LAKIP 2016 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Daftar Isi 1 Kata Pengantar 2 BAB I PENDAHULUAN 4 4 A. Latar Belakang B. Dasar Hukum Penyusunan Lap 6 C. Mandat dan Implementasi 7 D. Maksud dan Tujuan 7 E. Indikator Keluaran (Output) 8 BAB II PERENCANAAN KINERJA 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10 10 A. Bagian Dukungan Pengkajian dan Peneliti B. Bagian Dukungan Penyuluhan 44 BAB IV PENUTUP 63
Kata Pengantar
Laporan tentang program dan kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk TA. 2016 dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan gambaran atas kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemajuan HAM yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi fungsi pengkajian/penelitian dan ayat (2) tentang fungsi pendidikan/penyuluhan, sepanjang tahun 2016.
Laporan ini berisi tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan, anggaran yang dipergunakan, stakeholders yang terlibat, dan output serta outcomenya, demikian juga dengan kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Melalui laporan ini diharapkan akan bisa nampak bahwa fungsi pemajuan HAM memegang peranan yang penting dan strategis dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM.
Melalui fungsi pemajuan HAM, Komnas HAM berperan melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM, melalui program pengkajian/penelitian yang menitikberatkan pada mendorong adanya kebijakan/aturan perundang-undangan yang lebih berperspektif pada HAM. Sedangkan melalui program penyuluhan/pendidikan, dilakukan kegiatan untuk melakukan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/pelatihan tentang norma-norma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM dan meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku hak (rights holder) dan pengemban kewajiban (duty bearer) atas tugasnya dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.
Dengan fungsi yang strategis tersebut, kualitas dan kuantitas program dan kegiatan dalam memajukan HAM harus ditingkatkan sehingga mampu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Komnas HAM sebagai katalisator bagi pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, dapat tercapai. Demikian juga sejalan dengan pogram Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menekankan kehadiran negara di dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
Semoga dengan adanya laporan ini yang merupakan dokumen bagi publik akan meningkatkan akuntabilitas Komnas HAM khususnya Biro Pemajuan HAM baik secara internal maupun eksternal, guna perbaikan kinerja Komnas HAM secara konsisten dan berkelanjutan.
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Sudibyanto
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menjalankan amanat dan delegasi dari Undang-undang untuk melaksanakan fungsinya secara baik, efisien, dan efektif, perlu melakukan serangkaian terobosan. Hal ini menjadi penting untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan HAM yang lebih luas.
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang dibentuk dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan Komnas HAM adalah (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM diberi kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia.
Keberadaan Komnas HAM dengan fungsi-fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari gambar besar HAM di Indonesia. Oleh karenanya, kinerja Komnas HAM sangat menentukan kualitas penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di tanah air.
Fungsi Komnas HAM dalam di bidang pengkajian dan penelitian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak asasi Manusia, bertugas dan berwenang melakukan: (1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; (2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (3) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; (5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan (7) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Sedangkan fungsi penyuluhan Komnas HAM, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89 (ayat 2), diberikan mandat untuk : (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan (3) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Di dalam menjalankan fungsinya, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan menyusun strategi pelaksanaan HAM melalui berbagai pendekatan. Salah satu bentuk pendekatan yang digunakan adalah preventif approach terhadap pelanggaran HAM, yang dikonkritkan melalui strategi pemajuan tentang HAM kepada elemen bangsa dengan tujuan membentuk kesadaran publik dan aparat negara tentang HAM secara konstruktif melalui pewacanaan pemahaman HAM secara komprehensif.
Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor; 002/PERSES/III/2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi nasional Hak Asasi Manusia bagian kelima pasal 46 menjelaskan bahwa Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka disusunlah laporan kegiatan Biro Pemajuan sesuai amanat yang tertuang di peraturan organisasi tata kerja Komnas HAM, yang ditujukan kepada pimpinan dan pihak/ publik yang berkepentingan. Biro Dukungan
Pemajuan HAM melaporkan kegiatannya secara periodik (triwulan, semester, dan tahunan). Hal ini untuk menjawab segala bentuk evaluasi dan kesesuaian hasil kinerja yang direncanakan sesuai renstra kerja di tahun 2015.
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan sebagai upaya memenuhi akuntabilitas dan transparansi atas rencana kerja yang diimplentasikan dalam proses kerja. Capaian kinerja dengan penggunaan angaran belanja negara harus dilaporkan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Biro Dukungan Pemajuan HAM melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja selama satu tahun, sebagai evaluasi penggunaan anggaran yang menghasilkan: kegiatan, target kerja, capaian, output, evaluasi, dan rekomendasi, penggunaan pagu anggaran dan realisasi anggaran di tahun 2016.
Laporan ini menampilkan realisasi kegiatan dan kinerja berikut anggaran serta temuan dan hambatan yang dihadapi selama 2016 berdasarkan indikator input dan indikator output capaian dari masing-masing kegiatan di Bagian Dukungan Pengkajian/ Penelitian dan Bagian Dukungan Penyuluhan yang tertuang dalam garis-garis besar program kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM.
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan
Dasar Hukum Penyusunan LKIP Komnas HAM adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013;
8. Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
C. Mandat dan Implementasi
Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
D. Maksud dan Tujuan
1. Maksud :
Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang direncanakan, dilaksanakan dan tahapan-tahapan pencapaian serta hasil akhir dari proses kinerja selama satu tahun anggaran.
2. Tujuan :
Tujuan dari laporan ini adalah sebagai:
a. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh program kerja yang sudah direncanakan;
b. Bahan evaluasi bagi penentuan dan perencanaan program kerja di tahun berikutnya;
c. Bahan pemetaan terhadap kebutuhan, kendala, target sasaran, wilayah dan penetapan kegiatan tahun berikutnya disesuaikan dengan renstra lembaga dan renstra biro.
E. Indikator Keluaran (Output)
Tersusunnya laporan Kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Perjanjian Kinerja yang diformulasikan dalam Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun. Sementara itu Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dibuat untuk mendukung perjanjian kinerja Komnas HAM secara kelembagaan.
Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019.
Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar rencana kerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya (Budgeting Process). Aktualisasi Kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability Report).
Penetapan Kinerja dapat diperbaiki dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang dajukan tersebut sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan.
Komnas HAM, khususnya Biro Dukungan Pemajuan HAM memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran. Berikut matriks Perjanjian Kinerja Biro
Dukungan Pemajuan HAM yang di tetapkan pada Januari 2016 antara Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Untung Tri Basuki dengan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Drs. Sudibyanto, MSi sebagai berikut:
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) |
| Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM. K/L/D/Stakeholders/Orang yang | Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM. Jumlah K/L/D/Stakeholders/Orang | 5 rekomendasi |
| K/L/D/Stakeholders/Orang yang telah mendapatkan desiminasi HAM. | Jumlah K/L/D/Stakeholders/Orang yang telah mendapatkan desiminasi HAM. | 500 Orang |
| Koordinasi K/L/D/Stakeholders yang berkomitmen melaksanakan pendidikan berbasis HAM. | Jumlah Koordinasi K/L/D/Stakeholders yang berkomitmen melaksanakan pendidikan berbasis HAM. | 10 K/L/D |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
Pada Tahun Anggaran 2016, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan 15 (limabelas) program kegiatan. Dari kelima belas program kegiatan yang dilakukan tersebut, telah dihasilkan output berupa kertas posisi, naskah akademis, daftar inventaris masalah, rancangan undang-undang, contra legal draft maupun laporan hasil kajian/penelitian. Capaian output pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian disosialisasikan dalam kegiatan seminar hasil yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2017.
Capaian output Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
a. Korupsi dan HAM dalam Sektor Kehutanan
Kegiatan penelitian dengan tema "Korupsi dan HAM dalam Sektor Kehutanan" merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2015. Pada 2015, kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan hipotesis bahwa pada perkara-perkara korupsi di sektor kehutanan yang telah berkekuatan hukum tetap telah berdampak pada pelanggaran HAM. Pada 2016, dibahas mengenai Indikator Kerugian Hak Asasi Manusia Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Kehutanan. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan konsinyering untuk pembuatan rancangan dan rencana penelitian pada 29 Maret - 1 April 2016.
Kegiatan selanjutnya adalah melakukan wawancara penelitian Nota Kesepahaman Bersama-Komisi Pemberantasan Korupsi terkait "Korupsi dan HAM di Sektor Kehutanan" dan turun lapangan atas kasus Tipikor Perluasan Perkebunan Kelapa PT. Hardaya Inti Plantation di Buol Sulawesi Tengah pada 22 - 28 Agustus 2016. Setelah melakukan wawancara, kegiatan selanjutnya adalah menyusun indikator untuk menghitung kerugian HAM akibat tindak pidana korupsi dengan topik "Metode Menghitung Kerugian HAM
Akibat Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Kehutanan" pada 13 – 17 September 2016 di Depok Jawa Barat.
Pada 26-27 Oktober 2016, diadakan rapat tim untuk membahasa Laporan Penelitian mengenai "Indikator Pelanggaran HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Kehutanan." Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghimpun pandangan para ahli pidana melalui wawancara mendalam, seminar, dan diskusi kelompok terfokus, studi kasus, serta diskusi intensif oleh Tim Kajian Komnas HAM. Adapun konsinyering untuk menyusun laporan hasil kajian dilakukan pada 7-11 Nopember 2016.
Kesimpulan dari penelitian "Korupsi dan HAM di Sektor Kehutanan" adalah: pertama, tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor kehutanan berdampak pada pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan. Kedua, pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Ketiga, hingga saat ini KPK dan Pengadilan Tipikor baru mampu membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi dengan modus suap dan terjadinya kerugian keuangan Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua lembaga tersebut baru menghitung kerugian negara dalam aspek biaya akuntansi (accounting cost). Sementara, kerugian perekonomian negara termasuk di dalamnya kerugian hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), KPK dan Pengadilan Tipikor belum mampu membuktikannya. Di sisi yang lain, kerugian hak asasi manusia (human rights cost) akibat tindak pidana korupsi di sektor kehutanan masih belum menjadi perhatian kedua lembaga tersebut ketimbang biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keempat, penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum belum mampu memulihkan hak-hak asasi masyarakat yang terlanggar akibat tindak pidana korupsi dimaksud.
Penelitian ini merekomendasikan:
a. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat menggunakan pendekatan upaya pemajuan HAM, dan sebaliknya;
b. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi seharusnya mampu pula memulihkan hak-hak asasi masyarakat yang dilanggar sebagai dampak direct (langsung), indirect (tidak langsung), dan remote atas tindak pidana korupsi.
b. Pelanggaran HAM Berat "Kajian Model Rekonsiliasi di Indonesia"
Kegiatan penelitian tentang model rekonsiliasi atas pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan dengan harapan dapat membantu proses penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang ditangani oleh Komnas HAM dan lembaga terkait. Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian penopang proses kerja yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat yang merupakan Tim bentukan Paripurna Komnas HAM.
Kegiatan ini dimulai pada Maret 2016 dengan melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Penelitian Rekonsiliasi di Indonesia. Pada 14-18 Maret 2016, Tim Peneliti mengikuti diskusi dengan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM, dengan ouput perkembangan dan pandangan Komnas HAM tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.
Pada 16 Maret 2016. Tim Peneliti mengikuti Pertemuan Tiga Pihak (Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam) di kantor Kemenkopolhukam. Dalam pertemuan itu didiskusikan mengenai perkembangan dan perumusan penyelesaian hukum hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat.
Pada 18 Maret 2016, Tim Peneliti berdiskusi dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH (Ahli HAM). Pertemuan ini untuk mengumpulkan pandangan ahli yang dipakai sebagai bahan penyusunan rencana penelitian.
Pada 28 Maret 2016 di Kantor Wantimpres, Peneliti Rekonsiliasi di Indonesia melakukan pertemuan dengan Wantimpres, korban, akademisi, CSO, Kemenkopolhukam tentang upaya rekonsiliasi peristiwa 1965-1966 yang dimulai dengan pelaksanaan Simposium Nasional Peristiwa 1965 dan perumusan hasil. Pertemuan ini menghasilkan konsep dan persiapan Simposium Nasional Peristiwa 1965 pada 18-19 April 2016 di Jakarta.
Pada 31 Maret 2016, dilaksanakan pertemuan antara Forum Silaturahmi Anak Bangsa dan Komnas HAM, dengan hasil adanya konsep dan persiapan Simposium Nasional Peristiwa 1965-1966.
Pada April 2016, Tim Peneliti melakukan kompilasi bahan bacaan dan rujukan, hadir dalam pertemuan-pertemuan Komnas HAM dengan Wantimpres dan Menkopolhukam membahas penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan rekonsiliasi, mendampingi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM dalam penyusunan bersama draf PKS tentang Mekanisme Pencegahan Nasional Penyiksaan. Selain itu, juga melakukan konsinyiring penyusunan konsep matriks penelitian berkas penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat pada 11-14 April 2016 di Bogor.
Pada 18-19 April 2016, Tim Peneliti mengikuti kegiatan Simposium Nasional Tragedi 1965 untuk mendapatkan data dan informasi tentang pandangan dan sikap para korban dan pemangku kepentingan, serta hadir dalam perumusan hasil Simposium Nasional Tragedi 1965 pada 20-21 April 2016.
Pada 3-4 Mei 2016, Tim Peneliti bersama dengan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM merumuskan sebuah formulasi konsep tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Komnas HAM. Pada 9-11 Mei 2016, dilakukan konsinyiring pemetaan pandangan dari para ahli tentang rekonsiliasi untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia memiliki dasar nilai dan budaya rekonsiliasi.
Pada 26-27 Agustus 2016 di Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua, dilakukan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Pendataan Korban Pelanggaran HAM Berat. Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua memiliki program pendataan korban pelanggaran HAM berat untuk tahun 2016, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua. Hasil pendataan korban akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan sejumlah program pemenuhan hak-hak korban. Pada 8 September 2016, Tim Peneliti melakukan Kajian Masa Lalu dengan para narasumber di Komnas HAM.
Pada 1-5 Nopember 2016, Tim Peneliti bersama dengan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM turun ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam di Jawa Timur.
Pada 25 Nopember 2016, peneliti terlibat dalam kegiatan rapat persiapan konsultasi terbatas tentang gerakan rekonsiliasi didaerah. Tindak lanjut dari pertemuan tanggal 25 Nopember 2016 adalah Kegiatan Konsultasi yang dilaksanakan pada 8-9 Desember 2016 di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat.
Pada tanggal 28-30 Nopember 2016, Tim Peneliti menghadiri undangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Hotel Mirah Bogor sebagai narasumber untuk mengkritisi hasil akhir penelitian LPSK yang bekerjasama dengan Universitas Udayana dengan judul "Pemulihan Korban Tindak Pidana Terortisme" dan penelitian dengan Universitas Diponegoro dengan judul "Pemetaan Korban HAM Berat Sebagai Terlindung LPSK".
Sampai dengan akhir Desember 2016, kegiatan ini dalam proses pembuatan laporan akhir dan akan dilakukan penyempurnaan bersama dengan pembaca akhir termasuk mengadakan Seminar Hasil pada bulan Januari 2017.
Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pendapat tunggal mengenai cara yang paling tepat dalam menyelesaikan "Peristiwa 1965." Ada dua pandangan tentang penyelesaian yang dianggap tepat yaitu:
1) Penyelesaian yudisial, bahwa untuk mendapatkan keadilan hanya ada satu jalan yaitu melalui pengadilan. Kelompok yang berpandangan ini ingin memastikan siapa pelaku dan mengapa mereka menjadi korban. Kebenaran peristiwa yang terjadi saat itu dapat diungkap melalui pengadilan.
2) Penyelesaian ekstra yudisial, pilihan ini diambil karena dianggap pemerintah belum siap melaksanakan mekanisme ini. Banyak faktor, utamanya, situasi sosial dan politik. Pilihan ini menjawab kelemahan dari pandangan yudisial. Menurut pandangan ekstra yudisial, pilihan ekstra yudisial bisa dilakukan lebih cepat dan lebih berdampak bagi korban melalui rehabilitasi.
Rekonsiliasi menjadi gerakan yang diambil oleh komunitas di daerah karena diharapkan dapat lebih berdampak pada korban. Namun saat ini, istilah rekonsiliasi sudah lebih politis. Kata rekonsiliasi dianggap sebagai pendukung PKI. Oleh karena itu, kata rekonsiliasi cenderung dihindari untuk menghindari munculnya ancaman terhadap para korban. Proses pengungkapan kebenaran dibayangkan sebagai sebuah proses yang dilakukan tidak dari nasional. Pengungkapan kebenaran dimulai dari daerah-daerah. Metodenya menyesuaikan dengan ciri khas dan modal sosial di daerah. Lantas bagaimana posisi Jakarta ? Pemerintah pusat nantinya tinggal "merayakan".1
Dalam strategi gerakan, tuntutan permintaan maaf sebaiknya adalah tahapan berikutnya. Rehabilitasi korban adalah yang pertama karena menjadi awal dari pengangkatan harkat dan martabat korban. Bila permintaan maaf yang dikedepankan, akan menutup perjuangan para korban untuk penyelesaian lebih luas. Karena permintaan kepada korban bisa dipolitisasi dan dipelintir sebagai permintaan maaf kepada PKI.
Kompensasi juga bukan tujuan utama, kompensasi dianggap sebagai bonus. Bila memang ditetapkan ada kompensasi dari pemerintah maka hal ini menyesuaikan dengan kemampuan negara dan model kebijakan yang bisa diterima dan diterapkan oleh pemerintah. Bahkan mungkin bisa dimasukkan ke program yang sudah tersedia. Tentunya dengan pengakuan dan deklarasi bahwa hal ini dilakukan dan diberikan kepada para korban. Jadi ada pengakuan terhadap para korban dari negara.
C. Pembangunan Berbasis HAM
Kegiatan penelitian dengan topic "Pembangunan Berbasis HAM" merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan penelitian "Pembangunan Berbasis HAM." Pada 14-18 Maret 2016, diadakan konsinyering untuk membahas dan menyusun konsep kajian, serta menyiapkan rencana kegiatan dalam satu tahun anggaran .
Kegiatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Pada 26 April 2016, wawancara mendalam terkait hak atas jaminan sosial dengan narasumber Bapak Hasbullah Thabrany dengan topik "Mereview Indikator Hak Atas Jaminan Sosial". Pada 27 April 2016, dilakukan wawancara mendalam dengan narasumber Bapak Wahyu Pribadi dari Bappenas dengan topik "Perencanaan Pembangunan Berbasis HAM". Pada 28 April 2016, wawancara mendalam dengan Bappeda DKI dengan topik "Perencanaan Pembangunan Berbasis HAM". Pada 3-4 Mei 2016, wawancara mendalam dengan narasumber Bapak Andrinof Chaniago dan Asgocat Gani dengan topik "Mereview Indicator Hak Atas Kesehatan" di Jakarta.
Konsinyiring penyusunan instrumen penelitian "Pembangunan Berbasis HAM" dilaksanakan pada 13-14 Mei 2016 di Hotel Neo Sentul Bogor. Seminar rancangan penelitian (Riset Design) "Pembangunan Berbasis HAM" dilaksanakan di Komnas HAM pada 24 Mei 2016. Pembuatan draft kertas konsep dan perbaikan serta finalisasi dilaksanakan pada 25-27 Mei 2016 di Komnas HAM.
Pada 2 Juni 2016, dilaksanakan Seminar Rancangan Penelitian "Perencanaan Pembangunan Berbasis HAM" di tingkat Nasional dan Daerah yang dilaksanakan di Komnas HAM. Acara dihadiri oleh perwakilan KPPIP, Kemenko Perekonomian, IDEAS, Perkumpulan Prakarsa, The Habibie Centre, Kemenkom Perekonomian, Kemen LHK, P2E LIPI FGD Tim Kajian Perumus Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis HAM.
Pada 8-12 Agustus 2016, bertempat di Kantor Bupati Batang Jawa Tengah, dilaksanakan Diskusi untuk mengetahui konteks dan perkembangan perencanaan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Batang. Pengumpulan data di Kab. Batang dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam dan kunjungan lapangan.
Pengumpulan data dan bahan kajian "Pembangunan Berbasis HAM" dilaksanakan pada 22 - 26 Agustus 2016 di Trenggalek Jawa Timur, untuk mengetahui konteks dan perkembangan perencanaan pembangunan di daerah ini.
Pada 17-21 Oktober 2016, Tim Peneliti melakukan kegiatan pencarian data ke Kota Tanjung Pinang (daerah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia). Pada tahap akhir,
Tim Perumus Panduan "Perencanaan Pembangunan Berbasis HAM" mengadakan rapat tim untuk melakukan analisis data kualitatif guna melengkapi penyusunan dokumen kajian "Pembangunan Berbasis HAM," yang dilaksanakan pada 5-9 Desember 2016 dan 13-16 Desember 2016.
Kegiatan penyusunan dokumen kajian "Pembangunan Berbasis HAM" dilaksanakan sampai akhir Desember 2016. Penyempurnaan dengan melibatkan pembaca akhir termasuk Seminar Hasil dilaksanakan pada Januari - Februari 2017.
Penelitian ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlunya diseminasi terkait standar HAM yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) mereka;
b. Perlunya analisis dan manajemen risiko yang terstruktur dan tersistem disertai dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang terkena dampak dari proyek pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD;
C. Tantangan dalam pembagian urusan pemerintahan berdampak dalam menentukan prioritas dan kerjasama antar daerah. Berdasar kebutuhan tersebut, perencanaan berjenjang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memerlukan jembatan, baik untuk menyambungkan konsep maupun mendengar masukan antara keduanya;
d. Dalam hal peran serta masyarakat (partisipasi), akuntabilitas, orientasi terhadap kelompok rentan sudah mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan, banyak faktor yang mempengaruhi penerapannya. Sebagai pemantik, maka peran serta masyarakat memerlukan adanya keterbukaan pemerintah; dan
e. Tahapan mekanismepelaksanaanperencanaanpembangunanharus mempertimbangkan semua prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembangunan berbasis HAM. Penentuan prioritas pembangunan tidak boleh mengabaikan hubungan saling keterikatan diantara prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM agar hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat.
d. Masvarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam Perspektif HAM " Dampak MEA Terhadap Petani di Indonesia"
Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan pertama dari rangkaian penelitian tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kegiatan ini dimulai dengan melaksanakan rapat koordinasi, dengan agenda membahas substansi Kerangka Acuan Kegiatan, pembahasan mengenai dukungan anggaran (Rencana Anggaran Biaya), pembahasan mengenai persiapan konsinyering untuk penyusunan Research Design (Rancangan Penelitian) pada 15 Maret 2016.
Pada 21-24 Maret 2016, diadakan konsinyering penyusunan desain penelitian di Hotel Neo, Sentul, Bogor, dengan agenda melakukan studi literature, diskusi internal, dan menyusun rancangan penelitian sementara.
Seminar Awal Penyusunan Rancangan Penelitian Dampak Potensi Masyarakat Ekonomi ASEAN dilaksanakan pada 19 April 2016 di Komnas HAM, yang di buka oleh Koordinator Subkom Pengkajian dan Penelitian Sandrayati Moniaga dan dihadiri oleh perwakilan dari Bulog, Direktorat Perdagangan, Indonesia for Global Justice, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internnational Kementerian Perdagangan, Badan Litbang Kementerian Pertanian, Komnas HAM, LLitbang Kompas, Direktorat Kerjasama ASEAN.
Kegiatan perbaikan naskah rancangan penelitian dan penyusunan instrumen penelitian "Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Petani di Indonesia" dilaksanakan di Hotel Santika, Depok, pada 27—29 April 2016, dengan output tersedianya naskah Rancangan Penelitian tentang "Dampak Potensial MEA terhadap Petani di Indonesia" yang sudah disempurnakan; dan tersusunnya instrumen penelitian yang akan digunakan untuk menggali data dan informasi selama kegiatan turun lapangan.
Kegiatan penggalian data, fakta, dan informasi dalam rangka penelitian tentang "Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Petani Padi di Indonesia: Studi
Kasus Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan" dilaksanakan pada 29 Agustus—2 September 2016. Bentuk kegiatan ini adalah wawancara mendalam dan dialog kebijakan dengan beberapa informan dan para pemangku kepentingan yang relevan.
Penggalian data, fakta dan informasi tentang "Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)" juga dilakukan terhadap para petani padi di Indonesia di Makassar Sulawesi Selatan pada 19 - 23 September 2016. Tahap berikutnya, disusun laporan penelitian di Kantor Komnas HAM pada Oktober 2016 hingga November 2016. Pada 12—14 Oktober 2016, dilakukan pembahasan penyusunan laporan mengenai temuan, sistematika tulisan, dan kerangka analisis laporan penelitian. Sementara untuk penyusunan laporan akhir penelitian dilakukan pada 17 - 18 Oktober 2016. Sedangkan penyusunan laporan penelitian tentang "Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Petani Padi di Indonesia: Studi Kasus Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Selatan (Sulsel)", dilakukan di Kantor Komnas HAM pada 14—16 Nopember 2016. Pembuatan laporan final diadakan pada 19-22 Desember 2016.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pemerintah tidak memiliki kerangka kebijakan nasional yang solid dan bersifat multisektor dalam menghadapi MEA. Kebijakan di sektor pertanian masih belum menjawab berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian dan petani padi sendiri. Dalam menghadapi MEA, bahkan belum tercipta harmoni antara kebijakan pertanian dan kebijakan perdagangan. Kebijakan-kebijakan itu masih bersifat sektoral, parsial, dan berjalan sendiri-sendiri. Di level daerah, kebijakan pemerintah belum menghitung kondisi petani yang cukup berat (akses terhadap tanah, infrastruktur, benih, pupuk, kelembagaan, SDM, tata niaga). Situasi ini berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap petani. Selain itu, dalam situasi yang berat tersebut, petani juga belum disiapkan pada prasyarat-prasyarat menghadapi MEA. Kapasitas petani dalam meningkatkan produksi, kualitas, daya saing, dan model-model baru distribusi masih jauh dari sentuhan kebijakan pemerintah. Alhasil, ada potensi dampak yang besar atas berlakunya MEA terhadap petani padi.
Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini adalah bahwa pemerintah harus memiliki road map dalam menghadapi MEA, termasuk menyiapkan kerangka regulasi nasional yang bersifat integral, konsisten, dan berperspektif HAM di sektor pertanian. Komnas HAM juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk memperhitungkan kondisi yang dihadapi petani, menyusun kerangka kebijakan untuk melejitkan produksi, kualitas, daya saing, distribusi produk pertanian, serta mengintegrasikan seluruh potensi dampak MEA ke dalam kebijakan daerah.
e. Revisi KUHP dan DIM Buku Kesatu dan Kedua
Kegiatan revisi KUHP dilakukan untuk mengikuti perkembangan pembahasan KUHP di DPR RI. Kegiatan diawali dengan konsinyiring yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Januari 2016 di GG House Bogor yang dihadiri oleh Koordinator Subkom Pengkajian dan Penelitian, Enny Suprapto, staf peneliti, dan staf administrasi.
Untuk memperkaya wawasan, peneliti menghadiri undangan Rapat Dengar pendapat Komite III DPD RI tanggal 17 Februari 2016. Selain itu juga menghadiri undangan seminar nasional Buku Kesatu RKUHP dan melakukan wawancara mendalam dengan akademisi di FH UNPAD, FH UNPAR, dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung pada 29 Februari – 3 Maret 2016.
Pada 4 Maret 2016, dilakukan pembacaan akhir draft kajian dan DIM Buku Kesatu RKUHP bersama seluruh Pimpinan dan Kordinator-kordinator Sub Komisi di Komnas HAM. Pada 23 Maret 2016, mengikuti FGD "Buku Kesatu RKUHP: Kejahatan Internasional" yang diselenggarakan oleh ICJR. Kajian Perlindungan HAM dalam Buku Kesatu RKUHP diselesaikan pada Juli 2015 dengan melampirkan Daftar Inventaris Masalah Buku Kesatu RKUHP dalam perspektif HAM. Hasil kajian ini telah disampaikan kepada DPR-RI pada Juni 2016.
Setelah melakukan kajian mengenai Buku Kesatu, peneliti juga mengadakan kajian mengenai Buku Kedua KUHP. Kajian dan DIM RUU KUHP Buku Kedua ini fokus membahas bab-bab tertentu yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Komnas HAM memandang bahwa KUHP wajib melindungi dan menghormati HAM. Pada 23 November 2016, kedua dokumen tersebut telah disampaikan kepada Komisi III DPR-RI untuk dijadikan pertimbangan DPR-RI dan Pemerintah-RI dalam pembahasan RUU KUHP Buku Kedua. Kajian Buku Kedua RKUHP (RUU dan DIM) telah selesai dan diserahkan ke DPR pada tanggal 6 Desember 2016.
Adapun kesimpulan dari pengkajian ini adalah sebagai berikut:
1. Negara wajib memajukan, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya, termasuk dalam konteks penegakan hukum pidana, karena pada dasarnya tindak pidana merupakan pelanggaran HAM;
2. Asas legalitas merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum.
3. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pemidanaan dapat diterapkan terhadap setiap orang atas perbuatan, yang pada waktu dilakukan, bersifat pidana menurut asas-asas umum hukum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa;
4. Asas legalitas materiil dalam RKUHP merupakan upaya positif untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dalam hukum pidana. Komnas HAM mendukung keberlakuan asas legalitas materiil. Namun demikian, pelaksanaan asas legalitas materiil ini harus mampu menjamin keberlakuan hukum pidana adat yang memenuhi kriteria-kriteria hukum yang hidup, serta penghormatan dan perlindungan atas HAM;
5. Pembaruan KUHP sebaiknya menggunakan metode perubahan menyeluruh karena tidak hanya menambah (yang sebelumnya tidak ada) melainkan juga mengubah (yang sudah ada) dengan pidana-pidana khusus yang seharusnya diatur dalam undang-undang di luar KUHP;
6. Pemidanaan dalam RKUHP seharusnya berperspektif HAM, dengan konsepsi sanksi pidana yang berasal dari model keadilan restoratif. Dengan demikian Komnas HAM merekomendasikan penghapusan pidana mati;
7. Pokok-pokok pikiran Komnas HAM ini, demi kemudahan perujukannya, diterjemahkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terlampir.
Penelitian ini merekomendasikan bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Kajian ini, maka Komnas HAM merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah untuk membentuk KUHP yang mampu menjamin terlaksananya kewajiban Negara untuk memajukan, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM setiap orang yang berada dalam yurisdiksi Indonesia.
f. Review UU 39 Tahun 1999
Kegiatan review UU No. 39 Tahun 1999 ini diawali dengan konsinyiring pada 25-27 April 2016 di Hotel Santika Depok yang dihadiri oleh anggota tim peneliti dengan output kegiatan pembacaan atas hasil kegiatan tahun sebelumnya dan membahas kembali untuk pokok bahasan permasalahan sbb: mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM; konsep dan tata kelola Kantor Perwakilan Komnas HAM; konsep dan model pengembangan dan pengelolaan pegawai; Outline Naskah Akademis. Tindaklanjut dari kegiatan tersebut diatas adalah penyempurnaan RUU dan DIM; Outline Naskah Akademik; Pembagian tugas kerja serta menyusun jadwal kegiatan tim untuk efektifitas dalam penyelesaian pekerjaan. Pada 2 Mei 2016 pada pukul 10.30 WIB, update hasil konsinyering tanggal 25-27 April 2016 dengan output penyempurnaan RUU dan DIM ; Outline NA; dan pembagian kerja tim.
Konsinyering lanjutan dilaksanakan pada 12-14 Mei 2016 dengan agenda penyusunan NA dan RUU, output RUU dan DIM final, serta draf awal NA. Rapat paska konsinyiring pada 16 Mei 2016, dihasilkan output laporan hasil harmonisasi RUU dan DIM, serta draf pertama NA.
Rapat tim pada 17-19 Mei 2016 dengan egenda output penyampaian NA, penyempurnaan NA dan DIM, dan pembahasan NA. Setelah Komnas HAM memiliki draf Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, maka draf ini memerlukan masukan dan pandangan dari masyarakat demi penyempurnaan. Maka, dilakukan diskusi publik di Makassar (27-29 September 2016) dan
Medan (9 - 11 Oktober 2016). Masukan yang paling dominan dari kegiatan konsultasi publik di kedua kota ini adalah mengenai, pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM.
Kegiatan selanjutnya adalah diskusi publik di Jakarta, pada 15-17 Nopember 2016, dengan agenda membahas Naskah Akademis, Draf RUU Perubahan, dan Daftar Isian Masalah RUU Perubahan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sementara advokasi Draf RUU No. 39 Tahun 1999 juga telah disampaikan ke DPR RI melalui fraksi-fraksi pada tanggal 21 dan 28 Nopember 2016 dengan harapan dapat masuk dalam prolegnas 2017. Laporan sementara hasil kajian TA 2016 untuk Review UU No. 39 Tahun 1999 sampai dengan akhir Desember 2016 masih dilakukan.
Kegiatan ini telah memberi banyak masukan terhadap draf revisi UU HAM. Persoalan yang belum selesai dibahas adalah mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Ada dua bentuk mechanisme, yaitu pemanggilan berkala (semacam UPR terhadap Pemda, Lembaga, kementerian, dll) atau pengadilan HAM. Dari kegiatan tersebut dihasilkan draf Revisi UU HAM per tanggal 5 November 2016. Sementara itu Naskah Akademik sebagai pelengkap Draf Revisi UU belum selesai dirumuskan sesuai dengan penyempurnaan draf terakhir.
Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan ini pada 2017 adalah advokasi Revisi UU HAM seperti (a) penyusunan Naskah Akademik (sesuai dengan Sistematika UU 12 Tahun 2011), (b) lobbying kepada fraksi, anggota DPR RI, maupun dengan Baleg dan Komisi III DPR RI, serta (c) menggalang dukungan publik.
Sementara itu, perlu adanya kerjasama dengan BPHN dan Kemenkumham dalam mendorong adanya usulan pemerintah untuk bisa masuk dalam usulan luncuran 2017 dan perlu dipikirkan kemungkinan mendorong pemerintah mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang).
g. RUU KUHAP
Kegiatan Kajian RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diawali dengan mengikuti diskusi mengenai sistem penahanan pra peradilan dalam RUU KUHAP di ICJR pada Maret 2016. Selanjutnya dilakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai narasumber tentang posisi terakhir RUU KUHAP yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 24-28 Oktober 2016. Kegiatan Penelitian RUU KUHAP ini menghasilkan Kertas posisi Komnas HAM tentang RUU KUHAP, Daftar Inventaris Masalah dan Contra Legal Draf yang akan diajukan ke Komisi III DPR RI. Proses penyelesaian kegiatan ini dilakukan pada Desember 2016.
h. Kajian revisi UU Terorisme Berbasis HAM
Kajian revisi UU Terorisme Berbasis HAM ini merupakan kegiatan Kajian yang beriringan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Tim Bentukan Paripurna tentang Terorisme. Oleh karena itu, kegiatan awal dari kajian ini adalah mengikuti rapat tentang RUU Terorisme di Komnas HAM pada 17 Maret 2016, dengan agenda membahas rencana kerja Tim. Juga diadakan rapat internal tim penyusun Revisi Rancangan Undang-undang Terorisme pada tanggal 12-15 April 2016 di Kantor Komnas HAM RI dengan output capain kegiatan: implementasi tujuan pelaksanaan kegiatan tim yang telah melakukan rapat koordinasi tim; adanya Daftar Inventarisasi Masalah, rancangan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; adanya kegiatan tindak lanjut pasca kegiatan rapat seperti penyempurnaan Daftar Inventarisasi Masalah, pembacaan oleh ahli, Focus Group Discussion (FGD) dan konsinyering penyusunan sistematika kertas posisi Komnas HAM RI.
Selanjutnya diadakan rapat tindak lanjut penyempurnan DIM Rancangan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Komnas HAM pada 18-19 April 2016 dengan output : penyempurnaan dan presentasi pemaparan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan koreksi atas pemaparannya; adanya sistematika penulisan kertas posisi Komnas HAM RI terhadap revisi Undang-undang
Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan adanya kegiatan tindak lanjut pasca kegiatan rapat internal tim.
Kegiatan selanjutnya adalah Diskusi Tim Bentukan Paripurna tentang Terorisme dengan para narasumber pada 13 Mei 2016di Komnas HAM. Kemudian rapat internal tim untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di Komnas HAM pada 1 Juni 2016.
Rapat koordinasi dilaksanakan pada 6 Juni 2016 dengan menghadirkan narasumber untuk mendapatkan masukan atas DIM dan RUU sebelum disampaikan ke DPR tanggal 9 Juni 2016. Adapun Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPR pada 9 Juni 2019 pukul 10.00 s.d 13.00 WIB, untuk mendapatkan masukan terkait Pembahasan RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari Komnas HAM yang hadir adalah unsur Pimpinan, Ketua dan anggota TIM (Roichatul Aswidah) dan staf Indahwati, Fausiah Rasad, Siti Aisah, Tamba Pratama dan staf Persidangan.
Rapat tindaklanjut RDP dengan DPR terkait Tim Terorisme dilaksanakan pada 9 Juni 2016 pukul 13.00 WIB di Komnas HAM dengan agenda "Pencegahan". Pada 9 Juni 2016 pula, Komnas HAM telah menyampaikan Kertas Posisi dan Daftar Inventaris Masalah atas RUU Terorisme kepada Panitia Khusus RUU Terorisme DPR-RI. Dalam kesempatan tersebut, setelah melalui dialog interaktif antar pihak, Komnas HAM memandang bahwa RUU Terorisme masih harus disempurnakan dalam aspek pencegahan dan pemulihan korban atas tindak pidana terorisme. Dalam rangka menyusun pandangan Komnas HAM mengenai kedua aspek itu, maka diselenggarakan konsinyering yang secara intensif membahas mengenai kedua aspek tersebut di Depok pada 13—15 Oktober 2016. Dalam kesempatan konsiyering ini, tim membutuhkan masukan dari narasumber ahli dalam bidang pencegahan dan pemulihan korban atas tindak pidana terorisme, yakni Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si., Ph.D. pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Menindaklanjuti DIM RUU Tindak Pidana Terorisme yang telah disusun tersebut, maka tim penyusun membutuhkan tanggapan dari ahli HAM, yakni Bapak Enny Soeprapto, Ph.D. Tim Penyusun menyelenggarakan Rapat pada Senin 14 November 2016 dan 21 November
2016. DIM RUU Tindak Pidana Terorisme ini telah diserahkan kepada Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR RI dan telah diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus tersebut pada 23 November 2016.
Adapun rekomendasi Komnas HAM atas RUU Terorisme:
1. Komnas HAM menyadari urgensi pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia;
2. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus, yang memungkinkan menyimpangi norma-norma dalam tindak (hukum) pidana umum;
3. Tindak pidana khusus, berkonsekuensi pada memungkinkannya adanya penyimpangan dari norma-norma hukum acara pidana umum, namun pilihan yang terbaik adalah sesuai dengan KUHAP;
4. Penyimpangan dari hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum ini harus tetap melindungi hak-hak asasi manusia bagi korban/ keluarga korban/ masyarakat dan/atau tersangka/ terdakwa/ terpidana/ narapidana/ mantan narapidana;
5. Menghapus pidana mati melalui RUU Terorisme, dan menggantinya dengan pidana penjara maksimal;
6. Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme harus mengutamakan upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau lembaga negara sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur dalam undang-undang serta melibatkan unsur masyarakat;
7. Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan dan strategi nasional hanya dibebankan kepada APBN;
8. Penindakan atas tindak pidana terorisme menggunakan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Komnas HAM dan KOMPOLNAS dapat melaksanakan fungsi pengawasan atas dilaksanakannya pemberantasan tindak pidana terorisme.
i. Kajian tentang Opsional Protokol Disabilitas
Kajian ini diawali dengan diskusi kelompok terfokus dengan tema "Mendorong Aksesi Protocol Opsional ICRPD" sebagai salah satu alternatif mekanisme yang dapat ditempuh setiap individu terkait upaya penikmatan hak-hak penyandang disabilitas, yang dilaksanakan di Komnas HAM pada tanggal 22 Februari 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator desk disabilitas (Anshori Sinungan), Perwakilan pusat studi hukum dan perwakilan Pusat Studi Hukum Indonesia PSHK, ALPHA-I, perwakilan Pokja disabilitas, LBH, Staf Bagian Pengkajian dan Penelitian, Tim Disabilitas, perwakilan staf penyuluhan. Rapat mengagendakan pembagian tugas pelaksanaan FGD, poin-point penting yang akan didiskusikan, serta rencana tindak lanjutnya.
Pada 17-19 Maret 2016, dilakukan kegiatan pencarian data kasus penyandang Disabilitas di Yogyakarta. Adapun dalam kegiatan ini teridentifikasi kasus-kasus penyandang disabilitas di Yogyakarta yang sudah menggunakan jalur mekanisme nasional seperti kejahatan seksual, pendidikan inklusi. Selain itu teridentifikasi pula kesulitan-kesulitan yang dialami CSO pendamping kasus.
Pada 22-24 Maret 2016 dilakukan kegiatan Pencarian data kasus penyandang Disabilitas di Bandung. Dalam kegiatan ini teridentifikasi Kasus-kasus penyandang disabilitas di Kota Bandung yang sudah menggunakan jalur mekanisme nasional seperti Pilkada yang tidak akses, mal praktik. Selain itu, teridentifikasi pula kesulitan-kesulitan yang dialami CSO pendamping kasus.
Pada 31 Maret-2 April 2016, dilakukan Konsinyering Tim penyusunan Kertas Posisi Optional Protocol CRPD, dengan output adanya draft kertas posisi OP CRPD. Kertas Posisi ini untuk mendorong pemerintah melakukan ratifikasi instrumen internasional tersebut sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM bagi penyandang disabilitas.
Pada 5 April 2016, Pukul 10.00 WIB - 16.00 WIB di D'Hotel, Jakarta Selatan, bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian bekerjasama dengan Perhimpunan Jiwa Sehat mengadakan kegiatan Grup Diskusi Terfokus (FGD) bersama Profesor Mc Callum, dengan topik diskusi "urgensitas ratifikasi Protokol Opsional CRPD" dan "full legal capacity vs criminal responsibility". Peserta yang menghadiri diskusi ini adalah tim special rapporteur Komnas HAM untuk penyandang disabilitas dan Organisasi-Organisasi penyandang disabilitas.
Kesempulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Beragam bentuk pelanggaran HAM yang dialami Penyandang Disabilitas tidak mampu diselesaikan secara efektif oleh mekanisme nasional yang ada di Indonesia sehingga HAM Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi;
2. Negara telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran karena tidak berupaya untuk memberikan solusi penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM yang menimpa Penyandang Disabilitas;
3. Negara harus memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk menempuh mekanisme internasional guna menyelesaikan kasusnya dengan mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, karena penggunaan forum internasional oleh setiap orang bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dialaminya merupakan hak yang diakui dan dijamin oleh undang-undang
Rekomendasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Tim Penyusun Kertas Posisi merekomendasikan kepada Komnas HAM agar segera menyerahkan kertas posisi ini kepada para pihak terkait dan yang berwenang yaitu Pemerintah dan/atau DPR RI;
2. Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah dan/atau DPR RI untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
3. Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah dan/atau DPR RI untuk berkoordinasi dengan stakeholder Penyandang Disabilitas dalam proses pengesahan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
j. Rekam Jejak UU Disabilitas
Kegiatan Rekam jejak UU Disabilitas ini diawali dengan diskusi penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan di Komnas HAM pada 29 Januari 2016. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan terkait DIM RUU penyandang disabalitas serta memperkuat dukungan instansi terkait terhadap pengesahan RUU penyandang disabilitas. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perhubungan, Tenaga kerja, Hukum dan Ham dan, Tim Pokja RUU Disabilitas, dan Komisi Nasional.
Kegiatan selanjutnya adalah menghadiri undangan Rapat Dengar pendapat Komite III DPD RI tanggal 17 Februari 2016, dengan agenda rencana pengesahan UU Disabilitas pada 15 Maret 2016 di DPR RI. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Putusan Paripurna Komnas HAM, kemudian bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melakukan beberapa tahapan kegiatan untuk penyusunan buku terhadap pengawalan Rekam Jejak RUU Penyandang Disabilitas.
Pada 11 April 2016, diadakan rapat penyusunan outline buku dan penentuan judul buku. Pada 18 April 2016, dilakukan rapat lanjutan di Kantor Komnas HAM, terkait dengan penyusunan buku "Peran Komnas HAM dalam Mengawal UU Disabilitas." Kemudian, diadakan konsiyiring penyusunan buku "Peran Komnas HAM dalam Mengawal UU Penyandang Disabilitas," di Depok Jawa Barat pada 25-27April 2016. Rangkaian kegiatan selanjutnya dalam rangka penyusunan buku "Peran Komnas HAM Dalam Mengawal UU Penyandang Disabilitas" dengan uraian sbb :(1) Diskusi dengan narasumber bapak Saharudding Daming pada 7-8 Mei 2016 (2) Penulisan disetiap bab oleh tim pada 2-15 Mei 2016 di Komnas HAM.(3) Kompilasi tulisan dan pengiriman kepada semua tim setiap bab pada 15-16 Mei 2016 di Komnas HAM. (4) Lay out cover dan isi buku Penyusunan Buku Peran Komnas HAM Dalam Mengawal UU Penyandang Disabilitas dan diserahkan kepada pihak ke 3 pada 16-31 Mei 2016. Pada 6-7 Juni 2016, dilaksanakan diskusi penyempurnaan. Rapat finalisasi buku "Rekam jejak UU Penyandang Disabilitas" diadakan pada 28 Juni 2016 di Komnas HAM. Penyampaian contoh buku "Rekam Jejak Pengawalan UU Disabilitas" ke sidang paripurna tanggal 6-7 September 2016 oleh Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian". Kegiatan ini diselesaikan pada November 2016
Penelitian ini berkesimpulan bahwa Komnas HAM mempunyai peran penting dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mulai dari tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
Meski demikian terdapat beberapa tantangan terkait manajemen dan pengorganisasian internal dalam pengawalan undang-undang. Hal ini berakibat pada minimnya atau tidak dominannya peran Komnas HAM dalam pengawalan pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ini.
Terhadap internal Komnas HAM, kegiatan ini merekomendasikan sebagai berikut :
Komnas HAM perlu memprioritaskan sistem dan manajemen yang baik dan benar sesuai kaidah yang ada terkait strategi komunikasi terutama dalam pengawalan sebuah produk rancangan undang-undang;
Pengembangan sistem dan manajemen dimaksud dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan salah satunya melakukan dan memprioritaskan pengembangan unit-unit yang mengkomunikasikan kerja-kerja Komnas HAM dengan pihak luar, salah satunya unit hubungan masyarakat (public relation);
Pengembangan hubungan masyarakat sudah pasti perlu didukung dan melibatkan semua pihak terkait dalam unit-unit lain dalam internal Komnas HAM. Lebih spesifik, rekomendasi yang sangat penting dan relevan bagi Komnas HAM adalah memperkuat sumber daya manusia terkait pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan dan pengawalan undang-undang, seperti legal drafter dan tenaga penyuluh.
Sementara rekomendasi eksternalnya, diharapkan adanya partisipasi dan kerjasama dengan pihak luar dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan pemerintah untuk bersama-sama menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini. Dua pihak yang sangat terkait dalam keberlanjutan diantaranya adalah: Presiden RI untuk segera menyusun Keputusan Presiden (Kepres) dan Kementrian-kementrian terkait (sesuai sektor) menyusun peraturan pelaksana (PP).
k. Penvusnna Laporan Universal Periodik Review (UPR) Sesi 27 di Dewan HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan Universal Periodic Review (UPR) kepada Dewan HAM PBB pada 22 September 2016. Dokumen ini berisi tentang sejumlah persoalan terkait upaya negara dalam memperbaiki situasi HAM dan pemenuhan kewajiban, realitas kondisi dan rekomendasi untuk pemajuan dan pemenuhan HAM. Komnas HAM menyelenggarakan konferensi pers untuk memberikan informasi kepada publik atas isi dokumen UPR pada 15 oktober 2016.
l. Kajian tentang Perlindungan LGBT/SOGIE
Kegiatan kajian ini diawali dengan rapat penyusunan desain penelitian dengan topik "Keberterimaan SOGIE pada Sistem Budaya di Indonesia," yang dilaksanakan di Komnas HAM pada 18 Februari 2016. Acara dihadiri oleh Koordinator Subkom Penyuluhan, UNDP, Perwakilan dari Universitas Indonesia, staf peneliti Bagian Penelitian dan Pengkajian, dan staf Bagian Penyuluhan. Staf peneliti juga menghadiri undangan dari Kemitraan dalam diskusi publik yang bertajuk "Keberagaman Seksualitas dalam pandangan Agama," yang dilaksanakan di Hotel Cemara 6 Galeri Museum pada 27 Juni 2016 pukul 14.00 s.d 18.00 WIB.
Peneliti juga menghadiri undangan dari UNDP, terkait Teknical Advisory Group (TAG) Meeting of The Being LGBT In Asia Programme di Bangkok tanggal 15-16 Juni 2016. Pengumpulan data lapangan kegiatan SOGIE (Sex Oriented on Gender Identity) dilaksanakan pada 13-16 Juli 2016 di Surabaya, Madiun dan Ponorogo, serta pada 2 - 11 Agustus 2016 di Makassar dan Pangkep Sulawesi Selatan.
Diskusi tentang "Pelaporan dan Analisa Data Penelitian Keberterimaan Ragam Identitas Gender dan Orientasi Seksual dalam Sistem Budaya Indonesia dan Pengaruhnya pada Sejauh Mana Negara Melaksanakan Kewajiban HAM Bagi Kelompok Ragam Gender dan Orientasi Seksual" dilaksanakan pada 5-6 September 2016 di Komnas HAM.
Kegiatan konsinyering dalam kantor untuk kajian "Kelompok monoritas gender dan seksual" (SOGIE) dilaksanakan di Kantor Komnas HAM pada tanggal 5-6 September 2016. Penyusunan laporan hasil kajian ini diselenggarakan dengan mengadakan rapat pada 12 – 14 Oktober 2016. Laporan lengkap disampaikan ke Koordinator Subkom Pengkajian/Penelitian pada akhir Desember 2016.
Wawancara dengan Saiful Huda Sodiq di Batang, 22 Oktober 2016.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Benar adanya bahwa tradisi ramah ragam SOGIE: Bissu dan Reog merupakan tradisi budaya leluhur. Hal ini dibuktikan melalui bukti sejarah yang dikisahkan, dan nilainilai yang terkandung didalamnya yang masih dianut dan dipraktikan oleh masyarakat;
2. Atas keberadaan tradisi budaya yang merupakan warisan leluhur, para aktor negara ikut andil dalam menjaga eksistensinya agar tradisi tetap berlangsung. Pada praktiknya, bentuk tradisi mengalami perubahan atau modifikasi (seperti Tradisi Reog), hal ini tidak lain karena negara/pemerintah sebagai aktor memiliki kepentingan-kepentingan tertentu (politik, ekonomi).
m. Kajian Refugees
Kajian tentang pengungsi (refuges), diadakan di Hotel Neo Sentul Bogor dengan melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan penelitian "Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pengungsi Anak Tanpa Pendamping (Unaccompanied Children)", Bogor, 2—5 Mei 2016. Narasumber hadir dari Interchurch Cooperative For Development Coorporation (ICCO) Ibu Esti Nuringdyah. Kegiatan selanjutnya adalah menghadiri undangan dari United Nations High Commissioner For Refugees pada 20 Juni 2016 di The Geothe Institut.
Kegiatan studi literatur & penyempurnaan desain penelitian dilaksanakan pada 1 - 31 Oktober 2016. Kegiatan penggalian data, fakta, dan informasi berupa wawancara dengan pihak UNHCR, HRWG, LBH Jakarta dan Suaka, serta Deputi V Kamtibmas Kemenkopolhukam pada 31 Oktober—2 Nopember 2016 yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan temuan lapangan pada kegiatan tersebut.
Kegiatan penggalian data, fakta, dan informasi melalui wawancara mendalam dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kalideres dan CWS pada 10—11 Nopember 2016, yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan temuan lapangan. Kegiatan penggalian data, fakta, dan informasi berupa wawancara dengan pihak Dompet Dhuafa dan Direktorat Kesejahteraan Anak, Kementerian Sosial (Kemensos) pada 17—18 Nopember 2016, dilanjutkan dengan penyusunan laporan temuan lapangan. Kegiatan penggalian data, fakta, dan informasi berupa wawancara mendalam dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, Panti Sosial Marsudi Putra Handayani (Kemensos), dan Direktorat HAM dan Kemanusiaan (Kemenlu) pada 21—23 Nopember 2016, dilanjutkan dengan penyusunan laporan temuan lapangan. kegiatan penggalian data, fakta, dan informasi berupa observasi dan wawancara mendalam dengan pengelola shelter CWS, International Organization for Migration (IOM), dan Unicef pada 28—30 Nopember 2016, dilanjutkan dengan penyusunan temuan lapangan. Laporan akhir kegiatan ini diselesaikan pada Desember 2016
Pada bagian penutup kegiatan ini dinyatakan bahwa dalam penanganan pengungsi anak tanpa pendamping, kapasitas pemerintah masih terbatas. Lembaga kemanusiaan internasional dan nasional masih dominan dalam urusan ini. Peran pemerintah semestinya lebih besar lagi dalam penanganan pengungsi anak tanpa pendamping ini. Meskipun bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun Pemerintah Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan pengungsi anak.
Sekian lama Pemerintah Indonesia tidak memiliki regulasi nasional dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. 125 tahun 2016 yang menandai babak baru penanganan pengungsi. Pendekatan kemanusiaan diutamakan dalam perpres ini. Meskipun demikian, masih banyak catatan atas perpres ini, yaitu lingkup dan kandungan perpres masih sangat terbatas dan parsial. Hal-hal penting dan substansial yang luput dari pengaturan perpres ini termasuk penanganan pengungsi anak. Padahal pengungsi anak adalah pengungsi yang memiliki kerentanan ganda. Untuk itu, agenda penting ke depan adalah monitoring pelaksanaan Perpres sekaligus penyempurnaan atas kandungan perpres, sehingga ke depan Indonesia memiliki sistem, prosedur, dan mekanisme nasional dalam penanganan pengungsi yang komprehensif serta menekankan pendekatan kemanusiaan dan HAM.
n. INDEKS HAM
Ini merupakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan, dimana pada 2016, memasuki tahapan uji coba. Kegiatan ini diawali pada 29 Februari - 3 Maret 2016 dengan kegiatan konsinyiring penyusunan indikator HAM untuk menyiapkan rencana kegiatan dalam satu tahun anggaran, membuat TOR kegiatan dari tiap tahapan kerja, mengkonversi Proposal Penelitian menjadi TOR dan kebutuhan anggaran.
Pada 29 Maret - 1 April 2016, dilakukan konsinyering finalisasi Laporan Indikator HAM untuk membahas indikator ilustratif hak-hak EKOSOB dan menggabungkan dua laporan perkembangan pengembangan indikator HAM. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi dengan para ahli terkait hak-hak EKOSOB khususnya hak atas pendidikan dan perumahan yang dilaksanakan pada 30-31 Mei 2016 di Komnas HAM. Kamudian dilakukan konsinyiring HRI di Santika Depok pada 18 – 21 Juli 2016.
Penggalian data, fakta dan informasi untuk kegiatan penyusunan indikator HAM di Lombok Nusa Tenggara Barat pada 5 - 9 September 2016. Konsinyiring untuk membahas dan mereview indikator HAM sebelum dilakukan uji coba saat turun lapangan serta membahas persiapan turun lapangan pada 4 – 7 Oktober 2016.
Penulisan laporan HRI ini, diselenggarakan rapat bagi Tim Penyisunan Laporan Akhir Penelitian yang diselenggarakan pada 10 – 13 Oktober 2016. Pada 15 - 19 November 2016, dilakukan kegiatan turun lapangan ke Bandung Jawa barat untuk mendapatkan review dari pakar/ahli indikator hak atas pekerjaan yang layak. Jawa barat dipilih karena terdapat banyak industri yang dapat mendukung indikator hak atas pekerjaan dan terdapat banyak pakar yang paham atas isu pekerjaan yang layak. Di Provinsi Jawa Barat, tim meminta review dari LSM Akatiga, Bappeda, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat. Secara garis besar, indikator hak atas pekerjaan yang tim telah buat sudah baik. Tetapi untuk indikator lainnya, masih banyak yang tidak tersedia datanya baik di Bappeda maupun di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Selain kegiatan tersebut di atas, Kegiatan Penelitian Human Rights Indeks juga mengadakan kegiatan penulisan laporan yang diselenggarakan pada bulan Desember 2016 di Komnas HAM. Proses penyempurnaan laporan dan pembaca ahli termasuk seminar hasil akan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2017
Pada 2016, penelitian ini menitik beratkan pada hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai berikut: i) Hak Atas Pangan; ii) Hak Atas Perumahan; iii) Hak Atas Pendidikan; iv) Hak Atas Kesehatan; v) Hak Atas Pekerjaan; vi) Hak Atas Air dan vii) Hak Atas Jaminan Sosial. Ketujuh hak tersebut ditentukan untuk elemen-elemen kuncinya dan juga kewajiban inti minimum berdasarkan Komentar Umum (General Comment).
0. Indikator Kineria Kepolisian Berbasis HAM
Pada 1-5 Maret 2016, tim penyusun indikator kinerja kepolisian berbasis HAM melaksanakan kegiatan awal konsinyiring pembuatan desain riset pengembangan indikator kepolisian berbasis HAM di Hotel Sempur Bogor. Pada 29 Maret - 1 April 2016, tim melakukan perbaikan serta penyusunan laporan lengkap pengembangan indikator kinerja kepolisian berbasis HAM. Selain itu, pada Maret 2016, peneliti menjadi peserta rapat dan pembuat rencana kegiatan dalam penyusunan draft MOU dengan Polri, dan dalam rapat dalam penyusunan rencana kegiatan expert meeting, buku saku dan monev kepolisian berbasis HAM pada 28 Maret 2016.
Pada 29 Maret - 1 April 2016, tim melakukan perbaikan serta penyusunan laporan lengkap pengembangan indikator kinerja kepolisian berbasis HAM. Tim melakukan konsinyiring pada 13-14 Mei 2016 di Bogo untuk membuat instrumen turun lapangan. Kemudian diadakan konsinyiring HRI di Santika Depok pada 18 – 21 Juli 2016. Penggalian data, fakta dan informasi untuk kegiatan penyusunan indikator kepolisian berbasis HAM di Lombok
Nusa Tenggara Barat pada 5 - 9 September 2016. Melakukan pencarian data dengan turun lapangan pada 24 - 28 Oktober 2016 di Yogyakarta. Tim mengadakan kegiatan turun lapangan ke Bandung Jawa Barat pada 15 - 19 November 2016 untuk melakukan wawancara mendalam dengan akademisi Universitas Padjajaran.
Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian mengenai indikator kinerja kepolisian ini adalah bahwa mengevaluasi kinerja kepolisian sangat penting bagi kehadiran kepolisian itu sendiri di tengah masyarakat maupun perlindungan hak-hak asasi warga negara – terutama hak atas rasa aman. Dalam rangka itu, pengembangan indikator kinerja kepolisian dengan perspektif hak asasi manusia sangatlah penting baik untuk upaya pengawasan baik internal maupun eksternal. Indikator-indikator tersebut dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dengan melihat dimensi struktur, proses dan hasil yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Riset menggunakan indikator-indikator ini hendaknya dilakukan sehingga kualitasnya semakin teruji.
Sampai dengan akhir Desember 2016, kegiatan ini dalam proses penulisan laporan. Proses penyempurnaan laporan dan pembaca ahli termasuk seminar hasil akan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2017.
Sebagai kesimpulan akhir, para peneliti pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian telah menyelesaikan seluruh program kegiatan pengkajian dan penelitian untuk pembiayaan Tahun Anggaran 2016 dengan output masing-masing program sebagai berikut:
1. Kajian Korupsi dan HAM Dalam Sektor Kehutanan, menghasilkan Indikator Kerugian HAM akibat Tipikor Kehutanan.
2. Penelitian tentang Pelanggaran HAM Berat "Kajian Model Rekonsiliasi di Indonesia", menghasilkan Laporan Penelitian "Prakarsa Komunitas untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966".
3. Penelitian tentang Pembangunan Berbasis HAM, menghasilkan laporan penelitian "Perencanaan Pembangunan Berbasis HAM".
4. Penelitian tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam Perspektif HAM, menghasilkan Laporan Penelitian "Dampak MEA Terhadap Petani di Indonesia".
5. Revisi KUHP dan Dim Buku Kesatu dan Kedua, menghasilkan laporan hasil kajian RKUHP Buku Kesatu dan Kedua, DIM dan contra legal draft.
6. Review UU 39 Tahun 1999, menghasilkan rancangan undang-undang perubahan UU No. 39 Tahun 1999
7. Revisi KUHAP, menghasilkan laporan hasil kajian RKUHAP, DIM dan contra legal draft.
8. Kajian revisi UU Terorisme Berbasis HAM, menghasilkan kertas posisi, DIM dan contra legal draft.
9. Kajian tentang Opsional Protokol Disabilitas, menghasilkan kertas posisi Mendorong Pengesahan Optional Protocol Convention on the Rights of Persons with Disabilities Dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas.
10. Rekam Jejak UU Disabilitas menghasilkan buku Rekam Jejak Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
11. Penulisan Universal Periodik Review (UPR) Judul: Submission to the United Nations 3rd Universal Periodic Review 27th Session of The Working Group on the UPR Human Rights Council menghasilkan laporan UPR.
12. Penelitian tentang Perlindungan LGBT/Sogie, menghasilkan laporan Penelitian "Tradisi Leluhur Ramah Ragam SOGIE: Praktik dan Pengaruhnya Terhadap negara".
13. Penelitian Refugees/Pengungsi, menghasilkan laporan hasil Penelitian "Penanganan Pengungsi Anak tanpa Pendamping di Indonesia"
14. Human Rights INDEKS HAM menghasilkan Laporan Uji Coba Indikator Hak Atas Kesehatan
15. Penelitian mengenai Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM menghasilkan Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM
Lima belas program kegiatan ini akan ditindak lanjuti dengan Seminar Hasil Pengkajian dan Penelitian sebelum mendapatkan koreksi dari pembaca akhir untuk kemudian dicetak dalam bentuk buku dan dipublikasikan dan atau disampaikan kepada lembaga/kementerian terkait.
Perjanjian Kinerja
Berkaitan dengan Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dengan Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan kegiatan pada sasaran strategis yaitu: “saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundangundangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM." Jumlah saran/rekomendasi yang ingin dicapai adalah sebanyak 5 (lima) buah.
Rekomendasi yang dimaksud dalam sasaran strategis tersebut diatas adalah rekomendasi yang dihasilkan melalui pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian yang telah ditindak lanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Hasil pengkajian dan penelitian yang telah dikirimkan kepada kementerian dan lembaga terkait, khususnya hasil pengkajian dan penelitian TA 2016 yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan.
Adapun hasil kajian dan penelitian tahun 2016 yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
Kajian Rancangan Undang-undang Disabilitas, Kajian tentang Revisi Kitab Undangundang Hukum Pidana, Revisi UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Kajian tentang RUU Peradilan Militer;
Kajian Mengenai Konsep Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu ini masuk menjadi target, karena kajian ini berdampak terhadap perubahan atas peraturan Komnas HAM Nomor 04/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 25 Nomor 01/KOMNAS HAM/IV/2015 tentang Tata Cara pemberian Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban. Peraturan ini telah diterapkan dan telah disosialiasikan kepada para korban.
Dari kelima program kegiatan tersebut, dari 5 (lima) target capaian yang di tentukan, hanya 2 (dua) yang terrealisasi, yaitu Kajian Rancangan Undang-Undang tentang Disabilitas dan Kajian Mengenai Konsep Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu. Tiga lainnya masih dalam proses untuk menjadi undang-undang.
Tabel Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM terkait Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan | jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM | 5 rekomendasi | 2 rekomendasi | 40% |
Adapun penilaian kinerja pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian berdasarkan Perjanjian Kinerja Komnas HAM yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM adalah sebagai berikut:
1. Sasaran strategis “meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM."
a. Indikator kinerja "Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM," dengan target capaiannya adalah 100%. Penjelasan dari indikator ini adalah :
Bahwa dasar dari penghitungan kinerja pada indikator ini adalah rekomendasi;
Rekomendasi yang dimaksud dalam sasaran strategis tersebut diatas adalah rekomendasi yang dihasilkan melalui pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian yang telah ditindak lanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait;
Oleh karena itu, yang menjadi target bagi sasaran strategis ini adalah rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang telah dikirimkan kepada kementerian dan lembaga terkait;
Adapun hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut: Kajian Rancangan Undang-undang Disabilitas, Kajian tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Revisi UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kajian tentang RUU Peradilan Militer dan Kajian Mengenai Konsep Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu;
Dari kelima program kegiatan tersebut, dari 5 (lima) target capaian yang di tentukan, 2 (dua) yang tercapai. Tiga lainnya masih dalam proses untuk menjadi undang-undang. Dua peraturan perundangundangan yang dibentuk tersebut antara lain:
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan Komnas HAM Nomor 04/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 25 Nomor 01/KOMNAS HAM/IV/2015 tentang Tata Cara pemberian Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban.
Sehingga dapat diuraikan bahwa dari kelima program kegiatan tersebut di atas, karena rekomendasi yang telah direalisasikan ada 2 (dua) program kegiatan, maka capaian kinerja pada 2016 adalah 40 %.
b. Indikator kinerja persentase instrument HAM yang diaksesi/ ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dengan target capaiannya adalah 20%, masih belum ada perubahan seperti pada TA 2016. Hal ini disebabkan karena sejauh ini instrumen HAM yang telah dikaji dan diteliti oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian belum ada yang diaksesi/diratifikasi.
2. Sasaran strategis mengenai terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM, indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun, dengan target capaian 2 indeks. Adapun penjelasan mengenai sasaran strategis ini adalah:
Komnas HAM telah mengerjakan HRI sejak 2007.
Pada 2013, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian (sebelumnya Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian) melihat bahwa cakupan penelitian untuk mengerjakan Human Rights Index (HRI) ini terlalu luas. Oleh karena itu pada 2013, terdapat perbaikan metode yang digunakan dan cakupannya lebih difokuskan;
Pengerjaan HRI sejak 2007 - 2013 telah menghasilkan buku dengan judul "Mengembangkan Indiktor Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM";
Adapun pada 2013 - 2014, kegiatan HRI ini difokuskan pada pembuatan indikator hak-hak ekonomi, social dan budaya;
Pada 2015, pengerjaan HRI difokuskan pada pembuatan indikator hak-hak sipil dan politik;
Kemudian pada 2016, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melakukan Uji Coba terhadap indikator hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan.
Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka target capaian untuk mendapatkan 2 indeks HAM masih dalam proses.
Tabel Perjanjian Kinerja Komnas HAM terkait Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
| SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Targe t | Realisasi | Capaia n |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya hasil pengkajian danpenelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan | Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 100 % | 2 rekomendasi dari 5 rekomendasi | 40% |
| peraturan perundang- undangan yang berperspektif | persentase instrument HAM yang diaksesi/ ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 20 % | Masih dalam proses | Masih dalam proses |
| terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM | Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun | 2 indek S | Uji coba Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan | Masih dalam proses |
Dalam hal pelaksanaan kegiatan, jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015, maka pelaksanaan kegiatan pada 2016 ini mengalami kemajuan, khususnya dari segi waktu pelaksanaan kegiatan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan selalu jauh melampau waktu yang telah di tentukan dalam rencana kegiatan, maka pada 2016 kegiatan relatif telah sesuai dengan rencana yang di tetapkan. Selain itu, evaluasi dalam setiap tahap kegiatan juga telah berjalan.
B. Bagian Dukungan Penyuluhan
Kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap masyarakat yang minoritas, rentan dan marjinal, masih mewarnai kondisi pelaksanaan HAM pada 2016. Demikian pula dengan tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan kekuasaan, kepentingan, mayoritas, dan intoleransi, makin meningkat sehingga memicu konflik dan kekerasan sehingga mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara melalui kebijakan maupun kewenangannya pada warga negara (struktural), namun juga dilakukan oleh masyarakat sendiri pada anggota masyarakat yang lain (horisontal).
Melalui program Nawacita yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak boleh absen ketika terjadi tindakan kekerasan dengan melakukan pendekatan dialogis sampai pada tindakan yang represif (penegakan hukum). Di dalam Nawacita, upaya pembentukan manusia Indonesia difokuskan pada pembentukan sikap, karakter dan pengetahuan.
Dalam pendidikan dan pembentukan sikap dan karakter manusia Indonesia tersebut, pendidikan HAM berada pada posisi yang penting untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Pendidikan adalah investasi penting dalam upaya untuk mencapai negara yang menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM serta masyarakat yang saling menghormati HAM antara satu dengan yang lain.
Pendidikan HAM didefinisikan sebagai pendidikan, pelatihan dan diseminasi yang bertujuan untuk membangun budaya universal HAM. Dengan pendidikan HAM diharapkan akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menegakkan HAM, bukan hanya untuk anggota masyarakat sebagai pemegang hak (rights holder) namun juga aparatur negara (duty bearers) sebagai pengemban kewajiban bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Terkait hal tersebut, untuk mendukung program nasional Nawacita, Komnas HAM melakukan upaya-upaya pemajuan HAM melalui pendidikan dan penyuluhan HAM bagi masyarakat maupun aparatur negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Pada 2016, program pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM berfokus pada 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: Polisi Berbasis HAM; Sekolah Ramah HAM; Kota Ramah HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas/Marginal.
Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan oleh Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah /Stakeholders/ Orang yang telah mendapatkan diseminasi HAM.
Berikut beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2016:
1. Polisi Berbasis HAM (PBH)
Tujuan dari program Polisi Berbasis HAM ini adalah mendorong pengarusutamaan dan pelaksanaan norma dan nilai HAM sebagimana diatur diantaranya di dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bentuk kegiatan PBH tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan, namun yang terpenting adalah penerapan Perkap tersebut dalam tugas dan fungsi petugas kepolisian sehari-harinya.
Program PBH secara khusus terdiri atas menyusun instrumen dan pra-syarat bagi pelaksanaan program ini yang terdiri atas konsep, indikator, strategi; penyempurnaan
Buku Saku HAM sebagai pegangan anggota kepolisian; penyempurnaan Manual Pelatihan HAM bagi Anggota Kepolisian; melaksanakan pilot project PBH di Polres Metro Jakarta Utara melalui pendampingan atas pelaksanaan program yang telah disusun; dan melakukan beberapa kali kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi anggota kepolisian dari 35 kepolisian daerah bekerjasama dengan Divisi Hukum Polri. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBH bekerjasama dengan Divkum Polri selama 2016 adalah sebagai berikut :
• Penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian Ditreserse dari 29 Polda se Indonesia pada 27 April 2016 di Wisma PKBI Jakarta;
Penyuluhan HAM bagi Anggota Reserse Narkoba dari 11 polda pada 21 Juli 2016 di Wisma PKBI.
Penyuluhan bagi anggota reserse unit khusus pengaduan perempuan dan anak (unit PPA) dari 30 Polda di Wisma PKBI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2016;
Penyuluhan HAM bagi anggota satuan Reserse Kriminal Khusus dari 30 Polda pada tanggal 27 Oktober 2016;
Penyuluhan HAM bagi anggota Reserse pada Dit Polisi Air yang diikuti oleh 30 Polda pada tanggal 29 November 2016;
Selama 2016, Program PBH berhasil melaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan HAM dengan capaian peserta sebanyak 130 orang. Perlu mendapat catatan tersendiri bahwa keseluruhan pencapaian target dalam kegiatan PBH dilakukan tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan bahkan dapat menghasilkan kegiatan di luar rencana sebelumnya. Hal ini berkat kerjasama Komnas HAM melalui Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dengan Divisi Hukum Mabes Polri. Program PBH adalah contoh dari model kegiatan yang dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan bahkan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.
Berikut beberapa capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016:
Perkuliahan jarak jauh mahasiswa PTIK angkatan 70 yang melibatkan 42 orang dari 34 Polda dengan teleconference pada tanggal 22 Juli 2016, dengan tema: HAM dan Polisi;
Kuliah jarak jauh mahasiswa PTIK angkatan 71 pada tanggal 26 Oktober 2016 yang melibatkan 37 orang;
Kuliah kerja SESPIMTI Polri pada tanggal 12 Agustus 2016 yang melibatkan yang melibatkan 9 orang mahasiswa, dengan tema: Meningkatkan kemampuan Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Melalui Soliditas, Profesionalisme dan Revolusi Mental Guna Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional;
Pelaksanaan FGD bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tgl 24 Oktober 2016 yang melibatkan 17 orang peserta dan 3 orang narasumber, dengan tema: Perumusan Strategi Pencegahan Terorisme, Pencegahan Paham Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi
Program PBH adalah program yang sangat strategis untuk mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Tentu ini bukan sebuah program instan yang dapat dengan cepat memberikan hasil, namun perlu sebuah proses yang panjang, kerja keras semua pihak, komitmen pihak-pihak terkait khususnya Komnas HAM, Kepolisian RI, dan tentu saja sebuah konsep matang tentang Polisi Berbasis HAM. Rekomendasi yang dihasilkan dari program PBH yakni;
1. Diperlukan tindak lanjut sesegera mungkin untuk memperpanjang MOU antara Komnas HAM dan Kepolisian RI;
2. Anggaran yang mendukung program PBH harusnya menjadi perhatian Komnas HAM mengingat program PBH adalah program strategis lembaga yang telah menjadi perhatian Presiden dalam pidato memperingati Hari HAM Internasional di Istana Negara pada 10 Desember 2015;
3. Komnas HAM perlu menyusun Roadmap Program Komnas HAM hingga 5 tahun ke depan tentang kerja-kerja lembaga terkait isu kepolisian, baik pada aspek pemajuan maupun penegakan HAM;
4. Perlu disusun Konsep dan Logical Framework Program Pilot Project PBH dengan lebih matang sehingga dapat aplikatif, replikatif dan terukur dampaknya baik bagi Komnas HAM, Kepolisian maupun masyarakat selaku penerima manfaat;
5. Perlu dilakukan finalisasi dan ujicoba indikator penilaian kinerja kepolisian berdasarkan standar HAM untuk mengukur kinerja Polda atau Polres yang akan menjadi sasaran pilot project PBH;
6. Merumuskan sistem database alumni pelatihan HAM bagi anggota kepolisian;
7. Merumuskan instrumen dan mekanisme monitoring evaluasi untuk mengukur dampak dari pelatihan HAM bagi anggota kepolisian;
8. Menyusun manual atau bahan-bahan terkait HAM dan Kepolisian dengan mengacu pada kesepakatan-kesepakatan dan diskusi-diskusi antara Komnas HAM dengan Kepolisian, misalnya tentang definisi dan batasan pelanggaran HAM oleh anggota kepolisian, tentang indikator kinerja kepolisian berdasar standar HAM dan sebagainya;
2. Sekolah Ramah HAM (SRH)
Tujuan dari Program Sekolah Ramah HAM adalah mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan membentuk lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah, yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Secara khusus tujuan program ini adalah untuk menyiapkan seluruh instrumen dan pra syarat bagi pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai HAM melalui penyusunan kurikulum pembelajaran HAM di sekolah; sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan TOT bagi upaya penyebarluasan SRH; melakukan penjajagan kerjasama dengan K/L/D dan stakeholders lain dalam rangka pelaksanaan SRH; dan Menyiapkan draft awal Panduan SRH dan instrumen-instrumen pendukungnya.
Pelaksanaan program SRH selama 2016 adalah sebagai berikut :
FGD monitoring alumni TOT HAM bagi Tenaga Pendidik pada tanggal 8 Agustus 2016 yang melibatkan 10 orang alumni yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bandung;
Pelatihan HAM dan Penerapannya di Sekolah bagi Kepala Sekolah pada tanggal 14- 17 September 2016 di Bogor yang diikuti oleh 27 orang kepala sekolah wilayah DKI Jakarta;
Ujicoba instrumen evaluasi bagi alumni TOT Tenaga Pendidik di Serang pada tanggal 6-7 September 2016 yang diikuti oleh 19 orang guru alumni, 17 orang kepala sekolah, 41 orang siswa; dan di Bandar Lampung pada tanggal 7-8 September 2016 yang diikuti oleh 21 orang guru alumni, 21 Kepala sekolah, dan 42 orang siswa.
Pelatihan bagi Kepala Sekolah tentang Penerapan Panduan SRH pada tanggal 1 – 4 November 2016 kerjasama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) yang diikuti oleh 22 orang Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah;
Selama 2016, Program SRH berhasil melaksanakan beberapa kegiatan Diseminasi HAM dengan capaian sebanyak 220 orang. Komnas HAM melalui Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dan Tim SRH pada 2016 bekerjasama dengan jaringan SRH, baik dalam bentuk sharing anggaran, kolaborasi kegiatan maupun keterlibatan anggota tim dalam kegiatan yang dilakukan stakeholders dan memiliki keterkaitan dengan program Sekolah Ramah HAM seperti Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), dan Direktorat Pembinaan SMA.
Berikut beberapa capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016:
Terlaksananya TOT Uji coba Buku Pendamping Guru dan Bagi Kepala Sekolah bekerjasama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU);
Pelatihan uji coba Buku Pendamping Pelajaran HAM dalam PPKN bagi SMA/SMU pada tanggal 18 – 21 Februari 2016 di Bogor;
TOT (microteaching) metode pembelajaran HAM bagi alumni pelatihan ujicoba buku pendamping guru pada tanggal 4 – 6 Maret 2016 di Bogor;
Tersusunnya draft kurikulum TOT Penerapan Sekolah Ramah HAM;
Ujicoba instrumen evaluasi bagi alumni TOT tenaga pendidik di Serang pada tgl 6-7 September 2016 yang diikuti oleh 19 orang guru alumni, 17 orang kepala sekolah dan 41 orang siswa dan di Bandar Lampung pada tgl 7-8 September 2016 yang diikuti oleh 21 orang guru alumni, 21 kepala sekolah dan 42 orang siswa
Selama 2016, Program SRH mendapat sambutan yang sangat baik dari berbagai kalangan dan mendapat dukungan penuh untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan ToT dari KNIU. Namun, masih perlu dilakukan pendekatan dan pembicaraan lebih lanjut dengan beberapa K/L terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan sinergi kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Untuk itu, dibutuhkan Kertas Posisi dan grand strategy yang dapat menggambarkan keterkaitan antara SRH dengan program-program K/L terkait. Rekomendasi yang dihasilkan oleh SRH yaitu :
1. Dalam hal kerjasama strategis diperlukan mengembangkan Kertas Posisi dan policy brief Program SRH yang telah disusun untuk internal Komnas HAM menjadi Kertas Posisi dan policy brief Program Sekolah Ramah HAM untuk eksternal dalam rangka membangun kerjasamasa strategis yang telah dijajagi sebelumnya; menyusun grand strategy SRH yang dikaitkan dengan program-program K/L terkait dalam rangka memastikan kerjasama, posisi dan peran SRH dan K/L terkait; Menindaklanjuti pembicaraan dengan Dirjen Dikdasmen tentang kerjasama pelaksanaan Program SRH dalam MoU Komnas HAM dengan Kemendikbud; Menindaklanjuti pertemuanpertemuan dan kesepakatan yang telah dibangun padatahun 2015 – 2016 dengan K/L/D dan stakeholders lain terkait kerjasama pelaksanaan SRH;
2. Mengembangkan strategi penyebarluasan program SRH dengan jangkauan yang lebih luas melalui publikasi dan media-media kampanye yang strategis bekerjasama dengan K/L/D dan stakeholders yang lain;
3. Mengembangkan database SRH terkait dengan alumni (guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan), lembaga donor, stakeholders, dokumen/ referensi penting terkait SRH serta buku/instrument lainnya yang telah dihasilkan menjadi database yang terintegrasi dengan database Komnas HAM;
3. Kota Ramah HAM (Human Rights City)
Tujuan dari program pengarusutamaan Kota Ramah HAM adalah Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan Komnas HAM untuk isu Kota Ramah HAM, memperkuat kapasitas HAM aparat negara khususnya dalam isu Kota Ramah HAM sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajiban HAM, menyediakan berbagai bahan rujukan tentang Kota Ramah HAM bagi para aparat negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif), memperkuat jejaring antara aparat negara, Komnas HAM dan aparat sipil serta memperkuat kerjasama antara Komnas HAM, Kementerian Dalam Negeri, INFIDn dan Elsam.
Pelaksanaan program Kota Ramah HAM selama 2016 adalah sebagai berikut :
Penyuluhan HAM bagi aparatur negara di Jember pada tanggal 18-19 Oktober 2016 yang dihadiri oleh 25 orang yang terdiri atas unsur aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan perwakilan masyarakat sipil;
Diskusi dengan tema "Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM" di Universitas Bojonegoro pada tanggal 29 November 2016 yang diikuti oleh Pelajar,
Mahasiswa, Akademisi, Ormas Pemuda yang berjumlah 25 orang dalam Kegiatan Festival HAM 2016 (Kerjasama antara Komnas HAM-INFID-Pemkab Bojonegoro) Program Pengarusutamaan Kota Ramah HAM berhasil melaksanakan beberapa kegiatan Diseminasi HAM pada Anggaran 2016 dengan capaian sebanyak 50 orang. Hal ini merupakan hasil kerja bersama jaringan yang sangat membantu dalam hal berbagi peran untuk mencapai tujuan program Kota/Kabupaten HAM. Berikut beberapa capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016:
Telah tersusunnya Kertas Posisi Kota /Kabupaten HAM;
Telah tersusunnya Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM;
Terlaksananya ToT bagi Aparatur Negara dan Masyarakat tentang Pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM di Jember, Jawa Timur, pada 13-17 Desember 2016 sebanyak 25 orang dari SKPD pemkab Jember, NGO dan masyarakat sipil.
Berdasarkan Laporan di atas berikut ini rekomendasi yang disusun sebagai upaya memaksimalkan Progam Pengarusutamaan Kota HAM agar mampu berkontribusi pada tujuan dan mandat Komnas HAM yaitu;
1. Melakukan finalisasi Rancangan Kertas Posisi Pengarusutamaan Kota Ramah HAM, dan menurunkannya menjadi Indikator Kota HAM dan rujukan lain yang diperlukan pada 2017;
2. Mengimplementasikan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang lebih taktis pada 2017;
3. Mengembangkan standar MoU tentang Human Rights Cities yang didalamnya mencakup target, sasaran, mekanisme dan waktu yang diperlukan dengan memperhatikan ke khasan daerah masing - masing, termasuk politik lokal yang menyertainya;
4. Memastikan peningkatan dan perluasan kerjasama dengan jaringan khususnya untuk program Kota Ramah HAM.
4. Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas
Tujuan dari program pemenuhan hak kelompok minoritas adalah mendorong agar terbangunnya pemahaman bersama tentang batasan 'minoritas' (siapa saja yang dianggap sebagai kelompok minoritas dan apa saja jaminan hak-hak bagi kelompok minoritas berdasarkan ketentuan hukum HAM nasional dan internasional) dan mendukung kerja Pelapor Khusus Hak Minoritas guna mencapai visi, misi dan tujuan Komnas HAM, terutama yang terkait dengan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Tujuan secara khusus adalah meningkatkan pemahaman mengenai HAM, khususnya hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan pemahaman stakeholders tentang kewajiban negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM, khususnya bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.
Pelaksanaan program ini selama 2016 adalah sebagai berikut :
Peluncuran buku Laporan Kelompok Minoritas pada tanggal 1 Juni 2016 yang diikuti oleh 110 peserta dari berbagai kalangan pemerintah dan non pemerintah;
Seminar peringatan 10 Tahun Yogyakarta Principle pada tanggal 23 November 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari media massa, Lembaga Negara dan LSM.
Selama 2016, Program pemenuhan hak bagi kelompok minoritas berhasil melaksanakan beberapa kegiatan Diseminasi HAM dengan capaian sebanyak 150 orang. Pada tingkat nasional Pelapor Khusus bersama dengan Desk hak-hak Minoritas telah mengidentifikasi beberapa kelompok minoritas yang akan menjadi prioritas penilaian kondisi dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara. Lima kelompok minoritas tersebut diantaranya adalah, Minoritas Orientasi seksual dan Identitas Gender, Minoritas Ras, Minoritas Etnis, Minoritas Penyandang Disabilitas serta Minoritas Agama. Capaian tambahan yang berhasil dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 yaitu tercetaknya buku minoritas (518 eksemplar, 140 halaman) yang diluncurkan pada 1 Juni 2016.
Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1. Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan jaringan baik formal maupun informal;
2. Memastikan terjadinya kesepahaman konsep, ide/pola pikir antar penulis jika akan melakukan program penerbitan tematik dengan penulis yang lebih dari satu orang;
3. Memastikan dijalankannya manajemen waktu yang sudah disepakati dengan ketat;
4. Melibatkan pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan;
5. Menggunakan format acara yang beragam dalam menyelenggarakan kegiatan. Selain dari keempat kegiatan prioritas tersebut di atas, Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan juga menjalankan program kegiatan lainnya yaitu :
a. Diseminasi HAM terkait isu – isu aktual, sebagai berikut:
• Penyuluhan HAM tentang "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan HAM" yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2016 di Garut - Jawa Barat. Dihadiri oleh
120 peserta dari unsur Pemerintah Daerah Kab. Garut, unsur masyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan dan lain-lain.
• FGD dengan tema " Peran Koperasi dalam Pertautan Antara Bisnis dan HAM" bekerja sama dengan koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi yang dilaksanakan pada 2 Juni 2016 di Depok, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang;
• Sosialisasi nilai-nilai HAM yang dilaksanakan bersama dengan kegiatan Pengaduan Pro Aktif bekerjasama dengan bagian layanan pengaduan Komnas HAM yang dilaksanakan dengan menggunakan media Radio, Televisi dan juga pertemuan tatap muka langsung dengan mahasiswa dari sekitar Provinsi Lampung yang diikuti oleh 20 orang.
5. Kampanye Publik tentang HAM
Berikut pelaksanaan kegiatan terkait Kampanye Publik tentang HAM yaitu :
a) Penerbitan Majalah /Jurnal / Buletin / Buku / Leaflet / Brosur / Poster
Tugas penyebarluasan nilai-nilai HAM dilakukan dengan menggunakan media penyuluhan HAM, salah satunya adalah dengan membuat terbitan cetak dan elektronik yang dikemas secara populer maupun akademis. Penerbitan ini mencakup berbagai isu yang mengupas masalah-masalah HAM di Indonesia. Selain berfungsi untuk melakukan penyebarluasan nilai-nilai HAM, penerbitan juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung Komnas HAM kepada publik tentang kinerja yang telah dilakukan Komnas HAM. Beberapa kegiatan penerbitan yang telah dihasilkan selama 2016 adalah:
• Buku Laporan Desk Minoritas sebanyak 500 eksemplar;
• Buku HAM dan Pancasila sebanyak 200 eksemplar;
• Buku saku HAM untuk Satuan Sabhara, Satuan Reserse dan Satuan Tahanan dan barang bukti masing-masing sebanyak 200 eksemplar;
• Buku Pendamping Untuk Guru Dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA/ SMK/ MA sebanyak 200 eksemplar;
• Terlaksananya kompilasi hasil terbitan Komnas HAM yang di alih mediakan kedalam bentuk digital dan disimpan dalam bentuk flash drive sebanyak 250 pcs (digitalisasi);
• Tercetaknya Wacana HAM 1 (satu) edisi sebanyak 1500 eksemplar;
Tercetaknya majalah SUAR 1 (satu) edisi;
• Tercetaknya Jurnal HAM Tahun 2016.
6. Perpustakaan
Perpustakaan Komnas HAM merupakan perpustakaan HAM terlengkap di Indonesia jika dilihat dari sisi subyek yang menjadi koleksinya. Perpustakaan Komnas HAM telah menjadi rujukan bagi akademisi, aktivis, pelajar, aparat pemerintah dan lain-lain sejak awal pendiriannya di tahun 90-an. Kelompok sasaran utama dari penyelenggaraan perpustakaan adalah masyarakat umum yang berpendidikan pendidikan minimum setingkat SLTA. Hal ini disesuaikan dengan cakupan dan tingkat kedalaman subyek dari koleksi yang dimiliki.
Perpustakaan pada dasarnya melakukan program dan kegiatan rutin yaitu mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi yang tersedia dalam berbagai format. Mulai dari kegiatan tradisional perpustakaan seperti pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, perawatan bahan pustaka hingga program berbasis teknologi informasi seperti perawatan pangkalan data dan digitalisasi dokumen. Semua kegiatan yang direncanakan ini pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan seluruh kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM yaitu menyebarluaskan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, dan menjalin kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, maupun internasional dalam bidang HAM. Pelaksanaan kegiatan yang merealisasikan sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :
• Promosi perpustakaan Komnas HAM harian melalui media dan halaman web Komnas HAM;
Langganan surat kabar dan majalah;
• Perpustakaan melaksanakan Pencetakan brosur, standing banner, dan stiker;
Mengikuti pameran Festival HAM 2016 di Bojonegoro (30 November - 2 Desember 2016);
• Terlaksananya digitalisasi Koleksi Perpustakaan;
• Terlaksananya pengadaan buku - buku Luar dan Dalam Negeri sebanyak 117 judul buku dan 227 eksemplar;
• Terlaksananya langganan Jurnal asing sebanyak 5 jurnal
7. Teknologi Informasi
Berkaitan dengan fungsi penyuluhan, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM terus berupaya keras menyebarluaskan wawasan HAM ke seluruh Indonesia. Upaya penyebarluasan dilakukan dengan beragam cara dan menggunakan aneka media dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan Subbagian TI pada 2016 adalah sebagai berikut :
• Pengelolaan Website Komnas HAM. Selama 2016, ada peningkatan pengunjung website sebanyak 480.124 user, meningkat dari 2015 sebanyak 332.449 user. Website Komnas HAM juga telah diperbaiki dari sisi desain, tampilan, dan konten sehingga lebih ramah pada user;
• Pelatihan Penulisan Dasar untuk Website Komnas HAM;
Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk Kampanye HAM;
Pelatihan Penulisan Tingkat Lanjut untuk Website Komnas HAM;
Workshop Pemanfaatan TI untuk Pemajuan dan Penegakan HAM bekerjasama dengan The Asia Foundation pada 22-23 September 2016;
• Penyusunan workplan database HAM terpadu dengan The Asia Foundation (Program MAJU). Hal ini merupakan kegiatan awal dari rencana kerjasama antara Komnas HAM dengan TAF untuk mengembangkan database HAM terpadu di Komnas HAM;
Pelaksanaan Back-Up Data;
Perawatan Jaringan;
Perawatan Server;
• Pengadaan software anti-virus.
8. Kampanye HAM dan Publikasi HAM
Salah satu upaya yang dilakukan untuk penguatan wawasan HAM adalah dengan melakukan kampanye HAM untuk masyarakat umum, terutama dari kalangan anak-anak dan generasi muda, dan aparatur negara. Beberapa kegiatan yang telah dihasilkan selama tahun adalah :
Talkshow di 2 (dua) radio lokal yaitu RRI PRO 1 Bandar Lampung 90.9 FM, Radio Suara Wajar 96.8 FM dan Talk Show di Radar TV Bandar Lampung pada tanggal 26-29 Juli 2016;
Talkshow di JTV Surabaya pada tanggal 29 November 2016 disiarkan langsung pada pukul 18.00-19.00 WIB. Narasumber yang hadir pada talkshow adalah Muhammad Nurkhoiron, Kang Yoto (Bupati Bojonegoro), Beka Ulung Hapsara (INFID), dan Dr. Rupiarsieh (Dekan FISIP Unigoro) dengan topik talkshow mengenai Festival HAM
Pembuatan materi Kampanye berupa Kaos Bertema HAM sebanyak 300 pcs;
Mengisi acara pada Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, pada 14-21 Agustus 2016;
Kampanye HAM melalui media sosial khususnya twitter dan website Komnas HAM.
Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Matriks Perjanjian Kinerja 2016, Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran. Dari perjanjian kinerja tersebut, Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan telah melakukan capaian Tahun 2016 sebagai berikut:
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| K/L/D/Stakeholders/Orang yang telah mendapatkan | Jumlah K/L/D/Stakeholders | 500 Orang | 550 Orang | 110% |
| desiminasi HAM | /Orang yang telah mendapatkan desiminasi HAM | 10 K/L/D | ||
| Koordinasi K/L/D/Stakeholders yang berkomitmen melaksanakan pendidikan berbasis HAM | Jumlah Koordinasi K/L/D/Stakeholders yang berkomitmen melaksanakan pendidikan berbasis HAM | 10 K/L/D | 12 K/L/D | 120% |
1. Realisasi Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2016, Biro Pemajuan HAM mendapatkan alokasi anggaran setelah pemotongan anggaran sebesar Rp. 5.707.240.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut di bagi dua bagian, yaitu Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian sebesar Rp. 1.536.270.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan sebesar Rp. 4.170.970.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Anggaran tersebut terserap dengan baik pada kedua bagian tersebut. Di Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian, penyerapan anggara sebesar Rp. 1.506.725.614,- (satu milyar lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh lima enam ratus empat belas rupiah) atau 97,99 %. Sementara pada Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan, penyerapan mencapai Rp. 3.514.731.625,- (tiga milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 85 %. Total penyerapan anggaran pada Biro Dukungan Pemajuan HAM sebesar Rp. 5.046.457.266,- (lima milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau 88,42 %.
Bagan Realisasi Anggaran Biro Dukungan Pemajuan HAM TA 2016
| BIRO/BAGIAN | PAGU Revisi | REALISASI | PENYERAPAN | SISA |
| BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN | 1.536.270.000 1.504.725.614 | 97.99 | 30.834.386 | |
| BAGIAN DUKUNGAN PENYULUHAN | 4.170.970.000 3.541.731.652 | 3.541.73.652 | 85 | 629.948.348 |
| SUB TOTAL | 5.707.240.000 5.046.457.266 | 5.046.457.266 | 88,42 | 660.782.734 |
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada tahun anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Pencapaian target indikator kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan HAM secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.
Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM pada TA 2016 semakin membaik, terutama pada ketepatan antara rencana dan laporan kegiatan pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian. Pada TA 2016, koordinasi dalam hal program kegiatan juga sudah mulai berjalan dengan baik, misalnya dalam kegiatan mengenai kepolisian. Pada Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan, berkat kerjasama yang baik dengan K/L/D/Stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan, pencapaian output melebihi target yang diharapkan. Meskipun hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi, sehingga menjadi pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA