LAPORAN KINERJA
KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA
LKIP 2016
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN Komisi Nasional LKIP Hak Asasi Manusia KINERJA
Diterbitkan oleh:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Penyusun:
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KOMNAS HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
JI. Latuharhary No. 4B Jakarta 10310
Telp. +62 21 392 5230
Faks. +62 21 3925227
www.komnasham.go.id
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Melalui laporan kinerja ini, Komnas HAM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi.
Dalam Laporan Kinerja Komnas HAM 2016 ini, Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2016 yang telah dilakukan. Laporan Kinerja Komnas HAM 2016 merupakan salah satu bentuk pertangungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Kinerja Komnas HAM selama 2016 bernilai baik, mengingat indikator kinerja Komnas HAM telah memenuhi kriteria SMART dan bersifat outcome, yang merupakan salah satu upaya Komnas HAM untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Komnas HAM 2016 ini termasuk dalam kategori penilaian yang baik secara kualitas maupun kinerjanya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 27 Februari 2017
Ketua Komnas HAM
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17 BAB IV PENUTUP 61 LAMPIRAN 65
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Matriks Sasaran Strategis
Tabel 2.2. Matriks Perjanjian Kinerja Komnas HAM 2016
Tabel 3.1. Matriks CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM 2016
Tabel 3.2 Matriks peristiwa pelanggaran HAM yang berat sedang dalam proses penyelidikan
Tabel 3.3. Matriks kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sudah selesai
Tabel 3.4. Matriks opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim
Tabel 3.5. Jumlah Sengketa yang ditangani Sub Komisi Mediasi 2012-2016
Tabel 3.6. Jumlah kesepakatan Mediasi, Verita Acara Mediasi, dan Rekomendasi
Tabel 3.7. Capaian Subkomisi Mediasi dengan hasil kesepakatan/berita acara mediasi
Tabel 3.8. Matriks perbandingan nilai 8 (delapan) area pengungkit
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1. STRUKTUR KOMNAS HAM BERDASARKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN.
GAMBAR 1.2. STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
GAMBAR 3.1. Jumpa Pers Komnas HAM dan LPSK terkait perlindungan saksi dan korban peristiwa Aceh
GAMBAR 3.2. Koordinasi Komnas HAM dengan Kemenkopolhukham dan Kejaksaan Agung
GAMBAR 3.3. Proses mediasi Taman Nasional Tesso Nillo
GAMBAR 3.4. Konsultasi publik RUU tentang HAM
GAMBAR 3.5. Pembekalan HAM bagi siswa-siswi PTIK
GAMBAR 3.6. Arahan tim evaluasi RB Kemen PAN dan RB
GRAFIK 3.1. Diagram batang hasil evaluasi komponen pengungkit
PERJANJIAN KINERJA KOMNAS HAM 2016
FORMULIR CHECKLIST REVIU
BAB I PENDAHULUAN
Pasal 1 angka 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia."
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.
Tugas dan Wewenang
Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut:
1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau/ratifikasi;
Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan wewenang melakukan:
Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;
Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
Perdamaian kedua belah pihak;
Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Selain tugas dan wewenang diatas, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kewenangan khusus lainnya yang diberikan kepada Komnas HAM tercantum dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.
B. Struktur Organisasi
1. Komnas HAM
Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, sub komisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari:
(1) Sub komisi Pengkajian dan Penelitian;
(2) Sub komisi Pendidikan dan Penyuluhan;
(3) Sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan;
(4) Sub komisi Mediasi
SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM SUB KOMISI SUB KOMISI SUB KOMISI SUB KOMISI PENGKAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PEMANTAUAN DAN MEDIASI PENELITIAN PENYULUHAN PENYELIDIKAN SEKRETARIAT JENDERAL
Gambar 1. 1. Struktur Komnas HAM berdasarkan fungsi dan kewenangan.
Struktur sekretariat jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi
Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:
(1) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama;
(2) Biro Umum;
(3) Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
(4) Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan, Biro Dukungan Biro Dukungan Pengawasan Internal Biro Umum Penegakan HAM Pemajuan HAM dan Kerjasama
Gambar 1.2. Struktur Organisasi berdasarkan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Penegakan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Sub Komisi Mediasi. Sedangkan Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan.
2. Perwakilan Komnas HAM
Perwakilan Komnas HAM di daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007. Sampai saat ini perwakilan Komnas HAM terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua, yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Kantor perwakilan Komnas HAM di provinsi terdiri atas: (1) Kepala; (2) Subbagian Umum dan; (3) Subbagian Pelayanan Pengaduan.
C. Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan LKIP Komnas HAM adalah:
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
(6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
(7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor O02/PER.KOMNAS HAM/VIl/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
(8) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
(9) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
"Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia."
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Sasaran Strategis
Perencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi berikutnya. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra ini juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015 - 2019.
Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Komnas HAM memfokuskan terhadap 2 (dua) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu:
1. penyelesaian pelanggaran HAM yang berat; dan
2. perlindungan kelompok marginal dan rentan.
Dengan ditetapkannya isu prioritas Komnas HAM kurun waktu 2015-2019, ditetapkanlah Visi lembaga, yaitu:
"Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"
Sebagai penjabaran dari Visi tersebut, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:
1) Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
2) Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
3) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:
1) Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat;
2) Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDP's);
3) Mewujudkan good governance dan pelayanan prima.
Setelah merumuskan isu prioritas, Visi, Misi, dan Tujuan Komnas HAM, tahap selanjutnya adalah merumuskan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Dalam dokumen Renstra ini, masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:
Tabel 2.1.
Sasaran Strategis Komnas HAM
| Sasaran Strategis Komnas HAM | ||
| No | Tujuan | Sasaran Strategis |
| (1) 1 | (2) Menyelesaikan kassus | (3) 1. Terselesaikan kasus pelanggaran HAM |
| Menyelesaikan kassus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat | yang berat 2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM | |
| 3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana | ||
| 2 3 | Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penagakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandanng cacat, manuusiia lanjut usia, napi/tahanan. Massyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengunugsi dalam negeri (IDP’s) Mewujudkan good governance | 1. Meningkatnya hassil pengkajian dan pennelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM 2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI) 3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia 1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui electronic government |
| 2 . Teer | 2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM |
B. Perencanaan Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015- 2019. Komnas HAM memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran melalui 2 (dua) Program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Program Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM (Program Generik) dan Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (Program Teknis) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai satu-satunya Unit Eselon I di Komnas HAM.
Tabel 2.2.
Matriks Perjanjian Kinerja
Komnas HAM 2016
| Komnas HAM 2016 | |||
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1 | (2) Terselesaikan kasus pelanggaran | (3) Jumlah kasus pelanggaran | (4) 3 Kasus |
| 2 | HAM yang berat Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan | HAM yang berat yang diselesaikan Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang | 100% |
| _ | dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan | digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM | 3 Hasil Kesepakat |
| 3 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang- undangan yang berperspektif HAM | Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi | an 60% 20% |
| 4 5 | Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM | berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun | HAM 2 indeks |
| 5 | pelaksanaan HAM Meningkatnya pemahaman HAM | (HRI) yang tersusun Jumlah instansi yang | 1 Instansi |
| 6 | mengimplementasikan Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia | kurikulum HAM Jumlah kebijakan yang dibentuk/ diubah/dibatalkan | 3 |
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan | berdasarkan penyuluhan Komnas HAM Nilai akuntabilitas kinerja Nilai evaluasi pelaksanaan reformassi birokrasi | CC 80 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
"Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi."
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sesuai dengan Matriks Perjanjian Kinerja Komnas HAM 2015, Komnas HAM memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran.
Tabel 3.1.
MATRIKS CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM 2016
| No Sasaran Strategis | Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) 1 | (2) Terselesaikannya | (3) Jumlah kasus | (4) 3 Kasus | (5) 3 Kasus | (6) 100 % |
| 2 | kasus pelanggaran HAM yang berat Meningkatnya | pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Persentase opini | 100 % | 50 % | 50 % |
| penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam per Undang- Undangan | atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim Jumlah hasil penanganan | 39 rekomen | 46 rekomendasi, | 100 % |
| 3 | sengketa HAM melalui mediasi Persentase | dasi, 3 kesepakat | 7 kesepakatan | ||
| dan penelitian mengenai pembentukan, pencabutan peraturan perundang- 4 Terwujudnya | Meningkatnya Persentase hasil pengkajian dan penelitian mengenai batalkan kelompok marginal berdasarkan dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan Persentase pencabutan peraturan yang perundang- undangan yang berperspektif HAM Terwujudnya instrumen standar | kebijakan yang dibentuk/diubah/di rekomendasi Komnas HAM instrumen HAM diaksesi/diratifikasi | an 100 % 20% | 1 rekomendasi dari 5 rekomendasi Masih dalam proses | 20 % N.A |
| 4 | perundang- undangan yang berperspektif HAM Terwujudnya | diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Jumlah dokumen | 2 indeks | Masih dalam | N.A |
| 5 | pelaksanaan HAM Meningkatnya pemahaman HAM yang Aparatur Negara | indeks HAM (HRI) yang tersusun Jumlah instansi | 10 instansi | proses 6 instansi | 60 % |
| Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia | yang mengimplementasi kan kurikulum HAM Jumlah kebijakan | mengimplementasi kan kurikulum Jumlah kebijakan | instansi 3 | 3 kebijakan | 100 % |
| 6 | Terwujudnya | yang dibentuk/diubah/di batalkan berdasarkan desiminasi Komnas HAM Nilai akuntabilitas | Kebijakan CC | ||
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan | Nilai akuntabilitas kinerja | CC | Masih dalam proses penilaian | N.A |
| Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 80 | Masih dalam proses penilaian | N.A | ||
| ■ | Opini laporan keuangan | WTP | TMP | N.A |
Sasaran Strategis I
Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat
| No Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) 1 | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | 3 kasus | 3 kasus | 100 % |
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dijelaskan sebagai berikut:
Indikator Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan
Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 3 (tiga) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan, sampai saat ini telah tercapai 3 (tiga) kasus yang diselesaikan, yaitu, Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan, Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara, Peristiwa di Papua (Wasior dan Wamena). Untuk Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan. Untuk Peristiwa di Papua, berdasarkan petunjuk Jaksa Agung, berkas perkara Peristiwa di Papua dipisah menjadi berkas Peristiwa Wasior dan Peristiwa Wamena. Petunjuk tersebut telah dipenuhi Komnas HAM dengan dikeluarkannya surat keputusan pembentukan tim penyelidikan Wasior dan tim penyelidikan Wamena. Laporan pemenuhan petunjuk tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung.
Gambar 3.1. Jumpa Pers Komnas HAM dan LPSK terkait perlindungan saksi dan korban peristiwa Aceh
Sampai saat ini, masih ada 5 (lima) peristiwa yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyelesaian Komnas HAM, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya berupaya untuk menuju ke arah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja disebabkan faktor eksternal, dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah (pusat maupun daerah).
Tabel 3.2.
MATRIKS PERISTIWA PELANGGARAN HAM YANG BERAT SEDANG DALAM PROSES PENYELIDIKAN
| No Peristiwa | Peristiwa |
| 1 | Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai |
| 2 | Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999 |
| 3 | Peristiwa Rumoh Gedong |
| 4 | Peristiwa Timang Gajah |
| 5 | Peristiwa Bumi Flora |
Pada proses penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, kendala yang dihadapi Tim adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap penyelidikan Komnas HAM. Hal ini terjadi karena masyarakat meminta hasil investigasi Tim Polri, TNI, dan Tim Gabungan Menkopolhukam. Sampai saat ini, Tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan memperoleh hasil Visum et Repertum (VeR) asli terhadap 14 (empat belas) korban. Otopsi jenazah korban tidak dapat dilakukan karena faktor adat dan budaya, sehingga keluarga tidak memberikan persetujuan.
Kendala lain pihak TNI kurang kooperatif memenuhi permintaan Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan peristiwa Paniai. Hal tersebut berbanding terbalik dengan respon dari Polri yang sangat kooperatif dan terbuka terkait upaya Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak Polri. Meskipun begitu, Komnas HAM terus melakukan upaya-upaya pendekatan, baik secara formal maupun informal, kepada pihakpihak terkait.
Pada proses penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999, masih dijumpai kondisi ketertutupan saksi korban dan/atau keluarganya dalam peristiwa pembunuhan dukun santet berdampak sulitnya Tim mencari saksi-saksi yang sesuai dengan kriteria, yaitu mengetahui secara langsung peristiwa, untuk diperiksa. Saat ini baru 10 (sepuluh) kejadian yang diperiksa di Banyuwangi dan diketahui masih lebih dari 100 korban yang belum terungkap. Selain itu, tim memiliki kendala karena Pemda kurang kooperatif dalam pengungkapan peristiwa. Penyelidik masih berupaya untuk mengidentifikasi saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan, melakukan pertemuan dengan narasumber dan pihak terkait dan melakukan analisis hukum hak asasi manusia atas hasil temuan tim.
Pada penyelidikan Peristiwa Rumoh Gedong, tim telah memeriksa 30 orang saksi. Saat ini, Tim melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, melakukan FGD, menyusun matriks hasil penyelidikan, dan menyusun rancangan laporan penyelidikan. Sementara itu, pada penyelidikan Peristiwa Timang Gajah, tim telah memeriksa 34 orang saksi. Saat ini, Tim melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, melakukan FGD, menyusun matriks hasil penyelidikan, dan menyusun rancangan laporan penyelidikan. Untuk Peristiwa Bumi Flora, tim akan memulai penyelidikan dengan melakukan bedah kasus, guna mengidentifikasi dan merekonstruksi peristiwa serta alat bukti. Secara umum, hambatan yang dihadapi oleh Tim adalah kesulitan mendapatkan keterangan saksi dari pihak TNI/Polri yang diduga bertanggung jawab dan dokumen peristiwa.
Pada proses penyelidikan dan penyelesaian 6 (enam) peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, terdapat perbedaan pendapat pada organisasi masyarakat sipil, korban, keluarga korban, pemerintah, dan pihak terkait lainnya terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial dan non yudisial. Sampai saat ini, Tim masih melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam dan kementerian/lembaga terkait; melakukan pertemuan konsultasi dengan ahli, korban, masyarakat sipil, dan pemda untuk membuka langkah penyelesaian; serta mengeluarkan surat keterangan korban/keluarga korban. Adapun 6 (enam) peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3.
Matriks kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah selesai
| Kasus/Peristiwa | |||
| 1 | Trisakti, Semanggi I, dan II Semanggi | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002 namun belum dilakukan penyidikan dan | |
| 2 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 19 September 2003 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan | ||
| 3 | Penghilangan Paksa 1997-1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada September 2006 03 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan | |
| 4 | Talangsari 1998 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 16 September 2008 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
| 5 | Penembakan Misterius 1982-1985 Tragedi 1965-1966 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan Sudah disampaikan kepada Jaksa |
| 6 | Tragedi 1965-1966 | Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan |
Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu telah ada kemajuan, antara lain masyarakat semakin terbuka membicarakan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang sebelumnya dianggap tabu, khususnya peristiwa tahun 1965-1966. Pemerintah semakin membuka diri untuk membicarakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Hasil koordinasi Komnas HAM dengan Pemerintah, sepakat untuk mengadakan Simposium Nasional tentang peristiwa tahun 1965-1966 dengan pendekatan kesejarahan.
Simposium Nasional telah terselenggara pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta, yang menghadirkan pembicara dengan berbagai perspektif terhadap peristiwa tahun 1965- 1966. Selain itu, Simposium Nasional ini untuk pertama kali secara terbuka mempertemukan para pihak yang dianggap sebagai "pelaku" dan "korban".
Rumusan rekomendasi Simposium Nasional telah diserahkan kepada Presiden RI, namun demikian rekomendasi tersebut belum disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah belum menindaklanjuti hasil rekomendasi Simposium Nasional tersebut.
Perubahan susunan kabinet pada bulan Juli 2016, khususnya pergantian Menkopolhukam, sedikit banyak mempengaruhi proses/upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang sudah dibangun. Pergantian kabinet mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang sangat mungkin berbeda dari kebijakan kebijakan sebelumnya.
Gambar 3.2. Koordinasi Komnas HAM dengan Kemenkopolhukam dan Kejaksaan Agung
Upaya lain penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dilakukan dengan metode bottom up. Metode ini dilaksanakan dengan mengumpulkan pengalaman rekonsiliasi berbagai komunitas. Kegiatan ini dimaksud sebagai forum konsultasi dan juga mendengarkan gagasan dan gerakan rekonsiliasi yang telah dilakukan masyarakat di akar rumput. Data dan informasi yang terkumpul dipakai oleh Komnas HAM untuk merumuskan rekonsiliasi di tingkat nasional.
Gerakan rekonsiliasi di tingkat lokal ini memberikan hasil yang positif dan menjadi inspirasi bagi masyarakat tentang menciptakan keadilan, dan wadah untuk para penyintas.
Upaya Pemenuhan dan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Korban pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya berhak atas empat pilar penghapusan impunitas di atas yaitu: hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas pemulihan (reparation) dan hak atas jaminan ketidakberulangan.
Pemenuhan hak atas pemulihan merupakan langkah lanjutan yang harus dilakukan yang didahului, dalam hal ini, oleh pengungkapan atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, pengakuan tentang terjadinya peristiwa tersebut dan keberadaan korban serta penyesalan secara resmi atas persitiwa pelanggaran yang terjadi. Hak korban atas pemulihan menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan dan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta "satisfaction" sebagaimana diatur oleh hukum internasional.
Tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam rangka pemulihan hak-hak korban atau keluarga korban atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak, hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan murah. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Selain diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 3 Tahun 2002, pemberian kompensasi, dan bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial juga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam PP No. 44 Tahun 2008 disebutkan secara khusus bahwa terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dapat mengajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperoleh kompensasi dan bantuan, baik berupa bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pengajuan kompensasi dan bantuan oleh korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat atau kuasanya. Oleh karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hanya bantuan medis dan psiko sosial yang dapat diberikan kepada korban.
Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dan medis.
Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 01/KOMNAS HAM/IV/2015.
Selama tahun 2016, Komnas HAM telah menerbitkan 945 (sembilan ratus empat puluh lima) surat keterangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi korban dan keluarga korban untuk mengajukan permohonan bantuan medis dan psikologis kepada LPSK.
Sasaran Strategis II
Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) 1 | (2) Opini atas dugaan pelanggaran | (3) 100 % | (4) 50% | (5) 50% |
| HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis | ||||
| Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi | 39 rekomendasi, 3 kesepakatan | 46 rekomendasi, 7 kesepakatan | 100% |
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il dijelaskan sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja Opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim
Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) huruf h, Komnas HAM berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Selama 2016, Komnas HAM telah memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan sebanyak 4 (empat) pendapat yang ditindaklanjuti dari 8 (delapan)
pendapat yang disampaikan (50%), sementara 3 (tiga) masih dalam proses persidangan dan 1 (satu) ditolak.
Tabel 3.4.
Matriks Opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim
| No. | Perihal/Kasus | Ditujukan | Tindak Lanjut |
| 1. | Pemberian Pendapat Komnas HAM Nomor: 0.302/K/PMT/III/2016, tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenaan dengan pemenuhan hak memperoleh keadilan | Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Perkara No. | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, memutus |
| bagi Gusti Gelombang yang pada tanggal 17 April 2015 melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penipuan ke Polda | Pbu | bebas Gusti Gelombang pada tanggal 4 April 2016 | |
| dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penipuan ke Polda | 2016 | ||
| dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penipuan ke Polda | 2016 | ||
| dugaan tindak pidana pemalsuan tanda | 2016 | ||
| dugaan tindak pidana pemalsuan tanda | 2016 | ||
| tangan dan penipuan ke Polda | |||
| Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada | |||
| 17 September 2015 Gusti Gelombang | |||
| 17 September 2015 Gusti Gelombang | |||
| dilaporkan ke Polres Kota Waringin | |||
| Barat atas dugaan tindak pidana | |||
| Barat atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Padahal | |||
| penggelapan dalam jabatan. Padahal | |||
| dalam laporan tanggal 17 April 2015 | |||
| belum ditindaklanjuti oleh pihak | |||
| 2. | belum ditindaklanjuti oleh pihak | ||
| 2. | kepolisian. | ||
| 2. | Pemberian Pendapat Komnas HAM | Ketua Mahkamah | Masih dalam |
| Nomor: 0.525/K/PMT/V/2016, tanggal | Agung RI Cq. Ketua | proses | |
| Nomor: 0.525/K/PMT/V/2016, tanggal | Agung RI Cq. Ketua | proses | |
| 10 Mei 2016, di Mahkamah Agung RI, | Majelis Hakim | Peninjauan | |
| 10 Mei 2016, di Mahkamah Agung RI, | Majelis Hakim | Peninjauan | |
| berkenaan dengan hak hidup Christian | Kembali di | ||
| berkenaan dengan hak hidup Christian | Kembali di | ||
| ang menjadi korban salah tangkan | lahkamah.. | ||
| _ | yang menjadi korban salah tangkap dan | Mahkamah |
| mengalami penyiksaan di Polda Metro Agung RI | |||
| 3. | mengalami penyiksaan di Polda Metro Jaya atas kasus jaringan narkoba. Akibatnya, korban mendapat hukuman pidana mati, hal tersebut sesuai perkara Peninjauan Kembali No. 1384/PID B/2008/PN JKT BAR Pemberian pendapat Komnas HAM Nomor: 1.562/K/PMT/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan dengan | Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim | Agung RI Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
| 4. | pemenuhan hak atas keadilan bagi Tigor Gemdita Hutapea, Obed Sakti Andre Dominika yang ditangkap oleh Kepolisian dan mengalami kekerasan berupa pemukulan, tendangan pada saat melakukan aksi damai menolak PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pemberian pendapat Komnas HAM Nomor: 1.563/K/PMT/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenaan dengan hak | Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 345/Pid.b/PN JKT.PST | tuntutan hukum pada 22 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum |
| T | |||
| 5. | 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pihak Kepolisian melakukan pembubaran dengan menembakan watercanon, dan melakukan pemukulan, tendangan dan seretan serta menangkap para buruh untuk dibawa ke Polda Metro Jaya Pemberian Pendapat Komnas HAM Nomor: 1.583/K/PMT/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016, di Pengadilan Negeri | Ketua Pengadilan Negeri Jayapura | Masih proses persidangan. |
| 5. 6. | Nomor: 1.583/K/PMT/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016, di Pengadilan Negeri Jayapura, atas kasus kematian Robert Jitmau, pada bulan Mei 2016, mengingat Komnas HAM menemukan bukti petunjuk dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, sehingga perlu dilakukan penyelidikan Pemberian pendapat Komnas HAM Nomor: 1.241/K/PMT/IX/2016, tanggal | Negeri Jayapura Ketua Mahkamah Agung RI | Ditolak. |
| 7. | Pemberian pendapat Komnas HAM Nomor: 1.241/K/PMT/IX/2016, tanggal 5 September 2016, di Mahkamah Agung RI, atas pelaksanaan eksekusi mati Gan Kuo Lin alias Peter Pemberian pendapat Komnas HAM | Ketua Mahkamah Agung RI Katua Mahmakah | Ditolak. Masih proses |
| Pemberian pendapat Komnas HAM Nomor: 1.114/K/PMT/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, berkenaan dengan permasalahan konflik lahan warga Pomalaa dengan PT. Antam Tbk, seluas 32,8 Ha di Kec. Pomalaa, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara | Katua Mahmakah Agung RI | Masih proses persidangan. | |
| dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 2329 K/Pdt/2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 29/Pdt/2007/PT Sultra jo. Putusan Pengilan Negeri Kolaka Nomor | |||
| Pemberian pendapat Komnas HAM Nomor: 0.995/K/PMT/VIII/2016, tanggal 3 Agustus 2016, berkenaan dengan perkara Mahkamah Agung RI Nomor: 771/Panmud Pid/771/VI/2016/K/Pid jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 329/Pid.B/2015/PN.Bgl yang memvonis Yezi Succes alias Yandri terlibat dalam | Ketua Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung RI telah membebaskan Yezi Succes alias Yandri dari tuntutan hukum |
Berdasarkan data di atas, maka dengan jelas lingkup pemberian pendapat hak asasi manusia yang dilakukan Komnas HAM cukup beragam – mulai dari persoalan pemenuhan (i) hak memperoleh keadilan hukum akibat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum; (ii) hak kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum; (iii) hak hidup, khususnya bagi terdakwa dan/atau terpidana yang menghadapi hukuman mati, dan hak atas lingkungan yang sehat (iv) hak atas kesejahteraan kaitannya dengan kepemilikan lahan, dll.
Terdapat beberapa kendala dalam pemberian pendapat HAM atas kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM dalam proses peradilan, diantaranya:
1) Konsep amicus curiae belum dikenal dalam proses peradilan, baik oleh hakim, jaksa penuntut umum, Terdakwa maupun korban dan/atau saksi;
2) Peraturan pelaksana yang mengatur pemberian pendapat dalam proses peradilan belum ada; dan
3) Pengadu banyak yang belum mengetahui kewenangan amicus curiae yang dimiliki oleh Komnas HAM.
2. Indikator Kinerja Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi
Salah satu fungsi yang dijalankan oleh Komnas HAM adalah melakukan mediasi dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan masyarakat. Pada 2016, target yang dibebankan adalah 39 rekomendasi dan 3 kesepakatan hasil penanganan sengketa HAM. Komnas HAM telah berhasil mencapai 7 (tujuh) kesepakatan dan 46 (empat puluh enam) rekomendasi. Data ini menunjukkan capaian atas indikator jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi adalah 100%. Dukungan atas tercapainya target juga diperkuat oleh penguatan sumber daya pegawai yang ada di 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM. Capaian kinerja Komnas HAM dapat dinilai dari Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi, sebagai berikut:
Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Penanganan kasus | Jumlah hasil | 39 | 46 | 100% |
| pelanggaran HAM | penanganan | rekomendasi, | rekomendasi, | ||
| pada masyarakat | sengketa HAM | 3 | 7 | ||
| marginal dan | melalui mediasi | kesepakatan | kesepakatan | ||
| rentan |
Kasus yang ditangani Komnas HAM melalui mekanisme disebut sebagai sengketa karena bernuansa konflik. Sengketa yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya disebut sebagai sengketa berjalan, sedangkan sengketa baru adalah sengketa yang baru masuk dan ditangani pada tahun berjalan. Komnas HAM menutup penanganan sebuah sengketa apabila telah ada penyelesaian atas sengketa tersebut. Pada tahun berjalan, jumlah sengketa yang masuk dan ditangani dihitung berdasarkan jumlah sengketa tahun sebelumnya dan jumlah sengketa baru.
Rincian jumlah sengketa yang ditangani oleh Sub Komisi Mediasi selama 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.5. Jumlah Sengketa yang ditangani Sub Komisi Mediasi
| Tahun | Sengketa Baru | Sengketa Tahun Sebelumnya | Sengketa Ditutup | Sengketa Berjalan | Jumlah Sengketa |
| 2012 | 89 | 104 | 65 | 128 | 193 |
| 2013 | 130 | 128 | 50 | 208 | 258 |
| 2014 | 336 | 208 | 163 | 381 | 544 |
| 2015 | 249 | 378 | 159 | 468 | 627 |
| 2016 | 234 | 487 | 117 | 604 | 721 |
Dari tabel terlihat sejak 2012 hingga 2014 terjadi kenaikan jumlah sengketa baru yang masuk ke Subkomisi Mediasi dan Bagian Dukungan Mediasi. Ini dapat mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu meningkatnya jumlah sengketa pelanggaran HAM atau meningkatnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi mediasi Komnas HAM. Pada 2015 sampai 2016 cenderung terjadi penurunan jumlah sengketa. Sedangkan jumlah sengketa yang selesai/ditutup jumlahnya dinamis tiap tahunnya. Ini karena setiap sengketa mempunyai karakter yang berbeda dalam penanganan dan penyelesaiannya.
Gambar 3.3. Proses mediasi Taman Nasional Tesso Nillo
Sengketa yang ditangani oleh Komnas HAM ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Apabila diperlukan, setiap tahapan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Penanganan sengketa dapat juga dilakukan dengan tidak melalui seluruh tahapan, yaitu diselesaikan atau ditutup pada tahapan pra mediasi atau mediasi saja. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus memerlukan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi, selesainya penanganan suatu sengketa tidak dapat hanya dihitung dengan melihat jumlah kesepakatan mediasi yang ada, karena hal itu hanya salah satu cara penyelesaian saja. Berikut rincian kesepakatan (sebagian atau seluruhnya), berita acara, dan rekomendasi.
Tabel 3.6. Jumlah Kesepakatan Mediasi, Berita Acara Mediasi, dan Rekomendasi
| Tahun | Kesepakatan Mediasi | Berita Acara Mediasi | Rekomendasi |
| 2012 | 11 | 3 | 479 |
| 2013 | 7 | 65 |
| 2014 | 6 | 6 | 104 |
| 2015 | 9 | 3 | 116 |
| 2016 | 7 | 15 | 46 |
Tabel 3.7. Capaian Subkomisi Mediasi dengan hasil kesepakatan/berita acara mediasi
| No. Sengketa / Kasus Nilai Imaterial Jumlah Korban 1 Sengketa tanah Rp 1.000.000.000,- Pulihnya hubungan baik 10 KK | ||||
| 1 antara warga III Kelurahan Panjang, Kota Il 2 | Sengketa tanah antara warga Lingkungan II dan 5 Ha III Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan PT. Pelindo Il Sengketa lahan | Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk lahan seluas 5 Ha Tanah seluas 1,5 | Pulihnya hubungan baik antara warga Lingkungan II dan III, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dengan PT. Pelindo II Pulihnya hak | ± 90 KK |
| 2 Sengketa lahan antara Warga Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Jakarta Timur, dengan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) | Sengketa lahan antara Warga Ha Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Adm Jakarta Timur, dengan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) | Tanah seluas 1,5 Ha | Pulihnya hak mengembangkan diri bagi warga | ± 90 KK (373 jiwa) |
| 3 | Tbk. Sengketa hak atas | Rp 200.000.000,- | Pulihnya hubungan | 1 orang |
| 3 4 | Sengketa hak atas pendidikan terkait penahanan ijasah atas nama Nike Angelia Ovier Goretti oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sengketa lahan antara Masyarakat | Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) | Pulihnya hubungan antara keluarga Nike Angelia dengan Pihak BPJS Keberlanjutan hak atas pekerjaan Nike Angelia (untuk berkarier/bekerja kembali) Meningkatnya kesejahteraan | 1 orang 325 KK |
| 4 5 | Sengketa lahan antara Masyarakat Desa Ukui I, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan PT. Sari Lembah Subur Sengketa terkait | (satu milyar rupiah) Tanah seluas | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program perusahaan Terselenggaranya pengukuran ulang | 325 KK 1 KK |
| penutupan akses jalan terhadap tanah milik Sdri. Basaria Br. Silalahi oleh warga perumahan Griya Pancoran Mas Indah Depok, Jawa Barat | 285M² | pengukuran ulang sebagai salah satu bagian penting dalam proses mediasi berkaitan dengan penyelesaian masalah | ||
| 6 | Sengketa terkait penyelesaian permasalahan | Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk lahan seluas | Pulihnya hubungan baik antara Sdr. Fahmi Syukri dkk dengan PT. | 22 KK |
| Kabupaten 7 | lampung Tengah antara Sdr. Fahmi Syukri dkk dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti ( PT. BS3) Sengketa lahan antara warga Bujug Agung dan Agung | Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk lahan | Pulihnya hubungan baik antara warga Bujung Agung dan Agung Jaya dengan PT. Bangun | 1000 KK |
| 8 9 | Sengketa terkait revitalisasi Pasar Perniagaan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Warga / Pedagang Jalan Perniagaan Kota Lhokseumawe Sengketa terkait | Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 1 unit masjid | Timbulnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe | ± 90 pedagang Jalan Perniaga an |
| 9 | Sengketa terkait pembangunan | 1 unit masjid | Rekonsiliasi hubungan sosial antar umat | ± 300 KK |
| Masjid Jabal Nur di Kompleks Perumahan Griya Tugu Mapanget Asri, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado antara Panitya pembangunan masjid dengan Pemerintah Kota | Masjid Jabal Nur di Kompleks Perumahan Griya Tugu Mapanget Asri, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado antara Panitya pembangunan masjid dengan | beragama di Perum Asri khususnya | beragama di Perum Griya Tugu Mapanget Asri khususnya Pulihnya hubungan baik | ± 600 KK |
| 10 11 | Sengketa lahan antara warga Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada Sengketa lahan antara Komunitas Ha warga Desa Bandar Udara | Tanah seluas 4.650,8 Ha Tanah seluas 700 Ha | Pulihnya hubungan baik dan kepercayaan para pihak yang bersengketa Terpenuhinya hak atas kesejahteraan warga | ± 600 KK ± 70 KK |
| antara Komunitas warga Desa Bandar Udara | Ha | kesejahteraan warga melalui program CSR | ||
| Internasional Lombok dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah | Internasional Lombok dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah | |||
| 12 13 | Kabupaten Lombok Tengah Sengketa lahan Pasar Lubuk Buaya antara Sdr. Bujang Sutan Kayo, dkk dengan Pemerintah Kota Padang di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sengketa terkait | Tanah seluas 20 Ha Tanah seluas | Pulihnya hubungan baik antara pedagang dengan Pemerintah Kota Padang Pulihnya hubungan baik | 30 Orang 2 orang |
| 13 14 | Sengketa terkait penyerahan sertifikat Hak Milik an. Sdr. Maras dan Sdri. Tuti oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Sengketa lahan | Tanah seluas 38.600 m2 | Pulihnya hubungan baik para pihak yang bersengketa Adanya kepastian | 2 orang 26 orang |
| 14 | Sengketa lahan antara ahli waris Pemilik lahan Persil 159 & Persil 169 dengan Perhutani, | Tanah seluas 33 Ha | Adanya kepastian hukum bagi warga | 26 orang |
| di Desa Cikalong, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran (dahulu Kabupaten Ciamis) (11 November 2016) |
Sasaran Strategis III
Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM.
| No Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) 1 | (2) Presentase kebijakan yang | (3) 100% | (4) 1 rekomendasi dari | (5) 20% |
| 1 | Presentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 100% | 1 rekomendasi dari 5 rekomendasi | 20% |
| 2 | Presentase instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 20% | Masih dalam proses | Masih dalam proses |
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III dijelaskan sebagai berikut:
1. Indikator Presentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM.
Fungsi Komnas HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1), adalah melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen HAM internasional untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai kemungkinan aksesi ataupun ratifikasi instrumen tersebut. Selain itu, fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM juga dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnnya memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Pada 2016, Komnas HAM telah menyampaikan 5 (lima) rekomendasi hasil kajian terkait pembentukan dan perubahan Peraturan Perundang-undangan. Lima kajian tersebut antara lain:
a. Kajian Rancangan Undang-undang Disabilitas;
b. Kajian tentang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
c. Revisi UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;
d. Kajian tentang RUU Peradilan Militer;
e. Kajian Mengenai Konsep Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu.
Hasil rekomendasi Komnas HAM yang telah disampaikan kepada instansi /lembaga terkait tersebut, telah ada yang ditindaklanjuti dengan dibentuk Peraturan Perundang - undangan. Peraturan Perundang - undangan yang dibetuk berdasarkan rekomendasi Komnas HAM adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diuraikan bahwa dari kelima program tersebut di atas, dengan adanya realisasi 1 (satu) program kegiatan, maka capaian pada 2016 adalah 20%.
Gambar 3.4. Konsultassi Publik RUU tentang HAM
2. Indikator Presentase instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Komnas HAM menjalankan salah satu fungsinya dengan melakukan kajian dan penelitian instrumen HAM internasional untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai kemungkinan aksesi ataupun ratifikasi.
Hingga saat ini belum ada instrumen yang diaksesi/diratifikasi oleh pemerintah berdasarkan hasil rekomendasi Komnas HAM. Sehingga, Komnas HAM masih terus melakukan langkah-langkah untuk mendorong pemerintah melakukan aksesi/ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan.
Sasaran Strategis IV
Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM
| No Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | (2) Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun | (3) 2 indeks | Uji coba Hak | Masih |
| atas kesehatan | dalam | |||
| dan Hak atas pendidikan | proses | |||
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV dijelaskan sebagai berikut:
Indikator jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun.
Komnas HAM telah menyusun HRI sejak 2007, namun pada 2013, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melihat bahwa cakupan penelitian untuk mengerjakan Human Rights Index (HRI) ini terlalu luas. Oleh karena itu pada 2013, terdapat perbaikan metode yang digunakan dan cakupannya lebih difokuskan. Pengerjaan HRI sejak 2007 – 2013 telah menghasilkan buku dengan judul Mengembangkan Indiktor Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM.
Selanjutnya dengan perubahan metode kegiatan, pada 2013 - 2014 pengerjaan HRI difokuskan pada pembuatan indikator hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), kemudian dilanjutkan pada 2015 pembuatan indikator hak-hak sipil dan politik (Sipol).
Kompleks dan luasnya cakupan indikator hak-hak Ekosob dan Sipol tersebut sangat kompleks dan luas cakupan haknya, sehingga Komnas HAM memfokuskan pengujian indikator hanya pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan. Kegiatan pengujian indikator ini telah dilakukan pada 2016.
Oleh karena itu, Komnas HAM hingga saat ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu 2 (dua) indeks HRI. Pembuatan 2 (dua) indeks tersebut masih dalam proses.
Sasaran Strategis V
Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia
| No Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| (1) 1 | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 10 Instansi | 6 K/L/D | 60% |
| 2 | Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan desiminasi Komnas HAM | 3 Kebijakan | 3 Kebijakan | 100% |
Capaian Kinerja Sasaran Strategis V dijelaskan sebagai berikut:
1. Indikator Jumlah Instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM
Komnas HAM telah menyusun kurikulum HAM yang dapat dipergunakan oleh K/L/D/Stakeholder sebagai metode pembelajaran atau penyuluhan. Melalui kerjasama antara Komnas HAM, khususnya Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dengan K/L/D/Stakeholder yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan bersama yang mengimplementasikan kurikulum HAM dalam berbagai kegiatan baik berupa training of trainers (ToT), pelatihan HAM maupun diseminasi HAM.
Target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM, dengan realisasi sebanyak 10 (sepuluh) K/L/D/Stakeholder yang menerapkan kurikulum HAM dalam kegiatannya. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada 2016 sebesar 100%. Kesepuluh K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM antara lain:
a. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Divisi Hukum : Telah diterbitkan Buku Saku HAM bagi anggota POLRI khususnya satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal yang dijadikan sebagai salah satu materi dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan materi buku saku HAM tersebut antara lain pelatihan dan penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian untuk DitReserse Polda se Indonesia pada 27 April 2016, anggota Reserse Narkoba pada 21 Juli 2016, anggota reserse unit khusus pengaduan perempuan dan anak (unit PPA) dari 30 Polda pada 30 Agustus 2016, anggota satuan Reserse Kriminal Khusus dari 30 Polda pada 27 Oktober 2016, dan anggota Reserse pada Dit Polisi Air yang diikuti oleh 30 Polda pada 29 November 2016 sebanyak 30 orang. Buku saku ini dibuat atas hasil kerjasama antara Komnas HAM dengan Kepolisian RI, dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM dalam setiap tugas kepolisian.
Gambar 3.5. Pembekalan HAM bagi siswa-siswi PTIK
b. Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU) dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan: Buku pendamping Guru dalam pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK/MA diimplementasikan sebagai instrumen pembelajaran bagi guru khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku pendamping ini telah Ujicoba dalam pelatihan para guru Tingkat SMA dan SMK serta penyelenggaraan TOT microteaching Ujicoba Metode Pembelajaran HAM. Kegiatan ini dilaksanakan agar para guru dan Kepala Sekolah dapat menerapkan metode pembelajaran HAM di masing-masing sekolah sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Pendamping. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelatihan dan ujicoba buku pendamping tersebut dilaksanakan pada 8 Agustus 2016 yang melibatkan 10 orang alumni yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bandung; pada 14-17 September 2016 di Bogor yang melibatkan 27 orang kepala sekolah wilayah DKI Jakarta; pada tanggal 6-7 September 2016 di Serang, dan pada 7-8 September 2016 di Bandar Lampung yang melibatkan guru alumni, Kepala Sekolah, dan siswa, selanjutnya pada 1 – 4 November 2016 yang melibatkan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah.
C. Pemda Jember dan Pemda Bojonegoro: Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota Kabupaten HAM telah diimplementasikan sebagai instrumen pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan bagi aparatur negara di Kabupaten Jember pada 18-19 Oktober 2016, Penyuluhan dengan tema "Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM" di Universitas Bojonegoro pada 29 November 2016 dalam kegiatan Festival HAM 2016 Training of Trainer (ToT) bagi Aparatur Negara dan Masyarakat tentang Pengausutamaan Kota/Kabupaten HAM di Jember, Jawa Timur, pada 13-17 Desember 2016.
d. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: Komisioner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan juga para penyuluh Komnas HAM memberikan penyuluhan HAM dalam kegiatan Penyuluhan HAM dalam JAMBORE NASIONAL X Tahun 2016 pada 14 - 19 Agustus 2016. Kegiatan ini menjadi agenda rutin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga sebagai salah satu bentuk pengenalan HAM bagi remaja.
2. Indikator Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan desiminasi Komnas HAM
Pada 2016, Komnas HAM telah melaksanakan berbagai kegiatan diseminasi HAM khususnya program prioritas yaitu: Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM, Pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM dan Pelindungan terhadap Kelompok Minoritas dengan Jumlah K/L/D/Stakeholders/Orang yang telah mendapatkan desiminasi HAM sebanyak 550 orang. Selain diseminasi HAM terkait program prioritas, pada 2016, Komnas HAM juga telah melaksanakan berbagai kegiatan diseminasi HAM terkait isu – isu aktual seperti FGD dengan tema " Peran Koperasi dalam Pertautan Antara Bisnis dan HAM", Penyuluhan HAM tentang "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan HAM" dan Sosialisasi nilai-nilai HAM yang dilaksanakan bersama dengan kegiatan Pengaduan Pro Aktif.
Tindak lanjut dari diseminasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut adalah adanya kebijakan yang diubah/dibentuk oleh beberapa instasi/lembaga. Pada 2016, Komnas
HAM diberikan 3 (tiga) target kebijakan yang diubah/dibentuk, target tersebut berhasil dicapai, dengan capaian 100%. Adapun kebijakan yang diubah/dibentuk atas dasar diseminasi Komnas HAM adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan "Buku Saku HAM" yang disusun oleh Komnas HAM dan Divisi Hukum Polri sebagai pegangan bagi anggota kepolisian Republik Indonesia.
Pada 2015 Komnas HAM menggagas program Polisi Berbasis Hak Asasi Manusia yang bekerjasama dengan Polres Jakarta Utara. Salah satu strategi program yang diusung adalah menyusun dan menerbitkan Buku Saku HAM untuk anggota Kepolisian. Buku saku HAM yang telah tersusun ini digunakan sebagai pegangan bagi anggota POLRI yang diperuntukkan bagi satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal. Buku saku HAM ini menjadi pedoman bagi para anggota POLRI saat bertugas sehingga mampu meminimalisir tindakan pelanggaran HAM saat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Dalam tahun anggaran 2016 ini dilakukan penyempurnaan Buku Saku HAM yang pada awalnya hanya dikhususkan untuk anggota kepolisian Polres Jakarta Utara sehingga direvisi menjadi bagian dari program bersama Komnas HAM dan Kepolisian RI, dalam hal ini adalah Divisi Hukum Polri, dengan melakukan penambahan materi dalam isi Buku Saku tersebut. Selain Buku Saku HAM tersebut, untuk mendukung pelatihan HAM bagi anggota kepolisian, Komnas HAM menyusun Manual Pelatihan HAM dimana manual tersebut diperlukan untuk memastikan jalannya pelatihan sesuai dengan yang telah direncanakan baik dari materi subtansi, metode penyampaian dan juga kebutuhan teknis lainnya.Dalam rangka mensosialisasikan Buku Saku HAM, maka Komnas HAM bekerjasama dengan Divisi Hukum Polri melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Pelaksanaannya dilakukan berturut-turut untuk 5 unit pada satuan reserse dengan kurikulum yang disusun Komnas HAM sehingga terimplementasikannya standart HAM dalam tugas dan fungsi Kepolisian khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Divisi Hukum Polri pada 2016 telah menerapkan Buku Saku HAM ini sebagai pegangan bagi anggota Polri khususnya satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari – hari dengan mengimplementasikan nilai-nilai HAM. Namun penerapan Buku Saku HAM ini masih terkendala dengan anggaran pencetakannya, sehingga saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan buku saku tersebut bagi seluruh anggota kepolisian.
2. Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan "Buku Pendamping Guru Dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK"
Pada 2015 Komnas HAM telah berhasil menyusun dan menerbitkan Buku Pendamping untuk guru dalam pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK/MA khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun 2016, Komnas HAM bekerjasama dengan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menyelenggarakan Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK dan menyelenggarakan TOTmicroteaching Ujicoba Metode Pembelajaran HAM. Pelatihan HAM bagi Guru PPKn untuk memberikan pemahaman tentang buku pendamping guru, cara penggunaan serta pemanfaatan materi-materi yang ada dalam buku pendamping tersebut (HAM Dasar, HAM, Pancasila dan Konstitusi serta isu-isu HAM yang berkembang di lingkungan pendidikan maupun diluar pendidikan) sedangkan TOT untuk memberikan keterampilan pada peserta tentang penerapan buku pendamping guru baik pada aspek pemahaman tentang pendidikan HAM, metode-metode pembelajaran serta praktek microteaching.
Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah menerapkan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK sebagai pegangan bagi guru PPKn dalam melakukan pengajaran. Saat ini penyebarluasan buku pendamping ini masih sebatas wilayah Jakarta, Serang dan Lampung dikarenakan terkendala anggaran pencetakan, namun untuk penyebarluasan buku pendamping melalui file elektronik telah dilakukan melalui website Komnas HAM maupun website Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kebijakan Daerah melalui Program Pengarusutamaan Kota HAM
Sejak 2015, Komnas HAM bekerja sama dengan Infid, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) untuk melakukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kabupaten Wonosobo dalam tema Kota Ramah HAM. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM.
Pada 2016 ini, Komnas HAM telah menyusun Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM dan sekaligus menyusun Kertas Posisi sebagai instrument dalam pencapaian tujuan program pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM bagi seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk itu, dalam melaksanakan uji coba manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM ini, Komnas HAM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penyuluhan dan TOT bagi aparatur dan masyarakat sipil. Kegiatan ini selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong partisipasi publik dalam pembangunan guna mewujudkan Jember Maju, Mandiri, Sehat, Kuat, Bersih serta Berbudaya baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Melalui program kerja pemerintah yang baik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kewajiban HAM untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warganya. Sebagai contoh fokus kerja Pemerintah Jember di bidang kesehatan melalui program revitalisasi puskesmas serta penyediaan tenaga dan sarana medis merupakan upaya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Jember, selain itu pemerintah daerah Jember telah menyusun draft raperda tentang pemenuhan hak bagi disablilitas.
Sasaran VI
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | CC | Proses penilaian | |
| 2 | Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 80 | Proses penilaian | |
| 3 | Opini Laporan Keuangan | WTP | TMP |
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI dijelaskan sebagai berikut:
1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisi terhadap pengukuran kinerja.
Untuk TA 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan penyusunan dokumen LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) secara bertahap, dengan melibatkan unit kerja yang ada dan konsultasi dengan Kementerian PAN & RB. LKIP 2015 telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada akhir Februari 2016. Namun sampai saat ini nilai akuntabilitas belum diumumkan oleh Kementerian PAN & RB.
Penyusunan LKIP mengalami kendala masih banyak indikator yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebond), sehingga belum ada keselarasan indikator kinerja yang ditetapkan unit kerja dengan indikator dibawahnya.
2. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Komnas HAM adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019. Evaluasi pelaksanaan RB di Komnas HAM dilakukan oleh Unit Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).
Evaluasi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran atau hasil yang berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat.
Gambar 3.6. Arahan tim evaluasi RB KemenPAN dan RB
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Komnas HAM:
Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap dua komponen utama yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil. Komponen Pengungkit (proses) terdiri atas:
Tabel 3.8. Matriks Perbandingan Nilai 8 (delapan) area pengungkit
| A. PENGUNGKIT | ||||||
| No. | Komponen Penilaian | Nilai Maks | Nilai 2014 | Nilai 2015 | Nilai 2016 | % Capaian 2016 |
| 1 | Manajemen perubahan | 5 | 2.23 | 2.31 | 2.63 | 52.67 % |
| 2 | Penataan peraturan perundang-undangan | 5 | 1.46 | 1.66 | 1.66 | 33.25 % |
| 3 | Penataan dan penguatan organisasi | 6 | 1.49 | 1.66 | 2.32 | 38.72 % |
| 4 | Penataan Tata Laksana | 5 | 1.7 | 2.84 | 2.84 | 56.70 % |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia | 15 | 6.9 | 9.39 | 11.94 | 79.62 % |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6 | 1.92 | 2.6 | 2.68 | 44.64 % |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12 | 2.23 | 5.67 | 5.74 | 47.81 % |
| 8 | Peningkatan kualitas pelayanan publik | 6 | 1.96 | 3.88 | 3.88 | 64.70 % |
| Sub Total Komponen Pengungkit | 60,00 | 19.89 | 30.0 1 | 33.69 | 56,16 % | |
Grafik 3.1.
Persentase Capaian Pengungkit
79.62 64.70 52.67 56.70 44.64 47.81 33.25 38.72 SDM Manajemen... Perundang-... Organisasi Tatalaksana Akuntabilitas Pengawasan Pelayanan Publik
Diagram Batang hasil Evaluasi komponen Pengungkit
Pada 2014, realisasi atas Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 33,85% sedangkan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 sebesar 56,98 % atau mendekati 60%, nilai tersebut dihasilkan dari penjumlahan komponen pengungkit dan komponen hasil pada tahun yang bersangkutan. Untuk komponen pengungkit terdapat kenaikan dari 30.01 pada 2015 menjadi 33.69 pada 2016. Untuk komponen hasil tahun 2016 sampai saat ini Komnas HAM belum mendapatkan informasi dari Kementerian PAN RB. Ada beberapa catatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Komnas HAM yaitu beberapa komponen masih belum ada peningkatan dalam penilaiannya, yaitu penataan peraturan perundang-undangan, Penataan Tata Laksana, Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada penataan peraturan perundang-undangan, Komnas HAM belum mengesahkan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Komnas HAM.
Penataan Tata Laksana Komnas HAM belum memiliki Peraturan tentang proses bisnis Komnas HAM secara rinci yang menggambarkan kegiatan utama Komnas HAM. Proses bisnis yang ada belum mencerminkan keadaan yang sesungguhnya sehingga dibutuhkan perbaikan terhadap peraturan tersebut. Untuk pelayanan publik belum ada perubahan yang signifikan dari periode sebelumnya.
Peningkatan kenaikan pada komponen pengungkit 2016 dihasilkan dari area komponen manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan. Realisasi peningkatan ini dihasilkan oleh Komnas HAM yang telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada semua unit di lingkungannya. Antara lain, pertama, untuk manajemen perubahan adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Kedua, untuk penguatan organisasi telah terdapat evaluasi dari struktur organisasi yang disahkan pada 2015. Ketiga, untuk penataan manajemen SDM pada 2016 telah dilakukan penilaian untuk pengisian pejabat eselon III dan IV, serta mengikutkan pendidikan pelatihan teknis dan kepemimpinan eselon III dan IV. Keempat, untuk penguatan pengawasan telah melakukan penandatangan zona integritas untuk pejabat eselon I, II dan III serta kepala kantor perwakilan Komnas HAM.
3. Indikator Opini Laporan Keuangan
Sejak 2008 sampai 2014, Komnas HAM mendapatkan penilaian/opini dalam pengelolaan Keuangan Negara, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Selanjutnya pemberian opini BPK RI TA 2015 untuk Komnas HAM adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer, hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan disajikan tidak dapat diyakini atau tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK RI menilai ada kelemahan dalam SPI dan terjadi kerugian Negara dengan rincian sebagai berikut:
1. SPI atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Komnas HAM belum sepenuhnya memadai;
2. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Komnas HAM belum memadai;
3. Reviu atas laporan keuangan belum memadai;
4. Pengelolaan kas di Komnas HAM tidak memadai;
5. Pengelolaan persediaan belum tertib;
6. Pengelolaan aset tetap belum memadai;
7. Sistem dan prosedur pengelolaan hibah belum memadai;
8. Penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan;
9. Penyalahgunaan sewa rumah dinas anggota;
10. Pembayaran uang saku rapat dalam kantor yang tidak sesuai ketentuan; dan
11. Pembayaran honor pegawai yang tidak sesuai ketentuan.
Atas hasil temuan tersebut Komnas HAM telah melakukan upaya pembenahan dan perbaikan berupa:
a. Menindaklanjuti hasil temuan dan melakukan pengembalian atas kerugian Negara.
b. Melakukan pengawasan pengelolaan honor pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 pada penjelasan point 15. Tentang Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
C. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran uang saku rapat dalam kantor agar tidak terjadi double cover/ pembayaran dobel.
Pemberian opini TMP oleh BPK RI membuat Komnas HAM harus segera melakukan perbaikan yang disertai dengan komitmen dan disiplin tinggi oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Selain itu, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan sebagai barometer terciptanya penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Komnas HAM 2016:
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran
| No 1 | Nama Program | Pagu Awal | Pagu Setelah Penghematan dan Self Blocking | Realisasi | % Realisasi | |
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | RP. 61.172.658.000,- | Rp. 60.420.195.000,- | Rp. 55.511.790.299,- | 91,9 % | |
| H | Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM | |||||
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian | ||
| Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM | Jumlah kasus pelanggaran | 3 Kasus | 3 Kasus | (%) 100% | ||
| _ | yang berat Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam per Undang-Undangan | HAM yang diselesaikan Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM digunakan sebagai bahan | yang berat yang Persentase opini atas dugaan HAM yang | 100% | 50 % | 50% |
| Meningkatnya hasil penelitian mengenai kelompok marginal rentan serta | sengketa mediasi dan Persentase | HAM melalui kebijakan yang | 39 rekomendasi, 3 kesepakatan 100 % | 7 kesepakatan | 100 % |
| dan rentan serta perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif | berdasarkan Komnas HAM | rekomendasi | |||
| yang berdasarkan Komnas HAM | diaksesi/diratifikasi rekomendasi | ||||
| Terwujudnya pelaksanaan HAM | standar | Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun | 2 indeks | Masih dalam proses | N.A |
| Negara dan n | Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia | Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 10 instansi | 6 instansi | 60 % |
| Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan desiminasi Komnas HAM | 3 Kebijakan | 3 kebijakan | 100 % | ||
| Komnas HAM |
| 2 | Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM | Rp. 20.950.000.000,- | Rp. 16.305.810.000,- | Rp. 14.461.917.212,- | 88,7 % |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian (%) | |
| Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan | Nilai akuntabilitas kinerja | CC | Masih dalam proses penilaian | N.A | |
| Nilai evaluasi pelaksanaan refornasi birokrasi | 80 | Masih dalam proses penilaian | N.A | ||
| _ | Opini laporan keuangan | WTP | TMP | N.A |
BAB IV PENUTUP
Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
"Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM."
BAB IV
PENUTUP
Dalam upaya penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia, Komnas HAM memiliki peran besar yang didukung oleh peran aktif masyarakat, penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat, serta menghasilkan rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Komnas HAM menyadari bahwa untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan tugas besar yang harus terus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2016 diharapkan memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya dalam upaya, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019.
Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dalam upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:
1. Penyelesaian penyelidikan 7 (tujuh) peristiwa pelanggaran ham yang berat;
2. Pelaksanaan Konsep penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu, khususnya pemulihan hak-hak korban;
3. Percepatan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi;
4. Peningkatan peran Komnas HAM untuk mendorong perubahan kebijakan, aksesi, dan ratifikasi berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan Komnas HAM;
5. Pelaksanaan Uji coba indikator Hak EKOSOB dan Hak SIPOL pada 2017;
6. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Komnas HAM dengan POLRI;
7. Pelaksanaan uji coba sekolah ramah HAM pada sekolah yang telah memenuhi kriteria;
8. Implementasi kebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM;
9. Perumusan/perubahan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada kelompok marjinal dan minoritas.
Komnas HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan di setiap bagian unit kerja dalam upaya meningkatkan kinerja yang akan jauh lebih besar. Disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sepanjang 2016.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR: /KOMNAS HAM/II/2016
TENTANG
PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu melakukan penetapan perbaikan indikator kinerja utama;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan peraturan mengenai penetapan perbaikan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Pertama Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019;
Kedua Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komnas HAM;
Ketiga Subbagian Evaluasi dan Pelaporan wajib:
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Komnas HAM;
Keempat :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Februari 2016
Ketua,
Nur Kholis
Lampiran
Keputusan Ketua Komnas HAM
Nomor : /Komnas HAM/12/2015
Tanggal : Desember 2015
1. Nama unit Organisasi : Komnas HAM
2. Fungsi : Melaksanakan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia
3. Indikator Kinerja Utama
| No. 1 | ||||
| No. 1 | Uraian Jumlah kasus pelanggaran | Sumber Data Laporan | Formulasi Perhitungan | |
| 1 | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | Laporan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan | ||
| 2 | Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim | Daftar Pemberian Opini yang Dikeluarkan Komnas HAM | Target atau realisasi Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim 二 100% Jumlah opiní atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Realisasi | |
| 3 | Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM | Laporan Berita Acara Mediasi | Capaian = x 100% Target Target atau realisasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM |
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 69 | P a g e
| 4 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 69 | P a g e 5 6 | 4 Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan | Realisasi Capaian = x 100% | |||
| Capaian = x 100% Target Target atau realisasi | x 100% Target Target atau realisasi | ||||
| Target atau realisasi | Target atau realisasi Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM X | ||||
| 5 | berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | Kebijakan | 100% | Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM X Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | |
| 6Jumdah k | Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | ||||
| Realisasi Capaían = x 100% Target Target atau realisasi | Realisasi x 100% Target | ||||
| k Asasi Manusia Reepul | yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi | Rekomendasi Instrumen HAM | Target atau realisasi | Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi |
| Jumlal | Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | ||||
| Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/ diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | X Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/ diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | ||||
| 6 | Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait | Daftar KL Pengguna Indeks | Capaian = Target atau realisasi | Realisasi x 100% Target | |
| yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait | Target atau realisasi Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait | Target Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh | |||
| HAM | % | Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait X | |||
| 169 | 100% | Kementerian/Lembaga terkait X Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan | |||
| 1 | Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Komnas HAM | Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Komnas HAM | |||
| Realisasi x 100% | Komnas HAM x 100% | ||||
| ge | 一 | Capaian = | x 100% | ||
| x 100% | |||||
| x 100% | |||||
| a「 | x 100% | ||||
| x 100% | |||||
| 「 | |||||
| Target | ||||
| 7 | Jumlah instansi yang mengimplementasikan | Survey Pengguna Kurikulum HAM | Target | |
| 8 | mengimplementasikan kurikulum HAM Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan | Kurikulum HAM Daftar Penyuluhan Kebijakan tentang HAM |
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JI. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.6221-3925230 Fax.6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id
PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2016
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atau Laporan Kinerja. Substansi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komnas HAM.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan riviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.
Jakarta,Februari 2017 Ketua Tim Reviu
Eko Dahana Djajakarta NIP.196909212003121001
FORMULIR CHECKLIST REVIU
| No | Pernyataan | |||
| Format | 1. | Laporan Kinerja (LKJ) telah menampilkan data penting IP | ||
| LKJ telah menyajikan informasi target Kinerja | ||||
| 3. | LKJ telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai | |||
| Mekanisme | 4. | Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan Laporan | ||
| II | Penyusunan | 1. | LKJ IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai | |
| 2 | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun | |||
| LKJ | ||||
| 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data dan informasi dari unit penyusun LKJ | ||||
| 5. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKJ telah diyakini keandalan | ||||
| 6. Analisa/penjelasan dalam LKJ telah diketahui oleh unit kerja terkait | ||||
| LKJ IP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya | ||||
| Substansi 1. 2. 3. | 1. | |||
| 2. 3. | 2. Tujuan/sasaran dalam LKI telah selaras dengan rencana strategis | |||
| 13 | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | |||
| 4. Target Indicator Kinerja tujuan/Sasaran dalam LKI telah sesuai dengan target indicator kinerja | ||||
| L | tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja | |||
| 5. | IKU pada LKJ telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan | |||
| 6. 7. | Jika butir 4 dan 5 jawabnya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai | |||
| yang be | Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | |||
| 8. | IKU dan IK telah cukup mengatur tujuan/sasaran | |||
| 9. | 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai | |||
| 10. IKU dan IK telah SMART | ||||
Keterangan :
V = Terpenuhi
N/A = Not Applicable
以
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
Kementerian / Lembaga : Komnas HAM
Tahun
:2016
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | 3 Kasus |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan per Undang-Undangan | Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh majelis Hakim | 100% |
| Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi | 39 Rekomendasi; 3 Kesepakatan | ||
| 3 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan per Undang-Undangan yang berperspektif HAM | Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 100% |
| Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 20 % | ||
| 4 5 | Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM | Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun | 2 indeks |
| 5 | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia | Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 10 Instansi |
| Jumlah kebijakan yang dibentuk/ diubah/dibatalkan berdasarkan desiminasi Komnas HAM | 3 Kebijakan |
| 6 | 6 | Terwujudnya reformasi kelembagaan | birokrasi dan penataan | Nilai akuntabilitas kinerja | CC |
| kelembagaan | Nilai evaluasi pelaksanaan reformassi birokrasi | 80 | |||
| Opini laporan keuangan | Opini laporan keuangan | WTP |
Program
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
Anggaran
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Rp. 61.172.658.000,-
Rp. 20.950.000.000,-
Jakarta, April 2016
Ketua,
Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si.
LAPORAN KINERJA
KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA eb.id e . 0