Pengantar
Laporan tentang program dan kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan gambaran atas kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemajuan HAM yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi fungsi pengkajian/penelitian dan ayat (2) tentang fungsi pendidikan/penyuluhan, sepanjang tahun 2015.
Laporan ini berisi tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan, anggaran yang dipergunakan, stakeholders yang terlibat, dan output serta outcomenya, demikian juga dengan kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Melalui laporan ini diharapkan akan bisa nampak bahwa fungsi pemajuan HAM memegang peranan yang penting dan strategis dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM.
Melalui fungsi pemajuan HAM, Komnas HAM berperan melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM, melalui program pengkajian/penelitian yang menitikberatkan pada mendorong adanya kebijakan/aturan perundang-undangan yang lebih berperspektif pada HAM. Sedangkan melalui program penyuluhan/pendidikan, dilakukan kegiatan untuk melakukan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/pelatihan tentang norma-norma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM dan meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku hak (rights holder) dan pengemban kewajiban (duty bearer) atas tugasnya dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.
Dengan fungsi yang strategis tersebut, kualitas dan kuantitas program dan kegiatan dalam memajukan HAM harus ditingkatkan sehingga mampu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Komnas HAM sebagai katalisator bagi pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, dapat tercapai. Demikian juga sejalan dengan pogram Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menekankan kehadiran negara di dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
Semoga dengan adanya laporan ini yang merupakan dokumen bagi publik akan meningkatkan akuntabilitas Komnas HAM khususnya Biro Pemajuan HAM baik secara internal maupun eksternal, guna perbaikan kinerja Komnas HAM secara konsisten dan berkelanjutan.
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Sudibyanto
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menjalankan amanat dan delegasi dari Undang-undang untuk melaksanakan fungsinya secara baik, efisien, dan efektif, perlu melakukan serangkaian terobosan. Hal ini menjadi penting untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan HAM yang lebih luas. Keberadaan Komnas HAM dengan fungsi-fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang merupakan bagian tak terpisahkan dari gambar besar (big picture) HAM di Indonesia. Oleh karenanya performa Komnas HAM sangat menentukan baik-buruknya penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penegakanHAM tersebut.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang dibentuk dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan Komnas HAM adalah ; (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM diberi kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia.
Fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, sesuai dengan isi Pasal 89 ayat 1 UU no 39/1999 tentang Hak asasi Manusia, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan ; (1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; (2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (3) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; (5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan (7) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Sedangkan fungsi penyuluhan Komnas HAM, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89 (ayat 2) adalah untuk ; (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan; (3) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Sedangkan dalam menjalankan fungsinya, Sub KomisiPendidikan dan Penyuluhan perlu menyusun strategi pelaksanaan HAM melalui berbagai pendekatan. Salah satu bentuk pendekatan yang digunakan adalah preventif approach terhadap pelanggaran HAM. Bentuk pendekatan ini, kemudian dikonkritkan dengan strategi pemajuan tentang HAM kepada elemen bangsa dengan tujuan membentuk kesadaran publik tentang HAM secara konstruktif melalui pewacanaan pemahaman HAM secara komprehensif.
Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor; 002/PERSES/III/2005 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi nasional Hak Asasi Manusia bagian kelima pasal 46 menjelaskan bahwa Biro Dukungan Pemanjuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka disusunlah laporan kegiatan Biro Pemajuan sesuai amanat yang tertuang di peraturan organisasi tata kerja Komnas HAM, dengan penekanan fungsi laporan untuk menginformasikan kegiatan Biro dukungan Pemajuan HAM kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan. Rangkaian pertanggungjawaban pembuatan laporan telah dikoordinasikan kepada semua pihak secara transparan dan mendorong kesimpulan atas evaluasi pelaksanaan kerja.
Terkait implementasi kinerja Biro Pemajuan HAM melaporkan pertanggungjawaban yang disusun secara periodik baik triwulan, semesteran maupun tahunan. Hal ini menjawab segala bentuk evaluasi dan kesesuaian hasil kinerja yang direncanakan sesuai renstra kerja di tahun 2015.
Berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara dimana setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan sebagai upaya memenuhi akuntabilitas dan transparansi atas rencana kerja yang diimplentasikan dalam proses kerja. Capaian kinerja dengan penggunaan angaran belanja negara maka harus dilaporkan dan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Biro administrasi Pemajuan.
Menjawab UU No. 1 tahun 204 Biro Dukungan Pemajuan HAM Sekretariat Jenderal Hak Asasi Manusia, melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja selama satu tahun, sebagai evaluasi penggunaan anggaran yang menghasilkan : Kegiatan, target kerja, capaian, output evaluasi dan rekomendasi, penggunaan pagu anggaran dan realisasi anggran kinerja di tahun 2015.
Laporan ini menampilkan realisasi anggaran serta temuan hambatan-hambatan yang dihadapi selama target kerja satu tahun berdasarkan indikator input dan indikator output capaian dari masing-masing kegiatan di sub kegiatan yang ada dibagian administrasi pengkajian dan penelitian dan bagian administrasi penyuluhan yang tertuang dalam garis-garis besar program kerja Biro Pemajuan HAM.
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan
Penyusunan laporan administrasi Biro Pemajuan HAM 2015 - 2019 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
C. Mandat dan Implementasi
Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
D. Maksud dan Tujuan
1. Maksud :
Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang direncanakan, dilaksanakan dan tahapan-tahapan pencapaian serta hasil akhir dari proses kinerja selama satu tahun anggaran.
2. Tujuan :
Tujuan dari laporan ini adalah sebagai :
a. Pertanggungjawaban pelaksanaan selurh program kerja yang sudah direncanakan
b. Bahan evaluasi bagi penentuan dan perencanaan program kerja di tahun berikutnya
c. Bahan pemetaan terhadap kebutuhan, kendala, target sasaran, wilayah dan penetapan kegiatan tahun berikutnya disesuaikan dengan renstra lembaga dan renstra biro.
E. Indikator Keluaran (Output)
Tersusunnya satu buah laporan kegiatan Kerja Biro Administrasi Pemajuan HAM.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM.Perjanjian Kinerja yang diformulasikan dalam Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 Tahun.
Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar rencana kerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (Budgeting Process). Aktualisasi Kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability Report).
Penetapan Kinerja dapat diperbaiki dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang dajukan tersebut sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan.
Adapun indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pamajuan adalah sebagai berikut :
Pada awalnya rumusan dari indikator kinerja yang pertama adalah "Jumlah rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM"dengan target adalah 10 (sepuluh) rekomendasi yang kemudian menjadi 5 (lima) rekomendasi. Namun kemudian berubah menjadi Presentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dengan target sebesar 60 persen.
Untuk indikator kinerja kedua, tidak ada perubahan, yaitu tetap pada rumusan "Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM" dengan target 20 persen.
Indikator kinerja ketiga terdapat perubahan rumusan, yaitu jika sebelumnya adalah "Jumlah Dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun" dengan target 2 dokumen. Adapun perubahannya adalah "Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait' dengan target 20 persen.
Indikator kinerja keempat juga terdapat perubahan. Jika sebelumnya rumusannya adalah "Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti diklat ToT terkait HAM" dengan target 60 orang, kemudian berubah menjadi "Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM" dengan target 1 lembaga.
Selain itu, pada awalnya adalah 4 (empat) indikator tersebut di atas yang dimasukan dalam perjanjian kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Namun kemudian terdapat tambahan indikator kelima dengan rumusan sebagai berikut "Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM" dengan target adanya 5 kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
BAB III ANALISIS OUTPUT ATAS ANALISIS CAPAIAN KINERJA
A. Output dan Capaian Kerja Subkom Pengkajian dan penelitian
Subkom pengkajian dan Penelitian mengelompokkan lima (5) unit kegiatan, diantaranya :
1. Pengembangan Indikator HAM
a. Indikator Kinerja Kepolisian (Output : 1 Laporan hasil Kajian)
Penelitian mengenai Indikator Kinerja Kepolisian ini merupakan kelanjutan dari penelitian mengenai Kinerja Kepolisian pada Tahun Anggaran 2014.
Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan bahan pustaka dan melakukan studi dokumen dan studi kasus yang masuk ke Komnas HAM tentang pelanggaran/kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kemudian melakukan dua kali konsinyering untuk melakukan analisa terhadap rekomendasi Komnas HAM yang menyangkut kepolisian. Guna mendapatkan gambaran secara langsung kondisi di lapangan, telah dilakukan kegiatan turun lapangan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu ke Bandung sebanyak 2 kali, Malang dan Surabaya, Palembang, Mataram, Makassar dan Denpasar, Bali. Kegiatan lainnya adalah peluncuran laporan penyiksaan dan diskusi publik di Komnas HAM tentang penyiksaan dan perbuatan yang tidak manusiawi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pilot project dengan The Working Group in The Advocacy Against Torture (WGAT) untuk menemukan pola pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian berdasarkan pada rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM.Selain itu hasil kajian tentang Kepolisian yang mengawali pembuatan indikator kepolisian ini juga telah digunakan sebagai salah satu dasar kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Dukungan Penyuluhan Komnas HAM untuk kegiatan Polisi Berbasis HAM (pilot project Polres Metro Jakarta Utara) dengan bentuk kegiatan diantaranya workshop dan pelatihan. Sementara Indikator Kinerja Kepolisian yang dihasilkan dalam kajian ini akan digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kinerja kepolisian tersebut.
Evaluasi dari kegiatan ini adalah bahwa dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan, jika hal tersebut dilakukan kepada pihak kepolisian, peneliti cemderung tidak mendapatkan hal baru, karena pihak kepolisian seringkali hanya memberikan keterangan yang normative. Jika dilakukan kepada akademisi, sebagian akademisi menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebaiknya tidak ditanyakan kepada mereka, namun kepada anggota-anggota kepolisian yang berada di lapangan.Sementara peneliti juga belum melakukan wawancara mendalam dengan korban dan pendamping korban.
Penyusunan indikator kinerja kepolisian dibagi atas beberapa kategori berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu elemen dasar pada proses penyelidikan dan penyidikan yang meliputi ketentuan yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri mengenai jaminan keamanan pribadi, serta adanya jaminan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (hak mendapatkan bantuan hukum, penerjemah dll).
Sedangkan untuk indikator proses dalam indikator ini lebih menekankan pada adanya prosedur standar yang menghormati HAM dalam pengumpulan informasi/alat bukti selama masa penyelidikan dan penyidikan, jaminan perlakuan yang sama dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah serta berbagai pelatihan yang harus dilakukan oleh kepolisian dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai aparat penegak hukum terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Pada indikator tentang upaya paksa lebih menekankan pada ketentuan perundangundangan yang harus menjamin keamanan dan kebebasan bergerak tersangka/saksi atau korban dan adanya jaminan penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan merupakan upaya terakhir dari pelaksanaan hukuman. Indikator proses lebih menekankan pada pelatihan dari aparat penegak hukum tentang hak-hak tersangka, prosedur dan teknik penangkapan yang aman dan manusiawi, penanganan tersangka, tersedianya standar operasional penanganan tersangka, perencanaan penangkapan dan pemberian bantuan hukum. Khusus dalam penahanan adanya indikator tentang pengawasan bagi tahanan terutaman tahanan perempuan dan anak.
Untuk semakin meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota kepolisian tentang HAM, nilai dan prinsip HAM serta standart HAM nasional maupun internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta semakin menyempurnakan indikator kinerja kepolisian yang berbasis HAM dan bisa diimplementasikan untuk seluruh institusi kepolisian, maka kegiatan ini akan dilanjutkan sebagai program kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.
b. Indikator Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Output : 1 Laporan hasil Kajian) Keberadaan indikator HAM dapat memberikan manfaat penting bagi semua kepentingan, baik Negara Pihak maupun aktor-aktor non Negara seperti pegiat organisasi masyarakat sipil, dan juga warga negara secara umum. Bagi Negara, indikator HAM dapat berfungsi sebagai rapor, panduan, dan alat motivasi. Sebagai rapor, indikator HAM menjadi referensi yang komprehensif untuk melihat sejauh mana Negara melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai panduan, indikator HAM dapat digunakan dalam memberikan masukan kepada lembaga dan pejabat pemerintah (gubernur, walikota, bupati, dll.) untuk menetapkan prioritas kebijakan pembangunan (dalam rangka pemenuhan hak masyarakat), dan sekaligus membantu untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Sedangkan sebagai alat motivasi, keberadaan indikator HAM berfungsi memberikan alat peringatan dini. Indikator HAM juga dapat membeberkan isu atau masalah yang selama ini diabaikan atau secara sengaja disembunyikan.
Pada tahun 2015, Subkom Pengkajian dan Penelitian memfokuskan kegiatannya pada penyusunan indikator untuk hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Kegiatan ini merupakan kerja yang ditempuh dengan melalui beberapa tahapan dan proses yang berulang-ulang Aktivitas setiap tahap bisa melalui serangkaian proses diskusi dan konsultasi yang intensif guna menajamkan indikator. Terdapat banyak pihak yang dilibatkan selama proses penyusunan indikator, terutama dari kalangan pakar atau akademisi dan pegiat organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu tertentu yang relevan dengan isu hak-hak ekonomi sosial budaya yang dikaji terutama hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, air, dan jaminan sosial.
Sementara itu, interpretasi atas kandungan normatif per hak diurunkan dari Komentar Umum (General Comment). Komentar Umum merupakan interpretasi otoritatif yang memberikan orientasi bagi pelaksanaan praktis hak asasi manusia dan telah menetapkan sejumlah kriteria guna mengevaluasi kemajuan Negara dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Selain itu, Komentar Umum merupakan hasil dari proses interpretasi yang kontekstual, partisipatif, dan komprehensif
Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan bahan pustaka serta melakukan konsinyiring untuk mendefinisikan indikator Hak-hak Ekosob. Selanjutnya melakukan pengumpulan bahan pustaka, meminta masukan para expert dibidangnya seperti expert dibidang pekerjaan, expert dibidang air, dll untuk selanjutnya dibuat logfram hak Ekosob. Kegiatan ini melakukan turun lapangan untuk pencarian data dengan menemui pakar hukum dan akademisi untuk membantu mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan indikator HAM sebanyak 6 (enam) kali, yaitu ke Malang, Palembang, Mataram, Bandung, Makassar dan Denpasar Bali. Setelah semua kegiatan tersebut dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah penulisan hasil kajian.
Evaluasi dari kegiatan ini adalah bahwa metode yang digunakan untuk kegiatan ini seharusnya adalah workshop.Namun karena anggaran kurang tepat direncanakannya, maka metode yang dilakukan hanya berupa wawancara mendalam.
Kegiatan ini secara khusus telah memberikan wacana bagi para pakar dan akademisi yang ditemui dalam pencarian data di lapangan. Mereka pada umumnya menyambut baik kegiatan ini, dan dengan senang hati memberikan data dan informasi yang diminta Karena mereka berharap dengan indikator yang nantinya disediakan oleh Komnas HAM akan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam hak asasi manusia. Selain itu juga dapat digunakan pada saat pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Mengingat pentingnya kegiatan ini sebagai program kegiatan unggulan Komnas HAM, maka kegiatan ini dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2016 dengan fokus kegiatan untuk melakukan uji coba indikator HAM ekosob
2. Penelitian diskriminasi ras dan etnis di enam wilayah kantor perwakilan Komnas HAM UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis memberikan mandat baru kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selama ini, Komnas HAM telah melakukan serangkaian kegiatan pemantauan di beberapa wilayah di Indonesia khususnya pada tahun 2013 lalu. Komnas HAM juga telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebuhungan hasil pemantauannya tersebut. Sebagai bentuk tindak lanjut upaya pengawasan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan Komnas HAM, maka dibentuk suatu tim kajian/penelitian pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008 dengan tujuan:
a. Mengidentifikasi bentuk-bentuk/pola-pola diskriminasi ras dan etnis di 6 wilayah di Indonesia antara lain: Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua;
akibat tindakan b. Melakukan analisis faktor-faktor sebab diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di 6 wilayah tersebut.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan Komnas HAM pusat di Jakarta dengan Perwakilan Komnas HAM di enam wilayah, yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan adanya workshop rancangan penelitian yang dilakukan di Jakarta dengan mengundang perwakilan dari 6 (enam) perwakilan Komnas HAM tersebut di atas. Workshop ini dilakukan untuk membekali peneliti Tim Kajian Diskriminasi Ras dan Etnis dengan melakukan pengayaan terhadap UU No. 40/2008 dan ICERD secara mendalam. Kegiatan selanjutnya adalah masing-masing perwakilan kemudian melakukan kegiatan pencarian data dan FGD di wilayahnya masing-masing untuk memperkaya hasil penelitian mereka. Setelah semua kegiatan di kantor Perwakilan Komnas Ham tersebut dilaksanakan, maka kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan laporan hasil penelitian di 6 (enam) wilayah perwakilan yang dirangkaikan menjadi satu bunga rampai hasil penelitian.
Adapun judul-judul penelitian yang dilakukan oleh Perwakilan Komnas HAM adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap eksistensi etnis Tionghoa di Sulawesi Tengah di Bidang pemerintahan (Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
b. Penelitian Penghapusan Diskriminasi Berdasarkan Ras dan Etnis Terhadap Etnis Minoritas Mentawai di Sumatera Barat (Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat).
C. Kajian Hak Atas Keyakinan Beragama Suku Naulu Nuanea sebagai Perwujudan Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008.
d. Penelitian Dugaan Diskriminasi Ras dan Etnis Akibat Penerapan Qanun No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
e. Otonomi Khusus Bagi Papua Berkah atau Bencana (Penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Berpihak di Bidang Politik).
f. Diskriminasi Etnis Tionghoa yang Baragama Konghucu di Provinsi Kalimantan Barat.
Evaluasi dari kegiatan ini adalah bahwa tidak ada perencanaan yang tepat dari pemegang program kegiatan.Sehingga kegiatan ini seolah-olah baru dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran 2015.Selain itu supervisi terhadap keenam perwakilan yang melaksanakan penelitian juga dilakukan dengan tanpa rencana yang matang
Penting untuk dicatat bahwa selama proses FGD berlangsung di masing-masing kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah, tergambar antusiasme para stakeholders dalam merespon persoalan diskriminasi yang selama ini terjadi di masing-masing daerah. Hal ini tentu berdampak positif bagi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas yang selama ini mengalami perlakuan diskriminasi seperti yang terjadi kepada kelompok etnis Tionghua di Pontianak, Kalimantan Barat. Proses FGD juga dirasakan sebagai upaya strategis untuk memfasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang terjadi, dimana pihak-pihak yang berkepentingan bisa langsung merespon, mengklarifikasi dan memberikan saran solusi penyelesaian agar tidak terjadi pengulangan perlakuan diskriminasi di daerah.
3. Penelitian/pengkajian penyelesaian pelanggaran hak sipol dan ekosob masa lalu (kajian korupsi dan ham disektor kehutanan dan kajian nelayan.
a.Kajian Korupsi dan HAM di Sektor Kehutanan (Output: 1 laporan hasil kajian)
Tata kelola kehutanan yang bebas dari korupsi, taat hukum dan berkelanjutan sangat penting bagi perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Dalam rangka menyelesaikan konflik di kawasan hutan, maka 12 Kementrian/ Lembaga berkomitmen dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani di Istana Negara pada 11 Maret 2013. Ada 98 rencana aksi yang disusun oleh 12 kementerian/ lembaga, 2 rencana aksi yang diemban Komnas HAM adalah membangun basis data dan informasi konflik agraria dan melakukan pembenahan regulasi dan kebijakan dalam pengukuhan kawasan hutan, yang dijabarkan dalam 5 tugas, yakni memetakan tipologi konflik agraria, mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi tipologi konflik dan model-model penyelesaian konflik, mengkoordinasikan penentuan kriteria dan prioritas penyelesaian konflik, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait yang belum memuat prinsip-prinsip penghormatan hak azasi manusia, dan tumpang tindih peraturan perundangan yang menjadi salah satu sebab terjadinya konflik-konflik agrarian di "kawasan hutan" dan pelanggaran HAM, serta merekomendasikan revisi dan/atau harmonisasinya.
Kajian Korupsi dan HAM di sector Kehutanan ini ditujukan untuk memajukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan dari pelanggaran HAM yang terjadi sebagai dampak dari dan/ atau menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di sektor kehutanan.
Kegiatan Kajian ini diawali dengan pengumpulan bahan pustaka dan pembuatan rancangan penelitian juga meminta pendapat para stake holder untuk pembuatan rancangan penelitian tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan lembagalembaga yang mempunya fokus isu korupsi seperti KPK, ICW serta Prof. Hariadi yang merupakan ahli dalam bidang kehutanan. Kagiatan kajian ini melakukan 4 (empat) kali kegiatan turun lapangan untuk pencarian data dan informasi, yaitu ke Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara serta Yogyakarta dan juga melakukan wawancara mendalam dengan GAPKI (Gabungan Perusahaan Kebun Indonesia) dan APHI (Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia). Setelah pencarian data ini selesai, kegiatan selanjutnya adalah penulisan laporan kajian.
Evaluasi yang disampaikan oleh peneliti terhadap kegiatan ini adalah bahwa peneliti mempunyai kesulitan tersendiri apabila tidak di damping oleh seorang asisten peneliti. Hal tersebut terjadi karena tidak diperbolehkan adanya alokasi anggaran bagi asisten peneliti dalam mata anggaran kegiatan Komnas HAM.
Kajian ini terdiri dari lima bab, yakni pendahuluan, kerangka konsep, korupsi di sektor kehutanan yang berdampak pada pelanggaran HAM bagi masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan, upaya negara dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak asasi masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan dari dampak terjadinya korupsi di sektor kehutanan, dan penutup. Secara rinci, Bab 1 Pendahuluan terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, pokok permasalahan, tujuan kajian, metode kajian, dan sistematika; Bab 2 Kerangka Konsep terdiri dari dua sub bab, yaitu korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan korupsi dan HAM; Bab 3 Korupsi di Sektor Kehutanan yang Berdampak pada Pelanggaran HAM yang terdiri dari dua sub bab, yaitu pola korupsi di sektor kehutanan dan pelanggaran HAM sebagai dampak korupsi di sektor kehutanan; Bab 4 Upaya Negara dalam Melindungi, Memenuhi, dan Menghormati HAM bagi Masyarakat yang Hidup dari Sumber Daya Hutan dari Dampak Terjadinya Korupsi di Sektor Kehutanan; dan Bab 5 Penutup yang terdiri dari dua bab, yaitu Simpulan dan Rekomendasi.
b.Kajian Hak Nelayan Tradisional Atas Pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan (Output: 1 laporan hasil kajian)
Tidak seperti kajian dan penelitian lain yang dilakukan oleh bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, kajian ini muncul pada sekitar bulan Mei 2015 setelah adanya Tim Komnas Ham yang terbentuk karena adanya Kasus Benjina. Tim Benjina yang dipimpin oleh Ketua Komnas HAM Bapak Nur Kholis didampingi ibu Sandra Moniaga serta staf M. Felani dan Linda Holle bertemu dengan ibu menteri kelautan kemaritiman dengan agenda diskusi soal ilegal fishing dan kejahatan kemanusiaan di laut. Setelah itu Tim yang dipimpin oleh ibu Sandra Moniaga, serta staf Yodhisman Sorata, M. Felani, bertemu dengan KIARA dan KNTI dengan agenda menggali informasi soal kejahatan lain di luar Benjina dan kesejahteraan nelayan tradisonal. Selanjutnya seperti kegiatan pengkajian dan penelitian lainnya, kegiatan ini pun di awali dengan pengumpulan bahan pustaka dan pembuatan rancangan penelitian dengan cara meminta pendapat stake holders. Apapun kegiatan selanjutnya adalah turun lapangan ke Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Denpasar Bali dan DI Yogyakarta. Kegiatan lainnya adalah melakukan wawancara mendalam dengan Balitbang KKP di Jakarta, Sdr. Riza Damanik yang merupakan ahli di bidang perikanan dan nelayan.Setelah pencarian data ini selesai, kegiatan selanjutnya adalah penulisan laporan kajian.
Adapun evaluasi dari kegiatan ini adalah bahwa kegiatan yang direncakan adalah Kajian Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber daya Alam di kawasan hutan.Namun kegiatan ini berubah sesuai judul kegiatan tersebut di atas pada Mei 2015.Sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak lagi berada di awal tahun.Sehingga untuk penulisan laporannya juga menjadi terlambat.
Secara umum tujuan penelitian ini adalah mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam laut yang optimal dan berperspektif hak asasi manusia. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu: 1. Menggambarkan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan di Indonesia secara umum dalam perspektif HAM; dan 2. Menggambarkan tingkat perwujudan kewajiban Negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak nelayan tradisional atas sumber-sumber penghidupan dan mata pencaharian sebagai nelayan.
Laporan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab: Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, wilayah penelitian, metode dan cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Bab II Kerangka Konseptual terdiri dari konsep pengelolaan SDA kelautan dan perikanan, konsep dan definisi nelayan tradisional, pendekatan HAM bagi nelayan tradisional, dan kandungan normatif hak atas sumbersumber penghidupan yang layak. Bab III Gambaran Umum Perikanan Tangkap dan Nelayan Tradisional di Wilayah Perairan Indonesia terdiri dari: data dan fakta industri perikanan, kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca produksi, dan praktik-praktik IUUF. Bab IV yaitu analisis relasi-relasi antara industri skala besar dan industri skala kecil. Bab V yaitu tingkat perwujudan kewajiban Negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak nelayan tradisional atas sumber-sumber penghidupan dan mata pencaharian sebagai nelayan. Bab VI yaitu simpulan dan rekomendasi
4. Penelitian/pengkajian penyelesaian pelanggaran ham masa lalu(Output: 1 laporan hasil penelitian)
Kegiatan pengkajian dan penelitian ini tidak seperti kegiatan pengkajian dan penelitian lainnya, yaitu lebih banyak lobby-lobby dan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh militer, politik dan negarawan. Diantaranya adalah dengan Jaksa Agung, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Kepala BIN, Perwakilan TNI juga para tokoh parpol. Serta meminta masukan dari para tokoh seperti para mantan komisioner Komnas HAM, membuat panel ahli dan melakukan pertemuan dengan para korban di beberapa kota untuk mengumpulkan pendapat mereka. Selain itu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan workhshop sosialisasi peraturan Komnas HAM tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban, persiapan peringatan dua tahun Kota Palu sebaga Kota Sadar HAM di Palu; Bekerjasama dengan pemerintah kota palu melakukan Temu Nasional di Palu dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di palu yang dihadiri oleh Jaksa Agung RI, Menkopulhukam, Mekumham, Kepala BIN, Kapolri dan juga dihadiri oleh beberapa Gubernur,walikota,Bupati,dll.Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu pada akhir
Tahun anggaran 2015 adalah penyelesaian Laporan Kajian Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu.
Evaluasi dari kegiatan ini adalah bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari Tim Bentukan Sidang paripurna.Sehingga secara anggaran, maka anggaran yang seharusnya digunakan adalah anggaran dari mata anggaran Tim Bentukan Sidang paripurna.
Sebagai informasi tambahan, sejak dikeluarkannya Perpu 1 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM telah menyelidiki 10 kasus pelanggaran HAM yang berat diantaranya:
a. Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000. Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat Kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.
b. Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat Kasasi.
c. Kasus Peristiwa Irian/Papua 2000 (Abepura 200). Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 terdakwa yiatu Drs. Daud Sihombing, and Brigjen. Johny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia.
d. Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
e. Kasus Mei 1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 19 September 2003. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
f. Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003). Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2004. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
g. Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2006. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
h. Kasus Talangsari 1989. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 16 September 2008. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan i. Kasus Penembakan Misterius 1982- 1985. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli September 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
j. Kasus Tragedi 1965-1966. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
Dari 10 peristiwa tersebut, tujuh di antaranya masih belum ada tindak lanjut dari Jaksa Agung dan hingga kini masih mengalami kemandekan. Sementara itu tiga peristiwa yaitu Timor- Timur, Tanjung Priok dan Abepura telah ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, pengadilan membebaskan para terdakwa. Selain membebaskan para terdakwa, Pengadilan HAM tersebut juga tidak mampu memenuhi hakhak para korban. Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, yang tegas dinyatakan sebagai hak korban berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, hingga kini tidak satupun yang diterima oleh korban. Tujuh persitiwa lainnya belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Laporan dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dan terjadi silang pendapat antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu alasan pentingnya kajian atas pelanggaran HAM masa lalu untuk dicarikan solusi penyelesaiannya agar tidak menjadi beban bangsa kedepan.
5. Penelitian isu-isu aktual
Penelitian isu-isu actual ini adalah merupakan penelitian tindak lanjut dari kajian mengenai peraturan perundang-undangan yang pernah dilaksanakan oleh bagian Pengkajian dan Penelitian. Serta kegiatan-kegiatan pengkajian dan penelitian yang merupakan rekomendasi dari Sidang Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komnas HAM dan DPR RI yang wajib ditindak lanjuti oleh Bagian Pengkajian dan Penelitian. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian isu-isu actual ini pada Tahun Anggaran 2015 adalah :
1. RUU Disabilitas
Komnas HAM menginiasi adanya RUU Disabilitas ini pada 2010 dengan diawali adanya Kajian untuk mendorong perubahan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Kajian ini berisi laporan dan matriks evaluasi undang-undang tersebut. Setelah kajian tersebut, kemudian dilakukan penyusunan Naskah Akademis dan draft RUU Disabilitas pada 2011 dengan draft yang berisi 450 pasal. Draft ini kemudian diserahkan ke badan
Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dimulai pembahasan di DPR RI. Namun, ternyata bukan hanya Komnas HAM yang memasukkan draft itu ke DPR RI. Disable People Organizations (DPO) yang merupakan koalisi organisasi penyandang disabilitas juga memasukkan draft RUU Disabilitas. Baleg DPR RI kemudian menyatukan draft RUU Disabilitas yang dibuat oleh Komnas HAM dan DPO. Proses penyatuan ini dilakukan dalam bentuk diskusi terbatas yang melibatkan Komnas HAM dan DPO.
Pada 2014, draft hasil penyatuan tersebut telah selesai dibuat dengan 161 pasa dan RUU Disabilitas ini masuk ke dalam prolegnas 2014dan 2015. Namun RUU Disabilitas ini baru benar-benar dibahas oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI pada 2016. Sementara undang-undang tersebut belum disahkan sebagai Undang-undang Disabilitas, Komnas HAM akan terus mengawal proses di DPR tersebut.
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
a. Pada 27 Januari 2015, Komnas HAM mengundang Pokja RUU Penyandang Disabilitas, DPO Yogyakarta untuk membahas tindak lanjut pengawalan RUU Penyandang Disabilitas karena pergantian periode DPR-RI.
b. Penyempurnaan Naskah Akademik dan Batang Tubuh RUU Penyandang Disabilitas oleh akademisi.
c. Konsinyering hasil review oleh akademisi atas Naskah Akademik dan Batang Tubuh RUU Penyandang Disabilitas.
d. Cetak Draft RUU Penyandang Disabilitas dan Naskah Akademik
e. Memfasilitasi pertemuan Kementerian/Lembaga Negara terkait untuk mensosialisasi draft versi Pokja (sebaiknya dilakukan bersama Kemensos).
f. Melakukan lobby dengan DPR (Baleg, Komisi III dan Komisi VIII)
g. Pada 9,23,31 Juli 2015 Rakor dengan DPO'S. Agenda:Kampanye RUU Penyandang Disabilitas penanda tanganan petisi dukungan RUU PD serta karnaval PD ke gedung DPR RI
h. Pada 7 Agustus 2015 pertemuan dengan ICER untuk menyusun kriteriaperwakilan ICER di Indonesia
i. Pada 13 Agustus 2015 di komnas HAM ada penanda tanganan petisi untuk mendorong RUU PD j. Pada 13-15 Agustus 2015 Konsinyering di Bogor untuk penyusunan Indikator Disabilitas
k. Pada 7 dan 23 November 2015, FGD tentang RUU Disabilitas
1. Pada 13 November 2015, pertemuan funding agency untuk persiapan deklarasi Federasi Penyandang Kusta
2. RUU KUHP
Pengawalan terhadap Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah dilakukan oleh Komnas HAM sejak revisi KUHP ini dilakukan. Pada awalnya, Komnas HAM fokus pada pembahasan mengenai Buku II RKUHP yaitu tentang Kejahatan. Dan Posisi Komnas HAM untuk RKUHP dengan menyertakan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk Buku II telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pada 2014.
Sampai dengan Agustus 2015, kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM berkaitan dengan RKUHP ini adalah membahas Buku II sesuai dengan perkembangan yang ada. Pada Agustus 2015, Komnas HAM diundang untuk mendiskusikan RKUHP. Pada diskusi ini dinyatakan oleh DPR RI bahwa pembahasan RKUHP difokuskan pada Buku I yaitu Aturan Umum. Sejak diskusi ini, maka pembahasan oleh Komnas HAM selanjutnya difokuskan pada Buku I. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 2015 untuk RKUHP ini adalah sebagai berikut :
a. Pada 7-10 Juli 2015 Konsinyering Finalisasi DIM
b. Pada 15 September 2015 Rapat dalam Kantor dengan Narasumber Pak Enny Soeprapto dan Pak Arsil (LeIP).
c. Pada 20-22 Oktober 2015 mengikuti FGD RKHUP di DPR-RI.
d. Pada 11-13 November 2015 Konsinyiring pembuatan DIM di Bogor
e. Pada 24 November 2015, penyempurnaan pembuatan DIM
f. Pada 15-16 Desember 2015 melakukan kegiatan FGD untuk menghimpun masukanmasukan dari Pusham beberapa daerah, akademisi dan LSM.
3. Revisi UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
Kegiatan ini diawali dari evaluasi praktik kelembagaan Komnas HAM yang mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan kewenangannya. Berlanjut dari hal dimaksud, evaluasi beralih menjadi penataan ulang kewenangan lembaga. Hal dimaksud berpijak dari hubungan antara Fungsi, Tugas dan Kewenangan Komnas HAM dalam pengaturan UU 39/1999 ttg HAM yang tidak sistematis, dalam arti, pelaksanaan fungsi tidak diimbangi dengan tugas dan kewenangan yang memadai. Alhasil dalam pelaksanaan fungsi, tidak dapat terlaksana secara utuh. Tak luput dalam pembahasan tersebut seperti pengaturan tentang pegawai tidak tetap, pengembangan pegawai. Masukan terhadap pengelolaan Sekretariat, perbandingan dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Ombudsman RI menjadi contoh pengelolaan Kantor Perwakilan.
Beberapa evaluasi kelembagaan tersebut, turut menyesuaikan konteks keberadaan Komnas HAM sebagai salah satu Komisi/Lembaga. Semisal dalam pengurangan jumlah anggota Komnas HAM yang sebelumnya berjumlah 35 orang, menjadi 7-5 orang Sementara itu pengaturan kelembagaan lain dalam lingkup National Human Rights Institutional (NHRI) diperlukan keberadaanya, hal tersebut memungkinkan dengan adanya pengaturan terbuka untuk melahirkan adanya Komisi Khusus lainnya.
Proses revisi meluas dalam hal pengayaan dan pemutakhiran substansi HAM dengan kondisi kekinian. Penyesuaian norma HAM dengan norma HAM yang terdapat dalam UUD 1945 Hasil Amandemen, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan konvensi-konvensi lainnya yang disahkan sebagai hukum nasional setelah tahun 1999 Seperti, pengaturan tentang Kelompok Rentan dan Posisi Perlindungan Pembela HAM.
Pembahasan yang belum selesai dalam proses ini, mencakup beberapa hal yang belum pernah diwacanakan sebelumnya, yakni mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM, dan pengembangan pegawai Komnas HAM. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM, menjadi jalan baru dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM dari litigasi hingga non litigasi. Hal tersebut dilakukan dengan upaya mengkualifikasi jenis dan lingkup hak dengan upaya penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran, hingga wacana membentuk Majelis HAM dalam lingkup nasional. Adapun dalam pengembangan pegawai Komnas HAM dalam arti adanya lingkup tugas yang linier dengan jaminan karir dan kesejahteraan yang memadai. Lingkup tugas, menjangkau adanya spesialisasi kerja berdasar fungsi. Sedangkan, jaminan karir dan kesejahteraan merupakan jawaban akan kebutuhan dari adanya Pegawai Tidak Tetap yang kesejahteraannya tidak berimbang dengan PNS, walaupun dengan beban kerja yang sama.
Adapun rincian kegiatan pada program ini adalah:
a. Menentukan sikap Komnas HAM dan uji publik terhadap RUU yang telah dihasilkan.
b. Pembuatan Kertas Posisi mengenai pokok-pokok pikiran terhadap RUU tersebut.
c. Menentukan sikap Komnas HAM dan uji publik terhadap RUU yang telah dihasilkan)
d. Pada 9-11 April 2015 di Bogor membahas penguatan fungsi kelembagaan Komnas HAM, menata kembali fungsi,tugas, kewenangan. Merencanakan model advokasi RUU tahun 2016.
e. Pada 27-28 Mei 2015 Tim melakukan diskusi di Komnas HAM dengan melibatkan narasumber dengan agenda Evaluasi praktik dan kebutuhan lembaga seputar keanggotaan dengan membandingkan model keanggotaan dengan lembaga lain, yaitu dalam proses pengangkatan, pemberhentian, kewajiban dan hak anggota.
f. Pada Juni 2015 melakukan diskusi bulanan dengan agenda : Evaluasi praktik dan kebutuhan lembaga, dengan pokok bahasan mengenai model pengelolaan kantor perwakilan dan pelaksanaan fungsi di lembaga lain; Strategi dan peluang advokasi RUU Komnas HAM; Transisi kelembagaan, peraturan peralihan; Inisiasi membahas dan revisi substansi HAM dalam UU 39/1999.
Pada 27 Juli 2015 rapat bulanan Tim dengan agenda: Membahas model dan rencana g. revisi substansi HAM; Membandingkan UU 39/1999 dengan Draft Revisi UU HAM versi DPR; Mengklasifikasi konsep Substansi HAM dari UUD 1945, Instrumen HAM lainnya.
h. Pada Agustus 2015 melakukan diskusi bulanan dengan agenda : Membahas Perkembangan dan Pengaturan tentang: • Konvensi Hak Anak; • Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; • Kelompok Rentan; • Peluang dan posisi Perlindungan Pembela HAM.
i. Pada 16-17 Sept 2015 Tim mengadakan diskusi rutin bulanan mengundang narasumber Bapak Enny Soeprapto, PUSKAPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak), KPAI dan Komnas Perempuan, dengan agenda pembahasan: • Membahas Perkembangan dan model NHRI yang terintegratif; • Update kewenangan dari tiap NHRI, sekaligus menampung masukan terhadap substansi HAM terkait.
j. Pemaparan hasil kajian Revisi UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia di hadapan Sidang Paripurna Khusus pada 20-21 November 2015.
Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka pada Tahun Anggaran 2016, kegiatan ini masih tetap akan dilanjutkan. Namun, berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sebelumnya secara anggaran masuk sebagai salah satu kegiatan dalam anggaran Isu-isu Aktual, namun pada tahun anggaran 2016, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian tidak lagi memasukkan Isuisu Aktual sebagai salah satu mata anggaran kegiatan. Adapun alasan dari tidak dimasukkannya adalah pertama, bahwa pada Tahun Anggaran 2016, sesuai ketetapan Biro Dukungan Pemajuan HAM, anggaran pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian sangat terbatas, sehingga harus memilih program kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian. Program kegiatan Isu-isu Aktual (yang didalamnya terdapat kegiatan Revisi UU No. 39 Tahun 1999) termasuk program yang tidak dapat lagi dibiayai pada Tahun Anggaran 2016. Kedua, kegiatan revisi UU No. 39 Tahun 1999 adalah merupakan kegiatan yang akan menjadi nafas bagi Komnas HAM secara keseluruhan. Sehingga perlu dukungan dari semua unit di Komnas HAM dan tidak hanya menjadi program kegiatan Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian semata. Khususnya dalam masalah pembiayaan program kegiatan ini. Terlebih lagi, menurut renstra Komnas HAM 2015-2019, kegiatan ini adalah kegiatan yang harus diselesaikan pada 2016.
4. RUU Peradilan Militer
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari beberapa rangkaian penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM tentang sistem peradilan militer di Indonesia. Penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2011 tentang "Kajian Hak Asasi Manusia Tentang Sistem Peradilan Militer di Indonesia" memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada sistem peradilan militer. Perubahan lebih banyak mengarah pada perubahan di sistem peradilan, sesuai dengan amanah dari TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, serta ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa pelaku militer yang melakukan tindak pidana militer diadili oleh peradilan militer dan pelaku militer yang melakukan tindak pidana umum diadili oleh peradilan umum.
Pada 2015, Komnas HAM membuat Kertas Posisi Komnas HAM tentang Sistem Peradilan Militer di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada legislative tentang perlunya perubahan UU Peradilan Militer dan melakukan pembahasan agar segera di revisi. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk mebuat Kertas Posisi Komnas HAM tersebut adalah sebagai berikut :
a. Melakukan berbagai rangkaian diskusi dengan berbagai elemen seperti akademisi, ahli peradilan militer, DPR dan TNI.
b. Pada 1 September 2015 Tim mengadakan diskusi di Komnas HAM mengundang narasumber Al -Araf tentang rencana penyusunan kajian dan naskah akademis RUU peradilan militer
c. Pada 8-9 September 2015 Tim Peradilan Militer Turun lapangan ke Jogyakarta Melakukan FGD dengan mengundang, Akademisi, Praktisi,TNI POLRI bekerjasama dengan Pus Ham UII dengan tujuan memberikan masukan mengenai peluang dan hambatan dalam penyusunan RUU peradilan militer
d. Pada 23 Oktober 2015 Tim Peradilan Militer ke Makassar untuk melakukan FGD dengan mengundang UNHAS, Akademisi, Praktisi,TNI POLRI
e. Pada 7-10 Desember 2015, konsinyiring pembuatan kertas posisi tentang Peradilan Militer.
Pada Tahun Anggaran 2016, kegiatan untuk RUU Peradilan Militer akan dilanjutkan dengan pembuatan Naskah Akademis tentang Peradilan Militer.
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan penelitian isu-isu actual ini adalah bahwa seringkali penelitian pada awal perencanaan tidak sama dengan Pangkajian dan Penelitian yang dilakukan sampai masa akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena tema kajian dan penelitian seringkali merupakan hasil rekomendasi Sidang Paripurna Komnas HAM dan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komnas HAM dan DPR RI. Oleh karena itu, seringkali pula dari sisi perencanaan anggaran dan sumber daya manusia pada Bagian Pengkajian dan Penelitian sering tidak mencukupi jika semua kegiatan penelitian yang direkomendasikan ini akan dijalankan.
Dalam hal ratifikasi/aksesi intrumen Internasional, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian telah melakukan kajian maupun advokasi terhadap beberapa Instrumen Internasional sejak Tahun 2005 sampai dengan 2015 ini. Adapun Instrumen Internasional tersebut adalah:
| No | Kajian dan Advokasi | Instrumen Internasional | Status |
| 1 | 2005 | Politik | diratifikasi |
| 2 | 2005 | Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on | diratifikasi |
| 3 | 2005-2015 | Statuta Roma | Belum diratifikasi |
| 2009 | Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from | Belum diratifikasi | |
| 5 | 2009-2015 | Mekanisme Nasional Untuk Melakukan Monitoring dalam Prosedur Penahanan (National Mechanism on | Sudah diratifikasi |
| Konvensi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (The International Convention on the Protection of the Rights of All 7Migrant Workers and Members | diratifikasi | ||
| Pengungsi dan optional Protokol mengenai Status Pengungsi (Convention Relating to the Status of Refugees and Protocol Relating to the Status of | diratifikasi | ||
| Pengendalian Tembakau (Framework Convention on | diratifikasi |
| Tobbaco Control) | |||
| 9 | 2014 | Konvensi Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) | Sudah diratifikasi |
Dari 9 (Sembilan) Intrumen Internasional vang telah dilakukan kajian dan advokasi oleh Komnas HAM, khususnya Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian tersebut yang telah diratifikasi adalah sebanyak 5 (lima) Instrumen Internasional.
Selain evaluasi terhadap output dan sasaran kerja yang telah disampaikan di atas, perlu disampaikan juga evaluasi sekaligus rekomendasi dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengkajian dan Penelitian, yaitu sebagai berikut :
1. Pada tahun 2015, kegiatan Pengkajian dan Penelitian untuk 2 bulan pertama (bulan Februari) masih dilakukan utk menyelesaikan program kegiatan 2014. Hal ini sudah lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya, dimana kegiatan untuk tahun anggaran berjalan baru dimulai pada bulan Juni.
2. Untuk penggunaan anggaran, jika pada tahun sebelumnya, anggaran dibagi merata untuk setiap program kegiatan, maka pada 2015, anggaran digunakan secara proporsional. Dimana, anggaran digunakan sesuai kebutuhan setiap kegiatan. Hal ini terlihat dari penyerapan anggaran yang jauh lebih baik pada 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, untuk perencanaan anggaran pada Bagian Pengkajian dan Penelitian masih harus dilakukan perbaikan agar anggaran benar-benar sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, RAB dibuat masih secara global, namun pada tahun-tahun yang akan datang akan dilakukan perbaikan sesuai kegiatan riil yang akan didetailkan dalam rancangan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk TOR penelitian oleh para peneliti. Sehingga akan lebih memudahkan untuk penyerapan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Pada tahun anggaran 2015 ini masih didapatkan kegiatan-kegiatan penelitian yang muncul pada pertengahan tahun anggaran, karena rekomendasi Sidang Paripurna atau menyikapi kondisi kekinian negara. Walaupun hal ini sudah diantisipasi dengan menganggarkan hal tersebut dalam kegiatan dengan nomenklatur isu-isu aktual, namun pada kenyataannya, anggaran menjadi tidak tercukupi untuk beberapa kegiatan. Sehingga untuk tahun-tahun kedepan, perlu ada perencanaan yang lebih jelas mengenai hal ini, terutama untuk kegiatankegiatan lintas subkom, agar dapat diperjelas mengenai perimbangan anggaran dengan subkom lainnya sehingga kegiatan dapat berjalan secara maksimal.
4. Untuk kegiatan yang dilakukan, jika pada tahun-tahun sebelumnya adalah merupakan kegiatan pengkajian yang seolah-olah merupakan kegiatan pengkajian dan penelitian yang selesai dalam satu tahun anggaran padahal kegiatan tersebut sesungguhnya adalah kegiatan yang harusnya d selesaikan dalam beberapa tahun anggaran, seperti kegiatan HRI, untuk kedepannya akan dibuat perencanaan yang lebih matang. Sehingga output untuk setiap tahun anggaran menjadi lebih jelas.
5. Berkaitan dengan struktur baru yang akan diterapkan di Komnas HAM, maka perlu ada prosedur kerja yang diperbaiki pada Bagian Pengkajian dan Penelitian. Terutama setelah Jabatan Fungsional Peneliti telah ditetapkan. Karena walaupun secara substansi para peneliti dibawah koordinasi Kabiro, namun secara management akan tetap berada dibawah koordinasi Kasubbag. Dengan nomenklatur yang ditetapkan pada struktur baru, yaitu Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian yang dibagi dalam dua Sub Bagian yaitu Subbag Dukungan Hak-hak Sipol dan Subbag Dukungan Hak-hak Ekosob, maka peneliti harus ditentukan akan berada secara seimbang pada dua Subbag tersebut tanpa memperhatikan kepakaran dari masing-masing peneliti. Hal ini berkaitan dengan perimbangan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kedua Subbag tersebut. Penetapan prosedur kerja juga perlu dilakukan berkaitan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan seandainya penelitian tersebut mengandung unsur hak sipol dan hak ekosob sekaligus dalam satu penelitian. Selain itu juga berkaitan dengan administrasi kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga penetapan personil untuk setiap subbag sangat perlu diperhatikan.Penetapan prosedur pelaksanaan kegiatan juga diperlukan dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan hubungannya dengan para komisioner dan juga kegiatan yang dilaksanakan secara lintas subkom.
Sementara Pelaksanaan kegiatan 2015 Bagian Pengkajian dan Penelitian sesuai Penetapan Kinerja Kabiro Pemajuan HAM adalah sebagai berikut :
Sasaran strategis :
Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan dibidang pemajuan hak asasi manusia.
Indikator Kinerja, target dan realisasinya:
1. Jumlah rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berperspektif HAM. Target: 10 rekomendasi. Realisasi pada 2015, belum ada rekomendasi yang dihasilkan, karena sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, kegiatan pengkajian dan penelitian yang dilakukan masih sampai tahap pembuatan laporan hasil kajian dan penelitian. Sehingga belum ada rekomendasi yang dikirimkan kepada pihak-pihak terkait untuk dilaksanakan.
2. Persentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi. Target: 20% rekomendasi. Realisasi: Pada tahun 2015, Bagian pengkajian dan penelitian tidak melakukan kajian atau penelitian mengenai kovenan Internasional. Sehingga, target tidak dapat direalisasikan.
3. Jumlah dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun. Target: 2 dokumen HRI. Realisasi: Pada TA 2015, kegiatan yang dilakukan adalah penelitian untuk dua indikator HAM, yaitu indikator kinerja kepolisian dan indikator hak sipol. Pada TA ini, yang telah menjadi dokumen adalah indikator kinerja kepolisian dalam bentuk buku saku kepolisian.
4. Jumlah advokasi terhadap usulan mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UUan yang berperspektif HAM. Target 2 advokasi. Realisasi: Pada TA 2015, proses advokasi yang dilakukan adalah untuk RUU disabilitas. Dimana sejak awal tahun anggaran, bersama dengan panja DPR RI dan pokja disabilitas, bagian pengkajian dan penelitian melakukan sinkronisasi dua draft RUU yang dihasilkan oleh Komnas HAM dan Pokja menjadi satu RUU serta pembuatan Naskah Akademis untuk RUU tersebut. Pada saat ini NA dan RUU tersebut telah dibahas oleh komisi di DPR RI.
B. Bagian Dukungan Penyuluhan
Bagian Dukungan Penyuluhan telah mengelompokkan tiga bagian kegiatan yaitu :
I. TOT Fasilitator HAM.
Target kegiatan TOT Fasilitator HAM didalam rencana kerja Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan menetapkan capaian sejumlah 51 orang trainer. Dalam pelaksanaanya Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah mengembangkan kegiatannya dan membagi menjadi dua kegiatan yakni: TOT fasilitator HAM bagi aparat penegak Hukum dan TOT Fasilitator HAM bagi tenaga pendidik. Alasan yang mendasar pembagian kegiatan, yakni amanat yang tertuang di dalam sasaran Renstra 2015 – 2019 yakni meningkatnya pemahaman HAM bagi Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia yang pada Tahun 2015 difokuskan kepada Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Tenaga Pendidik.
Kegiatan TOT fasilitator HAM bagi aparat penegak Hukum sepenuhnya dilaksanakan untuk mendukung program Polisi Berbasis HAM yang diinisiasi oleh Komnas HAM dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara. Program Polisi Berbasis HAM ini secara resmi di luncurkan pada tanggal 02 November 2015 yang dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Kapolda Metro Jaya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta serta berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung program Polisi Berbasis HAM ini antara lain pertemuan-pertemuan informal dan formal antara pimpinan Komnas HAM dengan Kapolres Jakarta Utara, Penyusunan dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama, FGD penyusunan Logframe, dan terakhir dilakukan Pelatihan HAM bagi perwira di tiga satuan pada jajaran Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara. Output yang berhasil dicapai dari semua kegiatan tersebut berupa 1 logframe, 1 perjanjian, 3 buku saku dan 1 manual pelatihan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Logframe Program Polisi Berbasis HAM.
Perjanjian Kerjasama Komnas HAM dan Polres Metro Jakarta Utara untuk pelaksanaan Pilot Project Polisi Berbasis HAM ternyata mendapat apresiasi dari Presiden RI yang menyampaikan pesan dalam pidatonya "agar Para Polres mencontoh apa yang dilakukan oleh Kapolres Jakut" pada 11 Desember 2015 bertepatan peringatan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara Jakarta.
Sedangkan dalam rangka pelaksanaan TOT Fasilitator HAM bagi tenaga pendidik telah dilaksanakan pula berbagai kegiatan antara lain Penyusunan Modul TOT Fasilitator HAM bagi Tenaga Pendidik, Kegiatan TOT Fasilitator HAM bagi Tenaga Pendidik dan terlaksananya kegiatan Evaluasi dan Laporan Akhir. Selain kegiatan ToT Fasilitator HAM bagi tenaga Pendidik, Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan juga memunculkan dan melaksanakan program baru yakni Sekolah Ramah HAMPenerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan (SRH). Serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Sekolah Ramah HAM ini antara lain Penyusunan Logframe, FGD di 3(tiga) kota : Serang, Jakarta dan Bandarlampung, Penyusunan Konsep Dasar Sekolah Ramah HAM, Penyusunan Buku Pendamping, Workshop Uji Publik Buku Pendamping Guru untuk Pembelajaran HAM di tingkat SMA/SMK/MA. Output yang berhasil dicapai antara lain 25 Fasilitator, 1 laporan naratif, 1 Logframe SRH, 1 buku pendamping, 1 konsep Sekolah Ramah HAM (SRH).
Program Sekolah Ramah HAM ini merupakan upaya dari Komnas HAM khususnya Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan dalam rangka memperluas dan mempercepat penyebarluasan wawasan dan pendidikan HAM kepada aparatur negara/pemerintah, khususnya tenaga Pendidik sebagai upaya menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini kepada anak-anak peserta didik/siswa. Program Sekolah Ramah HAM dimaksudkan menjadi payung bagi pelaksanaan sekolah-sekolah karakter yang selama ini sudah ada, seperti Sekolah Hijau, Sekolah Kesehatan, Sekolah Anti Korupsi, Sekolah Aman dan lain sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sesungguhnya nilai-nilai yang diajarkan dalam berbagai sekolah karakter tersebut pada prinsipnya adalah nilai-nilai HAM. Saat ini Komnas HAM telah membangun kerjasama dengan berbagai stakeholders baik dari unsur pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Direktorat Pembinaan SMA dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Unsur dari Organisasi Internasional yakni UNESCO melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan unsur organisasi profesi tenaga pendidik khususnya Guru pengampu mata pelajaran PPKn (MGMP PPKn) di tiga Kota : Serang, DKI Jakarta dan Bandarlampung.
Untuk keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan output kinerja sebanyak 55 orang dan 34 output tambahan. Hal ini melampaui target dari Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan output sejumlah 51 orang, artinya bahwa subkom Dikluh dalam melaksanakan program pengembangan menghasilkan TOT fasilitator HAM bagi aparat penegak Hukum dan TOT Fasilitator HAM bagi tenaga pendidik melebihi target yang tertuang di dalam POK.
Dilihat dari banyaknya program yang dihasilkan, prosentase output kegiatan terjadi kenaikan dengan perhitungan 55 orang yang dilaksanakan dibagi 51 orang sesuai dengan POK dan dikalikan 100% akan memperoleh 107,8%. Prosentase Angka tersebut menandakan bahwa TOT Fasilitator HAM banyak melakukan aktivitas yang ditunjang SDM ahli di bidangnya (fungsional penyuluh), struktural dan didukung kebijakan komisioner yang menaruh perhatian cukup tinggi terhadap program yang dilaksanakan. Peningkatan output tersebut juga disebabkan dilaksanakannya Program Sekolah Ramah HAM pada semester kedua, merupakan program baru yang tidak diprogramkan sebelumnya dengan tanpa menambah jumlah anggaran untuk pelaksanaannya.
a. Rekomendasi TOT Fasilitator HAM Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi Berbasis HAM) Rekomendasi TOT Fasilitator bagi Aparat Penegak Hukum yakni ;
1. Perlunya perumusan konsep replikasi role model Polisi Berbasis HAM dalam kerangka pengarusutamaan HAM dalam institusi Kepolisian;
2. Perlunya penyusunan buku panduan Pilot Project Polisi Berbasis HAM : Pengarusutamaan HAM dan Tugas dan Fungsi Kepolisian;
3. Perlunya mengkaji ulang dalam rangka pembaharuan MoU dengan Kapolri;
4. Perlunya penjajagan kerjasama kembali dengan Lemdikpol untuk pendidikan HAM di lingkungan pendidikan Polri;
5. Perlunya perumusan metode pendidikan HAM bagi kepolisian yang lebih strategis.
b. Rekomendasi TOT Fasilitator HAM Bagi Tenaga Pendidik.
Rekomendasi TOT Fasilitator HAM Bagi Tenaga Pendidik yakni;
1. Melakukan pelatihan/TOT HAM secara reguler bagi guru-guru yang tergabung dalam MGMP PPKn dan sekolah, baik di Bandarlampung, Serang, Jakarta maupun pengembangan ke wilayah lain;
2. Perlunya membangun sistem database alumni TOT Tenaga Pendidik dan Sekolah yang sudah bekerjasama dengan Komnas HAM c. Rekomendasi Sekolah Ramah HAM
Rekomendasi Sekolah Ramah HAM : Pilot Project Penerapan Nilai-nilai HAM dalam Dunia Pendidikan adalah :
1. Mendorongkan program Sekolah Ramah HAM: Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM Dalam Dunia Pendidikan ke tingkat nasional melalui kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
2. Perlunya penyempurnaan konsep Sekolah Ramah HAM yang telah disusun guna menjadi "konsep payung" penyelenggaran sekolah-sekolah karakter yang sudah ada;
3. Perlunya segera menyelesaikan perumusan Buku Panduan Sekolah Ramah HAM;
4. Penguatan Materi & Metode Pembelajaran (Perlu disusun buku saku tentang pemahaman dasar HAM, pelanggaran HAM dan lain-lain sebagai pegangan guru dan murid dan Perlu penyempurnaan buku pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA)
II. Aparatur Negara Perorangan, Kelompok Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Paham Terhadap Ketaatan Atas Produk Perundang-Undangan Yang Berperspektif HAM. Aparatur Negara Perorangan, Kelompok Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Paham Terhadap Ketaatan Atas Produk Perundang-Undangan Yang Berperspektif HAM didalam menargetkan capaian kinerja sebanyak 450 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dibagi menjadi delapan tematik yakni :
a. Rekomendasi Penyuluhan HAM bagi Aparatur Negara (Isu Minoritas)
Kegiatan menekankan terlaksananya FGD dan Semiloka dalam rangka untuk memetakannya penikmatan hak kelompok yang dianggap sebagai prioritas : Penyandng Disabilitas, Komunitas LGBT, Minoritas Ras, Minoritas Etnis dan Minoritas Agama (tanpa menganggap hak lain kurang penting) Kelompok Minoritas yang menjadi Prioritas saat ini, dengan kegiatan menghasilkan output 79 orang.
FGD dan Semiloka yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengidentifikasi upaya-upaya negara cq pemerintah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak kelompok minoritas. Upaya-upaya dimaksud mencakup aspek legislasi dan program serta kebijakan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders baik dari unsur pemerintah, yakni : Kemendikbud (Dirjen Kebudayaan dan Dirjen Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi), Kementerian Sosial
(Direktorat komunitas Adat terpencil), Kementerian Kesehatan (Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan), Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas), Kementerian Agama (Balitbang), KPAI dan Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan.
Hasil dari berbagai kegiatan tersebut akan disusun menjadi sebuah Initial Report Desk Minoritas dari Komnas HAM yang nantinya akan di Launching pada Tahun 2016 yang akan merilis mengenai pengertian istilah minoritas secara nasional. Hal ini akan menjadi rujukan bagi instansi terkait pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga diharapkan tidak lagi ada stigma negatif bagi kelompok minoritas selain dalam rangka untuk memastikan adanya perlindungan HAM bagi mereka
Rekomendasi Penyuluhan HAM bagi Aparatur Negara (Isu Minoritas) yaitu ;
1. Isu Minoritas, dibawah Kerja Pelapor Khusus Minoritas Komnas HAM, berkaitan erat dengan kerja Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Pelapor Khusus Penyandang Disabilitas, sehingga koordinasi kerja antara para Pelapor Khusus tersebut sangat diperlukan.
2. Perlu adanya database untuk mengetahui Kementerian/Lembaga yang khusus terkait dengan isu Minoritas agar ke depan lebih maksimal dalam mengundang pihak Kementrian dan Lembaga
Rekomendasi Penyuluhan HAM bagi kelompok masyarakat.
Komnas HAM dalam rangka menyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM kepada aparatur dan masyarakat pedesaan bekerjasama dengan Kementerain Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI menyelenggarakan Semiloka HAM : Implementasi Nilai-Nilai HAM dalam Pemberdayaan Desa. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi yang tertuang dalam 9 program prioritas yang dikenal dengan nawacita. Salah satu program strategis adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Kegiatan ini sebagai awalan untuk lebih memeberikan perhatian dan pemberdayaan bagi masyarakat desa sebagaimana salah satu tujuan dari pembentukan kementerian khusus desa, khususnya tentang nilai-nilai HAM, seperti non diskriminasi, penghormatan martabat manusia, penghargaan atas perbedaan dan keberagaman. Selain itu juga dimaksudkan untuk melakukan pemetaan terhadap kader-kader pendamping desa yang nantinya akan berperan sebagai agen perubahan dan pembangunan desa.
Rekomendasi Penyuluhan HAM bagi kelompok masyarakat yakni ;
1. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara Komnas HAM dan Kementerian Desa untuk sosialisasi nilai-nilai HAM untuk aktifis dan pendamping desa
2. Perlu adanya kegiatan lanjutan berupa pelatihan HAM bagi pendamping desa.
b. Rekomendasi Penyuluhan HAM untuk tenaga profesional (Human Right Cities)
Upaya mewujudkan Kota Ramah HAM dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain melalui ; perencanaan dan penilaian (assessment), pengembangan kapasitas aparat dan masyarakat sipil yang salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan HAM, serta membangun mekanisme HAM lokal dan membangun jejaring nasional. Lembaga HAM Nasional – Komnas HAM - adalah aktor penting dalam upaya membangun Kota Ramah HAM. Peran ini tentunya diwujudkan melalui berbagai fungsi yang menjadi mandat Komnas HAM yaitu; Pengkajian dan Penelitian; Pendidikan dan Penyuluhan; Pemantauan dan Mediasi. Dalam kerangka pengkajian dan penelitian, Komnas HAM dapat mendorong para kepala daerah untuk merumuskan kebijakan daerah berdasarkan konsep Human Rights Cities. Sedangkan dalam kerangka pendidikan dan penyuluhan, Komnas HAM melakukan kerja – kerja pengembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran setiap tahunnya.
Pada Mei 2015, Komnas HAM bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Infid menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyelenggarakan kerjasama untu mewujudkan implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. MoU ini kemudian diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama untuk melakukan Lokalatih HAM bagi para penyusun RPJMD. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman HAM aparat setempat yang pada akhirnya mampu membuat mereka menyusun program kerja berperspektif HAM. Pelatihan ini mendapat sambutan baik, tidak hanya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, namun juga dari DPRD Wonosobo dan perwakilan masyarakat yang juga turut dalam pelatihan. Mereka bersepakat untuk memiliki sebuah PERDA dan
RPJMD yang berperspektif hak asasi manusia. Untuk mendorong pelaksanaan pengarusutaam HAM, pemerintah juga membuat Gugus Kerja HAM yang beranggotakan perwakilan dari semua dinas di Kabupaten Wonosobo.
Pada November 2015, Komnas HAM, Infid dan ELSAM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan "Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM: Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah". Konferensi ini selian dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, staf Kanwil Hukum dan HAM se-Indonesia, NGO, akademisi dan media, juga dihadiri perwakilan Badan HAM Gwanju Korea Selatan. Program ini juga mendapat apresiasi dan perhatian khusus dari pemerintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Hari HAM juga menyebutkan pentinya mewujudkan Kota HAM, yang kemudian pengarusutamaan ini mendapat perhatian baik pada tahun 2016. Ulasan media nasional akan Kota HAM ikut memperkuat upaya pengarusutamaan Kota HAM ini ke masyarakat luas.
Rekomendasi Penyuluhan HAM untuk tenaga profesional (human right cities) yaitu;
1. Mainstreaming Human Rights Cities
2. Komnas HAM perlu merancang Konsep Note/Blueprint HRC.
3. Komnas HAM perlu mengembangkan standar MoU tentang Human Rights Cities yang didalamnya mencakup target, sasaran, mekanisme dan waktu yang diperlukan dengan memperhatikan ke khasan daerah
4. Komnas HAM meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan khususnya untuk program Human Rights Cities.
5. Subkom Dikluh Memastikan adanya usulan alokasi program Human Rights Cities 2016 sebagai tindak lanjut program
6. Biro Dukungan Pemajuan HAM melakukan:
a. Sosialisasi konsep Human Rights Cities pada struktural dan fungsional di Komnas HAM b. Menyusun rencana program terkait implementasi Human Rights Cities c. Menerbitkan berbagai bahan rujukan terkait Human Rights Cities c. Rekomendasi Penyuluhan HAM untuk Tokoh Agama.
Terselenggaranya Penyuluhan HAM untuk Tokoh Agama bekerjasama dengan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika ANBTI dan terselenggaranya Sarasehan HAM bagi aparatur negara, tokoh agama dan masyarakat untuk tiga gunung "WAI HUMBA". Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM stakeholders terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi Negara. Selian itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun kerjasama yang lebih erat antara Komnas HAM dengan stakeholders terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tujuan lain yang hendak dicapai yakni guna memetakan pemenuhan HAM bagi kelompok minoritas, khususnya minoritas agama utamanya terakit dengan pencatatan sipil (data kependudukan) dan hak atas pendidikan.
Rekomendasi Penyuluhan HAM untuk Tokoh Agama:
1. Meminta Kementerian Agama untuk lebih memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap penganut Ahmadiyah dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya;
2. Meminta Kemendagri untuk mereviu UU No.23 Tahun 2013 tentang Adminduk khususnya terkait klausul Penghayat Kepercayaan agar mempermudah mereka dalam pengurusan e-KTP (KPT elektronik)
3. Mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan
4. Khusus wilayah Kuningan, meminta untuk segera mencabut kebijakan diskriminatif seperti Pergub Jabar No. 12/2011, PBM/SKB Tentang Ahmadiyah
5. Meminta Pemda untuk mengembangkan peraturan daerah yang pro keragaman/ Meninjau ulang kebijakan diskriminatif dan berpotensi menimbulkan konflik
6. Meminta agar Data Pokok Pendidikan yang diskriminatif untuk diperbaiki
7. Melakukan pendekatan kepada pihak sekolah agar anak-anak penghayat tidak dilibatkan dalam kegiatan keagamaan di luar keyakinannya, melainkan tetap mengikuti pelajaran agama sesuai dengan kepercayaannya.
8. Dibentuk jaringan pendamping kelompok beragama dan kepercayaan (KBB) antara lain untuk melakukan advokasi terhadap para anak-anak penghayat.
9. Perlu dilakukan penyuluhan ham yang berkelanjutan dan masif di wilayah lain yang mengalami permasalahan serupa.
d. Rekomendasi Penyuluhan HAM Tentang Pengadilan HAM
Terselenggaranya Penyuluhan HAM tentang Hukum Pidana Internasional dan Pengadilan HAM melaluiSeminar dan Kompetisi Peradilan Semu (mootcourt) tentang Pelanggaran HAM yang Berat dan Terselenggaranya simulasi pengadilan HAM dengan Output 150 orang dan 2 output tambahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendiseminasikan HAM khususnya tentang pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bagi mahasiswa dan akademisi. Lebihlanjut juga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat luas khususnya lingkungan perguruan tinggi dalam upaya pemajuan HAM, peningkatan kemampuan praktisi dan akademisi di bidang hukum dalam menyelenggarakan atau menilai persidangan pelanggaran HAM yang berat serta memberikan pengalaman praktis beracara bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya tentang peradilan pelanggaran HAM yang berat.
Kegiatan ini mengundang perwakilan universitas, baik negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia yang dalam pelaksanaannya Komnas HAM dengan bekerjasama dengan Komunitas Mootcourt/peradilan semu (moortcourt community) Universitas Padjadjaran, Bandung. Penyelenggaraan kegiatan ini secara rutin diselenggarakan sejak tahun 2005 yang digagas oleh salah seorang pemerhati dan tokoh HAM nasional Dr. Rudy M. Rizky yang juga salah seorang mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM yang Berat. Sehingga kegiatan ini diharapkan menjadi cikal pembentukan Rudy M. Rizky Center yang merupakan wadah bagi pengkajian, pembelajaran, dan berbagai kegiatan pemajuan HAM di Indonesia.
Rekomendasi penyuluhan tentang pengadilan HAM yaitu ;
1. Komnas HAM harus Menjajaki kemungkinan fund rising untuk mengatasi persoalan pembiayaan APBN; Memperluas bentuk-bentuk kegiatan diseminasi pelanggaran HAM yang berat dan mekanisme penyelesaiannya berdasar UU No. 26/2000; Memperluas cakupan kegiatan mootcourt dengan pelibatan institusi lain dan pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang menyertai (lomba esai, debat, pameran foto, pemutaran film, dll
2. Penghormatan pemikiran Rudi M. Rizki melalui pembentukan Rudi M. Rizki Centre atau mengoptimalkan peran Paguyuban HAM (PAHAM) sebagai forum kajian-kajian isu-isu HAM termasuk isu pelanggaran HAM yang berat
3. Mereview kembali MoU yang sudah dilakukan dan atau membuat MoU baru; Pengembangan metode pelaksanaan mootcourt (misal teleconference, pembagian regional) yang melalui pelibatan 6 kantor perwakilan Komnas HAM.
e. Koordinasi peningkatan kualitas aparatur negara dalam pemahaman peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM dengan Terselenggaranya kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Biro Dukungan Pemajuan HAM. Output sebanyak 53 Orang.
f. Kegiatan penyuluhan lainnya adalah kegiatan yang murni penyebaran wawasan HAM yang ditujukan kepada semua lapisan baik dari pemerintah maupun masyarakat.
g. Kegiatan dukungan penyuluhan lainnya merupakan kegiatan yang berorientasi untuk menyebar wawasan HAM kepada masyarakat. Adapun kegiatannya terfukus kepada kunjungan dengan jumlah pengunnjung 674 orang, sedangkan pameran 5 kegiatan dan FGD sejumlah 110 orang.
Output secara keseluruhan mencapai volume 1.442 orang dan 9 output tambahan. Jika dibandingkan dengan POK dengan volume 450 menggambarkan penyuluhan tematik yang dilakukan subkom Dikluh sesuai dengan target yang tertuang di dalam POK. Perolehan volume Prosentase didapatkan jumlah peserta keseluruhan kegiatan penyuluhan di berbagai tema 1442 dibagi 450 sesuai target P0K dikalikan 100 % = 320,4%. Angka 320,4% merupakan prosentase kolektif yang menggambarkan kegiatan Dikluh secara utuh di tahun 2015. Kegiatan yang menyentuh di berbagai semua lapisan terkait isu Nasional Dikluh berusaha menjawab dengan kegiatan nyata berupa penyuluhan.
III. Publikasi HAM
Berdasarkan POK bahwa target yang akan dicapai bervolume 38 item penerbitan. Subkom Dikluh melakukan kegiatan diantaranya :
1. Digitalisasi publikasi, output yang dihasilkan tersusunnya digitalisasi publikasi Komnas HAM sebanyak 500 pcs (1 terbitan)
2. Pengembangan pegangan partisipan output yang dihasilkan telah tersusun dan tercetaknya modul pengembangan pegangan partisipan dan fasilitator dan tercetaknya CD modul pengembangan pegangan partisipan dan fasilitator. Output yang dihasilkan 300 eks dan 200 pcs CD.
3. Penerbitan Buku. Sesuai dengan program kerja Dikluh maka telah tersusun dan tercetaknya buku profil Komnas HAM sebanyak 1000 eks, Tersusun dan tercetaknya buku pedoman jabatan fungsional 300 eks, Tersusun dan tercetaknya buku deklarasi PBB sebanyak 1000 eks, Tersusun dan tercetaknya buku instrumen HAM 1250 eks, Tersusun dan tercetaknya buku manual pendidikan HAM Dasar sebanyak 300 eks dan dan tercetaknya buku Yogyakarta Principles 500 eks.
4. Penerbitan Buletin Wacana HAM. Rangkaian kerja selama tahun 2015 tersusun 5 kali penerbitan dengan jumlah 7500 eks. Adapun 1 penerbitan lagi belum terselesaikan karena ada terkendala hal teknis. Jumlah penerbitan 5 x 1500 = 7500 eks
5. Penerbitan Majalah Suar, tercetaknya Majalah SUAR sebanyak 3 edisi. Adapun Target dalam POK sebanyak 4 penerbitan. Satu penerbitan lagi belum terselesaikan karena ada terkendala hal teknis. Jumlah penerbitan 3 x 1000 = 3000 eks.
6. Penerbitan Jurnal, Tersusun dan Tercetaknya Jurnal Edisi Papua sebanyak 435 eks.
7. Program perpustakaan,yakniPengelolaan dan Pemeliharaan Perpustakaan menghasilkan 15 volume dan 1.315 eks.
8. Program IT, menyelesaikan 18 volume dengan rentang waktu 12 bulan. Adapun kegiatan tambahan yakni Terselenggaranya pelatihan Website sebanyak 16 orang, Pengadaan Anti Virus Untuk 300 Komputer dengan 111 lisensi.
Secara keseluruhan Output hasil publikasi yang dihasilkan sebanyak 61 Volume dengan output tambahan 16.900eks. Kenaikan prosentase dari hasil kegiatan didapat dari 61 volume yang terselenggara dibagi 38 volume sesuai POK dikalikan 100% = 160,5%.
Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dan capainnya di kaitkan dengan Indikator Kinerja Utama dari Biro Dukungan Pemajuan HAM, khususnya di Bagian Dukungan Penyuluhan dapat di sampaikan outcome yang dapat dicapai baik langsung maupun tidak langsung antara lain :
1. Adanya perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan dari Pemerintah yang disampaikan dalam pidato Presiden tentang pelaksanaan Program Polisi Berbasis HAM pada peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Negara tanggal 11 Desember 2015.
2. Digunakannya buku saku HAM untuk Polisi di tiga satuan (Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti) sebagai buku pegangan Polisi dalam menjalankan tugas di ketiga satuan tersebut khususnya dan Polisi pada umumnya yang saat ini Buku Saku tersebut masih dalam proses penyempurnaan untuk dapat digunakan bagi seluruh polisi di Indonesia.
3. Terlaksananya upaya-upaya kerjasama yang lebih intensif dalam bidang pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparatur Kepolisian antara Komnas HAM dengan Kepolisian RI melalui pembuatan MoU dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan HAM di 34 Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.
4. Terlaksananya upaya-upaya untuk menjadikan Buku Pendamping untuk Guru dalam pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA sebagai buku pegangan guru pengampu mata pelajaran PPKN dalam proses belajar mengajar di sekolah dan sebagai rujukan oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses penyusunan kurikulum buku pelajaran PPKn
5. Terlaksananya upaya-upaya kerjasama antara Komnas HAM dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mensinergikan gagasan Sekolah Ramah HAM dari Komnas HAM dengan program nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Digunakannya indikator Kota Ramah HAM yang telah disetujui secara internasional yang dihasilkan dari Konferensi Kota Ramah HAM di Gwangzu, Korea Selatan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
7. Terlaksananya upaya-upaya pembuatan kebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM sesuai dengan indikator yang telah di tetapkan dalam Konferensi Kota Ramah HAM di Gwangzu, Korea Selatan.
8. Terlaksananya upaya-upaya membangun perubahan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada kelompok minoritas khususnya kelompok minoritas agama, penyandang disabilitas, minoritas Ras, Minoritas Etnis serta Minoritas Gender dan Seksualitas melalui kegiatan desiminasi HAM.
C. Realisasi Anggaran
I. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
| I. | Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian | SISA ANGGARAN 8,488,316 | |||||
| N 0 | URAIAN | PAGU AWAL | REALISASI | 0% | SISA ANGGARAN | ||
| 1 | 3332.001.001 | PENGEMBANGAN INDIKATOR HAM PENELITIAN | 440,791,000 | 432,302,684 | 98% | 8,488,316 | |
| 2 | 3332.001.002 | DISKRIMINASI DAN ETNIS DI ENAM WILAYAH KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM PENELITIAN/PENGKA | RAS DAN ETNIS DI ENAM KANTOR PENELITIAN/PENGKA | 413,000,000 | 390,926,672 | 95% | 22,073,328 |
| 3 | 3332.001.003 | JIAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK SIPOL DAN EKOSOB MASA LALU (KAJIAN KORUPSI DAN HAM DISEKTOR KEHUTANAN DAN KAJIAN NELAYAN TRADISIONAL) | JIAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK SIPOL DAN EKOSOB MASA LALU (KAJIAN KORUPSI DAN HAM DAN NELAYAN | 420,360,000 | 414,330,364 | 99% | 6,029,636 |
| 4 | 3332.001.004 | PENELITIAN/PENGKA JIAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU | 5014 | 501,450,000 | 473,448,782 | 94 % | 28,001,218 |
| 5 | 3332.001.005 | PENELITIAN ISU-ISU AKTUAL | ISU 349 | 349,505,000 | 339,662,502 | 97% | 9,842,498 |
| 2,125,106,000 | 2,050,671,004 | ,004 | 98 % | 74,434,996 | |||
Bagian Dukungan Penyuluhan II.
| II. Bagian Dukungan Penyuluhan NAMA KEGIATAN | |||||||
| No 1 | NAMA KEGIATAN | MAK | PAGU AWAL | PAGU REVISI | JUMLAH PERS REALISASI EN % | PERS EN % | SISA ANGGARAN |
| 1 | TOT FASILITATOR BAGI APARAT PENEGAK HUKUM | 005.001 | 288.440.000 | 199.195.000 | 158.298.490 79,46 % | 79,46 % | 40.896.510 |
| 2 | TOT FASILITATOR BAGI TENAGA PENDIDIK | 005.002 | 178.690.000 | 132.835.000 | 132.532.000 % | 99,77 % | 303.000 |
| 3 | PELATIHAN HAM BAGI APARATUR NEGARA | 006.001 | 286.590.000 | 182.590.000 | 173.563.749 % | 95,05 % | 9.026.251 |
| 4 | PELATIHAN HAM BAGI KELOMPOK MASYARAKAT | 006.002 | 104.265.000 | 88.605.000 | 87.775.350 % | 99,06 % | 829.650 |
| 5 | PELATIHAN HAM UNTUK KELOMPOK MINORITAS DAN MARJINAL | 006.003 | 80.425.000 | 80.425.000 | 79.341.625 % | 98.65 % | 1.083.375 |
| 6 | PELATIHAN HAM UNTUK TENAGA PROFESIONAL | 006.004 | 89.140.000 | 83.920.000 | 82.536.000 % | 98.35 % | 1.384.000 |
| 7 | PENYULUHAN HAM UNTUK TOKOH AGAMA | 006.005 | 81.277.000 | 81.277.000 | 80.504.050 % | 99.04 % | 772.950 |
| 8 | PENYULUHAN HAM TENTANG PENGADILAN HAM | 006.007 | 156.755.000 | 130.305.000 | 130.141.300 % | 99.87 % | 163.700 |
| 9 | KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR NEGARA DALAM PEMAHAMAN PERATURAN PER UNDANNG - UNDANGAN YANG | 006.008 | 486.418.000 | 280.629.000 | 276.742.244 % | 98.61 % | 3.886.756 |
| 10 | BERSPEKTIF HAM PENERBITAN MAJALAH/JURNAL/BULETIN/LEAF LET/BROSUR/POSTER | 007.001 | 57.350.000 | 1.057.348.000 | 958.275.369 % | 90.63 % | 99.072.631 |
| 11 | PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN | 007.002 | 309.240.000 | 309.240.000 | 287.324.505 | 92.91 | 21.915.495 |
| % | |||||||
| 12 | TEKNOLOGI INFROMASI KOMNAS HAM | 007.003 | 506.860.000 | 616.062.000 | 614.656.904 | 99.60 % | 1.405.096 |
| 13 | KAMPANYE DAN PUBLIKASI HAM | 007.004 | 252.210.000 | 224.110.000 | 213.537.600 | 99.60 % | 10.572.400 |
| TOTAL | 2.877.660.00 0 | 3.385.264.00 0 | 3.275.229.1 86 | 96,75 0% | 191.311.81 |
BABIV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada tahun anggaran 2014. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Pencapaian target indikator kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislative, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.
Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM antara lain adalah:
1) Pengawalan Amandemen Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2) Pengawalan pengesahan RUU Komnas HAM dan RUU hasil pengkajian/penelitian Komnas HAM.
3) Implementasi indikator HAM.