di Yogyakarta terhadap kantor TV One akibat pemberitaannya, sampai ancaman kekerasan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Tindakan-tindakan di atas sangat disayangkan. Bagaimanapun proses politik dengan berbagai dinamikanya seharusnya disikapi dengan caracara damai dan proses yang bisa diterima oleh hukum dan hak asasi manusia.

dapat diakses melalui http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/08/08/269598144/ Koordinator-Demo-Pro-Prabowo-Ancam-Culik-Ketua-KPU

74 Bahwa sampai saat ini MPR belum mencabut TAP MPRS XXV/1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernjataan Sebagai Organisasi Terlarang, Diseluruh Wilajah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjebarkan Atau Mengembangkan Paham Atau Adjaran Komunis/Marxisme- Leninisme. Upaya pencabutan dalam masa pemerintahan Abdurahman Wahid pada 2003 kandas seiring dengan lengsernya kekuasaannya sebagai Presiden.

III.1.6 KAMPANYE NEGATIF FAKTUAL DAN KAMPANYE NEGATIF FITNAH

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Dalam proses kampanye setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) kondisi, yaitu kampanye negatif fitnah yang seluruh materi muatan kampanye bukan merupakanfaktayangsebenarnya darimasing-masingpasangancalon, biasanya terkait dengan fitnah, rumor dan lain sebagainya. Sedangkan kampanya negatif faktual adalah kondisi, situasi, peristiwa, atau fakta yang sebenarnya dari pasangan calon, meskipun fakta tersebut merugikan kredibilitas calon.

Serangan dengan menggunakan upaya negative campaign pada saat Pilpres 2014 ini merupakan tindakan yang telah terjadi berulang-ulang. Serangan yang dilancarkan terbuka terhadap masing-masing pasangan dilakukan dari berbagai sisi, khususnya menyangkut pribadi capres, bahkan di wilayah yang paling pribadi sekalipun.

Terhadap Pasangan Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa

Selama masa sebelum, saat, dan pascakampanye dan hari pemilihan dinyatakan banyak hal yang dinyatakan sebagai fitnah atau negative campaign bagi pasangan ini, antara lain yaitu:

1) Prabowo Subianto merupakan orang yang memiliki kepribadian emosional. Dalam pandangan psikologi Prabowo Subianto adalah orang yang sedikit bekerja dan banyak bicara. Sifat tersebut sangat berbeda dengan kepribadian Joko Widodo yang rasional dan sedikit bicara banyak bekerja.

2) Prabowo Subianto diisukan memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Yordania. Jadi nasionalismenya justru diragukan.

3) Prabowo dipermasalahkan tentang status pernikahannya dengan Titiek Soeharto dan juga terjadi olok-olok atas kondisi alat kelaminnya.

4) Prabowo Subianto merupakan salah satu pengusaha yang memiliki kekayaan berlimpah, demikian dengan hutangnya juga sangat banyak. Kondisi tersebut juga terjadi dengan elite-elite partai pendukungnya.

JOKOWI Prabowo Aburizal Bakrie ASET/KEKAYAAN ASET/KEKAYAAN ASET/KEKAYAAN 27,9 milyar 2.01 Trilliun 2.3 Trilliun Hutang 0 Hutang 4.4 Trilliun Hutang 14.01 Trilliun

Kampanye faktual terhadap Prabowo Subianto tidak terlalu banyak. Paling menonjol adalah sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada 1998-1999. Hal tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap saksi-saksi dan korban atas peristiwa tersebut's serta pertimbangan pemberhentian oleh TNI.

Terhadap Pasangan Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla

Selama masa-masa Pilpres 2014, berbagai isu dan informasi yang dapat dikategorikan sebagai kampanye negatif fitnah terhadap pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla terjadi berkali-kali. Peristiwaperistiwa tersebut antara lain sebagaimana yang disebutkan di bawah ini.

1) Joko Widodo diisukan beragama Kristen76 dan huruf H di depan nama bukan Haji melainkan Hebertus.

2) Joko Widodo diisukan memiliki etnis Tionghoa7 dan memiliki nama Oey Hong Liong.

3) Joko Widodo juga diisukan telah meninggal dunia dan informasi tersebut tersebar luas di media massa.

75 Saudara Prabowo Subianto telah dipanggil secara patut ke Komnas HAM, akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

Rest In Peace

Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Minggu, 4 Mei 2014 pukul 15:30 WIB, suami, ayah dan capres kami tercinta satu-satunya:

萊金黄

Ir. Herbertus Joko Widodo ( Oey Hong Liong) Dalam usia 53 tahun

Jenazah akan disemayamkan di kantor PDIP Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan akan dikremasi pada hari Selasa. 6 Mei 2014 Kami yang mengasihi: Istri: Iriana Widodo

Turut berduka cita: Megawati Soekarno Putri beserta segenap staff, kader dan Tim Sukses Capres 2014

Beserta segenap Famili

4) Joko Widodo merupakan calon presiden boneka yang akan dikendalikan oleh orang-orang yang di belakangnya, misalnya oleh Megawati Sukarnoputri.

5) Joko Widodo juga disebut sebagai antek komunis dan zionis. Informasi tersebut beredar luas di berbagai media, khususnya online.

6) Kampanye negatif fitnah melalui tabloid Obor Rakyat.78 Kampanye negatif yang disiarkan terhadap Joko Widodo semakin menguat ketika tabloid Obor Rakyat memuat informasi yang substansinya berisi hujatan dan berita tidak benar tentang Joko Widodo (sebagaimana angka 1-5 di atas). Tabloid ini diedarkan di masjidmasjid dan pesantren di Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU).

Kampanye negatif faktual terhadap Joko Widodo adalah mengenai tindakan dirinya yang meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta, meskipun ia baru menjabat selama 1,5 tahun sehingga dinilai tidak amanah. Meskipun demikian narasi yang ditampilkan disamakan dengan sosok Pinokio yang hidungnya memanjang apabila berbohong.

Laporan ini membagi kampanye dalam dua kategori. Pertama adalah kampanye negatif faktual, artinya berdasarkan fakta dan/atau pengetahuan umum yang diyakini publik, walaupun hal tersebut bersifat menyerang kandidat lain. Serta kampanye negatif fitnah yang basisnya adalah fitnah, kebohongan, dan berbagai hal yang tidak dapat dibuktikan secara nyata.

CAPRE OBOR CAPI TM CALEG NON MUSLM UNTUK KURSIDPR

OBORRVKYAT CAPRES BONEKA 4CALEG NON MUSLIM BU BU, * BLOM JADI UNTUK KURSI DPR PRESIDEN UDAH

Sumber www.indonesia-2014.com

Pemilu Presiden 2014 diwarnai oleh kampanye negatif fitnah dan siar kebencian yang cukup masif dan sistematis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya, isu yang muncul hanyaJawa-luar Jawa, militer-nonmiliter, dan antek asing. Dalam Pilpres 2014, warna isu lebih banyak, variatif, dan lebih keji; misalkan dengan menyebut calon sebagai kandidat boneka, fitnah SARA, sampai berita kematian.

Pola-pola untuk kampanye negatif fitnah dan siar kebencian lebih sistematif, masif, dan bertujuan destruktif tersebut dapat dilihat dengan pola sebagai berikut:

a.Isu berbasis fitnah

Isu berbasis fitnah ini terkait dengan sikap politik dan pandangan politik, misalkan menjadi antek asing dan tidak independen. Tidak saja menyerang pandangan politik dan ide-ide politik, namun sampai simbolisasi dengan bentuk fisik.

Kondisi ini sangat meprihatinkan, kebebasan untuk memiliki pandangan politik, ide politik, dan sikap politik, tidak serta-merta membolehkan atas nama kebebasan tersebut untuk menyerang secara fisik dangan basis data yang tidak akurat/fitnah. Serangan fitnah terhadap fisik juga terjadi sampai pada pemberitaan kematian.

b. Isu agama dan rasisme komoditas utama

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, Pilpres 2014 menjadi pemilu dengan catatan siar kebencian berbasis agama dan rasial yang paling tinggi. Hal ini terjadi tidak hanya varian isu yang beragam, namun penggunaan media penyebarannya juga variatif sesuai target dan tujuan yang jelas serta terarah.

Beberapa isu yang muncul antara lain adalah tudingan bukan penganut agama Islam, Kristenisasi, antek Yahudi, keturunan China, dan perusak agama. Isu-isu ini tidak hanya menjadikan kandidat sebagai target namun juga memberi efek segregasi, permusuhan, dan potensial melahirkan kekerasan. Isu berbasis agama dan rasial ini menjadi isu yang dominan pada Pilpres 2014.

c. Sistematis

Kampanye negatif fitnah dan siar kebencian dilakukan secara sitematis, terstruktur, dan dengan target yang spesifik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta, di antaranya adanya sinergi antara kampanye langsung, sosial media, media mainstream, dan selebaran yang disebarkan pada target-target tertentu. Hal ini dapat dilihat dari tabloid Obor Rakyat yang disebar di pondok pesantren, yang juga subtansinya ditopang oleh media sosial, media web yang menamakan dirinya VOA Islam, sampai media cyber dari partai pendukung.

d. Pembiaran

Kampanye negatif fitnah, khususnya siar kebencian yang berbasis agama dan rasial, terjadi sangat terbuka sehingga mudah untuk membuktikan bahwa kampanye tersebut adalah fitnah dan melanggar ketentuan hukum yang ada, baik hukum pidana maupun hukum HAM. Contoh tuduhan sebagai bukan pemeluk agama Islam dan keturunan China sangat terbuka dan mudah untuk dipatahkan.

Namun atas kondisi tersebut tidak ada upaya penghentian dan penegakan hukum yang cepat dan tepat. Dengan demikian, dapat dinilai adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi dan Bawaslu. Polisi yang memilki mandat menjaga ketertiban dan keamanan publik tidak segera menghentikan perbuatan tersebut. Apalagi sebagai aparat penegak hukum mereka lambat bertindak dan sampai saat tulisan ini dibuat, Kepolisian masih menggunakan hukum yang salah dalam melakukan penegakan hukum, yakni bukan berbasis pada Pasal 156 dan Pasal 310 KUHP, namun dengan UU Pers yang mempersoalkan administrasi.

www.solopos.com (JIBI/Solopos/dok)

Kampanye negatif fitnah dan siar kebencian tersebut secara dominan dan masif ditujukan untuk kandidat nomor urut 2. Sedangkan untuk kandidat nomor urut 1, hanya terkait soal kewarganegaraan.

Sedangkan untuk kampanye negatif faktual, isunya tidak terlampau variatif, misalkan isu orang tidak bertanggung jawab karena belum menyelesaikan masa tugasnya namun sudah meninggalkan tugasnya. Hal itu dituduhkan kepada kandidat nomor urut 2 karena meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, walaupun belum genap 5 (lima) tahun.

Isu lain adalah terkait persoalan pelanggaran HAM, khususnya penculikan aktivis 1998 yang dituduhkan kepada kandidat nomor urut 1. Pengetahuan secara publik berdasarkan logika hukum yang sah, kandidat nomor urut 1 (Prabowo Subianto) adalah Komandan Kopassus ketika terjadi penculikan yang melibatkan Tim Mawar dari Kopassus. Dalam logika hukum dan HAM ada prinsip pertanggungjawaban komando sehingga wajar jika Prabowo Subianto dikaitkan dengan isu penculikan tersebut. Bahkan dalam proses kampanye terungkap bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari ABRI karena terkait peristiwa penculikan tersebut oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

76 Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah menegaskan kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya

77 Ibid

78 Sumber berita dan foto dari http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3262919_4202. html

III.1.7 PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA DAN PERSELISIHAN PEMILU SERTA PENANGANANNYA

Intensitas dan dinamika yang cukup menegangkan selama proses penyelenggaraan Pilpres 2014 telah menimbulkan berbagai persoalan dan tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KUHP, UU Penyiaran, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, serta berbagai aturan lainnya yang bersifat sektoral.

Secara umum penegakan hukum dalam konteks administrasi kepemiluan berjalan cukup baik. Hanya catatan dalam proses Pilpres 2014 adalah pidana pemilu dan pidana umum yang terkait pemilu itu sendiri. Salah satu contoh adalah penegakan hukum dalam kampanye negatif fitnah dan siar kebencian. Polisi dapat dinilai gagal dalam konteks ini, membiarkan kebencian merajalela dan penegakan hukumnya tidak tepat sasaran.

Anggota Komnas HAM melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

A. PENANGANAN OLEH BAWASLU

Selama proses penyelenggaraan Pilpres 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki mandat untuk memproses dugaan pelangggaran pemilu telah menerima dan memeriksa 6 (enam) laporan, yaitu:

1.LaporanyangdiregisterdalamperkaraNomor001/LP/PILPRES/VI/2014 tertanggal 22 Mei 2014 dengan pelapor Saudara Habiburokhman. Pelapor melaporkan tindakan relawan Joko Widodo-M. Jusuf Kallayang diduga melakukan pelanggaran pemilu berupa pembuatan spanduk kampanye negatif (black campaign) pada tahapan pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu RI, substansi yang dilaporkan tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan pelanggaran UU Pemilu sehingga kasusnya dihentikan.

2. Pelaporan oleh Saudara Habiburohkman juga ditujukan kepada pemilik akun twitter @PartaiSocmed yang diduga melakukan kampanye negatif atas calon Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut diregister dalam perkara Nomor 002/LP /PILPRES/VI/2014 tertanggal 24 Mei 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu RI, dinilai bahwa materi yang dilaporkan belum memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Bawaslu menetapkan bahwa perkara tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya dan dihentikan.

3. Laporan yang diregister dalam perkara Nomor 003/LP/PILPRES/ VII/2014 tertanggal 2 Juni 2014 terkait dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Joko Widodo pada saat acara pengambilan dan penetapan nomor urut dan penggunaan fasilitas negara pada saat yang sama. Laporan tersebut disampaikan oleh Sdr. Habiburohkman.

4. Laporan yang merupakan inisiatif oleh Bawaslu RI berkenaan dengan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan melalui stasiun Trans TV dan Trans 7. Perkara dimaksud diregister dengan nomor 004/LP/PILPRES/VI/ 2014 tertanggal 2 Juni 2014.

5. Laporan dalam register perkara Nomor 005/LP/PILPRES/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan inisitaif Bawaslu RI. Dalam perkara tersebut terdapat 3 (tiga) aduan, yaitu: pertama, dugaan pelanggaran pemilu berupa pemaparan visi misi pasangan nomor urut 1 kepada Pengurus Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya pada 1 Juni 2014 yang disiarkan oleh TV One; kedua, kehadiran Ikrar Nusa Bakti yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dalam acara pengambilan dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014-2019; ketiga, keterlibatan Ali Masykur Musa (anggota BPK RI) sebagi Tim Pemenangan pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa.

6. Laporan yang disampaikan oleh Sirra Prayuna selaku tim kuasa hukum pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap Setyardi Budiono (Pimpres tabloid Obor Rakyat) terkait dugaan pelanggaran pemilu karena telah melakukan penistaan yang bertentangan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon/pasangan calon yang lain, dan mengganggu ketertiban umum.

BADANPENGAWASPEMILIHANUMUM REPUBLIKINDONESIA

Koordinasi Komnas HAM dengan Bawaslu Rl dalam persiapan pemantauan Pilpres 2014

Bahwa terhadap beberapa laporan tersebut di atas, publik tidak mengetahui sejauh mana penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu. Mengingat bahwa perbuatan pelanggaran pemilu juga berdimensi pidana, seharusnya seluruhnya diselesaikan dan ditindaklanjuti apakah memenuhi persyaratan atau unsur-unsur yang dituduhkan. Jika tidak memenuhi unsur, demi alasan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jo. Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; kasus tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya. Demikian halnya jika memenuhi unsur, kasus itu harus segera dilimpahkan ke Kepolisian untuk diproses penyidikannya agar dapat disidangkan di pengadilan.

B. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)

Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Pilpres 2014 yang disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 15 (lima belas) pengaduan, namun yang memenuhi syarat untuk disidangkan adalah 14 (empat belas) pengaduan.

Koordinasi Komnas HAM dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam persiapan Pilpres 2014

Sidang pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dimulai pada Jumat, 8 Agustus 2014 dan putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu dibacakan DKPP berbarengan dengan putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu pada 21 atau 22 Agustus 2014. Hal itu dilakukan agar putusan masingmasing tidak saling mempengaruhi.

Perkara-perkara yang disidangkan oleh DKPP sebagian besar merupakan aduan dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa terhadap Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Berikut adalah 14 (empat belas) perkara pelanggaran Pilpres yang diadukan ke DKPP beserta proses yang sedang disidangkan oleh DKPP:

Tabel 3.5

Pelanggaran Pilpres yang Diadukan ke DKPP

No1
PengaduSigop M. Tambunan, Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik
TeraduKetua Bawaslu Muhamad
RegistrasiNo. 247/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraPada Jumat, 6 Juni 2014, pengadu memeriksa situs www.kpu.go.id, menemukan konten data yang dinilainya tidak benar menyangkut Form Model BB-4 PPWP Daftar Riwayat Hidup Capres Prabowo Subianto, pada huruf D, dan dinilai melanggar Pasal 208 UU No. 42 Tahun 2008, oleh karena setelah Pengadu juga menemukan bukti Putusan MA No. 310 K/
KeteranganPutusan DKPP: Merehabilitasinama baik Teradu atas nama Dr. Muhammad, S.I.P, M.Si, sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia
No2
PengaduAhmad Sulhy
TeraduKPU Prov DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta
RegistrasiTimur No. 249/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraBahwa Bawaslu RI dinilai pengadu tidak menindaklanjuti laporan pengadu karena dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Sebagai bakal calon presiden Joko Widodo yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta seharusnya meminta izin kepada Presiden, namun faktanya pengajuan izin dilakukan/diajukan pada 13 Mei 2014 pukul 16.00 WIB dan mendaftar ke KPU pada 19 Mei 2014 pukul 15.00 WIB. Hal ini dinilai pengadu bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 2008 Pasal 7, ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2009 yang berbunyi surat permintaan izin gubernur/wakil gubernur bupati/ wakil bupati walikota/ wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
KeteranganPutusan DKPP: Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V
No3
PengaduIr. Tonin Tachta Singarimbun dan Dr. Eggi Sudjana
TeraduKetua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu
RegistrasiNo. 248/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraBahwa Bawaslu RI dinilai pengadu tidak menindaklanjuti laporan pengadu karena dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Sebagai bakal calon presiden Joko Widodo yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta seharusnya meminta izin kepada Presiden, namun faktanya pengajuan izin dilakukan/diajukan pada 13 Mei 2014 pukul 16.00 WIB dan mendaftar ke KPU pada 19 Mei 2014 pukul 15.00 WIB. Hal ini dinilai pengadu bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 2008 Pasal 7, ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2009 yang berbunyi surat
Keteranganpersyaratan calon presiden. Putusan DKPP: Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Husni Kamil Manik selaku Ketua KPU Republik Indonesia sepanjang menyangkut ketidakhadiran dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Merehabilitasi nama baik Teradu Vll atas nama Hadar Nafis Gumay selaku anggota KPU Republik Indonesia sepanjang menyangkut pertemuan Sate Khas
_
PengaduBambang, Gerakan Rakyat Indonesia Baru
TeraduKPU Jawa Timur
RegistrasiNo. 250/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraBahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan tugas sebgai penyelenggara pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014, khususnya dalam fasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih, KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan diskriminasi fasilitasi penggunaan hak pilih; Bahwa banyak orang yang menggunakan hak pilih pada TPS di
Keteranganalamat KTP tersebut Putusan DKPP: Merehabilitasi nama baik Teradu I Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Sdr. Eko Sasmito, Teradu II Sdr. Choirul Anam, dan Teradu III Sdr. Gogot Cahyo Baskoro, masing-masing sebagai anggota KPU Provinsi
No
PengaduWawan Pribadi
TeraduKetua Panwas Sukoharjo
RegistrasiNo. 254/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraProses perhitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan Pleno KPU berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan Calon Presiden maupun dari PPL dan Panwascam di masing-masing tingkatan. Namun tiba-tiba dalam Pleno KPU tanggal 16 Juli 2014 Saudara Subekti selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 01 Desa Dukuh,
Keteranganperusakan surat suara oleh salah satu petugas KPPS tersebut. Putusan DKPP: Merehabilitasi Teradu atas nama Subakti selaku Ketua
No6
PengaduAhmad Sulhy
TeraduKPU Prov DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta
RegistrasiBarat No. 252/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraPada tanggal 23 Juli 2014 terjadi kegiatan pembongkaran kotak suara yang seharusnya dilaksanakan sebelum rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta, sehingga pelaksanaan pembukaan
Keterangankotak suara ini cacat hukum. Putusan DKPP: Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V
No
PengaduSahroni (Tim Kuasa Hukum Pembela Merah Putih)
TeraduKetua dan anggota KPU
RegistrasiNo. 255/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraDugaan pelanggaran terkait dengan perintah pembukaan kotak suara yang sudah tersegel pasca penghitungan suara nasional kepada KPUD Provinsi Seluruh Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran KPU RI No.
KeteranganPutusan DKPP: Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII atas nama Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ida Budhiati, Arif Budiman, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, dan Juri Ardiantoro
No
PengaduRizaldi Limpas dan Yusuf DJ. Hasani
TeraduKetua dan anggota KPU, Bawaslu RI
RegistrasiNo. 257/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraBahwa jadwal dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KPU memicu ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, akibat tidak terpenuhinya kesediaan waktu penyelesaian tahapan-tahapan pekerjaan yang berdimensi akibat hukum untuk mencapai tertib dan berkepastian hukum sebagai jawaban dari sikap taat asas proporsional, profesional penyelenggaraan pemilu. Bahwa waktu pelaksanaan pleno perhitungan suara, KPU tidak menyediakan waktu yang proporsional untuk penyelesaian sanggahan pihak yang dirugikan untuk memberi jaminan keadilan dan keterbukaan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkepastian hukum.
KeteranganPutusan DKPP: Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VIl atas nama Sdr. Husni Kamil Manik, Sdr. Hadar Nafis Gumay, Sdr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sdr. Arief Budiman, Sdr. Ida Budhiati, Sdr. Sigit Pamungkas, Sdr.Juri Ardiantoro sebagai Ketua merangkap anggota dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XIl atas nama Sdr. Muhammad, Sdr. Nelson Simanjuntak, Sdr. Nasrullah, Sdr. Endang Wihdatiningtyas, dan Sdr. Daniel Zuchron sebagai Ketua merangkap anggota dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
No9
PengaduM. Mahendradatta
TeraduHusni Kamil Manik, Ketua KPU
RegistrasiNo. 260/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraMembuat dan Menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, di antaranya : PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014; PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 April 2014; PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
KeteranganPutusan DKPP: Merehabilitasi nama baik teradu I atas nama Husni Kamil Manik, Teradu Il atas nama Ida Budhiati, Teradu III atas nama Sigit
NoRepublik Indonesia 10
PengaduBawaslu Prov. Papua
TeraduKPUD Dogiyai
RegistrasiNo. 256/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraKPU Dogiyai tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai No. 012/Panwaslu/DGY/ VII/2014 tanggal 15 Juli 2014. KPU Dogiyai menggunakan Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota bukan
Keteranganmenggunakan Model DB-1 Pilpres Putusan DKPP : Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Didimus Dogomo, Teradu Il atas nama Yohanes lyai, Teradu III atas nama Ev Emanuel Keiya, Teradu IV atas nama Yulianus Agapa, dan Teradu V atas nama Palfianus Kegou selaku
NoKetua dan anggota KPU Kabupaten Dogiyai 11
PengaduAwaluddin Lessi, Din Hakim Anggota Panwaslu Halmahera Timur
TeraduKetua dan anggota KPU Halmahera Timur
RegistrasiNo. 258/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraBahwa KPU Kab. Halmahera Timur tidak melakukan persiapan pelaksanaan PSU secara baik dan benar, karena rekomendasi Panwaslu Kab. Halmahera Timur pada tanggal 14 Juli 2014 dan pelaksanaan PSU pada tanggal 15 Juli 2014, yakni hanya sehari setelah KPU Kab. Halmahera Timur menerima rekomendasi langsung pelaksanaan PSU. Bahwa KPU Kab. Halmahera Timur tidak melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat Desa Soasangaji bahwa akan dilakukan PSU di 2 TPS, yakni TPS1 dan TPS 2 Desa Soasangaji, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur. Bahwa KPU Kab. Halmahera Timur baru mengangkat petugas KPPS untuk melaksanakan PSU
KeteranganPutusan DKPP: Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I, II, III, IV dan V atas nama Rustam Adam, Mamat Jalil, Ade Kamaludin, Asbur Somadayo, SE, Nur Syamsi selaku Ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur
No
PengaduPanwaslu Kota Surabaya
TeraduKPU Kota Surabaya
RegistrasiNo. 259/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraIntruksi para Teradu untuk mengizinkan penggunaan identitas pemilih berupa Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dinilai menyebabkan angka DPKTb di luar batas kewajaran (lebih dari 2% jumlah pemilih di TPS). Jumlah penambahan kartu suara per TPS seharusnya rata-rata 16 surat suara (2%x800 orang). Akan tetapi, jumlah DPKTb melebihi
KeteranganPutusan DKPP: Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, danTeradu IV dan Teradu V atas nama Sdr. Robiyan Arifin, Sdr. Nur Samsyi, Sdr. Nurul Amaliah, Sdr. Purnomo Satrio, dan Sdr. M. Gufron
No13
PengaduMas Soeroso
Panwaslu Banyuwangi
Teradu RegistrasiNo. 253/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraBahwa kajian temuan dan kesimpulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan menyebutkan laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014 sedangkan kejadian peristiwa dugaan pelanggaran tanggal 4 Juli 2014, padahal faktanya laporan tanggal 5 Juli 2014 atau sehari setelah dugaan pelanggaran terjadi. Bahwa dalam surat dan kajian Panwaslu Banyuwangi
KeteranganPutusan DKPP: Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan anggota Panwaslu Banyuwangi a.n. Rorry Desrino Purnama,S.Hdan Drs. Totok Hariyanto
No14
PengaduAhmad Sulhy
TeraduKPU Prov DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat
RegistrasiNo. 252/DKPP-PKE-III/2014
Pokok PerkaraPada tanggal 23 Juli 2014 terjadi kegiatan pembongkaran kotak suara yang seharusnya dilaksanakan sebelum rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta, sehingga pelaksanaan pembukaan kotak suara ini cacat hukum.
KeteranganPutusan DKPP : Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V

C. KEPOLISIAN RI

Markas Besar Kepolisian RI melalui Bareskim Mabes Polri telah menerima setidaknya 17 (tujuh belas) kasus dugaan pelanggaran pidana Pilpres 2014 dari seluruh Indonesia. Kasus-kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat maupun tim sukses kedua calon Presiden-calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Koordinasi Komnas HAM dengan Wakil Kepala Polri terkait dengan persiapan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014

Kasus-kasus terkait Pilpres yang dilaporkan tersebut beragam mulai kasuspencemarannamabaik,pembocoranrahasia,membuatsuratpalsu, penghinaan, kampanye negatif fitnah, serta penganiayaan. Sejumlah kasus terkait Pilpres yang tengah diproses penyidikannya, antara lain adalah pembuat surat palsu (seolah-olah) dibuat Joko Widodo tentang permohonan penundaan pemeriksaan dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta, pencemaran nama baik melalui media cetak yang diduga dilakukan Hendro Priyono terhadap Prabowo Subianto. Selain itu, pencemaran nama baik melalui media online mengenai beredarnya transkrip percakapan Megawati dengan Jaksa Agung Basrief Arief dan pencemaran nama baik melalui pemuatan pemberitaan yang dituding sebagai fitnah, menghina dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian pada media cetak tabloid Obor Rakyat.

Kasus terakhir yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri adalah pengaduan Ketua KPU Husni Kamil Manik yang melaporkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik. Pada Senin dini hari, 11 Agustus 2014 Ketua KPU RI Husni Kamil Manik beserta sejumlah komisioner KPU seperti Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, dan Juri Ardiantoro mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan ancaman penculikan yang dilontarkan oleh Ketua DPD Gerindra DKl Jakarta Muhammad Taufik.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Bareskrim Mabes Polrisudah menunjuk dua tim untuk menangani laporan dimaksud dan sampai laporan ini dibuat perkembangannya sudah sampai di pemeriksaan ahli IT atau ahli bahasa untuk memperkuat apakah tindakan terlapor memenuhi unsur pidana tentang pengancaman atau tidak. Saksi ahli IT akan melakukan analisis terhadap pernyataan Taufik yang menyatakan penangkapan pada Husni saat dia berorasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan Taufik tersebut dimuat di berbagai media terutama media elektronik. Selanjutnya, Bareskrim Mabes Polri akan meminta keterangan ahli bahasa dan kemudian mencocokkan dengan media yang mendengar langsung dari yang menyampaikan itu atau seperti apa.

Setelah Ketua KPU RI melaporkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik balik melaporkan Ketua KPU RI ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan fitnah sebagaimana Pasal 311 KUHP. Laporan balik Ketua DPD Gerindra DKl Jakarta Muhammad Taufik karena dirinya merasa tidak pernah menyatakan penculikan. la hanya mengatakan supaya polisi menangkap Husni dan mengepung MK karena menurutnya Ketua KPU RI telah melanggar pasal 417 dan 233 KUHP karena dianggap merusak barang bukti dengan membuka kotak suara.

Bareskrim Mabes Polri mendahulukan menangani aduan dari Ketua KPU RI dengan terlapor Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik karena aduannya terlebih dahulu dilaporkan, yaitu pada 11 Agustus 2014. Sedangkan untuk laporan yang disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik dengan terlapor Ketua KPU RI dengan tuduhan fitnah baru dilaporkan pada 12 Agustus 2014 dengan tanda buktilaporan No. LP/746/VIII/2014/Bareskrim.

Proses penyelenggaraan Pilpres 2014 telah menimbulkan berbagai pelanggaran dan tindak pidana pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta pendukungnya. Berbagai pelanggaran dan tindak pidana pemilu tersebut telah ditangani oleh 3 (tiga) lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses hukum maupun etik, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP), Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI), dan Kepolisian RI.

Secara umum penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu selama proses Pilpres 2014 berlangsung sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia karena telah memberikan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik. serta Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terpenuhinya hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas kepastian hukum tersebut di atas terlihat dari adanya proses hukum yang sedang dijalankan dan juga telah adanya putusan yang dikeluarkan beberapa lembaga pemutus dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu atas laporan yang disampaikan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP) telah menerima 14 (empat belas) laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu KPU Pusat, Bawaslu Pusat, KPU Daerah, dan Panwaslu pada pelaksanaan Pilpres 2014. Pada sidang DKPP RI pada 21 Agustus 2014, 14 (empat belas) perkara tersebut telah selesai disidangkan dan telah dikeluarkan putusan DKPP terhadap perkara-perkara tersebut. DKPP RI dalam putusannya telah memberhentikan secara tetap Ketua dan anggota Panwaslu Banyuwangi a.n. Rorry Desrino Purnama, S.H dan Drs. Totok Hariyanto dalam perkara No. 253/DKPP-PKE-III/2014 karena terbukti melakukan pelanggaran etik. Selain itu, DKPP juga memberhentikan secara tetap kepada Didimus Dogomo, Yohanes lyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, dan Palfianus Kegou selaku Ketua dan anggota KPU Kabupaten Dogiyai karena juga terbukti melakukan pelanggaran etik ketika proses Pilpres 2014 berlangsung. Selain kedua perkara tersebut, DKPp memberikan sanksi peringatan terhadap beberapa penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu RI. Namun untuk dugaan pelanggaran etik yang tidak terbukti, DKPP memutuskan untuk merehabilitasi nama baik dari pihak yang diadukan.

Kepolisian RI melalui Badan Reserse dan Kriminial (Bareskrim) Mabes Polri setidaknya telah menerima 17 (tujuh belas) dugaan pelanggaran pidana Pilpres 2014 dari seluruh Indonesia dan telah menindaklanjutinya dengan proses penyelidikan/penyidikan. Kasus yang dilaporkan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik beserta sejumlah komisioner KPU seperti Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, dan Juri Ardiantoro tentang ancaman penculikan yang dilontarkan oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik telah ditindaklanjuti Bareskrim Mabes Polri. Perkembangan pemeriksaan saat ini dalam tahap pemeriksaan ahli IT atau ahli bahasa untuk memperkuat apakah tindakan terlapor memenuhi unsur pidana tentang pengancaman atau tidak. Saksi ahli IT akan melakukan analisis terhadap pernyataan Muhamad Taufik yang akan menangkap Husni Kamil Malik saat berorasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk kasus tabloid Obor Rakyat, Bareskrim Mabes Polri pada 3 Juli 2014 telah menetapkan Pemimpin Redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Keduanya dikenai UU Pers, yakni disangkakan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena Obor Rakyat tidak memiliki badan hukum dan pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam denda paling banyak Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terkait dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu berkenaan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, hal tersebut masih didalami, namun SPDP-nya sudah ditandatangani Kejaksaan Agung.

Meskipun secara umum lembaga pemutus pelanggaran dan pidana pemilu telah memberikan pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, namun terhadap setidaknya 6 (enam) laporan yang ditangani Bawaslu, publik tidak mengetahui sejauh mana penyelesaian yang dilakukan. Mengingat bahwa perbuatan pelanggaran pemilu juga berdimensi pidana, seharusnya seluruhnya diselesaikan dan ditindaklanjuti apakah memenuhi persyaratan atau unsur-unsur yang dituduhkan. Jika tidak memenuhi unsur, demi alasan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kasus tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya. Demikian halnya jika memenuhi unsur harus segera dilimpahkan ke Kepolisian untuk diproses penyidikannya agar dapat disidangkan di pengadilan

D. MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Mahkamah Konstitusi RI menerima pengajuan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai Pemohon dengan Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum RI (KPU). Permasalahan hukum utama yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 536/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014.

Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 dalam amar putusannya memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Hal tersebut diambil dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, baik yang disampaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa selaku Pemohon maupun oleh Komisi Pemilihan Umum RI selaku Termohon maupun oleh turut Termohon, yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Beberapa poin penting yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut:

1. Terkait legal standing pasangan Prabowo-Hatta yang sempat diasumsikan Pihak Terkait (kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla) telah mengundurkan diri dari Pilpres 2014 sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan di media elektronik, menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut tidak terbukti. Pasangan Prabowo-Hatta menurut Mahkamah Konstitusi hanya terbukti mengundurkan diri pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional di KPU sehingga pasangan Prabowo-Hatta tetap merupakan peserta Pilpres 2014 sehingga berhak untuk melakukan Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi;

2. Terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh pihak KPU, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU tidak dapat disebut melanggar hukum. KPU diniliai Mahkamah Konstitusi sudah melakukan prosedur standar pembukaan kotak suara dengan melibatkan saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon, pihak Bawaslu, pihak Kepolisian, dan membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara;

3. Terkait dengan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang menurut Pemohon seharusnya pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara lebih unggul dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut tidak terbukti. Pemohon yang menyatakan dalam gugatannya bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla sebesar 1,5 juta suara dan pengurangan suara Prabowo-Hatta sebesar 1,2 juta suara tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh pemohon. Pemohon tidakmelengkapihaltersebutdenganperhitungan-perhitunganyang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya dari pihak Termohon (KPU) terbukti dapat mempertanggungjawabkan Hasil Rekapitulasi Nasional Perihtungan Suara Pilpres 2014 dengan seluruh bukti yang mendukung yang disertakan dalam pembelaannya. Mahkamah Konstitusi menetapkan Rekapitulasi Perhitungan Suara yang berlaku adalah yang telah dilakukan oleh KPU;

4. Terkait dengan permasalahan DPKtb, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa DPKtb memang tidak terdapat pada UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi DPKtb yang sudah merupakan Peraturan KPU yang berlaku sejak tahun 2009 hingga sampai saat ini belum pernah dicabut oleh KPU dan belum pernah dibatalkan oleh MK sehingga penggunaan DPKtb dapat dikatakan tidak berlawanan dengan hukum maupun undang-undang yang ada;

5. Terkait dengan tuduhan sistem noken/ikat yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Mahkamah Konstitusi menyatakan menghormati pemilu yang dilaksanakan dengan sistem noken/ikat pada Pilpres 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sistem noken/ikat harus diadministrasikan dengan baik, dalam arti harus dituangkan ke dalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres;

b. Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yangterjadidiProvinsiPapuabahwatelahterjadiperkembangan secara evolutif pada masyarakat di Papua dengan bergeser atau berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken/ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem pemilu yang dimuat oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

III.1.8 PELANGGARAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PILPRES 2014

Seluruh instrumen hukum penghapusan diskriminasi ras, etnis, dan agama dilahirkan dengan keyakinan bahwa seluruh manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan berhak atas perlindungan. Adanya diskriminasi berdasarkan ras, etnis, dan agama dalam kehidupan masyarakat merupakan hambatan bagi hubungan antarmanusia dan menghancurkan kehidupan damai manusia di muka bumi, termasuk di Indonesia. Namun faktanya dalam pelaksanaan Pilpres 2014,terdapat beberapa pelanggaranyang mendiskriminasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, khususnya pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-M. Jusuf Kalla terkait suku, ras, etnis, dan agama (SARA).

Pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa selama masa Pilpres tahun 2014 diserang dengan kampanya negatif faktual terkait dengan hak asasi manusia, penculikan, dan masalah kewarganegaraan ganda. Sedangkan serangan kampanye negatif fitnah mengenai dirinya terkait dengan status Prabowo yang tidak memiliki istri hingga sikapnya yang keras. Namun, tidak ada kampanye negatif yang menyudutkan pasangan nomor urut 1 ini yang berbasis suku, ras, etnis, dan agama.

Berikut beberapa tindakan diskriminasi yang berbasis ras, etnis, dan agama yang terjadi pada Pilpres 2014:

1. Sejak awal Mei 2014 beredar tabloid Obor Rakyat yang keseluruhan isinya menyerang calon Presiden Joko Widodo. Pada edisi pertama tabloid Obor Rakyat, 5-11 Mei 2014, halaman muka tabloid Obor Rakyat menampilkan judul "Capres Boneka" dengan karikatur Joko Widodo sedang mencium tangan Megawati Sukarnoputri. Judul lain yang ditampilkan di halaman ini adalah "184 Caleg Non Muslim PDIP untuk Kursi DPR" dan "Ibu-ibu: Belum Jadi Presiden Udah Bohongin Rakyat". Tajuk rencana tabloid ini berjudul "Kami Ada karena Bisa Dipercaya".

Tabloid Obor Rakyat ini menampilkan 14 berita panjang yang hampir semuanya menyudutkan Joko Widodo. Beberapa judul berita dalam tabloid Obor Rakyat antara lain "Capres Boneka Suka Ingkar Janji", "Disandera Cukong dan Misionaris", "Dari Solo Sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi", "Cukong-cukong di Belakang Jokowi", "Partai Salib Pengusung Jokowi", dan "Joko Widodo Juru Selamat yang Gagal".

Beberapa berita kecil dikompilasi dengan judul yang besar seperti "Mereka Menolak Jokowi", "Joko Widodo Khianati Tokoh Legendaris Betawi", "Koalisi Masyarakat Jakarta Baru Tolak Joko Widodo Nyapres", "Joko Widodo Maruk dan Ingkar Janji", "71,2 Persen Warga DKI Tolak Joko Widodo jadi Capres" dan "Mahasiswa ITB Tolak Jokowi". Pada tabloid Obor Rakyat ini juga menampilkan wawancara Kholil Ridwan, salah satu Ketua MUI dengan judul rubrik "Joko Widodo Selalu Mewariskan Jabatan ke Non Muslim". Karikatur Joko Widodo dengan hidung panjang seperti Pinokio dengan judul "Sang Pendusta, Mau Dibohongi Lagi?" menghiasi cover tabloid Obor Rakyat ini.

2. Sekitar 6 Mei 2014 beredar di dunia maya sebuah gambar yang mirip dengan format iklan duka cita di media cetak yang biasanya berasal dari warga negara keturunan Tionghoa yang baru saja ditinggalkan anggota keluarganya dengan tulisan "Telah beristirahat dalam damai, Ir. Herbertus Joko Widodo alias Oey Hong Liong di usia 53 tahun" dengan gambar Joko Widodo disamping kirinya. Kemudian pada bagian bawahnya tertulis yang berduka Ibu Iriana Widodo beserta seluruh keluarga besar PDI-P.

3. Berita yang ditayangkan TV One berjudul "PDIP Menerima Kunjungan Partai Komunis Tiongkok di Tahun 2012", PDI-P sebagai partai pendukung capres Joko Widodo disebutkan mengirimkan beberapa kader untuk menjalin kerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok (CPC). Disebutkan pula Hasto Kristianto dan Rokhmin Dahuri serta 15 kader partai lainnya. termasuk Eva Sundari, melakukan studibanding untuk melakukan pembangunan kader akar rumput. Berikut adalah sebagian narasi beritanya: "Di tengah kekhawatiran munculnya bahaya laten komunis ternyata PDIP membina hubungan yang erat dengan Partai Komunis Tiongkok atau (CPC). Selain menerima kunjungan dari perwakilan Partai Komunis Tiongkok, PDIP juga mengirimkan sejumlah kadernya untuk mengenyam ilmu di partai komunis tersebut".

4. Media online Voa-Islam.com menyerang Joko Widodo dengan menurunkan berita pada 14 Maret 2014 dengan judul "Mega: Joko Widodo Capres PDIP, Indonesia Dikangkangi Konglomerat Cina". Isi beritanya di antaranya menyatakan bahwa "Sebenarnya Joko Widodo mempunyai nama Cina Wie Jo Koh. Nama ini diberikan oleh orang tuanya berdasarkan nama seorang leluhurnya yang pertama kali datang ke Indonesia, Wie Jok Nyan. Sehingga jelaslah Joko Widodo adalah seorang Cina bermarga Wie".

Berdasarkan seluruh instrumen hak asasi manusia yang mengatur larangan diskriminasi ras, etnis, dan agama tersebut di atas, tindakan yang terjadi dari angka 1-4 dapat dikualifikasi telah memenuhi unsur pelanggaran diskriminatif ras dan etnis yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, yaitu:

1. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis dengan melakukan perbuatan:

a. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; atau

b. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; atau

C. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain; atau

d. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Beberapa pelanggaran diskriminasi ras, etnis, dan agama yang terjadi dalam Pilpres 2014 seperti kasus tabloid Obor Rakyat dan kasus TV One telah dilaporkan kepada lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Dalam kasus tabloid Obor Rakyat, Bareskrim Mabes Polri pada 3 Juli 2014 telah menetapkan Pemimpin Redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Keduanya dikenai UU Pers disangkakan pelanggaran Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena Obor Rakyat tidak memiliki badan hukum dan pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam denda paling banyak Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terkait dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP, masih didalami, namun SPDP-nya sudah ditandatangani Kejaksaan Agung.

Berkenaan dengan kasus TV One yang memberitakan mengenai PDI-P terkait PKI, kubu PDI-P resmi melaporkan TV One ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia pada 3 Juli 2014 dengan dugaan menyebar fitnah PKI yang dialamatkan ke PDI-P.

III.2. PEMILU YANG ADIL (FAIR ELECTION)

III.2.1. KONDISI UMUM KEADILAN

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilu sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktik kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilu merupakan cerminan demokrasi.

Penyelenggaraan Pilpres 2014 oleh KPU didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Proses pentahapan penyelenggaraan Pilpres 2014 telah dijabarkan oleh KPU melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan Jadwal, dan Program Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Secara umum proses atau tahapan penyelenggaraan Pilpres 2014 dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Penyelenggaraan Pilpres 2014

Penetapan DPT pemilu anggota DPR, DPD, DPRD menjadi DPS pemilu presiden dan wakil presiden (24 Mar - 2 Juni 2014)

Penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk mencalonkon Presiden dan Wakil Presiden (17 Mei 2014)

Pemungutan suara (9 Juli 2014)

Kampanye (Juli - 5 Juli 2014)

Penetapan dan pengumuman hasil pemilu secara nasional (21-22 Juli 2014)

Pengumuman masa pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres (11 s/d 17 Mei 2014)

Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk kegiatan verifikasi terhadap pasangan calon tersebut (18 Mei - 9 Juni 2014)

Perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden (23 Juli - 23 Agustus 2014)

Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (1 - 11 Juni 2014)

Penetapan nama-nama pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden (31 Mei - 10 Juni 2014)

Penetapan hasil pemilu pasca putusan Mahkamah konstitusi (22-24 Agustus 2014)

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak (20 Oktober 2014)

III.2.2 PENDATAAN PEMILIH

KomisiPemilihanUmum(KPU)RImenggelarrapatplenoterbukarekapitulasiDaftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 pada Jumat, 13 Juni 2014. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Husni Kamil Manik dan diikuti seluruh Komisioner KPU. Selain itu, juga hadir para anggota KPU Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), pemantau pemilu, serta tim pengusung dari masingmasing pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2014.

Pertemuan anggota Komnas HAM dengan anggota KPU RI dengan agenda pembahasan persiapan Pilpres 2014

KPU telah menetapkan bahwa jumlah DPT Pilpres 2014 sejumlah 190.307.134. DPT dalam negeri terdiri atas laki-laki 94.301.112, perempuan 93.967.311, dan jumlah total 188.268.423. Sedangkan untuk DPT dariluar negeri, laki-laki 919.687, perempuan 1.119.024, jdan umlah total 2.038.711. Jumlah total DPT keseluruhan, laki-laki 95.220.799 dan perempuan 95.086.335. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding DPT dalam Pileg 2014 yang hanya 186.612.225 pemilih.

Penyelenggaraan Pilpres 2014 secara legal berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai Pasal 29 ayat (1) UU tersebut, KPU menggunakan DPT Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilpres 2014. Hal itu harus disinkronisasi dengan data dari Kementerian Dalam Negeri, yang berisi tambahan jumlah penduduk yang berusia 17 tahun mulai 10 April-9 Juli 2014. Data ini selanjutnya disebut sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilpres 2014. Selain itu, DPS tersebut juga harus disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Hasil sinkronisasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hasil dari pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan selama 14 hari itulah yang dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahkiran (DPSHP).

Proses perbaikan tersebut bersifat dinamis dan terbuka jika ada kekuarangan. Misalnya ada pemilih belum terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan masih dapat diakomodir untuk dicatatkan dalam DPK sampai 7 (tujuh) hari sebelum hari-H pemungutan suara. Jika masih ada yang belum terdaftar dalam DPT dan DPK, warga negara Indonesia tersebut masih dapat menggunakan haknya dengan membawa identitas kependudukannya pada hari-H untuk difasilitasi hak pilihnya, yakni satu jam sebelum TPS tutup. Setelah resmi ditetapkan, KPU menyerahkan hasil rekapitulasi nasional DPT Pilpres 2014 kepada kedua tim pengusung Capres-Cawapres peserta Pilpres 2014.

Terhadap 3 (tiga) temuan umum Komnas HAM dalam penyelenggaraan Pileg 2014, KPU berjanji untuk meningkatkan pendataan pemilih dan jaminan bagi kelompok rentan, yaitu pasien di rumah sakit dan rumah sakit jiwa, tahanan dan narapidana di Kepolisian, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Meskipun telah dilakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan pemutakhiran data pemilih dalam Pilpres 2014 yang mencapai 190.307.134 atau meningkat dari DPT dalam Pileg yang hanya 186.612.225 pemilih; akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang belum terlayani secara baik dalam DPT sehingga hak konstitusionalnya dalam Pilpres 2014 tidak terjamin. Kondisi ini, masih saja terjadi juga pada kelompok rentan yang dipantau oleh Komnas HAM, di antaranya adalah warga yang tinggal dalam wilayah konflik agaria, khususnya di perkebunan, pekerja migas lepas pantai, pemilih luar negeri (di mana data BNP2TKI sebanyak 6,5 juta pemilih namun DPT luar negeri hanya 2.038.711), penyandang disabilitas, pasien rumah sakit, dan berbagai kelompok atau individu lainnya.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tegas telah mengatur mekanisme dan bagaimana pendataan atau pemutakhiran data sampai ditetapkan menjadi DPT. Meskipun demikian pendataan tidak lepas dari peran dan/atau bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI. Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa warga negara yang berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin berhak untuk didata oleh KPU agar dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu.

Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga menuntut masyarakat untuk secara aktif melaporkan diri atau memberikan masukan terhadap DPT yang telah dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota setempat. Jangka waktu yang diberikan oleh UU relatif singkat, yakni hanya 7 (tujuh) hari.

Bagi penduduk perkotaan dan terpelajar yang memiliki akses terhadap internet, mereka dengan mudah membuka data melalui website KPU untuk memastikan apakah mereka terdaftar dalam DPT. Akan tetapi, bagi warga yang secara pendidikan relatif terbelakang dan kondisi geografis memiliki kesulitan tersendiri, akses terhadap pemutahiran DPT hanya melalui pengumuman yang ada di desa setempat.

Konstruksi berpikir penyusun UU Pilpres tersebut adalah mengadopsi prinsip stelsel registrasi penduduk sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Padahal, perangkat perundang undangan ini menganut sistem aktif dari warganegara untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami (lahir, mati, pindah, kawin, dan cerai) di satu pihak dan sebaliknya menganut prinsip pasif dari instansi pemerintah di lain pihak. Akibat berbagai kendala sosial, ekonomi, waktu, dan berbelitnya prosedur yang harus dilalui warga negara; banyak peristiwa kependudukan luput dari rekaman registrasi (under-registration) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Negara melalui infrastruktur pemerintahan bersama-sama dengan KPU seharusnya aktif melakukan pendataan atau pemutahiran DPT. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa semua orang yang berhak untuk memilih dapat menggunakan hak itu. Lokasi pendaftaran pemilih harus difasilitasi dan hambatan untuk pendaftaran tersebut harus dicarikan solusi penyelesaiannya.

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah memberikan legitimasi bahwa seluruh penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih harus difasilitasi dalam penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014. Pemilih tersebut baik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3 PPWP); pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4 PPWP); dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A PPWP) serta pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP)

Persoalan DPTKTb79 inilah yang menjadi salah pokok persoalan yang digugat oleh pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa di Mahkamah Kontitusi dengan mengesankan bahwa semakin banyaknya jumlah pemilih dengan mekanisme DPKTb dimaknai sebagai kejahatan pemilu. Padahal, seharusnya memang negara berkewajiban melindungi dan memastikan bahwa setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih (berusia di atas 17 tahun dan/ atau telah menikah) dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pilpres 2014.

Dengan demikian persoalan administrasi akibat tidak memiliki identitas kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau kegagalan penyelenggaraan e-KTP tidaklah menghilangkan hak konstitusional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat bagi pemilih. Hal itu juga sejalan dengan prinsip yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2009 bahwa pemilih yang tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan KTP atau paspor.

Meskipun demikian, adanya putusan tersebuat tidak menjadi dasar atau legitimiasi KPU untuk "malas" melakukan pendataan pemilih dalam Pilpres 2014.80 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan jelas menyatakan jika setiap anggota KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota, dan PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/ atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Jika ketentuan tersebut diabaikan secara sengaja untuk menghilangkan hak konstitusional warga negara dengan tidak melakukan pendataan, KPU bersamasama dengan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan sekaligus tindak pidana pemilu. Kewajiban untuk melakukan pendataan dalam pemilu merupakan salah satu prasyarat terciptanya pemilu yang adil (fair election) dengan elemen umum dan setara. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Komentar Umum Nomor 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur Partisipasi pada Urusan Publik dan Pemilihan Umum.81

79 Daftar Pemilih Khusus Tambahan, selanjutnya disingkat DPKTb, adalah susunan nama penduduk warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai daftar pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki paspor atau identitas lain, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.

80 Sejak September 2013 pada tahapan penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014, Komnas HAM telah melakukan kontrol terhadap pemutakhiran DPT dengan menyampaikan adanya 10.400.000 jiwa yang belum masuk dalam DPT yang setara (eguivalen) dengan nilai sekitar 40 (empat puluh kursi) di DPR RI. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyisiran kembali (pendataan ulang) dan ditemukan adanya 3.5000.000 jiwa yang belum terdaftar dalam DPT akibat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak akurat (invalid). Akhirnya KPU dan Bawaslu memutuskan bahwa mereka dapat memilih atau menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu.

III.2.3 PENGURANGAN JUMLAH TPS DAN AKSESIBILITASNYA

Pelaksanaan Pilpres 2014 mengalami persoalan dalam hal aksesibilitas. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilpres 2014 berkurang dibanding Pileg 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah TPS yang akan digunakan pada 9 Juli 2014 sebanyak 477.291 unit. Jika di Pileg terdapat 545.803 TPS, untuk Pilpres 2014 hanya 477.291 unit.82 Fakta pengurangan jumlah TPS terjadi di berbagai provinsi, di antaranya Sulawesi Selatan sebanyak 1.280 dari sebelumnya sebanyak 18.037 TPS;

Penyusutan jumlah TPS itu oleh KPU disebabkan adanya pengelompokan ulang (regrouping) dari jumlah TPS pada saat Pileg. Pengelompokan ulang tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU Pilpres disebutkan ketentuan jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 800 orang. Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 yang dijadikan acuan Pileg, TPS dibangun untuk setiap 500 pemilih.

Berkurangnya jumlah TPS otomatis juga mengakibatkan berkurangnya anggaran untuk pembangunan TPS. Setiap TPS dibangun dengan biaya Rp 750.000. Dengan selisih 67.464 TPS dibanding Pileg, KPU bisa menghemat anggaran pembangunan TPS hingga Rp 50.598 miliar.

Pada pelaksanaan Pilpres 2014, masih banyak dijumpai pendirian TPS yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, orang yang sakit, dan/atau penghuni panti jompo. Hal itu terlihat dari lokasi TPS yang berundak yang harus menggunakan anak tangga atau miring, harus melewati parit, dan berbagai kondisi lainnya. Faktor pencarian lokasi yang seluruhnya bersifat universal sehingga dapat diakses oleh seluruh pemilih sangat sulit dipenuhi. Hal tersebut biasanya terjadi di perkotaan yang sangat terbatas ruang terbuka hijaunya, sehingga petugas pemilu lebih memilih di gedung sekolah atau ruang pertemuan yang sudah tersedia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan bahwa pemilih dalam setiap TPS maksimal 800 orang. Ketentuan dimaksud memang berbeda dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa dalam setiap TPS paling banyak 500 pemilih. Berdasarkan ketentuan dimaksud, sesungguhnya KPU dimungkinkan menetapkan bahwa kapasitas dalam satu TPS cukup 500 pemilih, tidak harus 800 pemilih.

Pendirian TPS tidak hanya didasarkan pada jumlah pemilih, akan tetapi juga persoalan aksesibilitas, yaitu lokasinya yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pemilih harus berjalan jauh dan didampingi oleh suster di Kota Medan untuk menuju TPS yang disediakan

Ketentuan mengenai jaminan aksesibilitas merupakan turunan dari instrumen Pasal 25 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 dan merupakan salah satu elemen umum dan setara guna memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur/adil (fair election). Sesungguhnya negara telah mengamanatkan kepada KPU untuk mendirikan TPS yang sesuai dengan prinsip aksesibilitas karena secara mandatori telah diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KPU memang telah menambahkan ketentuan mengenai aksesibilitas dalam pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Faktanya, dari hasil pemantauan Komnas HAM terhadap TPS bagi kelompok rentan, pengurangan jumlah TPS pada Pilpres 2014 menyababkan kesulitan bagi pemilih akibat persoalan aksesibilitas keterjangkauan wilayah. Sebagai contoh yang terjadi di TPS 06 Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan warga Karya-karya di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pemilih harus menempuh jarak sekitar 2 (dua) jam perjalanan hanya untuk memilih di TPS terdekat. Jika cuaca sedang hujan, waktu tempuh mencapai 6 (enam) jam dan kebetulan pada 9 Juli 2014 kondisinya hujan.

Akibat minimnya jumlah TPS yang didirikan di Apartamen Kalibata City (terdapat 18 tower dengan 13.000 tingkat hunian dan hanya 3.000 jiwa yang didata dalam DPT), menyebabkan kericuhan akibat warga masih banyak yang belum terlayani sampai penutupan TPS pada pukul 13.00 WIB.83 Demikian halnya, lokasi pendirian TPS bagi penyandang disabilitas, masih didapati TPS yang tempatnya miring, memiliki anak tangga, atau melewati parit sehingga sangat tidak mencerminkan aspek akesesibilitas.

Membicarakan pengurangan pendirian TPS tidak dapat dimaknai hanya sekadar penghematan anggaran, akan tetapi yang lebih substansial adalah aspek keterjangkauan lokasi TPS dengan pemilih. KPU seharunya tidak hanya memetakan persoalan geografis sesuai dengan kondisi di DKl Jakarta. Akan tetapi memastikan situasi atau kondisi geografis wilayah Indonesia yang bersifat kepulauan dan wilayah di luar Jawa yang penduduknya masih jarang.

Akibat pengurangan TPS tersebut, dampak secara nasional adalah partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 dipastikan mengalami penurunan. Fakta inilah yang seharusnya dipahami oleh Pemerintah dan DPR sebagai penyusun UU Pemilu serta KPU sebagai penyelenggara pemilu.

81 Secara substansial kedua pasal tersebut mengatur tentang kewajiban negara melakukan pendataan pemilih dan menyelesaikan persoalan administrasi atau hambatan lainnya sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu

82 Republika, "Jumlah TPS di Pilpres Berkurang Dibanding Pileg", Jakarta, 11 Juni 2014

III.2.4 HASIL PERHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan perhitungan dan atau rekapitulasisecara bertahap dilakukan mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut mulai dilakukan pada 10-19 Juli 2014. Sedangkan, rekapitulasi tingkat nasional dilakukan pada 20-22 Juli 2014.

KPU PLENO TERBUKA JA/KAPITULASI HASILPENGHITUNGAN PEROLEBANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHU TINGKAT PROVINSI BANTEN

Proses rekapitulasi hasil Pilpres 2014 di Provinsi Banten yang menjadi salah satu fokus perhatian Bawaslu dan Komnas HAM

Mengingat ketatnya persaingan perolehan suara antar pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, terdapat potensi manipulasi suara rakyat sebagai perwujudan right to vote dalam proses rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014. Untuk itu, dalam proses pengawalan terhadap potensi dugaan adanya manipulasi perhitungan hasil suara yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM dan Bawaslu RI telah melakukan kerjasama untuk melakukan pemantauan bersama terhadap proses rekapitulasi yang sedang dilakukan oleh KPU Provinsi. Setidaknya terdapat 4 (empat) wilayah yang menjadi fokus perhatian bersama, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.84

Pada proses rekapitulasi tingkat nasional dan Sidang Pleno Terbuka Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tertanggal 22 Juli 2014, Komnas HAM melalui Ketuanya Prof. Dr. Hafid Abbas menjadi saksi secara langsung proses tersebut dan pembacaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 353/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tertanggal 22 Juli 2014. Pada penetapan tersebut dinyatakan perolehan suara pasangan calon, yakni:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 H. Prabowo a. Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara atau sebanyak 46,85% sura sah nasional.

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 suara atau sebanyak 53,15% dari suara sah nasional.

Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil, juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Peran sentral pemilu ini terlihat dari perannya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa pemilu adalah salah-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang akan dilaksanakan.

Komentar Umum Nomor 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada Pasal 2 dengan tegas menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pemilu dan memilih calon pemimpinnya merupakan upaya perwujudan penentuannasib sendiridan status politikwargayangbersangkutan.Sedemikian fundamentalnya suara rakyat maka proses rekapitulasi dan penghitungan suara harus dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Hal ini sebagai pelaksanaan asas jujur yang diatur dalam Pasal 2 huruf f PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, KPU beserta jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan petugas KPPS harus memastikan bahwa seluruh proses hasil perhitungan suara dilakukan dengan obyektif sehingga tidak ada manipulasi suara rakyat. Manipulasi suara rakyat (pemilih) sebagai hasil Pilpres 2014 merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap demokrasi. Manipulasi yang dilakukan secara sistematis dan meluas, merupakan salah satu indikasi atas unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat yang dapat mengarah terjadinya konflik sosial.

Fakta yang paling menarik adalah tindakan KPU pada Pilpres 2014 untuk mempublikasikan formulir C1 (hasil rekapitulasi di setiap TPS) ke dalam website sehingga publik dapat melakukan kontrol terhadap hasil pemilu mulai dari tingkat yang paling bawah. Hasil unduhan formulir C1 inilah yang menjadi benchmark seluruh lembaga pemantau pemilu dan lembaga quick count untuk memperkirakan hasil perhitungan riil yang nantinya dilakukan oleh KPU. Dengan demikian pelaksanaan upload formulir C1 sebagai pelaksanaan asas akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemilu, sekaligus pemenuhan unsur hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 9 Komentar Umum Nomor 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik yang mengatur Partisipasi dalam Urusan Publik dan Pemilihan Umum.

Memastikan hasil suara rakyat merupakan elemen yang mendasar terkait dengan jaminan kebebasan untuk memilih yang merupakan implementasi pemilu yang bebas (free election). Untuk memastikan kondisi ini, terdapat beberapa mekanisme yang harus dipenuhi, yakni di antaranya adanya saksisaksi dalam proses pemungutan suara sampai pada rekapitulasi hasil suara, adanya pemantau independen yang turut mengawasi proses pemilu, efektivitas Bawaslu dan jajarannya untuk melakukan pengawasan, serta aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi) yang tegas untuk memproses setiap kecurangan pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi.

Dalam pelaksanaan Pilpres 2014, indikasi kecurangan dalam proses rekapitulasi suara pemilih tidak menonjol, dibandingkan dengan pada pelaksanaan Pileg 2014.85 Salah faktor menurunnya dugaan manipulasi suara adalah pengawasan publik yang sangat meluas, tindakan yang keras dari DKPP terhadap pelaku, serta komitmen penyelenggara pemilu sendiri untuk memastikan suara rakyat sebagai perwujudan kedaulatan yang harus dihormati. Mengingat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memberikan ancaman terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjaditidak bernilaiatau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara pasangan calon menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

83 Selain antusiasme warga meningkat, kericuhan tersebut juga disebabkan kebijakan KPPS yang berbeda-beda. Jika dalam Pileg 2014 pemilih yang tidak menggunakan KTP setempat diperbolehkan memilih, akan tetapi dalam Pilpres 2014 pemilih dengan kondisi tersebut dilarang menggunakan hak pilihnya serta harus memiliki form A5.

84 Dalam pertemuan Komnas HAM dan Bawaslu RI serta dilanjutkan press conference bersama pada 16 Juli 2014, sebenarnya terdapat 9 (sembilan) provinsi yang berpotensi adanya manipulasi suara, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Dengan berbagai keterbatasan teknis dan dukungan anggaran, Komnas HAM hanya mengirimkan 4 tim.

85 Pada pelaksanaan Pileg 2014 DKPP telah menerima 347 pengaduan, sebanyak 81 (delapan puluh satu) telah dipecat atau diberhentikan dan 82 (delapan puluh dua) mendapatkan hukuman peringatan. Pelanggaran yang paling banyak adalah dugaan penerimaan suap dan rekayasa dokumen hasil perhitungan suara.

III.2.5 PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH

Dinamisnya proses penyelenggaraan Pilpres 2014 dan situasi yang berkembang, ternyata tidak sejalan dengan tingkat partisipasi pemilih. Angka statistik ternyata memperlihatkan telah terjadinya penurunan dari segi kuantitas. Faktor yang mempengaruhi di antararanya adalah akibat persoalan berkurangnya jumlah TPS.

Meskipun awalnya KPU sangat percaya diri, akan tetapi faktanya harus menjadi perhatian bahwa faktor aksesibilitas pemilih menjadi terganggu dan yang paling terlihat adalah penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014. Hal itu terjadi bagi pemilih di daerah yang secara geografis mengalami kesulitan, pemilih di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, pemilih penyandang disabilitas, dan berbagai kelompok rentan lainnya.

Fakta tersebut terkonfirmasi dari angka partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 yang ditargetkan 75 persen. Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58 persen. Sementara pada Pemilu Legislatif 2014 partisipasi 75,11 persen dan pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi sebesar 71,17 persen.6 Partisipasi warga untuk memilih ini berbanding lurus dengan angka "golongan putih" (golput). Bisa disebut angka golput pada Pilpres 2014 sebesar 30,42 persen meningkat dibandingkan dengan saat Pilpres 2009 dan Pileg 2014.

Tabel 3.6

Perbandingan Penyelenggaraan Pemilu 2014

INDIKATORPILEG 2014PILPRES 2014KETERANGAN
DPT186.612.225 pemilih190.307.134 pemilihTerjadi penambahan pemilih sebanyak 1.694.909
TPS545.803 TPS477.291 TPSPengurangan jumlah TPS mencapai 68.512 unit
Partisipasi75,11 persen69,58 persenPenurunan partisipasi pemilih, bahkan dibanding dengan Pilpres 2009 yang angka partisipasinya mencapai 71,17 persen

Meskipun demikian, KPU menyatakan tingkat partisipasi ini tidak terlalu buruk karena melihatantusiasme masyarakat daripartisipasimengawalpemutakhiran daftar pemilih, tingginya pelaporan pelanggaran, dan pengawalan hasil pemilu melalui sosial media atau data digital KPU. Selain itu, terdapat fenomena baru, yaitu tingginya sifat kesukarelaan warga negara untuk terlibat dalam pemilu kali ini, baik relawan yang sifatnya tidak berafiliasi maupun yang berafiliasi dengan kekuatan politik dan pasangan calon presiden-wakil presiden.

Keterlibatan politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, di antaranya adalah memberikan rakyat/warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hal initentu saja merupakan tujuan utama dari partisipasi politik yang dilakukan oleh negara-negara yang demokratis. Partisipasi juga dilakukan untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih, selain itu partisipasi politik juga menjadi alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau grup yang mempengaruhi pemerintah melalui jalan terlibat dalam politik.

86 Ayo Vote "Partisipasi Pemilih di Pilpres 2014 Menurun, Ini Penjelasan KPU"

24 Juli 2014, diakses melalui www.ayovote.com

Suasana salah satu TPS di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dinilai kurang ramah terhadap pemilih

Meskipun demikian, demokrasi tidak sekadar ditentukan pada besarnya partisipasi rakyat, melainkan ditentukan juga oleh kualitas pengambil kebijakan negara dan tingkat keikutsertaan masyarakat melakukan pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Berbagai kelompok rentan, di antaranya petani, buruh, warga miskin kota, warga yang tinggal dalam wilayah konflik agraria, yang pekerjaannya setiap hari bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kehidupan keluarga setiap hari, tidak memiliki waktu untuk melihat televisi dan mengakses suarat kabar, tentu memiliki keterbatasan pemhamanan tentang negara, tentang bagaimana cara mencapai tujuan negara. Mereka lebih memahami bagaimana kebutuhannya terpenuhi dan anaknya dapat bersekolah. Keterlibatan mereka untuk menentukan kebijakan negara adalah tidak bermanfaat karena dia akan dijadikan alat legitimasi dari para politisi yang punya tujuan politik tertentu. Oleh karena itu kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang mengambil keputusan negara, melainkan ditentukan oleh kualitas orang-orang yang mengambil keputusan negara.87

Hak untuk berpartisipasi dalam politik secara tegas telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang juga diturunkan dalam Komentar Umum Nomor 25 tentang Partisipasi dalam Urusan Publik dan Pemilihan Umum.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Pilpres 2014 terjadi penurunan partisipasi pemilih yang selama ini diukur berdasarkan jumlah keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. Pada penyelenggaraan Pilpres 2014 penurunan partisipasi tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain: pertama, adanya regroupingjumlah TPS sehingga berkurang sebanyak 68.612 TPS; kedua, faktor aksesibilitas lainnya menuju lokasi pemungutan suara, bahkan bagi kelompok rentan pasien rumah sakit, warga yang tinggal dalam wilayah konflik agaria, kawasan pemulung di Bantar Gebang Bekasi, penghuni apartemen tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu akibat ketidaktersediaan TPS; ketiga, lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga menjadi salah satu sebab penurunan partisipasi pemilih.8 Keempat, faktor lainnya adalah struktur partai yang tidak bekerja maksimal dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan calon pasangan presiden dan wakil Presiden; dan kelima, masyarakat merasa tidak terlalu dekat dengan calon tersebut dibandingkan dengan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pimpinan Daerah yang secara umum memiliki ikatan karena merasa satu daerah, suku, dan lain sebagainya.89

Faktor yang cukup positif dari sisi kualitas partisipasi warga adalah keterlibatan mereka untuk melakukan pengawasan dan keikusertaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari penetapan DPT, masa kampanye, proses pemungutan suara, proses rekapitulasi suara, penetapan pasangan terpilih capres dan cawapres, serta proses hukum yang sedang berlangsung, baik di Mahkamah Konstitusi, DKPP, Kepolisian RI, dan pengadilan.

Dengan demikian, partisipasi pemilih tidak hanya dilakukan untuk memenuhi elemen jaminan iklim kebebasan sebagai prasyarat terciptanya kondisi pemilihan umum yang bebas (free election), akan tetapi juga bersinggungan dengan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi termasuk aksesibilitas yang merupakan bagian penting bagi terciptanya pemilu yang jujur (fair election) dengan implementasi elemen umum dan setara.

87 Oktaviansyah, Reza, "Hak Pilih Warga Negara sebagai Sarana Pelaksanaan Kadaulatan Rakyat", Jakarta, 2014

88 KPU hanya melakukan sosialisasi melalui leaflet, spanduk, dan alat peraga yang terbatas. Sedangkan anggaran untuk pertemuan langsung dengan masyarakat, termasuk kelompok rentan ditiadakan. Memang telah dilakukan debat capres dan cawapres selama 5 (lima) kali dan disiarkan melaluitelevisi, akan tetapi dampaknya belum menunjukkan perubahan yang besar terhadap partisipasi pemilih. Informasi terkait pemilu dan pemilihan capres dan cawapres lebih banyak dipengaruhi banyakya media online, termasuk media sosial (facebook, path, twitter, dan lain sebagainya).

III.2.6 DISTRIBUSI LOGISTIK

Salah satu permasalahan yang paling utama dalam rangka terselenggaranya Pilpres adalah distribusi logistik pemilu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Seharusnya penyelenggara Pilpres 2014 belajar pada pelaksanaan Pileg 9 April 2014 yang masih menghadapi berbagai kendala terkait distribusi logistik seperti surat suara, kotak suara, dan berbagai perlengkapan lainnya sekalipun memang disadari bahwa kondisigeografis dan masalah cuaca menjadi salah satu karakteristik tersendiri di berbagai wilayah di Indonesia.

Tertundanya pelaksanaan pemungutan suara di salah satu TPS karena permasalahan logistik pemilu akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penghitungan suara secara nasional. Hal initentu akan mengurangi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu tersebut, baik dari aspek penggunaan personel yang melakukan pengamanan kegiatan maupun anggaran yang mendukungnya.

Dalam sidang mengenai hasil penghitungan atau rekapitulasi di Mahkamah Konstitusi Rlterkait gugatan pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa, terkuak fakta hukum bahwa di berbagai wilayah di Papua terkendala pengiriman logistik sehingga penyelenggaraan Pilpres 2014 terganggu, bahkan di beberapa tempat tidak terselenggara pencoblosan.

Fakta ini juga menjadi temuan Komnas HAM RI, pada pemantauan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Sekurang-kurangnya terdapat 11 (sebelas) distrik yang tertunda penyelengaraan Pilpres 9 Juli 2014 karena keterlambatan distribusi logistik. Padahal dalam Pileg 9 April 2014 yang lalu kejadian tersebut juga terjadi di 21 (dua puluh satu) distrik. Seharusnya ada perencanaan yang lebih matang menyiasati kondisi cuaca dan geografis wilayah tersebut. Dalih terkait kondisi geografis dan sulitnya aksesibilitas menuju wilayah terpencil yang membutuhkan transportasi khusus (pesawat, kapal, kendaraan tertentu) selalu dijadikan dasar keterlambatan tersebut.

Demikian halnya di kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggara pemilu Kabupaten Nias kesulitan untuk mendistribusikan logistik pemilu karena tidak didukung oleh anggaran yaang diberikan oleh KPU Pusat untuk daerah yang kondisi letak geografisnya sangat ekstrem. Selain itu kondisi cuaca buruk yang sulit diprediksi menyebabkan sulitnya pendistribusian logistik.

Distribusi logistik Pilpres di Yahukimo, Papua (www.liputan6.com)

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlengkapan pemungutan suara di TPS/ TPSLN terdiri atas 7 (tujuh) macam, yaitu: (a) kotak suara; (b) surat suara; (c) tinta tanda khusus; (d) bilik pemungutan suara; (e) segel; (f) alat untuk memberikan tanda pilihan; dan (g) tempat pemungutan suara.

Seharusnya kondisi dan situasi tersebut sudah dipahami oleh KPU sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota, mengingat ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presien 2014 telah mengatur skala prioritas penentuan daerah tujuan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya didasarkan pada jarak, lokasi, lama waktu, letak geografis, tingkat kesulitan, dan tingkat keamanan bagi daerah tujuan tersebut.

Dalam keadaan darurat, KPU mengatur perusahaan ekspedisi yang ditunjuk oleh perusahaan pemenang tender dapat bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI dalam pelaksanaan pengangkutan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU.

Meskipun secara hukum keterlibatan TNl untuk memberikan bantuan distribusi logistik diatur melalui ketentuan Pasal 105 ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; akan tetapi secara institusional Komnas HAM menilai bahwa keterlibatan TNI hanyalah jika Kepolisian RI sudah menyatakan tidak mampu melaksanakan pengamanan, termasuk tugas perbantuan dalam mendistribusikan logistik. Artinya kehadiran TNI hanyalah pada saat terjadinya keadaan memakasa (force majeur).

89 Pada pelaksanaan pemantauan Komnas HAM di Sulawesi Selatan saat Pilpres 2014, Bawaslu Provinsi memperoleh informasi dari warga bahwa mereka kurang memiliki antusiasme memilih karena tidak ada lagi praktik money politic sebagaimana dalam Pileg 2014. Bahkan dalam pelaksanaan Pileg 2014, Panwas Kota Makassar sampai dikejar warga dengan parang yang tertangkap menerima money politic dengan alasan mengurangi rezeki warga menjelang pemilu.

III.2.7 PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN TPS TIDAK SESUAI ATURAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pembukaan TPS untuk pemungutan suara dilakukan pukul 07.00-13.00 WIB. Jangka waktu tersebut untuk mengakomodasi seluruh pemilih dalam DPT yang ditetapkan maksimal 800 orang dalam satu TPS sesuai UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun demikian, dari pantauan Komnas HAM ternyata di beberapa tempat aturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik oleh petugas KPPS setempat. Misalnya di TPS 5, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur di mana KPPS telah menutup TPS sebelum pukul 12.00 WIB dengan alasan sudah tidak ada warga yang akan memilih. Padahal faktanya masih banyak pemilih yang mengantre untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Kondisi yang berbeda di TPS yang berada di dalam industri perkebunan PT Silva Inhutani, Lampung. Akibat masih banyaknya pekerja yang berada di kebun (umumnya tebu), jam pemilihan diundur. Dari seharusnya dimulai pada pukul 07.00 WIB, pembukaan TPS ditunda menjadi pukul 08.00 WIB dan waktu penutupan tetap dilakukan pada pukul 13.00 WIB.

Kegiatan pemilihan umum (general election) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasiwarganegaraadalah keharusanbagipemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilu memperlambat penyelenggaraan pemilihan, ataupun tidak melakukan tindakan apapun sehingga pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Persoalan ketidaksesuaian pembukaan dan penutupan TPS oleh KPPS di beberapa wilayah menunjukkan kurangnya terjaminnya elemen umum dan setara sebagai pelaksanaan pemilu yang jujur (fair elecion), khususnya aksesibilitas pemilih terhadap TPS setempat.

III.2.8 KEKURANGAN SURAT SUARA

Tingkat pendataan yang lemah dan kurangnya koordinasi oleh KPU Kabupaten/ Kota menyebabkan kekurangan surat suara yang sangat masif. Temuan Komnas HAM menunjukkan fakta tersebut, hampir seluruh pasien, penunggu pasien, serta pegawai rumah sakit di 13 (tiga belas) rumah sakit tidak dapat difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Selain memang tidak didirikan TPS Khusus, hal itu terjadi juga disebabkan kekurangan surat suara dari TPS sekitar yang mendatangi rumah sakit. Di berbagai rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan juga demikian halnya, masih dijumpai tahanan yang tidak bisa memilih dengan alasan kekurangan suarat suara. Persoalan tersebut juga terjadi di berbagai area tempat tinggal (kos) mahasiswa seperti di Jakarta Barat, Semarang, dan Malang yang mengalami kekurangan surat suara akibat tidak ada pendataan sehingga pemilih yang bisa menggunakan hanya hanya didasarkan DPT pemilih bagi warga setempat.

Demikian halnya di beberapa daerah lain yang tidak menjadi fokus pemantauan Komnas HAM akan tetapi sangat marak pemberitaanya di media massa seperti di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sebanyak delapan kecamatan dari 25 kecamatan di Wonogiri melaporkan kekurangan surat suara, yaitu Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Karangtengah, Baturetno, Paranggupito, Slogohimo, Purwantoro, dan Sidoharjo.

Selain itu karena ketidaksiapan penyelenggara pemilu dalam mengantisipasi antusiasme warga negara, banyak warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kurangnya surat suara. Hal ini terjadi pada Kabupaten Toraja Utara. Penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014 bertepatan dengan musim liburan dan upacara adat berupa pemakaman leluhur. Akibatnya, banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan alasan kekurangan surat suara di TPS setempat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara aktif membuatkan Surat Keterangan Domisili yang dapat dijadikan dasar ke KPU Toraja Utara dan jajarannya agar mereka bisa difasilitasi memilih, namun sangat disayangkan manakala penyelenggara pemilu tidak menyiapkan surat suara yang cukup. Akibatnya, banyak suara dari perantau yang jumlahnya berkisar 200-an jiwa harus kehilangan hak suaranya.

Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah mengatur bahwa surat suara di setiap TPS adalah sebanyak DPT ditambah 2% dari DPT tersebut. Hal ini adalah untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan surat suara pada setiap TPS. Dengan demikian, maksud penambahan 2% bukan untuk mengantisipasi adanya kekurangan surat suara di TPS.

Adanya PKPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/

PUU-IV/2009 tanggal 6 Juli 2009, berimplikasi pada bertambahnya pemilih di setiap TPS walaupun sebelumnya tidak masuk dalam DPT. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS tidak hanya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3 PPWP), pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4 PPWP), akan tetapi juga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A PPWP) dan pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan di bawahnya yang mengatur soal surat suara dan hak pemilih. Upaya untuk mengakomodir hak pilih semua masyarakat yang tidak masuk dalam DPT melalui PKPU adalah satu hal yang positif. Akan tetapi sangat disayangkan upaya positif ini tidak dipararelkan dengan upaya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu yang hanya mencadangkan surat suara sebanyak 2% dari DPT yang ada.

Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak disinkronkan, dapat dipastikan akan terjadi lagi permasalahan kekurangan surat suara pada banyak TPS, salah satunya adalah di rutan, lapas, dan rumah sakit berbagai wilayahwilayah kelompok rentan lainnya.

Dampak kekurangan kertas suara di RSUD Sutomo Surabaya yang menimbulkan kericuhan

Persoalan kekurangan surat suara juga terkait dengan persoalan penyediaan template braille bagi penyandang disabilitas netra. Meskipun sudah ada MoU antara KPU dengan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Penca) yang ditandatangani pada 11 Maret 2013. Akan tetapi faktanya tidak semua daerah yang terdapat penyandang disabilitas difasilitasi dengan adanya template braille. Kekurangan surat suara dan/atau template braille bagi penyandang disabilitas netra tersebut menunjukkan belum sepenuhnya elemen nondiskriminasi dan langkah-langkah afirmatif sebagai pelaksanaan pemilu yang adil (fair election) sebagaimana mandat PBB terkait pemilu dan hak asasi manusia dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

III.2.9 KURANGNYA SOSIALISI PENYELENGGARAAN PEMILU

Pelaksanaan sosialisasi dalam tahapan dan proses Pilpres 9 Juli 2014 sangat minim dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan dalih pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan, KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan sosialisasi terkait tahapan pemilu kepada masyarakat dan kelompok rentan, serta kepada para petugas secara langsung. Meskipun mengakui adanya keterbatasan anggaran, akan tetapi di beberapa tempat kegiatan sosialisasi dilakukan dengan model nonton bola Piala Dunia 2014 Brasil yang dilakukan di hotel berbintang seperti terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data, fakta, dan informasi berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, didapati adanya keluhan dari Bawaslu, Panwas, Kanwil Hukum dan HAM cq. Kepala Rutan dan Lapas, manajemen rumah sakit dan komunitas penyandang disabilitas, serta berbagai elemen masyarakat menyangkut tidak adanya sosialisasi langsung oleh KPUD setempat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota hanya menggunakan brosur, spanduk, dan leaflet. Akibatnya pemilih tidak memahami tahapan Pilpres, begitu juga dengan petugas lapangan sehingga terjadi kebingungan di lapangan, khususnya dalam implementasi penggunaan formulir A5 dan pemilih menggunakan KTP.

Ketentuan mengenaikewajiban melakukan sosialisasi oleh KPU terhadap pemilih secara jelas diamanatkan Pasal 186 ayat (1) dan (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pilpres dan pendidikan politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), dapat dilakukan kepada pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, lokakarya, pelatihan, simulasi, serta bentuk kegiatan lainnya.

Jajaran Kepala Lapas dan Rutan seluruh provinsi di Sulawesi Selatan mengeluhkan tidak adanya sosialisasi KPU Provinsi dan KPU Kota/ Kabupaten dalam Pilpres 2014

Keterbukaan menjadi aspek penting dalam memberikan legitimasi pemilu karena setiap pemangku kepentingan di pemilu akan menerima hasil pemilu jika prinsip keterbukaan diterapkan. Keterbukaan dalam pemilu juga dapat sekaligus untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2014, tidak hanya dalam memberikan suaranya, tapi juga mengawal proses penyelenggaraan pemilu.

Setidaknya terdapat dua ranah keterbukaan informasi dalam pemilu. Pertama, keterbukaan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu idealnya harus melakukan praktik keterbukaan informasi dalam pemilu, yakni informasi yang dapat memastikan para pemilih dapat berpartisipasi seperti informasi daftar pemilih, informasi hari pemungutan suara, dan informasi mengenai partai dan kandidat. Informasi mengenai hasil pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden juga menjadi bagian praktik baik keterbukaan informasi pada Pemilu 2014.

Kedua, keterbukaan KPU sebagai badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan KPU untuk terbuka kepada publik. Keterbukaan KPU sebagai badan publik sangat penting dalam membangun legitimasi penyelenggaraan pemilu. Integritas yang dibangun dengan baik melalui keterbukaan dapat menumbuhkan kepercayaan publik pada KPU yang pada akhirnya memberikan legitimasi pemilu, baik dari sisi proses maupun hasilnya.

Hak atas informasi memiliki hubungan langsung dengan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Dengan melakukan sosialisasi dan menerima masukan masyarakat, KPU dapat mengambil alternatif tindakan untuk mengatasi hambatan warga dalam pemilu, di antaranya warga buta huruf, hambatan terkait dengan bahasa dalam proses pemilu, kemiskinan, atau hambatan lainnya terkait dengan aksesibilitas warga negara untuk memilih dan menggunakan hak mereka secara efektif, termasuk kebebasan warga untuk memperoleh informasi dari media massa.

Akan tetapi, dalam hal ini masih banyak kelemahan yang harus dibenahi oleh KPU. Dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 Komnas HAM menemukan fakta bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sangat terbatas, termasuk kepada pemilih yang masuk dalam kategori kelompok rentan. KPU seolah-olah hanya mengandalkan pemberitaan media massa dan gerakan masyarakat melalui media sosial dibanding melakukan upaya sosialisasi secara kreatif, termasuk pertemuan secara tatap muka. Demikian halnya, pemenuhan bagi kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus juga masih banyak terkendala, termasuk bagi penyandang buta huruf yang sangat terabaikan.

Berdasarkanfaktatersebutdiatas,secaraumumjaminaniklim kebebasantelah terpenuhi sebagai prasyarat terlaksananya pemilu yang bebas (free election) khususnya terkait hak berekspresi, hak untuk berserikat dan hak untuk berkumpul. Akan tetapi kondisi tersebut bukan diciptakan atau dipengaruhi secara meluas oleh KPU berserta jajarannya. Padahal, pemenuhan hak atas informasi bagi pemilih merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemilu yang berbasis hak asasi manusia sebagaimana prinsip pemilu yang diatur Pasal 12 dan Pasal 25 Komentar Umum Nomor 25 tentang Partisipasi dalam Urusan Publik dan Pemilihan Umum sebagai turunan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

III.2.1O KELEMAHAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPEMILUAN

Penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 didasarkan pada UU Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat kelemahan dalam UU tersebut, baik secara substansial mengenai muatan materinya ataupun situasi yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan ketatanegaraan lainnya.

Terdapat beberapa catatan yang paling menonjol kelemahan UU ini dalam penyelenggaraan Pilpres 2014, yakni:

Pertama, persoalan pendataan pemilih yang lebih fokus hanya berdasarkan KTP. Padahal masih ditemukan fakta bahwa masih banyak persoalan adminsitrasi kependudukan di Indonesia. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Nomor: 102/PUU-VIl/2009 di mana demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusan yang bersifat self executing yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, yang mana penggunaan paspor dan KTP yang masih berlaku sebagai pemilih dinyatakan konstitusional.

Kedua, pengaturan mengenai subyek yang dapat dijadikan tersangka. RumusanUUNomor42Tahun2008tentangPemiluPresiden danWakilPresiden menyatakan pada masa kampanye yang dapat dijerat adalah Tim Kampanye (pelaksana kampanye) yang terdaftar di KPU, padahal pelakunya tidak hanya mereka. Ketentuan UU tersebut semakin tidak berdaya menghadapi pelaku yang hanya mengakui sebagai relawan yang terlepas dari struktur tim pemenangan sehingga tidak dapat dijerat dengan UU Pemilu. Ke depannya, penyebutan subyek yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran atau tindak pidana pemilu haruslah "setiap orang". Rumusan ini untuk memastikan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Bawaslu dan Kepolisian dapat menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi.

Ketiga, jangka waktu penyelesaian tindak pidana Pilpres yang hanya 3 (tiga) hari sejak peristiwa terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 190 ayat (4) dan (6). Kondisi tersebut sangat memberatkan Bawaslu dan Kepolisian untuk tahap awal menindaklanjuti laporan dan/atau temuan tersebut. Pengumpulan alat bukti keterangan, dan berbagai pemeriksaan sangat terbatas. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terungkap dan akhirnya menimbulkan apatisme publik serta menimbulkan kecurigaan akan netralitas mereka dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran pemilu.

Keempat, keterlibatan aparat negara dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Seharusnya ada pembatasan keterlibatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dalam tahapan penyelengaran pemilu, khususnya pada masa kampanye. Hal itu guna memastikan netralitas penyelenggara negara. Berkaca pada Pilpres 2014, hampir seluruh pejabat negara yang disebutkan tadi menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres.

Kelima, mengenai penyediaan suarat suara yang hanya 2% dari DPT, sebab di berbagai tempat, khususnya wilayah yang dihuni kelompok rentan, jumlah tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya, penambahan surat suara harus disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk pertanggungjawaban dapat disusun mekanise penanganannya.

Berdasarkan hasil pantauan Komnas HAM dalam situasiumum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebagaimana diuraikan di atas, aspek pemilu yang bebas (free election) secara umum telah terpenuhi, baik aspek jaminan iklim kebebasan, jaminan kebebasan memilih, dan jaminan kerahasiaan.

Terhadap implementasi pemilu yang adil (fair election) sesuai prinsip umum dan setara, masih ditemukan masalah menyangkut pendataan pemilih dan aksesibilitas akibat pengurangan jumlah TPS. Prinsip nondiskriminasi telah terpenuhi dengan ditandai tidak adanya pembedaan atau larangan terhadap pemilih berdasarkan alasan perbedaan ras, etnis, agama, dan pilihan politik. Sedangkan prinsip one person one vote secara umum terpenuhi, kecuali beberapa daerah yang masih memberlakukan sistem noken/ikat.

BAB IV

KONTEKS KELOMPOK RENTAN

Melaksanakan pembangunan berkelanjutan berbasis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah keharusan dan kewajiban negara untuk mengimplementasikannya. Negara harus dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam sebuah iklim demokrasi yang bermartabat.

Implementasi dari sebuah iklim demokrasi yang bermartabat dibutuhkan tidak hanya melalui produk hukum dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga harus dapat dituangkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan programprogram yang dapat memberikan kebijakan afirmatif dalam memberikan dan menciptakan ruang yang menjamin partisipasiseluruh warga negara, khususnya kelompok rentan dalam semua tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Pelaksanaan pemantauan Komnas HAM dalam Pilpres 2014 difokuskan pada kelompok rentan (vulnerable groups) yang telah dilakukan identifikasi. Sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) kelompok rentan yang menjadi fokus perhatian di 13 (tiga belas) provinsi yang dilakukan pemantauan, yaitu warga yang kebebasannya dibatasi seperti tahanan dan narapidana yang berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk tahanan di Kepolisian; pasien, penunggu pasien, dan pegawai rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa; penyandang disabilitas; pengungsi internal; pekerja (buruh) dan pekerja migran (migrant workers); warga yang tinggal dalam wilayah konflik (agraria/sosial); mahasiswa/perantau, penghuni rumah susun/apartemen; panti jompo/pemilih lanjut usia; masyarakat adat. Meskipun demikian, pemantauan Komnas HAM dalam Pilpres 2014 juga tetap dilakukan terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya konflik sosial, adanya praktik pemilihan dengan sistem noken, dan juga dengan memperhatikan kekhususan wilayah setempat, misalnya warga yang tinggal dalam wilayah konflik agraria.

Berdasarkan laporan seluruh tim yang memantau di 13 (tiga belas) provinsi pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 terkait pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi kelompok rentan (vulnarable groups) dan/atau pemilih rentan (vulnarable voters), diperoleh informasi, data, dan fakta sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bab ini.

IV.1 WARGA YANG KEBEBASANNYA DIBATASI

A. NARAPIDANA DAN TAHANAN

Berdasarkan data dari DirektoratJenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI pada Juli 2014 terdapat 166.627 orang tahanan dan narapidana yang tersebar di seluruh Indonesia.90 Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada pelaksanaan Pileg 9 April 2014 yang hanya 164.831 orang tahanan dan narapidana.91

R PUSAT DATA &C PILPRES 2014 ASICIPINANG UBAGA PEMASYARAKATA Antrean narapidana LP Kelas I Cipinang dalam menggunakan hak pilih pada pemantauan Pilpres 2014 di DKI Jakarta

Pelaksanaan pemantauan terhadap warga yang kebebasannya dibatasi (narapidana dan tahanan) dilakukan Komnas HAM di 13 (tiga belas) provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta (Jabodetabek), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Dari ke-13 wilayah tersebut, secara garis besar dilakukan pemantauan di 68 (enam puluh delapan) TPS dengan rincian 22 (dua puluh dua) TPS yang berada di rumah tahanan dan 46 (empat puluh enam) TPS yang berada di lembaga pemasyarakatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah TPS yang Dipantau di Lapas dan Rutan

No.Rumah TahananLembaga Pemasyarakatan
11 Aceh1 TPS1 TPS
2 S2 Sumatera Utara4 TPS4 TPS
33 Lampung1 TPS6 TPS
44 DKI Jakarta (Bodetabek)2 TPS3 TPS
55 Jawa Timur7 TPS
66 Jawa Tengah8 TPS
77 Kalimantan Barat1 TPS3 TPS
8 Su8 Sulawesi Selatan3 TPS6 TPS
9 Su9 Sulawesi Tengah4 TPS1 TPS
10 Nu10 Nusa Tenggara Timur4 TPS4 TPS
11 Ma11 Maluku2 TPS1 TPS
12 Papua12 Papua-1 TPS
13 Papua Barat13 Papua Barat一1 TPS
JUMLAHLAH22 TPS46 TPS

Secara umum pemenuhan hak konstitusional bagi tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan pada Pilpres 9 Juli 2014 telah dipenuhi. Indikasi paling sederhana adalah didirikannya TPS Khusus di setiap lapas dan rutan tersebut. Pelaksanaan Pilpres 2014 dijaga oleh aparat Kepolisian dan beberapa tempat melibatkan Linmas (Hansip) yang turut melakukan pengawasan. Meskipun demikian, tidak seluruh lapas/rutan terdapat saksisaksi yang ikut mengawal proses pemilihan.

Meskipun demikian, bukan berarti pelaksanaan Pilpres 2014 di lapas dan rutan seluruhnya berjalan dengan lancar dan baik. Terdapat beberapa catatan dan permasalahan yang masih terjadi, di antaranya:

a. Tidak adanya sosialisasi dan pendidikan politik

Dari keseluruhan 13 (tiga belas) provinsi yang dilakukan pemantauan oleh Komnas HAM yang difokuskan di 66 TPS, terlihat bahwa tidak ada sama sekali upaya sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota setempat.

Berbagai alasan yang paling sering disampaikan ke Komnas HAM adalah tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi secara langsung (tatap muka) sebagaimana pelaksanaan Pileg 2014. Kegiatan yang dilakukan oleh KPU hanya sebatas pencetakan spanduk, baliho, dan beberapa alat peraga lainnya.

Kondisi ini dikeluhkan oleh tahanan, narapidana, dan sejumlah Kepala Kanwil Hukum dan HAM serta Kepala UPT Lapas dan Kepala UPT Rutan yang ditemui oleh Komnas HAM. Padahal sosialisasi tersebut sangat penting, sekaligus bisa menjadi media untuk koordinasi agar ada pendataan yang lebih akurat terhadap narapianda dan tahanan agar dapat menggunakan hak konstitusionalnya.

b. Pendataan yang tidak akurat dan kekurangan surat suara

Peristiwa kekurangan surat suara kembali terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2014. Salah satu sebab terulangnya peristiwa tersebut adalah akibat pendataan yang tidak akurat dan dipengaruhi oleh komitmen KPU Kabupaten/Kota yang sangat lemah untuk berkoordinasi dengan Kepala Rumah Tahanan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Bahkan, beberapa masukan perbaikan atau data-data terbaru yang diajukan oleh Kepala Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak segera diverifikasi dan dijadikan bahan penyusunan DPT. Peristiwa tersebut terjadi di berbagai tempat, salah satunya di Provinsi Banten.

Beberapa TPS yang berada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang mengalami kekurangan surat suara adalah:

1. TPS 23 di Lapas Narkotika Way Hui, Bandar Lampung. Jumlah DPT yang ditetapkan adalah 664 pemilih, akan tetapi surat suara yang dikirim oleh KPU Bandar Lampung hanya 475. Akibatnya pemilihan terpaksa dihentikan sementara menunggu pengiriman surat suara sejumlah 200 lembar.

2. TPS 21 Rutan Kelas I Bandar Lampung, jumlah DPT yang ditetapkan adalah 812 pemilih, akan tetapi surat suara yang dikirimkan oleh KPU Bandar Lampung hanya 727 lembar. Akibatnya terjadi kekurangan sejumlah 92 surat suara dan atas permintaan Komnas HAM maka KPU langsung mengirimkan sisasnya.

3. Lapas Sukadana, Lampung Timur. Dari jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 267 pemilih, surat suara yang dikirim oleh KPU Lampung Timur hanya 210 lembar. Akibatnya terjadi kekurangan surat suara sebanyak 57 lembar.

4. Lapas Kelas IA Cipinang, Jakarta. Jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 2.972 pemilih. Akan tetapi dalam praktiknya surat suara yang dikirimkan sangat kurang sehingga terdapat 389 narapidana tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya.

5. Jumlah DPT di Rutan Salemba sebanyak 3.188 orang. Untuk memenuhi hak pilih dibangun 5 (lima) buah TPS di dalam kompleks Rutan. Antusiasme warga binaan cukup tinggi, pencoblosan berjalan dengan lancar dari pukul 09.00-13.00 WIB. Meskipun demikian banyak warga binaan yang tidak difasilitasi dengan alasan terlambat datang meskipun mereka sudah mengantre di TPS. Mereka merasa kecewa hak pilihnya hilang begitu saja.

6. TPS 09 Rutan Kelas IA Makassar. Jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 568 pemilih, akan tetapi surat suara yang dikirimkan hanya 532 lembar. Akibatnya terjadi kekurangan sebanyak 34 surat suara.

7. TPS 09 Lapas Narkotika Makassar. Dari jumlah DPT sebanyak 149 pemilih, ternyata surat suara yang dikirimkan hanya 133 lembar. Akibatnya terjadi kekurangan surat suara yang harus dipenuhi dari TPS 02 yang berada di Lapas Narkotika juga. Akibat lemahnya update pendataan di TPS 02, dari 624 DPT yang ditetapkan ternyata 270 tahanan telah dibebaskan sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 185 lembar. Padahal data terbaru mengenaijumlah penghuni telah disampaikan oleh Kepala Lapas Narkotika ke KPU Kota Makassar.

8. Lapas Kelas I Semarang, dari 3 (tiga) TPS yaitu TPS 08, 09, dan 10 ditetapkan DPT sebanyak 1.260 pemilih. Akan tetapi karena jumlah penghuni bertambah dan tidak dilakukan pemutakhiran data terbaru oleh KPU Kota Semarang, masih terjadi kekurangan sebanyak 50 surat suara. Kekurangan tersebut akhirnya terpenuhi di mana jumlah total surat suara yang diperlukan adalah 1.310 lembar.

9. TPS 01 Lapas Abepura Papua, dari jumlah penghuni sebanyak 399 narapidana ternyata yang ditetapkan dalam DPT hanya 200 pemilih. Akibatnya surat suara yang dikirmkan oleh KPU KotaJayapura sangat kurang karena hanya diberikan surat suara sebanyak 202 lembar.

10. TPS 4 Negeri Lama (Lapas Kelas IIA Ambon). Dari jumlah penghuni sebanyak 259 orang, yang terdaftar dalam DPT KPU sebanyak 232, akan tetapi 65 napi telah bebas sehingga tersisa 167 surat suara, dan terdapat penambahan 65 DPK serta tambahan DPT dari Rutan sebanyak 22 orang. Total DPT dan DPK Lapas adalah 254 orang sehingga masih diperlukan penambahan sebanyak 41 surat suara.

11. TPS 66 Lapas Kelas II Bangkalan. Jumlah penghuni sebanyak 1.268 jiwa, akan tetapi yang ditetapkan dalam DPT hanya 568 pemilih. Akibatnya terjadi kekurangan surat suara sekitar 700 lembar. Ujungnya banyak narapidana yang tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya.

c. Tahanan dan narapidana yang tidak dapat memilih

Problem yang menyebabkan tahanan dan narapidana yang tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya cukup beragam, salah satu yang paling sering terjadi adalah implementasi peraturan yang sangat kaku oleh KPPS setempat dan cenderung mengutamakan aspek formalitas dibandingkan dengan hak konstitusional warga negara.

Fakta tersebut masih sangat sering terjadi di berbagai TPS yang berada di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, di antaranya:

1. Terdapat 49 tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Atambua, Kabupaten Belu (NTT) tidak difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya, meskipun mereka telah terdata dan sudah dicatat dalam dokumen hukum yang diajukan Kalapas ke KPUD setempat.

2. Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dan Cabang Rutan Lubuk Pakam, Pancur Batu yang berada di Provinsi Sumatera Utara di mana masih ada penolakan terhadap tahanan dan narapidana untuk menggunakan hak konstitusionalnya terbentur persoalan administratif karena baru datang dan/atau tidak memiliki formulir A5.

3. Terdapat sekitar 700 penghuni Lapas Kelas IIB Bangkalan yang tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Hal itu selain akibat persoalan administrasi yang tidak diurus oleh KPU Bangkalan, juga karena faktor lemahnya implementasi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU yang mengatur soal pendataan pemilih dan penambahan surat suara oleh KPPS di TPS 66.

4. Tahanan di Rutan Donggala (terdapat 131 penghuni) dan Rutan Kelas IIA Poso (terdapat 101 penghuni) di Sulawesi Tengah, sebagian di antaranya tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya karena dilarang oleh KPPS setempat dengan alasan pemilih tidak terdaftar dalam DPT/DPK/tidak memiliki A5.

5. Di Provinsi Sulawesi Selatan juga tejadi penolakan oleh KPPS terhadap narapidana dan tahanan yang akan menggunakan hak konstitusionalnya karena persoalan administrasi. Peristiwa tersebut terjadi di Lapas Kelas IlA Watampone (terdapat 317 orang penghuni) dan Lapas Bulukumba (terdapat 161 penghuni) di mana sebagian di antaranya tidak dapat memilih karena kedatangan kurang dari seminggu menuju 9 Juli 2014 sehingga tidak terdata dan tidak mengurus form A5. Padahal 14 pegawai Lapas yang bukan berdomisili di Kabupaten Watampone dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Demikian halnya di Rutan Kelas IA Makassar sebagian tahanan yang kedatangannya kurang dari 2 hari menjelang 9 Juli 2014 tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Tindakan tersebut menurut informasi daripetugas KPPS adalah atas perintah Ketua KPU Kota Makassar kepada Kepala Rutan setempat.

6. Demikian halnya yang terjadi di lapas dan rutan yang berada di bawah naungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPT Pilpres 2014 hanya berdasarkan DPT Pileg 2014. Mereka diduga mengabaikan data-data terbaru yang diserahkan oleh Kepala Lapas dan Rutan. Akibatnya, banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya.

Bahwa salah satu unsur yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilpres 2014 adalah kehadiran saksi-saksi dari kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dan juga kehadiran pemantau independen. Meskipun demikian, kehadiran pemantau independen (selain Komnas HAM) sangat jarang dan itu hanya ditemui di beberapa tempat saja, misalnya:

1. Lapas Kelas IA Semarang, Provinsi Jawa Tengah di mana dari 3 TPS yang didirikan, kesemuanya dihadiri pemantau independen dari Indonesia dan luar negeri (China).

2. Lapas Kelas 1A Makassar dan Rutan Kelas IA Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; terdapat cukup banyak pemantau independen yakni 6 orang di setiap TPS yang berasal dari Indonesia.

3. Lapas Kelas IlA Binjai, Sumatera Utara; terdapat 1 orang pemantau independen yang turut memantau proses pencoblosan sampai perhitungan suara.

4. Lapas Sukadana, Lampung Timur dan Lapas Gunung Sugih, Lampung Tengah, Provinsi Lampung; terdapat masing-masing 1 orang pemantau independen yang turut memantau proses pencoblosan sampai perhitungan suara.

5. Lapas Kelas IIA Kupang, Rutan Kelas IIA Kupang, Lapas Maumere dan LP Kelas IIB Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur; terdapat pemantau independen yang turut memantau proses pencoblosan sampai perhitungan suara.

d. Narapidana dan tahanan menolak memilih

Meskipun berbagaiupaya untuk mejamin pemenuhan hakkonstitusional tahanan dan narapidana dalam Pilpres 2014 telah dilakukan, akan tetapi terdapat tahanan dan narapidana yang menolak berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilpres 2014, khususnya narapidana terorisme yang berada di Lapas Kelas IIA Pasir Putih dan Lapas Kelas IIA Kembang Kuning, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Demikian halnya tahanan dan narapidana kasus politik yang berada di Lapas Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, yakni sebanyak 14 orang menolak untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

90 Dirjen Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan" Juli 2014, dapat diakses melalui www.smslap.ditjenpas.go.id

91 Komnas HAM, "Laporan Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pileg 2014", Jakarta, 2014, hal. 33

B. TAHANAN DI KEPOLISIAN

Kepolisian Rl mencatat, berdasarkan pendataan dari seluruh Indonesia terdapat 6.800 orang tahanan yang berada di tangan Kepolisian92. Untuk memastikan bahwa seluruh tahanan mendapatkan jaminan hak konstitusionalnya, secara kelembagaan Kapolri melalui Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menerbitkan kembali telegram kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan

Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahiti) untuk melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota setempat.93

Pada penyelenggaraan Pilpres 2014, terdapat beberapa kebijakan yang tidak seragam dalam upaya pemenuhan hak konstitusional tahanan yang berada di rutan Kepolisian. Beberapa model dilakukan, yaitu dengan menitipkan tahanan ke lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan beberapa tempat tetap melakukan pemungutan suara di rutan Kepolisian sendiri dan juga ada yang dititipkan di TPS sekitar rutan Kepolisian. Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri masih terdapat beberapa wilayah yang tahanan di rutan Kepolisian yang tidak difasilitasi dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.

Secara umum sebaran wilayah yang dipantau untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional para tahanan di rutan Kepolisian dengan total 38 (tiga puluh delapan) lokasi yang tersebar di 5 (lima) Polda, 31 (tiga puluh satu) Polresta/ Polres, dan 2 (dua) Polsek di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Sebaran Wilayah Rutan Kepolisian yang Dipantau

No.ProvinsiPoldaPolres/ PolrestaPolsek
1Aceh3
2Sumatera Utara42
3Lampung12
4DKI Jakarta (Bodetabek)7
5Jawa Timur1
6Jawa Tengah11
7Kalimantan Barat1
8Sulawesi Selatan11
9Sulawesi Tengah1
10Nusa Tenggara Timur16
No.ProvinsiPoldaPolres/ PolrestaPolsek
11Maluku11
12Papua2
13Papua Barat1
JUMLAH5312

Gambaran jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi tahanan yang berada di rutan Kepolisian dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 adalah sebagai berikut:

a. Untuk Provinsi Aceh, pemantauan dilakukan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Polres Bener Meriah, Polres Aceh Tengah, dan Polres Aceh Selatan. Tahanan yang berada di Polres Kabupaten Bener Meriah sejumlah 15 (lima belas) orang dapat menggunakan haknya dengan difasilitasi oleh KPPS di TPS Wih Pesam (4 orang dengan A5 dan 11 orang menggunakan surat keterangan Kapolres). Tahanan Polres Aceh Tengah, dari 32 (tiga puluh dua) tahanan, 10 (sepuluh) tahanan di antaranya menggunakan hak pilihnya di Polres dan 20 (duapuluh) tahanan dititip ke Rutan Takengon. Sedangkan tahanan di Polres Aceh Selatan terdapat 6 (enam) orang yang pelaksanaan pemilihan dititipkan di Rutan Tapak Tuan.

b. Untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional tahanan Kepolisian yang berada di Provinsi Sumatera Utara, pemantauan dilakukan di 4 (empat) Polres, yaitu Langkat, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Polresta Medan; serta 2 (dua) Polsek, yakni Polsek Percut dan Polsek Medan Timur, Kota Medan.

Tahanan di Polres Langkat sejumlah 46 dari 49 orang dapat menggunakan hak konstitusionalnya di TPS yang berada Rutan Polres. Untuk tahanan di Polres Serdang Bedagai, sejumlah 53 tahanan dapat menggunakan hak konstitusionalnya di TPS yang berada Rutan Polres. Tahanan Polres Deli Serdang, Sumatera Utara dititipkan pada Lapas Kelas II B Lubuk Pakam. Sedangkan 1 tahanan yang tersisa memilih di TPS yang berada di depan Polres.

Pemantauan pemenuhan hak konstitusional terhadap tahanan di Provinsi C. Lampung pada Pilpres 2014 dilaksanakan di 3 (tiga) tempat, yaitu Polda Lampung,PolrestaBandarLampung, danPolresSukadana.Hampirkeseluruhan penghuni atau tahanan mendapatkan pemenuhan hak konstitusional dengan cara didatangi oleh KPPS setempat. Untuk tahanan Polda Lampung, sejumlah 3 orang didatangi petugas KPP dari TPS 06 Kupang Kota, tahanan Polresta Bandar Lampung sejumlah 91 orang difasilitasi oleh petugas KPP dari TPS 06 dan TPS 07 Gotong Royong. Sedangkan tahanan di Polres Sukadana sejumlah 22 orang difasilitasi oleh KPPS dari TPS 02 Sukadana.

d. Tahanan di Polres Metro Jakarta Pusat, DKI Jakarta sejumlah 79 orang dapat difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya, meskipun pelaksanaan sudah mendekati waktu berakhir pemungutan suara.

e. Terdapat 89 tahanan yang berada di Polresta Bekasi, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi hanya 86 tahanan yang dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Sisanya tidak bisa memilih dengan alasan tidak memiliki KTP setempat dan/atau formulis A5.

f. Tahanan yang berada di Rutan Polda Jawa Tengah sebanyak 34 (orang dan di Rutan Polrestabes Semarang sebanyak 49 orang dan keseluruhannya dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Di Rutan Polda Jawa Tengah didirikan TPS tersendiri, sedangkan di Rutan Polrestabes Semarang disatukan dengan TPS 12 yang berada di lingkungan Asrama Kepolisian.

Tahanan di Polresta Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 50 orang g. telah difasilitasi menggunakan haknya dengan didatangi KPPS setempat. Sedangkan tahanan Polda Kalimantan Barat seluruhnya dititipkan ke Rutan Pontianak agar dapat menggunakan hak pilihnya.

h. Tahanan yang berada di Rutan Polres Poso, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 14 orang. Keseluruhannya dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Yang paling berbeda dibandingkan dengan wilayah hukum lainnya adalah seluruh tahanan itu dikawal untuk pulang ke rumah masing-masing guna melakukan pencoblosan.

i. Pemantauan terhadap pemenuhan hak konstitusional tahanan di Provinsi Sulawesi Selatan difokuskan di 2 (dua) tempat, yakni Polda Sulawesi Selatan (sebanyak 23 tahanan) dan Polresta Makssar. Keseluruhan tahanan yang berada di kedua rutan tersebut difasilitasi dengan didatangi KPPS setempat dan ada yang ditipkan di rutan/lapas setempat.

j. Tahanan Polres Manokwari, Papua Barat sejumlah 19 orang dapat menggunakan hak pilihnya setelah didatangi oleh KPPS dari TPS 13 Desa Manokwari. Untuk tahanan yang baru tiba menjelang 9 Juli 2014 diberikan fasilitas formulir A5.

k. Tahanan yang berada di Rutan Polres Ambon, Provinsi Maluku sebanyak 53 tahanan (terdiri atas 49 dewasa dan 4 orang anak) sehingga KPU Kota Ambon menetapkan DPT sebanyak 49 orang. Dari hasil pantauan, keseluruhan tahanan dapat menggunakan hak konstitusionalnya setelah petugas dari TPS 03 Kelurahan Waihaong mendatangi Rutan untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilpres 2014.

92 Data mengenai jumlah tahanan di seluruh Indonesia yang tersebar di kantor Kepolisian disampaikan Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti kepada Komnas HAM dalam pertemuan pada 4 Juni 2014. Meskipun datanya bersifat dinamis, akan tetapi jumlahnya akan tetap stabil pada kisaran tersebut.

93 Pada saat penyelenggaran Pileg 2014, Kepolisianjuga telah menerbitkan telegram Nomor: ST/103/III/2014 Bareskrim tertanggal 24 Maret 2014. Terdapat 4 (empat) substansi dari telegram tersebut, yaitu pendataan tahanan, koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota setempat, tahanan di Rutan Polsek untuk memudahkan pengamanan akan digabung dengan Polres dan jika pemberian suara di rutan Kepolisian maka pengamanan disesuaikan dengan kondisi rutan tersebut.

Tahanan Kepolisian yang tidak dapat memilih

Meskipun secara umum ada perbaikan pemenuhan hak konstitusional bagi tahanan dibanding penyelenggaraan Pileg 2014, akan tetapi sejatinya masih terjadi berbagai persoalan dengan tidak difasilitasinya tahanan untuk memilih di berbagai wilayah hukum. Beberapa contoh berikut menunjukkan fakta tersebut:

1. Tahanan yang berada di Polda, Polresta/Polres, dan Polsek di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur; dari 7 lokasi yang dipantau hanya 2 di antaranya yang memfasilitasi tahanan untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu di Polres Timor Tengah Utara sejumlah 21 tahanan yang dititipkan di TPS terdekat dan di Polres Sikka sebanyak 24 tahanan difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya di TPS 03 Sikka. Di Polres Soe dan Polres Atambua pada 9 Juli 2014 tidak ada tahanan.

Sedangkan di Polres Kupang (25 tahanan), Polda Nusa Tenggara Timur (6 orang), dan Polres Sumba Barat (data jumlah tahanan tidak diketahui) tidak ada TPS yang didirikan. Kepolisian tidak berani untuk mengeluarkan tahanan dengan alasan keamanan dan pengamanan, namun membuka ruang bagi adanya TPS keliling. Akan tetapi, KPPS di TPS terdekat dengan rutan Polda/Polres/Polsek menyatakan tidak diinformasikan untuk menampung suara dari para tahanan dari KPU sehingga tidak bisa mengadakan TPS keliling.

2. Pada 6 Polresta/Polres dan Polsek yang dilakukan pemantauan penyelenggaraan Pilpres 2014 di Provinsi Sumatera Utara, pada 3 tempat di antaranya masih terjadi permasalahan pemenuhan hak konstitusional terhadap tahanan.

Di Polresta Medan dari 197 tahanan ternyata yang difasilitasi untuk memilih hanya 16 orang oleh KPPS dari TPS 16 Jatimas Kota Medan. Tahanan yang berada di Polsek Pecrut, Kota Medan sejumlah 43 orang dan di Polsek Medan Timur, Kota Medan sejumlah 27 tahanan tidak dapat memilih akibat tidak ada petugas KPPS yang mendatangi sampai pelaksanaan pemungutan suara Pilpres 2014 berakhir.

3. Tahanan Polres Jakarta Barat disediakan TPS Khusus di pojok tahanan. Dari 217 tahanan, hanya 27 orang yang menggunakan hak pilihnya. Akibat lokasi TPS terbuka, kerahasiaan kurang terjamin.

4. Tahanan di Polresta Surabaya, Provinsi Jawa Timur; dari 148 penghuni yang ditetapkan dalam DPT sebanyak 22 orang. Akibatnya banyak yang tidak bisa memilih, selain itu terdapat persoalan administratif dengan alasan KTP telah kedaluwarsa atau tidak memiliki formulir A5 dan C6.

5. Tahanan yang berada di Rutan Polda Maluku sejumlah 21 orang dan hanya 4 orang yang dapat menggunakan hak konstitusionalnya difasilitasi KPPS dari TPS 05 Pandan Kasturi. Sisanya sejumlah 17 penghuni tidak dapat menggunakan hak pilih dengan alasan tidak memiliki kartu identitas setempat dan tidak mengurus form A5.

6. Tahanan yang berada di Polres Jayapura sebanyak 42 orang dan di Polsek Yahukimo sebanyak 2 orang tidak difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Tidak ada kebijakan untuk menitipkan di TPS yang berada di rutan atau lapas setempat dan TPS yang berada terdekat dengan lokasi kantor Polres.

Tahanan menolak memilih

Jika sebagian besar tahanan di Kepolisian lainnya meminta agar hak konstitusionalnya dipenuhi dalam Pilpres 2014, akan tetapi sekitar 60 tahanan yang diduga terlibat tindak pidana terorismejustru menolaknya.

Tahanan tindak pidana terorisme menilai bahwa partisipasi dalam Pilpres 2014 merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah dan tindakan yang haram. Akibat penolakan tersebut, Kepala Rutan Saudara Sadito tidak dapat memfasilitasi petugas KPPS yang akan mendirikan TPS dan/atau membawakan surat suara agar dipilih oleh tahanan.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pilpres 2014 bagi warga kelompok rentan, khususnya warga yang kebebasannya dibatasi, baik narapidana dan tahanan (di lapas dan rutan) serta tahanan yang berada di Kepolisian, harus dipastikan sejauh mana terpenuhi dari aspek HAM, khususnya mengenai jaminan terciptanya pemilu yang bebas (free election) dan pemilu yang jujur (fair election). Kondisi tersebut secara umum diketahui sebagaiberikut:

A. Pemilihan umum yang bebas (free election)

Elemen yang paling mendasar bagiterciptanya pemiluyang bebas adalah terpenuhinya elemen jaminan iklim kebebasan, jaminan kebebasan untuk memilih, dan jaminan kerahasiaan.

1.Jaminan iklim kebebasan

Jaminan iklim kebebasan dalam pelaksanaan dapat dilihat dari pemenuhan prasyarat kondisi untuk terciptanya iklim kebebasan dalam memilih di antaranya mengenai jaminan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berkumpul, berserikat, pemenuhan hak atas informasi (meliputi sosialisasi dan pendidikan politik), dan terciptanya peradilan yang independen.

Hasil pemantauan Komnas HAM di 13 provinsi menemukan fakta bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota setempat sangat minim. Hal itu terlihat dari total 59 TPS yang dipantau, hanya 2 TPS yang hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) terpenuhi, sedangkan pada sebagian besar lainnya, yaitu 57 TPS, tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu, yakni KPU Kabupaten/Kota.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran hak asasimanusia yang dilakukanpenyelenggara pemilu. dalamhalini KPU Kota/ Kabupaten, khususnya pelanggaran hak untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut juga bertentangan atau tidak sejalan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat (2), dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14 ayat (1).

Meskipun tingkat sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU di daerah, sangat rendah, namun di sisi lain pemenuhan jaminan kebebasan untuk memilih bagi narapidana dan tahanan di 59 TPS secara umum terpenuhi. Hal tersebut terlihat dari 59 TPS yang dipantau hanya di 1 TPS yang tidak dipenuhi dengan alasan tidak dilakukan pendataan terhadap narapidana di TPS yang bersangkutan.

Berikut adalah gambaran darigambaran elemenjaminaniklim kebebasan pada para narapidana dan tahanan di Indonesia yang dipantau.

Gambar 4.1

Pelaksanaan Jaminan Iklim Kebebasan bagi Narapidana dan Tahanan

3% 97%

Hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) Hak untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas

Kondisi tersebut terjadi juga terhadap tahanan yang berada di Kepolisian. Dari 28 lokasi yang menjadi fokus pemantauan di 13 provinsi, hanya 4 TPS yang hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) terpenuhi. Sisanya sekitar 92% sama sekali tidak ada proses sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU Kabupaten/Kota.

Meskipun tingkat sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU di daerah, sangat rendah, namun di sisi lain pemenuhan hak untuk memilih secara bebas para tahanan di Kepolisian cukup tinggi, yakni sebanyak 86%. Hanya 4 wilayah atau sekitar 14% tahanan Kepolisian yang tidak terpenuhi pemenuhan hak pilih secara bebas, yaitu di Rumah Tahanan Polresta Jayapura dan Rumah Tahanan Polres Yahukimo akibat adanya indikasi pemaksaan atau diarahkan oleh petugas KPPS.

Berikut adalah gambaran pemenuhan elemen jaminan iklim kebebasan terhadap tahanan Kepolisian yang dilakukan di 28 lokasi pemantauan.

Gambar 4.2 Pelaksanaan Jaminan Iklim Kebebasan bagi Tahanan Kepolisian

14% Hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) Hak untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas 86%

2.Jaminan kebebasan memilih

Instrumen untuk memastikan terpenuhinya jaminan kebebasan untuk memilih difokuskan prasyarat mengenai hak untuk bebas dariintimidasi, pemilihan dengan kehadiran saksi-saksi, dan pemantau independen.

Pada pelaksanaan pemantauan terhadap warga yang kebebasannya dibatasi, dalam hal ini adalah narapidana dan tahanan di 59 TPS, secara umum telah terpenuhi akibat tidak adanya intimidasi dan ancaman dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Hanya di 2 TPS yang narapidana atau tahanan mendapatkan ancaman untuk menggunakan hak pilihnya dengan berbagai modus.

Pelaksanaan pemilihan di 13 provinsi yang menjadi lokasi pemantauan Komnas HAM secara keseluruhan dihadiri oleh saksi-saksi dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014, meskipun tidak selalu saksi dari kedua pasangan tersebut hadir. Dari total 59 TPS yang dilakukan pantauan, seluruhnya dihadiri oleh saksi-saksi.

Kehadiran pemantau independen (selain Komnas HAM) pada penyelenggaraan Pilpres 2014 cukup memadai, yaitu tersebar di 32 TPS. Namun begitu, masih juga ditemui beberapa lokasi yang tidak ada pemantau independennya, yaitu di 23 TPS.

Secara umum seluruh elemen jaminan kebebasan untuk memilih bagi narapidana dan tahanan telah terpenuhi dengan persentase yang cukup bervariatif sebagaimana terlihat dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 4.3

Pelaksanaan Jaminan Kebebasan Memilih bagi Narapidana dan Tahanan

22% Hak untuk bebas dari 38% intimidasi Pemilihan dengan dihadiri saksi-saksi 40% Kehadiran pemantau

Pelaksanaan pemantauan terhadap warga yang kebebasannya dibatasi, dalam hal ini adalah tahanan Kepolisian, Komnas HAM menemukan fakta bahwa di 17 TPS para tahanan Kepolisian dapat melaksanakan hak pilihnya bebas dari adanya intimidasi maupun pengancaman yang dilakukan pihak-pihak lain.

Secara umum seluruh rutan Kepolisian yang terdapat TPS dan menjadi fokus pemantauan Komnas HAM menunjukkan bahwa di 14 lokasi terdapat saksi-saksi pasangan Capres-Cawapres, meskipun tidak seluruhnya lengkap dari kedua pasangan calon tersebut. Hanya di 5 lokasi rutan Kepolisian yang tidak dihadiri saksi-saksi dari pasangan Capres-Cawapres.

Pemantau independen tidak sepenuhnya hadir di 19 lokasi rutan Kepolisian yang menjadi fokus pemantauan Komnas. Dari jumlah tersebut, hanya di 6 lokasi saja yang proses pemungutan dan penghitungan suaranya disaksikan oleh pemantau independen. Kehadiran pemantau tersebut sejalan dengan semangat berpartisipasi dan turut serta dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 25 huruf (a) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat (2).

Dengan demikian, dari keseluruhan elemen pokok jaminan kebebasan untuk memilih bagi tahanan di Kepolisian yang paling terpenuhi adalah kebebasan akibat tidak adanya intimidasi (46%), kemudian pemilihan dengan kehadiran saksi-saksi selaku pengawal proses pemungutan suara sebanyak 38%, dan sisanya 16% pelaksanaan pemungutan suara dipantau oleh kehadiran pemantau independen. Hal itu terlihat jelas dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 4.4

Pelaksanaan Jaminan Kebebasan Memilih bagi Tahanan di Kepolisian

16% Hak untuk bebas dari intimidasi 46% Pemilihan dengan dihadiri saksi-saksi 38% Kehadiran pemantau

3.Jaminan Kerahasiaan

Jaminan kerahasiaan dalam pelaksanaannya diukur dengan pemenuhan kerahasiaan untuk memilih, kondisi kotak suara yang tersegel, ketersediaan surat suara, serta jaminan hak atas rasa aman dengan kehadiran petugas keamanan.

Pada pelaksanaan pemantauan terhadap warga yang kebebasannya dibatasi, dalam hal ini adalah narapidana dan tahanan, Komnas HAM menemukan fakta bahwa kerahasiaan para narapidana dan tahanan dalam melaksanakan pilihannya cukup terjamin. Salah satu faktor menjamin kerahasiaan adalah telah dibangunya TPS Khusus bagi mereka dan lokasi bilik suara yang terlindungi serta cukup jauh dari tempat para petugas KPPS, tempat tunggu pemilih, maupun petugas keamanan. Kondisi ini memastikan bahwa pemilih dapat melaksanakan hak pilihnya tanpa diketahui oleh siapapun.

Hasil pantauan di 59 TPS yang berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di 13 provinsi yang dipantau, di 55 TPS telah terjamin kerahasiaan untuk memilih. Dengan demikian, hanya di 4 TPS saja yang jaminan kerahasiaan untuk memilihnya tidak terpenuhi. Meskipun demikian, ternyata hanya di 57 TPS yang kotak suara masih tersegel, sedangkan di 2 TPS kondisi kotak suara tidak dalam kondisi tersegel.

Terkaitdengan ketersediaansuratsuara, secara umumpadapelaksanaan Pilpres 2014 bisa terpenuhi dengan baik. Dari 13 wilayah provinsi yang dilakukan pemantauan, sebanyak 43 TPS telah memenuhi ketersediaan surat suara untuk para narapidana yang berada di lapas/rutan dan hanya di 13 TPS saja ditemukan adanya kekurangan surat suara.

Jaminan hak atas rasa aman bagi pemilih dengan indikator kehadiran petugas Kepolisian pada pelaksanaan Pilpres 2014, khususnya di lapas/ rutan di 13 Provinsi telah terpenuhi dengan baik. Pada seluruh TPS yang dipantau berjumlah 59 TPS terdapat petugas keamanan Kepolisian yang menjaga proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan para narapidana.

Dengan demikian darikeseluruhan elemenjaminan kerahasiaan memilih yang paling dipenuhi adalah pemilih merasa aman dalam menggunakan hak-haknya (27%), tidak adanya intervensi untuk memilih (26%), dan fasilitas logistik berupa kotak suara yang tersegel (27%). Sedangkan kekurangan surat suara menjadi salah satu indikator yang paling kurang terpenuhi 20%. Hal tersebut terlihat dalam bagan berikut.

Gambar 4.5 Pelaksanaan Jaminan Kerahasiaan bagi Narapidana dan Tahanan

Jaminan kerahasiaan untuk memilih 27% 26% Kotak suara tersegel Ketersediaan kotak suara Jaminan hak atas rasa 20% 27% aman dan kehadiran petugas kepolisian

Terhadap tahanan di Kepolisian di 13 provinsi yang dilakukan pemantauan, secara umum jaminan kerahasiaan untuk memilih telah terpenuhi. Namun fakta lain masih ditemukan kondisi bilik suara yang tidak memadai atau bahkan memang tidak ada sama sekali bilik suara di ruang tahanan Kepolisian sehingga jaminan kerahasisaan untuk memilih menjadi hilang, seperti yang terjadi di TPS Ruang Tahanan Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat.

Ketiadaan bilik suara membuat proses pencoblosan yang dilakukan para tahanan bisa terlihat oleh petugas KPPS, petugas Kepolisian, maupun teman-teman tahanan yang lain. Tidak terjaminnya unsur kerahasiaan terjadi di 7 TPS yang dipantau Komnas HAM.

Pemantauan atas kotak suara yang berada di lokasi pantauan Komnas HAM di 13 provinsi, memperlihatkan bahwa sebagian besar atau 23 TPS dalam kondisi tersegel. Sisanya hanya di 3 TPS saja kotak suara dalam kondisi sudah tidak tersegel, yaitu di di TPS Polresta Jayapura dan Polres Yahukimo, Provinsi Papua.

Ketersediaan surat suara secara umum pada pelaksanaan Pilpres 2014 terpenuhidengan baik. Dari13 wilayah provinsiyang dilakukan pantauan, sebanyak 19 TPS telah memenuhi ketersediaan surat suara untuk para tahanan yang berada di rutan dan hanya di 2 TPS saja ditemukan adanya kekurangan surat suara.

Jaminan hak atas rasa aman dan kehadiran petugas Kepolisian pada pelaksanaan Pilpres 2014, khususnya di 19 rutan Kepolisian telah terpenuhi. Meskipun demikian terdapat 2 TPS yang tidak terdapat petugas keamanannya selama proses pemungutan suara.

Secara umum indikator dalam elemen jaminan kerahasiaan dalam Pilpres 2014 terhadap tahanan Kepolisian dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Gambar 4.6 Pelaksanaan Jaminan Kerahasiaan bagi Tahanan di Kepolisian

Jaminan kerahasiaan 16% untuk memilih 26% Kotak suara tersegel Ketersediaan kotak suara 32% 26% Jaminan hak atas rasa aman dan kehadiran petugas kepolisian

Pemenuhan jaminan kerahasiaan bagi pemilih di atas sangat berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak atas rasa aman yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G (1) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 30.

B. Pemilihan Umum yang Adil (Fair Election)

Fair election difokuskan pada pihak-pihak yang dapat diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Prinsip pemilu yang adil dapat dilihat pada DUHAM

(Pasal 2 dan Pasal 21 ayat (3)) maupun ICCPR (Pasal 2 dan Pasal 25 huruf b) yang menekankan pada prinsip equal (setara), universal (berlaku universal), dan nondiskriminasi.

1.Umum dan setara

Jaminan umum dan setara dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan implementasi terhadap aturan UU Pemilu dan PKPU, penolakan untuk menggunakan hak pilihnya, dan aksesibilitas.

Pada pelaksanaan pemantauan terhadap warga yang kebebasannya dibatasi, dalam hal ini adalah narapidana dan tahanan, yang dilakukan Komnas HAM pada 59 TPS di 13 provinsi menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2014 telah memperhatikan aturan-aturan UU Pemilu dan Peratuan KPU seperti dengan diberikannya form A5 kepada narapidana dan tahanan yang tidak masuk dalam DPT di lapas. Hal tersebut terlihat di 36 TPS yang memfasilitasi pemilih untuk menggunakan hak-haknya. Sedangkan di 23 TPS lainnya kurang memperhatikan UU Pemilu dan Peraturan KPU yang ada persoalan terkait pendataan pemilih dan memfasilitasi mereka menggunakan hak konstitusionalnya.

Penolakan untuk menggunakan hak pilih terhadap para narapidana yang berada di lapas/rutan masih juga terjadi. Hal tersebut terlihat, misalnya terdapat 49 tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Atambua, Kabupaten Belu (NTT) yang tidak difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya, meskipun mereka telah terdata dan sudah dicatat dalam dokumen hukum yang diajukan Kepala Lapas ke KPUD setempat. Secara umum alasan penolakan tersebut karena kedatangan mereka (tahanan dan narapidana) sudah menjelang pemilihan (1-2 hari) sehingga tidak terdaftar dalam DPT yang diusulkan lapas/rutan dan/atau tidak memiliki KTP setempat.

Aksesibilitas bagi para narapidana, khususnya terkait dengan kemudahan untuk bisa menjangkau lokasi TPS, seluruhnya terpenuhi di seluruh TPS yang menjadi lokasi pantauan Komnas HAM. Pemilih dengan mudah dapat menjangkau lokasi TPS yang khusus dibangun di dalam lokasi lapas/rutan.

Dengan demikian terhadap tahanan dan narapidana elemen umum dan setara relatif cukup baik pemenuhannya. Indikator utama adalah aksesibilitas TPS (49%), meskipun demikian terhadap indikator implementasiperaturan perundang-undangan dan jaminan untuk memilih masih sangat kurang dengan alasan penolakan oleh petugas KPPS (21%).

Gambar 4.7

Pelaksanaan Prinsip Umum dan Kesetaraan bagi Narapidana dan Tahanan

30% 49% 21%

Implementasi terhadap aturan UU Pemilu dan PKPU Penolakan untuk menggunakan hak pilihnya Aksesibilitas

Demikian halnya bagi tahanan di Kepolisian yang tersebar di 13 provinsi. Dari 28 TPS ternyata hanya di 12 TPS yang menjalankan aturan-aturan UU Pemilu dan Peraturan KPU secara baik. Sisanya kurang memperhatikan UU Pemilu sehingga merugikan para tahanan untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.

Penolakan untuk menggunakan hak pilih terhadap para tahanan di Kepolisian terjadi di 12 TPS karena persoalan administratif, yaitu KTP telah kedaluwarsa, tidak memilikiformulir A5 dan C6, danjuga masalah keamanan di mana kepolisian tidak berani untuk mengeluarkan para tahanan dan mencoblos di TPS terdekat yang berada di luar kantor Kepolisian.

Aksesibilitas bagi para tahanan, khususnya terkait dengan kemudahan untuk bisa menjangkau lokasi TPS, tidak cukup memadai. Para tahanan kesulitan untuk bisa mengakses TPS yang berada di luar kantor Kepolisian dengan alasan keamanan. Padahal tidak ada petugas KPPS yang mendatangi para tahanan Kepolisian untuk menggunakan hak pilihnya.

Fakta tersebut terjadi di 13 TPS yang dipantau Komnas HAM. Sedangkan di TPS sisanya secara keseluruhan jaminan aksesibilitas telah terpenuhi.

Secara ringkas prinsip umum dan setara yang terpenuhi terhadap tahanan di Kepolisian adalah sebagai berikut.

Gambar 4.8

Pelaksanaan Prinsip Umum dan Kesetaraan bagi Tahanan di Kepolisian

Implementasi terhadap aturan UU Pemilu dan 33% PKPU 35% Penolakan untuk menggunakan hak pilihnya 32% Aksesibilitas

2. Nondiskriminasi dan tindakan afirmatif

Dalam prinsip nondiskriminasi dan tindakan afirmatif, parameter yang harus dilihat adalah adakah langkah-langkah afirmatif terhadap kelompok rentan, pengajuan kelompok rentan menjadicalon, perbedaan kebijakan penyelenggara pemilu terhadap kelompok rentan seperti pemberian formulir A5, keterangan domisili, dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaan pemantauan terhadap warga yang kebebasannya dibatasi, dalam hal ini narapidana di 13 provinsi dengan sebanyak 59 TPS, secara umum bahwa penyelenggara pemilu KPU Kabupaten/Kota telah memfasilitasi para narapidana dan tahanan untuk menggunakan hak pilihnya. Darijumlah tersebuthanya di8TPS sajayang terdapat persoalan dalam memfasilitasi pemilih menggunakan hak konstitusionalnya, dengan alasan administratif dan belum dilakukan pendataan.

Pemberian bantuan khusus terhadap narapidana dan tahanan hanya terjadi di 9 TPS. Meskipun secara fisik dalam kondisi yang sehat, akan tetapi masih terdapat kebingungan bagaimana menggunakan hak suaranya di TPS tersebut. Salah satu faktor penyebabnya di antaranya adalah kurangnya sosialisasi oleh KPU Kabupaten/Kota setempat sebelum Pilpres 2014. Secara umum kondisi di atas dapat terlihat dari bagan sebagai berikut.

Gambar 4.9

Pelaksanaan Prinsip Nondiskriminasi dan Tindakan bagi Narapidana dan Tahanan

16% 84%

Perlakuan terhadap kelompok rentan untuk memilih Bantuan terhadap kelompok rentan untuk memilih

Terhadap tahanan yang berada di rutan Kepolisian sejumlah 19 TPS menunjukkan bahwa para penyelenggara pemilu telah memfasilitasi pemilih menggunakan haknya. Hanya di 4 TPS saja para penyelenggara pemilu kurang atau bahkan tidak memfasilitasi pada tahanan.

Sedangkan bantuan khusus yang diberikan kepada tahanan Kepolisian untuk melaksanakan hak pilihnya secara umum tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Halitu terjadi karena para tahanan telah melaksanakan hak pilihnya. Mereka telah didatangi oleh petugas KPPS dari TPS sekitar.

Berikut gambaran perlakuan atau difasilitasinya tahanan Kepolisian dalam Pilpres 2014.

Gambar 4.10

Pelaksanaan Prinsip Nondiskriminasi dan Tindakan bagi Tahanan Kepolisian

21% 79%

3.Satu orang satu suara

Prinsip pemilu yang demokratis melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih dengan prinsip satu suara mempunyai nilai yang sama (one person one vote). Pada pelaksanaan pemantauan terhadap warga yang kebebasannya dibatasi, dalam hal ini adalah narapidana dan tahanan, prinsip one person one vote secara umum terpenuhi. Demikian halnya terhadap tahanan yang berada di rutan Kepolisian, prinsip one person one vote secara umum terpenuhi.

IV.2. PENGHUNI RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT JIWA

Data Kementerian Kesehatan RI, pada 2014 terdapat 283.559 pasien rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia -di mana jumlah tersebut sesuai dengan kapasitas tempat tidur di rumah sakit.94 Jumlah pasien tersebut naik cukup tinggi dibandingkan data Kemenkes pada 2012 yang mana tercatat hanya 231.432 pasien (sesuai kapasitas tempat tidur di rumah sakit). Sementarajumlah keseluruhan pegawai rumah sakit di Indonesia sebanyak 479.943 orang.95

Pemantauan Komnas HAM pada Pilpres 2014 pada TPS Keliling di RSU Dr. Moewardi Kota Surakarta, Jateng

Padapelaksanaan Pileg 2014,terdapatfaktabahwapasien,penunggupasien,dan pegawairumah sakittidak difasilitasiuntuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Ternyata peristiwa tersebut kembali terjadi pada penyelenggaraan Pilpres 2014. Meskipun KPU telah meminta agar KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota melakukan pendataan terhadap pasien, akan tetapi faktanya mereka tetap tidak terfasilitasi untuk memilih. Akibatnya diperkirakan ratusan ribu pemilih harus kehilangan hak konstitusionalnya dalam Pilpres 2014.

Secara umum sebaran wilayah yang dipantau untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional pasien, penunggu pasien, dan pegawai rumah sakit pada Pilpres 2014 dilakukan di 82 tempat dengan rincian 72 Rumah Sakit Umum, 8 Rumah Sakit Jiwa, 1 Rumah Sakit Kusta, dan 1 Puskesmas di seluruh Indoesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah dan Sebaran Rumah Sakit yang Dipantau Komnas HAM

No.ProvinsiRS UmumRS JiwaRS KustaPuskesmas
1Aceh6
2Sumatera Utara81
3Lampung811
4DKI Jakarta (Botabek)91
5Jawa Timur8
6Jawa Tengah51
7Kalimantan Barat
8Sulawesi Selatan711
9Sulawesi Tengah51
10Nusa Tenggara Timur5
11Maluku71
12Papua21
13Papua Barat2
JUMLAHH72811

a. Pengabaian hak konstitusional pasien

Berdasarkan seluruh hasil pemantauan di wilayah Indonesia terhadap pasien rumah sakit, penunggu pasien, dan pegawai pasien di rumah sakit di Indonesia yang diperkirakan mencapai 763.502 pemilih96, ternyata pada penyelenggaraan Pilpres 2014 hak-hak konstitusional mereka tetap tidak dipenuhi. Fakta tersebut sangat terlihat jelas sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Untuk Provinsi Aceh telah dilakukan pemantauan di 6 rumah sakit, yaitu di RSUD Subulussalam, RSUD Aceh Selatan (100 pasien dewasa), RSUD Aceh Barat Daya, RSUD Bener Meriah, RS Harapan Bunda Banda Aceh (56 pasien dewasa), dan RSUD Zainal Abidin Banda Aceh (218 pasien dewasa).

Secara umum pasien, penunggu pasien, dan pegawai tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya pada Pilpres 2014 akibat tidak ada pendataan dari manajemen rumah sakit dan KIP setempat.

Meskipun demikian, di beberapa tempat misalnya di RSUD Bener Meriah pasien diarahkan untuk memilih di TPS yang paling dekat. Mekanisme untuk mengarahkan pasien memilih di TPS terdekat sangat tidak ideal dan tidak mencerminkan aksesibilitas bagi kelompok rentan.

2. Di Provinsi Sumatera Utara pemantauan dilakukan di 9 rumah sakit dengan rincian 8 RS Umum dan 1 RS Jiwa. Adapun rumah sakit tersebut adalah RS Pertamina Pangkalan Brandan, RS Sultan Sulaiman Serdang Bedagai, RSUD Lubuk Pakam, RS Adam Malik, RS Jiwa Tuntungan Medan, RSUD Djoleham Binjai, RS Bidadari Binjai, RS PTP IX Bangkatan Binjai, dan RS Pringadi Medan.

Sejumlah 42 pasien di RS Pangkalan Brandan, 12 pasien dewasa di RSUD Djoelham Binjai, dan 47 pasien dewasa RS PTP IX Bangkatan Binjai tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya.

Faktor yang menyebabkan mereka tidak difasilitasi adalah karena sejak awal tidak dilakukan pendataan oleh manajemen rumah sakit dan KPU Kabupaten/Kota setempat, tidak ada petugas KPPS dari TPS terdekat rumah sakit yang datang, dan tidak ada kebijakan untuk membawa pasien ke TPS terdekat agar bisa menggunakan hak konstitusionalnya.

3. Pemantauan di DKIJakarta dan sekitarnya sedikitnya dilakukan di 10 tempat, yaitu di RSU Sumber Waras, RS Harapan Kita, RS Cipto Mangungkusumo (RSCM), RSUD Koja, RSUD Depok, RS Persahabatan, RSUD Kota Bekasi, RSUD Kabupaten Tengarang, RS St. Carolus Tangerang, dan RS Internasional Bintaro.

Dari 21 rumah sakit besar yang berada di Jakarta Barat, hanya 2 yang menyediakan TPS Khusus, yaitu RS Harapan Kita dan RS Sumber Waras yang memiliki DPT sebanyak 68 pemilih. Selebihnya hampir dipastikan ribuan pasien, penunggu pasien, dan pegawai rumah sakit tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pilpres 2014.

Pasien yang dirawat di Tangerang seperti di RSUD Kabupaten Tangerang dan RS Internasional Bintaro tidak difasilitasi untuk bisa menggunakan hak konstitusionalnya. Meskipun demikian, sebagian kecil pasien yang dirawat di RS St. Carolus dapat memilih setelah didatangi oleh KPPS di sekitar rumah sakit.

Terhadap pasien RSUD Koja, Jakarta Utara, hak kontitusionalnya tidak menjadi perhatian oleh KPUD setempat. Indikasi tersebut adalah jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 254 orang untuk 1 TPS. Akan tetapi TPS tersebut difokuskan kepada pegawai rumah sakit yang hari itu masuk kerja. Sedangkan pasien yang diperkirakan sejumlah 1.000 orang tidak terfasilitasi dengan baik dalam pemilihan.

4. Pelaksanaan pemantauan terhadap pasien di Provinsi Jawa Tengah difokuskan di Kota Semarang sebanyak 4 rumah sakit dan Kota Surakarta sebanyak 2 rumah sakit.

Pasien RS Dr. Moewardi Surakarta sejumlah 789 orang, 700 orang penunggu, dan 100 pegawai atau total sekitar 1.500 pemilih tidak dapat difasilitasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Fakta tersebut terlihat karena hanya 20 pasien saja yang difasilitasi untuk memilih setelah didatangi oleh petugas KPPS dari TPS Mondokan. Demikian halnya di RS TNI AD Slamet Riyadi Surakarta, sebanyak 13 orang juga tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya.

Hanya 45 pasien di RSU Kota Semarang yang difasilitasi untuk memilih setelah didatangi oleh petugas KPPS yang berasal dari TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Ketingen, Kota Semarang. Padahal terdapat 500 pasien, 500 penunggu pasien, dan 100 pegawai rumah sakit atau total sebanyak 1.100 orang yang pada 9 Juli 2014 berada di RSU Kota Semarang.

Peristiwa yang sama terjadi di RS Elisabeth Kota Semarang, dari total penghuni sebanyak 1.800 orang dengan rincian 800 pasien, 800 penunggu, dan 200 pegawai rumah sakit; hanya 231 orang yang dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Pelaksanaan pemilihan tersebut perlu melibatkan 8 TPS yang berasal dari sekitar rumah sakit.

5. Pemantauan terhadap hak konstitusional pasien di Provinsi Jawa Timur dilakukan di 8 rumah sakit besar, baik yang berada di Kota Surabaya dan Malang. Secara umum hampir seluruhnya tidak difasilitasi dalam Pilpres 2014

Hal itu secara jelas terlihat di RS Wafa Husada Kabupaten Malang (95 pasien), RSUD Kepanjen Kabupaten Malang (221 pasien), RSU Syaiful Anwar Kota Malang (455 pasien). Demikian halnya, pasien yang dirawat di Kota Surabaya tidak difasilitasi dalam pemilihan, akibat tidak dibuat TPS Khusus dan tidak adanya TPS Keliling yang mendatangi mereka meskipun sudah ada koordinasi dengan KPPS sekitar.

6. Jaminan konstitusional terhadap pasien, penunggu pasien, dan pegawai rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pilpres 2014 ternyata masih tetap bermasalah seperti dalam Pileg 2014. Padahal Komnas HAM secara aktif telah mengingatkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemprov Sulawesi Selatan cq. Kepala Dinas Kesehatan.

Fakta tersebut terlihat dari hasil pemantauan di 9 rumah sakit yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten, yaitu RS Wahidin Sudirohusodo Makassar (700 pasien dan 300 tenaga medis), RSUD Awal Bross Makassar, RSUD Sungguminasa (116 pasien), RSUD Bulukumba (40 pasien), RSUD Bone, RS Sinjai (11 pasien), RS Kusta, dan RS Jiwa Dadi Makassar.

Meskipun demikian, masih ada KPU yang memfasilitasi pemilih, yaitu di RSUD Palopo. Petugas KPPS setempat telah melakukan pendataan pegawai rumah sakit sejumlah 50 orang dan 90 pasien. Pada sekitar pukul 11.00 WIB, petugas KPPS dari TPS 4 Desa Sewerigading, Kota Palopo bersama dengan Panwas Kota Palopo dan saksi-saksi mendatangi RSUD Palopo untuk memfasilitasi pasien menggunakan hak konstitusionalnya. Sedangkan pegawai diarahkan untuk memilih di TPS 03 Desa Sewerigading, Kota Palopo.

7. Jaminan pemenuhan hak konstitusional pasien dan penunggu pasien, serta pegawai rumah sakit di Provinsi Maluku pada Pilpres 2014 cukup beragam. Dari 8 rumah sakit yang dilakukan pemantauan, sebagian ada yang dipenuhi dan sebagian lain sama sekali tidak difasilitasi untuk memilih. Beberapa rumah sakit yang tidak ada TPS Khusus atau TPS setempat yang mendatangi, di antaranya adalah RS Hative Otto Kuyk, dari pasien sejumlah 40 orang ternyata hanya 1 orang saja yang difasilitasi untuk memilih. Demikian halnya pasien di RS Bakti Rahayu sejumlah 21 orang dan 16 orang pasien di RS Al Fatah juga tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya.

8. Untuk pasien di Provinsi Sulawesi Tengah, pemenuhan hak konstutusional terhadap pasien juga masih bermasalah. Misalnya di RS Antulako Parigi yang dihuni 101) pasien, hanya difasilitasi 3 orang saja dan di RSUD Poso dari 50 pasien hanya 16 yang difasilitasi memilih. Bahkan di RSUD Donggala sama sekali tidak ada pendataan pasien dan pegawai rumah sakit sebagai bahan penyusunan DPT sehingga tidak ada penyelenggaraan Pilpres pada 9 Juli 2014.

9. Pemantauan terhadap pasien, keluarga pasien, dan pegawai rumah sakit dalam menggunakan hak konstitusionalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan di 5 rumah sakit, yaitu RSUD Prof. Dr. WZ Johanes Kupang RSUD Soe Timor Tengah Selatan, RSUD Kefamenanu, RSUD TC Hillers Maumere, dan RSUD Belu Atambua.

Secara umum kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten/Kota cukup beragam sehingga tidak ada jaminan bagi pemilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Misalnya di RSUD Belu Atambua, terdapat 200 pasien, akan tetapi tidak ada TPS Khusus yang didirikan atau TPS sekitar yang mendatangi rumah sakit. Di RSUD TC Hiller Maumere terdapat sejumlah 126 pasien dan seluruhnya diarahkan ke TPS 09 Kelurahan Kota Kuneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Demikian halnya di RSUD Kefamenanu, sejumlah 45 pasien diarahkan untuk memilih di TPS 09 Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Di RSUD Prof. WZ Johannes Kupang terdapat 246 pasien, 1.150 pegawai rumah sakit, dan 178 penunggu pasien atau total 1.547 orang. Pada sekitar pukul 11.00 WITA, petugas KPPS dari TPS 01 dan 03 Kelurahan Oetete, Kota Kupang mendatangirumah sakit untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak konstitusionalnya meskipun hal itu dilaukan dengan jumlah surat suara yang sangat terbatas dan fasilitas yang tidak layak.

10. Untuk Provinsi Papua, pemantauan terhadap hak konstitusional pasien, keluarga pasien, dan pegawai rumah sakit dilakukan di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Dok II Jayapura, RSUD Yahukimo, dan RSJ Abepura.

Di RSUD Yahukimo meskipun pada 9 Juli 2014 terdapat 35 pasien dan 22 pegawai rumah sakit, akan tetapi mereka tidak difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pilpres 2014. Kondisi yang hampir sama terjadi di RSUD Dok II Jayapura yang hanya memfasilitasi 13 pemilih. Padahal, kapasitas rumah sakit sejumlah 342 pasien dan saat itu terdapat 120 orang pasien dewasa.

b. Jaminan bagi sebagian kecil pasien dalam Pilpres 2014

Meskipun di berbagai provinsi ditemukan fakta tidak difasilitasinya pasien, penunggu pasien dan pegawai rumah sakit yang pada 9 Juli 2014 berada di rumah sakit, akan tetapi di beberapa provinsi terdapat pula pasien rumah sakit yang telah difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Suasana pemilihan di TPS yang disediakan di RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Kondisi di mana surat suara yang sangat terbatas jumlahnya atau bahkan kurang serta fasilitas yang sangat tidak memadai terjadi di antaranya di beberapa daerah sebagai berikut:

1. Di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh yang memiliki kapasitas 218 orang, hanya sekitar 159 pasien yang difasilitasi, yaitu khusus yang memiliki KTP Banda Aceh saja. Pasien rujukan dan/atau bukan berasal dari Kota Banda Aceh tidak dilayani untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

2. Untuk Provinsi Lampung, pemantauan dilakukan di 10 rumah sakit dengan rincian 8 RSUD, 1 Puskemas, dan 1 RS Jiwa. Sebagian kecil hak-hak pasien untuk memilih telah dipenuhi, meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas, baik surat suara, tidak ada bilik suara yang disediakan, dan kotak suara hanya menggunakan kantong plastik. Kondisi tersebut terjadi akibat buruknya komunikasi antara KPU Kabupaten/Kota dengan manajemen rumah sakit setempat.

Tabel 4.4

Jumlah Pemilih yang Difasilitasi pada Rumah Sakit Provinsi Lampung

No.Rumah SakitPasienPegawai RSDifasilitasi Memilih
1RSUD Sukadana Lampung Timur1817
2RS Imanulen Balam300120
3RS Urip Sumoharjo Balam306228140
4RSU Abdoel Moeloek55050
5RS Advent8215027
6RS DKT9188
7RS Bumi Waras2815
8RSUD Kota Balam12280
9Puskesmas Rawat Inap Kota Karang715 (termasuk keluarga pasien)

Pegawai RS Advent Lampung tidak bisa memilih dalam Pilpres 2014 akibat TPS di sekitar RS kekurangan surat suara

3. Terhadap pasien di RSUD Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara; dari 94 pasien hanya difasilitasi sebanyak 46 orang. Sisanya tidak dilayani dengan alasan persoalan administrasi kependudukan.

Demikian halnya di RS Adam Malik Medan; dari 608 pasien, yang difasilitasi untuk memilih hanya sebanyak 340 orang. Sedangkan di RS Pringadi Medan, dari 188 pasien dewasa, ternyata yang difasilitasi hanya 27 pasien dan 4 anggota keluarga pasien. Sedangkan terhadap pasien di RS Kusta di Lausimomo, tidak ada TPS khusus. Namun petugas TPS di sekitar RS yang mendatangi penderita kusta.

4. Terhadap pasien di rumah sakit di Jakarta Pusat, dari pantauan Komnas HAM hanya di RSCM yang melakukan pendataan jumlah pemilih dan ditetapkan 350 orang yang dimasukkan dalam DPT. Padahal, sesungguhnya pasien di RSCM berjumlah ribuan orang sebab memiliki kapasitas tempat tidur 1.001.97 Akan tetapi yang dapat menggunakan hak konstitusionalnya atau dapat mencoblos hanya 25) orang saja. Sedangkan di berbagai rumah sakit lainnya tidak disediakan TPS Khusus atau TPS sekitar yang mendatangi rumah sakit, seperti di RS Islam Cempaka Putih.98

5. Bagi pasien di RSUD Kota Depok hanya disediakan 51 surat suara. Jumlah tersebut sangat kurang sebab diperuntukkan juga bagi pegawai rumah sakit dan penunggu pasien. Selain itu masih terdapat persoalan karena mereka tetap diminta menunjukkan formulir A5, khususnya bagi pegawai rumah sakit.

6. Pasien dan penunggu pasien di RSUD Kota Bekasi sebanyak 300 orang sebagian difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya karena didatangi petugas KPPS dari TPS 21 Kota Bekasi. Meskipun demikian, jumlah surat suara yang disediakan terbatas dan sarana-prasarana juga kurang layak.

Sedangkan pada beberapa rumah sakit kondisinya pun sama, mereka difasilitasi oleh TPS sekitar meskipun surat suara yang disediakan sangat kurang.

Tabel 4.5

Jumlah Pemilih yang Difasilitasi pada Rumah Sakit Kabupaten Bekasi

NoNama Rumah SakitJumlah PasienPegawaiPemilih
1RSU Mitra Bekasi Timur15016051
2RS Awal Bross896022
3RS St. Elisabeth2313423
4RS Hosana Medika25100
5RS Rawa Lumbu706027
6.RS Hermina Galaxy

7. RSUP Dr. Kariadi Semarang memiliki kapasitas pasien sejumlah 800 tempat tidur dan pada 9 Juli 2014 ditempati oleh 900 pasien dewasa dan 100 pasien anak-anak, dengan jumlah penunggu sebanyak 900 orang dan pegawai rumah sakit sebanyak 300. Akan tetapi, yang difasilitasi untuk memilih hanya 510 orang saja dari total 2.000 penghuni secara keseluruhan. Pelaksanaan pemilihan tersebut dilakukan oleh 10 TPS yang berasal dari Kelurahan Randusari, Kota Semarang.

8. Pasien di 4 rumah sakit di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagian kecil ada yang difasilitasi untuk memilih setelah didatangi oleh TPS sekitar. Akan tetapi surat suara yang disediakan sangat kurang serta fasilitas dan sarana prasarana sangat tidak memadai. Tidak semua pasien diperkenankan "mencoblos", semua harus melalui persetujuan dari dokter terkait apakah dirasa pasien tersebut mampu memberikan suaranya.

Tabel 4.6

Jumlah Pemilih yang Difasilitasi pada Rumah Sakit Kota Surabaya

NO.Rumah SakitJumlah PasienDifasilitasi Memilih
1RS Dr. Soetomo1.800 (termasuk pegawai RS dan keluarga penunggu)315 orang difasilitasi di TPS 01, 02, 03, 43, dan 44.
2RS Dharmo40050 orang
3RS. RKZ Surabaya (RSK St. Vicentius A Paulo)60019 orang
4RS William Booth25015 orang
5.RSAL Dr. Ramlan261100 orang

Pasien, penunggu pasien, dan pegawai RSUD Bangkalan, Jawa Timur sebanyak 45 orang telah difasilitasi. Minimnya fasilitasi tersebut karena kedatangan KPPS hampir pukul 12.00-13.30 WIB sehingga waktunya sangat singkat dan banyak yang tidak dapat menggunakan haknya.

9. Terhadap pasien di RSUD KBPTN Landak, Provinsi Kalimantan Barat, petugas KPPS 8 Desa Tepedak memfasilitasi pemilihan pada pukul 12.00 WIB. Akan tetapi jumlah pasien yang menggunakan haknya tidak dapat dipastikan jumlahnya karena surat suara yang dibawa juga terbatas.

10. Pasien di Provinsi Sulawesi Tengah cukup mendapatkan perhatian dalam Pilpres 2014 meskipun terbatas. Misalnya di RSUD Anatapura Palu, sebanyak 191 pasien telah difasilitasi untuk memilih setelah didatangi oleh petugas dari KPPS TPS 01 dan 02 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Demikian halnya di RSUD Undata Palu, dari 152 pasien dewasa telah difasilitasi untuk memilih, bahkan keluarga pasien juga bisa memilih sehingga total surat suara yang dipergunakan sebanyak 161 lembar. Pemilihan tersebut difasilitasi oleh KPPS dari TPS 7, 8, dan 23 Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu.

Sedangkan di RS Antulako Parigi yang dihuni 101 pasien, yang difasilitasi hanya 3 orang saja dan di RSUD Poso dari 50 pasien hanya 16 yang difasilitasi untuk memilih.

11. Terhadap pasien di RS Bhayangkara, Provinsi Maluku (6 pasien), RS GPM (25 pasien), dan RS Tentara (31 pasien); keseluruhannya telah difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara KPPS setempat mendatangi rumah sakit. Akan tetapi di RSU Dr. Haulussy yang dihuni 118 pasien, hanya 28 orang yang difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

12. Pasien dan penunggu pasien di RSUD Manokwari, Papua Barat sejumlah 208 orang dapat menggunakan hak konstitusionalnya setelah difasilitasi KPPS dari TPS 13 Desa Sanggeng. Sedangkan 59 pasien di RS Dr. Azhari dapat menggunakan hak pilihnya, akan tetapi unsur kerahasiaan tidak terjamin karena tidak ada bilik TPS dan/atau yang menutupi selama proses pemilihan.

94 Kemenkes RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, "Data Rumah Sakit Online", Jakarta, 2014 dapat diakses melalui www.depkes.go.id (http://202.70.136.52/rsonline/ report/report_by_catrs.php)

95 Ibid

96 Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tempat tidur pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia dan penambahan jumlah seluruh pegawai rumah sakit di Indonesia. Akan tetapijumlah tersebut belum memperhitungkanjumlahpenunggu pasien yang biasanya minimal setiap pasien ada satu anggota keluarganya yang menunggu.

97 RSCM, "Profil Rumah Sakit Tahun 2013", 2014 dapat diakses melalui www.rscm.co.id

98 Penolakan berbagai rumah sakit untuk didirikan TPS Khusus sudah diketahui oleh KPU DKI Jakarta dan disampaikan pada pertemuan dengan Komnas HAM sebelum pelaksanaan Pilpres 2014. Akan tetapi KPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa rumah sakit menyediakan akses tersebut.

C. Pasien Rumah Sakit Jiwa

Pemantauan terhadap pemenuhan hak konstitusional pasien dan pegawai rumah sakit jiwa dilakukan di 8 rumah sakit yang tersebar di Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Tidak difasilitasi untuk memilih

Dari 8 provinsi pemantauan terhadap pasien rumah sakit jiwa, sebanyak 4 provinsi atau separuhnya tidak ada jaminan pemenuhan hak konstutusional bagi mereka. Fakta tersebut terlihat sebagai berikut :

Pasien RS Jiwa Tuntungan Medan sebanyak 428 orang tidak difasilitasi dalam Pilpres 2014. Selama ini belum pernah ada pendataan dari KPU Kota Medan sehingga mereka tidak pernah dimasukkan dalam DPT dan didirikan TPS Khusus.

Pasien RS Jiwa di Lampung tidak difasilitasi dalam pemilihan dengan alasan dokter rumah sakit jiwa tidak mengizinkannya dengan alasan penghuni menderita sakit jiwa yang akut.

RSJ Amino Gondohutomo, Semarang, Jawa Tengah yang dihuni sebanyak 26 orang tidak difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Meskipun sudah didatangi oleh petugas KPPS dari TPS sekitar rumah sakit yang akan melakukan pendataan, ternyata pihak RSJ Amino Gondohutomo melakukan penolakan. Sementara di RS Jiwa Dadi Makassar, Sulawesi Selatan; KPU Kota Makassar tidak pernah melakukan pendataan terhadap pasien sehingga pasien tidak pernah difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Gambaran situasi Pasien rumah sakit jiwa (republika.co.id)

Pasien RSJ difasilitasi memilih

Meskipun sebagian besar pasien RSJ tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya, akan tetapi di 4 provinsi pada Pilpres 2019 dapat memilih meskipun dengan jumlah terbatas. Hal dimaksud dapat terlihat dari fakta sebagai berikut:

Pasien RS Jiwa Sumber Waras, DKI Jakarta difasilitasi pemilihan oleh KPPS dari TPS 8. Jumlah yang dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 68 orang. Proses pemilihan tersebut disaksikan oleh 2 saksi dari masingmasing pasangan calon, selain itu juga terdapat 1 orang pemantau independen dari Cyrus.

Di Rumah Sakit Jiwa Nania, Provinsi Maluku, terdapat sebanyak 76 pasien yang terdiri atas pasien rawat inap 49 orang dengan spesifikasi akut, subakut, dan kronis, serta 27 pasien umum di RSJ Nania, dan juga 150 pegawai. Dari jumlah pasien tersebut yang terdaftar sebagai pemilih, sebanyak 9 orang yang berdasarkan keterangan medis mampu menggunakan hak pilihnya. Dalam proses pendaftaran pihak RSJ melakukan koordinasi sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM.

Pasien RSJ Abepura sebanyak 45 orang dan 15 orang tenaga medis sebagian telah difasilitasi di TPS 25 Abepura yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah sakit. Sedikitnya 20 orang pasien dan pegawai telah menggunakan hak konstitusionalnya. Sedangkan bagi pasien rumah sakit jiwa akut tidak memilih dengan alasan medis.

Pasien RSJ Madani, Kota Palu, Sulawesi Tengah sebanyak 20 orang dan yang difasilitasi menggunakan hak pilihnya hanya 5 orang. Fasilitasi pemilihan tersebut dengan didatangi petugas KPPS dari TPS 04 Desa Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Meskipun demikian, petugas KPPS tidak bersifat proaktif dengan mensosialisasikan penggunaan KTP agar pasien dapat memilih sehingga hanya 5 orang saja yang bisa memilih.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pilpres 2014 bagi warga kelompok rentan, khususnya warga yang berada di rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa, harus dipastikan sejauh mana terpenuhi dari aspek HAM khususnya mengenai jaminan terciptanya pemilu yang bebas (free election) dan pemilu yang jujur (fair election). Kondisi tersebut secara umum diketahui sebagai berikut:

A. Pemilihan umum yang bebas (free election)

Free election ditandai dengan 2 indikator utama, yaitu kehendak masyarakat berupa kebebasan memilih wakilyang representatifdan kebebasan menentukan status politik serta jaminan kebebasan di mana tidak boleh ada intimidasi dan pembatasan terhadap hak-hak mendasar dan larangan adanya konsekuensi terhadap pilihan yang diambil oleh masyarakat.

Adapun inti dari hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. JAMINAN IKLIM KEBEBASAN

Tahapan dalam proses pemilu ini dapat dinyatakan sebagai proses yang telah memenuhi kewajiban negara untuk menjamin kebebasan dalam pemilu dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, yakni dimulai dari tahap sosialisasi tahapan pemilu (termasuk sosialisasi tentang DPS dan DPT) dan hak untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dalam memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2014-2019.

Suasana pencoblosan dalam Pilpres 2014 di RSUD Kota Palopo, Sulawesi Selatan

Dari 13 provinsi dengan 92 TPS yang dipantau oleh Komnas HAM, tergambarkan mengenai jaminan kebebasan di rumah sakit di wilayahwilayah tersebut. Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di rumah sakit memang diberikan kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya, terlepas dari bagaimana cara yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Namun hak tersebut di atas terbatasi pelaksanaannya karena pasien tidak mendapatkan informasi mengenai proses Pilpres ini yang ternyata masih jauh dari pemenuhan yang seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Hanya sekitar 8% saja, yaitu hanya pada 7 TPS yang dipenuhi. Hal ini ditengarai karena tidak disediakannya TPS khusus/TPS keliling bagi penghuni rumah sakit sehingga mereka tidak dianggap penting untuk diberikan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan penyelenggara pemilu, khususnya pelanggaran hak untuk mendapatkan informasi bagi pasien rumah sakit. Hal tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat (2), dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14 ayat (1).

Kondisi yang sama juga terlihat pada pasien RS Jiwa dari 8 provinsi yang dipantau terkait hak mendapatkan informasi seluruhnya tidak dipenuhi. Pada seluruh RS Jiwa tidak ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun demikian pasien RS Jiwa dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa intervensi dari pihak penyelenggara, yaitu sekitar 90%.

2. JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MEMILIH

Dalam sebuah pesta demokrasi, kebebasan untuk memilih harus dijamin oleh negara karena tidak ada suatu demokrasi apabila ketika warga negara yang bermaksud memilih tidak dibebaskan untuk melakukan pemilihan tersebut.

Kebebasan untuk memilih ini mempunyai sejumlah unsur yang harus dipenuhi oleh negara, dalam hal ini oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Unsur-unsur tersebut adalah ketika membuat pilihan harus bebas dari intimidasi pihak manapun, kemudian pemilihan tersebut dilaksanakan dengan dihadiri oleh saksisaksi masing-masing calon pasangan, dan terakhir adalah kehadiran para pemantau independen yang melakukan pemantauan terhadap pemilihan tersebut, di mana salah satunya adalah Komnas HAM.

Jaminan terhadap kebebasan untuk memilih bagi pemilih yang berada di rumah sakit dan rumah sakit jiwa yang dipantau di 13 wilayah di Indonesia dengan 92 TPS; dapat dikatakan bahwa para pemilih tersebut cukup bebas dari intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu agar yang bersangkutan memilih salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (43%). Sementara itu kehadiran saksi dari kedua calon di TPS saat hari pemilihan masih belum terpenuhi secara layak di 10 TPS, terutama dari pihak saksi bagi pasangan nomor urut 2 (38%). Selain itu, dari sejumlah wilayah yang dipantau, ternyata kehadiran pemantau independen di tiap TPS yang dipantau masih sangat sedikit, yaitu hanya di 30 TPS di luar pemantau Komnas HAM (19%).

Gambar 4.11

Pelaksanaan Jaminan Kebebasan untuk Memilih bagi Pemilih yang berada di Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa

Hak untuk bebas dari intimidasi 38% 43% Kehadiran Pemantau Pemilihan dengan dihadiri saksi-saksi 19%

Penyelenggaraan Pemilu telah menjamin pemenuhan hak dari para pasien untuk secara bebas melaksanakan pemilihan pada Pilpres 2014. Hal tersebut sejalan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia Pasal 28 G (1) UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 25 huruf (b), dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat (1).

3. JAMINAN KERAHASIAAN

Pemilu baru dapat dikatakan sebagai pemilu yang bebas apabila negara melalui KPU sebagai penyelenggara pemilu menjamin bahwa pemilu tersebut menjamin kerahasiaan tiap pilihan masing-masing pemilihnya, siapapun dia dan di manapun dia, termasuk yang berada di rumah sakit, rumah sakit jiwa, rumah susun, dan apartemen.

Dari hasil pemantauan di 13 wilayah dengan 92 TPS, diperoleh data bahwa kerahasiaan yang dijamin tersebut mencakup jaminan atas kotak suara yang tersegel, adanya surat suara yang mencukupi jumlah pemilih, jaminan hak atas rasa aman, dan kehadiran petugas keamanan, yaitu kepolisian, kemudian tindakan pengawalan atau pengamanan terhadap kelompok rentan yang memilih.

Jaminan kerahasiaan bagi para pemilih yang berada di dalam rumah sakit dan rumah sakit jiwa ini dilihat dari kotak suara yang tersegel hanya pada 56 TPS, sedangkan pada 36 TPS selebihnya kotak suaranya tidak tersegel. Terkait dengan ketersediaan surat suara yang harus sesuai dengan jumlah pemilih dengan memprediksi tambahan pemilih karena membawa KTP atau form A5; sebanyak 37 TPS tidak memenuhinya akibat penyelenggara tidak mengantisipasi kekurangan surat suara. Terhadap jaminan hak atas rasa aman, yaitu dengan kehadiran petugas kepolisian di masing-masing TPS saat pemilihan, dinilai cukup namun belum dapat dikatakan baik (32%) dan adanya tindakan pengawalan atau pengamanan terhadap kelompok rentan selaku pemilih yang berada di rumah sakit dan rumah sakit jiwa untuk tetap dapat memilih tidak terlalu terjamin (16%).

Gambar 4.12

Pelaksanaan Jaminan Kerahasiaan untuk Memilih bagi Pemilih yang Berada di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa.

Kotak suara tersegel 16% 21% Kotak suara tidak tersegel Surat suara Jaminan hak atas rasa 20% 32% aman dan kehadiran petugas kepolisian 11% Tindakan pengawalan atau pengamanan terhadap kelompok rentan untuk memilih

Pemenuhan jaminan kerahasiaan bagi pemilih di atas sangat berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak atas rasa aman yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 G (1) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 30.

B. Pemilihan umum yang adil (fair election)

Sebuah pemilihan yang dilaksanakan di alam demokrasi mempunyai kewajiban untuk memenuhi unsur pemilihan yang adil (fair election). Dengan demikian pemilu tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Fair Election merupakan sebuah pemilihan yang penyelenggaraan pemilunya dilaksanakan oleh setiap pemilih dan parpol peserta pemilu dan mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Dalam hal Pilpres 2014, pemilihan yang adil apabila terpenuhi prinsip umum dan setara, nondiskriminasi, dan satu orang satu suara (one person one vote).

1. UMUM DAN SETARA

Pemilu dikategorikan sebagai fair election apabila dilaksanakan secara umum dan setara. Hal ini dapat dipenuhi apabila dilihat dari adanya implementasi terhadap aturan UU Pemilu dan PKPU, aksesibilitas yang tepat untuk kelompok rentan, dan kemungkinan adanya penolakan untuk menggunakan hak pilihnya.

Komnas HAM memantau di 13 wilayah dengan 92 TPS dengan menggunakan kriteria atau unsur telah diimplementasikannya aturan Undang-Undang Pemilu dan PKPU secara maksimal, adanya aksesibilitas yang tepat guna bagi kelompok rentan yang merupakan pemilih di rumah sakit dan rumah sakit jiwa, kemudian harus ditengarai juga mengenai kemungkinan adanya penolakan dari pemilih atau keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil pantauan, ditemukan bahwa implementasi terhadap aturan UU Pemilu dan PKPU di rumah sakit dan rumah sakit jiwa tidak dipenuhisetidak-tidaknya di 46 rumah sakit. Haltersebutterjadi diakibatkan dari keputusan KPU untuk tidak menjadikan rumah sakit (apalagi rumah sakit jiwa) sebagai wilayah prioritas untuk dibangun TPS khusus (36%).

Berkenaan dengan soal aksesibilitas juga masih menjadi problem yang besar, yakni soal perlu didirikan TPS Khusus atau adanya TPS sekitar rumah sakit yang mendatangi secara umum. Jaminan aksesibilitas masih dikeluhkan 58% pasien. Ketika pasien akan difasilitasi untuk memilih, beberapa keluarga pasien menyampaikan penolakan karena berpendapat pasien lebih baik fokus pada kesembuhan dirinya dibandingkan berpikir untuk memilih atau pemilih. Bisa pula terjadi pasien tidak memilih karena tidak dapat bergerak sama sekali--meskipun demikian jumlahnya sangat kecil.

Gambar 4.13 Pelaksanaan Jaminan Pilpres Bersifat Umum dan Setara Bagi Pemilih di RS Umum dan RS Jiwa

6% Implementasi terhadap aturan UU Pemilu PKPU 36% Aksesibilitas Penolakan untuk menggunakan hak 58% pilihnya

2. NONDISKRIMINASI

Pemilihan yang nondiskriminasi berarti pemilihan yang tidak membuat pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Data yang diperoleh Komnas HAM atas prinsip nondiskriminasi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 menunjukkan bahwa perlakuan terhadap kelompok pemilih yang berada di rumah sakit dan rumah sakit jiwa untuk dapat memilih sudah ada upaya pemenuhannya, namun masih cukup minim dengan hanya sekitar 28% dari seluruh populasi pasien, keluarga pasien, dan pegawai rumah sakit. Sementara itu, pasien yang diberikan jaminan pemenuhan hak konstitusionalnya sekitar 72% memerlukan bantuan petugas KPPS.

Gambar 4.14

Pelaksanaan Jaminan Nondiskriminasi Bagi Pemilih di RS Umum dan RS Jiwa

Perlakuan terhadap 28% kelompok rentan untuk memilih Bantuan terhadap kelompok rentan untuk 72% memilih

3. SATU ORANG SATU SUARA

Pemilihan Umum, dalam hal ini adalah Pilpres 2014, menganut asas satu orang satu surat (one person one vote). Hal ini dikarenakan setiap warga negara mempunyai 1 hak suara yang melekat pada diri pemilih sendiri sehingga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil pantauan terhadap pasien rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa, prinsip one person one value telah dipenuhi, yaitu pada 85 TPS. Sedangkan di 7 TPS, prinsip tersebut belum dapat dipenuhi karena pasien yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena sakitnya menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa memilih sehingga harus diwakilkan kepada keluarganya.

IV.3. PENYANDANG DISABILITAS

Menurut data Pusat Data Informasi Nasional (Pusdatin) dari Kementerian Sosial, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 11.580.117 orang dengan perincian 3.474.035 orang adalah tuna netra/penyandang disabilitas penglihatan, 3.010.830 orang adalah tuna daksa/penyandang disabilitas fisik, 2.547.626 orang adalah tuna rungu/penyandang disabilitas pendengaran, 1.389.614 adalah tuna grahita/ penyandang disabilitas mental, dan 1.158.012 adalah penyandang disabilitas kronis. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah penyandang disabilitas sangat besar, yaknisekitar 4,8 persen dari 240 juta penduduk Indonesia (BKKBN, 2013).99

99 Adhe Nuansa Wibisono, "Kesetaraan Hak Pilih Untuk Penyandang Disabilitas", dapat diakses melalui http://www.academia.edu/6737073/Kesetaraan_Hak_Pilih_untuk_

Kegembiraan penyandang disabilitas di Kota Surabaya dan Malang setelah mencoblos dalam Pilpres 2014

Belum adanya data terkait sebaran jumlah penyandang disabilitas pada masing-masing provinsi kembali terjadi pada Pilpres 2014. Hal tersebut menyebabkan penyelenggara Pemilu tidak mengetahui data pasti penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, yang berpengaruh terhadap penyediaan template braille yang tidak tepat sasaran. Selain itu, lokasi TPS yang tidak landai mempengaruhi animo penyandang disabilitas untuk memilih karena mereka kesulitan untuk menjangkau TPS. Akibatnya banyak suara penyandang disabilitas hilang dalam Pilpres 2014.

Pelaksanaan pemantauan terhadap penyandang disabilitas meliputi disabilitas daksa, netra, dan grahita. Fokus pemantauan tersebut dilakukan pada 13 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta (Jabodetabek), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Dari ke-13 wilayah tersebut secara garis besar dilakukan pemantauan di 44 TPS dengan rincian 36 TPS Umum dan 8 TPS khusus disabilitas (panti disabilitas). Adapun uraiannya sebagai berikut:

Tabel 4.7

Jumlah dan Sebaran Disabilitas yang Dipantau Komnas HAM

No.ProvinsiTPS UmumTPS Khusus Disabilitas
1Aceh6
2Sumatera Utara2
3Lampung3
4DKI Jakarta (Bodetabek)12
5Jawa Timur10
6Jawa Tengah11
7Kalimantan Barat3
8Sulawesi Selatan3
9Sulawesi Tengah5
10Nusa Tenggara Timur31
11Maluku
12Papua1
13Papua Barat1
JUMLAH368

Terdapat beberapa catatan dan permasalahan yang masih terjadi dalam Pilpres 2014 terhadap pemilih disabilitas, di antaranya:

A. Tidak dilakukannya pendataan bagi penyandang disabilitas

Belum tersedianya Daftar Pemilih Tetap (DPT) khusus mengenai penyandang disabilitas dalam Pilpres 2014 menunjukkan bahwa belum ada upaya yang sangat serius dari penyelenggara pemilu untuk menjamin kesetaraan hak pilih mereka.

Dariberbagaiwilayah yang dilakukan pemantauan oleh Komnas HAM, ditemukan fakta tersebut di antaranya: pertama, penghuni Panti Jompo Ina Kaka, Kota Ambon sejumlah 80 orang tidak mendapatkan surat undangan untuk pemilihan, padahal pada Pileg 2014 mereka masuk dalam DPT dan diberikan surat undangan untuk memilih; kedua, 150 penghuni Panti Margo Widodo, Kota Semarang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan administrasi tidak memiliki form A5; dan ketiga, beberapa penyandang disabilitas yang tinggal di daerah Kebon Kosong, Jakarta Pusat tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pilpres 2014 karena tidak didaftar oleh KPU Jakarta Pusat.

B. Aksesibilitas hak pilih

Oleh penyelenggara pemilu, para penyandang disabilitas sering kali diabaikan ketika mereka ingin menyalurkan hak pilihnya, misalnya pemilihan lokasi TPS yang tidak landai yang tidak memungkinkan bagi pemilih yang menggunakan kursi roda. Selain itu juga terjadi respons bantuan dari panitia TPS yang lambat dan kurang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih.

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2014 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 1 2 CALONFRESOON CAION PRESSEN K. PRABOWO SUBIANTO I. M. JOKD WIDODO DLUNNILTTESDOR . . M. Ma RjA DrL. H. M, JUSUF KALLA

Penyebaran dan penyediaan template braille bagi penyandang disabilitas netra dalam Pilpres 2014 tidak merata

Problem lainnya adalah berbagai alat kelengkapan pemilu yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, seperti bilik suara yang terlalu kecil, meja pemilih yang terlalu tinggi, dan penempatan kotak suara yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk memilih.

Fakta tersebut masih terjadi di berbagai tempat, seperti:

1. Jakarta Barat, beberapa penyandang disabilitas yang menggunakan kursi dalam proses pemilihan menghadap KPPS. Kondisi ini mengurangi jaminan kerahasiaan dalam memilih. Demikian halnya tidak disediakan surat suara atau template surat suara braille bagi penyandang netra sehingga jaminan kerahasiaan saat memilih juga bermasalah.

2. Jawa Timur, pemantauan di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang; penyandang disabilitas netra disediakan template braille, akan tetapi kondisinya bagi penyandang disabilitas daksa TPS tidak ramah terhadap mereka karena lokasi yang berundak, miring, dan licin. Selain itu, penempatan kotak suara terlalu tinggi.

Posisi kotak suara terlalu tinggi menyulitkan penyandang disabilitas berkursi roda di Kabupaten Sampang, Jawa Timur

3. Nusa Tenggara Timur, khususnya di TPS 1 (sebanyak 40 penyandang disabilitas netra) dan TPS 2 (85 lansia) di Kelurahan Aipura, Kota Kupang; fasilitas TPS tidak ramah terhadap mereka karena mereka harus menaiki anak tangga sehingga sebagian besar memilih tidak menggunakan hak konstitusionalnya.

4. Kalimantan Barat, di TPS 06 Sungai Raya; sebagian besar dari 389 pemilih yang masuk DPT merupakan pemilih lansia dari Panti Jompo Sungai Raya yang harus menggunakan kursi roda. Akan tetapi lokasi TPS menggunakan anak tangga sehingga mereka memilih mencoblos di luar TPS dan kerahasiaan sangat tidak terjamin.

5. Sulawesi Selatan, pemantauan oleh Komnas HAM dilakukan di 3 TPS. Akan tetapi pada 9 Juli 2014, Komunitas PPDI Sulawesi Selatan juga melakukan pemantauan di 30 TPS yang datanya juga disampaikan ke Komnas HAM. Persoalan umum yang terjadi adalah:

1) Aksesibilitas lokasi TPS masih bermasalah terjadi di 26 TPS akibat lokasinya berundak, tidak ada tangga, dan licin.

2) Minimnya informasi yang ditempel di lokasi TPS sehingga penyandang disabilitas kesulitan mengenali pasangan calon, khususnya disabilitas netra, terjadi di 15 TPS.

3) Tidak tersedianya template braille di 19 TPS sehingga penyandang disabilitas netra mengalami kesulitan dalam memilih.

4) Petugas KPPS tidak memberikan penjelasan terkait formulir pendampingan terhadap penyandang disabilitas di 22 TPS sehingga jaminan kerahasiaan berkurang. Mereka lebih banyak didampingi oleh petugas KPPS dalam memilih, meskipun merasa lebih aman jika didampingi keluarga/orang yang dipercaya.

6. Sulawesi Tengah, terdapat 8 penyandang disabilitas (3 tuna grahita, 1 tuna daksa, dan 4 tuna netra) di Sentra PK LK SLB ABCD Muhammadiyah, Kota Palu. Lokasi TPS sulit diakses dan tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Meskipun tersedia template braille, akan tetapi itu tidak diberikan kepada disabilitas netra. Petugas KPPS menanyakan pilihan warga dan mencobloskan, akibatnya unsur jaminan kerahasiaan dan jaminan orisinalitas pilihan tidak terpenuhi.

C.Tidak adanya sosialisasi

Pada pelaksanaan Pilpres, penyelenggara pemilu menghilangkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan jumlah pemilih pada Pilpres 2014.

Tidak adanya sosialisasi mengakibatkan pemilih penyandang disabilitas dan petugas tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara pemilihan dan aturan pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut masih terjadi di beberapa lokasi sebagai berikut:

1. Depok, terdapat 31 penghuni di Yayasan Wisma Tuna Ganda Palsi. Terhadap mereka dilakukan pendataan, akan tetapi mereka diminta memilih di TPS 39 yang berada di luar panti. Akibatnya, dengan kondisi keterbatasan fisik dan mental, penghuni panti tidak dapat memilih.

2. Kabupaten Donggala, terdapat 1 penyandang disabilitas daksa (kedua kakinya lumpuh) yang memilih di TPS 03, Kelurahan Kabungabesar, Kecamatan Banawa. Korban berjalan dengan tangannya dan kakinya diseret, namun tidak ada bantuan dari warga dan petugas KPPS, termasuk dalam memasukkan surat suara dan proses pemilihan.

3. Jakarta Pusat, beberapa penyandang disabilitas yang tinggal di daerah Kebon Kosong tidak didata dan tidak memilih karena tidak ada sosialisasi terhadap mereka.

D.Peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas

Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 bagi penyandang disabilitas, akan tetapi di beberapa tempat KPU Kabupaten/ Kota telah melakukan upaya peningkatan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dibandingkan dengan penyelenggaraan Pileg 2014.

Penyandang disabilitas netra sedang dibantu petugas PPS untuk memilih di salah satu TPS di Kota Surabaya

Pada penyelenggaraan Pilpres 2014, penyandang disabilitas di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh dapat menggunakan hak pilihya dan terhadap mereka telah dilakukan pendataan oleh KPU Kabupaten/Kota setempat.

Demikian halnya penyandang disabilitas tuna netra yang berada di PSBN Kemiling, Bandar Lampung, Provinsi Lampung; mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sejumlah 32 penghuni Panti Sosial Tan Miyat, Kota Bekasi, Jawa Barat juga difasilitasi untuk memilih dan disediakan template braille.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, penyandang disabilitas netra di Panti Bhakti Candrasa, Kota Solo sebanyak 85 orang dipersilakan untuk dijemput keluarganya agar dapat memilih di rumahnya dengan dibiayai oleh pihak panti. Sedangkan di TPS 1 Batu Gajah, Kota Ambon yang terdapat 1 penyandang disabilitas daksa (menggunakan kursi roda), pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli 2014. Dalam proses pemilihan, yang bersangkutan mendapatkan prioritas dan dibantu oleh KPPS setempat. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah di mana sebanyak 11 penyandang disabilitas dapat memilih di TPS Passo 2 dan petugas KPPS aktif mendatangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

Kondisi di Papua Barat juga demikian, sejumlah 249 penyandang disabilitas telah menggunakan hak konstitusionalnya di TPS Khusus yang berada di KPU

Manokwari. Pelaksanaan tersebut lancar dan tidak ada intimidasi terhadap penyandang disabilitas.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pilpres 2014 bagi warga kelompok rentan, khususnya bagi penyandang disabilitas, harus dipastikan sejauh mana aspek HAM dapat dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, khususnya mengenai jaminan terciptanya pemilu yang bebas (free election)dan pemilu yangjujur (fair election). Kondisi tersebut secara umum diketahui sebagai berikut:

A.Pemilihan umum yang bebas (free election)

Free election ditandai dengan 2 indikator utama, yaitu kehendak masyarakat berupa kebebasan memilihwakilyangrepresentatifdankebebasan menentukan status politik; dan jaminan kebebasan di mana tidak boleh ada intimidasi dan pembatasan terhadap hak-hak mendasar dan larangan adanya konsekuensi terhadap pilihan yang diambil oleh masyarakat. Untuk mencapai pemilu yang bebas, surat suara (secret ballots) menjadi mekanisme utama pemilu guna menghindari intimidasi saat pelaksanaan pemilu. Untuk itu, kerahasiaan dalam memberikan suara harus menjadi pendidikan politik utama bagi pemilih (voters) sehingga mereka merasa aman dalam memberikan suara.

Adapun inti dari hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1.JAMINAN IKLIM KEBEBASAN

Dalam era keterbukaan saat ini, iklim kebebasan dalam pelaksanaan pemilu ditandai dengan telah dibukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pemilu. Jaminan iklim kebebasan dalam pelaksanaan dapat dilihat dari pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) serta pemenuhan hak untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas.

Dari 51 TPS di 13 provinsi yang menjadi fokus pantauan Komnas HAM, dapat digambarkan bahwa penyandang disabilitas dapat secara bebas menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 tanpa ada yang membatasi (87%), namun hal tersebut tidak diikuti oleh pemberian informasi atau sosialisasi yang cukup bagi penyandang disabilitas dimana hanya 7 TPS yang melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Hal itu menyebabkan penyandang disabilitas tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara pemilihan dan aturan pelaksanaan pemilu serta hak dan kewajiban mereka dalam Pilpres. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.15

Pelaksanaan Jaminan Iklim Kebebasan bagi Penyandang Disabilitas

13% 87%

Hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) Hak untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas

Minimnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas bertentangan atau tidak sejalan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14 ayat (1).

2. JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MEMILIH

Terhadap pemenuhan kebebasan untuk memilih pada kelompok disabilitas dari 13 provinsi di 51 TPS yang dipantau Komnas HAM, penyandang disabilitas bebas dariintimidasi dari berbagai pihak. Mereka dapat memilih calon presiden dan wakil presiden sesuaidengan kehendak mereka (46%), selain itu kehadiran saksi-saksi dari kedua pasangan calon presiden (41%) dan kehadiran pemantau independen (13%) dalam mengawasi proses pencoblosan di TPS menunjukkan bahwa kebebasan untuk memilih bagi penyandang disabilitas dapat dipenuhi dengan baik.

Meskipun demikian, kehadiran pemantau independen yang hanya ada di 18 TPS dari 51 TPS yang dipantau menunjukkan belum adanya perhatian serius terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam Pilpres 2014. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 4.16 Pelaksanaan Jaminan Kebebasan untuk Memilih bagi Penyandang Disabilitas

13% Hak untuk bebas dari intimidasi 46% Pemilihan dengan dihadiri saksi-saksi 41% Kehadiran pemantau

Pemenuhan jaminan kebebasan untuk memilih di atas sangat berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan untuk memilih yang dijamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 25 huruf (b), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat (1)

3. JAMINAN KERAHASIAAN

Terkait denganjaminan kerahasiaan, parameteryangharus dilihatadalah jaminan penyelenggara pemilu terhadap kerahasiaan pemilih, TPS yang tertutup, pemilih yang independen, dan tidak adanya pendampingan terhadap pemilih, serta keamanan.

Untuk memastikan kerahasiaan itu, salah satu elemen yang paling mendasar adalah bahwa logistik pemilu seperti kotak suara, surat suara, dan berita acara masih dalam keadaan tersegel, termasuk setelah pemungutan suara sehingga harus dipastikan suara warga tetap original sesuai dengan pilihannya.

Dari 51 TPS di 13 provinsi yang dipantau oleh Komnas HAM terkait jaminan kerahasiaan penyandang disabilitas, ditemukan fakta bahwa pemenuhannya sangat minim, yaitu hanya 10 TPS yang dapat memenuhinya. Terhadap ketentuan mengenai kotak suara yang tersegel, ditemukan fakta bahwa 49 TPS kotak suaranya dalam keadaan tersegel dan hanya 2 TPS yang kotak suaranya tidak dalam kondisi tersegel.

Terkait dengan ketersediaan surat suara, hal itu belum dapat dipenuhi secara keseluruhan, khususnya bagi disabilitas netra di mana penyelenggara pemilu tidak menyediakan kertas suara dengan huruf braille tetapi hanya menyediakan template braille dan itupun tidak di semua TPS. Dampaknya, mereka harus menggunakan pendamping dalam mencoblos sehingga kerahasiaan dari pilihan penyandang disabilitas netra tidak terjamin. Hal tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut.

Gambar 4.17 Pelaksanaan Jaminan Kerahasiaan bagi Penyandang Disabilitas

Jaminan kerahasiaan untuk 18% memilih 26% Kotak Suara tersegel Kotak Suara tidak tersegel Surat Suara 24% Jaminan hak atas rasa 22% aman dan kehadiran petugas Kepolisian 10%

B. Pemilihan umum yang adil (fair election)

Fair election difokuskan pada pihak-pihak yang dapat diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Prinsip pemilu yang adil dapat dilihat pada DUHAM (Pasal 2 dan Pasal 21 ayat (3)) maupun ICCPR (Pasal 2 dan Pasal 25 huruf b) yang menekankan pada prinsip egual (setara), universal (berlaku universal), dan nondiskriminasi.

1. UMUM DAN SETARA

Mekanisme kerja KPU untuk melakukan pendataan adalah berdasarkan mandat undang-undang; artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah ditetapkan dalam DPT (termasuk adanya DPT Khusus dan Tambahan) dan berhak menggunakan hak pilihnya. Artinya, pendataan tidak dikelompokan berdasarkan identitas khusus, termasuk kerentananannya seperti agama, penyandang disabilitas, atau status sebagai pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa.

Dari 51 TPS di 13 provinsi yang dipantau oleh Komnas HAM terhadap pemenuhan prinsip umum dan setara, diketahui bahwa penyelenggara pemilu masih belum dapat memenuhi hal tersebut dengan baik. Hal tersebut tampak dari belum tersedianya Daftar Pemilih Tetap (DPT) khusus bagi penyandang disabilitas dalam Pilpres 2014.

Kondisi dimaksud menunjukkan bahwa belum ada upaya yang sangat serius dari penyelenggara pemilu untuk menjamin kesetaraan hak pilih mereka. Selain itu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang minim (38%), yaitu hanya dipenuhi di 12 TPS sedangkan 39 TPS tidak dapat dipenuhi. Persoalan rendahnya aksesibilitas tidak terpenuhi karena lokasi TPS yang tidak landai sehingga menyulitkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dalam menyalurkan hak suaranya. Selain itu, rendahnya aksesibilitas juga disebabkan berbagai alat kelengkapan pemilu yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas seperti bilik suara yang terlalu kecil, meja pemilih yang terlalu tinggi, dan penempatan kotak suara yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk memilih.

Pemahaman penyelenggara pemilu khusus di tingkat bawah terhadap aturan UU Pemilu dan PKPU juga sangat minim (37%), yaitu hanya dipenuhi di 27 TPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip umum dan setara bagi penyandang disabilitas tidak dapat dipenuhi dengan baik. Faktor lainnya terlihat dari respons bantuan dari panitia TPS yang lambat dan kurang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih. Petugas di 22 TPS juga masih melakukan penolakan terhadap penyandang diasbilitas ketika ingin menyalurkan hak pilihnya (25%).

Gambar 4.18 Pelaksanaan Jaminan Umum dan Setara bagi Penyandang Disabilitas

Implementasi terhadap 25% aturan UU Pemilu PKPU 37% Aksesibilitas Penolakan untuk menggunakan hak 38% pilihnya

2. NONDISKRIMINASI

Terkait dengan prinsip nondiskriminasi, terdapat sejumlah kovenan yang mengatur soal larangan diskriminasi ras terkait dengan hak memilih atau hak untuk dipilih, khususnya mengenai pemilu yang universal dan setara. Prinsip ini menekankan pada keadilan dan akses yang sama terhadap seluruh peserta dan melarang adanya diskriminasi terhadap ras tertentu dalam berpolitik. Dalam prinsip nondiskriminasi, parameter yang harus dilihat adalah ada-tidaknya langkah-langkah afirmatif terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Terhadap pemenuhan prinsip nondiskriminasi pada penyandang disabilitas pada 13 provinsi dengan 51 TPS yang dipantau oleh Komnas HAM, ditemukan fakta bahwa masih adanya praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yaitu belum adanya langkah-langkah afirmatif terhadap penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya (58%). Hal itu karena tidak dilakukannya pendataan khusus terhadap penyandang disabilitas sehingga penyelenggara pemilu tidak mengetahui jumlah dan sebaran disabilitas. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan template surat suara braille bagi disabilitas netra. Template braille tidak disediakan di seluruh TPS sehingga tidak semua disabilitas netra dapat dengan mandiri memilih di dalam TPS. Di TPS yang tidak memiliki template braille, penyandang disabilitas netra harus menggunakan pendamping dalam memilih.

Surat pernyataan menjaga kerahasiaan bagi pendamping pemilih pada Pilpres 2014

Minimnya bantuan petugas terhadap penyandang disabilitas dalam memilih masih ditemukan di 30 TPS atau sekitar 42%; petugas tidak memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan ketika datang ke TPS di mana lokasi dan logistik TPS tidak ramah terhadap mereka. Hal tersebut menunjukkan belum adanya upaya dari penyelenggara pemilu dalam memberikan akses yang sama kepada penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal tersebut di atas tergambar di dalam bagan berikut:

Gambar 4.19

Pelaksanaan Jaminan Nondiskriminasi bagi Penyandang Disabilitas

42% 58%

Perlakuan terhadap kelompok rentan untuk memilih Bantuan terhadap kelompok rentan untuk memilih

3. Satu orang satu suara

Ide ini secara tradisional dikenal dengan istilah "one person one vote" (satu orang satu suara). Pembatasan konstituen, pendaftaran, dan prosedur pemungutan suara yang didesain untuk melemahkan atau mengurangi suara dari individu atau kelompok tertentu tidak diperbolehkan. Satu suara harus memiliki bobot yang sama dalam prinsip pemilu yang adil.

Terhadap pemenuhan prinsip kesetaraan pada penyandang disabilitas pada 13 provinsi yang dipantau oleh Komnas HAM bahwa di 18 TPS masih terlihat bahwa penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya harus didampingi oleh pendamping maupun petugas. Bahkan tidak jarang petugas maupun pendamping mencobloskan sendiri kertas suara pemilih disabilitas, yang mana hal tersebut mengurangi pemenuhan prinsip kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

IV.4. KELOMPOK RENTAN LAINNYA

Komnas HAM dalam pemantauan Pilpres 2014, telah menetapkan 3 kelompok rentan di 13 provinsi yang menjadi fokus pemantauan, yaitu warga yang kebebasannya dibatasi seperti tahanan dan narapidana; pasien, penunggu pasien dan pegawai rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa; dan penyandang disabilitas.

Namun dalam perkembangannya Komnas HAM pada proses pemantauan mendapatkan beberapa temuan kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi internal (IDPs), pekerja (buruh) dan pekerja migran (migrant workers), warga yang tinggal dalam wilayah konflik (agraria/sosial), mahasiswa, penghuni rumah susun/apartemen, pantijompo/pemilih lanjut usia, dan masyarakat adat yang tidak secara khusus dipantau namun temuan itu dinilai penting untuk dikompilasi sebagai potret secara utuh kondisi umum kelompok rentan lainnya dalam laporan ini.

Kelompok rentan lainnya dalam laporan ini untuk melengkapi temuan pada 3 obyek pantauan kelompok rentan warga yang kebebasannya dibatasi, seperti tahanan dan narapidana yang berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk tahanan di Kepolisian, pasien, penunggu pasien, dan pegawai rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa, serta penyandang disabilitas.

Kelompok rentan lainnya penting untuk menggambarkan bagaimana kelompok rentan ini pun dapatterfasilitasi hak konstitusionalnya pada Pilpres 2014 sebagai warga negara, sesuai dengan prinsip free and fair election. Pada pemantauan Pilpres 2014 diperoleh fakta, dokumentasi, dan informasi penting kelompok rentan lainnya dari beberapa provinsi.

A. PENGUNGSI INTERNAL (IDPs)

Komnas HAM melakukan pemantauan pengungsi internal di lokasi pengungsian Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara, pengungsian Gunung Rekonenda di Nusa Tenggara Timur, dan pengungsi Syiah di Jawa Timur.

Temuan Komnas HAM terhadap pengungsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara, dari 14 desa pengungsi dari daerah terdampak, terdapat 24 TPS dengan jumlah DPT 10.503 orang. Berdasarkan konfirmasi, ternyata ada 6 desa sudah kembali. Jumlah tersebut merupakan warga yang telah memenuhi syarat usia untuk menggunakan hak konstitusionalnya dari 3.913 KK/12.558 jiwa seluruh pengungsi. Di Nusa Tenggara Timur, Komnas HAM mendapatkan data, informasi, dan fakta pengungsi Gunung Rekonenda di 3 TPS di Desa Kalisoro, Nitunglea, dan Hewuli. Sementara pengungsi kelompok Syiah terdapat di Sidoarjo, Jawa Timur.

Suasana pemilihan di TPS pengungsian erupsi Gunung Sinabung yang dipantau Komnas HAM bersama Panwas dan KPU Karo, Sumatera Utara

B. PEKERJA (BURUH) DAN BURUH MIGRAN

Berbagai kawasan industri yang dipantau adalah di Jakarta (Kawasan Berikat Nusantara), Semarang (Kawasan Industri Ungaran), serta Tangerang (PT Indah Kiat Pulp and Paper Serpong, PT Pratama Mandiri Abadi, PT Argo Pantes, PT Tiffico, PT Surya Toto Indonesia, dan PT Yuasa Batery). Buruh-buruh di perkebunan dan perkebunan yang dipantau seperti di kawasan PT Silva Inhutani Lampung, PT Sweet Indo Lampung, serta PTPN XIII Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Secara umum pekerja perkebunan yang berada di PTPN XIII Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat telah difasilitasi di 9 TPS (Afdeling 5 TPS, Plasmen 2 TPS, dan Pabrik 2 TPS). Meskipun demikian, Komnas HAM hanya fokus melakukan pemantauan di 4 TPS, yaitu TPS 06 (DPT 272 pemilih), TPS 19 (DPT 241 dan DPK 9 pemilih), TPS 07 (DPT 306 dan DPK 6 pemilih), dan TPS 08 (DPT 302 pemilih. Pekerja pada PTPN XIII merupakan campuran antara penduduk lokal dan para pendatang yang telah menetap dan bekerja pada perkebunan ini selama tahunan bahkan puluhan tahun dan telah menjadi warga lokal pada perkebunan ini.

Pekerja PT Silva Inhutani Lampung beraktivitas di mess karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memahami penggunaan KTP dalam Pilpres 2014

Buruh-buruh pekerja minyak dan gas (migas) lepas pantai, misalnya buruh PT. Pertamina Reges sejumlah 90 orang di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Peristiwa tersebut terulang kembali seperti dalam Pileg 2014 yang lalu, di antaranya terjadi di Kepulauan Natuna.

Buruh Migran

Komnas HAM melakukan kajian atas kondisi pemenuhan hak konstitusional di negara Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Isu buruh migran masih menjadi persoalan pelik dalam Pilpres 2014. Perbedaan besar DPT Luar Negeri dengan jumlah buruh migran di luar negeri yang dalam catatan BNP2TKI sejumlah 6.500.000 orang, terus terulang seperti di Pemilu Legislatif yang hanya ditetapkan 2.050.000 orang saja. Bahkan telah terjadi peristiwa kekisruhan dalam Pilpres 2014 di Hongkong dengan alasan masih banyak TKl yang akan menggunakan hak pilihnya akan tetapi TPS telah ditutup.

Berdasarkan laporan BNP2TKI pada tahun 2013, jumlah penempatan TKI mencapai 512.168 orang yang terdiri atas 285.197 orang TKI formal (56 persen) dan 226.871 orang TKl informal (44 persen). Sedangkan pada tahun tahun 2012, jumlah penempatan TKI mencapai 494.609 orang yang terdiri atas 258.411 TKI formal (52 persen) dan 236.198 TKI informal (48 persen).

Antrean pemilih di Taman Victoria Park Hongkong (sumber foto: Migran Care)

Komnas HAM hanya mengambil sampel di beberapa negara berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber, yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Komnas HAM tidak secara khusus melakukan pemantauan atas kelompok rentan buruh migran. Data dan informasi hanya didasari dari beberapa informasi umum, baik dari media cetak, televisi, dan media online. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah harus dapat memberikan hak konstitusional tidak hanya pada TKI resmi saja, tapi juga TKl ilegal yang tersebar, agar hak konstitusional warga negara Indonesia terpenuhi.

Berdasarkan PKPU yang menyetakan bahwa DPT Pileg dijadikan basis data bagi DPT yang telah dimutakhirkan yang bertujuan mengakomodir hak konstitusional, KPU RI mengeluarkan data DPTLN pemutakhiran sebagaiberikut.

Tabel 4.8

Data Pemilih Luar Negeri

Data KependudukanJumlah
Data WNI Penduduk Luar Negeri4.694.484
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4)2.213.605
DPSLN (Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri)1.994.308
DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) (per 4 November 2013) disahkan KPU2.010.280
DPTLN pemutakhiran per 3 Februari 20142.024.983

Sumber: diolah berdasarkan data KPU.

C. WARGA YANG TINGGAL DALAM WILAYAH KONFLIK (AGRARIA/SOSIAL)

Jumlah warga yang tinggal di wilayah konflik agraria cukup besar, khususnya di wilayah sengketa perkebunan, kehutanan, dan lahanlahan di perkotaan. Pemantauan Pilpres 9 Juli 2014 di wilayah dengan konflik agraria difokuskan di Provinsi Lampung (Kabupaten Mesuji) dan DKI Jakarta; sedangkan wilayah konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah.

Masyarakat Moro-Moro dapat menggunakan hak pilihnya, walaupun jarak TPS-nya cukup jauh dari tempat mereka, yakni sekitar 12-15 km. Jarak tersebut harus ditempuh selama 2 jam perjalanan dengan mempergunakan kendaraan sendiri. Sekalipun demikian, hambatan itu tidak menghalangi warga untuk berpartisipasi memilih. Hal tersebut terlihat di 3 TPS yang dipantau Komnas HAM, yaitu TPS 5 (DPT sejumlah 545 jiwa) dan TPS 8 (DPT sejumlah 427 jiwa ) Gedung Boka serta TPS 08 Buko Poso (DPT sejumlah 623 jiwa).

Pemilih di Kawasan Register 39, Kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan hak konstitusionalnya sejumlah 70 (tujuh orang). Mereka harus memilih di TPS 07 Desa Marga Jaya, Kecamatan Selanggi Lingga, Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama dengan penduduk setempat yang telah didata dalam DPT sejumlah 351 pemilih.

Suasana perkampungan di Kawasan Moro-Moro Kabupaten Mesuji, Lampung

Di wilayah Poso Pesisir yang selama ini dianggap sangat rawan dengan gangguan terkait kelompok teroris sebagaimana sinyalemen Kepala Polri, pemilihan ternyata berjalan lancar dan aman. Masyarakat berbondongbondong mendatangi TPS sejak pukul 08.00 WITA. Karena hanya 1 lembar surat suara yang dicoblos, proses pemungutan berlangsung relatif cepat.

Warga yang tinggal dalam konflik agaria di DKI Jakarta cukup banyak dan sebagian besar mereka bisa difasilitasi dalam pemenuhan hak konstitusionalnya, di antaranya:

a) Warga Tanah Galian Halim yang berada di wilayah RW 014 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut disediakan 4 TPS, yaitu TPS 054, TPS 055, TPS 056, dan TPS 057. Total jumlah DPT 1.630 orang dan disediakan 100 surat suara untuk pemilih tambahan. Masing-masing TPS menaungi warga di 3 jalan dengan perincian: TPS 054 menaungi warga di Jln. Jawa, Jln. Madura, dan Jln. Sumatera; TPS 055 menaungi warga di Jln. Kalimantan, Jln. Betawi, dan Jln. Timor; TPS 056 menaungi warga Jln. Sulawesi, Jln. Papua, Jln. Maluku; dan TPS 057 menaungi warga di Jln. Bali Utara, Jln. Bali Selatan, serta Jln. Sumbawa. Warga cukup antusias dalam mengikuti Pilpres dibuktikan dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90%.

Suasana di TPS Kel. Penjaringan Jakarta Utara

b) Warga Waduk Pluit, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Terdapat 2 TPS di wilayah pemukiman sekitar Waduk Pluit tersebut. TPS 171 menggunakan salah satu rumah warga yang berlokasi di RT 22/RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dengan jumlah DPT 278 pemilih yang terdiri atas 157 laki-laki dan 121 perempuan. Ada satu pemilih disabilitas (stroke) yang didampingi oleh panitia ketika pemungutan suara, akan tetapi tanpa mengisi form khusus pendamping. Kelengkapan logistik pemilu berupa 3 bilik suara, 1 kotak suara, 1 poster ajakan untuk memilih, 1 contoh kertas suara yang ditempel, dan DPT yang ditempel di sekitar TPS. Terdapat kenaikan jumlah DPT antara Pileg dan Pilpres sebanyak 8 pemilih (3%).

c) Tanah Merah, Jakarta Utara. Tim melakukan pemantauan di dua TPS, yaitu TPS 061 dan TPS 045. Temuan di TPS 045 antara lain lokasi TPS 045 menggunakan jalan umum di RT 05/RW 08 Tanah Merah Atas, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Jumlah DPT sebanyak 431 orang dan yang menggunakan hak pilih sejumlah 377 di mana 6 orang menggunakan KTP. Terjadi peningkatan jumlah DPT sejumlah 48 pemilih (13%) dari Pileg ke Pilpres 2014.Sedangkan temuan yang didapat dari TPS 061 yang berlokasi di Masjid Al Ikhlas Jln. Gading Sengon Raya No. 93 Jakarta Utara. Jumlah DPT sebanyak 518 pemilih yang terdiri atas 274 laki-laki dan 244 perempuan. Terdapat seorang pemilih tuna netra (penyandang disabilitas) yang didampingi oleh saksi tanpa mengisi form khusus ketika pemungutan suara. Lokasi TPS berada di tempat yang datar dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Warga antusias dalam mempergunakan hak pilihnya dibandingkan ketika Pileg.

D. MAHASISWA

Dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 masih terdapat berbagai persoalan pemenuhan hak konstitusional bagi mahasiswa. Komnas HAM telah melakukan pemantauan di berbagai wilayah yang menjadi kantongkantong mahasiswa, di antaranya di Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), Bogor (Jawa Barat), dan Manokwari (Papua Barat).

Pemilihan di lokasi asrama mahasiswa kampus IPB Bogor, Jabar

Pemantauan di area kampus dilakukan di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat; kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta Timur; Universitas Trilogi (Untri), Kalibata Jakarta Selatan; kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat. Terdapat 2 (dua) TPS di asrama putri Kampus IPB, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, dan Universitas Negeri Papua di Manokwari.

Sedangkan pemantauan di area kos mahasiswa dan wilayah tempat tinggal sementara dilakukan di area kos mahasiswa di Grogol, Jakarta Barat. Wilayah ini merupakan tempat kos yang strategis bagi mahasiswa karena berada di antara 2 universitas swasta terkemuka, yaitu Universitas Trisakti (Usakti) dan Universitas Tarumanegara (Untar).

Kos mahasiswa Universitas Indonesia di Beji, Depok juga tidak luput dari pemantauan Komnas HAM. Pada saat Pilpres 9 Juli 2014, di TPS 25 Kecamatan Beji terjadi penolakan KPPS terhadap mahasiswa yang hanya membawa KTP untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari KPU.

E. PANTI JOMPO/PEMILIH LANJUT USIA

Panti jompo merupakan salah satu tempat yang dipantau oleh Komnas HAM, yakni di antaranya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Komnas HAM melakukan pemantauan di panti lansia Panti Wreda Kasih Karunia, Bogor. Di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan di beberapa tempat, yaitu Panti Margo Widodo Semarang, Panti Jompo Wening Wardoyo Ungaran, dan Panti Pucang Gading Semarang. Di Nusa Tenggara Timur, pemantauan dilakukan di panti lansia di Kelurahan Oepura, Kecamatan Oebobo dan di Kelurahan Watumilok, Kecamatan Kangae. Pemantauan juga dilakukan di Panti Jompo Ina Kaka, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Sumber foto http://aldhiarda.blogspot.com/

Bagi penghuni Panti Lansia Kelurahan Oepura, Kecamatan Oebobo, Pilpres 2014 dilakukan di TPS 01. Dari 85 orang lansia yang dimasukkan dalam DPT, hanya 61 orang yang memilih. Hal itu dikarenakan 20 orang lainnya tidak bisa memilih karena tidak bisa bangun dari tempat tidur meskipun sudah mendapatkan C6. Demikian halnya bagi penghuni panti jompo di Kelurahan Watumilok, Kecamatan Kangae; yang dapat memilih di TPS 02. Dari jumlah penghuni sebanyak 72 orang, hanya 50 orang yang memilih. Akses ke TPS tidak mendukung karena lokasi jauh dari panti dan tidak ada fasilitas transportasi. Sekalipun demikian, para pemilih lansia ini diperlakukan dengan baik.

Di Panti Jompo Ina Kaka, Kota Ambon, Provinsi Maluku; penghuni panti sebanyak 80 orang dan 27 pegawai difasilitasi untuk memilih di TPS 6 dan TPS 7 Passo 2, Kota Ambon. Meskipun demikian, terdapat perbedaan perlakuan dibanding dengan penyelenggaraan Pileg 2014. Kali ini mereka tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih dalam Pilpres 2014. Dengan demikian, inisiatif untuk memilih mendatangi TPS 6 dan TPS 7 Passo 2 Kota Ambon berasal dari penghuni.

F. PENGHUNI RUMAH SUSUN/APARTEMEN

Rakyat Indonesia, terutama yang di kota-kota besar seperti Jakarta, tidak hanya bertempat tinggal di rumah konvensional yang berdiri sendiri Sebagian anggota masyarakat kota-kota besar ini juga bertempat tinggal di rumah susun (rusun) atau apartemen. Di tempat tinggal seperti ini sebenarnya telah diatur sistem perpanjangan pemerintahan seperti RT dan RW, namun terkadang model kehidupan para penghuni rusun/apartemen lebih tertutup dibandingkan masyarakat lainnya yang menjadikan pendataan penghuninya tidak mudah.

Oleh karena itu, rusun/apartemen menjadi lokasiyang termasuk wilayah pemantauan tim Komnas HAM yang bertugas di wilayah kota besar. Di beberapa apartemen, hak pemilih sudah terfasilitasi dengan terbatas sebab masih adanya kekurangan surat suara, kekurangan fasilitas pemilihan, dan masih banyaknya penolakan terhadap pemilih untuk menggunakan KTP.

Di Apartemen Salemba, Jakarta Pusat; dari keseluruhan penghuni apartemen ini, hanya sebanyak 70 orang yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 32 yang terletak di RT 005/RW 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Di Rusun Pinus Elok Blok A, Jakarta Timur; penghuni Rusun ini adalah warga korban penggusuran Waduk Ria Rio, warga Kampung Pendongkelan, dan warga penggusuran pendirian Gedung KPK. Rusun terletak di Jln. Raya Penggilingan, Kompleks Taman Pulo Indah, Jakarta Timur. Penghuninya merupakan DPT dari TPS 128 dan TPS 129. Penghuni rusun ini diperkirakan 600 KK, apabila dilihat dari jumlah penghuni satu tower adalah sekitar 100 KK, sementara rusun ini terdiri atas enam tower. Namun yang terdaftar sebagai DPT di kedua TPS tersebut hanya sebanyak 215 orang dan DPTB sebanyak 30 orang. Akan tetapi yang menggunakan hak suaranya sangat sedikit, sehingga justru terdapat kelebihan surat suara sebanyak 400 lembar.

Di Casablanca East Residence, Pondok Bambu Jakarta Timur yang terletak di Jln. Pahlawan Revolusi No. 2 Pondok Bambu, Jakarta Timur; tidak ada TPS khusus. Penghuni apartemen yang memiliki KTP dengan domisili di wilayah sekitar apartemen menggunakan hak pilihnya di TPS di RT 01/RW 02 Jln. Gotong Royong, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara sisanya tidak dapat memilih karena KTP-nya tidak berasal dari wilayah sekitar apartemen tersebut dan tidak mempunyai form A5

Di Apartemen Mall of Indonesia (MOl), Kelapa Gading, Jakarta Timur; terdapat 2 TPS yang terletak di RW 019 Kelapa Gading Square, yaitu TPS 058 untuk warga RT 01-RT 08 dan TPS 059 untuk warga RT 09-RT 12. Di TPS 059 terdapat 474 pemilih yang terdaftar di DPT dengan rincian 310 DPT, 67 DPTB, dan 97 DPKTB. Walaupun ada informasi bahwa penghuni apartemen sebanyak 1.800 orang, namun pengurus apartemen tidak dapat memastikan penghuni tersebut melaksanakan hak pilihnya di wilayah lain atau di lokasi MOI. TPS menggunakan salah satu ruangan ber-AC di lantai 1 apartemen dengan fasilitas logistik pemilu lengkap.

Kalibata City Residence, Kalibata, Jakarta Selatan terdiri atas 18 tower dengan perkiraan jumlah penghuni sebanyak 13.000 orang. Namun jumlah tersebut tidak dapat dipastikan karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu unit apartemen atau ada apartemen yang disewakan kepada pihak lain.

Pemantauan Pilpres 2014 di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan

Dari data pengurus apartemen, darisekitar 6.000 orang penghuniterdapat 3.000 orang yang mempunyai KTP Kalibata City. Darikeseluruhan penghuni tercatat 2.200 orang yang ditetapkan dalam DPT yang akan memilih di 4 TPS yang dibangun di kompleks apartemen, yaitu di TPS 16 (Tower Borneo), TPS 17 (Tower Herbras), TPS 18 (Tower Tulip), dan TPS 26 (Tower Sakura). Masing-masing TPS akan digunakan bagi 560 pemilih dalam DPT.

Pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 sempat terjadi kericuhan di TPS 16 Tower Borneo karena banyak penghuni yang merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas KPPS. Hal itu dirasakan khususnya oleh penghuni yang berasal dari luar daerah DKI Jakarta yang tidak terdaftar di DPT. Mereka hanya membawa KTP dan ditolak karena tidak membawa form A5. Perbuatan petugas KPPS tersebut berbeda dengan pelaksanaan Pileg 2014 dan mengingkari sosialisasi KPU di berbagai media yang menyatakan WNI yang tidak terdaftar di TPS setempat dapat mendatangi TPS dengan menggunakan buktiidentitas (KTP/paspor/identitas lainnya) dan mendaftar satu jam sebelum TPS ditutup.

Bagi penghuni perumahan mewah di Komplek Rancamaya, Bogor; tidak ada TPS yang didirikan oleh KPU Kabupaten Bogor, meskipun jumlah rumah yang ada sebanyak 1.300 unit dan yang telah ditempati sebanyak 450 rumah. Dengan demikian di perumahan Rancamaya terdapat 1.000 penghuni yang tidak difasilitasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pilpres 2014.

1. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS (FREE ELECTION)

Dari seluruh hasil pemantauan Komnas HAM terhadap kelompok rentan tersebut di atas, dapat dilihat analisis sebagai berikut:

a. Jaminan iklim kebebasan

Dalam era keterbukaan saat ini, iklim kebebasan dalam pelaksanaan pemilu ditandai dengan telah dibukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pemilu. Secara umum jaminan ini kelompok rentan lainnya telah terpenuhi.

Pada pelaksanaan pemantauan terhadap warga pengungsi internal, pekerja (buruh) dan buruh migran, warga yang tinggal di daerah konflik, penghuni panti jompo/pemilih lansia, penghuni rumah susun; secara umum mereka dapat melaksanakan hak pilihnya secara bebas dari adanya intimidasi maupun pengancamanyang dilakukan pihak-pihaklain. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok yang tidak terpenuhi hak jaminan iklim kebebasan seperti kelompok mahasiswa yang terpaksa hilang hak konstitusionalnya dikarenakan persoalan administrasi terkait domisili. Padahal KPU telah mengeluarkan edaran KPU Nomor 127/KPU/III/2014 pada tanggal 4 Maret 2014, yang di dalamnya memuat berbagai mekanisme pindah pilih tanpa harus mengurus ke PPS daerah asal. Salah satu problem tersebut muncul akibat proses sosialisasi peraturan ini sangat minim.

Pelaksanaan pemilihan yang menjadilokasi pemantauan Komnas HAM secara keseluruhan dihadiri oleh saksi-saksi dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014. Kehadiran pemantau independen secara umum menambah terpenuhinya elemen iklim kebebasan dalam pada penyelenggaraan Pilpres 2014.

b. Jaminan kebebasan untuk memilih

Komnas HAM secara umum melihat bahwa KPU telah berupaya memenuhi jaminan iklim kebebasan untuk memilih bagi kelompok pengungsi internal, pekerja (buruh) dan buruh migran, warga yang tinggal di daerah konflik, penghuni panti jompo/pemilih lansia, penghuni rumah susun, mahasiswa, dan masyarakat adat. Secara umum mereka dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak ada intervensi dan ancaman untuk memilih pasangan capres dan cawapres tertentu.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan, yaitu kurangnya antisipasi PPLN Hongkong dalam melayani animo yang besar dari buruh migran yang tidak diantisipasi dengan kebijakan sosialisasi yang efektif hingga berdampak pada kericuhan. Hal itu dikarenakan waktu pelaksanaan pemungutan suara telah habis dikarenakan izin penggunaan lokasi TPS hanya sampai pukul 17.00 waktu Hongkong

C. Jaminan kerahasiaan

Terkaitdenganjaminankerahasiaan,parameteryangharus dilihat adalah jaminan penyelenggara pemilu terhadap kerahasiaan pemilih, TPS yang tertutup, pemilih yang independen, dan tidak adanya pendampingan terhadap pemilih, serta keamanan. Pada pemantauan Komnas HAM di setiap tempat pengungsian para pengungsi internal, pekerja (buruh) dan buruh migran, warga yang tinggaldidaerah konflik, penghunirumah susun, mahasiswa, dan masyarakat adat telah terpenuhi. Sekalipun demikian, untuk penghuni panti jompo/pemilih lansia karena keterbatasannya fisik pemilih lansia harus didampingi oleh petugas maupun keluarga lansia, namun dalam praktik ternyata pendamping tidak diberi form oleh petugas TPS untuk memastikan bahwa pendamping tidak membocorkan pilihan pemilih.

Terkait dengan ketersediaan surat suara, secara umum pada pelaksanaan Pilpres 2014 bisa terpenuhi dengan baik. TPS telah memenuhi ketersediaan surat suara untuk para pengungsiinternal. Terdapat jaminan hak atas rasa aman dengan kehadiran petugas Linmas maupun Kepolisian pada pelaksanaan Pilpres 2014.

2. PEMILIHAN UMUM YANG ADIL (FAIR ELECTION)

Fair election difokuskan pada pihak-pihak yang dapat diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Prinsip pemilu yang adil dapat dilihat pada DUHAM (Pasal 2 dan Pasal 21 ayat (3)) maupun ICCPR (Pasal 2 dan Pasal 25 huruf b) yang menekankan pada prinsip equal (setara), universal (berlaku universal), dan nondiskriminasi.

a. Umum dan setara

Jaminan umum dan setara dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan implementasi terhadap aturan UU Pemilu dan PKPU, pendataan pemilih, dan penolakan untuk menggunakan hak pilihnya, serta aksesibilitas.

Secara umum terhadap pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung, Kabupaten Lahat, Sumatera Utara telah dijamin pemenuhan elemen umum dan setara. Hal itu diindikasikan mereka telah didata dan dimasukkan dalam DPT yang difasilitasi untuk memilih di 27 TPS.

Penyelenggara pemilu, dalam hal ini (KPU dan Bawaslu) melalui PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Malaysia dan Singapura, berupaya menjalankan aturan-aturan UU Pemilu dan Peraturan KPU. Selain membuka TPS, PPLN Singapura melakukan TPS Keliling ke rumah sakit dan PPLN Malaysia melakukan TPS Keliling Dropbox ke kantongkantong buruh migran Indonesia. Hasil pencoblosan dikirimkan melalui pos. Untuk PPLN Hongkong, Komnas HAM menilai antisipasi yang kurang dari PPLN Hongkong atas membeludaknya pemilih buruh migran yang menyebabkan masih banyaknya pengantre yang akhirnya tidak dapat memberikan suaranya.

Pemenuhan elemen umum dan setara bagi warga yang tinggal dalam konflik agaria sangat beragam. Jika di DKI Jakarta telah terpenuhi karena dilakukan pendataan dan difasilitasi dalam memilih, tidak demikian yang ada di Kabupaten Mesuji, Lampung. Sebagian warga yang tinggal di Moro- Moro dan Register 39 Kabupaten Lampung Tengah telah didata dan difasilitasi untuk memilih, akan tetapidilokasiKarya-karya tidak difasilitasi. Problem yang paling besar adalah terkait dengan aksesibilitas karena warga harus menempuh 2 jam perjalanan menuju lokasi TPS.

Secaraumumpemenuhan elemen umumdan setarabagimahasiswa yang kos di DKI Jakarta, Bogor, Semarang, dan Papua telah meningkat dibanding pada Pileg 2014. Sesungguhnya KPU telah menerbitkan Surat Edaran No. 127/KPU/III/2014 pada tanggal 4 Maret 2014, yang di dalamnya memuat berbagai mekanisme pindah pilih tanpa harus mengurus ke PPS daerah asal. Namun dalam praktiknya hal itu tidak dibarengi dengan sosialisasi peraturan ini sehingga aplikasinya masih bermasalah. Hal itu terlihat dari penolakan bagi mahasiswa untuk memilih dengan alasan belum memiliki A5, membawa form A5 namun tidak terdaftar di DPT, sampai kekurangan surat suara.

Pendataan pemilih bagi warga yang tinggal di apartemen atau rusunawa belum sepenuhnya terpenuhiyang berdampak banyak pemilih yang terlanggar hak konstitusionalnya. Sebagai contoh di Apartemen Kalibata City; dari 13.000 hunian hanya didata sekitar 6.000 jiwa. Aksesibilitas juga menjadi problem sebab pendirian TPS hanya di beberapa tower utama saja sehingga dampaknya warga kesulitan memilih dan jika difasilitasi maka pukul 13.00 WIB belum sepenuhnya selesai melakukan pemilihan.

Bagi penghuni pantai jompo yang dilakukan pemantauan Komnas HAM di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Jawa Tengah; secara umum elemen umum dan setara terpenuhi. Mereka didata dan difasilitasi untuk memilih. Hanya persoalan aksesibilitas yang menjadi problematika, misalnya di Jawa Tengah di mana mereka harus ke luar TPS untuk memilih dengan lokasi yang cukup jauh dan kesulitan jika mereka juga memerlukan alat bantu.

b. Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi terdapat sejumlah kovenan yang mengatur soal larangan diskriminasi ras terkait dengan hak memilih atau hak untuk dipilih, khususnya tentang pemilu yang universal dan setara. Prinsip ini menekankan pada keadilan dan akses yang sama terhadap seluruh peserta dan melarang adanya diskriminasi terhadap ras tertentu dalam berpolitik.

Dalam prinsip nondiskriminasi, parameter yang harus dilihat adalah adakah langkah-langkah afirmatif, perbedaan kebijakan penyelenggara pemilu terhadap kelompok rentan karena kerentanannya hak-hak yang melekat terkurangi, terbatasi, bahkan tercabut karena kerentanannya seperti pembangunan TPS Khusus, atau akses terhadap penyaluran hak pilihnya, ataupun kemudahan-kemudahaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

Secara umum elemen nondiskriminasi terhadap pemilih bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung telah terpenuhi. Dari 27 TPS yang dipantau seluruh pengungsi dapat menggunakan hak konstitusionalnya tanpa pembedaan dan aksesibilitasnya terjamin.

Jaminan pemenuhan elemen nondiskriminasi bagi buruh secara umum terpenuhi dengan adanya langkah afirmatif KPU untuk membentuk TPS di lokasi atau kawasan industri seperti di Kepulauan Seribu, Kota Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Lampung, serta Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi di Hongkong terjadi kericuhan akibat PPLN Hongkong kurang memfasilitasi buruh migran. Hal itu terbukti dengan banyaknya pendaftar yang akhirnya tidak dapat menyelurkan hak suara hanya karena pertimbangan teknis izin lokasi.

Bagi masyarakat yang tinggal dalam wilayah konflik agraria, secara umum penyelenggara pemilu telah memfasilitasi pemilih tanpa membedakan perbedaan atau diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya. Akan tetapi diskriminasi justru terjadi akibat tidak seluruh warga yang tinggal dalam wilayah konflik agraria didata dan difasilitasi dalam memilih, sebagaimana kondisi tersebut terlihat jelas di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Jaminan elemen nondiskriminasi bagi mahasiswa ternyata masih cukup bermasalah dengan indikasi masih terjadi berbagai perbedaan perlakuan oleh petugas KPPS. Sebagian mahasiswa dipenuhi haknya untuk memilih dan sebagian tidak dipenuhi dengan alasan persoalan administrasi. Meskipun aturan telah mengakomodir, namun dalam pelaksanaanya banyak kesulitan secara teknis akibat persoalan waktu dan ketersediaan surat suara yang terbatas.

Bagi penghuni apartemen Salemba Jakarta Pusat, Rusun Pinus Elok Blok A Jakarta Timur, Casablanca East Residence Pondok Bambu Jakarta Timur, Apartemen Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Timur, dan Kalibata Residence Jakarta Selatan; prinsip nondiskriminasi dalam pelaksanaan pemilihan kali ini sudah lebih baik. Hal ini ditengarai atas tersedianya perlakuan dan bantuan kepada para penghuni untuk melakukan atau melaksanakan pemilihan.

Berdasarkan pemantauan di 5 provinsi terhadap panti jompo/ lansia, masih belum ditemukan adanya langkah-langkah afirmatif oleh penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak konstitusional para penghuni panti jompo/lansia. Dengan dalih jumlah mereka yang tidak banyak, hak mereka untuk menyalurkan suaranya dalam Pilpres terabaikan. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya TPS khusus di panti jompo; mereka harus mencoblos di TPS terdekat, di mana jarak TPS terdekat cukup jauh dari panti sehingga menyulitkan mereka, ditambah lagi sikap petugas yang tidak ramah terhadap lansia menunjukkan tindakan diskriminasi masih dirasakan oleh lansia pada Pilpres 2014.

C. Prinsip satu orang satu suara

Ide ini secara tradisional dikenal dengan istilah "one person one vote" (satu orang satu suara). Pembatasan konstituen, pendaftaran, dan prosedur pemungutan suara yang didesain untuk melemahkan atau mengurangi suara dari individu atau kelompok tertentu tidak diperbolehkan. Dengan demikian juga terjadi kesetaraan posisi bahwa siapapun nilai suaranya sama dan memiliki otoritas atau kebebasan untuk memilih. Satu suara harus memiliki bobot yang sama dalam prinsip pemilu yang adil.

Dari keseluruhan kelompok rentan yang dipantau, yaitu buruh dan buruh migran, mahasiswa, penghuni pantai jompo atau lansia, warga yang tinggal dalam wilayah konflik agraria serta penghuni apartemen, mereka telah menegakkan prinsip satu orang satu suara, memilih dengan tidak diwakili, dan menggunakan pilihannya secara bebas sesuai hati nuraninya.

IV.5. MASYARAKAT ADAT

Pemantauan terhadap masyarakat adat dalam Pilpres 2014 hanya difokuskan pada praktik noken dan ikat sebagaimana yang terjadi di Papua dan Nias Selatan, Sumatera Utara. Fokus tersebut karena berdasarkan hasil pemantauan Pileg 2014 situasi tersebut selalu muncul dan mendapatkan perhatian nasional.

PRAKTIK SISTEM NOKEN

Noken adalah kantong (tas) yang dijalin dari kulit kayu dan biasanya tergantung di kepala atau leher perempuan Papua, untuk membawa hasil bumi, babi, atau bahkan untuk menggendong bayi. Beberapa noken sekaligus bisa digantungkan di leher perempuan Papua, biasanya disusun bertingkat di atas punggung agar tidak saling menumpuk. Noken oleh warga Suku Papua dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan. Sekalipun terlihat sangat sederhana, tidak sembarang orang dapat menjalin kulit kayu menjadi noken. Hanya perempuan Papua yang boleh membuat noken. Perempuan Papua yang belum bisa menjalin kulit kayu menjadi noken sering dianggap belum dewasa dan belum layak menikah. Sementara laki-laki, secara adat tidak diperbolehkan sama sekali membuat noken karena noken adalah sumber kesuburan kandungan seorang perempuan.

Ratusan Suku Papua punya cara sendiri-sendiri untuk menyebut kantung dari kulit kayu ini. Warga Suku Dani menyebut noken'su', suku Biak menyebut noken 'inokson', Suku Moor menyebut noken 'aramuto', Suku Marind di Kabupaten Merauke menyebut noken 'mahyan'. Apapun sebutannya dan jenis kulit pohon yang dipakai, noken tetap punya makna yang sakral dan penting dalam struktur budaya warga Suku Papua. Konon, dahulu noken mulai dibuat ketika warga Suku Papua membutuhkan sebuah wadah untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ketika itu noken dibuat dari daun kelapa, daun tikar, atau pelepah kulit pohon sagu.100

Pada Pemilu 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut "noken". Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara itu sendiri sudah berlangsung sejak Pemilu 1971.101

Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi RI pada 11 Februari 2014 bertempat di kantor Mahkamah Konstitusi terkait dengan tata pemilihan model noken yang merupakan sistem pemilihan secara adat. Model pemilihan ini terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ketika terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T. Dalam pertemuan tersebut, MK menyatakan bahwa putusan MK dalam sengketa pemilu bersifat kausalistis sehingga tidak dapat diterapkan secara umum, misalnya dalam persoalan sistem noken (Papua) dan sistem ikat (Bali). Alasan tersebut dilakukan dalam kerangka penanganan kasus yang spesifik. Secara prinsip pemilu dilakukan dengan sistem langsung, umum, bebas, dan rahasia, hal itu sebagai bagian dari HAM. Dengan demikian, KPU didesak untuk tidak ragu untuk menghilangkan sistem perwakilan (noken dan ikat) dalam Pemilu 2014. MK menyatakan bahwa setiap badan hukum (publik dan privat) dapat mengajukan judivial review ke MK, termasuk Komnas HAM sebab selama ini hampir 60% materi yang diuji di MK adalah persoalan HAM.

Komnas HAM memandang bahwa sistem noken, yaitu pemilihan yang dapat diwakilkan oleh kepalasuku sehinggamasyarakattidak perlu memilih, merupakan tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua dan juga bertentangan dengan prinsip pemilu yang berasas LUBER. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu dengan sistem noken; yang saat ini dipahami oleh masyarakat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai alat justifikasi penyelenggaraan sistem noken merupakan pemahaman yang salah. Putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan yurisprudensi karena putusan tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat kasuistik. Hal ini berbeda dengan putusan pengujian terhadap undang-undang (PUU) yang putusannya mengikat dan dipedomani oleh semua elemen bangsa.

Pada Pemilu Legislatif 2014 di Papua, Papua Barat, Sumatera Utara (Nias), dan Sulawesi Selatan (Toraja Utara) terjadi praktik memilih dengan diwakilkan dan/ atau diwakili oleh orang lain atau yang sering disebut praktik noken. Dalam Pilpres 2014, Komnas HAM kembali menurunkan Tim Pemantauan ke Provinsi Papua dan Papua Barat pada 9 Juli 2014 untuk memantau pelaksanaan Pilpres, khususnya terkait dengan pemilihan dengan mekanisme noken di kedua provinsi tersebut.

Di Provinsi Papua, Komnas HAM melakukan pemantauan pelaksanaan Pilpres di Kabupaten Yahukimo, yaitu di Distrik Dekai Yahukimo dengan 5 (lima) lokasi yang menjadi wilayah pantauan, yaitu Perumahan Eselon IV (TPS 8 Dekai), Pasar Baru (TPS 1-3 Kampung Tomon II), Pemukiman (TPS 3 Dekai), Kampung Halabok (TPS 7 Dekai), Pasar Lama (TPS 6 Dekai). Dari 5 (lima) lokasi tersebut, ada 2 (dua) lokasi pantauan yang proses pemilihannya memakaiperwakilan atau disebut mekanisme noken, yaitu di Kampung Halabok (TPS 7 Dekai) dan Pasar Lama (TPS 6 Dekai).

Di Kampung Halabok TPS 7 Dekai, jumlah DPT adalah sebanyak 490 orang dengan jumlah surat suara sebanyak 500 buah di mana tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2014 yang dilakukan penyelenggara pemilu kepada masyarakat adat setempat. Praktik pemilihan dengan diwakilkan terjadi di lokasi ini dengan pelaku yang mewakilkan adalah petugas KPPS setempat.

DiPasar LamaTPS 6 Dekai,jumlah DPTadalahsebanyak 493 orang denganjumlah surat suara sebanyak 503 buah. Di lokasi ini juga tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2014 yang dilakukan penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini KPU, kepada masyarakat adat setempat. Praktik pemilihan dengan diwakilkan terjadi di lokasi ini dengan pelaku yang mewakilkan adalah petugas KPPS setempat.

Suasana pemilihan di TPS 01 Desa Tanah Merah, Kec. Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat

Di Provinsi Papua Barat, Komnas HAM melakukan pemantauan pelaksanaan Pilpres di masyarakat adat Arfak Desa Tanah Merah, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ada 4 TPS yang dijadikan lokasi pantauan, yaitu TPS 01 Desa Tanah Merah, TPS 01 Kampung Guentuy, TPS 01 Kampung Warmare, dan TPS 01 Kampung Sraindabey. Dari 4 TPS yang dilakukan pantauan di TPS 01 Kampung Guentuy, ditemukan adanya praktik musyawarah adat dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Di TPS 01 Kampung Guentuy, dari jumlah DPT sebanyak 154 orang pemilih, seluruhnya menggunakan hak pilih. Sebelum hari pemilihan, tepatnya pada Senin, 7 Juli 2014 sore, Ketua Adat Barnabas Ulo melakukan musyawarah dengan masyarakat adatnya untuk menetapkan salah satu pasangan. Musyawarah adat memutuskan untuk memilih pasangan capres nomor urut 2, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil pemungutan suara di TPS 01 Kampung Guentuy, pasangan capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat seluruh suara sebanyak 154 suara, sedangkan pasangan capres nomor urut 1 Prabowo-Hatta tidak meraih satupun suara.

100 http://budayapapua.wordpress.com/

A. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS (FREE ELECTION)

1.Jaminan iklim kebebasan

Jaminan iklim kebebasan dalam pelaksanaan dapat dilihat dari pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) serta pemenuhan hak untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas. Pada pelaksanaan Pilpres 2014 di masyarakat adat Arfak Provinsi Papua Barat dan masyarakat adat di Yahukimo, Provinsi Papua, Komnas HAM menemukan fakta bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota setempat sangat minim. Dari total 11 TPS, hanya 4 TPS yang hak untuk mendapatkan informasi (sosialisasi) terpenuhi, sedangkan sebagian besar lainnya, yaitu 7 TPS, tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu.

Meskipun tingkat sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD di daerah sangat rendah, namun di sisi lain pemenuhan hak untuk memilih secara bebas dari masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat Yahukimo cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari total jumlah 11 TPS yang dipantau, 9 TPS masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo dapat melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan hanya di 4 TPS saja yang tidak terpenuhi pemenuhan hak pilihnya secara bebas.

2.Jaminan kebebasan memilih

Jaminan kebebasan memilih dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari pemenuhan hak untuk bebas dari intimidasi, pemilihan dengan dihadiri saksi-saksi, serta pemilihan dihadiri para pemantau. Pada pelaksanaan pemantauan terhadap masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo, Komnas HAM menemukan fakta bahwa pada sebagian besar TPS, yaitu pada 7 TPS terdapat intimidasi maupun pengancaman terhadap kedua kelompok masyarakat adat tersebut dan hanya di 4 TPS saja terpenuhi hak untuk bebas dari intimidasi.

Pelaksanaan pemilihandi11TPS dimasyarakat adatArfak dan masyarakat adat di Yahukimo yang menjadi lokasi pemantauan Komnas HAM secara umum cukup minim dengan kehadiran saksi-saksi. Hal tersebut terlihat dari hanya 5 TPS saja yang dihadiri saksi-saksi dan di sebagian besar TPS, yaitu di 6 TPS tidak ditemukan adanya kehadiran saksi.

Kehadiran pemantau independen (selain Komnas HAM) pada penyelenggaraan Pilpres 2014 sangat tidak memadai. Hal tersebut terlihat dari ketiadaan pemantau di seluruh 11 TPS yang berada di masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo.

3.Jaminan kerahasiaan

Jaminan kerahasiaan dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari pemenuhankerahasiaanuntukmemilih,kondisikotaksuarayangtersegel ketersediaan surat suara, serta jaminan hak atas rasa aman dengan kehadiran petugas keamanan. Pada pelaksanaan pemantauan terhadap masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo, Komnas HAM menemukan fakta bahwa kerahasiaan dalam melaksanakan pilihannya tidak cukup terjamin. Hal tersebut terlihat dari total TPS sebanyak 11 TPS yang dipantau, sejumlah 9 TPS tidak terpenuhi jaminan kerahasiaannya dan hanya 2 TPS saja yang jaminan kerahasiaannya terpenuhi.

B. PEMILIHAN UMUM YANG ADIL (FAIR ELECTION)

1.Umum dan setara

Jaminan umum dan setara dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan implementasi aturan Undang Undang Pemilu dan PKPU, penolakan untuk menggunakan hak pilihnya, dan aksesibilitas. Pelaksanaan pemilihan di 11 TPS di masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo yang menjadi lokasi pemantauan Komnas HAM secara umum ditemukan fakta bahwa pelaksanaan Pilpres

2014 telah memperhatikan aturan-aturan UU Pemilu dan Peraturan KPU. Hal tersebut terlihat dari sebanyak 9 TPS menjalankan aturanaturan UU Pemilu dan Peraturan KPU dan hanya 2 TPS saja yang tidak memperhatikan aturan-aturan UU Pemilu dan Peraturan KPU.

Penolakan untuk menggunakan hak pilih terhadap masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo dalam pelaksanaan Pilpres 2014 secara umum tidak terjadi. Hal tersebut terlihat dari 11 TPS yang dipantau, sebanyak 9 TPS tidak ada penolakan untuk melaksanakan hak pilih dan hanya 2 TPS saja yang terjadi penolakan terhadap hak pilih masyarakat adat.

Aksesibilitas bagi masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo terkait dengan kemudahan untuk bisa menjangkau lokasi TPS cukup memadai. TPS ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat adat, seperti di pasar dan sekolah.

2. Nondiskriminasi dan tindakan afirmatif

Jaminan nondiskriminasi dan tindakan afirmatif dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan perlakuan atau difasilitasinya kelompok rentan untuk memilih serta adanya bantuan terhadap kelompok rentan untuk memilih. Pelaksanaan pemilihan di 11 TPS di masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo yang menjadi lokasi pemantauan Komnas HAM secara umum didapati fakta bahwa penyelenggara pemilu KPU Kabupaten/Kota telah memfasilitasi para anggota masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Pada 9 TPS para penyelenggara pemilu memfasilitasi masyarakat untuk memilih sedangkan hanya di 2 TPS saja para penyelenggara pemilu kurang atau bahkan tidak memfasilitasi.

Sedangkan bantuan khusus yang diberikan kepada masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo untuk melaksanakan hak pilihnya secara umum tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota karena masyarakat melaksanakan hak pilihnya di TPS yang mudah diakses.

3.Satu orang satu suara

Pada pelaksanaan pemilihan di 11 TPS di masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo yang menjadi lokasi pemantauan Komnas HAM secara umum, Komnas HAM menemukan fakta bahwa jaminan one person one vote terpenuhi di sebagian TPS yang dipantau, yaitu sebanyak 6 TPS. Sementara pada 5 TPS selebihnya tidak memberikan jaminan one person one vote. Sedangkan manipulasi praktik "noken" terjadi di 2 TPS yang dipantau Komnas HAM.

Pandangan terhadap analisis sistem noken/ikat

Penyelenggaraan pemilu harus mengacu pada parameter-parameter HAM yang diterima secara internasional oleh anggota PBB, yakni "free and fair election". Parameter HAM tersebut antara lain:

a) Prinsip adanya jaminan iklim kebebasan; bebas berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.

b) Prinsip adanya jaminan kebebasan dalam memilih; dijaminnya hak setiap orang bebas memilih, tanpa adanya pemaksaan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.

c) Adanya jaminan kerahasiaan; jaminan kerahasiaan diwujudkan dalam bentuk memilih langsung dan tidak diketahui oleh orang lain tanpa persetujuannya.

d) Umum dan setara dan prinsip nondiskriminasi; semua orang dewasa berhak mengikuti pemilu, tanpa adanya kesulitan dan hambatan, serta tanpa diskriminasi atas dasar apapun.

e) Satu orang satu suara; nilai pemungutan suara semua orang sama nilainya, yakni satu suara.

Pemungutan suara dengan sistem noken dan ikat (diwakilkan kepada tetua adat) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Hal itu karena sistem noken dan ikat menghalangi warga negara untuk menentukan pilihannya secara langsung karena mereka diwakili oleh tetua adat. Pemilih juga tidak bebas menentukan pilihan dan bebas dari pemaksaan pihak lain karena tetua adat yang mewakili mereka tidak bisa dikontrol untuk memilih kontestan yang mana. Jika tidak mau mewakilkan, warga akan mendapatkan sanksi adat. Dengan sistem noken dan ikat, kerahasiaan pilihan menjadi hilang sebab kerap kali diumumkan kepada kontestan pemilu mana suara dalam noken dan ikat akan diberikan. Dalam sistem ini juga tidak ada kesetaraan sebab adanya keistimewaan yang diberikan kepada tetua adat. Hal tersebut tidak sejalan dengan Prinsip Paris yang mengatur tentang kesetaraan manusia. Dengan demikian pemungutan suara dengan sistem noken dan ikat melanggar prinsip-prinsip HAM.

Dalam pelaksanaan pemilihan di 11 TPS di masyarakat adat Arfak dan masyarakat adat di Yahukimo yang menjadi lokasi pemantauan, Komnas HAM menemukan fakta bahwa terjadi praktik "noken" di 2 TPS yang dipantau Komnas HAM yang bertentangan atau tidak sejalan dengan prinsip danjaminan perlindungan hak asasi manusia, yakni meliputi:

1. Hak bebas berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3), UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 19, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 dan Pasal 24

2. Hak setiap orang bebas memilih dalam pemilu secara rahasia, adil, dan jujur yang dijamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 25 huruf (b) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat (1).

3. Hak bebas dari diskriminasi atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Universal Declaration on Human Rights (DUHAM) Pasal 2, UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 2 dan Pasal 3.

Meskipundemikian,diperlukansolusipenyelesaianke depansampai hilangnya praktik sistem noken, dengan mempertimbangkan halhal sebagai beriku :

1. Komunitas adat di suatu daerah tersebut secara historis telah melaksanakan pemilu dengan sistem noken/ikat;

2. Bahwa komunitas adat di suatu daerah tersebut secara geografis tidak memungkinkan pemilu dilaksanakan selain dengan sistem noken/ikat;

3. Bahwa apabila pelaksanaan pemilu selain dengan sistem noken/ ikat dapat membahayakan keselamatan jiwa dari masyarakat yang tergabung dalam satu komunitas adat tertentu.

Terkait dengan fokus pemantauan Komnas HAM terhadap penyelenggaraan Pilpres 2014 terhadap kelompok rentan, khususnya prinsip pemilu yang bebas (free election), elemen jaminan iklim kebebasan telah dinikmati oleh kelompok rentan meskipun masih terdapat kendala akibat lemahnya sosialisasi oleh KPU. Sedangkan elemen jaminan kebebasan untuk memilih juga telah dipenuhi karena tidak ada ancaman dan intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu. Meskipun demikian, elemen jaminan kerahasiaan, khususnya bagi pasien, tahanan, dan penyandang disabilitas belum terpenuhi akibat fasilitas pemilihan terbuka sehingga kurangnya jaminan atas kerahasiaan pemilih.

Masih ditemukan berbagai persoalan terkait dengan pemenuhan prinsip pemilu yang adil (fair election) bagi kelompok rentan. Implementasi elemen umum dan setara tidak terpenuhi karena masih banyaknya pemilih kelompok rentan yang tidak terdata sehingga tidak dapat dijamin pemenuhan hak konstitusionalnya. Elemen nondiskriminasi dan tindakan afirmatif belum sepenuhnya terpenuhi akibat belum adanya upaya serius oleh KPU untuk melakukan pendataan dan penyesuaian fasilitas sesuai dengan kebutuhan bagi kelompok rentan. Demikian halnya elemen one person juga belum terpenuhi, khususnya dikaitkan dengan prinsip kesetaraan antara warga dengan pemimpin masyarakat adat dan pemilihan dengan diwakilkan kepada ketua adat atau yang ditunjuk mereka.

BAB 3V PENUTUP

V.1. SIMPULAN

Pantauan Komnas HAM atas situasi umum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014; berdasarkan informasi, data, dan fakta terkait dengan pemenuhan atas jaminan iklim kebebasan, jaminan kebebasan memilih, dan jaminan keamanan, serta jaminan kerahasiaan, hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jaminan iklim kebebasan secara umum telah terpenuhi, indikasinya adalah ruang yang sangat luas bagi media untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kebebasan ini juga tercermin dari luasnya ruang partisipasi masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan pemilu.

2. Masyarakat memiliki peluang yang leluasa untuk mengorganisir diri dalam berbagai bentuk asosiasi, hal tersebut khususnya dapat dilihat dengan maraknya aktivitas para relawan. Mereka juga relatif bebas dan aman ketika menyuarakan pendapat, termasuk dalam bentuk aksi demonstrasi.

3. Masih adanya kekurangan dalam implementasi jaminan iklim kebebasan, yang ditandai dengan fenomena media yang berpihak yang berakibat pada berkurangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan maraknya kampanye yang berbau SARA.

4. Jaminan iklim keamanan secara umum telah terpenuhi, indikasinya adalah tingkat rasa aman bagi pemilih dalam Pilpres 2014 cukup baik, ditandai dengan minimnya intimidasi, ancaman, dan kekerasan yang terjadi. Hal ini berdampak positif bagi terciptanya perasaan bebas dari ancaman bagi pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya.

5. Netralitas aparat negara sudah cukup baik di mana mereka tidak terdorong untuk melakukan intimidasi kepada para pemilih.

Sekalipun demikian, masih ditemukan fenomena penggunaan kekerasan, 6. intimidasi, dan ancaman pada beberapa kasus serta masih adanya sejumlah kecil aparat negara yang terindikasi menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan yang didukung.

7. Kasus pelanggaran, tindak pidana, dan perselisihan pemilu yang diproses di Mahkamah Konstitusi, DKPP, dan Kepolisian sudah diproses dengan cukup baik.

8. Meskipun begitu, penanganan pelanggaran oleh Bawaslu RI dan jajarannya tidak cukup efektif disebabkan problem regulasi, anggaran, dalam koordinasi dalam Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakkumdu).

9. Penanganan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis pada pelaksanaan Pilpres 2014 tidak cukup efektif.

10. Secara umum jaminan kerahasiaan dalam proses pelaksanaan Pilpres 2014 terpenuhi dengan baik.

11. Meskipun demikian, dibeberapa daerah masih ditemukan praktik pemilihan yang jaminan kerahasiaannya tidak terpenuhi karena masih berlakunya sistem noken/ikat.

Sedangkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 terhadap situasi umum pemenuhan pemilu yang adil (fair election), dengan elemen umum dan setara, nondiskriminasi dan langkah afirmatif yang diperlukan, serta one person one vote sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap prinsip umum dan setara pada pelaksanaan Pilpres 2014 masih bermasalah karena pendataan pemilih yang tidak bisa menjangkau seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih;

2. Meskipun demikian, ada upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan melakukan terobosan dan inovasi seperti menyusun Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

3. Aksesibilitas bagi pemilih pada pelaksanaan Pilpres 2014 mengalami penurunan akibat dari pengurangan jumlah TPS.

4. Prinsip nondiskriminasi pada pelaksanaan Pilpres 2014 telah terpenuhi dengan ditandai tidak adanya pembedaan/larangan terhadap pemilih berdasarkan alasan perbedaan ras, etnis, agama, dan pilihan politik. Namun demikian, berbagai halangan administratif dan teknis menyebabkan prinsip tersebut tidak dapat dijalankan secara sepenuhnya.

5. Penyelenggara pemilu telah melakukan langkah/tindakan afirmatif untuk memberikan pemenuhan hak pilih warga negara dengan menyusun Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

6. Prinsip one person one vote ini secara umum terlaksana dengan baik. Namun demikian di beberapa daerah terdapat pengecualian karena faktor budaya masih memberlakukan sistem noken/ikat.

7. Bahwa pelaksanaan noken harus bisa memastikan prasyarat yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi RI melalui putusan Nomor: 1/PHPU-

PRES-XII/2014, yaitu harus diadministrasikan dalam hal ini dituangkan dalam formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu dan memperhatikan dengan seksama perjalanan historis perkembangan evolutif pada masyarakat dengan bergeser dan berkurangnya daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken/ikat ke sistem coblos langsung dengan memerintahkan seluruh pemangku kepentingan untuk proaktif mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem pemilu yang dimuat dalam perundangundangan yang berlaku. Meskipun begitu, pelaksanaan noken tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Terkait dengan fokus pemantauan Komnas HAM terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada kelompok rentan; pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas jaminan iklim kebebasan, jaminan kebebasan memilih, dan jaminan keamanan, serta jaminan kerahasiaan adalah sebagai berikut:

1. Secara umum impelementasi jaminan iklim kebebasan telah dinikmati oleh kelompok rentan.

2. Meskipun demikan, penyelenggara pemilu tidak secara utuh memenuhinya karena masih ditemukan persoalan mendasar, yaitu kurangnya sosialisasi bagi kelompok rentan dan petugas di lapangan terkait penyelenggaraan pemilu. Akibatnya terjadi perbedaan implementasi terhadap aturan pemilu di tingkat KPPS.

3. Secara umum implementasi dari jaminan kebebasan untuk memilih sudah dapat dipenuhi oleh penyelenggara pemilu karena pemilih telah dengan bebas menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan kekerasan dalam menggunakan hak pilihnya. Kehadiran saksi-saksi serta kehadiran pemantau dalam mengawasi proses pemilihan turut mempengaruhi pemenuhan jaminan kebebasan memilih bagi kelompok rentan.

4. Jaminan kerahasiaan, khususnya terhadap tahanan, pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa, dan penyandang disabilitas, belum dapat dipenuhi secara utuh akibat fasilitas pemilihan terbuka sehingga kurangnya jaminan atas kerahasiaan pemilih. Sedangkan jaminan untuk narapidana, mahasiswa, buruh, buruh migran, masyarakat yang tinggal dalam wilayah konflik agraria, penghuni rumah susun/apartemen, dan pengungsi sudah dapat dipenuhi.

Sedangkan hasil pemantauan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 terhadap kelompok rentan dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap pemilu yang adil, yang umum dan setara, nondiskriminasi, dan langkah afirmatif yang diperlukan, serta one person one vote adalah sebagai berikut:

1. Prinsip umum dan setara terhadap kelompok rentan masih belum dapat dipenuhi oleh penyelenggara pemilu. Hal tersebut terjadi karena kendala pendataan di mana penyelenggara pemilu belum memperbaiki sistem pendataan terhadap kelompok rentan. Akibatnya tidak semua kelompok rentan masuk dalam DPT yang menyebabkan mereka tidak terfasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya.

2. Masih ditemukan tindakan diskriminasi oleh penyelenggara pemilu terhadap kelompok rentan, khususnya penghuni rumah sakit jiwa. Hanya sebagian kecil pasien rumah sakit jiwa yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014. Hal tersebut dikarenakan perspektif penyelenggara tingkat daerah yang berpandangan pasien rumah sakit jiwa tidak berhak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah ada peraturan KPU yang mengatur bahwa pasien rumah sakit jiwa dapat menggunkan hak pilihnya pada Pemilu 2014. Begitu juga dengan tahanan kepolisian, penyandang disabilitas, penghuni panti jompo, dan mahasiswa yang kehilangan hak pilihnya akibat tidak dilakukannya pendataan secara menyeluruh.

3. Penyelenggara pemilu juga belum melakukan tindakan afirmatif dalam mengupayakan pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan dalam Pilpres 2014, khususnya pendataan pemilih dan penempatan TPS yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan.

4. Secara umum prinsip one person one vote telah dapat dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, namun demikian penyandang disabilitas netra dan pasien rumah sakit harus menggunakan pendamping untuk memilih.

Berkenaan dengan situasi khusus pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terkait adanya sistem noken terhadap implementasijaminan iklim kebebasan, jaminan kebebasan memilih, jaminan kerahasiaan pada masyarakat adat di Papua adalah sebagai berikut:

1. Jaminan iklim kebebasan terhadap sistem noken yang digunakan tidak terpenuhi karena pemilihan tidak dilakukan langsung namun diwakilkan.

2. Jaminan kebebasan memilih terhadap sistem noken yang digunakan tidak terpenuhi karena pemilihan dilakukan oleh mekanisme kolektif.

3. Jaminan kerahasiaan terhadap sistem noken tidak terpenuhi karena hasil pemilu sudah diketahui dan ditentukan sebelum pemilu berlangsung.

Sedangkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dalam pelaksanaan sistem noken terhadap pemilu yang adil (fair election)

dengan elemen umum dan setara, nodiskriminasi, dan langkah afirmatif yang diperlukan, serta one person one vote adalah sebagai berikut:

1.Prinsip setara tidak terpenuhi. Nilai suara masyarakat bisa dikalahkan oleh kemauan ketua dan tokoh adat yang berpengaruh. Tidak ada jaminan hak atas rasa aman, keselamatan, dan bebas dari sanksi adat jika berbeda pilihan dengan "keputusan" yang dibuat adat.

2. Terjadi tindakan diskriminasi di mana penentuan pilihan dalam pemilu lebih diutamakan oleh ketua dan tokoh adat sebab masyarakat adat secara umum sangat menghormati ketokohan (simbol) adat.

3. Prinsip one person one value ini tidak terpenuhi. Pemilihan diwakilkan oleh ketua adat atau yang ditunjuk oleh mereka, bahkan kadang oleh petugas KPU atau KPPS setempat. Saat ini terdapat modifikasi sistem noken, di mana pilihan telah ditetapkan, akan tetapi setiap warga diminta datang sendiri untuk memilih di TPS.

V.2. REKOMENDASI

Dengan data, fakta, informasi, dan kesimpulan yang dipaparkan di atas sesuai dengan hasil pemantauan dan penyelidikan secara langsung yang dilakukan tim Komnas HAM, dalam rangka pemulihan dan pemastian terpenuhinya hak sipil dan politik warga negara, serta perbaikan kualitas demokrasi yang akan datang Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia:

a. Menegakkan regulasi yang menciptakan keberimbangan media untuk menjamin hak mendapatkan kebebasan informasi bagi masyarakat.

b. Meningkatkan pendidikan politik dengan perspektif hak asasi manusia kepada masyarakat sehingga kebebasan berekspresi dilakukan secara bertanggungjawab.

C. Memastikan seluruh jajaran pemerintahan tidak melakukan praktik diskriminasi ras dan etnis terkait pemilu.

d. Menyusun regulasiyang jelas dan penegakan hukum terkait dengan keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan pemilu, baik sebagai pasangan calon maupun tim pemenangan.

e. Mempercepat proses e-KTP bagi seluruh penduduk Indonesia sehingga pendataan pemilu dilakukan dengan mudah, akurat, dan tidak ada warga yang kehilangan hak konstitusionalnya.

f. Mempertegas peran dan fungsi pengamanan pemilu oleh Kepolisian sehingga seluruh elemen bangsa, termasuk TNI, menghormati peran tersebut.

g. Bersama DPR segera melakukan amandemen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu maupun undang-undang yang terkait dengan administrasi kependudukan sehingga seluruh warga negara dapat dipastikan terpenuhi hak asasinya.

2. Dewan Perwakilan Rakyat:

a. Melakukan amandemen terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang menyangkut pemilu, di antaranya adalah Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk terciptanya pemilu yang berperspektif hak asasi manusia, terutama mengenai:

1. Persoalan pendataan pemilih yang lebih fokus hanya berdasarkan KTP sehingga banyak warga negara Indonesia berusia 17 tahun/lebih dan telah kawin tidak terdata sebagai pemilih, termasuk kelompok rentan.

2. Pentingnya pendirian TPS Khusus, terutama untuk memfasilitasi pemilih kelompok rentan untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

3. Penyediaan surat suara tambahan sejumlah 2% darijumlah DPT yang ditetapkan untuk seluruh TPS, terhadap kelompok rentan sangat tidak mencukupi. Hal itu terjadi misalnya di tahanan dan lapas, warga yang tinggal dalam wilayah konflik agraria, pasien rumah sakit, dan penghuni rumah susun/apartemen.

4. Pengaturan mengenai subyek hukum yang dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana pemilu, terutama yang bukan termasuk tim kampanye.

5. Jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu yang hanya 3 (tiga) hari sejak peristiwa terjadi, akibatnya banyak kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti

6. Pengaturan mengenai netralitas dan keterlibatan aparat negara dalam penyelenggaraan pemilu.

b. Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan guna memastikan kelompok rentan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kerentanannya. Perubahan dimaksud terutama ditujukan untuk mengubah prinsip stelsel aktif-pasif menjadi stelsel aktifaktif. Perkecualian diberlakukan untuk kelompok rentan yang tidak mampu mendaftarkan diri untuk mengurus administrasi kependudukan, di mana pemerintah harus mengadopsi prinsip stelsel pasif-aktif.

C. Melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu untuk memastikan terciptanya pemilu yang bebas (free elction) dan adil (fair election).

3. Komisi Pemilihan Umum:

a. Melakukan perbaikan dan peningkatan sistem informasi kepada masyarakat mengenai seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

b. Melakukan pendataan terhadap seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun dan/atau telah menikah, termasuk bagi kelompok rentan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional dalam pemilu.

C. Menambahkan kolom mengenai kerentanan penduduk dalam proses pendataan pemilih untuk memudahkan penyusunan kebijakan dan penyediaan kebutuhan khusus bagi pemilih dalam pemilu.

d. Mendesak Pemerintah dan DPR sebagai penyusun undang-undang pemilu untuk memastikan pendirian TPS Khusus dan pengaturan TPS yang memenuhi prinsip aksesibilitas serta proporsionalitas bagi pemilih guna peningkatan partisipasi dalam pemilu.

e. Meningkatkan dan mengembangkan metode sosialisasi dan pendidikan politik terhadap pemilih, termasuk bagi kelompok rentan terkait dengan pentingnya pemilu untuk pembangunan demokrasi dan pembangunan bangsa.

f. Melibatkan Komnas HAM, Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang memenuhi prinsip hak asasi manusia.

MengimplementasikanseluruhketentuanyangdiaturdalamUndangg. Undang Pemilu dan PKPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemilu sehingga tidak ada penundaan penyelenggaraan pemilu akibat keterlambatan distribusi.

h. Menyusun PKPU sebagai implementasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional pemilih, khususnya kelompok rentan.

i. Bersama-samadenganPemerintahuntukproaktifmensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya di daerah-daerah yang masih memberlakukan sistem noken/ikat.

4. Badan Pengawas Pemilu:

a. Bersama-sama dengan KPU lebih aktif menghentikan kampanye negatif dan siar kebencian akibat terjadinya praktik diskriminasi ras dan etnis, termasuk memproses secara hukum jika terjadi peristiwa tersebut.

b. Dengan mengikuti prinsip imparsialitas, profesionalitas, obyektivitas, dan integritas Bawaslu harus menindaklanjuti penanganan berbagai pengaduan dan temuan berkenaan dengan pelanggaran pemilu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Melakukan perbaikan sistem informasi dalam penanganan perkara sehingga masyarakat dapat mengakses setiap tahap perkembangan laporan tindak pidana pemilu.

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem Gakkumdu untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu.

5. Kepolisian RI:

a. Menindaklanjuti berbagai temuan dan laporan mengenai terjadinya tindak pidana pemilu, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2014 dalam rangka pemenuhan hak atas rasa aman dan hak untuk memperoleh keadilan warga.

b. Melakukan pengamanan secara profesional dan tetap menjaga netralitas aparat Kepolisian dalam pelaksanaan pemilu.

C. Melakukan penindakan terhadap penggunaan kampanye negatif dan praktik diskriminasi ras dan etnis selama proses pemilu agar peristiwa tersebut tidak menyebar dan menimbulkan disharmonisasi sosial.

d. Mempercepat proses pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu/Panwas sebagai tindak lanjut forum Gakkumdu.

e. Secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan para tahanan di Kepolisian dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu.

6. Masyarakat:

a. Mendorong komunitas lembaga-lembaga survei untuk mengorganisir diri dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kualitas survei untuk menjaga kredibilitas, obyektivitas, dan reputasi ilmiahnya (self regulating).

b. Secara aktifterlibat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses atau tahap penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

C. Menciptakan kondisi yang aman, damai, dan kondusif bagi keberlanjutan proses demokrasi di Indonesia.

7. Ranah Komnas HAM:

a. Menggunakan kewenangan yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis selama proses pemilu.

b. Melakukan pengkajian secara komprehensif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan/atau perubahan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemilu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berbasis hak asasi manusia, termasuk memberikan jaminan pemenuhan hak konstitusional terhadap kelompok rentan.

C. Melakukan pengkajian terhadap penggunaan sistem noken dan ikat dalam proses penyelenggaraan pemilu setelah seluruh tahapan Pilpres 2014 berakhir.

Demikian laporan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, khususnya kelompok rentan, guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 3 September 2014

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TIM PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA PILPRES 2014

MANEGER NASUTION

KETUA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN1

GLOSARIUM

ADMINDUKAdministrasi Kependudukan
BAWASLUBadan Pengawas Pemilu
BABINSABintara Pembina Desa
BARESKRIMBadan Reserse Kriminal
BIMTEKBimbingan Teknis
BNP2TKIBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BKKBNBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPPBilangan Pembagi Pemilihan
BPSBadan Pusat Statistik
CEDAWConvention to Eliminate All Form of Discrimination Againts Women
CRCConvention on the Rights of Children
CATConvention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CAPRESCalon Presiden
CAWAPRESCalon Wakil Presiden
CERDConvention on Elimination of Racial Discrimination
DAK2Data Agregat Kependudukan per Kecamatan
DPRDewan Perwakilan Rakyat
DPTDaftar Pemilih Tetap
DPTb:Daftar Pemilih Tambahan
DPK: Daftar Pemilih Khusus
DPKTb: Daftar Pemilih Khusus Tambahan
DPSHPDaftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahkiran
DPSLNDaftar Pemilih Sementara Luar Negeri
DPTLN: Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
DKPPDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPRDDewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPDDewan Perwakilan Daerah
DUHAM: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
DAPILDaerah Pemilihan
DP4Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DKPDewan Kehormatan Profesi
EKOSOBEkonomi, Sosial, dan Budaya
HAM: Hak Asasi Manusia
GAKKUMDUPenegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
ICCPR: International Covenant on Civil and Political Rights
IDPs:Internally Displaced Persons
JABODETABEK:Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
JURDIL: Jujur dan Adil
JSI: Jaringan Suara Indonesia
KSPI: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
FSPMI: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KPUKomisi Pemilihan Umum
KPI: Komisi Penyiaran Indonesia
KTPKartu Tanda Penduduk
KESBANGPOLKesatuan Bangsa dan Politik
KEMENKOMINFO :Kementerian Komunikasi dan Informatika
Komnas HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia
KODAM: Komando Daerah Militer
KODIM: Komando Distrik Militer
KIPKomisi Independen Pemilihan
KPPS: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KJRI: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KK: Kepala Keluarga
LUBER: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
LAPAS:Lembaga Pemasyarakatan
LANSIA: Lanjut Usia
LIPILembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LP3ESLembaga Pelatihan, Penelitian, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LPU: Lembaga Pemilihan Umum
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat
MKMahkamah Konstitusi
MUSPIDA: Musyawarah Pimpinan Daerah
MUSPIKA:Musyawarah Pimpinan Kecamatan
NAMFRELNational Citizens Movements for Free Election
NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NIK: Nomor Induk Kependudukan
NTT: Nusa Tenggara Timur
PARPOL: Partai Politik
PEMILU: Pemilihan Umum
PERSEPI: Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia
PUU: Pengujian Undang-Undang
PUSKAPTIS: Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis
PUSDATIN: Pusat Data Informasi Nasional
PHPU: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PBB:Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDIPPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PPS: Panitia Pemungutan Suara
PPK: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPDI: Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia
PKIPartai Komunis Indonesia
PSBN: Panti Sosial Bina Netra
PTPN:Perusahaan Terbuka Perkebunan Nusantara
POLRI: Kepolisian Republik Indonesia
POLSEK: Kepolisian Sektor
POLRES: Kepolisian Resor
POLDA: Kepolisian Daerah
POLHUKAMPolitik Hukum dan Keamanan
PANWAS: Panitia Pengawas
PEMKAB: Pemerintah Kabupaten
PILEG: Pemilihan Umum Legislatif
PILPRES: Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden
PKPU: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PNS: Pegawai Negeri Sipil
P4B: Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
PPLN: Panitia Pemilihan Luar Negeri
RI: Republik Indonesia
RUTAN: Rumah Tahanan
RSUD: Rumah Sakit Umum Daerah
RSURumah Sakit Umum
RSJ: Rumah Sakit Jiwa
RUU: Rancangan Undang-Undang
RBSJ: Relawan Buruh Sahabat Joko Widodo
SPI: Serikat Tani Indonesia (SPI)
SARA: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SIPOL: Sipil dan Politik
SSK: Satuan Setingkat Kompi
STAIN: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SPDPSurat Perintah Dimulainya Penyidikan :
TNITentara Nasional Indonesia
TPS: Tempat Pemungutan Suara
TAPOL/NAPOLtahanan politik/narapidana politik
UUUndang-Undang
UPTUnit Pelaksana Teknis

LAMPIRAN 2

VISI DAN MISI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Tracking terhadap Visi-Misi Capres dalam Konsep HAM (ECOSOB dan SIPOL).

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, baik nomor urut 1 H. Prabowo Subianto-HM. Hatta Rajasa dan nomor urut 2 H. Joko Widodo-HM. Jusuf Kalla telah menyampaikan visi dan misi ke Komisi Pemilihan Umum. Visi dan misi tersebut mencerminkan tujuan dan program kerja mereka jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.

Berdasarkan dokumen tersebut, untuk memastikan bahwa keseluruhan visi misi yang dijabarkan dalam program kerja bertujuan untuk memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM; Komnas HAM telah melakukan penelusuran (tracking) terhadap visi misi-kedua pasangan calon tersebut. Hasil penelusuran dapat dilihat di bawah ini:

1. Perbandingan Visi dan Misi

1. Perbandingan Visi dan Misi
IdentifikasiPrabowo Subianto - Hatta RajasaJoko Widodo - Jusuf Kalla
Problem BangsaPencapaian reformasi dan demokrasi di berbagai bidang dan pertumbuhan perlu lebih ditingkatkan lagi kualitasnya.Tiga problem pokok bangsa: a. Ancaman terhadap kewibawaan negara. Wibawa negara merosot, tidak memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran HAM, lemah dalam penegakan hukum dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. b. Kelemahan sendi ekonomi bangsa. Indikasinya adalah belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlenbihan,
problem bangsa yang diidentifikasihanya terkait dengan tujuan pendirian negara, yaitu memajukan kesejahteraan umumKomnas HAM menilai problem bangsa yang diidentifikasihanya terkait dengan tujuan pendirian negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.intoleransi. Problem pokok bangsa dan kaitannya dengan tujuan pendirian negara: Butir a dan c, terkait dengan pencapaian tujuan pendirian negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Butir b terkait dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
IdentifikasiPrabowo Subianto - Hatta RajasaJoko Widodo - Jusuf Kalla
VisiMembangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Misi1. Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia serta konsisten1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju,
aktif dalam menciptakan perdamaian dunia serta konsisten3.berlandaskan Negara Hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai
serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.4.negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang
UUD 1945. 2. Mewujudkan5tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan,66. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
dan mandiri.0, 7maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang
3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan7.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Indonesia yang berkeadilan sosial denganberkepribadian dalam kebudayaan.
berkeadilan sosial dengan
berkeadilan sosial dengan
sosial dengan sumberdaya
sumberdaya
sumberdaya manusia yang
manusia yang berakhlak,
manusia yang berakhlak,
berakhlak,
berakhlak,
berbudaya luhur,
berbudaya luhur,r
berbudayIr
berkualitaui
berkualitas tinggi,gi,
berkualitggi,
ggi,
sehat ceggl,
sehat, cerdas,
sehat, cerdas,
senat,
,
koif
kreatif, dan
kean
krea
7
terampil.

Misi dijabarkan dalam program kerja yang dalam hal ini akan dilihat dari sisi sejauh mana mencerminkan komitmen perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

2. Program Kerja

PERBANDINGAN PROGRAM KERJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tujuan Pendirian Negara dan Ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia (hak sipil dan politik)

a. Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) hak untuk hidup.

b. Pasal 28 D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Pasal 28 D ayat (3) hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan

d. Pasal 28 D ayat (4) dan 28 E ayat (1) hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah.

e. Pasal 28 mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

f. Pasal 28 E ayat (3) hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

g. Pasal 28 E ayat (1) dan 28 I ayat (1) kebebasan beragama.

h. Pasal 28 E ayat (2) dan 28 I ayat (1) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

i. Pasal 29 ayat (2) hak untuk beragama dan berkepercayaan

j. Pasal 28 F hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

k. Pasal 28 G ayat (1) hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman.

1. Pasal 28 G ayat (2) dan 28 I ayat (1) bebas dari penyiksaan.

m. Pasal 28 G ayat (2) hak memperoleh suaka politik.

n. Pasal 28 I ayat (1) hak untuk tidak diperbudak.

o. Pasal 28 I ayat (1) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

p. Pasal 28 I ayat (1) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

q. Pasal 28 I ayat (2) hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.

r. Pasal 28 B ayat (1) hak untuk memiliki keturunan.

PENJABARAN DALAM PROGRAM KERJA

IdentifikasiPrabowo Subianto - Hatta RajasaJoko Widodo - Jusuf Kalla
21. Melindungi rakyat dari gangguan dan ancaman. 2. Menciptakan kepastian hukum dan penegakannya tanpa pandang bulu. 3. Toleransi terhadap perbedaan1. Mendasarkan pada program Trisakti, bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-haknya dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam keadaan
andra
4. Msuku, agama, dan ras. 4. Melindungi rakyat dari diskriminasi.apapun.2. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman. 3. Akses informasi publik.
4. Perlindungan anak,4. Perlindungan anak, perempuan, dan kelompok
perelperempuan, dan kelompok masyarakat termarjinalkan.

5. Penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasuskasus pelanggaran HAM masa lalu.

6. Bersikap tegas terhasap segala upaya yang bertentangan dengan hak warga dan nilai kemanusiaan.

Tujuan Pendirian Negara dan Ketentuan Hak Asasi Manuisa dalam Konstitusi

2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa a. Pasal 18 B ayat (2) pengakuan hukum dan hak adat tradisional. b. Pasal 27 ayat (2) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Pasal 28 B ayat (2) hak Anak.

d. Pasal 28 D ayat (2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

e. Pasal 28 E ayat (1) hak untuk memilih pekerjaan.

f. Pasal 28 C ayat (1) pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan.

g. Pasal 31 hak atas pendidikan.

h. Pasal 28 E ayat (1) hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran.

i. Pasal 28 C ayat (2) hak untuk memajukan dirinya secara kolektif.

j. Pasal 28 H ayat (1) hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

k. Pasal 28 H ayat (2) hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.

I. Pasal 28 H ayat (3) hak atas jaminan sosial.

m. Pasal 28 I ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

n. Pasal 32 ayat (1) kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

o. Pasal 33 ayat (3) hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat. p. Pasal 34 ayat(1) hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anakanak.

q. Pasal 28 H ayat (1) hak atas pelayanan kesehatan.

r. Pasal 34 ayat (3) hak atas pelayanan kesehatan.

PENJABARAN DALAM PROGRAM KERJA

IdentifikasiPrabowo Subianto-Hatta RajasaJoko Widodo-Jusuf Kalla
Program Kerja p1. Meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan.Pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaku utama.
22. Ekonomi Kerakyatan (alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian kehutanan, perikanan, kelautan, dan sebagainya; bank tani dan nelayan, modernisasi pasar tradisional).
3. Satu desa Rp. 1 miliar.
4. Membangun kedaulatan pangan (mencetak 2 juta lahan pangan, peningkatan produksi pangan).partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, reformasi pelayanan publik.
5. Pengabdian sarjana dan dokter di daerah miskin dan tertinggal.
6. Susu untuk anak-anak miskin.
7. Perlindungan efektif bagi anak dari kejahatan seksual.
8. Meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun.penuntutan kembali hak tanah.
9. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh.
10. Realokasi dan efisiensi belanja pendidikan.
11. Wajib belajar 12 tahun.
12.12. Peningkatan kesejahteraan guru.
IdentifikasiPrabowo Subianto-Hatta Rajasa 13. Memperbaiki secara masif kualitas 3. Indonesia Pintar (wajibJoko Widodo-Jusuf Kalla
dan fasilitas pendidikan. 14. Mempercepat penyediaan rumah bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah. 15. Program kelestarian alam danbelajar 12 tahun), Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera dengan program land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah bersubsidi,Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera dengan program land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, program rumah kampung deret
punya rumah. 15. Program kelestarian alam dan lingkungan hidup (pencegahan dan penindakan tegas).
lingkungan hidup (pencegahan dan penindakan tegas). 16. Memastikan 30% perempuan dalam posisi menteri/ setingkat
17dalam posisi menteri/ setingkat menteri dan mendorong kedudukan strategis. 17. Memberikan jaminan sosial untuk
fakir miskin, penyandang cacat, dan rakyat terlantar. 18. Melestarikan warisan seni budaya.Membangun 5.000 4.
19. R19. Reformasi pengelolaan sumberdaya alam, pengembanganpasar tradisional. 5. Kedaulatan pangan.
industri hilir, renegosiasi kontrak pertambangan umum dan migas.6. Pemerataan fasilitas pendidikan dan perbaikan akses fisik ke pendidikan.
220. Mempercepat reforma agraria. 21. Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat,7. Penyelesaian konflik
22dan rakyat terlantar. 22. Penyediaan susu bagi anak-anakagraria, termasuk di kawasan hutan.
23miskin. 23. Menjamin pelayanan kesehatan8. Menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
23.Menj s23. Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.
24. Mengembangkan rumah sakit24. Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota.

Tujuan Pendirian Negara dan Ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

3. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

a. Pasal 11 mewujudkan perdamaian dunia

b. Pasal 13 menjaga ketertiban dan perdamaian dunia

PENJABARAN DALAM PROGRAM KERJA

PENJABARAN DALAM PROGRAM KERJA
IdentifikasiPrabowo Subianto-Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Joko Widodo-Jusuf KallaJoko Widodo-JWidodo-Jusuf Kalla
Program Kerja1. Berperan aktif dalam perdamaian dunia.1. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Melindungi hak warga
dari ancaman, diskriminasi, gangguan, dan ancaman.negara yang berada di luar negeri, khususnya pekerja migran.
3. Memperkuat TNI secara kelembagaan, personel, dan 3. Memperkuat jati diri peralatan dalam menjaga integritas teritorial NKRI.sebagai negara maritim.
44. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.4. Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia.
55. Tegas dalam melakukan perlindungan kepentingan nasional.275. Memperkuat peran kerja sama global dan regional.
66. Menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia di seluruh dunia.6. Membangun saling pengertian antarperadaban.
S M 7. Meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.7.Memajukan demokrasi dan perdamaian dunia.
ketertiban dan perdamaian88. Membangun kerja sama Selatan-Selatan.
99. Mengatasi masalah- masalah global yang mengancam umat manusia.
110. Meminimalisasi dampak10. Meminimalisasi dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi regional, dan perdagangan bebas
11 ekonomi nasional. 11. Menjamin pemenuhahn pertahanan nasional.
12. P612. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan penyediaan
13. Palutsista. 13. Peningkatan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP
14.Mdalam lima tahun. 14. Mengurangi ketergantungan impor
perpertahanan. 15. Mengembangkan industri
pepertahanan nasional.

B. Analisis atas Visi-Misi tersebut Sesuai Konsep HAM dan Alat Ukur adalah Konstusi UUD 1945 (Tujuan Pendirian Negara).

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 telah mengeluarkan visi dan misi. Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 4 UUD 1945. Presiden dibantu Wakil Presiden merupakan penanggung jawab utama bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Komnas HAM memandang penting untuk mencermati visi dan misi Calon Presiden- Calon Wakil Presiden untuk melihat sejauh mana visi dan misi masingmasing calon mencerminkan komitmen mereka untuk mengemban tugas dan amanah Konstitusi tersebut.

Perwujudan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia tercermin dalam tujuan pendirian negara sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah UUD 1945 dan lebih lanjut dijabarkan dalam batang tubuh. Berdasarkan hal ini, Komnas HAM memberi pandangan sebagai berikut:

B.1. Tentang Latar Belakang Permasalahan Bangsa

Terhadap rumusan visi-misi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Komnas HAM menilai latar belakang permasalahan bangsa yang diidentifikasi terlalu umum dan multitafsir sehingga sulit untuk mengukur capaian dan kaitan dengan tujuan pendirian negara untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Terhadap rumusan visi-misi pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Komnas HAM menilai latar belakang permasalahan bangsa tersebut telah diidentifikasi dan dirumuskan secara rinci sehingga mudah untuk mengukur capaian dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian, visi-misi belum mengidentifikasi ketidakmampuan negara dalam mengontrol korporasi.

B.2. Tentang Rumusan Bagian Visi dan Misi

Komnas HAM menilai bahwa kedua pasangan capres dan cawapres telah cukup baik merumuskan bagian visi dan bagian misi yang mencerminkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditujukan dalam UUD 1945.

B.3. Tentang Program Kerja

1. Terhadap program kerja pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang pemenuhan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, Komnas HAM menilai:

a. Bahwa program kerja yang dirumuskan tidak menjabarkan secara rinci perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak sipil dan politik, khususnya mengenai: pertama, hak untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan; dan ketiga, hak atas kebebasan beragama, termasuk tidak adanya langkah hukum bagi pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

b. Tidak ada program kerja untuk melindungi hak untuk hidup dengan tidak menghapus pidana mati.

c. Tidak adanya program untuk mendukung penguatan Komnas HAM melalui revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

2. Terhadap program kerja pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tentang pemenuhan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, Komnas HAM menilai:

a. Program kerja menjabarkan secara lebih rinci dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak sipil dan politik, serta menyentuh perbaikan dalam regulasi dan reformasi kelembagaan.

b. Penuntasan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu dan menghapus impunitas menjadi komitmen dan program kerja. Hal ini lebih memberikan jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran HAM di masa depan.

C. Progam kerja untuk menguatkan peran strategis dan wibawa Indonesia dalam bidang HAM, baik melalui hubungan bilateral, regional, maupun di tingkat global.

d. Tidak ada program kerja untuk melindungi hak untuk hidup dengan tidak menghapus pidana mati.

e. Tidak adanya program untuk mendukung penguatan Komnas HAM melalui revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

1. Terhadap program kerja pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang pemenuhan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (hak ekonomi, sosial, dan budaya), Komnas HAM menilai:

a. Program kerja menjabarkan relatif rinci dan lengkap dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian, program kerja tidak menjabarkan penyelesaian konflik, pengakuan hukum, dan hak masyarakat adat;

b. Program MP3El yang dinyatakan akan dilanjutkan berpotensi melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya, utamanya dalam pemenuhan hak atas kepemilikan (tanah), masyarakat adat, dan kelompok rentan. Jika program ini dilanjutkan akan bertentangan dengan program kerja pemenuhan hak Ekosob yang telah dirumuskan.

2. Terhadap program kerja pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tentang pemenuhan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (hak ekonomi, sosial, dan budaya) Komnas HAM menilai:

a. Program kerja menjabarkan relatif rincidan lengkap dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya; termasuk penyelesaian konflik agraria dan penghormatan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

b. Program kerja dirumuskan secara jelas yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tentang Pemenuhan Tujuan Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial

1. Terhadap program kerja pemenuhan tujuan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Komnas HAM menilai pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa belum menjabarkan peran Indonesia dalam lingkungan regional ASEAN, negara-negara Islam, negara-negara Non-Blok, dan lembaga-lembaga internasional, terutama yang berada di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Terhadap program kerja pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait pemenuhan tujuan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Komnas HAM menilai:

a. Program kerja telah menjabarkan peran Indonesia dalam lingkungan ASEAN, negara-negara Islam, negara-negara Non- Blok, dan lembaga-lembaga internasional, terutama di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Program kerja sudah menjabarkan peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan (sejalan dengan konsep “Benua Maritim") dalam lingkup geopolitik regional dan global.

C. POSISI KOMNAS HAM

Komnas HAM melalui sidang paripurna telah merumuskan tujuh isu penting terkait dengan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi perhatian dari calon pemimpin nasional, yaitu:

1. Tentang solusi atas masalah-masalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu (7 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat).

b. Penyelesaian secara menyeluruh konflik-konflik agraria, termasuk di kawasan hutan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

c. Penyelesaian konflik di Papua secara damai.

2. Tentang jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia:

a. Penghormatan dan perlindungan hak-hak minoritas.

b. Masalah hukuman mati (TKI yang menghadapi hukuman mati).

c. Percepatan reformasi serta peningkatan pengawasan bagi lembaga/pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM, yaitu kepolisian dan pemerintah daerah.

Ketujuh isu tersebut juga secara resmi disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar menjadi bahan dalam Debat Capres-Cawapres. Meskipun demikian, hal tersebut tidak secara tegas diakomodasi dalam 5 (lima) kali pelaksanaan debat yang telah dilakukan.

Berdasarkan pembacaan visi dan misi dari kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, terkait tujuh isu tersebut Komnas HAM berpandangan:

a. Pasangan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak secara eksplisit memiliki program kerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; tidak memiliki program tentang konsep penyelesaian konflik agraria, termasuk di kawasan hutan dan hak-hak masyarakat hukum adat; serta tidak memiliki konsep penyelesaian konflik di Papua secara damai.

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memilikiprogram tentang toleransi, namun demikian belum cukup memberikan jaminan kebebasan beragama; serta tidak memiliki program menindak pelaku, termasuk tidak adanya langkah hukum bagi pelaku kekerasan yang mengatasanamakan agama; memiliki program tentang perlindungan TKI; belum menjabarkan penghapusan hukuman mati; belum menjabarkan program reformasi Kepolisian dan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap korporasi.

b. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara eksplisit memiliki program kerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; memiliki program tentang konsep penyelesaian konflik agraria, termasuk di kawasan hutan dan hak-hak masyarakat hukum adat; namun tidak memiliki konsep penyelesaian konflik di Papua secara damai.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki program untuk memberikan jaminan kebebasan beragama; serta memiliki program menindak pelaku termasuk langkah hukum bagi pelaku kekerasan yang mengatasanamakan agama; memiliki program tentang perlindungan TKI. Meskipun demikian pasangan ini belum memiliki konsep penghapusan hukuman mati.

Pasangan inijuga cukup menjabarkan program reformasi Kepolisian dan pemerintah daerah, akan tetapi belum memiliki mekanisme untuk pengawasan terhadap korporasi. Terhadap jaminan hak atas kesehatan, pendidikan dan perumahan, pangan dan pekerjaan, pasangan ini cukup memadai menjabarkan dalam program kerjanya.

LAMPIRAN 3

RISALAH PERTEMUAN KOMNAS HAM DENGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMILU PRESIDEN- WAKIL PRESIDEN 2O14

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 tidak saja menjadi tanggung jawab utama penyelenggara pemilu, akan tetapi hal itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM secara aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga negara, di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian RI, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain itu, Komnas HAM melakukan focus group discussion (FGD) pada 10 Juni 2014 untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok rentan (vulnarable groups). Pelaksanaan FGD tersebut dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hanya saja Kementerian Sosial tidak memenuhi undangan, padahal data-data dan kebijakannya sangat dibutuhkan khususnya bagi penyandang disabilitas.

KOMNAS HAM DAN KPU

Pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan pada 4 Juni 2014 denganagendamemberikanrekomendasiKomnas HAMterhadaphasilpemantauan Pileg 2014, memberikan apresiasi atas kerja keras KPU dalam penyelenggaraan pemilu meskipun masih banyak kekurangan, dan sekaligus menyampaikan surat agar 7 (tujuh) materi hak asasi manusia menjadi tema bahasan dalam debat yang dilakukan oleh pasangan Capres-Cawapres periode 2014-2019.

Adapun 7 (tujuh) materi tersebut adalah :

1. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dalam rangka melaksanakan TAP MPR No. VTahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional.

2. Penyelesaian secara menyeluruh konflik-konflik agraria, termasuk di kawasan hutan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

3. Penyelesaian konflik di Papua secara damai.

4. Penghormatan dan perlindungan hak-hak minoritas.

5. Masalah hukuman mati (TKI yang menghadapi hukuman mati).

6. Percepatan reformasi serta peningkatan pengawasan bagi lembaga/pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM, yaitu Kepolisian dan pemerintah daerah. Selain itu adalah soal peningkatan pengawasan terhadap korporasi.

7.Jaminan hak atas kesehatan, pendidikan dan perumahan, serta pangan dan pekerjaan.

Agenda pertemuan antara Komnas HAM dengan KPU pada 15 Juli 2014 tidak terlaksana karena konsentrasi KPU terfokus pada rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014, khususnya pada tanggal tersebut bertepatan dengan penghitungan hasil pemilu di luar negeri. Meskipun demikian, melalui telepon Komnas HAM telah berkomunikasi dengan anggota KPU untuk memberikan rekomendasi dan dukungan agar segera menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan secara nasional, termasuk menyampaikan himbauan Kepolisian Rl agar pengumuman hasil rekapitulasi disampaikan pada siang hari. Hal tersebut dilakukan agar aparat lebih mudah melakukan deteksi kondisi yang terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta tindakan lainnya.

KOMNAS HAM DAN BAWASLU

Komnas HAM dan Badan Pengawas Pemilu RI memiliki komitmen yang sama dalam mendukung dan terciptanya pemilu yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu, selama proses Pilpres 2014, baik sebelum pemungutan suara dan tahap rekapitulasi suara, telah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan. Pertemuan pertama diselenggarakan pada 4 Juni 2014 dan pertemuan kedua pada 16 Juli 2014.

Dalam pertemuan pertama, disepakati bahwa Komnas HAM dan Bawaslu akan intensif melakukan pemantauan berasama dan bersinergi di 13 (tiga belas) provinsi yang menjadi lokasi pemantauan Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM mendukung Bawaslu untuk bekerja secara profesional mengusut setiap pelanggaran pemilu agar bisa memberikan keadilan dan perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu serta demokrasi.

Pertemuan yang dilakukan pada 16 Juli 2014 menghasilkan kesimpulan akan dilakukan pemantauan bersama terhadap proses rekapitulasi suara di berbagai provinsi yang berpotensi terjadinya kecurangan. Pada awalnya terdapat 8 (delapan) provinsi yang bepotensi bermasalah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Namun dengan segala pertimbangan teknis dan situasi, Komnas HAM hanya dapat melakukan pemantauan proses rekapitulasi tingkat provinsi di 4 (empat) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Setelah melakukan pertemuan, Bawaslu dan Komnas HAM melakukan press confrence bersama untuk menyampaikan hasil pertemuan, persiapan pemantauan rekapitulasi hasil suara tingkat provinsi, dan pembukaan Posko Pengaduan.

KOMNAS HAM DAN DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal proses pemilu yang adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan kondisi ini, pada 4 Juni 2014 Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan DKPP. Pada pelaksanaan Pileg 2014, DKPP telah menerima 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) pengaduan. Hasil persidangan menunjukan bahwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) penyelenggara pemilu telah diberhentikan dan 82 (delapan puluh dua) lainnya mendapatkan hukuman peringatan. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa konflik sosial dan sengketa pemilu yang terjadi, salah satu faktornya adalah tindakan curang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Pada saat proses rekapitulasi hasil suara Pilpres dan mencermati situasi yang kian memanas sebelum pengumuman oleh KPU pada 22 Juli 2014, Komnas HAM pada 16 Juli 2014 telah melakukan pertemuan dengan DKPP. Fokus pertemuan tersebutintinya membahas analisis dari DKPP terhadap proses penyelenggaraan Pilpres 2014, temuan-temuan hasil pemantauan Komnas HAM, dan komunikasi menyikapi situasi yang terjadi menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional.

KOMNAS HAM DAN POLRI

Secara aktif sejak awal pemantauan Pileg dan Pilpres 2014, Komnas HAM sudah melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI. Pada awal pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Kepolisian pada 4 Juni 2014. Fokus pembahasan terkait empat hal, yaitu: (a) mengenai analisis Kepolisian terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi gejolak akibat dinamika politik; (b) pemenuhan hak konstitusional bagi tahanan di Kepolisian dalam Pilpres; (c) pengamanan terhadap seluruh proses Pilpres 2014 dan kondisi negara darurat (state emergency); dan (d) netralitas aparat Kepolisian dalam Pilpres.

Pada pertemuan 16Juli 2014, Komnas HAM dan Kepolisian melakukan pertemuan kembali untuk membahas berbagai agenda penting lainnya, yaitu: (a) hasil temuan pemantauan Komnas HAM terhadap tahanan Kepolisian dalam Pilpres 2014; (b) analisis Kepolisian terhadap berbagai ancaman dan potensi pergerakan massa menjelang pengumuman hasil rekapitulasi hasil penghitungan nasional; dan (c) dukungan kepada Kepolisian untuk menggunakan seluruh kekuatan dalam pengamanan Pilpres 2014 termasuk tindakan hukum jika terjadi aksi massa.

KOMNAS HAM DAN TNI

Secara kelembagaan komunikasi Komnas HAM dan TNI mengalamipasang-surut. Bahkan dalam proses pemantauan Pilpres 2014 pada awalnya TNI tidak bersedia melakukan pertemuan dengan Komnas HAM RI. Padahal agenda tersebut sangat penting untuk memastikan netralitas TNI dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 dan termasuk juga karena banyaknya mantan anggota TNl yang menjadi aktor penting di dalam tim pendukung kedua pasangan Capres-Cawapres periode 2014 - 2019.

Pelaksanaan pertemuan Komnas HAM dan TNI terjadi pada 18 Juli 2014 dengan beberapa agenda pembahasan, yaitu: (a) menekankan tetap dan perlunya agar TNI menjaga netralitas dalam seluruh tahapan dan penyelenggaraan Pilpres 2014; (b) persiapan pengamanan situasi dan kondisi nasional selama proses rekapitulasi hasil Pilpres 2014 serta pengumuman hasilnya; dan (c) menekankan pentingnya terjaga situasi yang kondusif agar tidak terjadi peristiwa 1998-1999 yang menyebabkan adanya pelanggaan HAM yang berat.

LAMPIRAN 4

KOMPILASI MEDIA MASSA TERKAIT PELAKSANAAN PEMANTAUAN PILPRES 2O14 KOMPAS

Komnas HAM Tidak Urusi Capres Bebas Pelanggaran HAM

Rabu, 28 Mei 2014 | 21:00 WIB

TUNTASKAN TRAGEDISEMANGGIII 24 SEPTEMBER'99 TK 1S DISA

JAKARTA, KOMPAS.com Koordinator Pemantauan Pemilu Presiden Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maneger Nasution mengatakan,lembaganyatak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi calon presiden yang bebas pelanggaran HAM. la mengungkapkan, undangundang tak mengamanatkan hal tersebut.

"Yang selama ini kami lakukan, rekam jejak petinggi institusi dimintai pendapat. Kalau terkait KPU, kami

tidak punya mandat," ujar Maneger, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Maneger menyayangkan kewajiban menyelidiki rekam jejak dan merekomendasikan capres bebas pelanggaran HAM tidak dicantumkan dalam undang-undang.

"Mestinyadi undang-undang KPU itu bunyi, kami siap. Tapi tidak ada itu undang-undang membuatpersyaratan calon, merekomendasikan lulus pelanggaran HAM atau tidak," kata Maneger.

Oleh karena itu, kata Maneger, yang bisa dilakukan Komnas HAM hanya meminta Komisi Pemilihan

Umum untuk mengangkat isu HAM saat debat calon presiden nanti. la mengatakan, dari sana akan terlihat siapa yang memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan peradilan HAM di Indonesia.

METROTV INDONESIA MEMILIH NEWS.COM vnYMANDONSA

Komnas HAM: KPU Kurang Penuhi Hak Pilih Pasien

Renatha Swasty - 15 Juli 2014 16:43 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil pantauan terkait pelaksanaan hak konstitusional dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Dari hasil pantauan di 13 provinsi di Indonesia, Komnas HAM menemukan bahwa KPU masih kurang memenuhihak pilih terhadap pasien dan penyandang disabilitas.

"Pemenuhanhakkonstitusional terhadap pasien, penunggu pasien, serta pegawai rumah sakit umum/ jiwa masih bermasalah" ujar Ketua Komnas HAM Hafid Abbas di Gedung

Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Dijelaskan Koordinator Pemantauan Pilpres Komnas HAM, Maneger Nasution pihaknya menemukan masih banyak Rumah Sakit yang tidak memiliki tempat pemungutan suara sendiri, sehingga untuk melakukan pemilihan ditemui sejumlah kesulitan. Tak hanya pasien, Komnas HAM juga menemukan penyandang disabilitas kesulitan dalam melakukan hak pilihnya.

"Kepada penyandang disabilitas kita temukan banyak kesulitan akses, misal bilik suara kecil, sementara pencoblos memakai kursi roda, kursi rodanya enggak masuk, ada juga TPS di lantai dua ya gak mungkin lah buat yang pakai kursi roda" jelasnya.

Meski demikian,sejumlah peningkatan juga terjadi terutama buat tahanan dan narapidana.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM, Anshori Sinungan berharap dengan adanya pantauan di 13 daerah itu, apabila ditemukan kejanggalan baik saat pencoblosan maupun rekapitulasi bisa langsung diselesaikan dan diproses guna perbaikan.

"Contohnya Rumah Sakit di Semarang, dari 900 orang hanya 15 orang yang bisa memilih. Tetapi ketika kita berikan masukan langsung bisa memilih diberikan sampai 1.200 surat suara. Nah itu contoh, untuk perbaikan-perbaikan."Jelasnya.

Komnas HAM melakukan pemantauan pelaksanaan hak pilih dan rekapitulasi di 13 provinsi. Yakni Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Selain pemantauan, Komnas HAM juga membuka posko di Jakarta serta enam kantor perwakilan yakni di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua untuk pelapiran potensi manipulasi suara. Dengan adanya posko pengaduan dan pemantaun proses rekapitulasi itu diharapkan Pilpres bisa berjalan mulus tanpa konflik sampai akhir. (Ttd)

Jakarta at

Komnas HAM invites presidential candidates to talk human rights

The Jakarta Post, Jakarta | Election Watch Wed, July 02 2014, 8:24 PM

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) has invited presidential candidates Joko "Jokowi" Widodo and Prabowo Subianto to convey their stances on human rights at Komnas HAM headquarters in Jakarta on Thursday.

"We've been analyzing their mission statements based on the Constitution, laws on human rights, the law on human rights trials and even the law on eradicating racial discrimination," Komnas HAM presidential elections monitoring coordinator Maneger Nasution said inJakarta on Wednesday, as reported by kompas.com.

The meeting is scheduled to be held at Komnas HAM headquarters in Central Jakarta at 2 p.m. on Thursday.

Maneger said the commission would quiz the candidates on seven issues that had been decided in their previous plenary sessions, namely

past human rights violations, agrarian conflict, violence and conflict in Papua, protecting the rights of minority groups, the death penalty, accelerating police reform, mining cooperation and the agricultural sector, local administrations and guaranteeing the economic, social and cultural rights of the people.

"We will ask both presidential tickets about their knowledge, perception and commitment to these seven areas," he said.

Maneger added that the format of the meeting would be a question-andanswer session with Komnas HAM commissioners and experts in the field.

Further, Maneger noted that Komnas HAM would take its own stance should the candidates fail to fulfill the invitation.

According to Komnas HAM chairperson Hafid Abbas, there is a chance the Jokowi-Kalla will not be

able to attend the meeting as they already have a scheduled agenda outside ofJakarta. (fss)

Komnas HAM PantauTahanan Mencoblos

OMISINASIONALHAK ASASIMANUSI RUANG-PENGADUAN

Anggota Komnas HAM RI Siane Indriani (tengah) dijadwalkan akan memantau pencoblosan di rumah-rumah tanahan di Kota Palu besok. (Foto:MIOL)

PALU, KABAR SELEBES - Anggota KomisiHakAsasiManusia RI(Komnas HAM) Siane Indriani dijadwalkan akan melakukanpemantauan pemungutan suara di sejumlah titik di Kota Palu, salah satunya adalah Rumah Tahanan (Rutan) Palu di Jalan Bali, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal itu dikatakan Kepala Rutan Palu, Giyono saat mendampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengahmemantaupersiapan pemungutan suara di Rutan Palu. Khusus Rutan Palu, hanya ada satu TPS Khusus 24.

Menurut Giyono, rencana pemantauan oleh Komnas HAM itu sudah dia terima dari Komnas HAM.

"Pemberitahuan berupa surat sudah kami terima. Pemantauan akan dilakukan besok (9 Juli) di sini," kata Giyono.

Informasi soal kedatangan anggota Komnas HAM Siane Indriani juga diperoleh dari Polres Palu. "Bu Siane mau memantau tahanan di Polres yang memilih," ujar salah satu perwira Polres Palu. (Patar)

SATU HARAPAN.COM KASIH MEMPERBARUI KEHIDUPAN

Kolis teadap Vist Mist Capres dan Cawapres Dalsm Pecspekit Hak Asast Manusia KOMISI

Pandangan Komnas HAM Tentang Visi Misi Capres

Komnas HAM saat memberikan pandangan Tentang Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Pilpres 2014. (Foto-foto: Elvis Sendouw)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merasa sulit mengukur capaian visi misi pasangan Prabowo-Hatta berdasar latar belakang permasalahan bangsa. Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Hafid Abbas dalam Pandangan Komnas HAM Tentang Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Pilpres 2014, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (3/7).

Komnas HAM menilai rumusan visi misi pasangan Prabowo- Hatta mengenai latar belakang permasalahan bangsa yang diindentifikasikan terlalu umum dan multitafsir sehingga sulit untuk mengukur capaian dan kaitan dengan tujuan pendirian Negara untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Komnas HAM membandingkan dengan pasangan Jokowi-JK dimana dinilai rumusan visi misi terkait latar belakang permasalahan bangsa tersebut telah diindentifikasikan dan dirumuskan secara rinci sehingga mudah untuk mengukur capaian dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun demikian, visi misi Jokowi- JK belum mengindentifikasikan ketidakmampuan Negara dalam mengontrol korporasi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

Komnas HAM Selidiki Bentrok Polisi & Massa Prabowo di Surabaya

Reporter : Moch. Andriansyah | Senin, 18 Agustus 2014 17:18

Bentrok. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com -Insiden bentrok antara massa pendukung Prabowo - Hatta dengan aparat kepolisian di Kantor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pada 6 Agustus lalu, atau saat sidang perdana gugatan sengketa

Pilpres digelar Mahkamah Konstitusi (MK), masih berlanjut.

Hari ini, Senin (18/8), Komnas HAM meminta keterangan beberapa saksi dari perwakilan DPDGerindra Jawa Timur dan pihak Polda Jawa Timur.

Hal ini diungkap anggota Komnas HAM, M Nur Khoiron yang datang di Surabaya. "Kamiingin mendengar dari dekat serta melengkapi data terkait dengan laporan yang masuk kepada kami. Laporan itu terkait insiden bentrokan antara pendemo dengan aparat kepolisian di Kantor KPUJawa Timur pada 6 Agustus lalu," papar Nur Khoiron di Surabaya.

Selain mendengarkan keterangan dari pihak Partai Gerindra, Komnas HAM juga akan melakukan pertemuan dengan Polda Jawa Timur. Tujuannya, kata dia, juga mendengarkan keterangan dari unsur kepolisian. "Supaya keterangan yang didapatkan tidak dari satu unsur saja," katanya.

Sesuai dengan undang-undang, lanjut dia, memang diperbolehkan seorang warga negara untuk menyuarakan aspirasinya sesuai dengan jalur yang berlaku. "Freedom of expression memang dilindungi konstitusi dan undang-undangasalkan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum yang ada saat ini."

"Saat ini, kami memang belum bisa menyimpulkankasustersebut. Apakah kejadiannya masuk wilayah pelanggaran HAM berat atau tidak. Kami juga belum mengeluarkan rekomendasi ke pihak terkait," sambung dia.

Terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Supriayatno mengatakan, saat kejadian, sebelum demo berlangsung, dia sudah berkoordinasi dengan polisi hingga lima kali.

"Namun, pada saat demo, kenapa kami diperlakukan seperti itu (bentrok). Kami ini sudah niat melakukan aksi damai, tapi diperlakukan dengan tindakan represif dari aparat. Ini jelas merugikan kami," tegas dia.

Sebelumnya, saat sidang perdana gugatanPrabowo-Hattaterkait tuduhan Pilpres curang, ribuan massa pendukung Capres-Cawapres nomor urut satu itu, berniat menggelar aksi damai. Namun, saat hendak menuju Kantor KPU Jawa Timur di Jalan Tenggilis Surabaya, massa dilarang masuk ke area gedung. Massa hanya diperbolehkan menggelar aksi di radius 100 meter dari lokasi.

Massa marah dan mendorong truk komandonya maju ke depan dan menabrak mobil polisi. Melihat tindakan itu, polisi membalasnya dengan menabrakkan mobil water cannon dan menembakkan air ke arah massa. Tak hanya itu, dengan senjata pentungan, polisi juga memukul para pendemo dan menangkap

beberapa orang, yang kemudian dilepaskembali.Atas insidenitu, para pendemo melaporkan aksi polisi ke Komnas HAM, bahkan mengancam akan memanggil Kapolri Jenderal Sutarman ke DPR RI, untuk mempertanggungjawabkan tindakan anak buahnya di Surabaya.[hhw]

LIPUTAN COM

AKTUALTAJAMTERPERCAYA

Komnas HAM: Sistem Noken dan Ikat Dalam Pemilu Melanggar HAM

OMISINASIONALHAKASASIMANUS RUANG PENGADUAN

(Kiri-kanan) Sandra Moniaga (Anggota Komnas HAM), Manager Nasution (Koordinator Pemantauan Pilpres), Hafid Abbas (Ketua Komnas HAM), Roichatul Aswidah (Anggota Komnas HAM) saat jumpa pers, Jakarta, Selasa (15/7) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta- Komisi NasionalHak AsasiManusia(Komnas HAM) menilai, pemungutan suara

pada Pemilihan Presiden dengan mengunakan sistem Noken dan Ikat atau yang diwakilkan kepada ketua adat seperti yang terjadi di Papua, melanggar hak asasi manusia (HAM). Sistem ini dipermasalahkan pasangan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Koordinator Tim Pemilu Komnas HAM Manager Nasution, bila mengacu pada parameter HAM yang diterima secara internasional oleh anggota PBB yakni 'free and fair election'harus ada jaminan iklim kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi dit

engah masyarakat.

"Jadi pemungutan suara dengan sistem noken dan ikat tidak sesuai dengan prinsip jaminan itu. Sebab sistem itu menghalangi warga negara untuk menentukan pilihan secara langsung karena mereka (pemilih) diwakili oleh tetua adat," kata Manager di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Selain itu pemilih juga tidak bebas menentukan pilihan karena ada paksaan dari pihak lain. Selain itu pula, ada kontrol dari tetua adat. Apalagi, jika masyarakat menolak mengunakan sistem noken akan mendapat sanksi adat.

"Dalam sistem ini menjadi tidak ada kesetaraan sebab adanya keistimewaan yang diberikan kepada tetua adat," ujar dia.

Bahkan kata dia, sistem noken dan ikat tidak sejalan dengan prinsip Paris yang mengatur tentang kesetaraan manusia. "Jadi pemungutan suara dengan sistem Noken dan Ikat melanggar prisip HAM," tegasnya.

Ia mengklaim, Komnas HAM juga sudah menyampaikan ketidaksahan sistem noken kepada lembaga negara terkait, sejak menjelang PemilihanLegislatif(Pileg) dilaksanakan. Namun, tetap saja sistem noken ini berjalan.

LIPUTAN

Komnas HAM: Keberadaan DPK dan DPKTb Sesuai UU dan Putusan MK

KOMISINASIONAL HAK ASASIMANUSIA KOMNASHAM JL.LATUHARHARYNO.4BMENTENG JAKARTAPUSAT

(Liputan6.com/ Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta Komnas HAM menilai, Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) telah sesuai dan mengakomodir hak politik warga negara. Bila tidak ada DPKTb, merupakanpelanggaranHAM, menyusul gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"DPK dan DPKTb merupakan keputusan yang justru mengakomodir

hak politik semua warga negara dewasa. Sebab, hasil pemantauan Komnas HAM, terdapat sejumlah kurang lebih 10,4 juta warga negara dewasa yang tidak terdaftar dalam DPT," ujar Koordinator Tim Pemilu Komnas HAM Manager Nasution, di kantornya, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Manager juga mengatakan, menjelang pileg maupun pilpres digelar, Komnas HAM meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengakomodasi sejumlah besar warga negara yang tidak masuk dalam DPT. "Sebab, jika hak politik warga negara itu diabaikan, akan melahirkan pelanggaran HAM," ujar dia.

Dia juga mengatakan, Komnas HAM mendukung konstitusionalitas DPK dan DPKTb. Sehingga persoalan administrasi dalam pemilu, tepatnya tidak memililki identitas kependudukan atau NIK tidak menghilangkan konstitusional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat bagi pemilih.

"Ini juga sejalan dengan UUD 1945 dan putusan MK nomor 102 tahun 2009 yang membolehkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT bisa mengunakan KTP atau Paspor," papar dia. Komnas HAM juga enggan mengomentari gugatan pasangan Prabowo-Hatta mengenai keberadaan DPKTb diduga mempengaruhi hasil suara dalam Pilpres 2014. "Pada prinsipnya Komnas HAM menyerahkan sepenuhnya pada pembuktian dan putusan oleh MK," tandas Manager.

Tribun-Timur.com MAKASSAR SAAT INI

Komnas HAM: Sulsel Masuk Enam Provinsi Zona Merah Pilpres

Rabu, 18 Juni 2014 22:13 WITA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut Sulsel sebagai daerah yang memiliki kekhasan khusus sebagai daerah yang dipersepsikan sangat rawan atau zona merah (red zone) di Pilpres ini.

Hal itu diungkapkan salah satu komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution saat menggelar jumpa pers di Makassar, Rabu (18/6/2014).

Selain Sulsel, ada lima daerah lainnya yang masuk Red Zone yakni Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Lampung dan Aceh. "Ini informasi dari Mabes Polri," ungkap Maneger yang didampingi penyidik Komnas HAM Agus Suntoro dan Siti Hidayanti.

Komnas HAM memetakan daerah rawan pra Pilpres berdasarkan pemantauan sebelumnya di Pileg dan pemilu kepala daerah.

SUARAMERDEKA.COM Semata-mata Fakta!

10 Juli 2014 | 12:38 wib

Komnas HAM Minta Hasil Quick Count Jangan Dijadikan Kebenaran

JAKARTA, suaramerdeka.com Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Manager Nasution meminta agar masyarakat tidak menjadikan hasil quick qount sebagai kebenaran dan menjadi dasar kemenangan sebelum adanya putusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu menghormati seluruh proses pemilu yang telah dilangsungkan dalam prinsip free and fair election.

"Tidak melakukan tindakan provokatif dan/atau perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial akibat kegiatan Pemilu Presiden," tegas Manager Nasution di Jakarta, Kamis (10/7).

Komnas HAM mengimbau agar para pasangan Capres-Cawapres bisa menahan diri. Mereka jangan sampai terpancing dengan isu yang

menyesatkan yang membuatnya terprovokasi. Konflik harus dihindari.

"Bahwa pernyataan dan pesta kemenangan tersebut telah memobilisasi simpatisan, relawan, partaipendukung,organisasi pendukung, dan masyarakat. Ini dapat memicu terjadinya konflik horizontal. Indikasi tersebut terlihat dari hasil pantauan di lapangan bahwa telah terjadi pengerahan massa untuk pesta kemenangan di jalan-jalan yang dilakukan oleh pendukung masing-masing pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014–2019," kata Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan Pilpres ini.

Secara umum penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014–2019, menurut Komnas HAM berlangsung free and fair election. Hal ini walau masih terdapat persoalan terkait penyelenggara Pemilu yang belum berjalan. Misalnya seperti belum terselenggaranya Pemilu di 11 Distrik di Kabupaten Yuhukimo di Papua.

Dia menandaskan, masih banyaknya pula asien rumah sakit yang tidak dapat menyalurkan hak konstitusionalnya akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok rentan tersebut dan minimnya inisiatif penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota

bersangkutan serta masih adanya praktek 'Noken' di Provinsi Papua.

"Hingga tanggal 9 Juli 2014, kondisi keamanan masih kondusif. Meskipun demikian tidak ada jaminan bahwa kondisi tersebut akan terus berlangsung sampai adanya pengumuman pemenang pemilu. Jeda waktu hingga tanggal 22 Juli 2004 (hasil rekapitulasi manual oleh KPU selesai) merupakan masa rawan yang perlu diperhatikan oleh semua komponen bangsa,"urai Manager.

Satuwarta Cepat, Tepat, Untuk Indonesia

Panglima TNI terima Ketua Komnas HAM

Written By satuwarta on Sabtu, 19 Juli 2014 | 00.43

Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko didampingi oleh Kasal, Kasau, dan Kasad yang diwakili oleh Asops Kasad serta Pejabat teras Jajaran TNI menerima kunjungan Ketua Komnas HAM Prof. Dr. Hafid

Abbas yang didampingi oleh Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriani beserta staf di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (18/7/2014).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masyarakat dan Ketua Komnas HAM juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Komnas HAM dalam kurun waktu 2014 sehingga saat ini tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Terkait Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta menjelang pengumuman hasil penghitungan suara tanggal 22 Juli 2014 di KPU, dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan bahwa, kebijakan Panglima TNI sudah jelas dalam operasi pengamanan Pilpres yaitu Netral, Tegas dan Profesional. Tindakan prajurit TNI di lapangan akan dilaksanakan sesuai prosedur dan Panglima TNI akan bertanggungjawab.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM menyampaikanbahwa secara kelembagaan ada wilayah tugas yang sama antara TNI dengan Komnas HAM yaitu pandangan yang sama dalam HAM dan mencermati masalah pemilihan Presiden RI sekarang ini agar tidak terjadi kerusuhan di masyarakat Indonesia.

Diakhir pembicaraan disampaikan bahwa Komnas HAM mengapresiasi Panglima TNI tentang kebijakan Panglima TNI yaitu Netral, Tegas dan Profesional dalam menyikapi perkembanganPilpres2014 sekarang ini. Di hari yang sama Panglima TNI juga menerima tamu tokoh LSM Ratna Sarumpaet dengan pembicaraan yang sama.

RRI.co.id

Temukan Banyak Kelompok Rentan Tak Bisa Nyoblos, Komnas HAM Beri Rekomendasi KPU Jatim

KBRN, Surabaya :

Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum agar secara proaktif melakukan akurasi data bagi warga Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan yang mempunyai hak pilih agar mampu melaksanakan pesta demokrasi pada pemilu mendatang.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan banyaknya kelompok rentan di Jawa Timur khususnya di Surabaya yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Komisioner Komnas HAM, Nurkhoiron kepada RRI menjelaskan, dari pemantauan secara langsung terhadap jalannya pilpres di wilayah Malang, Surabaya, Bangkalan dan Sampang ditemukan Kelompok rentan tersebut, antara lain narapidana/tahanan, penyandang disabilitas, pasien rumah sakit, dan penghuni rumah sakit jiwa.

Berdasarkan hasil pemantauan secara langsung ditemukan masih banyak masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap pilpres, padahal KPUD Jatim sudah melakukan pemutakhiran DPT setelah pemilu legislatif yang lalu.

Nurkhoiron menambahkan, para pasien dan keluarga pasien RS Dr. Soetomo Surabaya, banyak pemilih yang sudah mempunyai formulir A5 tetap tidak dapat menggunakan hak suaranya karena keterbatasan surat suara yang disediakan oleh KPPS disekitar rumah sakit.

"Ada sekitar 1.500 orang yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, meski sudah mengurus formulir A5. Sempat terjadi keributan karena banyak orang yang tidak dapat menggunakan hak suaranya," ujarnya. Untuk itulah, Komnas HAM

memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum agar secara proaktif melakukan akurasi data bagi warga Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan yang mempunyai hak pilih agar mampu melaksanakan pesta demokrasi pada pemilu mendatang.

Selanjutnya melakukan penyempurnaan berbagai aturan yang ada bagi terpenuhinya jaminan para kelompok khusus yang membutuhkan perhatian dan fasilitas secara khusus sesuai dengan kebutuhanya. (Ermina/HF)

ANTARANEWSMENUJUISTANA

Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Komnas HAM: Ribuan Suara Pasien Menguap

Rabu, 9 Juli 2014 17:03 WIB | Dilihat 3.795 Kali

Bandarlampung (ANTARA News) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ribuan suara dari pemilih rentan yang berasal dari pasien dan petugas piket rumah sakit di Lampung pada 9 Juli 2014, menguap karena tidak bisa memilih akibat ketiadaan surat suara.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila, di Bandarlampung, Rabu, mengatakan hal tersebut tidak lebih

baik dibandingkan pemilu legislatif yang berlangsung pada April 2014 lalu.

Berdasarkan pemantauan relawan Komnas HAM di 18 rumah sakit di Lampung, jumlah kertas suara yang disediakan petugas TPS keliling di sejumlah rumah sakit tidak mencukupi jumlah pemilih, bahkan hanya sebagian kecil yang terakomodir.

Laila menyatakan, hal itu disebabkan karena kertas suara yang digunakan oleh pasien dan petugas di sejumlah rumah sakit hanya berstatus sisa dari TPS terdekat.

Dia mencontohkan, di Rumah Sakit Urip Soemohardjo dengan jumlah pemilih yang mencapai 534 orang, saat dirinya melakukan pemantauan hanya disediakan 140 kertas suara dari TPS Gunung Sulah.

"Tidak semua dari 306 pasien yang dirawat di rumah sakit ini dapat memilih, karena surat suara yang tersedia tidak sampai setengahnya, itu belum termasuk petugas piket di rumah sakit ini yang berjumlah 228 pemilih," kata dia.

Hal yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Advent Bandarlampung, yang menurut Laila, dari 182-an pemilih dari patugas dan pasien di rumah sakit tersebut, hanya 27 surat suara yang disediakan petugas TPS.

Kondisi lebih buruk terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek Bandarlampung, yang memiliki potensi pemilih sekitar 750-an orang, hanya tersedia sedikitnya 80 surat suara dari TPS keliling yang berasal dari TPS penengahan.

sistem yang menjamin kelompok retan di rumah sakit yang tidak bisa memilih, dari KPU.

Laila menyatakan, Komnas HAM menyayangkan tidak ada perbaikan

Padahal, dia melanjutkan, Komnas HAM telah mengkomunikasikan hal tersebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung.

"Kami sudah melakukan komunikasi dan mengirimkan rekomendasikepada KPU dan Bawaslu beberapa hari sebelum pemilihan, namun rupanya tidak menjadi prioritas," kata dia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menurunkan 16 orang relawannnya untuk melakukan pengawasan di 27 titik di lima kabupaten di Lampung, saat masa pencoblosan, 9 Juli 2014.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila, di Bandarlampung, Selasa, menyatakan, pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin azas "free and fair election" betul-betul dijalankan dalam Pilpres 2014,dan memastikan terpenuhinyahak konstitusional warga.

Lampung menjadi satu dari 13 provinsi di Indonesia yang menjadi titik perhatian Komnas HAM untuk dilakukan pengawasan.

Provinsi lain yang juga menjadi titik perhatian Komnas HAM adalah Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. (AH*A054) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2014

talKBR.com

DARIINDONESIR ANDA

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Pilpres di Papua

Salah satu TPS di Dekay, ibukota Yahukimo (foto: Katarina Lita)

KBR, Jayapura- Komnas HAM memintaKPUpusatuntukmelakukan supervisi dan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten, khususnya di pegunungan tengah dalam proses pemilu. Hal ini untuk melihat

langsung kondisi pelalaksanaan pemilu di daerah itu.

Sejumlah pelanggaran dan peristiwa yang terus terulang dalam setiap pemilihan umum selalu terjadi di sejumlah kabupaten pegunungan tengah.Diantaranya dalam pemantauan langsung Komnas HAM ke Kabupaten Yahukimo pada pilpres tahun ini ditemukan sejumlah pelanggaran.

Anggota Komnas HAM RI, Nur Kholis mengungkapkan misalnya saja dari 8 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Dekay, ibukota Yahukimo, hanya ada 4 TPS yang melakukan proses pemungutan suara. Sisanya tidak dilakukan pencoblosan karena petugas TPS tidak ada yang datang. Temuan lain adalah pencoblosan sistem noken yang harus dikaji ulang kembali penerapannya.

"Pelaksanaan pencoblosan, sarana yang tersedia ini memang lagilagi tidak sejalan atau berbeda dengan aturan yang ada. Misalnya, pencoblosan itu ditempat terbuka yang seharusnya itu harus disediakan bilik suara," ungkap Nur Kholis.

"Jadi keterulangan, jadi peristiwa ini bukan yang pertama sebenarnya. Pada pemilu pileg itu juga terjadi. Jadi rekomendasinya kepada KPU

pusat untuk memberlakukan sistem yang berbeda, bisa jadi distribusi terlebih dahulu logistik, itu ke daerah-daerah pegunungan, jadi jangan dinasionalkan," ujarnya.

Tidak hanya di Yahukimo, Komnas HAM juga melakukan pemantauan di Kota Jayapura, sebagai salah satu contoh dari keterwakilan kabupaten yang terletak di pesisir Papua.

Sejumlah pelanggaranjuga ditemukan di Kota Jayapura, sebagai ibukota Provinsi Papua. Diantaranya adalah tidak adanya TPS keliling atau TPS khusus di sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Jayapura.

Pelanggaran lainnya adalah tidak ada huruf Braille untuk penyandang tuna netra. Penyandang tuna netra bisa menggunakan hak pilihnya dibantu petugas KPPS dan Linmas.

Sejumlah temuan ini nantinya akan diplenokan terlebih dahulu ke intern Komnas HAM dan akan diajukan ke KPU pusat untuk dapat dipertimbangakan lebih lanjut.

Editor: Antonius Eko

REPUBLIKA

Komnas HAM Kritik Pemilihan di Yahukimo

Friday, 11 July 2014, 14:21 WIB

JAYAPURA -- Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, pedalaman Papua.Hasil pemantauan pelaksanaan Pilpres 2014, banyak warga yang enggan menggunakan hak pilihnya.

Anggota Komnas HAM, Nur Kholis, mengatakan,wargatersebut sebenarnya tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Namun, mereka tidak menggunakan hak pilihnya. "Di Dekai, sekitar 35 persen yang menggunakan hak pilih. Atau dari 500 pemilih yang masuk DPT di satu TPS, hanya sekitar 130 pemilih saja yang mencoblos," kata dia, Kamis (10/7).

Dari delapan TPS yang terpantau di Dekai, hanya empat TPS yang melaksanakan pemungutan suara. Empat TPS lainnya tidak melaksanakan pemilihan karena

tidak adanya petugas penyelenggara. Karena itu, polisi terlihat berjagajaga di semua TPS guna mencegah kemungkinan terjadi kecurangan atau masalah lainnya.

Nur Kholis juga mengkritik pendistribusian logistik."Kami (Komnas HAM) menemukan masalah yang terulang, yakni masalah yang terjadi di pemilu legislatif kembali terjadi di pilpres terkait pendistribusian logistik," kata dia.

KomnasHAM meminta KPU mengkaji ulang pendistribusian logistik pemilu, khususnya ke kawasan pegunungan. Sehingga, kata dia, tidak terulang lagi kasus penundaan pelaksanaan pencoblosan akibat keterlambatan logistik.

"Diluar negeribisa mencoblos duluan, kenapa di pedalaman terutama di kawasan pegunungan di Papua tidak bisa? Apalagi selain kondisi alam yang sulit juga keterbatasan armada angkutan," ujar dia.

Nur Kholis juga mempertanyakan peningkatan jumlah pemilih tetap di Kabupaten Yahukimo. Dari 257.886 orang saat pemilu legislatif menjadi 263.983 orang pada pilpres. Menurut dia, peningkatan yang cukup signifikan itu harus dijawab KPU.

Sebanyak tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua, mencoblos pada Kamis. Setelah logistik pemilihan presiden berhasil dikirim ke daerah itu. Kepala Polres Yahukimo Ajun Komisaris Besar Ade Jaja mengatakan, tujuh distrik yang

melaksanakan pencoblosan, yakni Distrik Sela, Kalamdua, Koluan, Soloikma, Kayo, Duren, dan Orupun.

Hingga hari pemungutan suara serentak untuk pilpres, tercatat 14 distrik di Kabupaten Yahukimo tidak dapat melaksanakan pemungutan suara. Sebab, logistik tertahan di Dekai, pusat pemerintahan Kabupaten Yahukimo. Tujuh distrik lainnya yaitu Soba, Ninia, Hilipuk, SObaham, Lolat, Kwikma, dan Kabianggema. antara ed: ratna puspita

Tribun Medan

Komnas HAM Pantau Tahanan Ikuti Pilpres di Polresta Medan

Rabu, 9 Juli 2014 14:00 W

Laporan Wartawan Tribun Medan/Array A Argus

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Guna memantau jalannya pemilu Capres dan Cawapres di rumah tahanan polisi (RTP) Polresta Medan, sejumlahperwakilan Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) turut hadir memantau jalannya pemilihan. Salah seorang perwakilan Komnas HAM mengaku turun untuk mengawal pemilu.

"Kami hanya memantau jalannya pemilu, apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak," ujar Nadia Odelan Simanjuntak, Relawan

Pemantau Komnas HAM, Rabu (9/7/2014) siang. Menurut Nadia, para tahanan harus mendapatkan hak-haknya khususnya dalam hal pemilihan.

"Kita juga memantau di beberapa rumah sakit. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat apakah hakhak mereka terpenuhi atau tidak. Setelah kami turun, mereka ternyata mendapatkan hak-haknya," kata Nadia. Hingga saat ini, pemilihan di RTP Polresta Medan masih berlangsung.

mengutamakan persatuan & persaudaraan

9 Pasien di RS Khusus Daerah Ikut Coblos 80 Pemilih di Ina Kaka tak Peroleh Undangan

Ambon - Komnas HAM menemukan sebanyak 80 pemilih di Ina Kaka tak memperoleh undangan untuk mengikuti pencoblosan.

"Dari laporan yang disampaikan Kepala Panti Jompo Ina Kaka ternyata ada 80 penghuni yang tidak mendapatkan undangan untuk diikutkan dalam Pilpres," ungkap Plt Karo Perencanaan dan kerja Sama Komnas HAM RI, Sriyana, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (9/7).

Setelah mendapatkan laporan tersebut, kata Sriyana, pihaknya langsung berkordinasi dengan KPU Kota Ambon sehingga ke-80 penghui pun ikut memilih pada TPS 6 dan TPS 7 di PPS Passo II.

"Setelah mendapatkanlaporan itu kita pun melakukan kordinasi dengan KPU Kota Ambon sehingga akhirnya ke-80 pemilih itu bisa mengikuti pencoblosan di TPS 6 dan TPS 7 pada PPS Passo II namun ada

sejumlah pemilih yang tidak bisa ke TPS karena kondisi fisik mereka sehingga petugaslah yang langsung mendatangi mereka,"jelasnya.

Ketua KPPS 6, Benny Lokollo yang dikonfirmasi Siwalima, mengakui para penghuni Ina Kaka itu tidak mendapatkan undangan karena tak tercatat dalam DPT.

"Kita tidak memberikan mereka undangan karena memang mereka tidak tercatat dalam DPT padahal sebelumnya saat Pileg dan Pilkada kemarin mereka tercatat dalam DPT," ujarnya.

Dijelaskan, selama ini pengusulan nama pemilih pada Panti Jompo Ina Kaka langsung dilakukan oleh pihak panti ke KPU bukan diusulkan melalui desa.

"Selama ini kan pengusulan DPS diserahkan langsung dari pihak panti dan tidak melalui desa sehingga kita hanya menyesuaikan saja kalau namanya sudah tertera di dalam DPT," jelasnya.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan sebanyak 49 pasien di RS Khusus Daerah, yang terletak di Desa di Negeri Lama, Kecamatan Baguala tidak terdaftar dalam DPT untuk diikutkan dalam Pilpres ini dan setelah dilakukan kordinasi ternyata hanya 9 pasien yang bisa ikut Pilpres sementara 40 pasien sisanya tidak bisa ikut karena gila akut dan ini peristiwa yang baru pernah terjadi selama Pemilu jika pasien di RS KHusus Daerah itu bisa ikut memilih walaupun presentasinya kecil.

"Saat ditemukan laporan itu, kitapun melakukan kordinasi dengan KPU sehingga petugas di TPS 1 PPS Negeri Lama mendatangi RS dan 9 pasien itu bisa ikut mencoblos," ujarmya.

Hal senada juga terjadi di RS Oto Quik dimana tercatat 47 pasien termasuk dengan anggota keluarga yang tidak ikut mencoblos namun ketika dikordinasi akhirnya hanya 18 pasien yang ikut mencoblos karena memiliki formulir A5.

yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ambon.

Lapas Kekurangan 41 Surat Suara

Komnas HAM juga menemukan kekurangan surat suara sebanyak 41 lembar di TPS 4 PPS Negeri Lama

"Kita juga menemukan kekurangan surat suara sebanyak 41 lembar di Lapas sehingga kitapun melakukan kordinasi dengan KPU dan saat itupun surat suara ditambahkan," ujarnya.

Sementara untuk penghuni Lapas Klas II A Ambon yang terdaftar dalam DPT sebanyak 270 orang namun setelah dilakukan pemutahiran data hanya tersisa 157 orang.

Tahanan Polres

Sebanyak 48 tahanan Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease diberikan kesempatan untuk memberikan hak suaranya memilih Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ke-48 tahanan dari total penghuni rutan Polres sebanyak 58 tahanan ini tiga diantaranya tahanan wanita dan 45 tahanan pria. Mereka memberikan hak pilihnya sekitar pukul 12.00 WIT di Rutan Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Saat pencoblosan itu, para tahanan dilayani oleh penyelenggara di TPS Kelurahan waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Pantauan Siwalima, para tahanan yang hendak melakukan pencoblosan di haruskan mengenakan segaram tahanan Polres yang berwarna Orange tersebut.

Dengan menggunakan bilik suara sederhana di dalam Rutan itu, para tahanan ini memberikan hak pilih mereka hingga pukul 12.45 WIT.

dan lancar tanpa ada kendala sedikitpun.

Proses pencoblosan oleh para tahanan ini berjalan dengan aman

Usai memberikan hak suaranya, para tahanan kembali ke ruang tahanan masing-masing sedangkan pihak penyelenggara pada TPS 2 kembali ke TPS mereka guna melakukan perekapan di TPS tersebut. (S-16/S-27)

Jelang PilPres, Komnas HAM Lakukan Evaluasi

Written By mediaputra pendowo on Selasa, 17 Juni 2014 | 19.07

KUPANG-beritalima.com,- untuk menghasilkan Pemilu yang baik yangbermartabat,membutuhkan

perhatian semua pihak terkait citra Pemilu ke depan. Hal ini di katakan Komisioner Komnas HAM RI,Natalius

Pigai,usai Rapat Evaluasi Pemilu Presiden di Gedung KPU Provinsi NTT (17/06) kepada Wartawan mengatakan,Evaluasi perlu di lakukan untuk mengetahui setiap kendala/persoalan yang terjadi,demi Suksesnya Pemilu yang aman, Damai,tertip dan bermartabat.

Pigai,pada kesempatan tersebut mengatakan,ada beberapa hal dasar yang di bahas dalam Evaluasi adalah Kelompok Rentan seperti,Kelompok Butah Huruf (BH) dan Kelompok Cacat,yang selama ini di abaikan oleh Penyelenggara agar dapat di akomodir untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas,kata Pigai.

TENSI POLITIK CUKUP TINGGI

Calon Presiden RI 2014-2019,yang hanya menghasilkan 2 Calon,di nilai Negri seribu Pulau (Indonesia) pada posisi ini, akan terbelah Dua, dengan "suhu politik semakin tinggi" untuk itu "kami mintah supaya posisi Penyelenggara selalu merujuk pada

netralitas,dinilai cukup penting sehingga meskipun tingginya tensi Politik yang bakal terjadi,tidak menimbulkan Konflik/masalah,itu tujuan kami ke NTT,terang Pigai.

LanjutPigai,untukmenjaga keamanan dan kestabilan jalanya PilPres 09 Juni,KOMNAS HAM akan melakukan pemantauan di lapangan. "Kami akan menyurati NGO untuk membantu KOMNAS HAM dalam pemantauan di lapangan"jelas Pigai.

Johanes Depa,Ketua KPU Provinsi NTT,mengatakan,kesulitan soal pendataanKelompokrentan seperti Kelompok Butah Huruf dan Kelompok Cacat."Kita kesulitan Kelompok tersebut yang tersebar di semua Wilayah di NTT"untuk itu kita berharap dukungan semua elemen baik Pemerintah maupun Masyarakat,terkait masalah ini,ungkap Depa.(Obed Liu) Foto:Natalius Pigai,saat di wawancarai awak Media

SOLOPOS.com

Bawaslu Jateng Temukan 8.991 Pelanggaran

Ilustrasi pemilu (JIBI/dok) Kamis, 19 Juni 2014 08:00 WIB | Insetyonoto/JIBI/Solopos |

Solopos.com, SEMARANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng menemukan sebanyak 8.991 kasus pelanggaran kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng TeguhPurnomomengatakan pelanggaran kampanye Pilpres itu

tersebar dibeberapa kabupaten/ kota. "Sebagian besar adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sebanyak 8.980 kasus dan 11 kasus pelanggaran lain," katanya kepada wartawan seusai menerimakunjungananggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Bawaslu, Jl. Admodirono, Kota Semarang, Rabu (18/6/2014).

Data pelanggaran itu, lanjut Teguh merupakantemuan anggota Penwaslu kabupaten/kota sejak awal masa kampanye 4 Juni 2014 sampai 15 Juni 2014. Dari data, kata dia, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pasangan Jokowi- Jusuf Kalla paling banyak yakni 5.026 kasus, sedang Prabowo Subianti- Hatta Rajasa sebanyak 3.954 kasus.

Daerah paling banyak terjadi pelanggaran APK yakni Kebumen sebanyak 1.755 kasus, kemudian Klaten 1.469 kasus, Kudus 859 kasus, Pati 576 kasus, dan Kabupaten Sragen 346 kasus. "Jumlah pelanggaran ini kemungkinan terus bertambah karena kampanyepilpres akan berakhir 5 Juli 2014, selain itu ada beberapa kabupaten/kota memberikan laporan,"ungkapnya.

Teguh lebih lanjut menyatakan, di samping pelanggaran APK juga ada dugaan pelanggaran dilakukan

pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perhutani KPH Blora yang hadir dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla. Di Solo pelibatan anak-anak dalam arak-arakan kendaraan bermotor tanpa helm pada kampanye pasangan nomor dua. Demikian pula di Sukoharjo pelibatan anakanak dalam kampannye pertemuan terbatas tim pemenangan Prabowo- Hatta Rajasa.

Beberapa kepala desa ikut berpidato dalam deklarasi sukarelawan Projo capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla. Bupati dan Wakil Bupati Purballingga yangjuga ketua DPC PDIP melakukan orasi politik dan kampanye tanpa surat izin cuti. Di Kota Semarang tim kampanye Jokowi-Jusuf Kalla melakukan kampanye di luar jadwal. "Kami masih melakukan pengkajian untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut," tandas Teguh.

Sementara, Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan mengatakan kunjungan ke Bawaslu Jateng untuk mengetahui permasalahan dalam persiapan Pilpres 9 Juli 2014. "Terutama tentang kelompok rentan yang pada Pemilu Legislatif 9 April lalu banyak yang tidak bisa mencoblos,"ungkap dia.

Padahal jumlah kelompok rentan, seperti narapidana, pasien di rumah sakit, penduduk wilayah perbatasan

dan lainnya jumlah cukup banyak. "Jumlah kelompok rentan cukup besar yakni sekitar 20 persen. Kami ingin memastikan mereka bisa ikut memilih pada pilpres mendatang," harap dia.

Sebelum ke Bawaslu Komnas Ham pada Selasa (17/6), mengunjungi Komisi Pemilihah Umum (KPU) Jateng di Jl. Veteran, Kota Semarang.

AUDIENSI KPU DKI DENGAN KOMNASHAM

24/06/2014 15:16:43

kpujakarta.go.id Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menerima Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Media Center KPU DKI Jakarta Jl. Budi Kemuliaan No. 12 Jakarta Pusat (23/06/2014).

Dalam pertemuan tersebut Perwakilan Komnas HAM mengutarakan beberapa hal tentang Pemilu Pilpres 9 Juli Mendatang, diantaranyaterkait Pemilih Disabilitas, pemilih yang tengah menjalani perawatan medis. Dan pemilih yang berada dalam rumah

tahanan.

Dalam pertemuan tersebut KPU DKI berkomitmen untuk Menjaga hak pilih setiap Warga Negara Indonesia. KPU DKI berusaha untuk memastikan seluruh warga dapat memberikan hak pilihnya. Misalnya untuk penyandang disabilitas KPU DKI menyampaikan ke KPU Kota agar dalam bimtek KPPS setiap TPS harus dapat mengutamakan akses untuk penyandang disabilitas.

Kpu DKI juga melakukan sosialisasi kepada penyandang kebutuhan khusus dan penghuni Lapas. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi jangan sampai surat suara

yang mereka pilih tidak sah. KPU DKI juga mengkampanyekan agar mereka menggunakan hak suaranya.

Saatnya Jujur Bicara Papua Leading News Portal

INILAH TEMUAN KOMNAS HAM KETIKAPILPRES DI PAPUA

Penulis : Arjuna Pademme on July 10, 2014 at 20:55:23 WP

Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)

Jayapura, 10/7 (Jubi) - Tim Komnas HAM melakukan pemantauan di Papua guna pemenuhan hak konstutisional warga negara yaitu hak untuk memilih. Dua wilayah yang dipilih yakni Kabupaten Yahukimo dan Kota Jayapura.

Anggota Komnas HAM RI, Nur Kholis mengatakan fokus pemantauan dilakukan terhadap hak kelompok rentan antar lain tahanan, baik

yang berada di tahanan kepolisian maupun Lembaga Pemasyarakatan, penyandang disabilitas, RSUD/RSJ (dokter, perawat, pasien, keluarga pasien), serta penggunaan sistem noken.

"DiKotaJayapura, dalam pemantauan kami di RSUD Dok II dan RSJ Abepura, dan tahanan Polresta Jayapura, kami memperoleh fakta bahwa di tempat tersebut tidak ada TPS khusus atau TPS keliling. Tahanan Polresta tak dapat menggunakan hak pilihnya karena tak memiliki KTP," kata Nur Kholis ketika memberikan keterangan pers, Kamis (10/7) sore.

Menurutnya, di rumah sakit, sebagian dokter perawat, pasien, dan keluarga pasien dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. Namun, karena jumlah surat suara terbatas, tidak seluruhnya bisa menggunakan hak mereka.

"Untuk penghuni panti sosial di Polimak, di TPS tidak ada huruf Braille untuk penyandang tuna netra. Penyandang tuna netra bisa menggunakan hak pilihnya dibantu petugas KPPS dan Linmas. Di Lapas Abepura, ada TPS khsus untuk penghuni Lapas," ujarnya.

Mengenai temuan di Yahukimo kata Kholis, 9 Juli sekitar pukul 17:00 WIT, masih terdapat logistik Pemilu untuk

14 distrik yang belum dikirim karena cuaca buruk. TPS di Distrik Dekai baru dimulai dibuka sekitar pukul 09:00 WIT. Di TPS VIII Kelurahan Dekai pemilih yang datang sebanyak 35 persen.

"Di RSUD Dekai dan tahanan Polres Yahukimo tidak ada TPS khusus atau TPS keliling sehingga mereka tak bisa menggunakan hak pilihnya. Di TPS Pasar Lama, Halabok, Seradala tidak dilaksanakan pemilihan karena petugas KPPS tidak hadir," katanya.

Di tempat yang sama Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua dan Papua Barat, Frits Ramandey menambahkan, TPS I-III Tomon II, Yahukimo dipindahkan ke Pasar Baru dan digabung menjadi satu TPS karena KPPS merasa terancam keamanannya.

"Selain itu terjadi penambahan pemilih yang signifikan di Kabupaten Yahukimo. Pada Pemilihan Legislatig (Pileg) lalu, jumlah pemilih yakni 257.886, sedangkan Pemilu Presiden kali ini pemilih jumlahnya 263.983 pemilih. Terdapat penambahan 6.097 pemilih," ujar Frits. (Jubi/ Arjuna)