Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

31 halaman · 31 halaman diproses dengan OCR · 9.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016
  2. 1.1. LATAR BELAKANG
  3. 1.2. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
  4. 1.2.1. TUJUAN
  5. 1.2.2 ARAHAN DAN SASARAN
  6. A. ARAHAN
  7. 1. Birokrasi yang Bersih
  8. 2. Birokrasi yang Efisien, Efektif dan Produktif
  9. 3. Birokrasi yang Transparan
  10. A. SASARAN
  11. 1.3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN
  12. 1.4. METODOLOGI DAN TEKNIK EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
  13. 1.5. ANGGARAN
  14. BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN
  15. 2.1 PERSIAPAN
  16. 2.2 TEMPAT DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
  17. 2.3 PESERTA RAPAT EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
  18. 2.4. TAHAP PELAKSANAAN
  19. 4.1.Tahap Perencanaan
  20. 1) Manajemen Perubahan;
  21. 2).Penataan dan Penguatan Organisasi;
  22. 3).Penataan Tatalaksanaan;
  23. 4).Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
  24. 5).Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
  25. 6).Penataan Pengawasan Internal;
  26. 7).Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
  27. 2.5 TAHAP PELAPORAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
  28. I. Hari Rabu-Kamis , 23 -24 November 2016
  29. BAB IV INPUT & OUTPUT SERTA HAMBATAN
  30. 4.1.OUTPUT
  31. 4.2. HAMBATAN KEGIATAN
  32. BAB.V REKOMENDASI & KESIMPULAN
  33. 5.1. REKOMENDASI
  34. OUTPUT KUNCI
  35. A.Pelayanan Publik (Pelayanan Pengaduan)
  36. B.Penataan Organisasi dan Tata Kerja Komnas HAM
  37. C.Penataan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
  38. PENGEMBANGAN PROGRAM KOMNAS HAM
  39. B. JANGKA MENENGAH:
  40. TATAKELOLA.
  41. 5.3. PENUTUP

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan untuk melihat sejauh mana penataan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan professional telah dilaksanakan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dimana Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program reformasi birokrasi yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dokumen evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan implementasi dari komitmen Komisi Nasional HAk Asasi Manusia untuk mewujudkan program RB Komnas HAM. Laporan evaluasi Pelaksanan Reformasi Birokrasi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melihat seberapa jauh perkembangan dan pencapaian yang telah dicapai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga / institusi Non Departemen (LPND) yang tengah menjalankan program Reformasi Birokrasi sesuai agenda Road Map Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Dinamikakehidupankenegaraan,kebangsaan,dan kemasyarakatansekarangini,menuntutsetiapaparatur pemerintahan, untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, pada tataran struktural,dilakukan melaluipenataankembaliorganisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi birokrasi pada tataran kultural, dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dijalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Mengingat terdapatnya sejumlah kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan telah berlangsung sebelum atau sesudah penyampaian Dokumen Usulan RB Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016 ini mencakup pula berbagai kegiatan masa-masa pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Nasional HAk Asasi Manusia.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya mlakukan perubahan yang ukup besar dalam paradigm dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi peemrintahan yang professional dengan kerakteristik yang adaptif, berintegirtas , bersih dari perilaku buruk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehiingga ke depannya mampu melayani publik dan meemgang teguh nilaiOnilai dasar organisasi dank ode etik perilaku aparatur Negara.

Secara keseluruhan laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini juga mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis Komnas HAM. Adapun Tujuan Strategis Komnas HAM antara lain : Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, sedangan Sasaran Strategis Komnas HAM adalah :

1. Terbentuknya struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan

2. Adanya peningkatan efektivitas tata kelola organisasi

3. Tersedianya anggaran yang memadai dan adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan/akuntable

4. Adanya sumber daya manusia/pegawai yang berkompeten dan peningkatan kesejahteraannya.

5. Tersedianya sarana dan prasarana

Ada 8 (delapan) Area penting yang dilakukan perubahan secara sungguh dan berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melibatkan unsur Pimpinan, Subkomisi, Sekretariat Jenderal di lingkungan Komnas HAM yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan unsur Staf pendukung lainnya. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 8 Area Program RB Komnas HAM dengan melihat dan melakukan evaluasi kegiatan dan capaian selama 1 (satu) tahun terakhir Komnas HAM.

Reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuandanperubahanmendasarterhadapsistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek berikut:

1. Kelembagaan

2. Ketatalaksanaan

3. Peraturan Perundanganundangan

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

5. Pengawasan

6. Akuntabilitas

7. Pelayanan Publik

8. Mindset dan Culture Set Aparatur

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui . Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan / atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi ini adalah sebagai berikut:

1. Maraknya Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini

2. Buruknya Pelayanan Publik dimana Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik

3. Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan .

4. Tingkat transparansi dan kapasitas, akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan yang masih rendah

5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

1.2. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1.2.1. TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari di selenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM : Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dicapai / dihasilkan. Seberapa jauhkahefisiensi dan realisasi, serta kosistensi, dengan melihat sasaran dan target Output sesuai dengan Rencana Program Reformasi Komnas HAM tahun 2016. Melalui Road Map RB dalam bentuk penataan Sarana pelayanan, Organisasi, ketatalaksanaan, penataan Jabatan Struktural dan pengembangan Jabatan Fungsional yang berbasis kompetensi dan pengembangan program HAM diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan kinerja Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia.

Adapun tujuan reformasi birokrasi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membangun birokrasi Komnas HAM yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN (area 4,5 dan 8)

2. Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi Komnas HAM (penyuluhan, pengkajian dan penelitian, pemantauan dan penyelidikan, mediasi, dan pengawasan diskriminasi) kepada masyarakat dengan berpegang teguh dengan prinsip netralitas, berdedikasi, dan kode etik Komnas HAM (Area 7)

3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Komnas HAM (Area 6)

4. Kelembagaan yang sehat dan dinamis dengan didukung ketatalaksanaan yang efektif dan efisien. (Area 1 dan 2)

5. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif yang berspektif hak asasi manusia (Area 3)

1.2.2 ARAHAN DAN SASARAN

A. ARAHAN

Arah Reformasi Birokrasi Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah tercipta dan terwujudnya :

1. Birokrasi yang Bersih

Adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (maladministrasi) seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Birokrasi yang Efisien, Efektif dan Produktif

Adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdaya guna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya). Selain itu birokrasi yang memiliki kinerja maksimum untuk mengelola kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan ancamandemi mencapai hasil yang optimal.

3. Birokrasi yang Transparan

Adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Inti dari transparansi di sini adalah sebuah kejujuran dalam pengelolaan birokrasi utamanya yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

4. Birokrasi yang Melayani Masyarakat

Adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.

5. Birokrasi yang Akuntabel

Adalah birokrasi yang bertanggung jawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan secara periodic melalui media pertanggungjawaban yang telah ditetapkan kepada negara dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. SASARAN

Secara umum, sasaran reformasi birokrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah.Perubahan yang dimaksud mencakup hal-hal berikut:

Reformasi Birokrasi pada Komisi Nasional Hak asasi Manusia diarahkan pada :

1) perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak);

2) perubahan paradigma dari penguasa menjadi pelayanan;

3) mendahulukan peranan dari wewenang;

4) tidak berpikir output, tetapi outcome;

5) perubahan manajemen kinerja; dan

6) pemantauan percontohan keberhasilan (best practices);

dalam mewujudkan good governance, clean government (pemerintah bersih), transparan, akuntabel, dan profesional), dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi aparatur negara adalah perubahan dari government (pemerintah; peran pemerintah lebih dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan) ke governance (tata pemerintahan, penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, mengandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang bertanggungjawab, pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa).

Disamping itu berguna bagi Komnas HAM, khususnya Komnas HAM sebagai bahan laporan Komnas HAM yang disampaikan ke KEmenterian Pendayagunaan Aparatur Negara.

1.3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;

10.Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;

11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

12.Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13.Peraturan MEnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

14.Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Peratuan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

15. Surat Edaran Ketua Komnas HAM Nomor ..../TUA/I/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015 - 2019;

16. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 005/PERS.0.0.3/X/2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

17. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 001/KEP.0.0.3/I/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1.4. METODOLOGI DAN TEKNIK EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Metodologi dan Tehnik Rapat yang digunakan dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini adalah sebagai berikut

- Pengumpulan materi/bahan

1. Pengumpulan materi, sebagai acuan dan bahan penyempurnaan

2. Mengidentifikasi masalah dan analisis yang terarah

3. Survey Internal di pandu oleh Narasumber kemenpan dan RB dlanjutkan dengan tanya jawab

5. Survey Eksternal ; murni dilaksanakan oleh pihak ke-3 yang ditunjuk oleh KEMNPAN & RB

4. Kegiatan ini di pandu 2 (dua) orang Fasilitator - Tekhnik Rapat, Pelaksanaan Evaluasi berupa :

1. Pemaparan dari Narasumber oleh tim per area di pandu moderator tanpa diskusi dan tanya jawab

2. Pada waktu Manajemen Perubahan melakukan Sosialisasi Reformasi Birokrasi berupa diskusi yang interaktif dengan melakukan dialog dan tanya jawab langsung antara peserta dengan komisioner (Pimpinan) serta tim RB dari MENPAN, pegawai dapat mengekpresikan pendapatnya. para pegawai dapat melakukan proses tanya jawab secara efektif dan mampu memanfaatkan waktu dengan efisien. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan pelaksanaannya berjalan lancar, efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan semangat dan peran aktif peserta selama diskusi / berdialog.

1.5. ANGGARAN

Sumber dana berasal dari DIPA Komnas HAM Tahun Anggaran 2016 Nomor : 074-.01.0/2016 tanggal 6 januari dengan kegiatan layanan Kepegawaian , Hukum dan Organisasi (dengan kode 3336.001), kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan kode 058, Jenis Belanja terkait dengan output kegiatan (dengan kode 521213);

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN

2.1 PERSIAPAN

Panitia telah melakukan rapat persiapan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Rapat Rapat Persiapan Evaluasi yang Pertama pada hari / tanggal : Senin, 29 Februari 2016, Pukul : 11.00 – 14.00 WIB bertempat : Ruang Rapat Pleno Tengah Lt.3 dengan Pemimpin Rapat : Kepala Biro Umum, adapun agenda Acara meliputi : Rapat Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM, rapat dihadiri 20 orang peserta antara lain Kepala Biro UmumKomnas HAM, Kepala Bagian Kepegawaian, Hkum dan Organisasi, Kepala Subbagian Kepegawaian, KEpala Subagian Organisasi dan Tata Laksana, 5 orang staf Bagian Kepegawaian. Agenda Rapat Persiapan meliputi :

Menyusun Rencana Kerja Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Mendorong Efektivitas Tim Reformasi Birokrasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta rapat. Adapun hasil pembahasan antara lain :

1. Menyusun dan membuat Rencana kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2016.

2. Melakukan Penyempurnaan RoadMap dengan mnyusun Rencana Aksi 5 Tahun Kegiatan Reformasi Birokrasi.

3. Menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk seluruh organsiasi.

4. Penyusun Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di KOmnas HAM.

5. Penataan SDM Aparatur berupa ; Menyusun rencana redistribusi Proyeksi kebutuhan Pegawai dalam 5 tahun ke depan dan perhitungan formasi jabatan.

6. Pedoman PEngisian Jabatan Eselon II dan III A dan Assessment Eselon II dan III.

7. Sosialisasi Peraturtan Sekretaris Jenderal tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan Komnas HAM tentang Kode Etik Pegawai.

8. Melakukan perancangan wilayah Zona Integirtas yaitu Biro Dukungan Penegakan Ham

9. Penguatan Pengawasan (peraturan Komnas HAM tentang Sistem Pengendalian Internal (SPIP), melakukan penilaian resiko atas organisasi, penyusunan sosialisasi WBS, dan penyusunan pedomana penanganan benturan kepentingan).

10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Reformasi Birokrasi.

11. Rapat Pelaksanaan Survey Internal Komnas HAM

12. Input PMPRB Online

Rapat Persiapan ke-2 Evaluasi Pelaksanan Reformasi Birokrasi diselenggarakan pada hari Kamis, pada tanggal 24 Maret 2016, waktu Pukul. 09.00 - 12.00 WIB, bertempat di Ruang Pleno Lt.3, Gedung Komnas HAM, dengan mengundang Narasumber Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan pimpinan Rapat : Sekretaris Jenderal. Rapat evaluasi ini RB ini dihadiri dihadiri oleh 20 Peserta dengan memberikan pemaparan / penjelasan terhadap hasil rekomendasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan efektivitas Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) sehingga mampu mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) menjadi lebih baik, dan mempercepat pelaksanaan RB di lingkungan KOMNAS HAM;

2. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

3. Menetapkan peta proses bisnis dan SOP, serta disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi;

4. Menyusun rencana redistribusi pegawai, proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun ke depan dan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama;

5. Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi, dan menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward and punishment

6. Mengefektifkanpenerapansistemintegritasmelalui pelaksanaan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan;

7. Segera melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) dan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju WBK/WBBM;

8. Penguatan pengawasan dengan melakukan evaluasi pada seluruh kebijakan pengawasan dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut; dan

9. Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam memberikan layanan.

10. Reformasi Birokrasi di Komnas HAM menghendaki perubahan kondisi awal Komnas Ham sebagai lembaga Negara yang belum optimal dengan kondisi yang diinginkan berkelas dunia dengan melakukan terobosan dan inovasi berupa Penataan Sarana layanan masyarakat, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, perbaikan Uraian Tugas, penataan jabatan Struktural dan Pengembangan Jabatan Fugnsional berbasis kompetensi serta pengembangan Program HAM.

11. Adapun tujuan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di harapkan melalui RoadMAP Reformasi Birokrasi dalam bentuk Penataan Sarana layanan masyarakat, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, perbaikan Uraian Tugas, penataan jabatan Struktural dan Pengembangan Jabatan Fugnsional berbasis kompetensi serta pengembangan Program HAM diharapkan daapt meningkatkan kapasitas dan kinerja Komnas hAM dalam melaksanakan tugasnya menegakan dan memajukan HAM di Indonesia.

12. Adapun Manfaat nya adalah Dapat meningkatkan kapasitas Komnas HAM dalam menggalang kerjasama pembangunan yang berspektif HAM pada tingkat nasional, regional dan internasional sebagai wujud aktualisasi institusi Komnas HAM yang berkelas dunia.

13. Agenda Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2015-2019 meliputi antara lain :

1) Penataan Penguatan Organisasi meliputi : Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Right Size).

2) Penataan Tata Laksana : Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien terukur sesuai dengan prinsip Good Governance

3) Penataan Peraturan Perundang-Undangan : Regulasi yang lebih tertib dan tidak tumpang tindih dan kondusif

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : a) layanan pengaduan b). Layanan Pemantauan 3).Layanan Mediasi 4).Layanan Dikluh dan Perpustakaan : Terwujudnya Kemampuan Lembaga dalam melakukan Pelayanan Prima

5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur: Terbangunnya kualitas SDM aparatur yang berintegritas, professional, modern dan sejahtera.

6) Transformasi Budaya : Adanya Perubahan mind set dan cultural set serta terbangunnya birokrasi dengan integirtas dan kinerja yang tinggi.

7) Penguatan Pengawasan : Meningkatnya Penyelenggaraan fungsi pelayanan yang bersih dan bebas KKN.

8) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Kinerja.

Rapat Persiapan ke-3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2016, Pukul. 11.00 -13.00 WIB, bertempat di Ruang Sekjen membicarakan mengenai Rapat persiapan terakhir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Kemudian pad hari Selasa, 19 Juli 2016 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB berupa Entry Meeting Tim Evaluator dari KEMENPAN dan RRB yang dihadiri oleh undangan perwakilan Biro. Adapun tujuan dari Tim Evaluator Hadir ke Komnas HAM dalam rangka :

a). Memberikan Akses data dan Infromasi yang dibutuhkan olrh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

b). Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan Evaluasi dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang dibutuhkan kepada Tim Evaluator Kementrian PANRB,

c). Mengkoordinasikan pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi terhadap instansi pemerintah agar di capai perbaikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan.

2.2 TEMPAT DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Acara bertempat di Hotel Oria beralamat di. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari (Rabu-Kamis, 23-24 November 2016. Beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.85, RT.1/RW.4, Gondangdia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, Indonesia

2.3 PESERTA RAPAT EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Peserta Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM terdiri dari :

1 Sekretaris Jenderal Komnas HAM

1 Kepala Biro Umum

1 Kabag Kepegawaian, Hukum dan Organisasi

3 Kasubag, Kasubag Hukum, Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Ortala

Para Peserta staf Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi

2.4. TAHAP PELAKSANAAN

Sesuai dengan tugas, fungsi, peran, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing, dengan membangun mengubah perilaku penguasa menjadi pelayan masyarakat.

Membangun Aparatur Negara yang Kredibel, Akuntabel, Transparan, dan Terpercaya:

Dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat 3 (tiga) tahpan besar yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

4.1.Tahap Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah :

a.Membentuk Tim Reformasi Birokrasi

Tim Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah ditetapkan mulai tahun 2016 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KEP.0.0.3/I/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas Hak Asasi Manusia.

Tim Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dan seluruh anggota tim. Tim Reformasi Birokrasi dan Tata kelola di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Membuat dan menyusun Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Komnas HAM;

2. Menyusun Rencana Kerja dan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan;

3. Bertanggung jawab atas kegiatan tersebut;

4. Memberikan dukungan administratif;

5. Menyiapkan bahan - bahan / data - data yang digunakan untuk kekgiatan tim;

6. Menyusun dan merumuskan kebijakan bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

7. Menyiapkan dan memberikan dukungan keuangan;

8. Menyusun langkah-langkah dan strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola secara bertahap dan berkesinambungan;

9. Menginventarisir, mengklasifikasi, memverifikasi permasalahan tisp-tiap area bidang revormasi Birokrasi dan tata kelola;

10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

11. Membuat Laporan hasil kerja Tim Reformasi Biroktrasi dan Tata Kelola di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Selain itu untuk menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi dan Tata Kelola pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu ke depannya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. susunan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor Nomor : 001 /KEP.0.0.3/I/2016 sebagai berikut :

Tim reformasi birokrasi Komnas HAM dibentuk dengan mengacu pada struktur pengelolaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 - 2014. Acuan tersebut memberikan pemahaman terhadap prinsip mendasar yang disampaikan dalam aturan tersebut, yaitu bahwa: perubahan yang diinginkan dalam reformasi birokrasi hanya akan terjadi bila dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Selain itu, perubahan tersebut akan terjadi dalam waktu yang lebih cepat bila seluruh jajaran pimpinan terlibat secara aktif.

Berdasarkan pemahaman terhadap prinsip dasar dan dengan melihat konteks dan karakter organisasi Komnas HAM serta untuk memastikan pengintegrasian reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kinerja dan peningkatan kapaitas layanan pada masyarakat yang lebih efektif dan efisien

1) Manajemen Perubahan;

Menyusun strategi dan rencana aksi perubahan

Membangun mekanisme internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja termasuk sistem pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi serta pelaporan dan instrumen-instrumen yang diperlukan

Melakukan Sosialisasi, pembuatan slogan-slogan reformasi birokrasi, booklet, leaflet, dan lainnya dalam upaya membangun kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi pelaksana-an reformasi birokrasi pada Komnas HAM

2).Penataan dan Penguatan Organisasi;

Melakukan Redefinisi visi, misi dan rencana strategi organisasi

Melakukan Restrukturisasi

Melakukan Analisis beban kerja

Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana dan kepegawaian

Melakukan penguatan unit kerja pelaksana pelayanan publik

Melakukan perbaikan sarana dan prasarana

3).Penataan Tatalaksanaan;

Melakukan Analisis business process

Melakukan Review business process

Menyusunan Standard Operating Procedures (SOP)

membangun/mengembangkan e-office

membangun/mengembangkan e-government

Mempercepat upaya harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Komnas HAM

4).Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

Melakukan Evaluasi jabatan

Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai

Menyusun uraian jabatan

Menyusun profil kompetensi pegawai

Menyusun standar kompetensi jabatan

Menyusun job grading dan job pricing

Menerapkan sistem penilaian kinerja,

Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi

Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi

Membangun/mengembangkan database pegawai

Mengembangkanpolakarirberdasarkankompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi

5).Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Menyusun Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Komnas HAM

Memetakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan dan akan diterbitkan oleh Komnas HAM

Melakukan Harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan

6).Penataan Pengawasan Internal;

Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Komnas HAM

Meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan consulting

7).Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;

MelakukanPenguatanakuntabilitaskinerjainstansi pemerintah

Mengembangkan sistem Manajemen Kinerja, yang mencakup kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai sebagai satu kesatuan pada masing-masing Biro / Unit Kerja

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Unit Kerja / Biro / Kantor Sekretariat hingga pada unit yang terendah.

8).Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menetapkan target kinerja pelayanan

Menerapkan standar pelayanan

Melakukan penyempurnaan pelayanan

Mengembangkan fasilitasi pelayanan bagi penyandang cacat, ibu hamil, lanjut usia, dan anak

2.5 TAHAP PELAPORAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

a.Rapat-Rapat tahap Pelaporan

I. Hari Rabu-Kamis , 23 -24 November 2016

Rapat dibuka oleh Kepala Biro Umum Komnas HAM dengan poin – poin sebagai berikut :

a. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kode etik pegawai, Perses Tukin dan SAPK

(Area 5 Reformasi Birokrasi : Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur).

b. Evaluasi sebagai bentuk pemberian masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana membentuk sebuah team work yang solid agar dapat menata arus informasi, rantai komando arus pekerjaan, membuat ANJAB dan menyusun JOB DESCRIPTION.

2. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana diharapkan mampu membuat sebuah sistem yang dapat mengukur capaian kinerja dikaitkan dengan SKP pegawai Komnas HAM secara elektronik misalnya e-government.

3. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana diharapkan dapat sesegera mungkin membuat aturan tentang lembur pegawai Komnas HAM.

4. Tupoksi Sub Bagian Kepegawaian, seharusnya tidak hanya mengurus masalah kepegawaian, tetapi juga dapat membuat sebuah sistem kepegawaian yang lebih baik.

5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian wajib memantau Bagian Keuangan dalam hal pembayaran uang lembur dengan memberikan teguran baik lisan maupun tertulis, apabila terdapat keterlambatan pada proses pembayaran.

6. Sub Bagian Kepegawaian wajib menggunakan sistem aplikasi (Software) Tunjangan Kinerja dari Kemenneg PAN dan Hardware dari Kemenkominfo.

7. Sub Bagian Kepegawaian diharapkan agar lebih mencermati syarat-syarat dan prosedur pemberian Tunjangan Kinerja.

8. Di masa yang akan datang Komnas HAM dalam mengadakan rapat diharuskan mengundang Narasumber Eselon 1 dari BKN, Kemen kominfo dan Kemenneg PAN.

9. Pegawai yang melaksanakan Dinas Luar (DL) wajib menginformasikan dengan melampirkan Surat Perintah Tugas atau Disposisi dari atasan langsung tentang kedinasannya kepada Sub Bagian Kepegawaian (dapat dilihat pada Tata Naskah).

10. Pegawai yang mendapat penugasan untuk Dinas Luar (DL) tidak perlu melakukan pengisian daftar hadir, dan melampirkan salinan Surat Perintah Tugas kepada pengelola kehadiran sebelum pegawai yang bersangkutan melakukan Dinas Luar (DL).

11. Capaian kinerja akan didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang selanjutnya secara bertahap penilaian capaian kinerja akan menggunakan penilaian prestasi kerja.

12. Komnas HAM sebaiknya memiliki sistem Reward & Punishment, yang berasal dari internal lembaga.

Rapat ditutup oleh Kepala Biro Umum, dengan harapan semoga dengan terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sudah berlangsung selama 2 (dua) hari ini, membawa pencapaian kerja yang lebih baik bagi Komnas HAM, khususnya bagi Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi; sehingga terukurnya manajemen perubahan ke arah perbaikan. Demi terwujudnya penerapan asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, perilaku termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan di lingkungan Komnas HAM.

BAB IV INPUT & OUTPUT SERTA HAMBATAN

4.1.OUTPUT

Hasil Penilaian yang dilakukan KEMENPAN RB atas PElaksanaan KEgiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat JEnderal Komnas HAM serta 1 (satu) buah Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.2. HAMBATAN KEGIATAN

a.Kondisi Objektif Komnas HAM

Belum maksimal pelayanan Pengaduan dan Pemantauan Kasus terhadap Publik (masyarakat)

Struktur Organisasi : tidak jelas pemisahan jabatan struktural kususnya Dikluh dan Perencanaan dan fungsional dan semua kantor perwakilan memiliki struktur yang sama

Tata Kerja tidak jelas dan sering tumpang tindih

Manajemen Kinerja tidak jelas dan belum terukur

Rekrutmen (Pengadaan Pegawai) , kriteria tidak spesifik sesuai kebutuhan

Pola Karier Pegawai : Mementingkan senioritas, jabatan structural menjadi pilihan utama

Pengelolaan SDM berorientasi pada Administrasi Kepegawaian

Integritas Pegawai sangat rendah dan rawan KKN

Profesionalisme Pengawai rendah menunggu pekerjaan yang ditugaskan.

Remunerasi masih rendah, khususnya tunjangan kinerja tidak sebanding dengan resiko pekerjaan.

Kurangnya dukungan bagian suporting kepada kerja-kerja fungsional

Pola hubungan kerja yang belum menerapkan prinsip KISS

Rendahnya produktifitas pegawai dan belum seluruhnya memeliki persfektif human right

Tata kerja di lingkungan Komnas HAM dan perwakilan Tidak jelas dan sering tumpang tindih

Manajemen Kinerja tidak jelas dan belum terukur

Kurang Pro-aktifnya Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Perwakilan dan Penegak Hukum;

Anggaran Minim, masih dirasa kurang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM

Sarana dan Prasarana Masih belum memenuhi Standar

Keterbatasan SDM dimana Kualitas dan Kuantitas SDM tidak merata antar unit.

b. Kondisi Komnas HAM yang diharapkan di Masa Yang Akan Datang

Membangun birokrasi Komnas HAM yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN (area 4,5 dan 8)

Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi Komnas HAM (penyuluhan, pengkajian dan penelitian, pemantauan dan penyelidikan, mediasi, dan pengawasan diskriminasi) kepada masyarakat dengan berpegang teguh dengan prinsip netralitas, berdedikasi, dan kode etik Komnas HAM (Area 7)

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Komnas HAM (Area 6)

Kelembagaan yang sehat dan dinamis dengan didukung ketatalaksanaan yang efektif dan efisien. (Area 1 dan 2)

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif yang berspektif hak asasi manusia (Area 3)

c. Memetakan gap

adalah hasil perbandingan antara tujuan RB dengan Kondisi Objektif Point

BAB.V REKOMENDASI & KESIMPULAN

Keberhasillan penataan Sarana, Struktur Organisasi , tatalaksana, penataan Jabatan Struktural dan pengembangan Jabatan Fungsional yang berbasis kompetensi dan pengembangan program HAM dapat meningkatkan kapasitas Komnas HAM dalam menggalang kerjasama pembangunan yang berperspektif HAM pada tingkat national, regional dan internasional sebagai wujud aktualisasi institusi KOMNAS HAM yang berkelas dunia

5.1. REKOMENDASI

OUTPUT KUNCI

A. JANGKA PENDEK:

Penataan Layanan Komnas HAM;

Penataan Kantor dan Pelayanan Komnas HAM yang Ramah dan Manusiawi;

Perubahan Organisasi dan Tatakerja KOMNAS HAM;

Pengangkatan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;

Pengembangan Program Strategis KOMNAS HAM

A.Pelayanan Publik (Pelayanan Pengaduan)

A. Pelayanan terhadap para pengadu termasuk pelayanan terhadap Korban HAM khusus yg harus dilayani secara khusus (safe n secure); Arus kerja persuratan; (katagori surat dan cara penanganannya, termasuk penyelesaian keterlambatan yang terjadi pada arus kerja dari pengaduan ke pemantauan

B.Penataan Organisasi dan Tata Kerja Komnas HAM

Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Struktur Organissasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Penyusunan Perses tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;

Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dibidang Kepegawaian (Disiplin, Pengukuran Kinerja, Promosi, mutasi dan Demosi, serta penataan PTT).

C.Penataan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Penataan Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan dengan melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM (selesai dilakukan pada pertengahan bulan Maret 2016.)

Assesment untuk penyaringan dan pengangkatan jabatan structural eselon II, III dan IV (Mei-Desember).

Pengembangan jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, dengan kegiatan sebagai berikut: usulan pengangkatan jabatan fungsional Peneliti, Pustakawan, Penyluh, Arsiparis, pranata komputer serta penyusunan Jabatan fungsional Analis Kebijakan, Mediator , Auditor, Perencana, Pengadaan barang/Jasa (Mei-Desember)

PENGEMBANGAN PROGRAM KOMNAS HAM

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Komnas HAM mengembangkan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Pokok Penegakan dan Pemajuan HAM;

2. Program Dukungan Manajemen.

Berkenaan dengan penambahan program tersebut, maka Komnas HAM kedepan memiliki program pengembangan dukungan manajemen serta program pelayanan Pemajuan dan Penegakan HAM kepada masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri.

B. JANGKA MENENGAH:

Penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal KOMNAS HAM; (2016-2017)

Pengembangan Jabatan Fungsional penyelidik dan Mediator; (2016-2017)

Akreditasi A dari ICC sbg NHRI

Pengembangan Program (2016- 2017)

1). Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat;

2). Perlindungan terhadap Kelompok Marjinal;

3). Program Rumah Kemanusiaan;

4). Program Reformasi Birokrasi;

Penyempurnaan UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pengembangan Program Reformasi Birokrasi;

Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan;

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja.

Penajaman Program Penegakan dan Pemajuan HAM

TATAKELOLA.

Dalam rangka penyelenggaraan Road Map RB ini dibentuk satu Tim Reformasi Birokrasi dan beberapa kelompok kerja yang bertanggung jawab atas beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek dan jangka menengah dengan peran masing2 dalam penyelenggaraan proyek yang dikawal oleh struktur Tim yang effective, beserta pokja pokja yang diperlukan.

5.3. PENUTUP

Penyusunan dokumen road map reformasi birokrasi tahun 2015-2019 telah disusun pada bulan juni-otober 2015.

Road map RB ini telah diubah berdasarkan masukan Assesment APF, dan hasil evaluasi RB dari MenPAN-RB th 2015.

DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KETUA KOMNAS HAM.

Demikian laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini disusun untuk dapat dilakukan perbaikan Kinerja Komnas HAM secara keseluruhan dan memberi input untuk perubahan dimasa yang akan datang. Tim Reformasi Ketua Komnnas HAM menyampaikan terima kasih kepada Tim Pelaksanaan Evaluasi RB TA 2016 atas peran serta dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan evaluasi dimaksud.