Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014

52 halaman · 52 halaman diproses dengan OCR · 18.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014
  2. D AFTAR ISI
  3. R E
  4. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah:
  5. BAB I
  6. PENDAHULUAN
  7. A. Latar Belakang
  8. B. Tugas dan Wewenang
  9. C. Struktur Organisasi
  10. 1. Komnas HAM
  11. 2. Komnas Perempuan
  12. D. Dasar Hukum
  13. E. Sistematika Laporan
  14. 1. Ringkasan Eksekutif.
  15. 2. Bab I. Pendahuluan.
  16. 3. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
  17. 4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
  18. 5. Bab IV. Penutup
  19. BAB II
  20. PERENCANAAN DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA
  21. A. Rencana Strategis
  22. Visi
  23. Misi
  24. Tujuan dan Sasaran Strategis
  25. B. Arah dan Kebijakan Komnas HAM Tahun 2014
  26. C. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014
  27. BAB III
  28. AKUNTABILITAS KINERJA
  29. A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
  30. B. Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2014
  31. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia
  32. 1.1.1. Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan
  33. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.
  34. 1.1.2. Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
  35. Global Appeal
  36. 1.3.1 Akuntabilitas Kinerja Lembaga
  37. 1.3.2. Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan
  38. 1.3.3. Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB
  39. 1.3.4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM
  40. 2.1.1. Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi
  41. C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014
  42. BAB IV
  43. PENUTUP
  44. LAMPIRAN
  45. PENETAPAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2014
  46. PENGUKURAN / CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2014
  47. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2014

KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOMNAS HAM JL. LATUHARHARY NO.4BMENTENG JAKARTA PUSAT OIS NON KOMI WARGAKATMS BERBUATLAH COCPUT SWRA HARGA PATEN ADIL 40 11 YCGNA ASET N JEGARAE Y Suptl pi TERDEMA UARGA KAUMIS TAP RAKTAT Resmilll KITA BELOM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014

Jakarta 2015

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 adalah Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Perubahan dan Target Kinerja 2014 berikut realisasinya. Secara umum, selama tahun 2014 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Komnas HAM.

Jakarta, April 2015

Ketua Komnas HAM

Nur Kholis

D AFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Ringkasan Eksekutif iii Bab I Pendahuluan 1 A. Latar Belakang 1 B. Tugas dan Wewenang 2 C. Struktur Organisasi 4 D. 5 Dasar Hukum E. Sistematika Laporan 6 Bab II Perencanaan dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 7 A. 7 Rencana Strategis B. Arah dan Kebijakan Komnas HAM Tahun 2014 8 C. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014 11 Bab III Akuntabilitas Kinerja 12 A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 13 B. Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 20 Bab IV Penutup 39 Lampiran Lampiran 1 Penetapan Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 Lampiran 2 Pengukuran/Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 Lampiran 3 Pernyataan Telah Direviu Lampiran 4 Checklist Reviu

R E

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komnas HAM Tahun 2014, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Komnas HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Visi Komnas HAM adalah "Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM". Selanjutnya dalam rangka mencapai visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam mencapai visi dan misi, Komnas HAM menetapkan 2 tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 yaitu (1) Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia; (2) Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia disusunlah 4 (empat) sasaran strategis yaitu (1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM; (2) Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM; (3) Meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM; (4)Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Sasaran strategis 1-3 merupakan sasaran strategis Komnas HAM dan sasaran strategis 4 merupakan sasaran strategis Komnas Perempuan. Untuk mencapai tujuan strategis Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM disusunlah sasaran strategis Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific. Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded dan Continously Improved). Pada tahun 2014, ini dihasilkan 5 IKU pada level Lembaga yang merupakan komitmen kinerja Ketua Komnas HAM.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 sebesar 77,7% dengan perhitungan bahwa dari 13 indikator kinerja sasaran, sebanyak 10 indikator dengan capaian kategori "Baik", dan sebanyak 3 indikator belum tercapai . Capaian kinerja outcome didefinisikan baik jika capaiannya ≥65% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif stakeholders.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah:

1) Pengawalan Amandemen Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Pengawalan pengesahan RUU Komnas HAM dan RUU hasil pengkajian/penelitian Komnas HAM.

3) Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Komnas HAM periode Renstra 2015-2019

4) Mendorong pelaksanaan e-goverment untuk mewujudkan good governance

5) Mendorong pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Komnas HAM.

6) Melakukan penguatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Komnas HAM.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 72.188.999.347,- atau 85,45% dari pagu anggaran sebesar Rp. 84.480.315.000,-. Dibandingkan dengan realisasi TA 2013 terdapat peningkatan jumlah penyerapan anggaran, yaitu dari Rp.69.434.503.143,- menjadi Rp.72.189.000.347. Hal ini berarti terjadi peningkatan capaian sebesar 4,69% pada tahun 2014.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan yaitu (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ;(2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan , dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Aktivitas Komnas HAM dibiayai dengan APBN, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Komnas HAM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Komnas HAM, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Komnas HAM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

B. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 89 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut :

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau/ratifikasi;

b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional , regional,maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya , baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;

f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Perdamaian kedua belah pihak;

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Selain tugas dan wewenang diatas, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.

C. Struktur Organisasi

1. Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

Sedangkan Pasal 32 berbunyi, Subkomisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari :

(1) Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;

(2) Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;

(3) Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;

(4) Subkomisi Mediasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

(1) Biro Perencanaan dan Kerjasama;

(2) Biro Umum;

(3) Biro Administrasi Penegakan HAM ; dan

(4) Biro Administrasi Pemajuan HAM

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Penegakan HAM mensupport kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Sedangkan Biro Administrasi Pemajuan HAM mensupport kerja-kerja

Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian serta Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan.

2. Komnas Perempuan

Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Sejak Tahun 2006 Alokasi Anggaran Komnas Perempuan menyatu dengan DIPA Satker Komnas HAM sehingga laporan keuangan dan laporan kinerja Komnas Perempuan menyatu dengan Komnas HAM.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Komnas HAM adalah ;

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;

(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(6) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013

(7) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(8) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 017A/KOMNAS HAM/X/2013 tentang Perubahan Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2010-2014;

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIP Komnas HAM Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan.

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis Komnas HAM, serta sistematika laporan

3. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2014.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Komnas HAM Tahun 2014.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan di Bidang Hukum dan Aparatur diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui salah satu fokus prioritasnya yaitu peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM dimana Komnas HAM merupakan salah satu lembaga yang terlibat didalamnya.

Rencana Strategis Komnas HAM secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai organisasi pada tahun 2010 s.d. 2014. Perjalanan panjang organisasi Komnas HAM dalam mengemban tugasnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi. Langkah langkah strategis merupakan kunci sukses bagi organisasi dan diuraikan dalam arah dan kebijakan Komnas HAM Tahun 2014.

Pada Tahun 2013, Komnas HAM telah mereviu Rencana Strategis Komnas HAM 2010-2014 yang meliputi reviu visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja.

Berdasarkan reviu tersebut, Komnas HAM telah melakukan revisi rencana strategis Komnas HAM Tahun 2010-2014 sesuai Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 017A/KOMNAS HAM/X/2013.

Visi

"Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM"

Misi

'Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis Komnas HAM adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia

2. Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Sedangkan Sasaran Strategis Komnas HAM adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM

2. Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM

3. Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

4. Meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM

Selain keempat sasaran strategis diatas, terdapat satu sasaran strategis Komnas Perempuan yaitu Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

B. Arah dan Kebijakan Komnas HAM Tahun 2014

Arah Kebijakan Komnas HAM dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Komnas HAM Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM;

2. Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM melalui pengkajian penelitian peraturan perundang-undangan nasional dan inernasional;

3. Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM;

4. Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat;

5. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi;

6. Penyusunan Human Rights Indicator of Indonesia;

7. Sosialisasi dan pengawasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

8. Pengkajian, pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM terhadap Indonesia Migrant Workers;

9. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas HAM;

10. Pengembangan SDM melalui penambahan pegawai serta pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

11. Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM;

12. Peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan BMN;

13. Peningkatan sarana dan prasarana kerja;

14. Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta Renstra Komnas HAM 2015- 2019;

15. Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional;

16. Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrument pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko;

17. Penyelenggaran Sidang Paripurna Komnas HAM yang berkualitas.

Komnas HAM juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/Komnas HAM/I/2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komnas HAM.

TujuanSasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTarget 2013Target 2014
Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat IndonesiaTerwujudnya peraturan perundang- undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAMPersentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM30%50%
Menurunkan terjadinya kasusMeningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAMPersentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Akreditasi International Coordinating50% A60% A
Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAMpemajuan HAM Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaranCoordinating Committee of National Institution for the promotion and protection of human rights. Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan65%70%
Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAMkualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAMpelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan95%100%
HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.––-–—

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Komnas HAM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Komnas HAM.

Sasaran Strategis Komnas HAM dicapai melalui Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai unit Eselon I sesuai tugas dan fungsinya melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komnas HAM. Penetapan kinerja selengkapnya terdapat pada lampiran-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana disebutkan pada Bab II, pada tahun 2014 Komnas HAM memiliki 4 sasaran strategis dimana 3 sasaran strategis memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian IKU dari ketiga sasaran strategis adalah sebagai berikut;

SasaranIKUTargetRealisasiCapaian
Terwujudnya peraturan perundang- undangan yang pemajuan dandan dibatalkan mendukung upaya Komnas HAMPersentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi50%40%80%
diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
—efektivitas upaya pemajuan HAMCoordinating Committee of National Institution for the promotion and protection of human
kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAMpelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi
nggar HAMPersentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus100%100%100%
dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan oleh Majelis putusan Hakim.

B. Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Komnas HAM tahun 2014 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 sebesar 77% dengan perhitungan bahwa dari 13 indikator kinerja sasaran, sebanyak 10 indikator dengan capaian kategori "Baik", dan sebanyak 3 indikator belum tercapai . Capaian kinerja outcome didefinisikan baik jika capaiannya ≥65% dari target yang telah ditetapkan. Rincian lihat lampiran 2.

Adapun capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia

Sasaran Strategis 1.1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi50%40%80%
Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi60%100%100%
berdasarkan Komnas HAMrekomendasi—

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM adalah sebagai berikut :

1.1.1. Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan

Pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM selama tahun 2014 antara lain penelitian penguatan komitmen HAM pada institusi kepolisian, penelitian lanjutan perundang-undangan terkait reformasi sektor pertahanan dan keamanan (kamnas, RUU KUHP, RUU KUHAP) , penelitian human rights indicator (HRI) indexs HAM lanjutan dari indikator HAM, kajian identifikasi perlindungan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya dalam perundang-undangan mengenai kehutanan, pengkajian dan pengembangan pusat penelitian dan layanan data Komnas HAM, kajian evaluasi prolegnas (kertas posisi prolegnas 2014), penelitian indikasi pola pelanggaran HAM masyarakat adat terkait haknya atas wilayah di kawasan hutan dan harapan-harapan korban atas pemulihannya, kajian pembatasan ham dalam amandemen kedua UUD 1945 serta tindak lanjut pengkajian dan penelitian tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pencapaian target 50% pada indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM.

Sampai akhir 2014, sebagian besar pengkajian dan penelitian belum selesai dilaksanakan, sedangkan tindak lanjut pengkajian dan penelitian tahun sebelumnya menghasilkan 2 (dua) draft RUU yaitu draft RUU Penyandang disabilitas dan draft RUU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang masih proses di Baleg DPR RI. Komnas HAM akan terus melakukan pengawalan terhadap RUU tersebut.

Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Jumlah kasus tentang sengketa pertanahan, termasuk tanah-tanah adat di kawasan hutan, terus meningkat. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Pada tahun 2010 ada 819 pengaduan sengketa pertanahan, dan pada tahun berikutnya berturut-turut naik menjadi 1064 pengaduan (2011) dan 1212 (2012). Data dikalangan masyarakat sipil menunjukan kecenderungan yang sama. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat kasus tanah dan konflik sumber daya alam (SDA) tertinggi dibanding kasus lain. Lebih dari dari 140 kasus melibatkan MHA. Konflik yang terjadi lebih banyak dari yang dicatat dan dilaporkan. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), yang telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat, telah melakukan timpaan (overlay) peta kawasan hutan dengan peta wilayah adat tahun 2014. Hasil timpaan tersebut menunjukkan bahwa 81 persen penunjukkan kawasan hutan berada di wilayah adat, sedangkan 19 persen sisanya berada diluar kawasan hutan yang diterbitkan ijin diluar kehutanan.

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia dikembangkan sebagai tanggapan persoalan-persoalan di atas serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Komnas HAM berpandangan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU- X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum yang sedang berjalan saat ini. Penetapan perubahan pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 merupakan sebuah titik penting dalam perjuangan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, terutama hak atas wilayah adat yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia. Keputusan MK ini adalah momentum pemulihan status wilayah adat. Inkuiri nasional ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi implementasi Putusan MK tersebut sebagai upaya penyelesaian hak-hak MHA atas wilayah adatnya di kawasan hutan.

Inkuiri Nasional ini juga menjadi bagian dari rencana aksi dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani 11 Maret 2013 antara 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Inkuiri Nasional ini sejalan seiring dengan agenda NKB yaitu, pertama, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan, kedua, penyelarasan teknis dan prosedur, dan, ketiga, resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan pemajuan HAM sesuai peraturan perundangundangan.

Dalam pelaksanaannya telah dilakukan studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan dengar keterangan umum (DKU) baik secara tertutup maupun terbuka. Selain itu, DKU juga sebagai alat kampanye dan pendidikan masyarakat. Diharapkan terdapat penyebaran informasi dan pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik, penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak-hak MHA. DKU, salah satu metode penting dalam inkuiri nasional, adalah forum untuk mendengarkan keterangan dari korban, pemerintah, perusahan dan pihak terkait. DKU dapat mengungkapkan fakta-fakta peristiwa melalui klarifikasi terhadap berbagai pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. DKU juga dapat mendengarkan keterangan dari ahli.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan kegiatan Dengar Keterangan Umum (public hearing/DKU) tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia di 7 (tujuh) wilayah, yaitu Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Jakarta.

1.1.2. Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 60%. Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap instrument Ham internasional yang menghasilkan draft RUU Aksesi Konvensi World Health Organization (WHO) mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Komnas HAM terus-menerus mendorong pemerintah untuk segera mengaksesi konvensi dimaksud sesuai dengan amanat Pasal 89 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu, Komnas HAM juga aktif mengkampanyekan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan kawasan bebas asap rokok di Pemda-Pemda seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pengendalian tembakau di Indonesia.

Sasaran Strategis 1.2. Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM

IndikatorTargetRealisasiCapaian
penelitian yang dipublikasikan
National Insttution for the promotion and protection of

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM adalah sebagai berikut :

1.2.1. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional

Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional tahun 2014 ditargetkan sebesar 35%. Sedangkan capaian kinerja mencapai 72%.

Pada tahun 2014 Komnas HAM telah menghasilkan 4 (empat) laporan antara lain kertas posisi prolegnas 2014, Inquiry nasional hak masyarakat adat atas wilayahnya dikawasan hutan Indonesia, Komitmen HAM pada institusi Kepolisian dan Human Rights Indikator (HRI).

Dari 4 (empat) hasil pengkajian dan penelitian yang dihasilkan komnas HAM, sebanyak 1 (satu) hasil pengkajian dan penelitian dipublikasikan melalui web site Komnas HAM yaitu Inkuiri nasional hak masyarakat adat atas wilayahnya dikawasan hutan Indonesia.

1.2.2. Akreditasi International Coordinating Committee of National Institutions for the promotion and protection of human rights (ICC)

Komnas HAM memperoleh status akreditasi "A" dari the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC). Tingkat akreditasi ini tercermin dalam keanggotaan penuh Komnas HAM pada Asia Pacific Forum (APF) dan menunjukkan kesesuaian penuh dengan Prinsip-prinsip Paris yang akhirnya memberikan akses pada Komnas HAM untuk hadir dan berbicara di badan-badan Perjanjian HAM PBB (Human Rights Treaty Bodies) dan Dewan HAM (Human Rights Council).

ICC merupakan sebuah badan internasional yang beranggotakan Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dari seluruh dunia. ICC didirikan tahun 1993 dengan tujuan utama memajukan dan memperkuat Institusi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris . Sejalan dengan tujuan memberikan dukungan dan penguatan Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, ICC melalui Sub Komisi Akreditasi (SCA/ Sub Committee on Accreditation) mereview dan memberikan akreditasi kepada Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan terhadap Prinsip-prinsip Paris. Prinsip-Prinsip Paris merupakan seperangkat standar internasional yang memberikan panduan untuk kerja-kerja Institusi Nasional Hak Asasi Manusia. Prinsip ini diadopsi pada Sidang PBB tahun 1993.

Selama beberapa tahun terakhir sistem akreditasi ICC telah berkembang sesuai dengan prinsip transparansi dan independensi. Review yang dilakukan ICC meliputi antara lain tinjauan reguler dalam periode 5 tahun sekali, tinjauan untuk memastikan independensi dan transparansi lembaga, distribusi dan pengetahuan mengenai rekomendasi SCA agar dapat ditindak lanjuti oleh negara yang bersangkutan dan memberikan kontribusi kepada proses akreditasi.

Dalam Sidang tahunan ICC pada bulan Mei 2013 di Jenewa Swiss, Komnas HAM menerima sertifikat akreditasi ICC dengan nilai 'A; untuk pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Paris. Sertifikat ini untuk periode 2012-2017.

Global Appeal

Dilaksanakan pada 8 Januari 2014. Tema Seruan Global 2014: Hentikan Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan Anggota Keluarga Mereka. Seruan Global 2014 adalah kegiatan kerja sama antara Komnas HAM dengan TNF yang didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa), World Health Organization (WHO), Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dari sejumlah negara di dunia, dan lain-lain. Seruan Global ini juga dihadiri oleh perwakilan Komnas HAM dari dari Thailand, India, Yordania, Filipina, kedutaan-kedutaan besar asing, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis HAM, tokoh agama, tokoh masyarakat serta media massa.

Tahun 2014 target untuk para pendukung Seruan Global adalah National Human Rights Institution (NHRI)/Lembaga HAM Nasional di seluruh dunia. Mengapa TNF tertarik menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelenggarakan Seruan Global 2014. Ini karena Komnas HAM adalah lembaga yang memiliki peran strategis di Indonesia dan di dunia internasional. Komnas HAM memiliki kepedulian tinggi terkait isu kusta, memiliki jaringan kerja yang luas, dan memiliki posisi strategis untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM, terutama untuk mengkampanyekan penghentian segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan anggota keluarganya.

Sasaran Strategis 1.3. Meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Akuntabilitas Kinerja LembagaB (66)CC (53,32)81%
Persentase perjanjian kerjasama telah yang diimplementasikan90%>100%100%
Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB100 %Masih diproses oleh Kementerian PAN dan RB
Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAMWTPWTP100%

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1.3.1 Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Dalam tahun 2014 nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM ditargetkan memperoleh kategori B (skor ≥65). Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain Perubahan Renstra Komnas HAM Tahun 2010-2014 sesuai Keputusan Ketua Komnas Ham Nomor 017A/KOMNAS HAM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di lingkungan Komnas HAM sesuai Peraturan Ketua Komnas HAM No.003/PER.KOMNAS HAM/IV/2014 tanggal 20 April 2014, dan pelaksanaan evaluasi kinerja unit kerja di lingkungan Komnas HAM serta informasi kinerja pada website Komnas HAM.

Gambar 1 Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Komnas HAM untuk tahun 2014 memperoleh nilai 53,31 dengan tingkat akuntabilitas " kategori CC". Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan nilai dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelum yang mendapat nilai 51,51 dengan tingkat akuntabilitas yang sama. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut;

Komponen Yang DinilaiBobotNilai 2010Nilai 2011Nilai 2012Nilai 2013Nilai 2014
a.Perencanaan Kinerja3516,9417,7616,1617,9819,57
b.Pengukuran Kinerja204,506,633,9710,9411,08
c.Pelaporan Kinerja155,757,387,578,188,68
d.Evaluasi Kinerja100,082,802,343,524,08
e.Capaian Kinerja2010,838,149,1110,899,91
Nilai Hasil Evaluasi10038,1042,7139,1551,5153,32
Tingkat Akuntabilitas Kinerja—CCCCCCC

1.3.2. Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan

Pada tahun 2014, komnas HAM menargetkan indikator kinerja persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti sebesar 90%. Dari 15 perjanjian kerjasama yang ditandatangani, sebanyak 14 perjanjian kerjasama telah ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Berdasarkan monitoring dan tinjauan atas perjanjian kerjasama yang dihasilkan, Komnas HAM telah menindaklanjuti perjanjian kerjasama melalui berbagai kegiatan di tingkat nasional ataupun antar negara sebagai berikut :

NomorPerjanjianTindak lanjut
1.Nota Kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dan Komnas HAM
2.Memorandum of Understanding Between the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and The National Commission of IndonesiaPelaksanaan kegiatan Capacity Assesment terhadap Komnas HAM
3. 4.Komnas HAM dengan the Asia FoundationPelaksanaan Workshop Human Rights Defender
Memorandum of Understanding Between Australian Human Rights Commission and ThePenanganan kasus
5.Indonesian National Commission on Human Rights
5. 6.Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kesepahaman Bersama antaraPenjabaran nota kesepahaman antara Komnas HAM dengan LPSK Program pemulihan korban pelanggaran HAM
7.Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintahn Kota Palu, dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Pedoman Kerja antara Komnasmasa lalu
7.HAM dengan LPSK berdasarkan Nota Kesepakatan BersamaUpaya perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berdasarkan pedoman kerjasama Pedoman kerjasama dimaksudkan agar para pihak memiliki kesamaan pola pikir dan pola tindak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan aktivitas perlindungan saksi dan korban
8.Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Universitas AndalasSeminar bersama dengan Universitas Andalas dengan tema Hak Masyarakat Atas Tanah
9.Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Universitas Muhammadiyah MalangFGD dengan tema Pemajuan dan Penegakan HAM di Jawa Timur
10.Memorandum of Understanding Between the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and The National Commission of IndonesiaPelaksanaan kegiatan Regional Workshop Monitoring on Police Detention yang dilaksanakan di Jakarta.
11.Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Komnas HAMPenanganan kasus
12.Kesepahaman Bersama antaraDialog Publik Hak Atas Pendidikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM 2014 22
13.Komnas HAM dengan Universitas Negeri Makassar
Kesepahaman Bersama antara Universitas Bosowa 45 Makassar dengan Komnas HAM
14.Kesepahaman Bersama antara Universitas Tadulako dengan Komnas HAMFGD mengenai Menyelesaikan masalah Poso secara komprehensif
15.Kesepahaman Bersama antara Universitas Sintuwu Maroso dengan Komnas HAMFGD mengenai Menyelesaikan masalah Poso secara komprehensif

Perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan untuk tahun 2014 sebesar 14 dari 15 perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan. Hal ini berarti capaian indikator > 100 %.

Perbandingan capaian perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan

TahunTargetRealisasiCapaian
201270%83%>100%
201380%64%71%
201490%100%>100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian perjanjian kerjasama selama periode tahun 2012 s.d 2014 mengalami fluktuasi, hal ini terlihat pada tahun 2012 capaian diatas 100% kemudian terjadi penurunan sebesar 29% pada tahun 2013, dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2014

Trend capaian perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan 100% 100%00% 100% 90% 83% 80% 70% 71% 80% 4% 60% target Persentase 40% realisasi capaian 20% 0% 2012 2013 2014 Tahun

1.3.3. Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB

Pada tahun 2014 dilakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terkait dengan:

1) Perubahan nomenklatur Biro Administrasi Penegakan HAM dan Biro Administrasi Pemajuan HAM menjadi Biro Penegakan HAM dan Biro Penegakan HAM. Perubahan ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua Biro melaksanakan pekerjaan teknis fungsional bukan sekedar tugas-tugas administratif.

2) Peningkatan Eselonisasi Subbagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan menjadi Bagian Pengawasan Internal yang terpisah dari Bagian Perencanaan. Usulan ini berdasarkan rekomendasi LHP BPK TA 2013.

Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana belum mencapai target karena sampai dengan 31 Desember 2014 perubahan Struktur Organisasi masih diproses dan belum mendapat persetujuan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

1.3.4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM

Komnas HAM mendapatkan penilaian/opini dalam pengelolaan Keuangan Negara, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2008 sampai 2013.

Gambar 2 Entry Meeting Komnas HAM dengan BPK

Komnas HAM berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI. Prioritas yang dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk dapat menyelesaikan rekomendasi dimaksud, melakukan penataan sistem internal dan peningkatan pembinaan internal Komnas HAM sehingga opini tertinggi WTP dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang

Sasaran Strategis 1.4. Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya90%64%71%
penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan
Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan60%100%100%

Capaian indikator kinerja dari sasaran terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan adalah sebagai berikut;

1.4.1. Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

Dalam tahun 2014 Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan ditargetkan sebesar 90%. Untuk mencapai target tersebut Komnas Perempuan melakukan berbagai upaya antara lain 1) Rancangan UU Perlindungan Perempuan masuk dalam prolegnas, 2) Harmonisasi Kebijakan Diskriminatif, 3) Jalinan Kerjasama untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan, 3) Mendorong adanya terobosan Kebijakan Pekerja Migran, dan 5) Mendorong penanganan Kekerasan terhadap perempuan.

Pada 2014 dari 5 (lima) upaya yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan, sebanyak 3(tiga) upaya telah berhasil direalisasikan atau sebesar 64%. Hal ini berarti capaian kinerja indicator Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan sebesar 71%

Perbandingan capaian kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

TahunTargetRealisasiCapaian
201280%80%100%
201385%Masih dalam proses Komisi terkait di DPR RI maupun DPRD
201490%64%71%

1.4.2. Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

Pada 2014 Komnas Perempuan menargetkan 2 hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan atau sebesar 60% . adapun hasil yang dicapai pada tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) kajian dan 4 (empat) rekomendasi telah dihasilkan Komnas Perempuan atau sebesar 100%.

Berikut ini 4 (empat) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1) Integrasi Isu Kekerasan terhadap Perempuan dalam RPJMN 2015-2019

2) Rekomendasi Monitoring dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu

3) Integrasi Materi HAM dan Gender dalam Institusi Agama dan Lembaga Pendidikan

4) Mendorong Tanggung Jawab Negara kasus Ahmadiyah NTB.

Perbandingan capaian Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

TahunTargetRealisasiCapaian
201270%62%86%
201330%9%30%
201460%100%100%

Tujuan 2. Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM

Sasaran Strategis 2.1. Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

IndikatorTargetRealisasiCapaian
Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi70%30%43%
Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam oleh pengambilan putusan Majelis Hakim. Persentase rekomendasi hasil100%100%100%
Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.100%56%56%

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut;

2.1.1. Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komnas HAM No. 001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM, sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM, dan inisiatif Subkomisi Mediasi.

Sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi.Bilamana diperlukan, setiap tahapan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Namun demikian, penanganan sengketa bisa juga dilakukan dengan tidak melalui seluruh tahapan, misalnya saja, hanya sampai pada tahapan pra mediasi atau mediasi saja, suatu penanganan sengketa sudah diselesaikan atau ditutup. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus memerlukan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi, selesainya penanganan suatu sengketa tidak dapat hanya dihitung dengan melihat jumlah kesepakatan mediasi yang ada, karena hal itu hanya salah satu cara penyelesaian saja.

Gambar 3

Penandatanganan Berita Acara Mediasi sengketa lahan antara warga Desa Madukoro dengan Prokimal pada 29 Agustus 2014 di Bandar Lampung.

Rincian jumlah sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi selama 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

TahunSengketa BaruSengketa Tahun SebelumnyaSengketa DitutupSengketa BerjalanJumlah Sengketa
201063412777104
20111027775104179
20128910465128193
201313012850208258
2014336208163381544

Tahun 2014 sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi ditargetkan sebesar 70%. Dari 544 sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi, sebanyak 163 sengketa atau 30% telah diselesaikan/ditutup, sedangkan sisanya merupakan sengketa masih berjalan sebanyak 381 sengketa atau 70%. Jadi capaian Subkomisi Mediasi pada 2014 dari target yang ditetapkan adalah 43%. Capaian 2014 mengalami kenaikan 11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Sengketa yang ditangani melalui mekanisme Mediasi periode 2010-2014

TahunTargetRealisasiCapaian
201040%26%65%
201150%42%84%
201260%34%57%
201365%21%32%
201470%30%43%

Pada 2014 hambatan/kendala yang dihadapi oleh Subkomisi Mediasi hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu penghematan anggaran yang berdampak pada ditanganinya beberapa sengketa sekaligus dalam satu waktu, dan belum adanya pola penyelesaian secara menyeluruh/nasional atas sengketa Barang Milik Negara (BMN).

Trend Capaian Sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi Periode 2010- 2014 84% 90% 80% 70% 65% 65% 70% 59% 60% 50% 50% 43% 40% Persentase 34% 40% 32% 30% 26% 30% 21% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 Tahun Target Realisasi Capaian

2.1.2. Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.

Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya terutama dalam pemberian pendapat Komnas HAM di pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran HAM mengacu kepada Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu "Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh Hakim kepada para pihak“ selama tahun 2014 Komnas HAM telah melakukan 5 kali pemberian pendapat secara tertulis.

Pendapat hukum yang disampaikan di pengadilan adalah pada kasus – kasus yang ditangani sebagai berikut :

1) Pemberian pendapat dengan focus mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara cq. Pemerintah terkait pengabaian terhadap pemenuhan hak terhadap penyediaan air bersih untuk warga Negara cq. Warga DKI Jakarta. Komnas HAM mengeluarkan surat No. 119/K/PMT/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) berkenaan dengan pemenuhan hak atas air di Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Perkara No. 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.

2) Pemberian pendapat pada tindaklanjut pengaduan Sdr. Iriene Manibuy, S.H., perihal permohonan Pembatalan Keputusan KPU Calon Anggota DPR RI 2014. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat No. 1.087/K/PMT/V/2014 tertanggal 16 Mei 2015 perihal pemberian pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

3) Atas ijin Ketua Pengadilan Negeri Siak, Komnas HAM memberikan pendapat terhadap perkara dengan terdakwa Sdr. Jabaro Simalanggo, dkk dalam Register Perkara No. : PDM116/Siak.S/04/2014. Pengadu merasa tidak adil karena dirinya dijadikan terdakwa dalam dugaan penguasaan lahan konservasi dan pembakaran lahan. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat No. 1.352/K/PMT/VI/2014 tertanggal 27 Juni 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM terkait dengan proses persidangan dugaan pembakaran lahan oleh masyarakat, surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Cq. Majelis Hakim dengan Register Perkara No. : PDM116/Siak.S/04/2014.

4) Pemberian pendapat pada kasus penembakan terhadap dua orang tersangka kasus pencurian dengan kekerasan a.n. Oki Syahputra dan Andi Mulyadi yang dilakukan oleh petugas Polresta Padang pada hari Kamis, 6 Februari 2014. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat dengan No. 1.642/K/PMT/VIII/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim Perkara No. 222/PID.B/2014/PN.PDG.

5) Pemberian pendapat pada kasus yang dialami Sdr. Ervani Emihandayani yang merupakan istri dari Sdr. Alfa Janto, mantan karyawan (Satpam) di Toko Jolie Jogya Jewerly. Permasalahan berawal ketika Sdr. Ervani menuliskan keluhan di akun jejaring social Facebook miliknya ketika suaminya dipindahtugaskan ke Cirebon. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat No. 3.332/K/PMT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM dalam Perkara Pidana No. 196/pidsus/2014/PN.BTL kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Ketua Majelis Hakim Perkara No. 196/pidsus/2014/PN.BTL.

Gambar 4 Pemberian Pendapat Hukum (Amicus Curiae) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perbandingan capaian pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.

TahunTargetRealisasiCapaian
201395%75%79%
2014100%100%100%

Indikator pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim dibuat pada tahun 2013 dengan capaian sebesar 79% dan mengalami kenaikan pada akhir periode tahun 2014 sebesar 21%

Trend Capaian Pemberian Pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas Kasus Dugaan Pelanggaran HAM 100% 79% 100% 95% 75% 100% 100% Persentase Capaian 50% Realisasi 0% Target 2013 2014 Tahun Realisasi Capaian Target

2.1.3. Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.

Pada tahun 2014, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 3.654 surat. Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut selain berupa rekomendasi terhadap tindak lanjut penanganan kasus juga berisi surat klarifikasi, dan koordinasi untuk pertemuan dengan instansi terkait baik pertemuan di lokasi tempat kejadian atau pemanggilan ke Komnas HAM. Terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan ini terdapat berkas masuk sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut sebanyak 2.059 atau 56 %.

Gambar 5

Tim Komnas HAM melakukan olah Tempat Kejadian Peristiwa di Lapas Klas IIB, Sleman

Berkas masuk sebagai tindak lanjut rekomendasi atau surat tanggapan berasal dari 11 (Sebelas) pihak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Individu, LSM/Ormas, Lembaga Pendidikan, Korporasi, dan BUMN. Pihak yang paling banyak memberikan tanggapan atas surat rekomendasi dari Komnas HAM adalah Kepolisian RI, disusul kemudian oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Berikut adalah tabel 3 (Tiga) besar pihak/instansi yang paling banyak memberikan tanggapan atas surat rekomendasi Komnas HAM :

Surat Tanggapan Rekomendasi Komnas HAM Tahun 2014
NoLembaga/InstansiJumlahKeterangan
1Kepolisian731
2Pemerintah Daerah416
3Pemerintah Pusat267
Jumlah1.414

Ketiga instansi/lembaga dari tabel tersebut paling aktif memberikan tanggapan atas surat rekomendasi yang dikelurkan Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, dimana dari total surat tanggapan sebanyak 2.059 pada tahun 2014 sebanyak 1.414 surat tanggapan atau 68,67 % berasal dari ketiga instansi/lembaga tersebut. Sisa surat tanggapan sebanyak 645 surat tanggapan atau sebanyak 31,33 % berasal dari 8 lembaga/instasi/pihak lainnya yaitu TNI, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Individu, LSM/Ormas, Lembaga Pendidikan, Korporasi, dan BUMN.

Kepolisian RI memberikan surat tanggapan sebanyak 731 atau yang merupakan jumlah paling banyak dibandingkan lembaga/instansi yang lain. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya surat rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan kepada Kepolisian RI selama tahun 2014 yang berjumlah 882 surat rekomendasi atau 82,87 %. Pemerintah Daerah memberikan surat tanggapan sebanyak 416 dari 680 surat rekomendasi yang disampakan Komnas HAM kepada Pemerintah Daerah atau 61.17 %. Sedangkan Pemerintah Pusat memberikan surat tanggapan sebanyak 267 dari 458 surat rekomendasi yang disampakan Komnas HAM kepada Pemerintah Pusat atau 58,29 %.

Diharapkan di masa yang akan datang rekomendasi yang di keluarkan oleh Komnas HAM dapat bertambah dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dikeluarkan kepada Komnas HAM juga bertambah terutama dari instansi terkait atau pihak yang bersengketa sehingga penyelesaian kasus dapat diselesaikan dengan cepat.

Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.

Trend Capaian Rekomendasi Hasil Pemantauan/Penyelidikan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders 97% 99% 100% 88% 80% 56% 56% 60% Persentase Target 40% Realisasi 20% Capaian 0% 2010 2011 2012 2013 2014 Tahun

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014

Komnas HAM pada tahun anggaran 2014 memperoleh pagu anggaran dari APBN dan dana Hibah sebesar Rp. 84.480.315.000,- (Delapan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri dari Dana APBN Komnas HAM sebesar Rp. 57.973.236.000,- ; dana Hibah Komnas HAM sebesar Rp. 1.561.737.000,-. Dana APBN Komnas Perempuan sebesar Rp. 8.307.130.000,- dan dana hibah Komnas Perempuan sebesar Rp. 16.638.212.000,- .

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 84.480.315.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 72.188.999.347,- atau 85,45% dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

NoKegiatanPagu AlokasiRealisasiCapaian
penanganan kasus
_
kerjasama Komnas HAM
5pelayanan Peningkatan Komnas HAM37.941.273.00034.700.936.54391,46%

Dibandingkan dengan realisasi TA 2013 terdapat peningkatan jumlah penyerapan anggaran, yaitu dari Rp.69.434.503.143,- menjadi Rp.72.189.000.347. Hal ini berarti terjadi peningkatan capaian sebesar 4,69% pada tahun 2014.

Perbandingan capaian periode 2010-2014

TahunAnggaranRealisasiCapaian
201058.085.920.00052.701.165.06690,73%
201165.094.768.00055.478.766.02785,23%
201265.453.496.00057.923.230.32688,50%
201388.185.029.00074.258.535.89684,21%
201484.480.315.00072.189.000.34785,45%

BAB IV

PENUTUP

Komnas HAM merupakan lembaga negara yang dalam mencapai tujuannya melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsinya , Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2010-2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Komnas HAM pada tahun anggaran 2014. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pencapaian target indikator kinerja Komnas HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislative, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah:

1) Pengawalan Amandemen Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Pengawalan pengesahan RUU Komnas HAM dan RUU hasil pengkajian/penelitian Komnas HAM.

3) Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Komnas HAM periode Renstra 2015-2019

4) Mendorong pelaksanaan e-goverment untuk mewujudkan good governance

5) Mendorong pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Komnas HAM.

6) Melakukan penguatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Komnas HAM.

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2014

No. 1Tujuan & Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget
1Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis :
Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAMPersentase peraturan perundang- undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkanberdasarkan rekomendasi Komnas HAM50%
dan penegakan HAM Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAMrekomendasi Komnas HAM Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi /diratifikasi berdasarkan60%
rekomendasi Komnas HAM Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional35%
Meningkatnya manajemen rangka mendukung Komnas HAMkinerja internal dalam tupoksiAkreditasi International Coordinating Committee of National Insttution for the promotion and protection of human rights.A
human rights. Akuntabilitas Kinerja Lembaga Persentase perjanjian kerjasamaB 90%
yang telah diimplementasikan Persentase usulan reorganisasi90% 100%
Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilancrempuandanr eKomnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB Tingkat Opini BPK terhadap Laporan KeuanganWTP
Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihanPersentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan,90%
perempuanperempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan60%
dan perempuandan perlindungan perempuanHAM
2Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAMPersentase sengketa pelanggarannggaran70%
HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran100%
atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilanputusan Majelis Hakim. Persentase rekomendasi hasiloleh
ditindaklanjuti stakeholders.Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti stakeholders.hasil yang oleh100%

PENGUKURAN / CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM TAHUN 2014

NoIndikator KinerjaTargetRealisasiPersentase Capaian
1.Persentase peraturan perundang- undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan50%40%80%
2.rekomendasi Komnas HAM Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM60%100%100%
3.rekomendasi Komnas HAM Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal media dan massa nasional/internasional35%25%72%
4.nasional/internasional Akreditasi International Coordinating Committee of National Insttution for the promotion and protection ofAA100%
5. 6.human rights. Akuntabilitas Kinerja Lembaga Persentase perjanjian kerjasamaB (66)CC (53,32)81%
6.Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan90%>100%100%
7.Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui100%Masih dalam Proses Kemenpan
8.Kementerian PAN dan RB Tingkat Opini BPK terhadap Laporan KeuanganWTPWTPRB 100%
9.Laporan Keuangan Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan,90%64%71%
10.perempuan Persentase Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan60%100%100%
11.HAM perempuan Persentas sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi70%30%43%
Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.100%100%100%
13.hasil Persentase rekomendasi pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.100%56%56%

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komnas HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 16 April 2015 Ketua Tim Reviu,

Eko Dahana Djajakarta NIP.196909212003121001

FORMULIR CHECKLIST REVIU

NoPernyataan
Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IPV
23LKj telah menyajikan informasi target kinerja LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yangV V
4.memadai
Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporanV
5. 6.Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan Telah menyajikan akuntabilitas keuanganV V
IIMekanisme1.LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugasV
Penyusunan2.fungsi untuk itu Informasi yang disampaikan dalam LKj telahV
2.Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadaiV
3.Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjV
4.Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerjaV
5.Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannyaV
6.Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkaitV
_7.LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnyaV
Substansi1.Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerjaV
2.tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategisV
3.rencana strategis Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapatN/A
4.penjelasan yang memadai Target Indikator Kinerja Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerjaV
5.tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU
yyang ditetapkan Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat
7.penjelasan yang memadai Telah terdapat perbandingan data kinerja denganV
tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
8.IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiV
9.Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/A
9.Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/A
1Jika "tidak” telah terdapat penielasan van
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
8IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaranV
1IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaranV
1IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
8IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
1IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
Ihe dan l" telah tukup mengukun tujuanN/
Jika "tidak" telah terdapat penielasan vang.N/
LeJika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/A
LJika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/A
LJika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/
1Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/
Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/
Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadaiN/
Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yaN/
1Jika"tidak"telan terdapat penjelasan yaN/
Jika"tidak"telan terdapat penjelasan yN/
1Jika"tidak"telan terdapat penjelasany1N
Jika"tidak"telan terdapatpenjelasan
Jika"tidak"telan terdapat penjelasan1N
Jika"tidak"telan terdapat penjelasan1
Ska"tidak telan terduput penjelusan
7Sika"tidak" telan terdupat penjelusa
7hnaraantenan teraaput penjeuoa
7naraanten teraaput penjeute
7
7
7
1
71
K1K11ST
7KU1K11ST
KU1K11ST
KL1K11CAT
KL1K11CAT
KL1K11CA
KL1K11C
KL1K111SMART
IKU dan IK telah SMART

Keterangan :

V = terpenuhi

N/A = Not Applicable

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014