Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Ringkasan - Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016

23 halaman · 23 halaman diproses dengan OCR · 7.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. GLOSARI
  2. DAFTAR ISI
  3. PENGANTAR
  4. Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah
  5. Permasalahan Eks-Gafatar
  6. Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia
  7. Kasus Penghayat Kepercayaan
  8. PEMERINTAH KOTA BANDUNG
  9. Praktik Baik
  10. PEMERINTAH KOTA MANADO
  11. PEMERINTAH KOTA BEKASI
  12. PEMERINTAH KOTA BOGOR
  13. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANGKA
  14. PEMERINTAH KOTA BITUNG
  15. PEMERINTAH KOTA MANADO
  16. PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
  17. PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
  18. REKOMENDASI
  19. Kepada Pemerintah Pusat
  20. Kepada Pemerintah Daerah
  21. Kepada Masyarakat

Pelapor Khusus Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

GLOSARI

Desk KBBDesk Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan
DisnakerDinas Tenaga Kerja
DKIDaerah Khusus Ibukota
FKUBForum Kerukunan Umat Beragama
FPIFront Pembela Islam
GBKPGereja Batak Karo Protestan
GMITGereja Masehi Injili Timur
GKIGereja Kristen Indonesia
HAMHak Asasi Manusia
HIMMABUDIHimpunan Mahasiswa Buddha Indonesia
HKIHuria Kristen Indonesia
ICCPRInternational Covenant on Civil and
Politicalb Rights
JAIJemaat Ahmadiyah Indonesia
KBBKebebasan Beragama dan Berkeyakinan
KTP-elKartu Tanda Penduduk Elektronik
MPUMajelis Permusyawaratan Ulama
MUIMajelis Ulama Indonesia
NADNanggroe Aceh Darussalam
NHRINational Human Right Institution
NTTNusa Tenggara Timur
OtsusOtonomi Khusus
PBMPeraturan Bersama Menteri
RUU PUBRancangan Undang-Undang
Perlindungan Umat Beragama
Satpol PPSatuan Polisi Pamong Praja
SKBSurat Keputusan Bersama
URAISUrusan Agama Islam
UUDUndang-l Undang Dasar
UUDUndang-Undang Dasar

DAFTAR ISI

I. Pengantar II. Data Pengaduan Kasus III. Respons Terhadap Pengaduan Pelanggaran Hak atas KBB A. Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah 5 B. Permasalahan Kebebasan Berekspresi dan 6 Beribadah C. Permasalahan Umat Syiah D. Permasalahan Eks-Gafatar E. Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia F. Kasus Penghayat Kepercayaan IV. Respons Terhadap KebijakanData Pengaduan Kasus 8 A. Respons terhadap Draft RUU Perlindungan Umat 8 Beragama B. Kebijakan Daerah yang Diskriminatif 9 9 V. Praktik Baik dan Respons Positif A. Praktik Baik 10 1. Pemerintah Kota Bandung 10 2. Pemerintah Kota Manado 10 3. Pemerintah Kota Bekasi 11 4. Pemerintah Kota Bogor 11 5. Kepala Kepolisian Resort Bangka 12 6. Pemerintah Kabupaten Bantul 12 B. Respons Positif 12 1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 12 2. Pemerintah Kota Bitung 13 3. Pemerintah Kota Manado 13 4. Pemerintah Kabupaten Kendal 14 5. Pemerintah Kota Bogor 15 VI. Tantangan dan Hambatan 15 VII. Refleksi Kelembagaan dan Lesson Learned 15 VIII. Rekomendasi 17

PENGANTAR

Dalam sidang HAM Desember 2013, Komnas HAM memberi fokus khusus pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) mengingat semakin meningkatnya pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM dan minimnya perhatiannegaradalampenuntasan berbagaipelanggaranhaktersebut. Untuk menindaklanjuti irekomendasi sidang HAM tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Pelapor Khusus (Special Rapporteur) hak atas KBB dengan menunjuk salah satu Anggota Komnas HAM, M. Imdadun Ramhat sebagai Pelapor Khususnya. Untuk memaksimalkan kerja Pelapor Khusus, dibentuk Tim Khusus yang diberi nama Desk KBB.

Laporan tahunan ini adalah laporan tahun ketiga setelah edisi pertama dan kedua yang telah disampaikan pada akhir 2014 dan 2015. Laporan tahun ini adalah laporan akhir tahun yang mengolah dan menganalisis data pengaduan dan penanganan pelanggaran hak atas KBB, baik dalam kategori forum internum (kebebasan internal) maupun kategori forum externum(kebebasan eksternal). Selain itu juga dilaporkan respons Desk KBB Komnas HAM terhadap berbagai pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dari bulan Januari sampai Desember 2016.

Jumlah pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima oleh Bagian Dukungan Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM pada 2016 ini (Januari - Desember)berjumlah97pengaduan. Jumlah ini meningkat dari jumlah pengaduan pada 2015 yang berjumlah 87 pengaduan. Jumlah ini tentu tidak mencerminkan jumlah pelanggaran hak atas KBB yang sesungguhnya, karena kasus-kasus yang diadukan hanya sebagian kecil dari kasuskasus yang ada. Meningkatnya jumlah pengaduan pada tahun ini dapat dilihat sebagai indikator bahwa jumlah pelanggaran hak atas KBB pada tahun 2016 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi (21 pengaduan), diikuti DKI Jakarta (19 pengaduan). Posisi kedua daerah ini sama dengan temuan pada 2015. Temuan mengejutkan adalah Sulawesi Utara menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi ketiga (11 pengaduan), padahal 2015 hanya ada 1 pengaduan dari daerah ini. Hal ini nampaknya tidak lepas dari beberapa permasalahan penolakan masjid yang belum terselesaikan di daerah ini.

Dari jumlah tersebut, permasalahan pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan pada 2016 (44 pengaduan), diikuti permasalahan pembatasan dan pelarangan ibadah atau kegiatan keagamaan (19 pengaduan). Posisi ini sama dengan temuan pada 2015, dimana permasalahan tempat ibadah sebanyak 37 pengaduan dan pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 24 pengaduan. Terkait isu pendirian tempat ibadah, terjadi peningkatan pengaduan, namun pada isu pelarangan kegiatan keagamaan terjadi penurunan.

Permasalahan yang juga banyak diadukan pada 2016 ini adalah ancaman atau intimidasi terhadap kelompok keagamaan (12 pengaduan). Ini menandakan bahwa tindakan ancaman atau intimidasi dengan mengatasnamakan agama kepada kelompok keagamaan pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 7 pengaduan.

Bila diteliti dari aspek korban tindak pelanggaran hak atas KBB, dari data pengaduan tersebut diperoleh peta korban, dimana terbanyak dari kasus-kasus yang diadukan ke Komnas HAM pada 2016 ini adalah tempat ibadah umat muslim, yakni masjid dan mushalla (24 pengaduan). Hal ini tidak lepas dari masih belum terselesaikannya permasalahan pendirian beberapa masjid dan mushalla di Indonesia bagian Tengah dan Timur, antara lain di Denpasar Bali, Bitung dan Manado (Sulawesi Utara) dan Manokwari. Namun demikian, selain di Bagian Timur Indonesia, termasuk di dalam data ini adalah beberapa pembatasan dan pelarangan pembangunan masjid milik warga Muhammadiyah di Bireun Aceh dan beberapa pelarangan masjid Ahmadiyah di Jawa Barat.

Korban terbanyak berikutnya adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl), yaitu 22 pengaduan. Jumlah ini naik dari 2015 (17 pengaduan). Data ini menunjukkan bahwa permasalahan JAI di Indonesia masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan secara permanen. Meskipun sudah ada aturan nasional berupa SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, namun kasus-kasus pelanggaran KBB terhadap Ahmadiyah masih terus terjadi.

Adapun korban terbanyak ketiga adalah tempat ibadah umat Kristen (17 pengaduan). Kasus-kasus yang diadukan terkait dengan pembatasan pendirian gereja dalam data ini lebih banyak terjadi di Indonesia Bagian Barat, yakni Aceh dan Jawa Barat dan Jakarta. Tingginya pengaduan terkait gereja pada tahun ini merupakan fenomena yang terus berulang setiap tahunnya, meski kasus-kasus yang diadukan sebagian merupakan kasus-kasus yang pada tahun-tahun sebelumnya belum terselesaikan.

Apabila dilihat dari aspek pelakunya, maka berikut ini adalah pihakpihak yang diadukan sebagai pelakunya pada tahun ini. Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten / Kota) adalah pelaku yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran hak atas KBB (52 pengaduan). Jumlah ini meningkat drastis dari 2015 (36 pengaduan). Fakta ini sangat memprihatinkan, karena Pemerintah Daerah yang seharusnya melaksanakan mandat melindungi hak beragama warga negara justeru menjadi pelaku pelanggaran. Fakta ini juga menunjukkan bahwa ada persoalan serius terkait implementasi norma-norma HAM, khususnya hak atas KBB di tingkat Pemerintah Daerah. Masalah tersebut dapat berupa lemahnya komitmen, kesadaran, pengetahuan dan kemampuan aparatus di daerah dalam melaksanakan jaminan hak atas KBB. Hal ini juga memperlihatkan banyak pemimpin daerah yang belum sepenuhnya menyadari tanggungjawab dan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas KBB warganegara.

Apabila mengacu pada hasil kajian Komnas HAM di enam daerah di Jawa Barat, fakta tingginya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) Lemahnya pengetahuan dan kesadaran aparatus Pemerintah Daerah terhadap norma-norma HAM; 2) Adanya tekanan dari kelompok-kelompok intoleran yang tidak mampu diatasi oleh pemimpin di tingkat lokal; dan 3) Masih banyaknya aturan-aturan di tingkat pusat yang tidak sejalan dengan norma HAM dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai kebijakan daerah, baik yang tertulis maupun dalam bentuk diskresi aparatus lokal.

Selain itu, data tersebut juga dapat menjadi peringatan bagi Pemerintah Pusat, karena tidak mampu mendorong dan mengawasi Pemerintah Daerah dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan hak atas KBB warganya, padahal berbagai peraturan perundang-undangan telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengawasi bahkan memberi sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak komit terhadap pelaksanaan kewajiban negara melindungi warganya.

Aktor berikutnya yang banyak diadukan adalah Organisasi (13 pengaduan), yakni kategori pelaku yang memiliki nama atau identitas organisasi, baik berbadan hukum maupun tidak. Masuk dalam kategori ini terdiri dari: MUI (5 pengaduan), FJI DIY (2 pengaduan), FGGJ, GMIM, DOBRAK, LPI, AGIB dan GMAHK Jemaat Zen Li (masing-masing 1 pengaduan). Pelaku berikutnya yang banyak diadukan pada tahun ini adalah kelompok masyarakat (12 pengaduan). Kelompok masyarakat yang dimaksud biasanya berupa sekelompok orang atau warga yang tidak memiliki atribut atau organisasi definitif. Kedua kategori pelaku di atas adalah aktor masyarakat sipil yang diduga melakukan pelanggaran hak atas KBB.

Respons yang dimaksud di sini adalah dukungan terhadap Sub Komisi Pemantauan dan Sub Komisi Mediasi dalam menangani berbagai pengaduan kasus pelanggaran hak aats KBB yang diterima Komnas HAM.

Selama tahun 2016, Desk KBB dan Pelapor Khusus KBB telah terlibat dalam merespons 106 permasalahan terkait dugaan pelanggaran hak atas KBB, yakni meliputi:

RESPONS TERHADAP PENGADUAN PELANGGARAN HAK ATAS KBB

1. Permasalahan pendirian rumah ibadah sebanyak 50 kasus yang terdiri dari: 40 kasus gereja; 8 kasus masjid, termasuk di dalamnya 4 masjid milik JAl; dan 2 rumah ibadah warga Penghayat Kepercayaan;

2. Permasalahan kebebasan bereskpresi dan beribadah (4 kasus);

3. Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (3 kasus);

4. Permasalahan Syiah (1 kasus);

5. Permasalahan Eks-Gafatar (2 kasus);

6. Regulasi Pusat (1 regulasi);

Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah

7. Regulasi daerah (45 regulasi).

Terdapat sejumlah permasalahan pendirian rumah ibadah yang direspons oleh Desk KBB Komnas HAM pada 2016, yaitu:

1. Pelarangan Pembangunan Masjid di Kota Bitung Sulut;

2. Desakan Pembatalan Pembangunan Masjid Baiturahman Wamena di Jayawijaya;

3. Pelarangan Pembangunan Mushalla As Syafiiyah Kota Denpasar;

4. Permasalahan 24 Gereja di Aceh Singkil;

5. Penyelesaian Permasalahan GKI Yasmin Bogor;

6. Penyegelan 7 Gereja di Cianjur;

7. Permasalahan GBKP Pasar Minggu;

8. Permasalahan HKBP Filadelfia Bekasi;

9. Permasalahan Penolakan Masjid di Eks Kampung Texas Manado;

10. Permasalahan Masjid Jabal Nur Manado;

11. Permasalahan Sejumlah Gereja di Kota Bandung;

12. Temuan Pemerasan terhadap Gerejagereja di Jawa Barat.

Uraian rinci mengenai 12 permasalahan tersebut disajikan dalam Lamporan Tahun 2016.

Terdapat sejumlah permasalahan kebebasan berekspresi dan beribadah yang direspons oleh Desk KBB Komnas HAM pada 2016, yaitu:

1. Pelarangan KKR di Kota Bandung;

2. PermasalahanDeklarasi Serambi Mekah di Sumatera Barat;

3. Pengusiran Anggota Jamaah Tabligh di Bandara NTT;

4. Aksi Ormas FPI Mendatangi Mal dan Pusat Perbelanjaan di Surabaya.

Uraian rinci mengenai 4 permasalahan tersebut disajikan dalam Lamporan Tahun 2016.

Permasalahan Umat Syiah yang direspons oleh Desk KBB Komnas HAM pada 2016 yang hingga kini belum terselesaikan adalah Pengungsi Syiah Sampang. Uraian rinci mengenai permasalahan ini disajikan dalam Lamporan Tahun 2016.

Permasalahan Eks-Gafatar

Permasalahan Eks-Gafatar yang direspon oleh Desk KBB Komnas HAM terkait dengan adanya kekerasan terhadap Eks- Gafatar di Mempawah dan terkait SKB 3 Menteri tentang Eks-Gafatar di Indonesia. Uraian lebih rinci mengenai permasalahan ini disajikan dalam dalam Lamporan Tahun 2016.

Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Terdapat sejumlah permasalahan terkait Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang direspons oleh Desk KBB Komnas HAM pada 2016, yaitu:

1. Upaya Pengusiran JAl Bangka;

2. Permasalahan JAl Bukit Duri Jakarta;

3. Permasalahan Pengungsi JAI di Transito Mataram Lombok NTB;

4. Kasus Perusakan Masjid JAl Kendal;

5. Kasus Masjid JAl Sukabumi;

6. Permasalahan Masjid JAl Banjar Jawa Barat;

7. Kasus JAI Subang.

Uraian rinci mengenai 7 permasalahan tersebut disajikan dalam Lamporan Tahun 2016.

Kasus Penghayat Kepercayaan

Terdapat dua kasus penghayat kepercayaan yang direspons oleh Desk KBB Komnas HAM pada 2016, yaitu:

1. Kasus Tempat Pesujudan Sapta Darma di Rembang;

2. Penghentian Aktivitas Aji Saka di Tangerang Banten.

Uraian rinci mengenai 2 kasus penghayat kepercayaan tersebut disajikan dalam Lamporan Tahun 2016.

Respons terhadap kebijakan yang dimaksud di sini meliputi: respons terhadap draft RUU Perlindungan Umat Beragama dan respons terhadap kebijakan Daerah yang melanggar hak atas KBB/diskriminatif di enam daerah di Jawa Barat yang ditemukan dalam penelitian Desk KBB, yakni: Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan, berikut dengan respons masing-masing pemerintah daerah tersebut terhadap hasil penelitian yang dimaksud.

RESPONS TERHADAP KEBIJAKAN

Pada 2 Februari 2016, Komnas HAM telah bertemu Menteri Agama RI guna menyampaikan hasil kajian Komnas HAM terhadap Draft RUU Perlindungan Umat Beragama yang telah disusun Kementrian Agama. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama menyampaikan penghargaan yang tinggi atas masukan Komnas HAM dan menyatakanakanmempertimbangkan masukan tersebut sebagai bahan perbaikan draft RUU yang ada. Adapun isu kritis yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sekaligus sebagai masukan untuk perbaikan RUU PUB adalah: (a) Tidak dimasukkannya perlindungan terhadap Penganut Keyakinan/ Aliran Kepercayaan;(b) Definisi Perlindungan yang masih berpotensi menimbulkan diskriminasi; (c) Masalah Pendaftaran/ registrasi Agama dan Majelis Agama; (d) Masalah Pendirian Rumah Ibadah; dan (e) Masalah Pemidanaan.

Sejak awal Desember 2015, Desk KBB Komnas HAM telah membantu Pelapor Khususmelakukankajianterhadap penghormatan dan pemenuhan jaminan hak atas KBB di enam daerah di Jawa Barat, yakni: Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan. Kajian tersebut membedah berbagai kebijakan di enam daerah tersebut yang diduga berpotensi melanggar hak atas KBB dan/atau diskriminatif. Dari kajian tersebut telah dilakukan roadshow ke enam daerah tersebut untuk mendialogkan hasilnya, berikut dengan respons masing-masing pemerintah daerah yang dimaksud. Adapun uraian rinci mengenai hasil penelitian untuk masing-masing daerah tersebut disajikan dalam Lamporan Tahun 2016.

PRAKTIK BAIK DAN RESPON POSITIF

Selama tahun 2016, Komnas HAM mencatat sejumlah Pemerintah Daerah dalam penyelesaian berbagai permasalahan hak atas kebebasan beragama yang telah memperlihatkan adanya hasil yang baik dari proses penanganan kasus yang terbukti dengan terselesaikannya kasuskasus tersebut. Komnas HAM juga mencatat sejumlah Pemerintah Daerah yang menunjukkan respons positif dalam upaya penyelesaian kasus-kasus yang ada. Di bawah ini beberapa daerah yang telah memberikan praktik dan respons positif.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Praktik Baik

a. Walikota Bandung Ridwan Kamil menerbitkan ijin 2 gereja yang sebelumnya dipermasalahkan. Lebih dari itu, Walikota Bandung menjamin ijin yang telah diterbitkan tersebut tidak akan dicabut meski ada desakan dari sebagian warga;

b. Komitmen Walikota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota ramah HAM, antara lain dengan meminta setiap kelurahan di Bandung membuat laporan tentang pemenuhan HAM di wilayah masing-masing;

C. Pemkot Bandung sudah membentuk Panitia RANHAM, dimana salah satu tugasnya melakukan harmonisasi Peraturan Daerah agar sejalan dengan prinsip HAM, mendorong berbagai program SKPD agar sejalan dengan norma HAM, sosialisasi HAM ke berbagai institusi pemerintah dan pendampingan kasus HAM;

d. Pemkot Bandung menerbitkan 3 kebijakan memperkuat perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2016, yaitu: (i) Surat Edaran tanggal 12 Juli 2016 tentang Larangan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (unjukrasa) /Demonstrasi di Tempat Ibadah; (ii) Surat Edaran Walikota pada tanggal 7 Desember 2016 tentang penggunaan gedung pertemuan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat insidentil; dan (iii) Surat Edaran tanggal 7 Desember 2016 tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Keyakinan.

PEMERINTAH KOTA MANADO

a. Terselesaikannya permasalahan penolakan pendirian Masjid Jabal Nur di Komplek Griya Tugu Mapanget Kota Manado dengan diterbitkannya IMB masjid oleh Pemerintah Kota Manado;

b. Pemkot Manado juga telah menunjukkan ketegasan dengan mengikuti aturan yang ada terkait pendirian tempat ibadah, sekaligus menunjukkan penggunaan diskresi yang tepat dengan memerintahkan doveloper perumahan untuk mengubah siteplan demi menghormati hak warga muslim jamaah Masjid Jabal Nur memiliki tempat ibadah.

PEMERINTAH KOTA BEKASI

a. Menyelesaikan permasalahan 4 gereja yang sebelumnya ditolak oleh sebagian warga, yakni: Gereja Santa Clara, Gereja Galilea, Gereja Kalamiring dan Gereja Manseng;

b. Komitmen Pemkot Bekasi untuk mempertahankan kebijakan pemberian IMB tersebut, meskipun mendapat penolakan besar dari berbagai Ormas di Kota Bekasi. Alasan Walikota Bekasi untuk tidak mencabut IMB tersebut adalah karena proses perizinan yang dilakukan gereja telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sikap ini telah membuktikan bahwa ketegasan dan keberanian Walikota Bekasi dapat menjadi solusi terhadap sikap-sikap intoleran dari sebagian masyarakat.

PEMERINTAH KOTA BOGOR

a. Jaminan terlaksananya perayaan Asyura warga Syiah di Kota Bogor pada tahun 2016 ini. Meskipun masih ada penolakan dari beberapa pihak atas rencana perayaan tersebut, namun Pemerintah Kota Bogor tetap menegaskan akan menjamin terlaksananya perayaan Asyura. Komitmen tersebut benar direalisasikan dengan mengerahkan beberapa anggota kepolisian untuk menjaga pelaksanaan perayaan Asyura dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan penolakan.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANGKA

a. Ketegasan dalam menjamin keamanan warga JAl pada awal Januari 2016 di Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang didesak untuk keluar dari wilayah tersebut oleh sejumlah Ormas dan warga, karena dianggap sebagai kelompok yang menimbulkan keresahan karena membagi-bagikan hewan kurban kepada tetangganya yang non-JAl. Persoalan menjadi semakin serius karena Bupati Bangka cenderung mengikuti tuntutan warga dengan memberi batas waktu kepada warga JAl untuk meninggalkan wilayah tersebut. Upaya pengusiran itu tidak terjadi karena Kapolres Bangka menunjukkan sikap tegas dengan menempatkan puluhan anggotanya di jalan akses masuk lokasi warga JAl untuk mencegah kelompok-kelompok yang akan melakukan pengusiran.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

a. Kebijakan “pemutihan” perijinan pendirian rumah ibadah yang rumah ibadahnya telah ada sebelum terbitnya PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kebijakan pemutihan ini merujuk pada PBM tersebut Pasal 28 ayat (3) dan akan diperkuat dalam bentuk Peraturan Bupati Bantul.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Respons Positif

Kesediaan Pemkab Aceh Singkil mencari penyelesaian yang a. bertumpu pada pemenuhan hak atas tempat ibadah dalam kasus 24 gereja di Aceh Singkil. Pemkab Aceh Singkil membuka ruang bagi sejumlah gereja yang sebelumnya ditertibkan untuk memperoses perizinan berdasarkan aturan hukum yang ada di Aceh. Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH KOTA BITUNG

a. Kesediaan Pemkot Bitung menempuh proses mediasi dalam penyelesaian permasalahan Masjid Asy Syuhada di Kota Bitung, dari yang sebelumnya Pemkot Bitung merasa permasalahan sudah selesai dengan terbitnya SK Walikota Bitung terkait permasalahan Masjid Asy Syuhada;

b. Dalam forum konsultasi Pemkot Bitung dengan Komnas HAM, Walikota Bitung secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan ini dapat dilanjutkan kembali apabila ada pihakpihak yang masih belum menerima opsi yang ditawarkan Pemkot Bitung;

C. Komitmen Pemkot Bitung untuk memfasilitasi Komnas HAM dalam kegiatan road show bertemu dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat yang masih menolak Masjid Asy Syuhada. Kegiatan tersebut disepakati sebagai upaya kultural dan dialogis Pemkot Manado memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak beragama dan toleransi antar warga masyarakat.

PEMERINTAH KOTA MANADO

a. Pendekatan dialogis yang ditempuh dalam penyelesaian permasalahan Masjid Eks Kampung Texas Kota Manado. Pemkot Manado telah mencoba menjembatani perselisihan dengan memanggil perwakilan Ormas-Ormas adat yang tergabung dalam Makapetor. Dalam pertemuan di Kantor Walikota yang juga dihadiri Komnas HAM, Pemkot Manado mencoba memberi pemahaman agar keberatan yang disampaikan tetap dalam koridor hukum yang ada dan menghindari tindakantindakan anarkis. Selain itu, Walikota Manado juga menjelaskan bahwa dirinya telah diberi mandat oleh Gubernur Sulawesi Utara untuk menjembatani permasalahan ini. Dalam proses mediasi ini, Pemkot akan bertemu panitia pembangunan untuk menghentikan sementara pembangunan sampai ada titik temu.

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kemauan untuk tetap berada pada posisi netral dan patuh a. pada hukum dalam permasalahan perusakan masjid milik JAl di Kabupaten Kendal. Pada saat Kepolisian Kendal melakukan proses hukum terhadap para pelaku perusakan masjid, Pemkab Kendal tidak mengintervensi proses hukum, bahkan hingga saat ini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal. Begitu pula ketika beberapa ribu warga masyarakat Kendal memberikan tanda tangan desakan agar Pemkab Kendal mencabut IMB Masjid milik JAl, Bupati Kendal tetap pada pendiriannya untuk tidak mencabut IMB tersebut dengan alasan proses perizinan sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada;

b. Pemkab Kendal juga melibatkan Komnas HAM dalam upaya memberi pemahaman terhadap warga masyarakat yang mendesak pencabutan IMB masjid terkait status hukum JAl di Indonesia serta aturan terkait pendirian tempat ibadah;

C. Hingga kini upaya pemulihan terhadap tempat ibadah yang dirusak memang belum terealisasi, namun upaya Pemkab Kendal mendorong inklusi sosial antar warga JAl dengan warga lainnya tetap harus diapresiasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Langkah yang ditempuh Pemkot Bogor mencari penyelesaian a. permanen masalah GKI Yasmin yang sudah berlangsung sejak tahun 2008, misalnya dengan menyodorkan satu tawaran solusi “berbagi lahan” yang menurut Walikota Bogor merupakan win win solution;

b. Secara aktif mengkomunikasikan gagasan ini kepada berbagai pihak terkait. Meskipun pada awalnya timbul penolakan dari sebagian pihak, namun hingga saat ini gagasan tersebut nampaknya telah mendapat sambutan positif dari seluruh pihak. Meski mash perlu ditunggu bagaimana Pemkot Bogor merealisasikan gagasan tersebut.

Setidaknya dapat dicatat 6 tantangan dan hambatan di masa mendatang, yaitu: (a) Masalah Tempat Ibadah yang Semakin Serius; (b) Pemerintaah Daerah, Aktor Paling Banyak Diadukan; (c) Masalah JAl: Aparatus yang Lebih Tunduk pada Fatwa MUI; (d) Kebijakan yang Tajam Kepada Minoritas; (e) Negatif Solidarity; dan (f) Saling Lempar Tanggungjawab.

Uraian rinci mengenai 6 permasalahan tersebut disajikan dalam Lamporan Tahun 2016.

REFLEKSI KELEMBAGAAN DAN LESSON LEARNED

Keberadaan Pelapor Khusus KBB dan Desk KBB Komnas HAM sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dalam merespons dan menanganipengaduan kasus-kasus KBB telah dirasakan manfaatnya selama tiga tahun terakhir ini. Beberapa pembelajaran yang dapat dikedepankan adalah:

1. Dengan adanya dukungan Pelapor Khusus KBB dalam penanganan kasus, tugas dan fungsi Komnas HAM yang selama ini kurang optimal, antara lain memberi saran, penyuluhan dan konsultasi menjadi jauh lebih efektif. Pelapor Khusus KBB sering membuka forum konsultasi kepada aparatus pemerintah di luar konteks penanganan kasus, misalnya bagaimana menyusun kebijakan daerah yang tidak bertentangan dengan normanorma HAM dan seterusnya.

2. Keberadaan Pelapor Khusus dan Desk KBB telah mempercepat respons pengaduan kasus-kasus KBB. Hal ini berbeda dengan respons sebelum Pelapor Khusus dan Desk KBB dibentuk, dimana pengaduan-pengaduan pelanggaran hak atas KBB harus melalui antrian respons bersama pengaduan kasus-kasus bidang lainnya. Setelah Pelapor Khusus dan Desk KBB dibentuk, respons pengaduan pelanggaran hak atas KBB dapat dilakukan dengan lebih cepat.

3. Penanganan pengaduan pelanggaran hak atas KBB juga lebih terfokus setelah pembentukan Pelapor Khusus dan Desk KBB, karena penangannya tidak tercampur dengan isu-isu lainnya. Keberadaan Desk KBB juga memudahkan Komnas HAM merespons pengaduan di lapangan. Komunikasi Komnas HAM dengan pengadu juga lebih intensif, karena pengadu dapat menghubungi Komnas HAM, begitupun sebaliknya secara lebih lancar.

4. Keberadaan Desk KBB telah memberi dukungan pada keberhasilan kerja Subkomisi Mediasi. Hal ini karena Sub Komisi Mediasi menjadi tidak hanya berorientasi pada tujuan agar para pihak bersedia duduk bersama. Kunjungan pra-mediasi sebagai langkah awal mediasi tidak hanya sekedar menjalin komunikasi dengan para pihak, memahami persoalan dan mendorong agar para pihak duduk bersama. Dalam pengalaman Desk KBB, apa yang dilakukan dalam kerangka mediasi itu menjadi jauh lebih luas. Misalnya, dengan mengadakan Focus Group Discussion, Desk KBB membantu menyiapkan proses mediasi supaya kondusif dan lebih dekat pada tujuan. Melalui FGD tersebut, Desk KBB melakukan edukasi dan capacity building kepada para pihak, mendorong mereka berdiskusi, memperkenalkan mereka pada prinsip KBB, berkomunikasi intensif dengan para pihak untuk meyakinkan mereka melakukan mediasi.

5. Desk KBB membantu Subkomisi Pemantauan terutama agar pemantauan lebih terarah dan terukur. Hal ini karena jika sebelumnya respons yang dilakukan Komnas HAM terhadap pengaduan adalah datang ke daerah mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya dibuat rekomendasi. Setelah itu, ada dua kemungkinan: kasus ditutup atau dialihkan ke Sub Komisi Mediasi, atau dimonitoring dari jauh. Dengan keberadaan Desk KBB, hasil pemantauan biasanya ditelaah lagi untuk dipahami akar persoalannya, ditentukan apakah melalui mediasi atau penanganan lain, misalnya melalui komunikasi lanjutan. Dalam kasus di Jawa Barat misalnya, Desk KBB melakukan komunikasi lanjutan dengan Pemerintah Daerah untuk merencanakan penyelesaian bersama. Meskipun hingga saat ini masih dalam proses, Desk KBB melihat jika pola seperti ini diintensifkan, maka akan dapat menjadi pola yang permanen.

REKOMENDASI

Kepada Pemerintah Pusat

a. Mendesak Pemerintah Pusat agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan dan peraturanperaturan di daerah yang melanggar hak atas KBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Mendesak kepada Presiden Rl untuk mengambil-alih tanggungjawab dan memimpin langsung penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak atas KBB yang telah berlangsung lama dan belum terselesaikan, antara lain kasus pemulangan pengungsi JAl di Mataam NTB dan pengungsi Syiah di Sidoarjo Jawa Timur. Hal ini sangat mendesak dilakukan mengingat berbagai upaya penyelesaian oleh Pemerintah Daerah telah menemui jalan buntu.

C. Mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparatus pemerintah di tingkat lokal, sekaligus menjadikan hak atas KBB sebagai salah satu indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

d. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menegaskan posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang sama dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat fatwa dan pandangan MUl dalam masalah keagamaan selama ini sering dianggap sejajar dengan peraturan perundang-undangan.

e. Khususnya Kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama RI:

Mendesak kedua kementerian tersebut melakukan revisiterhadap PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, terutama terhadap beberapa pasal yang kurang jelas dan multitafsir.

ii. Mendesak Kementerian Agama untuk segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama dengan mengakomidasi masukan-masukan tertulis yang telah disampaikan Komnas HAM.

iii. iv.

Mendesak Kementerian Dalam Negeri melakukan peninjauan atas diberlakukannya Qanun No.4 tahun 2016 di Aceh dan meminta Pemerintah Aceh untuk menunda penerapan Qanun tersebut. Langkah tersebut sangat mendesak dilakukan mengingat sejumlah substansi Qanun tersebut berpotensi diskriminatif dan melanggar hak atas KBB, terutama bagi warga non-muslim di Aceh.

Mendesak Menteri Dalam Negeri meninjau pemberlakuan kebijakan-kebijakan daerah tentang Ahmadiyah. Hal ini sangat mendesak dilakukan karena kebijakan-kebijakan tersebut terindikasi kuat telah melampaui pengaturan yang ada dalam SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah.

Kepada Pemerintah Daerah

a. Mendesak Para Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas KBB setiap warga masyarakat, terutama terhadap kelompok minoritas. Hal ini penting mengingat di berbagai daerah keberadaan kelompok minoritas yang selalu dalam posisi rentan dalam penikmatan hak atas KBB.

b. Mendesak Para Pemerintah Daerah yang tengah menghadapi permasalahan KBB untuk lebih terbuka dan bekerjasama dalam proses penanganan yang dilakukan Komnas HAM, karena kesediaan para pimpinan daerah bekerjasama akan menentukan hasil penanganan yang dilakukan dalam rangka memperkuat jaminan perlindungan hak atas KBB di daerah tersebut.

Kepada Masyarakat

a. Menghimbau masyarakat untuk terus memantau kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam penyelesaian masalah-masalah KBB di daerahnya.

b. Mendorong masyarakat untuk tetap melaporkan berbagai pelanggaran hak atas KBB yang terjadi kepada Komnas HAM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 100 s/d Pasal 103 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Mendorong kepada Ormas Keagamaan untuk memperkuat C. kerjasamadenganKomnasHAMdalammengedukasimasyarakat agar lebih menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas KBB dan lebih toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pelapor Khusus KBB Komnas HAM

M. Imdadun Rahmat