Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Tahunan KOMNAS HAM 2017

83 halaman · 83 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 21 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN TAHUNAN KOMNASHAM
  2. 2017
  3. 1.1
  4. Latar Belakang dan Mandat Komnas HAM
  5. 1.1.1 Fungsi Pengkajian dan Penelitian
  6. 1.1.2 Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan
  7. 1.1.3 Fungsi Pemantauan
  8. 1.1.4 Fungsi Mediasi
  9. Landasan Hukum Perlindungan dan Pemenuhan HAM
  10. LANDASAN HUKUM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM
  11. TINGKAT NASIONAL
  12. UU NO. 39 TAHUN 1999
  13. RUJUKAN HUKUM INTERNASIONAL
  14. Gambar 1.2 Landasan Hukum Pemenuhan dan Perlindungan HAM
  15. Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komnas HAM
  16. 1.3.1 Menjaring Sumber Daya Terbaik
  17. PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM 2017-2022
  18. PERSIAPAN
  19. TIM PANSEL
  20. PENJARINGAN CALON
  21. SELEKSI 1 ADMINISTRASI
  22. SELEKSI 2 MAKALAH & TES OBYEKTIF
  23. SELEKSI 3 DIALOG PUBLIK & REKAM JEJAK
  24. PENGUMUMAN & PERTANGGUNGJAWABAN
  25. 1. Persiapan
  26. 2. Penjaringan Calon
  27. 4. Seleksi Tahap Il: Penulisan Makalah dan Tes Obyektif
  28. Sandrayati Moniaga Wakil Ketua Bidang Eksternal
  29. Rencana Strategis Komnas HAM
  30. 3. Mewujudkan good governance.
  31. 4. Reformasi Kelembagaan.
  32. GAMBARANUMUM KONDISIHAM DIINDONESIA
  33. Peran Pemerintah dalam 2.1 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
  34. PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
  35. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI KOMNAS HAM PADA 2017
  36. BEBERAPA KENDALA YANG DIHADAPI
  37. SIKAP KOMNAS HAM TERHADAP TERBITNYA PERPPU NO. 2 TAHUN 2017
  38. Pelanggaran HAM yang Menonjol Sepanjang 2017
  39. PELANGGARAN HAM YANG MENONJOL SEPANJANG 2017
  40. CATATAN PENGADUAN
  41. 2.2.1 Dugaan Pelanggaran HAM oleh Aparat Kepolisian
  42. 2.2.2 Dugaan Pelanggaran HAM oleh Korporasi
  43. 2.2.3 Dugaan Kriminalisasi Terhadap Ulama dan Aktivis
  44. 2.2.4 Penggusuran Terkait Pembangunan Infrastruktur
  45. 2.2.5 Dugaan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
  46. Refleksi Tahun 2017 dan 2.3 Harapan Tahun 2018 Terkait Pemenuhan Hak Asasi Manusia
  47. Kerjasama dan 3.1 Perjanjian Kerja Antar Lembaga
  48. Pelaksanaan Fungsi 3.2 Komnas HAM
  49. B. Wilayah Asal Pengadu/Pelapor
  50. C. Kasus
  51. D. Jenis Berkas
  52. E. Klasifikasi Tema/Hak
  53. Grafik 3.13 Hak Anak
  54. F. Klasifikasi Korban
  55. G. Klasifikasi Pihak yang Diadukan
  56. 2. Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Korporasi
  57. KASUS
  58. 3.2.4 Pemantauan Pilkada Tahun 2017
  59. 2. Aspek Hak Sipil
  60. 4. Aspek Regulasi
  61. 3.2.5 Fungsi Mediasi
  62. 1. Jumlah Sengketa Mediasi
  63. 2. Klasifikasi Wilayah Sengketa
  64. 3. Dokumen Hasil Mediasi
  65. Dinas Banjar Kaliungu Kaja.
  66. 3.2.6 Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan HAM
  67. 1. Program Strategis
  68. 2017 di Jakarta;
  69. Monitoring dan Evaluasi terhadap K/L/D/stakeholders
  70. G. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan
  71. H. Kajian Hak atas Air
  72. J. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi
  73. K. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi
  74. M. Kajian RUU Masyarakat Adat
  75. P. Human Rights Indeks: Uji Coba dan Diseminasi Hak Atas Kesehatan
  76. Dukungan Anggaran
  77. 4.1.1 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja
  78. 2. Program Peningkatan Pemajuan dan
  79. Dukungan Sumber Daya Manusia
  80. 1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama
  81. 2. Biro Umum
  82. 3. Biro Dukungan Penegakan HAM
  83. 4. Biro Dukungan Pemajuan HAM
  84. Dukungan Sarana dan Prasarana
  85. 4.3.1 Reformasi Birokrasi
  86. Area I. Manajemen Perubahan
  87. 5.1
  88. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
  89. A. Persentase Teradu Berdasarkan Berkas Pengaduan
  90. B. Persentase Status Penanganan Pengaduan
  91. 5.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Penegakan HAM
  92. A. Pemantauan
  93. 1. Pemantauan Pilkada Aceh 2017 di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
  94. 2. Pemantauan dugaan pencemaran lingkungan karena aktivitas PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya
  95. C. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, untuk:
  96. 2) Memantau jalannya reklamasi
  97. 2) Penambahan fasilitas dasar
  98. 5) Menyusun Qanun (Perda)
  99. 6) Pemerintah Kabupaten Aceh
  100. 3) Aktivitas pembuangan sampah secara
  101. 5) Menyusun Qanun (Perda)
  102. Pemerintah Provinsi Aceh, untuk:
  103. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk:
  104. B. Mediasi
  105. C. Pendidikan dan penyuluhan
  106. Perwakilan Komnas HAM 5.2 Provinsi Kalimantan Barat
  107. A. Pelayanan Pengaduan
  108. B. Pemantauan
  109. 1. Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak Kostitusional Warga Negara di Kabupaten Landak
  110. 2. Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak Kostitusional Warga Negara Di Kota Singkawang.
  111. 3. Pemantauan terkait atas dugaan
  112. C. Penyuluhan
  113. D. Penelitian
  114. Perwakilan Komnas HAM 5.3 Provinsi Maluku
  115. A. Pengiriman Rekomendasi
  116. B. Pelaksanaan Fungsi Pemantauan Dan Penyelidikan
  117. C. Pelaksanaan Fungsi Mediasi
  118. D. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Dan Penyuluhan
  119. E. Pelaksanaan Fungsi Pengkajian Dan Penelitian
  120. Rekomendasi Hasil Penelitian:
  121. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
  122. A. Dukungan Layanan Pengaduan
  123. Cara Penyampaian Berkas Pengaduan
  124. B. Pemantauan dan Penyelidikan
  125. C. Pendidikan dan Penyuluhan
  126. D. Pramediasi
  127. E. Pengkajian dan Penelitian
  128. Perwakilan Komnas HAM 5.5 Provinsi Papua
  129. 5.5.1 Kondisi Hak Asasi Manusia Di Tanah Papua Tahun 2017
  130. A. Pelaksanaan Komitmen HAM di Provinsi Papua
  131. 6. Gisi buruk di wilayah pegunung Kabupaten Yahukimo
  132. B. Respon politik Pemerintah Provinsi Papua bagi pemajuan HAM tahun 2017
  133. C. Matriks Pengaduan 2017
  134. D. Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM 2017
  135. E. Verifikasi Korban Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat
  136. Perwakilan Komnas HAM 5.6 Provinsi Sulawesi Tengah
  137. 5.6.1 Laporan Pelaksanaan Fungsi
  138. A. Pengkajian dan Penelitian
  139. B. Pendidikan dan Penyuluhan
  140. C. Pemantauan
  141. Rekomendasi:
  142. D. Pramediasi
  143. Kesimpulan:
  144. Kesimpulan:

LAPORAN TAHUNAN KOMNASHAM

2017

Komnas HAM berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi HAM dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Laporan Tahunan Komnas HAM 2007 ini dimaksudkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 97 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia,.

Laporan ini juga juga menjadi alat evaluasi untuk meninjau apa-apa yang telah dihasilkan di 2017, apa yang harus diperbaiki dan apa yang menjadi harapan dan peluang di 2018. Selain itu, Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Komnas HAM terhadap publik yang memperlihatkan wajah Komnas HAM yang diharapkan senantiasa hadir dan cepat tanggap terhadap persoalan HAM di masyarakat. Untuk maksud itu, Laporan Tahunan ini memuat gambaran kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2017, kegiatan institusional Komnas HAM berdasarkan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi, perkaraperkara pelanggaran HAM yang berat yang ditangani Komnas HAM, kegiatan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah, serta kegiatan Sekretariat Jenderal sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM.

Pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Komnas HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 5.387 berkas. Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, selama 2017 terdapat 3 (tiga) institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarkat yaitu Kepolisian (1.652 berkas), Korporasi (866 berkas), dan Pemerintah Daerah (597 berkas)1 Laporan ini akan menyajikan tidak hanya performa Komnas HAM selama setahun tapi juga masalah-masalah HAM yang paling menonjol dan ditangani oleh Komnas HAM. Data yang disajikan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh bagian pengaduan dan seluruh subkomisi di Komnas HAM, serta segala kegiatan yang dilakukan oleh Komisioner maupun Biro-biro serta Perwakilan Komnas HAM di daerah.

Laporan Tahunan (Laptah) merupakan bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas amanah yang diberikan melalui peraturan perundangundangan. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan empat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, melalui laptah ini Komnas HAM menjelaskan secara terperinci pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dibentuk untuk menangani kasuskasus pelanggaran HAM. Terkait kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yaitu Peristiwa Trisakti, Peristiwa Semanggi I, Peristiwa Semanggi II, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, dan Peristiwa Tragedi 1965-1966, harapan publik begitu besar agar peristiwaperistiwa tersebut segera menemukan titik terang penyelesaian. Harapan yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kekuatan mandat yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya diberikan kewenangan untuk melalukan penyelidikan. Kesimpulan hasil penyelidikan dan seluruh hasil penyelidikan disampaikan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Bagaimana mungkin kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu bisa selesai dengan cepat tanpa mandat yang komprehensif. Ujung tombak penyelesaian kasus tidak hanya terletak pada Komnas HAM semata, akan tetapi diperlukan perhatian lebih dari lembaga yudikatif lain untuk menyelesaikannya.

Kejaksaan Agung mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaian. Seberapa jauh kasus-kasus

pelanggaran yang berat masa lalu telah berhasil diselesaikan Komnas HAM sesuai dengan mandat yang diberikan Jawabannya dapat ditelusuri dalam penjabaran yang ada pada Bab III.

Selain penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan fungsi Komnas HAM dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya adalah pemantauan Pilkada serentak yang akan rencananya dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai pada tahun 2015 dan tahap terakhir pada tahun 2023. Sementara pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dapat disimak dalam penjabaran pada Bab III. Dukungan sumber daya di bawah Sekretaris Jenderal telah dijabarkan dalam Bab IV.

Selain fungsi-fungsi di atas, dukungan perwakilan Komnas HAM yang ada di enam provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kinerja Komnas HAM dari 2007 sampai dengan sekarang.

Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran jelas hasil kerja Komnas HAM sepanjang 2017.

Jakarta, 2018 Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

1.1

Latar Belakang dan Mandat Komnas HAM

Sebagaimana diatur di dalam peraturan pembentukannya, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Lembaga ini berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat oleh anggota-anggotanya dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun.

Pada 1999, kedudukan Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Penetapan UU 39/1999 merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini antara lain memberikan kewajiban kepada lembagalembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk mengenai hak asasi manusia (HAM) kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Ketetapan ini juga memberikan tugas kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan berbagai instrumen intemasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, ketetapan ini juga menentukan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM dilakukan oleh suatu Komisi Nasional HAM. Undang-undang ini juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Tambahan Wewenang: UU no 7 tahun 2012 Penanganan konflik sosial Tambahan Wewenang: UU no 40 tahun 2008 Pengawas an terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tambahan Wewenang: Satu-satunya institusi yang UU no 26 tahun 2000 berwenang melakuka n penyelidikan pelanggaran HAM berat. Fungsi • Pengkajian & Penelitian UU no 39 tahun 1999 Penyuluhan • Pemantaua n Menjadi dasar hukum • Mediasi Komnas HAM yang lebih kuat. Komnas HAM 7 JULI 1993 terbentuk ALI SAID S.H. Ditunjuk menyusun komisi dan memilih anggotanya. Berdasa rkan Kepres no.5 tahun 1993.

Gambar 1.1 Latar Belakang Mandat Komnas HAM

Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mencapai tujuannya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, yaitu:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Pasal 75).

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Pasal 95 UU 39/1999 juga memberikan Komnas HAM kewenangan pemanggilan seseorang secara paksa (subpoena power) dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM.

1.1.1 Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

1. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen intemasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

2. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;

3. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

4. studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM;

5. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan

6. kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

1.1.2 Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

1. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;

2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan

3. Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

1.1.3 Fungsi Pemantauan

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

1. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;

3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

6. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

7. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempattempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

1.1.4 Fungsi Mediasi

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

1. Perdamaian kedua belah pihak;

2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Wewenang Komnas HAM bertambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Komnas HAM oleh UU ini diberikan mandat sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Menurut UU 26/2000 pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Pada tahun 2008, kewenangan Komnas HAM ditambah dengan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras

dan etnis. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan ketentuan tersebut fungsi pengawasan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai, guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Dalam perkembangannya, Komnas HAM diberikan penambahan kewenangan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Landasan Hukum Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28I Ayat (4) dan (5) secara eksplisit mengamanatkan pada Negara, terutama pemerintah untuk bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di atas prinsip negara hukum demokratis, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pasal 2 UU No. 39/1999 tentang HAM menetapkan: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Pasal 71 UU No. 39/1999 menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia." Selanjutnya, pasal 72 yang menyatakan: "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Komnas HAM mengacu pada berbagai instrumen HAM, baik nasional maupun internasional. Berbagai instrumen HAM tersebut ada yang bersifat mengikat dan ada pula yang bersifat tidak mengikat, namun menjadi rujukan.

Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 memberikan peluang ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Lebih jauh, bahkan warga negara Indonesia bisa menggunakannya hukum internasional untuk klaim haknya, sebagaimana dijelaskan dari ketentuan berikut ini:

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia

2. Ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menjadi hukum nasional.

LANDASAN HUKUM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM

TINGKAT NASIONAL

1. UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 A - J

2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

7. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU NO. 39 TAHUN 1999

Pasal 2 : "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Pasal 72 : "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

RUJUKAN HUKUM INTERNASIONAL

1. Piagam PBB, 1945

2. Deklarasi Universal HAM (DUHAM), 1948

3. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966 diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005

4. Kovenan Intermasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966 diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005

5. Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial, 1965 diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999

6. Konvensi InternasionalPenghapusan DIskriminasi terhadap Perempuan, 1979 diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984

7. Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, 1984 diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1988

9 Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas,

Gambar 1.2 Landasan Hukum Pemenuhan dan Perlindungan HAM

Beberapa ketentuan hukum internasional yang dapat menjadi rujukan hukum adalah:

1. Piagam PBB, 1945

2. Deklarasi Universal HAM (DUHAM), 1948

4. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966 diratifikasi dengan UU No 11 tahun 2005

7. Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, 1984 diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998

8. Konvensi Hak Anak, 1989 diratifikasi dengan UU No 10 tahun 2012

9. Konvensi Intrenasional Hak-hak Penyandang Disabilitas, diratifikasi dengan UU No. 19 tahun 2011

10. Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Buruh Migran dan Keluarganya, 1990, diratifikasi dengan UU No 6 tahun 2012

Pada dasarnya seluruh peraturan perundangan-undangan disusun dalam rangka memenuhi dan melindungi hakhak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Namun secara khusus Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan atau instrumen HAM di tingkat nasional adalah antara lain sebagai berikut:

1. UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 A -J

3. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

5. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 6. diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

7. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komnas HAM

1.3.1 Menjaring Sumber Daya Terbaik

Sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Anggota Komnas HAM 2012-2017 pada 12 November 2017, Sidang Paripurna membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 yang kemudian disahkan melalui surat Keputusan Ketua Komnas HAM No. 039/Komnas HAM/ XI/2016 tentang Pansel Pemilihan Calon Anggota Komnas HAM dan ditetapkan susunan pimpinan Pansel sebagai berikut:

Ketua : Jimly Asshiddqie

Wakil Ketua : Harkristuti Harkrisnowo

Anggota

1. Makarim Wibisono

2. Musdah Mulia

3. Zoemrotin K Susilo

4. Bambang Widodo Umar

5. Bambang Widjojanto

Selama proses seleksi, salah satu anggota Pansel, Bambang Widjojanto berstatus non aktif sehingga seluruh tahapan seleksi dilakukan hanya oleh enam (6) Anggota Pansel. Sebagaimana kesepakatan, Pansel menjalankan mekanisme dan tata kerja dalam tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan;

2. Penjaringan Calon;

5. Seleksi Tahap IlI: Dialog Publik dan Penelusuran Rekam Jejak;

3. Seleksi Tahap I: Seleksi Administrasi;

4. Seleksi Tahap Il: Penulisan Makalah dan Tes Obyektif;

6. Seleksi Tahap IV: Tes Psikologi, Tes Kesehatan (Medical Check Up) dan Wawancara Terbuka; dan

7. Pengumuman hasil dan pertanggungjawaban.

Pansel bekerja berdasarkan prinsip keterbukaan (transparansi) dan keterandalan (akuntabilitas). Setiap perkembangan dan kinerja disampaikan kepada publik melalui media massa, website Komnas HAM (www.komnasham.go.id), dan website Pansel (www.panselKomnasham.go.id)

PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM 2017-2022

O

PERSIAPAN

Anggota Pansel terpilih bertemu dengan Pimpinan Komnas HAM guna membahas tugas pansel

TIM PANSEL

Ketua Jimly Asshiddiqie Wakil Ketua Harkristuti Harktisnowo Anggota Makarim Wibisono Musdah Mulia Zoemrotin K. Susilo Bambang Widodo Umar Bambang Widjojanto

PENJARINGAN CALON

22 Desember 2016 - 22 Maret 2017 Menerima 200n pelamar

SELEKSI 1 ADMINISTRASI

11 April 2017 121 berkas dinyatakan memenuhi persyaratan

SELEKSI 2 MAKALAH & TES OBYEKTIF

2 Mei 2017 60 orang calon dinyatakan lulus dan berhak mengikutin seleksi berikutnya

SELEKSI 3 DIALOG PUBLIK & REKAM JEJAK

17 - 18 Mei 2017 28 orang lulus seleksi tahap III

SELEKSI 4 PSIKOLOGI, KESEHATAN

14 calon dinyatakan lulus, kemudian diserahkan kepada Pimpinan Komnas HAM dan dikirimkan ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test.

PENGUMUMAN & PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil fit & proper test untuk anggota Komnas HAM periode 2017 - 2022: 1. Ahmad Taufan Damanik 2. Amiruddin Al Rahab 3. Beka Ulung Hapsara 4. Hairansyah 5. Mohammad Choirul Anam 6. Munafrizal Manan 7. Sandrayati Moniaga

Gambar 1.3 Proses Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017-2022

Berikut adalah uraian lengkap tahapan seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017- 2022:

1. Persiapan

Anggota Pansel terpilih melakukan pertemuan dengan Pimpinan Komnas HAM guna membahas tugas yang akan diemban dan hal-hal lain yang dianggap perlu serta tahapan seleksi.

2. Penjaringan Calon

Penjaringan calon diawali dengan pembukaan pendaftaran pada tanggal 22 Desember 2016 s.d. 22 Maret 2017. Informasi mengenai pembukaan

pendaftaran ini dimuat oleh website Komnas HAM, website Pansel Komnas HAM, iklan pada surat kabar Kompas pada Sabtu 14 Januari 2017, dan kepada media massa melalui kegiatan konferensi pers. Dalam usaha menjaring calon Anggota Komnas HAM, Pansel juga melaksanakan kegiatan sosialisasi di beberapa daerah yaitu Makassar (Sulawesi Selatan), Medan (Sumatera Utara) dan Jayapura (Papua). Selain itu, Pansel juga melakukan kunjungan ke sejumlah kantor redaksi media massa yaitu Kompas, Jakarta Post, Tempo (dan jaringannya) dan Media Indonesia (dan jaringannya).

Pada proses penjaringan ini, Tim Pansel menerima 200 berkas pendaftar. Selanjutnya Pansel melakukan seleksi administratif terhadap berkas-berkas pendaftaran yang masuk tersebut guna mendapatkan nama-nama yang akan mengikuti tahapan selanjutnya.

3. Seleksi Tahap I: Seleksi Administrasi Terkait seleksi administrasi, Tim Pansel melakukan verifikasi terhadap data pelamar berupa surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- dan kelengkapan administrasi. Setelah dilakukan penilaian atas kelengkapan administrasi, sejumlah 121 berkas dinyatakan memenuhi persyaratan. Pansel mengumumkan hasil seleksi administratif melalui kegiatan konfererensi pers pada 11 April 2017 dan melalui website Pansel Komnas HAM. Tim Sekretariat Pansel juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing calon yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap ini.

4. Seleksi Tahap Il: Penulisan Makalah dan Tes Obyektif

Pada tahapan ini, 121 calon Anggota Komnas HAM wajib mengikuti tes penulisan makalah dan tes obyektif yang dilaksanakan pada 2 Mei 2017 di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jl. Gaharu I, Cilandak, Jakarta Selatan.

Proses penilaian pada tahap ini melibatkan tim independen yang beranggotakan 6 (enam) orang sebagai pembaca makalah. Sebanyak 60 orang calon dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi tahap ke-III. Pengumuman hasil seleksi ini dilakukan pada 6 Mei 2017 melalui Konferensi Pers di Komnas HAM. Sekretariat juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing calon yang lulus seleksi tahap ini.

5. Seleksi Tahap IlI: Dialog Publik dan Penelusuran Rekam Jejak Pada tahap ini, 60 calon Anggota Komnas HAM mengikuti kegiatan Dialog Publik. Kegiatan tersebut dilakukan pada 17 sampai 18 Mei 2017 di Gedung Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta. Dialog dilakukan secara terbuka dimana para calon memaparkan visi dan misi masing-masing dan publik dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Proses kegiatan dilakukan dengan membagi para calon ke dalam 8 kelompok. Setiap kelompok dipandu oleh seorang moderator dari berbagai latar belakang, yaitu Usman Kansong (Media Indonesia), Ifdhal Kasim (Kantor Staf Presiden), Ninuk M Pambudy (Jurnalis), Yuni Chuzaifah (Komnas Perempuan), M. Abdullah Darraz (Wahid Institute), Ati Nurbaiti (Jurnalis), Anis Hidayah (Migrant Care), dan Usman Hamid (Aktivis HAM).

Seiring dengan dilakukannya dialog publik dilaksanakan, Pansel juga melaksanakan penelurusan rekam jejak yang melibatkan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM. Koalisi tersebut terdiri dari Arus Pelangi, ELSAM, HRWG, ICW, IKOHI, Impartial, INFID, Kapal Perempuan, KPA, KKPK, KPI, KonstraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI, SEJUK Setara Institute, WALHI, YLBHI dan YPI. Penelusuran ini berlangsung selama 22 Mei sampai 21 Juni 2017.

Selain itu, pada seleksi tahap ini, Pansel menerima masukan dari masyarakat, yang disampaikan melalui email [email protected] atau melalui surat langsung yang dialamatkan ke Sekretariat Pansel di Komnas HAM. Sebagai tambahan informasi, Pansel melibatkan lembaga pemerintah untuk memberikan masukan terhadap 60 calon. Lembaga pemerintah tersebut yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, Mahkamah Agung, dan Badan Intelijen Negara.

Berdasarkan semua proses di atas, Pansel menetapkan 28 calon anggota yang lulus. Pengumuman disampaikan kepada publik melalui website Komnas HAM dan konferensi pers pada 3 Juli 2017 di kantor Komnas HAM. Tim Sekretariat juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing calon yang lulus seleksi tahap ini.

6. Seleksi Tahap IV: Tes Psikologi, Tes Kesehatan dan Wawancara Terbuka Seleksi Tahap IV : Calon yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi tahap III, diharuskan untuk mengikuti serangkaian kegiatan tes dalam seleksi tahap IV yang terdiri dari Tes Psikologi, Tes Kesehatan dan Wawancara Terbuka.

Berdasarkan hasil ketiga tes tersebut, 14 calon dinyatakan lulus. Ke-14 nama ini kemudian diserahkan kepada Pimpinan Komnas HAM dan selanjutnya dikirimkan ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test. Pengumuman 14 nama ini disampaikan kepada publik melalui konferensi pers pada 2 Agustus 2017. Hasil fit and proper test DPR RI menyebutkan 7 (tujuh) nama berikut sebagai Anggota Komnas HAM terpilih periode 2017-2022:

1) Ahmad Taufan Damanik

Ahmad Taufan Damanik menjabat Ketua Komnas HAM untuk periode 2017 s.d. 2020 Pria kelahiran Pematang Siantar pada 29 Juni 1965 ini terakhir menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas of Essex pada 2005.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, ia sempat

•Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP USU, Tahun 1987-2003

Dosen Magister Sosiologi, FISIP USU, Tahun 2015-2016

Dosen Tamu, STIKP Meda, Tahun 1992-1997

Dosen Magister Studi Pembangunan, Magister Studi Pembangunan USU, Tahun 2009-2015

Dosen Departemen Ilmu Politik, Departemen Ilum Politik FISIP USU, Tahun 2003-saat ini

Anggota Dewan Pengawas, PDAM Tirtanadi tahun 2013- saat ini

Vice Chair, Indonesia Representative For Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC), Tahun 2010- 2013

Member Indonesia Representative for Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC), Tahun 2013- 2016

Anggota Dewan Riset Daerah Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut, Tahun 2013-2016

Member Indonesia Representative for Child Rights, ACWC, Tahun 2010-2016

• Konsultan Evaluation Project on Andaman Refugee, Save

The Children Indonesia, Tahun 2016

Konsultan Lepas Proyek Penanganan Anak Korban Konflik Berbasis Masyarakat, Save the Children Aceh, Tahun 2008

Konsultan Lepas untuk Issu Children In Armed Conflict, UNICEF, Banda Aceh, Tahun 2007

Konsultan Lepas untuk Issu Separated Children, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh Nias, Tahun 2006

Konsultan/Koordinator Regional Projek Pengembangan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (PFPM),

Bank Dunia-British Council-IGGRD-UKSW Salatiga, Tahun 2006-2007

Konsultan Lepas untuk Issu Separated Children pada anak Korban Konflik Timor Leste, Aceh dan

Kalimantan, UNICEF Jakarta, Tahun 2000- 2001

Sejumlah tanda jasa atau penghargaan yang pernah diperoleh :

• Dosen Favorit Ilmu Politik, FISIP USU, Tahun 2010

Penghargaan dari Gubernu Sumatera Utara, Tahun 2010

Examplary Humanitarian, Human Rights and Peace Building During Aceh in Conflict and Situation, dalam rangka The 10th Anniversary of Peach in Aceh dari Aceh Peace Forum, Tahun 2015.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, ia sempat mengabdikan diri pada sejumlah lembaga sebagai berikut :

• Anggota Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2003- 2008, 2008-2013,2013-2018

Anggota Tim Pemeriksa Daerah, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Tahun 2014

Direktur Pengacara, LBH Nusantara Banjarmasin, Tahun 1997-2000

Calon Reporter Wartawan, SKH Dinamika Berita, Tahun 1997

Calon Reporter Wartawan, Banjarmasin Post, Tahun 1997

Koordinator Lapangan Pendampingan Trans Bermasalah, PINBUK Jakarta-Dep. Transmigrasi, Tahun 1998

Direktur Eksekutif NGO, Yayasan Dalas Hangit Banjarmasin, Tahun 1999-2003

Peneliti Utama Program IRDA, The Asia Foundation, Tahun 2003

Dosen, FISIP UNISKA Banjarmasin, Tahun 2008-sekarang

Anggota Tim Perumus Perda Sungai, BLHD Kota Banjarmasin

Ketua Tim Peneliti Studi Analisis Pelaksanaan Perizinan di Kota Banjarmasin, Kerjasama Asia Foundation, Pemerintah Kota Banjarmasin dan PKBI Kalsel, Tahun 2005

Hairansyah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM untuk periode tahun 2017 s.d. 2020. Pria kelahiran Banjarbaru pada 13 Nopember 1971 ini merupakan kandidat S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jurusan Tata Negara.

Sandrayati Moniaga Wakil Ketua Bidang Eksternal

Sandra menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal untuk periode tahun 2017 s.d. 2020. Perempuan kelahiran Jakarta pada 19 Oktober 1961 ini merupakan kandidat doctor (S3) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Leiden Belanda.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, ia sempat mengabdikan diri pada sejumlah lembaga sebagai berikut:

• Koordinator Program Hukum dan Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tahun 1989-1993

• Wakil Direktur Badan Pelaksana, Lembaga Bela Baanua Talina (LBBT-Pontianak), Tahun 1993-1996

• Koordinator Pengembangan Sumber Daya HAM Badan Pelaksana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Tahun 1997-1999

Wakil Direktur, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Tahun 1999-2001

Koordinator Eksekutif Badan Pelaksana, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Tahun 2001-2004

Phd Researcher Indira Project, Val Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development Law School, University of Leiden, Tahun 2004-2009

• Phd Candidate Indira Project, Val Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development Law School, University of Leiden, Tahun 2009- sekarang

• Koordinator Pengembangan Learning Center, HuMA, Tahun 2009-2010

Penasehat Global Greengrant Fund, Samdhana Institute, Tahun 2011-2012

• Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM, Tahun 2012-2017

Tanda jasa atau penghargaan yang telah diterima yaitu Aspirasi dan Inspirasi Wanita Indonesia versi Majalah Femina, Tahun 2007.

Amiruddin Al Rahab Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan

Amiruddin menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM untuk periode tahun 2017 s.d. 2020. Pria kelahiran Pariaman pada 6 Februari 1970 ini merupakan lulusan Fisip Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Politik tahun 2007.

Sebelum menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Penegkan HAM dan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, ia sempat mengabdikan diri pada sejumlah lembaga sebagai berikut:

• Direktur Komunikasi, Institute Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE), Tahun 2015-2017

Ketua Konsultan/peneliti, Papua Resource Center, YLBHI Jakarta, Tahun 2015-2017

Tenaga Ahli Konsultan, Komite I, DPD RI, Tahun 2016

Dosen Tamu, Pasca Sarjana PTIK, POLRI, Tahun 2016

Koordinator Asisten Ahli Kepala UP4B, Tahun 2012-2014

Tenaga Ahli, DPD-RI, Tahun 2009-2012

Peneliti, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Jakarta, Tahun 2006-2012

Peneliti Senior/Penasehat Direktur Eksekutif, ELSAM, Tahun 2006-2009

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye, ELSAM, Tahun 2000-2006

Dosen, FISIP-UI, Tahun 2006

Staf Divisi Advokasi dan Kampanye, ELSAM, 1996-200

Beka Ulung Hapsara Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/ Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan

Beka menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM dan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM untuk periode tahun 2017 s.d. 2020. Pria kelahiran Cilacap pada 26 April 1975 ini merupakan lulusan S1 Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2000.

Sebelum menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM dan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, ia sempat mengabdikan diri pada sejumlah lembaga sebagai berikut:

• Anggota Riset dan Pengembangan, Cakrawala Timur, Surabaya, September 1999- Maret 2001

Program Manager Asistensi Teknis Pemerintah Daerah, Center For Local Government Assistance (CeGAS), September 2001- Juli 2003

Direktur Pengembangan Program, PT. Duta Hari Murthi (DHM) Consultants, Juli 2003- Januari 2009

Ahli Kebijakan Pengembangan Strategi Kawasan Perdesaan, Departemen Dalam Negeri, Juli – Desember 2009

Konsultan, Fasilitator, Trainer Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan, Friedrich Naumann Foundation, Desember 2006- November 2012

Koordinator Pengembangan Kapasitas PNPM Peduli, REMDEC, November 2011- Juni 2012

Koordinator Green Economy Program, Perkumpulan Prakarsa, September 2012- Maret 2014

• Manajer Program, International NGO

Forum On Indonesian Development (INFID), April 2013- Maret 2015

Manajer Advokasi, International NGO Forum On Indonesian Development (INFID), Maret 2015 – Sekarang

Mohammad ChoirulAnam Komisioner Pengkajian dan Penelitian

Anam menjabat sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian untuk periode tahun 2017 s.d. 2020. Pria kelahiran Malang pada 25 April 1977 ini merupakan lulusan S1 Jurusan Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2001.

Sebelum menjabat sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, ia sempat mengabdikan diri pada sejumlah lembaga sebagai berikut:

• Volunteer Divisi Buruh, LBH Surabaya Pos Malang - YLBHI, Tahun 1999-2001

Koordinator Divisi Buruh Region Jawa-Bali, Tahun 2000-2001

Kepala/Direktur Divisi Buruh YLBHI, Tahun 2001-2002

Kepala Litbang HAM, VHR, Tahun 2002- 2003

Staf HRWG,Tahun 2003-2004

Deputi Direktur Eksekutif HRWG, Tahun 2004-2016

Plt Direktur Eksekutif HRWG, Tahun 2011- 2012

TIM LEGAL, KASUM, Tahun 2004-2010

Sekretaris Eksekutif KASUM, Tahun 2011

Munafrizal menjabat sebagai Komisioner Mediasi untuk periode tahun 2017 s.d. 2020. Pria kelahiran Sumatera Selatan pada 12 Maret 1975 ini merupakan lulusan S2 Universitas Ultrecht Jurusan Internasional Human Rights Law and Criminal Justice tahun 2014.

Sebelum menjabat sebagai Komisioner Mediasi Komnas HAM, ia sempat mengabdikan diri pada sejumlah lembaga sebagai berikut:

Azhar Indonesia, Tahun 2010

Piagam Penghargaan Pemenang II, Kluster Pranata Sosial, dalam Penghargaan Karya Ilmiah Peneliti Terbaik Universitas Al-Azhar Indonesia, Tahun 2016

• Staf Peneliti pada Pusat Peneltian dan Pengkajian (Puslitka), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tahun 2003-2005

Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia, Tahun 2006-2017

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Tahun 2012-2017

• Manajer Program dan Riset pada Jimly School of Law and Government, Tahun 2011-2012

• Peneliti Senior pada Jimly School of Law and Government, Tahun 2014-2017

• Advokat/Konsultan Hukum, Tahun 2015- 2017

Tanda jasa atau penghargaan yang pernah diperoleh:

• Pemenang Runner Up dalam AIGRP Student anda Alumni Essay Competition, Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP), The Australian National University, Tahun 2009

Piagam Penghargaan Pemenang Pertama, Kluster Pranata Sosial, dalam Pemilihan Karya Ilmiah Peneliti Terbaik Universitas Al-

Rencana Strategis Komnas HAM

Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga yang didahului dengan penelaahan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang harus disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 2015-2019 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III dan bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun merupakan acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundangundangan. Melalui analisa berbagai situasi yang dihadapi, maka tersusunlah isu-isu strategis yang digunakan sebagai dasar penentuan Visi Komnas HAM 5 tahun ke depan. Setelah dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif maka Visi Komnas HAM 2015- 2019 dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, rumusannya sebagai berikut:

1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;

2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;

3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi maka disusunlah tujuan Komnas HAM berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan merujuk pada tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja lembaga secara keseluruhan. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDPs);

3. Mewujudkan good governance.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Dalam dokumen Renstra ini, masingmasing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:

VISIMISITUJUAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta perlindungan kelompok marginal dan rentan1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, dan penegakan, serta pemenuhan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat. 2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan; 3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam1. Menyelesaikan kasuspelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat 2. Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok1. Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat 2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM 3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang undangan

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Komnas HAM

Dari rapat komisioner periode 2017-2022 pada 22-23 November 2018 di Bogor menghasilkan penambahan isu strategis, yaitu:

1. Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan.

2. Penanganan Kasus-kasus Agraria atau Reforma Agraria.

3. Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat.

4. Reformasi Kelembagaan.

isu-isu ini merupakan isu yang dianggap paling menonjol sepanjang tahun 2017 sehingga perlu untuk dijadikan sebagai isu strategis Komnas HAM

GAMBARANUMUM KONDISIHAM DIINDONESIA

Peran Pemerintah dalam 2.1 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pada perayaan hari hak asasi manusia Internasional pada tanggal 10 Desember 2017, Pemerintah Rl melalui Presiden Jokowi menyatakan bahwa penerapan hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara terus dilakukan baik itu hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun begitu, Presiden Jokowi juga menyadari masih ada pekerjaan rumah hak asasi manusia yang masih belum selesai yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat/masa lalu. Hal tersebut sejalan dengan data dan catatan Komnas HAM RI terkait dengan proses penyelesaian pelanggaran ham yang berat/masa lalu yang hingga saat ini seperti jalan ditempat.

Sesuai mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000), pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM RI sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM RI kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, sebagai Penyidik pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian ditindaklanjuti (dilakukan penyidikan). Komnas HAM RI pada sepanjang tahun 2017 telah melakukan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu:

1. Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (6 peristiwa);

2. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai;

3. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior;

4. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wamena;

5. Pelanggaran HAM yang Berat Aceh, yang terdiri dari 5 (lima) peristiwa yaitu:

1) Jambo Keupok

2) Simpang KKA

3) Rumoph Geudong

4) Timang Gajah - Bener Meriah

5) Bumi Flora

6. Pelanggaran HAM yang Berat Santet

Dari 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang berat, beberapa diantaranya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan, yaitu Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dan 2 (dua) peristiwa dari 5 (lima) peristiwa dalam kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh, yaitu Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Jambo Keupok. Sisanya masih dalam proses penyelidikan di Komnas HAM RI.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI memerlukan waktu yang lama, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya sulitnya menemukan dan/ atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang berat. Permasalahan ini juga berdampak ketika hasil penyelidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pihak Kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.

Saat ini, terdapat 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang berat yang tengah diselidiki oleh Komnas HAM RI. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki komitmen tinggi untuk penyelesaian 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Komnas HAM RI berharap Kejaksaan Agung dan DPR RI memiliki komitmen yang sama dalam penyelesiaan pelanggaran HAM yang Berat.

Selain isu mengenai proses penyelesaian pelanggaran ham yang berat/masa lalu yang masih berlarut-larut, Komnas HAM RI juga mencatat sepanjang tahun 2017 terjadi tantangan yang cukup besar dalam pemenuhan hak kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi, dan berekspresi. Hal tersebut ditandai dengan penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang kemudian diikuti oleh dibubarkannya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM RI. Komnas HAM RI telah menyatakan sikap terkait dengan terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. UU Ormas No. 17 Tahun 2013 sesungguhnya cukup memadai untuk menjawab tantangan yang dihadapi Negara Indonesia, utamanya terkait dengan radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme. Kendati demikian, selama ini belum dipergunakan dengan sungguhsungguh oleh Pemerintah;

2 Hak yang paling terkena dampak atas terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah hak atas kebebasan berserikat (right to freedom of associaton) yang dijamin dalam Konstitusi Rl serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005;

3. Hak atas kebebasan berserikat tidak termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Non Derogbale Rights) yang dapat dibatasi berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral publik, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta berdasarkan asa proporsionalitas untuk mencapai tujuan yang sah dan asas nesesitas yaitu adanya kebutuhan mendesak. Kendati demikian pembatasan tersebut tidak boleh membahayakan perlindungan kebebasan berserikat;

4. Bahwa pembubaran organisasi merupakan pembatasan yang paling serius atas kebebasan berserikat yang hanya diperkenankan dalam hal adanya kegentingan yang memaksa. Bahwa dalam hal ini seharusnya pembubaran organisasi diperkenankan dalam hal langkah lain tidak memadai serta merupakan hasil dari putusan pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

5. Pembatasan yang dimuat dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 terhadap kebebasan berserikat memberi petunjuk tidak dilakukannya pembatasan dan pengaturan hak atas kebebasan berserikat secara proporsional, utamanya terkait proses pembubaran organisasi yang menghilangkan proses pengadilan. Perppu Ormas bisa menjadi ancaman hak asasi manusia utamanya hak atas kebebasan berserikat;

6. Pembatasan dan pengaturan yang dimuat dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 terhadap kebebasan berserikat utamanya terkait dengan pembubaran organisasi memberikan indikasi dapat mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. Dengan demikian, pembatasan dan pengaturan melalui Perppu tersebut tidak memenuhi persyaratan pembatasan utamanya terkait unsur “diperlukan dalam Negara yang demokratis".

7. Negara harus menangani radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme serta sungguh-sungguh dengan menggunakan perangkat hukum yang ada secara konsisten tegas serta menghormati hak asasi manusia.

Pada tahun 2017 yang menjadi sorotan dalam perkembangan hak asasi manusia adalah terkait dengan percepatan pembangunan yang didorong oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Selain itu, Perpres 58/2017 dikeluarkan agar skema pembiayaan non-anggaran pemerintah dapat dilakukan dan mempunyai dasar hukum yang jelas.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, acap kali tidak dijalankan secara partisipatif. Tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan monitoring evaluasi sebagai satu mata rantai kebijakan-program masih belum secara kuat menampung partisipasi masyarakat terdampak maupun masyarakat penerima manfaat.

Akibatnya, banyak proyek infrastruktur menuai protes atau ditolak oleh masyarakat karena mengesampingkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar proyek. Jika masyarakat melakukan protes, pemerintah dan swasta lebih sering menyikapinya dengan pendekatan legal-formal dan aksi-aksi represi, baik oleh aparat negara maupun oleh milisi sipil. Di sinilah muncul temuan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaksana proyek terhadap masyarakat di sekitar proyek.

Komnas HAM banyak menerima laporan dari kelompok masyarakat dan individu dari berbagai wilayah di Indonesia tentang dugaan adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Baik di era pemerintahan Presiden SBY maupun di era pemerintahan Presiden Jokowi, dugaan pelanggaran HAM yang mengiringi pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih marak terjadi.

menjadi jalan untuk menurunkan eksternalitas negatif dari pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran HAM. Dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, konflik sosial marak terjadi dan berpotensi atau mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM. Untuk itu, diperlukan mekanisme perlindungan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur, lebih khusus bagi kelompok marginal dan rentan, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak.

Komnas HAM memberikan pengakuan dan apresiasi atas program pemulihan kepada korban-korban pelanggaran HAM yang berat seperti yang dilakukan oleh Pemkab Palu dalam bentuk Deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM dengan lahirnya Peraturan Walikota (Perwali) Palu No. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Daerah (RANHAMDA) Kota Palu. Inisiatif kota Palu ini bisa mendorong proses penyeesaian pelanggaran HAM masa lalu di tingkat nasional dan mendorong terjadinya rekonsiliasi nasional. Pengembangan usaha-usaha ini di desain dalam kerangka pengembangan Kabupaten/ Kota HAM (Human Rights City) yang ditekankan pada aspek pemulihan (remedy). Program pemulihan korban juga dilakukan oleh Pemkab Lampung Timur, Sikka dan Pulau Buru.

Dialog dan mekanisme deliberasi yang harusnya dijalankan sebelum pelaksanaan proyek jarang dilakukan. Padahal, hal ini dapat

PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI KOMNAS HAM PADA 2017

1. Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (6 peristiwa)

2. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai

3. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior

4. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wamena

5. Pelanggaran HAM yang Berat Aceh, yang terdiri dari 5 peristiwa yaitu:

a. Jambo Keupek (dilimpahkan ke Kajagung)

b.Simpang KKA (dilimpahkan ke Kajagung) c.Rumoph Geudong

d.Timang Gaja - Bener Meriah e.Bumi Flora

6. Pelanggaran HAM yang Berat Santet

BEBERAPA KENDALA YANG DIHADAPI

1. Sulitnya menemukan dan/atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang berat.

2. Dampaknya pihak kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.

SIKAP KOMNAS HAM TERHADAP TERBITNYA PERPPU NO. 2 TAHUN 2017

1. Secara substansial menjawab tantangan merebaknya radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme yang merupakan ancaman serius bagi hak asasi manusia. Kendati demikian, Komnas HAM RI memberikan catatan atas terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

a. UU Ormas No.17 Tahun 2013 sesungguhnya cukup memadai selama ini, namun belum dipergunakan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerinta.

b. Hak yang paling terkena dampak adalah hak atas kebebasan berserikat (right to freedom of association)

c. Hak atas kebebasan berserikat tidak termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non Derogable Rights)

d.Bahwa pembubaran organisasi merupakan pembatasan yang paling serius atas kebebasan berserikat yang hanya diperkenankan dalam hal adanya kegentingan yang memaksa

e. Pembatasan yang dimuat Perppu No. 2 Tahun 2017 terhadap kebebasan berserikat memberi petunjuk tidak dilakukannya permbatasan dan pengaturan hak atas kebebasan berserikat secara proporsional

f. Pembatasan dan pengaturan yang dimuat dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 terhadap kebebasan berserikat utamanya terkait dengan pembubaran organisasi memberikan indikasi dapat menggangu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat.

2. Negara harus menangani radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme serta sungguh-sungguh dengan mengan menggunakan perangkat hukum yang ada secara konsisten tegas serta menghormati hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM yang Menonjol Sepanjang 2017

Sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Komnas HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 5.387 berkas. Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, selama 2017 terdapat 3 (tiga) institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarkat yaitu Kepolisian (1.652 berkas), Korporasi (866 berkas), dan Pemerintah Daerah (597 berkas)

1 Data Pengaduan Komnas HAM 2017

Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah merupakan 3 (tiga) institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Hal ini tergambar setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh keadilan menjadi tema hak yang paling banyak dilanggar selama tahun 2017. Tema hak atas kesejahteraan, yang menjadi tema hak paling banyak diadukan berjumlah 2.136 berkas, berkisar pada konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran.

Tema hak memperoleh keadilan, yang berjumlah 1.857 berkas pengaduan menempati urutan kedua hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat sebagai pengadu. Praktik kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi bumbu getir dalam kondisi penegakan hukum di Indonesia. Karenanya, pengadu menaruh harapan kepada Komnas HAM agar paling tidak dapat menjadi penyeimbang kondisi hukum dari aspek penegakan hak asasi manusia. Masalah-masalah HAM yang menonjol selama 2017 dijabarkan lebih lanjut dengan contoh beberapa peristiwa yang ditangani oleh Komnas HAM RI.

PELANGGARAN HAM YANG MENONJOL SEPANJANG 2017

3 INSTITUSI YANG DIADUKAN kepolisiankorporasipemerintah daerah

CATATAN PENGADUAN

Hak Atas Kesejahteraan :2.136 aduan Hak Memperoleh Keadilan :1.857 aduan

Dugaan Pelanggaran HAM oleh Korporasi Menerima pengaduan Sdr. Nurasum sebagai perwakilan dari Penduduk Lakardowo (Pendowo) tentang pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. PRIA.

Penggusuran Terkait Pembangunan Infrastruktur Pengaduan Sdr. Endi Sampurna, Ketua Forum Komunikasi Warga Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Pandaan-Malang.

Dugaan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Pengaduan langsung dari Jemaat Ahmadiyah Depok perihal penyegelan Masjid Ahmadiyah Depok.

Gambar 2.2 Pelanggaran HAM Sepanjang 2017

2.2.1 Dugaan Pelanggaran HAM oleh Aparat Kepolisian

Beberapa kasus yang mendapat perhatian publik terkait dengan kinerja Aparat Penegak Hukum, secara khusus aparat Polri, adalah kurang terpenuhinya hak-hak tersangka selama pemeriksaan, penangkapan dan penahanan tanpa prosedur yang sah, penahanan melewati batas waktu yang ditentukan, pengendalian massa dan tindakan penembakan tanpa standar operasional prosedur yang sah, tindakan kriminalisasi terhadap orang/ badan yang bertujuan dalam upaya-upaya perjuangan, serta tindakan penganiayaan dan penyiksaan terhadap terduga tersangka/ tahanan. Termasuk, diskriminasi di hadapan hukum dan pelaksanaan proses peradilan yang kurang jujur dan adil (unfair trial) dalam sistem peradilan pidana.

Pemerintah Indonesia sebagai pemangku kewajiban pemenuhan kebutuhan HAM, perlindungan HAM, serta penghormatan terhadap HAM menempatkan Negara, dalam hal ini pemerintah, sebagai aktor dalam konteks aktor/pelaku terselenggaranya pemajuan dan penegakan HAM. Kepolisian

sebagai institusi pemerintah berperan dalam penegakan hukum nasional, untuk itu patut disadari bahwa seluruh anggota Polri berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penegakan HAM di Indonesia. Implementasi kontribusi Polri dalam penegakan HAM dapat dan harus ditunjukkan melalui tugas dan kewenangan yang diemban.

2.2.2 Dugaan Pelanggaran HAM oleh Korporasi

Komnas HAM Republik Indonesia telah menerima pengaduan langsung Sdr. Nurasum, dkk perwakilan dari Penduduk Lakardowo (Pendowo) Bangkit yang didampingi LBH Surabaya, YLBHI, dan ECOTON perihal pengaduan dan permohonan perlindungan. Pada intinya, Pengadu melaporkan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Putera Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) yang menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. PT PRIA telah melakukan penimbunan tersebut sejak tahun 2010 tanpa izin. Padahal, PT. PRIA baru memperoleh izin untuk melakukan pengolahan limbah B3 pada tahun 2014.

Namun demikian, perusahaan justru menimbun limbah ke lubang tanah yang digali, sehingga limbah tersebut meresap dan mencemari sumur-sumur warga. Akibatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir ada 42 kasus kesehatan dialami warga. Saat ini, limbah B3 tersebut telah ditutup dengan beton dan didirikan bangunan pabrik, namun rembesan limbah terus mencemari lingkungan warga, karena tidak ada pembatasan antara tanah dengan limbah. Berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM RI cq. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sesuai mandat Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melakukan pemantauan untuk mencari informasi, fakta, dan bukti-bukti atau keterangan terkait peristiwa tersebut.

2.2.3 Dugaan Kriminalisasi Terhadap Ulama dan Aktivis

Manusia Komnas HAM Republik Indonesia pada 4 April 2017 menerima pengaduan, baik langsung dan tertulis dengan surat Nomor 107/TPMAdm/IV/2017, yang disampaikan oleh Tim Pengacara Muslim (TPM) yang bertindak untuk dan atas nama Ir. H. Muhammad Gatot Saptono als Ustaz Al-Khaththath. Pengaduan tersebut terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM oleh Kepolisian dengan terkait tindakan penangkapan pada tanggal 31 Maret 2017 tanpa disertai dengan Surat Perintah Penangkapan dan dibawa ke Mako Brimob Depok, tindakan penghalanghalangan terhadap penasihat hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan dan adanya tuduhan makar.

Komnas HAM RI kemudian menerima pengaduan dari Tim Advokasi Presidium Alumni 212 dengan surat Nomor: 001/TPM/ Adm/V/2017, tertanggal 4 Mei 2017, perihal penting, yang secara khusus melaporkan pengaduan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat hukum dan pemerintah terhadap warga negara Indonesia yaitu Tokoh Agama (Ulama, Kiyai, Habib, Ustad), anak Proklamator, Purnawirawan TNI, Tokoh-tokoh nasional, Aktivis, dan mahasiswa saat menuntut keadilan atas kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahya Purnama alias Ahok. Adapun dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Kriminalisasi Terhadap Ulama dan Aktivis -ulama Pimpinan GNPF MUI (Habib Riziq, Ustad Bachtiar Nasir, Ustad Munarman, karena melakukan unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober dan 2 Desember 2016 yang sangat damai, tertib, dan aman;

2. Penangkapan dan penahanan terhadap utad M. Khaththath yang dituduh melakukan makar saat akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 31 Maret 2017 yang juga berlangsung dengan damai, tertib, dan aman;

Penangkapan dengan tuduhan makar atas anak Proklamator, Jenderal Purnawirawan, Tokoh reformasi, Tokoh Nasional dan mahasiswa pada malam hari saat ingin mengikuti aksi damai 2-12-2016;

4. Penggeledahan terhadap kantor pengurus GNPF MUI juga pemblokiran rekening umat yang menyumbang untuk pelaksanaan aksi damai 2 Desember 2016;

5 Teror terhadap Habib Riziq dengan pembakaran dan peledakan satu mobil yang berisi beberapa jerigen bensin dan dua mobil lainnya yang juga berisi beberapa jerigen bensin yang tak sempat meledak saat Habib Riziq melakukan ceramah Isra Miraj di Cawang Sabtu malam tanggal 15 April 2017;

6. Teror terhadap Habib Riziq di kediamannya di Mega Mendung berupa

tembakan yang mengenai kaca rumah Habib Riziq pada bulan Maret 2017;

Penghinaan terhadap KH. Makruf Amin saat persidangan penodaan agama Ahok;

8. Penyadapan terhadap percakapan telepon mantan Presiden SBY dengan KH. Ma'ruf Amin.

2.2.4 Penggusuran Terkait Pembangunan Infrastruktur

Komnas HAM RI menerima pengaduan Sdr. Endi Sampurna, Ketua Forum Komunikasi Warga Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Pandaan-Malang. Pada intinya, Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan jalan tol Malang- Pandaan. Adapun tindakan tersebut, antara lain ketetapan penilaian ganti rugi pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pandaan-Malang tanpa musyawarah dengan warga dan terjadi banyak kesalahan pada data hasil penilaian tim appraisal, sehingga hasil penilaian ganti rugi yang diberikan jauh dari aspek layak dan adil bagi warga terdampak.

Untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta lebih lanjut terkait pengaduan tersebut, sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI telah melakukan pemantauan lapangan ke Kota Malang pada 26 – 27 Oktober 2017, yaitu melakukan pertemuan dengan warga Pengadu di Kelurahan Madyopuro, dan pertemuan dengan Pemkot Malang yang diwakili Sekda beserta jajarannya dan dinas-dinas terkait, diantaranya Kantor Pertanahan Kota Malang, Dinas PUPR Kota Malang, dan BPKAD.

Setelah mempelajari keterangan dari berbagai pihak dan hasil pemantauan ke lapangan, Komnas HAM RI berpendapat bahwa Pembangunan hendaknya tidak merugikan warga, meskipun kebutuhan pembangunan merupakan kepentingan umum, namun dengan tidak melanggar hak-hak warga negara. Pembangunan diharapkan tidak meminggirkan dan memiskinkan warga. Dalam proyek pembangunan jalan tol Pandaan- Malang, warga telah bersedia untuk pindah Untuk itu, pemerintah harus melakukan pembebasan dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan membuka ruang dialog, serta tidak merta merampas secara paksa hak milik warga negaranya.

Bahwa hak atas kesejahteraan dijamin dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa ayat (1) "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum." jo. ayat (2) "Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secara melawan hukum." jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan "Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." jo. Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah dalam menjamin hal tersebut.

Penetapan nilai ganti rugi harus berdasarkan prinsip kelayakan dan kewajaran dengan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan melalui musyawarah bersama. Adanya penilai publik yang telah ditetapkan dalam proyek pembangunan jalan tol Pandaan-Malang, yaitu KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, diharapkan dapat menilai dengan adil dan layak terhadap lokasi-lokasi yang terkena proyek, mengingat lokasi yang bermasalah di Kelurahan Madyopuro, Kota Malang, karena letaknya dipandang strategis dan merupakan lahan aktif sehingga tidak sesuai nilai ganti ruginya dibandingkan dengan lokasi di Kabupaten Malang yang juga terkena proyek, namun tidak bermasalah dan justru diuntungkan dengan nilai ganti rugi yang besar.

2.2.5 Dugaan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

itu, Pengadu meminta agar Pemerintah Kota Depok tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah, yang juga merupakan warga Kota Depok, dan agar segera membuka segel, sehingga Jemaat bisa melaksanakan ibadah seperti biasa.

Pada tanggal 5 Juni 2017, Komnas HAM RI telah menerima pengaduan langsung dari Jemaat Ahmadiyah Depok perihal penyegelan Masjid Ahmadiyah Depok. Pengadu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok telah melakukan penyegelan Masjid Al Hidayah Depok Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 2017, padahal Masjid Al Hidayah telah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sejak tahun 2007. Pengadu menyesalkan penyegelan tersebut yang akan berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak paling mendasar bagi Jemaat Ahmadiyah, yaitu hak untuk beragama dan beribadah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Untuk

Berdasarkan uraian tersebut, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan HAM berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk, Pertama; Menjamin terpenuhinya hak asasi Jemaat Ahmadiyah Depok, khususnya hak untuk beragama dan beribadah, di Masjid Al Hidayah yang merupakan milik sah dari Jemaat Ahmadiyah Depok, Kedua; Melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Kota Depok yang memaksakan melakukan penyegelan terhadap Mesjid Al Hidayah Sawangan Kota Depok Jawa Barat yang telah mengakibatkan terhambatnya kegiatan beribadah dari Jemaat Ahmadiyah Depok, Ketiga; Melakukan evaluasi terhadap Pergub Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat dan Peraturan Walikota Depok No. 9 tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok yang selalu menjadi acuan Pemerintah Kota Depok untuk melakukan penyegelan atas Masjid dimaksud, Keempat; Berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk memberikan jaminan rasa aman bagi Jemaat Ahmadiyah Depok dalam menjalankan agama dan ibadahnya.

Refleksi Tahun 2017 dan 2.3 Harapan Tahun 2018 Terkait Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2017, belum ada kemajuan yang signifikan terkait dengan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat oleh Negara. Berkas penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM Rl masih berada di Kejaksaan Agung Rl dan belum ada tindak lanjutnya.

Pada tahun 2018, Komnas HAM RI masih memfokuskan kepada penanganan dan penyelesaian penyelidikan peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu:

1. Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (6 peristiwa);

2. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai;

3. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior

4. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wamena;

5. Pelanggaran HAM yang Berat Aceh, yang terdiri dari 5 (lima) peristiwa yaitu:

1) Jambo Keupok

2) Simpang KKA

3) Rumoph Geudong

4) Timang Gajah - Bener Meriah

5) Bumi Flora

6. Pelanggaran HAM yang Berat Santet.

Selain permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat, Komnas HAM RI pada tahun 2018 akan fokus pada penanganan permasalahan Agraria dan persoalan Intoleransi, Diskriminasi, serta Ekstrimisme. Konflik Agraria di Indonesia tidak hanya telah mengakibatkan marjinalisasi terhadap masyarakat lokal tetapi juga kerap memakan korban jiwa. Fakta terkait banyaknya persoalan konflik agraria/lahan juga dicerminkan dalam data pengaduan di Komnas HAM RI RI, urutan 5 (lima) besar pihak teradu dalam 3 tahun terakhir.

Beberapa konflik agraria yang umum terjadi selama ini adalah Konflik Agraria Perkebunan Sawit; Konflik agraria perkebunan merentang dari perkebunan warisan kolonial hingga konflik perkebunan besar yang lahir paska kemerdekaan dengan pola kemitraan, pola inti plasma yang selama ini disokong dan didorong oleh pemerintah. Selain masalah perkebunan peninggalan kolonial, eskalasi konflik juga banyak terjadi di sektor 'perkebunan baru' tersebut. Sebagian besar perkebunan ini berada di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Konflik Agraria Kehutanan; Konflik agraria pada

kawasan hutan merupakan wilayah konflik agraria yang terluas. Persoalan utama konflik kawasan kehutanan di Indonesia bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK (sebelumnya Kementerian Kehutanan) yang secara sepihak telah menunjuk kawasan hutan dan kemudian melakukan proses pengukuhan untuk dapat menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan hutan negara. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan yang ditunjuk oleh UU 41/1999 tentang Kehutanan sebagai kawasan hutan. Konflik Agraria Pengadaan Tanah;

Bentuk konflik lainnya terkait dengan agraria adalah pembangunan infrastruktur membutuhkan tanah dalam prosesnya. UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah mengatur bagaimana pengadaan tanah untuk kepentingan umum¹. Namun, konflik agraria dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ini kerap terjadi. Konflik Agraria Wilayah Pertambangan; Konflik Agraria yang kerapkali terpotret secara tragis adalah konflik agraria pertambangan. Hal ini disebabkan pilihan-pilihan penyelesaian konflik agraria di wilayah tambang tidak banyak tersedia. Pola kemitraan, atau kerjama kolaboratis yang melibatkan banyak masyarakat tidak banyak tersedia dalam memediasi konflik agraria di wilayah tambang.

Fokus lainnya adalah Persoalan Intoleransi, Diskriminasi, dan Ekstrimisme yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir marak terjadi di Indonesia khususnya terkait dengan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berdasarkan catatan Komnas HAM, persoalan Intoleransi, Diskriminasi, dan Ekstrimisme terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu isu penting yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah serta seluruh unsur masyarakat. Bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM RI adalah tindakan melarang, merusak atau menghalangi pendirian rumah ibadah, baik gereja, masjid atau rumah ibadah lainnya.

Fakta ini menunjukkan bahwa hak atas kebebasan mendirikan dan menggunakan rumah ibadah masih menjadi masalah serius pada tahun ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang mangatur pendirian rumah ibadah dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

No. 9 dan No.8 belum sepenuhnya efektif menyelesaikan persoalan rumah ibadah di Indonesia. Tindakan pelanggaran hak atas KBB lain yang juga paling banyak diadukan adalah tindakan melarang, menghalangi dan mengganggu aktivitas keagamaan. Fakta ini berhubungan erat dengan tingginya tindakan pelarangan atau penutupan rumah ibadah karena pelarangan aktivitas keagamaan umumnya dilakukan di rumah ibadah yang dinilai oleh pelaku pelanggaran sebagai rumah ibadah bermasalah. Fakta ini juga menunjukkan bahwa hak atas kebebasan menjalankan agama dan keyakinan di Indonesia belum sepenuhnya terjamin, meskipun konstitusi negara telah menyatakan secara tegas jaminan hak tersebut.

Bentuk-bentuk tindakan lain seperti diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, intimidasi dan tindakan pembiaran oleh negara juga tinggi. Dari beragam tindakan tersebut, yang paling mengejutkan adalah masih adanya tindakan pemaksaan keyakinan, baik dalam bentuk pemaksaan langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu memprihatinkan, karena hak untuk memeluk agama dan keyakinan merupakan hak absolut dan telah ditegaskan, baik dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang HAM sebagai hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (nonderogable rights). UUD 1945 dan beberapa peraturan perundangan di bawahnya, antara lain Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dan instrumen hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2005 telah memuat jaminan atas hak beragama dan berkeyakinan (KBB) kepada seluruh rakyat Indonesia. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan telah dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No.36/55 pada 25 November 1981.

3 DINAMIKA PELAKSANAAN FUNGSI WAWWWWWWWWWHWWHWNWAAG

1 Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 memperluas objek pembangunan tanah untuk kepentingan umum diantaranya untuk pembangunan minyak dan gas.

Kerjasama dan 3.1 Perjanjian Kerja Antar Lembaga

Sepanjang tahun 2017, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama melalui Subbagian Kerjasama Antar Lembaga telah memfasilitasi penandatanganan 32 (tiga puluh dua) naskah kerjasama dengan sejumlah lembaga seperti Komisi Nasional atau lembaga tinggi negara lain, Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Negara lain, Agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Usaha Milik Negara.

Jumlah naskah kerjasama yang telah ditandatangani ini mengalami peningkatan hingga 200% apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan koordinasi antara unit kerja di Komnas HAM mengenai keperluan kerjasama dengan pihak eksternal meningkat dan adanya isu-isu tertentu yang dianggap penting untuk dikerjasamakan antara lain kebebasan beragama, bisnis dan HAM , kota ramah HAM dan Sustainable Development Goals.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Subbagian Kerjasama Antar Lembaga, dari ke 32 naskah kerjasama yang telah ditandatangani, terdapat paling tidak 26 naskah yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja di Komnas HAM atau sebesar 81,25%. Tabel berikut menjelaskan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan atas naskah kerjasama/ Perjanjian Kerjasama Komnas HAM yang telah ditandatangani.

No.NASKAH KERJASAMATINDAK LANJUT
FThe National Human Rights Committee of the State of Qatar (NHRCQ) and the Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM)
2Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Penyelidikan, SertaPerjanjian Kerjasama Pelatihan HAM aparat Polri
3Mediasi Hak Asasi Manusia Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Univer- sitas Lampung tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan TinggiDiskusi Group Terfokus mengenai Ren- cana Pendirian Kantor Perwakilan Komnas HAM di Lampung
Tridharma Perguruan Tinggi Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Kementerian Koordina- tor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Inspek- torat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olah Raga; Inspek- HAM torat Arsip Nasional; Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuk- lir; Inspektorat Lembaga Sandi Negara dan Inspektorat KomnasPenilaian angka kredit auditor di Komnas HAM
HAM RI tentang Tim Gabungan Penilaian Angka Kredit Auditor Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Uni- versitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan TinggiKuliah Umum
Letter of Intent Between the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia and the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the NetherlandsKerjasama program Bisnis dan HAM
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan International NGO Forum on Indonesian Development tentang Kerjasama di Bidang Pemajuan Hak Asasi ManusiaKerjasama Program Human Rights Cities
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan The United Na- tions Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerjasama Dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di IndonesiaMulti-Stakeholder Consultation and Work- shop on Sustainable Development Goals and Human Rights in Indonesia Workshop webtools tentang Sustainable Development Goals
10Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Universi- tas Islam Indonesia tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Catur Dharma Perguruan TinggiKuliah Umum
11Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Sekolah Tinggi Hukum Bandung tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan TinggiKuliah Umum
12Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Penerapan Hak Asasi ManusiaKoordinasi penanganan kasus khususnya mediasi
13Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Pemerintah Kabupaten Buru tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi ManusiaPertemuan dengan korban peristiwa 1965
14Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Univer- sitas Diponegoro tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan TinggiPelibatan narasumber dari Universitas Diponegoro dalam Pelatihan HAM bagi Anggota Kepolisian di Jawa Tengah
15Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Yayasan Institut Sumberdaya Dunia (World Resources Institute Indonesia) tentang Kerjasama dalam Implementasi dan Operasionalisasi Kebijakan Satu Peta di Tingkat TapakKonsultasi Publik di Sumatera Selatan Sharing Knowledge mengenai Penyelesa- ian Konflik dengan Satuan Tugas P2TKA di Kabupaten Musi Banyuasin
16Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Penegakan Hak Äsasi Manusia
17Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Pemer- intah Kabupaten Lampung Timur tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi patenKerjasama pelaksanaan kegiatan Human Rights Camp bersama Pemerintah Kabu-
18Universitas Muhammadiyah Metro tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Catur Dharma PerguruanKuliah umum Kunjungan Universitas Metro ke Komnas HAM dalam rangka Studi Banding
19 ma Perguruan TinggiMalahayati tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tridhar-Kuliah Umum
20Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Universtitas Sriwijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Pengab- dian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di
21Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam
22 Komnas HAM RINota Kesepahaman antara Bupati Kulon Progo dan KetuaPenyuluhan HAM mengenai Sekolah
23 ManusiaPemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengembangan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kota Ramah Hak Asasi
24 Hak Asasi ManusiaKabupaten Sikka tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan PemenuhanKoordinasi penanganan kasus lahan
25Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka tentang Hak Asasi Manusia
27 TrainingMemorandum of Understanding Between the Asia Pacific Forum (APF) and the Indonesian Commission on APF FacilitatorCo Host/Fasilitasi pelatihan Fasilitator
NoPERJANJIAN KERJASAMATINDAK LANJUT
Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi ManusiaPelatihan HAM dan Pembekalan Buku Saku HAM bagi Anggota Kepolisian Jawa Tengah
Perjanjian Kerjasama Komnas HAM RI dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi ManusiaPelatihan HAM dan Pembekalan Buku Saku HAM bagi Anggota Kepolisian Sumatera Barat
3Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi ManusiaLokakarya Membangun strategi Sinergi Pencegahan Konflik dan Penyebaran Radikalisme Melalui Penguatan Pedidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah".
Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM RI dengan Human Rights Working Group tentang Kerjasama dalam Memperkuat dan Memaksimalkan Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAMPenelitian dan advokasi pemulihan hak-hak kelompok minoritas agama dan keyakinan antara lain Jemaat Ahmadiyah, eks Gafatar dan Syiah
5Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Maluku dengan Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi ManusiaPenyuluhan HAM untuk Kapolres dan Perwira Polda Maluku , dengan tema Polisi Ramah HAM

Tabel 3.2 Perjanjian Kerjasama Komnas HAM

Pelaksanaan Fungsi 3.2 Komnas HAM

3.2.1 Dukungan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM hampir mencapai angka 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat kurang lebih 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Grafik berikut merupakan jumlah penerimaan berkas pengaduan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

10000 8249 8000 7285 7188 5919 6000 5387 4000 2000 0 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 3.1 Jumlah Penerimaan Berkas Pengaduan Tahun 2013-2017

Untuk lebih jelasnya berikut dideskripsikan data penerimaan pengaduan tahun 2017 yang terdiri dari 5.387 pengaduan ke dalam beberapa kategori.

A. Cara Penyampaian Berkas Pengaduan Berkas pengaduan maupun klarifikasi yang disampaikan oleh pengadu atau pihak yang diadukan dapat diserahkan melalui berbagai sarana, termasuk datang langsung ke kantor

Komnas HAM pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Berdasarkan cara penyampaian berkasnya, dari 5.387 berkas yang diterima dapat dipilah sebagai berikut:

5000 4286 4000 3000 2000 1000 556 338 67 27 40 73 pos langsung

Grafik 3.2 Cara Penyampaian Berkas Pengaduan

10% 6% pos datang langsung email online fax audiensi diterima di lapangan / inisiatif / proaktif 80%

Grafik 3.3 Persentase Cara Penyampaian Berkas Pengaduan

B. Wilayah Asal Pengadu/Pelapor

Berdasarkan provinsi asal pengadu, 5.387 berkas pengaduan yang diterima oleh Bagian Pelayanan Pengaduan dapat dijelaskan sebagai berikut:

NoWILAYAH ASAL PENGADU/PELAPORJUMLAHNoWILAYAH ASAL PENGADU/PELAPORJUMLAH
1Aceh6322Kalimantan Tengah45
2Sumatera Utara41223Kalimantan Timur106
3Bengkulu2424Kalimantan Utara7
4Jambi5325Gorontalo8
5Ríau15326Sulawesi Selatan182
Sumatera Barat27627Sulawesi Tenggara41
7Sumatera Selatan18028Sulawesi Tengah107
Lampung7929Sulawesi Utara59
9Kepulauan Bangka Belitung1530Sulawesi Barat2
10Kepulauan Riau5531Sulawesi Selatan Barat1
11Banten13032Maluku179
12Jawa Barat47033Maluku Utara11
13DKI Jakarta1.23134Papua84
14Jawa Tengah27935Papua Barat18
15Jawa Timur45036Tanpa Alamat292
16Daerah Istimewa Yogyakarta6737Perancis18
17Bali6238AS1
18Nusa Tenggara Barat6á39Australia1
19Nusa Tenggara Timur6140Malaysia—1
20Kalimantan Barat53Jumlah5.387
21Kalimantan Selatan46■

Tabel 3.3 Wilayah Asal Pengadu/Pelapor

Berdasarkan tabel, 4 (empat) besar urutan provinsi dengan berkas pengaduan paling banyak adalah DKI Jakarta 1.231 berkas, Jawa Barat 470 berkas, Jawa Timur 450 berkas, dan Sumatera Utara 412 berkas. Banyaknya berkas pengaduan yang berasal dari 4 (empat) wilayah tersebut tidak serta merta dapat langsung diartikan bahwa di keempat daerah itu juga memiliki angka dugaan pelanggaran HAM yang tinggi. Kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan berkas pengaduan dan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang pengertian pelanggaran HAM merupakan beberapa faktor penyebab tingginya angka berkas pengaduan dari keempat wilayah tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga menerima beberapa berkas pengaduan dari luar negeri, diantaranya Perancis dan Amerika Serikat.

C. Kasus

Pada 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan memberikan nomor kasus untuk berkas pengaduan dengan kategori (i) baru 1 (satu) kali; dan (ii) berkas lanjutan File yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM1 selanjutnya dapat ditangani oleh Komnas HAM dengan perincian distribusi sebagai berikut:

1. Penomoran kasus kantor Komnas HAM Jakarta

− hak berkeluarga & melanjutkan keturunan ☐ hak anak hak turut serta dalam pemerintahan hak atas kebebasan pribadi ☐hak mengembangkan diri

hak untuk hidup − hak atas rasa aman hak memperoleh keadilan hak atas kesejahteraan

Grafik 3.5 Tema Hak Berdasarkan Kasus

2. Penomoran kasus untuk berkas dari 6 (enam) kantor Perwakilan Komnas HAM

jumlah 906 pemantauan 761 mediasi 145

Grafik 3.4 Distribusi Penomoran Kasus

mediasi 103 pemantauan 105 jumlah

Grafik 3.6 Distribusi Penomoran Kasus

1 Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

hak perempuan − hak atas rasa aman hak mengembangkan diri hak atas kesejahteraan hak untuk hidup hak memperoleh keadilan hak turut serta dalam pemerintahan

Grafik 3.7 Tema Hak Berdasarkan Kasus

D. Jenis Berkas

Berdasarkan jenisnya, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan membuat klasifikasi surat pengaduan berdasarkan tiga kategori yaitu surat pengaduan yang ditujukan langsung, surat pengaduan yang merupakan tembusan, serta surat yang tidak ditujukan langsung ataupun ditembuskan pada Komnas HAM. Adapun jumlahnya adalah 2.914 berkas pengaduan langsung, 2445 tembusan dan 28 berkas pengaduan tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH.

E. Klasifikasi Tema/Hak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang tersebut, yaitu: (i) hak atas kehidupan, (ii) hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak untuk mengembangkan diri, (iv) hak atas keadilan, (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak.

hak berkeluarga & melanjutkan keturunan hak tidak diperlakukan diskriminatif hak perempuan hak anak hak turut serta dalam pemerintahan hak mengembangkan diri

hak atas kebebasan pribadi hak untuk hidup hak atas rasa aman non HAM hak memperoleh keadilan hak atas kesejahteraan

Grafik 3.8 Klasifikasi/Tema Hak Pengaduan

Dalam perkembangannya, dengan bertambahnya satu lagi undang-undang berdimensi HAM yaitu UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,² maka bertambah pula kategorisasi tema hak yang dapat diadukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai dengan pasal 4 UU No 40 Tahun 2008). Adapun jabaran laporan pengaduan pelanggaran atas kesebelas tema hak tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2017 dapat diidentifikasi terdapat 3 (tiga) tema hak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yaitu: (i) hak atas kesejahteraan sebanyak 2.136 berkas, (ii) hak memperoleh keadilan sebanyak 1.857 berkas dan (iii) hak atas rasa aman sebanyak 397 berkas.

1994 hak berkeluarga & melanjutkan keturunan hak tidak diperlakukan diskriminatif hak untuk hidup hak perempuan hak anak non HAM hak turut serta dalam pemerintahan hak atas kesejahteraan 50 Keutuhan pribadi

2 Komnas HAM menjalankan fungsi pengawasan segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan aturan dalam pasal 8 ayat (1) UU No 40 Tahun 2008

Grafik 3.9 Klasifikasi/Tema Hak

Tema hak atas kesejahteraan, yang menjadi tema hak paling banyak diadukan berjumlah 2.136 berkas, berkisar pada konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran.

Tema hak memperoleh keadilan, yang berjumlah 1.857 berkas pengaduan menempati urutan kedua hak paling banyak diadukan. Pada umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga Peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai

Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana ☐ Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian / militer / PPNS

Grafik 3.10 Hak Memperoleh Keadilan

dengan prosedur atau harapan masyarakat sebagai pengadu. Praktik kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi bumbu getir dalam kondisi penegakan hukum di Indonesia. Karenanya, pengadu menaruh harapan kepada Komnas HAM agar paling tidak dapat menjadi penyeimbang kondisi hukum dari aspek penegakan hak asasi manusia.

Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI Permbatasan pendirian kelompok atau organisasi Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat Menyampaikan pendapat di muka umum Berkumpul, berapat, dan berserikat Kebebasan beragama dan berkeyakinan

Grafik 3.11 Hak Atas Kebebasan Pribadi

Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil Hak dipilih dan memilih dalam pemilu Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksaan pemerintahan yang bersih

Grafik 3.12 Hak Untuk Turut Serta dalam Pemerintahan

Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup ☐Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang

Grafik 3.13 Hak Anak

Substansi atau jenis pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan ke Komnas HAM yang berjumlah 5387 aduan. Aduan tersebut terdiri dari berbagai jenis tindakan, diantaranya non HAM 567 aduan, mempertahankan hidup 47 aduan, lingkungan hidup 105 aduan, pengabaian hak berkeluarga dan

melanjutkan keturunan 1 aduan, hak atas pendidikan 61 aduan, hak atas mendapatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 6 aduan, hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan 5 aduan, hak atas kesetaraan dengan suami 9 aduan, pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis 2 aduan dan Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis 1 aduan.

F. Klasifikasi Korban

Berdasarkan klasifikasi korban, dari 5.387 berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

3000 2734 2500 2000 1500 1272 1000 500 268 296 225 226 Individu - Orang seorang Kelompok - Masyarakat Individu - Rentan Kelompok - Rentan Individu - Pekerja / Profesi Kelompok - Pekerja

Grafik 3.14 Klasifikasi Korban

Pada Grafik 14 memperlihatkan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh individu menjadi mayoritas pelaporan ke Komnas HAM. Jumlah pengaduan yang mencapai 3.1853 atau 63% dari total laporan yang masuk ke Komnas HAM menunjukkan bahwa negara masih belum mampu melakukan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak perorangan. Sedangkan yang dimaksud dengan individu rentan dalam hal ini adalah anak 54 berkas, perempuan 79 berkas, buruh migran 14 berkas, suku 2 berkas, ras dan etnis 1 berkas, penyandang disabilitas 8 berkas, korban pelanggaran HAM masa lalu 26 berkas, lansia 3 berkas, fakir miskin 2 berkas, dan individu narapidana 36 berkas.

3 Jumlah tersebut merupakan penambahan dari individu orang seorang 2.734 berkas, individu rentan 225 berkas, dan individu pekerja/profesi 226 berkas.

Laporan pengaduan dengan korban kelompok berjumlah 1.8364 atau 37% dari jumlah total laporan masuk ke Komnas HAM juga menunjukkan bahwa negara masih abai dalam melakukan pemenuhan dan penghormatan hak kolektif. Klasifikasi korban yang termasuk dalam kategori kelompok rentan adalah anak-anak sebanyak 16 berkas, perempuan (1 berkas), buruh migran (2 berkas), masyarakat adat (161 berkas,) ras dan etnis (14 berkas), agama dan penghayat kepercayaan (39 berkas), penyandang disabilitas (1 berkas), lesbian gay bisexual and transgender/LGBT (4 berkas), korban pelanggaran masa lalu (22 berkas), lansia (1 berkas), dan kelompok narapidana (6 berkas).

Sementara itu, pengaduan dengan korban kelompok atau individu pekerja/profesi yang masih tinggi menjadi bukti bahwa kalangan buruh masih potensial menjadi korban pelanggaran HAM. Ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pengaduan dengan kasus ketenagakerjaan. Pada tahun 2017, terdapat 522 berkas pengaduan dengan kategori korban kalangan individu atau kelompok pekerja/profesi.

Masyarakat adat juga merupakan korban pelanggaran HAM yang cukup besar. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 sepertinya belum mampu memberikan perlindungan maksimal khususnya bagi pengakuan hutan adat. Pada tahun 2017 terdapat 161 berkas pengaduan dengan korban kelompok masyarakat adat.

G. Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, dari 5.387 berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Dari ke-15 pihak yang diadukan tersebut terdapat 5 (lima) kategori pihak teradu dengan jumlah pengaduan paling banyak, yaitu: (i) Kepolisian 1.652 berkas, (ii) Korporasi 866 berkas, (iii) Pemerintah Daerah 597 berkas, (iv) Pemerintah Pusat/Kementerian 476 berkas, dan (v) Lembaga Peradilan 392 berkas.

Besarnya angka pengaduan yang melaporkan Kepolisian tersebut merupakan cerminan atas tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja polisi. Masyarakat saat ini telah berada dalam tahap kritis dan sadar HAM, sehingga ketika menemui suatu hal yang salah atau tidak wajar atas kinerja polisi,

mereka pun langsung melaporkan hal itu ke Komnas HAM.

4 Jumlah tersebut merupakan penambahan dari kelompok masyarakat 1.272 berkas, kelompok rentan 268 berkas, dan

Kejaksaan Lembaga legislatif Pemerintah negara lain TNI Lembaga pelayanan kesehatan BUMN/BUMD ☐ Organisasi Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Pemerintah pusat (kementrian) Rumah Tahanan Negara Pemerintah daerah Korperasi ☐ Lembaga negara (non lementerian) ☐ Lembaga pendidikan POLRI

Grafik 3.15 Klasifikasi Pihak Yang Diadukan

3000 2500 2000 1500 1231 1000 500 2015 2016 2017 Kepolisian ☐Pemerintah Pusat/Kementrian Korporasi Lembaga Peradilan Pemerintah Daerah

Grafik 3.16 Pihak yang Diadukan

1. Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Kepolisian

Dari jumlah 1.652 berkas pengaduan dengan kategori pihak yang diadukan Kepolisian dapat dilakukan pemilahan berdasar asal suratnya sebagai berikut:

Total surat 1304 pengaduan masyarakat Jawaban kepolisian 348 Grafik 3.17 Sifat/Asal Surat Pelanggaran HAM Kepolisian

Grafik 17 dapat menjadi ukuran awal mengenai seberapa jauh tingkat kemauan Kepolisian dalam menjawab surat dari pengadu, yang dalam hal ini tidak saja dari pengadu itu sendiri namun juga dari lembaga negara lainnnya seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Angka 348 surat jawaban dari kepolisian atau kurang lebih sebesar 21% menjadi alat ukur dan bukti tingkat keseriusan Kepolisian dalam menjawab keluhan masyarakat.

Penangkapan dan / atau penahanan disertai kekerasan Penyiksaan dalam proses pemeriksaan Penangkapan dan / atau penahanan tidak sesuai dengan ketentuan Tindakan kekerasan, pemukulan, penembakan, dan intimidasi ☐ Lain-lain

Grafik 3.18 Substansi Pelanggaran HAM Oleh Kepolisian

Banyaknya jumlah pengaduan dengan substansi ketidakpuasan dalam proses penanganan penyidikan dan/atau penyelidikan, yaitu 1.265 berkas pengaduan menjadi bukti pengingat atas kinerja Kepolisian yang kini senantiasa diawasi oleh masyarakat. Aparat Kepolisian dituntut atau bahkan cenderung sedikit dipaksa untuk dapat bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada. Kasus-kasus seperti (i) kelambanan dan/atau ketidakprofesionalan penanganan Laporan Polisi, (ii) pemanggilan sebagai saksi, (iii) penetapan tersangka, (iv) penyitaan barang bukti, (v) penghentian penyidikan, dan (vi) kelambanan pengajuan berkas perkara ke kejaksaan merupakan jenis pengaduan dengan kategori masalah alur Penyidikan dan/atau Penyidikan.

Sorotan lainnya terkait dengan kinerja Kepolisian yaitu dalam hal penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Angka pengaduan sejumlah 22 berkas pengaduan merupakan bukti bahwa saat ini korban sudah semakin paham akan haknya bilamana Kepolisian melakukan tindak kekerasan dalam pemeriksaan. Dari sudut pandang hukum, dengan telah diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) melalui UU No 5 Tahun 1998 diharapkan dapat terus mereduksi angka pengaduan tentang kasus penyiksaan.

Sedangkan terkait dengan aduan mengenai kasus penangkapan yang berjumlah 41⁵ seakan menunjukkan budaya yang telah lazim berlaku dalam lingkungan Kepolisian. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kekuatan legalitas penangkapan itu sendiri. Karena, sering kali surat pemberitahuan penangkapan atau penahanan baru diberikan kepada pihak keluarga selang beberapa hari sejak anggota keluarganya tiba-tiba menghilang. Penting diingat bahwa modus penangkapan tanpa surat perintah tersebut, secara substansial, ketika dicermati mempunyai relasi erat dengan praktik penghilangan paksa (enforced dissepearance).

2. Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Korporasi

Kecilnya surat jawaban dari Korporasi, yang hanya berjumlah 60 berkas dari total 866 berkas atau 7%, seakan menandakan bahwa agenda penegakan dan penghormatan hak asasi manusia masih menjadi hal yang awam dan minor di lingkungan Korporasi.

Dari diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 sengketa atau konflik lahan yang berjumlah 306 berkas atau 35% masih menjadi isu dominan kedua terkait pengaduan ke Komnas HAM yang melibatkan korporasi sebagai pihak teradu. Gesekan antara masyarakat dengan korporasi dalam hal sengketa lahan dapat dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya (i) tumpang tindihnya klaim kepemilikan atau pengelolaan atas lahan usaha; (ii) sengketa pembayaran kompensasi lahan milik warga yang terkena proyek perluasan usaha sebuah korporasi;dan (iii) penggunaan jasa’ aparat keamanan oleh korporasi dengan dalih pengamanan obyek vital baik untuk sekedar memberikan efek rasa takut bagi warga atau sampai melakukan kekerasan fisik.

Jumlah tersebut merupakan penambahan kasus penangkapan atau penahanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berjumlah 36 berkas dan kasus penangkapan atau penahanan disertai kekerasan yang berjumlah 5 berkas.

Dari jumlah 866 berkas pengaduan yang melibatkan Korporasi sebagai pihak yang diadukan dapat dilakukan pemilahan menurut asal suratnya sebagai berikut:

Total surat 806 pengaduan masyarakat Jawaban dari korperasi 60

Grafik 3.19 Sifat Asal Surat Pelanggaran HAM Korporasi

Total surat 527 pengaduan masyarakat Jawaban dari 70 pemerintah daerah

☐ Pemenuhan hak atas perumahan ☐ Lain - lain Masalah buruh migran ☐ Sengketa keternagakerjaan Sengketa dan / atau konflik

Grafik 3.20 Substansi Pelanggaran HAM

Grafik 3.21 Sifat Asal Surat Pelanggaran HAM Pemerintah Daerah

Sengketa ketenagakerjaan menjadi kasus kedua yang paling banyak diadukan terkait dengan pelanggaran HAM oleh korporasi dengan jumlah 288 berkas atau 33%. Kasus mengenai (i) pemutusan hubungan kerja, (ii) sengketa dalam pemberian upah, gaji, atau tunjangan lainnya, (iii) pelarangan pembentukan atau aktivitas serikat pekerja, (iv) pelarangan mogok kerja, (v) skorsing, dan (vi) penurunan pangkat merupakan bentuk nyata berbagai jenis pelanggaran HAM oleh korporasi.

3. Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah

Menurut sifat asal suratnya, berkas pengaduan yang melaporkan pemerintah daerah sebagai pelaku pelanggar HAM dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut:

Mal Administrasi dalam Pelayanan Publik Pencemaran dan / atau perusakan lingkingan Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan Pemenuhan hak atas perumahan dan / atau penggusuran Sengketa kepegawaian Lain-lain Sengketa dan / atau konflik lahan

Grafik 3.22 Substansi Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah Daerah

a. Distribusi Berkas Pengaduan

Sesuai dengan amanat pasal 76 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai beberapa fungsi yaitu pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Khusus untuk penanganan kasus (dalam hal ini pengaduan), fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Dilihat berdasarkan penanganan berkas pengaduannya, dari 5.387 berkas pengaduan disitribusikan sebagai berikut:

3500 3053 3000 2500 2000 1500 1000 182 50 ☐ Tim 65 Subkomisi mediasi

Grafik 3.23 Jumlah Distribusi Berkas Pengaduan Pelanggaran HAM Pemda

☐ Tim 65 Tim Subkomisi mediasi File Subkomisi pemantauan 57%

Grafik 3.24 Persentase Distribusi Berkas Pengaduan Pelanggaran HAM Pemda

b. Surat Tanggapan Pengaduan

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999 dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan saat ini sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian 189 kelengkapan berkas, 505 bukan pelanggaran HAM dan 336 ucapan terima kasih.

Surat tanggapan dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah sampai dengan 10 November 2017 dan diteruskan oleh Komisioner Amiruddin hingga sekarang.

3.2.2 Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan A. Pemantauan Lapangan

Pelaksanaan pemantauan lapangan merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) UU HAM sebagai salah satu upaya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan. Proses ini dilakukan sebagai mekanisme pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperkuat analisis, kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan Komnas HAM. Meskipun demikian, terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang dihadapi perlu disiasati dengan kriteria yang ketat. Beberapa indikatornya adalah peristiwa tersebut mempunyai dampak korban yang cukup

besar, peristiwa yang mengancam nyawa (kematian), dan mendapatkan perhatian publik.

Gambar 3.1 Komisioner Komnas HAM RI Menerima Pengaduan Dugaan Kriminalisasi Aktivis dan Ulama

Selama tahun 2017, Komnas HAM RI melakukan 75 (tujuh puluh lima) pemantauan lapangan. Data kunjungan dan pemantauan lapangan tersebut dapat dilihat dari grafik rekapitulasi kegiatan pemantauan lapangan dari bulan Januari s/d Desember 2017 sebagai berikut:

35 32 30 25 20 15 Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Dev Grafik 3.25 Rekapitulasi Kegiatan Pemantauan Lapangan

B. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM dan dipantau ke lapangan:

1. Isu Kriminalisasi Terhadap Ulama dan Aktivis.

Komnas HAM RI pada 4 April 2017 menerima pengaduan, baik langsung dan tertulis dengan surat Nomor 107/ TPMAdm/IV/2017, yang disampaikan oleh Tim Pengacara Muslim (TPM) yang bertindak untuk dan atas nama Ir. H. Muhammad Gatot Saptono als Ustaz Al- Khaththath. Pengaduan tersebut terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM oleh Kepolisian dengan terkait tindakan penangkapan pada tanggal 31 Maret 2017 tanpa disertai dengan Surat Perintah Penangkapan dan dibawa ke Mako Brimob Depok, tindakan penghalang-halangan terhadap penasihat hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan dan adanya tuduhan makar.

Komnas HAM Rl kemudian menerima pengaduan dari Tim Advokasi Presidium Alumni 212 dengan surat Nomor: 001/TPM/ Adm/V/2017, tertanggal 4 Mei 2017, perihal penting, yang secara khusus melaporkan pengaduan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat hukum dan pemerintah terhadap warga negara Indonesia yaitu Tokoh Agama (Ulama, Kiyai, Habib, Ustad), anak Proklamator, Purnawirawan TNI, Tokoh-tokoh nasional, Aktivis, dan mahasiswa saat menuntut keadilan atas kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahya Purnama alias Ahok. Adapun dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1) Kriminalisasi Terhadap Ulama dan Aktivis -ulama Pimpinan GNPF MUI (Habib Riziq, Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Munarman)-, karena melakukan unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober dan 2 Desember 2016 yang sangat damai, tertib, dan aman;

2) Penangkapan dan penahanan terhadap utad M. Khaththath yang dituduh melakukan makar saat akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 31 Maret 2017 yang juga berlangsung dengan damai, tertib, dan aman;

3) Penangkapan dengan tuduhan makar atas anak Proklamator, Jenderal Purnawirawan, Tokoh reformasi, Tokoh Nasional dan mahasiswa pada malam hari saat ingin mengikuti aksi damai 2-12-2016;

4) Penggeledahan terhadap kantor pengurus GNPF MUI juga pemblokiran rekening umat yang menyumbang untuk pelaksanaan aksi damai 2 Desember 2016;

5 Teror terhadap Habib Riziq dengan pembakaran dan peledakan satu mobil yang berisi beberapa jerigen bensin dan dua mobil lainnya yang juga berisi beberapa jerigen bensin yang tak sempat meledak saat Habib Riziq melakukan ceramah Isra Miraj di Cawang Sabtu malam tanggal 15 April 2017;

6) Teror terhadap Habib Riziq di kediamannya di Mega Mendung berupa tembakan yang mengenai kaca rumah Habib Riziq pada bulan Maret 2017;

7) Penghinaan terhadap KH. Makruf Amin saat persidangan penodaan agama Ahok;

54 b.

Penyadapan terhadap percakapan telepon mantan Presiden SBY dengan KH. Ma'ruf Amin.

Setelah melakukan analisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim menyimpulkan bahwa dalam peristiwa penanganan tindak pidana terhadap keamanan Negara (makar) terdapat dugaan pelanggaran HAM dan hukum sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang HAM dan regulasi nasional, terutama dalam aspek:

Penangkapan dengan tidak menunjukan surat tugas, Surat Perintah Penangkapan, memberikan kesempatan tersangka untuk membaca Surat Perintah Penangkapan tersebut, menghubungi penasihat hukum/ pengacara dan tindakan berlebihan dalam proses penangkapan dengan pengerahan pasukan yang besar, tidak mempertimbangkan kerentanan tersangka (usia, jenis kelamin dan kondisi kesehatan). Tindakan tersebut secara tegas melanggar ketentuan hukum Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b,d, f, dan g, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 huruf d Perkap No. 8 Tahun 2009. Sedangkan dalam instrumen HAM melanggar Pasal 5, Pasal 18 ayat (1) dan (4), Pasal 34 UU HAM, serta Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (3) IICPR.

Pemeriksaan/penyidikan dengan melakukan penghalang-halangan terhadap kuasa hukum untuk mendapingi tersangka, menghubungi dokter pribadi, pengabaian kondisi kesehatan. Tindakan tersebut secara tegas bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1), Pasal 54, Pasal 58 KUHAP, Pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan Pasal 27 ayat (2) huruf a, c, o, serta Pasal 36 huruf e Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Sedangkan dalam instrumen HAM melanggar Pasal 18 ayat (4) UU HAM, Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR dan Pasal 12 Kovenan Hak EKOSOB.

Penahanan dengan adanya pelarangan Sholat Jum'at, pembatasan waktu berkunjung keluarga, kurangnya perawatan medis, intimidasi untuk mengendalikan diri di luar, serta penghalang-halangan Komnas HAM RI melakukan kunjungan kerja. Tindakan tersebut secara tegas bertentangan dengan Pasal 23 huruf e dan o Perkap Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 58, 60 dan 61

KUHAP, MoU Komnas HAM RI dengan Kepolisian RI. Sedangkan dalam instrumen HAM melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 89 ayat (3) UU HAM, serta Pasal 19 ayat (1) ICCPR dan Pasal 12 Kovenan Hak EKOSOB

Di dalam peristiwa penanganan tindak pidana terhadap dugaan tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dugaan pelanggaran HAM dan hukum sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang HAM dan regulasi nasional, terutama dalam aspek:

a. Penangkapan, dengan adanya penyebaran foto korban di media sosial, pemborgolan di hadapan anak-anak, tidak menunjukan surat tugas dalam penangkapan dan tidak menunjukan Surat Perintah Penangkapan. Tindakan tersebut secara hukum bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b dan f Perkap No. 8 Tahun 2009, Pasal 18 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 15 huruf d UU Perlindungan Anak.

b. Pemeriksaan, dengan penghalanghalangan kuasa hukum mendampingi pemeriksaan, dan dugaan mencari-cari kesalahan setelah tindak pidana utama yang dituduhkan tidak cukup bukti. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (2) huruf a dan o, serta Pasal 36 huruf e Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 15 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Sedangkan pelanggaran HAM yang terjadi terkait Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UU HAM, serta Pasal 14 ayat (3) huruf d IICPR.

Dalam aspek penahanan, Tim tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap para tersangka dalam kasus tindak pidana UU ITE.

Tindakan Kepolisian terutama tindakan menggantung status tersangka, baik tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, tindak pidana dalam UU Transaksi dan Informasi Elektronik patut diduga kuat merupakan pelanggaran hak untuk memperoleh kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 3 ayat (2) UU HAM dan Pasal 14 ayat (3) huruf c ICCPR. Tim juga menilai adanya dugaan kuat ketidakcermatan dan tindakan abuse of power

Kepolisian dalam penetapan tersangka Habib Riziq terkait dengan tindak pidana pornografi dengan pengenaan Pasal 4 dan Pasal 6 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengingat terdapat dalam penjelasan Pasal 4 dan 6 terdapat pengecualian untuk "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri; dan “memiliki atau menyimpan“ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Terdapat keterlambatan dalam pemberian pelayanan hukum atau pengungkapan kasuskasus atas laporan terkait aksi kekerasan terhadap Anggota FPI oleh massa GMBI, pelemparan bom molotov di 3 (tiga) posko FPI di Depok dan Jakarta, serta penembakan rumah Riziq Sihab, termasuk pengungkapan terbakarnya 3 (tiga) mobil pada saat pengajian di Cawang, Jakarta. Hal tersebut menunjukan adanya dugaan pelanggaran HAM, khususnya hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman yang diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 3 ayat (2), Pasal 17, Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan keterangan ahli pidana dan ahli hukum tata negara menilai penerapan Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP terkait tindak pidana terhadap keamanan Negara yaitu menggulingkan pemerintahan dan adanya pemufakatan jahat sangat multi tafsir serta belum terpenuhi unsur-unsurnya. Justru dalam iklim demokrasi dan HAM, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi hak-hak masyarakat, bahkan mekanisme penggantian pemerintah telah diatur mekanisme melalui konstitusi UUD 1945. Tim menemukan adanya pemblokiran terhadap rekening dengan saldo sekitar Rp. 3 Miliar yang berasal dari bantuan/sumbangan ummat Islam untuk kegiatan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kemaslahan umat Islam.

2. Isu Penggusuran Lahan dan Rumah Warga.

Pada tanggal 19 Juni 2017, Tim melakukan pemantauan kasus penggusuran di Jembatan Batu SMPN 22, Jakarta Barat. Pemerintah Daerah Kota Jakarta Barat berencana melakukan penggusuran rumah yang dihuni oleh kurang lebih 16 KK yang berada di kawasan SMPN 22 Jakarta Barat terletak di Jalan Jembatan Batu Nomor 74, RT. 2/5, Kel. Pinangsia, Kec. Tamasari, Kota Jakarta Barat. Penggusuran tersebut merupakan program pemerintah untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta. Warga juga sudah puluhan tahun menempati lokasi tersebut. Warga berharap dapat mendapatkan tempat tinggal yang layak atau rumah susun dan dibebaskan dari biaya sewa, mengingat warga sudah sepuh yang sebagian besar berusia 70 tahun keatas (lansia) serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Sehubungan dengan hal tersebut Komnas RI melakukan pemantauan ke lokasi sengketa pada tanggal 19 Juni 2017 dengan hasil temuan sebagai berikut:

1) Warga melakukan penolakan relokasi di lokasi sengketa SMPN 22 Jakarta Barat dengan alasan sudah menempati lokasi berpuluh tahun lamanya.

2) Belum adanya kesepakatan ganti rugi dari pihak Pemerintah Kota Jakarta Barat atas rencana penggusuran.

3) Sdr. Anita selaku Ketua Forum Warga Jembatan Batu selaku perwakilan warga, perwakilan dari Kecamatan Tamansari dan Pemkot Jakarta Barat serta Satpol PP Kota Jakarta Barat sedang melakukan negosiasi penyelesaian sengketa lahan.

4) Warga diminta ke kantor Kecamatan Tamansari guna berkoordinasi secara langsung dengan Camat Tamansari.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi penangguhan pelaksanaan penggusuran dengan mempertimbangkan pemenuhan terhadap hak-hak para korban tergusur, sehingga diperoleh kesepakatan bahwa pelaksanaan penggusuran masih ditangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan.

Pada tanggal 9 Agustus 2017, Tim melakukan pemantauan kasus penggusuran PKL di Jalan Mondoroko Selatan, Kab. Malang, Jawa Timur. Komnas HAM RI menerima pengaduan atas dugaan tindakan sewenangwenang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan menggusur 18 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mondoroko pada tanggal 14 Maret 2016. Menurut pihak Dinas Pengairan Kab. Malang para PKL tersebut telah mendirikan bangunan diatas saluran irigasi tanpa izin, mengingat akan difungsikan kembali saluran irigasi tersebut sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, para PKL diminta membongkar bangunannya sebagaimana tertera dalam surat Dinas Pengairan Kab. Malang

perihal peringatan 1 sampai peringatan III. Dalam rangka mendorong penyelesaian permasalahan tersebut, Komnas HAM RI telah merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dengan mengirimkan surat kepada Bupati Malang Nomor 0.981/K/ PMT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal permintaan klarifikasi dan tindak lanjut terkait dengan pengaduan Sdr. Darsono, dkk dan telah mendapat tanggapan sesuai dengan suratnya Nomor 180/6178/35.07.013/2016 tanggal 19 September 2016 perihal klarifikasi dan tindak lanjut pengaduan Sdr. Darsono dkk serta melakukan pemantauan pada tanggal 9 Agustus 2017, dalam pantauan tersebut diperoleh informasi bahwa atas tindakan pembongkaran yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2016, Pemerintah Kabupaten Malang belum memberikan ganti rugi kepada korban pembongkaran dan para PKL juga belum memiliki lahan baru untuk berdagang. Oleh karena itu, Komnas HAM RI meminta kepada Pemkab Malang untuk memperhatikan hak-hak korban pembongkaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar kemanusiaan.

3. Isu Kekerasan dan Kematian Tahanan Kepolisian. Beberapa kasus yang dipantau terkait kekerasan dan kematian tahanan Kepolisian diantaranya di wilayah Lampung, DKI Jakarta, NTB, dan NTT dan pemantauan eksekusi rumah dinas ex. Polri di Lampersari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

a. Lampung

Komnas HAM RI telah menerima beberapa pengaduan baik langsung maupun melalui surat yang disampaikan Pengadu dari Provinsi Lampung. Pengaduan tersebut diterima oleh Komnas HAM RI pada tanggal 22 Maret 2017 bahwa adanya dugaan kesewenang-wenangan anggota Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Lampung terhadap Sdr. Romein Van Christopel Purba yang ditangkap dan ditahan pada 15 Februari 2017 di sekitar lapangan tenis Way Halim, Bandar Lampung, atas dugaan tindak pidana kepemilikan narkotika. Bentuk dugaan kesewenang-wenangan itu, antara lain: Pertama, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap korban beserta 2 (dua) orang rekannya, yakni Sdr. Halomoan Purba dan Sdr. Romadoni. Mereka dibawa berkeliling mengitari wilayah Bandar Lampung untuk mencari barang bukti narkotika. Kedua, Penyidik tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Ketiga,

keganjilan atas penemuan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) butir inex di dalam mobil salah satu penyidik yang kemudian dijadikan barang bukti terhadap korban. Keempat, penyidik tidak menetapkan Tersangka dan tidak menahan orang lain yang hasil tes urinenya positif. Kelima, saat menggeledah ruko milik orang tua korban, Penyidik tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan. Keenam, pemeriksaan korban tidak didampingi penasehat hukum. Pada tanggal 15

Desember 2016, Komnas HAM RI menerima pengaduan Sdr. Ibrahim terkait kematian adik Pēngadu An. Sdr. Alm. Helmi pasca ditangkap anggota Polres Metro. Pengadu melaporkan kematian adik korban pada tanggal 3 Desember 2016 yang diduga merupakan korban penganiayaan oknum anggota Polres Metro yang menangkap korban pada 30 November 2016 di Jl. Raden Intan Gang Buntu, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro. Pada hari yang sama korban diantar anggota Polres Metro ke RSU Ahmad Yani Kota Metro, kemudian dirujuk ke RSU Abdoel Muluk Bandar Lampung, dan terakhir ke RS Imanuel Bandar Lampung untuk menjalani operasi di bagian kepala karena terjadi pendarahan di dalam otak namun pada tanggal 3 Desember 2016 korban meninggal dunia. Pengadu juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Lampung, sebagaimana Laporan Polisi No. LP/1542/ XII/2016/Lpg/SPKT.

Pada tanggal 18-22 September 2017, Tim telah melakukan pemantauan atas kasus tersebut. Metodologi dalam rangka memperoleh data pemantauan yakni meminta keterangan dari keluarga korban atau pengadu, Kapolda Lampung dan jajaran Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung, Kapolres Metro dan jajaran.

b. DKI Jakarta Komnas HAM RI memperoleh informasi dari media bahwa Penyidik KPK Sdr. Novel Baswedan mengalami penyerangan

menggunakan air keras. Sdr. Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal sepulang dari shalat subuh pada hari Selasa, 11 April 2017 di Mesjid Al Iksan di dekat rumahnya, JI. Deposito RT 03 RW 10, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tindakan medis pertama yang dijalaninya, ia dibawa ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading dan sempat dirujuk ke Jakarta Eye Center (JEC) Jakarta. Saat ini, Sdr. Novel Baswedan sedang menjalani perawatan intensif di Singapura hingga batas waktu yang belum diketahui. Dalam rentang waktu sejak April-Mei 2017 tim telah melakukan pemantauan kasus tersebut. Metodologi dalam rangka memperoleh data pemantauan, antará lain: pemantauan lokasi peristiwa, pertemuan dengan para pihak yakni perangkat wilayah kediaman korban, keluarga korban, Pimpinan KPK dan wadah pegawai KPK, penyidik Polda Metro Jaya, dan Koalisi masyarakat sipil.

c. Nusa Tenggara Barat Pada 12 Juli 2017, Komnas HAM RI menerima pengaduan Kesaktuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Bima Jakarta pada 31 Juli 2017. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam surat pengaduan mereka, pada Jumat, 26 Mei

2017 sekitar pukul 16.05 WITA terjadi konflik antara warga Desa Dadibou dan Desa Penapali, Kab. Bima. Konflik bermula dari adanya warga Desa Penapali yang menegur sekelompok pemuda Desa Dadibou yang mengendarai motor dengan suara kencang dan dianggap mengganggu. Warga Desa Dadibou tidak terima dan mendatangi Desa Penapali. Konflik pun pecah, tetapi menurut keterangan Pengadu, otoritas setempat telah menyelesaikan dan mendamaikan kedua belah pihak.

Meskipun begitu, pada H-1 konflik antara Desa Dadibou dan Desa Penapali, diduga sejumlah anggota Brimob Polda NTB atau anggota Polres Bima melakukan penyisiran ke

Desa Talabiu dan menembak sejumlah warga desa setempat, padahal desa tersebut tidak terlibat dalam konflik dimaksud. Pengadu juga menyampaikan bahwa pada 26 Mei 2017, pasukan kepolisian melakukan tembakan membabi buta saat konflik antara Desa Dadibou dan Desa Penapali terjadi, yang mengakibatkan 10 (sepuluh) orang warga terluka.

Berdasarkan pemantauan lapangan dan permintaan keterangan sejumlah pihak, beberapa hal penting yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1 Kurangnya pengamanan dan penegakan hukum terhadap aduan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah masingmasing desa di Kab. Bima menyebabkan antisipasi dan pencegahan konflik tidak memadai.

2) Belum terpenuhinya permintaan masyarakat terkait tersedianya pos pengamanan dan permintaan pengamanan oleh satpol pp ataupun personil kepolisian di sejumlah wilayah rawan.

3) Pemerintah Kab. Bima telah membentuk Tim Penyelesaian Konflik, tetapi hingga saat ini tindak lanjut tim belum maksimal dan menurut para kepala desa belum menyelesaikan permasalahan konflik yang seringkali terjadi.

4) Masih kurangnya pemahaman HAM dan hukum masyarakat Kab. Bima dan

juga aparat pemerintahan dalam rangka penyelesaian konflik di masyarakat. 5) Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap permasalahan konflik yang seringkali terjadi di Kab. Bima. 6) Adanya perbedaan keterangan antara pengaduan yang masuk ke Komnas HAM RI yang menunjukkan adanya penggunaan peluru tajam oleh Polres Kab. Bima dan pasukan Brimob dalam upaya penyelesaian konflik antar desa. Namun, berdasarkan keterangan pihak kepolisian dan hasil visum RSUD Kab. Bima, luka yang diderita para korban adalah akibat peluru karet.

d. Jawa Tengah

Komnas HAM RI memperoleh informasi pengaduan pada 28 April 2016 dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang disampaikan Sdr. Wahyu Nandang Herawan terkait penggusuran rumah dinas Polri di Jalan Lamper Sari, Semarang, Jawa Tengah. Pengadu bertindak untuk dan atas nama Sdri. Sri Retno Hadiyati dkk, warga

Lamper Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah Pada intinya, Pengadu menyampaikan keberatan atas tindakan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yang melakukan eksekusi terhadap 9 (sembilan) rumah keluarga purnawirawan Polri pada tanggal 29 Maret 2016. Akibatnya, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Keluarga kehilangan tempat tinggal dan seorang warga mengalami retak tulang pada bagian kaki, karena terjatuh saat pelaksanaan eksekusi. Pengadu juga melaporkan suasana eksekusi menimbulkan rasa takut bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, secara tertulis Komnas HAM RI meminta penjelasan klarifikasi dari Kapolda Jawa Tengah. Pada tanggal 9 Mei 2017, Komnas HAM Rl Cq. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menerima surat tanggapan Irwasda Polda Jawa Tengah, Nomor B/13577/XIl/2016/Itwasda, tertanggal 21 Desember 2016, perihal hasil klarifikasi dan tindak lanjut atas penggusuran Rumah Dinas Polri di Jalan Lampersari, Semarang. Berdasarkan hasil pemantauan pada tanggal 8-9 Agustus 2017, diperoleh data, informasi dan fakta, sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi rumah dinas di Jl. Lampersari tidak terjadi perselisihan dan kekerasan saat pengosongan rumah dinas berlangsung; 2) Bahwa eksekusi rumah dinas sudah sesuai dengan koridor hukum, di mana telah melalui proses hukum di pengadilan; 3) Bahwa penghuni rumah dinas telah bersedia mengosongkan rumah dinas tanpa adanya perlawanan, namun tawaran tali asih dari Polda Jawa Tengah ditolak oleh mereka karena tidak sesuai dengan tuntutan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap para penghuni rumah dinas, karena potensi kerawanan dapat ditangani atau diantisipasi oleh pihak Kepolisian yang berperan dalam pengamanan saat eksekusi berlangsung.

Kesimpulan dari hasil pemantauan yang dilakukan tersebut adalah bahwa tindakan kekerasan dan kematian tahanan Kepolisian menjadi perhatian Komnas HAM RI pada tahun 2017. Setidaknya 14 (empat belas) warga negara kehilangan nyawa. Hal ini menunjukkan abainya Aparat Penegak Hukum yakni Kepolisian terhadap hak hidup setiap warga Negara, sekalipun itu seseorang yang terkait dalam penegakan hukum. Catatan kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak terlepas dari

seberapa besar jaminan dan komitmen negara dalam pemenuhan hak keadilan masyarakat. Fakta yang terjadi menggambarkan kondisi pemenuhan hak atas keadilan masih jauh dari harapan. Fakta itu ditunjukkan oleh data aduan masyarakat yang berupaya mencari keadilan di Komnas HAM RI pada tahun 2016 sebesar 2.686 berkas. Untuk itu, dibutuhkan koreksi internal Kepolisian sebagai Aparat Penegakan Hukum sehingga Kepolisian menjadi pihak yang paling berkontribusi dalam penegakan HAM di Indonesia. Pelaksanaan koreksi secara komprehensif berguna agar fokus tidak sekedar menyoal hal administrasi teknis dan justru mengaburkan substansi. Upaya masyarakat mencari keadilan tentu karena adanya jaminan Negara di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“ dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

4. Isu Hak-hak Warga Binaan dan Tahanan. Sepanjang Tahun 2017, Tim Pemantauan telah melakukan sejumlah pemantauan lapangan

Malabero, Lapas Kelas IIA Bengkulu, Lapas Kelas IlA Binjai, dan Rumah Detensi Imigrasi Medan. Berdasarkan pemantauan lapangan dan keterangan yang telah dikumpulkan oleh tim, diperoleh fakta dan informasi sebagai berikut :

1) Overcrowded masih menjadi permasalahan utama di sejumlah lapas dan/rudenim. Jumlah warga binaan ataupun pencari suaka/pengungsi jauh melebihi kapasitas bangunan dan ruangan yang tersedia.

2) Masih kurangnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi para warga binaan maupun pencari suaka/pengungsi dan sulitnya pemberian akses kesehatan oleh pihak di luar lapas atau rutan atau rudenim terhadap warga binaan, tahanan, ataupun deteni.

3) Proses hukum terhadap para warga binaan ataupun tahanan masih terlanggar dengan adanya unsur kesengajaan dalam pelambatan atau ketidaksesuaian persidangan yang dijalankan dengan yang tercantum dalam jadwal ataupun saling lempar tanggung jawab antara pihak kejaksaan dan pengadilan terkait vonis hukuman dan rilis, serta vonis hukuman mati yang membebani pihak lapas. 4 Keberadaan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Gambar 3.2 Kondisi dan Suasana di Lapas Klas II Binjai

guna melihat situasi dan kondisi lapas dan atau rutan/rudenim secara langsung. Beberapa lapas dan atau rutan/rudenim yang telah dipantau oleh tim adalah Rutan Kelas II B

Pemasyarakatan menyebabkan kesulitan dalam kerja sama dengan pihak ke-3 terkait pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi, dan asimilasi bagi para warga binaan tindak pidana narkotika, korupsi, dan terorisme sehingga terjadi pembatasan dalam pemberian hak-hak dimaksud dan berakibat pada overcrowded dan terlanggarnya hak-hak para warga binaan tindak pidana tersebut. Selain itu, keberadaan peraturan tersebut juga menyebabkan kurangnya kewenangan lapas dalam pemberian remisi dsb dan terlalu banyaknya para pihak yang intervensi dalam pemberian hak-hak warga binaan tersebut.

5) Masih kurangnya pelatihan kapasitas bagi para petugas rudenim. 6) Sarana dan prasarana Rudenim Medan masih belum memadai, khususnya terkait penerangan, listrik, ruang bebas, perlengkapan kebersihan dan perlengkapan tidur, pasokan air bersih, ventilasi ruangan, serta jenis kegiatan harian.

7) Masih kurangnya pendataan lengkap dan pengolahan data para deteni oleh pihak Rudenim Medan.

8) Permenkumham No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kemenkumham Rl telah ditindaklanjuti dengan pembangunan di sejumlah lapas dan rutan yang mengalami overcrowded guna peningkatan kapasitas, tetapi hal tersebut tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan tersebut. 9 Banyaknya para warga binaan atau tahanan di Lapas Kelas IlA Binjai yang diceraikan oleh pasangannya dan putusan cerai dikabulkan oleh hakim tanpa menghadirkan warga binaan yang bersangkutan dalam persidangan cerai.

Tim Pemantauan telah melakukan analisa terhadap temuan-temuan fakta dan kemudian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut, Pertama; Perlunya moratorium hukuman mati dan pemfokusan sistem pemasyarakatan sebagai sistem pemasyarakatan rangkaian penegakan hukum. Tujuannya agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab Kedua; Perlunya revisi atau pencabutan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan, serta kajian khusus terhadap jenis tindak pidana khusus yang dikenakan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 dengan mengacu pada peraturan internasional guna merumuskan kebijakan penanganan narapidana dengan tindak pidana dimaksud. Ketiga; Perlunya koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Kesehatan Rl dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan bagi para warga binaan, tahanan, dan deteni. Keempat; Perlunya petunjuk teknis terkait koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, rudenim, dan organisasi internasional terkait penanganan deteni yang merupakan pengungsi ataupun pencari suaka asing.

5. Isu Pelanggaran HAM oleh Korporasi. Komnas HAM RI pada tanggal 23 September 2015, menerima pengaduan langsung yang disampaikan Sdr. Arisardjono, yang mengadukan tentang dugaan pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Tangerang Mill, yang melakukan by pass air limbah Perusahaan ke sungai Cisadane yang diduga dilakukan semenjak 2001. Perusahaan juga diduga telah melakukan manipulasi data alat WWTP yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah. Pengadu telah melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, namun belum ada tindak lanjutnya. Pada tanggal 26 Juli 2017, Tim Komnas HAM RI melakukan pemantauan lapangan dan tinjauan ke lokasi dengan melihat secara langsung letak pembuangan limbah perusahaan, yang bersebelahan dengan Sungai Cisadane. Dari hasil pemantauan dan pengamatan yang dilakukan tim, terdapat pipa pembuangan yang mengarah langsung ke Sungai Cisadane. Namun jika dilihat limbah yang dibuang tersebut adalah sisa air dan bukan seperti limbah cair. Kondisi sungai juga masih terlihat normal dan tidak ada penumpukan limbah yang mencemari sungai.

Bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan telah memeriksa laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan yang merupakan rangkaian penanganan pengaduan yang disampaikan oleh mantan pegawai PT Indah Kiat, yaitu Sdr. Arisardjono, dan telah dilakukan penelaahan, serta verifikasi ke lapangan berdasarkan keterangan dari pihak terkait serta penelitian bukti-bukti pengaduan yang ada, dimana telah disampaikan penyelesaian

kasus ini kepada Pelapor (Sdr. Arisardjono) dengan memberikan semua berkas-berkas penyelesaian kasus, namun pihak Pelapor tidak puas dengan apa yang dilakukan dan meminta agar dilakukan mediasi ulang. Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan kepada Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Hukum Lingkungan Up. Asdep Pengaduan & Penataan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup RI Nomor 660/336-wasdal, tertanggal 24 Februari 2014, perihal penyelesaian pengaduan limbah Indah Kiat disimpulkan telah terjadi pembuangan limbah ke sungai Cisadane yang belum sempurna pengolahannya pada saat ada bagian sistem IPAL yang mengalami kerusakan. Namun sudah disarankan kepada PT Indah Kiat untuk menghentikan sementara proses produksi ketika gangguan ataupun ketika terjadi kerusakan alat IPAL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl pernah memberikan sanksi administrasi kepada PT Indah Kiat Tangerang Mill pada tahun 2016, sementara sengketa lingkungan sampai saat ini belum diketahui tindak lanjutnya karena langsung ditangani oleh pusat. Pencabutan sanksi administrasi belum dilakukan karena masih menggantung akibat sengketa lingkungannya belum selesai.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima pengaduan langsung Sdr. Nurasum, dkk perwakilan dari Penduduk Lakardowo

bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. PT PRIA telah melakukan penimbunan tersebut sejak tahun 2010 tanpa izin. Padahal, PT. PRIA baru memperoleh izin untuk melakukan pengolahan limbah B3 pada tahun 2014. Namun demikian, perusahaan justru menimbun limbah ke lubang tanah yang digali, sehingga limbah tersebut meresap dan mencemari sumur-sumur warga, sehingga dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir ada 42 kasus kesehatan dialami warga. Saat ini, limbah B3 tersebut telah ditutup dengan beton dan didirikan bangunan pabrik, namun rembesan limbah terus mencemari lingkungan warga, karena tidak ada pembatasan antara tanah dengan limbah. Berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM RI cq. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sesuai mandat Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melakukan pemantauan untuk mencari informasi, fakta, dan bukti-bukti atau keterangan terkait peristiwa tersebut bersamaan dengan pemantauan kasus-kasus lainnya pada tanggal 25 – 28 Oktober 2017.

Setelah Tim melakukan pemantauan lapangan serta analisis atas semua data, fakta, informasi serta mempelajari dokumen yang relevan atas pengaduan tersebut, kesimpulan Tim adalah sebagai berikut:

1) Sejak tahun 2010, PT PRIA mulai melakukan proses pembangunan pabrik dengan menimbun material limbah B3

Gambar 3.3 Tim Pemantauan Bertemu dengan Warga dan Protes Warga Atas Keberadaan PT. PRIA

(Pendowo) Bangkit yang didampingi LBH Surabaya, YLBHI, dan ECOTON dan melalui surat Nomor: 03/PB/X/2016, tertanggal 20 Oktober 2016, perihal pengaduan dan permohonan perlindungan. Pada intinya, Pengadu melaporkan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Putera Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) yang menimbun limbah

padat, cair, dan sludge untuk meratakan tanah, sehingga limbah tersebut meresap dan mencemari sumur-sumur warga. Perusahaan juga tidak melakukan sosialisasi kepada warga;

Tahun 2014, Perusahaan mendapatkan izin pengelolaan limbah dari KLHK dan mulai melakukan aktivitas menimbun segala jenis limbah B3, termasuk limbah medis dari Rumah Sakit. Warga sempat diizinkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bekas dari limbah yang dibawa oleh truktruk ke areal Perusahaan, sehingga warga melihat langsung suasana dan situasi penimbunan limbah saat itu;

PT PRIA telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL dengan rekomendasi nomor :8-4441/ Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/04/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2013;

3) 5) 6) 8) HASIL 2 Pendapat Komnas HAM atas citizen lawsuit kasus karhutla 2015 di Kalimantan Tengah Tuntutan pengadu pada Tingkat I dikabulkan semua, kecuali permintaan maaf Presiden (menang). Amicus Curiae Komnas HAM dibacakan saat persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Putusan ini kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atas gugatan warga dengan inti amar putusan bahwa Pemerintah melakukan PMH dan diperintahkan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2009. Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas kesejahteraan bagi Sdr. Chakra Panatagama dan Sdr. Budi Purwanto

4) BLH Kabupaten Mojokerto telah melakukan tindaklanjut atas pengaduan diantaranya pengujian contoh uji kualitas air sumur warga Dsn. Kedung Palang Ds. Lakardowo Kec. Jetis sebanyak 2 contoh uji, yaitu sumur Sdr. Sodikin dan sumur Sdr. Arifin yang lokasinya berdekatan dengan PT PRIA pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan disaksikan oleh perangkat Desa, pemilik sumur dan pengadu. Selain itu BLH Kab. Mojokerto juga telah turun ke lapangan bersama dengan BLH Provinsi Jawa Timur dan KLHK;

Warga menolak hasil analisis sampel KLHK karena berdasarkan hasil analisis data dari Ecoton bersama Tim ITS Surabaya, salah satunya, menyatakan bahwa Limbah B3 yang ditimbun di bawah lantai gudang perusahan menghasilkan lindi pencemar yang merembes melalui proses perkolasi dan infiltrasi ke dalam lapisan tanah dan mencemari sumur warga pada elevasi tanah lebih rendah dari area PT PRIA. Untuk itu, warga meminta agar dilakukan pengeboran tanah di dalam areal Perusahaan untuk menguji jenis tanah dan membuktikan kandungan bahan pencemar dalam lapisan tanah;

Perusahaan telah melakukan upaya CSR kepada masyarakat, diantaranya kegiatan klinik gratis dan dokter, renovasi dan pembangunan makam, ponpes dan sekolah, penerangan jalan, pembatan sarpas masyarakat (lapangan, jalan, jembatan), santunan yatim lansia dan pemberian hewan qurban, hibah-hibah pembangunan, pemeliharaan jalan produksi, penyerapan tenaga kerja lokal serta bedah rumah;

7) Pada bulan November 2016, Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke PT PRIA dan masyarakat Desa Lakardowo untuk melakukan klarifikasi. Untuk mengklarifikasi kebenaran

dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat Desa Lakardowo oleh PT PRIA sesuai pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 03 tahun 2013 kegiatan PT PRIA dikenakan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup Wajib; Saat ini, audit lingkungan wajib PT PRIA masih dalam proses pelaksanaan yang yang dilakukan oleh tim independen dibawah pengawasan KLHK;. Hasil Audit lingkungan tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan proses penanganan limbah B3 kegiatan PT. PRIA dan menjawab permasalahan dugaan pencemaran limbah B3 oleh PT PRIA;

DLH Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi agar dilakukan pengeboran di dalam areal Perusahaan untuk memastikan kandungan bahan pencemar dalam lapisan tanah sebagaimana permintaan Pengadu. Saat ini sudah dikomunikasikan dengan ITS Surabaya, namun pelaksanaannya menunggu revisi anggaran.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima pengaduan Sdr. Selamet Wibisono, Ketua Pemberdayaan Masyarakat Peduli Lingkungan "PAMPEL" Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 426/1/2017/Pampel tertanggal Februari 2017 perihal permintaan untuk melakukan intervensi dari pemangku kebijakan tertinggi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara untuk segera dan secepatnya menyelesaikan tuntutan warga RT.10 B, Bakungan. Pada intinya, Pengadu melaporkan keresahan dan ketidaknyamanan warga RT. 10 B, khususnya kelompok 13, yang sejak tahun 2013 mengeluhkan kegiatan operasional pertambangan batu bara PT. Rinjani Kartanegara. Kegiatan pertambangan tersebut telah mengakibatkan banyaknya korban yang sakit hingga meninggal dunia, khususnya anak-anak dan manusia lanjut usia (manula). Sebagian warga juga telah berpindah tempat akibat sebaran debu dan kebisingan, karena antara pemukiman/ rumah warga dengan stockpile, crasher, conveyor dan pelabuhan batu bara/jetty yang dibangun perusahaan hanya berjarak 2 (dua) meter s.d. 100 meter. Atas permasalahan tersebut, warga dan perusahaan telah membuat kesepakatan tentang pemberian kompensasi dan pembebasan rumah warga RT. 10 B. Pada tanggal 14 Desember 2016,

Tim dari Pemkab Kutai Kartanegara juga telah melakukan peninjauan lapangan dan melakukan pemetaan, yang dilanjutkan dengan rapat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 21 Desember 2016. Namun, pihak perusahaan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM RI cq. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sesuai mandat Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melakukan pemantauan untuk mencari informasi, fakta, dan bukti-bukti atau keterangan terkait peristiwa tersebut bersamaan dengan pemantauan kasus-kasus lainnya pada tanggal 21 – 25 Agustus 2017. Setelah Tim melakukan pemantauan lapangan serta analisis atas semua data, fakta, informasi serta mempelajari dokumen yang relevan atas pengaduan tersebut, Tim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Bahwa di wilayah warga RT. 10B dan RT. 12, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan pertambangan batu bara PT. Rinjani Kartanegara dan PT. Indo Perkasa; 2) Bahwa kegiatan PT. Rinjani Kartanegara dan PT. Indo Perkasa yang telah berlangsung sejak tahun 2011/2012 telah mengakibatkan dampak lingkungan berupa debu batu bara dan kebisingan yang dikeluhkan warga RT. 10B dan RT. 12; 3) Bahwa warga juga mengalami masalah kesehatan terutama dialami oleh anakanak yang menderita sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), badan gatalgatal, rumah yang selalu dipenuhi debu dan suara bising;

4) Bahwa terhadap warga yang sakit tidak ada penggantian biaya pengobatan atau pemberian fasilitas kesehatan gratis terhadap warga oleh Perusahaan. Perusahaan hanya memberikan kompensasi kepada warga yaitu PT. Rinjani memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-KK setiap bulannya sedangkan PT. Indo Perkasa memberikan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-KK setiap bulannya, ditambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk warga apabila melaksanakan kegiatan operasional pada malam hari; 5 Bahwa warga mengharapkan adanya pembebasan lahan dan bangunan agar warga dapat pindah dari lokasi. Sejauh ini telah ada negosiasi dan kesepakatan

antara warga dengan Perusahaan namun belum sepenuhnya dilaksanakan pihak perusahaan;

6) Bahwa Pemkab Kutai Kartanegara telah memfasilitasi penyelesaian dengan turun langsung ke lapangan, dimana proses penyelesaian terhadap 13 rumah warga diminta kepada PT. Rinjani untuk menyelesaikannya paling lama Januari 2017

7) Bahwa atas permasalahan tersebut telah dilimpahkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian.

3.2.3 Pemberian Pendapat Hak Asasi Manusia di Pengadilan Pada 2017, pemberian pendapat yang disampaikan Komnas HAM RI sejumlah 4 (empat) yaitu sebagai berikut :

No

KASUS

Pemberian Pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) berkenaan dengan Pemenuhan Hak atas Keadilan bagi terpidana Sdr. Paulo Sergio Barboza Medeiros

Saat ini masih menunggu putusan tingkat PK oleh MA RI.

Pendapat Komnas HAM atas Perkara No.55/PAN. MK/2017

Tabel 3.4 Pemberian Pendapat Hak Asasi Manusia di Pengadilan

3.2.4 Pemantauan Pilkada Tahun 2017

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan 2017 merupakan tahap kedua dari rangkaian Pilkada serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional (dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah) pada tahun 2027. Sebelum mengenal pemilihan kepada daerah secara langsung, yang untuk pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 (sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Wacana Pilkada dilakukan serentak secara nasional mengemuka akibat mahalnya pembiayaan (anggaran) maupun waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan jika dilakukan dalam waktu yang berbedabeda di setiap daerah. Pasal 3 ayat 1 Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diperkuat menjadi undang-undang (UU Nomor 1 Tahun 2015) yang disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga telah menyatakan: "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, perbedaan-perbedan waktu Pilkada yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak 2005 membuat Pilkada serentak secara nasional (dilaksanakan bersamaan di seluruh wilayah NKRI) tidak mungkin dilaksanakan pada waktu dekat. Pelaksanaan Pilkada serentak harus dilakukan secara bertahap. Ada lima tahap Pilkada serentak yang telah diagendakan oleh KPU untuk menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang yang akan diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2017 dan Juni 2018. Tahap Kedua akan diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun 2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat dilaksanakan Pilkada serentak yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI.

A. Wilayah Penyelenggaraan Pilkada 2017.

Pilkada serentak gelombang Il dari tahap pertama digelar pada Februari 2017 diperuntukan bagi daerah-daerah yang masa

jabatan Kepala Daerah-nya akan berakhir di antara Juli 2016 hingga Desember 2017. Sedangkan gelombang IIl dari tahap pertama akan dilaksanakan pada Juni 2018 bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir pada tahun 2018 dan 2019. Pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017. Total daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu tercatat sebanyak 101 daerah yang terdiri dari terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota:

1. 7 (tujuh) Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada adalah: Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. 76 kabupaten dan 18 kota terdiri:

MESUJI, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG TULANG BAWANG Bekasi, Cimahi, Tasikmalaya Jawa Barat Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Jawa Tengah Cilacap, Brebes, Salatiga Batu Jawa Timur Yogyakarta Kulonprogo, Yogyakarta Bali Buleleng NTT Flores Timur, Lembata, Kupang Landak, Barito Selatan, Hulu Sungai Kalteng Utara, Barito Kuala, Kotawaringin Barat Kalimantan Singkawang Barat Sulawesi Banggai Kepulauan, Buol Tengah Bolaang Mongondow, Kepulauan Sulawesi Utara Sangihe Maluku Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tengah Barat, Maluku Tengah, Ambon Papua Papua Barat Aceh Nduga, Lanny Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Jayapura, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Sabang Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi Kepulauan Mentawai, Payakumbuh Kampar, Pekanbaru Sarolangun, Tebo Musi Banyuasin Bengkulu Tengah No KEGIATAN JADWAL PERSIAPAN Perencanaan Program 22 Mei 2016 dan Anggaran Penyusunan dan Penandatanganan 2 22 Mei 2016 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Penyusunan dan Pengesahan Peraturan 31 Juli 2016 3. Penyelenggaraan Pemilihan Sosialisasi/ 30 Apr 2016 – 14 Feb Penyuluhan/Bimtek 2017 21 Juni 2016 - 14 Jan 2017 1 Juni 2016 – 14 Jan 2017 12 Juli 2016 - 18 Ags 2017 18 Ags 2016 – 15 Feb 2017 22 Mei – 18 Sep 2016 11 Sep - 23 Okt 2016 22 Okt 2016 – 19 Jan 2017 26 Okt 2016 – 14 Feb 2017 25 Okt 2016 – 3 Mar 2017 3 Nov 2016 – 14 Feb 2017 Pemantauan dan 6. Pemilihan Pemutakhiran Data 8. dan Daftar Pemilih PENYELENGGARAAN Syarat Dukungan Paslon Perseorangan Pendaftaran Paslon Sengketa TUN Pemilihan Kampanye Rekapitulasi Hasil Pengadaan dan Pendistribusian 6. Perlengkapan PPS Pemungutan dan Penghitungan

Sulawesi Tenggara

Bombana, Kolaka Utara, Buton, Boalemo, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kendari

Maluku Utara

Pulau Morotai, Halmahera Tengah,

Tambraw, Maybrat, Sorong

6 Lihat dokumen 'Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pelaksanaan Pilkada Gelombang I, II, dan III' yang dijadikan dasar KPU dalam menentukan daerah mana saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tiga gelombang sejak 2015 hingga 2018. Dokumen dapat diunduh di http://www.kpu.go.id/_index. php/pages/detail/2015/395.

Sumatera Utara

Lampung Tulang Bawang Barat dan Pringsewu

Tabel 3.5 Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017

B. Prosedur dan Tahapan-tahapan dalam Pilkada 2017.

Prosedur dan tahapan-tahapan dalam Pilkada 2017 diatur dalam P-KPU No. 3/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun detail tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembentukan PPK, 5. PPS, dan KPPS

Pengolahan Daftar Penduduk Potensial 7. Pemilih Pemilihan (DP4)

15 Feb - 27 Feb 2017 Penghitungan Suara Penetapan Paslon Terpilih Tanpa 8 Mar – 12 Mar 2017 Permohonan PHP 10. Sengketa PHP Mengikuti jadwal MK Paling lama 3 hari Penetapan Paslon setelah penetapan 11. Terpilih Pasca putusan dismisal atau Putusan MK putusan MK dibacakan C. Dasar Hukum Pemantauan Pilkada 1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminas Ras dan Etnik. 3. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 4. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM bulan Juni 2015.

Laporan dan Audit 5. Dana Kampanye

6 Feb - 21 Feb 2017

Tabel 3.6 Prosedur dan Tahapan-tahapan dalam Pilkada 2017

Kegiatan pemantauan Pilkada 2017 oleh Komnas HAM dilakukan berdasarkan sejumlah aturan dan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

5. Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Bawaslu RI tanggal 12 November 2012.

Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor : 009/NKHB/ IX/2015 dan Nomor : 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur dengan tegas pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan melalui ketentuan Pasal 89 ayat (3). Sementara UU No. 40/ 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya Pasal 8, menyatakan “pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM". Selain itu, salah satu prinsip dalam penanganan konflik sosial menurut UU No. 7/2012 adalah penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. UU No.40/2008 dan UU No. 7/2012 perlu ditegaskan secara khusus dalam kegiatan pemantauan Pilkada mengingat potensi terjadinya kekerasan, diskriminasi dan konflik yang berdimensi SARA dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan pemantauan Pilkada adalah bagian dari upaya untuk menegakan dan memajukan sejumlah hak asasi manusia, yang dalam hal ini adalah hak politik warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang akan berimplikasi pada penegakan dan pemajuan banyak hak-hal asasi lainnya baik di hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Maka sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi pokoknya, maka Komnas HAM dapat dan seharusnya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

D. Hasil Pemantauan Pilkada Tahun 2017.

Tim Komnas HAM RI telah melakukan pantauan di 14 (empat belas) wilayah pada tahap pra pilkada dan pelaksanaan tahapan pemungutan suara 15 Februari 2017 dalam Pilkada Serentak 2017, yang meliputi Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.

Pantauan Komnas HAM Rl difokuskan pada aspek pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, tahanan/narapidana, dan pasien rumah sakit serta aspek keamanan dan kekerasan di wilayah khusus, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat. Komnas HAM juga memantau kesiapan penyelenggaraan Pilkada dan pemenuhan hak pilih berkenaan dengan persoalan DPT dan KTP-el. Situasi kerawanan dan potensi konflik sosial juga mendapatkan perhatian, serta praktik diskriminasi dan intoleransi terkait Pilkada serentak 2017.

Secara umum, hasil pantauan Komnas HAM RI dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Hak Kelompok Rentan

a. Pasien Rumah Sakit: Meskipun sudah ada berbagai upaya-upaya yang dilakukan KPUD di berbagai Kabupaten/Kota dalam memenuhi hakhak memilih bagi pasien yang dirawat di RS, namun belum sepenuhnya dapat dipenuhi saat pelaksanaan Pilkada 2017. Kondisi ini terjadi di berbagai wilayah yang menyelenggaran Pilkada, terutama di rumah sakit swasta.

Berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya pemenuhan hak tersebut, seperti tidak adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus dan/atau petugas (KPPS) yang mendatangi RS untuk memfasilitasi pemilihan, kendala dan prosedur dalam pengurusan formulir A5, kurangnya kertas suara bagi pemilih dan bahkan petugas RS yang sedang bertugas, pengetahuan KPPS yang beragam sehingga implementasinya pun

beragam, serta terbatasnya waktu pemungutan suara di RS hanya dari pukul 12.00 – 13.00 WIB.

Masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak para pekerja rumah sakit dan keluarga yang menunggu pasien sangat kesulitan menggunakan hak pilihnya karena terkendala regulasi dan kesediaan surat suara, serta terbatasnya waktu pemungutan suara hanya 1 (satu) jam saja.

b Tahanan dan narapidana: Pada pelaksanaan Pilkada 2017, pemenuhan hak-hak bagi tahanan dan/atau narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara umum sudah difasilitasi melalui koordinasi yang baik antara KPUD Kabupaten/Kota dengan jajaran Kanwil Hukum dan HAM setempat, namun untuk tahanan yang berada di Rutan Kepolisian belum sepenuhnya dapat dijamin hak pilihnya, karena tidak semuanya difasilitasi untuk memilih.

Selain itu, narapidana atau tahanan yang ditempatkan di Rutan/Lapas yang berlokasi berbeda dengan domisilinya tidak dapat difasilitasi dalam Pilkada karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa A5 (pindah domisili). Hal ini dikarenakan adanya regulasi yang melarang KPUD Kab/Kota mendata pemilih di luar domisili TPS. Hal itu terjadi di Banten, DKI Jakarta, Lampung dan berbagai wilayah lainnya, sehingga ribuan suara diduga hilang.

C. Penyandang disabilitas: Telah dilakukan sejumlah perbaikan dari penyelenggara Pilkada, khususnya pada tahap pendataan dan penyediaan fasilitas untuk memilih. Meskipun demikian, sosialisasi pelaksanaan Pilkada kepada penyandang disabilitas masih sangat

kurang. Selain itu, di beberapa lokasi TPS juga masih belum memenuhi standar universalitas seperti lokasi TPS/kotak suara yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan alat bantu menuju ke lokasi.

2 Aspek persoalan DPT dan KTP-el

Bahwa masih ditemukan persoalan dalam penyusunan DPT terkait dengan problem belum sepenuhnya pemilih memiliki KTP-el dan/atau belum melakukan perekaman data.

6. Bahwa terdapat terobosan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan KTP-el, yaitu dengan menerbitkan SE Nomor: 471.13/10.23/ Dukcapil, tanggal 29 September 2016, tentang pemberian surat keterangan sebagai pengganti KTP-el.

Pada pelaksanaan pemungutan suara,implementasi kebijakan tersebut sangat beragam, sebagian di TPS cukup menunjukan KK dan KTP, meskipun belum memiliki Surat Keterangan (SUKET), namun di beberapa TPS tetap mensyaratkan adanya SUKET terlebih dahulu.

d. Masih adanya persoalan DPT, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan indikasi pendataan penduduk yang tidak akurat dan indikasi adanya penggelembungan jumlah penduduk. Permasalahan ini telah disampaikan Komnas HAM sejak Pemilu Legislatif 2014.

3. Aspek Kerawanan dan Konflik Sosial

a Bahwa secara umum kondisi sosial dan kerawanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 telah ditangani dengan baik oleh Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak terlalu menonjol, kecuali di Papua.

Bahwa masih ditemukan kelemahan b. dalam dalam aspek pengamanan pasca pemungutan suara, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sehingga

menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka dan pembakaran honai (rumah).

4. Aspek Penegakan Hukum

a. Masih ditemukan berbagai pelanggaran dan penegakan hukum dalam proses penyelenggaran Pilkada serentak 2017. Secara umum tindakan tersebut ulai saat pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, sengketa penetepan pasangan calon, kampanye, sengketa hasil pemilihan dan sengketa penetapan pasangan calon terpilih.

Masih adanya mobiliasasi dan pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh petahana; penggunaan sumber angaraan yang menguntungkan pasangan tertentu; problem integritas dan kecakapan penyelenggara pilkada, serta penggunaan politik uang.

Belum sepenuhnya putusan lembaga hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi dipatuhi oleh masyarakat dan/atau pasangan calon tertentu sehingga masih menimbulkan gejolak dan kekerasan dalam menyikapi putusan final pada sengketa Pilkada, terutama di Papua.

5. Diskriminasi Ras dan Etnis

Secara umum Pilkada serentak 2017 telah menyebabkan praktik diskriminasi dan intoleransi, terutama pada masa kampanye, terutama melalui penggunaan media sosial. Meskipun demikian, sampai saat ini Tim belum menemukan adanya praktik diskriminasi ras dan etnis yang meluas di berbagai daerah pantauan sampai dengan proses hukum belangsung, kecuali di Pilkada DKI Jakarta.

Bahwa Komnas HAM menilai masih terjadi kendala-kendala dalam pemenuhan hak pilih masyarakat di berbagai wilayah, terutama aspek:

a. Adanya instruksi dari Panglima TNI menjelang pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2017 menyebabkan penyelenggara kesulitan mendirikan TPS di kompleks perumahan TNI dan mempengaruhi aksesibilitas bagi pemilih yang berhak.

Belum optimalnya penerbitan Surat b. Pensiun bagi purnawirawan, khususnya TNI sehingga mengurangi hak pilih pada Pilkada serentak 2017.

Masih terkendalanya pemilih, terutama bagi para TKI (pekerja migran) pada pelaksaan Pilkada Serentak 2017 dibanding pada pelaksanaan Pilpres 2014.

d. Terhadap para pekerja terutama yang berada di kawasan industri secara umum telah terfasilitasi dalam Pilkada Serentak 2017 karena diliburkan, kecuali bagi para pekerja yang terkendala shifharus tetap masuk bekerja pagi.

E. Penanganan Kasus-Kasus Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Komnas HAM cq Subkom Pemantauan dan Penyelidikan melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pilkada serentak pada tahun 2017 sebagai hasil pantauan pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia yang mana dalam perkembangannya dapat dilihat dari proses Pilkada Tahun 2017 khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan daerah lainnya yang menganut Otonomi khusus di Indonesia. Selain itu pemenuhan hak konstitusional ini dapat dilihat dalam daerah yang didalamnya terdapat kelompok minoritas, misal masyarakat adat ataupun etnis tertentu. Situasi inilah yang sebetulnya mulai dipahami oleh berbagai pihak, termasuk Kepolisian RI, Bawaslu RI, dan KPU RI.

Selain itu Komnas HAM cq Pemantauan dan Penyelidikan juga melakukan pemantauan dalam rangka penanganan suatu aduan dan pengawasan terkait diskriminasi ras dan etnis. Disadari bahwa tantangan utama dalam pembangunan demokrasi, terutama dalam aspek Pemilu dan Pilkada tidak saja menyangkut aspek teknis penyelenggaraan akan tetapi justru faktor-faktor eksternal terutama wabah ujaran kebencian atas dasar ras dan etnis melalui media sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat memicu lahirnya konflik horizontal yang sangat membahayakan bagi integrasi bangsa.

Praktik diskriminasi ras dan etnis yang menyebabkan terlanggarnya Hak Sipil dan Politik (SIPIL) dan berdimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOB). Pada tahun 2017, aduan terkait hal ini menurun.

Aspek Pemilihan Kepala daerah (Hak Konstitusional)

Dalam Pilkada tahun 2017 ternyata sudah mulai baik, namun jika tidak dikelola dengan baik justru akan membawa pada disintegrasi bangsa akibat konflik di masyarakat. Misal pemilihan kepala daerah di wilayah Papua setingkat bupati, wakil bupati sudah memperbolehkan masyarakat di luar Papua untuk mencalonkan.

Namun demikian tahun 2017, Dari hasil pantauan Komnas HAM di berbagai daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2017, masih ada provinsi termasuk didalamnya kabupaten/kota yang dalam tahapan - khususnya masa kampanye terdapat nuansa praktik diskriminasi ras dan etnis, termasuk agama di dalamnya, sebagai contoh adalah Pilgub di Provinsi DKI Jakarta.

2. Aspek Hak Sipil

Dalam konteks Hak Sipil pada tahun 2017 ini, Permasalahan Masyarakat Sunda Wiwitan sampai sekarang pemenuhan terhadap hak sipil masih belum terdapat perkembangan, misal keyakinan yang belum diakui di KTP, sehingga ini berdampak dalam keabsahan dalam perkawinan dan legalitas anak.

Aspek Keamanan (Hak Atas Rasa Aman) Dalam konteks ini pada tahun 2017, hak atas rasa aman untuk hidup dan bertempat tinggal masih terjadi diantaranya pada kasus di Kab. Sumbawa dan Kab. Cianjur yang mana salah satunya telah dilakukan pemantauan, namun demikian temuan dilapangan tidak ditemukan dipicu karena suatu etnis tertentu.

Adapun di Kalimantan Barat, terkait dugaan terhadap suku dayak oleh suatu kelompok tertentu. Hal ini sangat rentan terjadi konflik, sehingga diperlukan adanya pencegahan dan peran serta dari pemerintah daerah dalam menyikapi hal ini.

4. Aspek Regulasi

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang disusun atas kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD juga cenderung dituding turut melanggengkan praktik diskriminasi ras dan etnis. Meskipun, bisanya masih perlu diperbedatkan mengenai pentingya proteksi dan afirmasi bagi penduduk setempat (lokal).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut di atas, maka dalam Pengawasan yang dilakukan Komnas HAM mendorong peran stakeholder untuk:

1. Menyebarluaskan kesadaran seluruh elemen bangsa, baik Aparat Pemerintah, PenegakanHukum dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk ikut andil dalam pelaksanaan penghapusan segala bentuk diskrminisi ras dan etnis melalui peran lembaga masing-masing.

2. Menyediakan ruang bagi seluruh elemen untuk merumuskan strategi dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminisi ras dan etnis melalui peran lembaga masing-masing.

3. Perluanya adanya koordinasi baik Pemerintah Daerah maupun Pusat serta Lembaga dan Instansi Terkait dalam menyikapi isu-isu terkait diskriminasi Ras dan etnis.

Merumuskan upaya-upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban akibat praktik diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

3.2.5 Fungsi Mediasi

Mediasi merupakan salah satu fungsi yang dimandatkan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 89 ayat (4) dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi mediasi tersebut, Komnas HAM berwenang untuk melakukan:

1. Mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai;

2. Menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;

3. Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

4. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti;

5. Menyampaikan rekomendasi kepada DPR atas suatu kasus pelanggaran HAM agar segera ditindaklanjuti.

Secara khusus proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dijabarkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM. Pedoman tersebut dibuat untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM di bidang mediasi. Pedoman tersebut mengatur ketentuan mengenai Mediator dan Komediator Mediasi, Tahap Pra Mediasi, Tahap Mediasi, Tahap Pasca Mediasi, Pembiayaan Mediasi, dan beberapa ketentuan mediasi

lainnya. Untuk melengkapi Pedoman tersebut, pada tahun 2010 Komnas HAM menerbitkan Peraturan Komnas HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang SOP Mediasi HAM dan telah diubah dengan Peraturan KOMNAS HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KOMNAS HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia.

Selain berpedoman pada peraturanperaturan tersebut, Sub Komisi Mediasi dalam menjalankan fungsinya juga berpedoman pada dua dokumen yang telah disusun oleh Subkomisi Mediasi dan cukup berpengaruh dalam upaya penyelesaian sengketa. Kedua pedoman tersebut adalah: Indikator Prioritas Penanganan Sengketa (IPPS) yang disertai dengan nilai indikator dan Parameter Keberhasilan Mediasi (PKM). Nilai indikator tersebut terdiri dari tiga nilai yaitu satu untuk nilai terendah, dua nilai sedang dan nilai tertinggi adalah tiga.

Kategori Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1 Indikator Kondusifitas Rentan konflik Rentan konflik Kondisi relatif di lokasi terbuka yang terbuka stabil berpotensi yang menimbulkan berpotensi korban jiwa menimbulkan korban luka dan harta benda Dampak Sengketa Sengketa Sengketa secara social berdampak berdampak berdampak kuat terhadap kepada terhadap kelompok kelompok/ masyarakat di komunitas wilayah lain pengadu pengadu Jumlah Massif (diatas Komunal Keluarga/ korban 100 orang) (antara 50-100 Individual orang) Nilai Besar (diatas Menengah Kecil Kerugian Rp. 1 (Rp. 500 jt (dibawah Rp. Materiil Miliar) 500 juta) Rentang Lama ( diatas Menengah Baru (dibawah waktu 5 tahun) (antara 1 – 5 terjadinya tahun) tahun) sengketa Nasional/ Lokal/ tidak Liputan Internasional media 品 Lokal diliput media nassa Nasional Perhatian Publik 7 Upaya Belum ada Sedang Sedang dalam penyelesaian upaya oleh berlangsung penanganan diluar oleh lembaga lain penyelesaian Komnas oleh lembaga lambaga lain HAM pengadilan atau telah ada putusan pengadilan

Kelengkapan Data, Fakta DFI harus DFI minim & Tahap Keg./ Output/ Outcome/ dokumen Indikator dan dilengkapi & pihak Input Indikator Indikator Informasi pihak yang yang Impact/ (DFI) diadukan diadukan Pra Mediasi Peta masalah: Mediator Munculnya lengkap & berpeluang tidak bersedia Pengumpulan 5 W, 1 H/ memahami inti perhatian pihak yang bersedia nenempuh masalah/ public data Laporan diadukan menempuh mediasi (ada materi kegiatan (1)Pemahaman dan institusi berpeluang mediasi keengganan) sengketa yang lengkap legal opinion negara atas besar dan yang kuat kasus yang bersedia jelas; (2)Pemahaman ditangani. menempuh dokumen sosio-politik dan Kontrol dan mediasi dan alas hak sosio-kultural pengawasan Kriteria HAM Non Derogable Derogabel masing- (3)Pemahaman public atas (Dimensi Derogable Rights right masing aspek-aspek kasus Pembagian Rights tetapi pihak yang yang ini berlengkap dinegosiasikan langsung. hak) jumlahnya sedikit 10 Jumlah Jumlah Potensi Jumlah HAM Pengkondi- (1)Daftar (1)Para pihak 1)Dihentikan- HAM yang pelanggaran Jumlah HAM yang sian mediasi aspirasi memahami dan nya terlanggar HAM yang yang terlanggar 1. atau interest menerima prosesproses sudah terlanggar para pihak bahwa Mediasi hukum acara terjadi sebagai efek (call merupakan jalan di (Manifest) domino dari tinggi dan terbaik pengadilan. dan kasus rendah) penyelesaian (2)Tidak berpotensi menimbulkan (2) Daftar sengketa. adanya (2) Mediator intimidasi, syarat-syarat pelanggaran yang dituntut memahami penangkapan, HAM yang para pihak interst, kondisi penggusuran, lain. (3)Surat atau psikologis dan pengusiran Konflik struk- Konflik Negara atau Warga pernyataan syarat-syarat dan tural(Konflik Negara dan Korporasi Negara kesediaan yang dtuntut kekerasan antara korporasi dengan warga dengan warga untuk para pihak Negara dan dengan Negara negara mediasi korporasi warga negara dengan masyarakat Konsultasi (1)Kesiapan (1)Empowering Adanya dan Negopengadu (sisi kesetaraan pengadu 12 Semakin Maksimal 3 Kerentanan Satu siasi dalam legal maupun antara rakyat Korban kerentanan kerentanan banyak penguatan pengorganisasian jelata dengan (Perempuan, kriteria alas hak (2) pergerakan) pihak yang Anak-anak, kerentanan Kesiapan (2)Kesadaran lebih Penyandang yang pengadu akan kewajiban kuat (kor- Disablitas/ terpenuhi dalam memenuhi HAM porasi difable, pengorganipengadu atau institusi Lansia, sasian (3)Menguatnya Negara) LGBT, kelompok posisi pengadu Masyarakat (3)Penyadaran untuk negosiasi Adat, terhadap dalam mediasi. IDP'S, Buruh, teradu Petani, akan adanya Nelayan,dll kelemahan sebagaimana alas tercantum hak teradu dlm UU No. dan 39/1999 bahwa ada 13 Nilai Berdampak Berdampak Berdampak hak strategis pada pada pada pengadu yang harus (Jika perubahan perubahan perubahan diakomodir ditangani peraturan di norma bawah UU (3)Dukungan akan di masyarakat berdampak politik dari pemerintah, pada DPRD, DPR, kebijakan dIll secara luas dalam jangka Tahap (1)Kesepa- (1)Menurunnya Penetapan panjang) Mediasi katan tensi hakhak sementara persengketaan asasi Tabel 3.7 Tabel Indikator Prioritas Penanganan Sengketa (2)Kesepadan konflik pengadu katan (2)Tercapainya (korban) akhir secara Setelah ke tiga belas indikator tersebut penyelesian permanen dan Legal diberi nilai selanjutnya dilakukan rekapitulasi angka panjang sehingga melahirkan tiga kriteria penanganan Pendaftaran (1)Legalisasi (1)Status Terpenuhinya hasil akta kesepakatan hak-hak sengketa dengan nilai skala sebagai berikut mediasi ke kesepakatan bersifat inkracht pengadu pengadilan (2)Pelaksanaan (korban) 1. Prioritas Utama dengan skala 39 - 31 kesepakatan 2. Prioritas dengan skala 30 - 22 Pasca Me- (1)Laporan (1)Terkontrolnya Tegaknya diasi pelaksanaan pelaksanaan hukum 3. Normal dengan skala < 22 pemantau- (eksekusi) kesepakatan dan terjaminan/monitorkesepakatan nya HAM oakatan Tabel 3.8 Parameter Output, Outcome dan Indicator Sengketa yang dimediasi oleh Komnas HAM merupakan sengketa yang berdimensi hak

Sementara itu, dalam PKM, keberhasilan Mediasi diukur dari mulai tahapan awal yaitu tahap pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi. Selanjutnya, dalam setiap tahapan tersebut dibuat parameter keberhasilan mediasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu parameter output, outcome dan indicator.

asasi manusia baik di bidang hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu menurut Pasal 8 Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, setelah Komnas HAM menerima pengaduan dari salah satu atau lebih pihak yang berperkara yang diduga hak asasinya dilanggar oleh pihak lainnya, maka Komnas HAM wajib memeriksa materi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu untuk selanjutnya menyatakannya sebagai materi atau bukan materi permasalahan dan/atau sengketa yang berbasis hak asasi manusia, Sesuai ketentuan Pasal 91 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

PMT SP3 30 25 20 15 10 Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Dev Grafik 3.26 Penerimaan Berkas Baru 2017

Dinamika pelaksanaan fungsi mediasi oleh Sub Komisi Mediasi Komnas HAM pada 2017 dapat tergambar dalam grafik yang dibuat berdasarkan data kuantitatif terkait jumlah berkas yang diterima, jumlah sengketa, isu sengketa, klasifikasi pihak yang diadukan, klasifikasi hak yang dilanggar, sebaran wilayah sengketa dan dokumen hasil mediasi.

Merujuk pada Grafik 26, dapat dilihat bahwa jumlah berkas baru yang masuk ke Subkomisi Mediasi pada 2017 mengalami fluktuatif dan mengalami kenaikan pada September 2017. Jumlah penerimaan berkas baru pada 2017 sebanyak 175 berkas yang berasal dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 147 berkas dan limpahan dari Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 28 berkas. Kenaikan angka jumlah berkas masuk ini dapat diterjemahkan sebagai trend positif kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan HAM mereka secara konstitusional dan meningkatnya kepercayaan publik kepada Komnas HAM dalam upaya penyelesaian sengketa HAM yang mereka alami. Namun demikian, perlu dipahami bahwa meningkatnya jumlah berkas yang masuk bukan hanya didasari

oleh laporan dari masyarakat sepihak, namun juga ada yang berasal dari inisiatif Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan yang memberikan penilaian dan rekomendasi agar kasus yang dipantau dan diteliti diselesaikan lewat jalur mediasi.

PMT SP3

120 100 80 60 40 Jul Ags Sep Okt Nov Dev Grafik 3.27 Penerimaan Berkas Lanjutan 2017

Berdasarkan Grafik 27, dapat dilihat bahwa jumlah berkas lanjutan yang masuk ke Subkomisi Mediasi pada 2017 juga mengalami fluktuatif dan mengalami kenaikan pada September 2017. Kenaikan angka jumlah berkas lanjutan ini dapat diterjemahkan bahwa masih banyak sengketa yang masih berjalan dan masih ditangani. Jumlah penerimaan berkas lanjutan pada 2017 sebanyak 422 berkas yang berasal dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 385 berkas dan limpahan dari Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 37 berkas.

1. Jumlah Sengketa Mediasi

Jumlah sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi selama tahun 2017 sebanyak 688 sengketa, terdiri dari 175 sengketa baru dan 595 sengketa tahun sebelumnya. Selama tahun 2017 terdapat 79 sengketa yang ditutup dan 3 sengketa yang dilimpahkan ke Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan. Dalam 5 tahun terakhir jumlah sengketa di Subkomisi Mediasi meningkat terus sebagaimana tergambar di dalam Grafik 28.

Sengketa sebelumnya ☐ Sengketa baru 2017 595 175 770 2016 480 234 714 2015 378 249 627 2014 208 336 2013 128 130 258 100 200 300 400 500 600 700 800

Grafik 3.28 Rekapitulasi Jumlah Sengketa di Subkomisi Mediasi 2013-2017

15 10 0 Jan Jul Feb Mar Apr Mei Jun Ags Sep Okt Nov Dev Grafik 3.29 Sengketa Ditutup

Terdapat tiga isu sengketa yang paling banyak diadukan yaitu isu sengketa lahan, ketenagkerjaan, penggusuran dan isu lain-lain di luar kategori yang telah dibuat.

Sengketa dengan isu lahan menjadi sengketa yang paling banyak ditangani oleh Sub Komisi Mediasi. Beberapa latar belakang penting timbulnya sengketa dalam isu lahan antara lain yaitu didorong oleh tumpang tindih klaim atas kepemilikan dan pengelolaan lahan serta sengketa pembayaran atas kompensasi pengunaan lahan oleh korporasi dan negara sebagai konsekuensi logis atas perluasan usaha korporasi dan pembangunan infrastruktur yang merupakan proyek pemerintah dalam bidang infrastruktur. Sementara itu di bidang ketenagakerjaan, timbulnya sengketa mayoritas dilatarbelakangi oleh pemutusan hubungan kerja sepihak, ketidak sesuaian dalam pemberian upah, serta tunjangan lainnya serta pelarangan berorganisasi dan mogok kerja. Selanjutnya terkait isu penggusuran dilatarbelakangi oleh adanya pembiaran atau ketidaktegasan dari Pemerintah atau Korporasi selaku pemilik lahan atau bangunan dalam waktu lama, sehingga masyarakat yang menempati lahan atau bangunan secara illegal merasa sudah memiliki dan melakukan banyak perubahan terhadap aset yang mereka kuasai. Selain itu penggusuran dilatarbelakangi adanya kebutuhan lahan atau akses untuk kepentingan fasilitas umum, misalnya pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain-lain.

80 Tabel 3.9 Output Sub Komisi Mediasi

70 60 40 30 20 Ketenagakerjaan ☐ Kelompok Rentan Penggusuran ☐ Keluarga Aset TNI / POLRI Pendidikan Rumah Dinas Kepegawaian Lingkungan ☐ Lain-lain Kesehatan Grafik 3.30 Isu Sengketa

80 70 60 50 42 40 30 18 20 10 0 Pemerintah Pusat ■ Polri Pemerintah Daerah Perusahaan Peradilan Perorangan BUMN ☐ Lembaga Pendidikan TNI ☐ Lain-lain

Grafik 3.31 Pihak yang Diadukan

Dengan melihat pada angka statistik selama tahun 2017, tiga pihak yang paling banyak diadukan adalah perusahaan, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga pihak ini mempunyai keterhubungan yang erat terutama dalam urusan klaim atas kepemilikan dan pengolahan lahan.

Lebih banyaknya hak atas kesejahteraan yang dilanggar sebangun dengan jenis isu sengketa yang ditangani Sub Komisi Mediasi selama 2017 yang menunjukan bahwa sengketa dengan isu lahan, ketenagakerjaan dan penggusuran menjadi tiga isu yang lebih banyak ditangani dibanding isu lainnya. Hak-hak tersebut berhubungan langsung dengan hak untuk mempunyai milik sesuatu secara sendiri atau bersama-sama untuk pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum serta hak untuk tidak dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang, hak atas

− Hak anak ☐ Hak wanita Hak turut serta dalam pemerintahan Hak atas kesejahteraan − Hak atas rasa aman • Hak atas kebebasan pribadi Hak memperoleh keadilan Hak mengembangkan diri ☐ Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak untuk hidup

Grafik 3.32 Klasifikasi Hak yang dilanggar

pekerjaan serta upah yang adil sesuai dengan prestasinya, mendirikan serikat pekerja, memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta terakhir adalah berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Melihat pada sepuluh jenis hak tersebut masing-masing memiliki dimensi serta keterhubungan sebab akibat antara satu sama lainnya. Mengacu pada statistik jenis hak yang dilanggar selama 2017 diketahui bahwa jenis hak yang paling banyak dilanggar adalah hak atas kesejahteraan, lalu hak atas rasa aman dan hak untuk mengembangkan diri serta hak untuk hidup.

NAD Bali Banten Bengkulu D.I. Yogyakarta DKI Jakarta 49 Gorontalo Papua Barat Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kep. . Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Ríau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara 50 10 20 30 40

Grafik 3.33 Sebaran Wilayah Sengketa

2. Klasifikasi Wilayah Sengketa

Selanjutnya, melihat pada sebaran jumlah sengketa yang ditangani selama tahun 2017 diketahui bahwa jumlah sengketa yang ditangani masih banyak berlokasi di Pulau Jawa dengan jumlah sengketa terbanyak yang ditangani berada di Jakarta yaitu 49 sengketa, lalu kemudian di susul Jawa Barat sebanyak 18 sengketa dan Jawa Timur sebanyak 9 sengketa. Sementara itu provinsi di luar Jawa dengan jumlah sengketa lebih banyak dibanding daerah lainnya adalah hampir keseluruhan provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan selanjutnya Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dan Papua.

3. Dokumen Hasil Mediasi

Selama periode 2013- 2017, Sub Komisi Mediasi telah mencapai beberapa output antara lain kesepekatan mediasi, Berita Acara Mediasi, Berita Acara Penundaan Mediasi, surat rekomendasi dan surat terkait sengketa:

NoThKese- paka- tanBerita AcaraBerita Acara PenundaanSurat Reko mendasiSurat Sengke- ta
12013765493
220146104669
3201593116616
4201671446577
5201778–195521

Kesepakatan yang dihasilkan oleh Subkomisi Mediasi pada tahun 2017 lebih banyak terkait sengketa lahan yang merupakan isu tertinggi. Kesepakatan-kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Nama Jumlah No Nilai Imaterial Sengketa Korban Akta Kesepakatan 75 Ha • Pulihnya Warga 2 Perdamaian hubungan baik Desa dan antara warga 1 Dusun Antara warga Desa Marga tani, Desa Marga Tani, atau ± Desa Tirta Mulya, Desa Tirta Mulya, 516 Jiwa Dusun Tepung Dusun Tepung dengan sari dengan PT. Sari dengan PT. rincian: Selatan Agro Selatan Ágro 189 jiwa makmur Lestari Makmur Lestari dari Dusun • Adanya izin Tepung pemanfaat lahan Sari, 179 seluas 75 Ha bagi jiwa dari warga hingga Desa Tirta berakhirnya HGU Mulya dan PT. Selatan Agro 148 jiwa Makmur Lestari dari Desa pada tahun 2044. Margatani Adanya program CSR dan kesempatan bekerja bagi warga dari pihak PT. Selatan Agro Makmur Lestari

Kesepakatan Mediasi antara warga Dusun Lias, Desa Genggelang, kec. Gangga, kab. Lombok Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Catatan: Terdapat 3 kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi permasalahan ini,: Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pada 23 Maret 2017; Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pada 25 Juli 2017; Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pada 26 Juli 2017: Kesepakatan Mediasi antara PT. HAI Sumber Sejahtera Dengan Warga Kampong Setengar Kota Batam 120 KK • Pulihnya hubungan baik atau ± antara warga 200 jiwa Dusun Lias, Desa Genggelang, Gangga, Lombok Utara dengan Kanter Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Nusa Tenggara Barat • Terbentuknya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Nusa Tenggara Barat. 11 KK • Pulihnya hubungan baik antara warga Kampong Setengar Kota Batam dengan PT. HAI Sumber Sejahtera • Adanya keinginan dari PT. HAI Sumber Sejahtera untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh 1 Orang 53 Ha 4 Ha

Kesepakatan Perdamaian terkait permasalahan penyerahan sertifikat hak milik atas nama Sdr. Maras dan Sdri. Tuti oleh Sebuah Bank BUMN

Kesepakatan terkait sengketa ketenagakerjaan antara Sdri. TasQiah Julianti dengan Universitas Pancasila

Pulihnya hubungan 2 KK atau baik antara Sdr. ± 8 jiwa Maras dan Sdri. Tuti dengan Sebuah Bank BUMN

• Pulihnya hubungan baik antara Sdri.TasQiah Julianti dengan Universitas Pancasila

• Pembebasan Pajak Penghasilan Sdri. Tasqiah selama 2014- 2017

Tabel 3.10 Kesepakatan yang Dihasilkan oleh Subkomisi Mediasi

A. Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sengketa

Dinamika pelaksanaan fungsi Mediasi Komnas HAM dapat terlihat pula pada beberapa pelaksanaan kegiatan baik yang berkaitan dengan penanganan sengketa maupun kegiatan lainnya diluar penanganan sengketa.

7. Sengketa Lahan antara Masyarakat Dusun Lias, Desa Genggelang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Komnas HAM telah menerima surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nomor: 590/965/HOT/2016, tertanggal 19 Desember 2016, perihal permohonan fasilitasi mediasi. Inti dari surat tersebut yaitu permohonan audiensi dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kepada Komnas HAM. Pertemuan audiensi ini dilaksanakan pada 22 Desember 2016 pukul 09.30 WIB di Kantor Komnas HAM membahas penyelesaian permasalahan tanah milik Kementerian Hukum dan HAM RI yang dikuasai oleh 43 orang warga Dusun Lias, Desa Genggelang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara. Selain itu, Pemkab Lombok Utara meminta agar Komnas HAM memfasilitasi mediasi para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Bupati Lombok Utara mengirimkan surat dengan Nomor 593.7/02/ BUP/2017, tertanggal 9 Januari 2017 perihal permohonan sebagai Mediator.

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan Pemkab Lombok Utara kepada Komnas HAM untuk memfasilitasi mediasi sengketa antara Warga Dusun Lias dengan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi NTB, Komnas HAM melaksanakan kunjungan ke lapangan ke Nusa Tenggara Barat pada 21 – 25 Maret 2017. Dalam kunjungan tersebut, Tim melakukan pertemuan dengan Pemkab Lombok Utara yang diwakili oleh Kabag Hukum beserta jajarannnya, dan pertemuan dengan Warga Dusun Lias pada 22 Maret 2017. Pada 23 Maret 2017 Komnas HAM memfasilitasi pertemuan pra mediasi antara Warga Dusun Lias dengan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara pada 23 Maret 2017. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

a. Bahwa tim terpadu yang sudah dibentuk oleh Bupati Lombok Utara akan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk menyusun usulan alternatif penyelesaian permasalahan, yang akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

b. Tim terpadu bertugas berdasarkan SK Bupati dengan tugas dan jangka waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 14 April 2017.

Gambar 3.4 Suasana Pertemuan Mediasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, dan Pemkab Lombok Utara yang difasilitasi Komnas HAM

Bahwa Komnas HAM akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proses mediasi ini dengan tetap mengetengahkan independensi dalam rangka mencapai tujuan mediasi.

Bahwa Komnas HAM mengharapkan agar baik warga dan Kanwil Hukum dan HAM Prov. NTB tetap menjaga suasana yang kondusif dan menghindarkan hal-hal yang dapat memicu konflik.

Para pihak sepakat bahwa kesepakatan para pihak ini menjadi hukum bagi para pihak yang bersepakat dan tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari diluar kesepakatan ini.

Komnas HAM kembali memfasilitasi mediasi pada 25 Juli 2017, bertempat di Hotel Santika Mataram-Nusa Tenggara Barat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim Mediasi Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Bagian Status dan Pengamanan Barang Milik Negara Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang diwakili oleh Setda beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, antara lain

sebagai berikut:

a Bahwa Para pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/ PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ;

b. Bahwa proses yang disepakati dalam penyelesaian permasalahan ini yaitu melalui mekanisme Hibah dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengusulkan permohonan Hibah berupa tanah dan bangunan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTB dilampiri dengan Rekomendasi dari Komnas HAM;

Gambar 3.5 Tercapainya Kesepakatan Mediasi antara Masyarakat Dusun Lias dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara

d. Bahwa peruntukan lahan yang diperoleh dari hibah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Hukum dan HAM ;

Bahwa Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB bersedia mencabut laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lias terkait dengan pengrusakan rumah dinas dan pencabutan plang tanda kepemilikan lahan Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat karena sedang berlangsung proses mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM ; Bahwa para pihak dapat melakukan komunikasi dan koordinasi langsung tanpa kehadiran Komnas HAM guna penyelesaian permasalahan ini dan Laporan Perkembangannya disampaikan ke Komnas HAM.

g g. h.

Selanjutnya pada 26 Juli 2017, Komnas HAM memfasiltasi mediasi antara masyarakat Dusun Lias dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh oleh Tim Mediasi Komnas HAM, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Genggelang yang diwakili oleh Sekretaris Camat, pihak TNI dan Kepolisian setempat serta perwakilan Masyarakat Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat Dusun Lias dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyepakti beberapa hal terkait penyelesaian permasalahan, antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa Pihak Pertama bersedia mengikuti proses verifikasi data warga berikut objek yang ada di Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;

b. Pihak Pertama bersedia untuk menjaga kondusifitas keamanan di Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara; Pihak Pertama akan menunjuk 5 orang perwakilan sebagai representasi warga yang dibuktikan dengan Surat Kuasa;

2. Sengketa Terkait Proyek Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Di Desa Suka Mulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Dengan Panitia Pembebasan Tanah Bandara Internasional Jawa Barat

Berdasarkan pengaduan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui surat Nomor 163/seknas-KPA/II/2016, tertanggal 2 Februari 2016, perihal permohonan surat rekomendasi perlindungan. Intinya disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Proses pembangunan Bandara Internasional Jabar telah dimulai

sejak 2004, yaitu diawali dengan adanya penandatanganan surat pernyataan dari 11 Kepala Desa tertanggal 14 Oktober 2004, yang isinya memberikan dukungan atas rencana pembangunan Bandara tersebut. Surat pernyataan tersebut dijadikan bahan pertimbangan hingga terbitnya Permenhub No. KM 34 tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 17 Mei 2005; b. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berada di Wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka membutuhkan lahan seluas 5000 Ha (1800 Ha untuk kawasan Bandar Udara dan 3200 Ha untuk kawasan Aerocity); C. Pembangunan tersebut meliputi beberapa wilayah diantaranya Desa Suka Mulya yaitu seluas ± 730,743 Ha dan 85% dari total luas wilayahnya merupakan sawah yang produktif sebagai sumber utama kehidupan ekenomi warganya. Sebagian wilayah Desa Sukamulya diperkirakan akan dibangun aerocity dan sebagian akan dibangun runway;

Gambar 3.6 Pertemuan Komnas HAM dengan Warga Desa Sukamulya

d Terdapat sekitar 30 KK di Desa Suka Mulya yang menolak desanya digusur dan dijadikan obyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, karena proses pembebasan tanah untuk pembangunan bandara tersebut dilakukan tanpa melalui proses sosialisasi dan adanya intimidasi dalam pelaksanaanya. Selain itu ada alasan mendasar baik dari segi sejarah, ekonomi, hukum, agama, pendidikan serta sosial budaya dan adat istiadat; e Penolakan warga terjadi pada 2007, hal ini ditunjukan oleh warga Desa Sukamulya dengan melakukan unjuk rasa, merusak patok yang dibuat oleh

pemerintah, karena pemasangan patok tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga. Selanjutnya pada 27 Agustus 2007, warga desa mendatangi DPR RI untuk bertemu dengan Komisi V tetapi hanya diterima oleh Fraksi PDIP. Berdasarkan hasil hearing tersebut disampaikan bahwa tanah mereka bukan tanah produktif dan dianggap pembangunan bandara tersebut sudah sesuai dengan keinginan warga. Hal ini membuat warga kecewa karena hasil hearing tersebut tidak sesuai dengan harapan warga.

Gambar 3.7 Pertemuan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dengan alasan apapun Desa Sukamulya tidak layak untuk digusur dan dijadikan area proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, baik dilihat dari segi sejarah, ekonomi, hukum, agama, pendidikan serta sosial budaya dan adat istiadat, karena Desa Sukamulya merupakan daerah subur dan produktif;

Berkaitan dengan permasalahan tersebut warga menyampaikan sikap dan beberapa tuntutan antara lain sebagai berikut:

Warga Desa Suka Mulya tidak menolak pembangunan BIJB, tetapi menolak desanya tergusur dan dijadikan objek pembangunan proyek Bandar Udara Internasional Jawa Barat; Pemerintah diharapkan lebih sensitif memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh dan tidak bersifat sepihak; Adanya pembangunan infrastruktur jalan;

Hentikan kriminalisasi terhadap petani-petani Desa Sukamulya yang ditangkap saat kericuhan 17 Nopember 2016, akibat adanya proses

pengukuran paksa yang dilakukan oleh pemda Majalengka dan Pemprov Jabar;

Batalkan seluruh hasil pengukuran yang dilakukan secara paksa oleh pihak – pihak yang terkait;

m. Hentikan pengerahan aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik-konflik Agraria seperti yang terjadi pada 18 Nopember 2014 dan 17 Nopember 2016;

Polisi dan Pihak yang terlibat dalam n. penangkapan 6 ( enam ) petani Desa Sukamulya harus bertanggung jawab karena adanya tindak kekerasan yang dilakukan aparat dan menyebabkan salah satu korban penangkapan atas nama Carsiman bin Dani mengalami trauma fisik dan kejiwaan;

Bebaskan 3 (tiga) petani yang masih 0 berstatus tersangka dan pulihkan nama baiknya;

p. Usut keberadaan rumah-rumah yang sengaja dibangun (Rumah Hantu) untuk mencari keuntungan dari ganti rugi BIJB karena terindikasi adanya praktik korupsi.

Komnas HAM telah melakukan kunjungan lokasi sekaligus pertemuan dengan Pemprov Jabar, Bupati Majalengka dan KSP, pada 22-24 Nopember 2016 di Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM meminta Pemprov Jabar untuk:

a. Menunda proses pengukuran landasan pacu BIJB (runway) dengan luasan sekitar 12,8 Ha yang masuk wilayah Desa Sukamulya untuk menghindari terjadinya bentrok mengingat kondisi di lokasi yang masih kurang kondusif;

b. Memberikan kesempatan dan waktu kepada Komnas HAM RI untuk melakukan proses dialog dan juga mediasi untuk mencoba mencari titik temu dan penyelesaian permasalahan pembebasan lahan dan ganti rugi di Desa Sukamulya;

Mengedepankan upaya-upaya persuasif dan dialogis dalam proses penyelesaian permasalahan pembebasan lahan dan ganti rugi di Desa Sukamulya karena pada dasarnya masyarakat tidak menolak pembangunan BIJB Kertajati Majalengka.

Sengketa Yang Terkait Dengan Penertiban Aset-Aset PT. KAI Di Beberapa Wilayah Di Indonesia Subkomisi Mediasi Komnas HAM menerima cukup banyak pengaduan yang terkait dengan penertiban asetaset PT. KAl di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam rangka pengefektifan penyelesaian permasalahan, Komnas HAM telah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan pertemuan dengan jajaran Direksi PT. KAl untuk membahas strategi penyelesaian dan berkoordinasi terkait penyelesaian permasalahan aset PT. KAI kedepan dikaitkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia dan Selain itu, menindaklanjuti pertemuan Komnas HAM dan PT. KAl pada 3 Agustus 2016 dan 7 Oktober 2016, PT. KAl dan Komnas HAM bersepakat menandatangani MoU / Nota Kesepahaman terkait penerapan hak asasi manusia dalam kegiatan PT. Kereta Api Indonesia, pada 25 Juli 2017.

Gambar 3.8 Pertemuan Komnas HAM Dengan Para Pihak Terkait Penertiban Aset-Aset PT. KAI

Namun sampai saat ini Komnas HAM tetap menerima pengaduan yang cukup banyak terkait dengan PT. KAI, antara lain pengaduan dari Gabungan dari beberapa Paguyuban KPRTN Jakarta, FPRN Bandung, PETANEBAS Semarang, APRN (Surabaya, Malang), SEPUR NKA (Cirebon, Solo, Jember, Madiun, Yogyakarta dan Purwokerto). Pengaduan tersebut antara lain mengenai penertiban aset PT. KAl seperti pembongkaran rumah dinas, pembongkaran rumah yang berada diatas tanah yang di klaim sebagai tanah PT. KAI. Atas permasalahan tersebut, pengadu meminta Komnas HAM untuk memfasilitasi untuk duduk besama dengan pemangku kepentingan yakni Kementerian perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Pengaduan dari Nurrahman yang mewakili warga lingkungan Il dan III kelurahan Pidada, kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Pengadu menyampaikan bahwa tanah warga di lingkungan Il dan Ill kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung dikoptasi (dikuasai) masuk dalam daftar DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) PT. Pelindo II Jakarta. Hal ini telah tertuang dalam buku HPL No. 01/Waylunik/89, dimana pemegang pengelolaan PT. Pelindo II Jakarta.

Sejak diterbitkannya buku HPL No. 01/ Waylunik/89 tersebut warga di lingkungan Il dan Ill kelurahan Pidada, kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung merasa terkoptasi dan terpenjara secara administratif dalam catatan Daerah

Gambar 3.9 Mediasi terkait Sengketa Tanah Antara Warga Lingkungan II Dan III Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Dengan PT. Pelindo II, Tbk.

Lingkungan Kerja (DKLr) pelabuhan. Bahwa fakta di lapangan berbeda dengan maksud UU RI No. 17/2008 tentang Pelayaran, dimana pada Bab I pasal 1 ayat 23 disebutkan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Menurut warga kelurahan Pidada tersebut terdapat tumpang tindih dengan tanah hak milik warga bersertifikat induk yang belum pernah dilakukan pembebasan untuk PT. Pelindo II.

Bahwa sejak terbitnya buku HPL PT. Pelindo, dari tahun 1989 sampai saat ini PT. Pelindo belum pernah melakukan pembebasan atas tanah perkampungan warga lingkungan Il dan III kelurahan Pidada, kecamatan Panjang, Kota Bandar lampung sesuai dengan peraturan per- UU yg berlaku. Pemerintah Kota Bandar

lampung, melalui Kelurahan Pidada berusaha terus menekan warga setempat guna untuk mengalihkan hak atas tanah yang dimilki oleh warga kepada pihak PT. Pelindo II, dengan cara mengabaikan per- UU yang berlaku.

Warga Lingkungan II dan III berharap supaya tanah yang merupakan hak milik warga dapat segera dikeluarkan dari koptasi DLKr PT. Pelindo dan segera juga dapat disertifikatkan sebagaimana warga setempat yang lain, yang sudah mendapatkan hak sertifikatnya.

5. Mediasi Permasalahan Tanah Transad Naibonat Dan Pembangunan Rumah Ibadat 6 (Enam) Agama Di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI telah menangani permasalahan tanah TRANSAD Naibonat sejak tahun 2014. Hal ini terkait status hak milik tanah TRANSAD Naibonat di Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Prov. NTT. Bahwa terdapat Surat Bupati Kupang Nomor: 1142/Pem.14 tanggal 20 Juli 1976 Perihal Permohonan Tanah untuk kepentingan Purnawirawan ABRI – AD ditujukan kepada Dandim 1604 Kupang dengan maksud Persetujuan Penggunaan Tanah Negara Bebas seluas 100 Ha untuk fungsi kepentingan yaitu:

a. Untuk homebase Batalyon TNI AD seluas 50 Ha serta untuk perumahan dan usaha bagi Purnawirawan ABRI AD seluas 50 ha.

b. Lokasi yang dimaksud yaitu 1 KM antara KM 34 – KM 35 arah sepanjang jalan jurusan Kupang – Camplong dan 1 KM memanjang dari utara ke arah selatan.

Dengan demikian, beberapa Purnawirawan yang telah lama menempati lahan tersebut memperjuangkan hak atas lahan tersebut.

Selain itu, Komnas HAM juga menerima pengaduan dari Pengurus Masjid Darul Hidayah, di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Pada intinya, pengadu menyampaikan bahwa sejak tahun 2003 proses pembangunan Masjid Darul Hidayah mengalami hambatan sehubungan dengan adanya keberatan dari sekelompok warga non muslim

setempat. Alasan yang disampaikan oleh kelompok yang menolak pembangunan masjid ialah bahwa pihak panitia belum melengkapi syarat administrasi pembangunan rumah ibadah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 8 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.

Terkait dengan penolakan tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2013 telah ditandangani “Berita Acara Penyelesaian Masalah Pembangunan Masjid Darul Hidayah di Kelurahan Naibonat" oleh pihak Panitia Pembangunan masjid dan Lurah Naibonat mewakili warga setempat. Dalam dokumen Berita Acara tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Pembangunan masjid Darul Hidayah di Kelurahan Naibonat untuk sementara dihentikan pembangunannya, sambil menunggu verifikasi data yang akan dilakukan oleh pihak Kecamatan.

b Jika seluruh persyaratan pembangunan masjid yang disesuaikan dengan SKB 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 telah dilengkapi dengan data yang sebenar-benarnya, maka dapat dilanjutkan pembangunan masjid dimaksud.

Diharapkan kepada pihak-pihak terkait di Kelurahan Naibonat untuk menjaga relasi yang kondusif sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur.

Meskipun persyaratan sebagaimana disepakati dalam Berita Acara di atas telah dipenuhi, namun hingga kini pihak Panitia pembangunan belum diberikan izin melanjutkan proses pembangunan Masjid Darul Hidayah. Oleh karena itu, pengadu meminta Komnas HAM dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan dimaksud.

Menindaklanjuti permasalahan di atas, Bagian Mediasi telah melakukan komunikasi dan konsultasi diantara pihak terkait. Diantaranya dengan melakukan Rapat Bersama tanggal 10 Juni 2015 di Ruang Bupati Kupang, yang dihadiri Pemerintah Kabupaten Kupang, DPRD Kabupaten Kupang, Kodim 1604 Kupang dan Koordinator Warga TRANSAD Naibonat, telah disepakati untuk menyampaikan kepada Panglima TNI Cq Kepala Staf TNI-AD bahwa tanah TRANSAD merupakan bagian dari aset TNI AD seluas 100 Ha, dimana 50 Ha telah memiliki sertifikat sebagai tanah milik TNI AD dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2013, sedangkan 50 Ha sisanya belum disertifikatkan dan sementara telah ditempati oleh 35 KK Prunawirawan TNI AD. Untuk itu dilakukan koordinasi dengan pihak TNI AD bahwa Tanah TRANSAD Naibonat yang telah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) di Kementerian Keuangan RI, sehingga memerlukan proses untuk pemisahan dari aset TNI AD tanah seluas 14,65 Ha sedangkan sisanya ± 35 Ha tetap sebagai tanah milik TNI AD. Selain itu disepakati Pembangunan Kampung Toleransi Antar Umat Beragama secara berdampingan di atas lahan TRANSAD Naibonat seluas 4,65 Ha, yang menjadi solusi permasalahan rumah ibadat Muslim khususnya, dan untuk 5 agama lainnya.

Gambar 3.10 Subkomisi Mediasi Komnas HAM Melakukan Kegiatan Mediasi di Kabupaten Kupang

Terakhir, Subkomisi Mediasi melakukan kegiatan mediasi di Kabupaten Kupang pada tanggal 1 November 2017 pukul 14.00 s.d 16.00 WITA diadakan pertemuan (mediasi) permasalahan lahan TRANSAD dan pembangunan rumah ibadat 6 agama di Kampung Toleransi, di aula gedung Pemerintahan Kabupaten Kupang. Hadir dalam pertemuan Sekda Kabupaten Kupang didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, dan Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat beserta SKPD terkait; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang; Ketua FKUB Kabupaten Kupang; Wakapolres Kupang; Intel Korem 161/Wirasakti Kupang; Sdr. Anselmus G. Djogo, penggagas Kampung Toleransi; dan para tokoh agama di Kabupaten Kupang.

Dalam pertemuan diketahui bahwa sudah ada solusi untuk permasalahan lahan TRANSAD dengan adanya Surat Keputusan Staf Angkatan Darat No. Kep/642/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016

tentang pelaksanaan koreksi pencatatan tanah TNI AD Kodam IX/Udayana, JI. Timor Raya Desa Naibonat dari luasan awal 530.000M2 menjadi luasan 383.500M2 selisih pencatatan seluas 14,65Ha, yaitu 10Ha untuk usaha dan pemukiman 35 KK Purnawirawan, dan 4,65Ha untuk pembangunan rumah ibadat 6 agama di Kampung Toleransi. Peletakan batu pertama telah dilakukan pada Januari 2017, dan penyerahan lahan dilaksanakan 31 Juli 2017.

Komnas HAM menyampaikan apresiasi atas kesepakatan yang telah dicapai Para Pihak, untuk itu Komnas HAM meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Kupang dan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti pembangunan kampung toleransi, antara lain:

a. Pengurusan sertifikat lahan sebagai alas hak yang sah untuk melanjutkan pembangunan, untuk itu Sekda Kupang menyatakan saat ini sedang diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dan dimasukkan sebagai program prioritas daerah.

b Pengurusan IMB rumah ibadat, untuk menghindari hambatan dalam pembuatan IMB, Komnas HAM mendorong Pemkab Kupang mengkoordinir dan memfasilitasi prosesnya bersamaan 6 rumah ibadat, dengan tetap memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana ketentuan PBM, yaitu: persyaratan julam Pengguna/Pendukung yang dapat diextend dari Kecamatan/Kabupaten lain, rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama setempat, dan Rekomendasi dari FKUB Kabupaten Kupang.

Merealisasikan pembangunan rumah ibadat 6 agama di Kampung Toleransi dengan dukungan APBD sebagai stimulus, dan mendorong umat untuk berswadaya agar lebih memiliki dan memakmurkan rumah ibadatnya. Komnas HAM mendorong segera terwujudnya pembangunan Kampung Toleransi, mengingat kebutuhan nyata warga masyarakat Kabupaten Kupang akan rumah ibadat, misalnya untuk memenuhi hak-hak KBB umat muslim Jemaat Masjid Darul Hidayah yang belum terbangun sejak tahun 2003, dan kebutuhan riil umat Katolik yang sekarang sudah berjumlah 7.000 jiwa, sedangkan gereja yang sekarang

mereka miliki sudah tidak memadai. d. Mendorong peran serta K/L untuk pembangunannya dan pemeliharaannya ke depan, misalnya komitmen dari Bimas Budha Kanwil Kementerian Agama Prov NTT untuk manganggarkan pembangunan Vihara.

6 Sengketa Ketenagakerjaan antara Sdr Jimmy Lumban Gaol Dengan Universitas Tarumanegara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima surat pengaduan dari Sdr. Jimmy Lumban Gaol tertanggal 23 Juni 2016, terkait permasalahan ketenagakerjaannya dengan Universitas Tarumanegara. Pada intinya Pengadu menyampaikan keberatan atas pemberhentian dirinya sebagai dosen tetap di Universitas Tarumanegara per tahun 2005, dengan alasan yang bersangkutan telah berstatus dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 50219/A2.III.I/kp/2001 tanggal 4 Mei 2001, dengan demikian Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanegra Nomor 117-SKR/UNTAR/ED/VIII/1991 tentang penetapan Sdr. Jimmy Lumban Gaol sebagai dosen tetap di Universitas Tarumanegara batal demi hukum. Dimana menurut Pengadu pada saat itu, tidak ada aturan yang melarang dosen di Perguruan Tinggi Negeri merangkap sebagai dosen di Perguruan Tinggi Swasta.

Gambar 3.11 Pertemuan Komnas HAM Dengan Pihak Universitas Tarumanegara

Pada Senin, 27 Februari 2017, Tim melakukan pra mediasi dengan menemui Dekan FISIP UI yang diwakili oleh Wakil Dekan II Bidang SDM, Ventura, dan Kelembagaan, beserta Manejer SDM Fakultas Ilmu Administrasi UI. Dalam

perbincangannya diperoleh informasi, data dan fakta bahwa Sdr. Jimmy Lumban Gaol telah mengajar di FISIP UI sejak 1973 mulai status CPNS sampai dengan Pensiun pada 1 September 2009. Sampai dengan 2016 yang bersangkutan masih mengajar dengan status PKWT. Dijelaskan pada dasarnya seorang dosen PTN, khususnya Ul terikat kode etik Kedosenan yaitu harus mengutamakan UI (homebased) dan membawa nama baik UI dimanapun berada. Pada praktiknya Dosen UI diperbolehkan mengajar di Fakultas lain didalam Ul maupun di perguruan tinggi lain selama tidak mengganggu jam kerja di Ul yang harus dipenuhi 8 jam per hari. Ketika dosen ingin mengajar di tempat lain maka akan diterbitkan Surat Izin Mengajar dari UI (homebasednya). Dengan demikian tidak dimungkinkan seorang dosen merangkap menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain kecuali menjadi dosen tidak tetap.

Perihal ini juga kembali ditegaskan dalam pertemuan dengan Kopertis Wilayah III, Dirjen Pendididkan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/ DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga sangat mungkin pihak UNTAR dalam rangka mematuhi peraturan diatas kemudian menjadikan dasar gugatan perbuatan melawan hokum terhadap Sdr. Jimmy Lumban Gaol. Sedangkan terkait adanya pelanggaran kode etik kedosenan yang dilakukan Sdr. Jimmy Lumban Gaol menjadi kewenangan UNTAR untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan Statuta Yayasan yang berlaku. Namun demikian, Kopertis Wilayah IIl tetap mendorong Komnas HAM memediasi permasalahan ini, bahkan Kopertis Wilayah Ill membuka diri menjadi Mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlarut-larut ini.

Tim Komnas HAM juga telah menemui Rektor UNTAR yang didampingi oleh Wakil Rektor, Kepala Sekretariat dan Pihak Yayasan Tarumanegara di Gedung Utama Kampus I UNTAR. Dalam klarifikasinya pihak UNTAR menyampaikan beberapa langkah hukum yang sudah ditempuh. Pihak UNTAR mengakui dalam gugatan perbuatan melanggar hukum, pihak UNTAR harus mencari landasan perubahan menjadikan Sdr Jimmy menjadi dosen tidak tetap dengan mencari data-data sebelumnya. Diperoleh data Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 50219/A2.III.I/ kp/2001 tanggal 4 Mei 2001 tentang pengangkatan Jabatan Fungsional yang bersnagkutan di FISIP UI kemudian kami juga meminta surat keterangan dari Wakil Rektor Ul tentang status Sdr. Jimmy. Untuk itu Rektor UNTAR menyatakan pengangkatan Sdr Jimmy suatu kekeliruan. Sdr Jimmy menyatakan keberatannya melalui gugatan PHI pada tahun 2012. Proses peradilan sampai 2013 dimana Mahkamah Agung menolak Kasasi Sdr Jimmy.

Komnas HAM kembali mengingatkan bahwa seluruh proses hukum memang sudah ditempuh tetapi dirasa belum memberi rasa keadilan bagi Pengadu. Untuk itu Pengadu meminta Komnas HAM memfasilitasi mediasi dengan pihak UNTAR dengan mempertimbangkan prinsip kemanusiaan dan penghargaan kepada Pengadu sebagai bagian dari keluarga besar UNTAR. Rektor dapat memahami posisi Komnas HAM, dan ingin agar permasalahan yang sudah berlarutlarut ini dapat diselesaikan sehingga tidak lagi mengganggu pihak UNTAR. Untuk itu UNTAR menyatakan kesediaannya untuk dipertemukan (mediasi) dengan Pengadu.

Selanjutnya Komnas HAM memfasilitasi mediasi terkait permasalahan tersebut pada 20 Maret 2017 di Kantor Komnas HAM Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut disimpulkan bahwa mediasi atas sengketa tersebut berakhir dengan tidak mencapai kesepakatan. Untuk itu Komnas HAM menyatakan bahwa sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Jimmy Lumban Gaol dengan Universitas Tarumanegara ditutup dan tidak dapat ditangani lebih lanjut oleh Komnas HAM.

B. Peran Mediasi Komnas HAM dalam Penanganan Konflik Sosial Dari gambaran pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM di atas tampak beberapa isu yang menonjol yang banyak diadukan dan memperoleh perhatian Subkomisi Mediasi untuk ditangani, yaitu:

Isu hak atas tanah dan Sumber Daya Alam

Penguasaan tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) masih merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi. Termasuk didalam isu ini adalah penguasaan tanah dan SDA untuk kepentingan umum, penguasaan tanah yang dipergunakan sebagai Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/Barang Milik BUMN, serta penguasaan tanah terkait dengan ekspansi perkebunan dan pertambangan. Pada praktiknya tindakan aparatur Negara untuk menguasai tanah-tanah tersebut dengan melakukan penggusuran.

Penggusuran hanya salah satu manifestasi dari sengketa lahan dan perebutan akses SDA yang telah lama terjadi. Banyak kasus yang ditangani Subkomisi Mediasi merupakan sengketa lahan yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak serta memiliki kerumitan penyelesaian, misalnya klaim kawasan hutan, klaim asset TNI, klaim asset PEMDA, klaim asset BUMN/BUMD Sedangkan yang menjadi korban adalah kelompok-

adat, atau bahkan dapat terjadi karena intervensi pihak Korporasi yang berkonflik disana. Pada kondisi persengketaan yang berlangsung lama tanpa kemampuan masyarakat menghadapi kekuataan Negara atau Korporasi, sangat rentan memicu terjadinya konflik sosial pada waktunya ketika upaya penyelesaian tidak berjalan.

kelompok masyarakat (komunal) misalnya masyarakat adat, kelompok tani, petani, masyarakat marginal di pedesaan. Dalam beberapa kasus sengketa lahan dan perebutan akses SDA dapat melibatkan beberapa kelompok masyarakat pada satu lokasi. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya kejelasan tata batas (administrative) antar desa, tumpang tindih perizinan, tidak adanya pemahaman wilayah adat (hak ulayat) masyarakat

2. Isu hak atas pekerjaan dan hak-hak pekerja

Banyak rencana revitalisasi pasarpasar tradisional, pengadaan tanah serta penertiban tanah-tanah Negara yang dikuasai oleh sekelompok warga berdampak pada terganggunya hak atas pekerjaan warga. Selain itu, penguasaan Korporasi atas SDA juga berdampak pada hilangnya mata pencaharian warga atau warga harus beralih pekerjaan, misalnya operasi pertambangan korporasi di suatu daerah yang menggunakan dan atau berdampak pada lahan pertanian warga, memaksa warga beralih pekerjaan dari petani menjadi buruh tambang, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas merupakan hak asasi manusia yang seharusnya diperhatikan Negara.

Kondisi perekonomian nasional yang belum stabil juga

berdampak pada terkuranginya kesejahteraan pekerja. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai pelanggaran hak-hak pekerja, misalnya upah di bawah minimum, kebijakan PHK massal, dan lain sebagainya.

Pada isu ketenagakerjaan ini yang menjadi korban adalah kaum marginal yaitu buruh. Pada kondisi tertentu, jika kelompok marginal merasa tidak tersedia saluran yang mereka percaya untuk menyampaikan aspirasi, maka akan berpotensi terjadi kekerasan sosial. Untuk itu penanganan isu ini diupayakan melalui proses mediasi, baik konsultasi dan negosiasi-negosiasi, dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan mencegah terjadinya konflik sosial.

3. Isu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan

Pelaksanaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan belakangan ini menimbulkan sejumlah permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia. Subkomisi Mediasi mencatat setidaknya terdapat beberapa kasus yang muncul ke publik dan menjadi isu Nasional bahkan Internasional, diantaranya: penolakan pembangunan gereja Yasmin di Kota Bogor, pelarangan sholat Idul fitri dan perusakan masjid di Kabupaten Tolikara, pelarangan pembangunan masjid Raya Wamena, penghentian pembangunan masjid Asy- Syuhada di Kota Bitung, pelarangan dan pembongkaran 10 gereja di Kabupaten Aceh Singkil, pelarangan perayaan hari As-Syura di Kota Bandung dan Kota Bogor, pembubaran paksa perayaan Natal KKR di Kota Bandung.

Isu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat rentan memicu terjadinya konflik terbuka bila tidak segera memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh. Isu ini merupakan isu sensitif yang mudah meluas ke seluruh Indonesia. Untuk itu penanganan isu ini secara cepat dapat mencegah potensi konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Mekanisme Konsultasi, Mediasi, dan Konsiliasi diutamakan untuk menyelesaikan isu dalam rangka pemulihan hak asasi kelompok marginal dan rentan, dalam hal ini adalah kelompok minoritas agama/ keyakinan.

Isu-isu tersebut diatas kerap diikuti dengan terjadinya konlfik sosial terbuka atau setidak-tidaknya menyimpan potensi besar terjadinya konflik sosial yang rentan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan harta benda dan fasilitas umum. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga memberikan perhatian pada isu-isu tersebut sebagai sumber pemicu konflik sosial.

Konflik sosial adalah perseteruan/ benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa konflik sosial dapat bersumber dari:

a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya;

b. Perseteruan antar umat beragama dan/ atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis;

Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/ C. kota, dan/atau provinsi;

d Sengketa sumber daya alam antara masyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha; atau

e Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pasca konflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

Undang-Undang ini juga memberi peran Komnas HAM untuk menjadi Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional yang terdiri atas unsur Pemerintah

dan masyarakat (Pasal 49). pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan oleh Menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Selain itu dalam melakukan pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan pranata sosial.

Pelaksanaan fungsi Mediasi Komnas HAM melalui fasilitasi pertemuan Para Pihak, Konsultasi, Negosiasi, maupun Konsiliasi sangat berperan dalam Pencegahan Konflik Sosial. Pada tahun 2017, Subkomisi Mediasi kembali menindaklanjuti permasalahan penutupan/penyegelan Musholla As-Syafiiyah di kota Denpasar, Provinsi Bali yang sudah dilaporkan sejak tahun 2008. Musholla Asy- Syafiiyah telah berdiri dan digunakan sebagai rumah ibadah sejak tahun 1988 dan tidak pernah ada keberatan atau permasalahan yang disampaikan oleh warga setempat, bahkan ada pernyataan persetujuan para tetangga sekitar Musholla yang diketahui oleh Kelian adat dan Kelian Dinas setempat. Permasalahan baru terjadi ketika tahun 2002 Pengurus Musholla membeli sebidang tanah berukuran ± 110 Meter Persegi yang rencananya untuk memindahkan bangunan Musholla yang semula terletak di sebelah Timur digeser ke sebelah Barat, dan areal Musholla yang semula tersebut akan difungsikan sebagai sarana parkir motor jamaah. Pembangunan sarana parkir ini dimaksudkan agar para jamaah tidak lagi mengganggu warga sekitar dengan menitipkan kendaraannya.

Rencana renovasi musholla tersebut telah dikomunikasikan oleh Pengurus Musholla kepada Kelian Dinas dan Kelian Adat Banjar Kaliungu, namun tidak memperoleh respons positif. Hal ini berujung dengan tindakan penutupan/penyegelan secara sepihak Musholla Asy-Syafiiyah oleh sejumlah warga setempat yang mayoritas beragama Hindu pada 23 Mei 2008, dimana pada saat itu sedang berlangsung ibadah sholat jumat. Konflik yang sudah berlangsung sejak 2008 menjadi laten dan selalu menjadi “pemicu” yang kapanpun mudah tersulut pecah menjadi konflik sosial dan disintegrasi antara muslim dan umat Hindu.

Dalam beberapa tahun Komnas HAM telah mengupayakan penyelesaian permasalahan ini melalui beberapa kegiatan Konsultasi, terakhir Acara Konsultasi dilaksanakan di ruang Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov Bali pada 28 Juli 2017 pukul 09.00 – 11.30 WITA. Konsultasi yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Kepala Bidang Bimbingan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, Kepala Bidang Ura Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, Kasubbag Humas pada Sekretariat Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, Kepala Kesbangpol Kota Denpasar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Ketua FKUB Kota Denpasar, Pengurus Musholla Asy-Syafiiyah, sangat disayangkan Kelian Adat dan Kelian Dinas Kaliungu Kaja tetap tidak hadir dalam pertemuan.

Namun demikian, dari pertemuan Konsultasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali diketahui adanya perubahan respon dari pihak-pihak terkait, yaitu Pemerintah Kota Denpasar, Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi maupun Kota Denpasar, yang kini berkomitmen untuk terlibat langsung dalam upaya penyelesaian. Dari hasil pertemuan Komnas HAM merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan, antara lain:

Dinas Banjar Kaliungu Kaja.

a. Bahwa Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali akan menindaklanjuti hasil pertemuan Konsultasi dengan menemui dan berkomunikasi intensif dengan Kelian Adat, dan Kelian

b. Bahwa Kepala Kesbangpol Kota Denpasar menyarankan untuk bertemu dengan Kelian Adat, Kelian Dinas beserta seluruh warga Banjar Kaliungu Kaja dalam rangka mencari solusi, pada rapat di Banjar 10 hari menjelang Galungan pada November 2017.

Bahwa Pihak Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar bersama-sama FKUB Kota Denpasar akan segera turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan Kelian Adat dan Kelian Dinas Banjar Kaliungu Kaja.

d. Kepala Bidang Bimbingan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali akan menugaskan Kepala KUA Kota Denpasar untuk menjembatani komunikasi dengan Kelian Adat dan Kelian Dinas Banjar Kaliungu Kaja.

Proses-proses Konsultasi ini sangat penting dilakukan dalam rangka meredam konflik sosial yang diharapkan berujung pada proses mediasi untuk penghentian konflik.

3.2.6 Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan HAM

Kondisi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sepanjang 2017, belum membaik, khususnya terhadap kelompok minoritas, rentan dan marjinal. Selain itu, kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan mayoritas berbasis pada Suku, Ras, dan Agama, semakin merebak. Tindakan itu terindikasi tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara melalui kebijakan maupun kewenangannya, namun juga dilakukan oleh kelompok/organisasi masyarakat terhadap masyarakat yang lain. Jika hal tersebut tidak diatasi, akan memicu konflik sosial yang makin masif dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Melalui pendidikan dan pelatihan HAM, Komnas HAM berperan untuk merespon gejala-gejala tersebut, melalui serangkaian program dan kegiatan sebagaimana dimandatkan di dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendidikan HAM adalah proses seumur hidup yang membangun pengetahuan dan keterampilan, sikap dan perilaku, untuk mempromosikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan HAM dapat didefinisikan sebagai pendidikan, pelatihan, dan penyebaran informasi yang bertujuan membangun budaya universal mengenai HAM. Pendidikan HAM yang efektif tak hanya memberikan pengetahuan tentang HAM dan mekanisme melindunginya, tetapi juga mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendorong, mempertahankan dan mengimplementasikan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

1. Program Strategis

Dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, Komnas HAM memiliki fungsi penyuluhan yang dilakukan melalui penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal-non dan formal serta berbagai kalangan lainya, serta kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fungsi tersebut dirumuskan dalam bentuk 4 (empat) program prioritas, yaitu Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.

Berikut rincian pelaksanaan program strategis yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2017:

a. Sekolah Ramah HAM (SRH)

Tujuan dari Program Sekolah Ramah HAM adalah mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan membentuk lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah, yang melibatkan guru, murid, manajemen sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Secara khusus tujuan program SRH adalah menyiapkan seluruh instrumen dan prasyarat bagi pengintegrasian nilai-nilai HAM melalui kurikulum pembelajaran HAM di sekolah; sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan TOT bagi upaya penyebarluasan Sekolah Ramah HAM; penjajagan kerjasama dengan K/L/D dan stakeholders lain dalam rangka pelaksanaan Sekolah Ramah HAM; dan menyusun Panduan Sekolah Ramah HAM dan instrumen pendukung lainnya. Outcome yang diharapkan adalah terwujudnya kebijakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan berorientasi pada pembentukan

karakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terbangunnya interaksi, komunikasi, relasi dan koordinasi yang baik berlandaskan nilai-nilai HAM antar seluruh pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan, terinternalisasikannya nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan nasional dan terwujudnya lingkungan, etos dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Pada 2017, dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu TOT, pelatihan, diseminasi, penerbitan buku manual pelatihan dan buku pendamping guru, kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder), penyusunan database, serta melakukan monitoring bagi para alumni pelatihan Sekolah Ramah HAM. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Sekolah Ramah HAM Tahun Anggaran 2017:

1) Trainning of Trainers (ToT) Sekolah Ramah HAM telah berhasil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : TOT Microteaching metode pendidikan HAM bagi guru PPKN tingkat SMA/ SMK wilayah DKI Jakarta di Bogor pada 16-19 Mei 2017 yang diikuti oleh 19 orang peserta dan ToT bagi Kepala Sekolah di

DKI Jakarta tentang Program Sekolah Ramah HAM bekerjasama dengan KNIU pada 27-30 November 2017 di Bogor yang diikuti oleh 23 peserta;

2) Pelatihan Sekolah Ramah HAM telah berhasil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, Pelatihan HAM bagi Guru PPKkn pada 22 – 25 Februari di Bogor dan Pelatihan HAM bagi Kepala Sekolah di DKI Jakarta pada 26-29 September 2017;

3) Diseminasi Sekolah Ramah HAM telah

berhasil dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu:

Diseminasi "Sekolah Ramah HAM bagi Panitia Ranham Kabupaten Kulonprogo, DIY, pada 4 Desember2017; Sarasehan HAM "Satu Bumi Tanpa Diskriminasi" pada 12 Desember 2017 di Jakarta;

Diskusi Peningkatan Kapasitas Alumni Pelatihan HAM bagi Kepala Sekolah pada tanggal 6-7 April 2017 di Jakarta;

Konferensi Pers “Hari Pendidikan Nasional“ pada 2 Mei 2017;

Seminar tentang "Strategi Memerangi Hoaks“ pada 7 November 2017 di Jakarta;

Lokakarya “Membangun Sinergi Pencegahan Konflik dan Radikalisme melalui Penguatan Pendidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah" pada 21 November 2017;

FGD "Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA di Padang, Sumbar, pada 8 Desember 2017;

Diskusi “Film Sekolah Ramah HAM" pada 13 Desember 2017 di Jakarta.

4)Penerbitan "Buku Pendamping Pembelajaran HAM untuk Guru PPKn SMA/K;

5) Kerjasama dengan beberapa stakeholder

baik dalam bentuk sharing anggaran, kolaborasi kegiatan maupun keterlibatan anggota tim dalam kegiatan yang dilakukan stakeholders yang memiliki keterkaitan dengan program Sekolah Ramah HAM, yaitu dengan Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Omah Munir dan Universitas Ekasakti

6) Database alumni pelatihan Sekolah

Ramah HAM telah berhasil disusun;

7) Monitoring dan Observasi Program SRH untuk 15 Alumni Kepala Sekolah SMA/SMK di Jakarta.

b. Kota/Kabupaten HAM/Human Right Cities (HRC)

Tujuan program Human Right Cities (HRC) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan atas isu HRC, memperkuat kapasitas HAM bagi aparatur negara khususnya dalam isu HRC sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajiban HAM berupa penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM. Outcome yang dihasilkan adalah Dicanangkannya Kab/ Kota HAM di beberapa Kab/Kota di Indonesia, Adanya Kebijakan dan Peraturan Daerah yang memiliki perspektif HAM, khususnya Kab/Kota HAM dan Tersusunnya Indikator dan Indeks Human Rights Cities yang sesuai dengan konteks lokal masing – masing daerah.

Pada 2017, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu TOT, pelatihan, diseminasi, penerbitan Kertas Posisi, brosur HRC, dan kerjasama dengan stakeholder. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Human Right Cities (HRC) Tahun Anggaran 2017, yakni:

1) Trainning of Trainers (ToT) Human Right Cities (HRC) yang diadakan di Jember pada 10-13 Oktober 2017, dengan peserta yang berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat sebanyak 25 orang;

2) Pelatihan Human Right Cities (HRC) di Brastagi, Sumatera Utara, pada 26-28 Oktober 2017, dengan peserta sebanyak 30 peserta yang berasal dari kalangan masyarakat sipil dan pemerintah daerah Pak pak Bharat;

3) Diseminasi "Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM" yang diadakan di Bintaro, Tangerang Selatan, pada 5 Desember 2017;

4) Diseminasi “Perkemahan HAM" yang diadakan bekerjasama dengan Pemkab Lampung Timur, pada 27-28 Oktober 2017;

5) Penerbitan Kertas Posisi "Human Right Cities” dan brosur yang diluncurkan pada kegiatan seminar Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM.

6) Kerjasama dengan INFID, Elsam, Yayasan Boemi Puger, Raoul Wallenberg Institute, dan MoU Bupati Pakpak Bharat dan Bupati dan Lampung Timur.

c. Polisi Berbasis HAM

Tujuan program Polisi Berbasis HAM ini adalah mengarusutamakan prinsip, norma, dan standar HAM dalam tugas pokok dan fungsi kepolisian RI, baik di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Outcome yang diharapkan adalah adanya pemahaman jajaran Polri tentang Hak Asasi Manusia dan kaitannya dengan tugas fungsi Kepolisian; Terbangunnya kapasitas jajaran Polri tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan polisi dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Kapolri/ protap instrumen HAM nasional dan standar-standar HAM internasional; terimplementasikannya nilai-nilai HAM dan menjadi mainstream (arus utama) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian; dan menurunnya tingkayt pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri; serta meningkatnya hak atas rasa aman masyarakat.

Program ini dilandasi oleh fakta dan data bahwa kepolisian adalah aktor yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM selama kurun waktu setidaknya lima tahun terakhir. Pada 2011, dilakukan penandatanganan MoU antara Komnas HAM dan Kapolri, dan diperpanjang pada 16 Maret 2017 untuk lima tahun mendatang.

Program ini dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penyusunan dan penerbitan Buku Saku HAM untuk anggota Kepolisian, yaitu Sabhara, Reskrim, dan Tahti (Tahanan dan Barang Bukti). Buku saku HAM ini menjadi pedoman bagi para anggota Polri sehingga mampu meminimalisir tindakan pelanggaran HAM saat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Pada 2016, dilakukan penyempurnaan Buku Saku HAM yang pada awalnya hanya dikhususkan untuk anggota kepolisian Polres Jakarta Utara sehingga direvisi menjadi bagian dari program bersama antara Komnas HAM dan Kepolisian RI, dalam hal ini adalah Divisi Hukum Polri, dengan melakukan penambahan materi dalam isi Buku Saku tersebut. Selain Buku Saku HAM, juga disusun Manual Pelatihan HAM untuk Polri.

Pada 2017, Komnas HAM telah berhasil

melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Polisi Berbasis HAM (PBH), yaitu pelatihan, penyuluhan, diseminasi, penerbitan Buku Saku HAM, dan kerjasama dengan stakeholder. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Polisi Berbasis HAM (PBH) Tahun Anggaran 2017:

1) Lokalatih "Penyusunan Manual, Buku Saku dan Pembentukan Tim Fasilitator Pelatihan Brimob“ yang diadakan bekerjasama dengan Kantor Tinggi HAM PBB di Bogor, pada 3 – 6 Oktober 2017, yang diikuti oleh

Jaya“ pada 7 – 8 Agustus 2017, dengan peserta sebanyak 40 orang perwira dari Polda Metro Jaya dan 9 (Sembilan) Polresta;

Pelatihan "Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah“ pada 21 – 30 Agustus 2017, yang dilakukan sebanyak tiga gelombang, dengan peserta sebanyak 140 perwira dari Polda Jateng dan 35 polres/ta.

perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Divisi Propam Polri, Mako Brimob, Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, dan ICRC;

Pelatihan Polisi Berbasis HAM telah 2) berhasil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Pelatihan “Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Anggota Kepolisian Daerah Metro

3) Diseminasi telah berhasil dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

Penyuluhan HAM Bagi Anggota Kepolisian Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Tugas Fungsi Kepolisian Dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Tingkat Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Padang, pada 17 – 19 Oktober 2017, dengan peserta sebanyak 80 peserta dari Polda Sumbar dan 19 polres/ta;

Penyuluhan HAM Bagi Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Tingkat Kepolisian Daerah Lampung, pada 15 – 16 November 2017, dengan peserta sebanyak 41 perwira;

Lokakarya “Membangun Strategi Sinergis Pencegahan Konflik dan Penyebaran Radikalisme melalui Penguatan Pendidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah“ bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu, pada 21 November 2017, dengan peserta sebanyak 46 dari Polda Sulteng, Polres Poso, Dinas Pendidikan, Brimobda, dan tokoh agama/ masyarakat;

Penyuluhan HAM Bagi Apartur Negara dengan tema "Polisi Ramah HAM" yang diselenggarakan bekerjasama dengan Polda Maluku di Ambon, pada 12 Desember 2017, dengan peserta sebanyak 42 perwira dari Polda Maluku dan 9 polres/ta.

4) Penyusunan Buku Saku HAM bagi Brimob;

5) Penyusunan Manual Pelatihan HAM bagi Brimob;

6) Pembentukan Tim Fasilitator Bersama untuk Pendidikan dan Pelatihan Brimob;

7) Kerjasama dengan Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku, Mako Brimob, Divkum Polri, dan OHCHR.

d. Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas

Tujuan program pemenuhan hak bagi kelompok minoritas adalah mendorong terbangunnya pemahaman bersama tentang batasan 'minoritas' dan jaminan hak-hak bagi kelompok minoritas berdasarkan ketentuan hukum HAM nasional dan internasional dan mendukung kerja Pelapor Khusus Minoritas guna mencapai visi, misi dan tujuan Komnas HAM, terutama yang terkait dengan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Tujuan secara khusus adalah meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia, khususnya hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan pemahaman stakeholders tentang kewajiban negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Pada 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas, berupa pelatihan, diseminasi, penyusunan dan penerbitan Policy Brief bagi Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

Outcome yang diharapkan adalah adanya aparatur pemerintah/negara yang berperspektif HAM dalam menjalankan tugasnya, terbangunnya jejaring antar pemerintah daerah dan masyarakat sipil yang mendorong pemajuan dan perlindungan hak kelompok minoritas dan terbangunnya komitmen untuk mendorong perwujudan pemenuhan hak kelompok minoritas.

Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas Tahun Anggaran 2017:

1) Pelatihan "Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas“ dilaksanakan di Trenggalek Jatim pada 30 Oktober - 3 November 2017, diikuti 25 peserta dari kalangan masyarakat sipil dan pemerintah daerah;

2) Diseminasi "Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas" pada 5 Desember 2017 di Tanggerang Selatan, dengan peserta sebanyak 50 orang, yaitu para alumni pelatihan minoritas dan perwakilan Komnas HAM;

3) Penyusunan dan Penerbitan Policy Brief terkait pemenuhan HAM dasar bagi lima Kelompok Minoritas (Penyandang Disabilitas, Minoritas Ras, Minoritas Etnis, Minoritas Agama dan Kepercayaan, Minoritas Orientasi Seksual dan Identitas Gender) yang berdasarkan skala prioritas dan kepentingan strategis. Policy Brief disusun untuk Kemendagri dan Kemenkes;

4) Kerjasama dengan Pemkab Trenggalek khususnya dalam pelaksanaan pelatihan HAM.

2. Penyebarluasan Wawasan dan Nilai- Nilai HAM

Mandat ini dilaksanakan melalui kegiatan penerbitan, perpustakaan, teknologi informasi dan kampanye HAM. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang 2017:

a. Penerbitan

Penerbitan mencakup berbagai isu yang mengupas masalah-masalah HAM di Indonesia, maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. Berikut beberapa produk terbitan yang telah dihasilkan selama 2017, yakni:

1) Policy Brief Hak Kelompok Minoritas untuk Kemenkes RI dan Kemendagri; 2) Buku Instrumen HAM, 3) Brosur Human Rigts City; 4) Manual Pelatihan Sekolah Ramah HAM; 5) Digitalisasi Terbitan Komnas HAM; 6) Buletin Wacana HAM (3 edisi); 7) Majalah Suar No. 1 Tahun 2017.

b. Perpustakaan

Perpustakaan Komnas HAM berkomitmen untuk mendukung aktivitas setiap kegiatan Komnas HAM dengan menyediakan informasi dan dokumen yang diperlukan, berupa buku, jurnal, majalah, dan literatur lainnya. Perpustakaan Komnas HAM juga diharapkan dapat menjadi pusat rujukan terkait dengan isu HAM di Indonesia, karena mempunyai sekitar 11.865 jenis koleksi buku HAM yang terlengkap di Indonesia. Pada 2017, Perpustakaan Komnas HAM telah membangun dua aplikasi untuk membantu penggunanya dalam mencari informasi tentang Komnas HAM atau isu hak asasi manusia, yaitu:

1) Repositori Dokumentasi Komnas HAM

Aplikasi ini menghimpun kerja-kerja Komnas HAM yang terekam dalam foto, laporan, berita artikel media cetak, dan media kampanye. Aplikasi ini dapat diakses secara daring di perpustakaan.Komnasham.go.id/ dokumentasi.

2) Manajemen Pengetahuan dan Pembelajaran Hak Asasi Manusia (MaP2HAM) Aplikasi ini akan memberikan referensi kepada pengguna terkait subjek-subjek hak asasi manusia.

Dalam dunia perpustakaan sarana referensi ini disebut dengan pathfinder. Aplikasi ini juga dari diakses secara daring di https:// perpustakaan.Komnasham.go.id/ pustakawan

Selain itu, Perpustakaan Komnas HAM juga melaksanakan pekerjaan rutin yang meliputi pengadaan, pengolahan dan pelayanan bahan pustaka. Selama 2017, koleksi Perpustakaan Komnas HAM bertambah sebanyak 301 judul buku koleksi. Penambahan ini didapat dari pembelian, hadiah, dan tukar-menukar terbitan. Sampai dengan akhir 2017, koleksi Perpustakaan Komnas HAM tercatat mencapai 11.865 judul koleksi yang terdiri atas buku, jurnal, dokumen lepas dan audio visual.

Untuk memberikan informasi tentang layanan yang disediakan, Perpustakaan Komnas HAM mengikuti pameran di Perpusnas Expo 2017 dan Legal Expo 2017. Selain melalui pameran, promosi melalui media sosial dan situs web tetap dilakukan. Media ini digunakan untuk menginformasi layanan dan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustkaan. Sepanjang 2017, tercatat pengunjung Perpustakaan Komnas HAM mencapai 2.404 orang meliputi 1.804 orang internal Komnas HAM dan 600 orang berasal dari ekternal Komnas HAM.

c. Teknologi Informasi

Upaya penyebarluasan wawasan HAM juga dilakukan dengan memanfaatkan media yang berbasis teknologi informasi. Berikut beberapa kegiatan teknologi informasi yang telah dilaksanakan sepanjang 2017, yakni:

1) Mendesain Database HAM terpadu bekerjasama dengana The Asia Foundation/USAID. Pada 2017, telah dilaksanakan asesmen teknologi informasi di Komnas HAM di Jakarta dan di enam kantor perwakilan di Papua, Maluku, Aceh, Sumbar, Kalbar, dan Sulteng;

2) Mendukung program E-Government melalui layanan supporting pembangunan aplikasi di Komnas HAM dan studi banding ke beberapa instansi/lembaga pemerintahan yang telah mengembangkan E-Gov dengan baik, diantaranya ke Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, Badan Geologi ESDM, Pemprov Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Pemkab Sleman;

3) Mendukung Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pada 2017, Komnas HAM memperoleh penghargaan di peringkat 10 dari 77 lembaga negara non struktural dalam hal kepatuhan terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik;

4) Pengelolaan media sosial Komnas HAM melalui twitter dan facebook Komnas HAM untuk kampanye dan branding lembaga;

5) Pengembangan web-based tool SDGS berbasis HAM yang dapat diakses di https://sdg.Komnasham. go.id/id/tpb/

6) Pengelolaan Website Komnas HAM, melalui manajemen keredaksian yang anggotanya terdiri atas staf dari masing-masing unit di Komnas HAM. Pada tahun 2017, jumlah user website mencapai 150.056 pengunjung (83 persen pengunjung baru, 17 persen pengunjung lama). Website Komnas HAM juga selalu diupdate dari sisi desain dan konten agar mampu mengikuti situasi kekinian;

7) Kegiatan rutin untuk memastikan infrastruktur teknologi informasi berjalan baik melalui kegiatan back up data (server dan personal computer), perawatan server, perawatan jaringan, perawatan website, dan pengadaan anti virus;

d. Kampanye Nasional HAM Kampanye Hari HAM Internasional yang dilaksanakan sepanjang 2017, yakni:

1) Mimbar Kemanusiaan dan Konferensi Kabupaten/Kota Ramah HAM di Hotel Manhattan Jakarta pada 6 Desember 2017;

2) Kegiatan HAM Dalam Layar “Night Bus" di XXI Setiabudi pada 7 Desember 2017;

3) Kegiatan “Malam Puisi" di Galeri Nasional pada 9 Desember 2017 di Jakarta;

4) Kegiatan "Gowes untuk Kemanusiaan“ pada 10 Desember 2017 di Jakarta;

5) Kegiatan Pentas Seni "Harmoni untuk Kemanusiaan“ pada 10 Desember

2017 di Jakarta;

6) Live Talkshow dengan Twitter pada 11 Desember 2017 di Jakarta;

7) Sarasehan Hari HAM di Grand Cemara Hotel pada 12 Desember 2017.

3. Kerjasama dan Koordinasi K/L/D/S di Bidang HAM

No Kegiatan Output Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brimob Divkum Polri Polda Jateng Ω Polda Metro Jaya Universitas Diponegoro Polda Sumbar Polda Sulteng Polda Maluku Polda Lampung 10 Draf buku saku HAM dan Manual Pelatihan HAM untuk Brimob pelatihan Polisi Berbasis HAM untuk 140 Perwira Polda Jateng pada 21-30 Agustus 2017 MoU dengan Undip Semarang dan kerjasama dalam kegiatan Pelatihan Polisi Berbasis HAM untuk Perwira Polda Jateng pada 21-30 Agustus 2017 Lokakarya dengan Polda Sulteng pada 21 November 2017 Penandatangan PKS tentang Pendidikan dan Penyuluhan HAM Penyuluhan Polisi Berbasis HAM untuk 40 Perwira Polda Lampung pada November 2017 Draf MoU untuk pengembangan dan adopsi aplikasi e-goverment Draf MoU untuk Pemajuan HAM di Provinsi Jabar Gambaran tentang desain data base yang terintegrasi Gambaran tentang desain database bantuan hukum yang terintegrasi Penjajagan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Banten untuk mengembangkan Sekolah Ramah HAM Kegiatan penyuluhan hak atas kesehatan untuk pejabat Dinas Kesehatan wilayah Aceh dan Aceh Besar Web-based tool monitoring berbasis HAM di website Komnas HAM Keikutsertaan Komnas HAM dalam seminar tentang Hari Sumpah Pemuda di Bandar Lampung pada 28 Oktober 2017 sebagai tindak lanjut MoU yang ditandatangani pada 2016 Pemkot Bandung 11 Pemprov. Jabar 12 Badan Geologi 13 Kementerian ESDM Kanwil Kumham 14 Jabar 15 Dinas Pendidikan Prov Banten Dinas Kesehatan 16 Prop. Aceh USAID/The Asia 17 Foundation UNESCO 18 OHCHR 19 20 Kemenpora

2 draf Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kedeputian Pencegahan dan Kedeputian Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Teror

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan Polisi Berbasis HAM di Polda Jateng, Sumbar, Lampung, dan Metro Jaya

Pelatihan Polisi Berbasis HAM untuk 40 Perwira Polda Metro Jaya pada 7-9 Agustus 2017

Pelatihan Polisi Berbasis HAM untuk 80 Perwira Polda Sumbar pada 17-19 Oktober 2017 dan adanya penandatangan PKS (Perjanjian Kerjasama)

Penyuluhan HAM dengan Polda Maluku 12 Desember 2017 dan adanya penandatangan PKS tentang Pendidikan dan Penyuluhan HAM

Kerjasama asesmen Tl di Komnas HAM di Jakarta dan enam kantor perwakilan dalam rangka pengembangan database HAM terintegrasi

Kerjasama penyelenggaraan Lokalatih penyusunan Buku Saku dan Manual Pelatihan HAM untuk Brimob yang diadakan pada 3-6 Oktober 2017

Tabel 3.11 Kerjasama dan Koordinasi K/L/D/S di Bidang HAM

Monitoring dan Evaluasi terhadap K/L/D/stakeholders

Monitoring dan evaluasi penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur secara obyektif tentang manfaat pelatihan itu terhadap peserta/ masyarakat, serta untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dijalankan dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pada 2017, program monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan pada 2016, yakni meliputi Pelatihan Kota/Kabupaten HAM untuk aparatur negara dan masyarakat Kabupaten Jember, dimana evaluasi dan monitoringnya dilaksanakan di Jember pada 10-14 Oktober 2017; dan Pelatihan "Sekolah

Ramah HAM untuk Kepala Sekolah SMA/K" di DKI Jakarta, dan Pelatihan "Sekolah Ramah HAM untuk Guru PPKN SMA/K" di DKI Jakarta, yang kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan di Bogor pada 20- 22 November 2017. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh evaluator eksternal yaitu Herizal Effendi, dengan metode evaluasi yang dipergunakan adalah melalui observasi, wawancara mendalam, dialog, dan pengisian kuisioner.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terkonfirmasi bahwa pelatihan yang diadakan Komnas HAM telah dilakukan secara efektif dan berhasil membangun kapasitas para peserta dalam mengarusutamkan HAM dalam tugas pokok dan aktivitas keseharian mereka, baik yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, guru, kepala sekolah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan. Pelatihan yang diadakan Komnas HAM berhasil mengubah paradigma dan meningkatkan keahlian para peserta, baik secara individu, institusi, dan masyarakat.

3.2.7 Fungsi Pengkajian dan Penelitian Pada Tahun Anggaran 2017, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan 16 (enam belas) program kegiatan. Dari kelima belas program kegiatan yang dilakukan tersebut, telah dihasilkan output berupa kertas posisi, naskah akademis, daftar inventaris masalah, rancangan undangundang, contra legal draf maupun laporan hasil kajian/penelitian. Capaian output pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian disosialisasikan dalam kegiatan seminar hasil yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2017. Capaian output Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

A. Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak

Kegiatan Penelitian tentang perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan penyandang disabilitas anak ini bermula dari adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar pada tingkat pendidikan penyandang disabilitas dibandingkan nonpenyandang disabilitas. Adapun pernyataan tersebut berdasarkan pada estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menurut Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) pada tahun 2016 adalah sebesar 12,15% dari total populasi Indonesia, yakni dengan perincian 10,29 kategori sedang dan 1,87% lainnya kategori berat. Dari jumlah ini, didapatkan bahwa Tingkat pendidikan para penyandang disabilitas sebesar 45,74% tidak pernah/tidak lulus SD, jauh berbeda dibandingkan dengan non-penyandang disabilitas yang 87,31% berpendidikan SD ke atas. 7

Minimnya keterjangkauan penyandang disabilitas atas hak atas pendidikan, sebagaimana yang terekam pada data di atas, berdampak pada penikmatan hak-hak yang lain bagi para penyandang disabilitas, misalnya hak atas pekerjaan. Data berikutnya menunjukkan relasi yang signifikan antara kurangnya akses pendidikan penyandang disabilitas dengan rendahnya tingkat serapan tenaga kerja disabilitas di pasar kerja. Survei Ketenagakerjaan Nasional 2016 menampilkan data partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia, yakni hanya 51,12% penyandang disabilitas yang bekerja sementara non penyandang disabilitas mencapai 70,40%. Bagi penyandang disabilitas kategori berat, angkanya melorot tapukul, yakni menjadi 20,27% saja bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dalam dunia kerja.⁸

Kegiatan ini diawali dengan Diskusi Terbatas Peran Komnas HAM dalam Disabilitas yang dilaksanakan pada Rabu, 26 Juli 2017 bersama Yeni Rosdianti, Siti Aisha, Fauziah Rasad, Arum Puspitasari, dan Tito Febismanto. Kegiatan ini mengundang narasumber Prof. Gerard Quinn dari University of Ireland (NUI) dGalway dengan tema: "Inclusive Disability Framework in Indonesia: The Role of Komnas HAM and a Plan of Establishment of National Commission 2019". Kegiatan ini dilaksanakan di Komnas HAM dengan mengundang seluruh anggota Komnas HAM, Kepala-kepala Bagian terkait fungsi di Komnas HAM serta Calon Anggota Komnas HAM dalam seleksi 2017;

Pencarian data penelitian ini adalah pada 2-5 Agustus 2017 di Bandung Jawa Barat, yaitu dengan dilaksanakan kegiatan diskusi kelompok terbatas dan wawancara mendalam dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; Organisasi Kelompok Disabilitas Jawa Barat; Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan PT. Chitose. Selain di Bandung, pada tanggal 21-25 Agustus 2017 kegiatan yang sama juga dilakukan di Provinsi 7 Kertas Posisi Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak, 4 Desember 2017 8 Ibid

DI Yogyakarta dengan melibatkan Komisi Disabilitas Yogyakarta, organisasi kelompok disabilitas dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DI Yogyakarta.

Adapun rekomendasi dan saran yang terdapat dalam dalam kertas posisi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikutº :

1. Mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), agar dapat segera disahkan. Hal ini untuk segera memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan termaksud dalam masing-masing RPP.

2. Agar setiap sektor yang terkait dapat memberikan perhatian bagi pembahasan RPP tersebut, dan memberikan alokasi anggaran yang memadai hingga dapat segera disahkan RPP dimaksud.

3. Mendorongkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dapat segera meralisasikan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas secara lebih meluas, dan mereview Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dengan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan “piloting project“ sekolah inklusi, dan agar dapat meluaskan jaring sekolah inklusi, dengan mengedepankan prinsip realisasi progresif (progressive realization) bagi kesetaraan penyandang disabilitas.

4 Sejalan dengan poin no.c di atas, maka RPP "Akomodasi yang layak bagi peserta didik" sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar segera disahkan, hingga menjadi pedoman pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang dsiabilitas baik yang berada di sekolah reguler (inklusi) maupun yang berada di sekolah khusus/luar biasa. Secara umum, ruh dari Undang-undang Nomor 8/2016 adalah pendidikan inklusi, oleh karenanya perlu ditekankan adanya akomodasi yang layak (reasonable accommodation) bagi para penyandang disabilitas untuk dapat secara setara menikmati hak atas pendidikan.

5. Terkait dengan Pelatihan Vokasional yang dilakukan oleh balai-balai/UPT 9 Ibid 8-9

Kementerian Sosial, agar layanannya dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas lagi, khususnya untuk program layanan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM). Format RBM dirasa lebih menjiwai semangat inklusi secara umum, hingga pemisahan dalam pendidikan (termasuk pelatihan) tidak membuat para penyandang disabilitas tersegregasi dan termarginalkan. Namun, penting untuk menumbuhkan suasana kebersamaan antara penyandang disabilitas dan nondisabilitas dalam setiap upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak atas pendidikan. Selain itu perlu dijalani koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya dalam hal penempatan tenaga kerja disabilitas ke perusahaan-perusahaan.

6 Kementerian Tenaga Kerja (dan dinas tenaga kerja) yang memiliki Balai Pelatihan Kerja, agar dapat menjangkau penyandang disabilitas dalam cakupan targetnya, mengingat pendekatan yang cenderung “segregatif” selama ini dimana urusan penyandang disabilitas adalah urusan kementerian sosial an sich, menjadikan penyandang disabilitas cenderung tidak dapat ter-cover oleh pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (atau Dinas Tenaga Kerja).

7. Sejalan dengan semangat pendidikan inklusi, dimana arahnya ke depan adalah semua jenjang dan jenis pendidikan akan inklusi, maka diperlukan kerjasama yang koordinatif semua sektor untuk saling mendukung semangat ini. Misalnya, balai-balai (baik Kementerian Sosial maupun Kementerian Tenaga Kerja) agar dapat memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum, mengingat bahwa akomodasi yang layak bagi peserta didik membutuhkan semua usaha baik yang sifatnya strategis maupun teknis.

8. Kurikulum pendidikan inklusi perlu segera direalisasikan pada pendidikan keguruan di perguruan tinggi (sebagaimana disebutkan pada pasal 44 Undang-undang 8/2016) mengingat pentingnya 'awareness raising' di semua lini, khususnya dalam bidang pendidikan sebagai garda depan sarana pencerdasan kehidupan bangsa.

B. Kajian Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kegiatan Kajian Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya. Sehingga untuk kajian ini, kegiatan dimulai dengan Seminar atas kajian yang telah dilakukan. Seminar ini dilaksanakan pada pada 13 Februari 2017, pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB dengan bertempat di Kantor Komnas HAM.

Pada tanggal 9 – 13 Oktober 2017, kembali dilaksanakan rapat pembahasan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) di Komnas HAM. Adapun yang dibahas diantaranya adalah mengenai praktik pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan UU HAM. Banyak materi dalam UU HAM yang memerlukan perubahan agar fungsi dan tugas Komans HAM dapat berjalan lebih baik dan mampu mencapai tujuannya. Selain itu, perkembangan instrumen HAM baik nasional maupun internasional telah pula mempengaruhi perkembangan norma dan konsep HAM. Untuk itu, materi HAM di dalam UU HAM juga memerlukan perubahan. Mengingat besarnya cakupan perubahan UU HAM maka Komnas HAM menetapkan untuk membentuk undang-undang baru tentang HAM. Proses penyusunan draf masih terus dilakukan. Draf RUU tentang HAM sudah berhasil disusun. Tahap selanjutnya adalah pembahasan pasal-pasal dalam RUU. Pembahasan pasal-pasal dilakukan secara berseri. Hal ini dilakukan karena masih ada beberapa pasal yang masih perlu diputuskan karena terdapat perbedaan pandangan diantara anggota tim penyusun RUU Komnas HAM.

Selain Rancangan Undang-undang, output dari kegiatan ini adalah naskah akademis untuk perubahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Naskah Akademis ini adalah untuk menjelaskan mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tersebut. Selain itu pada 2017, perubahan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang jumlah Anggota Komnas HAM yang sebelumnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang menjadi 7 (tujuh) orang dengan masa tugas untuk pimpinan Komnas HAM selama 2,5 tahun, telah ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Selain itu, dalam pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022, anggota yang terpilih berjumlah 7 (tujuh) orang.

C. Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pada tanggal 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM telah diadakan Diskusi Revisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berkaitan dengan agenda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pada Buku Il yang memerlukan penyikapan lebih tentang pengaturan Pengadilan HAM atas Pelanggaran HAM berat. Pengaturan pengadilan atas pelanggaran HAM dalam KUHP memiliki beberapa implikasi, yakni unsur tindak pidana khusus, unsur tindak pidana umum, serta cara pembuktian.

Berdasarkan rapat tersebut di atas, berikut hasil sementara pembahasan atas rencana revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam kaitannya dengan Revisi KUHP pada Buku II Bab IX tentang Pengadilan Pelanggaran HAM.

1. Terjadinya kesalahan konsep dalam RKUHP, seperti definisi "Tindak pidana terhadap pelanggaran HAM berat";

2. Menggunakan nomenklatur yang salah;

3. Rancunya penggunaan istilah Pengadilan HAM dan atau Pengadilan Pidana yang berimplikasi pada penamaan draf RKUHP;

4. Tertutupnya jalur rekonsiliasi;

5. Melakukan pengawalan ketat terhadap mekanisme yang tersedia melalui revisi UU No. 26 Tahun 2000;

Kemudian pada 14 Juni 2017 kembali dilaksanakan Diskusi tentang revisi Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada kesempatan ini, diskusi dilaksanakan dengan mengundang Pak Enny Soeprapto sebagai narasumber. Kegiatan bertujuan untuk membahas kekurangan, kelemahan dan perbaikan yang menjadi catatan dalam penyusunan draf Undang- Undang Pemberantasan Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. Sehingga kemudian output dari kegiatan ini adalah Draf Revisi Undang-undang no. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

D. Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian

Kegiatan Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian ini dimulai dengan rapat persiapan penyusunan RD kajian Penyediaan Data Dasar penahanan di Institusi Kepolisian pada 26-28 April 2017 di Komnas HAM. Kemudian pada 19 dan 20 Juni 2017 diadakan rapat untuk mendapatkan masukan atas indikator kinerja kepolisian berbasis hak asasi manusia tentang penyelidikan dan penyidikan dan masukan tentang riset desain penelitian data dasar penahanan di kepolisian. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada 17-21 Oktober 2017 di Padang Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan masukan dari para stakeholders terkait dengan penelitian tentang data dasar penahanan di institusi kepolisian. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari, dengan metode wawancara mendalam dengan berbagai narasumber baik dari lingkup kepolisian dalam fungsi tahanan dan barang bukti Polda Sumatera Barat, akademisi maupun praktisi yang khusus menangani permasalahan yang bersentuhan dengan institusi kepolisian. Beberapa pointers didapat sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan, pandangan dari kepolisian menganggap bahwa peraturan dan kebijakan yang telah dimiliki sudah sesuai dan memenuhi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka. Kebijakan yang menjadi acuan adalah Perkapolri No. 4 Tahun 2010 tentang tahanan dan barang bukti.

Wawancara juga dilakukan ke kantor perwakilan Komnas HAM di Sumatera Barat, ditemukan bahwa sejak peristiwa

penyiksaan di Polsek Sijunjung pada tahun 2011, setidaknya nyaris setiap tahun ada kejadian serupa di berbagai Polsek maupun Polres di Sumatera Barat. Bahkan, Polres Solok, pada tahun 2014 dan 2015 telah ada 2 korban penyiksaan didalam tahanan. Banyaknya kasus ini, tidak terekspos oleh publik, dan tidak dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat dan media. Permasalahan

lain yang terungkap, mengenai tahanan yang diduga sebagai pelaku penyiksaan dan tahanan yang disiksa ditempatkan dalam sel yang sama, dikarenakan terbatasnya ruang tahanan. Akademisi di Padang, juga menguatkan berbagai pandangan dari praktisi, mindset polisi yang harus dirubah, caranya dengan meningkatkan pengetahuan tentang hukum dan HAM, terutama merubah pandangan bahwa pengakuan merupakan satu-satunya alat bukti dan alat bukti yang didapat dari penyiksaan tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

Output dari kegiatan ini adalah Laporan hasil Penelitian dengan rekomendasi sebagai berikut 10:

1. Rekomendasi kepada Kepolisan Republik Indonesia

bersama- 2.

sama dengan Komnas HAM dan masyarakat membuat sebuah kebijakan dan panduan tentang penanganan tahanan yang berbasis hak asasi manusia;

melakukan pengawasan terhadap ruang/rumah tahanan kepolisian secara intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat;

10 Laporan Penelitian Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian, Siti Aisah, 2017

menaikkan anggaran khususnya anggaran jaminan hak dasar bagi tahanan, dan meningkatkan sarana dan prasarana ruang/rumah tahanan kepolisian agar memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia, contoh: makanan bagi tahanan, ruang tahanan yang lebih manusiawi, tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;

secepatnya membuat ruang/rumah tahanan khusus bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hokum;

menambah sumber daya manusia khususnya Polwan dan staf perempuan yang ditempatkan di dalam ruang/ rumah tahanan;

memberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas dari penjaga/staf tahanan terutama tentang hokum dan HAM, pelayanan terhadap tahanan yang manusiawi dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, peningkatan pemahaman tentang perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan;

memberikan penghargaan bagi staf/ polisi penjaga tahanan, agar terpicu untuk meningkatkan kinerja, dan memberikan hukuman bagi staf/polisi penjaga tahanan yang melakukan tindakan kekerasan/penyiksaan terhadap tahanan.

Rekomendasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

bersama-sama dengan elemen masyarakat dan tokoh masyarakat melakukan pengawasan secara intensif terhadap ruang/rumah tahanan kepolisian;

mengadakan kerjasama dengan kepolisian, khususnya kepada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian untuk melakukan pendidikan dan penyuluhan khusus tentang hak asasi manusia.

E. Kajian Peraturan Daerah Terkait Reforma Agraria di Enam Wilayah Indonesia

Rapat penyusunan Riset Desain untuk kegiatan penelitian di perwakilan Komnas HAM pada tanggal 9-12 April 2017 di Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan

ini dilakukan dalam rangka pembuatan rancangan penelitian bagi 6 (enam) perwakilan Komnas HAM. Oleh karena itu kegiatan ini menghadirkan peneliti-peneliti dari perwakilan-perwakilan Komnas HAM beserta peneliti-peneliti Komnas HAM yang akan mendampingi peneliti perwakilan dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini bertemakan tentang agraria, maka pertemuan ini menghadirkan nara sumber sebagai berikut:

1. Bapak Usep Setiawan, berbicara mengenai Agenda Reforma Agraria Nasional; Kendala Implementasi di Tingkat Nasional dan Daerah;

2. Bapak Wahyu Wagiman, berbicara mengenai Metodologi Penelitian tentang Kajian Hukum Berbasis HAM

3. Bapak Nurkhoiron dan Ibu Atikah Nuraini memberikan masukan kritis untuk hasil penelitian atas Kajian yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan Komnas HAM pada TA 2015.

Pada 8 Juni 2017 diadakan diskusi terbatas dengan tema“Agenda Reforma Agraria Nasional: Catatan Kritis atas Rancangan Penelitian di Enam Daerah“ di Komnas HAM. Diskusi terbatas ini diselenggarakan dalam rangka pembekalan bagi pendamping peneliti daerah dalam kegiatan penelitian oleh perwakilan Komnas HAM. Adapun diskusi ini mengundang Bapak Erpan Faryadi sebagai narasumber.

Kegiatan selanjutnya, pada 28-30 Agustus 2017 di Palu Sulawesi Tengah dilaksanakan kegiatan FGD dalam rangka Penelitian tentang Reforma Agraria di 6 (enam) wilayah di Indonesia. Sementara pada 11-16 September 2017 untuk kegiatan yang sama kemudian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Sulawesi Tengah tersebut, pada 26-30 September 2017 dilaksanakan kegiatan pencarian data di lapangan di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Observasi Lapangan dan wawancara mendalam terkait Penelitian "Proses dan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah"

Untuk kegiatan di Kalimantan Barat, pada tanggal 27-30 September 2017 dilaksanakan kegiatan pencarian data di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Singkawang. Selain ketiga wilayah perwakilan Komnas

HAM tersebut di atas, tidak ada wilayah lainnya yang menindaklanjuti kegiatan ini sampai pada tahapan berikutnya. Wilayah lainnya tersebut adalah Provinsi Nanggro Aceh Darusalam, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Papua. Adapun yang alasan yang mendasari ketiga wilayah ini tidak menyelesaikan tahapan penelitian sesuai dengan yang direncanakan diantaranya adalah karena sumber daya manusia di wilayah-wilayah perwakilan tersebut terbatas, sehingga menjadi kesulitan untuk melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Sehingga pada akhirnya hanya tiga wilayah perwakilan yang dapat menyelesaikan penelitian ini.

Kemudian pada 18-22 Desember 2017 dilaksanakan kegiatan Lokakarya Penulisan Penelitian di Perwakilan Komnas HAM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu para peneliti di tiga wilayah, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku melakukan penyempurnaan untuk penelitian yang telah mereka lakukan.

Adapun output dari tiap penelitian yang dilakukan oleh tiga wilayah perwakilan Komnas HAM tersebut di atas adalah laporan hasil penelitian yang di dalamnya memuat rekomendasi-rekomendasi terkait reforma agrarian yang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga yang terkait, namun juga kepada pemerintah daerah setempat.

F. Evaluasi Rekomendasi Nasional Inkuiri Kegiatan ini dimulai pada 1-3 Maret 2017 di Palu, Sulawesi Tengah. Sebuah lokakarya telah diadakan untuk membahas tentang Evaluasi inkuiri nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia. Lokakarya ini kemudian ditindak lanjuti dengan sebuah pertemuan pada 10 April 2017 di Ruang Rapat Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM dengan agenda perkembangan dan rencana pelaksanaan diskusi kelompok terfokus dalam rangka Penelitian tentang Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia.

Kegiatan evaluasi ini kemudian menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk laporan mengenai efektifitas dan implikasi dari inkuiri nasional yang telah dilakukan terhadap perubahan kebijakan serta penanganan konflik atas permasalahan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia. Di dalam laporan tersebut memuat

rekomendasi yang ditujukan terhadap Komnas HAM sendiri selaku penyelenggara kegiatan inkuiri nasional, akademisi, para peneliti dan praktisi yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat serta kehutanan di Indonesia juga rekomendasi terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri.

G. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan

Pada 21 dan 22 Juni 2017 dilaksanakan kegiatan rapat kegiatan penelitian RUU Pemasyarakatan. Rapat ini melibatkan lintas subkomisi yang di kordinatori oleh Siti Aisah dari Biro dukungan pemajuan HAM dan staf dari Biro Dukungan Penegakan HAM yaitu Endang Sri Melani, Ryan Kharisma, dan staf dari Bagian Pendidikan dan Penyuluhan yaitu Rusman Widodo. Kegiatan rapat ini merupakan kegiatan awal dalam pembuatan kertas posisi dan daftar inventaris masalah Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang diawali dengan pembahasan tentang pemasyarakatan dan undang-undang yang telah berlaku serta mengapa harus dilakukan perubahan. Kemudian pada 22-25 Agustus 2017 di Yogyakarta dilaksanakan kegiatan pencarian data dalam bentuk depth interview untuk Penelitian RUU Pemasyarakatan.

Kegiatan ini kemudian menghasilkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang Undang Pemasyarakatan berdasarkan perubahan rancangan edisi 27 April 2017. Di dalam DIM tersebut juga memuat contra legal draf atas RUU tersebut.

H. Kajian Hak atas Air

Kegiatan Kajian Hak Atas Air ini diawali dengan Persiapan rapat kajian mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Rapat tersebut merupakan respon atas situasi aktual yang sedang terjadi, sebagai informasi RUU tersebut sedang dalam pembahasan pada Kementerian PUPR yang merupakan imbas atas putusan MK yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 dan pemberlakukan kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Maret 2017 di Kantor Komnas HAM.

Adapun hasil dari kegiatan kajian ini adalah sebuah DIM yang cukup komprehensif atas RUU Sumber Daya Air, yang di dalamnya memuat contra legal draf serta keterangan dan alasan yang mendasari pendapat atas tiap pasal yang dikritisi.

I. Kajian Advokasi Buku Il RKUHP Pada Kamis, 13 April 2017 di Ruang Pleno Utama, Komnas HAM, Revisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengadakan kegiatan diskusi dengan tema "Kualitas pengaturan tindak pidana pelanggaran HAM dalam RKUHP pasal 400-406 yang disesuaikan dengan Statuta Roma 1998 dan UU No. 26/2000".

Pada 17-18 April 2017 di Komnas HAM di adakan Rapat Kajian RKUHP Buku Kesatu, pembahasan Buku kedua dan Buku Kesatu dengan melibatkan Tim kajian revisi UU 26 Tahun 2000. Pada Selasa, 18 April 2017 di Ruang Pleno Tengah, Komnas HAM Revisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengadakan diskusi dengan tema “Mengkaji masukan dan updating capaian dalam pembahasan RKUHP terutama mengenai pengaturan Kejahatan Internasional, serta menyusun bersama dan memutuskan posisi Komnas HAM dan LSM dalam bentuk media brief dalam agenda penyusunan RKUHP".

J. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pada tanggal 27 Februari 2017 - 2 Maret 2017, Subkom pengkajian dan Penelitian bersama Bagian Pengkajian dan Penelitian melaksanakan satu program kajian dengan judul Penelitian Korupsi dan HAM dan mengambil tempat penelitian di Palu Sulawesi Tengah dengan melakukan penelitian selama 6 hari dan sekaligus menghadiri Konperensi HAM di Palu tanggal 1-2 Maret 2017.

Pada tanggal 20-24 Maret 2017, bertempat di Ruang Rapat Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM diadakan rapat penyusunan desain penelitian "Remedi Pelanggaran HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)". Kegiatan ini melibatkan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Pada 6 April 2017 di Ruang Rapat Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, kembali diadakan rapat koordinasi tim penyusunan rancangan/ desain penelitian "Remedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat Tindak Pidana Korupsi".

Berdasarkan analisis dalam Penelitian ini, Penelitian ini menyimpulkan bahwa remedi pelanggaran HAM akibat tipikor belum cukup baik diatur dalam peraturan perundangundangan. Sehingga kemudian penelitian ini merekomendasikan peraturan perundangundangan, khususnya UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU 30/2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga berbagai peraturan perundangundangan lainnya seperti KUHAP untuk mewujudkan upaya remedi pelanggaran HAM akibat tipikor.

K. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi

Pada 6-10 Maret 2017 di Cico Resort, Bogor dilaksanakan kegiatan Penyusunan Studi Pustaka dalam Persiapan Pelaksanaan Penelitan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia. Perlindungan terhadap hak privasi (pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensinya) semakin penting dilakukan di tengah keterbukaan informasi saat ini. Akan tetapi, belum tersedia secara tegas apa yang dimaksud dengan hak atas privasi dan bagaimana batasan-batasan dari konsep hak privasi tersebut. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah penyusunan rencana penelitian. Untuk menghasilkan dokumen ini maka diperlukan sebuah studi pustaka secara mendalam. Studi ini untuk mengetahui penelitian dan referensi yang tersedia terkait dengan penelitian ini.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah bahwa dari sejumlah undang-undang yang mengatur penyadapan terlihat bahwa ada beragam bentuk dan model penyadapan. Penyadapan dilakukan untuk beragam tujuan dan kepentingan yang berbeda, kewenangan penyadapan pun tersebar di sekian lembaga. Serta alas hukum kewenangan penyadapan tertuang dalam beragam peraturan perundangundangan. Bahwa Penyadapan sebagai bentuk pembatasan hak atas privasi semestinya diatur terperinci di dalam undang-undang.

L. Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi AŠEAN (MEA) Terhadap Pekerja Pariwisata di Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Barat

Pada 5 - 7 April 2017 di Ruang Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM diadakan Rapat koordinasi Penyusunan Rancangan Penelitan Dampak HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhdap Pekerja Sektor Pariwisata Keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya rancangan penelitian. Kegiatan ini berhasil melakukan penggalian infrmasi mengenai: Tujuan penelitian; Ruang lingkup penelitian; Lokasi penelitian.

Kegiatan selanjutnya dari penelitian ini adalah adanya serangkaian kegiatan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dan keterangan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 April 2017, Penelitian MEA mengadakan wawancara dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri di Jakarta

2. Pada tanggal 27 April 2017, Penelitian MEA mengadakan wawancara dengan Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri di Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta.

3. Pada tanggal 2, 3, 5 dan 10 Mei 2017 di Jakarta dan Depok, Komnas HAM melakukan wawancara dalam rangka penyusunan rancangan penelitian MEA, dengan: a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja; b. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja; c. Direktur The Habibie Center; d. Sekjen Sekretariat ASEAN, Ibu Evi Fitriani, Ph.D (ASEAN Study Center).

Adapun rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kepada pemerintah Indonesia, penelitian ini mengharapkan agar klausul tentang peningkatan kapasitas pekerja wisata dapat dimasukkan dalam skema kebijakan nasional tentang pariwisata. Selain itu juga agar disiapkan roadmap bagi sektor pariwisata dalam menghadapi MEA, termasuk peraturan yang melindungi pekerja pariwisata. Sementara kepada pemerintah daerah, rekomendasi yang diberikan hampir sama dengan kepada pemerintah pusat, yaitu penyusunan kerangka kebijakan dan regulasi yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi pekerja pariwisata, khusunya hak-hak normatif dan sertifikasi profesi.

M. Kajian RUU Masyarakat Adat

Kegiatan ini diawali dengan penyusunan riset desain pada 9 Maret 2017, Ruang Rapat Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Kemudian pada 14-17 Maret 2017 di Tanjung Gusta, Sumatera Utara diadakan Sarasehan "Disabilitas dalam Masyarakat Adat” dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara V. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerja sama antara Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sarasehan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-

hak penyandang disabilitas dalam kelompok masyarakat adat dan berkontribusi positifkritis berupa masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Sarasehan ini membicarakan beberapa isu aktual berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat: pasung dan kesehatan jiwa, pranata adat dan disabilitas, dan perempuan disabilitas dalam masyarakat adat.

Kajian ini dilakukan dalam upaya memberi masukan terhadap RUU yang sedang dibahas di DPR. Komnas HAM menyusun kajian kritis mengenai isu disabilitas dalam masyarakat adat.Untuk sementara, Tim Peneliti menyusun laporan penelitian mulai dari Bab I hingga Bab III. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya data dan referensi yang berkaitan dengan kajian kritis ini. Kendala administrasi juga berpengaruh terhadap kelancarana agenda kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini masih membutuhkan beberapa data untuk dapat menganalisa dan memberikan rekomendasi mengenai kajian ini.

Pada 30 Mei 2017 di Sajogyo Institute, Bogor dilaksanakan kegiatan wawancara dengan Gunawan Wiradi, pakar Reforma Agraria. Narasumber ini dipakai untuk Kajian Kritis RUU Masyarakat Hukum Adat dengan tema kemunculan atau kebangkitan kesultanan dengan upaya klaim-klaim sepihak terhadap tanah masyarakat atau negara. Tim Peneliti memfokuskan wawancara tentang sejarah kesultanan dan isu reforma agraria (landreform) di Indonesia, mulai dari zaman kolonial, revolusi, kemerdekaan, Orde Baru, hingga pasca-reformasi. Tidak ketinggalan Tim Peneliti menekankan aspek implikasi dari kebangkitan kesultanan di Indonesia terhadap kesatuan dan persatuan NKRI sebagai bangsa merdeka yang menolak terulang kembali praktik feodalisme. Data wawancara ini diperuntukkan untuk tema kesultanan dalam masyarakat adat dalam Kajian Kritis RUU Masyarakat Hukum Adat.

Adapun kesimpulan dari kegiatan penelitian ini adalah bahwa disabilitas dalam masyarakat adat akan berhadapan dengan persoalan akses, baik akses ekonomis dan akses fisik. Kondisi Geografis dan pranata adat membatasi ruang gerak untuk mobilitas masyarakat adat dengan disabilitas. Konsep rumah adat yang dibangun serta rumah beribadah adalah dekat dengan Tuhan sehingga dibuat tinggi dan bertingkat. Hal ini seperti yang ada di Bali. Selain itu disabilitas juga berhadapan dengan persoalan partisipasi. Pembatasan tersebut terlihat dalam upacara adat dan partisipasi demokratis dalam lembaga adat.1 11 Laporan Penelitian "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Rentan dalam Masyarakat Adat", Komnas HAM, 2017

Stratifikasi sosial kita lebih banyak bicara soal akses, terutama akses untuk sumber daya, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Perbudakan sebagai praktik tidak banyak yang masih melanggengkan praktik ini, yang ada hanyalah Pembagian kelas. Dalam melaksanakan kebijakan adat, lembaga adat atau perangkat adat lainnya memiliki dominasi yang sangat besar dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan agenda adat serta pengelolaan sumber daya dan aset yang dimiliki oleh adat. Masyarakat adat yang tidak punya peran dalam lembaga adat, hanya dilibatkan pada tahapan pelaksanaannya saja. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik.12

N. Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan tema: Efektifitas PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang akan dilaksanakan pada 27 September 2017 pukul 10.00 WIB – 13.00 WIB. Kegiatan ini bertempat di Ruang Paripurna Utama Komnas HAM. Kegiatan ini mengundang Diputi V, Kemenkopolhukam RI di Jakarta; Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta; Drektur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta; UNHCR di Jakarta; Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kalideres; Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM; SUAKA di Jakarta; HRWG di Jakarta; IOM di Jakarta; Dompet Dhuafa di Jakarta; JRS Indonesia di Bogor; Church World Services di Jakarta

Kegiatan ini menghasilkan output berupa kertas posisi dengan rekomendasi sebagai berikut1³:

1. Kepada Desk Pengungsi Kemenko Polhukam selaku koordinator penanganan masalah pengungsi untuk terus melakukan sosialisasikan Perpres 125/2016 dengan penekanan pada perubahan mindset aparat baik di pusat dan daerah tentang penanganan pengungsi sejalan dengan semangat Konvensi Pengungsi 1951. Disamping itu, diperlukan perubahan atau penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi aparat yang menangani

12 Ibid 13 Kertas Posisi "Catatan Atas Peraturan Presiden (Perpores) No. 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;Upaya Perlindungan Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia", Komnas HAM, 2017

pengungsi sesuai dengan semangat Perpres 125/2016;

Kepada Desk Pengungsi Kemenko Polhukam, Dirjen Imigrasi, Pemda, Kementerian/Lembaga terkait penanganan pengungsi untuk segera menyusun juklak/juknis aturan yang merupakan turunan dari Perpres 125/2016 untuk memudahkan aparat di lapangan dalam mengimplementasikannya. Hal tersebut meliputi setiap tahap mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan Keimigrasian;

3. Kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera melakukan harmonisasi semua peraturan terkait agar selaras dengan semangat dan isi Perpres 125/2016;

4. Kepada Kemenlu dan Kemensos untuk berkoordinasi sekaligus mencari solusi bersama Kementerian/Lembaga terkait bagi pemenuhan hak-hak dasar pengungsi termasuk mencarikan format terbaik bagi adanya peran serta masyarakat sipil dalam upaya penanganan pengungsi;

5. Kepada UNHCR agar mempercepat proses penentuan status para pencari suaka yang berada di Rudenim untuk menghindari over capacity dan potensi konflik antara sesama deteni; dan

6. Kepada Komnas HAM agar mengaktifkan fungsi dan kerja-kerja pemantauan terhadap kondisi pengungsi dan pencari suaka khususnya yang berada di Rudenim di seluruh Indonesia untuk menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi dan pencari suaka.

O. Observasi Lapangan Aktivitas Pantipanti Rehabilitas Sosial dan Tempattempat yang serupa.

Dalam rangka upaya menghentikan dugaan pelanggaran HAM yang sering dilakukan di panti-panti rehabilitasi sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian melaksanakan serangkaian kegiatan strategis guna mendorong Pemerintah untuk menyusun standar pelayanan di panti rehabilitasi sosial yang berperspektif hak asasi manusia. Kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan observasi lapangan mengenai aktivitas dan kegiatan panti-panti rehabilitasi sosial di wilayah Kabupaten Brebes, Cilacap, Sleman, Bantul, dan Kota

Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 November 2017. Metode yang digunakan adalah penelitian investigatif, dengan melakukan kunjungan mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menjaga orisinalitas kondisi sosial yang ada di panti-panti tersebut.

Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya tema, "Upaya Menghentikan Perlakuan Tidak Manusiawi di Panti- Panti Rehabilitasi Sosial". Dalam lokarya yang diadakan pada 12 Desember 2017 di Hotel Luwansa ini, pihak-pihak yang terkait, diantaranya Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan juga telah diundang. Sehingga, permasalahan-permasalahan yang terdapat pada panti-panti rehabilitasi sosial ini kemudian menjadi tersosialisasikan dan mendapatkan respon yang baik untuk bersama-sama dengan Komnas HAM dalam mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Diantara solusi tersebut adalah dengan perubahan peraturan dan kebijakan terkait panti-panti rehabilitasi tersebut.

Program Kegiatan Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang Serupa ini juga telah menjadi dasar bagi Program "Telusur“ yang ditayangkan pada 17 Januari 2018 oleh TVOne. Dalam program “Telusur” ini, seorang peneliti yang melakukan kegiatan observasi ini menjadi seorang narasumber yang diwawancara.

Adapun rekomendasi dari kegiatan ini ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dan seluruh instansi yang terkait di tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial) untuk melakukan upaya promotif dan kampanye informasi kesehatan jiwa untuk menghapuskan stigma, persepsi dan prasangka keliru yang selama ini berkembang di masyarakat tentang Penderita Disabilitas Mental (PDM); melakukan pendataan terhadap panti-panti rehabilitasi sosial di seluruh Indonesia beserta jumlah PDM penghuni panti dan memastikan tidak ada lagi praktik-praktik pemasungan, belenggu, dan segala bentuk seklusi yang mencabut hak atas kebebasan dan rasa aman PDM. Serta memberikan bantuan operasional kepada panti-panti rehabilitasi sosial tersebut, dan meberikan pemahaman dan pelatihan kepada pemilik panti dan pegawainya mengenai kesehatan jiwa dan hak asasi PDM.14

14 Laporan Observasi Aktifitas Panti-panti Rehabilitasi Sosial dan Tempat-tempat yang Serupa dengan Itu: "HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti-panti Rehabilitasi Sosial", Komnas HAM,

Selain itu juga meminta Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama/dasar sehingga mudah diakses baik secara fisik maupun ekonomi oleh PDM dan keluarganya termasuk ketersediaan tenaga dokter dan keperawatan kesehatan jiwa. Serta melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas Mental yang ada di Indonesia dalam menyusun sistem rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Konvensi tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas dan bertujuan untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal; dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Serta menuangkannya dalam sebuah

Peraturan Perundang-Undangan yang berkekuatan hukum.15

P. Human Rights Indeks: Uji Coba dan Diseminasi Hak Atas Kesehatan

mengenai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan penyesuaian workplan yang telah di bahas di Cico Resort Bogor. Output dari kegiatan tersebut adalah adanya dokumen revisi mengenai workplan 2017 untuk HRI. TOR yang telah dihasilkan dalam revisi tersebut berada di dokumen lain.

Pada tanggal 21 - 22 Maret 2017, sesuai dengan workplan yang telah disusun, dilaksanakan Workshop Internal HRI, Kantor Komnas HAM. Tujuan diselenggarakan workshop ini adalah menyamakan persepsi dan pandangan anggota tim tentang HRI; Pengenalan konsep & kerangka kerja indicator HAM; Simulasi penyusunan indikator HAM.

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya. Pada 2017, kegiatan ini diawali dengan kegiatan review hasil seminar dan evaluasi capaian kerja Tim HumanRightsIndicator (HRI) 2016 terhadap hak atas kesehatan dan hak atas pangan pada 6-10 Maret 2017. Kegiatan yang dilaksanakan di Cico Resort Bogor ini bertujuan untuk melihat kekurangan yang harus diperbaiki dan membantu penyusunan rencana kerja untuk TA 2017.

Pada tanggal 14 dan 16 Maret 2017 dilaksanakan pertemuan untuk melakukan revisi Workplan HRI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Komnas HAM Plaza Hayam Wuruk. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan aturan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Jumat, 12 Mei 2017 di FKM UI – Depok, HRI melakukan kegiatan konsultasi Pakar dengan Narasumber Prof. Dr. Ascobat Gani. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, yang diselenggarakan.

Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Sandra Moniaga, Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian, para peneliti HRI yaitu Pihri Buhaerah dan M. Felani Budi Hartono serta asisten peneliti, Arum Pustpitasari dan Kuswoyo;

Wawancara tersebut berkaitan mengenai isu kesehatan

Pada tanggal 4-8 September 2017 dilaksanakan kegiatan penelitian HRI Penyempurnaan Indikator Hak Atas Kesehatan. Kegiatan dilakukan di Kampus Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran, Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Hukum. Kegiatan dilakukan dalam rangka untuk membahas draf indikator hak atas kesehatan yang telah disusun oleh tim.

Pada tanggal 11-15 September 2017 dalam rangka menyempurnakan ilustrasi indikator yang telah disusun oleh Tim HRI, Komnas HAM mengadakan kegiatan turun lapangan untuk bertemu dan berkonsultasi

dengan ahli dan ekspertis di Bali, serta melakukan observasi pada pelayanan kesehatan di pemukiman masyarakat adat Tenganan, Bali. Tim HRI berhasil melakukan konsultasi dengan ekspertis dari Universitas Udayana (dr. Hartawan), kemudian bertemu

secara umum dan draf penyusunan indikator hak atas kesehatan yang telah tim susun. Hasil wawancara tersebut kemudian dibahas dalam sesi lain di kantor Komnas HAM terkait masukan dari Prof. Ascobat Gani tersebut. Setelah itu, studi literasi dari tim penyusun terus dilakukan untuk melakukan penyempurnaan dari draf yang telah disusun. Sehingga secara singkat kegiatan penyusunan adalah studi literasi yang dilakukan masingmasing dan diskusi bersama tim untuk menyempurnakan draf HRI Hak atas kesehatan.

Pada tanggal 18-19 Juli 2017 dilaksanakan kegiatan Diskusi Terbatas untuk Pembahasan Penyempurnaan Indikator Hak Atas Kesehatan di Komnas HAM. Diskusi terbatas ini adalah untuk mengevaluasi workplan yang sudah dibuat. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh

dengan PUSPADI atau Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Indonesia (I Nengah Latra), serta kepala Desa Adat/Perbekel Tenganan, Bali (I Putu Yudiana).

Adapun pada 2017, kegiatan yang dilakukan terkait Human Rights Index (HRI) ini adalah uji coba dan diseminasi atas Hak Atas Kesehatan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Uji coba dan diseminasi ini dilakukan di Denpasar, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Uji coba dan diseminasi ini dimaksudkan untuk menguji sekaligus sebagai sosialisasi atas Hak Atas Kesehatan.

3.2.8 Penanganan Kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Sesuai mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000), pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM RI sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM RI kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, sebagai Penyidik pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian ditindaklanjuti (dilakukan penyidikan).

Komnas HAM RI pada sepanjang tahun 2017 telah melakukan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu:

1. Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (6 peristiwa)

2. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai

3. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior

4. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wamena

5. Pelanggaran HAM yang Berat Aceh, yang terdiri dari 5 (lima) peristiwa yaitu : a. Jambo Keupok b. Simpang KKA C. Rumoph Geudong d. Timang Gajah - Bener Meriah e. Bumi Flora

6. Pelanggaran HAM yang Berat Santet.

Dari 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang berat, beberapa diantaranya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan, yaitu Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dan 2 (dua) peristiwa dari 5 (lima) peristiwa dalam kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh, yaitu Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Jambo Keupok. Sisanya masih dalam proses penyelidikan di Komnas HAM RI. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI memerlukan waktu yang lama, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya sulitnya menemukan dan/atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang Berat. Permasalahan ini juga berdampak ketika hasil

penyelidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pihak Kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.

Saat ini, terdapat 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang Berat yang tengah diselidiki oleh Komnas HAM RI. Berdasarkan mandat yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki komitmen tinggi untuk penyelesaian 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Komnas HAM RI berharap Kejaksaan Agung, DPR RI memiliki komitmen yang sama dalam penyelesiaan pelanggaran HAM yang Berat. Adanya kendala yang dihadapi Komnas HAM RI dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/ masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah (pusat maupun daerah).

KASUS KETERANGAN No. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wamena Masih dalam proses penyelidikan Berkas penyelidikan sudah dikembalikan ke Kejaksaan Agung Pelanggaran HAM yang Berat Santet Masih dalam proses penyelidikan

Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior

Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh

Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan saat ini tengah dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa

Peristiwa Jambo Keupok

Peristiwa Simpang KKA

Peristiwa Rumoh Geudong

Peristiwa Timang Gajah - Bener Meriah

Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung

Peristiwa Bumi Flora

Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung

Masih dalam proses penyelidikan

Masih dalam proses penyelidikan

Masih dalam proses penyelidikan

Tabel 3.12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang Masih dalam Proses Penyelidikan Komnas HAM RI

1. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Pemenuhan hak korban atas pemulihan tidak dapat menunggu oleh karena sebagian besar dari mereka sudah tua. Oleh karena itu, secara prinsipil harus dilakukan oleh negara dengan segera dan harus dikedepankan Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hakhak korban pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dan medis.

Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 01/KOMNAS HAM/IV/2015 dan diubah dengan peraturan terbaru No. 005/KOMNAS HAM/X/2016. Data penanganan permohonan Surat Keterangan Korban/ Keluarga Korban pelanggaran HAM berat pada 2016 sampai dengan 2017 sebanyak 988 pada tahun 2016 dan 1.163 pada tahun 2017.

Surat keterangan korban ini memuat dua hal penting: a) Merupakan wujud pengakuan keberadaan korban; b) Membuka akses bagi korban untuk bantuan psiko sosial dan medis dari LPSK.

Komnas HAM mengupayakan untuk adanya komunikasi dengan Pemda untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pemulihan korban atau langkah penyelesaian lain sesuai dengan kewenangan Pemda. Hal ini mengacu pada langkah yang sudah dilakukan pemda, antara lain: Palu. Komnas HAM saat ini meneruskan upaya pemberian keterangan bagi korban pelanggaran HAM yang berat serta membuat database korban. Lebih lanjut, Komnas HAM melakukan upaya pemberian keterangan korban dan membuka akses bantuan dengan mengkomunikasikannya dengan Pemda, sebagai berikut:

a. Kota Palu, Sulawesi Tengah. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di Palu. Walikota menerbitkan Perwali Palu No. 25 Tahun 2013 tentang Ranham Daerah sebagai dasar pemenuhan hak korban tersebut.

b. Kabupaten Lampung Timur. Koordinasi dan kerja sama terkait dengan penyelesaian permasalahan HAM di Kabupaten Lampung Timur, khususnya korban Peristiwa Talangsari 1989. Komnas HAM menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan.

6. Papua, Komnas sedang berkomunikasi dengan Gubernur Papua terkait rencana penerbitan Pergub untuk pemenuhan hakhak korban pelanggaran HAM di Papua

d. Kabupaten Buru. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Kabupaten Buru dalam rangka pemajaun dan penegakan HAM di Pulau Buru. Namun demikian, Komnas HAM mendorong agar kerjasama ini juga berdimensi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

e. Kabupaten Kulon Progo. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Kulon Progo dimana dilakukan kemungkinan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat utama terkait kesehatan.

f. Kota Solo. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Solo dimana dilakukan kemungkinan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat utama terkait kesehatan.

2. Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Pada proses penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, sudah terdapat kemajuan dalam proses penyelidikannya. Sebelumnya penyelidik telah sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan memperoleh hasil Visum et Repertum (VeR) asli terhadap 14 (empat belas) korban, pada tahun 2017 penyelidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) anggota Kepolisian yang pada saat peristiwa terjadi berada di lokasi. Penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur RSUD Paniai yang pada saat peristiwa melakukan pemeriksaan terhadap para korban yang di bawa ke RSUD Paniai dan juga melakukan visum luar terhadap 4 ( empat) korban yang telah meninggal.

Upaya penyelidik untuk mendapatkan keterangan, informasi, dan dokumen sebagai bukti dalam pemenuhan unsur pidana pelanggaran HAM yang berat masih terus dilakukan.

3. Pelanggaran HAM Yang Berat di Aceh Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh telah dibentuk sejak 2013 dan hasil penyelidikan proyustisia Tim Aceh terhadap peristiwa:

a. Jambo Keupok (2003) Pada tanggal 14 Maret 2016, Tim Aceh telah menyerahkan Laporan Akhir Penyelidikan Proyustisia kepada Jaksa Agung. Kemudian 21 Maret 2016 dilanjutkan bekerjasama dengan LPSK untuk perlindungan 15 saksi korban. Pada tanggal 29 November 2016, Tim Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan penyelidikan dengan melakukan koordinasi awal membahas sejumlah hasil penyelidikan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat (tertulis). Tim Aceh menanggapi petunjuk penyidik pada 8 Maret 2017, selain itu Tim Aceh meminta hasil laporan medis ke LPSK atas tindak lanjut lembaga tersebut terhadap saksi korban.

b. Simpang KKA (1998) Pada 17 Juni 2016, Tim Aceh menyerahkan Laporan Akhir Penyelidikan Proyustisia kepada Jaksa Agung dan pada 21 September 2016 melakukan koodinasi awal. Pada 4 Desember 2016 melakukan kerjasama dengan LPSK untuk perlindungan 28 korban dan saksi.

Dari hasil penanganan kasus Simpang KKA di tahun 2017, dihasilkan rekomendasi yaitu koordinasi dan mengawal penyidikan oleh Jaksa Agung dan koordinasi dengan LPSK untuk perlindungan korban dan saksi.

C. Rumoh Geudong (1998 - 1999) Sepanjang 2016 – 2017, Tim Aceh baru melakukan pemeriksaan pada 23 saksi korban, 8 saksi tenaga medis, 2 pihak pemerintah daerah, dan PMI Pidie. Namun Tim belum berhasil melakukan pemeriksaan atas pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab..

Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Santet

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998- 1999 telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

d. Timang Gajah - Bener Meuriah (2001) Pada 2016 – 2017 melakukan pemeriksaan atas 33 saksi korban, tenaga PMI, dan Pemerintah Daerah. Namun belum berhasil memeriksa pihak yang diduga bertanggung jawab.

Selain memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, Tim juga telah meminta keterangan kepada sejumlah orang yang dianggap dapat membantu dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, diantaranya Peneliti dan aktifis, Pejabat Daerah, Instansi terkait, Alim Ulama, dan Media Massa. Dalam proses penyelidikan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim seperti Peristiwa Pembunuhan dukun santet ini merupakan peristiwa yang sangat memilukan dan membuat luka psikologi keluarga korban, kondisi tersebut menyulitkan tim untuk melakukan pendekatan dan meminta kesediaan untuk dapat diperiksa.

Masih ada 1 (satu) kasus yang belum ditangani oleh Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh adalah Bumi Flora (2001).

4 SEKRETARIATJENDERAL DUKUNGAN KOMNAS HAM

Dukungan Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Nomor: SP DIPA- 074.01.1.650236/2017 tanggal 7 Desember 2016 untuk Tahun Anggaran 2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima total pagu anggaran belanja sejumlah Rp. 94.558.439.000,00 yang berasal dari dana APBN sebesar Rp. 84.965.028.00,00 dan dana hibah sebesar Rp. 9.593.411.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk satu fungsi yaitu Ketertiban dan Keamanan dan 2 (dua) program. Dua program tersebut, yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM dan Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM.

100 94.558.439.000 80 60 Milyar Rupiah 40 20 9.593.411.000 APBN Hibah

Grafik 4.1 Anggaran Komnas HAM TA 2017

4.1.1 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja

Pagu anggaran belanja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017 sejumlah Rp. 94.558.439.000,00 berasal dari dana APBN dan dana hibah. Dana hibah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017 sebesar Rp. 9.593.411.000,00 berasal dari dana hibah dalam negeri dan dana hibah luar negeri.

1. Dana hibah dalam negeri

2. Dana hibah dalam negeri tahun 2017 berasal dari dana hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Papua sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Untuk tahun 2017, realisasi belanja dana hibah dalam negeri sebesaar Rp. 1.846.611.246,00.

3. Dana hibah luar negeri

4. Sumber dana hibah luar negeri didapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan dari AUSAID/ MAMPU, NORAD, dan UNFPA sebesar Rp. 7.593.411.000,00. Realisasi belanja dana hibah luar negeri tahun 2017 sebesar Rp. 6.354.291.263,00.

200 150 Milyar Rupiah 100 50

Jumlah 55% 83% 25.235.290.472 45.420.848.746 12.389.350.000 70.780.032.718 25.791.088.000 84.965.028.000

Grafik 4.2 Rincian Belanja dari Dana APBN

Jumlah Belanja Barang Belanja Modal 6.762.436.105 141.350.000 6.903.786.105 141.350.000 9.593.411.000

Grafik 4.3 Rincian Belanja dari Dana Hibah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 mempunyai 2 (dua) program, yaitu

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Program ini untuk mendukung penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administrative dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Program ini memiliki 2 kegiatan, antara lain:

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama;

Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per-UU, dan Bantuan Hukum.

Adapun anggaran dan realisasi belanja program ini dapat dirinci sebagai berikut:

54.861.700.002 4.730.425.868 50.131.274.134 60.863.338.000 5.393.631.000 55.469.707.000

Grafik 4.4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Pagu 33.695.101.000 12.077.800.000

Grafik 4.5 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

2. Program Peningkatan Pemajuan dan

Penegakan HAM Program ini untuk mendukung terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, dengan melakukan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi yang merupakan tupoksi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Program inin memiliki 3 kegiatan, antara lain:

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara;

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM;

Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban.

Adapun anggaran dan realisasi belanja program ini dapat dirinci sesuai diagram di atas.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dimana tugas Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia teridiri atas:

1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama

2. Biro Umum 3. Biro Dukungan Penegakan HAM 4. Biro Dukungan Pemajuan HAM

1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. Penyusunan rencana, program dan anggaran;

Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;

d. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;

Pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

2. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan Komnas HAM, administrasi kepegawaian, pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;

b Pelaksanaan penatausahaan perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha persuratan;

Pelaksanaan urusan keuangan.

3. Biro Dukungan Penegakan HAM

Biro Dukungan Penegakan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melaksanakan tugas, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana teknis operasional a. pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia;

b. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;

Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

d. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi e. dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Biro Dukungan Pemajuan HAM

Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas, Biro Dukungan Pemajuan HAM menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;

b. Pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia;

Pelaksanaan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;

d. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengkajian dan penelitian serta penyuluhan hak asasi manusia;

Pelaksanaan administrasi kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Grafik 4.6 Struktur Organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Sidang Paripurna Komnas HAM Subkom Pendidikan Subkom Pemantauan Subkom Pengkajian Subkom Mediasi & Penyuluhan & Penyelidikan & Penelitian Sekertaris Jendral Biro Perencanaan, Biro Dukungan Biro Dukungan Pengawasan Internal Biro Umum Penegakan HAM Kemajuan HAM & Kerja Sama Bag Perencanaan & Bag Kepegawaian, Bag Dukungan Bag Dukungan Pengawasan Internal Hukum & Organisasi Pelayanan Pengaduan Pengkajian & Penelitian Subbag Penyusunan Subbag Penerimaan & Subbag Pengkajian & Subbag Kepegawaian Program & Anggaran Pemilihan Pengaduan Penelitian Hak-hak Sipil & Politik Subbag Evaluasi Subbag Arsip Subbag Hukum & Pelaporan & Pengaduan Subbag Pengkajian & Penelitian Hak-hak Subbag Pengawasan Subbag Organisasi Bag Dukungan Ekonomi, Sosial& Budaya Internal & Tata Laksana Pemantauan & Penyelidikan Bag Dukungan Bag Perlengkapan Bag Kerja Sama, Penyuluhan & Rumah Tangga Persidangan & Subbag Rencana Tata Usaha Pimpinan Subbag Rencana Pemantauan & Subbag Perlengkapan Penyelidikan Penyuluhan & Inventarisasi Subbag Kerja Sama Antar Lembaga Subbag Publikasi & Subbag Laporan Subbag Rumah Tangga Pelaporan Penyuluhan Pemantauan & Subbag Persidangan Penyelidikan Subbag Teknologi Subbag Tata Informasi Usaha Persuratan Bag Dukungan Subbag Tata Usaha Mediasi Pimpinan, Humas & Protokol Bag Keuangan Subbag Rencana Mediasi Subbag Administrasi Keuangan Subbag Laporan Mediasi Subbag Perbendaharaan Subbag Verifikasi & Pembukuan Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung Perwakilan Komnas HAM

Dukungan Sarana dan Prasarana

Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif. Dalam menjalankan dukungan fungsi kelembagaan Setjen Komnas HAM membawahi 4 (empat) biro, salah satunya adalah Biro Umum. Biro Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.

NoURAIANNilai Aset (Rp) Tahun 2016Nilai Aset (Rp) Tahun 2015
1Barang konsumsi149,686,446142,981,277
2Bahan untuk pemeliharaan7,413,0057,707,556
3Barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat00
4Bahan baku026,625,000
5Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga25,00025,000
6Persediaan lainnya47,199,70053,731,845
7Peralatan dan mesin24,874,730,52422,635,372,089
8Gedung dan bangunan13,058,303,19313,058,303,193
9Aset tetap renovasi194,702,981126,936,981
10Aset tetap lainnya1,223,478,2501,173,478,250
11Aplikasi2,718,824,5892,554,849,589
12Lisensi00
13Aset tak berwujud lainnya00
14Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan104,785,675104,785,675
15Akumulasi penyusutan-20,281,336,063-17,449,933,910
16Akumulasi amortisasi software-2,350,453,027:
JUMLAH19,747,360,27322,434,862,545

Tabel 4.1 Posisi BMN di Neraca

4.3.1 Reformasi Birokrasi

Perkembangan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 8 (delapan) area perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut:

Manajemen perubahan Penataan peraturan perundang-undangan penguatenaaa Penataan tatalaksanan Penataan sistem manajemen sumber daya manusia Penguatan akuntabilitas Penguatan pengawasan Peningkatanuabk 6 Nilai akuntabilitas kinerja Survei internal intgritas organisasi Survei eksternal persepsi korupsi Opini BPK Survei eskterna pelayanan publik 12 15 0

Grafik 4.7 Bobot

2015 2016 Manajemen perubahan penguatehatan Penataan tatalaksanan Penataassmmjn Penguatan akuntabilitas Penguatan pengawasan Peninekatakubk Nilai akuntabilitas kinerja Survei internal gritas organisas Survei eksternal persepsi korups Opini BPK 8 10 12

Grafik 4.8 Penilaian

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2016 menunjukan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM memperoleh nilai 60,75 dengan kategori B, mengalami kenaikan yg cukup secara signifikan sebesar 3,77 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2015 sebesar 56,98 (kategori C). hal ini terlihat perkembangan yang cukup baik, terlihat pada komponen pengungkit 3,68 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk Komponen hasil 3,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan terbesar ada pada Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sebesar 2,55% dan Hasil Survei Internal Integritas Organisasi ada kenaikan 0,87 dan Survei Eksternal Persepsi Korupsi ada kenaikan 0,76 ini menandakan masyarakat masih punya kepercayaan pada lembaga Komnas HAM. Adapun Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2017 adalah 90,92% dengan Alokasi Pagu Anggaran Reformasi Birokrasi Rp. 439.195.000 dan realisasi Rp.399.332.501,- untuk Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM tahun 2017 belum dikeluarkan secara resmi dari Kemenpan RB, namun untuk mendorong kenaikan penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 tersebut Komnas HAM sudah melakukan aktivitas antara lain:

Area I. Manajemen Perubahan

1. Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rencana kerja tim RB, lewat rapat-rapat tim yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 bulan.

2. Melakukan rapat dan pengisian PMPRB online sesuai ketentuan dan pengisian kuisioner internal dari KEMENPAN RB.

3. Memanfaatkan media informasi berupa What Apps, website Komnas HAM, email, facebook Group Komnas HAM yang secara regular menginformasikan pelaksanaan RB kepada seluruh pegawai Komnas HAM.

Area II . Penataan Peraturan Perundang- Undangan

1. Telah dilakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap seluruh Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron pada tanggal 10 Oktober 2017.

2. Pedoman penyusunan perundangundangan telah ditetapkan melalui Peraturan Komnas HAM No. 2/2016. Sudah Menetapkan SOP pelaksanaan peraturan ini Nomor 2 tahun 2017 dan melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaannya secara berkala.

3 Kumpulan Buku Seluruh Peraturanperaturan Internal telah disusun dan disahkan oleh Ketua Komnas HAM.

4. Melakukan Penyusunan dan Pembuatan

Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) melalui Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bandung pada bulan.

5. Peningkatan Kemampuan Kapasitas Pegawai tentang Pemahaman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan PAHAM-UNPAD Bandung.

Area III. Penataan dan penguatan organisasi

1. Telah melaksanakan rapat evaluasi atas perbaikan Struktur Organisasi (SOTK Komnas HAM) mengevaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain dengan mengundang Kementerian PAN dan RB, BKN, BPKP, dan Unit Kerja yang ada di Komnas HAM pada bulan Mei dan Juni 2017.

Area IV. Penataan Tata Laksana

2. Telah menyiapkan Draf Naskah Akdemik dan Usulan rencana perubahan SOTK Perses Komnas HAM Nomor. 02/PERSES/ III/2015.

1. Komnas HAM sudah menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk seluruh unit organisasi dengan Surat Keputusan Nomor : 006/ KEP.0.03/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Proses Bisnis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) pada masing-masing unit kerja (Biro) yang kemudian pada tahun 2017 telah disusun dalam bentuk buku kumpulan SOP Komnas HAM.

2. Pada tahun 2017 Komnas HAM telah melaksanakan kegiatan memaksimalkan penerapan e-government guna meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kepada masyarakat serta internal organisasi berupa : Aplikasi layanan 1 pintu SIAP yang didalam ada Aplikasi persuratan (SIMAYA), pemesanan ruangan dan beberapa aplikasi lainnya.

3. Telah di susun Pedoman Pengelolaan APBN pada Satuan Kerja Komisi nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2017 tanggal 08 November 2017.

Area V. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Sudah terbangunnya sistem rekrutmen anggota / komisioner Komnas HAM, pegawai dan pejabat ASN yang terbuka, transparan, akuntabel berbasis kompetensi dan aplikasi (online).

Pengisian Pemilihan anggota Komnas HAM dan Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya telah dilaksanakan secara terbuka secara nasional dengan panitia seleksi independen dari beberapa Kementerian melibatkan KASN sebagai badan Pengawas dan telah ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingiungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pedoman Penilaian SKP telah disusun serta penyelenggaraan SKP sudah dilaksanakan setahun sekali berpedoman pada Peraturan Presiden dan penilaian SKP akan segera dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun berdasarkan target output di awal tahun dan SKP realisasi kegiatan di akhir tahun.

Sistem Informasi Kepegawaian masih dalam pengembangan agar bisa diakses seluruh pegawai, bagian kepegawaian mengupayakan usulan pengajuan kenaikan pagu anggaran untuk penambahan band witch.

4. Pengembangan Standar Kompetensi Manajerial telah ditetapkan dengan Surat keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : 009/PER.0.0.3/X/ tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Penyusunan Analisa Jabatan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 008B/Komnas HAM/ II/2017 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan PenyusunanAanalisa Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada bulan Februari 2017.

5. Pembentukan unit assessment center dan persiapan assessment seluruh pegawai telah di lakukan pembahasan dan diusulkan penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2018. hasilnya ditindaklanjuti dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

Telah dilakukan Pengembangan pegawai (peningkatan pendidikan, seminar, bimteks, dan lain-lain) dan kemampuan kapasitas pegawai berupa diklat pegawai baik teknis dan diklat fungsional sejumlah 50 orang dengan Jenis-jenis pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan untuk pegawai Komnas HAM tahun 2017 adalah sebagai berikut;

a. Tugas Belajar program S-2 sebanyak

1 pegawai, Izin Belajar program S-2 sebanyak 2 pegawai, Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III sebanyak 1 pegawai.

b. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu ;

1) Analis Kepegawaian Keahlian, 1 pegawai

2) Analis Kepegawaian Keterampilan, 1 pegawai

3) PenjenjanganPerencana Tingkat Pertama, 1 pegawai

4) PenjenjanganPerencana Muda, 1 pegawai

5) Peneliti Lanjutan, 1 pegawai 6) Auditor, 2 pegawai

C. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 1) Analisis Kebutuhan Diklat, 3 pegawai 2) Penyusunan Proses Bisnis, 8 pegawai 3) Audit Kelembagaan, 10 pegawai

d. Seminar Lokakarya Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan K/L Angkatan II, 2 pegawai

e. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran, 12 pegawai

f. Coaching e-Lapkin, 5 pegawai

7. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan pegawai guna mewujudkan pegawai ASN yang sehat, professional dan berkualitas. Komnas HAM pada bulan Agustus 2017 melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba serta pemeriksaan test urine uji narkoba dengan total pegawai yang mengikuti sejumlah 266 pegawai pada bulan Agustus terdiri dari 154 pegawai dan 72 Pegawai di bulan Desember 2017.

Area VI Penguatan Akuntabilitas Sebagaiamana dimandatkan dalam RENSTRA Komnas HAM, manajerial Komnas HAM kedepannya harus mendorong akuntabilitas kinerja dengan mengaplikasikan e-goverment. Menindaklanjuti mandat tersebut, telah dikembangkan sistem akuntabilitas pengukuran kinerja atau yang biasa disebut dengan SAKIP.

Sistem pengukuran kinerja Komnas HAM ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, yang selama ini telah mendapatkan nilai "A" atas SAKIP yang mereka bangun. SAKIP Komnas HAM telah

diujicoba di internal Subbagian Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2017, yang hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Komnas HAM sebagai bahan tindaklanjut pengambilan kebijakan. Berdasarkan hasil uji coba, masih banyak diperlukan pengembangan khususnya mengintegrasikan dengan sistem perencanaan dan sistem keuangan. Pada tahun 2018 ini diharapkan SAKIP Komnas HAM sudah dapat diaplikasikan di Komnas HAM, walaupun mungkin belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas, SAKIP Komnas HAM akan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga publik mengetahui sejauh mana kinerja Komnas HAM dalam waktu satu tahun anggaran.

Area VIl Penguatan Pengawasan Komnas HAM telah memperkuat penerapan sistem integritas dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, whistle blowing system, penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan.

Dalam upaya memperkuat penerapan system integritas dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, Whistle Blowing System penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan, antara lain:

1. Melaksanakan Pedoman Pengawasan Pedoman pengawasan merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan telah tersusun Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 013/Per.).0.3/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komnas HAM.

2. Membuat Draf MOU Whistle Blowing System (WBS), monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan WBS.

Area VIlI Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah dalam hal penanganan pengaduan pelanggaran HAM dan pelayanan perpustakaan. Untuk pelayanan pengaduan, telah diditetapkan prosedur baku mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran HAM, mulai pada tahap penerimaan pengaduan hingga penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan dan Subkomisi Mediasi.

Prosedur baku ini disusun untuk memeprhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga pelayanan kepada publik dapat terukur dan masyarakat mendapatkan kepastian atas pengaduan yang disampaikan.

Untuk mendukung mekanisme penanganan pengaduan yang lebih akuntabilitas dan terukur, Komnas HAM mengembangkan sistem pengaduan terpadu (SPT), dimana nantinya proses penanganan penagduan lebih terpadu, baik yang dipengaduan yang disampaikan ke Kantor Komnas HAM pusat maupun yang disampaikan ke kantor perwakilan Komnas HAM. Selain itu juga, nantinya pengadu dapat mengakses sistem tersebut sehingga dapat dengan mudah mengetahui sejauh mana pengaduannya tertangani.

Untuk pelayanan perpustakaan, publik dapat mengakses koleksi buku-buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Komnas HAM dengan langsung datang ke Kantor Komnas HAM. Pelayanan perpustakaan dibuka setiap hari kerja, mulai dari pukul 09.00–16.00 WIB. Koleksi buku perpustakaan Komnas HAM juga sudah dapat diakses melalui perpustakaan digital, yang tautannya dapat dilihat di website Komnas HAM.

Untuk peningkatan mutu pelayanan publik, evaluasi selalu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan dan juga hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pemberian layanan publik. Evaluasi berkala dilaksanakan dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam survei ini adalah seluruh penerima layanan publik Komnas HAM (pengaduan dan perpustakaan), baik yang berada di Koman HAM pusat maupun yang berada di kantor perwakilan.

SKM dilaksanakan untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang dilaksanakan sudah sessuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak. Hasil dari analisis SKM digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik kedepannya dan untuk meningkatkan inovasi-inovasi dalam memebrikan layanan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat.

Selain untuk mengkur tingkat kepuasan pelayanan publik, SKM juga dilaksanakan untuk mengukur indeks persepsi korupsi dari petugas Komnas HAM dalam memberikan pelayanan.

5 DUKUNGAN PERWAKILAN KOMNAS HAM misi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAI

5.1

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh

Jumlah berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah diklasifikasikan dalam dua kategori umum yaitu pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung meliputi pengaduan yang disampaikan dengan langsung mendatangi Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh atau membuat surat pengaduan resmi yang langsung ditujukan kepada Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh. Pengaduan yang dikategorikan kedalam pengaduan tidak langsung meliputi tembusan surat pengaduan atau laporan-laporan lain yang disampaikan dalam bentuk konsultasi baik melalui telekomunikasi maupun perangkat lain termasuk hasil pengamatan melalui media massa.

Lhokseumawe Biereun Aceh Tengah Bener Meriah Aceh Tamiang Langsa Aceh Utara Aceh Timur Pidie Jaya Banda Aceh Pidie Aceh Singkil 22222 Nagan Raya Aceh Jaya Aceh Besar Aceh Barat Aceh Barat Daya

Grafik 5.1 Berdasarkan Wilayah Pengadu

10 Hak Mengembangkan Diri, Pasal 11 s/d 16 Hak Kebebasan Pribadi, Pasal 20 s/d 27 Hak atas Kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42 Hak Anak, Pasal 52 s/d 66 Hak atas Rasa Aman, Pasal 28 s/d/ 35 Hak Hidup, Pasal 9 Hak Memperoleh Keadilan, Pasa 17 s/d 19

Grafik 5.2 Klasifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Dari Januari-Desember 2017, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah menerima berkas pengaduan sebanyak 26 berkas yang terdiri dari 9 berkas langsung dan 17 berkas tidak langsung. Sedangkan menurut cara penyampaiannya, terbagi melalui pos berjumlah 11, datang langsung berjumlah 6 dan intervensi berjumlah 9. Kemudian bila dilihat dari kategorinya terdiri dari 15 hak sipil politik, 8 hak ekonomi sosial dan budaya, serta 3 hak anak. Terakhir bila melihat dari korban, aduan terbagi menjadi 16 individu, 4 individu anak, 1 indivudu pekerja dan 7 kelompok masyarakat.

Tidak dihormatinya hak saksi dan korban Proses hukum yang menyebabkan kematian Pemaksaan pemanggilan saksi Penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah Tidak ditidaklanjutinya pengaduan masyarakat Penangkapan tidak sah Penahanan tidak sah Persidangan perkara di luar kompetensi Pengusiran Penggusuran, pengosongan, atau relokasi dengan kekasaran Pengabaian terhadap hak kelangsungan perlindungan Perlakuan kekerasan fisik atau mental Penganiayaan dan kekerasan Kelambanan proses pemeriksaan

Grafik 5.3 Klasifikasi Tindakan Berdasarkan Hak Sipil Politik

Penyimpangan penyelenggaraan pendidikan Pebangunan tida memenuhi standar analisis mengenai dampak lingkungan Pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang Pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan Pengelolaan aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan hidup

Grafik 5.4 Klasifikasi Berdasarkan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya

A. Persentase Teradu Berdasarkan Berkas Pengaduan

Berdasarkan klasifikasi dan rekapitulasi berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh. Disimpulkan bahwa pengaduan yang masuk berdasarkan kategorisasi kasus pada tahun 2017 masih didominasi oleh kasus pelanggaran Hak Sipil Politik. Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh juga mencatat persentase terlapor/teradu berdasarkan berkas pengaduan yang masuk. Berikut persentase teradu:

22% 16% Individu / Kelompok (Horizontal) Polri Kejaksaan Pemerintah Daerah Korporasi Majelis Peradilan Adat Hukum

Grafik 5.5 Persentase Teradu 2017

50 40 30 20 10 Pemantauan dan PenyelidikanPendidikan dan Penyuluhan Mediasi Pengkajian dan Penelitian

Grafik 5.6 Jumlah Surat Keluar Terkait Pelaksanaan Fungsi

total value 26 = persentase 100% Keterangan Chart :

1. Polri adalah Polda, Polres, Polsek;

2. Individu/kelompok (horizontal) adalah orang per orangan, kelompok masyarakat

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan Badan Layanan Umum Daerah;

4. Kejaksaan adalah Kejati dan Kejari;

5. Korporasi adalah pelaku usaha dan Perusahaan Swasta.

B. Persentase Status Penanganan Pengaduan

Informasi status proses penanganan pengaduan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh sangat dibutuhkan, dengan adanya data tersebut akan memudahkan semua pihak dalam melihat perkembangan proses penanganan pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh.

5.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Penegakan HAM

A. Pemantauan

1. Pemantauan Pilkada Aceh 2017 di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

Pilkada Aceh 2017 merupakan bagian dari transformasi politik dan pembangunan Aceh kearah yang lebih baik. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih dalam Pilkada Aceh 2017 merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Kovenan Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih, harus dijamin keamanannya, kemerdekaan berfikirnya sehingga dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya. Terkait dengan hal tersebut, maka Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dengan melihat dan mengamati langsung pelaksanaan Pilkada sebagai implementasi dari pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan (hak dipilih dan memilih). Pemantauan yang dilakukan Komnas HAM juga merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam Pilkada Aceh 2017.

Berdasarkan temuan, keterangan, analisis dan kesimpulan dari hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan oleh Komnas HAM c.q Tim Pemantauan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017. Menyampaikan rekomendasi kepada:

a. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu, untuk menghindari potensi masif hilangnya hak memilih, maka penggunakan KTP- El sebagai basis data dapat digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. Pemerintah hingga saat ini belum mampu memastikan semua warga negaranya memiliki KTP-El. Tidak hanya banyak warga yang belum memiliki KTP-El, namun calon pemilih pemula juga akan memiliki hambatan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Pemilih pemula yang saat pemungutan suara telah berusia 17 tahun tentu belum memiliki KTP-El karena butuh waktu untuk mengurus KTP-El. Apabila NIK dan Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai basis data DPT, maka secara otomatis para pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada;

b. Polri c.q Polda Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terjadinya kekerasan di Aceh baik yang terkait dengan tindak kekerasan yang berhunbungan langsung dengan Pilkada 2017 maupun tindak kekerasan biasa (pidana umum) lainnya. Memaksimalkan aparat keamanan (organik dan BKO) yang telah disiapkan sesuai dengan analisis dan kebutuhan Polri untuk pengamanan Pilkada dengan penyesuaian tahapan Pilkada;

C. Pengawas Pemilihan untuk memperoses laporan-laporan yang masuk terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi

dan menyelesaikan bersama dengan Gakumdu laporan yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu. Sesuai keterangan Panwaslih Pidie, Panwaslih Pidie Jaya dan Panwaslih Bireuen, bahwa Panwaslih telah menerima laporan dan sedang dalam proses klarifikasi. Penyelesaian atas laporanlaporan yang memenuhi syarat formil dan materil, sangat penting untuk menjaga prinsip fair and free serta menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu;

d. Peningkatan dan penguatan kapasitas serta eksistensi kelembagaan Pengawas Pemilihan perlu menyesuaikan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Dibutuhkan formulasi yang ideal serta harmonisasi peraturan yang terkait untuk sinergisitas lembaga KIP, Panwaslih dan Bawaslu.

Gambar 5.1 Suasana penghitungan suara disalah satu TPS di

Gambar 5.2 Suasana pemungutan suara disalah satu TPS Gampoeng Ulee Ceu Kec. Jangka Kab. Bireun

2. Pemantauan dugaan pencemaran lingkungan karena aktivitas PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya

Untuk mendorong pembangunan daerah, pemerintah daerah gencar mengundang investasi didaerahnya. Namun, kedatangan investor perlu didahului dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya yang salah satu diantaranya adalah kesediaan listrik. Krisis listrik yang terjadi di Indonesia dimana salah satunya terjadi di Aceh membuat rezim SBY mengeluarkan Perpres No. 71 Tahun 2006 yang isinya memerintahkan PLN untuk mengerjakan proyek 10.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. PLTU Nagan Raya merupakan bagian dari proyek 10.000 MW. Pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara ini memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 2x110 Megawatt (MW) yang berlokasi di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan pantauan Komnas HAM, aktivitas PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya diduga telah berulang kali melanggar hak hidup warga Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan. Adapun aktivitas yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan diantaranya:

a. Polusi udara karena beterbangannya debu di Gampong Pasir, Kampung Belakang, Gampong Ujong Kalak di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat karena digunakan sebagai daerah perlintasan truk batu bara dan Gampong Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah penumpukan batu bara dan kantor PT Mifa Bersaudara.

b. Rusaknya badan jalan di Gampong Pasir, Kampung Belakang, Gampong Ujong Kalak di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat karena dijadikan sebagai daerah perlintasan truk batu bara.

Tumpahnya batu baru bara di jalan utama Meulaboh karena dijadikan daerah perlintasan truk batu bara.

d. Tercemarnya sumur warga dan terciumnya aroma tidak sedap karena kebocoran saluran limbah PLTU Nagan Raya di Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

e. Matinya padi karena terkontaminasi aliran air limbah batu bara di persawahan warga di Gampong Balee, Kecamatan Meureubo, Aceh Besar.

t. Tumpahnya batu bara di pantai dan laut Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

g. Tumpahnya batu bara di pantai dan laut Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Walaupun tidak menerima pengaduan baik secara langsung maupun melalui tembusan surat, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh berinisiatif secara pro aktif melakukan pemantauan atas kasus ini. Sesuai dengan Prosedur Standar Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, kasus ini didaftarkan dengan Nomor Agenda Pengaduan 11.01.TP/IX/2017 dan 13.01.TP/ IX/2017 yang terkait erat dengan dugaan pelanggaran HAM dalam hal ini terhadap hak hidup untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Meminta kepada PT Mifa Bersaudara untuk:

1) PT. Mifa Bersaudara wajib melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan fungsi lingkungan hidup di perairan Pantai Lhok Geudong. PT. Mifa Bersaudara harus melakukan reklamasi dan pascatambang terhadap pantai Lhok Geudong dan lahan bekas stockpile yang berada di Gampong Suak Indrapuri dengan memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh PT. Mifa Bersaudara wajib dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (26) dan (27) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (4) huruf c, Pasal 7 ayat (5) huruf b, Pasal 22, dan Pasal 25 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

2) Meminta kepada PT. Mifa Bersaudara untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan baik kualitas air, kualitas udara, kebisingan, dan kualitas lingkungan lainnya secara berkala dengan melibatkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup yang independen dan profesional lainnya sebagaimana diatur dalam PermenLH No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup dan memberikan laporannya kepada instansi terkait.

3) PT. Mifa Bersaudara wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau CSR di wilayah izin usaha pertambangannya dengan didahului konsultasi kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut dilaporkan realisasinya kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 108 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Nagan Raya / PLTU Nagan Raya, untuk:

1) PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Nagan Raya / PLTU Nagan Raya berkewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan fungsi lingkungan hidup di perairan Pantai Lhok Geudong.

2) Meminta kepada PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Nagan Raya / PLTU Nagan Raya untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan baik kualitas air, kualitas udara, kebisingan, dan kualitas lingkungan lainnya secara berkala dengan melibatkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan

3) PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Nagan Raya / PLTU Nagan Raya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau CSR di wilayah operasional perusahaan dengan didahului konsultasi dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

C. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, untuk:

1) Mengawasi jalannya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan fungsi lingkungan hidup di perairan Pantai Lhok Geudong yang dijalankan oleh PT. Mifa Bersaudara dan PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Nagan Raya / PLTU Nagan Raya.

2) Memantau jalannya reklamasi

dan pascatambang oleh PT. Mifa Bersaudara terhadap lahan bekas penimbunan batubara (stockpile) yang berada di Gampong Suak Indrapuri dengan memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

3) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab PT. Mifa Bersaudara dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan baik kualitas air, kualitas udara, kebisingan, dan kualitas lingkungan lainnya secara berkala dengan melibatkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup yang independen dan profesional

4) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab PT. Mifa Bersaudara dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau CSR di wilayah izin usaha pertambangannya dengan didahului konsultasi dan koordinasi kepada Pemkab Aceh Barat dan masyarakat setempat.

5) Meminta kepada Pemkab Aceh Barat untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana dan kualitas/kapasitas/skill SDM Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengawasan/audit lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat.

6) Meminta Pemkab Aceh Barat untuk memperjelas status lokasi daerah wisata yang berada di Kabupaten Aceh Barat melalui pembuatan Surat Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hal ini diperlukan untuk menentukan standar pengujian kualitas lingkungan oleh penyedia jasa audit lingkungan hidup ketika terjadi masalah lingkungan hidup.

d. Pemerintah Kabupaten Nagan raya, untuk:

1) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Nagan Raya / PLTU Nagan Raya dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan baik kualitas air, kualitas udara, kebisingan, dan kualitas lingkungan lainnya secara berkala dengan melibatkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup yang independen dan profesional lainnya sebagaimana diatur dalam PermenLH No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup.

2) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Nagan Raya / PLTU Nagan Raya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau coorporate social

responsibility (CSR) di wilayah operasionalnya dengan didahului konsultasi dan koordinasi kepada Pemkab Nagan Raya dan masyarakat setempat.

3) Meminta kepada Pemkab Nagan Raya untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana dan kualitas/kapasitas/skill SDM Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengawasan/audit lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya.

4) Meminta Pemkab Nagan Raya untuk memperjelas status lokasi daerah wisata yang berada di Kabupaten Nagan Raya melalui pembuatan Surat Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hal ini diperlukan untuk menentukan standar pengujian kualitas lingkungan oleh penyedia jasa audit lingkungan hidup ketika terjadi masalah lingkungan hidup.

Gambar 5.3 Manajemen dan Tim Pemantauan meninjau lokasi pelabuhan perusahaan di Gampong Peunaga Cot Ujong

Gambar 5.4 Tampak dibelakang tim, truk mengantar muatan batubara ke stockpile karena conveyer belum maksimal berfungsi

3. Pemantauan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya/Hak atas lingkungan hidup yang sehat, dalam rangka penanggulangan dampak negatif beroperasinya tempat pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Provinsi Aceh (26 s/d 30 September 2017):

Berdasarkan temuan, keterangan, analisis dan kesimpulan dari hasil kegiatan pemantauan oleh Komnas HAM terkait dengan dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, Tim Pemantauan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menyampaikan rekomendasi kepada:

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, untuk:

1) Segera melengkapi fasilitas TPA Uwer Tetemi dan menyiapkan pemenuhan seluruh aspek yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, seperti pagar, mesin pengolahan sampah, perkantoran, peningkatan akses jalan di dalam lokasi TPA, fasilitas perlindungan lingkungan, gudang dan peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan jumlah karyawan dan pelibatan warga disekitar TPA sampah. Pemenuhan aspek persyaratan dan fasilitas tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

2) Penambahan fasilitas dasar

dan penunjang (prasarana dan sarana) di lokasi TPA Uwer Tetemi sebagaimana disebut dalam angka 1 dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Satker PSPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Aceh. Koordinasi yang berkesinambungan hendaknya dilakukan untuk menjamin aktivitas pemrosesan sampah di TPA Uwer Tetemi dapat berjalan sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundangan yang berlaku serta menghindari dampak lingkungan dan konflik sosial di sekitar lokasi TPA;

3) Menyiapkan dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan warga Kecamatan Silih Nara secara umum serta warga sekitar lokasi TPA atau yang berpotensi terkena dampak langsung dari beroperasinya TPA Uwer Tetemi. Pemberian kompensasi didahului proses verifikasi secara komprehensif agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

4) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Pusat c.q Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu koordinasi dan kerja sama perlu dilakukan untuk riset dan recovery kawasan Burlintang yang pernah dijadikan lokasi pembuangan sampah secara tradisional sebelum TPA Uwer Tetemi dioperasikan;

5) Menyusun Qanun (Perda)

tentang pengelolaan sampah dan merencanakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dengan mengutamakan percepatan realisasi aspek persyaratan teknis TPA sampah Uwer Tetemi. Qanun dan perencanaan juga harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas dan mencakup aspek pembinaan, kompensasi dan restribusi;

6) Pemerintah Kabupaten Aceh

Tengah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya untuk memperbaiki jalan nasional (Aceh Tengah-Nagan Raya) yang mengalami kerusakan khususnya dikawasan Kecamatan Silih Nara;

7) Pemerintah dan atau korporasi perlu memberikan dukungan terhadap program bank sampah yang sedang dan terus dikembangkan oleh Reje

(Kepala Desa) Lot Kala Kecamatan Kebayakan.

b. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk:

1) Segera melengkapi fasilitas TPA sampah di Kecamatan Meusidah dan menyiapkan seluruh aspek yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga agar TPA sampah tersebut dapat difungsikan. Sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi diantaranya adalah rekonstruksi dan renovasi kolam sanitary landfiil, pagar, fasilitas perlindungan lingkungan, kantor, gudang, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang untuk pemrosesan akhir sampah. Pemenuhan aspek persyaratan dan fasilitas tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

2) Penyempurnaan dan penambahan fasilitas dasar dan penunjang (sarana dan prasarana) di lokasi TPA Kecamatan Meusidah sebagaimana disebut dalam angka 1 dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Satker PSPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Aceh. Koordinasi yang berkesinambungan hendaknya dilakukan untuk menjamin aktivitas pemrosesan sampah di TPA Kecamatan Meusidah dapat berjalan sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundangan yang berlaku serta menghindari dampak lingkungan dan konflik sosial di sekitar lokasi TPA;

3) Aktivitas pembuangan sampah secara

tradisional di kawasan hutan dan jurang Desa Muyang Kute Kecamatan Bandar oleh Dinas Lingkungan Hidup agar dihentikan. Pengelolaan sampah sementara dapat dilakukan dengan menggunakan metode lahan urung terkendali (controlled landfiil). Metode urung terkendali tersebut bersifat sementara, dan dapat digunakan hingga beroperasinya TPA sampah di Kecamatan Meusidah yang

menggunakan metode urung saniter (sanitary landfill) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

4) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat c.q Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kabupaten Bener Meriah. Selain itu koordinasi dan kerja sama perlu dilakukan untuk riset dan recovery kawasan tempat pembuangan sampah secara tradisional di Desa Muyang Kute Kecamatan Bandar;

5) Menyusun Qanun (Perda)

tentang pengelolaan sampah dan merencanakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dengan mengutamakan percepatan realisasi aspek persyaratan teknis TPA sampah di Kecamatan Meusidah. Qanun dan perencanaan juga harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas dan mencakup aspek pembinaan, kompensasi dan restribusi.

Pemerintah Provinsi Aceh, untuk:

1) Menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan pemerintah Kabupaten dalam penyelesaian berbagai kendala pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah;

2) Memberikan dukungan terhadap pemenuhan aspek persyaratan teknis tempat pengelolaan akhir sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q Direktorat Penyehatan Pengembangan Lingkungan Pemukiman, untuk:

1) Melakukan pembinaan dan pengawasan khusus untuk percepatan pemenuhan aspek persyaratan teknis, dengan fokus untuk memberikan fasilitas bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana tempat pemrosesan sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;

2) Meminta usulan dan merealisasikan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh atas bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana tempat pemrosesan sampah.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk:

Mengkoordinasikan serta membantu pengembangan dengan riset dan teknologi untuk pemanfaatan sumberdaya dan potensi lain yang ada ditempat pengelolaan/ pemrosesan sampah di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dan kemitraan.

HAM Aceh saat meminta informasi petugas di lokasi tempat pembuangan sampah di Mangku Meuyang Kute, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah

Rekomendasi ini kami sampaikan karena mengingat Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM warga Negara. Komnas HAM mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik, berwawasan lingkungan, menjamin

Gambar 5.6 Kondisi jalan terjal dan masih dalam proses pengerasan membuat akses menuju TPA sampah di Kec. Meusidah

B. Mediasi

Pra mediasi sengketa lahan SDN Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh:

Berdasarkan keterangan, temuan, analisis dan kesimpulan dari hasil kegiatan pra mediasi oleh Komnas HAM dalam kasus sengketa lahan SDN 4 Indra Jaya. Tim Pra Mediasi Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menyampaikan rekomendasi kepada : Para pihak, pemilik lahan atau ahli waris lahan SDN 4 Indra Jaya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk : (a) Mengirimkan surat kesediaan mediasi yang ditujukan kepada Subkomisi Mediasi c.q Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh ; (b) Mempersiapkan tim juru runding dan dokumen tekait sengketa serta kelengkapan administrasi lain yang diperlukan untuk proses sidang mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM.

Subkomisi Mediasi, untuk: Mempersiapkan kebutuhan proses mediasi sengketa (perselisihan) lahan SDN 4 Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Jadwal mediasi hendaknya dapat dilaksanakan secepatnya sesuai dengan permintaan kedua belah pihak.

Pasca pramediasi para prinsipal (Ahli waris dan Pemkab Aceh Jaya) telah menyampaikan surat pernyataan kesedian mediasi oleh Komnas HAM dalam kasus sengketa lahan SDN 4 Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Ahli waris menandatangani surat kesedaian mediasi, tanggal 9 November 2017. Sementara Pemkab Aceh Jaya yang diwakili oleh Bupati Aceh Jaya menandatangani surat kesediaan mediasi tanggal 15 Desember 2017, dan diantar langsung oleh Kasubbag Bantuan Hukum ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, tanggal 19 Desember 2017.

Gambar 5.7 Bangunan SDN 4 Indra Jaya di Desa Kuala yang telah disegel oleh pemilik lahan (ahli waris)

Gambar 5.8 Pertemuan Tim Pra Mediaisi dengan Pemkab Aceh Jaya

C. Pendidikan dan penyuluhan

Dalam rangka penyeberluasan wawasan sekaligus untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI sebagai lembaga Negara yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainya diberikan tugas dan fungsi penyuluhan HAM sebagaimana oleh Undang- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. tentang HAM. Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh sebagai sub-ordinat dari Komnas HAM RI, berinisiatif untuk melaksanakan Diseminasi HAM bagi Pengemban Tugas dan Fungsi Penyedia Layanan Kesehatan Tingkat Pertama (primer) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk tahap awal Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menyelenggarakan Diseminasi HAM bagi Pejabat di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Prioritas diadakannya diseminasi adalah mencoba menyamakan persepsi mengenai pelaksanan tugas aparatur sipil negara yang mengedepankan perlindungan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Peserta juga diharapkan dapat mengulang kaji kembali mengenai sistem tugas dan fungsi dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Persoalan ataupun pengalaman yang dihadapi dilapangan oleh masing-masing peserta yang tereksplorasi dalam penyuluhan/ diseminasi dapat menjadi catatan khusus serta dapat dianalisis kekurangan dan kelebihannya sebagai sebuah kebijakan. Selanjutnya, menjadi sumber referensi dalam penyusuan rekomendasi perbaikan maupun untuk menjadi rambu-rambu bagi Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya terhadap proses pemajuan dan penegakan HAM sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kegiatan Diseminasi HAM bagi Pejabat di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar berlangsung sehari, Rabu 29 Novemebr 2017 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh. Kegiatan tersebut menghadirkan tiga orang narasumber dengan masing-masing tema yang telah ditentukan. Diseminasi ini diikuti oleh 35 orang peserta yaitu terdiri dari 4 pejabat eselon III dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 4 pejabat eselon III dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 11 orang para Kepala Puskesmas di Kota Banda Aceh serta 16 orang para Kepala Puskesmas yang terpilih dari Kabupaten Aceh Besar. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh.

Gambar 5.9 Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan Komnas HAM RI) saat menyampaikan materinya

Gambar 5.10 Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, lembaga Negara

Perwakilan Komnas HAM 5.2 Provinsi Kalimantan Barat

A. Pelayanan Pengaduan

Sepanjang tahun 2012 hingga 2017 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah menerima 460 pengaduan dari masyarakat. Jika dilihat dari grafik terlihat ada penurunan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal yang menyebabkan menurunnya pengaduan masyarakat. Pertama Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua dengan luas wilayah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia) sedangkan akses ke Kantor Perwakilan yang berada di ibu kota provinsi yaitu Pontianak cukup jauh. Hal ini tergambar dari domisili masyarakat yang menyampaikan aduan sebagian besar berasal dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.

120 102 100 88 80 73 69 O 67 61 O 60 40 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik 5.7 Jumlah Aduan yang Diterima oleh Komnas HAM Kalimantan Barat

Kedua, saat ini di Kalimantan Barat telah ada lembaga – lembaga negara dan kementerian yang juga memberikan layanan pengaduan seperti Perwakilan Ombudsman, Kantor Penghubung Komisi Yudisial, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Komisi Informasi Provinsi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Kanwil Hukum dan HAM melalui YANKOMASHAM. Keberadaan lembaga negara dan kementerian tersebut membantu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat dengan

menggunakan kewenangan masing – masing lembaga. Untuk beberapa kasus sinergi antar lembaga cukup efektif dalam mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Kota Singkawang Kota Pontianak 24 Kab. Sintang Kab. Sekadau Kab. Sanggau Kab. Sambas Kab. Mempawah Kab. Melawi Kab. Landak Kab. Kubu Raya 15 Kab. Ketapang Kab. Kayong Utara Kab. Kapuas Hulu Kab. Bengkayang 10 15 20 25

Grafik 5.8 Jumlah Aduan yang Diterima Berdasarkan Wilayah 2017

Kemenkum HAM BUMN / BUMD Instansi Pemerintah 10 Kehakiman TNI Kejaksaan Kepolisian 20 Organisasi / LSM / Yayasan Perusahaan / Corporate Perorangan 10 15 20

Grafik 5.9 Klasifikasi Berdasarkan Teradu

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan terlihat bahwa institusi kepolisian yang paling tinggi diadukan sebanyak 20 aduan. Diikuti oleh pemerintah daerah sebanyak 10 aduan dan korporasi/perusahaan sebanyak 7 aduan. Untuk Kepolisian aduan yang disampaikan terkait penyiksaan saat penangkapan dan paksaan untuk mengaku, penangkapan tidak sesuai prosedur dan laporan yang tidak direspon.

Sedangkan Pemerintah Daerah dan Koorporasi aduan yang disampaikan terkait dengan penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan perkebunan, kemitraan/plasmah masyarakat dengan perusahaan yang tidak berjalan atau merugikan masyarakat, dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan.

Dari 61 kasus yang ditangani Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat sepanjang tahun 2017, 16 kasus telah berhasil diselesaikan di mana hak-hak pengadu yang dilanggar telah dapat dipulihkan kembalkan. Saat ini 14 kasus masih dalam proses pemantauan aktif di mana para pihak atau instansi yang bertanggungjawab secara teknis sedang melakukan upaya penyelesaian permasalahan dan belum ada hasilnya. Pemantauan pasif juga dilakukan atas 2 kasus karena penyelesaian

sudah disepakati tinggal pelaksanaannya. Penghentian sementara dilakukan atas 5 kasus karena terkendala kelengkapan administrasi dan pengadu yang tidak dapat dihubungi karena ketidakjelasan alamat dan tidak ada nomor telepon untuk dihubungi, sehingga Komnas HAM sulit untuk meminta informasi lebih jauh. Sedangkan 24 kasus telah dilakukan penghentian tetap penanganannya karena aduan telah diselesaikan oleh instansi terkait/ para pihak, atau pengadu mencabut laporan karena telah ada perdamaian, atau ada upaya yang lebih efektif dalam penyelesaiannya yaitu melalui mekanisme hukum.

30 25 20 15 10 Hak anak Hak aras kebebasan pribadi Hak wanita Hak untuk memperoleh keadilan Hak turut serta dalam Hak untuk mengembangkan diri pemerintahan Hak untuk kerkeluarga dan Hak atas kesejahteraan melahirkan keturuan Hak atas rasa aman Hak untuk hidup

Grafik 5.10 Klasifikasi Berdasarkan Hal yang Diadukan

Hak anak - perlindungan hukum Hak anak - anak yang rentan Hak anak - hak hidup Hak wanita - hak pengembangan pribadi Hak turut serta dalam pemerintah - hak untuk berpendapat Hak atas kesejahteraan - jaminan sosial Hak atas kesejahteraan - hak milik Hak atas rasa aman - hak hidup Hak atas rasa aman - hak perlindungan diri pribadi Hak atas kebebasan pribadi - kebebasan untuk berserkat dan berkumpul Hak untuk memperoleh keadilan - hak atas keadilan dalam proses hukum Hak untuk mengembangkan diri - hak atas komunikasi dan informasi Hak untuk mengembangkan diri - pemenuhan kebutuhan dasar Hak untuk hidup - hak untuk lingkungan hidup yang baik

Grafik 5.11 Klasifikasi Berdasarkan Spesifikasi Hak yang Diadukan

Rasa aman Lain-lain 10 Penganiayaan TKI KDRT Pemukulan anak didik Trafficking Pendidikan PemiluPilkada Penyksaan Kesehata/lingkungan Hak asuh Ketenagakerjaan Konflik agraria Nafkah anak Keadilan dalam proses hukum 10 15

Grafik 5.12 Klasifikasi Berdasarkan Isu Kasus

20 15 Selesai Penghentian Sementara Pemantauan Aktif Penghentian Tetap Pemantuan Pasif

B. Pemantauan

1. Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak Kostitusional Warga Negara di Kabupaten Landak

Pilkada serentak di Kabupaten Landak hanya diikuti oleh calon tunggal dengan pasangan Karolin-Herculanus didukung oleh delapan partai, yaitu, PDI Perjuangan (11 kursi di DPRD Landak), Nasdem (5 kursi), PKB (2 kursi), Golkar (4 kursi), Gerindra (4 kursi), Demokrat (3 kursi), PAN (2 kursi) dan Hanura (1 kursi). Di wilayah Kabupaten Landak telah ditetapkan jumlah DPT sebanyak 258.712 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 135.992 dan 122.720 untuk pemilih perempuan. Sebelumnya KPU Landak telah menetapkan perubahan DPT pada tanggal 4 Februari 2017 dengan jumlah 258.709 atau mengalami penambahan jumlah 5.130. Adapun jumlah 5130 ini bersumber dari Data Pemilih A.C-KWK atau Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik. Selanjutnya perubahan yang terakhir terjadi penambahan 3 nama lagi setelah dilakukan pengecekan diportal Sidalih KPU Landak, nama tersebut belum masuk di DPT tetapi nama itu ada di NIK/NKK 0, maka KPU Landak juga wajib memasukan dalam Perubahan DPT.

Beberapa permasalahan terkait dengan akurasi data DPT yang menjadi temuan dari Panwaslu sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan perbaikan oleh penyelenggara pemilu kabupaten Landak. Beberapa penyebab permasalahan data yaitu beberapa masyarakat di pedalaman yang jauh dari perkotaan masih menggunakan KTP versi yang lama atau Non elektronik mengakibatkan beberapa nama belum masuk pada DPT.

Di rumah sakit tidak disediakan TPS tersendiri namun akan dilakukan back up dari 3 TPS terdekat untuk pasien rawat inap. Namun petugas tidak menyediakan surat suara bagi keluarga yang mendampingi pasien. Petugas menyampaikan pihak keluarga diharapkan untuk melakukan proses pemungutan suara

di TPS asal. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan di RSUD Landak terdapat 34 pengguna hak suara yang akan diakomodir di TPS terdekat. Sedangkan untuk warga binaan di rutan IlA Kabupaten Landak terdapat 66 orang pemilih pindahan dan 14 DPT untuk pegawai Rutan Klas IlA Kabupaten Landak. Sedangkan untuk tahanan Polres Landak terdapat 12 orang pengguna hak suara yang akan diakomodir di TPS terdekat disampaikan oleh PPK Kec. Ngabang sdr Guntur.

Penyediaan tempat oleh Panitia pemungutan suara yang tidak ramah bagi para lansia dan difabel merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Melihat pada kontur tanah dan geografis wilayah yang berdataran rendah pada umumnya bangunan tempat tinggal maupun bangunan fasilitas umum lainya memiliki lantai yang tinggi dengan berundak haruslah diperhatikan sehingga akses bagi lansia maupun difabel dapat terjangkau. Berberapa perubahan data TPS di Rutan Klas IlA Landak telah diantisipasi oleh panitia pelaksana. Koordinasi telah dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, petugas pengawas Kecamatan juga hadir dan aktiv melakukan pengawasan di Rutan Klas IIA Landak dan TPS diluar.

2. Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak Kostitusional Warga Negara Di Kota Singkawang.

Berdasarkan hasil hitung TPS (Form C1) yang dipublish KPU Kota Singkawang melalui website Document12 sekitar 40,2 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya dari total 156.812 suara. Sehingga jika dikalkulasikan terdapat sekitar 63.000 warga yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Terkait dengan penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam Pilkada tahun 2017 daripada Pilkada sebelumnya, misalnya di Kecamatan Singkawang Barat rendahnya angka partisipasi disebabkan beberapa faktor. Misalnya berkaitan dengan administrasi kependudukan. Masih banyak ditemukan dilapangan Warga Singkawang Barat yang secara administratif ada diSingkawang, tapi secara fisiktidak ada di Singkawang.

Pada tahapan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU, masih ditemukan pertikaian yang membawa isu SARA dalam pelaksanaan tahapan Pilwako Singkawang oleh oknum pendukung salah satu bakal calon yang gagal

menjadi calon Walikota Singkawang (Data pendukung: surat yang mengatasnamakan Tokoh Lintas Etnis Kota Singkawang, ditujukan kepada KPU dan Panwaslu Kota Singkawang) Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak terutama aparat penegak hukum dan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat agar pertikaian tidak meluas dan mengganggu negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemantauan terkait atas dugaan

pelanggaran HAM terkait perasalahan hak atas kesejahteraan, hak atas kepemilikan lahan warga Sintang oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, Polres Sintang dan Perusahaan PT. Sinar Sawit Andalan dan PT. Sumber Hasil Prima di Kabupaten Sintang

Dalam pelaksanaan pemantauan pertemuan dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang serta Polres Sintang. Dari hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, pemerintah akan melakukan pengecekan ke lapangan atas laporan masyarakat adat atas penyerobotan tanah adat U Ud Danum oleh perusahaan. Yang menjadi dasar adalah adanya bukti surat keterangan tanah adat U Ud Danum yang juga ditanda tangani oleh Bupati Sintang saat itu serta bukti pengukuran batas oleh Kementerian Kehutanan yang menyatakan tanah tersebut masih berhutan serta dokumentasi kondisi hingga saat ini, bahwa hutan adat tersebut tetap terjaga. Selanjutnya jika terbukti bahwa hutan adat itu ada dan masuk pada izin lokasi perusahaan agar Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan dari konsesi perusahaan serta meminta agar perusahaan tidak melakukan aktifitas di kawasan tersebut.

Gambar 5.11 Pertemuan dengan Pemkab dan Polres Sintang

Dalam pertemuan dengan Polres Sintang Komnas HAM meminta klarifikasi dan tindak lanjut atas beberapa laporan masyarakat. Salah satunya kasus pembunuhan anak pengadu yang terjadi di tahun 2008

yang hingga kini belum ada kejelasan perkembangannya, serta beberapa laporan masyarakat terkait lambatnya proses hukum dikepolisian. Berdasarkan klarifikasi dari pihak kepolisian, mereka kesulitan menemukan alat bukti atas laporan yang disampaikan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Untuk kasus pembunuhan Polres Sintang berjanji akan membuka kembali kasus tersebut dengan melakukan gelar perkara.

4. Pemantauan terkait atas dugaan pelanggaran HAM sengketa lahan perkebunan masyarakat kelompok tani Darat Jaya dengan PT Rezeki Kencana di desa kampung baru, dusun sumber karya, Kab. Kubu Raya

Pemantauan dilakukan oleh Tim dari Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat dengan tujuan untuk melengkapi data dan informasi mengenai permasalahan tumpang tindih lahan Kelompok Tani Darat Jaya dengan PT. Rizki Kencana. Tim meminta penjelelasan perihal awal mula penggarapan lahan hingga terjadi tumpang tindih lahan dengan HGU PT. Rizki Kencana. Pertemuan diterima di kantor Kelompok Tani Darat Jaya. Pemantauan juga dilakukan di lokasi perkebunan yang di sengketakan antara masyarakat dengan Perusahaan. Masyarakat menunjukan lokasi lahan yang telah warga olah menjadi perkebunan sawit.

Berdasarkan pemantau lapangan tersebut ditemukan beberapa hal diantaranya; 1. Bahwa perusahaan dalam mengerjakan lahan telah memasuki lahan cadangan transmigrasi jangkang I; 2. Bahwa lahan yang disengketakan telah di garap/ diolah menjadi lahan perkebunan sawit oleh masyarakat sebelum perusahaan mendapatkan perizinan; 3. Bahwa Warga/ Kelompok Tani Darat Jaya menggarap lahan berdasarkan pengembalian lahan dari PT. Agro Inti Sejahtera yang tidak meneruskan izin lokasi dikarenakan terjadi kebakaran lahan dan kemudian oleh PT. Agro Inti Sejahtera mengembalikan kepada masyarakat; 4. Terdapat sebagian lahan yang tumpang tindih tanaman antara perusahaan dengan warga kelompok tani yaitu berupa tanaman karet dan tanaman sawit.

C. Penyuluhan

Dalam melaksanakan fungsi Penyuluhan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pemerintah, Universitas serta LSM/Organisasi Masyarakat. Beberapa kegiatan tersebut seperti tergambar dalam tabel.

NoPENYELENGGARAKEGIATAN
1Pemerintah Kab Kubu RayaRencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kuala Mandor Kab Kubu Raya
2Komnas HAM, Forest People & PusakaKonferensi HAM dan Bisnis Regional Asia Tenggara
3Aliansi Gerakan Reform AgrariaWorkshop Bisnis di Sektor Agraria dan HAM
4Univ Tanjungpura Fak. TeknikPenyuluhan HAM bagi Mahasiswa baru
5Komnas HAM Per- wakilan KalbarRefleksi penegakan HAM di Kalbar
6IAIN PontianakPembekalan bagi Mahasiswa PPL
7Univ Tanjungpura Fak HukumTanjungpura Law Goes to School, Bedah film senyap & Penyuluhan HAM di beberapa SMA

Tabel 5.1 Kegiatan Penyuluhan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat

Gambar 5.12 Konferensi Regional Asia Tenggaran "HAM dan Bisnis"

Gambar 5.13 Refleksi Penegakan HAM di Kalimantan Barat

D. Penelitian

Di tahun 2017 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pengkajian terkait dengan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Barat. Tema yang diangkat dalam penelitian yaitu "Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah Demi Kepastian Hukum Bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Study Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)"

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama lima belas tahun para transmigran Pangmilang tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Tanpa status hukum yang jelas atas tanah mereka maka mereka berpotensi kehilangan hak atas tanah. Apalagi saat ini lingkungan tanah disekitar mereka sedang berkembang terkait dengan rencana pembangunan bandar udara Singkawang.

2. Beberapa langkah telah diambil oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi Transmigran Pangmilang. Langkah-langkah tersebut:

Adanya surat dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada lokasi eks lokasi transmigrasi yang telah menjadi desa definitif atau bagian desa definitif dapat dilakukan tanpa melalui penerbitan Hak Pengelolaan Lahan, melainkan melalui proses Program Operasi Nasional Agraria/Program Operasi Daerah Agraria atau pengurusan rutin lainnya yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut.

Adanya diskresi oleh Pemerintah Kota Singkawang dengan mencabut Surat Keputusan Pencadangan Tanah untuk Areal Pemukiman serta Surat Keputusan Penetapan Status Transmigrasi Umum Pangmilang. Kemudian menetapkan tanah-tanah ex transmigrasi tersebut dikembalikan kepada negara dan menjadi wilayah administrasi Kelurahan Pangmilang. Terhadap tanah yang telah dikelola oleh transmigran telah dibuatkan Surat Pernyataan Tanah dan proses selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat untuk

mengurus sertifikatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya permintaan Walikota Singkawang kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Singkawang agar memprioritas Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) pada lokasi ex-Transmigrasi Kelurahan Pangmilang.

Bahwa saat ini pensertifikatan tanah warga eks transmigrasi Pangmilang sedang diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Gambar 5.14 Proses pengkajian FGD dan ekspos oleh Kanwil BPN

Perwakilan Komnas HAM 5.3 Provinsi Maluku

Selama tahun 2017, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah menerima pengaduan sebanyak 60 pengaduan/kasus, dengan jumlah berkas pengaduan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) berkas. Dari jenis berkas pengaduan tersebut terdapat 22 pengaduan langsung dan 38 tembusan. Sedangkan menurut cara menyampaikan berkas terdapat 4 datang langsung, 55 pos dan 1 diterima dilapangan. Selain itu terdapat 2 pengaduan mengenai hak mempertahankan hidup, 1 lingkungan hidup, 1 hak atas pendidikan, 2 hak kesetaraan dengan suami, 29 kewenangan memproses hukum di kepolisian/militer/PPNS, 2 kewenangan memproses hukum di kejaksaan, 6 memproses hukum di pradilan, 3 pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup dan 5 pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan. Dari jumlah pengaduan tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Kab. Buru Kab. Buru Selatan Kab. Maluku Barat Daya Kota Tual Jawa Barat Kab. Seram Bagian Barat Maluku Utara Kab. Maluku Tengah 4 Jakarta 4 Kab. Kepulauan Aru 6 Kota Ambon 37 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Grafik 5.14 Wilayah Asal Pengadu/Pelapor

40 35 30 28 25 20 15 10 5 0 Hak untuk hidup Hak anak Hak mengembangkan diri Hak atas rasa aman Hak wanita Hak atas kesejahteraan Non HAM Hak memperoleh keadilan

Grafik 5.15 Klasifikasi Hak

12 Perlindungan diri pribadi, 10 keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya 8 Hak atas kebebasan gangguan 6 terhadap tempat tinggal Bebas dari penyiksaan, 4 penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, 2 atau merendahkan derajat dan martabat 0

15 12 9 6 3 0 Hak untuk mempunyai milik Hak atas kepemilikan tanah Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak

50 40 30 20 10 0 Kelompok - anak-anak Kelompok - masyarakat Kelompok - pekerja / profesi Individu - anak Kelompok - masyarakat adat Individu - orang seorang

Grafik 5.17 Hak Atas Kesejahteraan

TNI Lembaga Pendidikan Organisasi Pekerja/Profesi Kejaksaan Korporasi BUMN/BUMD Lembaga Pelayanan Kesehatan Lembaga Peradilan Kelompok Masyarakat Orang Seorang Pemerintah Pusat (Kementerian) Pemerintah Daerah Kepolisian Grafik 5.19 Klasifikasi Pihak yang Diadukan 0 5 10 15 20 25 30

A. Pengiriman Rekomendasi

Selama tahun 2017, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah mengeluarkan surat terkait penanganan pengaduan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) surat. Adapun rincian dari surat tersebut sebagai berikut:

Lembaga Peradilan Organisasi BUMN / BUMD Pekerja / Profesi Pemerintah Pusat (Kementrian) Pemerintah Daerah Orang Seorang TNI Kejaksaan Kepolisian Lembaga Pelayanan Kesehatan

Grafik 5.20 Lembaga/Institusi Yang Dikirimi Surat

B. Pelaksanaan Fungsi Pemantauan Dan Penyelidikan

Selama tahun 2017, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan pemantauan lapangan sebanyak 2 kali pemantauan. Pertama pemantauan Pilkada serentak 2017 di beberapa lokasi yang berada di Pulau Ambon, yaitu:

1. Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon

2. Kelurahan Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambo

3. Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah

4. Desa Seith, Desa Negeri Lima, dan Desa Ureng Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah

Pemantauan kedua adalah pemantauan situasi dan kondisi hak asasi manusia dalam proses persiapan pembangunan kawasan kilang minyak dan gas Blok Masela di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 5.15 Pertemuan Pemantauan bersama Masyarakat Adat Olilit, Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat

C. Pelaksanaan Fungsi Mediasi

Selama tahun 2017, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan Pra Mediasi sebanyak 1 (Satu) kali, yaitu Pra Mediasi terhadap sengketa petuanan antara Masyarakat Adat Rumah Olat dengan Masyarakat Adat Sawai di Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Gambar 5.16 Pertemuan Pra Mediasi Bersama Masyarakat Adat Negeri Sawai Kab. Maluku Tengah

D. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Dan Penyuluhan

Selama tahun 2017, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan kegiatan Penyuluhan HAM sebagai salah satu fungsi Pemajuan HAM Komnas HAM RI. Komnas HAM perlu mendorong penerapan nilai-nilai HAM dalam institusi Polri terus melakukan pendidikan HAM dengan berbagai metode baik penyuluhan/sosialisasi, pelatihan, training of trainer (TOT) maupun penyusunan buku saku dan manual pelatihan yang semuanya bertujuan untuk penyebarluasan HAM bagi anggota Polri.

Adapun kegiatan tersebut, dihadiri oleh 58 orang yang terdiri dari 30 orang peserta dari Jajaran Tinggi Kepolisian Daerah Maluku, Kabidkum Polda Maluku, BIN Daerah Maluku, Ketua Komisi Yudiasial Perwakilan

Maluku, Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Kanwil Hukum Dan HAM Wilayah Maluku, Kesbangpol Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Maluku, Yayasan Gasira, LBH, Media, sementara dari internal Komnas HAM dihadiri oleh Koordinator Subkom Pemajuan HAM, Kabiro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama antar Lembaga Komnas HAM RI, Kepala Perwakilan Komnas HAM Maluku, Staf KAL Komnas HAM RI dan staf perwakilan Maluku.

Gambar 5.17 Pembukaan Kegiatan Penyuluhan HAM Bagi Aparat Kepolisian Daerah Maluku

E. Pelaksanaan Fungsi Pengkajian Dan Penelitian

Pada tahun 2017, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI membuat program kegiatan penelitian reforma agraria di 6 (enam) wilayah perwakilan Komnas HAM yakni Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah dan Papua.

Gambar 5.18 Pertemuan Penelitian & Pengkajian Bersama Kanwil BPN/ATR Provinsi Maluku

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan penelitian reforma agraria, Komnas HAM Perwakilan Maluku mengangakat isu "Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tapal batas antar negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah". Latar belakang isu yang diambil disebabkan maraknya kasus kekerasan dan konflik akibat sengketa kepemilikan hak atas tanah antar komunitas masyarakat hukum adat. Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan pemerintah baik pada

sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata yang secara tidak langsung juga menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan akibat klaim kepemilikan adat diantara komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat dengan institusi pemerintah, maupun masyarakat hukum adat dengan investor/ pemilik izin usaha.

Konflik tapal batas antar negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah dengan berbagai kompleksitas sebab dan dampak, sampai saat ini belum terselesaikan baik oleh masyarakat adat itu sendiri maupun oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Selama ini upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh masyarakat melalui jalur litigasi maupun non litigasi pada kenyataannya tidak mampu menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi masyarakat dalam komunitas negeri.

Begitupun juga dengan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme mediasi selama ini tidak pernah mencapai kesepakatan bersama dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan karena model penanganan atau mekanisme mediasi yang dilakukan pemerintah adalah model mediasi sepihak, yang tidak menghadirkan para pihak di dalam satu meja perundingan. Praktik mediasi yang dilakukan pemerintah selama ini adalah dengan mendatangi para pihak yang bersengketa secara terpisah dan kemudian membuat laporan hasil mediasi. Sehingga model-model penyelesaian yang dilakukan pemerintah tidak tepat disebut sebagai mediasi.

Konflik tapal batas antar negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah memerlukan peran aktif dan perhatian Pemerintah Daerah dalam penyelesaiannya. Hal ini mengingat sengketa atau konflik-konflik tapal batas antar negeri adat di Maluku Tengah bukanlah persoalan baru, tetapi merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu. Kompleksitas konflik tapal batas antar negeri adat dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah, diantaranya tercatat sebanyak kurang lebih 175 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 45 orang tewas, 347 orang mengalami cedera dan 388 bangunan rusak.

Tiga hal yang mendominasi akar masalah sengketa tanah yang terus menerus menjadi penyebab, antara lain batas wilayah antar desa/negeri, klaim kepemilikan adat, tumpang tindihnya wilayah adat dengan wilayah administratif, dan kebijakan pemerintah melalui program resettlement desa yang menimbulkan sengketa tanah antara pemilik lahan resettlement dengan masyarakat yang dipindahkan.

Resettlement desa atau yang sering dikenal dengan sebutan translok merupakan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri. Dimana sengketa-sengketa tanah yang ada di Maluku Tengah salah satunya disebabkan oleh program resettlement desa Hal ini merupakan akibat dari penanganan awal sejak pelepasan hak dan pemindahan masyarakat yang tidak tuntas serta menimbulkan persoalan baru yakni sengketa kepemilikan hak atas di tengah-tengah masyarakat. Fakta tersebut yang dialami oleh masyarakat TNS (Teon Nila Serua) saat ini.

Pada tahun 1978, Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Maluku melakukan evakuasi paksa terhadap sekitar 1000 kepala keluarga masyarakat adat TNS (Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua) dari tempat asal mereka ke Petuanan Makariki, Pulau Seram. Evakuasi masyarakat TNS saat itu dilakukan dengan alasan adanya potensi gempa dan letusan Gunung Api Lawarkawra yang terletak di Pulau Nila.

Saat ini sudah 39 tahun masyarakat TNS hidup di Waipia, Pulau Seram Kab. Maluku Tengah dengan menhadapi berbagai permasalahan yang dihadapi akibat evakuasi tahun 1978 sampai dengan penempatan mereka di Waipia. Hal ini terjadi akibat tidak tuntasnya program resettlement desa oleh pemerintah. Permasalahan yang dihadapi masyarakat TNS diantaranya adalah:

1. Status tapal batas atau batas Kecamatan TNS yang tidak jelas.

2. Adanya sengketa tanah antara masyarakat TNS dengan negeri-negeri (desa) yang mengklaim sebagai pemilik petuanan.

3. Tidak tersedianya lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), dan

4. Tindakan kekerasan berupa intimidasi dari pemilik-pemilik petuanan dalam bentuk penebangan tanaman umur panjang milik masyarakat TNS serta pemasangan pal batas di dalam areal bahkan rumah milik masyarakat TNS.

Dinamika dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah akan sangat berpengaruh pada agenda pelaksanaan

reforma agraria pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang terarah dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian guna mencapai visi dan misi reforma agraria. Selain itu, pelaksanaan TORA di Maluku tidak menjamin penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku pada umumnya. Pelaksanaan TORA justru dapat menimbulkan persoalan baru di dalam masyarakat.

Rekomendasi Hasil Penelitian:

1. Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera melakukan langkah-langkah strategis dan terarah dalam penyelesaian masalah TNS.

2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melakukan pemetaan, penetapan dan penegasan batas desa sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tapal batas antar negeri adat di Maluku Tengah.

3. Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera membuat Peraturan Daerah terkait penetapan kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku dan Maluku Tengah.

4. Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan segera membuat Peraturan Daerah terkait Penetapan Batas Wilayah Petuanan Negeri.

5. Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera membuat Peraturan Daerah terkait Mekanisme Penyelesaian Konflik Tapal Batas.

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat

A. Dukungan Layanan Pengaduan

Pasal 90 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM". Berdasarkan laporan yang masuk di Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2017 terdapat 100 berkas laporan pengaduan. Beberapa kasus belum dapat dituntaskan penyelesaiannya karena : (i) berkas belum lengkap dan (ii) bukan kasus yang menjadi kewenangan Komnas HAM sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 91 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan laporan yang tidak dapat diteruskan penanganannya maka Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat akan mengirimkan surat tanggapan yang menjelaskan alasan Komnas HAM tidak meneruskan pemeriksaan laporan dimaksud.

Cara Penyampaian Berkas Pengaduan

Adapun cara penyampaian berkas pengaduan dapat dibagi kedalam tiga kelompok yakni, pengaduan datang langsung terdiri dari 51 berkas (51%), melalui tembusan 48 berkas (48%) dan melalui informasi media massa 1 berkas (1%), total 100 berkas pengaduan (100%). Kemudian berdasarkan klasifikasi korban, pengaduan terdiri dari 61 pengaduan individu orang seorang dan 39 Kelompok.

Kabupaten dan kota dengan berkas pengaduan paling banyak adalah Kota Padang (41 berkas), terusan pengaduan ke kantor Komnas HAM RI yang dilimpahkan ke Perwakilan (11 berkas) dan Kabupaten Pasaman Barat (10 berkas). Disamping itu, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat juga menerima berkas pengaduan dari provinsi tetangga yaitu Provinsi Riau sebanyak 1 berkas

70 62 35 8 8 8 5 8 29 Hak untuk Hidup Hak Perempuan Hak Anak Hak atas Kesejahteraan Hak atas Rasa Aman Hak Memperoleh Keadilan

Grafik 5.21 Klasifikasi Berdasarkan Tema Hak di Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat

B. Pemantauan dan Penyelidikan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM berwenang melaksanakan fungsi pemantauan. Adapun kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.TANGGALURAIAN
1Tanggal 14 Februari 2017Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada di Kota Payakumbuh tanggal 14 s/d 15 Februari 2017
2Tanggal 7 April 2017Pemantauan kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang di duga di lakukan oleh 7 oknum TNI di Kota Payakumbuh tanggal 24 Januari 2017.
3Tanggal 13- 15 Februari 2017Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4Tanggal 20 April 2017Pemantauan sengketa lahan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat tanggal 20 s/d 21 April 2017.
5Tanggal 27 Juli 2017Pemantauan kasus pemenuhan hak atas rasa aman warga kabupaten Solok tanggal 27 s/d 28 Juli 2017.
Tanggal 2 Agustus 2017Pemantauan kasus dugaan perampasan hak Ulayat Nagari Kapalo llalang oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 2 s/d 3 Agustus 2017.
7Tanggal 14 Agustus 2017Pemantauan kasus larangan sekolah dan mengikuti proses belajar di SDIT Masyithah Kota Bukittinggi akibat sengketa hak asuh anak tanggal 14 s/d 15 Agustus 2017.

Tabel 5.2 Kegiatan Pemantauan Komnas HAM Sumatera Barat

C. Pendidikan dan Penyuluhan

No.TANGGALURAIAN
Tanggal 25 Juli 2017Penyuluhan HAM bagi kalangan civitas akademika Universitas Ekasakti Padang, dilanjutkan dengan Penandatanganan MOU antara Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dengan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.
Tanggal 17 Oktober 2017Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam hal pemajuan Hak Asasi Manusia di Wilayah Sumatera Barat
3Tanggal 17-19 Oktober 2017Pelatihan Penerapan HAM dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk Perwira Polda Sumatera Barat, kerjasama Komnas HAM dengan Mabes Polri. Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari Kasat dan Kanit dilingkungan Polda Sumatera Barat. Peserta berasal dari Satuan Sabhara, Reskrim dan TAHTI.
Tanggal 8 Desember 2017Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan tema "Penerapan Pancasila dan Hak Asasi Manusia berbasis Budaya Lokal dalam Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMK).

Tabel 5.3 Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Sumatera Barat

Dalam melaksanakan Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017 tergambar sebagai berikut:

D. Pramediasi

Sebagaimana dimandatkan oleh Surat Keputusan Komnas HAM No.065/KOMNAS HAM/VIII-2002 tentang Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, salah satu tugas pokok dan fungsi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat adalah melaksanakan kegiatan pra mediasi. Untuk tahun 2017, telah dilakukan pramediasi antara lain:

NoTANGGALKEGIATAN PRAMEDIASI
1Tanggal 14-15 September 2017Pramediasi kasus pengosongan lahan PT.KAI Divisi Regional Sumbar yang di tempati oleh masyarakat untuk optimalisasi lahan PT KAI di Kota Bukittinggi.
2Tanggal 12-13 September 2017Pramediasi kasus pemutusan hubungan kontrak kerja secara sepihak tanpa adanya pesangon di Kabupaten Pasaman Barat.
3Tanggal 23-24 Oktober 2017Pramediasi dugaan perampasan Hak Ulayat di Nagari Kapalo ilalang oleh Pemda Kabupaten Padang Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman.
Tanggal 26-27 Oktober 2017Pramediasi kasus penolakan izin geothermal energi panas bumi di wilayah Gunung Talang kabupaten Solok.
5Tanggal 30,31,Oktober s/d 1 November 2017Pramediasi kasus meninggalnya Rhitoni pekerja tambang ilegal dalam kegiatan penertiban tambang ilegal di Pemda Dharmasraya kabupaten Dharmasraya. Pramediasi kasus sengketa
Tanggal 8-10 November 2017Pramediasi kasus sengketa tanah masyarakat Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan dengan PT RAP di Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan. Tabel 5.4 Pramediasi Komnas HAM Sumatera Barat

E. Pengkajian dan Penelitian

Berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat juga diberi wewenang untuk menjalankan fungsi Pengkajian dan Penelitian. Dalam tahun 2017, telah dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dikaitkan dengan sengketa agraria dan reforma agraria di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini masih dalam proses dan akan dilanjutkan pada tahun 2018.

Tabel 5.4 Pramediasi Komnas HAM Sumatera Barat

Perwakilan Komnas HAM 5.5 Provinsi Papua

Dinamika HAM Internasional untuk Papua suatu perigatan bagi Negara dalam mempertahankan Papua di Indonesia?

Pada Forum Periodik Universal (UPR) di Dewan HAM PBB, Pemerintah Indonesia mendapat banyak rekomendasi atas makin buruknya situasi HAM di Papua Barat, delegasi besar Indonesia yang dipimpin Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM menampilkan pertanggungjawaban HAM Indonesia selama 5 tahun terakhir (sejak UPR 2012) dengan penuh kepercayaan diri diplomatik. Penegakan HAM di Papua menjadi isu sentral, demi menanggapi semakin intensifnya perhatian dan keprihatinan komunitas internasional atas Papua. Sejumlah negara besar sekutu dekat Indonesia mengajukan pertanyaan dan pernyataan krusial. Sementara tujuh Negara Pasifik yang selama ini bersikap keras terhadap Indonesia dalam persoalan Papua justru memilih tidak hadir. Suatu sikap serius untuk tidak mendegarkan retorikan diplomatic pemerintah atas situasi HAM di Papua, sebelumnya pemerintah Indonesia membentuk tim penyelesaian kasus HAM di Papua yang dikordinasikan melalui Menkopolhukam.

UPR sejatinya merupakan mekanisme standar di PBB dengan tujuan untuk memperbaiki situasi HAM secara nyata di setiap negara anggota. Dalam UPR, negara yang sedang direview memberikan laporan mengenai situasi HAM di dalam negeri serta pelaksanaan rekomendasi dari UPR sebelumnya. Negaranegara lain, berdasarkan observasi diplomatik serta informasi dari lembaga-lembaga HAM non-pemerintah, mengajukan pertanyaan dan rekomendasi yang harus dijalankan sebelum UPR berikutnya lima tahun mendatang.

Khusus tentang Papua, setidaknya ada empat hal yang disampaikan dalam pertanggungjawaban Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM di Dewan HAM PBB dalam UPR kali ini.

Pertama, bahwa pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan yang dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan di Papua. Dilaporkan bahwa "presiden secara teratur mengunjungi kedua provinsi ini untuk mengecek kemajuan pembangunan infrastruktur dan yang paling penting untuk secara langsung berdialog dengan orang Papua". Terkait dengan pendidikan dan kesehatan, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indoensia Sehat, dilaporkan sebagai solusi untuk

masalah di Papua. Disebutkan "lebih dari 2,8 juta orang Papua telah menerima kartu sehat sementara 360 ribu siswa telah mendapatkan manfaat dari kartu Indonesia pintar". Selain itu, pembangunan infrastruktur yang sedang sedang digencarkan pemerintah Indonesia dilaporkan sebagai kemajuan. Dikatakan "Pemerintah berencana membangun jalan Trans-Papua dari Merauke ke Sorong, yang terdiri dari 4325 km jalan di mana 3625 km telah selesai". Tidak dijelaskan kaitan infrastruktur dengan penegakan HAM.

Kedua, Pemerintah Indonesia "memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakadilan, termasuk dugaan pelanggaran HAM di Papua." Sebagai buktinya disebutkan bahwa "Sebuah tim integratif di bawah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan termasuk Komnas HAM dibentuk pada tahun 2016 untuk bekerja secara independen untuk menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM." Hasilnya dapat disimpulan "bahwa dari 12 laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua dari tahun 1996-2004, tiga di antaranya adalah dugaan pelanggaran HAM berat, sementara sisanya adalah kasus kriminal biasa. Disebutkan juga bahwa Kejaksaan Agung sedang mempersiapkan proses pengadilan di Pengadilan HAM tetap di Makasar. Untuk kasus Paniai, Komnas HAM telah melakukan investigasi resmi untuk kemudian diproses di Kejaksaan Agung.

Ketiga, bahwa "Pemerintah juga telah mencabut pembatasan bagi wartawan asing untuk mengunjungi Papua." Sebagai buktinya ditunjukkan bahwa 39 wartawan asing datang ke Papua pada tahun 2015, sebuah peningkatan sebanyak 41% dari tahun sebelumnya. Disebutkan juga bahwa pada tahun 2017 ini sudah ada 9 wartawan asing yang mengajukan izin mengunjungi Papua dan semuanya dikabulkan pemerintah.

Keempat, bahwa Otonomi Khusus Papua dilaksanakan untuk meningkatkan tata pemerintahan lokal yang efektif dan pembangunan. Tidak hanya itu, dalam kerangka Otonomi Khusus, provinsi Papua dan Papua Barat juga terus menerima jumlah anggaran paling besar, dibanding provinsiprovinsi lain yaitu Rp 69,71 triliun atau setara dengan US$ 2.5 miliar.

5.5.1 Kondisi Hak Asasi Manusia Di Tanah Papua Tahun 2017

A. Pelaksanaan Komitmen HAM di Provinsi Papua

Tahun 2017 Provinsi Papua mengalami transisi kepemimpinan kepala daerah di 11 kabupaten. Hal ini mengundang beragam reaksi politik yang dimotori oleh partai politik untuk memperoleh kekuasaan. Berlarut-larutnya pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) sampai diperpanjang dua kali oleh Gubernur Papua. Kondisi ini menjadi sesuatu yang tidak biasa dalam pergantian anggota dalam suatu lembaga negara yang sudah diatur. Hal ini terjadi hingga sampai pada kondisi MRP terbelenggu konspirasi politik lokal. Belum lagi tarik ulur atas pelantikan 14 kursi anggota DPRP yang diangkat dari 5 wilayah adat di Papua.

Tidak berhenti pada patgulipat situasi pilkada di 11 kabupaten kota konflik terbuka antara gubernur dan Kapolda Papua bagai benang kusut disiang bolong seakan melegalkan konflik sosial dalam kepentingan politik, korban harta bendah dan nyawa masyarakat sipil tidak berdosa melayang, selain adanya konflik bersenjata dibeberapa wilayah pegunungan oleh kelompok sipil bersenjata yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka.

Penolakan partai-partai politik nasional yang memiliki kursi di DPRP atas keberadaan 14 kursi DPRP. Unsur adat yang di angkat menjadikan situasi politik antara masyarakat adat dan DPRP terseret kedalam konflik terselubung. Tidak hanya itu, Partai Hanura dan PDIP keluar meningalkan ruangan sidang saat berlangsungnya pelantikan 14 kursi anggota DPRP.. Menguatnya isu Papua merdeka di beberapa forum internasional menimbulkan reaksi masyarakat papua diberbagai wilayah. Kemunculan kelompok militan, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan kelompok pro-Papua merdeka lainnya menjadi menguat di wilayah Papua Barat, salah satunya West Papua National Authority (WPNA). Konsolidasi ULMWP yang di fasiltasi Pemerintah Vanuatu menghangatkan kerakan sipil bersenjata di Papua, sebut saja konflik bersenjata di wilayah pertambangan PT. Freeport Tembagapura yang mengakibatkan pengungsian ratusan masyarakat sipil yang secara illegal melakukan penambangan di sekitar wilayah Freeport.

Persoalan kepemilikan tanah merupakan masalah yang terus berlangsung sepanjang tahun 2017 dan masih terus terjadi. Tanahtanah di Papua sudah sejak lama dikuasai oleh pemerintah tanpa memperhatikan kewajiban ganti rugi bagi masyarakat. Kekerasan terkait penggusuran menimpa masyarakat kecil dan mereka yang tidak mempunyai kekuatan, karena pemilik modal dan pemerintah seakan bersepakat mengamankan kepentingan pemodal. Dalam banyak sengketa tanah, sudah bisa dipastikan pemerintah dan pemilik modal akan memenangkan perkara di pengadilan. Masyarakat kecil hanya menjadi korban, tidak berdaya, dan selalu dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar.

Masalah penerapan pasal 45 Undangundang Otsus Papua yang memerintahkan pemerintah, pemerintah provinsi dan penduduk Papua untuk membentuk Perwakilan Komnas HAM menjadi perdebatan yang belum juga mendapatkan kata sepakat. Kendati demikian, perwakilan Komnas HAM Papua telah mengajukan draf peraturan khusus Provinsi Papua tentang HAM di Papua. Di sisi lain, Komnas HAM yang mempunyai tugas dan wewenang untuk meningkatkan usaha perlindungan dan penegakan HAM di Papua kurang terbantu oleh intitusi-institusi di daerah dan lembaga legislatif. Isu dan slogan HAM hanya diucapkan tanpa diikuti tindakan nyata.

Tahun 2017, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun di bidang sipil dan politik masih berlangsung. Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya hampir merata di semua daerah. Konflik atas kasus-kasus agraria terus menonjol. Masyarakat terus mempersoalkan hak-hak kepemilikan tanah yang belum diselesaikan oleh pemerintah dan pengusaha. Di antaranya:

1. Penguasaan tanah ulayat masyarakat adat Yerisiam oleh pengusaha kelapa sawit di Nabire.

2. Penguasaan ratusan hektar tanah ulayat masyarakat adat Kerom oleh pengusaha kepala sawit

3. Penguasaan ratusan hektar tanah ulayat masyarakat adat Genyem, Kabupaten Jayapura

4. Penguasaan ratusan hektar tanah ulayat masyarakat adat di Lereh, Kabupaten Jayapura.

5. Nasib 8000 para tenaga kerja di lingkungan PT. Freeport Tembagapura.

6. Gisi buruk di wilayah pegunung Kabupaten Yahukimo

Persoalan lain yang menjadi sorotan lain di wilayah Papua diantaranya terdapat beberapa daerah yang kekurangan guru. Bahkan fasilitas pendidikan yang dibangun tidak digunakan. Potret pemenuhan hak atas kesehatan di kampung-kampung sangat buram tak terurus. Tenaga kesehatan dan obat berbanding sama dengan masyarakat sipil yang masih menggunakan cara-cara tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan. Mahalnya sarana transportasi antar daerah, penyedian kebutuhan pokok di daerah yang masih mahal dan jauh dari jangkauan daya beli masyarakat lokal, penguasaan sektor ekonomi tidak merata antara masyarakat lokal dan para pedagang menjadi faktor potensial terjadinya tindakan kriminal.

Contoh pelanggaran hak sipil dan politik yakni masih adanya kecenderungan potensial ataupun aktual berlangsung akibat benturan kelompok sipil bersenjata Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI. Tak hanya itu, kelompok sipil yang tak berdosa menjadi korban atas konflik bersenjata sepanjang tahun 2017.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melakukan terobosan untuk penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua dengan membentuk tim. Kebijakan ini mendapat resistensi dari kalangan aktivis dan masyarakat di Papua. Akan tetapi, keberadaan tim tersebut tidak efektif bekerja. Selain mendapat penolakan komposisi, anggota tim tidak punya kemampuan memadai untuk melakukan pendalaman kasus-kasus HAM. Tim Polda Papua dan Komnas HAM Perwakilan Papua hanya bisa mendalami beberapa kasus, diantaranya:

1. Kasus penyiksaan Yawan Wayeni,

2. Penculikan dan penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masoka,

3. Penembakan misterius Opinus Tabuni,

4. 17 Orang hilang di Kabupaten Yapen dan Mamberamo

5. Kasus Pondok Natal Paniai berdarah tahun 2014

Tim bentukan Polkam itu menjadi bayangbayang ketidakpercayaan masyarakat Papua dalam penyelesaian berbagai kasus HAM di Papua. Gubernur Papua yang sudah menjanjikan akan membuat PERGUB

bagi korban dan keluarga korban menjadi tersandera dengan kerja-kerja tim bentukan polkam dan sejenisnya. Penembakan warga sipil dan anggota Polri di beberapa wilayah seperti di Oneibo Deiyai makin menambah ketidakpercayaan dan trauma masyarakat pada Negara. Sebaliknya aparat kepolisian dan TNI makin berhati-hati atas tindakan kelompok sipil bersenjata di wilayah pegunungan.

di Kab. Deiyai

B. Respon politik Pemerintah Provinsi Papua bagi pemajuan HAM tahun 2017

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, telah menyatakan sikap baik di depan para korban dan keluarga korban dengan meminta maaf atas semua peristiwa HAM masa lalu yang sampai saat ini belum diselesai. Tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi atas nama pemerintah Provinsi Papua, beliau berniat memberikan perhatian kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, dengan meminta Perwakilan Komnas HAM serta Biro Hukum Setda Provinsi Papua yang dikoordinir Asisten Il Bidang Pemerintahan Politik dan HAM untuk menyusun Peraturan Gubernur sebagai payung hukum pemberian bantuan bagi korban HAM di Papua. Namun, biro Hukum Setda Provinsi Papua sampai saat ini belum menyelesaiakn PERGUB yang dimaksud dan terkesan menghambat penyelesaiannya. Biro hukum Setda Papua terus menghindar dari upaya kordinasi perbaikan draf PERGUB.

Gubernur bahkan menetapkan pembagian dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota sebesar 80 persen. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Papua dalam upaya berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pembagunan di berbagai sektor. Sisa dana Otonomi Khusus sebesar 20 persen

diperuntukkan penggunaan bagi penguatan kelembagaan agama dan lembaga pemerintah lainnya. Otonomi Khusus memang lahir dari suatu perjuangan HAM masyarakat Papua.

Kapolri Tito Karnavian berkomitmen bersama Komnas HAM RI Perwakilan Papua untuk memberikan pelatihan HAM Negosiasi dan mediasi bagi anggota Brimob Polda papua dan Papua Barat adalah suatu upaya baik membangun paradigma bahwa Brimob bukanlah herder dari setiap perusahan yang meminta pengamanan Brimob. Komnas HAM RI Perwakilan Papua menjadi tim pengawas seleksi anggota bintara polri dan AKPOL di lingkungan Polda Papua adalah sesuatu yang baik bagi pembentukan anggota polri yang memahami HAM dan Papua.

C. Matriks Pengaduan 2017

Selama 2017 Komnas HAM Perwakilan Papua (KHP) melalui Sub Bagian Pelayanan Pengaduan menerima pengaduan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, baik melalui pengaduan langsung, via telepon, surat dan faks. Pengaduan masyarakat yang diterima KHP pada tahun 2017 sebanyak 72 kasus. Sedangkan berkas pengaduan yang diterima sebanyak 60 berkas. Dari 60 berkas pengaduan yang diterima oleh KHP tersebut sebanyak 38 kasus telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terhadap substansi pengaduan kemudian mengirim surat meminta klarifikasi juga melakukan pemantuan dan pramediasi.

Namun demikian ada 18 kasus pengaduan yang belum ditindaklanjuti. Ada beberapa alasan mengapa pengaduan tersebut belum ditindaklanjuti, yaitu pertama; tidak memiliki bukti awal yang memadai, kedua; materi pengaduan bukan pelanggaran HAM, ketiga; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, keempat; sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kelima keterlambatan pencairan danah hibah dari Pemda Provinsi Papua. Selain itu ada dua berkas kasus yang oleh pengadu diminta untuk tidak ditindaklanjuti karena pengadu menempuh upaya hukum sesuai dengan mekanisme hukum formal.

Berdasarkan pembagian atau klasifikasi hak sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat beberapa jenis hak yang paling banyak diadukan, yaitu hak sipil dan politik, hak atas kesejahteraan, hak atas perlindungan diri pribadi hak atas rasa aman terkait kekerasan atau penganiayaan oleh aparat kepolisian. Selain itu, kasus sengketa tanah yang melibatkan kelompok masyarakat dengan perusahaan, sengketa ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan lain-lain. Dari kasus ini, pelanggaran HAM didominasi oleh bidang sipol yakni 43 kasus, sisanya di bidang ekonomi, sosial dan budaya yakni 15 kasus.

Berdasarkan data dan fakta dalam pelaksanaan fungsi dan tugas di bagian pengaduan Tahun 2017 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penurunan dalam hal laporan dan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM Perwakilan Papua

2. Pelayanan administrasi dan penanganan pengaduan belum optimal

3. Tindak lanjut pengaduan belum dilaksanakan secara baik oleh bagian pemantauan maupun pramediasi.

D. Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM 2017

Komnas HAM RI Perwakilan Papua memiliki mekanisme perencanaan yang telah didokumentasikan dalam bentuk renstra untuk dilaksanakan selama lima tahun dalam rangka pencapaian tujuan Komnas HAM. Dokumen renstra tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dan untuk mengukur keberhasilannya dilakukan rapat evaluasi rutin secara internal Komnas HAM RI Perwakilan Papua, dan mitra strategis lannya.

E. Verifikasi Korban Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat

Pelanggaran HAM bukan hal baru di Tanah Papua. Ini sudah berlangsung semenjak ditandatanganinya Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Hingga saat ini berbagai kekerasan fisik dan pelanggaran di bidang ekonomi, sosial dan budaya masih saja terus terjadi. Konflik selama periode 1960an sampai sekarang belum diselesaikan secara menyeluruh, adil dan bermartabat oleh negara.

Dari sekian banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, hanya beberapa kasus saja yang telah dilakukan penyelidikan oleh

Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut meliputi: Kasus Abepura Berdarah (7 Desember 2000) Kasus Wasior (13 Juni 2001), Kasus Wamena Berdarah (4 April 2003), dan Kasus Paniai Berdarah (8 Desember 2014). Terhadap ketiga kasus yang pertama disebutkan, Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Sementara Kasus Paniai Berdarah sedang dalam penyelidikan.

Satu-satunya kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang telah diselesaikan dengan menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah Kasus Abepura Berdarah 2000. Kasus Wasior dan Wamena, sampai saat ini masih mengendap di Kejaksaan Agung.

Kondisi ini membuktikan bahwa negara tidak serius mengurusi penyelesaian pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua. Akibatnya, sebagian orang Papua secara terang-terangan menyatakan ingin lepas dari NKRI dan merdeka sebagai sebuah bangsa. Sejumlah pihak meyakini, akar permasalahan makin menguatnya tuntutan merdeka dari beberapa kelompok masyarakat Papua, antara lain, tidak adanya proses penyelesaian yang fair atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua. Keinginan ini diredam oleh negara dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

Otsus yang diharapkan membawa perubahan, dalam banyak hal, terutama soal penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, belum memberikan manfaat berarti. Padahal, salah satu alasan utama keberadaan udang-undang ini adalah persolan pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan secara benar dan adil oleh negara. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam pidatonya pada peringatan Hari HAM sedunia yang ke 67, tanggal 10 Desember 2015, telah menyampaikan permohonan maaf kepada semua keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Papua yang sampai saat ini belum mendapat penyelesaian secara adil dan bermartabat. la juga berjanji, dalam masa kepemimipinannya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan penyelesaian pelanggaran HAM menjadi perhatian serius. Gubernur meminta pemerintah pusat serius menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat di Papua.

Menteri Koordinator Politik Hukum

dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan total ada 16 kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang akan diselidiki bersama dengan Badan Intelijen Negara, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Komnas HAM. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Luhut berjanji akan segera menyelesaikan hal ini supaya pemerintah tak terus-terusan memikul beban masa lalu. "Kita mau buka ini semua, kalau salah akan dihukum, kalau memang tidak salah jangan disebut-sebut terus," katanya.

Korban maupun keluarga korban terus berupaya memperjuangkan penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan baik dalam bentuk pengadilan buat para pelaku dan ganti rugi untuk para korban. Perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan dilakukan melalui berbagai macam cara, baik melalui lembaga adat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun ke Komnas HAM.

Mencermati situasi ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua--salah satu lembaga yang sejalan dengan amanat dan semangat Otsus- -memandang penting untuk melakukan upaya serius (dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait) untuk melakukan pendataan terhadap korban dan/atau keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat.

Pendataan ini meliputi kasus-kasus

pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM. Ini penting dilakukan untuk mengetahui siapa korbannya, siapa keluarga korbannya, bagaimana kondisi kehidupannya saat ini dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui. Dan untuk memastikan korban dan keluarganya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Provinsi Papua sesuai semangat Otonomi Khusus. Model pendataan dan pemulihan hak-hak para korban yang dilakukan di Kota Palu dapat menjadi contoh pelaksanaan di Papua.

Dalam konteks jaminan bagi pemenuhan hak para korban dan keluarga korban, Komnas HAM memandang bahwa dalam perspektif otonomi khusus yang didukung dengan komitmen yang mulia dari Gubernur Papua saat ini, maka perlu dilakukan berbagai terobosan. Terobosan ini dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan maaf dan komitmen Gubernur Papua. Oleh karena itu harus ada upaya konkrit untuk pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat di Papua.

Selain itu komitmen Gubernur Papua tersebut harus diikuti dengan kebijakan strategis. Kebijakan ini tentunya harus diletakan dalam semangat otonomi khusus. Kebijakan strategis bisa diramu dalam dua bentuk, yakni untuk jangka pendek dibentuk Peraturan Gubernur, sedangkan untuk jangka panjang dibentuk Perdasus sebagai turunan dari amanat UU Otsus.

Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan verifikasi ulang atau pendataan para korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pendataan ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi kembali data pelanggaran HAM berat dalam hubungannya dengan hasil penyelidikan Komnas HAM terutama melakukan verifikasi ulang terhadap data korban serta bertemu korban dan atau keluarga korban guna mengetahui kondisi terkini. Hal ini dilakukan untuk memastikan siapa saja yang menjadi korban dan atau keluarga korban dalam peristiwa pelanggaran HAM berat, bagaimana kerugian yang dialaminya pada peristiwa tersebut hingga saat ini, bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana suara korban hari ini dalam konteks otonomi khusus.

Perwakilan Komnas HAM 5.6 Provinsi Sulawesi Tengah

Sejak Januari hingga Desember 2017, Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima berkas pengaduan sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kasus yang terdiri dari 20 berkas pengaduan secara langsung dan 14 berupa tembusan. Sedangkan menurut cara penyampaiannya 11 berkas pengaduan disampaikan secara langsung dan 23 disampaikan melalui pos. Sedangkan menurut klasifikasi 1 pengaduan tentang mempertahankan hidup, 2 lingkungan hidup, 8 kewenangan proses hukum di kepolisian/militer PPNS dan 6 berupa pengaduan lambatnya proses penyidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

15 13 12 Kabupaten Parigi Mountong Kabupaten Banggai Kabupaten Morowali Kabupaten Toli-toli Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Sigi Kabupaten Buol Kabupaten Donggala Kabupaten Poso Kota Palu Kabupaten Tojo Una-una

Grafik 5.22 Berkas Pengaduan Komnas HAM Sulawesi Tengah

15 12 12 Hak untuk Hidup Hak atas Kesejahteraan Hak atas Rasa Aman Hak Memperoleh Keadilan

Grafik 5.23 Klasifikasi Hak Komnas HAM Sulawesi Tengah

Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak dan martabat kemanusiaan Bebas dari kesewenag-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan pengasingan, atau pembuangan Grafik 5.24 Hak Atas Rasa Aman Komnas HAM

Sulawesi Tengah

Hak atas kepemilikan tanah Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan Diskriminasi dalam penerimaan pekerjaan Tidak diberikannya gaji dan tunjangan Hak untuk mempunyai milik Pengambilan hak milik secara sewenang-wenang

Grafik 5.25 Hak Atas Kesejahteraan Komnas HAM Sulawesi Tengah

Kelompok - pekerja / profesi Kelompok - korban pelanggaran HAM masa lalu Organisasi Individu - pekerja / profesi Kelompok - masyarakat Individu - orang seorang

Grafik 5.26 Klasifikasi Korban di Komnas HAM Sulawesi Tengah

20 18 15 10 TNI Korporasi Lembaga pendidikan Pemerintah daerah Individu Kepolisian

Grafik 5.27 Klasifikasi Pihak yang Diadukan di Komnas HAM

5.6.1 Laporan Pelaksanaan Fungsi

Kegiatan yang telah dilakukan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan fungsi sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

A. Pengkajian dan Penelitian

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah pada tahun 2017, melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses serta hambatan dalam pelaksanaan Program Reforma Agraria di Kabupaten Sigi yang merupakan perwujudan pemenuhan HAK Ekosob masyarakat Kabupaten Sigi.

B. Pendidikan dan Penyuluhan

Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah pada tahun 2017, melaksanakan fungsi Pendidikan dan penyuluhan berdasarkan Pasal 89 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dengan melaksanakan kegiatan Diseminasi dan Lokakarya dengan tema "Membangun Strategi Sinergi Pencegahan Konflik Dan Penyebaran Radikalisme Melalui Penguatan Pendidikan Keberagaman Dan Perdamaian Di Sulawesi Tengah".

Adapun kegiatan seminar ini mengundang peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari unsur Polri, Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah/ Guru, dan Komnas HAM serta dirangkai juga dengan Kegiatan Penandatanganan MOU antara Komnas HAM dengan Polda Sulawesi Tengah.

C. Pemantauan

Sepanjang tahun 2017, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah melakukan pemantauan sebanyak 2 (Dua) kali sebagai berikut

1. Pemantauan Dalam Rangka Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 14-18 Maret 2017.

Bahwa Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilukada 2017 di Banggai Kepulauan terkait Kelompok Rentan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa Pilkada langsung di kabupaten Banggai Kepulauan telah terlaksana dengan baik, lancar dan aman, walaupun sempat ada laporan terkait Money Politik, Keterlibatan ASN dalam politik praktis dan dugaan penggelembungan Suara yang saat ini telah dalam proses di Mahkamah Konstitusi, namun hal tersebut tidak memicu ketegangan di masyarakat.

b. Aparat keamanan dalam hal ini

Pihak kepolisian dan dibantu oleh TNI telah bekerja maksimal agar gelaran politik lima tahunan Pilkada kabupaten banggai kepulauan dapat terlaksana dengan aman dan damai, walaupun hal tersebut tidak boleh membuat pihak keamanan kehilangan kewaspaan di karenakan masih ada sidang pleno penetapan pemenang oleh KPU Kabupaten banggai kepulauan dikarenakan menunggu hasil putusan Mahkamah konstitusi terkait perselisihan hasil pilkada yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon yang keberatan dengan hasil perhitungan suara KPU kabupaten Banggai.

Bahwa kabupaten banggai baru sekali C. ini melaksanakan pilkada langsung, untuk itu akan menjadi pelajaran dan pengalaman bagi masyarakat kabupaten banggai sendiri untuk memilih pemimpinnya lima tahun kedepan.

d. Bahwa hak masyarakat berkebutuhan khusus telah terakomodir dalam pilkada kabupaten banggai, karena dari 128 orang yang terdata, sekitar 112 orang dapat memberikan hak suaranya. Walaupun ada sekitar 11.851 (Sebelas Ribu Delapan ratus Lima Puluh satu) pemilih yang tidak memberikan hak suaranya.

2. Pemantauan Terkait Perampasan tanah milik ahli waris Alm. Labaso untuk Pembangunan Pos Pengawasan Perikanan di Tanjung Karamat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tojo Una-Una, pada tanggal 05 September - 08 September 2017.

Berdasarkan data, informasi dan fakta dari kunjungan langsung di lapangan serta keterangan dari pihak-pihak terkait, maka Pembangunan Pos Pengawasan Perikanan di Tanjung Karamat, Desa Kondongan, Kecamatan Walea Besar dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tojo Una-Una yang di klaim oleh ahli waris dari Alm. Labaso, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa terkait Pembangunan Pos a. Pengawasan Perikanan di Tanjung Karamat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tojo Una-Una yang dipermasalahkan oleh ahli waris dari Alm. Labaso sebenarnya sudah pernah dibicarakan, yakni pada akhir bulan Juni tahun 2014, dimana ahli waris dari Alm. Labaso diundang rapat oleh Camat Walea Besar yang dilaksanakan di kantor Camat Walea Besar untuk membicarakan masalah klaim kepemilikan serta proyek bangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh ahli waris dari Alm. Labaso, Abd. Manan Panjili/ahli waris dari Alm. H. Mansoer

(adik kandung dari Rizal Panjili, Kadis Kelautan Dan Perikanan Kab. Tojo Una- Una) dan Camat beserta staf. Dalam rapat tersebut tidak menghasilkan titik temu;

b. Bahwa pihak Pemerintah Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una sudah menyampaikan melalui surat dari Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, yang menyarankan kepada pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak bisa dicapai maka disarankan untuk menempuh jalur Hukum.

Rekomendasi:

Bahwa terkait Pembangunan Pos Pengawasan Perikanan di Tanjung Karamat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tojo Una- Una yang dipermasalahkan oleh ahli waris dari Alm. Labaso, guna untuk memperoleh kepastian hukum mengenai lahan/tanah dimaksud, maka sebaiknya ahli waris dari Alm. Labaso melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat.

D. Pramediasi

Sepanjang tahun 2017, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah melakukan pramediasi sebanyak 2 (Dua) kali sebagai berikut:

1. Pramediasi Terkait Konflik Agraria antara PT. Bukaka (PT. Poso Energi) dengan Saudara Y. Banibi di Desa Sulewana, Kecamatan Tentena, Kabupaten Poso, pada tanggal 22 – 24 November 2017.

Kesimpulan:

Berdasarkan data, informasi dan fakta dari kunjungan lapangan serta keterangan dari berbagai pihak, maka hasil yang didapatkan di lapangan bahwa kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan ke Proses Mediasi dikarenakan kasus tersebut sudah masuk ranah hukum (Pengadilan)

2. Pramediasi Terkait berdirinya perusahaan tambang PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) di Desa Hulubalang, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 29 November – 02 Desember 2017.

Kesimpulan:

Berdasarkan data, informasi dan fakta dari kunjungan lapangan serta keterangan dari berbagai pihak, maka terkait berdirinya perusahaan tambang

PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) di Desa Hulubalang, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa Mediasi antara pihak perusahaan PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) dengan Warga masyarakat Desa Hulubalang belum bisa dilakukan atau tidak dapat dilakukan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut

2) Warga masyarakat Desa Hulubalang sebagian besar setuju dengan dengan keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) di Desa Hulubalang, termasuk pemerintah Desa dan para pemilik lahan yang lokasinya berada dalam lokasi maupun yang berbatasan dengan lokasi pihak perusahaan yang sudah diberi izin dan/atau sudah memperoleh izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No:540/564/55/ESDM-G.ST/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bina Daya Lahan Pertiwi. (sudah ada kesepakatan antara para pemilik lahan dengan pihak perusahaan mengenai ganti rugi maupun kontrak terkait lahan tersebut);

3) Adapun warga yang menolak dan meminta meminta adanya pemisahan areal antara PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) dengan areal yang selama ini di kelola oleh masyarakat adalah sebagian besar yang bekerja sebagai penambang dan bukan pemilik lahan. (areal yang mereka minta seluas 35 Hektar berada dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bina Daya Lahan Pertiwi).

b. Bahwa pihak perusahaan tidak

memaksakan kepada para pemilik lahan untuk menjual lahannya kepada pihak perusahaan dan tetap mengisinkan pemilik lahan yang ingin mengelolah sendiri lahannya yang berada diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bina Daya Lahan Pertiwi di Desa Hulubalang.

Bahwa terkait dengan permasalahan C. dimaksud, Komisi III DPRD Sulawesi Tengah baru saja menggelar rapat,

membahas keberadaan perusahaan tambang PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Ir. Zulfakar Nasir di ruang rapat Komisi III DPRD Sulawesi Tengah. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah yang membidangi pertambangan. Dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan penting, yaitu:

1) Menyatakan IUP Operasi Produksi (OP) PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia; dimana hal dimaksud sudah melalui proses dan tahapan yang dilalui PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, karena sudah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

2) Untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tetapi itu prosesnya harus diusulkan oleh Bupati untuk dijadikan WPR, lalu disetujui oleh Gubernur, kemudian dikeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ini merupakan alur proses yang harus dilalui, jadi kesimpulan ini sama dengan saat pertemuan dengan Assisten Il Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

3) Harus ada kerjasama antara PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) dengan masyarakat; yakni memberi ruang kepada masyarakat untuk bekerja mengolah tambang; Kalau bisa buat batasan-batasan wilayah kerja, dan hal ini bersifat himbauan kepada perusahaan karena dalam hal ini tidak bisa melarang PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP), sebab sudah diberi izin dan/atau sudah memperoleh izin resmi dari Pemerintah.

Gambar 1.1 Latar Belakang Mandat Komnas HAM...13

Gambar 1.2 Landasan Hukum Pemenuhan dan Perlindungan HAM...16 Gambar 1.3 Proses Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017-2022...18 Gambar 2.1 Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia...32

Gambar 2.2 Pelanggaran HAM Sepanjang 2017...35

Gambar 3.1 Komisioner Komnas HAM RI Menerima Pengaduan Dugaan Kriminalisasi Aktivis dan Ulama...53

Gambar 3.2 Kondisi dan Suasana di Lapas Klas II Binjai...59

Gambar 3.3 Tim Pemantauan Bertemu dengan Warga dan Protes Warga Atas Keberadaan PT. PRIA...61

Gambar 3.4 Suasana Pertemuan Mediasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, dan Pemkab Lombok Utara yang difasilitasi Komnas HAM...75

Gambar 3.5 Tercapainya Kesepakatan Mediasi antara Masyarakat Dusun Lias dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara...75

Gambar 3.6 Pertemuan Komnas HAM dengan Warga Desa Sukamulya...76 Gambar 3.7 Pertemuan Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat...77

Gambar 3.8 Pertemuan Komnas HAM Dengan Para Pihak Terkait Penertiban Aset-Aset PT. KAI...78

Gambar 3.9 Mediasi terkait Sengketa Tanah Antara Warga Lingkungan Il Dan Ill Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Dengan PT. Pelindo II, Tbk. .….78

Gambar 3.10 Subkomisi Mediasi Komnas HAM Melakukan Kegiatan Mediasi di Kabupaten Kupang...80

Gambar 3.11 Pertemuan Komnas HAM Dengan Pihak Universitas Tarumanegara...81

Gambar 5.1 Suasana penghitungan suara disalah satu TPS di Gampoeng Lamkawe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie...126 Gambar 5.2 Suasana pemungutan suara disalah satu TPS Gampoeng Ulee Ceu Kec. Jangka Kab. Bireun...126

Gambar 5.3 Manajemen dan Tim Pemantauan meninjau lokasi pelabuhan perusahaan di Gampong Peunaga Cot Ujong...129

Gambar 5.4 Tampak dibelakang tim, truk mengantar muatan batubara ke stockpile karena conveyer belum maksimal berfungsi...129

Gambar 5.5 Tim Pemantauan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh saat meminta informasi petugas di lokasi tempat pembuangan sampah di Mangku Meuyang Kute, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah...132

Gambar 5.6 Kondisi jalan terjal dan masih dalam proses pengerasan membuat akses menuju TPA sampah di Kec. Meusidah...132

Gambar 5.7 Bangunan SDN 4 Indra Jaya di Desa Kuala yang telah disegel oleh pemilik lahan (ahli waris)...133

Gambar 5.8 Pertemuan Tim Pra Mediaisi dengan Pemkab Aceh Jaya...133

Gambar 5.9 Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan Komnas HAM RI) saat menyampaikan materinya...133

Gambar 5.10 Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, menyampaikan materi dengan tema fungsi Komnas HAM sebagai lembaga Negara...133

Gambar 5.11 Pertemuan dengan Pemkab dan Polres Sintang..137

Gambar 5.12 Konferensi Regional Asia Tenggaran “HAM dan Bisnis“...138

Gambar 5.13 Refleksi Penegakan HAM di Kalimantan Barat...138

Gambar 5.14 Proses pengkajian FGD dan ekspos oleh Kanwil BPN...139

Gambar 5.15 Pertemuan Pemantauan bersama Masyarakat Adat Olilit, Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat...142

Gambar 5.16 Pertemuan Pra Mediasi Bersama Masyarakat Adat Negeri Sawai Kab. Maluku Tengah...142

Gambar 5.17 Pembukaan Kegiatan Penyuluhan HAM Bagi Aparat Kepolisian Daerah Maluku...143

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Komnas HAM...26

Gambar 5.18 Pertemuan Penelitian & Pengkajian Bersama Kanwil BPN/ATR Provinsi Maluku...143

Tabel 3.1 Perjanjian Komnas HAM yang telah Ditandatangani...44

Tabel 3.2 Perjanjian Kerjasama Komnas HAM...44

Tabel 3.3 Wilayah Asal Pengadu/ Pelapor...46

Tabel 3.4 Pemberian Pendapat Hak Asasi Manusia di Pengadilan...63

Tabel 3.5 Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017...65

Tabel 3.6 Prosedur dan Tahapan-tahapan dalam Pilkada 2017...65

Tabel 3.7 Tabel Indikator Prioritas Penanganan Sengketa...70

Tabel 3.8 Parameter Output, Outcome dan Indicator...70

Tabel 3.9 Output Sub Komisi Mediasi...73 Tabel 3.10 Kesepakatan yang Dihasilkan oleh Subkomisi Mediasi...74 Tabel 3.11 Kerjasama dan Koordinasi K/L/D/S di Bidang HAM...92

Tabel 3.12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang Masih dalam Proses Penyelidikan Komnas HAM RI...104

Tabel 4.1 Posisi BMN di Neraca...116

Tabel 5.1 Kegiatan Penyuluhan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat...138

Tabel 5.2 Kegiatan Pemantauan Komnas HAM Sumatera Barat...146

Tabel 5.3 Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Sumatera Barat...146

Tabel 5.4 Pramediasi Komnas HAM Sumatera Barat...147

GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR

Grafik 3.1 Jumlah Penerimaan Berkas Pengaduan Tahun 2013-2017...45

Grafik 3.2 Cara Penyampaian Berkas Pengaduan...46

Grafik 3.3 Persentase Cara Penyampaian Berkas Pengaduan...46

Grafik 3.4 Distribusi Penomoran Kasus..47

Grafik 3.5 Tema Hak Berdasarkan Kasus...47

Grafik 3.6 Distribusi Penomoran Kasus...47

Grafik 3.7 Tema Hak Berdasarkan Kasus...47

Grafik 3.8 Klasifikasi/Tema Hak Pengaduan...48

Grafik 3.9 Klasifikasi/Tema Hak...48

Grafik 3.10 Hak Memperoleh Keadilan...48

Grafik 3.11 Hak Atas Kebebasan Pribadi...49

Grafik 3.12 Hak Untuk Turut Serta dalam Pemerintahan...49

Grafik 3.13 Hak Anak...49 Grafik 3.14 Klasifikasi Korban...49

Grafik 3.15 Klasifikasi Pihak Yang Diadukan...50

Grafik 3.16 Pihak yang Diadukan...50

Grafik 3.17 Sifat/Asal Surat Pelanggaran HAM Kepolisian...50

Grafik 3.18 Substansi Pelanggaran HAM Oleh Kepolisian...51

Grafik 3.28 Rekapitulasi Jumlah Sengketa di Subkomisi Mediasi 2013-2017...71

Grafik 3.19 Sifat Asal Surat Pelanggaran HAM Korporasi...52

Grafik 3.29 Sengketa Ditutup...72 Grafik 3.30 Isu Sengketa...72

Grafik 3.20 Substansi Pelanggaran HAM...52

Grafik 3.31 Pihak yang Diadukan...72

Grafik 3.21 Sifat Asal Surat Pelanggaran HAM Pemerintah Daerah...52

Grafik 3.32 Klasifikasi Hak yang dilanggar...72

Grafik 4.1 Anggaran Komnas HAM TA 2017...110

Grafik 3.33 Sebaran Wilayah Sengketa...73

Grafik 3.22 Substansi Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah Daerah...52

Grafik 4.2 Rincian Belanja dari Dana APBN...111

Grafik 3.23 Jumlah Distribusi Berkas Pengaduan Pelanggaran HAM Pemda...52

Grafik 4.3 Rincian Belanja dari Dana Hibah...111

Grafik 4.4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya...111

Grafik 4.5 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM...111

Grafik 3.25 Rekapitulasi Kegiatan Pemantauan Lapangan...53

Grafik 3.26 Penerimaan Berkas Baru 2017...71

Grafik 4.6 Struktur Organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia...115

Grafik 3.24 Persentase Distribusi Berkas Pengaduan Pelanggaran HAM Pemda...53

Grafik 4.7 Bobot...117

Grafik 4.8 Penilaian...117

Grafik 3.27 Penerimaan Berkas Lanjutan 2017...71

Grafik 5.2 Klasifikasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999...124

Grafik 5.3 Klasifikasi Tindakan Berdasarkan Hak Sipil Politik...125

Grafik 5.1 Berdasarkan Wilayah Pengadu...124

Grafik 5.4 Klasifikasi Berdasarkan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya...125

Grafik 5.5 Persentase Teradu 2017...125

Grafik 5.15 Klasifikasi Hak...140 Grafik 5.16 Hak atas Rasa Aman...141 Grafik 5.17 Hak Atas Kesejahteraan..141

Grafik 5.6 Jumlah Surat Keluar Terkait Pelaksanaan Fungsi...125

Grafik 5.18 Klasifikasi Korban...141

Grafik 5.19 Klasifikasi Pihak yang Diadukan...141

Grafik 5.20 Lembaga/Institusi Yang Dikirimi Surat...142

Grafik 5.7 Jumlah Aduan yang Diterima oleh Komnas HAM Kalimantan Barat...134

Grafik 5.8 Jumlah Aduan yang Diterima Berdasarkan Wilayah 2017...135

Grafik 5.21 Klasifikasi Berdasarkan Tema Hak di Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat...145

Grafik 5.9 Klasifikasi Berdasarkan Teradu...135

Grafik 5.22 Berkas Pengaduan Komnas HAM Sulawesi Tengah...154

Grafik 5.23 Klasifikasi Hak Komnas HAM Sulawesi Tengah...154

Grafik 5.10 Klasifikasi Berdasarkan Hal yang Diadukan...135

Grafik 5.11 Klasifikasi Berdasarkan Spesifikasi Hak yang Diadukan...135

Grafik 5.12 Klasifikasi Berdasarkan Isu Kasus...135

Grafik 5.24 Hak Atas Rasa Aman Komnas HAM Sulawesi Tengah...154

Grafik 5.13 Berdasarkan Status Aduan...136

Grafik 5.25 Hak Atas Kesejahteraan Komnas HAM Sulawesi Tengah...154

Grafik 5.26 Klasifikasi Korban di Komnas HAM Sulawesi Tengah...155

Grafik 5.14 Wilayah Asal Pengadu/ Pelapor...140

Grafik 5.27 Klasifikasi Pihak yang Diadukan di Komnas HAM Sulawesi Tengah...155

DAFTAR GRAFIK