LKIP KOMNAS HAM 2016
BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 2016
Laporan Kinerja (LKIP) 2016
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
DAFTAR ISI
Daftar isi Kata Pengantar BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan 2 C. Susunan Organisasi 5 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 7 A. Rencana Strategis 7 B. Penetapan Kinerja 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13 13 A. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Penanganan Kasus Pelanggaran 14 HAM yang Berat Indikator Kinerja 1. Jumlah Rekomendasi hasil 14 pemantauan dan penyelidikan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L atau pihak yang relevan 21 Sasaran Strategis 2. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama Pada Masyarakat Marjinal Dan Rentan Indikator Kinerja1. Jumlah laporan dan 21 rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L 63 Indikator Kinerja 2. Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Pengelolaan 72 Pengaduan Pelanggaran HAM 72 Indikator Kinerja 1. Jumlah pengelolaan pengaduan yang berindikasi pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti B. Akuntabilitas Anggaran 75 BAB IV PENUTUP 77
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Biro Dukungan Penegakan HAM dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tahun 2016 beserta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Lembaga (LAKIP) Tahun 2016 dengan baik.
Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi mediasi untuk kasus dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Secara operasional, fungsi dan tugas Biro Dukungan Penegakan HAM semakin meningkat dan kompleks sebagai pelaksana undang-undang no 39 tahun 1999, undang-undang no. 26 Tahun 2000 tentang fungsi Penanganan Pelanggaran HAM Berat dan undang-undang nomor 40 Tahun 2008 tentang fungsi pengawasan diskriminasi ras dan etnis.
Dalam rangka mempercepat pemenuhan hak masyarakat atas penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, maka Biro Dukungan Penegakan HAM melakuakan beberapa program utama : Percepatan, pemajuan dan penegakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu dan masyarakat marjinal dan rentan, penguatan seluruh unsur yang ada di dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, Peningkatan profesionalisme SDM, Kecakapan kerja, penguatan aspek hukum dan HAM, pengembangan jejaring kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
Dalam Laporan Kinerja ini, Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2016, sekaligus menjelaskan hasil reviu atas Perjanjian Kinerja 2016 yang berisi indikator kinerja yang bersifat outcome dan hampir seluruhnya telah dilakukan Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM pada 2016 serta pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Biro Penegakan Dukungan HAM kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja 2016 ini termasuk dalam kategori penilaian yang baik, baik secara kualitas maupun kinerjanya.
Jakarta, 25 April 2017
Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Ir.Johan Efendi, M.Si
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia telah mengakui dan melindungi prinsip-prinsip HAM jauh sebelum diaturnya perlindungan HAM sebagai Hak konstitusional dalam perubahan UUD 1945 Amandeman ke-2 tahun 2002. Hal ini dapat dibuktikan pada saat para pendiri Negara ini menyusun bentuk Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Pada hakikatnya sila-sila pada Pancasila menganut perlindungan prinsip-prinsip HAM. Pancasila sebagai salah satu sumber hukum Negara yang tertinggi dijadikan pedoman dasar bagi bangsa dan Negara Indonesia untuk menata arah kehidupan ketatanegaraan yang melindungi semua aspek kehidupan manusia Indonesia. Adapun prinsip-prinsip HAM yang tertuang dalam nilainilai Pancasila yakni konsep sila pertama tentang ketuhanan yang maha Esa. Berdasarkan sila ini secara tidak langsung bahwa Negara mengakui kebebasan beragama. Konsep sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, secara tidak langsung sila ini mengakui nilai kemanusiaan sebagai sesuatu yang beradab dan dilaksanakan secara adil. Konsep sila keempat Pancasila mengandung nilai menghargai pendapat orang lain atau hak untuk berbicara dalam musyawarah untuk mufakat. Terakhir, sila kelima mengandung nilai bahwa hak setiap warga Negara untuk mendapatkan keadilan. Selain dalam Pancasila, prinsipprinsip HAM juga diadopsi dalam naskah Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada paragraf pertama, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa,oleh sebab itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan"
Bersumber pada dua ketentuan pokok tersebut, kemudian dalam perkembangannya prinsipprinsip HAM diatur pada beberapa Pasal di dalam UU 1945. Hal ini dapat dilihat di antaranya dalam Pasal 27 tentang Persamaan hak di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 tentang berserikat dan berkumpul, dan Pasal 29 tentang kebebasan mendapatkan pendidikan. Seiring perkembangan jaman untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi dalam menciptakan Negara yang demokratis maka Konsep HAM dinilai penting untuk diatur tegas di dalam satu bab tentang HAM. Cita-cita Negara Indonesia tersebut, diwujudkan ke dalam pengaturan UUD 1945 Amandemen kedua tepatnya pada Bab XA tentang HAM. Bab ini tegas mengatur tentang prinsip-prinsip HAM yang termaktub ke dalam beberapa pasal yakni dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bab XA Amandemen kedua UUD 1945 juga tegas mengatur mengenai pembagian jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang dijamin perlindungannya oleh Negara. Pengaturan tentang HAM pada beberapa pasal di dalam UUD 1945 Amandemen kedua pada hakikatnya menunjukkan bahwa HAM merupakan hak konstitusional warga Negara yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh segenap warga Negara dan Negara Republik Indonesia.
Berbicara mengenai konsep dan nilai-nilai HAM maka kita tidak dapat terlepas dari berbagai konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai HAM. Negara Indonesia yang telah menyatakan diri ikut mengakui DUHAM 1948 maka secara tidak langsung juga wajib menghormati dan meratifikasi beberapa konvensi-konvensi internasional tentang HAM. Berdasarkan ketentuan hukum internasional dikenal bahwa pemangku kewajiban HAM ada pada Negara. Maksud ketentuan ini menegaskan bahwa Negara bertangung jawab untuk menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, ditambah lagi mengenai tanggung jawab Negara untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.
Kewajiban Negara atau yang disebut sebagai tanggung jawab Negara untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, maka Negara membentuk semacam lembaga dan/atau komisi Negara mandiri. Lembaga dan/atau Komisi ini bertugas memonitor dan/atau berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara korban (masyarakat sipil) dengan Negara sebagai pelaku pelanggar HAM guna mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif. Lembaga Negara tersebut dikenal dengan Lembaga Nasional HAM atau National Human Rights Institution (NHRI), di Indonesia dinamakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM adalah Lembaga Negara non kementerian berdasarkan hukum Indonesia yang pelaksanaan tugas dan mandatnya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip paris (paris principle) sebagai wujud komitmen internasional bagi menjamin perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Jauh sebelum terjadinya reformasi di Indonesia, Komnas HAM telah berdiri pada masa pemerintahan Orde Baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Pada 1999 Komnas HAM dikuatkan mandatnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada 23 September 1999 tepat satu tahun setelah reformasi dan tepat setahun setelah kejadian peristiwa berdarah yang dikenal sebagai kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.
Pada perkembangannya, walau jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam UU tesebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan Negara tidak konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan Tata Negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran
HAM seperti penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan masyarakat sipil dalam konflik-konflik sosial, penyerobotan tanah dan berbagai bentuk pelangaran HAM yang melibatkan aktor perusahaan tampaknya sulit untuk diselesaikan secara meyeluruh. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad Negara yang secara konsisten melindungi warganya. Kewenangan Komnas HAM tidak seperti institusi Kepolisian atau penegak hukum. Komnas HAM hanya bertindak sebagai pengawas bagi jaminan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia karena tugas utama kewajiban pemenuhan HAM itu sendiri ada pada Negara melalui penyelenggara Negara yakni Pemerintah.
Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk membantu mengungkap berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Lembaga ini yang awalnya berdasarkan Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang. Dalam upaya sistematisasi kinerja Komnas HAM maka disusun dan ditetapkan Renstra Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2015 – 2019 termasuk di dalamnya Biro Dukungan Penegakan HAM. Landasan penyelesaian Renstra ini didasarkan pada:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan amandemennya;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Cultural Rights;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Polical Rights;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan;
11. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan fungsi dan tugas Komnas HAM.
B. Tujuan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki tujuan untuk :
1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam kerangka pelaksanaan tujuan tersebut maka Komnas HAM diberikan 4 (empat) fungsi dan kewenangan melalui berbagai subkomisi yaitu Pemantauan dan Penyelidikan, Mediasi, Pengkajian dan Penelitian, dan Pendidikan dan Penyuluhan. Dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusiyang berat (Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan), maka Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang diberikan mandat melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Selain Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mendapat dua mandat baru yakni pengawasan terhadap Diskriminasi Ras dan Etnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan mandat Komnas HAM untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
C. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/Perses/lll/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah terjadi perubahan struktur organisasi. Salah satunya adalah Biro Administrasi Penegakan HAM menjadi Biro Dukungan Penegakan HAM. Struktur baru ini diharapkan menjadikan pelaksanaan mandat yang diemban Komnas HAM tidak birokratis.
Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk mempercepat kinerja lembaga, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat. Kontribusi Komnas HAM diharapkan semakin dirasakan oleh Negara dan masyarakat dalam mendorong pemenuhan dan perlindungan HAM. Jika digambarkan terpisah dari struktur organisasi Komnas HAM, maka struktur di Biro Dukungan Penegakan HAM adalah sebagai berikut :
Biro Dukungan Penegakan HAM Bagian Dukungan Bagian Dukungan Bagian Dukungan Pemantauan dan Mediasi Pelayanan Pengaduan Penyelidikan Subbagian Subbagian Subbagian Rencana Laporan Subagian Penerimaan Subbagian Subbagian Pemantaua Pemantaua Rencana dan Arsip Laporan n dan n dan Mediasi Pemiliahan Pengaduan Mediasi Penyelidika Penyelidika Pengaduan n
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mendukung program pembangunan nasional, Komnas HAM RI sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, telah menetapkan rencana kinerjanya dalam rencana strategis Komnas HAM RI tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III. Rencana strategis Komnas HAM RI tahun 2015 - 2019 telah disahkan oleh Ketua Komnas HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor: 001A/KETUA.SK/III/2015 Tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015 – 2019. Secara garis besar Rencana Strategis Komnas HAM berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Komnas HAM, dan Target Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 - 2019.
Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM pada dasarnya harus diukur agar dapat diketahui seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, denga tidak hanya berorientasi pada hasil, akan tetapi juga harus lebih memdorong adanya outcome yang bagus untuk lembaga maupun untuk masyarakat. Selain itu, hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan "self assesment agar Komnas HAM RI, khususnya Biro Dukungan Penegakan HAM dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.
Berdasarkan hal di atas, ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.
A. Rencana Strategis
Kehadiran Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Komnas HAM RI sebagai lembaga negara menemukan maknanya yang substansial pada tanggung jawab yang diembannya dalam menciptakan situasi yang kondusif khususnya bagi penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Sejak awal kehadirannya, tanggung jawab itu telah dilaksanakan secara optimal melalui berbagai fungsi, mulai dari pemantauan dan penyelidikan, dan fungsi mediasi hingga penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat serta pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Visi yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut ialah terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM bagi semua. Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, tak dapat disangkal bahwa upaya pelaksanaan fungsi Komnas HAM dalam kurun waktu ke depan masih akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang tidak dapat dikatakan ringan.
Kondisi penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Banyaknya persoalan berdimensi pelanggaran hak asasi manusia, menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. Berdasarkan data aduan yang diterima sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, trendnya selalu mengalami peningkatan jumlah. Berbagai persoalan pelanggaran HAM muncul terutama terkait dengan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang bersumber pada konflik agararia dan sumber daya alam; serta pelanggaran Hak Sipil dan Politik (SIPOL) terutama mengenai hak atas rasa aman, hak untuk memperoleh keadilan dan hak kebebasan beragama serta perlindungan kelompok marginal dan rentan.
Biro Dukungan Penegakan HAM RI sebagai salah satu unit kerja di Komnas HAM RI berperan sebagai supporting unit bagi pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi1. Sebagai birokrasi publik, Biro Dukungan Penegakan HAM RI dalam melaksanakan fungsi dimaksud memilikikewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance dan clean government), salah satunya dengan memberikan layanan publik yang baik dan profesional.
Perencanaan dan penetapan kinerja, tidak terlepas dari visi dan misi. Bagi Komnas HAM RI visi memegang peranan yang sangat penting karena visi merupakan landasan kerja yang harus diikuti, didukung dan dilaksanakan. Sedangkan misi adalah tindakan atau pengarahan langkah untuk merealisasikan visi.
1. Visi
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015 – 2019, visi Komnas HAM adalah "Terwujudnya Komnas HAM sebagai Katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM Serta Perlindungan Kelompok Marginal Dan Rentan".
Guna memberikan batasan pengertian dan pemahaman bersama terhadap makna visi Komnas HAM, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Katalisator, Komnas HAM menjadi pelopor perubahan bagi percepatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.
b. Pemajuan, proses penyebarluasan HAM guna memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai HAM yang diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Perlindungan, proses pembentukan, harmonisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin hak setiap warganegara.
d. Penegakan, proses tindakan dalam rangka pencarian kebenaran guna mengetahui terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan sanksi bagi siapa pun juga yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminasi guna memberikan rasa keadilan.
e. Pemenuhan, proses pemulihan dan pemberian rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.
Mengacu pada Visi Komnas HAM secara kelembagaan dan analisis situasi, Biro Dukungan penegakan HAM merumuskan beberapa tujuan strategis, yaitu:
a. Mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.
b. Mendorong upaya pemulihan dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM.
C. Meningkatkan kinerja Komnas HAM khususnya dalam penegakan dan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan dan marginal;
d. Memperkuat kesadaran Aparat Negara dan Koorporasi tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM
Tujuan strategis tersebut menjadi fokus Biro Dukungan Penegakan HAM dalam periode 2015 -2019. Dengan bertolak dari isu strategis itulah Biro Administrasi Penegakan HAM merumuskan Visi sebagai berikut:
Terwujudnya Percepatan Penyelesaian dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM
1 Pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi merupakan upaya Komnas HAM RI dalam rangka memastikan Negara memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan penegakan dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya.
2. Misi
Guna mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM RI dalam Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015 - 2019 juga telah menetapkan misi sebagai berikut:
a. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
b. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
C. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka menselaraskan antara misi Komnas HAM dengan tugas dan fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM, maka secara kelembagaan Biro Dukungan Penegakan HAM menetapkan sejumlah misi yang secara substansif diselaraskan dengan isu-isu strategis. Hal itu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, penyusunan strategi penyelesaian pengaduan pelanggaran HAM dan memperkuat konektifitas dengan seluruh stakeholders baik tingkat nasional dan internasional rumusan sebagai berikut:
a. Memperkuat dan meningkatkan kinerja seluruh unsur yang terdapat dalam Biro Dukungan Penegakan HAM.
b. Meningkatkan profesionalitas seluruh elemen di Biro Dukungan Penegakan HAM, khususnya pada aspek sumber daya manusia, peningkatan kecakapan kerja, penguatan aspek hukum dan hak asasi manusia, evaluasi dan penyusunan penyempurnaan peraturan internal untuk mempercepat proses penanganan aduan masyarakat. Secara keseluruhan pembenahan ini dilakukan dalam rangka penguatan dan optimalisasi pelaksanaan penegakan HAM.
C. Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam rangka penegakan HAM di Indonesia.
Dengan demikian maka telah ditetapkan Misi Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai berikut:
Meningkatkan Kualitas Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM
B. Penetapan Kinerja
Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi:
1. Rencana strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
Pengelolaan data Kinerja; 4.
5. Pelaporan Kinerja; dan
6. Review dan evaluasi Kinerja.
Berdasarkan SAKIP tersebut, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja harus menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud, disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria:
1. Spesifik;
2. Dapat terukur;
3. Dapat dicapai;
4. Berjangka waktu tertentu; dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan.
Dengan demikian Perjanjian Kinerja atau yang sering disebut Penetapan Kinerja merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon Il yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi.
Merujuk pada fakta tersebut, pada 2016 Biro Dukungan Penegakan HAM telah menetapkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut:
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | ||
| (1) | (2) | (3) | ||
| Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | kasus | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 3 kasus | |
| Penanganan kasus pelanggaran HAM | Jumlah laporan dan rekomendasi hasil | 3850 | ||
| terutama pada masyarakat marjinal dan rentan | penyelidikan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L | yang | akan | |
| Jumlah hasil penanganan sengketa HAM | engketa | AM 4 | 42 sengketa | |
| Terselenggaranya | melalui mediasi Jumlah pengelolaan pengaduan yang | pengaduan | yang | 7500 |
| pengelolaan pengaduan | berindikasi pelanggaran HAM yang | HAM | yang | pengaduan |
| pelanggaran HAM | ditindaklanjuti | HAM | yang | pengaduan |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
Pada tahun 2016 Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis. Dari ketiga Sasaran Strategis tersebut masing-masing sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Stragegis disajikan dalam tabel berikut:
| Sasaran Strategis (1) | ||||
| Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 3 kasus | 3 Kasus | 100% |
| kasus | laporan rekomendasi | 3850 rekomendasi | 3418 | 88,78% |
| pada masyarakat marjinal rentan | yang akan ditindaklanjuti oleh K/L Jumlah hasil penanganan | |||
| Terselenggaran ya pengelolaan | pengelolaan | 7500 | 7188 | 95,84% |
Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2016 dengan realisasinya.
Capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2016 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dijabarkan berdasarkan sasaran masing-masing Sasaran Strategis, sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Indikator Kinerja 1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan penyelidikan HAM yang tindaklanjuti oleh K/L atau pihak yang relevan
Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 3 (tiga) kasus/peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan, sampai saat ini telah tercapai 3 (tiga) kasus yang diselesaikan, yaitu, Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan, Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara, Peristiwa di Papua. Untuk Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA, selain dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan, Komnas HAM juga telah bekerja sama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban serta bantuan medis. Untuk Peristiwa di Papua, berdasarkan petunjuk Jaksa Agung, berkas perkara Peristiwa di Papua dipisah menjadi berkas Peristiwa Wasior dan Peristiwa Wamena. Petunjuk tersebut telah dipenuhi Komnas HAM dengan dikeluarkannya SK dari masing-masing Tim dan laporan pemenuhan petunjuk telah disampaikan kepada Jaksa Agung.
Sampai saat ini, masih ada 6 (enam) kasus/peristiwa yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyelesaian Komnas HAM, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya berupaya untuk menuju ke arah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja disebabkan faktor eksternal, dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah (pusat maupun daerah).
Tabel 1. Matriks kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih dalam proses penyelidikan dan penyelesaian
| No | Kasus/Peristiwa |
| 1 | Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai |
| 2 | Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999 |
| 3 | Peristiwa Rumoh Gedong |
Peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu 4 5 6
Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, Papua
Pada proses penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, kendala yang dihadapi Tim adalah masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap upaya Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dikarenakan masyarakat meminta kejelasan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh banyak instansi atas peristiwa Paniai, diantaranya oleh Tim Polri, TNI, dan Tim Gabungan Menkopolhukam. Sampai saat ini, Tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan memperoleh hasil Visum et Repertum (VeR) asli terhadap 14 (sepuluh) korban. Selain itu, belum ada persetujuan dari keluarga untuk melakukan pembongkaran kuburan dan otopsi jenazah, dikarenakan faktor adat dan budaya di Paniai yang masih menganggap tabu untuk membongkar kuburan dan jenazah. Kendala lainnya adalah masih kurang kooperatifnya pihak TNI dalam merespon upaya Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan peristiwa Paniai khususnya pemeriksaan saksi-saksi dari pihak TNI. Hal tersebut berbanding terbalik dengan respon dari Polri yang sangat kooperatif dan terbuka terkait upaya Komnas HAM RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak Polri. Meskipun begitu, Komnas HAM RI terus melakukan upaya-upaya pendekatan, baik secara formal maupun informal, kepada pihak-pihak terkait, melakukan gelar perkara dan analisa kasus, pencarian data dan informasi terkait saksi-saksi, dan melakukan pertemuan dengan beberapa narasumber agar proses penyelidikan bisa berjalan lancar.
Gambar 1
Pertemuan Komnas HAM RI dengan Saksi Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai
Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998-1999
Pada proses penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998- 1999, masih dijumpai kondisi ketertutupan saksi korban dan/atau keluarganya dalam peristiwa pembunuhan dukun santet berdampak sulitnya Tim mencari saksi-saksi yang sesuai dengan kriteria, yaitu mengetahui secara langsung peristiwa, untuk diperiksa. Saat ini baru 10 (sepuluh) peristiwa yang diperiksa di Banyuwangi dan diketahui masih lebih dari 100 jiwa korban yang belum terungkap. Belum di berbagai daerah lainnya seperti Jember (Jatim), Pangandaran (Jabar) dan Banten. Selain itu, Tim memiliki kendala karena Pemda setempat merasa isu ini dapat menganggu kestabilan/nama baik daerah tersebut. Upaya yang saat ini dilakukan Tim adalah mengidentifikasi saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan bersedia untuk memberikan keterangan; melakukan pertemuan dengan narasumber dan pihak terkait, terutama yang membantu proses kelengkapan berkas, analisa HAM, dan merumuskan keterlibatan aparat pemerintah, termasuk TNI dalam peristiwa tersebut.
Gambar 2
Koordinasi Antara Komnas HAM RI dan Jampidsus Kejaksaan Agung Untuk Membahas Kasus Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet
Peristiwa Rumoh Gedong, Aceh
Pada proses penyelidikan Peristiwa Rumoh Gedong, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi. Saat ini, Tim sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi, FGD, penyusunan matriks hasil penyelidikan, dan penyusunan draft laporan penyelidikan. Sementara itu, pada proses Peristiwa Timang Gajah, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 34 orang saksi. Tim saat ini sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi, FGD, penyusunan matriks hasil penyelidikan, dan penyusunan draft laporan penyelidikan.
Gambar 3
Pemeriksaan saksi dalam peristiwa Rumoh Geudong, di Pidie
Peristiwa Timang Gajah, Aceh
Untuk Peristiwa Bumi Flora, Tim akan memulai proses penyelidikan dengan melakukan bedah kasus, guna mengidentifikasi dan merekonstruksi peristiwa serta alat bukti. Secara umum, hambatan yang dihadapi oleh Tim adalah terkait kesulitan mendapatkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak TNl/Polri yang diduga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi, dokumen terkait dan sarana prasarana penunjang penyimpanan alat bukti.
Gambar 4 Konfrensi Pers Tim Aceh
6 (enam) Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu
Pada proses penyelidikan dan penyelesaian 6 (enam) kasus/peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, masih terbaginya pendapat masyarakat sipil, korban, keluarga korban, pemerintah, dan pihak terkait lainnya terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yaitu melalui mekanisme yudisial atau non yudisial. Sampai saat ini, Tim masih melakukan pertemuan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam dan kementerian/lembaga terkait; melakukan pertemuan konsultasi dengan ahli, korban, masyarakat sipil, dan pemda untuk membuka kemungkinan-kemungkinan langkah penyelesaian; serta mengeluarkan surat keterangan korban/keluarga korban. Adapun 6 (enam) kasus/peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Matriks kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah selesai
| No | Kasus/Peristiwa | Proses |
| 1 | Trisakti, Semanggi I, dan II Semanggi | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 2 | Mei 1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 19 September 2003 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 3 | Penghilangan Paksa 1997-1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 03 September 2006 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 4 5 | Talangsari 1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 16 September 2008 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung |
| 5 | Penembakan Misterius 1982-1985 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 6 | Tragedi 1965-1966 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
Upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat ini sedikt banyak telah ada kemajuan, salah satunya adalah semakin terbukanya masyarakat untuk membicarakan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang sebelumnya hal tersebut dianggap "tabu", khususnya peristiwa tahun 1965-1966. Tidak hanya masyarakat, Pemerintah pun semakin membuka diri untuk membicarakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Pada pertemuan koordinasi antara Komnas HAM dengan Pemerintah, ada satu kesepakatan untuk mengadakan Simposium Nasional yang membicarakan mengenai peristiwa tahun 1965-1966, dengan pendekatan kesejarahan.
Simposium Nasional ini telah terselenggara pada tanggal 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Simposium Nasional ini secara terbuka menghadirkan para pembicara yang memang punya pandangan berbeda terhadap peristiwa tahun 1965- 1966 tersebut. Selain itu, dalam Simposium Nasional ini juga untuk pertama kali secara terbuka dipertemukannya pihak-pihak yang dianggap sebagai "pelaku" dan "korban".
Rumusan rekomendasi dari Simposium Nasional ini telah disusun dan diserahkan kepada Presiden RI, akan tetapi hingga saat ini rekomendasi tersebut belum secara terbuka disampaikan kepada masyarakat. Presiden RI pun sampai saat ini belum menunjukkan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang disusun untuk menjalankan rekomendasi hasil Simposium Naisonal tersebut.
Perubahan susunan kabinet pada bulan Juli 2016, khususnya pergantian Menkopolhukam, sedikit banyak mempengaruhi proses/upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang komunikasinya sudah dibbangun cukup lama. Adanya pergantian kabinet ini kemudian mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang sangat mungkin berbeda dari kebijakan Menteri sebelumnya.
Upaya lain penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga dilakukan oleh Komnas HAM, salah satunya dengan metode bottom up. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan Pengalaman Rekonsiliasi Komunitas untuk Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Kegiatan ini dimaksud sebagai forum konsultasi dan juga mendengarkan gagasan-gagasan dan gerakan rekonsiliasi yang telah dilakukan masyarakat di akar rumput. Input yang terkumpul dipakai oleh Komnas HAM untuk merumuskan rekonsiliasi di tingkat nasional.
Kegiatan ini penting karena inisiatif rekonsiliasi yang sudah dilakukan selama ini di beberapa daerah adalah modal sosial. Mereka adalah katalisator untuk gerakan rekonsiliasi yang lebih luas di tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk mendukung langkah-langkah penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu dan impunitas oleh negara. Sebagai contoh, beberapa daerah yang telah melakukan rekonsiliasi model lokal adalah Palu, Batang, Blitar, Jombang, Solo, Jogjakarta, Jakarta, Flores, Kupang dan Kebumen. Ini adalah upaya untuk perukunan kembali dan prakarsa untuk mematahkan ingatan sosial dan trauma sejarah.
Gerakan-gerakan rekonsiliasi di tingkat lokal ini memberikan hasil yang positif dan menjadi inspirasi bagi masyarakat tentang menciptakan keadilan, dan wadah untuk para penyintas. Upaya-upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu, telah dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat di akar rumput.
Upaya Pemenuhan dan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Korban pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya berhak atas empat pilar penghapusan impunitas di atas yaitu: hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas pemulihan (reparation) dan hak atas jamina ketidakberulangan.
Pemenuhan hak atas pemulihan merupakan langkah lanjutan yang harus dilakukan yang didahului, dalam hal ini, oleh pengungkapan atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, pengakuan tentang terjadinya peristiwa tersebut dan keberadaan korban serta penyesalan secara resmi atas persitiwa pelanggaran yang terjadi. Hak korban atas pemulihan menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan dan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta "satisfaction" sebagaimana diatur oleh hukum internasional.
Tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam rangka pemulihan hak-hak korban atau keluarga korban atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak, hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan murah. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaksanaan kompensasi dan atau rehabilitasi yang berkaitan dengan pembiayaan dengan keuangan Negara maka penghitungan dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Selain diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 3 Tahun 2002, pemberian kompensasi, dan bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial juga diatur dalam UU
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Istilah yang digunakan dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008 berkaitan dengan pemulihan hak korban adalah kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana. Dalam PP No. 44 Tahun 2008 disebutkan secara khusus bahwa terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dapat mengajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperoleh kompensasi dan bantuan, baik berupa bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pengajuan kompensasi dan bantuan oleh korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat atau kuasanya. Namun demikian, oleh karena belum adanya putusan pengadilan, hanya berkaitan dengan bantuan medis dan psiko sosial yang dapat diberikan kepada korban.
Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dan medis.
Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 01/KOMNAS HAM/IV/2015.
Selama tahun 2016, Komnas HAM telah menerbitkan 945 (sembilan ratus empat puluh lima) surat keterangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi korban dan keluarga korban untuk mengajukan permohonan bantuan medis dan psikologis kepada LPSK.
Sasaran Strategis 2. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama Pada Masyarakat Marjinal Dan Rentan
Indikator Kinerja 1. Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Subkomisi Pemantauan dan penyelidikan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan di bidang pemantauan, penyelidikan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran HAM.
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan selaku supporting unit Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan senantiasa menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan aduan yang diterima dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, diantaranya permintaan klarifikasi, pemanggilan para pihak, permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya, pemantauan lapangan guna mendapatkan data, informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, serta pemberian rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi dan menegakan hak asasi manusia.
Selama 5 tahun terakhir, secara kelembagaan, jumlah penerimaan pengaduan masyarakat oleh Komnas HAM RI terus mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2016, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan menerima distribusi berkas dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 3.751 atau mengalami penurunan sebanyak 12,7% dari jumlah berkas tahun sebelumnya yang mencapai 4.295. Hal ini dikarenakan adanya filterisasi kelengkapan administrasi berkas pengaduan oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan serta Menurunnya jumlah aduan ke Komnas HAM RI pada tahun 2016 sebanyak 4,16% sehingga mengurangi besaran jumlah distribusi kasus ke Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan.
| Tahun | Berkas Aduan Komnas HAM RI | Distribusi ke Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan |
| 2012 | 6284 | 5910 |
| 2013 | 5919 | 5335 |
| 2014 | 7285 | 5980 |
| 2015 | 8249 | 4295 |
| 2016 | 7188 | 3751 |
14000 12000 6284 7285 10000 5919 8249 8000 Jumlah Aduan 7188 6000 Distribusi ke Pemantauan dan 5910 Penyelidikan 53355980 4000 4295 2000 3751 2012 2013 0 2014 2015 2016
Dari 3.751 berkas yang distribusikan, terdiri dari 1.291 kasus, dimana 575 kasus diantaranya merupakan kasus baru, sedangkan 716 merupakan kasus lanjutan.
Jika dilihat dari kriteria berkas, maka dapat diidentifikasi bahwa dari 1.291 kasus yang ditangani pada 2016, sebanyak 776 kasus ditujukan langsung kepada Komnas HAM, sedangkan 515 kasus merupakan tembusan.
Dari 1.291 kasus yang diterima, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan menetapkan target penanganan berkas tahun 2016 adalah 3.850 surat, namun dalam implementasinya hanya tercapai 3.418 surat rekomendasi dari (88,78%). Berdasarkan klasifikasi atau kategorisasi jenis surat yang dikeluarkan, di antaranya surat rekomendasi, surat klarifikasi (permintaan klarifikasi), surat tanggapan, surat pelimpahan kasus ke Subkomisi Mediasi (memorandum), surat pemanggilan, pemberian pendapat di pengadilan (amicus curiae), surat ke perwakilan Komnas HAM, dan surat keterangan. Secara garis besar, gambaran jumlah surat yang dikeluarkan selama 2016 dapat dilihat pada bagan berikut:
| No | Jenis Surat | Jumlah |
| 1 | Surat rekomendasi | 270 |
| 2 | Surat klarifikasi | 862 |
| 3 | Surat tanggapan | 743 |
| 4 | Memorandum | 38 |
| 5 | Surat pemanggilan | 234 |
| 6 | Surat pemberian pendapat di pengadilan | 9 |
| 7 | Surat ke perwakilan Komnas HAM | 189 |
| 8 | Surat keterangan | 1.073 |
| Jumlah | 3.418 | |
Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penanganan berkas melalui surat rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Pemberlakuan proses pemilahan berkas (filterisasi) di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan berdasarkan persyaratan administratif maupun substantif;
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan. Hal ini dikarenakan adanya promosi, rotasi dan mutasi staf yang semula berjumlah 22 orang menjadi 15 orang;
3. Meningkatnya jumlah tim-tim hasil keputusan Sidang Paripurna berupa Tim Bentukan ataupun Tim Ad hoc yang berpengaruh pada penambahan beban kerja staf.
4. Peningkatan kualitas rekomendasi yang dihasilkan staf sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menangani 1 (satu) kasus;
5. Menurunnya jumlah pengaduan sebanyak 12,7% dari tahun sebelumnya.
Sebanyak 3.418 surat rekomendasi tersebut dikirimkan kepada 6.902 pihak dengan tujuan agar ditindaklanjuti oleh pemangku kewajiban dan/atau diketahui oleh pihak lainnya, termasuk pengadu dan/atau korban dalam rangka transparansi informasi terkait upaya/langkah yang ditempuh Subkomisi dan Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan. Tercatat, atas surat yang dikeluarkan dikeluarkan selama 2016, Komnas HAM RI telah menerima tanggapan sebanyak 962 berkas.
Pemantauan Lapangan
Selain penanganan berkas aduan, selama tahun 2016, Subkomisi dan Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga melakukan 137 (seratus tiga puluh tujuh) kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kegiatan tersebut didasarkan pada indikator prioritas pemantauan lapangan dalam Standar Pelaksanaan Prosedur Pemantauan dan Penyelidikan.
76 Kegiatan 27 Keglatan 15 Kegiatan 19 Keglatan to 000 Jan Feb Maret April Mei Juni Julli Agust Sept Okt Nov Des
Berikut adalah rangkuman kegiatan Pemantauan dan Penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa selama Tahun 2016 yang dilakukan oleh Subkomisi dan Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, beserta progress dari kegiatannya.
a. Peristiwa Kematian Terduga Tindak Pidana Terorisme a.n. Siyono
Pada tanggal 15 Maret 2016, Komnas HAM RI menerima pengaduan dari Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) dan Tim Advokasi Umat selaku kuasa hukum istri dan ayah dari alm. Siyono terkait dengan peristiwa kematian Siyono dalam penangkapan dan penahanan Densus 88 Anti Teror tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, di Masjid Muniroh, Desa Brengkungan, Pogung, Klaten. Guna memastikan sebab kamatian korban Siyono, istri alm. Siyono mengajukan surat permohonan otopsi kepada Komnas HAM RI.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, Komnas HAM RI kemudian secara aktif melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI cq. Polres Klaten, Pemkab Klaten dan Kodim 0723/Klaten. Selain itu, Komnas HAM RI juga berkoordinasi dengan DPP Muhamadiyah dan Ikatan Dokter Forensik Indonesia, serta menyampaikan surat permintaan pelaksanaan otopsi Nomor 073/PMT/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 kepada Tim Dokter Forensik Muhammadiyah.
Pada akhirnya, setelah seluruh persiapan dilakukan dan mendapatkan pengamanan sekitar 1.2000 anggota KOKAM (Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah), maka pada Minggu, 3 April 2016, Komnas HAM RI sesuai mendat dalam pemantauan dan penyelidikan telah melakukan otopsi yang secara teknis dilakukan oleh Tim Forensik Muhamadiyah yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Dr. Gatot Suharto, SH, SPF, M.Kes dan disaksikan oleh AKBP Dr. Astri, SPF (Dokter Forensik Polda Jawa Tengah).
Proses otopsi berlangsung pada 3 April 2016 sejak pukul 07.30 s.d 12.20 WIB bertempat di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh Brengkungan, Desa. Pugong, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.
Gambar 5
Publikasi Hasil Otopsi Terhadap Mayat alm. Siyono oleh Komnas HAM RI, PP Muhammadiyah dan Ketua Tim Dokter Forensik
Kesimpulan terhadap pemeriksaan didapatkan tanda penyimpangan pembusukan berupa lilin mayat (saponifikasi), didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada beberapa bagian tubuh, luka lecet pada dada dan anggota gerak bawah kanan, resapan darah pada tulang atap tengkorak dan beberapa bagian tubuh, patah tulang dada, tulang iga kanan dan kiri. Pada pemeriksaan mikrospis didapatkan tanda kerusakan jaringan tubuh secara intravital. Sebab kematian kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan patah tulang dada dan tulang iga yang berakibat kerusakan organ dalam rongga dada. Hasil otopsi tersebut kemudian diumumkan ke publik sebagai pertanggungjawabaan kinerja pada tanggal 11 April 2016.
Berdasarkan data, informasi, dan fakta yang diperoleh diduga terjadi pelanggaran HAM dalam kasus kematian Sdr. Siyono, yaitu:
a) Hak untuk tidak disiksa, yang dijamin dalam UUD 1945, KUHP, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 5 Tahun 1998 dan Perkap No. 8 Tahun 2009.
b) Hak untuk hidup. Bahwa peristiwa kematian Sdr. Siyono merupakan peristiwa-peristiwa pengulangan yang terjadi pada penanganan tindak pidana terorisme, yaitu adanya peristiwa kematian di luar proses peradilan, tindakan penyiksaan tahanan, dan pengingkaran terhadap prosedur beracara dalam proses penangkapan dan penahananan. Hal itu didasarkan pada hasil pemantauan Komnas HAM sejak 2007 – 2016 yang telah disusun dalam beberapa laporan.
Sehubungan dengan hal tersebut, hasil Sidang Paripurna Komnas HAM RI tanggal 7- 9 Juni 2016 memutuskan membentuk Tim Bentukan Sidang Paripurna Evaluasi Penanganan Terorisme yang terdiri dari akademisi dan ahli dengan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi penanganan Tindak Pidana Terorisme dan kegiatan lain yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
b. Pemantauan Kasus Kerusuhan dan Pembakaran Lapas Klas IIA Banceuy, Jawa Barat
Berdasarkan pantauan media massa, Komnas HAM menerima informasi adanya kerusuhan dan pembakaran Lapas Banceuy di Bandung, Jawa Barat, pada 23 April 2016. Pemicu kerusuhan diduga disebabkan oleh tewasnya narapidana Alm. Undang Kosim yang ditemukan gantung diri di ruang sel isolasi pada 23 April 2016, pukul 00.06 WIB. Informasi kematian tersebut kemudian menyebar hingga pukul 07.00 WIB yang puncaknya terjadi kerusuhan di Lapas. Kerusuhan dimulai dengan penyerangan warga binaan terhadap petugas Lapas dan berlanjut pada aksi pembakaran di beberapa blok bangunan Lapas.
Pada 9-10 Mei 2016, Tim Komnas HAM, yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Siti Noor Laila, melakukan pemantauan dan penyelidikan kasus kerusuhan antara narapidana dengan petugas Lapas dengan melakukan pertemuan dan permintaan keterangan terhadap pihak terkait serta melakukan tinjauan lokasi.
Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut.
a) Terdapat tindakan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang warga binaan yakni Alm. Undang Kosim dan Sdr. Agung, salah satu diantaranya ditemukan meninggal dunia dalam posisi gantung diri di ruang isolasi Lapas.
b) Tindakan penganiayaan tersebut diakui oleh KPLP dan 3 (tiga) orang petugas Lapas lainnya guna menginterogasi warga binaan yang diduga terlibat dengan peredaran dan kepemilikan narkotika. Keempat petugas Lapas tersebut telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polrestabes Bandung.
c) Dampak dari peristiwa kerusuhan berupa kerugian material sebesar Rp. 6 Miliar, terganggunya kegiatan operasional Lapas, dan pemindahan warga binaan yang bloknya hangus terbakar ke beberapa Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya Rutan Kebon waru, Lapas Klas IIB Garut, Jawa Barat dan Lapas Narkotika Klas IlA Cirebon, Jawa Barat.
Untuk itu, Komnas HAM RI telah menyampaikan rekomendasi ke Menteri Hukum dan HAM Cg Dirjen Pemasyarakatan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengamanan, fasilitas dan sumber daya manusia di seluruh Lapas di Indonesia. Selain itu, juga kepada Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung guna memastikan penanganan kasus secara objektif, profesional dan transparan agar terselenggaranya proses penanganan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban.
c. Kasus Perusakan Hutan, Pembalakan Liar, Dan Penambangan Emas Tanpa Ijin Di Kawasan Hutan Di Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pada tanggal 8 Desember 2015 telah menerima surat pengaduan Nomor : 32/LAP/BB/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 yang disampaikan oleh Sdr. Mutiara Potabuga selaku Kepala Desa Buyat Barat yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat dan pemerintah Desa Buyat Barat.
Pada intinya, Pengadu melaporkan tentang adanya tindakan pengerusakan hutan, pembalakan liar dan penambangan emas tanpa ijin di wilayah hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh PT. Sanmas Mitra Abadi yang merupakan Kontraktor dari PT. Kutai Surya Mining dan PT. Rihendy Tri Jaya.
Atas tindakan tersebut, Pemkab Bolaang Mongondow Timur diduga telah dengan sengaja melakukan pembiaran, bahkan Polda Sulawesi Utara melalui Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Sprin/534/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015 tentang Sprin penugasan pengamanan pada PT. Rihendy
Tri Jaya dan Sprint Nomor 240/VIl/2015 Dit Pam Obvit tertanggal 29 Juli 2015, menugaskan 2 (dua) orang anggota yang bernama Aiptu Adrian Tatotontos dan Bripka Adrianto Watung untuk mengamankan lokasi, namun justru anggota tersebut melakukan intimidasi dan pengancaman kepada masyarakat agar tidak menghalangi aktivitas PT. Sanmas Mitra Abadi di wilayah IUP PT. Kutai Surya Mining dan PT. Rihendy Tri Jaya.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Tim Komnas HAM RI yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Otto Nur Abdullah, melakukan pemantauan lapangan pada 26 – 29 April 2016, dengan melakukan pertemuan dengan Pengadu, meninjau lokasi, serta pertemuan dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur dan jajarannya. Dalam hasil pemantauan dan penyelidikan ditemukan fata-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Bupati baru mengeluarkan ijin eksplorasi kepada PT. Rihendy Tri Jaya, dan PT. Kutai Surya Mining yang lokasinya bersampingan, sedangkan PT. Sanmas tidak pernah terdaftar secara legal di Pemkab. Diduga PT. Sanmas mendapatkan pengalihan/take over dari PT. Rihendy Tri Jaya;
2. Bahwa ijin eksplorasi PT. Kutai Surya Mining akan dinaikkan menjadi eksploitasi karena sudah mengurus AMDAL. Saat ini ijin tersebut masih dalam proses, dimana Bupati sudah menandatangani rekomendasinya dan akan dinaikkan ke Provinsi;
3. Bahwa kebijakan di tingkat Provinsi terkait dengan ijin pertambangan semua hal atau perijinan yang berkaitan dengan pertambangan akan dipending baik ijin baru maupun perpanjangan dan menunggu kebijakan yang terbaru yang akan diambil oleh Gubernur baru terpilih;
4. Bahwa Pemkab Bolaang Mongondow Timur belum pernah mengeluarkan ijin eksploitasi, sehingga segala kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan illegal. Untuk itu Bupati telah mengintruksikan untuk menghentikan kegiatan atau aktivitas perusahaan;
5. Bahwa alat-alat berat Perusahaan dan pihak keamanaan yang berjaga yang diduga berasal dari pihak Kepolisian masih berada di lokasi;
6. Bahwa saat ini terkait laporan perusakan dan perambahan hutan, masih ditangani oleh Polda Sulawesi Utara
Terkait dengan Pengaduan dugaan perusakan hutan, pembalakan liar dan penambangan emas tanpa ijin di wilayah hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, Komnas HAM RI telah merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait.
d. Kasus Pelarangan Pembangunan Rumah Ibadah (Masjid At Taqwa Muhammadiyah) di Bireuen, Aceh
Pada tanggal 21 Maret 2016, Komnas HAM RI telah menerima surat pengaduan dari Tgk. Helmi Hamid, tertanggal 20 Januari 2016 perihal pembangunan Mesjid Muhhamdiyah. Pengaduan yang disampaikan pada intinya adalah terkait dengan adanya hambatan pembangunan Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah karena belum dikeluarkannya surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, sebagai salah syarat dalam proses pengurusan dan pemberian ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Mesjid oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Tim Komnas HAM RI, yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Otto Nur Abdullah, melaksanakan pemantauan pada 15 s.d 18 Juni 2016 di Kabupaten Bireuen. Komnas HAM mendapatkan temuan informasi, data, dan fakta sebagai berikut :
1. Rencana pembangunan Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah di Gampoeng Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, selain mendapatkan dukungan dari warga dan jamaah, rencana pembangunan mesjid tersebut juga mendapat penolakan dari sebagian warga Gampoeng Juli Keude Dua;
2. Penolakan sebagian warga atas rencana pembangunan Mesjid At-Taqwa Muhammdiyah di Gampoeng Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tidak murni karena persoalan antar kelompok dalam agama. Penolakan yang terjadi merupakan bagian dari akumulasi permasalahan antar warga Gampong Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh (konflik sosial);
3. Komunikasi dan interaksi sosial yang tidak harmonis antara warga dengan kelompok warga, warga dengan perangkat desa, warga dan perangkat desa dengan panitia pembangunan Mesjid At-Taqwa, menjadi inti persoalan yang berakibat terjadinya konflik sosial dalam masyarakat Gampoeng Juli Keude Dua Kecamatan Juli, sehingga telah menimbulkan korban luka, kerugian materi karena pengrusakan bangunan dan hilangnnya kerukunan dan kedamaian dalam tantanan kehidupan seharihari warga Gampoeng Juli Keude Dua Kecamatan Juli;
4. Sesuai aturan hukum, maka setelah seluruh kelengkapan administrasi syarat pendirian rumah ibadah dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban untuk menfasilitasi pembangunan rumah ibadah tersebut agar dapat terlaksana dan menjamin keamanan warga dan jamaah dalam pelaksanaan aktivitas peribadatannya. Secara bersamaan pemerintah dan seluruh stakeholder berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi sosial warga Gampoeng Juli Keude Dua Kecamatan Juli;
5. Pasca pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI atas kasus tersebut ke Kabupaten Bireuen, diperoleh informasi bahwa surat rekomendasi pembangunan Mesjid At-Taqwa telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten. Selanjutnya dengan tetap memperhatikan proses atau upaya penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat Gampoeng Juli Keude Dua, panitia pembangunan Mesjid At-Taqwa secara bersamaan dapat mempersiapkan pengajuan izin mendirikan banguan (IMB) kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Untuk itu, Komnas HAM telah mengirimkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Berdasarkan informasi Pengadu, Pemerintah Kabupaten Bireun melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada 19 Desember 2016 akhirnya mengeluarkan ijin mendirikan bangunan untuk rumah ibadah Mesjid Muhammadiyah Juli Bireun
e. Pelanggaran HAM dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur
Komnas HAM memberikan perhatian khusus atas jatuhnya korban akibat bekas lubang tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan data sampai Juni 2016, korban yang meninggal sejumlah 24 orang (22 diantaranya adalah anak-anak), yaitu Kota Samarinda (15 anak), Kutai Kertanegara (8 anak) dan Pasir Panajem Utara (1 orang). Peristiwa-peristiwa terus terjadi dan terselesaikan secara tuntas, kecuali beberapa kasus dengan vonis hukuman yang sangat ringan dalam peristiwa Ema dan Eza (24 Desember 2011).
Lemahnya pembelaan dan penuntasan kasus demi kasus yang ada berkaitan dengan lubang tambang tersebut ini dikarenakan oleh kerja banyak pihak yang tidak pernah selesai diduga terjadi akibat kurangseriusnya mulai dari Pemerintah Pusat (Kementerian), Kepolisian, perusahaan dan Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Untuk itu, Tim Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tewasnya korban akibat terperosok dalam eks lubang tambang batu bara sejak 2013-2016. Pada 21 - 25 Juni 2016, Tim Komnas HAM , yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Siti Noor Laila, melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tewasnya korban akibat terperosok dalam eks lubang tambang batu bara dengan meminta keterangan dari saksisaksi dan keluarga korban, pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Kepolisian.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut, Komnas HAM RI menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sampai Juni 2016, terdapat korban 22 (dua puluh dua) anak dan 2 (dua) orang dewasa meninggal dunia akibat tenggelam di lubang eks tambang batubara, dan 1 (satu) anak meninggal karena terbakar akibat sisa timbunan batubara di 3 (tiga) wilayah.
2. Bahwa sebaran korban terdapat di Kota Samarinda (15 korban), Kab. Kutai Kartanegara (8 korban) dan 1 (satu) korban di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran HAM atas hak hidup, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman dan hak anak yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa telah terjadi dugaan pembiaran secara berlarut-larut oleh Aparat Negara baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa proses penegakan hukum yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh Kepolisian dan Penyidik Lainnya belum menjangkau luasnya persoalan maupun jumlah korban dalam kasus matinya korban di bekas galian tambang batu bara.
6. Telah terjadi dugaan pelanggaran hak atas anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Untuk itu, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi, melakukan diskusi kelompok terfokus yang menghadirkan narasumber dan pihak terkait, launching buku serta konferensi pers.
Gambar 6
Diskusi dan Peluncuran Laporan Pemantauan Peristiwa Kematian Anak-Anak dan Warga di Eks Lubang Pertambangan di Kaltim dihadiri dari Kantor Staf Kepresidenan Rl, Dirjen Pertambangan, Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Polri dan Pemprov Kalimantan Timur
f. Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa
Pada 2016, Komnas HAM RI telah menerima pengaduan dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) dan Walhi Bali perihal penolakan reklamasi Teluk Benoa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali di perairan Bali Selatan. Penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dikarenakan reklamasi akan menyebabkan berkurangnya luasan kawasan konservasi di wilayah Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (SARBAGITA). Pasalnya demi kebijakan reklamasi ini telah diterbitkan Perpres No. 51 Tahun 2014 dan menghapus pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat 5 Perpres 45 Tahun 2011.
Komnas HAM RI juga telah menerima pengaduan dari nelayan Muara Angke dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terkait penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Komnas HAM juga telah menerima pengaduan dari nelayan Muara Angke dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terkait penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Penolakan atas kebijakan reklamasi di Teluk
Jakarta ini dikarenakan posisinya yang strategis sebagai pusat habitat fauna (seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang), pusat mata pencaharian 20.000 masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah 3000 kapal berskala kecil dan habitat bagi burung laut Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.
Pemantauan Lapangan
Untuk itu, Tim Komnas HAM, yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Siane Indriani, telah melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta sebanyak 4 (empat) kegiatan pemantauan lapangan, yaitu 13 Mei 2016, 20 – 24 Juni 2016, 23 – 26 Juni 2016, dan 9 – 12 November 2016.
Berdasarkan pantauan tersebut, Komnas HAM RI menduga bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah telah banyak menyalahi aturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia baik UUD 1945 jo Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga tidak melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan yang berdampak langsung atas kegaiatan reklamasi tersebut. Pemerintah tidak transparan tidak adanya transparasi dari Pemerintah terkait dengan kegiatan reklamasi. Komnas HAM menilai adanya tindakan kriminalisasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat yang menolak kegiatan reklamasi.
Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dan DKI Jakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Tidak melanjutkan rencana proyek reklamasi kecuali mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat adat Bali dan masyarakat DKI Jakarta yang terdampak. Komnas HAM mengingatkan pemaksaan proyek reklamasi tanpa dukungan masyarakat akan menimbulkan dampak sosial budaya serta berpotensi menimbulkan konflik vertikal dan horizontal;
2. Menghormati adat istiadat Bali khususnya dalam pembahasan rencana reklamasi sebagaimana tradisi, adat istiadat serta menghormati keputusan pemuka agama Hindu Bali yang telah memiliki mekanisme partisipasi masyarakat dalam merencanakan setiap pembangunan demi masa depan Bali.
3. Mengutamakan transparansi dengan meningkatkan partisipasi publik serta membangun komunikasi yang melibatkan masyarakat baik masyarakat adat sebagaimana selama ini lazimnya diterapkan di Bali maupun masyarakat DKI Jakarta.
Diskusi Terfokus
Pada 25 Oktober 2016, Komnas HAM RI mengadakan diskusi terfokus yang menghadirkan narasumber yaitu Bambang Widjojanto, Nurcholis Hidayat dan DR. Ima Mayasari, S.H., M.H guna membangun kesepakatan mengenai rumusan, strategi dan solusi sebagai bentuk perlindungan berdasarkan kemanusiaan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Selain itu, juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945.
Rumusan yang dihasilkan pada diskusi ini, pada konteks reklamasi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, juga akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden yang ditembuskan kepada Mahkamah Agung RI.
Gambar 7
Hasil Kajian For BALI diserahkan ke Siane Indriani, Koordiantor Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI pada Diskusi Publik "Reklamasi untuk Siapa?"
Pada intinya, para narasumber yang hadir menyatakan menolak kegiatan reklamasi, baik di Teluk Benoa maupun Teluk Jakarta dengan beragam pertimbangan, seperti reklamasi akan menghambat aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta, penutupan sejumlah pelabuhan perikanan, berpindahnya nelayan, dan kehilangan Marine Resource Teluk Jakarta. Bahkan reklamasi harus dianggap sebagai pilihan terakhir apabila alternatif strategi tata ruang lain tidak dapat dilakukan. Selain itu, reklamasi yang seharusnya dilakukan adalah yang menghasilkan manfaat sosial neto, memproritaskan ekologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Dalam melakukan kegiatan reklamasi, sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemerintah harus meminta persetujuan dari pemangku kepentingan utama.
Selain itu, dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjelaskan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi dengan sejumlah hal-hal yang harus diperhatikan.
Kegiatan reklamasi yang dilakukan Pemerintah dinilai telah berdampak pada hilangnya hak atas akses untuk melintas bagi para nelayan, hak atas lingkungan yang sehat, berkurangnya penghasilan nelayan dalam menangkap ikan, semakin jauhnya nelayan dalam menangkap ikan, dan kerusakan ekosistem laut serta merusak tata air di wilayah pesisir.
g. Peristiwa Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Yogyakarta
Komnas HAM RI memperoleh informasi melalui media, bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 terjadi dugaan tindakan diskriminatif, pengepungan dan kekerasan yang dilakukan anggota Kepolisian terhadap mahasiswa Papua di sekitar Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta. Kepolisian juga menyita kendaraan bermotor dan melakukan penangkapan mahasiswa Papua secara sewenangwenang.
Insiden ini berawal dari rencana Aksi Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat yang merencanakan aksi penyampaian pendapat sejak Rabu, 13 Juli 2016 hingga 16 Juli 2016 dengan menggelar panggung budaya, mimbar bebas dan aksi damai. Hal yang memicu permasalahan ini yaitu adanya dugaan perbedaan pandangan antara pihak Pemerintah dalam hal ini Pemprov DI. Yogyakarta beserta Polda DI. Yogyakarta dengan mahasiswa Papua.
Gambar 8
Pembahasan Permasalahan Mahasiswa Papua di Yogyakarta antara Natalius Pigai, Anggota Komnas HAM dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur DI Yogyakarta
Aksi pada tanggal 15 Juli 2016 lalu dianggap oleh Pemerintah sebagai tindakan makar/separatis sedangkan bagi pihak mahasiswa Papua aksi itu merupakan bagian dari tindakan penyampaian pendapat di muka umum yang diatur pada Pasal 28 UUD 1945, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Tim Komnas HAM, yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Natalius Pigai, melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan melakukan pertemuan dengan instansi terkait, permintaan keterangan terhadap saksi-saksi dan korban peristiwa, dan meninjau lokasi kejadian. Komnas HAM mengidentifikasi 4 (empat) tindakan yang terjadi dalam peristiwa pengepungan tersebut, yaitu: pengekangan hak atas penyampaian pendapat di muka umum, tindakan sewenang-wenang anggota Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap mahasiswa Papua, pembiaran oleh pihak Kepolisian dan Pemprov DI Yogyakarta terhadap tindakan rasisme dan hatespeech yang dilakukan ormas intoleran, dan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok organisasi masyarakat.
Selain itu, Komnas HAM menemukan adanya 8 (delapan) dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut diantaranya pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian terhadap Mahasiswa Papua di luar lingkungan asrama mahasiswa Kamasan, hate speech berupa kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme yang dilakukan oleh Anggota Ormas saat peristiwa pengepungan belum adanya jaminan kebebasan dan rasa aman bagi Mahasiswa Papua oleh Pemprov DIY, penangkapan dan penahanan terhadap 8 (delapan) orang Mahasiswa Papua oleh Aparat Kepolisian, dan 1 (satu) diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, excessive use of power oleh Aparat Kepolisian melalui pengerahan jumlah aparat yang berlebihan, penggunaan senjata dan tembakan gas air mata yang diarahkan ke dalam Asrama Mahasiswa, dan pernyataan Gubernur DIY tentang separatisme tidak boleh ada di Yogyakarta yang sangat multi tafsir.
Untuk itu, Komnas HAM telah memaparkan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
h. Kasus Kerusuhan Bernuansa SARA Tanjung Balai, Sumatera Utara
Komnas HAM RI memperoleh informasi dari media massa tentang adanya kerusuhan yang bernuansa SARA disertai penyerangan dan pembakaran terhadap rumah ibadah (Vihara) di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara pada 29 Juli 2016. Kerusuhan pecah di Tanjung Balai, Sumatera Utara, diduga akibat provokasi yang dilakukan oleh oknum tertentu melalui media sosial. Emosi massa yang sudah tidak terbendung lagi akhirnya membakar sejumlah tempat ibadah di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa berawal dari seorang warga Jalan Karya Kel TB, Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang menegur pengurus rumah ibadah untuk mengecilkan suara mikrofon untuk adzan.
Pada 5-6 Agustus 2016, Tim Komnas HAM yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Natalius Pigai kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan melakukan pertemuan, permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait, dan tinjauan ke lokasi kejadian. Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut.
Bahwa komunikasi/kata-kata yang disampaikan Sdri. Meliana (41 Thn) a. kepada Sdri. Ibu Uwo pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum hari kejadian pada tanggal 29 Juli 2016 termasuk komunikasi lanjutan antara Sdri. Uwo dengan Sdri. Heriyanti serta Bpk Kasidi merupakan kata-kata verbal yang tidak bertendensi negatif serta tidak dimaksudkan atau didasarkan pada rasa kebencian terhadap etnis dan Agama tertentu;
b. Bahwa terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan upaya provokasi untuk memancing amarah komunitas Umat Muslim yang berorientasi pada terciptanya kebencian atas dasar etnis dan Agama di Tanjung Balai;
Bahwa aparat intelijen tidak mampu melakukan deteksi dini adanya potensi C. konflik SARA selama sekitar 1 (satu) minggu sejak terjadinya komunikasi Sdri. Meliana dengan Sdri. Uwo, Sdri. Heriyanti, dan Sdr. Kasidi hingga terjadinya peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah dan rumah milik Sdri. Meliana di Tanjung Bali;
d. Bahwa aparat kepolisian melakukan beberapa kelalaian dalam peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai antara lain:
1) Ketidaksiapsiagaan, baik Kepolisian Resor Tanjung Balai maupun Kepolisian Resor yang berbatasan dengan Kota Tanjung Balai dalam mengantisipasi kerusuhan massa yang berbau SARA;
2) Penanggung jawab keamanan belum mampu mengorganisir kekuatan internal aparat keamanan dan tidak mampu mengendalikan amuk massa di Kota Tanjung Balai;
3) Aparat keamanan lamban mengantisipasi amuk massa sehingga menyebabkan rusak dan terbakarnya 15 (lima belas) bangunan yang terdiri dari rumah ibadah dan rumah pribadi. Kehadiran aparat keamanan ke lokasi rumah ibadah setelah 1 s/d 2 jam pasca perusakan dan pembakaran.
Untuk itu, Komnas HAM telah memaparkan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
i. Kasus Penangkapan dan Penganiayaan Polres Karo terhadap Masyarakat Desa Lingga
Saat memantau kasus Kerusuhan di Tanjung Balai, Komnas HAM juga menerima pengaduan dari Masyarakat Desa Lingga tentang penangkapan dan penganiayaan yang dilakukan Polisi Kepolisian Resor Karo terhadap masyarakat Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat. Sebelumnya warga Desa Lingga melakukan penyerangan ke kantor Polres Karo. Penyerangan disebabkan karena Polres Karo menahan lima orang warga Desa Lingga. Penangkapan lima warga Desa Lingga dilakukan karena ratusan warga Desa Lingga merusak pos polisi dan membakar alat berat yang digunakan untuk membangun lokasi relokasi pengungsi Sinabung, yakni Relokasi Mandiri Tahap Il Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat, Karo, Sumatera Utara.
Tim Komnas HAM melakukan langkah-langkah pemantauan lapangan pada 3 s/d 4 Agustus 2016 dengan melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dengan pihak-pihak yang terkait. Tim Pemantauan Komnas HAM melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Masyarakat Desa Lingga, Kepolisian Resor Karo, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan juga melakukan kunjungan lokasi di Desa Lingga dengan fakta-fakta sebagai berikut:
a. Adanya penganiayaan yang mengakibatkan 1 (satu) orang warga meninggal dunia a.n. Abdi Purba, 1 (satu) orang kritis a.n. Ganefo Tarigan, dan 19 orang luka-luka.
b. Adanya pengrusakan terhadap harta benda milik warga Desa Lingga antara lain rumah dan kendaraan bermotor.
C. Adanya serangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh aparat keamanan. Selain itu penganiayaan dan pengrusakan juga menciptakan ketakutan pada warga Desa Lingga.
d. Adanya protes atas pembangunan relokasi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, dimana pengembang menutup jalan akses masuk Desa Lingga dan ke Desa Kabanjahe.
Komnas HAM telah memaparkan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
j. Kasus Meninggalnya 2 (dua) orang Warga Sipil yang berujung Bentrokan Warga dengan Aparat Polres Kep. Meranti
Komnas HAM telah menerima informasi terkait meninggalnya 2 (dua) orang warga sipil yang berujung pada bentrokan warga dengan Aparat Polres Kep. Meranti pada tanggal 25 Agustus 2016. Hal ini dipicu oleh kemarahan warga Selat Panjang, Kabupaten Meranti akibat penangkapan dan kematian tersangka kasus pembunuhan Anggota Polres Meranti Brigadir Adil S. Tambunan (31 tahun), Apri Adi Pratama (24 tahun).
Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Komnas HAM yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Natalius Pigai telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dan menemukan 4 (empat) dugaan pelanggaran HAM yaitu hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan dan hak milik. Komnas HAM juga telah memaparkan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
Atas rekomendasi tersebut, Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap 38 orang anggota Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dan 10 orang masyarakat sipil. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) orang sebagai Tersangka dan 17 (tujuh belas) orang masuk dalam Pelanggaran Kode Etik atas peristiwa meninggalnya Sdr. Apri Adi Pratama dan masih dimungkinan untuk bertambah. Sedangkan terkait meninggalnya Sdr. Is Rusli masih dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 8 (delapan) senjata yang di dalam SOP seharusnya berisikan peluru hampa dan karet. Selain itu, kondisi mulai kondusif di Kab. Kepulauan Meranti.
k. Peristiwa Bentrokan Warga Desa Sarirejo dengan TNI AU terkait Sengketa Lahan
Komnas HAM RI telah menerima pengaduan masyarakat terkait bentrokan antara warga Desa Sarirejo dengan TNI AU Lanud Kol. Soewondo, Medan, pada tanggal 15 Agustus 2016. Peristiwa tersebut menyebabkan sedikitnya 20 orang warga mengalami luka-luka akibat pukulan dan tendangan, 1 (satu) orang diantaranya mengalami luka tembak dan 2 (dua) orang wartawan dianiaya, rusaknya rumah dan kendaraan milik warga, dan fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah.
Gambar 9 Pernyataan Sikap Komnas HAM Melalui Natalius Pigai Terkait Dengan Bentrokan Antara TNI AU dengan Warga Sarirejo, Medan
Oleh karena itu, Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan penyelidikan
pada tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2016 atas peristiwa tersebut dengan melakukan pertemuan dan meminta keterangan sejumlah pihak, antara lain Panglima Kodam I/Bukit Barisan beserta pejabat tinggi dan stafnya, warga Kelurahan Sarirejo yang didampingi Pendamping dan Anggota DPRD Kota Medan, para korban peristiwa bentrokan baik di rumah maupun di rumah sakit, Kapolresta Medan beserta jajaran, serta peninjauan langsung ke lokasi bentrok.
Komnas HAM menemukan adanya 10 fakta dalam peristiwa tersebut yang berujung pada kesimpulan adanya 4 (empat) dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas rasa aman, dan hak atas kepemilikan.
Komnas HAM telah memaparkan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
I. Kasus Dugaan Pencemaran Lingkungan Akibat Beroperasinya PT. Permata Hijau Palm Oil yang Bergerak di Bidang Pengolahan Minyak Sawit di Wilayah Kawasan Industri Mabar Il, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pada tanggal 7 Juni 2016, Komnas HAM menerima pengaduan Sdr. Pdt. Jepta Pelawi, S.Th selaku perwakilan warga Dusun XIX Desa Saentis terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat beroperasinya PT. Permata Hijau Palm Oil (PHPO) yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit di wilayah Kawasan Industri Mabar II, yang mengadukan dugaan pencemaran lingkungan akibat beroperasinya PT. Permata Hijau Palm Oil (PHPO) yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit di wilayah Kawasan Industri Mabar II. Masyarakat di sekitar perusahaan mengalami kekeringan karena perusahaan membuat beberapa sumur bor di dalam areal perusahaan. Terdapat beberapa sumur yang masih mengeluarkan air, namun airnya tidak bisa dimanfaatkan karena terlihat berminyak, berbau, dan menyebabkan gatal-gatal jika digunakan untuk mandi. Keberadaan tembok pembatas perusahaan mengakibatkan terjadinya banjir di pemukiman masyarakat jika turun hujan karena perusahaan menutup jalannya aliran air.
Selain itu, warga juga mengadukan terjadi pencemaran suara (kebisingan dan gemuruh yang teramat sangat) sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan beribadah, baik di Mushola AL Jihad maupun Gereja Batak Karo Protestan
(GBKP) Mabar dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jeremia Mabar dan menyebabkan bayi dan balita di sekitar lokasi perusahaan mengalami ketakutan dan kejang-kejang sehingga tidak dapat ditinggalkan sendiri. Bahkan seorang ibu hamil direkomendasikan dokter untuk pindah wilayah karena dikhawatirkan mengalami gangguan kehamilan.
Masyarakat di sekitar perusahaan juga melaporkan pencemaran udara berupa bau yang menyengat dan debu. Proses pembangunan perusahaan juga menimbulkan 1 (satu) orang korban anak berusia 10 (sepuluh) tahun meninggal dunia akibat tercebur ke dalam sumur perusahaan karena tidak ada pagar pembatas antara areal perusahaan dengan pemukiman masyarakat. Masyarakat telah berupaya menyampaikan peristiwa tersebut ke DPRD Sumatera Utara, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara, namun belum ada tindak lanjut penanganannya.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan melakukan Pemantauan dugaan pelanggaran HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah melakukan pemantauan lapangan pada tanggal 23 – 26 Agustus 2016 untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta lebih lanjut terkait pengaduan tersebut.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan Komnas HAM RI dalam pemantauan adalah sebagai berikut 1). Peninjauan lokasi 2). Pertemuan dengan warga Pengadu dan masyarakat di sekitar lokasi; 3). Pertemuan dengan Pemkab Deli Serdang yang diwakili Wakil Bupati Deli Serdang dan jajarannya; dan 4). Pertemuan dengan BLHD Provinsi Sumatera Utara dengan menghadirkan pihakpihak terkait diantaranya Pemkab Medan, BLH Kab. Deli Serdang, PT. KIM, PT. PHPO, dan perwakilan warga.
Berdasarkan hasil pemantauan dan permintaan keterangan dari berbagai pihak, diperoleh informasi, data, dan fakta antara lain sebagai berikut:
1. Bahwa PT. Permata Hijau Palm Oil (PHPO) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan Kelapa Sawit. Perusahaan tersebut berada di jalan P. Komodo Nomor I Kawasan Industri Medan II (KIM II) Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. Bahwa PT. PHPO telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL- UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Pemkab Deli Serdang melalui Kepala Bapedalda Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: APDL.P/261/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 dan telah memiliki ijin lingkungan dari Bupati Deli Serdang dengan Nomor 403 Tahun 2016. Namun sampai saat ini PT. PHPO belum memulai aktivitas kegiatannya dan masih dalam tahap pembangunan pabrik;
3. Bahwa warga di Dusun XIX Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang berada bersebelahan dengan PT. PHPO mengeluhkan adanya suara kebisingan/polusi udara yang menggangu kenyamanan warga, pemancangan paku bumi yang menimbulkan getaran telah merusak bangunan rumah warga, penggunaan air bawah tanah oleh PT. PHPO yang mengakibatkan sumur warga menjadi kering dan tidak layak digunakan, banjir akibat penutupan saluran air warga dan tidak dilibatkannya warga dalam perijinan PT. PHPO;
4. Bahwa permasalahan tersebut telah dilaporkan ke beberapa instansi terkait diantaranya Pemkab Deli Serdang, BLHD Provinsi Sumatera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan telah dilakukan mediasi di Polres Pelabuhan Belawan;
5. Bahwa benar adanya kebisingan yang diakibatkan dari kegiatan commisioning pabrik yang menimbulkan kebisingan suara dari Genset dan Steam Flushing yang berlangsung selama 3 (tiga) minggu pada saat uji coba mesin;
6. Bahwa PT. PHPO telah memberikan kompensasi kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat getaran yang disebabkan pembangunan pabrik. Namun demikian masih terdapat 5 (lima) orang warga yang belum menerima kompensasi termasuk Gereja GBKP Mabar, dikarenakan berkeberatan atas jumlah kompensasi yang dianggap tidak sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan;
7. Bahwa antara bangunan pabrik PT. PHPO dengan rumah warga yang terdekat hanya berjarak 5 meter, dan adanya saluran air yang terhalang oleh tembok Perusahaan diduga menjadi penyebab banjir setiap kali turun hujan;
8. Bahwa adanya korban anak yang meninggal dunia di sumur Perusahaan, telah dianggap selesai dengan pemberian santunan kepada keluarga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa PT. PHPO ketika melakukan pembangunan membuat sumur-sumur dan menggunakan air tanah, namun nantinya ketika proses produksi telah berjalan, Perusahaan tidak lagi menggunakan air tanah;
10. Bahwa Satpol PP Kabupaten Deli Serdang telah melakukan monitoring dan mengelurkan surat Nomor: 005/679 tertanggal 16 Mei 2016 yang meminta PT. PHPO untuk menghentikan pembangunan pabriknya dikarenakan belum adanya IMB yang dimiliki PT. PHPO. Menindaklanjuti hal tersebut, Perusahaan telah menjelaskan bahwa adanya kebijakan pemerintah yang membolehkan kegiatan pembangunan dilakukan sambil menunggu proses perijinan, namun demikian tidak ada dokumen tertulis yang membatalkan surat Satpol PP tersebut, sehingga dianggap masih berlaku;
11. Bahwa pemegang HO dan AMDAL Perusahaan yang ada di kawasan industri adalah KIM, sedangkan untuk ijin industri langsung diurus oleh pihak Perusahaan itu sendiri dengan catatan sesuai paket kebijakan pemerintah maka diberi kemudahan untuk dapat membangun industri terlebih dahulu sedangkan proses ijin dapat menyusul/menyertai;
Berdasarkan pertemuan Komnas HAM RI di BLHD Provinsi Sumatera Utara yang menghadirkan para pihak, disepakati bahwa akan diberikan kepada 5 (lima) warga termasuk Gereja GBKP Mabar yang belum mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mengalami kerusakan bangunan yang diakibatkan aktivitas Perusahaan, dengan melibatkan BLH Prov Sumatera Utara, BLH Kab. Deli Serdang, dan mengikutsertakan Tim Independen untuk menilai/mentaksir nilai kerugian yang ditimbulkan. Komnas HAM juga telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
m. Peristiwa Kekerasan di Sanggeng, Kota Manokwari, Papua Barat
Komnas HAM RI pada 27 Oktober 2016 menerima informasi dan pengaduan dari berbagai elemen masyarakat di Papua Barat, diantaranya dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) terkait dengan peristiwa Sanggeng, Kota Manokwari, Papua Barat.
Pada intinya, Pengadu melaporkan bahwa dalam peristiwa Sanggeng pada 26 dan 27 Oktober 2016 di Kota Manokwari, Papua Barat yang dilakukan jajaran Polda Papua Barat, terutama Brimob dan Polres Manokwari. Akibat peritiwa tersebut telah menyebabkan 1 (satu) orang tewas an. Onesimus Rumayom. Selain itu menyebabkan 5 (lima) orang terkena tembakan, 9 (sembilan) orang mendapatkan penganiayaan, 1 (satu) orang Komandan Koramil Kota Manokwari terkena pembacokan oleh massa. Sedangkan korban akibat tembakan gas air mata adalah 5 (lima) anak, 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) ibu-ibu usia lanjut.
Peristiwa tersebut telah mendapatkan perhatian dari berbagai komunitas yaitu masyarakat Papua, komunitas nasional, dan internasional. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memutuskan melakukan pemantauan dan penyelidikan. Pemantauan dan penyelidikan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu melalui Perwakilan Komnas HAM di Papua untuk melakukan penelusuran data, fakta dan informasi awal atas peristiwa tersebut. Selanjutnya, Tim Komnas HAM, yang dipimpin oleh anggota Komnas HAM Natalius Pigai, melakukan pemantauan dan penyelidikan di Sanggeng, Manokwari, Papua Barat pada 9 – 11 November 2016. Proses pemantauan ini dilakukan dengan meminta keterangan korban dan/atau keluarga korban, Polda Papua Barat dan jajarannya, DPRD Papua Barat, Gubernur Papua Barat dan tinjauan ke lokasi (TKP) dan rumah sakit TNI AL.
Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Terdapat fakta peristiwa bahwa pada pukul 21.00 WIB tanggal 26 Oktober 2016 di samping kiri warung makan nasi kuning yang terletak di dekat Toko Mulia yang berada di pertigaan Jl. Percetakan dengan Jl. Yos Sudarso, terjadi keributan antara Vijai Pauspaus seorang muslim asli Papua dan lima orang warga pendatang (keturunan suku tertentu). Di dalam keributan tersebut terjadi aksi saling pukul antara Vijay Pauspaus dan lima orang warga pendatang, salah seorang warga pendatang melakukan penikaman terhadap Vijay Pauspaus.
2. Atas peristiwa tersebut Abdul Jalil Pauspaus (orang tua Vijai Pauspaus) bersama masyarakat Sanggeng sekitar 10 (sepuluh) orang ke Pos Rayon B yang pada saat itu diterima oleh Kompol Madun, dan beberapa anggota diantaranya Kasat Reskrim Polres Manokwari, Piket SPKT Polres, SPKT Polsek Kota, Kompol Daniel. Abdul Jalil Pauspaus kemudian mengajak Kasatreskrim Polres Manokwari ke TKP dan menuduh 5 orang yang sedang ada di depan toko sepatu Sanggeng sebagai pelaku penikaman anaknya. Salah satu dari lima orang tersebut yang bernama Samsir memegang sebilah badik dan dituduh oleh Abdullah Pauspaus sebagai penikam anaknya sambil berteriak "Berarti ko sudah tikam sa pu anak".
3. Terdapat fakta pihak Kepolisian tidak mampu mengamankan 5 (lima) orang warga pendatang yang diduga sebagai pelaku penikaman terhadap Vijay Pauspaus bahkan ditengarai salah seorang yang diduga sebagai pelaku penikaman bernama Samsir telah melarikan diri dari tangan polisi.
4. Terdapat fakta bahwa 200 warga masyarakat Sanggeng berkumpul dengan membawa alat berupa parang, batu, kayu, potongan besi, yang kemudian dihalau oleh anggota Patroli Rayon dan Polsek Kota.
5. Terdapat fakta bahwa pimpinan kepolisian telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan tembakan. Akhirnya massa mundur ke dua arah ke Sanggeng Dalam dan gang masuk depan pasar Sanggeng dan anggota mundur ke pos Rayon B. Akan tetapi 5 (lima) menit kemudian massa melakukan pelemparan batu ke arah anggota kepolisian.
6. Terdapat fakta bahwa dalam peristiwa awal ini tidak ditemukan adanya korban jiwa maupun luka-luka yang dilakukan oleh warga Sanggeng kepada masyarakat pendatang maupun aparat kepolisian.
7. Terdapat fakta bahwa pada sekitar pukul 22.30 WIT datang perbantuan sebanyak 2 SST menuju lokasi di bawah pimpinan Kapolres Manokwari. Kemudian pada pukul 22.35 WIT Kapolda Papua Barat memerintahkan Karoops Polda Papua Barat untuk melakukan alarm steling di Mako Polda Papua Barat dalam rangka antisipasi situasi yang berkembang, pengamanan Mako dan perbantuan pengamanan di lokasi kejadian. Lima menit kemudian Kapolda Papua Barat, Karoops Polda Papua Barat, Kabid Propam Polda Papua Barat menuju TKP didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Manokwari untuk mengecek lokasi TKP.
8. Terdapat fakta bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 09.30 WIT, pihak kepolisian melakukan tindakan penganiayaan terhadap kepala suku besar yaitu Obet Ayok dan Antonius A. Rumrumen (anaknya) yang datang ke lokasi TKP untuk menenangkan warga atas permintaan Kapolda Papua Barat.
9. Terdapat fakta bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, terjadi pelanggaran serius yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 4 (empat) orang anggota keluarga Suabei dan seorang anak berusia 2 (dua) tahun serta nenek berumur 90 (sembilan puluh) tahun dalam serangan dengan menggunakan gas air mata serta penembakan dan penaniayaan terhadap mereka.
10. Terdapat fakta bahwa dalam peristiwa terdapat 12 (dua belas) orang warga Papua yang menjadi korban yang terdiri dari 1 (orang) meninggal dunia, 5 (lima) orang mengalami luka tembak, dan 6 (orang) mengalami penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat. Adapun rincian gambaran korban dalam peristiwa kekerasan di Sanggen, Manokwari, Papua Barat yang tejadi pada 26 - 27 Oktober 2016, dengan rincian sebagai berikut :
Dalam peristiwa kekerasan di Sanggen, Manokwari, Papua Barat pada 26 -27 Oktober 2016, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia, antara lain: hak untuk hidup; hak untuk bebas dari penyiksaan dan tidak mendapat perlakukan kejam dan manusiawi, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kepemilikan, hak atas kesehatan dan hak atas rasa aman.
Untuk itu, Komnas HAM telah memaparkan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
n. Penanganan Pengaduan Kampung 40 Kuantan Besar, Siak, Provinsi Riau di Kawasan Cagar Biosfer Giak Siam Kecil
Pada Juni 2016, Komnas HAM telah menerima pengaduan Sdr. Aziz Santorian dkk (Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Siak) terkait adanya rencana penertiban kawasan tempat tinggal dan kebun petani Kampung 40, Dusun Kolam Hijau, Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Kementrian Lingkungan Hidup.
Pada intinya, warga menilai rencana penertiban tanpa solusi dan tidak aspiratif berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada kelakelangsungan hidup masyarakat Kampung 40 diantaranya tidak terpenuhinya hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, hilang mata pencaharian, hilangnya pendidikan dll. Bahwa rencana pengeluaran selama ini, pihak KLHK, BKSDA Riau, Pemkab Siak dan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak hanya bersifat sporadik saja dimana belum ada sosialisasi yang jelas. Pada dasarnya, masyarakat Kampung 40, Buantan Besar tidak menolak dengan rencana pengeluaran ini tapi diharapkan harus ada titik jelas dulu terkait kawasan yang dimaksud sebagai cagar biosfer.
Komnas HAM telah berupaya untuk melakukan penyelesaian atas kasus tersebut dan pada 18-20, Komnas HAM RI melakukan pemantauan lapangan dan pertemuan dengan masyarakat dengan temuan sebagai berikut:
1) Bahwa di Kampung 40 dihuni sekitar 205 KK diantaranya 105 KK berada di dalam.
2) Bahwa pada tahun 2014, masyarakat Kampung 40 pernah mengajukan pembuatan KTP sekitar 45 KK tetapi menemui hambatan diantaranya pihak Desa, Kecamatan dan Pemkab tidak bisa melanjutkan proses pembuatan KTP. Menurut Asisten I Pemkab Siak karena lahan yang ditempati bermasalah.
3) Bahwa status lahan di Kampung 40 merupakan bekas dari Perusahaan (HTI), hal ini dibuktikan masih adanya bekas rel kereta di sekitar kawasan tersebut.
4) Bahwa sebagian besar masyarakat Kampung 40 memperoleh Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat
5) Bahwa masyarakat Kampung 40 mengaku memiliki rata-rata 2 (dua) ha per orang dan untuk tanaman sawit. Perolehan atas lahan tersebut ada yang menggarap langsung dan ada sebagian diperoleh melalui jual beli.
6) Bahwa di Kampung 40 telah terdapat sejumlah fasilitas umum diantaranya sekolah SD, tempat ibadah (masjid), balai pertemuan yang dibangun secara swadaya.
7) Warga meminta dilakukan pengukuran titik koordinat untuk menentukan apakah mereka masuk Cagar Biosfer atau tidak.
Pada 6 September 2016, Komnas HAM kembali melakukan pertemuan multipihak ke-2 dengan KLHK, BKSDA Riau dan Pemkab Siak dengan kesepakatan akan dilakukan pemantauan bersama pada 19 – 23 September 2016, sosialisasi bersama Tim kepada masyarakat tentang pentingnya Cagar Biosfer dan mekanimse penentuan titik koordinat dan pengukuran titik koordinat sebagaimana permintaan warga yang direncanakan. Seluruh kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan menyusun beberapa rencana/skema penyelesaian. Hasilnya, pada tanggal 8-9 November, telah dilakukan penebangan pohon sawit milik oknum polisi seluas 100 hektar.
o. Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional pada Pilkada 2017
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan 2017 merupakan tahap kedua dari rangkaian Pilkada serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional (dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah) pada tahun 2027. Sebelum mengenal pemilihan kepada daerah secara langsung, yang untuk pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 (sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).
Pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017. Total daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu tercatat sebanyak 101 daerah yang terdiri dari terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sedangkan 7 (tujuh) Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada adalah: Aceh, Bangka Belitung, DKl Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sisanya Pilkada untuk Kabupaten/Kota tersebar mulai dari Aceh - Papua.
Dalam standar internasional penegakan HAM, maka pelaksanaan pemilu (Pilkada) merupakan sarana untuk mewujudkan: (a) hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government); (b) hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and to be elected); dan (c) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to egual access to public service).
Pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017, Komnas HAM mengambil peran dengan berkonsentrasi pada pengamatan secara cermat aspek penghormatan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sebagai indikator penting peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia dan penanganan konflik sosial yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2017. Meskipun demikian, pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu pra Pilkada, pelaksanana pemantauan Hari-H dan pasca Pilkada. Dengan demikian, kegiatan tersebut berlangsung secara kontinyu dimulai dengan kegiatan Pra Pilkada yang akan dilakukan pada bulan November - Desember 2016.
Dengan demikian, pada pelaksanaan pra Pilkada 2016 difokuskan pada beberapa aspek antara lain:
Pertama, memotret sejauh mana persiapan penyelenggara pemilu untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga untuk memilih, kebijakan pelaksanaan Pilkada dari mulai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda hingga kebijakan KPU/KPUD dan Bawaslu
Kedua, memonitor upaya-upaya seluruh pihak, Aparat Pemerintah dan Kepolisian/TNI dalam menjaga ketertiban masyarakat, mencegah dan menghentikan konflik sosial, dan kemungkinan munculnya gangguan keamanan Negara akibat pelaksanaan Pilkada serentak 2017.
Ketiga, melakukan pengawasan terhadap adanya praktek diskriminasi ras dan etnis.
Hasil pra pemantauan inilah yang akan menjadi bahan penyusunan sejumlah pandangan dan rekomendasi untuk memperbaiki program, kebijakan dan pelaksanaan Pilkada selanjutnya yang akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penyelenggara Pilkada.
Wilayah Pantauan Pra Pilkada
Berdasarkan hasil pembahasan Tim sesuai dengan target dan dasar pemantauan Pilkada, informasi dari stakeholders dan berbagai sumber lainnya, maka Tim memutuskan untuk melakukan pemantauan Pra Pilkada di 12 (dua belas) wilayah sebagai berikut:
| No. Wilayah Pantauan | Wilayah Pantauan | Waktu |
| 1 | Aceh | Nov - Des 2016 |
| 2 | Sumatera Barat | Nov - Des 2016 |
| 3 | Kalimantan Barat | Nov - Des 2016 |
| 4 | Maluku | Nov - Des 2016 |
| 5 | Papua | Nov - Des 2016 |
| 6 | Sulawesi Tengah | Nov - Des 2016 |
| 7 | Papua | Nov - Des 2016 |
| 8 | DKI Jakarta | Nov - Des 2016 |
| 9 | Banten | Nov - Des 2016 |
| 10 | Lampung | Nov - Des 2016 |
| 11 | Jawa Tengah | Nov - Des 2016 |
| 12 | Jawa Barat | Nov - Des 2016 |
Terkait dengan pelaksanaan Pra Pilkada yang terdapat Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di 6 (enam) wilayah, maka kegiatan dilakukan secara bersama-sama, baik dari Kantor Pusat dan perwakilan. Sedangkan, wilayah-wilayah lainnya dipantau langsung oleh Komisioner, manajemen dan staf dari Komnas HAM RI.
Temuan Pemantauan
1) Hak untuk Dipilih dan Memilih.
a. Bahwa adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan hasilnya mengikat terkait percepatan penggunaan E-KTP dari Pemilu 2019 menjadi Pilkada 2017 sangat berpotensi menghilangkan hak pilih masyarakat, terutama yang belum memiliki dan/atau merekam E-KTP. Mengingat putusan RDP dalam UU Pilkada bersifat mengikat maka atas putusan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 556/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan apabila sampai 4 Desember 2016 belum memiliki E-KTP dan/atau datanya terekam maka tidak dapat masuk dalam DPT.
b. Bahwa hilangnya pemilih yang belum memiliki E-KTP dan/atau terekam tersebar luas di seluruh wilayah yang dilakukan pantauan di 11 (sebelas) wilayah, sebagai contoh di Kota Jayapura (127.000), Kab. Bekasi (118.304), Kab. Lampung Barat (31.000), Kepulauan Mentawai (1.115 atau 20% pemilih), Kab Banggai Kepulauan (11.982), Jawa Tengah (21.400).
c. Bahwa terhadap pemilih rentan terutama narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan secara umum sudah dilakukan pendataan, meskipun beberapa wilayah tidak terfasilitasi karena pemilihan berbasis wilayah dan para napi dan tahanan bukan di lapas domisilinya. Sedangkan untuk pasien rumah sakit kebijakan yang diambil penyelenggara berbeda-beda dan sangat rentan tidak terfasilitasi.
d. Terhadap pemilih disabilitas secara umum masih berbeda-beda perlakuan, baik aspek pendataan dan fasilitasi. Hal ini menunjukan adanya penunuran dibanding pelaksanaan Pilpres 2014 yang lalu.
e. Bahwa terdapat beberapa persoalan pemilih yang masih bersengketa mengenai tata batas, misalnya di Seram Bagian Barat dengan Maluku Tengah (1.407 pemilih), Tulang Bawang dan Mesuji (925 pemilih).
a. Secara umum Kepolisian RI dan Bawaslu RI telah mengidentifikasi mengenai wilayah-wilayah yang rawan konflik sosial dan memiliki Indeks Kerawanan. Meskipun indikator tidak sama persis, akan tetapi secara umum beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah: Aceh, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Gorontalo, dan Banten.
b. Bahwa khusus di Papua dan Aceh memiliki kerawanan yang tinggai karena masih terdapat Kelompok Sipil Bersenjata dan dilakukannya Sistem Noken di kawasan pegunungan (di 6 wilayah Papua) dan dukungan dari para eks Combatan (di Aceh).
C. Bahwa telah ada tindakan preventif dari Kepolisian RI dalam mengantisipasi gangguan sepanjang Pilkada 2017, selain menyiapkan personil juga melakukan tindakan hukum terhadap kasus penganiayaan oleh salah satu Tim Sukses (Maluku Tengah), sweaping etnis Tionghoa di Singkawang (4 tersangka) dan lain sebagainya.
d. Salah satu potensi konflik terjadi diakibatkan permasalahan penyelenggaran (idependensi dan kecakapan /pengetahuan), problem E- KTP, calon tunggal dan petahana yang memanfaatkan sumber daya di pemerintahan.
3) Penegakan Hukum
a. Bahwa aspek penegakan hukum yang adil dan objektif menjadi salah satu prasyarat terselenggaranya Pilkada yang jujur dan bermartabat.
b. Bawaslu dan Panwas belum sepenuhnya dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam pengawasan penyelenggaran karena keterbatasan dalam aturan dan pendanaan, diantaranya di Papua.
c. Bahwa dalam proses penyelenggaran Pilkad 2017, aspek penegakan hukum paling banyak menyangkut sengketa pencalonan. Berdasarkan data KPU, hingga saat ini masih ada enam sengketa pencalonan dari lima daerah yang masih dalam tahapan kasasi di Mahkamah Agung. Sengketa pencalonan itu masing-masing satu gugatan di Aceh Tamiang (Aceh), Kabupaten Kampar (Riau), Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kota Sorong (Papua Barat), dan dua gugatan di Boalemo (Gorontalo). Sampai saat ini, sengketa pencalonan lima daerah itu belum diputuskan MA.
d. Apabila persoalan tersebut belum selesai maka potensi penundaan Pilkada pada 15 Februari 2017 akan terjadi.
a. Secara umum potensi diskirminasi ras dan etnis terjadi pada masa kampanye, terutama melalui penggunaan media sosial.
b. Tim belum menemukan adanya praktek diskriminasi ras dan etnis yang meluas di berbagai daerah pantauan.
C. Bahwa di Provinsi Papua justru menunjukan bahwa Ras dan Etnis tidak menjadi persoalan dengan indikasi pasangan calon sebagai berikut:
| JUMLAH CALON | SUKU BANGSA | AGAMA | ||||||
| PAPUA | NON PAPUA | KRISTEN PROTESTAN | KRISTEN KATOLIK | ISLAM | HINDU | BUDHA | LAIN | |
| 84 orang | 71 | 13 | 53 | 21 | 10 | |||
Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
1. Terkait aspek hak sipil dan memilih, terutama menyangkut persoalan E-KTP harus ada kesepakatan antara Mendagri dan KPU RI untuk mencari alternatif penyelesaian sebelum semua pemilih memiliki E-KTP dan/atau terekam, hal itu guna memastikan hak pilih masyarakat.
2. Terkait dengan aspek Kelompok Rentan, terutama untuk pasien rumah sakit agar KPUD dan Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan pendataan pemilih.
3. Terkait dengan aspek penyelenggaran Pilkada 2017, meminta KPU untuk meningkatkan integritas penyelenggara Pilkada meskipun dalam prakteknya mengalami kendala aturan karena usaia harus 25 – 40 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali sebagai penyelenggara di lapangan.
4. Terkait dengan aspek keamanan dan penanganan konflik sosial, meminta agar Kepolisian RI berkoordinasi dengan Pemda setempat dan TNI untuk menjaga situasi yang kondsuif di masyarakat, terutama di Aceh dan Papua.
5. Terkait dengan aspek Pengawasan Pilkada 2017, meminta agar Bawaslu dan Panwas meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktek pelanggaran yang terjadi di lapangan, termasuk berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar dapat diproses secara pidana.
6. Terkait dengan masih adanya sengketa pencalonan di MARI yang berjumlah 6 (enam) wilayah, meminta agar MARI mempercepat putusan sehingga tidak ada penundaan Pilkada pada 15 Februari 2017.
7. Terkait dengan aspek diskriminasi ras dan etnis, meminta Bawaslu dan Kepolisian mencermati media sosial dan juga mendesak internal Komnas HAM aktif melakukan pantauan dan pengawasan. Hasilnya bisa menjadi dasar penindakan hukum.
8. Terkait aspek persoalan tata batas yang menyebabkan problem pemilihan, meminta Mendagri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPUD agar seluruh warga terfasilitasi dalam Pilkada 2017.
Pemberian Pendapat (Amicus Curiae)
Kewenangan lain yang dimiliki oleh Komnas HAM RI dalam kaitannya dengan penanganan kasus adalah pemberian pendapat di Pengadilan (Amicus Curiae). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU HAM yang menegaskan bahwa "dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak".
Guna memastikan keakuratan substansi pemberian pendapat ini, maka Komnas HAM RI melalui Subkom Pemantauan dan Penyelidikan terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan, sehingga diperoleh keterangan, fakta, kesimpulan yang komprehensif sehingga pendapat yang diberikan memiliki kredibilitas dalam kerangka HAM.
Ketika keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan baik, pendapat yang disampaikan Komnas HAM RI akan membantu tentang terangnya sebuah peristiwa yang diadukan terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM, sehingga rekomendasi yang menyatu dalam pendapat ini menjadi rujukan Aparat Penegak Hukum terutama Peradilan dalam memutus perkara sesuai dengan standar HAM.
Dengan demikian, pemberian pendapat ini memiliki nilai dan dampak yang sangat strategis, baik langsung terhadap korban dan/atau pencari keadilan, maupun lebih luas kembali. Putusan yang dihasilkan akan mempu membuat atau merubah kebijakan, mempengaruhi peraturan perundang-undangan dan memiliki pengaruh yang luas dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Dengan kata lain, Komnas HAM RI berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui pemberian pendapat di Pengadilan.
Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komnas HAM RI periode 2015 – 2019 memberikan amanat untuk berkontribusi secara aktif memberikan pendapat di Pengadilan yang sekurang-kurangnya 5 (lima) pendapat setiap tahun kerja.
Dalam konteks pemberian pendapat Komnas HAM, aspek kuantitas selalu melebihi target yang diamanatkan. Kondisi ini tercermin sejak 2014 – 2016 kali ini yang kisarannya antara 5-11 pendapat. Demikian halnya pada tahun kerja tahun 2016, terdapat 9 (sembilan) pendapat Komnas HAM telah disampaikan di peradilan.
Secara teknis, pemberian pendapat ini dilakukan baik pada pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding (judex facti), maupun pemeriksaan tingkat akhir (judec juris) di Mahkamah Agung RI. Hal itu tercermin dalam data statistik sebagai berikut:
Data Pemberian Pendapat Komnas HAM
| Tahun | Target | Pelaksanaan Pemberian Pendapat |
| 2014 | 5 | 5 |
| 2015 | 5 | 11 |
| 2016 | 5 | 9 |
Tahun kerja 2016, pemberian pendapat yang disampaikan Komnas HAM sejumlah 9 (sembilan), yang artinya pencapaiannya melampaui target awal hingga 180%. Hal itu tentunya sangat membantu peningkatan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia. Secara khusus, pemberian pendapat yang dilakukan pada 2016 adalah sebagai berikut:
| Pemberian Perihal/Kasus | ||||||
| 1 | Pemberian Pendapat 0.302/K/PM T/III/2016 | Perihal/Kasus Pemberian Pendapat Komnas HAM | terkait dengan upaya perlindungan Bun Cq. Majelis | Ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan | Hasil Majelis Hakim yang memeriksa | memutus No. di |
| 2 | hukum atas dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat Gelombang) yang berupaya mengungkapkan penyelewengan dana sebesar Rp. 66.443.105.641.00 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) oleh PT. Bumitama Gunajya Abadi (BGA). | (Gusti Hakim Perkara berupaya No. 01/Pid.B/2016/PN Pbu Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Ketua Majelis | dan Perkara Perkara putusannya menyatakan Terdakwa tidak meyakinkan bersalah pidana penggelapan dalam dan dari Pemeriksaan perkara berlangsung tingkat | No. 01/Pid.B/2016/PN Pbu dalam amar putusannya menyatakan Sdr. Gusti Gelombang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak penggelapan jabatan membebaskan dakwaan Penuntut Umum Pemeriksaan masih berlangsung di Peninjauan | ||
| 2 | 0.525/K/PM T/V/2016 | Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan perlindungan hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan terhadap Sdr. Christian yang menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan karena tuduhan terlibat dalam tindak pidana narkotika. Akibat kesewenang-wenangan tersebut, korban mendapatkan vonis pidana mati sesuai putusan Peninjauan Kembali No. 1384/PID B/2008/PN JKT BAR. | Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Ketua Majelis Hakim | Pemeriksaan perkara berlangsung tingkat Peninjauan Kembali (PK) | Pemeriksaan masih berlangsung di Peninjauan Kembali (PK) |
| 3 | 1.562/K/PM T/X/2016 1.563/K/PM | Pemberian Pendapat Komnas HAM terhadap Advokat dan Aktivis LBH Jakarta yang dikriminalisasi dan mendapatkan kekerasan terkait advokasi dalam aksi damai/demonstrasi menyampaikan penolakan atas terbitnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berlangsung di depan Istana Negara. Pemberian Pendapat Komnas HAM terhadap 23 buruh yang tergabung | Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 344/Pid.B/PN JKT.PST Ketua Pengadilan Negeri Jakarta | Majelis yang memeriksa dan perkara, amar putusannya membebaskan para dari hukum. Majelis | Hakim memeriksa memutus dalam amar putusannya membebaskan terdakwa tuntutan Hakim |
| 4 5 | 1.563/K/PM T/X/2016 1.583/K/PM | yang berlangsung di depan Istana Negara. Pemberian Pendapat Komnas HAM terhadap 23 buruh yang tergabung dalam KSBSI, FSPASI, Dewan SBSI, KSPI pada saat melakukan aksi damai menolak PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Korban dalam pelaksanaan aksi damai pendapat di muka umum mendapatkan pelarangan, penangkapan, kekerasan dan kriminalisasi oleh Polda Metro Jaya sampai berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan. Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan peristiwa kematian | Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 345/Pid.b/PN JKT.PST Ketua Pengadilan Negeri Jayapura | hukum. Majelis yang memeriksa dan perkara, amar putusannya membebaskan para dari hukum. Saat ini | Majelis Hakim yang memeriksa memutus perkara, dalam amar putusannya membebaskan terdakwa tuntutan hukum. Saat ini proses masih |
| 5 | 1.583/K/PM T/X/2016 | dilimpahkan ke Pengadilan. Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan peristiwa kematian Robert Jitmau, Ketua Solpap Papua dan aktivis ekonomi kerakyatan dan upaya mengungkapkan bukti bahwa terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut, akan tetapi tidak diproses oleh Kepolisian. | Ketua Pengadilan Negeri Jayapura | Saat ini tersebut dalam persidangan PN. Abepura. | Saat ini proses masih proses persidangan di PN. Abepura. |
| 6 | 1.241/K/PM T/IX/2016 | Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan upaya perlindungan hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan terhadap Sdr. | Ketua Mahkamah Agung RI | Pemberian pendapat ditolak oleh Hakim | pendapat ditolak Majelis yang |
| Gan Kuo Lin alias Peter yang memeriksa | ||||
| 7 | 1.114/K/PM T/VIII/2016 | dituduh terlibat dalam tindak pidana narkotika, meskipun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dinilai lemah. Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan permasalahan konflik lahan seluas 32,8 Ha antara | Ketua Mahmakah Agung RI | mengadili perkara dimaksud Hingga saat ini pemeriksaan perkara masih |
| 8 | 0.995/K/PM T/VIII/2016 | Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 2329 K/Pdt/2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 29/Pdt/2007/PT Sultra jo. Putusan Pengilan Negeri Kolaka Nomor 01/Pdt.G//PN KLK. Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan praktik kriminalisasi dan error in persona terhadap Sdr. Yezi Succes yang dituduh terlibat dalam | Ketua Mahkamah Agung RI | Kembali. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya membebaskan |
| 9 | 1.718/K/PM T/IV/2015 | Succes yang dituduh terlibat dalam kematian Rifai Ricardo Sihombing di Pantai Panjang, Bengkulu yang perkaranya dapat proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. Pemberian Pendapat Komnas HAM dalam proses gugatan warga Pulau Bangka, Minahasa Utara terhadap ijin pertambangan biji besi Menteri ESDM cq. Dirjen Mineral Batu Bara kepada PT. Miggro Metal Perdana | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta | membebaskan Yezi Succes alias Yandri dari tuntutan hukum Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta Timur dalam putusannyameme nangkan gugatan |
| — | HAM RI. | Agung RI dan pada 2016 putusan tersebut memenangkan warga yang sejalan dengan pendapat Komnas HAM RI. |
Dari 9 (sembilan) pendapat yang diberikan ke Pengadilan, terdapat 5 (lima) pemberian pendapat yang menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga Terdakwa dinyatakan bebas dan/atau lepas dari tuntutan hukum, atau gugatan Penggugat dikabulkan. Sementara itu, sisanya sebanyak 4 (empat) pemberian pendapat, terdapat 3 (tiga) pemberian pendapat yang belum diketahui hasilnya karena pemeriksaan dan persidangan perkara masih berlangsung, dan 1 (satu) pemberian pendapat ditilak oleh Majelis Hakim.
Dalam implementasinya, Pemberian Pendapat dinilai memberikan dampak dalam pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan dari Pembentukan Komnas HAM RI sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76 UU HAM, yaitu pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Merujuk pada ketentuan tersebut maka 9 (sembilan) pemberian pendapat di Pengadilan yang dilakukan Komnas HAM RI, secara umum memberikan dampak yang sangat besar, baik materiil dan imaterill yang dapat dirumuskan dalam ketegori HAM:
Pertama, Sipil dan Politik (SIPOL) : berkait erat dengan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas penahanan dan penangkapan secara sewenang-wenang, hak untuk berserikat dan hak atar rasa aman.
Kedua, Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB): berkait erat dengan hak atas kesejahteraan, perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat agar tidak rampas miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hak, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hak atas pekerjaan dan lain sebagainya.
| dalam kluster sebagai berikut: NO PEMBERIAN | ||
| NO PEMBERIAN PENDAPAT 1 Persitiwa kriminalisasi | ||
| 1 Persitiwa kriminalisasi terhadap masyarakat an. Gusti Gelombang (Human Right | Persitiwa kriminalisasi terhadap masyarakat sebesar Rp. an. Gusti Gelombang | MATERIIL IMMATERIL Menyelamatkan uang Selain langsung perlindungan terhadap |
| (Human Right Defender) 2 Christian | Peristiwa penyiksaan dan salah tangkap Sdr. | puluh enam milyar empat sikap dalam penanagann ratus empat puluh tiga juta kasus oleh Aparat Kepolisian di Pangkalan Bun, seratus lima ribu enam ratus empat puluh satu Kalimantan Tengah. rupiah) oleh PT. Bumitama Gunajya Abadi (BGA). Perubahan pola penanganan terhadap para tersangka dalam proses pemeriksaan di Kepolisian. |
| 3 Peristiwa Kriminalisasi Terhadap Advokat LBH Jakarta | Menyelamatkan 118.000.000 pekerja dari penerapan upah sebagai | Perlindungan hak hidup akibat penundaan eksekusi hukuman mati oleh Kejaksaan Agung karena akan mencermati kembali perkara tersebut. Perlindungan terhadap profesi Advokat sebagai salah satu pilar Aparat |
| 4 Peristiwa Kriminalisasi terhadap Buruh | dampak terbitnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menyelamatkan pendapatan 118.000.000 buruh di seluruh Indonesia dari penerapan upah yang | Penegak Hukum. - Menjamin iklim demokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum di |
| Pengupahan. | ||
| 5 Peristiwa kematian Robert Jitmau, Ketua Solpap Papua 6 Peristiwa Pemeriksaan Pidana Terhadap Sdr. Gan Kuo Lin alias Peter | Pengupahan. | dan ekonomi ratusan juta jiwa yang sangat tergantung dari daya beli buruh di seluruh Indonesia. Memberikan dampak terhadap perlindungan |
| Mempengaruhi Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam memproses kasus tersebut secara objektif dan profesional. Meredam kekerasan, gejolak sosial dan politik yang dipicu dari peristiwa kematian tokoh di Papua. Perlindungan terhadap hak untuk hidup (nyawa) | ||
| 7 Peristiwa Konflik Lahan antara Warga Pomala dengan PT. ANTAM | Pemerintah Indonesia dalam proses eksekusi terhadap pidana mati akan dilakukan setelah seluruh proses dan upaya hukum yang tersedia telah dilakukan seluruhnya. Mencegah konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang | |
| Peristiwa kriminalisasi 8 dan error in persona terhadap Sdr. Yezi Succes | - Memberikan dampak yang luas pada upaya perlindungan hak atas kesejahteraan masyarakat. Menyelamatkan masa depan korban kriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum. Perlindungan hak untuk | |
| 9 Pemberian Pendapat Komnas HAM dalam proses gugatan warga Pulau Bangka. | - Menyelamatkan lahan masyarakat dan kawasan hutan seluas 2.000 Ha dari ancaman pertambangan biji besi. - Menyelamatkan 2.829 jiwa yang tersebar dalam 4 (empat) desa. - Menyelamatkan 7 (tujuh) usaha dan pengembangan kawasan wisata bahari di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. | memperoleh keadilan bagi masyarakat. Perubahan pola penegakan hukum dengan mengikuti standar HAM yang dianut dalam KUHAP. Mencegah timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro dan kontra karena sudah sering terjadi aksi kekerasan dan saling lapor di Kepolisian. Menyelamatkan ekosistem, kawasan laut, dan pulau terpencil di Sulawesi Utara akibat kegiatan pertambangan biji besi. |
Berdasarkan uraian yang menggambarkan dampak, baik materiil dan imateriil tersebut, maka pemberian pendapat di Pengadilan oleh Komnas HAM RI memiliki dampak yang meluas, tidak saja pada aspek pemenuhan hak-hak korban akan tetapi juga perubahan struktur dalam pemerintahan dan kebijakan yang memiliki nilai-nilai startegis dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
Penutupan dan/atau Penghentian Pemeriksaan Kasus
Sepanjang tahun 2016, tercatat terdapat 82 (delapan puluh dua) kasus yang dinyatakan ditutup dan/atau dihentikan pemeriksaannya. Penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dan indikator penutupan kasus berdasarkan Standar Pelaksanaan Prosedur Pemantauan dan Penyelidikan. Umumnya, penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan dilakukan karena adanya (i) tindak lanjut penyelesaian dari pemangku kewajiban sesuai rekomendasi Komnas HAM RI, (ii) pelimpahan penanganan berkas dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan kepada Subkomisi Mediasi atau Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di Daerah, (iii) Pencabutan Aduan, (iv) upaya lain yang lebih efektif, atau (v) ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht). Berikut ini adalah rincian jumlah kasus yang ditutup/dihentikan pemeriksaannya:
| No | Kriteria | Jumlah |
| 1 | Kasus terselesaikan | 36 |
| 2 | Kasus ditutup dengan rekomendasi akhir | 8 |
| 3 | Kasus dilimpahkan | 18 |
| 4 | Ada upaya lain yang lebih efektif | 7 |
| 5 | Kasus sudah memiliki kekuatan hukum tetap | 7 |
| 6 | Kasus dicabut pengaduannya oleh pengadu | 6 |
| 7 | Tidak ada itikad baik dari pengadu | |
| Jumlah | 82 | |
Indikator Kinerja 2. Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi
Salah satu Sasaran Strategis Lembaga yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015 – 2019 adalah penanganan kasus pelanggaran HAM pada masyarakat marginal dan rentan. Untuk mencapai Sasaran Strategis ini Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi menetapkan Indikator Kinerja yaitu jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi.
Kasus yang ditangani Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi disebut sebagai sengketa karena bernuansa konflik. Sengketa yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya disebut sebagai sengketa berjalan, sedangkan sengketa baru adalah sengketa yang baru masuk dan ditangani pada tahun berjalan. Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi menutup penanganan sebuah sengketa apabila telah ada penyelesaian atas sengketa tersebut. Pada tahun berjalan, jumlah sengketa yang masuk dan ditangani dihitung berdasarkan jumlah sengketa tahun sebelumnya dan jumlah sengketa baru.
Rincian jumlah sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi selama 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4. Jumlah Sengketa
| Tahun | Sengketa Baru | Sengketa Tahun Sebelumnya | Sengketa Ditutup | Sengketa Berjalan | Jumlah Sengketa |
| 2012 | 89 | 104 | 65 | 128 | 193 |
| 2013 | 130 | 128 | 50 | 208 | 258 |
| 2014 | 336 | 208 | 163 | 381 | 544 |
| 2015 | 249 | 378 | 159 | 468 | 627 |
| 2016 | 234 | 478 | 117 | 595 | 712 |
Dari Tabel 4 terlihat sejak 2012 hingga 2014 terjadi kenaikan jumlah sengketa baru yang masuk ke Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi. Ini dapat mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu meningkatnya jumlah sengketa pelanggaran HAM atau meningkatnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi mediasi Komnas HAM. Pada 2015 sampai 2016 cenderung terjadi penurunan jumlah sengketa. Sedangkan jumlah sengketa yang selesai/ditutup jumlahnya dinamis tiap tahunnya. Ini karena setiap sengketa mempunyai karakter yang berbeda dalam penanganan dan penyelesaiannya.
Berkas pengaduan adalah berkas yang masuk ke Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi terkait dengan sengketa yang sedang ditangani oleh Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi. Dalam satu sengketa bisa terdapat lebih dari satu berkas pengaduan.
Sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Apabila diperlukan, setiap tahapan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Penanganan sengketa dapat juga dilakukan dengan tidak melalui seluruh tahapan yaitu diselesaikan atau ditutup pada tahapan pra mediasi atau mediasi saja. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus memerlukan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi, selesainya penanganan suatu sengketa tidak dapat hanya dihitung dengan melihat jumlah kesepakatan mediasi yang ada, karena hal itu hanya salah satu cara penyelesaian saja.
Berikut rincian jumlah berkas pengaduan, rekomendasi, surat keluar dan surat tanggapan:
Tabel 5. Jumlah Berkas Pengaduan, Rekomendasi, Surat Keluar, dan Surat Tanggapan
| Tahun | Jumlah Berkas Pengaduan | Jumlah Surat Keluar | Jumlah Surat Tanggapan |
| 2012 | 403 | 397 | 130 |
| 2013 | 479 | 493 | 101 |
| 2014 | 750 | 669 | 56 |
| 2015 | 791 | 616 | 138 |
| 2016 | 797 | 577 | 65 |
Keluaran (output) penanganan sengketa pada tahapan mediasi di antaranya adalah kesepakatan (sebagian atau seluruhnya), berita acara, dan rekomendasi.
Tabel 6. Jumlah Kesepakatan Mediasi, Berita Acara Mediasi, dan Rekomendasi
| Tahun | Kesepakatan Mediasi | Berita Acara Mediasi | Rekomendasi |
| 2012 | 11 | 3 | 479 |
| 2013 | 7 | 1 | 65 |
| 2014 | 6 | 6 | 104 |
| 2015 | 9 | 3 | 116 |
| 2016 | 7 | 15 | 46 |
Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi menargetkan 42 (empat puluh dua) hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi dengan output yaitu jumlah kesepakatan dan rekomendasi. Berdasarkan data yang telah disampaikan pada Tabel 4 sampai Tabel 6 dapat dilihat pada 2016 Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi telah berhasil mencapai 7 (tujuh) kesepakatan dan 46 (empat puluh enam) rekomendasi. Ini berarti capaian atas indikator jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi adalah 126,19%. Dukungan atas tercapainya target juga diperkuat oleh penguatan sumber daya pegawai yang ada di 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM.
Capaian Subkomisi Mediasi dengan hasil kesepakatan/berita acara mediasi dapat dilihat pada tabel berikut:
| No. | Sengketa / Kasus | Nilai | Imaterial | Jumlah Korban |
| (satu milyar rupiah) untuk lahan seluas 5 | baik antara warga Lingkungan II dan Kelurahan |
| 2 | Lampung, PT. Pelindo II | dengan | dengan PT. Pelindo II | Lampung dengan PT. Pelindo |
| antara Kelurahan Kecamatan | mengembangkan diri bagi warga | |||
| nama Angelia Ovier Goretti | Pihak BPJS | |||
| Ukui Kecamatan Kabupaten | perusahaan |
| 5 Sengketa terkait Tanah seluas 285M² | ||||
| 5 6 | Sengketa terkait penutupan akses jalan terhadap tanah milik Sdri. Basaria Br. Silalahi oleh warga perumahan Griya Pancoran Mas Indah Depok, Jawa Barat Sengketa terkait | akses oleh Rp 1.000.000.000,- (satu | pengukuran ulang sebagai salah satu bagian penting dalam proses mediasi berkaitan dengan penyelesaian masalah Pulihnya hubungan baik antara Sdr. | 22 KK |
| di | penyelesaian permasalahan tanah Gunung Batin Udik Kabupaten lampung Tengah antara Sdr. Fahmi Syukri dkk dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti ( PT. BS3) | (satu milyar rupiah) untuk lahan seluas 105 Ha | baik antara Sdr. Fahmi Syukri dkk dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (PT. BS.3) | |
| 7 | Sengketa lahan antara warga Bujug Agung dan Agung Jaya dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) | Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk lahan transmigrasi seluas 2.000 Ha | Pulihnya hubungan baik antara warga Bujung Agung dan Agung Jaya dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) | 1000 KK |
| 8 | Sengketa terkait revitalisasi Pasar antara Perniagaan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Warga 1 Pedagang Jalan Perniagaan Kota | Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 1 | Timbulnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe | ± 90 pedagang Jalan Perniagaan |
| 9 | Lhokseumawe | 1 unit masjid | Rekonsiliasi | ± 300 KK |
| 9 | Sengketa terkait pembangunan Masjid Jabal Nur di Kompleks Perumahan Griya Tugu Mapanget Asri, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado antara Panitya pembangunan masjid dengan Pemerintah Kota Manado | hubungan sosial antar umat beragama di Perum Griya Tugu Mapanget Asri khususnya | umat Tugu Asri | |
| 10 | Sengketa lahan antara warga Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada Sengketa lahan | Tanah seluas 4.650,8 Ha | Pulihnya hubungan baik dan kepercayaan para pihak yang bersengketa | ± 600 KK ± 70 KK |
| 11 | Sengketa lahan antara Komunitas warga Desa Bandar Udara Internasional Lombok dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah | Tanah seluas 700 Ha | Terpenuhinya hak atas kesejahteraan warga melalui program CSR |
| 12 Sengketa lahan Tanah seluas 20 Ha Pasar Lubuk Buaya antara Sdr. Bujang | Tanah seluas 20 Ha | Pulihnya hubungan baik pedagang Pemerintah | 30 Orang | |
| Padang. 13 Sengketa Mandiri | Maras dan Sdri. Tuti | yang bersengketa | ||
| 159 & Persil 169 dengan Perhutani, di Desa Cikalong, Kec. Sidamulih, | eno |
Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran HAM Indikator Kinerja 1. Jumlah pengelolaan pengaduan yang berindikasi pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti
Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan merupakan unit layanan masyarakat berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Tugas utama unit ini adalah menerima dan mengolah pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM. Pengaduan yang diterima dan diolah adalah pengaduan tertulis. Pengaduan yang diterima akan didaftarkan dan diberikan nomor agenda. Berkas pengaduan akan diteliti dan dianalisis oleh staf analis pengaduan kemudian data pengaduan di masukan ke dalam entri data SPT. Pengaduan dalam bentuk tertulis merupakan syarat utama agar pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penanganan yaitu di Subkomisi Mediasi dan/atau di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.
Dalam rangka peningkatan kinerja di Biro Dukungan Penegakan maka pada 2016 Biro Dukungan Penegakan HAM menargetkan dapat mengelola dan menindaklanjuti 7500 berkas pengaduan yang dapat ditindaklanjuti ke Subkomisi Mediasi dan/atau Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Target tersebut tidak tercapai hal ini disebabkan sampai bulan Desember Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan hanya menerima dan mengolah berkas pengaduan dari masyarakat hanya berjumlah 7.188 (tujuh ribu seratus delapan puluh depalan), jumlah tersebut termasuk berkasberkas pengaduan yang diarsipkan/di-file, gambaran data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Data Berkas Pengaduan 2016
| pengaduan diterima Komnas HAM | Jumlah | Kasus | Perincian Berkas | ||
| lanjutan/Berkas lanjutan | Berkas 1 kali difile | Berkas lanjutan difile | |||
| Tahun 2016 | 7.188 | 1.157 | 3.370 | 1.637 | 1.024 |
Pada tahun 2016 Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan menerima 7.188 berkas aduan. Jumlah tersebut terdiri kasus baru adalah 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh), kasus lanjutan 3.370 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh), surat pengaduan baru satu kali namun di-file berjumlah 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh), dan berkas lanjutan file berjumlah 1.024 (seribu dua puluh empat).
Berkas Pengaduan 2016
berkas lanjutan Kasus Baru file 16% 14% Berkas 1 x di file 23% Kasus Lanjutan 47%
Diagram 1. Berkas Pengaduan 2016
Sementara berdasarkan persentase rincian jenis berkas yang diterima terdiri : kasus baru 16% (enam belas) persen, berkas kasus lanjutan 47% (empat puluh tujuh) persen, berkas baru 1 (satu) kali diarsipkan/di-file 23% (dua puluh tiga) persen dan berkas lanjutan file 14% (empat belas) persen.
Tabel 2. Distribusi Berkas ke Subkomisi Mediasi dan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan
| No | Distribusi Berkas | Pemantauan | Mediasi | Jumlah |
| 1 | Kasus Baru | 1.007 | 150 | 1.157 |
| 2 | Berkas Kasus Lanjutan | 3.007 | 363 | 3.370 |
| Jumlah | 4.527 | |||
Kasus baru/baru 1 (satu) kali dari sejumlah 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) surat pengaduan yang diterima dan diolah, 1.007 kasus aduan didistribusikan ke Subkom Pemantauan dan 150 kasus didistribusikan ke Subkom Mediasi. Berkas kasus lanjutan yang diterima di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan adalah 3.370 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) berkas, dari sejumlah itu 3.007 (tiga ribu tujuh) berkas didistribusikan ke Subkom Pemantauan dan 363 (tiga ratus enam tiga) berkas didistribusikan ke Subkom Mediasi.
Distribusi Berkas Kasus Baru 2016 Mediasi 13% 87% Diagram 2.1
Persentase Distribusi Kasus Baru Diagram 2.2
Distribusi Berkas Kasus Lanjutan 2016 Mediasi 11% uan 89%
Persentase Distribusi Berkas Lanjutan
Sementara bila berdasarkan persentase jumlah berkas yang ditindaklanjuti ke tahap penanganan, maka distribusi Kasus baru ke Subkom Pemantauan dan Penyelidikan lebih besar yakni 87% (delapan puluh tujuh) persen dibandingkan distibusi kasus baru ke subkom mediasi sebesar 13% (tiga belas) persen. Hal yang sama juga ditunjukkan pada diagram 2.2 yang mengambarkan persentase jumlah distribusi berkas lanjutan ke Subkom Pemantauan dan Penyelidikan yaitu 89 % (delapan puluh Sembilan) persen jumlah ini lebih besar dari persentase distribusi berkas kasus lanjutan ke Subkom Mediasi yakni 11 % (sebelas) persen.
Tabel 3. Kasus baru 1 kali yang dibuat surat tanggapan
| No | Pengaduan file yang di buat surat tanggapan oleh Analis Pengaduan | Jumlah (surat) |
| 1 | Permintaan Kelengkapan berkas | |
| 2 | Bukan Pelanggaran HAM | 1.023 |
| 3 | Ucapan Terimakasih | 176 |
| Jumlah | 1.637 |
Dari 7.188 (tujuh ribu seratus delapan puluh delapan) berkas yang diterima Bagian Pengaduan Komnas HAM terdapat 2.661 (dua ribu enam ratus enam puluh satu) berkas yang diarsipkan/ di-file dari sejumlah itu terdapat 1.637 berkas baru 1 kali yang diarsipkan/di-file kemudian dibuatkan surat tanggapan dan 1.024 berkas file lanjutan.
Surat Tanggapan Berkas
Ucapan Terima Kelengkap Kasih an Berkas 10% 29% Bukan Pelanggar. an HAM 61%
Diagram 3.
Pengaduan File Yang dibuat Surat Tanggapan
Berdasarkan persentase surat pengaduan baru 1 kali yang diarsipkan/di-file yang kemudian dibuatkan surat tanggapan, terdiri dari: surat tanggapan yang meminta kelengkapan berkas pengaduan yaitu 29% (dua puluh Sembilan) persen, surat tanggapan yang menginformasikan kasus bukan pelanggaran HAM yaitu 61% (enam puluh satu persen) persen dan surat tanggapan yang menyampaikan ucapan terimakasih sebesar 10 % (sepuluh) persen.
B. Akuntabilitas Anggaran
Pada tahun 2016, Biro Dukungan Penegakan HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 13.520.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Namun, dikarenakan terjadi pemotongan anggaran sebanyak 2 (dua) kali, tetatnya pada Bulan Juni dan September 2016, maka pagu anggaran yang didapatkan menjadi Rp. 10.598.570.000,- (sepuluh milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juga lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 9.413.659.946,- (Sembilan milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau 88,89% dengan sisa anggaran mencapai Rp. 1.184.910.054,- (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu lima puluh empat rupiah).
Tabel Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2016
| Uraian | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi UP | Realisasi LS | Jumlah Realisasi | % | Sisa Anggaran |
| JUMLAH REALISASI | 13.520.000.000 | 10.598.570.000 | 4.457.246.944 | 4.956.413.002 | 9.413.659.946 | 88,89 | 1.184.910.054 |
| BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM | 13.520.000.000 | 10.598.570.000 | 4.457.246.944 | 4.956.413.002 | 9.413.659.946 | 88,89 | 1.184.910.054 |
| PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM | 13.520.000.000 | 10.598.570.000 | 4.457.246.944 | 4.956.413.002 | 9.413.659.946 | 88,89 | 1.184.910.054 |
| HAM YANG BERAT YANG DISELESAIKAN | 702.320.213 | 1.114.569.899 | 1.816.890.112 | 85,97 | 296.413.888 | ||
| REKOMENDASI PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM | 7.080.168.000 | 5.466.387.000 | 2.806.944.989 | 1.996.532.928 | 4.803.477.917 | 87,87 | 662.909.083 |
| REKOMENDASI HASIL MEDIASI SENGKETA HAM | 613.929.386 | 739.073.039 | 1.353.002.425 | 89,91 | 151.710.575 | ||
| KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA HAM | 89,25 | ||||||
| PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAM |
REALISASIANGGARAN PeriodeJanuari-Desember2o16 Biro Dukungan Penegakan HAM
2.737,193.000 7,080.168.000 1.867,653,000 139,870.000 1,605,116.000 2,113.304,000 5.406.387,000 1.504,713.000 114,722.000 1,300.444,000 1,816.800,112 4,803,477,917 1.353.002.425 102.308.300 1,337,891,102 206,413,888 062.900.083 151,710.575 12.323.700 61,552,808
Realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,2% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan terjadi pemotongan anggaran sebanyak 2 (dua) kali, tetatnya pada Bulan Juni dan September 2016.
BAB IV PENUTUP
Dilihat dari proses kegiatan secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam laporanlaporan terkait pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2016, menunjukan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan upaya maksimal dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya percepatan penyelesaian dan pemulihan korban pelanggaran HAM, dengan meningkatkan kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemulihan korban pelanggaran HAM. Meskipun belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya serta memerlukan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang, namun hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk melaksanakan programprogram kegiatan pada tahun berikutnya.
Sesuai sasaran strategis Biro Dukungan Penegakan HAM yang terbagi dalam beberapa indikator, menunjukan bahwa capaian Biro Dukungan Penegakan HAM telah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi mencapai 126% yaitu dari target 42 sengketa dapat terealisasi 53 sengketa yang menghasilkan 7 kesepakatan dan 46 rekomendasi.
2. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat mencapai 100% yaitu dari target 3 kasus dapat terealisasi 3 kasus yang diselesaikan.
3. Penyelidikan dan pemeriksaan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM mencapai 93,4% yaitu dari target 3850 kasus dapat terealisasi 3595 kasus.
4. Pemberian pendapat atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan mencapai 180%, yaitu dari target 5 pemberian pendapat dapat terealisasi 9 pemberian pendapat.
Berdasarkan data capaian di atas, menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah mengupayakan dan mempergunakan sumber dayanya untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian angka dan persentase tersebut tidak dapat menjadi kebanggaan atau keberhasilan dari kinerja Biro Dukungan HAM, jika tidak diikuti adanya kepuasaan atau pemenuhan ekspektasi dari para pengadu dan korban pelanggaran HAM.
Berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya maupun pengadu atau korban pada khususnya terkait kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM telah disampaikan secara lengkap pada bagian Bab III laporan ini. Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang telah menghasilkan 7 kesepakatan dan 46 rekomendasi dapat memberikan pemenuhan hak bagi para pengadu.
Berkaitan dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat telah diselesaikan 3 kasus yaitu, Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan, Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara, Peristiwa di Papua. Untuk Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA, selain dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan, Komnas HAM juga telah bekerja sama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban serta memberikan bantuan medis. Untuk Peristiwa di Papua, berdasarkan petunjuk Jaksa Agung, berkas perkara Peristiwa di Papua dipisah menjadi berkas Peristiwa Wasior dan Peristiwa Wamena. Petunjuk tersebut telah dipenuhi Komnas HAM dengan dikeluarkannya SK dari masing-masing Tim dan laporan pemenuhan petunjuk telah disampaikan kepada Jaksa Agung.
Dalam penanganan berkas pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan menetapkan target penanganan berkas melalui surat rekomendasi tahun 2016 adalah 3.850 surat, namun dalam implementasinya hanya tercapai 3.595 surat rekomendasi (93,4%). Rekomendasi-rekomendasi tersebut dikirimkan kepada 6.902 pihak, agar ditindaklanjuti oleh pemangku kewajiban dan diketahui oleh pihak lainnya, termasuk pengadu dan/atau korban dalam rangka transparansi informasi terkait upaya/langkah yang ditempuh Subkomisi dan Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan.
Penanganan pengaduan melalui mekanisme pemberian pendapat di Pengadilan juga memberikan dampak yang signifikan bagi jalannya proses persidangan. Pemberian pendapat hak asasi manusia yang dilakukan Komnas HAM cukup beragam, mulai dari persoalan pemenuhan hak (i) memperoleh keadilan hukum akibat kesewenang-wenang aparat penegak hukum; (ii) kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum; (iii) hidup, khususnya bagi terdakwa dan/atau terpidana yang menghadapi hukuman mati, dan hak atas lingkungan yang sehat (iv) hak atas kesejahteraan, kaitannya dengan kepemilikan lahan, dll.
Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Biro Dukungan Penegakan HAM tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi sering kali pihak yang diadukan menolak untuk melakukan upaya mediasi dan memilih penyelesaian melalui proses hukum, tidak adanya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Begitupun dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Selain itu masih terbaginya pendapat masyarakat sipil, korban, keluarga korban, pemerintah, dan pihak terkait lainnya terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yaitu melalui mekanisme yudisial atau non yudisial. Dalam penanganan berkas pengaduan terutama di bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan mengalami penurunan jumlah berkas karena adanya beberapa faktor, antara lain: adanya filter berkas sesuai dengan persyaratan administrasi, berkurangnya Sumber Daya Manusia, meningkatnya tim-tim bentukan Sidang Paripurna dan adanya peningkatan kualitas dalam pembuatan rekomendasi sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Begitupun dalam pemberian pendapat atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun korban dan/atau saksi belum familiar dengan konsep amicus curiae. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur atau menjelaskan posisi/kedudukan amicus atau pemberian pendapat dalam proses peradilan, karena amicus curiae harus berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan.
Beberapa kendala maupun capaian yang telah berhasil dicapai pada tahun 2016, merupakan motivasi bagi Biro Dukungan Penegakan HAM untuk terus memacu diri dan melakukan perbaikan di segala bidang agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sebagai pemegang hak (duty bearer) dan mendorong agar negara sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) mampu dan mau menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.