Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Biro Dukungan Penegakan HAM 2015

56 halaman · 56 halaman diproses dengan OCR · 17.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. BAB I PENDAHULUAN
  2. A. DASAR HUKUM
  3. B. TUJUAN
  4. C. SUSUNAN ORGANISASI
  5. BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
  6. A. RENCANA STRATEGIS
  7. 1. Visi
  8. Terwujudnya Percepatan Penyelesaian dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM
  9. 2. Misi
  10. B. PENETAPAN KINERJA
  11. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  12. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  13. Tabel 3
  14. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
  15. Rekomendasi Hasil Mediasi Sengketa HAM
  16. Jumlah Hasil Kesepakatan Mediasi Sengketa HAM
  17. Jumlah Sengketa yang Ditangani Bagian Dukungan Mediasi 2011 – 2015
  18. 2. JUMLAH KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG DISELESAIKAN
  19. Tabel 6
  20. Penyelidikan yang Masih Dilakukan Komnas HAM
  21. Tabel 7 Hasil Penyelidikan Komnas HAM yang Telah Disidik dan Disidangkan di Pengadilan HAM
  22. Penanganan Korban Pelanggaran HAM yang Berat
  23. Gambar 3
  24. Outcome Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat
  25. 3. PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI PELANGGARAN HAM YANG DITINDAKLANJUTI
  26. Persentase Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Komnas HAM
  27. Berkas Aduan di Komnas HAM dan Rekomendasi Tindak Lanjutnya
  28. Data Pemantauan Lapangan
  29. Tabel 10 Data JUmlah Pemantauan Lapangan Tahun 2015
  30. Gambar 5
  31. 3. Peristiwa Penembakan Sdr. Titin Komariah oleh Anggota Polres Jakarta Barat, di Kab. Pandeglang
  32. Pengangkatan Korban Penembakan oleh Oknum Polres Metro Jakarta Barat
  33. 5. Pembakaran Rumah Ibadah di Kab. Tolikara, Prov. Papua
  34. Dasar Pemberian Pendapat
  35. Gambar 10
  36. Pelaksanaan Pemberian Pendapat
  37. Pelaksanaan Pemberian Pendapat Komnas Kurun 2013 – 2015
  38. Tabel 12 Gambaran Kasus yang Dilakukan Pemberian Pendapat Komnas HAM Pada 2015
  39. Dampak Pemberian Pendapat Komnas HAM dalam Pemenuhan dan Perlindungan HAM di Indonesia
  40. B. REALISASI ANGGARAN
  41. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan
  42. Bagian Dukungan Mediasi
  43. Tabel 14 Realisasi dan Penyerapan Anggaran Bagian Dukungan Mediasi Tahun 2015
  44. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan
  45. BAB III PENUTUP

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

JL.LATUHARHARYNO.4BMENTENG,JAKARTAPUSAT

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal tentang hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari nilai-nilai budaya dan idiologi bangsa, yakni Pancasila. Pancasila sebagai sebuah konsep idiologi bangsa telah memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai hak asasi manusia (HAM). Konsep atau nilai yang terkandung tersebut ialah mengakui kebebasan beragama (Sila Pertama secara nyata mengakui hak untuk beragama), mengakui nilai kemanusiaan sebagai sesuatu hal yang beradab dan dilaksanakan secara adil (Sila Kedua), nilai menghargai pendapat orang lain atau hak untuk berbicara dalam suatu musyawarah untuk mufakat (Sila Keempat), dan hak mendapatkan keadilan (Sila Kelima).

Jika kita melakukan peninjauan historis terhadap proses pembentukan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, akan tampaklah bahwa masalah HAM telah mendapatkan perhatian dan bahkan menjadi bahan perdebatan yang serius. Rapat Besar Dokuritu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 misalnya, menyimpan memori perdebatan para founding fathers tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD, yang dikemudian hari kita kenal sebagai UUD 1945.

Perdebatan membahas HAM dalam sidang-sidang BPUPKI selanjutnya terjadi pro dan kontra tentang dimasukkannya HAM ke dalam UUD. Kelompok yang tidak setuju diwakili oleh Soekarno dan Soepomo. Mereka mendalilkan bahwa HAM itu merupakan konsepsi yang berasal dari paham individualisme dan liberalisme. Sedangkan negara yang akan dibentuk didasarkan kepada paham negara kekeluargaan atau gotong royong (integralistik). Oleh karena itu jika HAM dimasukkan dalam UUD akan berakibat sistem UUD bertentangan dengan konstruksinya. Kelompok yang menginginkan HAM dimasukkan dalam UUD, yang diwakili oleh Mohammad Hatta dan Moh. Yamin. Mereka mendalilkan bahwa dengan dicantumkannya HAM dalam UUD dimaksudkan agar negara yang akan dibentuk tidak menjadi negara kekuasaan. Oleh karena itu HAM yang paling mendasar seperti hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat, harus dimasukkan kedalam UUD.

Dari perdebatan tersebut dihasilkan kompromi beberapa konsep hak asasi, walaupun tidak dimuat dibawah judul Hak Asasi Manusia, tetapi dimuat dalam batang tubuh UUD 1945, antara lain: Pasal 27 tentang Persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan; Pasal 28 tentang hak berkumpul dan berserikat; Pasal 29 tentang kebebasan beragama; Pasal 31 tentang hak mendapatkan pendidikan. Nilai dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM ini dimuat juga kedalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat pada paragraf pertama Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuaí dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Selain dimuat dibagian Pembukaan UUD 1945, konsep HAM lainnya termuat dalam bagian batang tubuh UUD 1945 Perubahan Kedua Bab XA yang berjudul Hak Asasi Manusia mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pasal-pasal lainnya yang terkait HAM di batang tubuh UUD 1945 yakni Pasal 27 tentang Persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan; Pasal 28 tentang hak berkumpul dan berserikat; Pasal 29 tentang kebebasan beragama; Pasal 31 tentang hak mendapatkan pendidikan. Jadi jelas dari fakta konstitusi tertulis tampak dan nyata bahwa bangsa Indonesia dari dulu sangat menghormati HAM. Penghormatan ini ditunjukkan bangsa Indonesia di konstitusi tertulisnya.

Selanjutnya, baru 48 (empat puluh delapan) tahun kemudian upaya penghormatan dan penegakan HAM diwujudkan secara lebih konkrit salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Hak Asasi Manusia tertanggal 7 Juni 1993. Penguatan organisasi Komnas HAM dilakukan dengan pengesahan dan pengundangan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 23 September 1999 Sebelumnya, rancangan undang-undang ini sudah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 8 Februari 1999 (Amanat Presiden Nomor: R.09/PU/Il/1999 tertanggal 8 Februari 1999) dan pembahasannya oleh DPR dimulai pada 7 April 1999 dan diakhiri pada 8 September 1999. Dalam rapat Sidang Paripurna tersebut DPR memutuskan untuk menyetujui dijadikannya rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Pada kenyataannya, konsep HAM yang terkandung berbagai instrumen tidaklah diterapkan atau dilaksanakan oleh Pemerintah yang berkuasa di negara ini. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, banyak peristiwa Pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk juga Pelanggaran HAM yang Berat. Sekarang ini telah terjadi perluasan makna pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban HAM, jika dahulu hanya Aparatur Negara (state actor) saat ini subjek hukum lain terutama korporasi (non state actor) juga diminta tanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan paksa (subpoena power) untuk menunjang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk mensistematisasikan kinerja Komnas HAM, maka telah disusun dan ditetapkan Renstra Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2015 – 2019 termasuk di dalamnya Biro Dukungan Penegakan HAM. Landasan hukum penyusunan Renstra didasarkan pada:

1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dan amandemennya;

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights;

7. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2005 (UU No. 12 Tahun 2005) tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights;

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;

9. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan

11. Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait dengan fungsi Komnas HAM.

B. TUJUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki tujuan untuk :

1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manuasia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam kerangka pelaksanaan tujuan tersebut – maka Komnas HAM diberikan 4 (empat) fungsi dan kewenangan melalui berbagai Subkomisi yaitu Pemantauan dan Penyelidikan; Mediasi, Pengakajian; serta Pendidikan dan Penyuluhan.

Demikian halnya dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan), maka Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang diberikan mandat melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangannya, fungsi Komnas HAM juga diperluas dengan diberikan mandat sebagai pengawas pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahkan, terakhir dalam proses penyelesaian konflik sosial, Komnas HAM diamanatkan untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian sesuai mandat UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 002/Perses/Ill/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah terjadi perubahan struktur organisasi, salah satunya Biro Administrasi Penegakan HAM menjadi Biro Dukungan Penegakan HAM. Dengan demikian, struktur baru diharapkan tidak menjadikan pelaksanaan mandat yang diemban Komnas HAM menjadi birokratis.

Restrukturisasi dimaksud bertujuan untuk mempercepat kinerja khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat. Diharapkan kontribusi Komnas HAM semakin dirasakan oleh Negara dan masyarakat dalam mendorong penikmatan dan perlindungan HAM.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Struktur di Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai berikut:

Biro Dukungan Penegakan HAM Bagian Dukungan Bagian Dukungan Bagian Dukungan Pemantauan dan Pelayanan Pengaduan Mediasi Penyelidikan 6 | P a g e

Subbagian Penerimaan dan Pemiliahan Pengaduan

Subbagian Arsip Pengaduan

Subagian Rencana Mediasi

Subbagian Laporan Mediasi

Subbagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan

Subbagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, denga tidak hanya berorientasi pada, akan tetapi juga harus lebih memdorong adanya outcome yang bagus untuk lembaga maupun untuk masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

A. RENCANA STRATEGIS

Kehadiran Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Komnas HAM sebagai lembaga negara menemukan maknanya yang substansial pada tanggung jawab yang diembannya dalam menciptakan situasi yang kondusif khususnya bagi penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Sejak awal kehadirannya, tanggung jawab itu telah dilaksanakan secara optimal melalui berbagai fungsi, mulai dari pemantauan dan mediasi hingga penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat serta pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis.

RAPAT KERJA BIRO PENEGAKAN HAM 2015 REFLEKSIDANTANTANGANBIROPENEGAKANHAM MENUIUSDMYANG-PROFESIONAL

Gambar 1

Pengantar Pelaksanaan Rapat Kerja Biro Dukungan Penegakan HAM Pada 2015 oleh Ketua Komnas HAM RI

Visi yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut ialah terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM bagi semua. Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, tak dapat disangkal bahwa upaya pelaksanaan fungsi Komnas HAM dalam kurun waktu ke depan masih akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang tidak dapat dikatakan ringan.

Dengan berpijak pada analisis situasi yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, dapat dikatakan - kendala dan tantangan yang akan dihadapi oleh Biro Dukungan Penegakan HAM semakin berat dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berbagai persoalan pelanggaran HAM muncul terutama terkait dengan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang bersumber pada konflik agararia dan sumber daya alam; serta pelanggaran Hak Sipil dan Politik (SIPOL) terutama mengenai hak atas rasa aman, hak untuk memperoleh keadilan dan hak kebebasan beragama serta perlindungan kelompok minoritas.

Diperlukan penyusunan dan kerangka kerja berupa strategic positioning yang dimiliki oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. Penyusunan strategic positioning ini tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tahun 2015 - 2019, yang merupakan arah kebijakan dan tujuan utama Komnas HAM secara kelembagaan khususnya 2 (dua) hal yaitu penuntasan pelanggaran HAM yang berat dan perlindungan bagi kelompok minoritas.

Dengan demikian, Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian dari organisasi Komnas HAM yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi Penyelidikan, Pemantauan, Pengawasan dan Mediasi, sudah seharusnya menyusun satu strategi untuk mencapai tujuan yang telah tercantum dalam Renstra Komnas HAM. Strategic positioning inilah yang kemudian dijabarkan dalam Visi dan Misi Biro Administrasi Penegakan HAM 2015 - 2019.

1. Visi

Kualitas visi sebuah organisasi ditentukan terutama oleh seberapa jauh visi tersebut bersifat feasible dalam rangka pencapaian kondisi yang diidealkan (xpected condition). Visi, dengan demikian, mencerminkan lebih dari sekadar nilai-nilai filosofis dan budaya organisasi, tetapi juga antisipasi terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun belum optimal, tetap harus diakui banyak kemajuan yang telah dicapai sebagai buah dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komnas HAM. Kemajuan ini pada gilirannya menjadikan Komnas HAM sebagai tumpuan harapan masyarakat akan terwujudnya Kondisi HAM yang semakin baik. Harapan ini niscaya untuk ditanggapi dengan optimalisasi fungsi, sehingga Komnas HAM dapat menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan terpercaya.

Visi Komnas HAM sebagai mana telah ditetapkan adalah terwujudnya Komnas HAM sebagai Katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM Serta Perlindungan Kelompok Marginal Dan Rentan. Mengacu pada Visi Komnas HAM secara kelembagaan dan analisis situasi, Biro Dukungan penegakan HAM merumuskan beberapa tujuan strategis, yaitu:

1) Mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

2) Mendorong upaya pemulihan dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM.

3) Meningkatkan kinerja Komnas HAM khususnya dalam penegakan dan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan dan marginal;

4) Memperkuat kesadaran Aparat Negara dan Koorporasi tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM

Tujuan strategis tersebut menjadi fokus Biro Dukungan Penegakan HAM dalam periode 2015 - 2019. Dengan bertolak dari isu strategis itulah Biro Administrasi Penegakan HAM merumuskan Visi sebagai berikut:

Terwujudnya Percepatan Penyelesaian dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM

2. Misi

Untuk mengimplementasikan Visi 2015, secara kelembagaan Biro Dukungan Penegakan HAM menetapkan sejumlah misi yang secara substansif diselaraskan dengan isu-isu strategis. Hal itu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, penyusunan strategi penyelesaian pengaduan pelanggaran HAM dan memperkuat konektifitas dengan seluruh stakeholders baik tingkat nasional dan internasional rumusan sebagai berikut:

1) Memperkuat dan meningkatkan kinerja seluruh unsur yang terdapat dalam Biro Dukungan Penegakan HAM.

2) Meningkatkan profesionalitas seluruh elemen di Biro Dukungan Penegakan HAM, khususnya pada aspek sumber daya manusia, peningkatan kecakapan kerja, penguatan aspek hukum dan hak asasi manusia, evaluasi dan penyusunan penyempurnaan peraturan internal untuk mempercepat proses penanganan aduan masyarakat. Secara keseluruhan pembenahan ini dilakukan dalam rangka penguatan dan optimalisasi pelaksanaan penegakan HAM.

3) Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam rangka penegakan HAM di Indonesia.

Dengan demikian maka telah ditetapkan Misi Biro Administrasi Penegakan HAM sebagai berikut:

Meningkatkan Kualitas Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM

B. PENETAPAN KINERJA

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) Rencana strategis; (b) Perjanjian Kinerja; (c) Pengukuran Kinerja; (d) Pengelolaan data Kinerja; (e) Pelaporan Kinerja; dan (f) Review dan evaluasi Kinerja.

Berdasarkan SAKIP tersebut, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja harus menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud, disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria: (a). Spesifik; (b). Dapat terukur; (c). Dapat dicapai; (d). Berjangka waktu tertentu; dan (e). Dapat dipantau dan dikumpulkan.

REFLESANTANTANGAIRO PENGA NUTULSOMYANGPROFESION

Gambar 2 Diskusi Dalam Perumusan Program Kerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2015

Dengan demikian Perjanjian Kinerja atau yang sering disebut Penetapan Kinerja merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon Il yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi.

Merujuk pada fakta tersebut, maka Pada 2015 Biro Dukungan Penegakan HAM telah menetapkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Sasaran StrategisTarget
Meningkatnya kualitasSengketa pelanggaran HAM yang dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi3 hasil kesepakatan
penanganan danJumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan2 kasus
penyelesaian kasusPengaduan masyarakat yang berindikasi pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dalam waktu ... hari/bulan7500 berkas
pelanggaran HAMOpini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim5 Opini

Tabel 1 Indikator Kinerja Biro Administrasi Penegakan HAM

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. SENGKETA PELANGGARAN HAM YANG DAPAT DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME MEDIASI

Kasus yang diterima Bagian Mediasi disebut sebagai sengketa karena bernuansa konflik. Setiap penanganan sengketa berdasarkan fungsi pelaksanaan mediasi Komnas HAM, menghasilkan output sebagai berikut:

a) Kesepakatan mediasi, yaitu dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator, komediator dan saksi-saksi.

b) Berita acara mediasi, yaitu dokumen tertulis yang memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa serta alasan-alasan tidak tercapainya kesepakatan, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator, komediator dan saksi-saksi.

c) Surat rekomendasi, yaitu penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Selain itu juga, dapat berupa pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Rincian output mediasi yang diselesaikan selama 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

TahunKesepakatan MediasiBerita Acara MediasiSurat Rekomendasi
2011224410
2012113479
20137-65
201466104
201593116

Tabel 2.

Merujuk pada data tersebut di atas, maka terlihat bahwa kinerja yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi telah melebihi target yang diamanatkan. Bahkan untuk tahun 2015 dari target yang diamantkan 3 (tiga) kesepakatan dapat tercapai sebanyak 9 (sembilan) kesepakatan. Artinya, kinerja telah berkembang pesat dan bahkan mencapai peningkatan hingga 300%. Kinerja tersebut dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran StrategisIndikator KinerjaTargetRealisasiCapaian
(1)(2)(3)(4)(5)
Meningkatnya penyelesaian kasusJumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM3 hasil kesepakatan9 hasil kesepakatan300%
pelanggaran HAM melalui proses MediasiJumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM45 rekomendasi116 rekomendasi258%

Tabel 3

Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian

Rekomendasi Hasil Mediasi Sengketa HAM

Sengketa adalah pengaduan yang ditangani oleh Bagian Dukungan Mediasi. Sedangkan berkas pengaduan adalah berkas yang masuk ke Subkomisi Mediasi, sehingga dimungkinkan bahwa dalam satu sengketa bisa terdapat lebih dari satu berkas pengaduan. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan oleh Bagian Dukungan Mediasi terhadap berkas pengaduan yang masuk yaitu dengan mengeluarkan surat kepada pihak-pihak terkait. Atas upaya tersebut, Bagian Dukungan Mediasi mendapat surat tanggapan dari pihak-pihak terkait.

Sengketa yang ditangani oleh Bagian Dukungan Mediasi ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Bilamana diperlukan, setiap tahapan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Namun demikian, penanganan sengketa bisa juga dilakukan dengan tidak melalui seluruh tahapan, misalnya saja, hanya sampai pada tahapan pra mediasi atau mediasi saja, suatu penanganan sengketa sudah diselesaikan atau ditutup. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus memerlukan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi, selesainya penanganan suatu sengketa tidak dapat hanya dihitung dengan melihat jumlah kesepakatan mediasi yang ada, karena hal itu hanya salah satu cara penyelesaian saja.

Subkomisi Mediasi menargetkan 45 rekomendasi sengketa pelanggaran HAM pada 2015. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa Bagian Dukungan Mediasi mengeluarkan 116 rekomendasi. Berarti capaian atas indikator jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM adalah 258%. Faktor yang menyebabkan tingginya capaian ini melebihi target yang ditetapkan karena Bagian Mediasi banyak menerima kasus-kasus tembusan. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki maka Bagian Dukungan Mediasi mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Selain itu, sengketa di tahun sebelumnya yang masih berjalan dan mengalami deadlock atau kebuntuan dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak mencapai kata sepakat dalam proses mediasi, juga diselesaikan melalui rekomendasi.

Rincian jumlah berkas pengaduan, surat permintaan tanggapan atau klarifikasi, dan surat tanggapan yang masuk ke Bagian Dukungan Mediasi selama 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

TahunJumlah Berkas PengaduanJumlah Surat KeluarJumlah Surat Tanggapan
201134331291
2012403397130
2013479493101
201475066956
2015791616138

Tabel 4. Jumlah Berkas Pengaduan, Surat Keluar, dan Surat Tanggapan

Jumlah Hasil Kesepakatan Mediasi Sengketa HAM

Sengketa yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya disebut sebagai sengketa berjalan. Sedangkan sengketa baru adalah sengketa yang baru masuk dan ditangani pada tahun berjalan. Bagian Mediasi menutup penanganan sebuah sengketa apabila telah ada penyelesaian atas sengketa tersebut. Pada tahun berjalan, jumlah sengketa yang masuk dan ditangani oleh Bagian Dukungan Mediasi dihitung berdasarkan jumlah sengketa tahun sebelumnya dan jumlah sengketa baru.

Rincian jumlah sengketa yang ditangani oleh Bagian Dukungan Mediasi selama 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

TahunSengketa BaruSengketa Tahun SebelumnyaSengketa DitutupSengketa BerjalanJumlah Sengketa
20111027775104179
20128910465128193
201313012850208258
2014336208163381544
2015249378159468627

Tabel 5

Jumlah Sengketa yang Ditangani Bagian Dukungan Mediasi 2011 – 2015

Bagian Dukungan Mediasi menargetkan 3 hasil kesepakatan pada 2015. Dari Tabel 3 dapat dilihat telah berhasil mencapai 9 hasil kesepakatan. Ini berarti capaian atas indikator jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM adalah 300%. Faktor yang menyebabkan tingginya capaian ini yaitu banyaknya sengketa pada tahap pelaksanaan mediasi di tahun berjalan. Sedangkan di tahun sebelumnya, sengketa tersebut masih dalam tahap pra mediasi. Dukungan atas tercapainya target juga diperkuat oleh penguatan sumber daya pegawai yang ada di 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM untuk melaksanakan tahap pra mediasi, serta pengembangan kapasitas melalui Pelatihan Mediasi Lanjutan dan Pelatihan Resolusi Konflik. Selain itu, karena terbatasnya anggaran maka Subkomisi Mediasi juga melakukan efiensi penanganan sengketa dengan melaksanakan proses mediasi lebih dari sengketa dalam satu kegiatan ke lapangan.

2. JUMLAH KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG DISELESAIKAN

Sesuai mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000), pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, sebagai Penyidik pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian ditindaklanjuti.

Berdasarkan UU 26/2000, penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat dapat dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum ada Undang-Undang maupun terhadap peristiwa yang terjadi setelah adanya Undang-Undang.

Sejak diterbitkannya UU 26 Tahun 2000 hingga tahun 2014, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi sebelum adanya UU 26/2000 maupun peristiwa yang terjadi setelahnya. Peristiwa yang telah dilakukan penyelidikan antara lain:

a) Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000. Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat Kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.

b) Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat Kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas.

c) Kasus Peristiwa Irian/Papua 2000 (Abepura 200). Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 terdakwa yiatu Drs. Daud Sihombing, and Brigjen. Johny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keduanya dibebaskan.

d) Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

e) Kasus Mei 1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 19 September 2003. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

f) Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003). Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2004. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan g) Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2006. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

h) Kasus Talangsari 1989. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 16 September 2008. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

i) Kasus Penembakan Misterius 1982- 1985. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli September 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan

j) Kasus Tragedi 1965-1966. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan

k) Kasus Lapindo, hasil penyelidikan KOmnas Ham menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM yang berat.

I) Kasus Pelanggaran HAM beerat di Prov. Aceh, Tim dibentuk pada tahun 2014 dan hingga saat ini masih melakukan penyelidikan.

Pada tahun 2015, Komnas HAM kembali membentuk 2 (dua) tim penyelidikan pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa kekerasan di Kab. Paniai yang terjadi pada Bulan Desember tahun 2014 dan Peristiwa Pembunuhan orang yang diduga dukun santet pada tahun 1998. Berdasarkan data di atas, masih ada 3 (tiga) tim penyelidikan yang masih berjalan hingga saat ini, antara lain:

KasusPembentukanPenanganan
Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Prov. Aceh2014Penyelidikan
Berat di Prov. Aceh Peristiwa kekerasan di Kab. Paniai 20142015Penyelidikan
Peristiwa Pembunuhan Orang yang Diduga Dukun Santet 19982015Penyelidikan

Tabel 6

Penyelidikan yang Masih Dilakukan Komnas HAM

Dari keseluruhan hasil penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat, terdapat 3 (tiga) hasil penyelidikan yang telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan telah diproses di pengadilan HAM, yaitu:

PeristiwaPenyelesaianPelaku Pelanggaran HAM
Kasus Timor Timur 1999Hasil Penyelidikan telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan membawa Para Pelaku ke Peradilan HAM1 (satu) Pelaku Dinyatakan Bertanggungjawab dan Divonis Pidana
Kasus Tanjung Priok 1984Hasil Penyelidikan telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan membawa Para Pelaku ke Peradilan HAMSeluruh Terdakwa Dinyatakan Bebas
Kasus Peristiwa Irian/Papua 2000 (Abepura)Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 tersangka yaitu Drs. Daud Sihombing, and Brigjen. Johny Wainal Usman. Proses Hukum di PengadilanKedua Terdakwa Dinyatakan Bebas

Tabel 7 Hasil Penyelidikan Komnas HAM yang Telah Disidik dan Disidangkan di Pengadilan HAM

Saat ini masih terdapat 7 (tujuh) hasil penyelidikan Komnas HAM yang masih belum ditindakalnjuti oleh Jaksa Agung untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan, antara lain (1) Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II; (2) Kasus Mei 1998; (3) Kasus Wasior (Juni 2001- Oktober 2002)-Wamena (2003); (4) Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998; (5) Kasus Talangsari 1989; (6) Kasus Penembakan Misterius 1982- 1985; dan (7) Kasus Tragedi 1965 - 1966.

Upaya Penyelesaian 7 (tujuh) Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Gambar 2 Pembahasan Hasil Penyelidikan Komnas HAM antara Tim Komnas HAM dengan Jaksa Agung RI

Untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, khususnya 7 (tujuh) peristiwa yang sudah dilakukan penyelidikannya dan belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tahap Penyidikan, Komnas HAM telah membentuk satu Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat.

Tujuan dibentuknya Tim ini adalah untuk berkoordinasi dan mendorong Pemerintah RI mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Selain berkoordinasi dengan Pemerintah RI, Tim juga akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendiskusikan permalahan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Pentingnya berkoordinasi dengan DPR RI, karena Legislatif diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden RI membebtuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili peristiwa pelanggaran Ham yang terjadi sebelum adanya UU 26 Tahun 2000.

Pada tahun 2015, Komnas HAM telah, melalui Tim Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, telah melakukan pertemuan dengan Kemenkopolkam, Jaksa Agung, Kemenkum HAM, Kapolri, Panglima TNI, dan BIN. Pada pada pertemuan yang telah dilakukan beberapa kali, semua sepakat bahwa Pelanggaran Ham yang berat harus segera diselesaikan karena menjadi hutang dan beban yang akan terus ada jika tidak segera diselesaikan.

Selain itu, sinyal positif juga diberikan oleh Presiden RI yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2015 - 2019, yang isinya sebagai berikut

Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelang-garan HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang yang bersifat ad-hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu

Adanya kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM yang ingin segera menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Seperti yang tercanmtum dalam Renstra Komnas HAM 2015-2019, arah kebijakan KOmnas HAM adalah untuk menyelesaikan 7 (tujuh) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang masih tertahan di Jaksa Agung. Penyelesaian tidak hanya sebatas pada ditindaklanjutinya dengan penyidikan dan penutuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan akan tetapi sampai terpenuhinya pemulihan (redress) berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban.

Strategi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat selain melalui mekanisme yudisial, juga akan ditempuh melalui mekanisme non yudisial. Strategi ini yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah, semua kemungkinan akan dipertimbangkan.

Adanya keinginan duduk satu meja antara Komnas HAM dan Pemerintah (dalam hal ini diwakili Menkopolhukam dan lembaga Negara dibawahnya) untuk membicarakn solusi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, merupakan langkah progresif yang cukup signifikan. Selama ini komunikasi yang terbentuk hanya berupa surat menyurat formalitas hukum antara Komnas HAM sebagai penyelidikan dengan Jaksa Agung sebagai Penyidik.

Komitmen Presiden RI untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat juga telah disampaikan secara jelas dihadapan para korban pelanggaran HAM dalam acara peringatan hari ham sedunia pada tanggal 9 Desember 2014. Presiden menyampaikan bahwa sebagai Presiden akan memegang teguh dan berjalan dalam ranah konstitusi. Dalam Konsitusi menyatakan bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia telah dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara.Pemerintah berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan. Ada dua jalan yang bisa dilalui, yakni; (i) rekonsiliasi secara menyeluruh, dan (ii) pengadilan HAM ad hoc. Pemerintah juga memberikan perhatian untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang, dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif.

Pada tahun 2015, Presiden kembali mengadakan peringatan hari HAM sedunia yang dilaksanakan di Istana Negara. Diharapkan hal ini akan menjadi diadakan setiap tahunnya oleh Presiden RI, yang mencerminkan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM masa lalu.

Upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat mendapatkan angin segar sejak dilantiknya pemerintahan baru ini, khususnya bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang selama ini tidak mendapatkan perhatian. Komnas HAM, melalui Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM berat, telah bertemu dengan Menteri Sosial RI. Pertemuan tersebut pada intinya meminta kepada Kementerian Sosial untuk dapat memebrikan perhatian kepada para korban pelanggaran HAM yang berat.

Hal tersebut mendapatkan respon yang positif dari Menteri Sosial RI, mereka meminta untuk diberikan data korba dan kelaurga korban pelanggaran HAM yang berat beserta dengan kebutuhannya, untuk kemudian akan diberikan bantuan disesuaika dengan program yang dimiliki oleh Pemerintah.

Selain dengan Pemerintah Pusat, Komnas HAM juga membuka komunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat membantu menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, setidaknya dapat memperhatikan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang ada di daerahnya.

Upaya Komnas HAM ini mendapatkan respon yang positif dari salah satu Kepala Daerah, yaitu Walikota Palu. Sebagai putra daerah dan memiliki hubungan sejarah dengan peristiwa Tahun 1965-1966, Walikota kemudian memberikan kepastian akan menyampaikan Permintaan maaf kepada para korban pelanggaran HAM dan akan mengeluarkan satu Peraturan Walikota yang substansinya memuat rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Komnas HAM beserta dengan Komnas Perempuan dan LPSK, memberikan pendampingan kepada Pemkot Palu untuk mengeluarkan Peraturan Walikota tersebut. Dasar pembentukan Perwali adalah menjalankan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham). Perwali ini sudah dikeluarkan dan sudah memberikan kompensasi kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang sudah didata sebelumnya.

Penanganan Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Korban pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya berhak atas empat pilar penghapusan impunitas di atas yaitu: hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas pemulihan (reparation) dan hak atas jamina ketidakberulangan.

Pemenuhan hak atas pemulihan merupakan langkah lanjutan yang harus dilakukan yang didahului, dalam hal ini, oleh pengungkapan atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, pengakuan tentang terjadinya peristiwa tersebut dan keberadaan korban serta penyesalan secara resmi atas persitiwa pelanggaran yang terjadi. Hak korban atas pemulihan menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan dan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta “satisfaction” sebagaimana diatur oleh hukum internasional.

Tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam rangka pemulihan hak-hak korban atau keluarga korban atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Dalam

PP No. 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak, hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan murah. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaksanaan kompensasi dan atau rehabilitasi yang berkaitan dengan pembiayaan dengan keuangan Negara maka penghitungan dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Tiga peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura telah diperiksa di pengadilan. Namun demikian, pengadilan membebaskan para terdakwa. Hal ini menyebabkan hak-hak para korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, tidak dapat dipenuhi.

Gambar 3

Pembahasan Penanganan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Kepolisian RI, Panglima TNI dan Badan Intelejen Negara pada Mei 2015

Selain diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 3 Tahun 2002, pemberian kompensasi, dan bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial juga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Istilah yang digunakan dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008 berkaitan dengan pemulihan hak korban adalah kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana. Dalam PP No. 44 Tahun 2008 disebutkan secara khusus bahwa terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dapat mengajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperoleh kompensasi dan bantuan, baik berupa bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pengajuan kompensasi dan bantuan oleh korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat atau kuasanya. Namun demikian, oleh karena belum adanya putusan pengadilan, hanya berkaitan dengan bantuan medis dan psiko sosial yang dapat diberikan kepada korban.

Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dan medis.

Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah

diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor Nomor : 01/KOMNAS HAM/IV/2015.

Gambar 4 Pertemuan Komnas HAM dengan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Bukit Tinggi, Prov. Sumatera Barat

Permohonan suratketerangan sebagai korban dan/atau kelaurga korban pelanggaran HAM berat

dapat disampaikan melalui organisasi korban, pendamping korban, LPSK, dan korban/keluarga korban itu sendiri. Tahun 2015 Komnas HAM telah mengeluarkan ± 1800 (seribu delapan ratus) surat keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban pelanggaran

HAM yang berat. Komnas HAM telah melakukan verifikasi yang cukup ketat terhadap permohonan surat keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan bantuan medis, psikologis dan psikososial yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). SUrat keterangan yang telah dikeluarkan oleh KOmnas HAM telah ditindaklanjuti oleh LPSK dan telah dilakukan assessment kepada penerima surat keterangan tersebut, apakah layak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis.

Seperti disebutkan di atas, kemendesakan pemenuhan hak korban atas pemulihan korban menjadi salah satu pertimbangan penting untuk langkah penyelesaian dengan jalan yang paling mungkin. Dalam konteks Indonesia, setelah pengungkapan, pengakuan dan penyesalan, pemulihan korban dapat dilakukan. Komnas HAM berpandangan bahwa proses pemulihan korban pertama berfokus pada program rehabilitasi. Setelah itu itu dilanjutkan dengan pemenuhan pemulihan yang lain. Pemulihan hak korban dengan konsekwensi pembiayaan dilakukan dengan sejauh mungkin mendayagunakan dan memanfaatkan program pemerintah yang ada.

Perkembangan lainnya dalam penanganan korban pelanggaran HAM yang berat adalah adanya database yang dibuat oleh Komnas HAM terhadap seluruh korban pelanggaran HAM yang berat. Database ini menjadi penting untuk mengindentifikasi sebaran korban dan kebutuhan korban jika memang nantinya akan dilakukan pemulihan dan pemberian terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

Selain itu, perlu dilakukan identifikasi program yang ada dan pengembangan skema pemulihan korban. Verifikasi Korban dilakukan terlebih dahulu untuk pemastian dan pendefinisian siapa korban langsung atau pun keluarga korban.

Pemulihan hak korban juga memuatjaminan ketidakberulangan yang memuat prinsip umum bahwa negara harus menjamin harus melakukan reformasi kelembagaan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin adanya perghormatan tehadap rule of law, mempercepat dan menjaga budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah danlembaga negara.

Berdasarkan indikator serta penjelasan tersebut diatas, target yang direncanakan sebesar 2 kasus atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan, sampai saat ini masih dilakukan tahap penyelidikan - meskipun terlihat belum sepenuhnya berhasil akan tetapi penyelidikan terus dilakukan sampai tahun 2016.

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja lebih disebabkan oleh faktor eksternal, dimana proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, salah satunya adalah korban. Pada proses penyelidikan Peristiwa Paniai, kendala yang dihadapi adalah belum adanya persetujuan dari keluarga untuk dilakukan pembongkaran kuburan dan otopsi jenazah. Proses pendekatan masih terus dilakukan, baik secara formal maupun informal. Selama menunggu persetujuan, Tim terus melakukan berbagai gelar perkara dan analisa terkait kasus dimaksud. Beberapa hal lain yang dilakukan Tim Penyelidik adalah pencarian data dan informasi saksi-saksi dan melakukan pertemuan dengan beberapa narasumber.

Begitu juga dengan Tim Penyelidikan peristiwa Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998-1999, Tim masih mengidentifikasi saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan bersedia untuk memberikan keterangan. Karena kejadian yang sudah cukup lama dan masih ada “stigma” dimasyarakat terkait dengan dukun santet, sehingga Tim kesulitan untuk mendapatkan saksisaksi.

Kebutuhan lainnya adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia saat ini, masih diperlukan adanya peningkatan kompetensi dalam berbagai hal, saat ini masih sedikit sumber daya manusia di Komnas HAM yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam proses penyelidikan pelanggaran HAM berat. Saat ini, jumlah sumber daya manusia yang turut langsung terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak lebih dari 15 (lima belas) pegawai yang telah yang telah memiliki keahlian serta kompetensi yang bersertifikat khusus. Peningkatan keahlian dan kompetensi ini juga harus terus ditingkatkan dengan adanya kerjasama dengan para aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam upaya pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Program / kegiatan yang menunjang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat selama tahun 2015 adalah dengan pembentukan tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat masa lalu, dimana masih terdapat 7 (tujuh) kasus yang masih memerlukan tindaklanjut bersama dengan Kejaksaan Agung RI.

Outcome Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat

Seperti yang telah disampaikan di atas, sudah banyak upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, dengan tidak mengabaikan upaya pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya korban pelanggaran HAM yang berat. Tahun 2015 merupakan tahun yang progresif bagi proses penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang beart dan pemulihan korban/keluarga korban pelanggaran HAM.

Upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang beart dan pemulihan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang telah dijalankan oleh Komnas HAM sangat signifikan dalam membantu menyusun arah kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM. Dampak lainnya juga dirasakan oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, dimana mereka mulai bernai untuk membuka suara dan tampail didepan umum tanpa harus takut mendapatkan intimidasi dan diskriminasi.

Dampak dari penanganan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komnas HAM telah menyampaikan kertas posisi terkait pola jalan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat kepada Tim Transisi Pemerintahan Jokowi, yang akhirnya usulan tersebut dijadikan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

2. Komnas HAM melakukan koordinasi dengan seluruh Lembaga dan Instansi Pemeirntah untuk bersama mencari solusi penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yang sudah belasan tahun berkas penyelidikannya bolak balik antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Saat ini Menkopolhukam menggandeng seluruh Lembaga/Instansi Pemerintah yang ada dibawah koordinasinya, untuk ikut bersama Komnas HAM membantu mencarikan solusi penyelesaiannya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3. Komnas HAM juga mencarikan jalan bagi proses rehabilitasi korban, salah satunya dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk dapat membatu para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Hasilnya adalah Kementerian Sosial akan mengikutsertakan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat kedalam program-program sosial dan peningkatan kesejahteraan yang dimiliki oleh pemerintah.

4. Upaya serius penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Pemerintah, membuat angin segar bagi para korban, khususnya korban Peristiwa Tahun 1965-1966. Para korban yang selama ini merasa terintimidasi dan terdiskriminasi, sekrang ini mulai berani mengemukakan penapatnya. Selain itu, pembahasan mengenai peristiwa tahun 1965-1966 yang dahulu merupakan pembahasan “tabu” atau “sensitif”, saat ini sudah mulai terjadi perubahan. Public sudah mulai berani berbicara dan membahas apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965- 1966. Tidak hanya itu, media cetak dan media elektronik juga sudah mulai berani mengangkat pemberitaan terkait peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966.

5. Selama tahun 2015 Komnas HAM sudah menerbitkan ± 1800 (seribu delapan ratus) surat keterangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat keterangan tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi korban dan keluarga korban untuk mengajukan permohonan bantuan Medis dan Psikologis kepada LPSK. Berdasarkan laporan akhir tahun 2015 yang dikeluarkan oleh LPSK, sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas) orang korban pelanggaran HAM yang berat telah mendapatkan layanan bantuan medis dan psikologis.

6. Komnas HAM juga telah memberikan pendampingan kepada Walikota Palu dalam membuat Peraturan Walikota Palu tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia. Salah satu pasal dalam Perwali tersebut adalah pemenuhan HAM bagi korbaan dugaan pelanggaran HAM, salah satunya adlaah korban pelanggaran HAM yang berat. Sesuai pendataan, sudah ada 217 (dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan dari Walikota Palu berdasarkan Peraturan Walikota Ranham.

3. PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI PELANGGARAN HAM YANG DITINDAKLANJUTI

Persentase Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Komnas HAM

Implementasi mandat Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan tugas dan fungsi kepada Komnas HAM untuk menerima pengaduan masyarakat yang hak asasinya terlanggar dilakukan melalui Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Pola penanganan aduan masyarakat yang selama ini dilihat dari jumlah berkas pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Peraturan Komnas HAM Nomor 002/Komnas Ham/X/2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Dan Penyelidikan yaitu :

a) Pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

b) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

c) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

d) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

e) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

f) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

Hasil akhir dari tindaklanjut Komnas HAM dalam penanganan aduan masyarakat bisanya disampaikan dalam bentuk rekomendasi yang secara substansi telah menyimpulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan disampaikan usulan penyelesaian yang menghormati, melindungi, memulihkan dan bersifat menegakan hak asasi manusia bagi korban yang terlanggar.

Selain penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM melalui tahapan penyelesaian di atas, kasus pelanggaran HAM yang ditangani juga dapat dinyatakan selesai atau dihentikan apabila memenuhi unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, antara lain : tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika melihat pada taget kinerja maka selama ini yang menjadi dasar adalah jumlah berkas aduan yang diterima oleh Komnas HAM RI. Dalam pemenuhan tersebut – meskipun kinerja melebihi beban yang ditargetkan, ternyata Komnas HAM justru tergantung pada keaktifan pihak masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Dengan demikian secara faktual kinerja tersebut sulit untuk diprediksi dan bersifat fluktuatif. Hal itu tergambar dari tabel sebagai berikut:

TahunTarget (Berkas Pengaduan)ImplementasiRekomendasi
201350005.9193.572
201475007.2853.654
201575008.2494.035

Tabel 8

Berkas Aduan di Komnas HAM dan Rekomendasi Tindak Lanjutnya

Secara ringkas tindak lanjut yang dilakukan oleh Komnas HAM khususnya melalui rekomendasi (tertulis) sebanyak 4.035. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa proses penanganan yang dilakukan secara berkala, baik berkas baru dan lanjutan yang diterima Komnas HAM. Terlihat bahwa tindak lanjut secara umum langsung dikerjakan pada bulan yang sama artinya target tindaklanjut hampir terpenuhi khususnya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Hal itu dapat tergambar dalam bagan sebagai berikut :

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Berkas Baru Januari 130_
4000 3500
3500
3000 2500 2000
2500 2000
1500 1000 500
1000
500
0___
Berkas BaruBerkas Lanjutanjutan RekeSurat Rekomendasi
Febvueri130239642642
Februari Maret174318 187296
April110 166187 473268 496
April Mei166473 196496
Mei104196409
Juni84340427
Juli60444297
Agustus43363420
September73205312
Oktober100207199
November107120163
December52134106
Jumlah120330924035

Tabel 9

Progres Tindaklanjut Penanganan Aduan di Komnas HAM

Merujuk pada data tersebut - selama ini target kinerja Komnas HAM berbasis pada berkas aduan masyarakat yang tercantum dalam Rencana Stategis Komnas HAM periode 2015 – 2019 yang berjumlah 7500 berkas. Dari hasil identifikasi dan evaluasi bahwa kondisi dimaksud baru merupakan input yang bersifat kolektif dokumen. Analisa lebih lanjut membuktikan bahwa dokumen tersebut masih dapat diketegorikan :

pertama, berkas pengaduan yang baru;

kedua, berkas lanjutan atas pengaduan yang sebelumnya telah ditindaklanjuti;

ketiga, tanggapan/respon dari instansi/pihak-pihak yang diduga sebagai pelanggaran HAM, dan

keempat, laporan hasil pelaksana rekomendasi Komnas HAM dari instansi/pihak lainnya.

Faktor itulah yang menjadi sebab, seolah-olah bahwa penanganan yang dilakukan Komnas HAM hanya diwujudkan dalam bentuk rekomendasi dinilai tidak maksimal dengan hanya berdasarkan data berkas pengaduan. Padahal, merujuk pada hal di atas (4 sebab) – terdapat kompleksitas berkas yang selama ini belum dapat dikategorikan dengan baik dan akurat.

Berdasarkan pada kondisi faktual tersebut – Komnas HAM mulai 2016 memutuskan melakukan penataan dalam perumusan target kinerja. Basis penanganan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Komnas HAM atas aduan masyarakat adalah kasus. Artinya, didasarkan pada indikator adanya suatu peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, berapapun jumlah berkas yang diterima, baik berkas tambahan, pengembangan kasus, hasil pemeriksaan, tanggapan dan berbagai dokumen lainnya dianggap satu.

Bahwa terdapat implikasi yang paling menonjol dari perubahan dimaksud adalah :

a) Penyebutan nomenklatur target kinerja dari berkas/dokumen menjadi kasus.

b) Revisi atau penurunan jumlah target kinerja dari berkas menjadi kasus.

c) Perubahan indikator penanganan kasus yang ditindaklanjuti yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM.

Meskipun dampaknya seolah-olah terjadi penurunan target – akan tetapi sejatinya target dan kinerja yang diharapkan kepada Komnas HAM lebih terukur sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan mandat untuk terlibat secara aktif dalam pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia semakin terwujud.

Data Pemantauan Lapangan

BulanPEMANTAUAN PENANGANAN PENGADUAN
Januari4
Februari6
Maret13
April7
Mei9
Juni8
Juli5
Agustus7
September4
Oktober4
November6
Desember1
Jumlah74

Tabel 10 Data JUmlah Pemantauan Lapangan Tahun 2015

Data diatas menunjukkan hanya sebagian kecil pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan peninjauan lapangan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, proses penanganan pengaduan tidak hanya dengan metode pemantauan ke lokasi, tetapi dapat juga dengan melakukan pemanggilan dan permintaan klarifikasi melalui surat menyurat.

Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan telah menetapkan persyaratan bagaimana satu pengaduan dapat ditindlanjuti dengan metode peninjauan lapangan, salah satu persyaratannya adalah peristiwa tersebut mempunyai dampak korban yang cukup besar, peristiwa yang mengancam nyawa (kematian) dan mendapatkan perhatian publik.

Sebaran pemantauan yang dilakukan cukup beragam, dari Aceh – Papua, akan tetapi yang paling banyak dilakukan adalah di Sumatera Utara dengan alasan konflik agraria yang terjadi sangat masif dan merugikan kelompok marginal. Selanjutnya Jawa Barat masih terkait dengan konflik lahan dan pembangunan bendungan Jati Gede dan kemudian Banten. Sedangkan pemantauan di DKl Jakarta meskipun sering dilakukan – akan tetapi tidak dimasukan ke dalam data dengan alasan tidak menggunakan biaya perjalanan dinas. Secara garis besar dapat terlihat dalam :

PEMANTAUAN PENANGANAN PENGADUAN 11 6 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 PAPUA JAMBI NTB NLT RIAU ACEH BANTEN LAMPUNG JAKARTA MALUKU JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR YOGYAKARTA SUMATERA UTARA SULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT SULAWESI UTARA KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN SUMATERA SELATAN KALIMANTAN BARAT SULAWESITENGGARA KALIMANTAN SELATAN

Bagan 1

Data Sebaran wilayah Pemantauan Lapangan

Secara umum penanganan aduan masyarakat melalui pemantauan dilakukan di berbagai sektor. Beberapa peristiwa yang ditindaklanjuti dengan dilakukan pemantauan langsung ke lapangan antara lain:

1. Peristiwa Pembunuhan dan kekerasan Konflik Pertambangan yang Menawaskan Sdr. Slaim Kancil danSdr. Tosan

Peristiwa ini terjadi pada 26 September 2015 dengan cara yang keji dilakukan pembunuhan di depan umum (Kantor Kepala Desa Selok Awar-Awar). Salim Kancil dan Tosan merupakan petani yang menolak adanya tambang pasir besi di didaerahnya di Desa Selok Awar Awar Kab. Lumajang.

Gambar 5

Proses Rekonstruksi oleh Komnas HAM atas Peristiwa Pembunuhan Salim Kancil

Atas peristiwa ini Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan fakta dan informasi yang telah dikumpulkan, Komnas HAM merekomendasikan agar pembunuhan atas Salim alias Kancil dan penganiayaan berat terhadap Tosan harus diusut tuntas sampai pada aktor intelektual yang menjadi dalang dari tindakan barbar tersebut dan mendesak kepada pemerintah agar melakukan moratorium atas penambangan pair di Kab. Lumajang serta audit perizinan tambang di Prov. Jawa Timur, karena berpotensi memicu peristiwa seperti yang terjadi pada Salim dan Tosan.

Rekomendasi Komnas HAM tersebut mendapatkan respon yang sangat cepat dari Pemeirntah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, respon tersebut diantaranya tambang pasir illegal yang ada di Kab. Lumajang langsung ditutup, tidak terkecuali. Sleian itu Prov. Jawa Timur sudah memberikan perintah kepada Bupati Lumajang untuk melakukan moratorium terhadap seluruh permohonan perijinan galian C dan tambang pasir besi. Jika ada permohonan yang memang sudah dalam proses, maka penanganannya diambil oleh Prov. Jawa Timur.

2. Pembangunan Waduk Jatigede di Kab. Sumedang Jawa Barat Menenggelamkan 30.000 Jiwa

Pembangunan Waduk Jatigede dan pembangunan kawasan sekitarnya yang menjadi penunjang aktivitas waduk akan menenggelamkan dan menggunakan sekitar 9.300 hektar (sekitar 4.896 Ha sebagai wilayah tangkapan air, 3.224 Ha sebagai areal genangan, dan 1.200 Ha untuk fasilitas penunjang) yang keseluruhannya meliputi 26 Desa di 6 Kecamatan dengan warga yang terkena dampak secara langsung sekitar 30.000 jiwa. Pengadu meminta agar proses penenggelaman tidak diilakukan, sebelum gantirugi dan penyelesaian permasalahan sosial budaya diselesaikan.

Gambar 6 Pembahasan Penanganan Bagi Warga Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede antara Komnas HAM dan Pemprov. Jawa Barat

Komnas HAM setelah melakukan beberapa kali investigasi dan pertemuan dengan Gubernur Jabar dan pemerintah pusat telah merekomendasikan agar penggenangan dihentikan sampai permasalahan pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terselesaikan.

Adanya rekomendasi Komnas HAM tersebut direspon positif dengan adanya beberapa kali penundaan jadwal pengairan waduk karena masih belum selesainya permasalahan ganti rugi. Selain itu, sebagian besar warga telah mendapat ganti rugi, baik perumahan dan sejumlah uang.

3. Peristiwa Penembakan Sdr. Titin Komariah oleh Anggota Polres Jakarta Barat, di Kab. Pandeglang

Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada 12 Maret 2015 sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu korban sedang mencari jamur merang di pematang sawah yang tidak jauh dari rumahnya sekitar Jl. Panimpang – Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang. Akibatnya, korban meninggal dunia dengan luka tembak pada bahu sebelah kanan. Berdasarkan hal tersebut, maka Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan, termasuk memastikan hak-hak keluarga korban di Kab. Pandeglang.

Gambar 7

Pengangkatan Korban Penembakan oleh Oknum Polres Metro Jakarta Barat

Komnas HAM RI telah melakukan berbagai upaya, termasuk mendesak mendesak Kapolda Banten dan Kapolda Metro Jaya untuk menjelaskan mengenai operasi yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya cq. Polres Metro Jakarta Barat cq. Polsek Kembangan di Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat terhadap tindakan penembakan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Anggota Polres Jakarta Barat, memproses secara tegas baik disiplin dan pidana terhadap pelaku penembakan, termasuk atasan yang terlibat, sebagai asas perasamaan Kepolisian di depan hukum (equality before the law), memberikan jaminan atau kepastian terhadap anak-anak korban, termasuk pendidikan mereka sampai tingkat SLTA sekaligus memastikan tanggungjawab tersebut dilakukan secara kontinyu, tidak akan berakhir pada masa atau jabatan Kapolda Banten dan Kapolres Pandeglang saat ini.

Atas intervensi Komnas HAM, maka Kapolda Banten menjamin hak atas pendidikan bagi anakanak korban sampai tingkat SLTA dan akan memasukan menjadi Anggota Kepolisian. Selain itu, diberikan pendanaan sejumlah Rp. 100.000.000,00 dengan maksud untuk modal usaha bagi suami korban.

4. Peristiwa Kematian 12 Orang Rimba Di Sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas, Prov. Jambi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 8 – 12 Juni 2015 telah melakukan pemantauan atas peristiwa meninggalnya 12 (dua belas) Orang Rimba di Kab. Batanghari, Provinsi Jambi. Komnas HAM berpendapat bahwa dalam peristiwa meninggalnya 12 (dua belas) Orang Rimba yang tergabung dalam empat Tumenggung yaitu Marituha, Ngamal, Girang dan Nyenong, sejak Desember 2014 s/d Maret 2015, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia, khusunya hak untuk hidup, hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak anak, hak masyarakat adat dan hak atas kesehatan.

Gambar 8 Komnas HAM Berdiskusi Dengan Tumenggung dan Warganya Terkait Penyampaian Harapan Orang Rimba

Orang Rimba yang jumlahnya sangat terbatas tersebar di 3 (tiga) wilayah besar yaitu Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Jalan Lintas Sumatera. Persoalan yang dihadapi oleh Orang Rimba adalah pengusiran dan intimidasi oleh perusahaanperusahaan yang mempunyai konsesi di tanah ulayat Orang Rimba, sering terjadinya kesalahpahaman dan kesenjangan sosial antara Orang Rimba dengan warga Desa atas penerapan hukum adat, budaya, agama dan ekonomi, dimana peristiwa terakhir pada pertengahan Desember 2015, satu Orang Rimba tewas terbunuh karena konflik dengan orang desa. Selain itu, semakin sempitnya ruang gerak karena akibat penguasaan lahan oleh korporasi dan/atau penjualan lahan kepada warga/orang luar, Orang Rimba hanya menjadi objek dalam pembangunan, misalnya dalam bantuan perumahan, ternyata tidak layak dan tidak disertai fasilitas pendukung seperti halnya para transmigran.

Atas rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menginisiasi pertemuan pembahasan road map penyelesaian permasalahan bagi Orang Rimba. Penyelesaian tersebut melibatkan seluruh stakeholders baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov. Jambi dan 5 (lima) Pemkab di Jambi dan United Nation Development Program (UNDP). Bahkan atas permasalahan ini, Presiden Joko Widodo telah dating langsung melakukan pertemuan dengan Orang Rimba sebagai bahan penyusunan penyelesaian dalam Road Map yang sedang diproses.

5. Pembakaran Rumah Ibadah di Kab. Tolikara, Prov. Papua

Peristiwa pembakaran tempat ibadah di Kab. Tolikara Prov. Papua terjadi apda tanggal 17 Juli 2015, bertepatan dnegan perayaan hari raya kurban. Pada minggu yang sama, Gereja Injil di Indonesia (GIDI) juga sedang melaksanakan kegiatan internasional dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pada 13-19 Juli 2015. Pada Jumat, 17 Juli 2015, Pukul 07.00 WIT, saat Jamaah Umat Muslim akan memulai kegiatan Sholat Id di lapangan Makoramil 1702-11/Karubaga, Pdt. Marthen Jingga dan Harianto Wanimbo menggunakan megaphone berorasi untuk tidak melaksanakan Sholat Id. Setelah itu massa mulai berdatangan dan melakukan aksi pelempara hingga mengakibatkan kepanikan Jamaah yang tengah Sholat Id. Pukul 07.10 WIT, massa mulai melakukan aksi pelemparan batu dan pengrusakan kios-kios yang berada di dekat Mushola Baitul Muttaqin. Pukul 07.20 WIT, aparat keamanan membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan. Pukul 07.52 WIT, massa yang merasa terancam dengan tembakan peringatan dari aparat keamanan mulai membakar kios, api yang sudah membesar merambat ke sejumlah kios dan menjalar ke bagian Mushola. Setelah itu baru diketahui ada korban yang terkena tembakan.

Atas peristiwa tersebut, Komnas telah melakukan pemantauan dan penyelidikan langsung di lapangan dengan meminta keterangan dari berbagai pihak dan saksi yang mengetahui langsung kejadiannya. Hasil pemanatauan dan penyelidikan Komnas HAM telah disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran ham dalam peristiwa kerusuhan tanggal 17 Juli 2015, hak yang dilangagran antara lain hak atas kebebasan pribadi dalam beragama dan berkeyakinan, hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan, hak atas kadilan, dan hak hidup. Atas temuan tersebut,

Komnas HAM juga telah melakukan pertemuan dengan Instansi pemeirntah terkait, diantaranya Menkopolhukkam, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Agama, yang intinya untuk mendorong proses damai dan menciptakan kerukunan beragama di Kab. Tolikara.

Gambar 9

Pernyataan Komitmen Perdamaian Anatar Pemuka Agama di Kab. Tolikara

Pasca kejadian tersebut dan hasil koordinasi antara Komnas HAM dengan seluruh pihak terkait, situasi dan kondisi di Kab. Tolikara mulai membaik. Pemerintah membantu memperbaiki dan memberikan tempat bagi warga yang rumahnya terbakar. Selain itu, terjadi komitmen untuk menciptakan perdamaian diantara pemuka agama di Kab. Tolikara.

Dampak yang lebih besarnya adalah Pemerintah mulai melakukan sosialisasi dan kampenye kerukunan umat beragama, serta mendorong sikap saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama.

OPINI ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MAJELIS HAKIM

Dasar Pemberian Pendapat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) memiliki mandat menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mandat dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa_hak asasinya_telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM’.

Definisi Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Sedangkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Terhadap pengaduan masyarakat atau bahkan atas inisiatif sendiri, Komnas HAM melalui Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”.

Dalam proses pemberian pendapat ini - Komnas HAM terlebihdahulumelakukan pemantauan dan penyelidikan sehinggapendapatyang diberikan didasarkan pada kesimpulan yang akurat dari fakta-fakta diperoleh. Tujuan akhir dari pemberian pendapat ini adalah membantu tentang terangnya sebuah peristiwa yang diadukan kepada Komnas HAM terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Diharapkan - pemberian pendapat ini dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebut dapat mengambil sikap atau pendapat atau keputusan sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Dampaknya, tidak hanya terkait korban secara langsung akan tetapi meluas kepada masyarakat setelah adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah setelah melakukan putusan Pengadilan.

Gambar 10

Komisioner Komnas HAM Berdiskusi Dengan Ketua dan Wakil Ketua PTUN Jakarta Sebelum Penyerahan Pendapat Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan Pemberian Pendapat

Secara konsisten - Komnas HAM memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui pemberian pendapat di Pengadilan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM - diberikan amanat menyampaikan 5 (lima) pemberian pendapat di Pengadilan/tahun.

TahunTargetPelaksanaan Pemberian Pendapat
201359
201455
2015511

Tabel 11

Pelaksanaan Pemberian Pendapat Komnas Kurun 2013 – 2015

Implementasi target tersebut secara aktual telah terpenuhi dan memberikan dampak yang luas dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM. Kondisi tersebut tercermin data sebagai berikut :

No. RekomendasiPerihal/KasusDitujukanKomisioner
42 | P a g e
2015Pemberian Pendapat Komnas HAM RI berkenaan dengan pemenuhan hak atasKetua Pengadilan Negeri Natalius Pigaian Negeri Nata
lahanseluas1,9Ha pengembang perumahan PT. Paramount Serpong. Pemberian Pendapat Komnas berkenan dengan pemenuhan hak atas374/PDT.G/2014/PN.TN G Ketua Pengadilan Negeri Natalius Pigai
pemberantasan praktek perdagangan orang di tubuh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Pemberian Pendapat Komnas HAM Ketua Pengadilan Negeri Dr. Otto NurNo.295/Pen/Pid.B/2014
Handoko yang dikriminalisasi oleh Polda Bali meskipun sudah ada Laporan Audit Investigasi dari Divisi Profesi Mabes Polri No. LHA/13/ III/2014/ROWABPROF yang menyimpulkan bahwa terhadap perkara keperdataan kepemilikan lahan dan kondotel telah terjadi kriminalisasi.No.748/PID.B/2014/PN.D ps
/2015berkenaan dengan kesejahteraan menyangkut kepemilikan lahan masyarakat seluas 1 Ha di wilayah Ruteng, Nusa Tenggara Timur yang akan diambil alih oleh salah satu penguasa
/2015berkenaan dengan hak atas rasa aman terkait perbuatan penganiayaan oleh Petugas Keamanan terhadap Sdr. Rodi Saputra (orang tua pasien) yang sedang berobat RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Akibatnya, korban mengalamiJakarta Selatan
43 | P a g e—
kaki.
kaki.
1.697/K/PMT/IV /2015Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas keadilan Sampit dugaan kriminalisasi (pencurian buah sawit) terhadap 6 (enam) orang warga Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, KalimantanTengahyangsedang berkonflik lahan dengan PT. SaranaKetua Pengadilan Negeri Maneger Nasution
1.698/K/PMT/IV /2015Pendapat Hak Asasi Manusia (Amicus Ketua PTUN Jakarta Curiae) berkenaan dengan permasalahan pertambangan di P. Bangka, Kab. Minahsa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kepulauan yang hanya seluas 4.433,50 Ha akan ditambang sesuai IUP seluas 2.000 Ha atau separuhnya. Padalah disana merupakan tempat hidup bagi 2.829 jiwa yang menggantungkan dari kegiatan nelayan, pertanian,Sandrayati Moniaga
1.943/K/PMT/V/ 2015perkebunan, dan pariwisata. Pemberian Pendapat Komnas HAM terkait terpidana tindak pidana eksploitasi anak Sdri. Karminah als Mimin binti Sutopo yang selama ini justru selalu membiayai kehidupan 2 (dua) anak. K/Pidsus/2015Ketua Mahkamah Agung M. Imdadun RI cq. Majelis Hakim Rahmat Agung Kasasi Register Perkara Nomor: 1.416 K/Pidsus/2015
2.107/K/PMT/VI /2015 kurang dari 120 M²Pendapat Komnas HAM mengenai Perda Walikota Depok Kota Depok No. 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan yang secara jelas membatasi atau menghambat warga yang memiliki lahan kurang dari 120 M² tidak dilayani permohonan IMB-nya.Dianto Bachriadi
3.623/K/PMT/X/ 2015Penyampaian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan kriminalisasi profesi Jakarta Selatan advokat Sdr. Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Sdr. PS Jemmy Mokolensang, SH sebagai terdakwa tindak pidanaKetua Pengadilan Negeri Natalius Pigai Jakarta Selatan
44 | P a g e

memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin sesuai perkara No. 508/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel di Pengadilan Jakarta Selatan.

Tabel 12 Gambaran Kasus yang Dilakukan Pemberian Pendapat Komnas HAM Pada 2015

Dampak Pemberian Pendapat Komnas HAM dalam Pemenuhan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan jelas lingkup pemberian pendapat hak asasi manusia yang dilakukan Komnas HAM cukup beragam – mulai dari persoalan pertambangan dan lingkungan hidup, persoalan konflik lahan dengan korporasi, kriminalisasi petani, praktek perdagangan orang, pemenuhan hak anak, persoalan hak atas pembangunan perumahan dan kebebasan berserikat atau kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya.

Pemberian pendapat hak asasi manusia terkait dengan persoalan pertambangan di wilayah Pulau Bangka, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara telah menjadi objek pantauan Komnas HAM sejak 2011 yang lalu. Akhirnya, warga (9 orang) melalui kuasa hukum Johny Nelson Simanjuntak, SH (mantan Anggota Komnas HAM) mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta yang menuntut agar SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3109/K/30/2014 mengenai izin produksi usaha pertambangan biji besi oleh PT Mikgro Metal Perdana (MMP) dinyatakan tidak berlaku (dicabut). Setelah delapan bulan proses sidang gugatan digelar di PTUN Jakarta Timur, pada 14 Juli 2015 Majelis Hakim mengabulkan permohonan penuh warga. Putusan dibacakan bergantian dua hakim lain yakni Indaryadi dan Elizabeth Tobing di Jakarta, Selasa (14/7/15). Tergugat, Kementerian ESDM wajib mencabut SK itu. Majelis hakim juga memutuskan Kementerian ESDM dan MMP membayar biaya perkara Rp17.290.000.

Dampak dari putusan tersebut adalah, terlindunginya kawasan Pulau Bangka yang hanya seluas 4.433,50 Ha dari ancaman IUP Produksi seluas 2.000 Ha, menyelamatkan masyarakat di 4 (empat) Desa yang berjumlah sekitar 2.819 jiwa. Selain itu dari segi ekologis juga wilayah pulau terpencil telah diselamatkan dimana wilayah tersebut merupakan areal untuk pertanian, kehutanan, nelayan dan kawasan ekowisata. Secara lebih luas berdampak pada wilayah Sulawesi Utara sebagai daerah yang berbasis pada kemaritiman dalam pengembangannya.

Aspek lain yang paling penting adalah terciptanya kerukunan di masyarakat setelah saling bertikai selama bertahun-tahun dan saling melaporkan ke Kepolisian.

Gambar 11 Suasana Persidangan Gugatan Warga Pulau Bangka Melawan Menteri ESDM dan PT. Mikgro Metal Perdana di PTUN Jakarta

Demikian halnya, pendapat Komnas HAM kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Perkara No.295/Pen/Pid.B/2014 dalam kasus Rudi Soik memiliki dampak yang luas. Tidak hanya membuka perilaku Aparat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang diduga terlibat dalam perdagangan orang (khususnya para Tenaga Kerja Indonesia) – akan tetapi lebih jauh bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sistematis melibatkan perusahaan dan Aparat Pemerintah.

Dampak secara langsung yang diperoleh adalah dibebaskannya 52 (lima puluh dua) Calon Tenaga Kerja Indonesia dari praktek perdagangan orang. Sedangkan apsek yang lain adalah perhatian seluruh elemen, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Polda Nusa Tenggara Timur sendiri yang berupaya menjadikan kawasan tersebut sebagai Darurat Perdagangan Orang sehingga ditangani oleh seluruh stakeholdres.

Salah satu impact lainnya adalah rencanya Kementerian Ketenagakerjaan RI cq. Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) untuk membentuk Layanan Satu Atap (LSA) Calon Tenaga Kerja Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas hal ini pada Februari 2016, Komnas HAM RI mengirimkan surat dukungan dengan semangat peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI.

Dalam konteks pemberian pendapat hak asasi manusia ke Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri

Denpasar dan Pengadilan Negeri Sampit fokus utama adalah pemberian keadilan bagi korban dan upaya untuk melindungi masyarakat kecil dari tindakan kriminalisasi oleh perusahaan (korporasi) melalui Kepolisian. Komnas HAM mendorong bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan logika kebenaran dan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berbagai peristiwa inilah yang memperkuat Komnas HAM RI meminta Pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berprespektif HAM.

Pemberian pendapat hukum berkenaan dengan konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi, baik di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Sampit dilakukan dalam rangka memperkuat peran Negara dalam mengatur pemanfaatan, peruntukan dan pengelolaan lahan sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Kondisi ini dilakukan - mengingat selama sepuluh tahun sejak 2004-2014, telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 Ha, dimana terdapat lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi penyumbang konflik-konflik yang terjadi.

Berdasarkan sektor, maka konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sebanyak 536 konflik, bidang infrastruktur 515 konflik, sektor kehutanan 140 konflik, sektor tambang 90 konflik, sektor pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik dan lain-lain. Fakta terkait banyaknya persoalan konflik agraria/lahan juga sejalan dengan pengaduan di lembaga negara seperti Komnas HAM RI, dimana sejak 3 (tiga) tahun terakhir sektor korporasi yang didalamnya terutama bersengketa terkait lahan selalu menduduki (tiga) besar aduan, setelah aktor Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Tahun 2015 sendiri Komnas HAM menerima sekitar 1.225 berkas pengaduan mengenai konflik agaria.

Atas situasi tersebut, Komnas HAM dalam program kerjanya pada 2015 dan disempurnakan pada 2016 membentuk Tim Penanganan Konflik Agraria. Dalam kerangka kerjanya dilakukan guna mengakselerasikan dengan program Pemerintah melalui Nawa Cita yang berupaya membagikan 9,1 Juta Ha kepada masyarakat miskin, pembentukan Desk Khusus mengenai konflik di kawasan hutan dan masyarakat adat baik langsung di bawah Kepresidenan dan pembentukan Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta revisi sejumlah UU sektoral yang menghambat implementasi Nawa Cita dalam bidang ekonomi kerakyatan.

Pemberian pendapat hak asasi manusia atas terbitnya Perda Kota Depok No. 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan – dilakukan dalam rangka menjamin hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas kepemilikan bagi warga di Kota Depok. Jika sebelumnya ada prasyarat bahwa hanya lahan yang luas minimal 120 M2 yang akan diberikan IMB – maka Komnas HAM menyatakan kebijakan tersebut diskriminatif dan harus dibatalkan. Sebab tidak semua orang memiliki lahan seluas tersebut – apakah Pemerintah Kota Depok melarang pendirian rumah bagi warganya yang memiliki ekonomi terbatas, lantas hanya warga yang memiliki kekayaan (kelas menengah - elit) yang mendapat perlindungan dari Pemerintah?

Pemberian pendapat ini menjadi kontribusi Komnas HAM yang akan dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung RI atas terbitnya Perda Kota Depok No. 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. Hal itu demi kepentingan warga Kota Depok sebanyak 2.007.610 jiwa (data penduduk 2014).

Berdasarkan seluruh kegiatan sepanjang tahun 2015, pencapaian opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, telah dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Komnas HAM sebagai langkah besar dalam pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Dari target capaian yang diusulkan sebanyak 5 opini, pelaksanaan sepanjang tahun 2015 mencapai 11 opini atau sebesar 137.5% yaitu antara lain pemberian pendapat dalam hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, hak atas kepemilikan, hak atas anak, hak untuk mengembangakan diri, hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk berorganisasi. Dalam tindak lanjutnya, Komnas HAM berupaya melakukan pemantauan atas hasil pendapat Komnas HAM dengan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan ini antara lain monitoring dengan pengadu, koordinasi dengan Badan Peradilan dan melakukan pantauan implementasi di lapangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan fungsi Komnas HAM khususnya dalam pemantauan dan penyeledikian, serta mediasi – maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah mengalokasikan anggaran melalui APBN Tahun 2015 untuk Biro Dukungan Penegakan HAM sebanyak Rp. 9,446,552,854,00. Secara faktual anggaran tersebut dipergunakan sebagai stimulus dalam upaya penanganan aduan masyarakat yang hak asasinya telah terlanggar.

Berdasarkan data realisasi dan penyerapan anggaran tahun 2015 di masingmasing Bagian di Biro Dukungan Penegakan HAM, secara keseluruhan maka telah terjadi pemanfaatan untuk kegiatan program secara maksimal dengan indikasi sisa anggaran yang dikembalikan ke Negara hanya 1,41% dari seluruh pagu anggaran. Hal tersebut dapat digambarakan dalam tabel sebagai berikut :

No.BagianPaguRealisasiPresentaseSisa
1Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan1,345,732,8541,284,134,1049561,598,750
2Bagian Dukungan Pemantauan &6,419,419,0006,308,344,47198.27111,074,529
3Bagian Dukungan Mediasi1.681.401.000,1.681.401.000,- 1.673.737.389,-99,547.663.661
ToTotal9,446,552,8549,266,215,96498,09180,336,890

Tabel 13 Total Pagu Penyerapan Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun Anggaran 2015

Untuk memperjelas data realisasi anggaran di Biro Dukungan Penegakan HAM yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bagian, maka diuriakan sebagai berikut :

Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan

Pada tahun 2014 Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.769.510,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 3.759.075.568, atau 99.72% dengan sisa anggaran sebesar Rp 10.434.432,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Anggaran ini dikhususkan untuk kegiatan penanganan pengaduan rutin.

LAPORAN PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN PEMANTAUAN & PENYELIDIKAN

3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 Pelatihan Peningkatan Rekomendasi Kapasitas Untuk Tim Ad Hoc Pemantauan Komnas HAM yang Pemantauan Kasus Penyelidik HAM dan Penyelidikan Pemilihan Kepala Ditindaklanjuti Hasil Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM Mediasi (015) & Daerah di Seluruh Tim Bentukan dan Kondisi HAM Koordinasi Berat Indonesia Paripurna Penegakan HAM (016) PAGU 618,591,000 1,437,323,000 596,317,000 2,898,569,000 868,619,000 REALISASI 615,371,508 1,388,808,805 595,766,968 2,853,998,056 854,399,134 SISA 48,514,195 3,219,492 550,032 44,570,944 14,219,866

Bagan 2 Penyerapan Anggaran Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Tahun 2015

Pada tahun 2015 Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan memperoleh pagu anggaran untuk pengaduan rutin sebesar Rp. 2,898,569,000, - (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 2,853,998,056,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut lebih kecil dari pagu anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi tidak terlalu pengaruh pada pencapaian target yang sudah ditetapkan. Penyerapan anggaran sebesar 98.46 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 44,570,944,- (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pada tahun yang sama, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga mendapatkan pagu anggaran khusus untuk pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sebesar Rp. 868,619,000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah). Dengan pagu anggaran sebesar itu, Komnas HAM melakukan pemantauan di 17 (tujuh belas) daerah dari total 264 (dua ratus enam puluh empat) daerah yang mengadakan Pilkada Serentak. Realisasi penyerapan anggaran Pilkada serentak sebesar Rp. 854,399,134,- atau 98.36% dari total pagu anggaran yang terlihat dalam tabel berikut :

Gambar 12 Pemantauan Pilkada Serentak di pedalaman Kab. Yuhukomo Papua yang Masih Mengunakan Sistem Noken

Bagian Dukungan Mediasi

Pada 2014 Bagian Dukungan Mediasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 2.070.000.000,- namun dengan adanya penghematan anggaran berkurang menjadi Rp 1.657.751.000,-. Dari pagu anggaran tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.655.030.461,- atau 99,84% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.720.539,-.

Untuk tahun 2015 Bagian Dukungan Mediasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 1.681.401.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus seribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, telah terserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.673.737.389,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 99,54%.

UnitPaguRealisasiSisa AnggaranPenyerapan (%)Sisa Anggaran (%)
Mediasi1.681.401.000,-1.681.401.000,- 1.673.737.389,-7.663.661,-99,54%0,46%

Tabel 14 Realisasi dan Penyerapan Anggaran Bagian Dukungan Mediasi Tahun 2015

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

Pada tahun 2014 Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1,218,279,000,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut telah diserap sebesar Rp. 1,159,308,87 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan puluh rupiah) atau sebesar 99,95%.

Sedangkan untuk tahun 2015, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp. 1,685,014,000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah).

Pada awal tahun anggaran, terdapat kebijakan pemotongan anggaran untuk semua lembaga Negara. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mendapatkan pemotongan, sehingga anggaran yang diterima menjadi Rp. 1,345,732,854,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Dari pagu anggaran tersebut telah diserap sebesar Rp. 1,284,134,104,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) atau sebesar 95%. Sisa anggaran sebesar 5% sudah dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak dapat diserap dan dikembalikan kepada Negara.

No.No. NAMA AKUNPAGU AWALPAGU PEMOTONGANRealisasi DesemberPERSENTASE
1Percepatan Pelayanan Pengaduan179,516,00062,154,85462,079,800100
2Konsultasi & Penerimaan Pengaduan Proaktif di Daerah476,393,000383,873,000383,475,420100
52 | P a g e
3 Koordinasi 323,245,000
Koordinasi Peningkatan Penanganan Kasus HAM323,245,000276,585,000276,000,000100
4Stock Opname Arsip Pengaduan188,709,000188,709,000188,353,850100
5Peningkatan Kualitas Kearsipan112,245,00029,505,00029,445,700100
6Evaluasi20,761,00020,761,000 384,145,00020,687,750100
7Jaringan Internet & Server CHS384,145,000384,145,000324,091,58484
_TOTOTAL1,685,014,0001,345,732,8541,284,134,10495

Tabel 15

Realisasi dan Penyerapan Anggaran Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Tahun 2015

BAB III PENUTUP

Berdasarkan visi Biro Dukungan Penegakan HAM yaitu terwujudnya percepatan penyelesaian dan pemulihan korban pelanggaran HAM, jika dilihat dari seluruh proses pelaksanaan program dan hasil yang telah dicapai oleh Biro Dukungan Penegakan HAM, maka dapat dikatakan bahwa telah ada upaya maksimal yang dilakukan oleh Biro Dukungan Penegakan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terlepas masih adanya kekurangan yang perlu diperbaiki kedepannya dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Berdasarkan sasaran strategis Biro Penegakan HAM, ada peningkatan kualitas penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: penyelesaian sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi dengan target 3 hasil kesepakatan, telah dihasilkan 9 (sembilan) kesepatakan dalam kurun waktu 2015 atau dengan capaian sebesar 300% dari target yang ditentukan.

Sedangkan untuk penangaan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui peberian opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim, telah ditetapkan target sebesar 5 (lima) pendapat yang diserahkan kepada Pengadilan, dalam realisasinya telah dikeluarkan sebanyak 11 pendapat Komnas HAM, sehingga realisasinya sebesar 137,5%.

Untuk penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan oleh Komnas HAM dengan target 2 penyelidikan, pada tahun 2015 telah dibentuk 2 Tim Ad Hoc Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Melihat data capaian di atas, menunjukkan menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah mengupayakan dan mempergunakan sumber dayanya untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Akan tetapi angka dan persentase tersebut tidak dapat menjadi kebanggaan atau keberhasilan dari kinerja Biro Dukungan HAM, jika tidak diikuti adanya kepuasaan atau pemenuhan ekspektasi dari para pengadu dan korban pelanggaran HAM.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Biro DUkungan Penegakan HAM telah mendorong secara maksimal semua roda sumber daya yang ada untuk mencapai target dan juga memberikan kepastian penyelesaian pelanggaran Ham dan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM.

Sesuai data yang telah disampaikan, bahwa target yang telah ditetapkan untuk Biro Dukungan Penegakan telah dengan cukup baik dicapai, bahkan melebihi target yang ada. Tetapi apakah ada perubahan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan pengadu atau korban khususnya, terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM.Pertanyaan tersebut telah terjawab pada penjabaran Bab IIl ini, dimana banyak dampak yang diberikan atas kinerja Komnas HAM. Penanganan pengaduan melalui mekanisme Mediasi yang telah mengeluarkan kesepakatan sebanyak 9 (sembilan) kesepakatan, memberikan pemenuhan hak bagi para pengadu.

Penanganan pengaduan melalui mekanisme pemberian pendapat di Pengadilan, juga memberikan dampak yang signifikan bagi jalannya proses persidangan. Salah satu dampak yang dirasakan adalah dimenangkannya gugatan warga Pulau Bangka di Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara yang menolak adanya pertambangan di wilayah mereka. Gugatan yang dimenangkan masyarakat ini membuat terlindunginya kawasan Pulau Bangka yang hanya seluas 4.433,50 Ha dari ancaman IUP Produksi seluas 2.000 Ha sebelumnya, menyelamatkan masyarakat di 4 (empat) Desa yang berjumlah sekitar 2.819 jiwa. Selain itu dari segi ekologis juga wilayah pulau terpencil telah diselamatkan dimana wilayah tersebut merupakan areal untuk pertanian, kehutanan, nelayan dan kawasan ekowisata.

Untuk penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat, pada tahun 2015 memang telah dibentuk 2 (dua) Tim Penyelidikan yang hingga saat ini masih berjalan proses penyelidikannya. Bahwa penyelesaian peritsiwa pelanggaran HAM yang berat tidak berjalan ditempat, khususnya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Upaya penyelesaian sudah mendapatkan kemajuan dan berdampak bagi para korban yang mendapatkan angin segar atas kejelasan penyelesaian.

Selain itu, penanganan korban juga tidak dapat dikesampingkan. Komnas HAM dengan kewenangannya mengeluarkan surat keterangan sebagai korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, telah memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh korban. dari sekitar 1.800 surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, sudah ditindalanjuti oleh LPSK sebanyak 1.200 orang yang mendapatkan bantuan psikologi dan medis.

Hal ini sejalan dengan sasaran strategis Biro Dukungan Penegakan HAM yaitu percepatan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM dan pemulihan korban pelanggaran HAM. Pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi Biro Dukungan Penegakan HAM untuk terus memacu diri dan melakukan perbaikan di segala lini untuk mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sebagai pemegang hak (duty bearer) dan mendorong agar negara sebagai pengembang kewajiban (duty bearer) mampu dan mau menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.