LAPORANTAHUNAN KOMNAS HAM 2016
PEMENUHAN HAK KELOMPOK MIÑORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA
BIBEL KAWASAN TANA
BANGUNAN INI DISEGEL
PERDA NOMOR 7 TAHUN 1996
BATAS:1.DATUKBANDAROFANGK 2. DATUK LIPATI PADANG DILARANC DI PERJU
Laporan Tahunan 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) 2016
“PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA"
Jakarta, 2017
Judul : Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016
Penulis : Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016
Desain Isi : Abenk Vaberian
Desain Sampul : G.Budiantara
Ukuran Buku : 18 cm x 25 cm
Sumber Foto : UCAN Indonesia - UCANews, bp.blogspot.com,tstatic.net, atlasnetwork.org, google.co.id, ahmadiyah.org
Sekapur Sirih
ada 2016 ini Komnas HAM memasuki usia 23 tahun dan oleh karenanya P perlu meninjau kembali segala capaian yang sudah dan tengah diupayakan. Laporan Tahunan 2016 ini disusun untuk memberi kesempatan bagi Komnas HAM dan seluruh pihak pemangku kewajiban, serta berbagai kelompok dalam masyarakat untuk berefleksi tentang apa yang menjadi persoalan bersama bangsa ini di bidang HAM.
Komnas HAM berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi HAM dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Laporan Tahunan Komnas HAM 2007 ini dimaksudkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia,.
Laporan ini juga juga menjadi alat evaluasi untuk meninjau apa-apa yang telah dihasilkan di 2016, apa yang harus diperbaiki dan apa yang menjadi harapan dan peluang di 2017. Selain itu, Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Komnas HAM terhadap publik yang memperlihatkan wajah Komnas HAM yang diharapkan senantiasa hadir dan cepat tanggap terhadap persoalan HAM di masyarakat. Untuk maksud itu, Laporan Tahunan ini memuat gambaran kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2016, kegiatan institusional Komnas HAM berdasarkan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi, perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat yang ditangani Komnas HAM, kegiatan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah, serta kegiatan Sekretariat Jenderal sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM.
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM terus mencapai angka di atas 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat kurang lebih 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Pada 2016 terdapat 7.188 berkas pengaduan, dengan 5 (lima) pihak teradu yang jumlah pengaduannya paling banyak, yaitu: (i) Kepolisian, (ii) Korporasi, (iii) Pemerintah Daerah, (iv) Pemerintah Pusat/ Kementerian, dan (v) Lembaga Peradilan. Laporan ini akan menyajikan bukan hanya performa Komnas HAM selama setahun tapi juga masalah-masalah HAM yang paling menonjol dan ditangani oleh Komnas HAM. Data yang disajikan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh bagian pengaduan dan seluruh Subkomisi di Komnas HAM, serta segala kegiatan yang dilakukan oleh Komisioner maupun Biro-biro serta Perwakilan Komnas HAM di daerah.
Kata Pengantar
aporan Tahunan (Laptah) merupakan bentuk pertanggungjawaban Komnas L HAM kepada publik atas amanah yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan empat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, melalui laptah ini Komnas HAM menjelaskan secara terperinci pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan tersebut.
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Terkait kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yaitu Peristiwa Trisakti, Peristiwa Semanggi I, Peristiwa Semanggi II, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, dan Peristiwa Tragedi 1965-1966, harapan publik begitu besar agar peristiwa-peristiwa tersebut segera menemukan titik terang penyelesaian. Harapan yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kekuatan mandat yang diberikan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya diberikan kewenangan untuk melalukan penyelidikan. Kesimpulan hasil penyelidikan dan seluruh hasil penyelidikan disampaikan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Bagaimana mungkin kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu bisa selesai dengan cepat tanpa mandat yang komprehensif. Ujung tombak penyelesaian kasus tidak hanya terletak pada Komnas HAM semata, akan tetapi diperlukan perhatian lebih dari lembaga yudikatif lain untuk menyelesaikannya. Kejaksaan Agung mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaian. Seberapa jauh kasus-kasus pelanggaran yang berat masa lalu telah berhasil diselesaikan Komnas HAM sesuai dengan mandat yang diberikan "Jawabannya" dapat ditelusuri dalam penjabaran yang ada pada Bab III.
Selain penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, Rencana strategis Komnas HAM tahun 2015-2019 fokus pada pemenuhan hak kelompok marginal dan rentan. Oleh karena itu, untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam Renstra, Laporan Tahunan 2016 mengangkat tema pemenuhan kelompok rentan dan marginal dalam pembahasannya. Pembahasan mengenai permasalahan kelompok marginal dan rentan dapat dilihat pada Bab II.
Sementara pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dapat disimak dalam penjabaran pada Bab III. Dukungan sumber daya di bawah Sekretaris Jenderal telah dijabarkan dalam Bab IV. Selain fungsi-fungsi di atas, dukungan perwakilan Komnas HAM yang ada di enam provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kinerja Komnas HAM dari 2007 sampai dengan sekarang.
Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran jelas hasil kerja Komnas HAM sepanjang 2016.
Jakarta, 2017
Ketua Komnas HAM
Nur Kholis
Daftar Singkatan
ABK Anak Buah Kapal
AICHR The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANBTI Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
AP Associated Press
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APF The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions
APHI Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia
ASEAN Association of South East Asia Nations
ASN Aparatur Sipil Negara
ATK Alat Tulis Kantor
BALEG Badan Legislatif
BEM Badan Eksekutif Mahasiswa
BIN Badan Intelijen Negara
BNN Badan Narkotika Nasional
BNP2TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPLS Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
BPN Badan Pertanahan Nasional
Brimob Brigade Mobil
BUMN Badan Usaha Milik Negara
BUN Bendahara Umum Negara
CALG The Coalition Against Land Grabbing CHS Complaint Handling System CRPD Convention on the Rights of Person with Disabilities CSO Civil Society Organization
DCAF Democratic Control of Armed Forces DIKLAT Pendidikan dan Pelatihan DIKLATPIM Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DOM Daerah Operasi Militer DPO Daftar Pencarian Orang DPR Dewan Perwakilan Rakyat DPRA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dr Doktor Drs Doktorandus DUHAM Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral
FARHAN Indonesia Federasi Re-intergrasi Hansen Indonesia
FCTC Framework Convention on Tobacco Control
FGD Focus Group Discussion
FIHRRST Foundation for International Human Rights Reporting Standards
FORMESTA Forum Mediasi Sengketa Tanah
FORUM-ASIA Forum for Human Rights and Development
FPP The Forest Peoples Programme
GAPKI Gabungan Perusahaan Kebun Indonesia
GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
HDC The Habibie Center
HGU Hak Guna Usaha
HRC Human Rights Cities
HRD Human Rights Defenders
Humas Hubungan Masyarakat
IAIN Institut Agama Islam Negeri
ICC International Coordinating Committee of National Institutions for Promotion and Protection of Human Rights
ICCPR International Covenan on Civil and Political Rights
ICERD International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICW Indonesia Corruption Watch
IDI Ikatan Dokter Indonesia
IDP's Internally displaced persons
IIUF Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing
IKWH Ikatan Keluarga Wilayah Hinga
ILO Internasional Labour Organization
IMB Ijin Mendirikan Bangunan
INFID International NGO Forum on Indonesian Development
IOM International Organization for Migration
IPT International People's Tribunal
JFT Jabatan Fungsional Tertentu
JFU Jabatan Fungsional Umum
JURDIL Jujur dan Adil
KADIVKUM Kepala Divisi Hukum
KALEMDIKPOL Kepala Lembaga Pendidikan Polri
Kanwil Kantor Wilayah
KAPOLRI Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KBB Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja
Kemenpan dan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
KIARA Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
KKN Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKP Komisi Kebenaran dan Persahabatan
KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia
KNTI Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
KODAM Komando Daerah Militer
Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPMM Komisi Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku
KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU Komisi Pemilihan Umum
KPUD Komisi Pemilihan Umum Daerah
KRI Kapal Republik Indonesia
KTP Kartu Tanda Penduduk
KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LAN Lembaga Administrasi Negara
LAPAS Lembaga Pemasyarakatan
LBH Lembaga Bantuan Hukum
LGBT Lesbian, gay, biseksual, dan transgender
LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LSA Layanan Satu Atap LSM Lembaga Swadaya Masyarakat LUBER Langsung, Umum dan Rahasia
Menkopolhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran MHA Masyarakat Hukum Adat MIT Majelis Mujahidin Indonesia Timur MK Mahkamah Konstitusi MoU Memorandum of Understanding MPM Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPP Masa Persiapan Pensiun MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat MRT Mass Rapid Transportation MUI Majelis Ulama Indonesia NGOs Non Government Organization NHRCK The National Human Rights Commission of the Republic of Korea NHRI National Human Rights Institutions NKB Nota Kesepakatan Bersama NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
ODMK Orang Dengan Masalah Kejiwaan OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights OTMIL Oditur Militer OYTK Orang Yang Terkena Kusta
PAHAM Paguyuban HAM Pansus Panitia Khusus PBB Persatuan Bangsa-Bangsa PDHJ Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica PEMKAB Pemerintah Kabupaten PERDA Peraturan Daerah PERPRES Peraturan Presiden Perses Peraturan Sekretaris Jenderal PIF Pacific Island Forum Pilkada Pemilihan kepala daerah PJTKI Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia PK Penetapan Kinerja PKPU Pos Keadilan Peduli Umat Plt. Pelaksana Tugas
PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PNG Papua New Guinea PNS Pegawai Negeri Sipil POK Petunjuk Operasional Kegiatan POM AD Polisi Militer Angkatan Darat POM AL Polisi Militer Angkatan Laut POM AU Polisi Militer Angkatan Udara PP Peraturan Pemerintah PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil PTPN Perseroan Terbatan Perkebunan Nusantara PTT Pegawai Tidak Tetap
Pokja Kelompok Kerja
POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia
PTUN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PUPNS Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
QNHCR Qatar National Human Rights Committee
RANHAM Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RB Reformasi Birokrasi RDP Rapat Dengan Pendapat RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum RENSTRA Rencana Strategi RUU Rancangan Undang-Undang
RKA-K/L Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKT Rencana Kinerja Tahunan
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RWI Raoul Wallenberg Institute
S1 Strata 1
S2 Strata 2
SAP Standar Akuntansi Pemerintah
SDA Sumber Daya Alam
SDM Sumber Daya Manusia
Sdr Saudara
SEANF South East Asia National Human Rights Institutions Forum
SESJEN Sekretaris Jenderal
SES Sekretaris
SETJEN Sekretariat Jenderal
SIMPEG Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SK Surat Keputusan
SKB Surat Keputusan Bersama
SKP Sasaran Kerja Pegawai
SKP Sistem Kinerja Pegawai
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SOP Standard Operational Procedure
SOTK Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SPI Sistem Pengendalian Intern
SPT Sistem Pengaduan Terpadu
SRH Sekolah Ramah HAM
STIKOM Sekolah Tinggi Ilmu Komputer
SUHAKAM Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia
TA Tahun Anggaran
TGPF Tim Gabungan Pencari Fakta
TKI Tenaga Kerja Indonesia
TNI Tentara Nasional Indonesia
TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
TOT Training of Trainer
TPS Tempat Pemungutan Suara
TPTKA Tim Pencari Fakta Tindak Kekerasan di Aceh
ULP Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
UMP Upah Minimum Provinsi
UNDP United Nations Development Programme
UNEsco United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNHCR The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
UPP Unit Pelayanan Pengaduan
UPR Universal Periodic Review
UPRBN Unit Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional
UT Universitas Terbuka
UU Undang-undang
UUD Undang-Undang Dasar
WBP Warga Binaan Pemasyarakatan
WIB Waktu Indonesia Barat
WIT Waktu Indonesia Tengah
WTP Wajar Tanpa Pengecualian
YPKP 65 Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65
Daftar Isi
Sekapur Sirih iii Sambutan Ketua Komnas HAM v Daftar Singkatan vii Daftar Isi xiii Bab I Profil Komnas HAM 1 A. Latar Belakang dan Mandat Komnas HAM 3 B. Landasan Hukum Perlindungan dan Pemenuhan HAM 6 C. Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komnas HAM 9 D. Prioritas Kerja Kelembagaan 11 E. Rencana Strategis Komnas HAM 11 Bab II Gambaran Umum Kondisi HAM di Indonesia: Meneropong Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia 15 A. Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemenuhan HAM: antara Komitmen dan Realita 17 B. Pelanggaran HAM yang menonjol sepanjang 2016 19 C. Refleksi 2016 dan Harapan 2017 terkait pemenuhan hak-hak minoritas 23 Bab III Dinamika Pelaksanaan Fungsi: 33 A. Kerjasama dan Perjanjian Kerja Antar Lembaga 35 B. Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM 39 i. Dukungan Penerimaan Dan Pelayanan Pengaduan 39 ii. Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan 56 iii. Fungsi Mediasi 76 iv. Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan HAM 92 v. Fungsi Pengkajian dan Penelitian 102 vi. Penanganan Kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 115 Bab IV Dukungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM 123 A. Dukungan Anggaran 125 B. Dukungan Sumber Daya Manusia 131 C. Dukungan Sarana dan Prasarana 133 D. Pelaksanaan Bantuan Hukum 135 E. Reformasi Birokrasi 136 Bab V Dukungan Perwakilan Komnas HAM 139 A. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh 141 B. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat 160 C. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku 170 D. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat 188 E. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua 195 F. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah 219
Profil Komnas HAM
LUAR JA TKI OKI/NTB TKI LAMPU rohingya-himmatunayat.org, hariankota.com, tribunnews.com,media.viva.id,tempo.com
Profil Komnas HAM
A. Latar Belakang dan Mandat Komnas HAM
ada 7 Juni 1993 Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi P Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada saat yang sama, ditunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said SH, untuk menyusun Komisi yang baru terbentuk tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini dikeluarkan tepat satu minggu sebelum berlangsungnya Konferensi HAM se-dunia yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1993. Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.
Sebagaimana diatur di dalam peraturan pembentukannya, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Lembaga ini berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat oleh anggota-anggotanya dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun.
Pada 1999, kedudukan Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Penetapan UU 39/1999 merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XVIl/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini antara lain memberikan kewajiban kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia (HAM) kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Ketetapan ini juga memberikan tugas kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan berbagai instrumen internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, ketetapan ini juga menentukan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM dilakukan oleh suatu Komisi Nasional HAM. Undang-undang ini juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mencapai tujuannya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, yaitu:
a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Pasal 75).
Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Pasal 95 UU 39/1999 juga memberikan Komnas HAM kewenangan pemanggilan seseorang secara paksa (subpoena power) dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM.
Fungsi Pengkajian dan Penelitian
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
C. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d. studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM;
e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
f. kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.
Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
C. kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.
Fungsi Pemantauan
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
C. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Fungsi Mediasi
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. perdamaian kedua belah pihak;
b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
C. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
Wewenang Komnas HAM bertambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Komnas HAM oleh UU ini diberikan mandat sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Menurut UU 26/2000 pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.
Pada 2008, kewenangan Komnas HAM ditambah dengan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan ketentuan tersebut fungsi pengawasan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.
Dalam perkembangannya, Komnas HAM diberikan penambahan kewenangan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
B. Landasan Hukum Perlindungan dan Pemenuhan HAM
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28I Ayat (4) dan (5) secara eksplisit mengamanatkan pada Negara, terutama pemerintah untuk bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di atas prinsip negara hukum demokratis, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu Pasal 2 UU No. 39/1999 tentang HAM menetapkan: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."
Pasal 71 UU No. 39/1999 menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia." Selanjutnya, pasal 72 yang menyatakan: "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Komnas HAM mengacu pada berbagai instrumen HAM, baik nasional maupun internasional. Berbagai instrumen HAM tersebut ada yang bersifat mengikat dan ada pula yang bersifat tidak mengikat, namun menjadi rujukan.
Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 memberikan peluang ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Lebih jauh, bahkan warga negara Indonesia bisa menggunakannya hukum internasional untuk klaim hak-nya, sebagaimana dijelaskan dari ketentuan berikut ini:
1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menjadi hukum nasional.
Beberapa ketentuan hukum internasional yang dapat menjadi rujukan hukum adalah:
| 1. | Piagam PBB, 1945 |
| 2. | Deklarasi Universal HAM (DUHAM), 1948 |
| 3. | Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966 diratifikasi dengan UU No 12 tahun 2005 |
| 4. | Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966 diratifikasi dengan UU No 11 tahun 2005 |
| 5. | Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial, 1965 diratifikasi dengan UU No 29 tahun 1999 |
| 6. | Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 diratifikasi dengan UU No 7 tahun 1984 |
| 7. | Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, 1984 diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998 |
| 8. | Konvensi Hak Anak, 1989 diratifikasi dengan UU No 10 tahun 2012 |
| 9. | Konvensi Intrenasional Hak-hak Penyandang Disabilitas, diratifikasi dengan UU No. 19 tahun 2011 |
| 10. | Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Buruh Migran dan Keluarganya, 1990, diratifikasi dengan UU No 6 tahun 2012 |
Pada dasarnya seluruh peraturan perundangan-undangan disusun dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Namun secara khusus Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan atau instrumen HAM di tingkat nasional adalah antara lain sebagai berikut:
| 1. | UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 A -J |
| 2. | Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia |
| 3. | UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia |
| 4. | UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia |
| 5. | UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| 6. | UU No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. |
| 7. | UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial |
C. Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komnas HAM
Berkaitan dengan keanggotaannya, UU No 39 tahun 1999 Pasal 84 menyebutkan bahwa Keanggotaan Komnas HAM terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghormati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia. Menurut UU No 39/1999 jumlah anggota Komnas HAM adalah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 (lima) tahun dengan pengangkatan kembali hanya satu kali masa jabatan.
Keanggotaan Komnas HAM periode 2012-2017 diresmikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 106/P tahun 2012. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan. Pada periode keanggotaan 2012-2017, Sidang paripurna Komnas HAM terdiri dari 13 Anggota yang keseluruhannya bekerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Komisi yakni:
1. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
2. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
3. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
4. Subkomisi Mediasi.
Anggota Komnas HAM untuk periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:
1. Ansori Sinungan
2. Dianto Bahriadi
3. Hafid Abbas
4. Maneger Nasution
5. M. Imdadun Rahmat
6. M. Nur Khoiron
7. Natalius Pigai
8. Nur Kholis
9. Otto Nur Abdullah
10. Roichatul Aswidah
11. Sandrayati Moniaga
12. Siane Andriani
13. Siti Nooor Laila
Dalam menjalankan tugasnya, Komnas HAM dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Komnas HAM. Adapun pimpinan Komnas HAM selama periode 2016 - 2017
Ketua : M. Imdadun Rahmat
Wakil Ketua : Anshori Sinungan
Wakil Ketua : Dianto Bachriadi
Dalam perjalanannya, terjadi pergantian Wakil Ketua Eksternal. Komisioner Dianto Bachriadi digantikan posisinya oleh Komisioner Roichatul Aswidah sebagai Plh. Wakil Ketua Eksternal berdasarkan putusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 12/SP/IX/2016 tanggal 6-7 September 2016.
Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER. KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Komnas HAM:
Komnas HAM Sidang Paripurna Subkomisi Subkomisi Subkomisi Subkomisi Pedidikan dan Pemantaun dan Pengkajian dan Mediasi Penelitian Penyuluhan Penyelidikan Sekretariat Jenderal
Struktur Komnas HAM berdasarkan fungsi dan kewenangan
D. Prioritas Kerja Kelembagaan
Pada 2016, melalui Sidang Paripurna memutuskan 7 (tujuh) prioritas kerja kelembagaan yaitu:
a. Penyelesaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu;
b. Pemajuan dan perlindungan hak kelompok minoritas, kaum marginal dan kelompok rentan;
C. Penyelesaian secara komprehensif konflik-konflik agraria, termasuk di kawasan hutan dan hak mansyarakat hukum adat;
d. Reformasi internal Kepolisian, kinerja Koorporasi dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM;
e. Menyelesaikan secara komprehensif kasus-kasus HAM Papua, Aceh dan Palu;
f. Pembenahan persoalan Buruh Migran Indonesia yang tersangkut dengan persoalan hukum di sejumlah negara dan mendorong pemenuhan hak atas pendidikan Buruh Migran Indonesia dan keluarganya;
Pemajuan hak ekonomi, sosial budaya, terutama hak atas pendidikan yang g. berkualitas yang saat ini kualitasnya dinilai di kelompok terendah di dunia, meski anggarannya sudah mencapai 20 persen APBN dan APBD.
Untuk menindaklanjuti prioritas kerja tersebut Komnas HAM membentuk fungsi Pelapor Khusus dan penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan kewilayahan. Pelapor Khusus adalah para Anggota Komnas HAM yang mempunyai keahlian dan minat di bidang tema tertentu dan oleh karena itu mereka mempunyai kewenangan melakukan pendalaman dan pengamatan terhadap tema tersebut. Penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan kewilayahan adalah upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk mengoptimalkan keberadaan Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah. Hal ini diharapkan akan berimplikasi bahwa pendalaman persoalan dan penanganan kasus akan berlangsung lebih cepat dan efektif. Akan tetapi distribusi kewenangan ini tentu saja tetap melalui supervisi Anggota Komnas HAM di Jakarta yang telah didistribusikan untuk melakukan supervisi pelaksanaan fungsi di 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah.
E. Rencana Strategis Komnas HAM
Pelaksanaan pembangunan Nasional diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pimpinan Kementrian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/KL (Renstra-KL) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra-KL tersebut setelah disesuaikan dengan dengan RPJMN.
Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga yang didahului dengan penelaahan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang harus disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 2015-2019 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II dan bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun merupakan acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundangundangan. Melalui analisa berbagai situasi yang dihadapi, maka tersusunlah isu-isu strategis yang digunakan sebagai dasar penentuan Visi Komnas HAM 5 tahun ke depan. Setelah dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif maka Visi Komnas HAM 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut:
"Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan”
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, rumusannya sebagai berikut:
1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk mewujudkan visi dan misi maka disusunlah tujuan Komnas HAM berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan merujuk pada tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja lembaga secara keseluruhan. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:
1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat;
2. Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDPs);
3. Mewujudkan good governance.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Dalam dokumen Renstra ini, masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:
| Visi | Misi | Tujuan Strategis | Sasaran Strategis |
| Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta perlindungan kelompok marginal dan rentan | 1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, dan penegakan, serta pemenuhan penyelesaian kasus pelanggaran | 1. Menyelesaikan kasus pelang- garan HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat | 1.Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat 2.Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM |
| 2. Mempercepat 2. Meningkat- 1. Meningkatnya | |||
| dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan; | kan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta rekomenda- si perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyan- dang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahan- an, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelom- pok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDPs) | hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pen- cabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM 2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM 3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyrakat Indonesia | |
| 3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya | Mewujudkan good governance | 1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lem- baga melalui elec- tronic government 2.Terwujudnya refor- masi birokrasi dan penataan kelem- bagaan Komnas HAM | |
2
RA DiSABiLi PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMU SELAKU TIM OPERASI PENERT KOTA DEPOK KEGIATAN INI DIS MELANGGAR: J. PERDA KOTA DEPOK NO. 3 TAHUN TTÉ mmc.tirto.jd, twitter.com, beritajakarta.id, elsam.or.id, presidenri.go.id, ichsan-rosyid
Gambaran Umum Kondisi HAM di Indonesia
Gambaran Umum Kondisi HAM di Indonesia
A. Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemenuhan HAM: antara Komitmen dan Realita
i tahun kedua pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan D Jusuf Kalla, Komnas HAM mencatat beberapa peristiwa penting berkaitan kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia pada 2016, baik yang dapat dikategorikan sebagai upaya Pemerintah ke arah perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik, maupun sebaliknya. Arah kebijakan Pemerintah yang terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah tak urung menimbulkan dampak sosial, yang berujung pada terkuranginya, terhambatnya, serta terlanggarnya pemenuhan HAM. Disamping adanya wujud nyata dari manfaat pembangunan infrastruktur tersebut, kita juga dapat melihat eksesnya terhadap kelompok-kelompok marjinal.
Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada 8 Januari 2016 menjadi kebijakan awal tahun yang pada gilirannya menuai berbagai kritik dari sejumlah pengamat sosial dan organisasi-organisasi pendamping masyarakat. Perpres inilah yang kemudian seolah menjadi dasar utama peresmian berbagai proyek berskala besar, yang dapat dipastikan memerlukan ketersediaan tanah yang massif, memindahkan sejumlah besar warga terdampak, mengubah tatanan sosial warga pedesaan, serta mengubah tata ruang secara drastis. Meskipun dalam Perpres ini dinyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dalam realitasnya banyak pihak yang justru menilai bahwa ribuan warga terdampak terpuruk dalam kondisi hidup lebih miskin dari sebelumnya.
Para warga terdampak dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang massif tersebut merupakan kelompok marjinal, yakni mereka yang secara struktural terpinggirkan dari akses untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan politik, termasuk terpinggirkan untuk memperoleh akses atas keadilan karena berbagai keterbatasan. Secara teoritis, kemampuan kelompok-kelompok marjinal ini untuk mempertahankan hak-hak mereka dari kebijakan pembangunan infrastruktur sangat tidak sebanding dengan kemampuan Negara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Negara, yang didukung dengan otoritas, sumber pembiayaan serta aparatur tentu memiliki segala-galanya.
Sementara di sisi lain, kelompok marjinal yang menjadi korban terdampak tidak memiliki kemampuan memadai untuk melakukan perlawanan. Dalam 2016 ini juga diwarnai sejumlah konflik sosial berbasis sejumlah isu, yang berujung pada terlanggarnya hak-hak kelompok minoritas. Komnas HAM mencatat beberapa peristiwa yang berdampak pada kelompok-kelompok minoritas, baik yang merupakan rangkaian dari peristiwa sebelumnya, maupun peristiwa yang baru terjadi di 2016. Pada 13 Oktober 2015, terjadi peristiwa penyerangan terhadap warga penganut Kristiani dan Katolik yang dilakukan oleh sejumlah organisas massa di Kabupaten Aceh Singkil yang menuntut agar gereja-gereja di Kabupaten tersebut ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini menyebabkan beberapa warga terluka, 1 warga tewas, dan 1 rumah ibadah (gereja terbakar). Buntut dari peristiwa tersebut, 10 gereja di Aceh Singkil tidak lagi dapat dipergunakan karena dinyatakan ditutup oleh Pemerintah Daerah setempat, 11 gereja lainnya akan diproses perijinannya. Hingga akhir 2016, jemaat 10 gereja yang ditutup harus melakukan ibadah di tenda-tenda, sedangkan IMB 11 gereja lainnya belum juga diterbitkan. Di Kabupaten Rembang, warga yang tergabung dalam Paguyuban Sapto Dharmo juga mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan peribadatannya, karena warga setempat menolak pembangunan pesujudan mereka.
Dalam konteks lain, hak-hak kelompok minoritas etnis Tionghoa untuk dapat memiliki tanah di wilayah Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) juga mengalami hambatan. Warga etnis Tionghoa di wilayah tersebut hanya dapat memproses legalitas kepemilikan tanah mereka dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), dan tidak dapat memproses kepemilikan tanah mereka dengan status hak milik, semata-mata hanya karena mereka beretnis Tionghoa. Terkait isu diskriminasi atas dasar orientasi seksual, Komnas HAM juga mencatat terjadinya peristiwa pembubaran acara pelatihan akses untuk keadilan bagi LGBT di Menteng Jakarta Pusat oleh Polsek Menteng. Di samping itu, terkait upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM Masa Lalu hingga kini juga belum memperoleh titik terang. Berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan tersebut juga mengakibatkan makin buruknya kondisi sosial, ekonomi, politik kelompok-kelompok yang tercabut hak-haknya karena diduga terafiliasi dengan partai politik tertentu di masa lalu.
Selain catatan negatif, di 2016 ini Komnas HAM juga mencatat terdapat perkembangan kondisi yang baik terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini misalnya dapat dilihat pada akhir tahun ini, Presiden Jokowi meresmikan pengakuan hutan adat seluas 13.100 Ha yang dikelola oleh
5.700 KK dari 9 (sembilan) Komunitas Adat, yang ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kebijakan ini juga akan dilanjutkan dalam skema distribusi 12,7 juta Ha lahan untuk masyarakat yang membutuhkan.
B. Pelanggaran HAM yang menonjol sepanjang 2016
Pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Komnas HAM, telah menerima berkas pengaduan sebanyak 7.188 berkas. Berdasarkan data pengaduan tersebut, instansi dengan jumlah pengaduan tertinggi adalah Kepolisian (2.290 berkas), Korporasi (1.030 berkas), Pemerintah Daerah (931 berkas), Pemerintah Pusat/ Kementerian (619 berkas), Lembaga Peradilan (436 berkas), BUMN/BUMD (359 berkas), Kejaksaan (214 berkas), Lembaga Negara (Non Kementerian) (122 berkas), dan Lembaga Pendidikan (108 berkas). Berdasarkan aktor atau insitusi yang diadukan, berdasarkan berkas yang masuk, kepolisian adalah yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 2.290 berkas, disusul oleh korporasi sebanyak 1.030 berkas dan Pemerintah Daerah sebanyak 981 berkas. Dengan gambaran data pengaduan tersebut, selama beberapa tahun berturut-turut, tiga aktor atau institusi yang paling banyak diadukan masih tetap, yaitu Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan klasifikasi pengaduan, terbanyak adalah hak atas keadilan dan kesejahteraan. Masalah-masalah HAM yang menonjol selama 2016 tersebut adalah:
Dugaan Pelanggaran HAM oleh Aparat Kepolisian
Berdasarkan data Komnas HAM, sepanjang 2016 Kepolisian masih menempati posisi pertama sebagai pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 2.290 berkas pengaduan. Posisi kedua ditempati oleh Korporasi (1.030 berkas), lalu Pemerintah Daerah (931 berkas), dan Pemerintah Pusat/ Kementerian (619 berkas). Komposisi tersebut sesungguhnya tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Tingkatan Kepolisian yang paling banyak diadukan secara berturut-turut adalah Polres, Polda, Polsek, dan Mabes Polri. Banyaknya pengaduan terkait kinerja Polres terutama disebabkan mudahnya akses untuk mencapai Polres dan juga kewenangan yang dimilikinya dapat dianggap cukup untuk dapat mengambil satu keputusan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Sebagian besar pengaduan tersebut terkait penanganan laporan kepolisian yang lamban, laporan tindak kekerasan, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengadu, kriminalisasi, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk tersangka, diskriminasi dan kekerasan.
Peristiwa Kekerasan di Sanggeng, Manokwari, Papua Barat. Komnas HAM menerima pengaduan dari masyarakat di Papua Barat, di antaranya dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP2BH) peristiwa Sanggeng pada 26 dan 27 Oktober 2016 di Kota Manokwari, Papua Barat. Dalam peristiwa mengakibatkan 1 (satu) orang tewas yaitu Onesimus Rumayom, 5 (lima) orang terkena tembakan, 9 (sembilan) orang mendapatkan penganiayaan, 1 (satu) orang Komandan Koramil Kota Manokwari terkena pembacokan oleh massa. Selain itu akibat tembakan gas air mata adalah 5 (lima) anak, 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) ibu-ibu usia lanjut.
Peristiwa tersebut telah mendapatkan perhatian dari berbagai institusi, termasuk Mabes Polri. Dalam pertemuan Komnas HAM yang dihadiri oleh Polri serta DPRD Papua Barat telah disepakati membentuk Pansus peristiwa Sanggengg. Selain itu, Tim Propam Polda Papua Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 Anggota Kepolisian dan 8 (delapan) warga masyarakat. Komnas HAM kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan meminta keterangan korban dan/atau keluarga korban, Polda Papua Barat dan jajarannya, DPRD Papua Barat, Gubernur Papua Barat dan tinjauan ke Iokasi (TKP) dan rumah sakit TNI AL. Berdasarkan hal tersebut Komnas HAM meminta pihak-pihak terkait, diantaranya Kapolda Papua Barat untuk menjamin situasi tetap aman dan kondusif di masyarakat dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan menghormati HAM serta menghindari tindakan kekerasan terhadap warga berdasarkan Protap dan Perkap yang berlaku.
Isu Penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara. Hingga 2025, diperkirakan 60 persen populasi penduduknya akan berada di kota-kota. Menyadari akan hal ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat kota yang semakin meningkat. Pemerintah telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional 2015 sampai dengan 2019. Dalam pembangunan infrastuktur tidak dapat dihindarkan kebutuhan lahan, modal, dan sumber daya yang besar. Hal ini tentu akan melibatkan masyarakat secara luas. Sebut saja proyek pembangunan dan rencana penggenangan Waduk Jatigede yang berdampak pada 11.000 KK atau lebih 40.000 jiwa dari 28 desa, yang meliputi 5 (lima) kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan proyek pembangunan Bandara International Jawa Barat (BIJB) dengan luas ± 1.800 ha yang mengenai 10 desa dan lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, atau yang terjadi secara massif adalah terkait proyek revitalisasi pasar-pasar tradisional, pembangunan infratsruktur jalan dan MRT, serta infrastruktur transportasi kereta api.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan tersebut, pada praktiknya tidak jarang aparatur Negara melakukan tindakan penggusuran untuk menguasai tanahtanah tersebut. Hal ini sangat rentan terjadi pelanggaran HAM, baik pada peristiwa penggusurannya hingga dampak ikutan dengan tercerabutnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selama 2016, Komnas HAM menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait dengan kebijakan Pemprov DKl Jakarta dengan melakukan penggusuran di beberapa lokasi, yaitu Kampung Pulo, Jatinegara, Kampung Aquarium, Kalijodo, Rawajati-Pancoran, dan Bukit Duri. Komnas HAM telah melakukan pemantauan ke lokasi penggusuran dan menemukan hal-hal sebagai berikut:
Penggunaan aparat dalam penggusuran, seperti Satpol PP, TNI, POLRI
Adanya dugaan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap warga
Kriminalisasi terhadap warga ataupun pendamping yang menentang penggusuran
Tidak adanya sosialisasi dan ruang komunikasi terhadap warga yang akan digusur
Belum adanya rencana penyelesaian yang permanen bagi warga korban gusuran
Masih adanya warga gusuran yang belum diganti rugi
Tidak dilibatkannya warga dalam perencanaan pembangunan kota
Tercerabutnya hak atas pekerjaan warga yang digusur.
Peran pemerintahan kota menjadi sangat penting karena upaya membangun program-program pembangunan yang dicanangkannya harus diorientasikan sebagai upaya untuk menjalankan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhihak asasi manusia warganya. Adapun indikator untuk melihat keberhasilannya adalah seberapa jauh penikmatan atas hak asasi manusia warganya, yang seharusnya meningkat, bukan malah berkurang atau tercabut. Penikmatan hak-hak warga yang semakin meningkat juga harus terjadi di kalangan kelompok rentan, marjinal dan kelompok minoritas seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, minoritas etnis, agama dan kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Kerusuhan Bernuansa Sara Di Tanjung Balai. Pada 29 Juli 2016 malam terjadi peristiwa kerusuhan pengrusakan rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tim Komnas HAM melakukan langkah-langkah pemantauan lapangan pada 5-6 Agustus 2016 dengan melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dengan pihak-pihak yang terkait. Tim Pemantauan Komnas HAM melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Masyarakat Kota Tanjung Balai, Kepolisian Resor Tanjung Balai, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan juga melakukan kunjungan lokasi kejadian. Temuan faktanya adalah:
1. Bahwa komunikasi awal yang diduga memicu kerusahan pada dasarnya merupakan kata-kata verbal yang tidak bertendensi negatif serta tidak dimaksudkan atau didasarkan pada rasa kebencian terhadap etnis dan Agama tertentu;
2. Bahwa terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan upaya provokasi untuk memancing amarah komunitas Umat Muslim yang berorientasi pada terciptanya kebencian atas dasar etnis dan Agama di Tanjung Balai;
3. Bahwa aparat intelejen tidak mampu melakukan deteksi dini adanya potensi konflik SARA selama sekitar 1 (satu) minggu sejak terjadinya komunikasi awal tersebut hingga terjadinya peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah dan rumah di Tanjung Balai;
4. Bahwa aparat kepolisian melakukan beberapa kelalaian dalam peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai antara lain;
Ketidaksiapsiagaan baik itu Kepolisian Resor Tanjung Balai maupun Kepolisian Resor yang berbatasan dengan Kota Tanjung Balai dalam mengantisipasi kerusuhan massa yang berbau SARA;
Penanggung jawab keamanan belum mampu mengorganisir kekuatan internal aparat keamanan dan tidak mampu mengendalikan amuk massa di Kota Tanjung Balai;
Aparat keamanan lamban mengantisipasi amuk massa sehingga menyebabkan rusak dan terbakarnya 15 (lima belas) bangunan yang terdiri dari rumah ibadah dan rumah pribadi. Kehadiran aparat keamanan ke lokasi rumah ibadah setelah 1 s/d 2 jam pasca perusakan dan pembakaran.
Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas
Pengaduan atas tindakan aparat Daerah Kab. Subang yang melakukan penutupan masjid dan pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Subang. Komnas HAM telah menerima pengaduan pada 22 Maret 2016 dari Ketua Jemaat Ahmadiyah Subang yang menyampaikan adanya tindakan pelarangan ibadah Jemaat Ahmadiyah oleh sekelompok massa yang disertai dengan tindakan kekerasan. Komnas HAM meminta Bupati Subang memberikan klarifikasi atas pengaduan tersebut dan agar Pemda mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam rangka melindungi hakhak KBB Jemaat JAl Subang. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl) dan warga masyarakat, bahwa kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl), sepanjang mengaku beragama Islam, diminta untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. Dengan demikian, tidak berarti SKB tersebut melarang penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl) untuk beribadah di rumah ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya. Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, lebih rendah kedudukannya dibanding SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008 Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl) dan warga masyarakat. Oleh karena itu, bila terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 yang tidak bersesuaian dengan SKB, maka yang dirujuk untuk diterapkan adalah ketentuan yang terdapat dalam SKB.
Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas dalam pelayanan transportasi publik. Pengaduan terkait insiden turun paksa penyandang disabilitas disampaikan ke Komnas HAM oleh Dwi Aryani yang ditolak oleh maskapai Etihad Airways karena dianggap tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dwi Aryani diminta turun dari pesawat terbang karena tak membawa pendamping. Padahal yang bersangkutan sudah sering bepergian sendiri, meskipun ia penyandang disabilitas. Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian publik dan Komnas HAM menindaklanjutinya dengan mengundang pihak Ettihad untuk memberikan klarifikasi, dan mediasi. Pada akhirnya Pihak Ettihad menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan akan melakukan investigasi internal terkait insiden tersebut.
C. Refleksi 2016 dan Harapan 2017 terkait pemenuhan hak-hak minoritas
Dari gambaran kondisi HAM 2016 di atas, tampak belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan HAM oleh Pemerintah. Masih terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi perhatian publik. Komnas HAM menemukan berbagai peristiwa yang mengancam keberadaan kelompok minoritas, dan bahwa pembangunan belum menyentuh kelompok minoritas. Kelompok minoritas merupakan salah satu pemangku hak yang tergolong rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mayoritas maupun oleh aparatur pemerintahan. Kerentanan atas pelanggaran tersebut tidak hanya sebatas pada perlakuan diskriminatif dalam memperoleh jaminan perlindungan HAM, tetapi juga tindakan persekusi.
Meskipun hingga saat ini belum terdapat rujukan tunggal mengenai pengertian 'minoritas', namun beberapa sumber telah berupaya mendefinisikannya, anatara lain rancesco Capatorti, UN Special Rapporteur for Prevention of Discrimination dan Protection of Minority, menyebut minoritas sebagai "sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit, dibandingkan populasi suatu negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara, dengan karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya, dan menunjukkan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas, yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Dengan mengacu pada pengertian tersebut maka "kelompok minoritas" dapat dipahami sebagai entitas sosial yang sedikit dari sisi populasi (dalam berbagai level geografis), tidak dominan, serta mengalami perlakuan yang diskriminatif, bahkan dapat menjadi korban tindak kejahatan yang paling serius. Standar yang digunakan sebagai parameter kelompok minoritas tidak dapat secara frontal diukur hanya berdasarkan jumlah suatu entitas dibandingkan populasi total suatu Negara. Dalam tataran nasional, Negara Indonesia dalam berbagai instrumen hukumnya telah menegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di samping itu, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Terkait agama dan keyakinan, agama/keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang mereka anut dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati (Pasal 18B ayat 2). Demikian pula secara individual mereka dilindungi dan diakui sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia (Pasal 26). Pengakuan atas hak kewarganegaraan ini, berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk menjamin berbagai macam hak mereka sebagai hak-hak konstitusional (Bab IX). Jaminan atas hak kelompok minoritas juga sudah tertera dalam UUD 45 pasal 28A hingga J. Secara khusus yang terkait dengan perlindungan hak minoritas terdapat pada 28A, 28C (ayat 2), 28E (ayat 2), dan 28I (ayat 2,3). Jaminan ini kemudian dituangkan dalam bentuk UU.
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015 - 2019 sebagai salah satu instrumen panduan operasional lembaga ini dalam mencapai tujuannya, telah menetapkan bahwa dalam kurun waktu tersebut lembaga ini akan fokus pada perlindungan hakhak asasi kelompok marjinal dan kelompok minoritas. Pemilihan kedua kelompok tersebut menjadi prioritas perhatian Komnas HAM tentu dilandasi pertimbangan yang komprehensif, salah satunya kondisi aktual di dalam negeri terkait perlindungan kelompok minoritas serta upaya-upaya memulihkan hak-hak asasi mereka yang terlanggar. Guna mempermudah pendataan serta penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak kelompok minoritas, Komnas HAM membuat klasifikasi kelompok minoritas ke dalam 4 kategori, yakni: (1) Kelompok minoritas ras dan etnis; (2) Kelompok minoritas agama dan penghayat kepercayaan; (3) Kelompok minoritas penyandang diasbilitas; (4) Kelompok minoritas orientasi seksual dan (5) Kelompok masyarakat adat. Pada 2016 terdapat 250 berkas pengaduan ke Komnas HAM dari kelompok minoritas yang meliputi kelompok ras dan etnis, kelompok agama dan penghayat kepercayaan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok SOGIE dan kelompok masyarakat adat. Dari jumlah tersebut sebagian besar korban yang teridentifikasi adalah kelompok masyarakat adat dan hak yang paling banyak dilanggar adalah hak atas kesejahteraan. Adapun turunan hak yang paling banyak dilaporkan adalah terkait sengketa lahan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan hak mempunyai milik.
Secara prosentase, jumlah berkas pengaduan terkait kelompok minoritas relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan 7,188 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM selama tahun 2016, yaitu hanya 3,5%. Namun bukan berarti pemerintah boleh abai dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM kelompok minoritas. Pada 2017 diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan hak-hak kelompok minoritas agar dapat menghindari atau meminimalkan potensi pelanggaran HAM. Hal ini sejalan dengan program Nawacita yang bertekad untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Untuk merespon masalah ini Komnas HAM juga menunjuk Pelapor Khusus Hak Kelompok Minoritas yang didukung desk khusus minoritas. Pelapor Khusus Hak Minoritas dan desk Minoritas dibentuk agar mampu menjabarkan dan memperluas cakupan masalah dan intervensi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak minoritas.
Adanya visi dan misi Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo menumbuhkan harapan pemenuhan HAM Kelompok Minoritas. Dalam visi misi dan program aksi pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014 yang diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian", terdapat banyak langkah ideal yang mereka sampaikan. Untuk mencapai tujuan nasional, mereka mengidentifikasi 3 (tiga) masalah bangsa, yaitu (1) merosotnya kewibawaan negara,
(2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Namun hingga tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hal-hal yang disebutkan dalam visi misi tersebut masih belum banyak berubah. Nawa Cita yang digaungkan belum menjadi satu komando bagi daerah-daerah di bawahnya. Praktek intoleransi masih kerap terjadi.
Pada 2016 Komnas HAM mengeluarkan sebuah laporan awal "Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia". Dalam temuan laporan tersebut, ditemukan bahwa konsep Minoritas juga dipahami dengan berbagai cara oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah. Misalnya, Kementerian Sosial, memberikan definisi kelompok minoritas sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seperti yang termaktub dalam Permensos No. 8 tahun 2012 yang menyebut, "[...] kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.Kriteria kelompok minoritas: a) gangguan keberfungsian sosial; b) diskriminasi; c) marginalisasi; dan d) berperilaku seks menyimpang."Berbeda dengan Kementerian Sosial, Komnas HAM menemukan bahwa di tingkat daerah, Dinas Sosial Provinsi Di Yogyakarta justru memiliki perluasan cakupan dengan memasukan unsur dalam pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik atau UU No. 12 Tahun 2005, dengan menyebutkan: 12 "[...] Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian. Kriteria : (a) Tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk; (b) Mempunyai perilaku menyimpang. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015, memasukkan Kelompok Minoritas sebagai bagian dari masyarakat tuna sosial yaitu waria, gay, lesbian, orang dengan HIV-AIDS. Sedangkan Kementerian Kesehatan tidak memiliki definisi yang cukup jelas, namun terlihat dari publikasinya, maka kelompok minoritas atau kaum minoritas adalah mereka yang dianggap "sulit dijangkau" termasuk suku asli dan keluarganya.
Dalam catatan Komnas HAM, untuk Kelompok Minoritas terkait penikmatan hak-hak penyandang disabilitas, ada perkembangan yang cukup signifikan yang mengisyaratkan perhatian negara terhadap penyandang disabilitas terutama kepada penyandang disabilitas berat. Diratifikasinya Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (ICRPD) melalui UU No 19 Tahun 2011. merupakan salah satu bentuk perhatian Negara. Kebijakan lain dalam bentuk Program jaminan sosial berupa pemberian bantuan sebesar 300 ribu per bulan sangat dirasakan bermanfaat. Namun demikian, beberapa catatan persoalan yang dialami kelompok penyandang disabilitas masih kerap terjadi, diantaranya di bidang ketenagakerjaan yang masih menganggap penyandang disabilitas tidak berkemampuan dan tidak sehat jasmani, bidang pendidikan dimana kebijakan sekolah inklusi yang belum terimplementasi dengan baik, bidang kesehatan terkait penyediaan obat-obatan bagi penyandang disabilitas mental, bidang rehabilitasi sosial yang tidak 'memanusiakan' penyandang disabilitas mengingat keterbatasan kapasitas, dan bidang penegakan hukum dimana penyandang disabilitas kerap menjadi korban kekerasan, seperti kejadian 'pemasungan' yang terjadi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu di bidang penyusunan kebijakan, representasi penyandang disabilitas yang lebih proporsional diperlukan agar partisipasi dan aspirasi mereka diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak bagi kehidupan mereka.
Tahun awal 2016 Hak atas Rasa Aman dan Hak atas Kebebasan untuk Berkumpul dan Berserikat Komunitas LGBT ini menjadi diskursus yang mengemuka. Hal ini dipicu oleh pernyataaan para Pejabat Publik yang menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap Komunitas LGBT. Sesungguhnya hak-hak diatas telah dijamin dalam Konstitusi, dalam UUD 1945 Pasal 28. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui Program Nawacita telah bertekad untuk memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Pernyataan para Pejabat Publik tersebut terkait LGBT justru bertentangan dengan tujuan Nawacita dan memicu terjadinya kekerasan terhadap Komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan para Pejabat Publik, yang kemudian secara terus-menerus dikutip oleh Media, memperberat kehidupan Komunitas LGBT yang telah mengalami beragam diskriminasi dan stigma.
Merujuk pada berbagai situasi yang telah disampaikan tersebut, untuk memastikan pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas, Negara harus melakukan segala langkah yang diperlukan baik hukum, legislasi, administrasi dan langkah-langkah lainnya dalam memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi kepada para kelompok-kelompok minoritas, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1. Mengedepankan pendekatan berbasis HAM (rights-based approach) dalam seluruh proses pembangunan program dan kebijakan yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal.
2. Menjadikan kelompok minoritas sebagai penyandang hak dan subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga Negara lainnya.
3. Melakukan legislative review terhadap berbagai regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah yang belum memberikan jaminan pengakuan atas keberadaan dan identitas, promosi dan perlindungan, kesetaraan dan non-diskriminasi serta partisipasi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia.
4. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan sejalan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas.
Selain itu Komnas HAM juga menyampaikan rekomendasi khusus kepada sejumlah Institusi terkait, antara lain:
Presiden Republik Indonesia
1. Melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di manapun di wilayah Republik Indonesia;
2. Mendorong dan memantau pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) yang mengedepankan jaminan bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita;
3. Memerintahkan semua aparat dan lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktik diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
4. Mengimplementasikan seluruh komitmen nasional yang tercantum dalam ICERD dan berbagai Perjanjian HAM internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dan memastikan pelaporannya secara berkala kepada PBB;
5. Melarang dan mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang memadai, termasuk melalui pembentukan UU apabila keadaan membutuhkan;
6. Menghapuskan kebijakan pengutamaan agama tertentu/agama resmi, terutama kebijakan tentang agama yang diakui dan tidak diakui (UU No.23 tahun 2006 dan berbagai regulasi lainnya) serta memulihkan kembali pengakuan identitas dan hak-hak kelompok minoritas khususnya haknya atas identitas agama dan budayanya sendiri;
7. Presiden Republik Indonesia melalui Kejaksaan Agung bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menggelar pengadilan HAM peristiwa Mei 1998 dan berbagai pelanggaran HAM masa lalu sebagai upaya memutus impunitas di Indonesia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
1. Memperhatikan berbagai kebutuhan khusus dan kepentingan kelompok minoritas dalam perencanaan dan pelaksanan kebijakan dan program-program nasional, dan program-program kerjasama dan bantuan internasional;
2. Melakukan evaluasi konsepsi pembangunan ekonomi dengan mengintegrasikannya dengan konsepsi hak-hak asasi manusia.
Kementerian Dalam Negeri
1. Melakukan review atas semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kelompok minoritas, dan menyusun pedoman sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut berbasis HAM kepada kementerian/ lembaga Negara yang terkait;
2. Melakukan review dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi dan jaminan HAM, terutama berkaitan dengan kelompok minoritas;
3. Melakukan review terhadap seluruh aturan dan kebijakan administrasi kependudukan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, terutama kelompok minoritas.
Kementerian Hukum dan HAM
1. Melakukan review atas semua peraturan perundang-undangan untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan agar sejalan dengan konstitusi dan melindungi hak-hak kelompok minoritas;
2. Melakukan sosialisasi dan asistensi teknis ke lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan RANHAM yang mengedepankan pentingnya jaminan hak kelompok minoritas dan marjinal;
3. Menyusun kebijakan pedoman yang holistik dan terintegrasi berbasis HAM tentang penetapan kelompok minoritas oleh Pemerintah Daerah dan melakukan asistensi dan atau pedampingan kepada Pemda-Pemda terkait penetapan kebijakan tersebut;
4. Mengingat bermunculannya kasus-kasus persekusi yang dialami kelompok minoritas maka Kementerian Hukum dan HAM perlu menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan memberikan dukungan penyediaan bantuan hukum yang dapat diakses oleh kelompok minoritas yang tengah mengalami persoalan hukum.
Kementerian Sosial
1. Meminta Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan pendataan terpilah dengan Biro Pusat Statistik tentang kelompok-kelompok minoritas ras, etnis, agama. Selain itu juga melakukan pendataan tentang kelompok minoritas penyandang disabilitas dan kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas jender dengan menggunakan metode yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Membuat kebijakan afirmatif untuk kelompok-kelompok minoritas yang memiliki kebutuhan khusus, salah satunya melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
Kementerian Kesehatan
1. Menangani secara serius perlindungan dan pemenuhan hak kelompok minoritas, khususnya penyandang disabilitas mental melalui program-program yang realistis untuk mereduksi pasung, diantaranya melalui penyediaan obatobatan di pusat kesehatan masyarakat, menambah jumlah rumah sakit jiwa terutama di kabupaten/kota;
2. Memberikan akses kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya kepada kelompok minoritas di seluruh Indonesia.
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
1. Mendorong pendidikan sekolah yang ramah hak asasi manusia terutama untuk meningkatkan penghormatan terhadap kelompok minoritas dan menghindari terus berlangsungnya diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan/bullying atas dasar apapun di sekolah;
2. Mendorong kesempatan bagi kelompok minoritas etnis agar mereka dapat mempelajari bahasa ibu mereka atau untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ibu mereka;
3. Mendorong pengetahuan sejarah, tradisi, bahasa dan kebudayaan dari kelompok minoritas dan memastikan bahwa anggotanya mempunyai kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pengetahuan mengenai komunitasnya secara penuh/menyeluruh.
Kementerian Agama
1. Membentuk berbagai peraturan yang memastikan adanya kesetaraan pengakuan agama-agama minoritas dengan agama-agama lain yang diakui pemerintah, termasuk memberikan posisi yang semestinya kepada kelompok-kelompok penganut agama minoritas yang sejajar dengan agama-agama yang diakui. Salah satunya adalah menempatkan agama-agama minoritas tersebut pengurusannya di bawah naungan Kementerian Agama;
2. Mencabut atau merevisi segala peraturan baik nasional maupun daerah yang masih memberikan peluang diskriminasi kepada kelompok agama minoritas. Berbagai peraturan tersebut diantaranya UU PNPS 1965 dan UU Adminduk yang terkait dengan klausul agama yang diakui.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1. Mengingat perempuan dan anak kelompok minoritas, khususnya anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki orientasi seksual dan identitas jender yang berbeda, rentan terhadap diskriminasi ganda, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan dan anak secara penuh untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi;
2. Bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi Pemerintah lainnya untuk memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak dari kelompok minoritas dari tindakan kekerasan, pelecehan, dan bentuk-bentuk persekusi lainnya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Melakukan optimalisasi pelaksanaan dari berbagai regulasi serta penindakan hukum yang terhadap berbagai tindak kebencian, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia;
2. Melakukan pencegahan kekerasan untuk berbagai konflik antar ras, etnis, dan agama, serta memastikan penegakan hukum yang memadai bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.
Dinamika Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM
L KRIM DA REBASKAN Nasai_PBejo_Essay_komnas_B,berita9.co, ahmadyah.org , tstatic.net, suarajakarta.co, inatimes.co.id 33
Dinamika Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM
A. Kerjasama dan Perjanjian Kerja Antar Lembaga
erja sama dalam penguatan kelembagaan merupakan suatu keniscayaan. K Suatu institusi dengan mandat yang diembannya tetap membutuhkan bantuan dari institusi lainnya agar fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dapat optimal. Selama 2016, Komnas HAM melakukan berbagai kerja sama dengan institusi masyarakat dan negara yang dituangkan dalam format nota kesepahaman (memorandum of understanding – MoU). Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam kerangka upaya penguatan kelembagaan, pelaksanaan fungsi, dan pembangunan jaringan HAM. Semua kerja sama tersebut memegang prinsip saling menguntungkan dan disesuaikan dengan karakteristik setiap institusi agar lebih berdaya guna. Sub Kerjasama Antar Lembaga (KAL) yang dilakukan tidak terbatas dalam level nasional saja, tapi juga berskala internasional (dengan pihak luar negeri). Sebanyak 11 buah nota kesepahaman dan tiga buah Pedoman Kerja Sama dilakukan Komnas HAM dengan pihak lain sepanjang 2016. Penandatanganan nota kesepahaman antara Komnas HAM dengan lembaga lain tak hanya mengusung isu HAM saja, juga menyangkut pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Pada Februari 2016, Komnas HAM melakukan kerja sama denganm Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kerja sama lima lembaga ini terfokus pada isu anti-penyiksaan di tempat pencabutan kebebasan milik negara. Pada April 2016, kerja sama ini kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelibatan Kemenkum HAM ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan atau penyiksaan di detensi imigrasi, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan yang dikelola oleh kementerian tersebut. Komnas HAM juga membangun kerjasama dalam konteks kerjasama multilateral. Berbagai kegiatan Komnas HAM terkait organisasi internasional senantiasa mendapat perhatian karena jadi anggota dalam forum tersebut. Kegiatan South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), Asia Pacific Forum for National Human Rights Institutions (APF), dan Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) merupakan contoh organisasi internasional yang mana Komnas HAM terlibat didalamnya. Komnas HAM membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri terkait penyusunan Universal Periodic Review yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, juga aktif memberi masukan melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk penyusunan laporan pemenuhan pemerintah Indonesia di Konvensi Anti-Diskriminasi Rasial (CERD). Komnas HAM juga aktif dalam penyusunan indikator Sustainable Development Goals yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Untuk pengembangan kapasitas staf, Komnas HAM bekerja sama dengan OHCHR, di Jenewa dan melakukan pertukaran staf antara Komnas HAM dengan National Human Rights Commission of Korea (NHRCK). Pertukaran staf ini merupakan salah satu implementasi dari nota kesepahaman tersebut. Selain itu dengan APF, Komnas HAM menyelenggarakan pelatihan pemantauan detensi imigrasi, dan dengan PDHJ (Provedoria dos Dreitos Humanos e Justica) Komnas HAM juga menjadi penyelenggaran pelatihan investigasi, mediasi, serta legal drafting dan good governance. Pelatihan tersebut merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga tersebut. Sepanjang 2016, Komnas HAM secara terus-menerus melakukan pembahasan dan kerja kelembagaan dalam rangka pembentukan Sekretariat Permanen dan penyusunan rancangan Rencana Strategis 2017-2022 SEANF.
Special Meeting SEANF di Jakarta, 23-25 Agustus 2017
Kerjasama dan MOU Komnas HAM dengan Lembaga Lain 2016
| No. | Nota Kesepahaman | Penandatanganan Nota Kesepahaman |
| 1. | Amendemen MoU antara Komnas HAM dengan FIHRRST | Februari 2016 |
| 2. | Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia dan LPSK Tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Terhadap setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan Serta Penghormatan, Perlindungan | 24 Februari 2016 |
| 3. | dan Pemenuhan HAM Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan PDHJ Timor Leste Tentang Mediasi | April 2016 |
| 4. | Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perem- puan, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Terhadap setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan di Lingkungan | 27 April 2016 |
| 5. | Kemenkumham RI Memorandum of Understanding (MoU) between APF and Komnas HAM. | 31 Mei 2016 |
| 6. | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kemenpora Tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan | 2 Juni 2016 |
| 7. | Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Univ. Gajah Mada Tentang Pemajuan | 3 Juni 2016 |
| 8. | Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Universitas Bojonegoro Tentang Pemajuan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi | 15 Agustus 2016 |
| 9. | Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dengan Komnas HAM Tentang Pemajuan dan Penegakan HAM Melalui Program Penanggulanagn Teroris | 18 Agustus 2016 |
| 10. | Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan PDHJ Timor Leste Tentang Investigasi | Agustus 2016 |
| 11. | Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan PDHJ Timor Leste Tentang Legal Drafting dan Good Governance | 25 Agustus 2016 |
| 12. | Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penanganan Konflik Horizontal, Mediasi, Perlindungan Kelompok Rentan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas | 6 September 2016 |
| 13. | Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemkab. Jember tentang Pengembangan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia | 17 Oktober 2016 |
| 14. | Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemkab Bojonegoro tentang Pengembangan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia | November 2016 |
Sasaran strategis dengan indikator koordinasi antar lembaga dan stakeholder yang berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan berbasis HAM ini merupakan bentuk kerjasama antara Komnas HAM khususnya Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dengan K/L/D/Stakeholder. Kerjasama dalam bentuk komitmen pelaksanaan pendidikan berbasis HAM ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan bersama baik berupa Training of trainers, pelatihan HAM, penyuluhan HAM, FGD, MoU kerjasama, dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan yang merealisasikan sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU): kerjasama TOT Uji coba Buku Pendamping Guru dan bagi Kepala Sekolah dalam rangka pelaksanaan program Sekolah Ramah HAM.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: kerjasama penyusunan Buku Pedoman Advokasi Perlindungan Profesi Guru dan Buku Panduan Bimbingan Teknis Advokasi Perlindungan Profesi Guru juga sebagai upaya pengayaan substansi kegiatan Sekolah Ramah Hukum;
Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Divisi Hukum : kerjasama kegiatan penyuluhan dan pelatihan terkait program Polisi Berbasis HAM.
Baca Bergerak, Infid dan Elsam : Kerjasama Pengarusutamaan Kota HAM melalui pelaksanaan Dialog Publik Tentang Akuntabilitas dan Transparansi untuk Pemerintah Daerah pada Juni 2016.
The Asia Foundation (TAF): kerjasama penyusunan dan penerbitan Buku Initial Report terkait perlindungan terhadap kelompok minoritas, yang diluncurkan pada 1 Juni 2016.
Kementerian Pemuda dan Olah Raga: kerjasama pelaksanaan kegiatan Penyuluhan HAM dalam Jambore Nasional X Tahun 2016 pada 14 - 19 Agustus 2016.
BNPT: kerjasama FGD Perumusan Strategi Pencegahan Terorisme, Pencegahan Paham Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi pada 24 Oktober 2016.
Pemerintah Kabupaten Jember: Penandatanganan MoU dengan Bupati Jember terkait program pengarusutamaan Kota HAM pada 17 Oktober 2016;
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Universitas Bojonegoro (Unigoro): kerjasama kegiatan Festival HAM
B. Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM
Dukungan Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan
Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM terus mencapai angka di atas 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat sekitar 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (pemberian klarifikasi). Tabel berikut merupakan jumlah penerimaan berkas pengaduan selama 5 (lima) tahun terakhir:
| Tahun | Jumlah berkas |
| 2012 | 6.284 |
| 2013 | 5.919 |
| 2014 | 7.285 |
| 2015 | 8.249 |
| 2016 | 7.188 |
Berkas pengaduan maupun klarifikasi yang disampaikan oleh pengadu atau pihak yang diadukan dapat diserahkan melalui berbagai sarana, termasuk datang langsung ke kantor Komnas HAM. Berdasarkan cara penyampaian berkasnya, dari 7.188 berkas yang diterima dapat dipilah sebagai berikut:
| No | Cara Penyampaian | Jumlah berkas |
| 1 | Datang langsung | 823 |
| 2 | Pos | 5813 |
| 3 | Fax | 143 |
| 4 | 272 | |
| 5 | Audiensi | 59 |
| 6 | Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif | 78 |
| Jumlah | 7.188 |
Berdasarkan provinsi asal pengadu
| No | pelapor | Jumlah | No | Wilayah pengadu/ pelapor | Jumlah |
| 1 | Aceh | 68 | 21 | Kalimantan Selatan | 50 |
| 2 | Sumatera Utara | 663 | 22 | Kalimantan Tengah | 59 |
| 3 | Bengkulu | 38 | 23 | Kalimantan Timur | 104 |
| 4 | Jambi | 85 | 24 | Kalimantan Utara | 11 |
| 5 | Riau | 219 | 25 | Gorontalo | 21 |
| 6 | Sumatera Barat | 391 | 26 | Sulawesi Selatan | 243 |
| 7 | Sumatera Selatan | 188 | 27 | Sulawesi Tenggara | 56 |
| 8 | Lampung | 99 | 28 | Sulawesi Tengah | 169 |
| 9 | Bangka Belitung | 21 | 29 | Sulawesi Utara | 77 |
| 10 | Kepulauan Riau | 71 | 30 | Sulawesi Barat | 1 |
| 11 | Banten | 206 | 31 | Sulawesi Selatan Barat | 15 |
| 12 | Jawa Barat | 634 | 32 | Maluku | 231 |
| 13 | DKI Jakarta | 1759 | 33 | Maluku Utara | 12 |
| 14 | Jawa Tengah | 330 | 34 | Papua | 79 |
| 15 | Jawa Timur | 588 | 35 | Papua Barat | 20 |
| 16 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 115 | 36 | Tanpa Alamat | 238 |
| 17 | Bali | 74 | 37 | Pakistan | 1 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 84 | 38 | Swiss | 1 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 93 | 39 | Tiongkok | |
| 20 | Kalimantan Barat | 72 | 40 | Hongkong | L |
Berdasarkan tabel di atas, 4 (empat) besar urutan provinsi dengan berkas pengaduan paling banyak adalah DKI Jakarta 1759 berkas, Sumatera Utara 663 berkas, Jawa Barat 634 berkas dan Jawa Timur 588 berkas. Banyaknya berkas pengaduan yang berasal dari daerah tersebut tidak serta merta menggambarkan tingginya angka pelanggaran HAM. Kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan berkas pengaduan dan tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang pelanggaran HAM merupakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka berkas pengaduan. Selain dari dalam negeri, Komnas HAM juga menerima beberapa berkas pengaduan dari luar negeri, diantaranya Pakistan, Swiss, Tiongkok dan Hongkong.
Berdasarkan jenis surat, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan membuat klasifikasi surat pengaduan berdasarkan tiga kategori yaitu surat pengaduan yang ditujukan langsung, surat pengaduan yang merupakan tembusan, serta surat yang tidak ditujukan langsung ataupun ditembuskan pada Komnas HAM.Pembagiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
| No | Jenis Surat | Jumlah berkas |
| 1 | Langsung | 3.626 |
| 2 | Tembusan | 3.506 |
| 3 | Tidak ditujukan/ ditembuskan | 56 |
| Jumlah | 7.188 |
Berdasarkan klasifikasi/tema hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang tersebut, yaitu: (i) hak atas kehidupan, (ii) hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak untuk mengembangkan diri, (iv) hak atas keadilan, (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak. Dalam perkembangannya, dengan bertambahnya satu lagi undang-undang berdimensi HAM yaitu UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka bertambah pula kategorisasi tema hak yang dapat diadukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai dengan pasal 4 UU No 40 Tahun 2008).
| No | Klasifikasi / Tema Hak | Jumlah berkas |
| 1 | Hak untuk hidup | 230 |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | 11 |
| 3 | Hak mengembangkan diri | 82 |
| 4 | Hak memperoleh keadilan | 2697 |
| 5 | Hak atas kebebasan pribadi | 203 |
| 6 | Hak atas rasa aman | 628 |
| 7 | Hak atas kesejahteraan | 2748 |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan | 80 |
| 9 | Hak perempuan | 36 |
| 10 | Hak anak | 29 |
| 11 | Hak tidak diperlakukan diskriminatif | 25 |
| 12 | Non HAM | 419 |
| Jumlah | 7.188 |
Berdasarkan tabel di atas, pada 2016 dapat diidentifikasi terdapat 3 (tiga) tema hak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yaitu : (i) hak atas kesejahteraan sebanyak 2.748 berkas, (ii) hak memperoleh keadilan sebanyak 2.697 berkas dan (iii) hak atas rasa aman sebanyak 628 berkas. Tema hak atas kesejahteraan, yang menjadi tema hak paling banyak diadukan berjumlah 2.748 berkas, berkisar pada konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran. Tema hak memperoleh keadilan, yang berjumlah 2.697 berkas pengaduan menempati urutan kedua hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat sebagai pengadu. Praktek kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi bumbu getir dalam kondisi penegakan hukum di Indonesia. Karenanya, pengadu menaruh harapan kepada Komnas HAM agar paling tidak dapat menjadi penyeimbang kondisi hukum dari aspek penegakan hak asasi manusia.
Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan 1% melanjutkan keturunan 3% 1% 1% Hak mengembangkan diri 6% Hak memperoleh keadilan 38% 38% Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman 9% Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan 3% Hak perempuan Hak anak Hak tidak diperlakukan diskriminatif Non HAM
Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa hak atas kesejahteraan dan tema hak memperoleh keadilan mendominasi sebagai jenis hak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Kedua jenis hak tersebut mempunyai persentase sebesar 38 persen yang paling banyak diadukan. Dari substansi atau jenis pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM, terdiri dari berbagai jenis tindakan, yaitu:
| I. Hak Untuk Hidup | Jumlah berkas |
| Mempertahankan hidup | 91 |
| Lingkungan hidup | 139 |
| II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan |
| Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | 10 |
| III. Hak mengembangkan diri | |
| Hak atas pendidikan | 59 |
| Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya | 21 |
| IV. Hak memperoleh keadilan | |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/ militer/PPNS | 2030 |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan | 153 |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan | 442 |
| Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap war- ga binaan / narapidana | 61 |
| V. Hak atas kebebasan pribadi | Jumlah berkas |
| Keutuhan pribadi | 8 |
| Kebebasan beragama dan berkeyakinan | 97 |
| Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat | 15 |
| Berkumpul, berapat, dan berserikat | 27 |
| Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi | 3 |
| Menyampaikan pendapat di muka umum | 21 |
| Status kewarganegaraan | 11 |
| Bebas bergerak,berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI | 20 |
| VI. Hak atas rasa aman | Jumlah berkas |
| Mencari suaka | 3 |
| Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya | 121 |
| Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu | 159 |
| Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal | 102 |
| Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat | 1 |
| Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan | 142 |
| Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan | 97 |
| VII. Hak atas kesejahteraan | Jumlah berkas |
| Hak untuk mempunyai milik | 223 |
| Hak atas kepemilikan tanah | 1039 |
| Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan | 587 |
| Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian | 249 |
| Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang | 472 |
| layak Hak atas kesehatan | 131 |
| Pengabaian pemenuhan hak buruh migran | 34 |
| VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan | |
| Hak dipilih dan memilih dalam pemilu | 21 |
| Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil | 5 |
| Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih | 41 |
| IX. Hak perempuan | |
| Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif | 5 |
| Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran | 1 |
| Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan | 7 |
| Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan | 16 |
| Hak atas kesetaraan dengan suami | 20 |
| X. Hak anak | |
| Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup | 4 |
| Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan | 18 |
| Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang | 16 |
| Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi | 1 |
| XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif | |
| Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis | 14 |
| Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis | 10 |
| XII. Non HAM | |
| 441 |
Berdasarkan klasifikasi korban
3655 4000 3500 3000 2500 1,705 2000 1500 1000 433 317 362 221 42 24 500 0 Kel Rentan Organisasi Individu - Rentan Warga negara asing Individu - orang seorang Kelompok - Masyarakat Individu - Pekerja / profesi Kelompok - Pekerja / profesi
Diagram di atas memperlihatkan bahwa dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh individu menjadi mayoritas pelaporan ke Komnas HAM. Jumlah pengaduan yang hingga mencapai 4.309 atau 60 persen dari total laporan yang masuk ke Komnas HAM menunjukkan bahwa Negara masih belum mampu melakukan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak perorangan. Jumlah tersebut merupakan penambahan dari individu orang seorang 3.655 berkas, individu rentan 433 berkas, dan individu pekerja/profesi 221 berkas, sedangkan yang dimaksud dengan individu rentan dalam hal ini adalah anak 106 berkas, perempuan 177 berkas, buruh migran 27 berkas, suku 4 berkas, ras dan etnis 4 berkas, agama dan penghayat kepercayaan 4 berkas, penyandang disabilitas 5 berkas, korban pelanggaran HAM masa lalu 78 berkas, lansia 11 berkas, fakir miskin 3 berkas, dan individu narapidana 14 berkas.
Laporan pengaduan dengan korban kelompok berjumlah 2.384 atau 33 persen dari jumlah total laporan masuk ke Komnas HAM juga menunjukkan bahwa negara masih abai dalam melakukan pemenuhan dan penghormatan hak kolektif. Klasifikasi korban yang termasuk dalam kategori kelompok rentan adalah anak-anak 16 berkas, perempuan 3 berkas, buruh migran 7 berkas, masyarakat adat 144 berkas, ras dan etnis 10 berkas, agama dan penghayat kepercayaan 71 berkas, penyandang disabilitas 2 berkas, lesbian gay bisexual and transgender (LGBT) 10 berkas, korban pelanggaran masa lalu 48 berkas, dan lansia 1 berkas, kelompok narapidana 5 berkas. Jumlah tersebut merupakan penambahan dari kelompok masyarakat 1.705 berkas, kelompok rentan 317berkas, dan kelompok pekerja/profesi 362 berkas.
Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan
| No | Klasifikasi Pihak Yang Diadukan | Jumlah berkas |
| 1 | Pemerintah pusat (Kementerian) | 619 |
| 2 | Pemerintah daerah | 931 |
| 3 | Lembaga legislatif | 4 |
| 4 | Lembaga negara (Non kementerian) | 122 |
| 5 | Lembaga peradilan | 436 |
| 6 | Kepolisian | 2.290 |
| 7 | TNI | 280 |
| 8 | Kejaksaan | 214 |
| 9 | Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan | 56 |
| 10 | Pemerintah negara lain | 15 |
| 11 | Korporasi | 1.030 |
| 12 | BUMN / BUMD | 359 |
| 13 | Lembaga pelayanan kesehatan | 28 |
| 14 | Lembaga pendidikan | 108 |
| 15 | Organisasi | 43 |
Dari pihak-pihak yang diadukan tersebut terdapat 5 (lima) kategori pihak teradu dengan jumlah pengaduan paling banyak, yaitu: (i) Kepolisian 2.290 berkas, (ii) Korporasi 1.030 berkas, (iii) Pemerintah Daerah 931berkas, (iv) Pemerintah Pusat/Kementerian 619 berkas, dan (v) Lembaga Peradilan 436 berkas. Besarnya angka pengaduan yang melaporkan Kepolisian tersebut merupakan cerminan atas tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja Polisi. Masyarakat saat ini telah berada dalam tahap kritis dan sadar HAM, sehingga ketika menemui suatu hal yang salah atau tidak wajar atas kinerja Polisi, mereka pun langsung melaporkan hal itu ke Komnas HAM. Sekedar perbandingan, berdasarkan catatan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan urutan 5 (lima) besar pihak teradu dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat berdasar tabel di bawah ini:
| No | Pihak yang diadukan | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kepolisian | 2.483 | 2.734 | 2.290 |
| 2 | Korporasi | 1.127 | 1.231 | 1.030 |
| 3 | Pemerintah Daerah | 771 | 1.011 | 931 |
| 4 | Lembaga Peradilan | 641 | 640 | 436 |
| 5 | Pemerintah Pusat/Kementerian | 499 | 548 | 619 |
Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Kepolisian
Dari jumlah 2.290 berkas pengaduan dengan kategori pihak yang diadukan Kepolisian dapat dilakukan pemilahan berdasar asal suratnya sebagai berikut:
| No | Sifat / asal surat | Jumlah berkas |
| 1 | Surat pengaduan masyarakat | 1.775 |
| 2 | Jawaban Kepolisian | 506 |
| Total | 2.290 |
Tabel tersebut dapat menjadi ukuran awal mengenai seberapa jauh tingkat kemauan Kepolisian dalam menjawab surat dari pengadu, yang dalam hal ini tidak saja dari pengadu itu sendiri namun juga dari lembaga negara lainnnya seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Angka 506 surat jawaban dari kepolisian atau kurang lebih sebesar 22 persen menjadi alat ukur dan bukti tingkat keseriusan Kepolisian dalam menjawab keluhan masyarakat.
| No | Substansi Pelanggaran HAM oleh Kepolisian | Jumlah berkas |
| 1 | Masalah proses alur penyidikan dan/atau penyelidikan | 1.805 |
| 2 | Penangkapan dan/atau penahanan tidak sesuai dengan ketentuan | 112 |
| 3 | Penangkapan dan/atau penahanan disertai kekerasan | 37 |
| 4 | Tindak kekerasan, pemukulan, penembakan, dan intimidasi | 104 |
| 5 | Penyiksaan dalam proses pemeriksaan | 86 |
| 6 | Lain - lain | 146 |
| Total | 2.290 |
Banyaknya jumlah pengaduan dengan substansi ketidakpuasan dalam proses penanganan penyidikan dan/atau penyelidikan, yaitu 1.805 berkas pengaduan menjadi bukti pengingat atas kinerja Kepolisian yang kini senantiasa diawasi oleh masyarakat. Aparat Kepolisian dituntut atau bahkan cenderung sedikit dipaksa untuk dapat bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada. Kasus-kasus seperti (i) kelambanan dan/atau ketidakprofesionalan penanganan Laporan Polisi, (ii) pemanggilan sebagai saksi, (iii) penetapan tersangka, (iv) penyitaan barang bukti, (v) penghentian penyidikan, dan (vi) kelambanan pengajuan berkas perkara ke kejaksaan merupakan jenis pengaduan dengan kategori masalah alur Penyidikan dan/atau Penyidikan.
Sorotan lainnya terkait dengan kinerja Kepolisian yaitu dalam hal penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Angka pengaduan sejumlah 86 berkas pengaduan merupakan bukti bahwa saat ini korban sudah semakin paham akan haknya bilamana Kepolisian melakukan tindak kekerasan dalam pemeriksaan. Dari sudut pandang hukum, dengan telah diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) melalui UU No 5 Tahun 1998 diharapkan dapat terus mereduksi angka pengaduan tentang kasus penyiksaan. Sedangkan terkait dengan aduan mengenai kasus penangkapan yang berjumlah 149seakan menunjukkan budaya yang telah lazim berlaku dalam lingkungan Kepolisian. Jumlah tersebut merupakan penambahan kasus penangkapan atau penahanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berjumlah 112 berkas dan kasus penangkapan atau penahanan disertai kekerasan yang berjumlah 37 berkas.
Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kekuatan legalitas penangkapan itu sendiri.Karena, sering kali surat pemberitahuan penangkapan atau penahanan baru diberikan kepada pihak keluarga selang beberapa hari sejak anggota keluarganya tiba-tiba menghilang. Penting diingat bahwa modus penangkapan tanpa surat perintah tersebut, secara substansial, ketika dicermati mempunyai relasi erat dengan praktek penghilangan paksa (enforced dissepearance).
Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Korporasi
Dari jumlah 1.030 berkas pengaduan yang melibatkan Korporasi sebagai pihak yang diadukan dapat dilakukan pemilahan menurut asal suratnya sebagai berikut:
| No | Sifat / asal surat | Jumlah berkas |
| 1 | Surat pengaduan masyarakat | 955 |
| 2 | Jawaban dari korporasi | 75 |
| Total | 1.030 |
Kecilnya surat jawaban dari Korporasi, yang hanya berjumlah 75 berkas dari total 1.030 berkas atau 7 persen, menandakan bahwa agenda penegakan dan penghormatan HAM masih menjadi hal yang awam dan minor di lingkungan Korporasi.
| No | Substansi Pelanggaran HAM Oleh Korporasi | Jumlah berkas |
| 1 | Sengketa dan/atau konflik pertanahan | 344 |
| 2 | Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan | 69 |
| 3 | Sengketa ketenagakerjaan | |
| 4 | Masalah buruh migran | 24 |
| 5 | Lain- lain | 225 |
| Total | 1.030 |
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada 2016 sengketa ketenagakerjaan menjadi kasus yang paling banyak diadukan terkait dengan pelanggaran HAM oleh korporasi dengan jumlah 368 berkas atau 36 persen. Kasus mengenai : (i) pemutusan hubungan kerja, (ii) sengketa dalam pemberian upah, gaji, atau tunjangan lainnya, (iii) pelarangan pembentukan atau aktivitas serikat pekerja, (iv) pelarangan mogok kerja, (v) skorsing, dan (vi) penurunan pangkat merupakan bentuk nyata berbagai jenis pelanggaran HAM oleh korporasi. Sedangkan sengketa atau konflik lahan yang berjumlah 344 berkas atau 33% masih menjadi isu dominan kedua terkait pengaduan ke Komnas HAM yang melibatkan korporasi sebagai pihak teradu. Gesekan antara masyarakat dengan korporasi dalam hal sengketa lahan dapat dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya (i) tumpang tindihnya klaim kepemilikan atau pengelolaan atas lahan usaha; (ii) sengketa pembayaran kompensasi lahan milik warga yang terkena proyek perluasan usaha sebuah korporasi;dan (iii) penggunaan 'jasa' aparat keamanan oleh korporasi dengan dalih pengamanan obyek vital baik untuk sekedar memberikan efek rasa takut bagi warga atau sampai melakukan kekerasan fisik.
Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah
Menurut sifat asal suratnya, berkas pengaduan yang melaporkan pemerintah daerah sebagai pelaku pelanggar HAM dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut:
| No | Sifat / asal surat | Jumlah berkas |
| 1 | Surat pengaduan masyarakat | 818 |
| 2 | Jawaban dari pemerintah daerah | 113 |
| Total | 931 |
| No | Substansi Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah Daerah | Jumlah berkas |
| 1 | Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan | 34 |
| 2 | Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan | 52 |
| 3 | Pemenuhan hak atas perumahan dan/atau penggusuran | 125 |
| 4 | Sengketa dan/atau konflik lahan | 274 |
| 5 | Sengketa kepegawaian | 89 |
| 6 | Hak atas pendidikan | 8 |
| 7 | Maladmistrasi dalam pelayanan publik | 56 |
| 9 | Lain-lain | 293 |
| Total | 931 |
Distribusi Berkas Pengaduan
Sesuai dengan pasal 76 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai beberapa fungsi yaitu: pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Khusus untuk penanganan kasus (dalam hal ini pengaduan), fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Dilihat berdasarkan penanganan berkas pengaduannya, dari 7.188 berkas pengaduan disitribusikan sebagai berikut:
| No | Distribusi Berkas Pengaduan | Jumlah Berkas |
| 1 | Subkomisi pemantauan dan penyelidikan | 3.981 |
| 2 | Subkomisi mediasi | 709 |
| 3 | TIM | 396 |
| 4 | File | 2.102 |
| Jumlah | 7.188 |
Subkomisi pemantauan dan penyelidikanSubkomisi mediasiTIMF
29% 6% 10%
55%
Dari jumlah 7.188 berkas pengaduan yang diterima tersebut belum semua bisa diteruskan penanganannya dengan alasan berkas belum lengkap dan/atau materi pengaduan belum atau tidak terdapat dugaan pelanggaran HAM. Berkas inilah yang termasuk dalam kategori file. Sejak 2015, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan membuat surat untuk menjawab setiap berkas pengaduan dalam rangka menyikapi kedua hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:
| Surat Keluar | Total 1.637 | ||
| Bukan Pelanggaran HAM | Kelengkapan Berkas | Ucapan Terima Kasih | |
| 1.023 | 438 | 176 | 1.637 |
Syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa 'Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan' dan 'Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. Kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM'. Analisis pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran
HAM merujuk pada Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu 'Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila: (a) tidak memiliki bukti awal yang memadai, (b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia, (c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu, (d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dan (e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
Pemantauan Lapangan
Pelaksanaan pemantauan lapangan merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) UU HAM sebagai salah satu upaya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan. Proses ini dilakukan sebagai makanisme pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperkuat analisis, kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan Komnas HAM. Meskipun demikian, terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang dihadapi maka perlu disiasati dengan kriteria yang ketat. Beberapa indikatornya adalah peristiwa tersebut mempunyai dampak korban yang cukup besar, peristiwa yang mengancam nyawa (kematian) dan mendapatkan perhatian publik. Selama 2016, Komnas Ham melakukan 137 pemantauan lapangan. Data kunjungan dan pemantauan lapangan tersebut dapat dilihat pada grafik rekapitulasi kegiatan pemantauan lapangan bulan Januari - Desember 2016 berikut:
= PMT Reguler/Inisiatif Tim Bentukan Paripurna = Tim Adhoc = Tim Internal PMT 76 Kegiatan 27 Kegiatan 15 Kegiatan 19 Kegiatan 11 10 9 8 8 8 6 5 5 5 3 3 3 3 2 1 11 00 00 ooo 00 o o o Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM dan dipantau ke lapangan
Isu Terorisme dan Penanganan Kontra Terorisme. Pihak kepolisian masih dianggap kurang memperhatikan hak-hak para tersangka dan anggota keluarga para pelaku tindak pidana terorisme, sehingga sampai saat ini masih terjadi tindakan kekerasan dan/atau pelanggaran terhadap hak atas hidup terhadap para tersangka dan hak-haknya sebagai tersangka. Seperti pada 15 Maret 2016, Komnas HAM telah menerima pengaduan, baik langsung maupun surat dari Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) dan Sri Kalono, dari Tim Advokasi Umat selaku kuasa hukum dari Suratmi alias Mufidah (istri) dan Marso Diyono (ayah dari Siyono) terkait dengan peristiwa kematian Siyono dalam penangkapan dan penahanan Densus 88 Anti Teror pada 8 Maret 2016 di Brengkungan, Klaten.
Permohonan perlindungan hukum dan pencarian keadilan juga dimohonkan oleh Suratmi alias Mufida kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah. Korban ditangkap setelah menjadi imam jamaah Sholat Maghrib di Masjid Muniroh oleh pelaku berjumlah 3 (tiga) orang berpakaian sipil tanpa Surat Penangkapan. Pada 12 Maret 2016, keluarga diinformasikan secara resmi bahwa Siyono telah wafat dan sebelum jenazah dimakamkan, keluarga akhirnya diperbolehkan mengganti kain kafan dan menemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Hal ini menunjukan ada indikasi kekerasan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian. Kesimpulan terhadap pemeriksaan didapatkan adanya tanda penyimpangan pembusukan akibat kekerasan Sidang Paripurna Komnas HAM RI tanggal 7- 9 Juni 2016 memutuskan pembentukan Tim Bentukan Sidang Paripurna Evaluasi Penanganan Terorisme yang terdiri dari akademisi dan ahli dengan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi penanganan Tindak Pidana Terorisme dan kegiatan lain yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Publikasi Hasil Otopsi Alm. Siyono
Pengepungan dan Tindakan Rasisme terhadap Mahasiswa Asal Papua di Asrama Mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Komnas HAM memperoleh informasi melalui media, bahwa pada 15 Juli 2016 terjadi dugaan tindakan diskriminatif, pengepungan dan kekerasan yang dilakukan anggota Kepolisian terhadap mahasiswa Papua di sekitar Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta. Kepolisian juga menyita kendaraan bermotor dan melakukan penangkapan mahasiswa Papua secara sewenang-wenang. Insiden ini berawal dari rencana Aksi Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat yang merencanakan aksi penyampaian pendapat sejak Rabu, 13 Juli 2016
Pembahasan Permasalahan Mahasiswa Papua di Yogyakarta antara Natalius Pigai, Anggota Komnas HAM dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur DI Yogyakarta
hingga 16 Juli 2016 dengan menggelar panggung budaya, mimbar bebas dan aksi damai. d Komnas HAM pada 19-21 Juli 2016, telah melakukan pemantauan dan penyelidikan peristiwa Pengepungan dan Tindakan Rasisme Terhadap Mahasiswa Asal Papua Di Asrama Mahasiswa Asal Papua di Kota Yogyakarta. Aksi tersebut dianggap oleh Pemerintah sebagai tindakan makar/separatis sedangkan bagi pihak mahasiswa Papua aksi itu merupakan bagian dari tindakan penyampaian pendapat di muka umum yang diatur pada Pasal 28 UUD 1945, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada peristiwa tersebut, Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM di antaranya pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian terhadap Mahasiswa Papua di luar lingkungan asrama mahasiswa Kamasan. Selain itu juga adanya hate speech berupa kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme yang dilakukan oleh Anggota Ormas saat peristiwa pengepungan, belum adanya jaminan kebebasan dan rasa aman bagi Mahasiswa Papua oleh Pemprov DIY, penangkapan dan penahanan terhadap 8 (delapan) Mahasiswa Papua oleh Aparat Kepolisian, dan 1 (satu) di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Hal yang lain adalah dugaan excessive use of power oleh Aparat Kepolisian melalui pengerahan jumlah aparat yang berlebihan, penggunaan senjata dan tembakan gas air mata yang diarahkan ke dalam Asrama Mahasiswa, dan pernyataan Gubernur DiY tentang separatisme tidak boleh ada di Yogyakarta yang sangat multi tafsir. Komnas HAM telah memaparkan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
Pelanggaran HAM dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur. Komnas HAM memberikan perhatian khusus atas jatuhnya korban akibat bekas lubang tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan data sampai Juni 2016, korban yang meninggal sejumlah 24 orang (22 diantaranya adalah anak-anak), yaitu Kota Samarinda (15 anak), Kutai Kertanegara (8 anak) dan Pasir Panajem Utara (1 orang). Peristiwa-peristiwa terus terjadi dan terselesaikan secara tuntas, kecuali beberapa kasus dengan vonis hukuman yang sangat ringan dalam peristiwa Ema dan Eza (24 Desember 2011). Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait dan melakukan diskusi kelompok terfokus yang menghadirkan narasumber, launching buku serta konferensi pers.
Peristiwa Bentrokan Warga Desa Sarirejo dengan TNI AU terkait Sengketa Lahan. Komnas HAM telah menerima pengaduan masyarakat terkait bentrokan antara warga Desa Sarirejo dengan TNI AU Lanud Kol. Soewondo, Medan, pada 15 Agustus 2016. Peristiwa tersebut menyebabkan sedikitnya 20 orang warga mengalami luka-luka akibat pukulan dan tendangan, 1 (satu) orang diantaranya mengalami luka tembak dan 2 (dua) orang wartawan dianiaya, rusaknya rumah dan kendaraan milik warga, dan fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah. Oleh karena itu, Komnas HAMmelakukan pemantauan dan penyelidikan pada 18 - 20 Agustus 2016 dengan melakukan pertemuan dan meminta keterangan sejumlah pihak antara lain Panglima Kodam I/Bukit Barisan beserta pejabat tinggi dan stafnya, warga Kelurahan Sarirejo yang didampingi Pendamping dan Anggota DPRD Kota Medan, para korban peristiwa bentrokan baik di rumah maupun di rumah sakit, Kapolresta Medan beserta jajaran, serta peninjauan langsung ke lokasi bentrok.
Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa. Pada 2016, Komnas HAM menerima pengaduan dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) dan Walhi Bali perihal penolakan reklamasi Teluk Benoa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali di perairan Bali Selatan. Penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dikarenakan reklamasi akan menyebabkan berkurangnya luasan kawasan konservasi di wilayah Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (sarbagita). Pasalnya demi kebijakan reklamasi ini telah diterbitkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dan menghapus pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat 5 Perpres 45 Tahun 2011. Komnas HAM juga telah menerima pengaduan dari nelayan Muara Angke dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terkait penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Penolakan atas kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta ini dikarenakan posisinya yang strategis sebagai pusat habitat fauna (seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang), pusat mata pencaharian 20.000 masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah 3.000 kapal berskala kecil dan habitat bagi burung laut Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.
Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, Komnas HAM menduga bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah telah banyak menyalahi aturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia baik UUD 1945 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan yang berdampak langsung atas kegiatan reklamasi tersebut. Reklamasi sebagai salah satu bentuk pembangunan di wilayah pesisir dinilai telah berdampak pada hilangnya hak atas akses untuk melintas bagi para nelayan, hak atas lingkungan yang sehat, berkurangnya penghasilan nelayan dalam menangkap ikan, semakin jauhnya nelayan dalam menangkap ikan, dan kerusakan ekosistem laut serta merusak tata air di wilayah pesisir. Hal ini yang menjadi alasan penolakan banyak pihak. Namun pihak kepolisian justeru melakukan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak kegiatan reklamasi.
Komnas HAM menduga bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah telah banyak menyalahi aturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia baik UUD 1945 jo UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah juga tidak melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan yang berdampak langsung atas kegaiatan reklamasi tersebut. Pemerintah tidak transparan terkait dengan kegiatan reklamasi. Komnas HAM menilai adanya tindakan kriminalisasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat yang menolak kegiatan reklamasi.
Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan tidak melanjutkan rencana proyek reklamasi kecuali mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat adat Bali yang terdampak. Komnas HAM mengingatkan pemaksaan proyek reklamasi tanpa dukungan masyarakat akan menimbulkan dampak sosial budaya serta berpotensi menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Tindakan tersebut juga berarti tidak menghormati adat istiadat Bali khususnya dalam pembahasan rencana reklamasi sebagaimana tradisi, adat istiadat serta menghormati keputusan pemuka agama Hindu Bali yang telah memiliki mekanisme partisipasi masyarakat dalam merencanakan setiap pembangunan demi masa depan Bali.
Sengketa Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Rembang. Komnas HAM menerima pengaduan dari individu dan berbagai kelompok masyarakat dari sejumlah daerah terkait dengan pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping/kapur sebagai bahan baku semen, terutama di Jawa Tengah (Rembang, Pati, Kebumen), Jawa Barat (Sukabumi), dan Jawa Timur (Tuban). Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan semen untuk pembangunan proyekproyek infrastruktur tahun 2015-2019 yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Peningkatan konsumsi semen tersebut akan memerlukan tambahan kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik semen yang baru dan mencari lokasi pertambangan batu gamping yang baru dalam skala yang semakin meluas yang berarti akan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan fungsi-fungsi kawasan karst dan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah penambangan. Di samping untuk kebutuhan domestik, ekspansi pabrik semen juga untuk kepentingan ekspor ke luar negeri.
Dari Juni 2015 sampai 3 Agustus 2016, Komnas HAM melaksanakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan regulasi, kelembagaan, kebijakan, dan hal lain yang relevan bagi pelestarian ekosistem karst dan perlindungan HAM. Kegiatan itu diantaranya melalui kegiatan permintaan keterangan dari 12 ahli dari berbagai bidang, pertemuan dan permintaan keterangan dari 6 (enam) Kementerian, diskusi dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan pemantauan di beberapa wilayah pertambangan dan pabrik semen. Dari rangkaian kegiatan tersebut disimpulkan bahwa keberadaan pabrik semen dampak negatif terhadap hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas air, sehingga investasi industri semen harus dilakukan secara hati-hati, terencana, dan mempunyai mekanisme human rights safe guard agar dampak-dampaknya pada penikmatan HAM dapat dikelola dan diminimalkan, di antaranya di Kabupaten Tuban. Sehingga Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah, agar menghormati HAM masyarakat sekitar kawasan karst, melindungi hak asasi manusia masyarakat sekitar kawasan karst yang telah mengantungkan hidup dan penghidupannya dari fungsi-fungsi yang dimiliki ekosistem karst, dan memenuhi hak asasi manusia masyarakat sekitar kawasan karst.
Pelaksanaan Pemantauan Penggusuran DKI Jakarta. Komnas HAM memberikan perhatian terhadap praktik penggusuran yang terjadi di DKl Jakarta. Pemantauan ke lokasi penggusuran diantaranya Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis, 20 Agustus 2015, Kalijodo, Jakarta Utara pada 29 Maret 2016, Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara pada 11 April 2016, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada 1 September 2016. Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada 28 September 2016. Berkenaan dengan praktik penggusuran oleh Pemprov DKl Jakarta terhadap bangunan warga di RW. 10, 11, 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, warga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara: 262/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST, pada tanggal 10 Mei 2016, terkait dugaan penggunaan Surat Keputusan expired dalam proses penertiban pemukiman untuk normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Bukit Duri. Atas gugatan tersebut, warga Bukit Duri telah menjalani proses persidangan sebanyak 8 (delapan) kali, namun Pemprov DKl Jakarta malah mengeluarkan surat peringatan kedua dan tetap melakukan penggusuran tanpa menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Komnas HAM RI merekomendasikan pelaksanaan penggusuran harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM serta memperhatikan hak-hak warga tergusur dari mulai pra, hari H penggusuran dan pasca penggusuran.
Pemantauan Pemasungan/ ODGJ (Orang Dengan Gangguan Kejiwaan). Komnas HAM RI memberikan perhatian yang serius terkait dengan permasalahan pemasungan di Indonesia mengingat masih banyaknya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang menjadi korban pemasungan baik itu oleh keluarganya maupun oleh panti-panti sosial yang ada diseluruh Indonesia. Oleh karena itu Komnas HAM RI melakukan pemantauan dibeberapa daerah di Indonesia yaitu di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Bali, masih terdapat ODGJ yang menjadi korban pemasungan dengan jumlah yang cukup signifikan. Komnas HAM Meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan lima (lima) hal yaitu: berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memastikan secara bertahap tidak adanya lagi praktek pemasungan baik dimasyarakat maupun dipanti serta rumah sakit jiwa melalui program-program kesehatan dan sosial yang tepat serta berkelanjutan; berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan atau membangun fasilitas kesehatan jiwa yang merata khususnya didaerah-daerah yang diidentifikasi sebagai daerah yang tinggi jumlah ODMK/ODGJ; berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai ODMK/ODGJ dan cara-cara perawatannya; berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah untuk membuat sistem pendataan yang update terkait dengan jumlah ODMK/ODGJ khususnya yang mengalami pemasungan; bersama dengan Pemerintah Daerah untuk terus menambah jumlah tenaga kesehatan/medis yang terkait dengan perawatan kejiwaan hingga mencapai jumlah yang ideal.
Pemberian Pendapat Hak Asasi Manusia di Pengadilan. Komnas HAM memiliki mandat menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mandat dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM". Lebih lanjut dalam ketentuan ayat (2), (3), (4) mengatur mengenai persyaratan penyampaian pengaduan. Dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dan/atau inisiatif Komnas HAM RI sendiri atas peristiwa pelangaran HAM, maka Subkom Pemantauan dan Penyelidikan diberikan tugas, fungsi dan wewenang melakukan berbagai tindakan yang salah satunya adalah Pemberian Pendapat di Pengadilan. Konteks pemberian pendapat HAM ini dilakukan ketika perkara masih berjalan di ranah peradilan. Secara khusus kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU HAM yang menegaskan bahwa "dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak".
Untuk memastikan keakuratan substansi pemberian pendapat ini, maka Komnas HAM melakukan pemeriksaan, sehingga diperoleh keterangan, fakta, kesimpulan yang komprehensif sehingga pendapat yang diberikan memiliki kredibilitas dalam kerangka HAM. Ketika keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan baik, pendapat yang disampaikan Komnas HAM Rl akan membantu tentang terangnya sebuah peristiwa yang diadukan terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM, sehingga rekomendasi yang menyatu dalam pendapat ini menjadi rujukan Aparat Penegak Hukum terutama Peradilan dalam memutus perkara sesuai dengan standar HAM. Dengan demikian, pemberian pendapat ini memiliki nilai dan dampak yang sangat strategis, baik langsung terhadap korban dan/atau pencari keadilan, maupun lebih luas kembali. Putusan yang dihasilkan akan mempu membuat atau merubah kebijakan, mempengaruhi peraturan perundang-undangan dan memiliki pengaruh yang luas dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
Pelaksanaan Pemberian Pendapat. Pada tahun kerja 2016, 9 (sembilan) pendapat Komnas HAM telah disampaikan di peradilan. Secara teknis, pemberian pendapat ini dilakukan baik pada pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding (judex facti), maupun pemeriksaan tingkat akhir (judec juris) di Mahkamah Agung. Hal itu tercermin dalam data statistik sebagai berikut:
| Pemberian Pendapat | Perihal/Kasus | Ditujukan | Komisioner |
| kriminalisasi terhadap masyarakat (Gusti Gelombang) yang berupaya | Negeri Pang- kalan Bun Cq. Majelis Hakim | ||
| untuk memperoleh keadilan terhadap Christian yang menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan karena tuduhan terlibat tindak pidana narkotika. Akibat | Agung RI Cq. Ketua Majelis Hakim | ||
| dikriminalisasi dan mendapatkan kekerasan terkait advokasi dalam aksi damai/demonstrasi menyampaikan penolakan atas terbitnya PP No. 78 | Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara |
| 1.563/K/ Pemberian Pendapat terhadap 23 | Siti Noor Laila | ||
| PMT/X/2016 | buruh yang tergabung dalam KSBSI, FSPASI, Dewan SBSI, KSPI pada saat melakukan aksi damai menolak PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Korban mengalami penangkapan, kekerasan dan kriminalisasi oleh Polda Metro Jaya sampai berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan. | Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 345/ Pid.b/PN JKT. PST Ketua Penga- | |
| 1.583/K/ PMT/X/2016 | Pemberian Pendapat berkenaan peris- tiwa kematian Robert Jitmau, Ketua Solpap Papua dan aktivis ekonomi kerakyatan dan upaya pembuktian adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut, akan tetapi tidak diproses oleh Kepolisian. | Ketua Penga- dilan Negeri Jayapura | Natalius Pigai |
| 1.241/K/PMT/ IX/2016 | Pemberian Pendapat berkenaan upaya perlindungan hak hidup dan hak memperoleh keadilan terhadap Gan Kuo Lin alias Peter yang dituduh terlibat tindak pidana narkotika, meskipun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dinilai lemah. | Ketua Mahkamah Agung RI | Natalius Pigai |
| 1.114/K/PMT/ VIII/2016 | Pemberian Pendapat berkenaan dengan konflik lahan seluas 32,8 Ha antara warga Pomalaa dengan PT. Antam Tbk di Kec. Pomalaa, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 2329 K/Pdt/2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 29/Pdt/2007/PT Sultra jo. Putusan Pengilan Negeri Kolaka Nomor 01/Pdt.G//PN KLK. | Ketua Mahmakah Agung RI | Siane Indriani |
| 0.995/K/PMT/ Pemberian Pendapat berkenaan prak- VIII/2016 tik kriminalisasi dan error in persona terhadap Yezi Succes yang dituduh | Pemberian Pendapat berkenaan prak- Ketua tik kriminalisasi dan error in persona Mahkamah | Mahkamah Agung RI | Otto Nur Abdullah |
| 1.718/K/PMT/ IV/2015 | Pemberian Pendapat dalam proses gugatan warga Pulau Bangka, Minahasa Utara terhadap ijin pertambangan biji besi Menteri ESDM cq. Dirjen Mineral Batu Bara kepada PT. Miggro Metal Perdana yang mengancam ribuan warga di 4 (empat) desa seluas 2.000 Ha. Kasus ini terus bergulir sampai | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta | Sandrayati Moniaga |
Pemberian pendapat di Pengadilan, secara umum memberikan dampak yang sangat besar baik materiil dan imateril. Secara ringkas dampak-dampak yang diperoleh dari pemberian pendapat ini dapat dilihat dalam kluster sebagai berikut:
| Pemberian Pendapat | Dampak | |
| Materiil | Immateril | |
| Peristiwa kriminalisasi terhadap masyarakat an. Gusti Gelom- bang (Human Right Defender) | Menyelamatkan uang sebesar Rp. 66.443.105.641.00 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA). | Selain langsung perlindungan terhadap korban, juga perubahan sikap dalam penanagann kasus oleh Aparat Kepolisian di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. |
| Peristiwa penyiksaan dan salah tangkap Sdr. Christian | Perubahan pola penanganan terhadap para tersangka dalam proses pe- | |
| Peristiwa Kriminalisasi Terhadap Advokat LBH Jakarta | Menyelamatkan 118.000.000 pekerja dari penerapan upah sebagai dampak terbitnya PP | bat penundaan eksekusi hukuman mati oleh Kejaksaan Agung karena akan mencermati kembali perkara tersebut. Perlindungan terhadap profesi Advokat sebagai salah satu pilar Aparat Penegak Hukum. |
| Peristiwa Kriminalisasi terhadap Buruh | No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menyelamatkan pendapatan 118.000.000 buruh di seluruh Indonesia dari penerapan upah yang diatur dalam PP | Menjamin iklim demokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum di Indonesia. Memberikan dampak terhadap sistem sosial dan |
| Peristiwa kematian Robert Jitmau, Ketua Solpap Papua | No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. | ekonomi ratusan juta jiwa yang sangat tergantung dari daya beli buruh di seluruh Indonesia. Memberikan dampak ter- hadap perlindungan nyawa manusia. Mempengaruhi Kepolisian |
| Solpap Papua | manusia. Mempengaruhi Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam memproses kasus tersebut secara objektif dan profesional. Meredam kekerasan, gejolak sosial dan politik yang dipicu dari peristiwa kematian tokoh di Papua. |
| Peristiwa Pemerik- | ||
| Peristiwa Pemerik- saan Pidana Terha- dap Sdr. Gan Kuo Lin alias Peter | Perlindungan terhadap hak untuk hidup (nyawa) karena dilakukan penundaan terha- dap eksekusi mati. Perubahan kebijakan Pe- merintah Indonesia dalam proses eksekusi terhadap pidana mati akan dilakukan setelah seluruh proses dan upaya hukum yang tersedia telah dilakukan seluruhnya. | |
| Peristiwa Konflik Lahan antara Warga Pomala dengan PT. ANTAM | Mencegah konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang pada akhirnya akan melibatkan Aparat Kepolisian. Memberikan dampak yang luas pada upaya perlindungan hak atas kesejahteraan masyarakat. | |
| Peristiwa kriminalisasi dan error in persona terhadap Sdr. Yezi Succes | depan korban kriminal- isasi oleh Aparat Penegak Hukum. Perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat. Perubahan pola penegakan hukum dengan mengikuti standar HAM yang dianut dalam KUHAP. | |
| Pemberian Pendapat Komnas HAM dalam proses gugatan warga Pulau Bangka. | - Menyelamatkan lahan masyarakat dan kawasan hutan seluas 2.000 Ha dari ancaman pertambangan biji besi. Menyelamatkan 2.829 jiwa yang tersebar dalam 4 (empat) desa. Menyelamatkan 7 (tujuh) usaha dan pengembangan kawasan wisata bahari di Minahasa Utara, Sulawesi | Mencegah timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro dan kontra karena sudah sering terjadi aksi kekerasan dan saling lapor di Kepolisian. Menyelamatkan ekosistem, kawasan laut, dan pulau terpencil di Sulawesi Utara akibat kegiatan pertambangan biji besi. |
Pemantauan Pra Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)
Pelaksanaan pemilu/pilkada adalah bagian dari upaya untuk menegakan dan memajukan HAM, khususnya hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Meskipun Komnas HAM bukan Lembaga Pemantau Pilkada, namun Komnas HAM berwenang melakukan pemantauan pelaksanaan (penegakan dan pemajuan) HAM dan pengawasan pelaksanaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Namun demikian, Pilkada serentak gelombang kedua dilakukan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017. Total daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu tercatat sebanyak 101 daerah yang terdiri dari terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota :
a. 7 (tujuh) Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada adalah: Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
b. 76 kabupeten dan 18 kota yang terdiri dari:
| Lampung | Mesuji, Lampung Barat, Tulang Bawang |
| Jawa Barat | Bekasi, Cimahi, Tasikmalaya |
| Jawa Tengah | Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes, Salatiga |
| Jawa Timur | Batu |
| Yogyakarta | Kulonprogo, Yogyakarta |
| Bali | Buleleng |
| NTT | Flores Timur, Lembata, Kupang |
| Kalimantan Tengah | Landak, Barito Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Ko- tawaringin Barat |
| Kalimantan Barat | Singkawang |
| Sulawesi Tengah | Banggai Kepulauan, Buol |
| Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe |
| Sulawesi Tenggara | Bombana, Kolaka Utara, Buton, Boalemo, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kendari |
| Maluku | Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tengah Barat, Maluku Tengah, Ambon |
| Maluku Utara | Pulau Morotai, Halmahera Tengah, |
| Papua | Nduga, Lanny Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Jayapura, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai |
| Papua Barat | Tambraw, Maybrat, Sorong |
| Aceh | Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bener Meri- ah, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Banda Aceh, Lhoksumawe , Langsa, Sabang |
| Sumatera Utara | Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi |
| Sumatera Barat | Kepulauan Mentawai, Payakumbuh |
| Riau | Kampar, Pekanbaru |
| Jambi | Sarolangun, Tebo |
| Sumatera Selatan | Musi Banyuasin |
| Bengkulu | Bengkulu Tengah |
| Lampung | Tulang Bawang Barat dan Pringsewu |
Tujuan kegiatan pemantauan pra Pilkada ini adalah: (i) memastikan persiapan penyelenggara pemilu dalam pemenuhan hak konstitusional Pilkada 2017, (ii) memastikan persiapan Aparat Kepolisian, Pemerintah Daerah dan TNI dalam menjaga ketertiban masyarakat, mencegah dan menghentikan konflik sosial, dan kemungkinan munculnya gangguan keamanan Negara akibat pelaksanaan Pilkada serentak 2017, dan (iii) mendapatkan masukan dari stakholders di daerah dalam memperkuat dan mengefektifkan prosedur pengawasan diskriminasi ras dan etnis. Dengan demikian, pada pemantauan pelaksanaan pra Pilkada 2016 difokuskan pada beberapa aspek antara lain:
Pertama, memotret sejauh mana persiapan penyelenggara pemilu untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga untuk memilih, kebijakan pelaksanaan Pilkada dari mulai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda hingga kebijakan KPU/KPUD dan Bawaslu
Kedua, memonitor upaya-upaya seluruh pihak, Aparat Pemerintah dan Kepolisian/ TNI dalam menjaga ketertiban masyarakat, mencegah dan menghentikan konflik sosial, dan kemungkinan munculnya gangguan keamanan Negara akibat pelaksanaan Pilkada serentak 2017.
Ketiga, melakukan pengawasan terhadap adanya praktek diskriminasi ras dan etnis.
Wilayah Pantauan Pra Pilkada oleh Komnas HAM
Pemantauan langsung di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 akan dilakukan hanya di daerah-daerah tertentu saja dengan sejumlah pertimbangan, sebagai berikut:
1) Hasil pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga Pemerintah Terkait, Penyelenggara Pemilu/Pilkada, Pemeliharaan Ketertiban Umum, dan Aparatus Keamanan Negara.
2) Penyaringan wilayah pemantauan lapangan.
a) Penyusunan derah prioritas tentatif berdasarkan daftar propinsi dan kabupaten/ kota yang menyelenggarakan Pilkada (aspek efektifitas)
b) Pengamatan perkembangan situasi menjelang pelaksanaan Pilkada berdasarkan berita-berita media massa dan laporan-laporan masyarakat
c) Keberadaan daerah secara geografis.
d) Ketersediaan anggaran.
Berdasarkan hasil penyaringan wilayah tersebut, maka Tim memutuskan untuk melakukan pemantauan Pra Pilkada di 11 (sebelas) wilayah sebagai berikut :
| Propinsi | Pertimbangan | |
| DKI Jakarta | 1 | Konflik Sosial |
| SARA (Diskriminasi Ras dan Etnis) Penegakan Hukum | ||
| 一 | ||
| Hak Pilih dan Memilih | ||
| 1 | Money Politik Penegakan Hukum | |
| Hak Pilih dan Memilih | ||
| Kelompok Rentan | ||
| Hak Pilih dan Memilih Konflik Sosial | ||
| Konflik Sosial Hak Pilih dan Memilih | ||
| Money Politik | ||
| Aceh | ||
| Konflik Sosial SARA (Diskriminasi) | ||
| Hak Memilih dan Dipilih | ||
| Maluku | Perwakilan KH | |
| Hak Memilih dan Dipilih | ||
| Papua | Perwakilan KH | |
| Hak Memilih dan Dipilih | ||
| Kalimantan Barat | Konflik Sosial | |
| Perwakilan KH | ||
| SARA (Diskriminasi Ras dan Etnis) | ||
| Perwakilan KH | ||
| Sulawesi Tengah | Hak Memilih dan Dipilih | |
| Perwakilan KH Hak Memilih dan Dipilih |
Berdasarkan pantauan di 11 wilayah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada 2017, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Hak untuk Dipilih dan Memilih
a. Bahwa adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi Il DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan hasilnya mengikat terkait percepatan penggunaan E-KTP dari Pemilu 2019 menjadi Pilkada 2017 sangat berpotensi menghilangkan hak pilih masyarakat, terutama yang belum memiliki dan/atau merekam E-KTP. Mengingat putusan RDP dalam UU Pilkada bersifat mengikat maka atas putusan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 556/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan apabila sampai 4 Desember 2016 belum memiliki E-KTP dan/ atau datanya terekam maka tidak dapat masuk dalam DPT.
b. Bahwa hilangnya pemilih yang belum memiliki E-KTP dan/atau terekam tersebar luas di seluruh wilayah yang dilakukan pantauan di 11 (sebelas) wilayah, sebagai contoh di Kota Jayapura (127.000), Kab. Bekasi (118.304), Kab. Lampung Barat (31.000), Kepulauan Mentawai (1.115 atau 20% pemilih), Kab Banggai Kepulauan (11.982), Jawa Tengah (21.400).
c. Bahwa terhadap pemilih rentan terutama narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan secara umum sudah dilakukan pendataan, meskipun beberapa wilayah tidak terfasilitasi karena pemilihan berbasis wilayah dan para napi dan tahanan bukan di lapas domisilinya. Sedangkan untuk pasien rumah sakit kebijakan yang diambil penyelenggara berbeda-beda dan sangat rentan tidak terfasilitasi.
d. Terhadap pemilih disabilitas secara umum masih berbeda-beda perlakuan, baik aspek pendataan dan fasilitasi. Hal ini menunjukan adanya penunuran dibanding pelaksanaan Pilpres 2014 yang lalu.
e. Bahwa terdapat beberapa persoalan pemilih yang masih bersengketa mengenai tata batas, misalnya di Seram Bagian Barat dengan Maluku Tengah (1.407 pemilih), Tulang Bawang dan Mesuji (925 pemilih).
Konflik Sosial dan Kekerasan
a. Secara umum Kepolisian RI dan Bawaslu RI telah mengidentifikasi mengenai wilayah-wilayah yang rawan konflik sosial dan memiliki Indeks Kerawanan. Meskipun indikator tidak sama persis, akan tetapi secara umum beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah: Aceh, DKi Jakarta, Papua, Papua Barat, Gorontalo, dan Banten.
b. Bahwa khusus di Papua dan Aceh memiliki kerawanan yang tinggai karena masih terdapat Kelompok Sipil Bersenjata dan dilakukannya Sistem Noken di kawasan pegunungan (di 6 wilayah Papua) dan dukungan dari para eks Combatan (di Aceh).
c. Bahwa telah ada tindakan preventif dari Kepolisian Rl dalam mengantisipasi gangguan sepanjang Pilkada 2017, selain menyiapkan personil juga melakukan tindakan hukum terhadap kasus penganiayaan oleh salah satu Tim Sukses (Maluku Tengah), sweaping etnis Tionghoa di Singkawang (4 tersangka) dan lain sebagainya.
d. Salah satu potensi konflik terjadi diakibatkan permasalahan penyelenggaran (independensi dan kecakapan/pengetahuan), problem E-KTP, calon tunggal dan petahana yang memanfaatkan sumber daya di pemerintahan.
Penegakan Hukum
a. Bahwa aspek penegakan hukum yang adil dan objektif menjadi salah satu prasyarat terselenggaranya Pilkada yang jujur dan bermartabat.
b. Bawaslu dan Panwas belum sepenuhnya dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam pengawasan penyelenggaran karena keterbatasan dalam aturan dan pendanaan, diantaranya di Papua.
c. Bahwa dalam proses penyelenggaran Pilkad 2017, aspek penegakan hukum paling banyak menyangkut sengketa pencalonan. Berdasarkan data KPU hingga saat ini masih ada enam sengketa pencalonan dari lima daerah yang masih dalam tahapan kasasi di Mahkamah Agung. Sengketa pencalonan itu masing-masing satu gugatan di Aceh Tamiang (Aceh), Kabupaten Kampar (Riau), Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kota Sorong (Papua Barat), dan dua gugatan di Boalemo (Gorontalo). Sampai saat ini, sengketa pencalonan lima daerah itu belum diputuskan MA.
d. Apabila persoalan tersebut belum selesai maka potensi penundaan Pilkada pada 15 Februari 2017 akan terjadi di 5 (lima) wilayah.
Diskriminasi Ras dan Etnis
a. Secara umum potensi diskirminasi ras dan etnis terjadi pada masa kampanye, terutama melalui penggunaan media sosial.
b. Tim Komnas HAM belum menemukan adanya praktek diskriminasi ras dan etnis yang meluas di berbagai daerah pantauan.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Tim Pemantauan Pilkada 2017 Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:
1. Terkait aspek hak sipil dan memilih, terutama menyangkut persoalan e-KTP harus ada kesepakatan antara Mendagri dan KPU untuk mencari alternatif penyelesaian sebelum semua pemilih memiliki e-KTP dan/atau data terekam, hal itu guna memastikan hak pilih masyarakat.
2. Terkait dengan aspek kelompok rentan, terutama untuk pasien rumah sakit agar KPUD dan Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan pendataan pemilih.
3. Terkait dengan aspek penyelenggaran Pilkada 2017, meminta KPU untuk meningkatkan integritas penyelenggara Pilkada meskipun dalam prakteknya mengalami kendala aturan karena usia harus 25 – 40 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali sebagai penyelenggara di lapangan.
4. Terkait dengan aspek keamanan dan penanganan konflik sosial, meminta agar Kepolisian RI berkoordinasi dengan Pemda setempat dan TNI untuk menjaga situasi yang kondusif di masyarakat, terutama di Aceh dan Papua.
5. Terkait dengan aspek Pengawasan Pilkada 2017, meminta agar Bawaslu dan Panwas meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktek pelanggaran yang terjadi di lapangan, termasuk berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar dapat diproses secara pidana.
6. Terkait dengan masih adanya sengketa pencalonan di MA yang berjumlah 5 (lima) wilayah, meminta agar MA mempercepat putusan sehingga tidak ada penundaan Pilkada pada 15 Februari 2017.
7. Terkait dengan aspek diskriminasi ras dan etnis, meminta Bawaslu dan Kepolisian mencermati media sosial dan juga mendesak internal Komnas HAM aktif melakukan pantauan dan pengawasan. Hasilnya bisa menjadi dasar penindakan hukum.
8. Terkait aspek persoalan tata batas yang menyebabkan problem pemilihan, meminta Mendagri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPUD agar seluruh warga terfasilitasi dalam Pilkada 2017.
Rapat Koordinasi Persiapan Pemantauan Pilkada oleh Komnas HAM RI dengan Ketua Bawaslu RI, Anggota KPU RI dan Mabes Polri
Fungsi Mediasi
Salah satu fungsi Komnas HAM yang dimandatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah Mediasi. Dalam Pasal 89 ayat (4) undang-undang ini dinyatakan bahwa Komnas HAM berwenang melakukan:
a. Perdamaian para pihak;
b. Penyelesaian perkara dengan cara: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli;
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Kasus bernuansa konflik atau perselisihan yang meningkat eskalasinya dan belum dapat diselesaikan yang masuk ke Komnas HAM disebut sengketa. Jumlah sengketa yang dimediasi Komnas HAM Mediasi setiap tahunnya juga meningkat. Berdasarkan data yang ada, hingga akhir Desember 2016 Subkomisi Mediasi menangani 595 sengketa, dengan rincian sebagai berikut:
| Sengketa tahun sebelumnya | Sengketa baru diterima 2016 | Sengketa ditutup 2016 | Pelimpahan Sengketa ke Pemantauan dan penyelidikan | Total Sengketa Berjalan |
| 480 | 234 | 117 | 2 | 595 |
Selama 2016 Komnas HAM menerima 234 sengketa baru. Sebanyak 480 sengketa merupakan kasus-kasus yang telah dilakukan penanganannya oleh Subkomisi Mediasi sejak tahun-tahun sebelumnya, namun belum memperoleh penyelesaian dan masih ditindaklanjuti pada 2016. Selain itu telah dilakukan penghentian penanganan/ penutupan kasus sebanyak 117 sengketa. Penghentian penanganan/penutupan kasus dapat dilakukan dengan alasan penanganan sengketa telah diselesaikan dengan mencapai kesepakatan atau menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dan atau DPRD RI, atau berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan penanganan pengaduan dapat dihentikan apabila tidak terdapat bukti awal yang cukup, tidak ada itikad baik dari Pengadu, materi pengaduan bukan pelanggaran HAM, terdapat upaya hukum lain yang lebih efektif bagi penyelesaian permasalahan, dan sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) sengketa dilimpahkan penanganannya ke Subkomisi Pemantuan dan Penyelidikan, karena pertimbangan upaya penanganan sengketa lebih efektif melalui fungsi Pemantauan dan Penyelidikan dan atau atas permintaan Pengadu yang bersangkutan. Dengan demikian Subkomisi Mediasi menangani 595 sengketa selama tahun 2016. Rincian jumlah berkas pengaduan, surat permintaan tanggapan atau klarifikasi, dan surat tanggapn yang masuk ke Bagian Dukungan Mediasi selama 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
| Tahun | Jumlah Berkas Pengaduan | Jumlah Surat Keluar | Jumlah Surat Tanggapan |
| 2013 | 479 | 493 | 101 |
| 2014 | 750 | 669 | 56 |
| 2015 | 791 | 616 | 138 |
| 2016 | 797 | 577 | 65 |
Sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Bilamana diperlukan, setiap tahapan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Dalam praktiknya, pertemuan mediasi juga dapat dilakukan beberapa kali, sehingga sebelum mencapai output akhir Kesepakatan Perdamaian, sangat dimungkinkan dihasilkan output Berita Acara Mediasi. Namun demikian, penanganan sengketa bisa juga dilakukan dengan tidak melalui seluruh tahapan, misalnya saja, hanya sampai pada tahapan pra mediasi atau mediasi saja, suatu penanganan sengketa sudah diselesaikan atau ditutup. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus memerlukan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi, selesainya penanganan suatu sengketa tidak dapat hanya dihitung dengan melihat jumlah kesepakatan mediasi yang ada, karena hal itu hanya salah satu cara penyelesaian saja. Adapun rincian output mediasi yang diselesaikan selama 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
| Tahun | Kesepakatan Mediasi | Berita Acara Mediasi | Surat Rekomendasi |
| 2013 | 7 | 65 | |
| 2014 | 6 | 6 | 104 |
| 2015 | 9 | 3 | 116 |
| 2016 | 7 | 14 | 46 |
Proses dan dinamika mediasi dapat terlihat dari beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan Subkomisi Mediasi di bawah ini:
Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Desa Ukui I, Kabupaten Pelalawan, Riau dengan PT. Sari Lembah Subur. Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Suwandi Irwan, untuk dan atas nama 325 KK warga masyarakat Desa Ukui I, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 5 Mei 2015. Setelah dilakukan korespondensi dengan Pengadu oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, kasus tersebut dilimpahkan ke Subkomisi Mediasi. Pada 17 November 2015, Tim Subkomisi Mediasi mengadakan kegiatan pra mediasi untuk bertemu langsung dengan masyarakat di Desa Ukui I, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Riau. Masyarakat di Desa Ukui I menyampaikan permasalahannya terkait pengabaian Pemerintah Daerah dan Perusahaan terhadap masyarakat tempatan, yaitu Desa Ukui I, yang hingga kini belum memperoleh lahan plasma. Masyarakat Desa Ukui selama 25 tahun hanya mendapat dampak negatif akibat operasional perusahaan seperti berkurangnya lahan penghidupan masyarakat, polusi udara, tanpa pernah memperoleh manfaat dari perusahaan. Untuk itu masyarakat meminta Komnas HAM memfasilitasi mediasi dengan PT. Sari Lembah Subur bagi penyelesaian permasalahan. Selanjutnya Tim Subkomisi Mediasi juga mengadakan pertemuan dengan Jajaran Pemkab Pelalawan, Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Riau, Camat Ukui, dan Lurah Ukui I, serta PT. Sari Lembah Subur, pada 21 Januari 2016, di Kantor Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM mendorong Pemkab Pelalawan dan PT. Sari Lembah Subur untuk mencari berbagai alternatif solusi bagi penyelesaian permasalahan masyarakat Desa Ukui I, meskipun solusi pengembalian lahan sangat sulit mengingat target penempatan transmigran 4.000 KK sudah terpenuhi, dan seluruhnya sudah mendapat plasma 8.000 ha.
Selanjutnya Komnas HAM memfasilitasi mediasi sengketa lahan antara Masyarakat Desa Ukui I, dengan PT. Sari Lembah Subur pada 20 April 2016 di Pekan Baru. Setelah dilakukan perundingan, dicapai kesepakatan antara lain; (1) Pihak Perusahaan akan membentuk diawal 3 (tiga) kelompok tani mandiri yang beranggotakan warga Kelurahan Ukui I, yang akan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok tani mandiri lainnya sesuai dengan hasil evaluasi perkembangan dari kelompok tani sebelumnya; (2) Pihak perusahaan membantu kelompok tani tersebut untuk bisa lebih produktif dan mandiri dengan membekali kemampuan teknis seperti; pemanfaatan teknologi informasi (ICT), pemasaran, manajemen keuangan anggota, pendampingan penyuluh pertanian, dan pengembangan bibit sayuran, bantuan pupuk organik, serta pembuatan bedeng dan alat siram; (3) Pihak Perusahaan melakukan pendampingan dan pelatihan pengelolaan bank sampah; dan (4) Pihak Perusahaan memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang berprestasi di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai dengan prioritas dan aturan dari Perusahaan.
Permasalahan Pembangunan Masjid Jabal Nur Paniki Bawah, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Komnas HAM menerima pengaduan dari Djalim Neno, Imam masjid Jabal Nur yang berada di Komplek Perumahan Griya Tugu Mapanget Asri (GRITMA), Paniki Bawah, Kota Manado. Sejak 2008 umat muslim di Komplek GRITMA berniat mendirikan rumah ibadat masjid Jabal Nur tetapi selalu mengalami penolakan dan gangguan dari pihak-pihak tertentu. Pada 13-16 September 2016 Komnas HAM melaksanakan kegiatan pra-mediasi dengan Pengadu dan pihak-pihak terkait serta meninjau lokasi. Dalam pertemuan dengan Pemkot Manado telah diperoleh komitmen Pemerintah untuk segera memfasilitasi proses administrasi penerbitan IMB, serta memfasilitasi komunikasi antara Panitia pembangunan masjid dengan pihak-pihak yang menolak. Mediasi dilaksanakan pada 20 Oktober 2016 di Kantor Walikota Manado. Setelah dilakukan perundingan diantara para pihak dicapai kesepakatan: (1) Bahwa diakui Panitia Pembangunan Masjid Jabal Nur telah memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; (2) Untuk itu Pemerintah Kota Manado akan meminta Developer Perumahan GRITMA untuk melakukan revisi siteplan sehingga memunculkan peruntukan lahan untuk pembangunan rumah ibadat berupa 2 (dua) unit gereja Advent GRITMA dan GPDI Mahanaim GRITMA, serta 1 (satu) masjid Jabal Nur, (3) Bahwa proses revisi siteplan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu sejak 24 Oktober 2016; (4) Setelah proses revisi siteplan selesai, Pihak Kedua akan segera memproses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masjid Jabal Nur, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Oi Katupa dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada di Tambora, Bima, NTB. Menindaklanjuti pengaduan dari Aliansi masyarakat anti PT. Sanggar Agro Karya Persada mengenai laporan penyerobotan lahan Desa Oi Katupa oleh PT Sanggar Agro Karya Persada seluas 4.650,8 ha, Komnas HAM telah melakukan kunjungan kerja di Bima, NTB, pada 5-8 Oktober 2016 dalam rangka mediasi mengupayakan penyelesaian permasalahan. Selanjutnya Komnas HAM memfasilitasi mediasi antara Masyarakat Desa Oi Katupa dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada pada 9 Nopember 2016, berlokasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Kota Bima. Setelah melakukan perundingan dicapai kesepakatan antara lain: (1) Bahwa warga meminta penampungan air yang akan dibuat permanen oleh perusahaan serta kompensasi tanaman masyarakat, hal tersebut akan dibicarakan dan dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan PT Sanggar Agro, (2) Pihak Pemerintah Kabupaten Bima dan tim dari Pemkab Bima akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak perusahaan terkait perbedaan luasan wilayah yang diusulkan oleh warga desa Oi Katupa seluas 300 Ha sesuai dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Bima termasuk relokasi kawasan pinggir pantai ke lokasi lain dengan keadaan tanah dan luasan yang sama, (3) Bahwa para pihak sepakat untuk berkomitmen mengenai verifikasi batas-batas lahan yang dipersengketakan yang disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait.
Selain menghitung output mediasi, Komnas HAM juga lebih menekankan pada dampak (impact atau outcome) dari proses mediasi yang dilakukan, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:
| Sengketa / Kasus | Nilai | Imaterial | Jumlah Korban |
| warga Lingkungan II dan III Kelurahan Pidada, Keca- matan Panjang, Kota Bandar 5 Ha Lampung, Provinsi Lampung, dengan PT. Pelindo II | untuk lahan seluas | Lingkungan II dan III, Kelurahan Pidada, | |
| Adm Jakarta Timur, dengan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) | |||
| ijasah ex karyawan BUMN | pemulihan hak atas pekerjaan karyawan (untuk berkarier/ |
| Sengketa lahan antara Rp 1.000.000.000,- | |||
| Sengketa lahan antara Masyarakat Desa Ukui I, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan PT. Sari Lembah Subur | Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) | Meningkatnya kese- jahteraan masyarakat melalui program-pro- gram perusahaan | |
| Sengketa terkait penutupan akses jalan terhadap tanah milik Basaria Br. Silalahi oleh warga perumahan Griya Pancoran Mas Indah Depok, Jawa Barat | Tanah seluas 285M² | Terselenggaranya pengukuran ulang sebagai salah satu bagian penting dalam proses mediasi berkaitan dengan penyelesaian masalah | 1 KK |
| Sengketa / Kasus Sengketa terkait | Nilai | Imaterial Pulihnya hubungan | Jumlah Korban 22 KK |
| Sengketa terkait penyelesaian permasalahan tanah Gunung Batin Udik di Kabupaten lampung Tengah antara Fahmi Syukri dkk dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti ( PT. BS3) | Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk lahan seluas 105 Ha | Pulihnya hubungan baik antara Sdr. Fahmi Syukri dkk dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (PT. BS.3) | 22 KK |
| Sengketa lahan antara warga Bujug Agung dan Agung Jaya dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) | Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupi- ah) untuk lahan transmigrasi seluas 2.000 Ha | Pulihnya hubungan baik antara warga Bujug Agung dan Agung Jaya dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) | 1000 KK |
| Sengketa terkait revitalisasi Pasar Perniagaan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Warga / Pedagang Jalan Perniagaan Kota Lhokseumawe | Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) | Timbulnya keper- cayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe | ± 90 pedagang Jalan Perniagaan |
| pembangunan Masjid Jabal Nur di Kompleks Perumahan Griya Tugu Mapanget Asri, Paniki Bawah, Mapanget, | 1 unit masjid | Rekonsiliasi hubungan sosial antar umat beragama di Perum Griya Tugu Mapanget | ± 300 KK |
| Manado Sengketa lahan antara warga Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Bima, Nusa | Tanah seluas 4.650,8 Ha | Pulihnya hubungan baik dan kepercayaan para pihak yang | ± 600 KK |
| Sanggar Agro Karya Persada | Jumlah | ||
| Sengketa lahan antara Komunitas warga Desa Bandar Udara Internasional | Tanah seluas 700 Ha | Terpenuhinya hak atas kesejahteraan warga melalui program CSR | ± 70 KK |
| Sengketa lahan Pasar Lubuk Buaya antara Bujang Sutan Kayo, dkk dengan | Tanah seluas 20 Ha | Pulihnya hubungan baik antara pedagang dengan Pemerintah | 30 Orang |
Dari beberapa contoh sengketa di atas, tampak bahwa sengketa lahan dan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) masih merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi. Termasuk didalam isu ini adalah penguasaan tanah dan SDA untuk kepentingan umum, penguasaan tanah yang dipergunakan sebagai Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/Barang Milik BUMN, serta penguasaan tanah terkait dengan ekspansi perkebunan dan pertambangan. Pada praktiknya tindakan aparatur Negara untuk menguasai tanah-tanah tersebut dengan melakukan penggusuran. Tidak heran jika isu penggusuran juga banyak diadukan dan ditangani. Banyak kasus merupakan sengketa lahan yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak serta memiliki kerumitan penyelesaian, misalnya klaim kawasan hutan, klaim aset TNI, klaim asset Pemda, klaim asset BUMN/ BUMD, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat marginal, masyarakat adat, kelompok tani, petani, yang selama bertahun-tahun tidak berdaya menghadapi kekuataan Negara atau Korporasi. Hal ini sangat rentan memicu terjadinya konflik sosial pada waktunya ketika upaya penyelesaian tidak berjalan. Untuk itu, tipologi sengketa lahan yang struktural, sangat tepat bila diselesaikan melalui proses mediasi. Ketimpangan struktural antara masyarakat ketika berhadapan dengan Negara dan Korporasi menjadikan peran mediasi Komnas HAM sangat dibutuhkan untuk menguatkan posisi masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya konflik sosial.
Jumlah Sengketa Berdasarkan Isu atas Sengketa/ Konflik yang Terjadi
| ISU | JUMLAH SENGKETA |
| Lahan | 275 |
| Ketenagakerjaan | 108 |
| Kepegawaian | 32 |
| Penggusuran | 40 |
| Aset TNI | 14 |
| Rumah Dinas | 19 |
| Lingkungan | 14 |
| Kesehatan | 15 |
| Agama | 8 |
| Kelompok Rentan | 10 |
| Keluarga | 7 |
| Pendidikan | 32 |
| Lain-lain | 21 |
| TOTAL | 595 |
Isu hak atas pekerjaan dan hak-hak pekerja menduduki peringkat kedua sebagai isu yang banyak ditangani oleh Subkomisi Mediasi. Kondisi perekonomian nasional yang belum stabil juga berdampak pada terkuranginya kesejahteraan pekerja. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai pelanggaran hak-hak pekerja, misalnya upah di bawah minimum, kebijakan PHK massal, dan lain sebagainya. Pada isu ketenagakerjaan ini yang menjadi korban adalah kaum marginal yaitu buruh. Pada kondisi tertentu, jika kelompok marginal merasa tidak tersedia saluran yang mereka percaya untuk menyampaikan aspirasi, maka akan berpotensi terjadi kekerasan sosial. Untuk itu penanganan isu ini diupayakan melalui proses mediasi, baik konsultasi dan negosiasi-negosiasi, untuk menyelesaikan permasalahan dan mencegah terjadinya konflik sosial.
Isu lain yang mendapat perhatian adalah isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang belakangan ini menimbulkan sejumlah permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia. Subkomisi Mediasi mencatat setidaknya terdapat beberapa kasus yang muncul ke publik dan menjadi isu Nasional bahkan Internasional, diantaranya: penolakan pembangunan gereja Yasmin di Kota Bogor, pelarangan sholat Idul fitri dan perusakan masjid di Kabupaten Tolikara, pelarangan pembangunan masjid Raya Wamena, penghentian pembangunan masjid Asy-Syuhada di Kota Bitung, pelarangan dan pembongkaran 10 gereja di Kabupaten Aceh Singkil, pelarangan perayaan hari As-Syura di Kota Bandung dan Kota Bogor, pembubaran paksa perayaan Natal KKR di Kota Bandung.
Isu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat rentan memicu terjadinya konflik terbuka bila tidak segera memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh. Isu ini merupakan isu sensitif yang mudah meluas ke seluruh Indonesia. Untuk itu penanganan isu ini secara cepat dapat mencegah potensi konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Mekanisme Konsultasi, Mediasi, dan Konsiliasi diutamakan untuk menyelesaikan isu dalam rangka pemulihan hak asasi kelompok marginal dan rentan, dalam hal ini adalah kelompok minoritas agama/keyakinan. Untuk itu Mediator dituntut untuk mencari cara/ strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perdamaian Para Pihak. Dimana berdasarkan mandat Pasal 76 Ayat (1), Pasal 89 Ayat (4) dan Pasal 96 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan salah satu fungsi mediasi Komnas HAM adalah perdamaian Para Pihak. Rekonsiliasi dan damai menjadi salah satu indikator terwujudnya kondisi kondusif bagi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
Untuk menjalankan fungsi mediasi itu, Komnas HAM tidak hanya menunggu permintaan salah satu atau para pihak bersengketa saja, namun Komnas HAM juga dapat mengambil inisiatif atau prakarsa mendamaikan para pihak yang bersengketa. Komnas HAM dapat bertindak secara proaktif mengajak para pihak yang bertikai untuk melakukan proses mediasi. Selama 2016, Subkomisi Mediasi juga melakukan inovasi-inovasi bagi penyelesaian sengketa-sengketa yang kompleks, dengan memperkuat fungsi Konsultasi, sebagai berikut:
Konsultasi Nasional Krisis Tenurial di Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Permasalahan ini pertama ditangani oleh Subkomisi Mediasi berdasarkan pengaduan sengketa lahan antara 4 (empat) kelompok koperasi dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Indragiri Hulu dan Pelalawan, Riau. Pada awalnya dalam rangka mengatasi krisis ekonomi nasional yang terjadi pada 1998, Pemerintah RI membuat kebijakan nasional berupa program ekonomi kerakyatan dengan cara memberdayakan koperasi sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang dikaitkan dengan kerjasama kemitraan dengan pihak investor. Guna menunjang ekonomi kerakyatan dimaksud, terdapat beberapa koperasi yang diberikan izin membuka lahan untuk perkebunan di Desa Lubuk Batu Tinggal oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hulu, antara lain:
Koperasi Tani Berkah seluas 1.000 ha atau sebanyak 500 persil dengan 500 anggota;
Koperasi Mekar Sakti seluas 1.080 ha atau sebanyak 515 persil dengan 515 anggota;
Koperasi Tani Lubuk Indah seluas 1.400 ha atau sebanyak 650 persil dengan 650 anggota.
Total luas lahan 3.480 ha atau sebanyak 1.740 persil yang terdiri dari SHM atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hulu melalui PRONA TA.1998/1999 sebanyak 1.242 persil SHM dan terintegrasi pada Kantor Pertanahan Kab.Indragiri Hulu sebanyak 498 persil, yang terletak di pinggir batasIndragiri Hulu dengan Pelalawan (sebelumnya Kampar). Setelah perizinan koperasi, izin pembukaan lahan dan SHM atas tanah anggota koperasi dimaksud telah lengkap dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, maka Koperasi Tani Lubuk Indah telah menyerahkan SHM tersebut kepada masing-masing pemilik hak. Sebelumnya sebagian para pemilik hak telah menggarap tanah mereka masing-masing dengan menanami kebun kelapa sawit secara swakelola, dan pada saat ini tanaman tersebut telah ada yang berumur 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Kurang lebih 6 tahun setelah SHM tersebut diterbitkan, di areal yang sama terbit pula kebijakan Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang perubahan fungsi sebagian kawasan hutan produksi terbatas menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas ± 38.576 ha. Berdasarkan peta sementara TNTN, sebagian besar lahan milik anggota koperasi yang berstatus SHM dan proses sertifikat tersebut tumpang tindih dengan TNTN.
Hingga 2012, diadakan perundingan antara masyarakat dan perusahaan terkait tuntutan ganti rugi, namun belum mencapai kesepakatan. Untuk itu Subkomisi Mediasi menindaklanjuti pengaduan dengan meninjau lokasi, dan bertemu para pihak, antara lain Pengurus Koperasi Tani Berkah pada 19 November 2015 di Pekanbaru. Anggota Koperasi Tani Berkah sangat berharap Komnas HAM dapat segera memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan, karena masyarakat dibawah sudah resah dengan adanya isu perluasan areal TNTN yang akan mengenai 22 desa, antara lain; Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Pontia Mekar, Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Bagan Limau, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, justru dua orang Pengurus Koperasi Tani Berkah diperiksa oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan tuduhan tindak pidana dibidang Kehutanan karena memasuki kawasan hutan. Berdasarkan penelusuran dokumen, diperoleh informasi bahwa pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan (KLHK) memiliki rencana untuk mengembalikan luas TNTN pada posisi semula berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tertanggal 28 Oktober 2014, luas wilayah TNTN dinyatakan seluas 81.793 Hektar. Sementara berdasarkan pegamatan yang dilakukan oleh Tim Resolusi Konflik KLHK, kondisi riil hutan didalam areal TNTN hanya berkisar antara 19.000 – 21.000 Ha. Dengan demikian, bila rencana KLHK mengembalikan areal TNTN seperti semula seluas 84.000 Ha, dapat diperkirakan potensi konflik sosial yang akan terjadi karena saat ini areal hampir seluas 65.000 Ha dalam penguasaan masyarakat dan ditanami sejumlah komoditi diantaranya sawit dan kopi.
Ditengarai sudah banyak bermunculan pabrik pengolahan sawit di sekitar TNTN. Hal ini mengancam keberlangsungan hidup gajah, dan satwa lain maupun tumbuhan lain yang dilindungi. Kondisi ini menjadi fenomena KRISIS TENURIAL di Indonesia, dimana kerusakan ekologis tumbuh seperti deret ukur, yang berpacu dengan pertumbuhan penduduk dan pasar, dan perambah yang juga tumbuh seperti deret ukur (Ichsan Malik, 2016). Krisis tenurial ini juga terjadi di Taman Nasional lain di Indonesia, misalnya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Jambi, dan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya di Kalimantan Barat.
Subkomisi Mediasi mengangkat isu tanah ini pada Konsultasi Nasional Krisis Tenurial di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau, di Jakarta pada 10 – 11 Agustus 2016. Konsultasi Nasional ini melibatkan Kantor Staf Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, dan para Ahli Resolusi Konflik, serta Pakar Kehutanan. Hadir sebagai peserta dari seluruh elemen yaitu mulai dari Pemerintah Pusat, Kementerian terkait dan Kepolisian; Gubernur Riau beserta jajarannya dan Bupati Indragiri Hulu, Bupati Indragiri Hilir, dan Bupati Pelelawan, dihadirkan juga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi danPemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Koorporasi beserta Organisasi terkait yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Akademisi, NGO, dan perwakilan 4 (empat) Koperasi, 11 (sebelas) Kepala Desa, Batin dan Ninik Mamak serta tokoh-tokoh masyarakat. Adapun tujuan diadakannya Konsultasi Nasional adalah: Memberikan pemahaman mengenai isu krisis tenurial yang saat ini terjadi di Indonesia (studi kasus: permasalahan lahan di TNTN, Provinsi Riau);
Mendorong peran aktif stakeholders (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Korporasi, NGO, dan Masyarakat) untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama;
Mendorong Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan yang berwawasan HAM dalam penyelesaian permasalahan krisis tenurial sehingga dapat tercapai keadilan sosial-ekonomi, dan keadilan ekologis;
Menemukan opsi-opsi penyelesaian permasalahan di tingkat makro dan mikro;
Konsultasi Nasional yang melibatkan seluruh stakeholders ini, diharapkan dapat menunjukkan komitmen penyelesaian permasalahan sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial di TNTN.
Dari hasil Konsultasi Nasional Tim merumuskan opsi-opsi penanganan krisis dari a) Aspek politik, ditekankan pada penyelarasan kebijakan antar sektor kementerian teknis yang terkait, juga dengan kebijakan-kebijakan daerah yang selama ini memangku kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. b) Aspek hukum, ditekankan pada tindakan tindakan tegas terhadap para pelaku pasar berskala menengah dan besar (big fish), yang selama ini melakukan akumulasi keuntungan dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan memanfaatkan mekanisme ekstra legal. c) Aspek teknis, ditekankan pada pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang melalui 3 skema yang tersedia, yaitu perhutanan sosial, reforma agraria, dan pengakuan hutan adat. Implementasi tindakan-tindakan pada 3 aspek di atas akan dilakukan oleh sektor-sektor teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; Kementerian Pertanian, dan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Konsultasi terkait Sengketa lahan yang di klaim masuk kedalam areal Sultan Ground / Pakualam Ground, di Provinsi DiY. Salah satu isu yang berpotensi pada terjadinya konflik sosial di wilayah Provinsi Di Yogyakarta berakar dari adanya Undang-Undang Keistimewaan, yang diantara materi muatannya berisi tentang Sultanate Ground dan Paku Alaman Ground (SG/PAG). Sedangkan untuk konflik manifes seperti kasus Watukodok, dimana telah dikeluarkan surat kekancingan atas tanah yang menjadi sengketa. Sebagian besar warga Yogyakarta hidup di atas tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik karena secara historis dulunya orangtua mereka menerima peroleh tanah tersebut dari Sultan, yang dituangkan dalam bentuk kekancingan. Dokumen tersebut merupakan alas hak yang dapat dipahami dalam konteks adat, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup dalam sistem hukum pertanahan nasional sehingga pemegang hak kekancingan tersebut rentan kehilangan hak atas tanahnya bila Keraton sewaktu-waktu hendak mengambil kembali tanah tersebut. Bila kekancingan merupakan alas hak yang sangat rentan yang dimiliki oleh mayoritas warga asli Yogyakarta, bagi warga yang diidentifikasi sebagai keturunan etnis Tinghoa mengalami kerentanan yang lebih tinggi lagi karena sejak tahun 1975 hingga saat ini mereka tidak diperbolehkan mempunyai hak atas milik tanah. Pelarangan yang bersifat diskriminatif ini berawal dari diterbitkannya
Instruksi Wakil Gubernur DI Yogyakarta Nomor K898/I/A/1975 yang mengatur bahwa WNI Penduduk D.I Yogyakarta yang merupakan keturunan WNA tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, dan hanya diperkenankan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Akibat kebijakan tersebut, hingga kini penduduk yang digolongkan sebagai warga keturunan (khususnya etnis Tionghoa) tidak dapat memiliki hak atas tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM). Terkait dengan substansi pengaduan tersebut, sejumlah lembaga telah meminta agar Pemerintah Provinsi D.I Yogkarta agar segera mencabut SK Wakil Gubernur dimaksud oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya yang menegaskan bahwa yang dapat memiliki tanah hanya terdiri atas 2 (dua) subyek hukum: Badan Hukum dan WNI (tanpa membedakan warga keturunan maupun asli), serta UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Meskipun telah ada Instruksi Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 yang menegaskan agar para pejabat Negara memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada Warga Negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta bersikukuh bahwa pemberlakuan aturan larangan kepemilikan tanah bagi warga keturunan didasari pertimbangan melindungi hak-hak warga eknomi lebih dari dominasi pemilik modal dalam hal pemilikan tanah. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta tetap mempertahankan kebijakan dimaksud. Permasalahan lain adalah tambang pasir dan penambangan ilegal. Bekas-bekas tambang yang ditinggalkan investor dikelola individu secara manual, Hal ini menimbulkan konflik antar individu. Dampak lainnya adalah hilangnya sumber air. Tambang ilegal menciptakan masalah lingkungan. Dari akses ekonomi yaitu hilangnya mata pencarian masyarakat. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan, menimbulkan respon berupa penolakan masyarakat. Ketika investor masuk maka otomatis masyarakat diminta meninggalkan lahan yang dikelolanya atas tanah-tanah yang diklaim sebagai SG/PAG. Tanah kas desa otomatis menjadi tanah SG/PAG. Beberapa perbedaan pandangan terkait dengan penafsiran/pemahaman tentang definisi, status, dan cara perolehan tanah SG/PAG di atas menggambarkan bahwa permasalahan ini telah menjadi polemik yang mesti disikapi secara hati-hati oleh semua pihak. Kekeliruan penanganan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan isu tersebut dapat menyebabkan konflik yang saat ini masih bersifat laten menjadi konflik sosial yang manifest ditengah-tengah warga Yogyakarta.
Komnas HAM mengadakan Konsultasi di Yogyakarta pada Juni 2016. Dari hasil Konsultasi dipandang perlu mengupayakan penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara komprehensif, yang meliputi:
a. Penyamaan persepi seluruh stakeholders mengenai definisi dan lingkup SG/ PAG yang hingga saat ini ditafsirkan secara berbeda oleh sejumlah pihak;
b. Perumusan grand design penataan tanah-tanah SG/PAG yang mencakup: perencanan penataan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi (monev);
c. Penyiapan struktur dan SDM terkait dengan penatausahaan tanah-tanah SG/ PAG
d. Penyusunan Perdais pertanahan yang dilengkapi dengan NA yang baik, termasuk juga aspek kepastian hukum dan perlindungan bagi warga terhadap hak atas tanah.
e. Identifikasi kasus-kasus yang dapat dilakukan penyelesaiannya secara segera (ad-interim).
Konsultasi terkait Sengketa pendirian dan penggunaan 24 gereja di Aceh Singkil, Aceh. Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Pendeta Alson Lingga, dkk, tertanggal 12 Mei 2012, yang menyampaikan telah terjadi peristiwa penyegelan terhadap 19 (Sembilan belas) gereja yang tersebar di Kecamatan Simpang Kanan, Suro, dan Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Muspika dan Muspida Aceh Singkil melakukan penyegelan terhadap gereja-gereja tersebut karena dianggap menyalahi kesepakatan antara umat Islam dan umat Kristen tahun 1979 dan 2001. Inti kesepakatan tersebut adalah bahwa di wilayah Kabupaten Aceh Singkil hanya dapat didirikan 1 gereja serta beberapa rumah ibadah yang lebih kecil (undung-undung) untuk mewadahi kegiatan keagamaan warga Kristen. Sedangkan kesepakatan itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana telah terjadi peningkatan jumlah penganut kristen hingga sekitar 1.700 KK. Selain itu, pihak pengurus gereja juga telah berupaya memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam PBM Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Kepala Dearah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, namun pihak instansi pemerintah terkait tidak bersedia memberikan izin pendirian gereja-gereja.
Kondisi ini memicu kembali konflik antara umat beragama, yang terakhir terjadi pada Oktober 2015 lalu. Pada saat pengurus/pimpinan gereja-gereja sedang mempersiapkan dokumen/data pendirian rumah ibadah untuk diverifikasi secara bersama-sama, ternyata pada 6 Oktober 2015 terjadi aksi unjuk rasa kelompok yang mengatasnamakan Persatuan Pembela Islam (PPI) Aceh Singkil dan mendesak agar Pemerintah Aceh Singkil membongkar sejumlah gereja yang dianggap tidak memenuhi syarat pendirian dan penggunaan rumah ibadat sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Para pengunjuk rasa memberi tenggat waktu selama 1 (satu) minggu agar Pemerintah Aceh Singkil memenuhi tuntutan mereka. Hingga pada 13 Oktober 2015 terjadi aksi massa yang berujung pada terjadinya konflik sosial dengan manifestasi berupa: tindak pembakaran Gereja HKI, jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, serta mengungsinya sekitar 6.000 warga penganut Kristen dan Katolik ke wilayah Tapanuli Tengah dan Pakpak Dairi, Sumatera Utara. Mencermati kondisi kerukunan beragama di Aceh, khususnya Singkil, Komnas HAM merasa perlu melakukan konsultasi dengan para pemangku kewajiban di Aceh untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warganya terpenuhi. Sebab ketidakpastian kelanjutan proses perizinan ini telah menyebabkan keresahan di kalangan warga penganut agama Kristen dan Katolik karena merasa hak untuk beribadahnya semakin terkurangi. Jika kondisi ini tidak segera memperoleh respons dari pemerintah, dikhawatirkan akan kembali terjadi ketegangan sosial di Aceh.
Konsultasi dilaksanakan pada 19 Mei 2016 di Kantor Bupati Aceh Singkil. Hadir dalam pertemuan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Sekda Aceh Singkil beserta SKPD terkait; Wakil Direktur Intel POLDA Aceh; Kesbangpol Aceh dan Dinas Syariat Islam Aceh; Dandim; Kapolres Aceh Singkil; Kajari Aceh Singkil; Ketua Majelis Ulama Aceh Singkil; FKUB Aceh Singkil; Camat Gunung Meriah, Camat Simpang Kanan, Camat Danau Paris; Kepala Desa dan perwakilan masyarakat; dan FORCIDAS. Melalui Konsultasi diharapkan ada pemahaman yang sama mengenai aturan pendirian rumah ibadah sesuai PBM Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Bahwa persyaratan warga pendukung adalah penduduk setempat dalam satu Kelurahan, dapat diperluas sampai satu Kecamatan. Tidak dipersyaratkan warga penduduk berasal dari agama yang berbeda, tetapi tidak boleh tumpang tindih dengan data warga pengguna. Berdasarkan ketentuan Pemda berkewajiban menerbitkan izin sementara selama 2 tahun untuk mengakomodir masyarakat yang jumlah jemaatnya banyak. Setelah melalui proses diskusi yang panjang, dapat ditarik kesimpulan adanya komitmen Pemkab Aceh Singkil untuk menyelesaikan permasalahan, sebagai berikut:
Bupati Aceh Singkil menetapkan 11 gereja yang sudah memperoleh Rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kemenag Kab. Aceh Singkil untuk segera diterbitkan izinnya;
Pemkab Aceh Singkil akan membuatkan tempat ibadah sementara di lokasi yang tidak jauh dari 5 gereja yang sudah ditertibkan/dibongkar;
Setelah selesai proses perizinan 11 gereja, Pemkab Aceh Singkil akan segera memproses pendirian kembali 10 gereja yang sudah ditertibkan/dibongkar, sesuai aturan yang berlaku;
Pemkab Aceh Singkil akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Komnas HAM dalam setiap upaya penyelesaian masalah, utamanya sebelum pembuatan tempat ibadah sementara;
Bahwa dalam rangka membangun kembali hubungan kultur diantara warga masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat terganggu pasca peristiwa 13 Oktober 2015, Komnas HAM meminta Bupati Aceh Singkil untuk segera menginisiasi kegiatan kultural yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi bagi warga di Aceh Singkil.
Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan HAM
Kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap masyarakat yang minoritas, rentan dan marjinal, masih mewarnai kondisi pelaksanaan HAM pada 2016. Demikian pula dengan tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan kekuasaan, kepentingan, mayoritas, dan intoleransi, makin meningkat sehingga memicu konflik dan kekerasan sehingga mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara melalui kebijakan maupun kewenangannya pada warga negara (struktural), namun juga dilakukan oleh masyarakat sendiri pada anggota masyarakat yang lain (horisontal). Melalui program Nawacita yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak boleh absen ketika terjadi tindakan kekerasan dengan melakukan pendekatan dialogis sampai pada tindakan yang represif (penegakan hukum).
Dalam pendidikan dan pembentukan sikap dan karakter manusia Indonesia tersebut, pendidikan HAM berada pada posisi yang penting untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Pendidikan adalah investasi penting dalam upaya untuk mencapai negara yang menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM serta masyarakat yang saling menghormati HAM antara satu dengan yang lain. Pendidikan HAM didefinisikan sebagai pendidikan, pelatihan dan diseminasi yang bertujuan untuk membangun budaya universal HAM. Dengan pendidikan HAM diharapkan akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menegakkan HAM, bukan hanya untuk anggota masyarakat sebagai pemegang hak (rights holder) namun juga aparatur negara (duty bearers) sebagai pengemban kewajiban bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Terkait hal tersebut, untuk mendukung program nasional Nawacita, Komnas HAM melakukan upaya-upaya pemajuan HAM melalui pendidikan dan penyuluhan HAM bagi masyarakat maupun aparatur negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (2) UU tentang HAM. Pada 2016, program pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM berfokus pada 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: Polisi Berbasis HAM; Sekolah Ramah HAM; Kota Ramah HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas/ Marginal. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan oleh Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Stakeholders/ Orang yang telah mendapatkan diseminasi HAM. Berikut beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2016:
Polisi Berbasis HAM (PBH). Tujuan dari program Polisi Berbasis HAM ini adalah mendorong pengarusutamaan dan pelaksanaan norma dan nilai HAM sebagaimana diatur diantaranya di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bentuk kegiatan PBH tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan, namun yang terpenting adalah penerapan Perkap tersebut dalam tugas dan fungsi petugas kepolisian sehari-harinya. Program PBH secara khusus terdiri atas menyusun instrumen dan pra-syarat bagi pelaksanaan program ini yang terdiri atas konsep, indikator, strategi; penyempurnaan Buku Saku HAM sebagai pegangan anggota kepolisian; penyempurnaan Manual Pelatihan HAM bagi Anggota Kepolisian; melaksanakan pilot project PBH di Polres Metro Jakarta Utara melalui pendampingan atas pelaksanaan program yang telah disusun; dan melakukan beberapa kali kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi anggota kepolisian dari 35 kepolisian daerah bekerjasama dengan Divisi Hukum Polri. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBH bekerjasama dengan Divkum Polri selama 2016 adalah sebagai berikut:
Penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian Ditreserse dari 29 Polda se Indonesia pada 27 April 2016 di Wisma PKBI Jakarta;
Penyuluhan HAM bagi Anggota Reserse Narkoba dari 11 Polda pada 21 Juli 2016 di Wisma PKBI.
Penyuluhan bagi anggota reserse unit khusus pengaduan perempuan dan anak (unit PPA) dari 30 Polda di Wisma PKBI Jakarta pada 30 Agustus 2016;
Penyuluhan HAM bagi anggota satuan Reserse Kriminal Khusus dari 30 Polda pada 27 Oktober 2016;
Penyuluhan HAM bagi anggota Reserse pada Dit Polisi Air yang diikuti oleh 30 Polda pada 29 November 2016;
Selama 2016, Program PBH berhasil melaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan HAM dengan capaian peserta sebanyak 130 orang. Berikut beberapa capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 :
Perkuliahan jarak jauh mahasiswa PTIK angkatan 70 yang melibatkan 42 orang dari 34 Polda dengan teleconference pada 22 Juli 2016, dengan tema: HAM dan Polisi;
Kuliah jarak jauh mahasiswa PTIK angkatan 71 pada 26 Oktober 2016 yang melibatkan 37 orang;
Kuliah kerja SESPIMTI Polri pada 12 Agustus 2016 yang melibatkan yang melibatkan 9 orang mahasiswa, dengan tema: Meningkatkan kemampuan Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Melalui Soliditas, Profesionalisme dan Revolusi Mental Guna Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional;
Pelaksanaan FGD bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 24 Oktober 2016 yang melibatkan 17 orang peserta dan 3 orang narasumber, dengan tema: Perumusan Strategi Pencegahan Terorisme, Pencegahan Paham Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi
Program PBH adalah program yang sangat strategis untuk mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Tentu ini bukan sebuah program instan yang dapat dengan cepat memberikan hasil, namun perlu sebuah proses yang panjang, kerja keras semua pihak, komitmen pihak-pihak terkait khususnya Komnas HAM, Kepolisian RI, dan tentu saja sebuah konsep matang tentang Polisi Berbasis HAM. Rekomendasi yang dihasilkan dari program PBH yakni;
Diperlukan tindak lanjut sesegera mungkin untuk memperpanjang MOU antara Komnas HAM dan Kepolisian RI;
Anggaran yang mendukung program PBH harusnya menjadi perhatian Komnas HAM mengingat program PBH adalah program strategis lembaga yang telah menjadi perhatian Presiden dalam pidato memperingati Hari HAM Internasional di Istana Negara pada 10 Desember 2015;
Komnas HAM perlu menyusun Roadmap Program Komnas HAM hingga 5 tahun ke depan tentang kerja-kerja lembaga terkait isu kepolisian, baik pada aspek pemajuan maupun penegakan HAM;
Perlu disusun Konsep dan Logical Framework Program Pilot Project PBH dengan lebih matang sehingga dapat aplikatif, replikatif dan terukur dampaknya baik bagi Komnas HAM, Kepolisian maupun masyarakat selaku penerima manfaat;
Perlu dilakukan finalisasi dan ujicoba indikator penilaian kinerja kepolisian berdasarkan standar HAM untuk mengukur kinerja Polda atau Polres yang akan menjadi sasaran pilot project PBH;
Merumuskan sistem database alumni pelatihan HAM bagi anggota kepolisian;
Merumuskan instrumen dan mekanisme monitoring evaluasi untuk mengukur dampak dari pelatihan HAM bagi anggota kepolisian;
Menyusun manual atau bahan-bahan terkait HAM dan Kepolisian dengan mengacu pada kesepakatan-kesepakatan dan diskusi-diskusi antara Komnas HAM dengan Kepolisian, misalnya tentang definisi dan batasan pelanggaran HAM oleh anggota kepolisian, tentang indikator kinerja kepolisian berdasar standar HAM dan sebagainya;
Sekolah Ramah HAM (SRH). Tujuan dari Program Sekolah Ramah HAM adalah mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan membentuk lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah, yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Secara khusus tujuan program ini adalah untuk menyiapkan seluruh instrumen dan pra syarat bagi pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai HAM melalui penyusunan kurikulum pembelajaran HAM di sekolah; sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan TOT bagi upaya penyebarluasan SRH; melakukan penjajagan kerjasama dengan K/L/D dan stakeholders lain dalam rangka pelaksanaan SRH; dan Menyiapkan draft awal Panduan SRH dan instrumen-instrumen pendukungnya. Pelaksanaan program SRH selama 2016 adalah sebagai berikut :
FGD monitoring alumni TOT HAM bagi Tenaga Pendidik pada 8 Agustus 2016 yang melibatkan 10 orang alumni yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bandung;
Pelatihan HAM dan Penerapannya di Sekolah bagi Kepala Sekolah pada 14-17 September 2016 di Bogor yang diikuti oleh 27 orang kepala sekolah wilayah DKI Jakarta;
Ujicoba instrumen evaluasi bagi alumni TOT Tenaga Pendidik di Serang pada 6-7 September 2016 yang diikuti oleh 19 orang guru alumni, 17 orang kepala sekolah, 41 orang siswa; dan di Bandar Lampung pada 7-8 September 2016 yang diikuti oleh 21 orang guru alumni, 21 Kepala sekolah, dan 42 orang siswa.
Pelatihan bagi Kepala Sekolah tentang Penerapan Panduan SRH pada 1 – 4 November 2016 kerjasama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) yang diikuti oleh 22 orang Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah;
Selama 2016, Program SRH berhasil melaksanakan beberapa kegiatan Diseminasi HAM dengan capaian sebanyak 220 orang. Komnas HAM melalui Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dan Tim SRH pada 2016 bekerjasama dengan jaringan SRH, baik dalam bentuk sharing anggaran, kolaborasi kegiatan maupun keterlibatan anggota tim dalam kegiatan yang dilakukan stakeholders dan memiliki keterkaitan dengan program Sekolah Ramah HAM seperti Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), dan Direktorat Pembinaan SMA. Berikut beberapa capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016:
Terlaksananya TOT Uji coba Buku Pendamping Guru dan Bagi Kepala Sekolah bekerjasama denganKomisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU);
Pelatihan uji coba Buku Pendamping Pelajaran HAM dalam PPKN bagi SMA/SMU pada 18 – 21 Februari 2016 di Bogor;
TOT (microteaching) metode pembelajaran HAM bagi alumni pelatihan ujicoba buku pendamping guru pada 4 – 6 Maret 2016 di Bogor;
Tersusunnya draft kurikulum TOT Penerapan Sekolah Ramah HAM;
Ujicoba instrumen evaluasi bagi alumni TOT tenaga pendidik di Serang pada 6-7 September 2016 yang diikuti oleh 19 orang guru alumni, 17 orang kepala sekolah dan 41 orang siswa dan di Bandar Lampung pada 7-8 September 2016 yang diikuti oleh 21 orang guru alumni, 21 kepala sekolah dan 42 orang siswa.
Selama 2016, Program SRH mendapat sambutan yang sangat baik dari berbagai kalangan dan mendapat dukungan penuh untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan ToT dari KNIU. Namun, masih perlu dilakukan pendekatan dan pembicaraan lebih lanjut dengan beberapa K/L terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan sinergi kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Untuk itu, dibutuhkan Kertas Posisi dan grand strategy yang dapat menggambarkan keterkaitan antara SRH dengan program-program K/L terkait. Rekomendasi yang dihasilkan oleh SRH yaitu :
Dalam hal kerjasama strategis diperlukan mengembangkan Kertas Posisidan policy brief Program SRH yang telah disusun untuk internal Komnas HAM menjadi Kertas Posisi dan policy brief Program Sekolah Ramah HAM untuk eksternal dalam rangka membangun kerjasasama strategis yang telah dijajagi sebelumnya;menyusungrand strategy SRH yang dikaitkan dengan program-program K/L terkait dalam rangka memastikan kerjasama, posisi dan peran SRH dan K/L terkait; Menindaklanjuti pembicaraan dengan Dirjen Dikdasmen tentang kerjasama pelaksanaan Program SRH dalam MoU Komnas HAM dengan
Kemendikbud; Menindaklanjuti pertemuan-pertemuan dan kesepakatan yang telah dibangun pada tahun 2015 – 2016 dengan K/L/D dan stakeholders lain terkait kerjasama pelaksanaan SRH;
Mengembangkan strategi penyebarluasan program SRH dengan jangkauan yang lebih luas melalui publikasi dan media-media kampanye yang strategis bekerjasama dengan K/L/D dan stakeholders yang lain;
Mengembangkan database SRH terkait dengan alumni (guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan), lembaga donor, stakeholders, dokumen/referensi penting terkait SRH serta buku/instrument lainnya yang telah dihasilkan menjadi database yang terintegrasi dengan database Komnas HAM;
Kota Ramah HAM (Human Rights City). Tujuan dari program pengarusutamaan Kota Ramah HAM adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan Komnas HAM untuk isu Kota Ramah HAM, memperkuat kapasitas HAM aparat negara khususnya dalam isu Kota Ramah HAM sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajiban HAM, menyediakan berbagai bahan rujukan tentang Kota Ramah HAM bagi para aparat negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif), memperkuat jejaring antara aparat negara, Komnas HAM dan aparat sipil serta memperkuat kerjasama antara Komnas HAM, Kementerian Dalam Negeri, INFID dan ELSAM. Pelaksanaan program Kota Ramah HAM selama 2016 adalah sebagai berikut :
Penyuluhan HAM bagi aparatur negara di Jember pada 18-19 Oktober 2016 yang dihadiri oleh 25 orang yang terdiri atas unsur aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan perwakilan masyarakat sipil;
Diskusi dengan tema "Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM" di Universitas Bojonegoro pada 29 November 2016 yang diikuti oleh Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Ormas Pemuda yang berjumlah 25 orang dalam Kegiatan Festival HAM 2016 (Kerjasama antara Komnas HAM-INFID-Pemkab Bojonegoro). Program Pengarusutamaan Kota Ramah HAM berhasil melaksanakan beberapa kegiatan Diseminasi HAM pada Anggaran 2016 dengan capaian sebanyak 50 orang. Hal ini merupakan hasil kerja bersama jaringan yang sangat membantu dalam hal berbagi peran untuk mencapai tujuan program Kota/Kabupaten HAM.
Berikut beberapa capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016:
Telah tersusunnya Kertas Posisi Kota /Kabupaten HAM;
Telah tersusunnya Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM;
Terlaksananya ToT bagi Aparatur Negara dan Masyarakat tentang Pengarusutamaan Kota/ Kabupaten HAM di Jember, Jawa Timur, pada 13-17 Desember 2016 sebanyak 25 orang dari SKPD pemkab Jember, NGO dan masyarakat sipil.
Berdasarkan Laporan di atas berikut ini rekomendasi yang disusun sebagai upaya memaksimalkan Progam Pengarusutamaan Kota HAM agar mampu berkontribusi pada tujuan dan mandat Komnas HAM yaitu;
1. Melakukan finalisasi Rancangan Kertas Posisi Pengarusutamaan Kota Ramah HAM, dan menurunkannya menjadi Indikator Kota HAM dan rujukan lain yang diperlukan pada 2017;
2. Mengimplementasikan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang lebih taktis pada 2017;
3. Mengembangkan standar MoU tentang Human Rights Cities yang didalamnya mencakup target, sasaran, mekanisme dan waktu yang diperlukan dengan memperhatikan ke khasan daerah masing – masing, termasuk politik lokal yang menyertainya;
4. Memastikan peningkatan dan perluasan kerjasama dengan jaringan khususnya untuk program Kota Ramah HAM.
Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Tujuan dari program pemenuhan hak kelompok minoritas adalah mendorong agar terbangunnya pemahaman bersama tentang batasan 'minoritas'(siapa saja yang dianggap sebagai kelompok minoritas dan apa saja jaminan hak-hak bagi kelompok minoritas berdasarkan ketentuan hukum HAM nasional dan internasional) dan mendukung kerja Pelapor Khusus Hak Minoritas guna mencapai visi, misi dan tujuan Komnas HAM, terutama yang terkait dengan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Tujuan secara khusus adalah meningkatkan pemahaman mengenai HAM, khususnya hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan pemahaman stakeholders tentang kewajiban negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM, khususnya bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. Pelaksanaan program ini selama 2016 adalah sebagai berikut :
Peluncuran buku Laporan Kelompok Minoritas pada 1 Juni 2016 yang diikuti oleh 110 peserta dari berbagai kalangan pemerintah dan non pemerintah;
Seminar peringatan 10 Tahun Yogyakarta Principle pada 23 November 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari media massa, Lembaga Negara dan LSM.
Selama 2016, Program pemenuhan hak bagi kelompok minoritas berhasil melaksanakan beberapa kegiatan Diseminasi HAM dengan capaian sebanyak 150 orang. Pada tingkat nasional Pelapor Khusus bersama dengan Desk hak-hak Minoritas telah mengidentifikasi beberapa kelompok minoritas yang akan menjadi prioritas penilaian kondisi dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara. Lima kelompok minoritas tersebut diantaranya adalah, Minoritas Orientasi seksual dan Identitas Gender, Minoritas Ras, Minoritas Etnis, Minoritas Penyandang Disabilitas serta Minoritas Agama. Capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 yaitu tercetaknya buku minoritas (518 eksemplar, 140 halaman) yang diluncurkan pada 1 Juni 2016. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1. Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan jaringan baik formal maupun informal;
2. Memastikan terjadinya kesepahaman konsep, ide/pola pikir antar penulis jika akan melakukan program penerbitan tematik dengan penulis yang lebih dari satu orang;
3. Memastikan dijalankannya manajemen waktu yang sudah disepakati dengan ketat;
4. Melibatkan pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan;
5. Menggunakan format acara yang beragam dalam menyelenggarakan kegiatan.
Selain dari keempat kegiatan prioritas tersebut di atas, Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan juga menjalankan program kegiatan lainnya.
Diseminasi HAM terkait isu - isu aktual, beberapa kegiaatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
FGD dengan tema " Peran Koperasi dalam Pertautan Antara Bisnis dan HAM" bekerja sama dengan koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi yang dilaksanakan pada 2 Juni 2016 di Depok, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang;
Penyuluhan HAM tentang "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan HAM" yang dilaksanakan pada 28 Juni 2016 di Garut – Jawa Barat. Dihadiri oleh 120 peserta dari unsur Pemerintah Daerah Kab. Garut, unsur masyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan dan lain-lain.
Sosialisasi nilai-nilai HAM yang dilaksanakan bersama dengan kegiatan Pengaduan Pro Aktif bekerjasama dengan bagian layanan pengaduan
Komnas HAM yang dilaksanakan dengan menggunakan media Radio, Televisi dan juga pertemuan tatap muka langsung dengan mahasiswa dari sekitar Provinsi Lampung yang diikuti oleh 20 orang.
Kampanye Publik tentang HAM. Berikut pelaksanaan kegiatan terkait Kampanye Publik tentang HAM yaitu:
a. Penerbitan Majalah/ Jurnal/ Buletin/ Buku/ Leaflet/ Brosur/ Poster. Tugas penyebarluasan nilai-nilai HAM dilakukan dengan menggunakan media penyuluhan HAM, salah satunya adalah dengan membuat terbitan cetak dan elektronik yang dikemas secara populer maupun akademis. Penerbitan ini mencakup berbagai isu yang mengupas masalah-masalah HAM di Indonesia. Selain berfungsi untuk melakukan penyebarluasan nilai-nilai HAM, penerbitan juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung Komnas HAM kepada publik tentang kinerja yang telah dilakukan Komnas HAM. Beberapa kegiatan penerbitan yang telah dihasilkan selama 2016 adalah:
Buku Laporan Desk Minoritas sebanyak 500 eksemplar;
Buku HAM dan Pancasila sebanyak 200 eksemplar;
Buku saku HAM untuk Satuan Sabhara, Satuan Reserse dan Satuan Tahanan dan barang bukti masing-masing sebanyak 200 eksemplar;
Buku Pendamping Untuk Guru Dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA SMK/MA sebanyak 200 eksemplar;
Terlaksananya kompilasi hasil terbitan Komnas HAM yang di alih mediakan kedalam bentuk digital dan disimpan dalam bentuk flash drive sebanyak 250 pcs (digitalisasi);
Tercetaknya Wacana HAM 1 (satu) edisi sebanyak 1500 eksemplar;
Tercetaknya majalah SUAR 1 (satu) edisi;
Tercetaknya Jurnal HAM Tahun 2016
b. Perpustakaan. Perpustakaan Komnas HAM merupakan perpustakaan HAM terlengkap di Indonesia jika dilihat dari sisi subyek yang menjadi koleksinya. Perpustakaan Komnas HAM telah menjadi rujukan bagi akademisi, aktivis, pelajar, aparat pemerintah dan lain-lain sejak awal pendiriannya di tahun 90-an. Kelompok sasaran utama dari penyelenggaraan perpustakaan adalah masyarakat umum yang berpendidikanpendidikanminimum setingkat SLTA. Hal ini disesuaikan dengan cakupan dan tingkat kedalaman subyek dari koleksi yang dimiliki. Perpustakaan pada dasarnya melakukan program dan kegiatan rutin yaitu mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi yang tersedia dalam berbagai format. Mulai dari kegiatan tradisional perpustakaan seperti pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, perawatan bahan pustaka hingga program berbasis teknologi informasi seperti perawatan pangkalan data dan digitalisasi dokumen. Semua kegiatan yang direncanakan ini pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan seluruh kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM yaitu menyebarluaskan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, dan menjalin kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, maupun internasional dalam bidang HAM. Pelaksanaan kegiatan yang merealisasikan sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Promosi perpustakaan Komnas HAM harian melalui media dan halaman website Komnas HAM;
Langganan surat kabar dan majalah;
Perpustakaan melaksanakan Pencetakan brosur, standing banner, dan stiker;
Mengikuti pameran Festival HAM 2016 di Bojonegoro (30 November - 2 Desember 2016);
Terlaksananya digitalisasi Koleksi Perpustakaan;
Terlaksananya pengadaan buku - buku Luar dan Dalam Negeri sebanyak 117 judul buku dan 227 eksemplar;
Terlaksananya langganan Jurnal asing sebanyak 5 jurnal
C. Teknologi Informasi. Berkaitan dengan fungsi penyuluhan, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM terus berupaya keras menyebarluaskan wawasan HAM ke seluruh Indonesia. Upaya penyebarluasan dilakukan dengan beragam cara dan menggunakan aneka media dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan Subbagian TI pada 2016 adalah sebagai berikut :
Pengelolaan Website Komnas HAM. Selama 2016, ada peningkatan pengunjung website sebanyak 480.124 user, meningkat dari 2015 sebanyak 332.449 user. Website Komnas HAM juga telah diperbaiki dari sisi desain, tampilan, dan konten sehingga lebih ramah pada user;
Pelatihan Penulisan Dasar untuk Website Komnas HAM;
Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk Kampanye HAM;
Pelatihan Penulisan Tingkat Lanjut untuk Website Komnas HAM;
Workshop Pemanfaatan TI untuk Pemajuan dan Penegakan HAM bekerjasama dengan The Asia Foundation pada 22-23 September 2016;
Penyusunan workplan database HAM terpadu dengan The Asia Foundation (Program MAJU). Hal ini merupakan kegiatan awal dari rencana kerjasama antara Komnas HAM dengan TAF untuk mengembangkan database HAM terpadu di Komnas HAM;
Pelaksanaan Back-Up Data; Perawatan Jaringan; Server;
d. Kampanye HAM dan Publikasi HAM. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penguatan wawasan HAM adalah dengan kampanye HAM untuk masyarakat umum, terutama dari kalangan anak-anak dan generasi muda, dan aparatur negara. Beberapa kegiatan yang telah dihasilkan selama tahun adalah:
Talkshow di 2 (dua) radio lokal yaitu RRI PRO 1 Bandar Lampung 90.9 FM, Radio Suara Wajar 96.8 FM dan Talk Show di Radar TV Bandar Lampung pada 26-29 Juli 2016;
Talkshow di JTV Surabaya 29 November 2016 dengan narasumber Muhammad Nurkhoiron, Kang Yoto (Bupati Bojonegoro), Beka Ulung Hapsara (INFID), dan Dr. Rupiarsieh (Dekan FISIP Unigoro) dengan topik talkshow mengenai Festival HAM
Pembuatan materi Kampanye berupa Kaos Bertema HAM
Mengisi acara pada Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, pada 14-21 Agustus 2016;
Kampanye HAM melalui media sosial khususnya twitter dan website Komnas HAM.
Fungsi Pengkajian dan Penelitian
Lingkup fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM, menjelaskan lingkup pengkajian dan penelitian terhadap instrumen internasional, peraturan perundang-undangan, pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Beberapa kegiatan Pengkajian dan Penelitian adalah sebagai berikut:
Kajian Korupsi di Sektor Kehutanan dan Hak Asasi Manusia. Kajian ini diawali dengan dua tahap kajian, yakni pertama menentukan relasi atau hubungan antara Korupsi dan HAM. Kedua menentukan indikator kerugian HAM akibat dari tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. Pertama, berpijak pada hipotesis bahwa korupsi di sektor kehutanan berdampak pada pelanggaran HAM. Relasi antara Korupsi dan HAM, dapat melahirkan pelanggaran hak atas tanah, yakni dalam praktik penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan kepada oknum pemerintah yang berujung pada pengambilalihan tanah masyarakat oleh Negara dan/atau perusahaan. Praktek perusahaan dalam operasionalisasi usahanya, lekat dengan kerusakan lingkungan yang berdampak pada pelanggaran hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Adapun pelanggaran hak atas rasa aman, terjadi ketika masyarakat yang berupaya mempertahankan hak atas tanahnya mendapat intimidasi. Penegasan dari relasi antara korupsi di sektor kehutanan dan HAM, terkait pada pemulihan atas hak yang terlanggar.
Komnas HAM mencatat kerugian negara dalam perspektif hak asasi manusia, yakni biaya sosial dari kerugian yang terjadi sangat sulit untuk dibuktikan. Untuk itu kebutuhan untuk menentukan kerugian HAM akibat tindak pidana korupsi di sektor kehutanan dirasa perlu. Lebih lanjut, dalam konteks penelitian ini, kerugian HAM mengacu pada kerugian hak-hak mendasar korban akibat tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. Artinya, tindak pidana korupsi dipandang sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang kemudian memberikan dampak terhadap penikmatan hak-hak mendasar masyarakat. Pada titik ini, kerugian HAM dapat dianggap sebagai eksternalitas dari korupsi. Alasannya, kebijakan yang koruptif di sektor kehutanan menyebabkan hak milik masyarakat atas tanah menjadi hilang atau berkurang. Pada saat yang sama, manfaat tertinggi yang dapat dinikmati oleh masyarakat dari kepemilikian atas tanah tersebut juga ikut tercerabut seperti hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas air, dan lain-lain.
Prakarsa Komunitas untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966. Peluang penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966 terbagi menjadi dua jalan, yakni jalan rekonsiliasi secara menyeluruh dan pengadilan HAM ad hoc. Peluang dimaksud menjadi semakin terlihat dalam Sambutan Presiden tatkala memperingati Hari Hak Asasi Manusia di Istana Negara 11 Desember 2015. Peluang penyelesaian rekonsiliasi ditangkap oleh beberapa komunitas di daerah menilai upaya melalui pengadilan HAM untuk Peristiwa 1965-1966 tidak tepat dan memilih jalur rekonsiliasi. Bahkan berbagai lapisan masyarakat di akar rumput telah menggunakan pendekatan rekonsiliasi sosial dan budaya. Prakarsa komunitas di akar rumput berupaya menyelesaikan trauma sosial dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Para korban melakukanya karena pemerintah tidak kunjung memberikan kepada korban rasa aman, keadilan dan kepastian hukum. Rekonsiliasi sebagai upaya untuk perukunan kembali dan prakarsa untuk mematahkan ingatan sosial dan trauma sejarah menjadi kebutuhan masyarakat di akar rumput yang menyatu bersama para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Prakarsa rekonsiliasi dari daerah ini sudah dimulai antara lain dari komunitas di Palu, Batang, Blitar, Jombang, Solo, Yogyakarta, Jakarta, Flores, Kupang, dan Kebumen. Tujuan mereka adalah menata kembali kehidupan dan rasa damai atas dasar rasa adil dan suara korban. Mereka menggunakan beragam cara dan perangkat. Sebagian menggunakan pendekatan ekonomi melaui arisan dan koperasi, seni dan budaya. Sebagian lagi menggunakan pendekatan budaya anak muda. Gerakan ini juga sekaligus menjadi wadah bagi para penyintas. Prakarsa rekonsiliasi dari komunitas akar rumput bila ditarik pada area yang lebih luas adalah benih dan modal sosial bagi rekonsilasi yang lebih luas pula. Pemerintah bisa melihat inisiatif warga ini sebagai upaya positif yang dapat memperkuat pemerintah dalam menyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Kegiatan Komunitas menggunakan beragam pendekatan untuk rekonsiliasi. Mereka menyesuaikan dengan kondisi setempat. Komunitas yang yang paling bisa diterima adalah yang menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan korban. Mereka memilih model dialog melalui pertemuan rutin, ekonomi, dan seni dan budaya. Inilah pendekatan yang lebih 'lembut' dibanding dengan pendekatan politik. Media yang dipakai, antara lain, pertemuanpertemuan rutin diantara para korban, mendirikan arisan dan lembaga simpan pinjam. Beberapa yang lain menggunakan media musik dan budaya.
Mereka melibatkan korban yang mengalami langsung peristiwa 1965-1966. Sebagian masih mengalami trauma dan enggan berkomunikasi dengan sesama korban. Kelompok tersebut terakhir ini cenderung mengurangi bahkan membatasi hubungan dengan korban lainnya maupun keluarga korban sebagai cara untuk menghindari dirinya dikait-kiatkan kembali dengan masalah politik 65. Sikap menutup diri ini datang karena memang keinginannya sendiri. Namun sebagian yang lain karena tekanan dari keluarga intinya.
Komnas HAM mencatat Rekonsiliasi menjadi gerakan yang diambil oleh komunitas di daerah karena diharapkan dapat ebih terdampak pada korban. Namun saat ini, istilah rekonsiliasi sudah lebih politis. Kata rekonsiliasi dianggap sebagai pendukung PKI. Oleh karena itu, kata rekonsiliasi cenderung dihindari untuk menghindari munculnya ancaman terhadap para korban. Dalam strategi gerakan, tuntutan permintaan maaf sebaiknya adalah tahapan berikutnya. Rehabilitas korban adalah yang pertama. Rehabilitasi korban ini adalah awal dari pengangkatan harkat dan martabat korban. Bila permintaan maaf yang dikedepankan maka akan menutup perjuangan para korban untuk penyelesaian lebih luas. Karena permintaan kepada korban masih dipolitisasi dan dipelintir sebagai permintaan kepada PKI. Kompensasi juga bukan tujuan utama, kompensasi dianggap sebagai bonus. Bila memang ditetapkan ada kompensasi dari pemerintah maka hal ini menyesuaikan dengan kemampuan negara dan model kebijakan yang bisa diterima dan diterapkan oleh pemerintah. Bahkan mungkin bisa di "insert" kan ke program yang sudah tersedia. Tentunya dengan pengakuan dan deklarasi bahwa hal ini dilakukan dan diberikan kepada para korban. Jadi ada pengakuan terhadap para korban dari negara.
Kajian Pembangunan Berbasis HAM. Kajian ini berupaya mengidentifikasi praktik di daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang dihadapkan dengan prinsip-prinsip HAM. Daerah yang menjadi lokasi penelitian, antara lain, Batang-Jawa Tengah, Trenggalek-Jawa Timur, dan Tanjungpinang-Kepulauan Riau. Hal menarik lainnya adalah perencanaan pembangunan daerah tampaknya masih belum menekankan bahkan cenderung abai pada aspek identifikasi dampak, analisis dan manajemen risiko, dan penyediaan mekanisme perlindungan dan pemulihan terutama bagi mereka mereka yang terkena dampak dari kebijakan pembangunan. Padahal, kesemua aspek tersebut menjadi salah satu indikator perencanaan pembangunan berbasis HAM. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa tidak ada daerah yang memberikan perhatian yang cukup serius pada aspek tersebut. Dari ketiga daerah yang dijadikan sampel, baru Batang yang secara eksplisit menegaskan tentang mekanisme perlindungan dan pemulihan yang mereka bangun dengan merujuk pada proyek pembangunan pasar tradisional di Batang.
Proses perumusan sebagai salah satu bagian dalam perencanaan pembangunan, mensyaratkan adanya prinsip, yakni: Partisipatif, Akuntabilitas, dan Orientasi Terhadap Kelompok Rentan. Lingkup pendekatan perencanaan yang luas, menjadikan proses perumusan tidak harus terpaku pada usulan masyarakat, atau hanya berdasar pandangan Bappeda. Proses perumusan menjadi sebuah wahana penyusunan mufakat antara pemerintah dan pihak terdampak (masyarakat) untuk menentukan alternatif, prioritas pilihan dengan sumberdaya yang tersedia. Untuk itu peran serta masyarakat dan akuntabilitas pemerintah menjadi hal dasar dalam lahirnya mufakat perencanaan pembangunan.
Akuntabilitas pemerintah, sebagai awal sebuah pemerintahan yang terbuka, membutuhkan evaluasi dan konsep terhadap pelaksanaan pembangunan. Apabila pemerintah tidak mempunyai evaluasi dan konsep, maka masyarakat tidak dapat mendapat konteks yang sebenarnya, dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu, peran OMS memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memahami konteks dan persoalan pembangunan alternatif. Pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan Pemko Tanjungpinang merupakan cara untuk menggerus apatisme masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis yang sangat kental merupakan upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi apatisme masyarakat, namun hal tersebut perlu diimbangi dengan sosialisasi dan penyamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Terutama dalam penetapan rencana pembangunan menjadi produk hukum, sangat memerlukan sosialisasi untuk mencapai kepatuhan dan keberlakuan rencana pembangunan. Adapun peran serta masyarakat yang kuat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, sehingga diperlukan komitmen kepala daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka.
Kembali pada esensi proses perumusan yang merupakan konsensus antara pemerintah dengan pihak yang terdampak pembangunan. Proses perumusan berupaya mengolah prinsip partisipasi, akuntbilitas dan orientasi terhadap kelompok rentan untuk sebuah perencanaan. Untuk itu dasar hukum dalam praktik perencanaan pembangunan harus mengakomodasi dan menanam semangat dalam prinsip tersebut guna menjadi pedoman. Dasar hukum dan turunannya berada dalam tolak tarik antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Dalam Negeri. Secara nyata, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 memberikan panduan teknis seluk beluk rencana pembangunan daerah, namun pengaturan teknis daerah tersebut terlalu luas. PP 8/2008 hanya menurunkan empat hal ke dalam Peraturan Menteri, yakni: Pasal 20 Ayat (3) Tata cara pelaksanaan musrenbang, Pasal 37 Pedoman penyusunan anggaran terpadu, Pasal 42 Tata Cara Koordinasi antar Provinsi dan Pasal 51 Pedoman Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Diluar hal tersebut, Kemendagri berupaya mengatur pola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah.
Mekanisme pelaksanaan dalam pembangunan yang diterapkan di ketiga daerah secara umum, pada tingkatan dan kualitas yang berbeda-beda, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM. Dari sejumlah prinsip-prinsip pokok tersebut, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang sangat penting sekaligus menjadi prinsip andalan masing-masing pimpinan daerah dalam mewujudkan visi dan misi mereka. Mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan yang mengedapankan prinsip akuntabilitas dan transparansi berkorelasi positif bagi rule of law dalam melaksanakan aturan dan kebijakan terkait. Tingkat partisipasi warga masyarakat yang cukup baik serta adanya program-program pemberdayaan di masing-masing daerah, membantu mekanisme pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana. Tentunya semua prinsip-prinsip tersebut haruslah didukung oleh birokrasi yang bersih dan efektif. Sebagai catatan, masih rendahnya kepedulian pada kelompok rentan merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus terus ditingkatkan oleh setiap daerah agar pembangunan benar-benar dapat dinikmati oleh mayarakat seluas-luasnya.
Kajian Potensi Dampak HAM Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terhadap Petani Padi di Indonesia. Isu ekonomi regional mendapat tempat dalam kajian ini, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan yang berada dalam wilayah prioritas liberalisasi. Pada kajian ini, Komnas HAM melirik pertanian dan petani sebagai sektor yang rentan terhadap resiko resiko-resiko pasar dan berpotensi mengalami peminggiran, baik secara ekonomi maupun sosial. Sampel penelitian mengambil Pemprov Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Daerah tersebut dipilih sebagai penghasil beras terbesar di jawa dan di luar jawa. Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015—2019 diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang dan reforma agrarian, sistem pertanian tropika terpadu, kegiatan ekonomi produksi, informasi dan teknologi, pasca-panen, agro-energi dan bioindustri berbasis perdesaan, sistem pemasaran dan rantai nilai produk, sistem pembiayaan pertanian, sistem penelitian, inovasi dan sumberdaya manusia berkualitas, infrastruktur pertanian dan perdesaan, dan program legislasi, regulasi dan manajemen yang imperative.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk pengembangan komoditas pangan strategis, peningkatan daya saing produk lokal di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Praktik yang terjadi, kebijakan pembangunan pertanian tersebut belum secara efektif menyelesaikan tantangan yang dihadapi petani gurem. Mereka masih menghadapi kendala klasik, seperti akses dan hak atas tanah, permodalan dan kredit, teknologi pertanian, hingga pasca-produksi. Partisipasi petani dalam pengendalian pasar dan harga domestik masih jauh dari harapan. Belum lagi pembangunan kapasitas dan kelembagaan petani yang buruk, sehingga petani kecil susah bersaing dengan produk global. Kebijakan pemerintah pada 2006 melalui Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK) malah menekankan pertanian berskala besar, berorientasi ekspor, terutama perkebunan dan food estate.
Tantangan yang dihadapi petani, antara lain berkutat pada masalah tanah, infrastruktur, benih, pupuk, kelembagaan, SDM dan tata niaga. Berlanjut dari itu, Pemerintah tidak memiliki kerangka kebijakan nasional yang solid dan bersifat multisektor dalam menghadapi MEA. Kebijakan di sektor pertanian masih belum menjawab berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian dan petani padi sendiri. Dalam menghadapi MEA, bahkan belum tercipta harmoni antara kebijakan pertanian dan kebijakan perdagangan. Kebijakan-kebijakan itu masih bersifat sektoral, parsial, dan berjalan sendiri-sendiri. Di level daerah, kebijakan pemerintah belum menghitung kondisi petani yang cukup berat (akses terhadap tanah, infrastruktur, benih, pupuk, kelembagaan, SDM, tata niaga). Situasi ini berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap petani. Selain itu, dalam situasi yang berat tersebut, petani juga belum disiapkan pada prasyarat-prasyarat menghadapi MEA. Kapasitas petani dalam meningkatkan produksi, kualitas, daya saing, dan model-model baru distribusi masih jauh dari sentuhan kebijakan pemerintah.
Perlindungan HAM dalam RKUHP Buku Kesatu dan Buku Kedua. Konsistensi Komnas HAM dalam mengawal pembahasan Rancangan KUHP Buku Kesatu dan Kedua berada pada penyusunan Kertas Posisi, Daftar Inventarisasi Masalah (DiM), sekaligus Contra Legal Draft dari Pasal-Pasal yang dicermati. Beberapa isu yang menarik dalam kajian ini, antara lain eksistensi dari Asas Legalitas Materiil, pemidanaan berperspektif HAM serta metode pembaharuan KUHP yang melebur asas-asas pidana yang saling bertentangan dalam bentuk kodifikasi dari hukum-hukum khusus yang berada di luar KUHP. Diluar hal tersebut, Komnas HAM masih tetap teguh menolak hukuman mati.
Capaian dan Tindak Lajut Advokasi Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Proses pembahasan terkait perubahan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM telah digagas sejak lama, Komnas HAM sendiri telah memulai proses tersebut sejak Periode 2002-2007 hingga saat ini. Namun proses tersebut terputus dalam transisi antar periode, dalam arti ketiadaan proses yang berlanjut dan menjadi konsentrasi kelembagaan. Berpijak dari hal tersebut perlunya konsentrasi kelembagaan untuk mengawal dan mengarahkan perubahan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kekinian. Periode 2007-2012 telah memulai dengan RUU Komnas HAM yang memetakan kebutuhan kelembagaan. Capaian tersebut dilanjutkan pada Periode 2012-2017 dengan pemutakhiran konstruksi kelembagaan serta pembahasan tentang pemutakhiran substansi HAM. Sementara itu posisi RUU Perubahan UU No. 39 Tentang HAM berada pada prioritas 5 tahunan DPR RI dengan hak inisiatif DPR. Tantangan selanjutnya adalah memasukan RUU a guo dalam prioritas tahunan. Sebagaimana diketahui Prolegnas Prioritas 2017 tidak memuat RUU perubahan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, untuk itu perlu dipikirkan kembali strategi yang tepat menuju pembahasan RUU di DPR RI. Berlanjut dari bahasan yang dimasukan sebagai bagian Revisi UU HAM, kebutuhan jangka pendek dalam perubahan tersebut yakni merespon jumlah Anggota Komnas HAM yang tidak pernah terpenuhi yakni berjumlah 35 orang. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektifitas kerja dan pengambilan keputusan. Adapun hasil sementara dari Tim, merumuskan perubahan parsial dengan jumlah Anggota sebanyak-banyaknya 7 orang, untuk itu draf perubahan dan rasio perubahan telah disiapkan oleh Tim.
Perlindungan HAM dalam RUU Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Kaji teliti terhadap Rancangan UU a quo mencermati upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Tim kajian mencermati beberapa hal terutama pendekatan pemberantasan yang tetap menggunakan Sistem Peradilan Pidana. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan terkait hukum pidana dan hukum acaranya tetap dalam perspektif perlindungan hak-hak asasi korban, keluarga korban, masyarakat dan/atau tersangka/ terdakwa/ terpidana/ keluarganya dan/atau kepentingan Negara Republik Indonesia. Adapun terkait subyek hukumn dalam RUU Terorisme, memerlukan sebuah penegasan dan penentuan subyek hukum dengan pidana, yakni tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana. Sedangkan dalam menentukan unsur-unsur pidana, perlunya RUU untuk menentukan unsur-unsur pidana yang terukur dan mampu untuk dikenakan dalam penuntutan dan pembuktian dalam persidangan.
Adapun dalam skema penanggulangan, Tim mencermati perbedaan antara deradikalisasi dan anti radikalisasi, yakni untuk menghilangkan yang sudah radikal dan satu sisi mencegah adanya radikalisasi. Terkait pemidanaan dalam pidana Terorisme, Komnas HAM mendorong penghapusan pidana mati, serta menolak terhadap pencabutan kewarganegaraan. Konsisten dengan pendekatan criminal justice system, perlu dilihat kembali wacana perbantuan dari TNl, karena kewenangan penindakan terorisme hanya ada pada polisi. Sementara itu, dalam pelaksanaan penindakan terorisme Komnas HAM menegaskan perlu adanya pengawasan oleh Badan/Lembaga yang sudah ada untuk mengawasi.
Mendorong Pengesahan "Optional Protocol Convention on the Rights of Persons With Disabilities" dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas. Penegasan posisi Komnas HAM terlihat dalam kertas posisi yang mendorong pengesahan Optional Protocol CRPD, hal tersebut dilandasi oleh kebutuhan dasar hukum hak-hak penyandang disabilitas. Keberadaan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi semakin lengkap dengan adanya pengesahan Opsional Protokol. Beberapa mekanisme penyelesaian dalam lingkup nasional yang belum terlembaga, seperi kasus pemasungan, tidak berjalannya pendidikan inklusi, ketenagakerjaan, hingga kejahatan seksual penyandang disabilitas di berbagai daerah. Untuk itu dengan adanya pengesahan protokol opsional, negara atau pemerintah mendapat manfaat secara umum, antara lain:
Memperkuat mekanisme perlindungan nasional bagi Penyandang Disabilitias;
Dapat memvalidasi upaya-upaya hukum dan kebijakan;
Dapat memvalidasi Putusan pengadilan nasional;
Membantu pemerintah membawa perubahan dalam negeri terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
Membuka diri untuk mendapatkan nasihat dari para ahli internasional.
Tradisi Leluhur Ramah Ragam SOGIE Praktik dan Pengaruhnya Terhadap Negara. Kajian ini berupaya menggali konsep argumentatif bahwa LGBT atau minoritas SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity & Expression) bukan merupakan pengaruh (budaya) barat, dan sudah menjadi bagian dari budaya (lokal) di Indonesia diharapkan bisa mengeleminir stigma negatif, hate speech dan kebencian terhadap LGBT. Selama dua tahun terakhir isu LGBT mendominasi di berbagai media nasional. Berbagai pemberitaan dengan nada negatif menyudutkan kelompok LGBT. Pemberitaan tersebut berdampak pada cara pandang publik terhadap kelompok LGBT.Pemberitaan tersebut antara lain beranggapan bahwa LGBT berasal dari nilai-nilai barat, merupakan pelaku tindak kejahatan/kekerasan, merupakan prilaku menyimpang dan amoral, kelompok berbahaya, dan melawan negara. Kajian ini menggunakan pendekatan teori budaya, menjadi pisau analisa yang dapat menggambarkan bahwa tradisi ramah ragam SOGIE yang masih dipraktikan sampai saat ini merupakan tradisi leluhur Indonesia. Konsep budaya yang dimaksud mengetengahkan budaya kontemporer, yakni sebuah sistem yang praksis, dinamis dan berproses, dan kontekstual. Konsep ini mengetengahkan bahwa sebuah tradisi yang ada saat dan merupakan peninggalan leluhur dapat dibuktikan dengan latar belakang sejarah yang disampaikan individu-individu dengan menyebutkan waktu, kondisi saat ini, nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam tradisi dan sampai saat ini masih dijadikan pegangan dan dipraktikan. Tradisi budaya leluhur tersebut bisa saja dipraktikan berbeda tergantung konteksnya (ruang dan waktu) dan ditentukan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan, namun ada benang merah yang bisa ditarik dari keseluruhan praktik sebagai pengikat bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi leluhur. Praktik yang Komnas HAM tegaskan terkait Tradisi Bissu di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dan Tradisi Reog di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Tradisi Bissu. Dalam tradisi ini para bangsawan kerajaan ternyata cukup andil dalam kemunculan dan eksistensi para Bissu, karena Bissu dipercaya oleh masyarakat (bottom up). Para bangsawaan kerajaan juga mempunyai kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya melalui Bissu; mengingat kehadiran pihak-pihak luar yang berpotensi merusak kekuasaannya (saat itu Kristen, Katolik, dan Islam). Pada satu titik, bangsawan kerajaan menganggap Bissu bisa diakulturasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan masyarakat meng'amin'kannya. Hingga kini Bissu dan ajaran Islam dianggap tidak bertentangan. Di era pasca kemerdekaan, tantangan para Bissu datang dari para pemberontak (DI/TII) yang menganggap aktifitas (tradisi) Bissu adalah syirik. Jika melihat konteks hak asasi manusia, maka pemerintah pada saat itu (era Orde Lama), tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi para Bissu dari ancaman para pemberontak (Di/Til). Banyak Bissu yang tewas dibunuh secara tragis oleh para pemberontak. Pemerintah lokal (Kabupaten
Pangkep) hingga kini mempertahankan tradisi Bissu. Meskipun peran pemerintah setempat belum maksimal -seperti tidak adanya alokasi anggaran terkait pelestarian Bissu untuk menjaga eksistensi tradisi Bissu - namun pemerintah setempat terlihat memahami benar bahwa Bissu masih dipercaya warga sebagai penghubung/mediator dengan Yang Maha Esa. Hal ini tercermin dari upacara/ritual yang masih berlangsung
Tradisi Reog. Dalam Tradisi Reog, Negara memberikan peluang agar Tradisi Reog sebagai kesenian berkembang dan pemerintah menganggarkan festival Reog setiap tahunnya. Reog sebagai kesenian, masuk dalam salah satu tradisi yang dilestarikan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Nomor 63/2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Untuk kepentingan politik (kampanye), Reog dimanfaatkan oleh sebagian elit politik. Kondisi ini sekaligus mengungkapkan 'pengkondisian' negara atas peluang pemanfaatan Tradisi Reog oleh elit politik. Terkait relasi Warok dan Gemblak dimana hubungan keduanya dianggap sebagai hubungan homoseksualitas dan dilarang di masa Orde Baru; saat ini memiliki peluang untuk dikembalikan ke bentuk aslinya oleh para tetua Reog; dan perkembangannya difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.
Berdasar praktik dan kondisi yang terjadi, dapat difahami tradisi ramah ragam SOGIE sudah lama eksis sebagaimana digambarkan dalam bukti-bukti sejarah berkaitan dengan Bissu dan Reog. Terlebih nilai-nilai yang terkandung didalamnya masih dianut dan dipraktikan oleh masyarakat. Atas keberadaan tradisi budaya yang merupakan warisan leluhur, para aktor negara ikut andil dalam menjaga eksistensinya agar tradisi tetap berlangsung.
Penanganan Pengungsi Anak tanpa Pendamping di Indonesia. Sebagai kelompok dengan kerentanan yang ganda, pengungsi anak tanpa pendamping menjadi obyek kajian oleh Komnas HAM. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini berupaya memotret praktik penangan pengungsi anak tanpa pendamping. Dalam penanganan pengungsi, secara umum pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang menangani masalah pengungsi. UNHCR bermitra dengan IOM menyewa hotel atau tempat penginapan untuk pemukiman para pencari suaka dan pengungsi yang sudah berkeluarga, orang dewasa laki-laki tunggal yang telah dibebaskan dari Rudenim, serta pengungsi anak (termasuk separated children dan unaccompanied children). Lembaga kemanusiaan lainnya adalah CWS. Lembaga ini fokus memberikan bantuan basic needs seperti pangan, kesehatan, dan penddikan kepada pengungsi anak termasuk unaccompanied children. CWS merupakan sub-kontraktor UNHCR dalam program penanganan pengungsi anak. Lembaga ini mengelola tiga shelter di Jakarta. Data Per-November 2016, CWS mengasuh 137 pengungsi anak. CWS mengandaikan beragam kegiatan bagi pengungsi anak, misalnya olahraga, rekreasi, kursus komputer, belajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. CWS juga menggunakan mekanisme orang tua asuh dalam penanganan pengungsi anak. Orang tua asuh adalah pengungsi dewasa yang dipasangkan dengan social worker (pekerja social CWS), berasal dari suku bangsa dan memiliki bahasa yang sama dengan unaccompanied children. Lembaga nasional yang turut berpartisipasi dalam menangani pengungsi anak adalah lembaga zakat Dompet Dhuafa (DD). Sejak 2012 DD menangani isu pengungsi ketika pengungsi Rohingya datang ke Indonesia. DD memberikan bantuan hidup, penyediaan kontrakan rumah, pendidikan bahasa bagi pengungsi anak, dan layanan di sektor kesehatan. DD bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dalam penanganan pengungsi anak tanpa pendamping, kapasitas pemerintah masih terbatas. Lembaga kemanusiaan internasional dan nasional masih dominan dalam urusan ini. Padahal peran pemerintah semestinya lebih besar lagi dalam penanganan pengungsi anak tanpa pendamping ini. Meskipun bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun Pemerintah Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan pengungsi anak.
Sekian lama Pemerintah Indonesia tidak memiliki regulasi nasional dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Baru-baru ini, 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. 125 tahun 2016 yang menandai babak baru penanganan pengungsi. Pendekatan kemanusiaan lebih mengedepan dalam Perpres ini. Meskipun demikian, masih banyak catatan atas Perpres ini. Lingkup dan kandungan perpres masih sangat terbatas dan parsial. Hal-hal penting dan substansial luput dari pengaturan Perpres, termasuk penanganan pengungsi anak. Padahal pengungsi anak adalah pengungsi yang memiliki kerentanan ganda. Untuk itu, agenda penting ke depan adalah monitoring pelaksanaan Perpres sekaligus penyempurnaan atas kandungan Perpres, sehingga ke depan Indonesia memiliki sistem, prosedur, dan mekanisme nasional dalam penanganan pengungsi yang komprehensif serta menekankan pendekatan kemanusiaan dan HAM.
Mengukur Pencapaian Kinerja Penegakan dan Pemenuhan HAM melalui Indikator HAM. Penyusunan Indikator HAM pada 2017 konsentrasi pada konsep hak-hak Ekosob (ekonomi, sosial, budaya) dengan menggunakan indikator struktur, indikator proses dan indikator hasil. Indikator struktur dapat dikenali dengan sebagai cerminan penerimaan, niat, dan komitmen dari negara untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam menghormati, melindungi, dan memnuhi hak asasi manusia. Sedangkan indikator proses membantu dalam menilai suatu negara, melalui implementasi dari langkah-langkah dan program serta aksi kebijakan, untuk mengubah komitmen hak asasi manusia ke dalam hasil yang diinginkan. Adapun indikator hasil membantu dalam menilai hasil usaha negada dalam memajukan penikmatan hak asasi manusia. Nilai tambah penyusunan tersebut adalah untuk menghasilkan indikator yang dapat menggambarkan aspek-aspek komitmen-upaya-hasil dari perwujudan hak asasi manusia.
Fokus pada hak-hak ekosob, mengarahkan penyusun untuk menggunakan kerangka konseptual untuk mengarah kepada konsep inti. Adapun kerangka konsep tersebut mencakup, maximum available resource (sumber daya maksimum yang tersedia), progressive realization (pencapaian bertahap), minimum core obligation (kewajiban inti minimum), dan konsep non-retrogression (tidak boleh ada pemunduran dalam ). Sebagai ukuran yang didapat dari kandungan normatif, standar HAM dibagi menjadi dua kelompok, yakni minimum core obligation, sebagai indikator yang berisi indikator kunci (key indicator) yang merupakan standar minimum kewajiban HAM dan All Indicators, berisi semua cakupan atau dimensi yang melekat sebagai atribut pada setiap hak. Berlanjut dari itu, kedua kelompok besar tersebut memiliki elemen-elemen kunci yang kemudian dibagi ke dalam indikator struktur, proses, dan hasil. Adapun hak-hak ekosob yang dicapai dalam 2016 antara lain hak atas kesehatan dan hak atas pangan.
Ilustratif hak atas kesehatan, diturunkan dari Komentar Umum No. 14. Sebagai hak inklusif yang luas, tidak hanya pelayanan kesehatan yang memadai, namun mencakup faktor-faktor yang berperan terhadap kesehatan. Semisal, akses terhadap air minum sehat, sanitasi yang memadai dan suplai makanan yang cukup dan akses kepada pendidikan dan informasi yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Adapun kewajiban inti minimum dalam hak atas kesehatan, mencakup adanya fasilitas kesehatan yang non diskriminasi, jaminan akses atas pangan pokok dan bernutrisi, jaminan akses atas pangan pokok dan bernutrisi, jaminan akses fasilitas sanitasi dan air yang aman serta dapat diminum, jaminan ketersediaan obat-obat2an yang esensial/penting, dan jaminan distribusi fasilitas kesehatan yang merata.
Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM. Semangat untuk menjejakkan kinerja kepolisian berbasis HAM sejalan dengan reformasi dan pembenahan dalam Insitusi kepolisian. Pembenahan tersebut mencakup aspek struktural, instrumental dan kultural. Aspek struktural sangat terkait dengan restrukturisasi organisasi. Reformasi instrumental terkait dengan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat. Terakhir, reformasi kultural yang terutama menyangkut perubahan mindset para anggota kepolisian; dalam hal ini perubahan dari sikap arogan menjadi mendahulukan kepentingan masyarakat. Aspek tersebut dalam penyusunan indikator dikonversi menjadi tiga dimensi indikator HAM, yakni Indikator struktur, merupakan pencerminan dari berbagai ratifikasi dan adopsi instrument hukum internasional dan nasional serta institusional dasar yang dianggap perlu untuk memfasilitasi perwujudan hak asasi manusia dalam institusi kepolisian. Lebih diutamakan pada kebijakan yang dibuat oleh Mabes Polri sebagai institusi tertinggi kepolisian, terutama tentang jaminan HAM bagi tersangka, saksi dan korban dalam semua proses pemeriksaan oleh kepolisian. Indikator ini lebih menekankan pada adanya ketentuan/UU tentang jaminan asas praduga tidak bersalah, non diskriminasi, jaminan kebebasan bergerak, perlindungan hak privasi dll.
Indikator proses atau yang disebut sebagai output, merupakan indikator yang mengaitkan instrumen-instrumen kebijakan negara dengan program-program yang ditujukan dalam mencapai hasil yang diharapkan dalam perwujudan kinerja kepolisian yang berbasis HAM. Indikator ini lebih sensitif terhadap adanya perubahan yang menggambarkan upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh institusi kepolisian dalam perwujudan hak asasi manusia. Indikator ini lebih menekankan pada standar operasional prosedur, berbagai kegiatan pelatihan dan pelayanan yang menjamin terlindunginya hak asasi tersangka, saksi dan korban. Indikator hasil atau yang disebut sebagai outcome, merupakan indikator pencapaian institusi dan aparat kepolisian yang menggambarkan status perwujudan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil yang lebih diutamakan dan biasanya lebih banyak pada angka prosentase dan hasil laporan yang dapat diakses oleh publik. Tujuan utama dari adanya indikator kinerja kepolisian ditekankan pada bagian ini, transparansi dan akuntabilitas yang sangat dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai panduan dalam penilaian kinerja institusi dan aparat kepolisian oleh masyarakat. Indikator dibagi sesuai dengan 8 tugas dan fungsi kepolisian yang diturunkan dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi kepolisian, yaitu:
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penyelidikan dan penyidikan, yang terdiri dari indikator penyelidikan dan penyidikan terutama tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang perlindungan korban;
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang anak yang berhadapan dengan hukum;
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang hak tahanan perempuan;
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang hak masyarakat hukum adat;
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penggunaan kekuatan minimum senjata;
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penanganan konflik sosial; dan
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penanganan pengungsi dan nonkewarganegaraan.
Penanganan Kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Sampai 2016, Komnas HAM menyelesaikan terdapat 3 (tiga) kasus pelanggaran berat HAM, yaitu Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan, Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara, Peristiwa di Papua. Untuk Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA, selain dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan, Komnas HAM juga telah bekerja sama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban serta bantuan medis.
Untuk Peristiwa di Papua, berdasarkan petunjuk Jaksa Agung, berkas perkara Peristiwa di Papua dipisah menjadi berkas Peristiwa Wasior dan Peristiwa Wamena. Petunjuk tersebut telah dipenuhi Komnas HAM dengan dikeluarkannya SK dari masing-masing Tim dan laporan pemenuhan petunjuk telah disampaikan kepada Jaksa Agung.
Selain itu, masih terdapat 6 (enam) kasus/peristiwa yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyelesaian Komnas HAM, sesuai kewenangannya dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya berupaya untuk menuju ke arah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja disebabkan faktor eksternal, dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/ masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah (pusat maupun daerah).
Berikut adalah kasus pelanggaran HAM berat yang masih dalam proses penyelidikan dan penyelesaian :
| No | Kasus/Peristiwa |
| 1 | Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai |
| 2 | Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999 |
| 3 | Peristiwa Rumoh Gedong |
| 4 | Peristiwa Timang Gajah |
| 5 | Peristiwa Bumi Flora |
| 6 | Peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu |
Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, Papua
Pada proses penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, kendala yang dihadapi Tim adalah masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap upaya Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dikarenakan masyarakat meminta kejelasan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh banyak instansi atas peristiwa Paniai, diantaranya oleh Tim Polri, TNI, dan Tim Gabungan Menkopolhukam.
Sampai saat ini, Tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan memperoleh hasil asli dari para korban. Selain itu, belum ada persetujuan dari keluarga untuk melakukan pembongkaran kuburan dan otopsi jenazah, dikarenakan faktor adat dan budaya di Paniai yang masih menganggap tabu untuk membongkar kuburan dan jenazah.
Kendala lainnya adalah masih kurang kooperatifnya pihak TNl dalam merespon upaya Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan peristiwa Paniai khususnya pemeriksaan saksi-saksi dari pihak TNl. Hal tersebut berbanding terbalik dengan respon dari Polri yang sangat kooperatif dan terbuka terkait upaya Komnas HAM RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak Polri.
Meskipun begitu, Komnas HAM terus melakukan upaya-upaya pendekatan, baik secara formal maupun informal, kepada pihak-pihak terkait, melakukan gelar perkara dan analisa kasus, pencarian data dan informasi terkait saksi-saksi, dan melakukan pertemuan dengan beberapa narasumber agar proses penyelidikan bisa berjalan lancar.
Pertemuan Komnas HAM RI dengan Saksi Peristiwa Kekerasan
Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998-1999 di Banyuwangi
Pada proses penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999, masih dijumpai kondisi ketertutupan saksi korban dan/atau keluarganya. Hal itu berdampak pada sulitnya Tim mencari saksi-saksi yang sesuai dengan kriteria, yaitu mengetahui secara langsung peristiwa, untuk diperiksa.
Saat ini baru 10 saksi-saksi yang diperiksa di Banyuwangi dan diketahui masih lebih dari 100 korban yang belum terungkap. Belum di berbagai daerah lainnya seperti Jember (Jatim), Pangandaran (Jabar) dan Banten. Selain itu, Tim memiliki kendala karena Pemda setempat merasa isu ini dapat menganggu kestabilan/nama baik daerah tersebut.
Upaya yang saat ini dilakukan Tim adalah mengidentifikasi saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan bersedia untuk memberikan keterangan; melakukan pertemuan dengan narasumber dan pihak terkait, terutama yang membantu proses kelengkapan berkas, analisa HAM, dan merumuskan keterlibatan aparat pemerintah, termasuk TNl dalam peristiwa tersebut.
Koordinasi Antara Komnas HAM RI dan Jampidsus Kejaksaan Agung Untuk Membahas Kasus Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet
Peristiwa Rumoh Gedong, di Aceh
Pada proses penyelidikan Peristiwa Rumoh Gedong, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi. Saat ini, Tim sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi, FGD, penyusunan matriks hasil penyelidikan, dan penyusunan draft laporan penyelidikan.
Saksi Peristiwa Rumoh Gedong, Aceh
Peristiwa Timang Gajah, Aceh
Pada proses Peristiwa Timang Gajah, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 34 orang saksi. Tim saat ini sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksisaksi, FGD, penyusunan matriks hasil penyelidikan, dan penyusunan draft laporan penyelidikan. Untuk Peristiwa Bumi Flora, Tim akan memulai proses penyelidikan dengan melakukan bedah kasus untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi peristiwa serta alat bukti. Secara umum, hambatan yang dihadapi oleh Tim adalah terkait kesulitan mendapatkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak TNI/ Polri yang diduga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi, dokumen terkait dan sarana prasarana penunjang penyimpanan alat bukti.
Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu
Pada proses penyelidikan dan penyelesaian kasus-kasus/peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, pendapat masyarakat sipil, korban, keluarga korban, pemerintah, dan pihak terkait lainnya terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masih terbagi yaitu melalui mekanisme yudisial atau non yudisial.
Sampai saat ini, Tim masih melakukan pertemuan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam dan kementerian/lembaga terkait; melakukan pertemuan konsultasi dengan ahli, korban, masyarakat sipil, dan pemda untuk membuka kemungkinan-kemungkinan langkah penyelesaian; serta mengeluarkan surat keterangan korban/ keluarga korban. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:
| No | Kasus/Peristiwa | Proses |
| 1 | Trisakti, Semanggil, dan II Semanggi | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 2 | Mei 1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 19 September 2003 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 3 | Penghilangan Paksa 1997-1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 03 September 2006 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 4 | Talangsari 1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 16 September 2008 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 5 | Penembakan Misterius | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 6 | Tragedi 1965-1966 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat telah ada kemajuan, salah satunya adalah semakin terbukanya masyarakat untuk membicarakan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Padahal sebelumnya dianggap "tabu", khususnya peristiwa tahun 1965-1966. Tidak hanya masyarakat, Pemerintah pun membuka diri membicarakan peristiwa tersebut. Pada pertemuan koordinasi antara Komnas HAM dengan Pemerintah, ada satu kesepakatan untuk mengadakan Simposium Nasional yang membicarakan mengenai peristiwa tahun 1965-1966, dengan pendekatan kesejarahan.
Simposium Nasional dilakukan pada 18-19 April 2016 di Jakarta. Simposium Nasional ini secara terbuka menghadirkan para pembicara yang memang punya pandangan berbeda terhadap peristiwa tahun 1965-1966 tersebut. Selain itu, dalam Simposium Nasional ini juga untuk pertama kali secara terbuka dipertemukannya pihak-pihak yang dianggap sebagai "pelaku" dan "korban". Rumusan rekomendasi sudah disampaikan ke Presiden, akan tetapi hingga saat ini rekomendasi tersebut belum secara terbuka disampaikan kepada masyarakat dan apa hasilnya dari pemerintah.
Perubahan susunan kabinet pada Juli 2016, khususnya pergantian Menkopolhukam, sedikit banyak mempengaruhi proses/upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang komunikasinya sudah dibangun cukup lama. Adanya pergantian kabinet ini kemudian mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang sangat mungkin berbeda dari kebijakan Menteri sebelumnya.
Upaya Pemenuhan dan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Korban pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya berhak atas empat pilar penghapusan impunitas di atas yaitu: hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas pemulihan (reparation) dan hak atas jamina ketidakberulangan. Pemenuhan hak atas pemulihan merupakan langkah lanjutan yang harus dilakukan, yang didahului oleh pengungkapan atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Selanjutnya harus ada pengakuan tentang terjadinya peristiwa tersebut dan keberadaan korban serta penyesalan secara resmi atas persitiwa pelanggaran yang terjadi. Hak korban atas pemulihan menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan dan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta "satisfaction" sebagaimana diatur oleh hukum internasional.
Tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam rangka pemulihan hak-hak korban atau keluarga korban atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Pemberian kompensasi, dan bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Istilah yang digunakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 44 Tahun 2008 berkaitan dengan pemulihan hak korban adalah kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana.
Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dan medis. Selama 2016, Komnas HAM telah menerbitkan 945 surat keterangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi korban dan keluarga korban untuk mengajukan permohonan bantuan medis dan psikologis kepada LPSK.
Dukungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM ATAS NAMA AGAMA Pelaregran teradap Ninorias Apina n:mc ROHINGYA "H UNTUK RAKYAT NO ROHINGYA -www.spi.or.id, www.kbknews.id, frontiermyamar.net, bbci.co.uk, www.suarakita.org, blogovate.typepad.com 123
Dukungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM
omnas HAM melakukan penataan kelembagaan reorganisasi Komnas HAM K dengan keluarnya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,yang merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Struktur Organisasi Komnas yang sebelumnya yakni Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM 001/I/2009. Perubahan Penataan struktur Organisasi Komnas HAM tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Nomenklatur 3 unit kerja organisasi (3 biro) yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama.
2. Perubahan Nomenklatur Bagian yang mengelola Pengawasan yang semula Bagian Perencanaan menjadi Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal.
3. Perubahan Nomenklatur Bagian yang mengelola bantuan Hukum yang semula Bagian Kepegawaian dan Organisasi menjadi Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.
4. Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional dilebur (disatukan) dengan Sub Bagian Kepegawaian.
A. Dukungan Anggaran
Pada 2016 Komnas HAM memperolah anggaran sebesar Rp. 91.995.965.000 (Sembilan puluh satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut berasal dari dua sumber dana yaitu dari APBN sebesar Rp. 77.818.699.000 dan dari hibah langsung sebesar Rp. 14.177.266.000. Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana TA.2016 adalah sebagai berikut:
| Sumber Dana | Jumlah |
| Hibah Langsung | |
| HI Luar Negeri (Komnas Perempuan) | 12.177.266.000 |
| HI Dalam Negeri | 2.000.000.000 |
| Rupiah Murni/APBN | 77.818.699.000 |
-85% 100,000,000,000 -13% 2% 50,000,000,000 25,000,000,000 0 APBN Luar Negeri Dalam Negeri ANGGARAN HIBAH LANGSUNG
Hibah Langsung
Sumber Dana Hibah Langsung luar negeri yang diperoleh Komnas HAM melalui Komnas Perempuan berasal dari UN Women, UNFPA, MAMPU, dan NORAD dengan total anggaran sebesar Rp.12.177.266.000 atau 13%, sedangkan Hibah Langsung Dalam Negeri berasal dari Pemerintah Daerah Papua dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000 atau 3% dan Anggaran APBN (rupiah murni) sejumlah 77.818.699.000 atau 85%. Maka komposisi anggaran Komnas HAM TA. 2016 antara APBN dengan Hibah adalah 7 berbanding 3 (7:3).
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komnas HAM. Program ini untuk penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta perbinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal. Namun, lebih dari itu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance). Pada program ini memiliki dukungan anggaran sebesar Rp. 60.420.195.000 yang terbagi ke dalam 2 (dua) pelaksanaan kegiatan.
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM. Program ini untuk mendukung terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, dengan melakukan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan serta mediasi yang merupakan tupoksi dari Komnas HAM. Pada program ini memiliki dukungan anggaran sebesar Rp. 17.398.504.000 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) pelaksanaan kegiatan.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun Anggaran 2016 Yang Berasal Dari APBN
| Nama Program/ Kegiatan | Persen- tase | ||||
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di Komnas HAM | 61,867,788,000 | 60,420,195,000 | (1,447,593,000) | -2.34 | |
| Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama | 5,800,019,000 | 3,064,046,000 | (2,735,973,000) | ↓ | -47.17 |
| Kegiatan Penyelengga- raan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum | 56,067,769,000 | 57,356,149,000 | 1,288,380,000 | ↑ | 2.30 |
| Pemajuan dan Penegakan HAM | 18,623,085,000 | 17,398,504,000 | (1,224,581,000) | -6.58 | |
| Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara | 5,811,627,000 | 5,707,240,000 | (104,387,000) | ↓ | -1.80 |
| Kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | 10,639,199,000 | 10,598,570,000 | (40,629,000) | ↓ | -0.38 |
| Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak | 1,092,694,000 | (1,079,565,000) | ↓ | -49.70 | |
| 80,490,873,000 | 77,818,699,000 | (2,672,174,000) | -3.32% |
Berdasarkan tabel tersebut, sangat terlihat bahwa dari jumlah anggaran yang diterima Komnas HAM pada 2016 jika dibandingkan dengan pada 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.672.174.000 atau 3.32%. Namun berdasarkan program, pada Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya turun sebesar 2.34% atau sejumlah Rp. 1.447.953.000 dari total alokasi anggaran, sedangkan Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM turun sejumlah Rp. 1.224.581.000,- atau 6.58%. Jika dilihat dari Kegiatan, sebagian besar mengalami penurunan. Kegiatan yang yang paling besar penurunannya adalah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban sebesar 49.70% dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama sebesar 47.17%.
ALOKASIANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN (DLM RIBUAN RUPIAH)
| (DLM RIBUAN RUPIAH) 70,000,000,000 | ||||||||||
| 70,000,000,000 60,000,000,000 | 00 | |||||||||
| 50,000,000,000 | 0,00000 | |||||||||
| 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 | U | |||||||||
| 000 | ||||||||||
| 0B | ||||||||||
| 00 | 1 | |||||||||
| Kegiatan | Kegiatan Kegiatan Penyelesaian | |||||||||
| Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama | Penyelengga- raan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum | Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM | Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara | Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban | |||
| TA. 2015 | 5,800,019,0 | 56,067,769 | 18,623,085 | 18,623,085 | 5,811,627,0 | 10,639,199 | 10,639,199 2,172,259,0 | 2,172,259,0 | ||
| TA. 2016 | 3,064,046,0 | 57,356,149 | 17,398,504 | 17,398,504 | 5,707,240,0 | 10,598,570 | 1,092,694,0 | 1,092,694,0 | ||
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan (APBN) TA. 2016
| Nama Program/Kegiatan | Alokasi Anggaran | Realisasi | Persentase |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM | 60,420,195,000 | ||
| Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama | |||
| Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Perundang-undangan dan Bantuan Hukum | 92.37% | ||
| Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM | 17,398,504,000 | 15,457,683,404 | 88.84% |
| Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara | 5,707,240,000 | 5,048,257,266 | 88.45% |
| Kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | 10,598,570,000 | 9,413,659,946 | 88.82% |
| Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban | 995,766,192 | 91.13% |
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA. 2016
| Sumber Dana | Anggaran | Realisasi | Persentase |
| APBN | 77,818,699,000 | 70,969,473,703 | 91.20% |
| Hibah | 14,177,266,000 | 11,833,080,914 | 83.47% |
| 91,995,965,000 | 82,802,554,617 | 90.01% |
Penyerapan anggaran Komnas HAM TA. 2016 mencapai 90.01 persen, tetapi dari 5 (lima) kegiatan yang realisasinya dibawah 90 persen ada 3(tiga) kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara (88.45%) dan Kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (88.82 %). Dan untuk realisasi dana hibah pun hanya mencapai 83.47% dari total anggaran hibah. Beberapa kendala-kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya realisasi anggaran adalah sebagai berikut:
1. Adanya selfbloking pada bulan Mei 2016, membuat beberapa pelaksananan kegiatan diundur dikarenakan anggaran untuk dukungan tersebut diberikan tanda bintang dan baru dapat dilaksanakan sampai menunggu tanda bintang tersebut dibuka.
2. Berdasarkan revisi 4 DIPA pada 26 Juli 2016 ada pemotongan sekitar 17.18% sejumlah Rp. 16.137.447.000,- dari DIPA Awal Rp. 93.356.146.000. Pemotongan dilakukan pada masing-masing Biro yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Tidak hanya pada kegiatan dukungan fungsi, pada kegiatan rutin juga terdapat pemotongan seperti: belanja modal, cetakan, pemeliharaan dan langganan daya.
3. Dana Hibah baru tercatat saat DIPA Komnas HAM Revisi 6 (enam) per tanggal 15 November 2016, sehingga dengan perbandingan tersebut mempengaruhi penyerapan anggaran dikarenakan pagu anggaran bertambah, dan proses pertanggungjawaban belum terealisasi. sedangkan proses realisasi baru terjadi di akhir tahun anggaran.
B. Dukungan Sumber Daya Manusia
Diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka terbuka lebar terhadap transparansi terhadap manajemen kepegawaian aparatur sipil negara baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Tugas aparatur sipil negara ke depan diharuskan dapat menjalankan pelayanan publik, menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan lainnya. Aparatur sipil Negara harus memiliki profesi dalam manajemen aparatur sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi atau kompetensi serta kinerja dalam jabatan tersebut atau yang kita kenaldengan sistem merit. Sehingga pelaksanaanperekrutan aparatur sipil negara dapat dilaksanakan secara terbuka dan kompetetitif sebagaimana tujuan dalam asas keterbukaan seperti yang tercantum pada Penjelasan pasal 2 huruf I UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga dapat terwujud aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta bebas dari intervensi politik dan diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara professional sesuai dengan Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berbagai strategi kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan Biro Umum di antaranya peningkatan Job Grading pada beberapa Jabatan, penyusunan standar kompetensi manajerial, seleksi terbuka dalam pengadaan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan mekanisme yang adil, jujur, dan transparan yang dilengkapi dan di dasarkan pada analisis beban kerja, pengembangan pegawai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dukungan bantuan hukum dalam kerja-kerja Komnas HAM, dll. Komnas HAM menjalankan fungsi dan kewenangannya, selalu berusaha mewujudkan SDM yang professional berbasis kompetensidan berintegritas tinggi dengan jumlah komposisi pegawai yang masih terbatas baik di pusat maupun di sekretariat perwakilan.
Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai
250 PNS 200 PTT 150 100 50 PTT 0 2015 PNS 2016
| Tahun | 2015 | 2016 | |
| PNS | 212 | 103 | 1 |
| PTT | 202 | 111 |
Sebaran Jumlah Pegawai perwilayah Berdasarkan Status Pegawai
300 250 200 150 PTT 100 PNS 50 0 NAD Jakarta Sumbar Kalbar Papua Sulteng Maluku
| Lokasi | Jakarta | NAD | Sumbar | Kalbar | Sulteng | Maluku | Papua |
| PNS | 170 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PTT | 86 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
C. Dukungan Sarana dan Prasarana
Dalam menjalankan dukungan fungsi kelembagaan Setjen Komnas HAM membawahi 4 (empat) biro, salah satunya adalah Biro Umum. Biro Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.
Kendaraan Roda Empat. Akhir tahun 2015 komnas HAM memiliki 23 unit kendaraan roda empat yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional dan kendaraan dinas jabatan. Jumlah tersebut bertambah menjadi 25 unit pada Tahun 2016 dengan adanya pengadaan sebanyak 2 unit untuk memenuhi kebutuhan kendaaraan operasional Biro Umum dan Kantor Komnas HAM perwakilan Aceh. Dari 25 unit kendaraan roda empat tersebut Sebanyak 23 unit berada dalam kondisi baik sedangkan 2 unit dalam kondisi rusak berat yang rencananya akan diusulkan untuk dilakukan pemindah tanganan / dihapuskan.
Kendaraan Roda Dua. Pada 2016 Komnas HAM memiliki 14 unit kendaraan roda dua dimana untuk anggaran tahun berjalan terdapat pengadaan dua unit sepeda motor. Dua unit sepeda motor tersebut digunakan masing-masing untuk kendaraan operasional Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dan Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah.
Posisi BMN di Neraca
| Uraian | Nilai Aset (Rp) | Nilai Aset (Rp) |
| Tahun 2016 | Tahun 2015 | |
| Barang konsumsi | 149,686,446 | 142,981,277 |
| Bahan untuk pemeliharaan | 7,413,005 | 7,707,556 |
| Barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat | 0 | |
| Bahan baku | 26,625,000 | |
| Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga | 25,000 | 25,000 |
| Persediaan lainnya | 47,199,700 | 53,731,845 |
| Peralatan dan mesin | 24,874,730,524 | 22,635,372,089 |
| Gedung dan bangunan | 13,058,303,193 | 13,058,303,193 |
| Aset tetap renovasi | 194,702,981 | 126,936,981 |
| Aset tetap lainnya | 1,223,478,250 | 1,173,478,250 |
| Soft ware | 2,718,824,589 | 2,554,849,589 |
| Lisensi | 0 | |
| Aset tak berwujud lainnya | 0 | |
| Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan | 104,785,675 | 104,785,675 |
| Akumulasi penyusutan | -20,281,336,063 | -17,449,933,910 |
| Akumulasi amortisasi software | -2,350,453,027 | - |
| 19,747,360,273 | 22,434,862,545 |
Prasarana Kantor Lainnya
| No | Jenis Biaya | Tahun 2016 | Tahun 2015 |
| 1 | Listrik | Rp. 1.052.130.777 | Rp. 998.734.821 |
| 2 | Telepon | Rp. 169.146.374 | Rp. 125.394.437 |
| 3 | Air | Rp. 34.158.132 | Rp. 58.256.332 |
| 4 | Pos | Rp. 214.404.308 | Rp. 156.874.619 |
D. Pelaksanaan Bantuan Hukum
Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan advokasi dan batuan hukum pada 2016, antara lain adalah:
1. Penyusunan draft Peraturan Komnas HAM tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Lingkungan Komnas HAM dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Komnas HAM.
2. Melakukan fitting dan finalisasi kumpulan kegiatan dari advokasi dan bantuan Hukum untuk perkara perdata class action No. 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST di PN Jakarta Pusat. Hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak sah dan tidak mempunyai syarat sebagai gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya Hakim memerintahkan para pihak untuk menghentikan perkara ini.
3. Melakukan advokasi dan bantuan Hukum untuk perkara perdata No. 548/ PDT.G/2015, dimana posisi Komnas HAM adalah Tergugat VI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini telah putus dan dimenangkan oleh Komnas HAM pada 28 Juli 2016.
4. Melakukan advokasi dan bantuan hukum untuk Pra Peradilan No. 82/Pid. Prap/2016/PN. Jkt.Sel di PN Jakarta Selatan, dimana posisi Komnas HAM adalah Turut Termohon PraPeradilan. Perkara ini telah putus dan dimenangkan oleh Komnas HAM pada 28 Juli 2016
5. Melakukan monitoring untuk perkara perdata No. 61/PDT.G/2015/PN.JBG di PN Jombang. Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak sah dan tidak mempunyai syarat sebagai gugatan Warga Negara namun Penggugat dapat mengajukan banding.
6. Menghadiri Sidang Putusan Perkara Uji Materi UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi pada 23 Agustus 2016. Dalam Perkara ini Penggugat adalah Paian Siahaan dan Yati Ruyati, keluarga korban kerusuhan Mei 1998. Keduanya menilai ada ketidakjelasan pada Pasal 20 ayat 3 pada UU Pengadilan HAM yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Namun Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon.
7. Melakukan monitoring atas keputusan Mahkamah Agung atas perkara Perdata No. 2486/K/PDT/2013 dengan Termohon/Terdakwa Jimly Asshiddige, dkk (Komnas HAM).
E. Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Komnas HAM adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019. Evaluasi pelaksanaan RB di Komnas HAM dilakukan oleh Unit Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Evaluasi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran atau hasil yang berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat. Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap dua komponen utama yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil. Komponen Pengungkit (proses) terdiri atas:
Matrik Perbandingan Nilai 8 (delapan) area pengungkit
| A. Pengungkit | ||||||
| No. | Komponen Penilaian | Nilai Maks | Nilai 2014 | Nilai 2015 | Nilai 2016 | Persentase Capaian 2016 |
| 1 | Manajemen perubahan | 5 | 2.23 | 2.31 | 2.63 | 52.67 |
| 2 | Penataan peraturan perun- dang-undangan | 5 | 1.46 | 1.66 | 1.66 | 33.25 |
| 3 | Penataan dan penguatan organisasi | 6 | 1.49 | 1.66 | 2.32 | 38.72 |
| 4 | Penataan Tata Laksana | 5 | 1.7 | 2.84 | 2.84 | 56.70 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia | 15 | 6.9 | 9.39 | 11.94 | 79.62 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6 | 1.92 | 2.6 | 2.68 | 44.64 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12 | 2.23 | 5.67 | 5.74 | 47.81 |
| 8 | Peningkatan kualitas pelayanan publik | 6 | 1.96 | 3.88 | 3.88 | 64.70 |
| Sub Total Komponen Pengungkit | 60,00 | 19.89 | 30.01 | 33.69 | 56,16 | |
Diagram Batang hasil Evaluasi komponen Pengungkit
Persentase Capaian Pengungkit
79.62 64.70 52.67 56.70 44.64 47.81 33.25 38.72 SDM Manajemen... Perundang-... Organisasi Tatalaksana Akuntabilitas Pengawasan Pelayanan Publik
Pada 2014, realisasi atas Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 33,85% sedangkan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 sebesar 56,98% atau mendekati 60%, nilai tersebut dihasilkan dari penjumlahan komponen pengungkit dan komponen hasil pada tahun yang bersangkutan. Pada 2016 untuk komponen pengungkit naik dari 30.01 pada 2015 menjadi 33.69 pada 2016. Terdapat beberapa catatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Komnas HAM yaitu beberapa komponen masih belum ada peningkatan dalam penilaiannya, yaitu penataan peraturan perundang-undangan, Penataan Tata Laksana, Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada penataan peraturan perundang-undangan, Komnas HAM belum mengesahkan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Komnas HAM.
Penataan Tata Laksana Komnas HAM belum memiliki Peraturan tentang proses bisnis Komnas HAM secara rinci yang menggambarkan kegiatan utama Komnas HAM. Proses bisnis yang ada belum mencerminkan keadaan yang sesungguhnya sehingga dibutuhkan perbaikan terhadap peraturan tersebut. Untuk pelayanan publik belum ada perubahan yang signifikan dari periode sebelumnya. Peningkatan kenaikan pada komponen pengungkit 2016 dihasilkan dari area komponen manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan. Realisasi peningkatan ini dihasilkan oleh Komnas HAM yang telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada semua unit di lingkungannya. Antara lain, pertama, untuk manajemen perubahan adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Kedua, untuk penguatan organisasi telah terdapat evaluasi dari struktur organisasi yang disahkan pada 2015. Ketiga, untukpenataan manajemen SDM pada 2016 telah dilakukan pengisian pejabat eselon III dan IV melalui Assesment dan terbuka di internal, serta mengikutkan pendidikan pelatihan teknis dan kepemimpinan eselon IlI dan IV. Keempat, untuk penguatan pengawasan telah melakukan penandatangan zona integritas untuk pejabat eselon I, Il dan III serta kepala kantor perwakilan Komnas HAM.
Dukungan Perwakilan
Komnas HAM di Daerah
KONSER MAULID atau LGBT Anca SBYturun Bubar madiyar indonesia.nyt.com,www.ifcr.org, amazonaws.com, anj.group.com, www.hrw.org, pinimg.com 139
Dukungan Perwakilan Komnas HAM di Daerah
A. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
antor Perwakilan Komnas HAM Aceh adalah unit kerja Komnas HAM yang K merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainya. Pada 1 Juni 1998, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh meminta Komnas HAM di Jakarta untuk membentuk Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh melalui surat Nomor 181.4/12491 guna pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM pasca dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada Agustus 1998. Menindaklanjuti permintaan tersebut, serta mengingat bahwa wilayah Aceh merupakan daerah konflik yang sarat dengan pelanggaran HAM dan untuk memberikan kemudahan bagi korban pelanggaran HAM dalam menyampaikan pengaduannya, maka Komnas HAM membentuk Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh pada September 1999.
Pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM ini merupakan pelaksanaan Pasal 76 ayat 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa Komnas HAM dapat membentuk Perwakilan Komnas HAM di daerah. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menggunakan berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan HAM. Tujuan pembentukan Kantor Perwakilan Aceh adalah:
Menjamin kemudahan aksessibilitas masyarakat Aceh terhadap pelayanan yang diberikan oleh Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan mandatnya berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM;
Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Aceh, sekaligus meningkatkan pemajuan dan penegakan HAM di Aceh.
Fungsi Dan Mandat Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh adalah:
1. Menerima pengaduan dan melaksanakan fungsi pemantauan dengan koordinasi atau berdasarkan penugasan dari pimpinan Komnas HAM;
2. Memberikan dukungan asistensi teknis-fungsional dan administratif terhadap kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat;
3. Melaksanakan fungsi pendidikan dan penyuluhan HAM melalui koordinasi dengan Komnas HAM.
Jumlah berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah diklasifikasikan dalam dua kategori umum yaitu pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung meliputi pengaduan yang disampaikan dengan langsung mendatangi Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh atau membuat surat pengaduan resmi yang langsung ditujukan kepada Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh. Pengaduan yang dikategorikan kedalam pengaduan tidak langsung meliputi tembusan surat pengaduan atau laporan-laporan lain yang disampaikan dalam bentuk konsultasi baik melalui telekomunikasi maupun perangkat lain termasuk hasil pengamatan melalui media massa. Sementara itu klasifikasi pengaduan juga dilakukan dengan memberikan kategorisasi berdasarkan tiga ketentuan Undang-Undang yang menjadi tanggung jawab Komnas HAM, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selanjutnya klasifikasi juga disusun dengan membuat kategorisasi berdasarkan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Dari Januari-Desember 2016, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah menerima berkas pengaduan sebanyak 24 berkas. Adapun rinciannya sebagai berikut:
Berdasarkan Wilayah Asal Pengadu
| No | Wilayah Asal Pengadu | Jumlah Berkas |
| 1 | Banda Aceh | 13 |
| 2 | Aceh Besar | 1 |
| 3 | Pidie | 1 |
| 4 | Lhokseumawe | 2 |
| 5 | Bireuen | 2 |
| 6 | Aceh Tenggara | 1 |
| 7 | Nagan Raya | 1 |
| 8 | Aceh Barat | 2 |
| 9 | Aceh Tengah | 1 |
| Jumlah | 24 |
Berdasarkan Jenis Berkas Pengaduan
| No | Jenis Surat | Jumlah Berkas |
| 1 | Langsung | 16 |
| 2 | Tembusan | 7 |
| Jumlah | 23 |
Berdasarkan Cara Penyampaian Berkas
| No | Cara Penyampaian | Jumlah Berkas |
| 1 | Datang langsung | 12 |
| 2 | Pos | 11 |
| 3 | Fax | - |
| 4 | - | |
| 5 | Audiensi | - |
| 6 | Intervensi/Inisiatif | 1 |
| Jumlah | 24 |
Klasifikasi Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999
| No | Indikasi Pelanggaran Ham | Jumlah |
| 1 | Hak Hidup Pasal 9 | 4 |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 10 | 0 |
| 3 | Hak mengembangkan diri, Pasal 11 s/d 16 | 2 |
| 4 | Hak memperoleh keadilan, Pasal 17 s/d 19 | 5 |
| 5 | Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 20 s/d 27 | 3 |
| 6 | Hak atas rasa aman, Pasal 28 s/d 35 | 5 |
| 7 | Hak atas kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42 | 4 |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan Pasal 43 s/d 44 | 0 |
| 9 | Hak Wanita, Pasal 45 s/d 51 | 0 |
| 10 | Hak Anak, Pasal 52 s/d 66 | 1 |
| Jumlah | 24 |
Hak turut serta Hak Anak dalam 4% Hak Hidup pemerintahan 17% 0% Hak berkeluarga Hak atas dan melanjutkan kesejahteraan keturunan 17% 0% Hak mengembangkan Hak Wanita 0% diri 8% Hak atas rasa aman Hak memperoleh 21% keadilan 21% Hak atas kebebasan pribadi. 12%
Klasifikasi Berdasarkan Hak Sipil Politik
| No | Jenis Tindakan | Jumlah |
| 1 | Penyiksaan dalam proses pemeriksaan hukum | 1 |
| 2 | Proses hukum yang menyebabkan kematian | 1 |
| 3 | kekerasan yang menyebabkan kematian | 2 |
| 4 | Penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah | 1 |
| 5 | Tidak ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat | 1 |
| 6 | Penetapan putusan hukuman yang dipaksakan | 1 |
| 7 | Tidak dihormatinya hak tersangka | 1 |
| 8 | Penganiayaan dan kekerasan | 4 |
| 9 | Kelambanan proses pemeriksaan | 2 |
| 10 | Penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah | 1 |
| 11 | Pencekalan (DPO) tanpa alasan yang sah | 1 |
| Jumlah | 16 |
Klasifikasi Berdasarkan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya
| No | Jenis Tindakan | Jumlah |
| 1 | Penyimpangan penyelenggaraan pendidikan | 2 |
| 2 | Penyusunan perjanjian kerja bersama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 1 |
| 3 | Tidak diberikan hak mengusahakan, menguasai, dan mempunyai tanah | 2 |
| 4 | Penghalangan mendapatkan kesempatan yang sama untuk promosi jabatan | 1 |
| 5 | pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan | 1 |
| Jumlah | 7 |
Rekapitulasi Pengaduan
| No | Kategori | Jumlah |
| 1 | Hak Sipil Politik | 16 |
| 2 | Hak Ekonomi Sosial dan Budaya | 7 |
| 3 | Hak Wanita | 0 |
| 4 | Hak Anak | 1 |
| 5 | Bukan Kompetensi | 0 |
| Total Berkas Pengaduan | 24 | |
Klasifikasi Korban
| No | Klasifikasi Korban | Jumlah |
| 1 | Individu-Orang seorang | 19 |
| 2 | Individu-Anak | 1 |
| 3 | Individu-Perempuan | 0 |
| 4 | Individu-Pekerja/profesi | 0 |
| 5 | Individu-Korban pelanggaran HAM masa lalu | 0 |
| 6 | Individu-Fakir miskin | 0 |
| 7 | Kelompok-Masyarakat | 4 |
| 8 | Kelompok-Pekerja/profesi | 2 |
| 9 | Kelompok-Ras dan etnis | 0 |
| 10 | Organisasi | 0 |
| Jumlah | 26 |
Berdasarkan klasifikasi dan rekapitulasi berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, disimpulkan bahwa pengaduan yang masuk berdasarkan kategorisasi kasus pada 2016 masih didominasi oleh kasus pelanggaran Hak Sipil Politik. Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh juga mencatat persentase terlapor/teradu berdasarkan berkas pengaduan yang masuk. Berikut persentase teradu:
Persentase Teradu 2016 Individu/kelompok (horizontal) 4% 8% 17% Polri 17% Yudikatif 4% 8% Pemerintah Pusat 42% Pemerintah Daerah Korporasi total value 24 = persentase 100%
Keterangan Chart :
1. Polri adalah Polda, Polres, Polsek;
2. Individu/kelompok (horizontal) adalah orang perorangan, kelompok masyarakat (massa);
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
4. Pemerintah Pusat adalah Kementerian/Lembaga Vertikal;
5. Yudikatif adalah Kejaksaan dan Mahkamah Syariah;
6. Korporasi adalah Perusahaan Swasta.
Persentase Status Penanganan Pengaduan
Informasi status proses penanganan pengaduan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh sangat dibutuhkan, dengan adanya data tersebut akan memudahkan semua pihak dalam melihat perkembangan proses penanganan pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh. Selain itu, data lengkap juga dapat digunakan untuk kelancaran koordinasi internal baik antar sesama pihak yang menangani pengaduan maupun lintas Sub Komisi dan unit kerja yang ada di Komnas HAM. Berikut persentase status proses penanganan pengaduan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh :
Persentase Proses Penanganan Pengaduan Tahun Berjalan 2016
5%3% Assessment 10% 41% Investigasi dan Rekomendasi 41%
Keterangan Chart :
a. Assessment adalah rangkaian proses penilaian awal, pengamatan perkembangan pengaduan (kasus);
b. Investigasi dan rekomendasi adalah rangkaian tindakan penyelidikan tertulis, penyelidikan lapangan dan rekomendasi kepada para pihak/tindaklanjut pengaduan;
C. Mediasi dan rekomendasi adalah meliputi pra mediasi, mediasi dan rekomendasi kepada para pihak/tindaklanjut pengaduan;
d. Selesai dan ditutup adalah kasus yang telah selesai ditangani dan telah diinformasikan penutupannya kepada pengadu dan pihak terkait.
Mediasi
Pra-mediasi penolakan warga dan pedagang atas kebijakan revitalisasi jalan Perniagaan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, 23-26 Agtustus 2016. Pengaduan disampaikan oleh Rusli Efendi yang mewakili para pedagang di jalan Perniagaan Kota Lhokseumawe. Pengaduan terkait dengan dugaan perencanaan dan pembangunan tata ruang kota di sekitar jalan Perniagaan yang tidak memperhatikan kondisi pedagang dan perekonomian warga sekitar. Pembangunan jalan dua jalur dan perluasan saluran air di jalan Perniagaan berakibat pada penyempitan area parkir kendaraan. Terlebih median jalan dan saluran air yang dibangun tidak berfungsi dan hanya menyebabkan toko-toko milik pedagang di jalan Perniagaan kebanjiran saat musim hujan tiba.
Kondisi berbeda dialami oleh kawasan pertokoan milik Pemko Lhokseumawe yang dibangun di wilayah yang berdekatan dengan jalan Perniagaan. Kawasan pertokoan milik pemko diuntungkan karena tidak masuk dalam rencana revitalisasi sebagaimana yang dilakukan di jalan Perniagaan. Setelah selesai dibangun, kawasan pertokoan milik pemko langsung memiliki nilai dan harga sewa yang jauh lebih tinggi dari harga sewa pertokoan di jalan Perniagaan. Tidak adanya sosialisasi terhadap warga dan para pedagang tentang rencana revitalisasi kawasan jalan Perniagaan dan akibat yang ditimbulkan oleh proyek revitalisasi tersebut membuat warga dan pedagang di jalan Perniagaan menganggap proyek tersebut telah merugikan para pedagang dan menguntungkan kawasan pertokoan milik pemko.
Pemko Lhokseumawe belum pernah bertemu dan duduk bersama dengan komunitas pedagang di jalan Perniagaan guna membicarakan dan mensosialisasikan proyek revitalisasi jalan dan saluran air yang pembangunannya telah dimulai sejak 2014. Berdasarkan lampiran dokumen pengaduan, ditemukan bahwa selain menyampaikan aspirasi penolakan, komunitas pedagang jalan Perniagaan selalu meminta para pihak untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pemko Lhokseumawe. Penolakan pedagang tidak mendapatkan respon dari pemko. Proyek revitalisasi tersebut tetap dilanjutkan. Pengadu telah melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman Perwakilan Aceh. Warga pedagang juga sudah melakukan audiensi dan mediasi dengan/oleh DPRK Kota Lhokseumawe, namun proyek tersebut tetap berjalan.
Sesuai hasil assessment awal, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menyimpulkan sementara bahwa karena kasus ini sedang dalam upaya penyelesaian oleh Ombudsman dan DPRK Lhokseumawe. Oleh karena itu Komnas HAM berkewajiban untuk menghormati setiap upaya penyelesaian yang sedang berjalan. Meskipun demikian, Komnas HAM c.q Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, pada 19 April 2016 telah menyampaikan rekomendasi upaya penyelesaian kepada Pemko Lhokseumawe dengan tembusan semua pihak yang terlibat untuk bersedia menghentikan sementara proses revitalisasi kawasan jalan Perniagaan dan secara bersama-sama dengan komunitas pedagang menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Apabila diperlukan kedua belah pihak dapat melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi setiap pertemuan. Klarifikasi dan rekomendasi Komnas HAM tidak mendapatkan tanggapan dari para pihak yang terkait. Koordinator warga dan pedagang (pengadu) telah beraudiensi dan berkonsultasi kembali kepada Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh mengenai belum adanya kesepakatan antara Pemko Lhokseumawe dengan para pedagang jalan Perniagaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman Aceh dianggap oleh pengadu tidak berhasil. Pada tanggal 12 Mei 2016, secara tertulis pengadu kembali meminta agar Komnas HAM dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara Pemko Lhokseumawe dengan warga dan para pedagang jalan Perniagaan.
Menindaklanjuti pengaduan (kasus) tersebut, Komnas HAM RI c.q Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh sesuai dengan prosedur yang berlaku melakukan assesment lanjutan. Berdasarkan assessment, Komnas HAM dapat menjalankan fungsi mediasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 Ayat (4) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dimaksudkan agar adanya penyelesaian perkara (kasus) tersebut melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi dalam rangka melakukan pendalaman kasus dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara (kasus) dalam upaya mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa (perselisihan) sekaligus memastikan pihak yang menjadi prinsipal dalam perselisihan yang dimaksud. Komnas HAM RI c.q. Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah melakukan proses Pra Mediasi pada Selasa s/d Jumat (23 s/d 26 Agtustus 2016).
Setelah melakukan pertemuan dengan prinsipal dan pihak terkait, maka diperoleh temuan dan kesimpulan bahwa pembangunan atau revitalisasi kawasan pasar dan jalan Perniagaan diantaranya pembangunan median jalan dan saluran air yang sedang dilaksanakan tidak melalui sosialisasi dan atau musyawarah rencana pembangunan. Terdapat komparasi pembangunan fasilitas umum yang sama di lokasi yang berdekatan dengan jalan Perniagaan, namun ruas jalan yang dibangun oleh Pemko Lhokseumawe tersebut tidak terdapat median jalan (pembatas jalan dua jalur). Jalan yang dimaksud menjadi akses utama komplek pertokoan yang baru selesai dibangun oleh pengembang (pengusaha). Hal ini menimbulkan persepsi warga dan pedagang bahwa ada ketimpangan pembangunan fasilitas umum karena pemerintah menggunakan standar ganda dalam proses pembangunan. Permintaan untuk menghentikan proyek revitalisasi jalan Perniagaan dengan membongkar kembali median jalan yang telah selesai dibangun tidak dapat dilakukan oleh Pemko Lhokseumawe disebabkan kekhawatiran akan berimplikasi secara hukum. Pembahasan anggaran telah selesai dilakukan dan telah mendapat persetujuan DPRK Lhokseumawe meskipun Pemko Lhokseumawe c.q. Walikota memiliki hak diskresi untuk menentukan proyek tersebut dilanjutkan ataupun dihentikan. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, kedua belah pihak telah menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan perselisihan (sengketa) melalui mediasi oleh Komnas HAM dan berharap mediasi dapat segera dilaksanakan pada September 2016. Output kegiatan Pra Mediasi yang dilaksanakan adalah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi oleh Komnas HAM.
Mediasi penolakan warga dan pedagang atas kebijakan revitalisasi jalan Perniagaan oleh Pemko Lhokseumawe, Aceh 17 s.d 21 Oktober 2016. Pada 17 s.d 21 Oktober 2016, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh bersama dengan Komnas HAM RI melaksanakan Mediasi antara warga/pedagang jalan Perniagaan dengan Pemko Lhokseumawe. Kegiatan mediasi ini sebagai bagian dari tindaklanjut pra mediasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh pada Agustus 2016 dimana para prinsipal telah menyatakan kesediaanya untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi oleh Komnas HAM. Tim mediasi yang dipimpin oleh Anggota Komnas HAM sekaligus mediator, Dr. Otto Nur Abdullah terlebih dahulu melakukan pertemuan kasus dengan prinsipal. Pada hari Rabu, 19 Oktober 2016, bertempat di Hotel Lido Graha Kota Lhokseumawe, telah dilaksanakan mediasi antara Pemko Lhokseumawe dengan warga/pedagang Jalan Perniagaan Kota Lhokseumawe. Mediasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan proses mediasi, Mediator Komnas HAM, Dr Otto Nur Abdullah, berdasarkan Surat Tugas Nomor 146/SP-TUA/X/2016, tertanggal 07
Oktober 2016, yang dihadiri Juru Runding pihak Pemko Lhokseumawe (Pihak Pertama) dan Juru Runding warga/pedagang Jalan Perniagaan Kota Lhokseumawe (Pihak Kedua), dengan ini menyatakan bahwa mediasi tersebut berakhir dengan kesepakatan diantara Para Pihak. Kesepakatan Mediasi dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Mediator dan Ketua Juru Runding Para Pihak.
Pemantauan
Pemantauan Kasus Dugaan Penghambatan Pembangunan Rumah Ibadah (Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah) di Gampong Juli Keude Dua, Bireuen, 15-18 Juni 2016. Pada 21 Maret 2016, Komnas HAM RI telah menerima surat pengaduan dari Tgk. Helmi Hamid, tertanggal 20 Januari 2016 perihal pembangunan Mesjid Muhammadiyah. Helmi Hamid menyampaikan adanya hambatan pembangunan Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah karena belum dikeluarkannya surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, sebagai salah syarat dalam proses pengurusan dan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Mesjid oleh Pemkab Bireuen. Menindaklanjutinya, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh terus memantau perkembangan upaya dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh semua pihak termasuk mengirimkan surat rekomendasi dan dukungan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Namun ekskalasi timbulnya konflik sosial atas kasus tersebut terus meningkat.
Kasus dugaan penghalangan pembangunan rumah ibadah di Bireuen adalah persoalan yang sangat serius (urgen) karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial yang tinggi dan meluas. Selain itu berdasarkan kronologis dan dokumen yang ada maka dugaan penghalangan pendirian rumah ibadah tersebut justru dilakukan oleh unsur pemerintah dalam hal ini Pemkab Bireuen melalui Muspika Juli dan Kantor Kementerian Agama Bireuen. Dalam konteks hukum positif (termasuk hukum positif bidang hak asasi manusia), seharusnya pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi rencana pembangunan rumah ibadah tersebut agar dapat terlaksana dan wajib memberikan rasa aman kepada warga negara. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, fakta, dan keterangan yang lebih mendalam maka dilakukan pemantauan dan penyelidikan lapangan.
Temuan dan kesimpulan tim pemantauan Komnas HAM antara lain rencana pembangunan Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah selain mendapatkan dukungan dari warga dan jamaah juga mendapat penolakan dari sebagian warga Gampong Juli Keude Dua. Penolakan sebagian warga atas rencana pembangunan mesjid tidak murni karena persoalan antar kelompok dalam agama. Penolakan yang terjadi merupakan bagian dari akumulasi permasalahan antar warga gampong karena komunikasi dan interaksi sosial yang tidak harmonis diantara warga dengan kelompok warga, warga dengan perangkat desa, warga dan perangkat desa dengan panitia pembangunan Mesjid At-Tagwa. Ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang menimbulkan korban luka, kerugian materi karena pengrusakan bangunan, dan hilangnya kerukunan dan kedamaian dalam tantanan kehidupan sehari-hari di Gampong Juli Keude Dua. Sesuai aturan hukum, setelah seluruh kelengkapan administrasi syarat pendirian rumah ibadah dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban untuk menfasilitasi pembangunan rumah ibadah tersebut agar dapat terlaksana dan menjamin keamanan warga dan jamaah dalam pelaksanaan aktivitas peribadatannya. Secara bersamaan pemerintah dan seluruh stakeholder berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi sosial warga gampong.
Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait dan Pemkab Bireuen untuk menggunakan momentum Ramadhan dan Syawal dalam proses rekonsiliasi sosial dengan seluruh warga gampong. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan merujuk pada tradisi kearifan lokal atau mekanisme adat Aceh dan menunjuk figur/tokoh agama (ulama kharismatik) dan tokoh adat yang mampu menjadi pemersatu seluruh warga. Setelah rekonsiliasi sosial tercapai dan harmoni tercipta, maka musyawarah untuk pendirian mesjid dapat dilakukan. Selanjutnya seluruh kelengkapan syarat pendirian rumah ibadah dapat dipenuhi dan pihak terkait dapat menfasilitasi pembangunan rumah ibadah tersebut sesuai ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Pemantauan hak ekonomi sosial dan budaya warga Dusun Kuhamandeh Desa Cot Buket akibat dampak operasional Tempat Pengelolaan Akhir Sampah di Peusangan, Bireuen, 29-31 Agustus 2016. Pada 27 Juli 2016, Komnas HAM RI c.q Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah menerima pengaduan perwakilan warga yang terkena dampak negatif secara langsung dari beroperasinya Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan mereka, Dusun Kuhamandeh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Sesuai materi aduan, warga tidak menolak keberadaan TPAS. Perwakilan warga menyatakan TPAS harus dibangun sesuai dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) serta sesuai pula dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Warga mengeluhkan tidak adanya perhatian untuk penanggulangan dan upaya pemulihan dampak lingkungan. Wilayah yang dijadikan lokasi pengelolaan sampah memiliki potensi pencemaran terhadap lingkungan. Hal itu juga dapat diketahui dari hasil Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal itu sendiri harus digunakan oleh semua stakeholder untuk merancang strategi penanggulangan dampak negatif pencemaran lingkungan. Dalam kasus TPAS tersebut, warga telah menggunakan mekanisme hukum untuk mengajukan komplain kepada Pemkab Bireuen c.q Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan (DPPKP). Namun pengaduan warga tersebut tidak mendapatkan tanggapan.
Dari aspek hukum HAM, pengakuan atas beberapa hak ekonomi, sosial dan budaya sudah ada dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, lingkungan hidup yang sehat, pangan, perumahan. Bahkan jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari Hak untuk Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, sejak 2005 Indonesia adalah negara pihak yang telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Dengan demikian, sebagai negara pihak, Indonesia terikat untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam Konvenan. Namun juga harus diakui bahwa selain UU No.39 Tahun 1999 dan beberapa peraturan terkait lainnya, jaminan legal dan perwujudan atas hak-hak tersebut dalam berbagai kebijakan pembangunan secara lebih spesifik dan nyata belumlah memadai.
Oleh karena itu persoalan lingkungan hidup bukan persoalan yang sederhana dalam konteks Hak Asasi Manusia. Untuk memastikan efektivitas pelaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, khususnya berkaitan dengan efektivitas sistem pengelolaan, insentif dan disinsentif, kerja sama kemitraan, retribusi dan pelayanan, kompensasi, peran masyarakat, pengawasan, dan pembinaan, maka Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melakukan pemantauan atas pengaduan yang disampaikan oleh perwakilan warga. Pemantauan lapangan tersebut dimaksudkan untuk penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus dan hasil pemantauan dapat digunakan sebagai referensi penyusunan rekomendasi secara umum kepada pemerintah dan stakeholder terkait dengan tanggung jawab persoalan lingkungan hidup. Khusus terkait dengan pengelolaan sampah, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh mencatat eskalasi kasus yang semakin meningkat.
Pada 29 s.d 31 Agustus 2016, Tim Pemantauan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah meninjau langsung lokasi TPAS. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, tim pemantauan juga menjadwalkan pertemuan dengan para pihak terkait. Dari hasil pemantauan kasus tersebut disimpulkan bahwa TPAS yang dibangun belum memenuhi seluruh aspek yang disyaratkan dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, khususnya mengenai jarak antara TPAS dengan pemukiman penduduk. TPAS belum dilengkapi dengan fasilitas yang diharuskan. Fasilitas dasar yang salah satunya belum dipenuhi oleh TPAS adalah pagar pembatas. Fasilitas perlindungan lingkungan dan fasilitas operasi serta fasilitas penunjang juga masih belum lengkap. Alokasi kompensasi tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian dana tunai Rp.35.000.000 per tahun kepada Desa Cot Buket sejak 2011 yang diserahkan melalui perangkat desa (Keuchik) selain kurang efektif juga dapat merusak hubungan sosial antar masyarakat desa. Harusnya pemberian kompensasi didahului oleh proses verifikasi agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundangan.
Pemkab Bireuen mengalami kendala dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah karena anggaran yang dialokasikan sangat terbatas. Anggaran khusus untuk teknis pengelolaan sampah hanya bersumber dari APBK Bireuen. Oleh karena itu tugas dan wewenang pembinaan pemerintah secara komprehensif dan berjenjang belum dilaksanakan secara maksimal. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah sebagian besar meliputi sosialisasi norma dan standar/kriteria pengelolaan sampah. Pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya mencakup aspek fasilitas bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. TPAS sudah dibangun pipa gas methane namun tidak dimanfaatkan untuk kepentingan energi sehingga gas tersebut terbuang dan berpotensi merusak kesehatan dan lingkungan sekitar TPAS. Kerja sama dan kemitraan sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan penerapan teknologi guna pemanfaatan gas tersebut. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan pupuk kompos.
Penyelesaian persoalan kompensasi perlu dilakukan oleh pemerintah secara bersamaan dengan pemenuhan persyaratan teknis pengoperasian TPAS. Hal itu lebih penting dari pada mengalihkan pendistribusian sampah ke lokasi lahan baru di Desa Blang Beruru, Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. TPAS di Blang Beruru sebaiknya tidak dioperasikan sebelum pemerintah menyiapkan infrastruktur (prasarana dan sarana) pengelolaan sampah yang sesuai dengan spesifikasi, standar, dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
Komnas HAM RI c.q Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait sebagai berikut :
a. Pemkab Bireuen untuk segera menyiapkan pemenuhan seluruh aspek TPAS yang disyaratkan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta penyempurnaan fasilitas TPAS diantaranya pembangunan pagar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.
b. Kompenasi uang tunai yang diberikan selama ini sebagai kompensasi dalam bentuk lain berpotensi menimbulkan konflik antar warga. Kompensasi tersebut dapat dilanjutkan sepanjang pemerintah dapat menjamin pengalokasian uang tunai tersebut tidak menimbulkan konflik sosial antar warga desa. Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan TPAS harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan proses verifikasi secara komprehensif agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 32 Pemendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
c. Pemkab Bireuen perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Aceh, Pemerintah Pusat c.q Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen.
d. Pemkab Bireuen perlu menyusun perencanaan dengan penyesuaian kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah dengan mengutamakan percepatan realisasi aspek persyaratan dan pemenuhan fasilitas TPAS di Dusun Kuhamandeh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan. Penutupan TPAS hanya dapat dilakukan dengan tetap merehabilitasi lokasi tersebut dan memastikan telah tersedianya tempat pengelolaan sampah yang baru dan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
e. Pemprov Aceh menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan mengkoordinasikan instansi terkait dibawahnya dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah di Dusun Kuhamandeh. Pemerintah membantu proses penyusunan perencanaan, penelitian, pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen.
f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan khusus untuk percepatan pemenuhan aspek persyaratan teknis dengan fokus untuk memberikan fasilitas bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana TPAS di Dusun Kuhamandeh. Kementrian perlu meminta usulan kebutuhan terhadap Pemkab Bireuen dalam bidang bantuan teknis penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana TPAS. Kementrian hendaknya merealisasikan kebutuhan yang telah diusulkan Pemkab Bireuen melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Pemantauan Pra Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen, 25-29 Oktober 2016. Mewujudkan Pilkada Aceh 2017 secara demokratis, aman, damai, jujur, dan bebas dari tekanan harus dimulai dengan memberikan rasa nyaman bagi pemilih untuk menggunakan haknya. Kenyamanan dalam memilih lahir dari kompetisi antara partai politik nasional dan partai lokal yang berlangsung adil serta tanpa intimidasi dan kekerasan. Perwujudan kondisi tersebut akan memberikan satu pembelajaran dan pendewasaan bagi proses politik yang demokratis, santun dan penuh etika. Pilkada Aceh 2017 merupakan bagian dari transformasi politik dan pembangunan Aceh kearah yang lebih baik. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih dalam Pilkada Aceh 2017 merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Kovenan Hak sipil politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih, harus dijamin keamanannya, kemerdekaan berfikirnya sehingga dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya. Terkait dengan hal tersebut, maka Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pemantauan dengan melihat dan mengamati langsung persiapan pelaksanaan Pilkada sebagai implementasi dari pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan (hak dipilih dan memilih). Pemantauan yang dilakukan Komnas HAM juga merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM dalam Pilkada Aceh 2017. Pemantauan Pra Pilkada 2017 di Aceh yang dilaksanakan sejak 25 s.d 29 Oktober 2016, difokuskan ditiga wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupten Bener Meriah, dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
Sesuai hasil pemantauan, Tim Pemantauan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah mendapatkan informasi mengenai kondisi menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Keterangan dan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara (Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan) ditiga daerah tersebut serta pandangan Pemkab Bener Meriah dinilai cukup untuk menggambarkan perkembangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak kontitusional warga negara (hak untuk dipilih dan hak untuk memilih). Diantara berbagai temuan tim pemantauan, yang sangat penting adalah penetapan KTP Elektronik (KTP-El) sebagai basis data pemilih sebagai regulasi yang berpotensi besar menghambat hak pilih warga negara. Faktanya sebagian besar warga negara belum memiliki KTP-El karena berbagai alasan diantaranya karena ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan pendataan dan perekaman data kependudukan serta kurangnya partisipasi warga untuk membuat KTP-El tersebut. KIP dan Panwaslih ditiga kabupaten menyatakan berdasarkan proses pemutakhiran daftar pemilih yang telah masuk pada tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS), sebagian dari data pemilih tersebut terancam akan dikeluarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak memiliki KTP-El. Meskipun warga yang belum memiliki KTP-El dapat menggunakan Surat Keterangan dari Disdukcapil setempat, namun melihat kesiapan Disdukcapil dalam proses pendataan kependudukan ditambah minat dan partisipasi warga yang sangat kurang untuk mengurus administrasi kependudukan, maka kemungkinan menurunnya tingkat partisipasi warga dalam memilih akan besar.
Oleh karenanya Tim Pemantauan Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah dan penyelenggara Pilkada untuk segera melakukan langkah antisipasi agar penggunaan hak pilih dapat dilakukan dengan mudah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap berpegang pada asas Pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Revisi regulasi dalam konteks untuk memudahkan penggunaan hak pilih sangat dibutuhkan karena hal tersebut dapat menghindari terjadi pelanggaran HAM terutama hak untuk ikut serta dalam pilkada. Penggunaan syarat memilih harus memiliki KTP-El cenderung tidak fair karena pemerintah juga belum mampu melakukan proses perekaman data dan penyediaan kartu identitas kependudukan tersebut secara menyeluruh. Basis data pemilih sebaiknya merujuk pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga selain KTP-EI, Kartu Kelurga (KK) dapat dijadikan rujukan identitas kependudukan.
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyelenggaraan Pilkada 2017 di Aceh Tenggara, Aceh 13-17 Desember 2016. Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnis merupakan tanggung jawab dan atau diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis disebutkan bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis tidak hanya berupa tindakan (perbuatan) yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis juga karena memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan yang didasari pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan, pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dalam suatu kesetaraan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya serta sipil-politik. Instrumen hukum yang berkaitan dengan hak warga negara serta kewajiban pemerintah telah tertuang dalam instrumen hukum nasional diantaranya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 12 tahun 2005 tentang Kovenan Sipil-Politik, dan UUD 1945.
Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh merupakan salah satu Kabupaten yang berpenduduk multi etnis (suku) dengan perbedaan kepercayaan, nilai, kebiasaan adat istiadat, norma bahasa, sejarah dan geografis serta perbedaan hubungan kekerabatan. Diperlukan upaya pemantauan dan penilaian untuk mengetahui sejauh mana pemerintah c.q Pemkab Aceh Tenggara dalam memberikan jaminan dan perlindungan untuk menghindari terjadi tindakan yang diskriminatif terhadap ras dan etnis yang ada. Pemantauan dan penilaian tersebut sebagai bagian dari Pemantauan dan Penilaian (pengawasan) terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, pemantauan dan pengawasan ini juga menggunakan momentum pemantauan Pra Pilkada serentak 2017. Sebelum bertolak ke Aceh Tenggara, Tim Pemantauan/ pengawasan Diskriminasi Rasa dan Etnis dari Komnas HAM dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh terlebih dahulu menjadwalkan pertemuan secara terpisah dengan jajaran Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) serta Pertemuan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada tanggal 13 Desember 2016. Sementara di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, tim pemantauan menjadwalkan pertemuan dengan Pemkab Aceh Tenggara, DPRK Aceh Tenggara, KIP Aceh Tenggara, dan Panwaslih Aceh Tenggara dan secara terpisah juga menjadwalkan pertemuan dengan para tokoh lintas etnis yang ada di kabupaten tersebut.
Temuan dan kesimpulan Tim Pemantauan/pengawasan Diskriminasi Rasa dan Etnis dalam kegiatan pemantauan di Aceh Tenggara antara lain adalah penetapan KTP-El sebagai basis data pemilih masih menjadi persoalan utama dalam proses Pilkada 2017. Ketentuan tersebut menyebabkan banyak warga yang memiliki hak pilih berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Meskipun selain KTP-El warga juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), namun hal itu tetap akan mempengaruhi tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya. Warga yang tidak memiliki KTP-El dan atau surat keterangan dari Disdukcapil telah dikeluarkan dari daftar pemilih oleh penyelenggara Pilkada (KPU/KIP). Sesuai informasi penyelenggara, ada penurunan jumlah pemilih di Aceh Tenggara pada Pilkada 2017 nanti meskipun tidak terkonfirmasi apakah persoalan tidak memiliki KTP-El menjadi persoalan yang signifikan dalam penurunan jumlah pemilih yang telah terdaftar.
Gangguan keamanan di Aceh cenderung meningkat menjelang pelaksanaan pemilu. Meskipun beberapa kasus yang terjadi belakangan telah berhasil diungkap oleh kepolisian, dimana kasus tersebut merupakan tindak pidana murni yang tidak terkait dengan pilkada, namun kepolisian tetap memberikan perhatian dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di Aceh. Secara nasional, kepolisian telah menetapkan Indeks Kerawanan Pemilu di tiga daerah yaitu Aceh, DKI Jakarta dan Papua. Polda Aceh telah menetapkan delapan (8) kabupaten/kota masuk dalam level rawan dua (sangat rawan), delapan (8) kabupaten/Kota masuk dalam level rawan satu (rawan), serta lima (5) kabupaten/kota masuk dalam level biasa. Mengantisipasi hal tersebut, kepolisian telah mempersiapkan pasukan sebanyak 2.800 personil Brimob (BKO) untuk membantu pengamanan Pilkada 2017 di Aceh. Perkiraan gesekan antar pendukung pasangan calon dapat terjadi saat hari pemungutan suara dan saat penghitungan serta setelah penetapan pemenang.
Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Tenggara, hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Satu pasangan calon petahana yaitu wakil bupati diusung oleh gabungan partai politik dan satu pasangan lainnya adalah pasangan calon yang diusung oleh satu partai politik yang memiliki lima (5) kursi di DPRK. Para tokoh lintas suku/ etnis di Aceh Tenggara menyampaikan banyaknya dugaan praktek pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi selama tahapan pilkada. Mereka meminta agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Persoalan DPT yang telah disahkan oleh KIP Aceh Tenggara saat ini telah dilaporkan ke Panwaslih Aceh Tenggara. Terkait dengan kebijakan yang diskriminatif karena alasan Ras dan Etnis di Aceh Tenggara memang belum ditemukan, namun pembiaran oleh pemerintah daerah dengan tidak melahirkan kebijakan dan aturan tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen seperti di Aceh Tenggara, diyakini oleh tokoh-tokoh lintas suku/etnis di Aceh Tenggara dapat menimbulkan potensi konflik sosial di masyarakat. Minimnya produk legislasi (Qanun) yang disahkan oleh eksekutif dan legislatif di Aceh Tenggara menjadi tolak ukur masyarakat terkait dengan persoalan tersebut.
Tim Pemantauan/pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyelenggaraan Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan penyelenggara Pilkada 2017 untuk melakukan langkah-langkah perubahan kebijakan terkait kewajiban pemilih yang harus memiliki KTP-El dan atau surat keterangan dari Disdukcapil dalam penggunaan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih hendaknya dapat disederhanakan dengan basis data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Revisi kebijakan tersebut harus dilakukan dalam waktu dekat dan menyesuaikan dengan tahapan penyelenggaran Pilkada serentak 2017.
Rekomendasi kepada Polri c.q Polda Aceh untuk (i) meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terjadinya kekerasan di Aceh baik yang terkait dengan tindak kekerasan yang berhubungan langsung dengan Pilkada 2017 maupun tindak kekerasan biasa (pidana umum) lainnya yang cenderung meningkat menjelang pelaksanaan pemilu. (ii) Memaksimalkan aparat keamanan (organik dan BKO) yang telah disiapkan sesuai dengan analisis dan kebutuhan Polri untuk pengamanan pilkada tanpa harus ada keterlibatan warga untuk ikut serta dalam pengamanan langsung tahapan pilkada dari ancaman tindak kekerasan dan atau ganguan keamanan yang meningkat.
Rekomendasi kepada Panwaslih dan Sentral Penegakan Hukum Terpadu Aceh Tenggara untuk menindaklanjuti seluruh laporan yang memenuhi syarat formil dan materil atas dugaan -dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh warga. Penanganan hendaknya dapat dilakukan secara transparan dan objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Rekomendasi kepada Pemkab Aceh Tenggara bersama dengan DPRK Aceh Tenggara untuk membuat regulasi atau kebijakan yang melindungi semua lapisan masyarakat yang heterogen di Aceh Tenggara. Kebijakan dibuat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan upaya mencegah terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Setiap regulasi dibuat harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Rekomendasi kepada Komnas HAM RI untuk melakukan peningkatan sosialisasi dan diseminasi dalam bentuk pendidikan dan penyuluhan HAM bagi aparatur negara di Aceh Tenggara dan daerah-daerah lain yang dianggap perlu.
B. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
Penanganan Laporan Masyarakat Desa Olak-Olak Kubu. Pada awal Agustus 2016 masyarakat Desa Olak-Olak Kubu mendatangi Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat untuk meminta perlindungan atas penangkapan oleh Anggota Kepolisian Kalimantan Barat kepada beberapa Warga Olak-Olak Kubu terkait laporan dari perusahaan PT. Sintang Raya atas pencurian buah sawit. Permasalahan bermula dari perusahaan sawit PT. Citra Tumbuh Berkembang (PT. CTB). PT. Citra Tumbuh Berkembang (PT. CTB) adalah perkebunan kelapa sawit skala besar yang juga beroperasi di sekitar PT. Sintang Raya. Berdasarkan surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kuburaya, luas konsesi perusahaan ini sebesar 13.658,67 ha yang berlokasi di Desa Olak-Olak Kubu, Dabong, Mengkalang Jambu, Tanjung Bunga dan Kuala Karang. Dapat dilihat bahwa lokasi perizinan yang dimiliki oleh PT. CTB juga berada dilokasi izin PT. Sintang Raya. Kondisi inilah yang mengakibatkan perebutan tanah diantara dua perusahaan perkebunan sekala besar ini yang pada akhirnya semakin mempertajam konflik diantara masyarakat.
Di Desa Olak-Olak Kubu PT. CTB masuk pada tahun 2007. PT. CTB melakukan pengelolaan lahan dengan menggunakan instrument perizinan yang dimilikinya. Sekalipun PT. CTB belum memiliki HGU, namun karena perusahaan ini sudah memiliki IUP maka dapat melakukan aktifitas pembukaan lahan dan penanaman perkebunan. PT. CTB menyelenggarakan pertemuan dan menawarkan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan untuk sawit. PT. CTB juga menjanjikan akan membangun sawit plasma seluas 20% dari luas lahan yang dikuasai di Desa Olak-Olak Kubu. Pada 03 Juni 2009 ditandatangani kerjasama dan penyerahan lahan seluas 801 Hektar antara Sdr. Jumeno selaku dan mewakili Koperasi Serba Usaha "Sawit Harapan Jaya" dengan Sdr. Buntat selaku Direktur PT. CTB.
PT. Sintang Raya mulai beroperasi sejak 2003 yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab. Pontianak. Diawali dengan surat permohonan yang diajukan oleh Direktur PT. Sintang Raya dengan nomor surat 12/SR-P/III/2003 tertanggal 12 Maret 2003 Perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Kubu Kab. Pontianak. Pemerintah Kab. Pontianak memberikan perizinan bagi perusahaan PT Sintang Raya, dengan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Informasi Lahan dengan nomor surat 503/0587/1-Bapeda tertanggal 24 April 2003 dengan luas lahan 22.000 Ha. Satu tahun kemudian Pemerinta Kab. Pontianak kembali mengeluarkan surat yang intinya untuk melegalisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kec. Kubu. Pertama, adalah Surat Ijin Lokasi dengan nomor surat 400/02-IL/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2004 dengan luas lahan 20.000 Ha. Kemudian yang kedua Surat Ijin Usaha Perkebunan dengan nomor surat 503/0457/II/Bapeda yang keluar pada 1 April 2004 dengan luas 20.000 Ha.
Pada 2007 PT. Sintang Raya mulai melakukan aktifitasnya, mulai dari pembersihan lahan, penebangan hutan dan pekerjaan-pekerjaan lainya yang diperlukan Tanpa Ada Proses Pelepasan Sesuai Dengan Prosedur UU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan.Tidak hanya itu pada 2006 PT. Sintang Raya juga mengkonsolidasikan lima kepala Desa yang masuk dalam areal konsesi PT. Sintang Raya untuk mengeluarkan surat penyerahan lahan kepada PT. Sintang Raya untuk dibangun perkebunan Kelapa Sawit, secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat, dalam pengambilan keputusan masuknya PT Sintang Raya di lima Desa. Sertifikat Hak Guna Usaha dari (HGU) PT. Sintang Raya dari Badan Pertanahan Nasional dengan nomor HGU 04/2009 tanggal 05 Juni 2009 seluas 11.129,9 ha yang berlokasi di Desa Seruat II, Seruat III, Mengkalang Jambu, Mengkalang Guntung, Sui Selamat, Sui Ambawang, dan Desa Dabong. Dengan keluarnya Sertifikat Hak Guna (HGU) inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan bagi PT. Sintang Raya.
Warga merasa bahwa lahan yang dikenal sebagai 151 merupakan bagian dari hak Warga dari 801 hektar diserahkan kepada PT. CTB untuk dilakukan kerja sama kebun plasma inti dengan Warga masyarakat yang kemudian dijual kepada PT. Sintang Raya oleh PT. CTB tanpa sepengetahuan warga. Bahwa Warga merasa memiliki hak atas lahan tersebut namun perusahaan PT. Sintang Raya tidak mengakui atas kepemilikan lahan tersebut oleh Warga masyarakat Olak-Olak Kubu. Lokasi lahan tersebut yang dipermasalahan tidak jauh dari lokasi pemukiman Warga masyarkat Dusun Olak-olak.
Pada 9 Juli 2016 Warga memberitahukan kepada instasi terkait diantaranya Polsek Kubu, Kantor Camat Kubu dan Kepala Desa Olak-Olak dan pihak Koramil untuk dilakukan pemanenan buah sawit di lokasi yang dikenal Warga lokasi 151 dengan disaksikan oleh pihak terkait (Aparat Polsek Kubu, dan Aparat Pemerintahan Desa). Pada 17 Juli 2016 dilakukan aksi serupa oleh Warga masyarakat untuk melakukan pemanenan buah sawit disaksikan juga oleh aparat dan pihak pemerintah. Pada 23 Juli 2016 Warga Desa Olak-Olak dan Desa sekitar melakukan aksi damai dengan tujuan menduduki lahan dan hendak memasang tenda untuk menutup lokasi sengketa. Namun belum sampai di lokasi yang dituju oleh Warga masyarakat, Warga di hentikan oleh aparat Kepolisian sehingga terjadi dialok antara Warga dengan pihak Kepolisian dan perwakilan PT. Sintang Raya. Pada saat aksi tersebut terdapat satu orang yang diamankan yang bernama sdr. Ikhsan oleh pihak aparat Polres Kab. Mempawah (Dalmas dan Brimob) yang dipimpin oleh Kapolsek Kubu. Warga melakukan upaya protes terkait dengan penangkapan tersebut dan bernegosiasi yang kemudian Warga kembali dan membubarkan diri. Warga yang ditahan pihak Kepolisian Resort Mempawah.
Ikhsan bin ahmad nasir dengan surat penahananan Sp.Han/30 VIl/2016/ Reskim, dengan pasal 351 KUHP dan atau pasal 212 KUHP.
Katin telah dilakukan penahanan oleh Polres Mempawah dengan sangkaan Pengroyokan terhadap Humas PT Sintang Raya.
Ponidi dengan surat perintah penangkapan dengan dengan sangkaan tersangka pasal 362 KUHP pencurian buah kelapa sawit PT Sintang Raya di Blok N40 dan N41 Desa Olak olak Kubu Kec Kubu. Pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 20.00 Sdr. Ponidi dijemput paksa dirumah yang bersangkutan
Zainudin surat panggilan ke I nomor:S.Pgl/201/VIlI/2016 dengan status sebagai tersangka pencurian buah kelapa sawit PT. Sintang Raya di Blok N40 dan N41 Desa Olak olak Kubu Kec. Kubu
Sahar surat panggilan Ke I nomor: S.Pgl/200/VIII/2016 dengan status sebagai tersangka pencurian buah kelapa sawit PT. Sintang Raya di Blok N40 dan N41 Desa Olak olak Kubu Kec. Kubu
Warga menyampaikan terdapat beberapa Warga yang lain juga yang dilakukan pemanggilan dengan status tersangka.
Penangkapan yang dilakukan terhadap warga menjadikan keresahan bagi warga Desa Olak-olak sehingga warga beramai-ramai meminta perlindungan ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat. Warga tidak berani pulang ke Desanya karena Warga merasa tidak aman atas tindakan aparat dan merasa dikriminalisasi atas pemanenan di atas hak lahan yang diakui oleh warga. Warga berupaya memperjuangkan hak-haknya atas lahan mereka. Warga meminta perlindungan ke kantor komnas HAM sejumlah 110 orang dan tinggal di Kantor Komnas HAM dan keluarga/ kerabat di sekitaran Pontianak dengan rincian anak-anak 17 orang dan perempuan 22 orang dan 71 laki laki. Selanjutnya Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bersama Komisioner Komnas HAM RI Siti Noor Laila berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Barat. Komnas HAM menyampaikan peristiwa yang dialami oleh Warga yang meminta perlindungan atas beberapa penangkapan oleh pihak Kepolisian Kalimantan Barat. Hasil pertemuan disepakati oleh Kepolisian Kalimantan Barat untuk menunda untuk dilakukannya penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan PT. Sintang Raya dengan Warga Olak-Olak.
Permasalahan PT. Sintang Raya terhadap Warga Desa sekitar. Pengaduan Warga terkait permasalahan PT. Sintang Raya telah diterima komnas HAM sejak 2009 dengan berbagai permasalahan. Beberapa Desa memiliki permasalahan yang kurang lebih sama yaitu terkait dengan operasi perusahaan PT. Sintang Raya yang berada disekitaran dusun mereka. Desa yang berbenturan dengan PT. Sintang Raya diantaranya:
Desa Olak Olak
Terdapat 4 Warga yang memiliki lahan seluas 5 hektar dengan Surat Pernyataan Tanah Tahun 2010 (Katin seluas 2 hektar, Supiyanto seluas 1 hektar, Sabron seluas 1hektar dan Ares seluas 1 hektar) yang berada di areal HGU Perusahaan PT. Sintang Raya.
Desa Pelita Jaya
● Ditahannya Sdr. Akoy Kuswa atas laporan PT. Sintang Raya oleh Kepolisian Kalimantan Barat.
Warga menuntut dikembalikannya lahan seluas 54 hektar
Desa Dabong (Sembuluk) Warga menuntut dikembalikannya lahan seluas 2.675 hektar (lahan SP2 milik Warga sembuluk)
Desa Seruat Dua
Warga menuntut dikembalikannya lahan Desa oleh PT. Sintang Raya. Lahan tersebut merupakan lahan cadangan Warga Desa.
Warga menuntut lahan perkebunan yang telah mereka rintis namun telah digusur oleh pihak perusahaan dan ditanami kebun sawit.
Desa Ambawang
Warga menuntut PT. Sintang Raya merealisasikan plasma milik Desa ambawang.
Desa Sungai Selamat
Warga menuntut kejesan lahan plasma milik masyarakat Desa sungai selamat
Warga menuntuk tidak dilakukannya ekspansi PT. Sintang Raya terhadap lahan warga
Desa Mengkalang Jambu dan Guntung
Warga menuntut lahan plasma masyarakat
Terdapat lahan yang bersengketa dengan Warga denga perusahaan PT. Sintang Raya.
Warga Meminta Perlindungan ke Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Kalimatan Barat. Pada Senin 1 Agustus 2016 warga Desa Olak-Olak mendatangi Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk meminta perlindungan atas penangkapan oleh Kepolisian Kalimantan Barat. Warga hendak bermalam dan menginap di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat hingga mereka mendapatkan jaminan dari Kepolisian untuk tidak dilakukannya upaya-upaya penangkapan Warga Olak- Olak. Pada Rabu 10 Agustus 2016 terdapat beberapa kepala Desa beserta beberapa karyawan PT. Sintang Raya mendatangi Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat dengan tujuan untuk memastikanWarga yang mengungsi bukanlah warganya. Warga yang berada yang meminta perlindungan Komnas HAM yang terdiri dari orang tua, ibu rumah tangga dan anak-anak pada umumnya merasa takut dan terintimidasi oleh kehadiran para pejabat Kepala Desa dimana permasalahan tersebut pada umumnya sudah diketahui oleh mereka dan tidak ada upaya utuk membantu menyelesaikan permasalahan warganya dengan pihak perusahaan PT. Sintang Raya.
Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Perwakilan Komnas HAM di Kaliamantan Barat selama 2016 telah menerima berkas laporan aduan masyarakat sebanyak 67 laporan. Berkas laporan aduan tersebut merupakan aduan yang telah memenuhi kelengkapan yang di persyaratkan maupun yang belum memenuhi persyaratan aduan. Laporan aduan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan akan dikalukan proses lebih lanjut sedangkan berkas laporan aduan masyarakat yang belum lengkap akan diberikan respon untuk segera memenuhi kelengkapan aduan yang dipersyaratkan dan diberi batas waktu 30 hari untuk segera melengkapi berkas laporan aduan. Apabila dalam waktu yang diberikan belum dipenuhi oleh pengadu maka laporan aduan akan di tutup / tidak akan diproses lebih lanjut. Adapun rincian laporan aduan masyarakat yang telah diterima oleh Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
Klasifikasi berdasarkan Kota/Kabupaten asal pengadu
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Jumlah Kasus | 88 | 102 | 73 | 69 | 67 |
Klasifikasi berdasarkan Kriteria Pengadu
Luar Kalbar Kota Pontianak Kab. Sekadu Kab. Sambas Kab. Melawi Kab. Kubu Raya Kab. Kayong Utara Kab. Bengkayang
Klasifikasi berdasarkan Pihak-pihak yang diadukan
KLASIFIKASI BERDASARKAN PENGADU TAHUN 2016 12 Perorangan Perusahaan/Corporate Organisasi/LSM/Yayasan/ Kelompok Masyarakat Kepolisian 55
Klasifikasi berdasarkan Hak yang diadukan KLASIFIKASI JUMLAH BERDASARKAN TERADU TAHUN 2016
5 BUMN/BUMD 0 13 Kehakiman 5 4 Kejaksaan 16 Organisasi/LSM/Yayasan 0 13 Perorangan 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Hak Anak 3 Hak Wanita 0 5 Klasifikasi Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan berdasarkan Hak Hak Atas Kesejahteraan 22 yang Diadukan Hak Atas Rasa Aman 21 BERDASARKAN HAK Hak Atas Kebebasan Pribadi 0 YANG DIADUKAN Hak Untuk Memperoleh Keadilan 19 TAHUN 2016 Hak Untuk Mengembangkan Diri 2 Hak Berkeluarga dan Melahirkan 1 1 Hak Untuk Hidup 0 5 15 25 10 20
Klasifikasi berdasarkan Issue
54 Rasa Aman 9 Penganiayaan TKI 0 2 Pemukulan Anak Didik 0 0 Pendidikan 0 2 Penyiksaan 6 2 Hak Asuh 2 7 Konflik graria 16 Keadilan Dalam Proses Hukum 20 0 5 10 15 20 25
Pemantauan
Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kali kegiatan pemantauan ke lapangan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat. Pemantauan kelapangan yang telah dilakukan dengan pembiayaan APBN tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM oleh PT. Setia mulia Utama terhadap masyarakat terkait dengan kejelasan status karyawan perusahaan pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dan tidak menjalankkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kab. Sambas di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.
2. Pemantauan terkait atas dugaan pelanggaran HAM oleh PT. Palm Agro Makmur terhadap masyarakat Dusun Lamoanak dan Dusun Simpang Kasturi kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.
3. Pemantauan adanya dugaan pelanggaran ham dalam upaya penyelesaian dampak lingkungan akibat aktifitas PLTD di RT 03 RW 03 di desa jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.
4. Pemantauan Persiapan pilkada serentak tahun 2017 dalam rangka pemenuhan Hak Konstitusional Warga negara di Kabupaten Landak.
5. Pemantauan Persiapan pilkada serentak tahun 2017 dalam rangka pemenuhan Hak Konstitusional Warga negara di Kota Singkawang.
Pra Mediasi
Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan kegiatan mediasi di beberapa tempat terkait dengan permasalahan sengketa warga dengan perusahaan ataupun antara warga dengan pemerintah. Kegiatan Pra Mediasi yang pembiayaan bersumber dari APBN tersebut diantaranya sebagai berikut:
Kegiatan Pra Mediasi atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam Penempatan Eks Warga Pengungsi Tionghoa diatas Lahan Warga dengan Tidak Memberikan Ganti Rugi Atau Pembelian Lahan yang berlokasi di Kaliasin Dalam, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
Pra Mediasi dugaan Pelanggaran HAM terkait penyerobotan lahan program revitalisasi perkebunan komoditi kelapa sawit oleh PT Mitra Abadimas Sejahtera di kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
Penyuluhan
Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat sepanjang 2016 dalam melaksanakan fungsi Pendidikan dan Penyuluhan menjalin kerjasama dengan beberapa Intasnsi Pemerintah, Universitas, Media dan Kelompok Masyarakat/LSM sebagai narasumber.
| No | Penyelenggara | Kegiatan |
| 1 | Pemerintah Kabupaten Kubu Raya | Aksi Hak Asasi Manusia di Kecamatan Sei Kakap Desa Tanjung Saleh |
| 2 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | Bantuan Advokasi Umat Konghucu yang Mendapatkan Diskriminasi dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Kemerdekaan untuk Mememeluk Agamanya dan Beribadat Menurut Agamanya |
| 3 | Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan | Training Bisnis dan HAM bagi Pendamping/calon Advokat |
| 4 | Pemerintah Kota Pontianak | Desiminasi RANHAM "Implementasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Perspektif Hukum dan HAM" bagi Guru di Kota Pontianak |
| 5 | TVRI Pontianak | Dialog HAM di Kalimantan Barat |
| 6 | Ruai TV | Talk Show Pelaksanaan HAM di Kalimantan Barat |
| Kementerian Hukum dan HAM | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat | |
| 8 | PLN Wilayah Kalimantan Barat | Whorkshop Pembangunan Ketenaga Listrikan yang berbasis HAM |
| 9 | Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum | Tanjungpura Law Goes to School Bedah Film Senyap / The Look of Slience Penyuluhan HAM di beberapa SMA Kota Pontianak |
| 10 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak | Pembekalan bagi Mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) |
| 11 | Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan | Peringatan Hari HAM 10 Desember 2016 |
Pengkajian Dan Penelitian
Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dilakukan Penelitian tentang "Pemenuhan Hak untuk Memeluk Agama dan Beribadah bagi Etnis Tionghoa yang Beragama Konghucu di Kalimantan Barat (Kota Pontianak – Kota Singkawang)". Temuan:
Belum tersedianya Guru Agama Konghucu di Sekolah-sekolah Kota Pontianak dan Kota Singkawang;
Ada persoalan di internal Umat Konghucu terkait tempat ibadah dan penamaan apakah Klenteng atau Vihara, agar diselesaikan dan umat sendiri yang mendata:
Masih ditemukan umat Konghucu yang belum siap merubah identitas agama yang dianut pada KTP (ada dualisme, agama di KTP berbeda dengan agama yang sebenarnya dianut).
Saat ini Perwakilan Kalimantan Barat memiliki 10 orang Pegawai. Sarana, Prasarana dan Anggaran. Saat ini Kantor Perwakilan Kalimantan Barat menempati gedung milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seluas 271 dengan status pinjam pakai. Setiap 2 tahun perjanjian pimjam pakai diperbaharui. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN dan APBD berupa Hibah. Untuk Hibah tahun ini belum diakses terkendala persyaratan administrasi di Kementerian Keuangan yang mewajibakan meregister rekening hibah dengan melampirkan MoU. Sedangkan MoU belum bisa ditanda tangani karena wajib mencantumkan Nomor Rekening.
Kerjasama
MoU dengan AMAN Kalbar
Menerima Mahasiswa IAlN Pontianak PKL di Kantor Perwakilan sejak 2013 hingga sekarang
Fakultas Hukum UNTAN, Sosialisasi HAM ke sekolah-sekolah
MoU dengan Pemerintah Provinsi Kalbar terkait HIBAH
Keuangan
Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat pada 2016 memiliki PAGU sebesar Rp. 468.841.00,- guna mendukung pelaksanaan operasional rutin perkantoran. Terealisasi sebesar Rp. 402.456.138,- dan sisa Rp. 66.384.862,-.
C. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku
Pembentukan Komnas HAM kantor Perwakilan Maluku berawal dari pecahnya konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku pada 19 Januari 1999. Konflik tersebut kemudian berkembang dan mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang memakan banyak korban jiwa, harta dan kesempatan untuk hidup. Dalam konflik tersebut juga terindikasi banyaknya Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Untuk menyikapi hal tersebut, pada 14 Januari 2000 Komnas HAM membentuk Komisi Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku (KPPMM), sekaligus membentuk Kantor Penghubung, guna memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM. Setelah dibentuk, KPPMM bekerja hingga Juli 2001.
Berdasarkan situasi dan kondisi Maluku yang saat itu belum kondusif, sesuai dengan pasal 76 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 0209/ Komnas HAM/VII/2001, 02 Juli 2001 dibentuklah Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku yang berkedudukan di Kota Ambon. Kantor Perwakilan Maluku merupakan subordinat dari Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi pendidikan dan penyuluhan, fungsi pemantauan dan penyelidikan maupun fungsi mediasi dengan tujuan aksebilitas (kemudahan) bagi Komnas
HAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah (Maluku) dan sesuai dengan mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selama 2016, upaya-upaya perlindungan HAM di Maluku belum sepenuhnya mendapat perhatian dari berbagai pihak baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat sipil. Fungsi dan tanggung jawab pemerintah serta Aparatur Negara tidak berjalan sebagaimana agenda pembangunan nasional kabinet kerja (nawacita) “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”. Hal ini jelas terlihat dari 56 (lima puluh enam) pengaduan yang diterima Komnas HAM Perwakilan Maluku selama 2016, Dengan klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan dan hak anak. Sementara wilayah asal Pengadu yang paling banyak dilaporkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Maluku paska konflik kemanusiaan pada 1999 menyisakan berbagai persoalan khususnya persoalan-persoalan terkait hak masyarakat adat dan hak atas kepemilikan tanah yang berdampak pada sengketa/konflik tanah antar komunitas masyarakat hukum adat (antar kampung) yang dilatarbelakangi oleh persoalan pengelolaan sumber daya alam, batas wilayah, pengakuan sejarah dan persoalan tradisi/budaya. Masalah-masalah tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan konflik laten dan sudah ada jauh sebelum konflik kemanusiaan 1999 di Maluku, sehingga hal ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan akarakar persoalan yang ada dan menghindari terjadinya masalah baru. Kondisi yang demikian nampak jelas adanya ketimpangan antara kerangka normatif dan realitas sehari-hari perlindungan hak asasi manusia. Dalam skenario yang paling buruk, bahkan sebagai instrumen pencitraan, HAM sepertinya hanya menjadi alternatif terakhir yang akan dilirik ketika seluruh kemungkinan yang lain tidak dapat dipergunakan.
Selama 2016, kasus anak masuk dalam klasifikasi hak yang paling banyak diadukan yaitu 10 pengaduan/kasus yang telah diterima oleh Komnas HAM Perwakilan Maluku. Angka tersebut masih sama dengan jumlah pengaduan terkait hak anak yang diterima pada 2015. Maraknya kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak di Maluku, membutuhkan perhatian pemerintah melalui kebijakan dan menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas dalam program-program pemerintah, mengingat maraknya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini di Maluku. Dengan kondisi yang demikian, Pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia tidak melakukan perannya sebagaimana diatur dan dijamin oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya inilah gambaran yang diperoleh Komnas HAM Perwakilan Maluku terkait perkembangan dan situasi HAM di Maluku.
Selama 2016, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah menerima berkas pengaduan sebanyak 56 (lima puluh enam) berkas pengaduan. Dari jumlah berkas pengaduan tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :
Wilayah Asal Pengadu/Pelapor
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Berkas |
| 1. | Kabupaten Buru | 1 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 1 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 6 |
| 4. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 2 |
| 5. | Kabupaten Maluku Tengah | 7 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tenggara | 2 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 4 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 1 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 2 |
| 10. | Kota Ambon | 29 |
| 11. | Kota Tual | 1 |
Jenis Berkas Pengaduan
| No | Jenis Surat | Jumlah Berkas |
| 1. | Langsung | 28 |
| 2. | Tembusan | 28 |
| Jumlah | 56 |
Cara Penyampaian Berkas
| No | Cara Penyampaian | Jumlah Berkas |
| 1. | Datang langsung | 10 |
| 2. | Pos | 46 |
| 3. | Fax | . |
| 4. | 1 | |
| 5. | Audiensi | 1 |
| 6. | Diterima di lapangan/inisiatif/proaktif | . |
| Jumlah | 56 |
Klasifikasi Hak
| No | Klasifikasi/Tema Hak | Jumlah Berkas |
| 1. | Hak Untuk Hidup | 5 |
| 2. | Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan | |
| 3. | Hak Mengembangkan Diri | 1 |
| 4. | Hak Memperoleh Keadilan | 35 |
| 5. | Hak Atas Kebebasan Pribadi | |
| 6. | Hak Atas Rasa Aman | 30 |
| 7. | Hak Atas Kesejahteraan | 26 |
| 8. | Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan | 2 |
| 9. | Hak Wanita | 7 |
| 10. | Hak Anak | 10 |
| 11. | Hak Tidak Diberlakukan Diskriminatif | |
| 12. | Non HAM | . |
| Jumlah | 115 |
Grafik Klasifikasi Hak
13%
Hak wanita, 13%
18%
Hak anak, 18%
Hak untuk hidup, 9%
Hak atas kesejahteraan, 47%
Hak turut serta dalam pemerintahan, 4%
Hak atas rasa aman, 54%
Hak memperoleh keadilan 63%
Klasifikasi Pengaduan
| Hak Untuk Hidup | Jumlah Berkas |
| Mempertahankan hidup | 5 |
| Lingkungan hidup | |
| II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | Jumlah Berkas |
| Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | |
| III. Hak mengembangkan diri | Jumlah Berkas |
| Hak atas pendidikan | |
| Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya | |
| IV. Hak memperoleh keadilan | Jumlah Berkas |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/ PPNS | 30 |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan | |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan | 50 |
| Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana | |
| V. Hak atas kebebasan pribadi | Jumlah Berkas |
| Keutuhan pribadi | |
| Kebebasan beragama dan berkeyakinan | - |
| Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat | |
| Berkumpul, berapat dan berserikat | |
| Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi | |
| Menyampaikan pendapat di muka umum | . |
| Status kewarganegaraan | |
| Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI | . |
| VI. Hak atas rasa aman | Jumlah Berkas |
| Mencari suaka | |
| Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya | 9 |
| Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu | 5 |
| Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal | 10 |
| Hak atas kerahasiaan dalm hubungan surat menyurat | |
| Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakukan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan | 4 |
| Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan | 2 |
| VII. Hak atas kesejahteraan | Jumlah Berkas |
| Hak untuk mempunyai milik | 11 |
| Hak atas kepemilikan tanah | 11 |
| Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan | 1 |
| Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian | 1 |
| Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak | 2 |
| Hak atas kesehatan | 一 |
| Pengabaian pemenuhan hak buruh migran | |
| VIII. Hak untuk turut serta dlaam pemerintahan | Jumlah Berkas |
| Hak dipilih dan memilih dalam pemilu | 2 |
| Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil | |
| Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih | |
| IX. Hak perempuan | Jumlah Berkas |
| Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemi- lihan anggota badan legislative, eksekutif, dan yudikatif | |
| Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran | |
| Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan | 一 |
| Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan | 3 |
| Hak atas kesetaraan dengan suami | 4 |
| X. Hak anak | Jumlah Berkas |
| Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup | 2 |
| Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan | 8 |
| Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang | 1 |
| Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi | |
| XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif | Jumlah Berkas |
| Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis | |
| Menunujukan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan rasa tau etnis |
Klasifikasi Korban
| No. | Klasifikasi Korban | Jumlah Berkas |
| 1. | Individu - Orang seorang | 27 |
| 2. | Individu - Anak | 10 |
| 3. | Individu - Perempuan | 7 |
| 4. | Individu – Buruh migran | |
| 5. | Individu - Pekerja / profesi | |
| 6. | Individu - Suku | |
| 7. | Individu - Ras dan etnis | |
| 8. | Individu - Agama dan penghayat kepercayaan | |
| 9. | Individu - Penyandang disabilitas | |
| 10. | Individu - Teroris | |
| 11. | Individu – Korban pelanggaran HAM masa lalu | |
| 12. | Individu - Lansia | |
| 13. | Individu - Fakir miskin | 一 |
| 14. | Kelompok - Masyarakat | 8 |
| 15. | Kelompok - Anak-anak | |
| 16. | Kelompok-perempuan | 一 |
| 17. | Kelompok - Buruh migran | |
| 18. | Kelompok - Pekerja / profesi | 1 |
| 19. | Kelompok - Masyarakat adat | 5 |
| 20. | Kelompok – Ras dan etnis | 一 |
| 21. | Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan | |
| 22. | Kelompok - Penyandang disabilitas | |
| 23. | Kelompok - LGBT | |
| 24. | Kelompok - Teroris |
| 25. | Kelompok - Korban pelanggaran HAM | |
| 26. | Kelompok - Lansia | 一 |
| 27. | Organisasi | 一 |
| 28. | Warga Negara Asing |
Klasifikasi pihak yang diadukan
| No | Lembaga/Institusi | Jumlah |
| 1. | Pemerintah Pusat (Kementerian) | 1 |
| 2. | Pemerintah Daerah | 11 |
| 3. | Lembaga Legislatif | |
| 4. | Lembaga Negara (Non Kementerian) | - |
| 5. | Lembaga Peradilan | 4 |
| 6. | Kepolisian | 19 |
| 7. | TNI | 9 |
| 8. | Kejaksaan | 3 |
| 9. | Lembaga Pemasyarakatan dan / atau Rutan | 1 |
| 10. | Pemerintah Negara Lain | 1 |
| 11. | Korporasi | 2 |
| 12. | BUMN/BUMD | 1 |
| 13. | Lembaga Pelayanan Kesehatan | - |
| 14. | Lembaga Pendidikan | 1 |
| 15. | Organisasi | - |
| 16. | Orang Seorang | 13 |
| 17. | Pekerja/Profesi | 5 |
| 18. | Kelompok Masyarakat | 4 |
Pengiriman Rekomendasi
Selama 2016, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah mengeluarkan surat terkait penanganan pengaduan sebanyak 126 surat. Adapun rincian dari surat tersebut sebagai berikut :
Lembaga/Institusi Yang Dikirimi Surat
| No | Lembaga/ Institusi | Jumlah |
| 1. | Pemerintah Pusat (Kementerian) | |
| 2. | Pemerintah Daerah | 22 |
| 3. | Lembaga Legislatif | |
| 4. | Lembaga Negara (Non Kementerian) | 1 |
| 5. | Lembaga Peradilan | 5 |
| 6. | Kepolisian | 42 |
| 7. | TNI | 10 |
| 8. | Kejaksaan | 4 |
| 9. | Lembaga Pemasyarakatan dan / atau Rutan | 一 |
| 10. | Pemerintah Negara Lain | 一 |
| 11. | Korporasi | 2 |
| 12. | BUMN/BUMD | 2 |
| 13. | Lembaga Pelayanan Kesehatan | 1 |
| 14. | Lembaga Pendidikan | 2 |
| 15. | Organisasi | - |
| 16. | Orang Seorang | 23 |
| 17. | Pekerja/Profesi | 5 |
| 18. | Kelompok Masyarakat | 8 |
Penerimaan Tanggapan Atas Surat Komnas HAM Perwakilan Maluku
Selama 2016, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah menerima tanggapan atas surat yang dikirimkan sebanyak 32 surat. Adapun rincian dari tanggapan atas surat tersebut sebagai berikut :
Lembaga/Institusi Yang Menyampaikan Tanggapan
| No | Lembaga/Institusi | Jumlah |
| 1. | Pemerintah Pusat (Kementerian) | |
| 2. | Pemerintah Daerah | |
| 3. | Lembaga Legislatif | |
| 4. | Lembaga Negara (Non Kementerian) | |
| 5. | Lembaga Peradilan | 2 |
| 6. | Kepolisian | 18 |
| 7. | TNI | 5 |
| 8. | Kejaksaan | 2 |
| 9. | Lembaga Pemasyarakatan dan / atau Rutan | - |
| 10. | Pemerintah Negara Lain | |
| 11. | Korporasi | - |
| 12. | BUMN/BUMD | |
| 13. | Lembaga Pelayanan Kesehatan | 一 |
| 14. | Lembaga Pendidikan | 一 |
| 15. | Organisasi | 一 |
| 16. | Orang Seorang | 一 |
| 17. | Pekerja/Profesi | |
| 18. | Kelompok Masyarakat |
Selama 2016, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan pemantauan lapangan sebanyak 3 (tiga) kali pemantauan. Adapun rincian secara singkat atas pemantauan lapangan tersebut sebagai berikut :
Pemantauan dugaan pelanggaran HAM dalam aktivitas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT. Bintang Lima Makmur di areal hutan adat Suku Noaulu, 9 s/d 12 Agustus 2016, di Masohi – Kab. Maluku Tengah. Pada 27 Juni 2016, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah menerima pengaduan dari Masyarakat Suku Noaulu terkait penguasaan wilayah hutan adat Suku Noaulu untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT. Bintang Lima Makmur di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pengaduannya dijelaskan bahwa PT. Bintang Lima Makmur telah memiliki Ijin Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 537/Menhut-II/2012 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Bintang Lima Makmur Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 24.550 Ha di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Berdasarkan SK tersebut, pada Januari 2016 PT. Bintang Lima Makmur telah melakukan aktivitas walaupun ada penolakan dari masyarakat adat Suku Noaulu. Aktivitas PT. Bintang Lima Makmur diduga telah merusak tempat-tempat keramat, negeri (kampung) lama, hutan tempat pekuburan, hutan tempat obat-obatan, dan hutan yang di dalamnya terdapat hewan buruan yang digunakan oleh Suku Noaulu untuk upacara adat dan simbol yang dipakai saat pelaksanaan upacara adat.
Pemantauan kasus sengketa ganti rugi lahan antara masyarakat adat Pulau Teor dengan Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur serta PT. Siwa Prestasi Gemilang dan kasus sengketa ganti rugi lahan masyarakat adat Negeri Hote dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seram Bagian Timur, 16 s/d 20 November 2016 di Kota Bula, Kab. Seram Bagian Timur. Pada 30 Mei 2016, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah menerima pengaduan dari Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Pulau Teor serta LSM Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku yang mewakili pemilik hak ulayat atas nama Saudara Pelau Letsoin. Pengaduan yang disampaikan terkait ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman produktif milik Saudara Pelau Letsoin yang sudah digunakan untuk pembangunan Proyek Dermaga Ferry di Dusun Wersodi, Desa Kampung Baru Wermaf, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Pada tanggal 13 Juni 2016, Komnas Ham Perwakilan Maluku telah menerima pengaduan dari Sdr. Jhon F. Sinmiasa, SH, Kuasa Hukum dari Sdr. Mahmud Kapailu, terkait penyelesaian ganti rugi hak ulayat milik marga Kapailu di Negeri Hote terhadap pembangunan Proyek Embung Sumber Agung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur. Pembangunan Proyek
Embung Sumber Agung merupakan proyek anggaran Dinas Pekerjaan Umum 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 9.297.610.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Proyek tersebut terletak di atas hak ulayat milik marga Kapailu di Negeri Hote, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Sampai dengan saat ini, marga Kapailu sebagai pemilik lahan belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas pembangunan Proyek Embung Sumber Agung yang sudah berjalan. Hal ini mengakibatkan marga Kapailu belum bersedia proyek tersebut dilanjutkan hingga ada kejelasan pembayaran ganti rugi tehadap tanah dan tanaman milik marga Kapailu.
Pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional pada Pilkada serentak 2017 dan pengawasan diskriminasi ras dan etnis Komnas HAM RI di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. 28 November s/d 2 Desember 2016, di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, Kota Piru Kab. Seram Bagian Barat, Kota Namlea Kab. Buru dan Kota Ambon. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan 2017 merupakan tahap kedua dari rangkaian Pilkada serentak yang akan dilakukan hingga 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional (dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah) pada 2027. Pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017. Total daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu tercatat sebanyak 101 daerah yang terdiri dari terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, salah satunya di Provinsi Maluku. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 5 (lima) wilayah Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku, yaitu di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Buru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Tengah (Malteng) akan dilaksanakan pada Rabu 15 Februari 2017 mendatang
Mediasi
Pra Mediasi Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Negeri Tananahu dengan PTPN XIV, Sengketa Lahan Antara Negeri Wakolo dengan Negeri Lisabata, Sengketa Lahan Antara Masyarakat Negeri Mamala dengan Negeri Morela, dan Sengketa Lahan Antara Masyarakat Negeri Iha dengan Masyarakat Negeri Luhu. 19 s/d 22 September 2016 di Kota Ambon, Negeri Tananahu Kab. Maluku Tengah, dan Negeri Wakolo Kab. Seram Bagian Barat. Subkomisi Mediasi Komnas HAM Jakarta dan Perwakilan Maluku telah melakukan beberapa kali proses mediasi antara Masyarakat Adat Negeri Tananahu dengan PTPN XIV diantaranya Mediasi pertama dilaksanakan di Masohi pada 2013 dimana mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan bersama, kemudian mediasi lanjutan yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2015 di kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku dan menghasilkan rekomendasi yakni agenda mediasi lanjutan yang akan dilaksanakan di Jakarta, selanjutnya mediasi tahap ketiga yang dilaksanakan di Kantor Komnas HAM Jakarta pada 17 Desember 2015 dengan menghadirkan masyarakat Negeri Tananahu, Pihak PTPN XIV, Pemda Provinsi Maluku, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Mediasi tahap ketiga juga belum mencapai kesepakatan bersama antara para pihak, sehingga Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada para pihak agar tetap melakukan koordinasi dan komunikasi terbuka guna menjaga keadaan dan kondisi yang kondusif di wilayah yang disengketakan. Dengan demikian, kunjungan kerja Komnas HAM Perwakilan Maluku kali ini adalah untuk mengetahui perkembangan terakhir sengketa tersebut dari Masyarakat Adat Negeri Tananahu.
Komnas HAM Perwakilan Maluku telah menerima pengaduan melalui surat dari Sdri. Triani Kolly, Kepala Desa Wakolo, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat Nomor 01/NWK/2013, tertanggal 2 Oktober 2013, perihal laporan kronologis permasalahan Desa Wakolo. Pengadu menyampaikan bahwa permasalahan tapal batas antara Desa Wakolo dan Desa Lisabata sudah terjadi sejak konflik Maluku tahun 1999. Masalah tapal batas antara kedua desa berdampak pada sering terjadinya konflik antar kedua desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada 13 Desember 2005 Pemerintah Daerah Maluku melalui Tim Mediasi yang dibentuk oleh Gubernur Maluku telah melakukan mediasi antara keempat desa yakni Desa Nuniali, Desa Wakolo, Desa Patahuwe dan Desa Lisabata.
Peristiwa perkelahian dan saling serang antar kedua negeri Mamala dan Morella sudah terjadi sejak akhir 2012. Ketegangan mulai memanas ketika terjadi penembakan speed boat oleh orang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Terakhir, terjadi pengrusakan perahu milik warga Morella, yang kemudian menjadi pemicu utama ketegangan pada 24 Juni 2013. Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan proses mediasi selama beberapa kali diantaranya pra mediasi pada 18 Juli 2013 dimana Komnas HAM Perwakilan Maluku bertemu dengan kedua belah pihak yang bersengketa, dan menawarkan mediasi untuk penyelesaian sengketa tersebut. Hasil pertemuan adalah kedua negeri yang bersengketa menerima tawaran mediasi Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM Jakarta bersama Komnas HAM Perwakilan Maluku menindaklanjuti sengketa tersebut dengan melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak pada 20 Agustus 2013 dan mencapai kesepakatan bersama dimana salah satu poin kesepakatan masih harus ditindaklanjuti oleh Komnas HAM, yakni mediasi lanjutan terkait pembahasan rekostruksi sejarah kedua negeri yang bertikai.
Sengketa antara Masyarakat Adat Negeri Luhu dan Masyarakat Adat Negeri Iha telah berlangsung sejak 1974. Sengketa tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpastian wilayah adat antara kedua negeri. Dalam perjalanan, sengketa kedua negeri ini kemudian berlanjut pada sengketa pengelolaan sumber daya alam (mineral) yang terletak di Dusun Hatu Tambaga. Belakangan sengketa ini kemudian kian memanas setelah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengklaim salah satu wilayah petuanan Negeri Luhu sebagai tanah Negara, dan kemudian dijadikan alasan oleh Negeri Iha untuk bisa melakukan aktivitas penambangan di areal tersebut. Pada 12 November 2014 Komnas HAM telah melakukan proses Pra Mediasi sengketa tersebut, dan bertemu dengan berbagai pihak dimana kedua negeri bersedia dimediasi oleh Komnas HAM.
Pada 21 Oktober 2015, Komnas HAM juga telah melakukan pertemuan dalam kerangka konsultasi dengan Tokoh Masyarakat Adat Negeri Luhu dan Tokoh Masyarakat Adat Negeri Iha yang bertempat di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku. Adapun maksud dan tujuan dilakukan pertemuan konsultasi tersebut adalah untuk menggali data, fakta dan informasi terkait permasalahan pokok yang melatarbelakangi konflik di kedua negeri tersebut. Kunjungan kerja Komnas HAM Perwakilan Maluku kali ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kondisi terkini persiapan kedua negeri untuk duduk bersama di dalam proses mediasi Komnas HAM.
Pra Mediasi Konflik Antar Warga Desa Kolser, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, 22 s/d 25 November 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Maluku pada 2 Februari 2015 telah menerima pengaduan dari Keluarga Besar Korban kekerasan Desa Kolser tentang dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait dengan tindakan kekerasan, pembakaran dan pengrusakan rumah tinggal milik 47 Kepala Keluarga Warga Desa Kolser yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat Desa Kolser. Desa Kolser Terletak di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan jumlah populasi penduduk 1.945 Jiwa dari 257 KK. Peristiwa ini terjadi pada 7 Oktober 2011 dan berlanjut 8 Oktober 2011. Akibat dari peristiwa ini 4 (empat) warga masyarakat, 1 (Satu) anggota polisi dari Polres Maluku Tenggara mengalami luka-luka, dan 1 (satu) orang meninggal dunia, serta kurang lebih 47 Kepala Keluarga yang rumahnya terbakar dan rusak berat memilih mengungsi di Desa langgur, Kecamatan Kei Kecil.
Pasca konflik, 47 KK yang mengungsi dari Desa Kolser tinggal di lokasi yang berbeda-beda, ada yang menyewa tempat kost, rumah kontrakan, juga menumpang tinggal di rumah keluarga. Selama di lokasi pengungsian, mereka hidup dalam keadaan yang memprihatikan dan kurang di perhatikan oleh pemerintah sehingga akhir 2014 kurang lebih 27 KK terpaksa memilih kembali ke Desa Kolser dengan segala resiko karena tidak mampu bertahan hidup di lokasi pengungsian. Berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM Perwakilan Provinsi Maluku merespon dengan melakukan pemantauan pada 27 s/d 29 April 2015 guna bertemu langsung dengan saksi korban, keluarga korban dan instansi terkait guna melakukan penyelidikan terhadap Kasus di maksud serta mengumpulkan data, fakta dan informasi terkait dengan pengaduan yang di terima, dan berdasarkan hasil tersebut, terdapat usulan dari pihak pengadu untuk di tindak lanjuti dalam proses mediasi Komnas HAM. Pada tanggal 21 September 2016, Komnas HAM perwakilan Maluku telah menerima surat permintaan mediasi dari pihak perwakilan pengungsi Desa Kolser tertanggal 13 September 2016.
Kerjasama Antar Lembaga dan Kegiatan Lainnya
Disamping kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan diatas, Komnas HAM Perwakilan Maluku juga menjalankan kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut :
a. Pertemuan Journalist Empowerment Workshop; Gender Issues in Eastern Indonesia bersama Yayasan Gasira Maluku dan Kedutaan Besar Amerika yang dilaksanakan pada hari Senin – Selasa, pada 25 – 26 Januari 2016.
b. Peserta Lokakarya Penyusunan Formolir Profil Masyarakat, yang dilaksanakan oleh International Organization for Migration (IOM) bekerjasama denganpolda Maluku yang dilaksanakan pada 3 – 4 Februari 2016.
C. FGD Penyusunan Toolkits Dialog dan Mediasi yang diselenggarakan oleh Institut Tifa Damai Maluku bersama The habibie Center dan HDC pada 10 dan 14 Maret 2016.
d. Peserta pada FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 yang diselenggarakan pada Senin - Selasa, 30 - 31 Mei 2016. Acara ini merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, BPS dan UNDP. Acara ini diikuti oleh Narasumber terpilih dari perwakilan Tokoh Masyarakat, Instansi Pemerintah, LSM, FKUB, Pemprov, Akademisi, Mahasiswa/Ormas, Media dan organisasi Profesi.
e. Narasumber dan fasilitator pada kegiatan Pelatihan Gender dan Hak Asasi Perempuan pada 5 (lima) wilayah dampingan di Kota Ambon yang diselenggarakan pada : minggu ke-I Selasa-Rabu, 14 s/d 15 Juni 2016 bertempat di Desa Leihari, hari Kamis-Jumat, 16 s/d 17 Juni 2016 bertempat di Desa Hukurila, Minggu ke-Il Selasa-Rabu, 21 s/d 22 Juni 2016 bertempat di Desa
Kilang, Kamis-Jumat, 23 s/d 24 Juni 2016 bertempat di Desa Hatalai, dan Minggu ke-IV Selasa-Rabu, 28 s/d 29 Juni 2016 bertempat di Desa Latuhalat, kota Ambon. Acara ini merupakan kerjasama antara Yayasan Walang Perempuan dan MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan AUSAID. Acara ini terbagi melibatkan 3 pilar Batu Tungku yaitu Pemerintahan Negeri/Desa, Tokoh Adat dan Kelompok Perempuan Adat serta Kelompok Pemuda.
f. Peserta Workshop SOP Layanan Rumah Aman yang diselenggarakan pada 25 - 26 Juli 2016, diselenggarakan oleh yayasan Gasira Maluku.
g. Diskusi Pembahasan Draft RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan pada Jumat, 29 Juli 2016 bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku. Acara ini merupakan kerjasama antara GASIRA dan MAMPU. Acara ini diikuti 20 peserta yang merupakan perwakilan dari Instansi Pemerintah, Lembaga Pemberi Layanan, LSM dan komunitas Korban.
h. Diskusi Forum Koordinasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, yang diselenggarakan pada Jumat, 16 September 2016 bertempat di Hotel Manise Jl. Benteng Kapahaha - Ambon. Acara ini diikuti perwakilan dari Instansi Pemerintah, Lembaga Pemberi Layanan, LSM, Akademisi dan Aparat Penegak Hukum.
i. Narasumber/Pemateri pada kegiatan Latihan Khusus Kohati (LKK) HMI yang diselenggarakan 25 November 2016 oleh Korps HMI-Wati (KOHATI) cabang Ambon.
j. Narasumber Talk Show "Pemetaan Situasi Perempuan Maluku dengan Kerangka Pikir Instrumen HAM Internasional", yang diselenggarakan pada Kamis, 24 November 2016 bertempat di Hotel Marina. Acara ini merupakan kerjasama antara Kaukus Perempuan Parlemen Maluku dengan Yayasan LAPPAN.
Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar :
| No | Bulan | Jumlah Surat Masuk Langsung | Jumlah Surat Masuk Tembusan | Jumlah Surat Keluar Langsung | Jumlah Surat Keluar Tembusan |
| 1. | Januari | 28 | 1 | 19 | 63 |
| 2. | Februari | 7 | 1 | 18 | 55 |
| 3. | Maret | 10 | 3 | 10 | 19 |
| 4. | April | 6 | 2 | 8 | 29 |
| 5. | Mei | 15 | 3 | 25 | 75 |
| 6. | Juni | 8 | 1 | 10 | 11 |
| 7. | Juli | 13 | 一 | 8 | 36 |
| 8. | Agustus | 14 | 8 | 22 | 82 |
| 9. | September | 15 | 3 | ||
| 10. | Oktober | 22 | 7 | 29 | 101 |
| 11. | November | 26 | 2 | 21 | 40 |
| 12. | Desember | 16 | 2 | 25 | 76 |
| Total Surat : | 180 | 32 | 195 | 587 |
Klasifikasi Surat Masuk dan Surat Keluar per Lembaga/Institusi :
| No | Lembaga/Institusi | Surat Diterima | Surat Tembusan Diterima | Surat Dikirim | Surat Tembusan Dikirim |
| 1. | Pemerintah Pusat (Kementerian) | 5 | 3 | 12 | 16 |
| 2. | Pemerintah Daerah | 13 | 6 | 31 | 141 |
| 3. | Lembaga Legislatif | 一 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Lembaga Negara (Non Kementerian) | 76 | 6 | 20 | 41 |
| 5. | Lembaga Peradilan | 6 | 1 | 9 | 25 |
| 6. | Kepolisian | 16 | 40 | 217 | |
| 7. | TNI | 3 | 2 | 14 | 80 |
| 8. | Kejaksaan | 一 | 一 | 3 | 15 |
| 9. | Lembaga Pemasyarakatan dan / atau Rutan | . | . | ||
| 10. | Pemerintah Negara Lain | 一 | . | 一 |
| 11. | Korporasi | 1 | 8 | ||
| 12. | BUMN/BUMD | 1 | 9 | ||
| 13. | Lembaga Pelayanan Kesehatan | 2 | 4 | ||
| 14. | Lembaga Pendidikan | ||||
| 15. | Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Organisasi | 8 | 1 | 6 | 6 |
| 17. | Orang Seorang | 10 | 3 | 28 | 56 |
| 18. | Pekerja/Profesi | - | - | - | |
| 19. | Kelompok Masyarakat | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 20. | Media | 1 | 3 | ||
| Total Surat : | 154 | 24 | 174 | 594 |
D. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
Pemantauan
Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM berwenang melaksanakan fungsi pemantauan. Adapun kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan selama 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :
| Tanggal | Uraian |
| 13 Juli 2016 | Pemantauan kasus dugaan perampasan lahan milik kelompok tani Lareh Batang Pirko Gunung Medan, 13 s/d 15 Juli 2016 |
| 28 Juli 2016 | Pemantuan kasus penyerangan terhadap mapolres sijunjung terkait tewasnya Alan siswa SMP 7 Muaro Sijujung, 28 s/d 30 Juli 2016 |
| 22 Agustus 2016 | Pemantuan kasus sengketa lahan milik kelompok tani Budi Daya Rotan (BDR) yang dilakukan oleh PT. PHP di Kabupaten Pasaman Barat, 22 s/d 24 Agustus 2016 |
| 31 Oktober 2016 | Pemantauan kasus dugaan ilegal Logging di Kabupaten Sijujung, 31 Oktober s/d 2 November 2016 |
| 1 November 2016 | Pemantauan pra pilkada ke wilayah hukum di Payakumbuh, 1 s/d 3 November 2016 |
| 2 November 2016 | Pemantuan kasus pengaduan dari kantor hukum independen Hukum perihal mohon kepastian hukum di Kapolres Damasraya, 2 s/d 4 November 2016 |
| 29 November 2016 | Pemantauan kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait bantuan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman, 29 s/d 30 November 2016 |
Pendidikan dan Penyuluhan
Dalam melaksanakan Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka kegiatan penyuluhan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 tergambar sebagai berikut :
| 30 Maret 2016 | Penyuluhan Hukum dan HAM melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Padang. |
| 25 April 2016 | Penyuluhan HAM untuk aparat kepolisian di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat |
| 28 Mei 2016 | Penyuluhan Hukum dan HAM bagi guru dan kepala sekolah se Kabupaten Pasaman di Kantor Bupati Kabupaten Pasaman |
| 10 September 2016 | Penyuluhan Hukum dan HAM bagi guru dan kepala sekolah se Kota Payakumbuh di Kantor Walikota Payakumbuh |
| 15 Oktober 2016 | Penyuluhan Hukum dan HAM bagi guru dan kepala sekolah se Kota Bukittinggi di Kantor Walikota Bukittinggi |
Pra-mediasi
Sebagaimana dimandatkan oleh Surat Keputusan Komnas HAM No.065/KOMNAS HAM/VIII-2002 tentang Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, salah satu tugas pokok dan fungsi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat adalah melaksanakan kegiatan pra mediasi. Untuk tahun 2016, telah dilakukan pra mediasi antara lain:
| Tanggal | Pramediasi kasus |
| 14 April 2016 | Pramediasi kasus sengketa antara Zerfinal Lambing dkk dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Gantuang Ciri mengenai permintaan pengembalian Hak-hak adat Suku Jambak di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Solok, 14 s/d 15 April 2016 |
| 22 September 2016 | Pra mediasi kasus Sengketa Lahan kelompok Tani Budi Daya Rotan dengan PT PHP di Kabupaten Pasaman Barat, 22 s/d 23 September 2016 |
| 17 Oktober 2016 | Pra mediasi kasus sengketa lahan masyarakat silaut |
Pasal 90 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa "setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM". Berdasarkan laporan yang masuk di Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat sepanjang tahun 2016, terdapat 142 berkas laporan pengaduan. Sejumlah kasus belum dapat dituntaskan penanganannya karena: (i) berkas belum lengkap dan (ii) bukan kasus yang perlu ditangani Komnas HAM sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 91 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Terkait laporan yang tidak dapat diteruskan penanganannya, maka Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat akan mengirimkan surat tanggapan yang menjelaskan alasan Komnas HAM tidak meneruskan pemeriksaan laporan dimaksud.
Pengaduan berdasarkan cara penyampaian Berkas pengaduan
Adapun cara penyampaian berkas pengaduan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yakni, pengaduan datang langsung terdiri dari 55 berkas (38,7 %), melalui tembusan 84 berkas (59,2 %), melalui media massa 3 laporan (2,1 %), total 142 berkas pengaduan (100 %). Bila digabungkan, maka pengaduan yang bersifat langsung terdapat 58 berkas (40,8 %) dan berupa tembusan sebanyak 84 berkas (59,2 %), total 142 berkas pengaduan.
Cara Penyampain Berkas Total 142 berkas pengaduan
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Datang langsung Melalui tembusan Media massa
Jenis Berkas Pengaduan
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Langsung Tembusan
1. Wilayah Asal Pengadu
| No | Wilayah Asal Pengadu | Jumlah Berkas |
| 1 | Kota Padang | 64 |
| 2 | Kabutapaten Solok | 9 |
| 3 | Kota Solok | - |
| 4 | Kabupaten Solok Selatan | 2 |
| 5 | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 |
| 6 | Kota Sawahlunto | - |
| 7 | Kabupaten Sijunjung | 4 |
| 8 | Kabupaten Dharmasraya | 3 |
| 9 | Kabupaten Padang Pariaman | 13 |
| 10 | Kota Pariaman | 5 |
| 11 | Kota Padang Panjang | 1 |
| 12 | Kota Bukittingi | 1 |
| 13 | Kabupaten Tanah Datar | 2 |
| 14 | Kabupaten 50 Kota | 5 |
| 15 | Kota Payakumbuh | 3 |
| 16 | Kabupaten Agam | 2 |
| 17 | Kabupaten Pasaman | 3 |
| 18 | Kabupaten Pasaman Barat | 20 |
| 19 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1 |
| 20 | Kota Binjai | 1 |
Berdasarkan tabel diatas, kabupaten dan kota dengan berkas pengaduan paling banyak adalah Kota Padang (64 berkas), Kabupaten Pasaman Barat (20 berkas) dan Kabupaten Padang Pariaman (13 berkas). Banyaknya berkas pengaduan yang berasal dari tiga wilayah tersebut tidak serta merta dapat diartikan langsung bahwa ketiga wilayah itu memiliki angka dugaan pelanggaran ham yang tinggi. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai penyebab tingginya angka pengaduan dari wilayah tersebut adalah kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan berkas pengaduan dan semakin tingginya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan HAM. Selain itu Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat juga menerima berkas pengaduan dari propinsi tetangga yaitu Propinsi Sumatera Utara khususnya Kota Binjai (1 berkas).
Pengaduan Berdasarkan Tema Hak
| No | Kalsifikasi/ Tema Hak | Jumlah berkas |
| 1 | Hak untuk Hidup | |
| 2 | Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan | |
| 3 | Hak Mengembangkan diri | |
| 4 | Hak Memperoleh Keadilan | 72 |
| 5 | Hak Atas Kebebasan Pribadi | – |
| 6 | Hak Atas Rasa Aman | 17 |
| 7 | Hak Atas Kesejahteraan | 40 |
| 8 | Hak Turut serta dalam Pemerintahan | - |
| 9 | Hak Perempuan | 2 |
| 10 | Hak Anak | 11 |
| 11 | Hak Tidak Diberlakukan Diskriminatif | • |
| 12 | Non HAM | |
| Total Berkas | 142 |
Klasifikasi Korban
| No | Klasifikasi Korban | Jumlah Berkas |
| 1 | Individu - orang seorang | 69 |
| 2 | Individu - anak | 9 |
| 3 | Individu - perempuan | 0 |
| 4 | Individu - suku | - |
| 5 | Kelompok - masyarakat | 15 |
| 6 | Kelompok - pekerja / profesi | |
| 7 | Kelompok - masyarakat adat | 9 |
| 8 | Organisasi | 20 |
Pengaduan berdasarkan Pihak yang Diadukan
| No | Klasifikasi Pihak yang diadukan | Jumlah Berkas |
| 1 | Pemerintah Pusat/ Kementerian | |
| 2 | Pemerintah Daerah | 55 |
| 3 | Lembaga Negara Non Kementerian | - |
| 4 | Lembaga Peradilan | 12 |
| 5 | Kepolisian | 58 |
| 6 | TNI | 2 |
| 7 | Kejaksaan | 3 |
| 8 | Korporasi | 5 |
| 9 | BUMN-BUMD | 一 |
| 10 | Organisasi | |
| 11 | Lembaga Kependidikan | 7 |
Operasional Kantor Perwakilan
Total Pagu Anggaran Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat TA 2016, adalah sebesar Rp.446.831.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran rutin. Pelaksanaan fungsi Komnas HAM, untuk fungsi Pemantauan sebesar Rp.58.333.333,-/ tahun, Mediasi sebesar Rp.40.257.833. Adapun Pelaksanaan atau realisasi anggaran selama tahun 2016sebesar 91 % dari total Rp.446.831.000,-. Jumlah pegawai Komnas HAM Perwakilan propinsi sumatera Barat sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari
13 orang pegawai tersebut, 3 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 7 orang dengan pendidikan Strata 1 (S1) dan 3 orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dukungan sarana dan prasarana di Kantor Perwakilan Komnas HAM Propinsi Sumatera Barat :
Kantor Perwakilan merupakan gedung kantor Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang dipinjampakaikan kepada Komnas HAM Perwakilan propinsi Sumatera Barat.
Pengadaan Sewa Mobil dengan anggaran Rp.96.000.000,-
Pengadaan pemeliharaan gendung kantor Rp.21.000.000,-
Pengadaan barang modal Rp.70.000.000,-
Dukungan Perpustakaan : jumlah jenis buku hukum 79 buah, buku kesehatan 45 buah, buku politik 55 buah, buku agama 25 buah, buku yang berkaitan dengan HAM 139 buah, buku umum 109 buah dan Undang-Undang 67 buah.
E. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua
Komnas HAM RI Perwakilan Papua dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Komnas HAM Nomor 20/Komnas HAM/VII/2003 tentang Pendirian Perwakilan Komnas HAM di Papua dengan mempertimbangkan Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 180/14404/SET tanggal 29 Oktober 2002 tentang Usulan Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua. Secara substansi maupun struktural, Otonomi Khusus (Otsus) Papua membuka ruang yang sangat luas dan eksplisit dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM di Papua. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 43 disebutkan secara jelas bahwa pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 45, juga menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia di Provinsi Papua. Keuangan; sumber dana yang dikelola oleh Satuan Kerja Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2016, yaitu: dana yang bersumber dari alokasi APBN tahun 2016, yakni sebesar Rp. 453.841.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Sedangkan dana yang dikelola dari hibah pemerintah daerah Provinsi Papua TA 2016 berjumlah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Prioritas Kerja Komnas HAM RI Perwakilan Papua
Mengacu pada rencana strategis Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengacu pada hasil evaluasi 2015, maka ditetapkan prioritas kegiatan 2016, di antaranya:
Pendataan korban HAM untuk kasus Abepura 2000, kasus Biak Berdarah 1998, kasus pembobolan gudang senjata di Wamena 2003, kasus Wasior 2001
Penyuluhan HAM bagi aparat pemerintah daerah
Penyuluhan HAM bagi Polisi Pamongpraja
Penyusunan Draf Peraturan Gubernur Papua bagi para korban
Tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui pemantauan
Pramediasi kasus sengketa pertanahan
Publikasih HAM
Pada 2016, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun di bidang sipil dan politik masih berlangsung. Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya hampir merata di semua daerah. Konflik atas kasus-kasus agraria terus menonjol. Masyarakat terus mempersoalkan hak-hak kepemilikan tanah yang belum diselesaikan oleh pemerintah dan pengusaha. Di antaranya:
a. Penguasaan tanah ulayat masyarakat adat Yerisiam oleh pengusaha kelapa sawit di Nabire.
b. Penguasaan ratusan hektar tanah ulayat masyarakat adat Kerom oleh pengusaha kepala sawit
c. Penguasaan ratusan hektar tanah ulayat masyarakat adat Genyem, Kabupaten Jayapura.
d. Penguasaan ratusan hektar tanah ulayat masyarakat adat di Lereh, Kabupaten Jayapura.
e. Nasib para tenaga kerja orang asli Papua di lingkungan PT. Freeport Tembagapura.
Pelanggaran hak sipil dan politik; masih ada kecenderungan potensial ataupun aktual berlangsung akibat benturan kelompok sipil bersenjata Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI. Tak hanya itu, kelompok sipil yang tak berdosa menjadi korban atas konflik bersenjata sepanjang 2016. Bentrokan antara aktivis
Papua merdeka yang tergabung dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan aparat kepolisian kerapkali terjadi. Polisi menggunakan standar keamanan atas nama ketertiban umum, sementara para aktivis bersandar pada hak atas kebebasan berekspresi. Sejumlah aktivis Papua (KNPB) yang ditahan dan disidangkan oleh lembaga peradilan berlangsung tanpa mempertimbangkan aspek historis, budaya dan ekonomi. Penerapan pasal makar mewarnai keputusan para hakim.
Kapolda Papua mengeluarkan maklumat yang memuat sejumlah nama organisasi sipil yang dipandang berseberangan dengan semangat negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak bisa diberikan ijin melakukan aksi-aksi demontrasi untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Kurangnya sosialisasi mengenai maklumat tersebut membuat anggota polisi di Polres-Polres yang di dukung oleh TNI kerapkali melakukan razia terhadap kelompok-kelompok sipil dimaksud menjelang akan dilakukan aksi. Maklumat Kapolda Papua tersebut memicu munculnya konflik horisontal di mana munculnya Kelompok Merah Putih dengan melakukan aksi pembakaran bendera Bintang Kejora serta aksi-aksi demo tandingan yang meminta polisi membubarkan KNPB.Tindakan-tindakan kekerasan masih juga terjadi antara aparat kepolisian dan TNI dan masyarakat sipil. Penembakan di Sugapa, Kabuppaten Intan Jaya; penembakan di Manokwari; penyiksaan di tahanan Polres Biak; pembubaran paksa aksi-aksi demo damai serta penggeledahan Sekretariat KNPB di sejumlah daerah sepanjang 2016, terus terjadi secara masif. Tindakan kelompok sipil bersenajata terhadap aparat keamanaan juga terjadi secara sporadis beberapa daerah di wilayah Pegunungan Tengah dan mengakibatkan korban jiwa, baik aparat kepolisian maunpun masyarakat sipil. Keadaan ini terjadi seakan berbalas pantun mewarnai 2016.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melakukan terobosan untuk penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua dengan membentuk tim. Kebijakan ini mendapat resistensi dari kalangan aktivis dan masyarakat di Papua. Tim tersebut tidak efektif bekerja. Selain mendapat penolakan komposisi, anggota tim tidak punya kemampuan memadai untuk melakukan pendalaman kasus-kasus HAM. Tim Polda Papua dan Komnas HAM Perwakilan Papua hanya bisa mendalami beberapa kasus. Di antaranya:
Kasus penyiksaan Yawan Wayeni,
Penculikan dan penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masoka,
Penembakan misterius Opinus Tabuni,
17 Orang hilang di Kabupaten Yapen dan Mamberamo
Kasus Pondok Natal Paniai berdarah tahun 2014
Permasalahan Perlindungan Hak Sipil dan Politik
Kekerasan, Penyiksaan, dan Hilangnya Rasa Aman. Pada 2016, kekerasan di Papua sedikit mengalami penurunan dari segi jumlah. Kekerasan sehubungan dengan aksi-aksi kelompok bersenjata dan tindakan-tindakan aparat keamanan secara spontan dan sporadis terjadi di sejumlah daerah di Papua. Aksi-aksi kekerasan bersenjata di wilayah Pegunungan Tengah masih saja berlangsung. Penyerangan anggota TNi/Polri, penembakan warga sipil, perampasan senjata, aksi-aksi balasan TNI dan Polri semuanya berlangsung secara sporadis dan sadis. Sejumlah nyawa tak berdosa hilang. Terhadap berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua, Polda Papua menetapkan tiga daerah yang akan menjadi sasaran dilakukannya operasi penegakan hukum, yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya. Kapolda Irjen Paulus Waterpauw berargumen, semua serangan sipil bersenjata telah merenggut nyawa manusia tidak berdosa dan menganggu upaya pembagunan jalan sebagai akses mempermudah masyarakat. Sebelumnya, empat orang pekerja jalan ditembak kelompok sipil bersenjata pada 15 Maret 2016. Di Puncak Jaya, akhir tahun 2015 kelompok tersebut juga melakukan penyerangan ke Polsek Sinak, merampas sejumlah senjata dan amunisi dan menewaskan tiga polisi: Briptu Rihdo, Bripda Arman, dan Bripda Ilham. Polisi melakukan operasi mencari sejumlah senjata yang di rampas pada 7 Januari 2016, berhasil menyita satu pucuk senjata di Sinak.
Penembakan Otianus Sondegau, di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada 27 Agustus 2016, oleh satuan Brimob menimbulan keresahan. Masalahnya sederhana. Jika aparat Brimob bisa menahan diri dan memahami karakteristik masyarakat, tidak ada korban jiwa dari insiden pemalakan jalan oleh enam pemuda yang dalam kondisi mabuk. Salah seorang sopir yang mobilnya dicegat melapor satuan Brimob dan melakukan penyerangan. Pemuda yang telah dipengaruhi alkohol melakukan perlawanan. Terjadi pengejaran dan penembakan terhadap si pemuda. Kapolri Tito Karnavian memerintakan agar pelakunya ditangkap dan di proses.
Kasus Manokwari berdarah 7-8 Oktober 2016, seakan menodai hari bersejarah umat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang baru saja memperingati hari lahinya GKI di Tanah Papua pada tanggal 5 Oktober. Berawal dari perselisihan antara penjual nasi kuning dan pembeli Vigal Paupaus yang dalam keadaan mabuk di sekitar di Sanggeng, Manokwari, Papua Barat. Anggota polisi secara misterius menembak Onesimus Rumayom, 40 tahun, dan korban lainnya. Onesimus meninggal di tempat dan yang lainnya kena luka tembak dan penyiksaan hebat. Seorang komandan Koramil Manokwari Kota mengalami luka serius di kepala dan di rawat bersama korban lainnya di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari.
Kebebasan Berpendapat dan berekspresi di depan umum. Komite Nasional Papua Papua Barat (KNPB) adalah organisasi yang eksis melakukan aksi, selain mahasiswa dan beberapa kelompok lainnya. Mereka melakukan aksi ini dengan berpedoman pada Undang-Undng Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di muka umum. Namun pihak kepolisian Papua punya alasan lain untuk tidak memberikan ijin kepada KNPB maupun kelompok lainnya. Polisi berdalih KNPB mendukung gerakan Papua merdeka sehinga tidak diizinkan berdemo. Kapolda Papua mengeluarkan maklumat kepada masyarakat umum tentang larangan dan sanksi jika melakukan pelanggaran. Juga mengumumkan organisasi-organisasi sosial yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Aksi demonstrasi tandingan yang ditunggangi kelompok tertentu justru dibiarkan oleh aparat keamanan. Mereka juga difasilitasi dengan kendaraan, konsumsi dan difasilitasi untuk bertemu DPR Papua dan menyampaikan aspirasi. Aksi tersebut potensial menimbulkan aksi kekerasan di jalan. Kelompok binaan intelijen yang menamakan diri Barisan Merah Putih mengintimidasi masyarakat Papua yang menyaksikan aksi kontra demonstrasi itu. Seorang perempuan asli Papua menjadi korban penganiaayan masa yang menggunakan ikat kepala merah putih di lapangan Trikora Abepura. Intimidasi itu berlanjut sampai di wilayah Polimak. Sejumlah ibu-ibu dilempari. Para korban mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Papua yang kemudian ditindak lanjuti. Sayangnya pihak kepolisian terkesan mengabaikan dan melindungi para pelaku tindak pidana tersebut. Tak hanya itu, untuk masuk ke ruang pertemuan anggota DPR Papua, polisi harus lebih dulu memeriksa peserta di depan pintu. Yang boleh masuk, hanya orang yang memiliki satu pandangan politik provokatif seperti mereka. Seorang anak Papua bahkan dengan leluasa dibiarkan membakar bendera Bintang Kejora di depan gedung DPR Papua. Tidak puas, segelintir orang Papua yang mencari makan dengan isu NKRI berkumpul di rumah makan Bagus Pandang di Dok V dan ditraktir makan. Lalu, di luar mereka membakar Bintang Kejora.
Kondisi HAM Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pelaksanaan otonomi khusus di Papua memang memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi orang asli Papua. Walaupun bersamaan dengan itu muncul kritik bahwa Otonomi Khusus belum memenuhi harapan masyarakat Papua. Hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak yang secara asasi dimiliki setiap individu dan seluruh kelompok masyarakat untuk dipenuhi dan menjadi tanggung jawab negara.
| Jenis Hak | Kondisi |
| Hak atas pekerjaan | Masih tingginya angka pengangguran di Papua karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Pengaduan puluhan karyawan PT Freeport Indonesia Tembagapura yang tidak diterima sebagai karyawan dengan alasan tidak jelas. |
| Hak atas kehidupan yang layak | Potret kemiskinan masih terlihat di kampung-kampung, baik di pinggiran kota maupun wilayah pedalaman. Orang asli Papua mulai terpinggirkan, bahkan cederung kehilangan hak sebagai pemilik tanah ulayat. |
| Hak atas standar kesehatan fisik dan mental | Kekurangan gizi di kampung-kampung masih terlihat. Terbatasnya akses kesehatan bagi masyarakat Papua untuk berobat secara gratis di rumah sakit pemerintah daerah. Tidak tertangani secara baik jumlah penderita sakit jiwa. Terbatasnya dokter spesial di Papua. Sejumlah Puskesmas di kampung-kampung tidak memiliki tenaga perawat. |
| Hak atas pendidikan | Tidak tersedianya panti jompo yang memadai bagi para lansia. Belum meratanya akses pendidikan bagi anak usia sekolah di kampung-kampung. Keterbatasan sarana dan infrastruktur pendidikan. Minimnya mutu dan daya saing pendidikan untuk memenuhi tantangan global. Sejumlah sekolah kekurangan guru yang mengakibatkan proses belajar- mengajar tidak berjalan lancar. Banyak sekolah didirikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan berkelanjutan. |
| Hak atas jaminan sosial | Pendataan masyarakat miskin di Papua belum maksimal. Program bantuan dan jaminan sosial kerap salah sasaran. | |
| Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan | • • | Mulai hilangnya tradisi-tradisi masyarakat asli Papua. Pemerintah daerah Papua belum memfasilitasi hak cipta dari |
Hak Sipil dan Politik
| aman | _ | Konflik bersenjata di wilayah pegunungan yang berkepanjangan, menelan korban jiwa masyarakat sipil, aparat Polri, TNI dan kelompok TPN/OPM masih saja terjadi secara sporadis. |
| Kerusuhan massal di Manokwari Papua Barat yang menelan korban jiwa dan harta benda. Penyisiran dan penggeledahan disertai penganiayaan terhadap sebuah keluarga di Manokwari pasca kerusuhan. Keluarnya maklumat Kapolda Papua menimbulkan kepanikan di kalangan aktivis di Papua. Aksi-aksi unjuk rasa yang meresahkan masyarakat di dan kalangan | ||
| Kebebasan berekpresi | pengusaha. Digolongkannya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan beberapa organisasi pergerakan masyarakat sipil lainnya sebagai bertentangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia dalam maklumat Kapolda Papua, sehingga tidak diberikan izin melakukan aksi-aksi demonstrasi. Munculnya gerakan masyarakat sipil tandingan bentukkan intelijen di Papua, Barisan Merah Putih yang melakukan aksi demonstrasi tandingan dan melakukan penganiayaan serta intimidasi bagi orang asli Papua. |
| Hak ikut serta dalam pemerintahan dan politik | kabupaten. | Pencalonan kepala daerah dibatasi untuk suku-suku tertentu di kabupaten. Pengangkatan pejabat birokrasi yang tidak prosedural melalui |
| baperjakat. Pemilihan kepala daerah di wilayah pedalaman yang masih mengunakan sistem noken (sistem perwakilan melalui kepala-kepal suku). Penolakan terhadap calon kepala daerah yang bukan perempuan | ||
| Penghilanghan orang | asli Papua. Penghilangan Aristoteles Masoka, sopir Theys H. Eluay, yang belum terungkap. | |
| orang | Penghilangan Aristoteles Masoka, sopir Theys H. Eluay, yang belum terungkap. Penghilangan 17 orang dalam perjalanan dari kabupaten Yapen menuju Mamberamo pada 2009 yang belum terungkap. | |
| Penghilangan 17 orang dalam perjalanan dari kabupaten Yapen menuju Mamberamo pada 2009 yang belum terungkap. | ||
| menuju Mamberamo pada 2009 yang belum terungkap. Hilangnya 4 orang di Puncak Jaya yang misterius. | ||
| Pengejaran sejumlah aktivis yang melarikan diri sampai hari ini belum jelas keberadaan mereka (Buchtar Tabuni, cs). | ||
| belum jelas keberadaan mereka (Buchtar Tabuni, cs). Dugaan hilangnya 23 orang di Kabupaten Jayapura, menurut | ||
| Dugaan hilangnya 23 orang di Kabupaten Jayapura, menurut kesaksian keluarga korban belum mendapat tanggapan pemerintah. | ||
| Hilangnya sejuma | Dugaan hilangnya 23 orang di Kabupaten Jayapura, menurut kesaksian keluarga korban belum mendapat tanggapan pemerintah. | |
| Hilansejuia sejuml | kesaksian keluarga korban belum mendapat tanggapan pemerintah. Hilangnya sejumlah orang dalam aksi pengibaran Bintang Kejora | |
| Hilangnya sejumlah orang dalam aksi pengibaran Bintang Kejora | ||
| pimpinan | Hilangnya sejumlah orang dalam aksi pengibaran Bintang Kejora pimpinan Filep Karma pada 1998, di Biak. | |
| pimpin | pimpinan Filep Karma pada 1998, di Biak. | |
| pimp | pimpinan Filep Karma pada 1998, di Biak. | |
| _ | pimpinan Filep Karma pada 1998, di Biak. | |
| 一 | ||
| 一 | ||
| Secara u | ||
| Secara u | ||
| Secara u | ||
| Secara u | ||
| Secara u | and | HAM coneniens 2046 monumirlhen ce dil'a |
| Secara | ond | HAM senaniang 2016 menunjukkan sediki |
| rbaikan. | ono | HAM sepanjang 2016 menunjukkan sedik |
| rbaikan. | una | HAM sepanjang 2016 menunjukkan sedi |
| rbaikan. | HAM sepanjang z016 menunjukkan sed | |
| rbaikan. | iAv sepunjung z010 menunjukkan sco | |
| rbaikan. | mlab baiedion wnno menoabibetlen te | |
| rbalkan. | imlah keiadian vang mengakibatkan to | |
| lbalkan. | imlah kejadian vang mengakibatkan te |
Secara umum, kondisi HAM sepanjang 2016 menunjukkan sedikit perubahan/ perbaikan. Walau ada sejumlah kejadian yang mengakibatkan terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang menjadi catatan dan rekomendasi Komnas HAM. Kebebasan politik di atas belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak sipil, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain. Penerapan pasal-pasal makar yang tidak berperspektif sosiologis, ekonomis dan kearifan lokal. Tidak adanya keberpihakan yang kuat bagi para aktivis Papua merdeka yang atas pergorbanan mereka pemerintah Jakarta memberlakukan Otonomi Khusus di Papua. Para pejuang Papua merdeka mendapat perlakuan diskriminasi, baik di birokrasi maupun dunia usaha oleh pemerintah yang berkuasa di Papua. Berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kasus pembunuhan, penculikan, penyiksaan di Papua tidak tersentuh hukum. Tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada para korban/keluarga korban. Mereka yang diduga keras terlibat dalam pelanggaran HAM berat tetap bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum.
Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM di Papua
Sebagai perpanjangan tangan Komnas HAM, Komnas HAM Perwakilan Papua, merujuk pada rencana strategis Komnas HAM, telah membuat rencana dalam rangka menangani kasus-kasus HAM dan upaya pemulihan dan pemenuhan hak korban melalui kewenangan Komnas HAM. Sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM melaksanakan fungsi 1) pengkajian dan penelitian; 2) penyuluhan; 3) pemantauan, dan 4) mediasi; untuk fungsi perwakilan hanya melakukan pramediasi. Sepanjang 2016, sebagai tindak lanjut dari rencana strategis Komnas HAM Perwakilan Papua, telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah ditangani Komnas HAM dan juga memberikan perhatian atas sejumlah kasus yang terjadi secara spontan di Papua. Kasus-kasus yang menjadi perhatian, antara lain:
a. Penculikan dan penghilangan Aristoteles Masoka pada 2001; laporannya telah disampaikan kepada Komnas HAM RI dan Menkopolhukam. Sebagai tindak lanjut, Menkopolhukam menugaskan Komnas HAM dan Polda Papua untuk mencari lokasi kuburannya; tim mendatangi kuburan yang diduga pusaranya dengan melibatkan keluarga dan orang tua; ternyata bukan.
b. Pertemuan dengan korban pelanggaran HAM berat kasus Aberupara 2000; laporan pertemuan untuk penyusunan Peraturan Gubernur Papua bagi korban HAM, sebab untuk kasus tersebut semua pelaku divonis bebas sehinga para korban tidak mendapatkan pemulihan, konpensasi dan rehabilitasi.
c. Pertemuan dengan korban dugaan pelangaran HAM Biak 1998, laporan untuk penyusunan Peraturan Gubernur Papua bagi korban HAM.
d. Pertemuan dengan korban kasus pembobolan gudang senjata Kodim 2003 di Wamena; laporan untuk penyusunan Peraturan Gubernur Papua bagi korban HAM.
e. Pertemuan dengan korban kasus Wasior pada 2001; laporan untuk penyusunan Peraturaturan Gubernur Papua bagi korban HAM.
f. Kasus kerusuhan 6-7 di Manokwari, Oktober 2016; laporan telah disampaikan kepada Komnas HAM ; kesimpulan patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat.
g. Penembakan Otianus Sondengauw dan pembakaran Polsek Sugapa pada 2016, Taporan telah disampaikan kepada Komnas HAM Rl dan rekomendasi pemeriksaan terhadap lima anggota Brimob telah dilakukan Polda Papua.
h. Bersama tim Ad hoc Komnas HAM melakukan pertemuan dan meminta keterangan bagi para korban kasus Paniai pada 2014.
i. Kasus tenaga kerja di PT Freeport 2014-2016, laporan penyelidikan telah disampaikan besertarekomendasi kepada Depnakertrans Kabupaten Mimika dan Manajemen PT. Freeport .
j. Melakukan mediasi atas sejumlah aksi-aksi Komite Nasional Papua Barat dengan pihak kepolisian.
Respon Pemerintah terhadap hasil dan rekomendasi Komnas HAM
Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia dalam peringatan hari HAM 9 Desember 2014. Arahan presiden tersebut kemudian diterjemakan dalam RPJM 2015-2019 dan secara teknis ditindaklanjuti oleh jajaran kementerian di bawah koordinator Menkopolhukam. Salh satunya, melakukan pertemuan dengan Komnas HAM. Di tingkat daerah Kapolda Papua diminta memfasilitasi pertemuan para pegiat HAM untuk membahas dan mengidentifikasi kasus-kasus HAM sebagai bahan pembahasan di tingkat nasional oleh kementerian terkait yang dikoordinasikan Menkopolhukam. Pada perigatan hari HAM tahun 2015, gubernur Provinsi Papua di depan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Papua masa lalu, atas nama pemerintah, menyampaikan permohonan maaf dan meminta Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan Asisten 1 Sekretariat Daerah Papua dan Biro Hukum untuk membahas peraturan gubernur sebagai payung hukum bagi korban dan keluarga korban. Langka lanjutan adalah Komnas HAM bertemu para keluarga korban. Hasilnya, menjadi bahan penyusuan peraturan gubernur yang diharapkan bisa dilaksanakan pada 2017-2019.
Pelaksanaan Fungsi Komnas Ham Di Papua
Pemantauan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas Ila Serui. Komnas HAM Perwakilan Papua menerima pengaduan tentang adanya pengiriman tahanan makar dari Lapas Klas Il A Serui untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sorong, dengan alasan keamanan. Setelah pengadilan memberikan putusan dan para terpidana tidak melakukan banding, para tahanan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM Papua untuk didampingi dalam proses pengurusan pemulangan ke Lapas Serui. Di sana mereka menjalani sisa masa penahanan dengan alasan mereka akan lebih dekat dengan keluarga. Atas dasar pengaduan tersebut, Komnas HAM perwakilan Papua secara terus-menerus melakukan pemantauan ke Lapas Sorong serta berkomunikasi dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat dan Papua untuk proses pemulangan dimaksud. Atas dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, para tahanan dipulangkan ke Serui. Komnas HAM Perwakilan Papua pada bulan Februari 2016, bersama Kepala Kanwil Hukum dan
HAM Papua melakukan kunjungan untuk memastikan bahwa para tahanan telah menjalani separuh masa tahanan, maka perlu diproses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Komunikasi ini dikawal Komnas HAM Perwakilan Papua sampai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dirjen PAS. Ketujuh tahanan makar ini akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pemantauan perigatan hari Papua Merdeka 1 Desember/ di Kabupaten Yapen. Pada 1 Desember 2015, masyarakat Kampung Wanapompi Kepulauan Yapen/Serui berkabung atas meningalnya empat orang aktivis Papua merdeka yang ditembak secara brutal oleh aparat kepolisian. Mereka hendak melakukan ibadah perigatan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di tiang setinggi 12 meter. Dengan alasan pengibaran Bintang Kejora itulah polisi melakukan penembakan. Empat orang meningal dunia dan dua belas lainnya terkena luka tembak. Kejadian tersebut bertepatan Komnas HAM RI Perwakilan Papua sedang berada di Serui, namun melakukan pemantauan di wilayah Distrik Yapen Barat. Setelah mendapatkan kabar, tim Komnas HAM melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen. Komnas HAM mengevakuasi korban meningal dunia untuk dimakamkan di daerah masing-masing. Juga mengevakuasi korban luka tembak di Distrik Ampimoi Randawaya dalam perjalanan delapan jam ke Kota Serui. Tim Komnas HAM mendapat intimidasi dari para aktivis OPM wilayah tersebut. Mereka pun menahan tim Komnas HAM sebagai jaminan agar bisa melakukan prosesi pemakaman secara militer. Dalam waktu yang bersamaan, tim Komnas HAM harus juga meminta aparat kepolisian untuk tidak melakukan penyisiran ke Kampung Wanapompi.
Pemantauan dan penyelidikan penembakan Otinus Sondegau di Polsek Sugapa (Kab Intanjaya). Agustus sebagai bulan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang harus diperingati dengan suka cita dan kedaiaman, justru dicederai dengan penembakan operator boldozer di Mulia oleh kelompok sipil bersenjata. Juga ditembak matinya Otinus Sondegau oleh aparat Brimob Polda Papua. Seakan saling bersaing antara mereka yang bersenjata api. Begitu pula penganiayaan dua oknum anggota Polres Biak terhadap seorang tahanan. Di Aimas, Kabupaten Sorong, oknum anggota polisi menganiaya seorang narapidana. Aparat kemanan sebagai representasi negara, seharusnya memberikan rasa aman bagi warga negara. Bukan sebaliknya membawa keterancaman. Kasus ini berawal dari pada Sabtu, 27 Agustus 2016 pukul 10. 00, siswa SMA dan SLTP: Noperianus Sondegau Luter Japugau, Hans Belau, Melkias Sondegau dan Otianus Sondegau sedang menenggak minuman keras, sejenis Whisky dua botol di Jalan Raya Trans Papua, di depan Kantor Polsek Sugapa. Saat itu, melintas mobil jenis hartop milik PT. Tigi Jaya Permai. Luter Japugau menghentikan dan meminta rokok dan uang. Namun, sopir mengatakan tidak ada. Mobil itu dipersilakan jalan. Menurut visum dokter Puskesmas Bilongai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Turus Papungguan, pada 27 Agustus 2016, korban meninggal akibat luka terbukan di sekitar garis ketiak kanan depan, posisi dua sentimeter dari lipatan ketiak kanan depan, dengan diameter satu jari tengah sempit atau diameter kurang lebih satu sentimeter sampai satu koma dua sentimeter. Otinus Sondegau, 16 tahun, siswa SMP Negeri Sugapa, meningal dunia akibat ditembak aparat Brimob Compi C Polda Papua. Pengejaran dan penembakan dilakukan di bawah kendali Komandan Pos (Danpos) Brimob yang bertugas di Sugapa saat itu. Untuk mengungkap para pelaku. Lima anggota Brimob sudah diperiksa dan ke Polda Papua untuk disidik. Penyidikan mengarah pada dua anggota yang saat kejadian berada di samping kanan Danpos. Untuk mempercepat pengungkapan pelaku penembakan, penyidikan diarahkan kepada dua anggota yang berada bersama Danpos Brimob dan memeriksa senjata serta amunisi yang di pakai waktu itu. Pelaku segera diproses hukum karena kasus tersebut patut diduga pelanggaran HAM karena peristiwa tersebut berdimensi adanya tanggung jawab langsung di bawah komando di lokasi pengejaran dan penembakan.
Pemberian kompensasi bagi keluarga korban tidak boleh mengugurkan perbuatan melangar hukum tersebut. Proses hukum harus terbuka dan melibatkan saksi masyarakat sipil dan keluarga korban. Anggota Brimob belum bisa dimintai keterangan atas petunjuk Kapolda Paulus Waterpauw, karena proses pemeriksaan internal sedang dilakukan secara cepat. Kapolda menyanggupi akan mengundang Komnas HAM yang hendak meminta keterangan kepada pelaku. Sebelumnya, tim Komnas HAM telah bertemu dan melihat langsung keadaan lima anggota Brimob tersebut yang sedang ditahan di Mako Brimob Polda Papua.
Pemantauan terhadap Para Penyandang Disabilitas/Sekolah Luar Biasa. Penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkaan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Salah satu komitmen pemerintah dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan meratifikasi konvensi mengenai hakhak penyandang disabilitas (convention on the rights of person with disabilities) yang kemudian dibuat dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengesahan Konvensi Hakhak Penyandang Disabilitas. Untuk mengetahui data dan informasi tentang aksesibilitas serta kesamaan hak dan kesempatan penyandang disabilitas di Kota Jayapura, Komnas HAM bersama Mahasiwa Magang melakukan pengamatan dan berbincang dengan pihak Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kotaraja untuk para penyandang disabilitas yang dididik dan dibina dalam wadah pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jayapura (Dinas Pendidikan Kota Jayapura). Juga melakukan pengamatan terhadap penyandang disabitas yang berada di luar atau mandiri.
Pemantauan Terhadap Hak-Hak Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Rumah Sakit Jiwa Abepura. Dari tahun ke tahun, jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia pada ODMK dilakukan penanganan rawat jalan. Total pasien penderita gangguan jiwa yang ditangani RSJ Abepura—saat tm ke sana--berjumlah kurang-lebih 100 orang. Sementara jumlah ODGJ telantar (psikotik) masih belum terdata pihak RSJ. Penderita ODGJ-ODMK di RSJD Abepura bertambah setiap tahun. Rata-rata penderita berusia produktif, disusul penderita berusia 40-70 tahun. Latar belakang pasien penderita gangguan kejiwaan adalah sakit malaria, masalah asmara, keluarga, ekonomi, depresi karena tidak mendapat pekerjaan yang layak hingga pecandu narkotik. Saat ini
Kajian dan Masukan Korban HAM di Jayapura-Biak-Manokwari-Wasior-Serui- Nabire-Wamena-Merauke. Pelanggaran HAM bukan hal baru di Tanah Papua. Ini sudah berlangsung semenjak ditandatanganinya Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Dan hingga saat ini berbagai kekerasan fisik dan pelanggaran di bidang ekonomi, sosial dan budaya masih saja terus terjadi. Konflik selama periode 1960an sampai sekarang belum diselesaikan secara menyeluruh, adil dan bermartabat oleh negara. Dari sekian banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, hanya beberapa kasus saja yang telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut meliputi: Kasus Abepura Berdarah (7 Desember 20o0), Kasus Wasior (13 Juni 2001), Kasus Wamena Berdarah (4 April 2003), dan Kasus Paniai Berdarah (8 Desember 2014). Terhadap ketiga kasus yang disebut pertama, Komnas HAM menyimpulkan, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Sementara Kasus Paniai Berdarah sedang dalam penyelidikan. Satu-satunya kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang telah diselesaikan dengan menggunakan mekanisme Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah Kasus Abepura Berdarah 2000. Kasus Wasior dan Wamena, sampai saat ini masih mengendap di Kejaksaan Agung. Kondisi ini membuktikan bahwa negara tidak serius mengurusi penyelesaian pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua. Akibatnya, sebagian orang Papua secara terangterangan menyatakan ingin lepas dari NKRl dan merdeka sebagai sebuah bangsa. Sejumlah pihak meyakini, akar permasalahan makin menguatnya tuntutan merdeka dari beberapa kelompok masyarakat Papua, antara lain, tidak adanya proses penyelesaian yang fair atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua. Keinginan ini diredam oleh negara dengan memberikan Otonomi
Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Otsus yang diharapkan membawa perubahan, dalam banyak hal, terutama soal penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, belum memberikan manfaat berarti. Padahal, salah satu alasan utama keberadaan udang-undang ini adalah persolan pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan secara benar dan adil oleh negara. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam pidatonya pada peringatan Hari HAM se-Dunia yang ke 67, 10 Desember 2015, telah menyampaikan permohonan maaf kepada semua keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Papua yang sampai saat ini belum mendapat penyelesaian secara adil dan bermartabat. la juga berjanji, dalam masa kepemimipinannya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan penyelesaian pelanggaran HAM menjadi perhatian serius. Gubernur meminta pemerintah pusat serius menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat di Papua. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan total ada 16 kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang akan diselidiki bersama dengan Badan Intelijen Nasional, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Komnas HAM. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Luhut berjanji akan segera menyelesaikan hal ini supaya pemerintah tak terus-terusan memikul beban masa lalu. "Kita mau buka ini semua, kalau salah akan dihukum, kalau memang tidak salah jangan disebut-sebut terus," katanya.
Pendataan ini meliputi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM. Ini penting dilakukan untuk mengetahui siapa korbannya, siapa keluarga korbannya, bagaimana kondisi kehidupannya saat ini dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui. Dan untuk memastikan korban dan keluarganya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Provinsi Papua sesuai semangat Otonomi Khusus. Model pendataan dan pemulihan hak-hak para korban yang dilakukan di Kota Palu dapat menjadi contoh pelaksanaan di Papua. Komnas HAM memandang penegakan HAM tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum atau pertanggungjawaban pelaku, tapi juga jaminan pemerintah terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak para korban dan keluarganya untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai dan kehidupan yang layak. Dalam konteks jaminan bagi pemenuhan hak para korban dan keluarga korban, Komnas HAM memandang bahwa dalam perspektif otonomi khusus yang didukung dengan komitmen yang mulia dari Gubernur Papua saat ini, maka perlu dilakukan berbagai terobosan. Terobosan ini dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan maaf dan komitmen Gubernur Papua. Oleh karena itu harus ada upaya konkrit untuk pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat di Papua.
Selain itu komitmen Gubernur Papua tersebut harus diikuti dengan kebijakan strategis. Kebijakan ini tentunya harus diletakan dalam semangat otonomi khusus. Kebijakan strategis bisa diramu dalam dua bentuk, yakni untuk jangka pendek dibentuk Peraturan Gubernur, sedangkan untuk jangka panjang dibentuk Perdasus sebagai turunan dari amanat UU Otsus. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan verifikasi ulang atau pendataan para korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pendataan ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi kembali data pelanggaran HAM berat dalam hubungannya dengan hasil penyelidikan Komnas HAM terutama melakukan verifikasi ulang terhadap data korban serta bertemu korban dan atau keluarga korban guna mengetahui kondisi terkini. Hal ini dilakukan untuk memastikan siapa saja yang menjadi korban dan atau keluarga korban dalam peristiwa pelanggaran HAM berat, bagaimana kerugian yang dialaminya pada peristiwa tersebut hingga saat ini, bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana suara korban hari ini dalam konteks otonomi khusus.
Pertemuan rutin dengan Organisasi Masyarakat Sipil di Jayapura. Polda Papua memfasilitasi proses pendataan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan pembentukan tim gabungan yang menyampaikan hasil kerja dalam rapat kordinasi terbatas di Menkopolhukam Jakarta, ke-13 anggota tim mendapat reaksi keras dari masyarakat. Direktur ALDP Anum Siregar, menyampaikan perlunya merespon niat Menkopolhukam untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua. Senada dengan Direktur Elsham Papua Ferdinand Marisan menyarankan tim untuk bekerja sama dengan Kemenpolhukam dan berkomunikasi dengan semua pihak, terutama pihak korban. Direktur Jerat, Septer Manufandu, mengusulkan tim 13 membubarkan diri setelah menyampaikan hasil. Alasan dia, mandat tim hanya sebatas menyampaikan hasil. Pertemuan yang di hadiri TIKI Papua, LP3AP, LBH Papua, SKPKC Fransiskan, KPKC Sinode GKI, Foker LSM , Jerat Papua, SPP, dan pimpinan LSM lainnya di Papua, menyepakati pentingnya konsolidasi dan kerja sama erat masyarakat sipil di Papua melalui pertemuan-pertemuan rutin. Komnas HAM Papua bisa menjadi fasilitator untuk mengupayakan advokasi penegakan dan pemajuan HAM di Papua.
Pemantauan kematian Aktivis HAM Roberth Jitmau. Meninggalnya aktivis HAM Roberth Jitmau, SH, di Jayapura pada 20 Mei 2016 sangat mengejutkan. Kabar yang sontak saja mengundang pertanyaan itu memaksa aktivis di Jayapura berdatangan ke rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Kotaraja, guna membuktikan kebenaran dan mengetahui penyebab kematian. Komnas HAM yang sebelumnya telah mendapat informasi dari berbagai sumber, langsung dipimpin kepala Perwakilan Komnas HAM Papua mendatangi ruang mayat dan menanyakan kondisi fisik almarhum kepada petugas medis di situ. Roberth Jitmau adalah aktivis Solidaritas Mama-mama
Pedagang Asli Papua (Solpap) yang konsisten melakukan advokasi dan, terutama (bersama rekan-rekan lainnya) memperjuangkan pembangunan pasar khusus bagi mama-mama pedagang Papua di Jayapura.
Pemantauan aksi KNPB di Papua. Komite Nasional Papua Barat (KNPB), adalah suatu wadah gerakan masyarakat sipil di Papua untuk menyuarakan berbagai aspirasi menyangkut dugaan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat Papua. Dicetuskan Buchtar Tabuni di Jayapura, organisasi ini telah berkonsolidasi di seantero tanah Papua. Aktivis terkenalnya, antara lain, Buchtar Tabuni, Maco Tabuni (ditembak mati aparat kepolisian), Victor Yeimo, dan Agus Kosai. Karena dituding pro-Papua merdeka, setiap aksi KNPB selalu dicegah atau dihambat aparat kepolisian. Kondisi ini tak pelak lagi selalu menimbulkan ketegangan antara aparat kepolisian dengan aktivis KNPB di berbagai kota di Papua. Kapolda Papua hingga mengeluarkan maklumatnya yang menyebutkan 7 organisasi terlarang di Papua, termasuk KNPB sendiri. Anehnya, maklumat ini tidak mencantumkan Presidium Dewan Papua (PDP)--dibentuk dalam Kongres Rakyat Papua II--yang jelas-jelas memperjuangkan aspirasi Papua merdeka. Komnas HAM RI Perwakilan Papua kerapkali mengambil peran sebagai mediator antara pihak kepolisian dan KNPB dalam setiap aksi demonstrasi. Agus Kosay dan Bazoka Logo, dalam diskusi dengan Komnas HAM Papua, menegaskan, KNPB mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai dalam memperjuangkan hak politik bangsa Papua. Kelompok ini bersepakat dengan imbauan Komnas HAM Papua agar dalam memperjuangkan HAM tidak menghalangi atau melanggar HAM orang lain. Pada 2 Mei 2016, Komnas HAM Perwakilan Papua memfasilitasi dialog antara Kapolda Papua dengan para aktivis KNPB di lapangan Brimob Kotaraja. Ratusan aktivis KNBP tersebut sebelumnya diamankan ke Markas Brimob karena tidak mendapatkan izin demonstrasi.
Tindak Lanjut Kasus Paniai 2014. Di Distrik Paniai Timur, pada malam, 7 Desember 2014, sekelompok pemuda berhimpun di Pondok Natal, membuat api unggun. Suasana tenang dan hikmat kemudian berubah menjadi mencekam, ketika sekelompok orang tidak dikenal melakukan tindakan penganiayaan dan penembakan di Pondok Natal di Kilometer 4 di Jalan poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Peristiwa berlangsung pada pukul 20.00, 7 Desember 2014 terhadap 11 anak yang sedang berkumpul di Pondok Natal. Akibat peristiwa ini, warga menuntut pelaku penembakan (diduga aparat keamanan) segera ditemukan dan penyelesaian adat harus dilakukan. Mereka memalang bagian jalan di depan Pondok Natal, kemudian berdemontrasi di Lapangan Karel Gobay. Mereka Kantor Koramil Paniai dan Polsek Paniai Timur dengan batu dan kayu sambil melakukan waita (tarian adat). Saat itulah terjadi rentetan penembakan yang menewaskan empat anak dan melukai 11 orang lainnya. Menindaklanjuti kasus tesebut, Komnas
HAM telah melakukan penyelidikan dan berkesimpulan, kasus tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM. Tim Ad hoc Komnas HAM Papua juga telah melakukan pertemuan awal dengan korban dan sejumlah pihak di Paniai.
Laporan Tim Pemantauan Kasus Manokwari 26-27 Oktober 2016. Pada 26 Oktober adalah hari bersejarah bagi warga Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua sebagai gereja pionir dengan umat terbanyak di Papua. Pada 26 Oktober merupakan hari jadi GKI di tanah Papua yang selalu diperingati ibadah dan telah ditetapkan sebagai hari libur fakultatif di Provinsi Papua dan Papua Barat. Manokwari dalam sejarah peradaban orang Papua memiliki catatan penting sebabnya disebut sebagai Kota Injil. Di sini, dua Rasul Ottow dan Geissler Jerman, memijakkan kaki di tanah Papua dan memulai pekerjaan pekabaran Injil. Di Kota Injil ini, di malam, 26 Oktober 2016, terjadi peristiwa penusukan, penembakan dan penganiayaaan. Masyarakat Manokwari dan umat Kristen di Papua terhenyak dan menyesalkan peristiwa yang menodai hari bersejarah ini. Mereka menuntut pelaku segera ditangkap dan diperhadapkan pada hukum. Korban bernama Fijai Paus Paus (diduga warga pendatang), sementara pelaku penembakan pada malam, 26 dan pagi 27 Desember diduga kuat aparat kepolisian dari Polres Manokwari dan Satuan Brimob Polda Papua Barat.
Fijai Papus Paus (laki-laki), yang mengaku sedikit dipengaruhi minuman keras, malam itu memesan nasi kuning. Karena tidak membawa uang cukup, dia menitipkan ponselnya sebagai jaminan. la hendak balik ke rumah dulu untuk mengambil uang. Ketika hendak naik sepeda motor dua orang mencegah dan memukulinya Fijai tidak bisa melakukan perlawanan. Dia menyelamatkan diri ke rumah. Setiba di rumah memberitahukan pada ayahnya Abdul Pauspaus. Mereka balik menggunakan tiga sepeda motor. Sampai di warung nasi kuning Abdul menanyakan siapa yang memukul anaknya dan berapa utang anaknya yang belum dibayar. Fijai yang baru turun dari sepeda spontan dipukul lima orang sambil dikejar. la terjatuh, lalu bangkit dan melawan dengan melemparkan batu. Sampai di kompleks/Jalan Percetakan, Fijai ditikam. Onesimus Rumayom, dan melukai lima lainnya. Sembilan orang mengalami penyiksaan oleh aparat. Komandan Koramil Kota Manokwari mendapat penganiayaan serta dibacok oleh massa. Seorang warga juga dianiaya massa. Lima anak, empat perempuan dan seorang laki-laki usia lanjut terkena tembakan gas air mata.
Tim Komnas bertemu dengan keluarga Suabei yang rumahnya terletak di samping Gereja Sion Sanggeng. Tim berbincang langsung dengan beberapa korban penganiayaan dan penembakan pada 27 Oktober pagi, pukul 09.00. Para korban, antara lain:
Kiki Alfred Suabei (32 tahun ). Kiki mengatakan, ia dalam rumah, dan saat itu masih tidur. la kaget dan terbangun saat ia merasa pernapasannya terganggu dan matanya perish. Melihat ada asap, dia keluar rumah. Saat melewati pintu belakang, dirinya diserbu aparat keamanan. la ditembak di bagian kanan bawah perut. la juga sempat dipukul sebelum diseret dan dilemparkan ke dalam mobil yang diparkir dekat rumahnya. Selanjutnya, bujangan ini dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk diobati.
Markus Suabei (28 tahun ) ditembak di paha kanan dan mendapat sembilan jahitan. la ditembak di samping kiki di belakang rumah. Tapi, ia tidak ikut diangkut bersama Kiki ke rumah sakit.
Charles Suabei (35 tahun ), baru bangun dari tidur dan keluar ke ruang makan. Dia dipukul aparat di tempat itu; ia diseret sambil dihajar hingga ke depan rumah, lalu dilemparkan ke dalam mobil. Pelaku tidak mengenakan pakaian biasa, namun rekan-rekannya mengenakan seragam polisi dan Brimob. Menurut dokter, ada 12 jahitan untuk tiga luka d tubuhnya.
Yakobus Suabei (22 tahun ), keluar dari kamar dan ke belakang untuk menolong Kiki yang sudah ditembak. Namun, ia pun dihajar aparat. Rahang kirinya kena hantam popor senapan dan kepala bagian belakang dipukul balok. Selanjutnya, ia dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut. la mendapat tiga jahitan.
Johni Lukas Suabei (25 tahun ), dipukul di kamar tidur. Terkejut dan bangun setelah aparat menerobos ke dalam rumah. Saya dipukul dengan pentungan karet dan ditendang hingga keningnya robek dan mata kanannya bengkak. la mendapat dua jahitan.
Pagi, sekitar pukul 06.00, rumah Agus Suabei, didatangi anggota Brimob berseragam hitam-hitam dan polisi, dengan kendaraan baracuda. Tanpa tanya siapa yang mereka cari, langsung melepaskan tembakan gas air mata ke dalam rumah. Asapnya membuat membuat panik dan membangunkan seisi rumah. Anak-anak kecil dan perempuan, orang tua lanjut usia susah bernapas asap yang memenuhi rumah. Aparat juga mendobrak pintu dan masuk mencari setiap laki-laki dalam rumah dan melakukan penyiksaan.
Temuan Komnas HAM
a. Adan korban meninggal dunia, patut diduga terkena tembakan di paha kiri.
b. Ada tindakan anarkis masyarakat.
d. Ada enam tertembak.
c. Ada pelaku penusukan terhadp Fijai Pauspaus.
e. Ada 11 orang ditangkap dan dianiaya.
f. Ada penyerangan terhadap keluarga Suabei secara "sistematis" dan "terencana".
g. Ada korban anak-anak.
h. Ada korban perempuan.
i. Ada pengunaan dua jenis senjata laras panjang untuk menembak warga.
j. Ada temuan puluhan butir selongsongan peluru.
k. Penanganan kasus pascakonflik oleh Kapolda Papua cukup maksimal.
I. Tim Komnas HAM Papua terlibat aktif dalam melakukan negosiasi saat proses pengusungan jenazah menuju pekuburan umum.
Pelaksanaan Fungsi Pemajuan HAM 2016
Komnas HAM RI Perwakilan Papua. melalui dana hibah pemerintah Provinsi Papua, melakukan kegiatan pemajuan HAM sepanjang 2016, di antaranya:
Penyuluhan HAM untuk peserta Diklat PIM IV Pemda Prov Papua.
Penyuluhan HAM Satpol PP Papua.
Penyuluhan HAM bagi siswa SMA Gabungan.
Penyuluhan HAM dan Pilkada Dogiay.
Penyuluhan HAM bagi aparat Pemda Waropen.
Pramediasi Tanah Bandara Merauke.
Pramediasi Tanah Bandara Serui.
Pramediasi tenaga kerja Freeport.
Pembekalan HAM bagi Peserta Diklat PIM IV dan Pol PP Papua. Pendidikan hak asasi manusia (HAM) penting bagi anggota satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas. Hal ini menjadi catatan Pnt. Kepala Perwakilan Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey, S.Sos, MH, ketika menyampaikan materi bagi anggota Satpol PP di Aula Balai Koperasi, Angkasa, Jayapura, Kamis, 4 Agustus.
Penyuluhan HAM bagi Masyarakat dan Aparat di Kabupaten Waropen. Pemajuan, penegakan dan promosi hak asasi manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara. Karena itulah masyarakat sebagai pemangku HAM memberikan amanat kepada negara melalui usaha-usaha pemerintahan di berbagai tingkatan. Perwakilan Papua bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Waropen menggelar diskusi Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya di bidang Pendidikan,
Kesehatan, dan Perempuan dan Anak di kabupaten ini, Agustus lalu. Ini sejalan dengan upaya menjawab enam pertanyaan Dewan HAM PBB kepada pemerintah Indonesia, khususnya mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Bupati Waropen, Yermias Bisai, yang hadir dan menyampaikan sambutan, sekaligus materi kebijakan HAM di pemerintah Waropen,
Pramediasi Sengketa Lahan Tanah Bandara Mopah Merauke, 05 - 06 September 2016. Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari LMA Marind Imbuti Merauke, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menemui beberapa pihak terkait guna mencara informasi dan data untuk membuat rekomendasi sesuai dengan fungsi dan mandat yang di atur dalam undang-undang. Pengaduan melalui surat bernomor: 35/STTP- HAM/III/2016, tanggal 04 April 2016, terkait upaya penyelesaian ganti rugi tanah ulayat suku Kayakai, Spadem dan Yobar, seluas 60 hektare persegi yang digunakan Dinas Perhubungan Merauke sebagai lahan Bandar Udara Mopah sejak 1969. Dalam perencanaan yang telah diatur dan terjadwal dalam TOR dan undangan untuk audiance dengan para pihak, sedianya Komnas HAM Papua akan bertemu dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merauke, LMA Marind Imbuti Merauke, Dinas Perhubungan (Dishub) Merauke, Bupati Merauke dan DPRD Merauke pada 05 dan 06 September 2016. Namun, dari hasil kordinasi dan kunjungan untuk audiance, Komnas HAM Papua tidak dapat bertemu dengan semua pihak. Karena alasan mereka adalah tugas pokok yang sudah di agendakan dan tidak dapat ditinggalkan dan tidak dapat diwakilkan. Beberapa pihak yang tidak dapat ditemui adalah Bupati Merauke (sedang melakukan kunjungan kerja ke kampung-kampung), Dinas Perhubungan, DPRD Merauke.
Pertemuan dengan BPN Merauke (Ka. Seksi Pengukuran Tanah BPN Merauke). Tanah adat, menurut hukum adat, baik pengurusan, penguasaan maupun penggunaannya diselesaikan sendiri oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat. Sehubungan dengan tanah adat seluas 60 hektare yang menjadi lokasi Bandara Mopah yang dituntut ganti rugi oleh tujuh suku yang bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti merupakan tanah peninggalan pemerintah Belanda. Tanah tersebut dianggap belum diselesaikan pembayaran ganti ruginya oleh pemerintah daerah dan instansi yang menggunakannya. Lahan tersebut berstatus belum terdaftar di BPN. Itu artinya, statusnya masih tanah adat yang di bawah otoritas adat. Jika ada tuntutan masyarakat adat, seharusnya pemerintah daerah yang memfasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi. Pembayaran pernah dilakukan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah Merauke kepada pihak adat. BPN tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Selain hanya diminta Pemda Merauke untuk melakukan pengukuran lahan Bandara. Sesuai Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah, langkah awal pengalihan tanah harus didahului dengan pengadaan tanah. Status tanah 60 hektare (lokasi lahan bandara) telah diukur BPN Merauke, tapi belum terdaftar (belum disertifikasi). Pengadaan tanah mempersyaratkan penunjukan dari gubernur kepada Pemda setempat, kemudian ke BPN untuk pengukuran maupun penerbitan sertifikat. Tuntutan masyarakat adat (tujuh suku) harus secepatnya direspon Pemda/instansi terkait pengguna tanah, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke (Kementerian Perhubungan RI). Ini terkait dengan manfaat yang didapat oleh masyarakat adat demi kelangsungan hidup. Masyarakat adat harus membuat pemetaan/batas-batas wilayah adat sehingga kelak jika ada perusahaan-perusahaan yang masuk dan berinvenstasi di atas tanah adat, tidak timbul anyak masalah sosial dengan masyarakat adat setempat.
Pramediasi atas Kasus Tanah di Kabupaten Kepulauan Yapen /Serui
Komnas HAM Perwakilan Papua datang sebagai respon atas pengaduan Bapak Wellem Mamboai mengenai "penyerobotan" tanah milik keluarga Mamboai di kompleks KPR Serui oleh Dinas Kesehatan Serui. Komnas HAM ini mendapatkan klarifikasi Dinas Kesehatan. Pihak dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Persoalan tanah di KPR ini sudah tiga kali kami rundingkan. Pertama di kantor dewan adat. Berbagai pihak yang berkepentingan dengan persoalan tanah di KPR hadir. Dari pihak pemerintah saya yang hadir, Dinas Kesehatan, aparat pemda lain, tata pemerintah. Mereka ini yang berurusan langsung dengan pembayaran tanah. Badan Pertanahan, pihak Wellem Mamboai (diwakili kakaknya Mada), saksi (Bapak Manderi/mantan kepala kantor pos Serui), juga hadir. Adik Wellem: Nahemiah tidak hadir. Padahal kita harapkan dia kehadrannya, karena dia yang tahu persis duduk masalah ini. Sidang dewan adat yang pertama dilakukan di kantor dewan adat, dipimpin Ketua Dewan Adat Yapen Apolos Mora, didampingi Benyamin Kamarea dan seorang lainnya. Saat itu, saya membawa semua dokumen Dinas Kesehatan, mulai dari pelepasan tanah hingga bukti-bukti transaksi pengambilan uang. Pertemuan kedua, diakukan di Bima Mitra Polres Yapen (kalau tidak salah, pada Mei 2016). Dokumen yang sama pun saya bawa. Saat urusan di dewan adat, Wellem Mamboai tidak bisa kasih tunjuk bukti. Artinya, nama Wellem juga terdaftar sebagai yang ikut ambil uang. Beberapa kali masyarakat melakukan pemalangan. Pustu Ambai itu contohnya. Sebenarnya ada niat baik pemerintah daerah (bupati). Setiap tahun disiapkan anggaran untuk pembayaran tanah tanah adat, tapi di pihak Pemda sendiri, ada oknum-oknum yang bikin air kabur. Ganti-rugi untuk Pustu di Ambai dan Menawi itu hanya dibayar kepada orang per orang. Itu permainan dengan oknum-oknum tertentu.
Penanganan Penerimaan Pelayanan Pengaduan 2016
| Bulan | Jumlah Pengaduan |
| Januari | 8 |
| Februari | 7 |
| Maret | 18 |
| April | 6 |
| Mei | 4 |
| Juni | 13 |
| Juli | 5 |
| Agustus | 9 |
| September | 10 |
| Oktober | 9 |
| November | 6 |
| Desember | 9 |
| Total | 105 |
Pengaduan Berdasarkan Wilayah
| Wilayah | Jumlah | Keterangan |
| Kota Jayapura | 30 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Jayapura | 16 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Keerom | 7 | Provinsi Papua |
| Kab Sarmi | 4 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Biak Numfor | 10 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Kepulauan Yapen | 7 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Waropen | 3 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Merauke | 6 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Nabire | 2 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Boven Digoel | 3 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Jayawijaya | 7 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Yahukimo | 2 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Timika | 5 | Provinsi Papua |
| Kabupaten Manokwari | 3 | Prov Papua Barat |
| Kabupaten Kaimana | 1 | Prov Papua Barat |
| Kota Tangerang | 1 | Provinsi Banten |
Pengaduan Berdasarkan Cara Mengadu Pengaduan Langsung 105
| Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak Yang Diadukan | Jumlah |
| Hak Sipil dan Politik 70 | 70 |
| Hak ekonomi, Sosial dan Budaya | 35 |
Pengaduan Berdasarkan Pihak Yang Diadukan
| Perorangan/ Koorporasi/ Lembaga | Jumlah | Keterangan |
| Perorangan /Individu | 17 | |
| Kelompok Masyarakat | 2 | Kelompok NUSANTARA Keerom, Kelompok BARA NKRI |
| Koorporasi | 4 | PT. Freeport Indonesia, PT.Bayu Bahari Nusantara, Redpath Indonesia, PT.EMKL ANIMRA |
| Pemerintah (Daerah) | 17 | Pemda Provinsi Papua, Pemkab Jayapura,Pemkab Biak Numfor,Pemkab Keerom, Pemkab Sarmi,Pemkab |
| Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) | 2 | Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi. Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM |
| Lembaga Non Kementerian | 2 | KPU Sarmi, BPN Kota Jayapura |
| Kepolisian | 25 | POLDA Papua,POLRES Kota Jayapura, POLRES Merauke, POLRES Puncak Jaya, POLRES Waropen, POLRES Biak, POLRES Boven Digoel, Polres Yapen, Polres Jayapura |
| TNI | 4 | |
| Lembaga Kehakiman | 9 | Kejaksaan Negeri Jayapura, PN Klas IA jayapura |
Tindak Lanjut Komnas HAM Atas Pengaduan 2016
| Respon Komnas HAM | Keterangan |
| Mengeluarkan Rekomendasi | 40 Pengaduan |
| Pemantauan | 16 Pengaduan |
| Pra Mediasi | 4 Pengaduan |
| Dilimpahkan ke Komnas HAM RI | 1 Pengaduan |
| Dalam Pengkajian | |
| Tindakan lain-lain : Pengaduan ditutup atas permintaan Pengadu Ditunda penyelesaiannya karena data & Informasi kurang lengkap (diagendakan) | 4 Pengaduan 36 Pengaduan 4 Pengaduan |
F. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah
Pelayanan Pengaduan
Untuk tahun 2016, selama bulan Januari s/d Desember, bagian pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima pengaduan sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) Kasus. Dari 52 (Lima Puluh Dua) Kasus yang diadukan atau dilaporkan, kasus hak memperoleh keadilan mendominasi sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) kasus, kemudian hak atas kesejahteraan 14 (Empat Belas) kasus, hak atas rasa aman 3 (Tiga) kasus, hak wanita 1 (Satu ) kasus, Hak anak 1 (Satu) kasus, Hak untuk hidup 1 (Satu) kasus dan Hak atas kebebasan pribadi 1 (Satu) kasus, serta 3 (Tiga) pengaduan yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM (Non HAM).
Sedangkan untuk pihak yang diadukan, Institusi Kepolisian yang paling banyak diadukan sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) kasus, kemudian Pemerintah Daerah 6 (Enam) kasus, Lembaga Pendidikan 4 (Empat) kasus, BUMN/BUMD 4 (Empat) kasus, Lembaga peradilan 3 (Tiga) kasus, Kejaksaan 3 (Tiga) kasus, Korporasi 3 (Tiga) kasus, Lembaga negara (Non kementerian) 1 (Satu) kasus, TNI 1 (Satu) kasus, Lembaga pemasyarakatan/Rutan 1 (Satu) kasus, dan Lembaga pelayanan kesehatan 1 (Satu) kasus.
Adapun mengenai wilayah pengaduan, yakni dari Kota Palu sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) kasus, Kabupaten Donggala 6 (Enam) kasus, kabupaten Sigi 6 (Enam) kasus, kabupaten Parigi Moutong 6 (Enam) kasus, Kabupaten Poso 5 (Lima) kasus, Kabupaten Banggai 3 (Tiga) kasus, Kabupaten Tolitoli 2 (Dua) kasus, Kabupaten Tojo Una-una 1 (Satu) kasus, Kabupaten Morowali Utara 1 (Satu) kasus, Kabupaten Banggai 1 (Satu) kasus, sedangkan untuk wilayah di luar Sulawesi Tengah, yakni wilayah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 1 (Satu) kasus.
Dengan demikian dari data atau laporan pengaduan yang masuk ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah selama tahun 2016, ternyata mengalami peningkatan sekitar 13,04 % dari tahun sebelumnya, yaitu dari 46 (Empat Puluh Enam) pengaduan pada tahun 2015, menjadi 52 (Lima Puluh Dua) pengaduan pada tahun 2016.
Data Pengaduan Januari-Desember 2016
Dari Januari- Desember 2016, Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima berkas pengaduan sebanyak 52 berkas. Adapun rinciannya sebagai berikut :
1. Wilayah asal pengadu/pelapor
| No | Wilayah asal pengadu | Jumlah berkas |
| 1 | Kota Palu | 21 |
| 2 | Kabupaten Donggala | 6 |
| 3 | Kabupaten Sigi | 6 |
| 4 | Kabupaten Parigi Moutong | 6 |
| 5 | Kabupaten Poso | 5 |
| 6 | Kabupaten Tojo Una-una | 1 |
| 7 | Kabupaten Morowali | - |
| 8 | Kabupaten Morowali Utara | 1 |
| 9 | Kabupaten Banggai | 3 |
| 10 | Kabupaten Banggai Kepulauan | - |
| 11 | Kabupaten Banggai Laut | - |
| 12 | Kabupaten Toli-toli | 2 |
| 13 | Kabupaten Buol | - |
| Wilayah lainnya | ||
| 1 | Makassar, Sulawesi Selatan | 1 |
2. Jenis berkas pengaduan
| No | Jenis Pengaduan | Jumlah berkas |
| 1 | Langsung | 31 |
| 2 | Tembusan | 21 |
| Jumlah | 52 |
3. Cara penyampaian berkas
| No | Cara penyampaian | Jumlah berkas |
| 1 | Datang Langsung | 16 |
| 2 | Pos | 35 |
| 3 | Fax | 1 |
| 4 | 1 | |
| 5 | Audensi | 1 |
| 6 | Diterima di lapangan/inisiatif/proaktif | |
| Jumlah | 52 |
4. Klasifikasi hak
| No | Klasifikasi/Tema Hak | Jumlah berkas | Persentasi |
| 1 | Hak untuk hidup | 1 | 1,93% |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | 一 | 0% |
| 3 | Hak mengembangkan diri | 0% | |
| 4 | Hak memperoleh keadilan | 28 | 53,84% |
| 5 | Hak atas kebebasan pribabdi | 1 | 1,93% |
| 6 | Hak atas rasa aman | 3 | 5,76% |
| 7 | Hak atas kesejahteraan | 14 | 26,92% |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan | 0% | |
| 9 | Hak perempuan | 1 | 1,93% |
| 10 | Hak anak | 1 | 1,93% |
| 11 | Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif | . | 0% |
| 12 | Non HAM | 3 | 5,76% |
| Jumlah | 52 | 100% |
4.1. Klasifikasi pengaduan
| I. Hak Untuk Hidup | Jumlah berkas |
| Mempertahankan hidup | |
| Lingkungan hidup | 1 |
| II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | Jumlah berkas |
| Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | |
| III. Hak mengembangkan diri | Jumlah berkas |
| Hak atas pendidikan | |
| Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh mam- faat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya | . |
| IV. Hak memperoleh keadilan | Jumlah berkas |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/ PPNS | 12 |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan | 3 |
| Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan | 1 |
| Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga bi- naan/narapidana | 2 |
| Lambatnya proses penyelidikan/penyidikan | 8 |
| Kesewenang-wenangan pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan | 1 |
| Perampasan harta benda tidak sah | 1 |
| V. Hak atas kebebasan pribadi | Jumlah berkas |
| Keutuhan pribadi | |
| Kebebasan beragama dan berkeyakinan | |
| Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat | |
| Berkumpul, berapat dan berserikat |
| Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi | |
| Menyampaikan pendapat di muka umum | 1 |
| Status kewarganegaraan | |
| Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI | |
| VI. Hak atas rasa aman | Jumlah berkas |
| Mencari suaka | |
| Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya | |
| Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu | |
| Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal | |
| Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat | |
| Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan | 3 |
| Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasinan, atau pembuangan | |
| VII. Hak atas kesejahteraan | Jumlah berkas |
| Hak untuk mempunyai milik | 2 |
| Hak atas kepemilikan tanah | 1 |
| Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan | |
| Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian | 1 |
| Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak | - |
| Hak atas kesehatan | |
| Pengabaian pemenuhan hak buruh migran | |
| Hak mendapatkan ganti kerugian | 1 |
| Sengketa rumah dinas | 1 |
| Tidak diberikannya gaji dan tunjangan | 1 |
| Pengosongan dan relokasi tanpa alasan yang sah | 1 |
| Pengambilan hak milik secara sewenang-wenang | 5 |
| PHK secara sewenang-wenang | 1 |
| VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan | Jumlah berkas |
| Hak dipilih dan memilih dalam pemilu | |
| Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil | . |
| Hak untuk mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksa- naan pemerintahan yang bersih | |
| IX. Hak perempuan | Jumlah berkas |
| Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif | |
| Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran | . |
| Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan | |
| Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan | |
| Hak atas kesetaraan dengan suami | |
| Perkawinan dan perceraian tidak sah | 1 |
| X. Hak anak | Jumlah berkas |
| Pengbaian terhadap hak kelangsungan hidup | |
| Pengbaian terhadap hak mendapatkan perlindungan | 1 |
| Pengbaian terhadap hak untuk tumbuh seimbang | |
| Pengbaian terhadap hak untuk berpartisipasi | |
| XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif | Jumlah berkas |
| Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis | |
| Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis |
Klasifikasi korban
| No | Klasifikasi Korban | Jumlah berkas |
| 1 | Individu - Orang seorang | 32 |
| 2 | Individu - Anak | 1 |
| 3 | Individu - Perempuan | 4 |
| 4 | Individu – Buruh migran | - |
| 5 | Individu - Pekerja/profesi | 4 |
| 6 | Individu - Suku | - |
| 7 | Individu – Ras dan etnis | - |
| 8 | Individu – Agama dan penghayat kepercayaan | - |
| 9 | Individu - Penyandang disabilitas | 1 |
| 10 | Individu - Teroris | - |
| 11 | Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu | - |
| 12 | Individu - Lansia | - |
| 13 | Individu - Fakir miskin | 1 |
| 14 | Kelompok - Masyarakat | 7 |
| 15 | Kelompok - Anak-anak | - |
| 16 | Kelompok- Perempuan | - |
| 17 | Kelompok - Buruh migran | - |
| 18 | Kelompok - Pekerja/profesi | 2 |
| 19 | Kelompok - Masyarakat adat | 1 |
| 20 | Kelompok – Ras dan etnis | . |
| 21 | Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan | - |
| 22 | Kelompok - Penyandang disabilitas | - |
| 23 | Kelompok - LGBT | - |
| 24 | Kelompok - Teroris | - |
| 25 | Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu | - |
| 26 | Kelompok - Lansia | - |
| 27 | Organisasi | 2 |
| 28 | Warga negara asing | - |
5. Klasifikasi pihak yang diadukan
| No | Klasifikasi Pihak Diadukan | Jumlah berkas |
| 1 | Pemerintah pusat (Kementerian) | - |
| 2 | Pemerintah daerah | 6 |
| 3 | Lembaga legislatif | . |
| 4 | Lembaga negara (Non kementerian) | 1 |
| 5 | Lembaga peradilan | 3 |
| 6 | Kepolisian | 26 |
| 7 | TNI | 1 |
| 8 | Kejaksaan | 3 |
| 9 | Lembaga pemasyarakatan dan/atau Rutan | 1 |
| 10 | Pemerintah negara lain | - |
| 11 | Korporasi | 3 |
| 12 | BUMN/BUMD | 4 |
| 13 | Lembaga pelayanan kesehatan | 1 |
| 14 | Lembaga pendidikan | 4 |
| 15 | Organisasi | - |
Penanganan Kasus
1. Melalui Surat
Penanganganan kasus melalui surat di Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah sepanjang 2016, yakni dengan mengeluarkan surat Permintaan Klarifikasi, surat Rekomendasi dan surat Tanggapan terhadap pengaduan adalah sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) surat, yang ditujukan kepada para pihak.
Selain menerima pengaduan, staf unit layanan pengaduan dan staf pemantau aktivitas HAM juga telah memproses pengaduan yang masuk pada bulan Januari-Desember 2016.
Adapun respon tersebut dalam bentuk Permintaan Klarifikasi dan Rekomendasi kepada pihak yang berwenang menyelesaikan kasus, sedangkan Tanggapan Pengaduan diberikan kepada pengadu atas pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada Komnas HAM, serta masuk dalam kategori Pasal 91 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan respon dimaksud, terbagi 3 kategori, yakni : Permintaan Klarifikasi, Rekomendasi dan Tanggapan Pengaduan/Penjelasan Klarifikasi. Adapun perinciannya sebagai berikut:
| No | Respon kasus menurut jenis surat | Jumlah |
| 1. | Permintaan klarifikasi | 48 |
| 2. | Rekomendasi | 10 |
| 3. | Surat Tanggapan Pengaduan | 31 |
| Total | 89 |
2. Melalui Investigasi Langsung
Selama bulan Maret s/d November 2016, Terkait pelaksanaan fungsi, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan sebanyak 5 (Lima) kali, yakni :
Pemantauan sebanyak 4 (Empat) kali, yakni :
Pemantauan terkait terbunuhnya seorang anak di bawah umur saksi korban pemerkosaan di kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 29 Maret - 01 April 2016.
Pemantauan Terkait aktivitas penambangan emas illegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Poso, pada tanggal 05 - 09 April 2016.
Pemantauan Terkait Penanganan Sisa Anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kab. Poso, pada tanggal 15 – 18 November 2016.
Pemantauan Pra Pilkada Dalam rangka Pemilihan langsung Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) tahun 2017, pada tanggal 22 - 27 November 2016.
Pramediasi sebanyak 1 (satu) kali, yakni:
Pramediasi terkait Penanganan Sisa Anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 05 - 08 Oktober 2016.
Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
021-3925230, Faks.: 021-3925227
www.komnasham.go.id