LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH
LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA TAHUN 2016 ww.a.i a 922 elp 6 23 . . 1 OM SI
IRA SM RI Penysun:
2017 Éo i ite h
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik akan memberikan dampak langsung kepada kinerja lembaga yang tercermin dari terealisasinya target output yang sudah direncanakan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik maka setiap pimpinan lembaga sampai dengan pejabat eselon Il diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana dijabarkan bahwa eselon II menyampaikan LKIP kepada Eselon I dan Eselon I menyampaikan kepada Pimpinan Lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi untuk mencapai sasaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis suatu instansi. Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan. LKIP Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama merupakan bahan masukan untuk penyusunan LKIP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2016.
B. Tugas dan Wewenang
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran.
b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
c. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan.
d. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM; dan
e. Pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, yang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran dan penyusunan laporan serta pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Komnas HAM, dalam melaksanakan tugasnya bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
4. penyiapan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM; dan
5. penyusunan laporan hasil pengawasan.
b. Bagian Kerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan, Bagian Kerja Sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas menyiapkan pelaksananaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam dan di luar negeri ;
2. Penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM; dan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Bagian Perencanaan dan Bagian Kerjasama, Persidangan Pengawasan Internal dan Tata Usaha Pimpinan Subbagian Penyusunan Subbagian Kerjasama Program dan Anggaran Antar Lembaga Subbagian Evaluasi dan Subbagian Persidangan Pelaporan Subbagian TU Pimpinan, Subbagian Pengawasan Hubungan Masyarakat Internal dan Protokol
Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Pada gambar di atas terlihat bahwa Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama terdiri dari dua bagian, yaitu:
a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, terdiri atas:
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Pengawasan Internal.
b. Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas:
1. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
2. Sub Bagian Persidangan; dan
C. Dasar Hukum
3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol.
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
D. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
E. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
F. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
G. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XIl/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013;
H. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
I. Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015 - 2019.
D. Sistematika Laporan
Sistematika penyajian LKIP Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Komnas HAM 2016 adalah sebagai berikut:
1. Bab I. Pendahuluan.
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama, serta sistematika laporan.
2. Bab II. Perjanjian Kinerja.
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama 2016.
3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama 2016.
4. Bab IV. Penutup.
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Komnas HAM merupakan lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Didalamnya dijabarkan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang meliputi penegakan, pemajuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Unsur-unsur Komnas HAM terbagi menjadi dua yaitu Sub Komisi dan Sekretariat Jenderal, Sub Komisi bertugas dan berwenang melaksanakan fungsi substansi, sedangkan Sekretariat Jenderal sebagai unit supporting terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan substansi. Sekretariat Jenderal terdiri dari empat biro yaitu Biro Administrasi Pemajuan HAM, Biro Administrasi Penegakan HAM, Biro Perencanaan dan Kerjasama, dan Biro Umum.
Biro Perencanaandan Kerjasama sebagai bagian dari unit supporting (pendukung), bertugas dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, persidangan, kerjasama, keprotokolan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan penyusunan laporan Setjen Komnas HAM.
Dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi di atas, Biro Perencanaan dan Kerjasama menjabarkannya ke dalam Visi dan Misi biro sebagai berikut:
• “Terciptanya suatu pelayanan prima dalam bidang perencanaan organisasi, anggaran dan pengelolaan program untuk mendorong kemitraan yang akuntabel dengan didukung data dan Informasi yang akurat"
Misi mencerminkan isu-isu strategis Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesalan permasalahan, dan pemanfaatan jejaring.
Misi dirumuskan sebagai berikut:
Mengoptimalkan mutu sistem perencanaan dan penganggaran program yang berkesinambungan dan mendukung pelaksanaan tugas lembaga;
Mengoptimalkan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat
Meningkatkan koordinasi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam rangka perencanaan dan penyusunan program;
Meningkatkan penyelenggaraan fungsi pengawasan dan penganggaran yang akuntabel dan transparan;
Meningkatkan kualitas kerjasama antar lembaga di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
Tujuan Komnas HAM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki tujuan untuk:
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manuasia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
Meningkatakan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia guna ber kembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sasaran Strategis dan Indikator
A. Sasaran Strategis
Biro Perencanaan dan Kerjasama mempunyai sasaran strategis yaitu:
"Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan dan kerjasama di lingkungan Komnas HAM"
Indikator untuk Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:
1. Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain
2. Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM
3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal
4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
5. Persentase tindaklanjut hasil putusan paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja atau yang sering disebut penetapan kinerja merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon II yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi.
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Biro Perencanaan dan Kerja Samaharus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Visi dan Misi tersebut, kemudian dirumuskan sasaran strategis Biro Perencanaan dan Kerjasama.
Sasaran strategis Biro Perencanaan dan Kerjasama dicapai melalui kegiatan pengembangan perencanaan dan kerjasama Komnas HAM.
Perjanjian kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan Sekretaris Jenderal tercantum dalam tabel berikut ini:
PENETAPAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama | Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain Jumlah dokumen akuntabilitas | 7 Dokumen 4 Dokumen | 850.046.000 |
| kerjasama | Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM Persentase berkurangnya nilai | 4 Dokumen 15 % | 750.000.000 364.000.000 |
| Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal | 15 % | 364.000.000 | |
| Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | 75 % | 300.000.000 800.000.000 | |
| putusan program | Persentase tindaklanjut hasil putusan paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program | 75 % | 800.000.000 |
| program | 111 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pada 2016 Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal memiliki 1 (satu) sasaran Strategis dan memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian Indikator Kinerja Utama dari dari sasaran strategis sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama | Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain Jumlah dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |
| Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 75% | |
| Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal Persentase | 15% 11 Dokumen | 18 % 14 Dokumen | >100 % >100 % | |
| program | kerjasama yang ditindaklanjuti Persentase | 75% 75% | 100 % 67 % | |
| Persentase tindaklanjut hasil putusan paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan | 75% | 67 % | <100 % |
B. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kerjasama Tahun 2016
Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerjasama 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Biro Perencanaan dan Kerjasama dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerjasama Tahun 2015 sebesar 95,16%.
Adapun capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerjasama Tahun 2016 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran masing-masing sasaran strategis.
Sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerjasama
Sasaran strategis Biro Perencanaan dan Kerjasama adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pemngawasan dan kerjasama terdiri dari indikator kinerja utama sebagai berikut:
2. Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM
3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal
4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
5. Persentase tindaklanjut hasil putusan paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program
Indikator Kinerja 1. Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain | 7 Dokumen | 8 Dokumen | >100% |
Pada 2016 Biro Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM berhasil menyelesaikan target kinerja yang ditetapkan, 8 dokumen telah berhasil diselesai dari target 7 dokumen yang terdiri dari:
1. Rencana Strategis
Rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi/ arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi dan merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun kedepan. Renstra Komnas HAM yang dijalankan melalui visi, misi dan diuraiknan kinerjanya melalui tujuan dan sasaran strategi yang dipilih, akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM.
2. Dokumen Trilateral Meeting
Dokumen Trilateral Meeting merupakan dokumen yang dihasilkan setelah pertemuan tiga pihak antara Komnas HAM, Bappenas/Menneg PPN, dan Kementerian Keuangan yang berisi kesepakatan antar ketiganya. Waktu pelaksanaan Trilateral Meeting biasanya dilaksanakan pada Maret sebelum tahun anggaran pelaksanaan kegiatan. Selain dihadiri oleh dua mitra Komnas HAM (Bappenas dan Kementerian Keuangan) juga dihadiri oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komper) sehingga semua kepentingan atas dokumen tersebut terwakili dengan kehadiran delegasi dari masing-masing pihak. Mengingat arti pentingnya dokumen tersebut, maka Subbagian Penyusunan Program selalu mengundang pejabat eselon II atau yang menjabat untuk hadir dalam acara tersebut.
3. Dokumen Rencana Kerja
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang dihasilkan setelah kesepakatan dalam Trilateral Meeting dituangkan dalam dokumen sah yang disebut dengan Dokumen Trilateral Meeting. Dalam dokumen tersebut dijelaskan secara rinci kegiatan, indikator, target serta alokasi anggaran untuk satu tahun anggaran setelah pelaksanaan kegiatan Trilateral Meeting diselenggarakan sehingga rencana atas kegiatan tahun selanjutnya sudah terbaca pada dokumen tahunan ini. Setiap unit kerja diharapkan menggunakan dokumen ini sebagai dasar dalam menyusun komponen kegiatan agar tidak ada lagi argumentasi untuk unit kerja dalam penyampaian komponen kegiatan yang keluar dari target yang telah tercantum dan disepakati dalam Renja.
4. Dokumen Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja (PK) adalah dokumen perjanjian kinerja atau yang sering disebut Pakta Integritas yang menjadi Komitmen dan perjanjian dari pejabat yang ada dibawah kepada pejabat yang ada diatasnya secara langsung dalam periode satu tahun anggaran. Perjanjian tersebut menjadi ukuran keberhasilan atas kinerja yang telah diperjanjikan. Melalui dokumen perjanjian tersebut pimpinan bisa mengawasi capaian kinerja bawahannya. Pada 2015 PK yang dihasilkan Subbagian Penyusunan Program berjumlah lima yaitu PK Komnas HAM, PK Biro Administrasi Pemajuan HAM, PK Biro Administrasi Penegakan HAM, PK Biro Perencanaan dan Kerjasama, dan PK Biro Umum.
5. Dokumen Rencana Kerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana kinerja pejabat eselon II, I, dan pimpinan lembaga dalam satu tahun anggaran dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. Dokumen RKT serupa dengan Dokumen RKT, namun dalam dokumen RKT hanya pejabat yang bersangkutan saja yang mengesahkannya. Sementara dalam PK, dokumen disahkan antara pejabat dibawah dan atasnya langsung.
6. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Komnas HAM
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu Anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni dan penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Finalisasi RKA-
K/L dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dengan DPR yang harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Oktober.
7. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Selain itu DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DiPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
8. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan
Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut POK adalah Dokumen yang dibuat oleh menteri/ketua lembaga atau Kepala Satker yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan.
Dengan demikian capaian kinerja indikator Jumlah dokumen perencanaan, program, anggaran dan kinerja tepat waktu diatas 100%.
Indikator Kinerja 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 75% |
Dalam 2015 nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM ditargetkan memperoleh kategori B (skor ≥50). Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komnas HAM secara berjenjang ke setiap unit kerja Komnas HAM. Untuk mendukung akuntabilitas kinerja lembaga, terdapat 3 Dokumen berupa laporan kinerja yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga, Laporan Tahunan, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Untuk selanjutnya, seluruh laporan akan digunakan untuk bahan evaluasi kinerja lembaga.
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Komnas HAM untuk tahun 2015 memperoleh "kategori CC". Hasil ini menunjukkan adanya kesamaan nilai dengan hasil evaluasi tahun sebelum yang mendapat "kategori CC". Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
| No. | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai 2014 | Nilai 2015 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 35 | 19,57 | 14,08 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 20 | 11,08 | 8,57 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 8,68 | 10,24 |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 | 4,08 | 5,39 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 9,91 | 13,31 |
| 6. | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 53,32 | 51,59 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | CC |
Indikator Kinerja 3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal | 15% | 18 % | >100 % |
Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2016 yang memuat realisasi dan persentase capaian kinerja atas target yang diperjanjikan tahun 2016. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016. Dalam rangka penyusunan laporan kinerja dikumpulkan data dukung kinerja berupa target dan realisasi kinerja beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja tahun 2016. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan lengkap yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.
Hasil Pengukuran Kinerja atas indikator berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal periode 2015 - 2016 adalah sebagai berikut:
| Tahun | Baseline Temuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | ||
| % | Nilai | % | Nilai | |||
| 2015 | 804.908.730 | 15 | 120.736.310 | 13 | 105.903.541 | 88 |
| 2016 | 778.186.990 | 15 | 116.728.049 | 18 | 139.560.000 | 120 |
Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian kinerja yaitu:
Realisasi = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan
Capaian = realisasi x 100% target
Penentuan baseline temuan hasil pengawasan internal berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2015 revisi ke-7 atau 1% x Rp80.490.873.000= Rp804.908.730. Target 2015 ditetapkan sebesar 15% dari baseline 2015 atau 15% x Rp804.908.730 =Rp120.736.310, jika dibandingkan dengan temuan hasil pengawasan internal 2015 senilai Rp105.903.541 maka dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
Realisasi 2015 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 105.903.541 x 100% 804.908.730 = 13%
Capaian 2015 = realisasi x 100% target = 13 x 100% 15 = 88%
Pada 2016 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama menetapkan baseline temuan hasil pengawasan internal berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2016 revisi ke-7 atau 1% x Rp77.818.699.000 = Rp778.186.990. Target 2016 ditetapkan sebesar 15% dari baseline temuan atau 15% x Rp778.186.990 = Rp116.728.049 sedangkan temuan hasil PI pada 2016 senilai Rp139.560.000
Realisasi 2016 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 139.560.000 x 100% 778.186.990 = 18%
Capaian 2016 = realisasi x 100% target = 18 x 100% 15 = 120%
Peningkatan capaian kinerja sebesar 32% pada 2016 didukung antara lain oleh komitmen pimpinan dalam mewujudkan Komnas HAM yang transparan dan akuntabel, meningkatnya kompetensi auditor internal, pendampingan tugas - tugas pengawasan oleh BPkP dan supervisi serta reviu berjenjang yang dilakukan di lingkup pengawasan internal.
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pagu dan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama terkait indikator berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal periode 2015-2016 sebagai berikut:
| Tahun | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 2015 | 526.043.000 | 510.646.300 | 97 |
| 2016 | 505.289.000 | 422.024.038 | 84 |
Penurunan capaian anggaran sebesar 13% pada 2016 dan peningkatan capaian kinerja sebesar 32% menunjukkan bahwa telah terjadi efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama.
Langkah-langkah antisipatif yang direncanakan dalam rangka mempertahankan capaian kinerja antara lain adalah:
1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Membentuk tim kerja yanng efektif untuk melaksanakan tambahan tugas baru agar tidak mengganggu tugas pokok Aparat Pengawasan Internal dalam pencapaian target Kinerja Utama.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan non teknis (diklat/sosialisasi/workshop).
4. Memantau dan mendorong unit kerja yang dievaluasi untuk menindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terkait pencapaian target kinerja serta mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas.
6. Mengembangkan program pengawasan berbasis IT sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas dan terwujudnya efektifitas pengawasan.
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengawasan Internal, sehingga memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Secara internal Laporan Kinerja ini harus menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja APIP terhadap perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga hasilnya dapat lebih dirasakan.
Indikator Kinerja 4. Persentase kerjasama yang ditindaklajuti
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase kerjasama yang ditindaklajuti | 11 Dokumen 75% | 15 Dokumen | >100 % |
A. Jumlah perjanjian kerjasama yang dihasilkan
Pada 2016, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama telah memfasilitasi 10 penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan 3 buah Perjanjian Kerjasama (PKS). Pada tahun ini, perjanjian kerjasama Komnas HAM dilakukan dengan :
a. Komisi nasional/lembaga tinggi Negara lain sebanyak 1 MoU
b. Kementrian dan komisi nasional lain sebanyak 1 MoU
C. Kementrian sebanyak 1 MoU
d. Universitas sebanyak 1 MoU
e. Badan lain sebanyak 1 MoU
f. Pemda sebanyak 3 MoU
g. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional sebanyak 1 MoU
h. Asia Pacific Forum (APF) sebanyak 1 MoU
i. PDHJ sebanyak 3 perjanjian kerjasama (PKS)
B. Tindak lanjut MoU yang dipantau Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga
Selain MoU dan PKS yang dihasilkan pada 2016, Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga juga melakukan pemantauan tindak lanjut dari masing-masing kerjasama yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders (pemangku kepentingan). Terkait dengan tindak lanjut kerjasama tersebut, dapat dijelaskan melalui tabel berikut :
MOU YANG DIHASILKAN DAN DITINDAKLANJUTI
| Nomor | Judul MoU | Tindak lanjut penandatangan kerjasama berdasarkan hasil pemantauan Sub Bagian KAL (Biro Renwaskes) |
| berdasarkan hasil pemantauan Sub Bagian KAL (Biro Renwaskes) |
| 1. | Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Komnas HAM dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Komisi Perempuan, Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentangPengawasan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat Tempat Terjadinya Pencabutan Serta Kebebasan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM MoU antara Komnas HAM |
| 3. | dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Komnas HAM, tahanan dalam wilayah kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Kemenkumham RI (Imigrasi dan terhadap Perempuan, Komisi Lembaga Pemasyarakatan) Perlindungan Anak Indoneia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang du Tenpat-Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan di Lingkungan kementrian Hukum dan Hak Manusia Republik MoU antara Komnas HAM Kegiatan Jambore 2016 dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga RI tentang |
| Asasi Manusia Melalui Program Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan | ||
| 4. | MoU antara Komnas HAM dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi | Perencanaan dan persiapan tindak lanjut untuk kegiatan 2017 |
| 6. 7. | MoU antara Komnas HAM dengan Universitas Bojonegoro tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi MoU antara Komnas HAM dengan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia | Program Human Rights Friendly Cities Penyuluhan HAM bagi aparat kepolisian khususnya di Palu |
| 7. | Penanggulan Terorisme (BNPT) tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Program Penanggulangan Terorisme MoU antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi | khususnya di Palu Pemantauan kasus-kasus dugaan |
| 8. | Penanganan Konflik Horizontal, mediasi, Perlindungan Kelompok Rentan, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas MoU antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kabupaten | Program Human Rights Friendly Cities |
| 9. | Jember tentang Pengembangan Kabupaten jember Sebagai Kabupaen Ramah hak Asasi Manusia Komnas HAM dengan | (seminar, Pelatihan) Program Human Rights Friendly Cities |
| 10 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Komnas HAM dengan FIHRSST | (seminar, pelatihan, kampanye) Pembuatan rencana beberapa kegiatan |
| (amandemen MoU) | ||
| 11. | Memorandum of Understanding Between The Asia Pacific Forum (APF) and the Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM) on Prevention of | Kegiatan pelatihan/capacity building bagi staff Komnas HAM untuk isu anti penyiksaan di tempat-tempat pencabutan kebebasan (focus : rumah tahanan imigrasi) |
PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIHASILKAN
| 12. | Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM dan PDHJ terkait pelaksanaan pelatihan Mediasi bagi staff PDHJ | Pelatihan di Jakarta |
| 13. | Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM dan PDHJ terkait pelaksanaan pelatihan Investigation and Good Governance bagi staff PDHJ | Pelatihan di Jakarta |
| 14. | Governance bagi staff PDHJ Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM dan PDHJ terkait pelaksanaan pelatihan Legal Drafting and Good Governance bagi staff PDHJ | Pelatihan di Jakarta |
Catatan : Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM dan Provedoria dos Direitos Humanos E Justica Timor Leste (PDHJ) didasarkan pada MoU antara Komnas HAM dengan PDHJ yang ditandatangani pada 2015.
Indikator Kinerja 5. Persentase tindaklanjut hasil putusan paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase tindaklanjut hasil putusan paripurna yang dihasilkan | 75% | 67 % | <100 % |
| putusan paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program |
Sidang paripurna yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 12, pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 16 kali. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isu penting yang mengharuskan dilaksanakannya 2 kali sidang paripurna pada bulan Februari, Mei dan November. Sehingga jumlah pelaksanaan sidang paripurna pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 16 kali dan menghasilkan 281 keputusan. Dari jumlah tersebut, jumlah keputusan yang ditindaklanjuti adalah sejumlah 272 keputusan. Dari 281 keputusan yang dihasilkan dalam sidang paripurna, terdapat 182 keputusan yang sesuai dengan pelaksanaan prorgam atau sebesar 67% dari target indikator kinerja sebesar 75%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa capaian indikator tersebut kurang dari 100%. Capaian tersebut dikarenakan banyaknya hal yang bersifat administratif yang dibahas dan diputuskan dalam sidang paripurna.
| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jumlah Keputusan | Jumlah Keputusan yang ditindaklanjuti | Keputusan yang sesuai dengan program |
| 1 | 12-14 Januari | 18 | 18 | 13 |
| 2 | 2-3 Februari | 20 | 16 | 16 |
| 3 | 9 Februari | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 1-2 Maret | 22 | 22 | 13 |
| 5 | 5-6 April | 24 | 23 | 15 |
| 6 | 2-3 Mei | 17 | 17 | 8 |
| 7 | 23 Mei | 6 | 6 | 3 |
| 8 | 7-9 Juni | 17 | 17 | 11 |
| 9 | 19-20 Juli | 20 | 20 | 14 |
| 10 | 2-3 Agustus | 22 | 20 | 11 |
| 11 | 15-16 Agustus | 6 | 6 | 2 |
| 12 | 6-7 September | 24 | 23 23 | 20 |
| 13 | 4-5 Oktober | 24 | 23 19 | 16 |
| 14 15 | 1-2 November | 19 | 19 4 | 12 |
| 15 | 10-11 November | 4 | 4 33 | 2 |
| 16 | 6-7 Desember | 33 | 33 272 | 24 |
| Jumlah Keputusan Sidang Paripurna | Jumlah Keputusan Sidang Paripurna | 281 | 272 | 181 |
Perhitungan 67% didapat dari Keputusan yang sesuai dengan program dibagi Keputusan yang ditindaklanjuti, sebagai berikut
181 keputusan x 100% = 67%
272 keputusan
BAB IV
PENUTUP
Komnas HAM merupakan instansi pemerintah yang dalam mencapai tujuannya melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.Dalam melaksanakan fungsinya, Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019.
Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal sebagai bagian dari unit supporting (pendukung) bertugas dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, persidangan, kerjasama, keprotokololan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan penyusunan laporan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal pada tahun anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Pencapaian target indikator Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam perencanaandan penganggaran Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.