Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

42 halaman · 42 halaman diproses dengan OCR · 14.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. BAB I
  3. PENDAHULUAN
  4. A. Latar Belakang
  5. B. Tugas dan Wewenang
  6. C. Struktur Organisasi
  7. 1. Komnas HAM
  8. 2. Komnas Perempuan
  9. D. Dasar Hukum
  10. E. Sistematika Laporan
  11. 2. Bab I. Pendahuluan.
  12. 3. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
  13. 4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
  14. 5. Bab IV. Penutup
  15. BAB II
  16. PERENCANAAN DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA
  17. A. Rencana Strategis
  18. Visi
  19. Misi
  20. Tujuan dan Sasaran Strategis
  21. B. Arah dan Kebijakan Komnas HAM Tahun 2013
  22. C. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2013
  23. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  24. A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
  25. B. Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2013
  26. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia
  27. 1.1.2. Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
  28. 1.3.1 Akuntabilitas Kinerja Lembaga
  29. 1.3.2. Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan
  30. 1.3.3. Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB
  31. 1.3.4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM
  32. Tujuan 2. Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM
  33. 2.1.1. Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi
  34. Foto 1. Mediasi Sengketa ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja Hotel Soechi
  35. 2.1.3. Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.
  36. C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013
  37. BAB IV
  38. PENUTUP
  39. LAMPIRAN
  40. PENETAPAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2013
  41. PENGUKURAN / CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2013

KOMISINASIONALHAKASASIMANUSIA KOMNAS KOMNAS HAM JL. LATUHARHARY NO.4BMENTENG JAKARTA PUSAT 0325.201315:30

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2013

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2013 adalah Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dan Target Kinerja 2013 berikut realisasinya. Secara umum, selama tahun 2013 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Komnas HAM.

Jakarta, 12 Maret 2014

Ketua Komnas HAM

Prof.Dr.Hafid Abbas efektivitas upaya pemajuan HAM; (3) Meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM; (4)Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Sasaran strategis 1-3 merupakan sasaran strategis Komnas HAM dan sasaran strategis 4 merupakan sasaran strategis Komnas Perempuan. Untuk mencapai tujuan strategis Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM disusunlah sasaran strategis Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded dan Continously Improved). Pada tahun 2013, ini dihasilkan 5 IKU pada level Lembaga yang merupakan komitmen kinerja Ketua Komnas HAM.

Implementasi manajemen kinerja di Komnas HAM berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih melejit lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan action plan yang relevan. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, Komnas HAM akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang menjadi organisasi yang berkinerja tinggi (high performance organization).

0BABI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan yaitu (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ;(2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Aktivitas Komnas HAM dibiayai dengan APBN, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Komnas HAM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Komnas HAM, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeho/ders demi perbaikan kinerja Komnas HAM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

B. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 89 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut:

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan / atau ratifikasi;

b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional,maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;

f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Perdamaian kedua belah pihak;

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Selain tugas dan wewenang diatas, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.

C. Struktur Organisasi

1. Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor OO4A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor O02/KOMNAS HAM/III/2013, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

Sedangkan Pasal 32 berbunyi, Subkomisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari :

(1) Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;

(2) Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;

(3) Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;

(4) Subkomisi Mediasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

(1) Biro Perencanaan dan Kerjasama;

(2) Biro Umum;

(3) Biro Administrasi Penegakan HAM; dan

(4) Biro Administrasi Pemajuan HAM

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Penegakan HAM mensupport kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Sedangkan Biro Administrasi Pemajuan HAM mensupport kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian serta Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan.

2. Komnas Perempuan

Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Sejak Tahun 2006 Alokasi Anggaran Komnas Perempuan menyatu dengan DIPA Satker Komnas HAM sehingga laporan keuangan dan laporan kinerja Komnas Perempuan menyatu dengan Komnas HAM.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Komnas HAM adalah;

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;

(4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(6) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor OO4A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013

(7) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor O01/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(8) Rencana Strategis Komnas HAMTahun 2010 - 2014;

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIP Komnas HAM Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan.

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis Komnas HAM, serta sistematika laporan

3. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2013.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Komnas HAM Tahun 2013.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan di Bidang Hukum dan Aparatur diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui salah satu fokus prioritasnya yaitu peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM dimana Komnas HAM merupakan salah satu lembaga yang terlibat didalamnya.

Rencana Strategis Komnas HAM secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai organisasi pada tahun 2010 s.d. 2014. Perjalanan panjang organisasi Komnas HAM dalam mengemban tugasnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi. Langkah langkah strategis merupakan kunci sukses bagi organisasi dan diuraikan dalam arah dan kebijakan Komnas HAM Tahun 2013.

Pada Tahun 2013, Komnas HAM telah mereviu Rencana Strategis Komnas HAM 2010- 2014 yang meliputi reviu visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja.

Berdasarkan reviu tersebut, Komnas HAM telah melakukan revisi rencana strategis Komnas HAM Tahun 2010-2014 sesuai Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 017A/KOMNAS HAM/X/2013.

Visi

"Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM"

Misi

'Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia"

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis Komnas HAM adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia

2. Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Sedangkan Sasaran Strategis Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM

2. Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM

3. Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

4. Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM

Selain keempat sasaran strategis diatas, terdapat satu sasaran strategis Komnas Perempuan yaitu Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

B. Arah dan Kebijakan Komnas HAM Tahun 2013

Arah Kebijakan Komnas HAM dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Komnas HAM Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM;

2. Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM melalui pengkajian penelitian peraturan perundang-undangan nasional dan inernasional;

3. Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM;

4. Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat;

5. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi;

6. Penyusunan Human Rights Indicator of Indonesia;

7. Sosialisasi dan pengawasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

8. Pengkajian, pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM terhadap Indonesia Migrant Workers;

9. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas HAM;

10. Pengembangan SDM melalui penambahan pegawai serta pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

11. Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM;

12. Peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan BMN;

13. Peningkatan sarana dan prasarana kerja;

14. Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta Renstra Komnas HAM 2015-2019;

15. Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional;

16. Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrument pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko;

17. Penyelenggaran Sidang Paripurna Komnas HAM yang berkualitas.

Komnas HAM juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor O01A/Komnas HAM/I/2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komnas HAM.

TujuanSasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTarget 2013Target 2014
kualitas pemenuhan HAM masyarakatTerwujudnya peraturan perundang-Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan30%50%
Indonesia pemajuan dan penegakan HAMpemajuan dan penegakan HAMrekomendasi Komnas50%60%
HAM Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAMPersentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas Akreditasi InternationalAA
Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAMMeningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAMprotection of human rights. Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi Persentase opini atas dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan65% 95%70% 100%

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2013

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Komnas HAM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Komnas HAM.

Sasaran Strategis Komnas HAM dicapai melalui Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai unit Eselon I sesuai tugas dan fungsinya melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komnas HAM. Penetapan kinerja selengkapnya terdapat pada lampiran-1

BABIII AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana disebutkan pada Bab II, pada tahun 2013 Komnas HAM memiliki 4 sasaran strategis dimana 3 sasaran strategis memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian IKU dari ketiga sasaran strategis adalah sebagai berikut;

NoSasaranIKUTargetRealisasiCapaian
1Terwujudnya peraturan perundang- undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAMPersentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Persentase Instrumen HAM internasional yang30% 50%17%57% Masih
2Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAMdiaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Akreditasi International Coordinating Committee of National Institution for the promotion andAABaleg DPR RI 100%
3Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasusrights (ICC). Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi65%21%32%
pelanggaran HAMPersentase opini atas dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.95%75%79%

B. Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Komnas HAM tahun 2013 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2013 sebesar 54% dengan perhitungan bahwa dari 13 indikator kinerja sasaran, sebanyak 7 indikator dengan capaian kategori "Baik", dan sebanyak 8 indikator belum tercapai. Capaian kinerja outcome didefinisikan baik jika capaiannya ≥65% dari target yang telah ditetapkan. Rincian lihat lampiran 2.

Adapun capaian kinerja Komnas HAM tahun 2013 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masingmasing tujuan.

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia

Sasaran Strategis 1.1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM30%17%57%
Persentase Instrumen HAM internasional yang50%Masih proses di Baleg DPR
diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAMrekomendasiRI

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM adalah sebagai berikut;

1.1.1. Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundangundangan, hasilnya adalah enam buah rekomendasi, yaitu Kertas Posisi tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kertas Posisi tentang Rancangan Kitab Undang- Undang Acara Pidana, Kertas Posisi tentang Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, Kertas Posisi tentang Rancangan Undang-Undangan Komponen Cadangan, Kertas Posisi tentang Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat dan Kertas Posisi dan Contra Legal Drafting tentang Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pencapaian target 30% pada Indikator Presentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM.

Dari 6 rekomendasi tersebut kecuali RUU Pemberantasan Perusakan Hutan telah disampaikan kepada Baleg DPR RI pada 10 Desember 2013. Diantara RUU yang telah dikaji oleh Komnas HAM tersebut 3 rekomendasi telah masuk prolegnas 2014 yaitu RKUHP, RKUHAP dan RUU Keamanan Nasional. Sedangkan Kertas Posisi dan Contra Legal Drafting tentang Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Komisi IV DPR RI dijadikan referensi dalam pembahasan RUU tersebut. RUU tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian kinerja tahun 2013 sebesar 57 % atau 1 perUUan yang telah disahkan dari 6 rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM.

1.1.2. Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

Persentase Instrument HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 50%. Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap instrument HAM internasional yang menghasilkan 2 rekomendasi antara lain kertas posisi tentang Pengesahan the Rome Statute of the International Criminal Court (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional/ Statuta Roma), 1998; dan Kertas Posisi Pengesahan Konvensi mengenai Status Pengungsi. Kedua rekomendasi tersebut telah disampaikan ke Baleg DPR RI pada 10 Desember 2013. Komnas HAM akan terus melakukan pengawalan terhadap rekomendasi yang telah dihasilkan melalui lobi dengan Baleg DPR RI dan Kementerian terkait.

Sasaran Strategis 1.2. Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM

IndikatorTargetCapaian
dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa
National Insttution for the promotion and protection of

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM adalah sebagai berikut;

1.2.1. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional

Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional tahun 2013 ditargetkan sebesar 25%. Sedangkan capaian kinerja mencapai 76%. Hal ini berarti telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari 21 hasil pengkajian dan penelitian yang dihasilkan Komnas HAM, sebanyak 4 hasil pengkajian dan penelitian dipublikasikan melalui website Komnas HAM dan Jurnal HAM yaitu 1) hasil penelitian tentang pemenuhan hak hidup dan hak dasar terhadap korban bencana alam pada masa pra bencana dan tanggap darurat setealh UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana; 2) laporan penelitian perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan pedagang pasar tradisional; 3) laporan penelitian orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM; 4) hasil pengkajian proses peradilan pidana mati di Indonesia.

1.2.2. Akreditasi International Coordinating Committee of National Institutions for the promotion and protection of human rights (ICC)

Komnas HAM memperoleh status akreditasi "A" dari the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC). Tingkat akreditasi ini tercermin dalam keanggotaan penuh Komnas HAM pada Asia Pacific Forum (APF) dan menunjukkan kesesuaian penuh dengan Prinsip-prinsip Paris yang akhirnya memberikan akses pada Komnas HAM untuk hadir dan berbicara di badanbadan Perjanjian HAM PBB (Human Rights Treaty Bodies) dan Dewan HAM (Human Rights Council).

ICC merupakan sebuah badan internasional yang beranggotakan Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dari seluruh dunia. ICC didirikan tahun 1993 dengan tujuan utama memajukan dan memperkuat Institusi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Prinsipprinsip Paris. Sejalan dengan tujuan memberikan dukungan dan penguatan Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, ICC melalui Sub Komisi Akreditasi (SCA/ Sub Committee on Accreditation) mereview dan memberikan akreditasi kepada Institusi Nasional Hak Asasi

Manusia dalam pemenuhan terhadap Prinsip-prinsip Paris. Prinsip-Prinsip Paris merupakan seperangkat standar internasional yang memberikan panduan untuk kerja-kerja Institusi Nasional Hak Asasi Manusia. Prinsip ini diadopsi pada Sidang PBB tahun 1993.

Selama beberapa tahun terakhir sistem akreditasi ICC telah berkembang sesuai dengan prinsip transparansi dan independensi. Review yang dilakukan ICC meliputi antara lain tinjauan reguler dalam periode 5 tahun sekali, tinjauan untuk memastikan independensi dan transparansi lembaga, distribusi dan pengetahuan mengenai rekomendasi SCA agar dapat ditindak lanjuti oleh negara yang bersangkutan dan memberikan kontribusi kepada proses akreditasi.

Dalam Sidang tahunan ICC pada bulan Mei 2013 di Jenewa Swiss, Komnas HAM menerima sertifikat akreditasi ICC dengan nilai 'A; untuk pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Paris. Sertifikat ini untuk periode 2012-2017.

Sasaran Strategis 1.3. Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Kinerja Akuntabilitas LembagaCCCC100%
Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan80%64%71%
Persentase usulan Komnas HAM reorganisasi yang disetujui Kementerian PAN dan RB100 %Masih diproses oleh Kementerian PAN dan RB
Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAMWTPWTP100%

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1.3.1 Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Dalam tahun 2013 nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM ditargetkan memperoleh kategori CC (skor ≥50). Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komnas HAM secara berjenjang ke setiap unit kerja Komnas HAM.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Komnas HAM untuk tahun 2013 memperoleh " kategori CC". Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelum yang mendapat "kategori C". Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut;

Komponen Yang DinilaiBobotNilai 2012Nilai 2013
a.Perencanaan Kinerja3517,7717,98
b.Pengukuran Kinerja204,7910,94
C.Pelaporan Kinerja158,078,18
d.Evaluasi Kinerja102,983,52
e.Capaian Kinerja209,1110,89
Nilai Hasil Evaluasi10042,7251,51
Tingkat Akuntabilitas KinerjaCCC

1.3.2. Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan

Dalam tahun 2013 perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan ditargetkan sebesar 80%. Untuk mencapai target tersebut Komnas HAM melakukan berbagai upaya tindak lanjut dari perjanjian/kesepahaman yang ditandatangani. Kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan pemahaman terhadap substansi yang ada dalam perjanjian kerjasama melalui pelatihan, dialog publik, lokakarya, penelitian dan bentuk kegiatan lain yang dilakukan bersama. Kegiatan bersama ini dilakukan antar lembaga di tingkat nasional, atau antar negara seperti antara Komnas HAM, Indonesia dan Provedor De Direitos Humanos E Justica (Komnas HAM, Timor Leste).

Perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan untuk tahun 2013 sebesar 64% atau 9 dari 14 perjanjian kerjasama yang dihasilkan. Hal ini berarti capaian indikator sebesar 71%.

1.3.3. Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB

Pada tahun 2013 dilakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM dengan menambahkan unit Pelayanan Pengadaan pada Sub Bagian Perlengkapan dan inventaris sesuai intruksi Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sesuai pasal 1 ayat 8 yang berbunyi : " Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada". Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal No. O01/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana belum mencapai target karena sampai dengan saat ini perubahan Struktur Organisasi masih diproses dan belum mendapat persetujuan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

1.3.4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, Komnas HAM mendapatkan penilaian/opini dalam pengelolaan Keuangan Negara, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

WTP adalah opini BPK-RI terhadap penilaian laporan keuangan, kewajaran bukan merupakan laporan kebenaran. Untuk mencapai opini WTP, Laporan Keuangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

2. Kecukupan pengungkapan;

3. Efektif dan efisien;

4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Semua tindak lanjut termasuk tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan diselesaikan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah diterapkan dalam lingkungan kerja, sehingga bila WTP tercapai akan terwujudnya Good Governance. Opini yang diterbitkan BPK atas laporan keuangan, tergantung dari komitmen dan disiplin pimpinan dan seluruh pegawai kementerian/lembaga dalam menjalankan efektivitas SPI, kepatuhan pada perundangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga sangat tergantung dari komitmen pimpinan dan partisipasi aktif pelaksana untuk terus membenahi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Komnas HAM berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI. Prioritas yang dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang tekait untuk dapat menyelesaikan rekomendasi dimaksud, melakukan penataan sistem intenal dan peningkatan pembinaan internal Komnas HAM sehingga opini tertinggi WTP dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

Sasaran Strategis 1.4. Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya85%Masih dalam proses Komisi
yang diselaraskan dalam upayaproses Komisi terkait di DPR
pencegahan dan penanggulangan segala bentukterkait di DPR RI maupun
penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuanRI maupun DPRD
kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakanDPRD
dan pemajuan HAM
perempuan
perempuan Persentase hasil kajian dan
ditindaklanjuti terkait kekerasan perempuan dan perlindungan HAM perempuanisu terhadap

Capaian indikator kinerja dari sasaran terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan adalah sebagai berikut;

1.4.1. Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

Dalam tahun 2013 Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan ditargetkan sebesar 85%. Untuk mencapai target tersebut Komnas Perempuan melakukan berbagai upaya antara lain 1) memberi masukan terhadap pemerintah dan DPR dalam RUU PPILN, Implementasi SPPT PKKTP, DIM KUHP, DIM RUU KKG, RUU PPHMA, RUU PRT dan Ratifikasi ILO dan sebagainya; 2) memberi masukan terhadap 7 Peraturan diskriminatif; 3) loby kertas Paper; 4) Input 4 kebijakanPenelaahan proses peradilan jawab di Mahkamah Agung; 5) Review Undang-Undang Penodaan Agama; 6) 6 Makalah Posisi Masukan Kebijakan; 7) pendapat hukum tentang peraturan diskriminatif; 8) Implementasi Konvensi Muatan Migran; dan 9) Surat dan Laporan Kondisi Pekerja Migran. Sampai saat ini rekomendasi yang dihasilkan Komnas Perempuan masih dalam proses Komisi terkait di DPR RI maupun DPRD.

1.4.2. Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

Dalam tahun 2013 Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan ditargetkan sebesar 30%. Untuk mencapai target tersebut Komnas Perempuan telah melakukan upaya antara lain pemantauan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan. Dari hasil pemantauan tersebut, sebanyak 9% atau 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti yaitu 1)Pemerintah membangun mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban pelanggaran HAM, membangun memorialisasi pelanggaran HAM masa lalu dan pengakuan kebenaran; 2) Institusi Aparat Keamanan agar mengintegrasikan temuan-temuan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik dan hak asasi perempuan dalam kurikulum di segala pendidikan, termasuk pembekalan bagi aparat sebelum menjalankan tugas operasi 3) Mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD baik di tingkat provinsi, maupun di kabupaten/kota untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang relevan dalam seluruh tahapan dan proses perlindungan, pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarganya (perda Perlindungan Pekerja Migran) dengan mengintegrasikan konvensi 1990.

Tujuan 2. Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM

Sasaran Strategis 2.1. Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Persentase sengketa pelanggaran HAM diselesaikan melalui mekanisme mediasisengketa HAM yang65%21%32%
pelanggaran ham digunakan sebagai pertimbangan pengambilan putusan Majelis Hakim.yang bahan dalam oleh
Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti stakeholders.oleh98%97%99%

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut;

2.1.1. Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

Dalam tahun 2013 sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi ditargetkan sebesar 65%, Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan upaya pra mediasi,mediasi dan / atau pasca mediasi.

Dari 258 sengketa yang diterima Subkomisi Mediasi Komnas HAM, sebanyak 53 sengketa atau 21% telah diselesaikan/ditutup, sedangkan sisanya masih merupakan sengketa berjalan sebanyak 205 sengketa atau 79%.

NoKeterangan2010201120122013
1Jumlah sengketa104179193258
2Sengketa selesai / ditutup27756553
3Sengketa berjalan77104128205

Jumlah sengketa yang diterima pada tahun 2013 lebih banyak dibandingkan tahun 2012 hal ini menyebabkan terjadinya penurunan capaian terhadap persentase sengketa pelanggaran HAM yang dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Sebagian besar sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi Komnas HAM pada tahun 2013 masih pada tahap pra mediasi, sehingga terjadi penurunan jumlah sengketa yang diselesaikan/ditutup.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian adalah adanya penghematan anggaran yang berdampak pada ditanganinya beberapa sengketa sekaligus dalam satu waktu, sehingga penanganan sengketa untuk masuk ke dalam tahap mediasi menjadi tidak maksimal. Selain itu, pengaduan atas sengketa Barang Milik Negara jumlahnya semakin meningkat. Sedangkan sampai saat ini masih belum diperoleh pola penyelesaian secara menyeluruh/nasional, karena harus melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Presiden hingga DPR RI.

Foto 1. Mediasi Sengketa ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja Hotel Soechi

International Medan dengan Manajemen Hotel Soechi International Medan

Foto 2. Mediasi Konflik Sosial antara Negeri Porto dengan Negeri Haria di Maluku

2.1.2. Persentase opini atas dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.

Dalam menjalankan mandat Komnas HAM seperti yang dituangkan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu " Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh Hakim kepada para pihak" selama tahun 2013 Komnas HAM telah melakukan 9 kali pemberian pendapat secara tertulis dan 3 pemberian pendapat secara langsung di Pengadilan.

Pendapat hukum yang disampaikan langsung di pengadilan adalah pada kasus - kasus yang ditangani sebagai berikut :

1. Pemberian pendapat pada kasus peristiwa penembakan yang terjadi di LP Cebongan, Sleman, DIY pada 23 Maret 2013. Penembakan dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal dan menyebabkan 4 (empat) orang tewas. Empat orang tewas merupakan pelaku pengeroyokan seorang anggota Kopassus bernama Heru Santosa hingga tewas di Hugo's Cafe beberapa hari sebelumnya.

2. Pemberian pendapat kasus pembunuhan karyawan BI Makassar.

3. Pemberian pendapat pada kasus sengketa lahan warga kampung Bugis, Sulawesi Tenggara.

Namun terdapat 1 kali penolakan pemberian pendapat hukum bagi Komnas HAM secara langsung di pengadilan adalah pada kasus pekerja PT. Chevron Pacific Indonesia yang dikriminalisasi dalam kasus bioremediasi oleh Kejaksaan Agung RI dan penahanan yang dilakukan telah menyalahi ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam kasus ini hakim menganggap bahwa Komnas HAM tidak dapat mencampuri kewenangan dan jalannya proses peradilan, untuk itu Komnas HAM mengirimkan pemberian pendapat secara tertulis.

Hambatan yang dialami Komnas HAM dalam menjalankan mandat pemberian pendapat di pengadilan ini adalah harus adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan sedangkan tidak semua Ketua Pengadilan memberikan persetujuannya untuk melihat permasalahan dari perspektif HAM.

2.1.3. Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.

Pada tahun 2013, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 3.572 surat. Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut selain berupa rekomendasi terhadap tindak lanjut penanganan kasus juga berisi surat klarifikasi, dan koordinasi untuk pertemuan dengan instansi terkait baik pertemuan di lokasi tempat kejadian atau pemanggilan ke Komnas HAM. Terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan ini terdapat berkas masuk sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut sebanyak 3.476 atau 97 %.

Diharapkan di masa yang akan datang rekomendasi yang di keluarkan oleh Komnas HAM dapat bertambah dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dikeluarkan kepada Komnas HAM juga bertambah terutama dari instansi terkait atau pihak yang bersengketa sehingga penyelesaian kasus dapat diselesaikan dengan cepat.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013

Komnas HAM pada tahun anggaran 2013 memperoleh pagu anggaran dari APBN dan dana Hibah sebesar Rp. 85.973.598.000,- (Delapan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari Dana APBN Komnas HAM sebesar Rp. 63.202.415.000,- ; dana Hibah Komnas HAM sebesar Rp. 1.788.202.000,-. Dana APBN Komnas Perempuan sebesar Rp. 10.561.286.000,- dan dana hibah Komnas Perempuan sebesar Rp. 10.421.695.000,-.

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 85.973.598.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 69.434.503.143,- atau 80,76% dengan rincian sebagai berikut: Realisasi berdasarkan sumber pendanaan

NoSumber PendanaanInstansiAnggaranRealisasi% Realisasi
1.APBNKomnas HAM63.202.415.00055.984.317.62088,58%
Komnas Perempuan10.561.286.0009.559.474.70690,51%
Total73.763.701.00065.543.792.32688,85%
2.HibahKomnas HAM1.788.202.000426.866.62023,87%
Komnas Perempuan10.421.695.0003.772.015.94736,19%
Total12.209.897.0004.198.882.56734,39%

Realisasi per jenis belanja

NoJenis BelanjaAlokasiRealisasi%
1Belanja Pegawai22.697.080.00021.252.416.87693,63%
2Belanja Barang53.636.734.00039.470.244.81773,58%
3Belanja Modal9.639.784.0008.711.841.45090,37%
Jumlah85.973.598.00069.434.503.14380,76%

Dibandingkan dengan realisasi TA 2012 terdapat peningkatan jumlah penyerapan anggaran, yaitu dari Rp.57.923.230.326,- menjadi Rp.69.434.503.143,-

Namun dibandingkan dengan total anggaran 2013 maka tingkat penyerapan hanya mencapai sebesar 80,76%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya perubahan mata anggaran kegiatan pada uraian mata anggaran perjalanan dinas ke belanja barang non operasional lainnya.

b. Terbitnya Surat Kemenkeu perihal pemisahan mata anggaran perjalanan dinas dalam kota dan luar kota pada pertengahan 2013 dan harus direvisikan dalam DIPA segera sehingga menghambat kegiatan. Mestinya diberlakukan mulai awal tahun berikutnya.

c. Kebijakan pemerintah terkait revisi yang keluar dalam rentang waktu yang berdekatan sehingga setelah selesai melakukan perubahan revisi yang satu harus melakukan kembali revisi selanjutnya dalam mata anggaran yang sama (belanja perjalanan dinas).

d. Terdapatnya pagu minus di masing-masing kegiatan yang berdampak pada lamanya proses revisi dikarenakan harus melakukan rekonsiliasi/pencocokan.

e. Terdapat proses yang panjang diantara dana hibah langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan dengan pertanggungjawaban keuangan sehingga pengesahan penggunaan anggaran hibah menjadi terhambat.

f. Tidak ada kepatuhan dari unit kerja terhadap jadwal revisi di internal Komnas HAM.

g. Minimnya pegawai Komnas HAM yang bersertifikat pengadaan barang/jasa yang bersedia dan mampu mengemban tugas PPK dan pejabat pengadaan.

QBAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Komnas HAM merupakan instansi pemerintah yang dalam mencapai tujuannya melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsinya, Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2010-2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Komnas HAM pada tahun anggaran 2013. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pencapaian target indikator kinerja Komnas HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislative, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah:

a. Pengawalan amandemen UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

b. Pengawalan pengesahan RUU dan Ratifikasi instrument HAM internasional guna pencapaian target di tahun 2014.

c. Penguatan fungsi monitoring dalam rangka pencapaian target kinerja Komnas HAM pada akhir periode 2010-2014

d. Mendorong pelaksanaan client feed back survey, kepuasan masyarakat terhadap layanan Komnas HAM

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2013

1Tujuan & Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget
Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis :
Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAMPersentase peraturan perundang-undangan yang dan dibentuk, diubah dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM30%
Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi /diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM50%
upaya pemajuan HAM Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksiPersentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional Akreditasi International25%
Coordinating Committee of National Insttution for the promotion and protection of human rights. Akuntabilitas Kinerja LembagaA
manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM Terlindunginya perempuan dariAkuntabilitas Kinerja Lembaga Persentase perjanjianCC 80%CC 80%
kerjasama yang telah diimplementasikan Persentase usulan reorganisasi100%100%
Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB Tingkat Opini BPK terhadapWTPWTP
Laporan Keuangan Persentase kebijakan NegaraWTP 85%WTP 85%
segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilankeadilan danyang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd
pemulihanperempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Persentase kajian dandan30% dan
rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan HAM perlindungan perempuanyang terkait isu HAM
2Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaiansengketa65%
penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAMPersentase pelanggaran HAM diselesaikan melalui mekanisme mediasisengketa yang95%
Persentase opini Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan yang telah ditindaklanjuti Hakimoleh95%
Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti stakeholders.oleh98%

PENGUKURAN / CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2013

TAONLS
NoIndikator KinerjaTargetRealisasiPersentase Capaian
1.Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi30%17%57%
2.Komnas HAM Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi50%Masih dalam proses Baleg DPR RI
3.Komnas HAM Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional25%19%76%
4.nasional/internasional Akreditasi International Coordinating Committee of National Insttution for the promotion and protection ofAA100%
5.human rights. Akuntabilitas Kinerja LembagaCCCC100%
6.Persentase perjanjian kerjasama yang telah80%64%71%
7.diimplementasikan Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui100%Masih proses oleh Kementerian
8.Kementerian PAN dan RB Tingkat Opini BPK terhadap Laporan KeuanganWTPWTPPAN dan RB 100%
9.Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM85%Masih dalam proses Komisi terkait di DPR RI maupun DPRD
10.Persentase Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan HAM dan perlindungan perempuan30%9%30%
11.Persentas sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi65%21%32%
12.Persentase opini atas dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh75%79%
13.Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti stakeholders.98% oleh97%99%