LAPORAN TAHUNAN
KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 2016
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2016
GLOSARI
Desk KBB Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Disnaker Dinas Tenaga Kerja DKI Daerah Khusus Ibukota FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama FPI Front Pembela Islam FJI Front JIhad Islam GBKP Gereja Batak Karo Protestan GMIT Gereja Masehi Injili Timur GMIM Gereja Masehi Injili di Minahasa GKI Gereja Kristen Indonesia HAM Hak Asasi Manusia HIMMABUDI Himpunan Mahasiswa Buddha Indonesia HKI Huria Kristen Indonesia ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights JAI Jemaat Ahmadiyah Indonesia KBB Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan KTP-el Kartu Tanda Penduduk Elektronik LPI Laskar Pembela Islam MPU Majelis Permusyawaratan Ulama MUI Majelis Ulama Indonesia NAD Nanggroe Aceh Darussalam NHRI National Human Right Institution NTT Nusa Tenggara Timur Otsus Otonomi Khusus PBM Peraturan Bersama Menteri RUU PUB Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja SKB Surat Keputusan Bersama URAIS Urusan Agama Islam UUD Undang-Undang Dasar
DAFTAR ISI
Pengantar Pelapor Khusus Kbb 1 Bagian Satu Pendahuluan 4 Bagian Dua Temuan-Temuan 14 Bagian Tiga Praktik Baik Dan Respons Positif 91 Bagian Empat Analisis, Tantangan Dan Hambatan 102 Bagian Lima Refleksi Kelembagaan Dan Lesson Learned 110 Bagian Enam Rekomendasi 113
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Pengaduan KBB Berdasarkan Kategori Daerah 15 Tabel 2: Pengaduan KBB Berdasarkan Kategori Isu 16 Tabel 3: Pelanggaran Hak atas KBB Berdasarkan Korban 17 Tabel 4: Pelanggaran Hak atas KBB Berdasarkan Pelaku 19
Pengantar
Pelapor Khusus KBB dan Ketua Komnas HAM
Kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya forum internum merupakan hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (nonderogable rights). Namun, kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) hingga saat ini masih menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. Hal ini tercermin dari data di Pengaduan yang diterima Komnas HAM. Pengaduan terkait dengan jaminan akan hak beragama dan berkeyakinan menempati lima besar dari isu terbanyak yang diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM.
Situasi itu menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi problem yang harus disikapi serius oleh Indonesia, oleh kita semua, khususnya oleh Komnas HAM sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk menciptakan situasi kondusif bagi pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Dalam konteks ini, Komnas HAM merasa penting untuk menjadikan isu KBB sebagai salah satu prioitas isu yang harus ditangani lebih serius dan sistematis.
Sejak Rapat Paripurna Tahun 2013 Komnas HAM telah menunjuk salah satu anggotanya menjadi Pelapor Khusus dalam isu KBB. Pelapor Khusus diberi tanggung jawab dan tugas untuk memberikan perhatian khusus terkait isu-isu KBB dan melakukan koordinasi terhadap fungsifungsi yang diberikan oleh UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang diberikan kepada Komnas HAM. Selain mengordinasikan aktivitas dan fungsi-fungsi itu, Pelapor Khusus juga diberikan kewajiban untuk membuat programprogram, utamanya melaporkan perkembangan tahunan terkait isu KBB. Pelapor Khusus tidak bisa bekerja sendiri. Atas persetujuan Rapat Paripurna, Komnas HAM kemudian membentuk unit khusus yang disebut sebagai Desk KBB. Desk ini khusus menangani isu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Laporan akhir tahun ini adalah bentuk laporan Pelapor Khusus terkait perkembangan penanganan pengaduan hak atas KBB di Indonesia. Ini merupakan laporan akhir tahun ketiga yang disampaikan oleh Pelapor Khusus KBB. Sumber utama pembuatan laporan ini adalah data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dari bulan Januari sampai Desember 2016. Selain itu laporan ini didasarkan atas respon Desk KBB Komnas Ham atas kasus-kasus KBB di Indonesia yang dilakukan selama 2016. Didalamnya tidak hanya analisa atas data pengaduan yang diterima Komnas HAM yang akan disajikan, tapijuga respon Komnas berikut perkembangan penyelesaian kasusnya. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ini selain diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, namun juga diharapkan bisa memberikan masukan untuk perubahan kebijakan Negara yang lebih berpihak pada jaminan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Pada akhirnya saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr Jayadi Damanik sebagai kordinator Desk KBB dan tim yang sudah bekerja keras dalam membantu penyusunan laporan Akhir Tahun KBB tahun 2016 ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Canadian Embassy di Jakarta yang telah mendukung terealisasinya peberbitan ini.
Jakarta, 10 Januari 2017 Pelapor Khusus KBB dan Ketua Komnas HAM
M. Imdadun Rahmat
BAGIAN SATU PENDAHULUAN
Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM juga bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Guna mencapai tujuannya, Komnas HAM memiliki sejumlah fungsi yang diatur dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan fungsifungsi tersebut, Komnas HAM memiliki alat kelengkapan berupa Sidang Paripurna dan Sub Komisi, dimana salah satu kewenangan Sidang Paripurna adalah menetapkan Program Kerja dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.
Dalam sidang HAM Desember 2013, Komnas HAM memberi fokus khusus pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) mengingat semakin meningkatnya pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM dan minimnya perhatian negara dalam penuntasan berbagai pelanggaran hak tersebut. Untuk menindaklanjuti rekomendasi sidang HAM tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Pelapor Khusus (Special Rapporteur) hak atas KBB dengan menunjuk salah satu Anggota Komnas HAM, M. Imdadun Ramhat sebagai Pelapor Khususnya.
Mandat utama Pelapor Khusus ini adalah melakukan identifikasi atas situasi dan tantangan sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemajuan, penghormatan dan pemenuhan kak atas KBB di Indonesia. Untuk memaksimalkan kerja Pelapor Khusus dalam menjalankan mandat tersebut, dibentuk Tim Khusus yang diberi nama Desk KBB. Desk KBB ini terdiri dari staf khusus dengan staf internal Komnas HAM. Salah satu tugas utama Desk ini adalah menganalisis data pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM dan mendukung Pelapor Khusus dalam menyiapkan laporan perkembangan penanganan pengaduan hak atas KBB kepada publik yang kemudian diberi nama Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Laporan KBB).
Laporan akhir tahun ini adalah laporan akhir tahun ketiga yang disampaikan oleh Pelapor Khusus KBB setelah edisi pertama dan kedua yang telah disampaikan pada akhir tahun 2014 dan 2015. Laporan KBB pada tahun ini adalah laporan akhir tahun yang mengolah dan menganalisis data pengaduan dan penanganan pelanggaran hak atas KBB, baik dalam kategori forum internum (kebebasan internal) maupun kategori forum externum (kebebasan eksternal). Selain itu juga dilaporkan respons Desk KBB Komnas HAM terhadap berbagai pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dari bulan Januari sampai Desember 2016.
Istilah-Istilah Kunci
Hal yang pertama untuk ditegaskan adalah bahwa dalam pengaturan tentang HAM dikenal istilah hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak-hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun atau hak-hak absolut merupakan pelanggaran HAM. Dalam UUD 1945 disebutkan hak-hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun, yakni: hak hidup; hak untuk tidak disiksa; hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM juga disebutkan beberapa hak yang tidak bisa dibatasi, yakni: hak hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Dua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa hak beragama adalah salah satu hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Apakah semua aspek hak beragama tidak dapat dibatasi? Dua dasar hukum tersebut tidak merinci aspek apa saja dari hak beragama yang tidak bisa dibatasi. Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang No.12 Tahun 2005. Kovenan ini membedakan antara kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Menurut Komentar Umum Nomor 22 yang disusun oleh Komite HAM PBB pada tahun 1993, Pasal 18 ini tidak mengijinkan pembatasan apapun terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya, termasuk di dalamnya kebebasan untuk menerima agama tertentu atau berganti agama juga tidak dapat dibatasi. Hak atas kebebasan ini sering juga disebut sebagai hak absolut atau kebebasan internal (forum internum).
Sementara itu, kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan, seperti ibadah, pengamalan, ketaatan, pengajaran, perayaan hari raya, aturan tentang makanan, pakaian, pemilih pemimpin agama, mendirikan organisasi keagamaan, mengadakan sekolah agama, menyebarkan teks-teks atau publikasi agama, mendirikan tempat ritual dan ibadah dapat dibatasi oleh negara. Hak-hak atas kebebasan ini sering juga disebut sebagai kebebasan eksternal (forum eksternum).
Ketentuan tentang pembatasan kebebasan eksternal ini telah diatur dengan cukup jelas di Indonesia yang pada Pasal 28J UUD 1945 disebutkan bahwa:
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
Kemudian pada Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan:
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
Dua ketentuan di atas menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama dapat dilakukan oleh negara dengan beberapa persyaratan, yaitu: (1) harus dengan Undang-Undang; dan (2) dengan alasan untuk menjamin: (a) hak dan kebebasan orang lain; (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum; dan (c) ditetapkan melalui mekanisme yang demokratis.
Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, bahwa:
"Pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain".
Hal yang kedua untuk ditegaskan adalah bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran hak atas KBB dalam laporan ini mengacu pada pengertian Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagaimana juga ditegaskan pada bagian Penjelasan Undang-Undang tersebut, secara lebih khusus bahwa pelanggaran hak atas KBB adalah perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar agama dan keyakinan yang dapat mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial warga negara Indonesia baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri).
Selain pelanggaran HAM yang berupa perbuatan seseorang atau sekelompok orang, HAM juga dapat dilanggar melalui undang-undang atau oleh karena materi muatan undangundang tersebut melanggar HAM; bila materi muatan undang-undang tergolong diskriminatif, maka materi muatan undang-undang tersebut melanggar HAM.
Hal yang ketiga untuk ditegaskan adalah bahwa istilah diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan dalam laporan inijuga mengacu pada pengertian diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi. hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Pelaporan hak atas KBB yang dilakukan oleh Pelapor Khusus KBB Komnas HAM ini merupakan pelaksanaan dari mandat yang telah diberikan melalui Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dimana pada Pasal 76 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa:
“Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia".
Penulisan laporan ini merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut. Pada Pasal 89 ayat (2) undangundang tersebut ditegaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM berwenang melakukan penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia; dan pada Pasal 89 ayat (3)- nya disebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
Dasar Hukum
Sumber data yang digunakan dalam laporan ini adalah:
1. Data pengaduan yang diterima oleh Bagian Dukungan Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM. Data pengaduan ini, khususnya yang tergolong ke sebagai data pengaduan yang terkait dengan hak atas KBB dipilah dari seluruh data pengaduan yang masuk, disusun dalam matriks tersendiri yang dipetakan berdasarkan: Kategori Pelapor; Provinsi; Hak; Turunan Hak; Korban; Pihak Yang Diadukan; Tindakan; Perihal; Waktu Kejadian; Lokasi Kejadian; Korban; Pihak Yang Diadukan dan Distribusi;
2. Data terkait perkembangan proses penanganan pengaduan hak atas KBB pada Sub Komisi Pemantauan. Data perkembangan proses di sini meliputi tahapan penyelidikan, hasil penyelidikan dan rekomendasi yang dikeluarkan kepada berbagai pihak;
3. Data terkait perkembangan proses penanganan pengaduan hak atas KBB pada Sub Komisi Mediasi. Data perkembangan di sini meliputi tahapan pramediasi, proses mediasi dan pasca-mediasi.
4. Data respons Desk KBB dan Pelapor Khusus KBB selama satu tahun. Respons-respons yang dimaksud adalah: (a) berbagai aktivitas Desk KBB dalam rangka memperkuat fungsi Sub Komisi Pemantauan dan Sub Komisi Mediasi dalam penanganan pengaduan pelanggaran hak atas KBB; (b) berbagai aktivitas
Desk KBB dalam merespons berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah terkait hak atas KBB; (c) berbagai aktivitas Desk KBB dalam membangun sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengoptimalisasi peran negara dalam memperkuat jaminan hak atas atas KBB di Indonesia.
Metode Analisis Data
Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data pada laporan ini, yakni: pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam menganalisis data-data pengaduan dugaan pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM. Metode ini berusaha menghitung jumlah pengaduan KBB dan memisahkannya dari pengaduan isu-isu lain. Setelah itu, data tersebut dihitung dan diklasifikasi berdasarkan jumlah kasus, jumlah tindakan, bentuk tindakan, klasifikasi berdasarkan korban, klasifikasi berdasarkan pelaku dan berdasarkan sebaran wilayah. Analisis terhadap data pengaduan ini dibuat secara umum, artinya beberapa informasi khusus terkait dengan detail wilayah, nama pelaku dan nama korban tidak ditampilkan dalam laporan ini.
Adapunpendekatankualitatifdigunakandalammenganalisis penanganan kasus KBB yang melibatkan Desk KBB dan Pelapor Khusus KBB. Metode ini berusaha menggambarkan secara umum proses penanganan, apa saja kendala yang dihadapi, apa saja hasil yang dicapai, bagaimana respons pemerintah dan masyarakat. Metode ini juga digunakan dalam menganalisis aspek-aspek pembelajaran yang diperoleh selama proses penanganannya.
Cakupan Wilayah
Wilayah-wilayah yang tercakup dalam laporan ini adalah wilayah-wilayah dimana berbagai kasus pelanggaran hak atas KBB yang diadukan ke Komnas HAM terjadi. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut juga merupakan wilayah dimana Desk KBB telah melaksanakan peran dan fungsinya dalam mendukung tugas dan fungsi Komnas HAM, khususnya dalam merespons kasus-kasus pelanggaran hak atas KBB di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut terbentang mulai dari wilayah Timur hingga ke Barat Indonesia, meliputi: Manado, Bitung, Denpasar, Kendal, Rembang, Jawa Barat (Bogor, Kuningan, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Bekasi), Tangerang, DKI Jakarta, Aceh Singkil.
BAGIAN DUA TEMUAN-TEMUAN
Cakupan Wilayah
Jumlah pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM pada 2016 (Januari - Desember) berjumlah 97 pengaduan (rata-rata 8 pengaduan per bulan). Jumlah ini meningkat dari jumlah pengaduan pada 2015 yang berjumlah 87 pengaduan (rata-rata 7 pengaduan per bulan). Jumlah ini tentu tidak mencerminkan jumlah pelanggaran hak atas KBB yang sesungguhnya, karena kasus-kasus yang diadukan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang ada. Meningkatnya jumlah pengaduan pada tahun ini dapat dilihat sebagai indikator bahwa jumlah pelanggaran hak atas KBB pada tahun 2016 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Fakta ini juga dapat menjadi indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak atas KBB yang mereka alami kepada Komnas HAM.
Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi (21 pengaduan), diikuti DKI Jakarta (19 pengaduan). Posisi kedua daerah ini sama dengan temuan pada 2015. Temuan mengejutkan adalah Sulawesi Utara menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi ketiga (11 pengaduan), padahal tahun 2015 hanya ada 1 pengaduan dari daerah ini. Hal ini nampaknya tidak lepas dari ada beberapa permasalahan penolakan masjid yang belum terselesaikan di daerah ini.
Tabel 1: Pengaduan KBB Berdasarkan Kategori Daerah
| No. DAERAH | JUMLAH | |
| 1 | Jawa Barat | 21 |
| 2 | DKI Jakarta | 19 |
| 3 | Sulawesi Utara | 11 |
| 4 | Jawa Tengah | 7 |
| 5 | Aceh | 6 |
| 6 | Kep. Bangka Belitung | 5 |
| 7 | NTB | 5 |
| 8 | Tanpa alamat | 4 |
| 9 | D.I. Yogyakarta | 3 |
| 10 | Sumatera Utara | 2 |
| 11 | Sumatera Barat | 2 |
| 12 | Kep. Riau | 2 |
| 13 | Bali | 2 |
| 14 | NTT | 2 |
| 15 | Kalimantan Timur | 2 |
| 16 | Banten | 1 |
| 17 | Papua | 1 |
| 18 | Papua Barat | 1 |
| 19 | Arab Saudi | 1 |
| _ | TOTAL | 97 |
Dari jumlah tersebut, ditemukan bahwa permasalahan pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan pada tahun 2016 (44 pengaduan), diikuti permasalahan pembatasan dan pelarangan ibadah atau kegiatan keagamaan (19 pengaduan). Posisi ini sama dengan temuan tahun 2015 dimana permasalahan tempat ibadah 37 pengaduan dan pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 24 pengaduan. Terkait isu pendirian tempat ibadah, terjadi peningkatan pengaduan, namun padaisu pelarangan kegiatan keagamaan terjadi penurunan.
Tabel 2. Pengaduan KBB Berdasarkan Kategori Isu
| NO | ISU / PERMASALAHAN | JUMLAH |
| 1 | Pembatasan/ pelarangan/ perusakan Tempat Ibadah | 44 |
| 2 | Pembatasan/ pelarangan Ibadah & Kegiatan Keagamaan | 19 |
| 3 | Ancaman/ intimidasi Kelompok Keagamaan | 12 |
| 4 | Pembatasan Keyakinan | 8 |
| 5 | Sengketa tafsir / internal agama | 5 |
| 6 | Kriminalisasi | 4 |
| 7 | Penyesatan | 2 |
| 8 | Diskriminasi | 1 |
| 9 | Pembatasan Tempat Jenazah | 1 |
| 10 | Pembiaran | 1 |
| TOTAL | 97 | |
Permasalahan yang juga banyak diadukan pada tahun 2016 ini adalah ancaman atau intimidasi terhadap kelompok keagamaan(12pengaduan).Inimenandakanbahwatindakan ancaman atau intimidasi dengan mengatasnamakan agama kepada kelompok keagamaan pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 7 pengaduan.
Bila diteliti dari aspek korban tindak pelanggaran hak atas KBB, dari data pengaduan tersebut diperoleh peta korban sebagai berikut:
Tabel 3: Pelanggaran Hak atas KBB Berdasarkan Korban
| NO KORBAN | NO KORBAN | JUMLAH |
| 1 | Tempat ibadah umat Muslim | 24 |
| 2 | Anggota JAI | 22 |
| 3 | Tempat ibadah umat Kristen | 17 |
| 4 | Klp. Agama / Sekelompok orang | 15 |
| 5 | Individu | 8 |
| 6 | Eks Gafatar | 3 |
| 7 | Umat Syiah | 2 |
| 8 | Pondok Pesantren | 2 |
| 9 | Klp. Penghayat Kepercayaan | 1 |
| 10 | Umat Buddha | 1 |
| 11 | Individu- Anak | 1 |
| 12 | Tidak menyebutkan korban | 1 |
| 12Hidal | TOTAL | 97 |
Dari tabel di atas tampak bahwa korban terbanyak dari kasus-kasus yang diadukan ke Komnas HAM pada tahun 2016 ini adalah tempat ibadah umat muslim, yakni masjid dan mushalla yakni 24 pengaduan. Hal ini tidak lepas dari masih belum terselesaikannya permasalahan pendirian beberapa masjid dan mushalla di Indonesia bagian Tengah dan Timur, antara lain yang di Denpasar Bali, Bitung dan Manado (Sulawesi Utara) dan Manokwari. Namun demikian, selain di Bagian Timur Indonesia, termasuk di dalam data ini adalah beberapa pembatasan dan pelarangan pembangunan masjid milik warga Muhammadiyah di Bireun Aceh dan beberapa pelarangan masjid Ahmadiyah di Jawa Barat.
Korban terbanyak berikutnya yang mengalami dugaan pelanggaran hak atas KBB pada tahun 2016 adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl), 22 pengaduan. Jumlah ini naik dari tahun 2015 yang berjumlah 17 pengaduan. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan JAl di Indonesia masih menjadi masalah serius yang belum bisa terselesaikan secara permanen. Meskipun sudah ada aturan nasional berupa Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, namun kasus-kasus pelanggaran KBB terhadap Ahmadiyah masih terus terjadi.
Adapun korban terbanyak ketiga adalah tempat ibadah umat Kristen dengan 17 pengaduan. Kasus-kasus yang diadukan terkait dengan pembatasan pendirian gereja dalam data ini lebih banyak terjadi di Indonesia Bagian Barat, yakni Aceh dan Jawa Barat dan Jakarta. Tingginya pengaduan terkait gereja pada tahun ini merupakan fenomena yang terus berulang setiap tahunnya, meski kasus-kasus yang diadukan sebagian merupakan kasus-kasus yang pada tahun-tahun sebelumnya belum terselesaikan secara tuntas.
Apabila dilihat dari aspek pelaku, maka pihak-pihak yang diadukan sebagai pelaku pelanggaran hak atas KBB pada tahun ini adalah:
Tabel 4: Pelanggaran Hak atas KBB Berdasarkan Pelaku
| NOPEL | NO PELAKU TERADU | JUMLAH |
| 1 | Pemerintah Daerah | 52 |
| 2 | Kelompok – masyarakat | 12 |
| 3 | Kepolisian | 5 |
| 4 | MUI | 5 |
| 5 | Tanpa keterangan pihak yang diadukan | 5 |
| 6 | Individu – orang seorang | 3 |
| 7 | Pemerintah Pusat (kementrian) | 2 |
| 8 | Pemerintah negara lain | 2 |
| 9 | Lembaga pendidikan | 2 |
| 10 | FJI DIY | 2 |
| 11 | Forum Gereja-Gereja Jayawijaya | 1 |
| 12 | Aliansi Gerakan Indonesia Baru | 1 |
| 13 | LPI | 1 |
| 14 | GMIM | 1 |
| 15 | DOBRAK | 1 |
| 16 | GMAHK Jemaat Zen Li | 1 |
| 17 | Kelompok – agama dan penghayat kepercayaan | 1 |
| TOTAL | 97 |
Tabel di atas memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten / Kota) adalah pelaku yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran hak atas KBB dengan 52 pengaduan. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2015 yang berjumlah 36 pengaduan.
Aktor berikutnya yang banyak diadukan adalah Organisasi (13 pengaduan), yakni kategori pelaku yang memiliki nama atau identitas organisasi baik berbadan hukum maupun tidak. Masuk dalam kategori ini terdiri dari: MUI (5 pengaduan), FJI DIY (2 pengaduan), FGGJ, GMIM, DOBRAK, LPI, AGIB dan GMAHK Jemaat Zen Li (masingmasing 1 pengaduan). Pelaku berikutnya yang banyak diadukan pada tahun ini adalah kelompok masyarakat (12 pengaduan). Kelompok masyarakat yang dimaksud biasanya berupa sekelompok orang atau warga yang tidak memiliki atribut atau organisasi definitif. Kedua kategori pelaku di atas adalah aktor masyarakat sipil yang diduga melakukan pelanggaran hak atas KBB.
Respons Terhadap Pengaduan Pelanggaran Hak atas KBB
Respons yang dimaksud di sini adalah dukungan terhadap Sub Komisi Pemantauan dan Sub Komisi Mediasi dalam menangani berbagai pengaduan kasus pelanggaran hak aats KBB yang diterima Komnas HAM.
Selama tahun 2016, Desk KBB dan Pelapor Khusus KBB telah terlibat dalam merespons 106 permasalahan terkait dugaan pelanggaran hak atas KBB, meliputi:
1. Permasalahan pendirian tempat ibadah sebanyak 50 kasus yang terdiri dari: 40 kasus gereja; 8 kasus masjid, termasuk di dalamnya 4 masjid milik JAl; dan 2 tempat ibadah warga Penghayat Kepercayaan;
2. Permasalahan kebebasan bereskpresi dan beribadah (4 kasus);
3. Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (3 kasus);
4. Permasalahan Syiah (1 kasus);
5. Permasalahan Eks Gafatar (2 kasus)
6. Regulasi Pusat (1 regulasi);
7. Regulasi daerah (45 regulasi).
Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah
1. Pelarangan Pembangunan Masjid di Kota Bitung Sulut
Permasalahan pendirian Masjid Asy Syuhada Kota Bitung muncul sejak Juni 2015, ketika sekelompok masyarakat melakukan penolakan terhadap pendirian masjid tersebut yang berada di Komplek Aerujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. Merespons permasalahan tersebut telah dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan bertemu pihakpihak terkait. Dalam prosesnya, diperoleh informasi bahwa permasalahan Masjid Asy Syuhada telah memperoleh jalan keluar dengan adanya tawaran relokasi masjid dari Pemkot Bitung.
Namun demikian, pada 1 September 2016, Komnas HAM kembali menerima pengaduan terkait permasalahan pembangunan Masjid Asy Syuhada. Pengadunya menyampaikan bahwa permasalahan pembangunan Masjid tersebut belum selesai, karena pengadu merasa solusi yang ditawarkan oleh Pemkot Bitung tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Pengadu tetap berpendirian lokasi masjid Asy Syuhada harus tetap berada di lokasi semula, namun sikap tersebut tidak dapat dilanjutkan karena masih ada penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Selain itu, pada 2 Juni 2016, Walikota Bitung menerbitkan SK yang pada intinya bahwa pembangunan Masjid Asy Syuhada harus tetap dilaksanakan, namun lokasi pembangunannya dipindahkan kelokasibaruyang ditetapkan olehpemerintah. Sementara itu, lokasi awal diserahkan kepada penerima wakaf untuk dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Atas terbitnya SK Walikota tersebut, pengadu keberatan terhadap opsi relokasi tersebut dengan alasan bahwa lokasi yang ada sekarang adalah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid. Selain itu, lokasi baru pembangunan masjid itu jauh dari pemukiman warga muslim. Alasan lainnya adalah lokasi tanah wakaf yang saat ini dipermasalahkan juga adalah hasil relokasi, karena adanya penolakan pembangunan masjid di lokasi sebelumnya.
Selain pengaduan tersebut, pengadu juga menyampaikan adanya hambatan dari aparatus pemerintah setempat bagi warga muslim untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di lokasi pembangunan masjid dengan alasan adanya SK Walikota tersebut.
Merespons pengaduan tersebut, pada 6 September 2016 ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Kapolda Sulawesi Utara yang berisi desakan kepada aparat kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan pelaksanaan Idul Adha dan kegiatan pemotongan hewan kurban bagi jemaah Masjid Asy Syuhada. Dalam surat tersebut Komnas HAM meminta aparat kepolisian untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan kegiatan tersebut. Berdasarkan surat tersebut, Komnas HAM memperoleh laporan bahwa pelaksanaan Idul Adha dan pemotongan hewan kurban oleh Jemaah
Masjid Asy Syuhada dapat berjalan dengan lancar di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Guna memperlancar proses penyelesaian penolakan masjid, pada 8 September, dilangsungkan pertemuan dengan pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) untuk meminta masukan terkait permasalahan ini dan untuk mendorong agar PGl ikut aktif dalam proses penyelesaiannya. Hal ini mengingat sebagian warga yang menolak itu berasal dari warga gereja yang berada di bawah naungan PGI. Dalam pertemuan tersebut PGI bersedia membantu proses penyelesaian, bahkan keesokan harinya PGl mengirim surat kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang intinya menegaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak mendirikan rumah ibadah dimanapun dan pemerintah wajib memfasilitasinya. PGl juga menyatakan bahwa solusi relokasi dalam banyak pengalaman bukanlah solusi yang bijak. PGl juga meminta pimpinan Sinode GMIM memberi pemahaman kepada warga gereja agar sejalan dengan pemikiran PGl di atas. Komnas HAM memperoleh informasi bahwa surat PGI tersebut telah diterima pimpinan Sinode GMIM, namun belum ada informasi mengenai respons GMIM terhadap surat tersebut.
Komnas HAM pada 13 September 2016 telah bertemu dengan warga muslim yang akan menjadi pengguna Masjid Asy Syuhada di lokasi pembangunan masjid. Dalam pertemuan tersebut ditemukan adanya kesulitan jamaah masjid melakukan ibadah dan permasalahan sulitnya anakanak mengaji serta tidak adanya tempat kegiatan Majelis Taklim untuk ibu-ibu sebagai akibat dari penolakan masjid Asy Syuhada tersebut.
Selanjutnya pada 14 September 2016, Komnas HAM telah bertemu dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara guna memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan. Komnas HAM juga mengingatkan Polda Sulawesi Utara untuk dapat mengantisipasi dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan permasalahan Masjid Asy Syuhada di Bitung untuk kepentingan jangka pendek. Komnas HAM juga meminta Polda Sulawesi Utara untuk bersikap profesional dan memastikan setiap warga masyarakat dapat menjalankan keyakinan agamanya secara bebas dan aman.
Pada hari yang sama (14 September 2016) Komnas HAM juga bertemu dengan pimpinan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) guna mendiskusikan permasalahan Masjid Asy Syuhada sekaligus meminta GMIM untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah Kota Bitung menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan GMIM berkomitmen untuk mendukung proses penyelesaian yang mengedepankan penghormatan terhadap hak dan kebebasan beragama. GMIM juga berkomitmen untuk memberi penyuluhan kepada sebagian warga gereja yang masih mempermasalahkan pendirian Masjid Asy Syuhada agar mereka dapat lebih terbuka dan toleran dalam menerima perbedaan.
Komnas HAM pada 15 September 2016 telah mengadakan pertemuan dengan Pemkot Bitung yang dihadiri oleh Walikota Bitung beserta pimpinan FORKOPIMDA Kota Bitung. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM telah meminta penjelasan mengenai berbagai pengaduan yang diterima. Komnas HAM juga mengingatkan Pemkot Bitung agarpenyelesaian permasalahan Masjid Asy Syuhada benarbenar melahirkan penyelesaian yang permanen dan dapat diterima semua pihak. Komnas HAM mengingatkan Pemkot Bitung bahwa dengan adanya Surat Keputusan Walikota yang menawarkan penyelesaian berupa relokasi masjid Asy Syuhada ke tempat baru masih menjadi persoalan bagi panitia pembangunan masjid dan pihak yang mewakafkan tanah tersebut. Komnas HAM juga mengingatkan bahwa dalam banyak pengalaman, penyelesaian kasus KBB melalui relokasi justeru sering melahirkan masalah baru. Komnas HAM juga menyampaikan bahwa pertemuan Komnas HAM dengan Pemkot Bitung adalah dalam rangka membantu Pemkot Bitung guna melakukan mediasi penyelesaian permasalahan ini.
Pemkot Bitung dalam pertemuan tersebut menyatakan keterbukaannyauntukmelihatkembalilangkah penyelesaian yang sudah ditempuh sebelumnya bilamana masih ada ketidakpuasan dari sebagian warga masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bitung menyatakan menginginkan penyelesaian yang terbaik. Pemkot bersedia mengikuti saran dan rekomendasi Komnas HAM, termasuk untuk meninjau kembali SK Walikota apabila hal ini dianggap dapat menghasilkan penyelesaian terbaik. Selainitu, Pemkot Bitung juga menyatakan kesiapan untuk menempuh proses mediasi antara Panitia Pembangunan Masjid Asy Syuhada dengan pihak-pihak yang masih menolak.
Menindaklanjuti komitmen tersebut, pada 22-24 November Komnas HAM telah melakukan proses pra-mediasi dengan menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak, antara lain: perwakilan dari pihak-pihak yang menolak dalam hal ini Ormas-ormas adat di Kota Bitung, Panitia Pembangunan Masjid dan Pemkot Bitung. Dalam pertemuan dengan perwakilan Ormas-ormas Adat, Komnas HAM awalnya telah meminta Sinode GMIM untuk memfasilitasi pertemuan tersebut, namun karena tidak terkoordinasi dengan baik, pertemuan akhirnya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pertemuan yang dihadiri Pimpinan Laskar Menguni Bitung, Sinode GMIM Wilayah Bitung dan pimpinan PGl Pusat, terungkap bahwa problema utama penyelesaian permasalahan Masjid Asy Syuhada adalah masalah komunikasi dan gengsi masing-masing pihak akibat konflik yang terjadi sebelumnya. Komnas HAM dalam hal ini mendorong agar masing-masing pihak tetap mengedepankan kesabaran dalam proses mediasi.
Sementara dalam pertemuan dengan instansi-instansi pemerintah Kota Bitung pada 24 November 2016, Komnas HAM telah menyampaikan sikap dari Panitia Pembangunan Masjid Asy Syuhada bahwa mereka tetap meminta agar lokasi pembangunan masjid tetap berada di area tanah wakaf yang mereka miliki. Selain itu, Panitia Pembangunan Masjid juga meminta agar dapat melaksanakan kegiatan Maulid Nabi di lokasi tanah wakaf. Merespons sikap tersebut, muncul gagasan solusi dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bitung agar di lokasi tanah wakaf didirikan madrasah yang berdampingan dengan sekolah Kristen, sementara lokasi pembangunan masjidnya berada di tanah yang telah dihibahkan oleh Pemkot Bitung. Komnas HAM meminta agar gagasan penyelesaian ini tidak diambil secara sepihak, namun tetap melibatkan Panitia Pembangunan Masjid Asy Syuhada.
Merespons permintaan Panitia Pembangunan Masjid untuk dapat melaksanakan kegiatan Maulid Nabi di lokasi tanah wakaf, Pemkot Bitung meminta agar rencana tersebut untuk sementara tidak dilaksanakan di lokasi tanah wakaf dengan alasan guna tetap memelihara kondusivitas masyarakat. Sebagai solusi, Pemkot Bitung menawarkan tempat lain yang tidak jauh dari lokasi tanah wakaf. Merespons sikap Pemkot Bitung tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Pemkot Bitung pada 8 Desember 2016 yang pada intinya meminta kepada Pemerintah Kota Bitung dan aparat kepolisian menjamin keamanan pelaksanaan Maulid Nabi tersebut.
Untuk memastikan rekomendasi tersebut dilaksanakan, pada tanggal 17-19 Desember 2016, Pelapor Khusus Hak atas KBB Komnas HAM menugaskan Desk KBB untuk melakukan kunjungan lapangan ke tempat acara Maulid tersebut di Bitung. Dalam prosesnya, ternyata lokasi pelaksanaan Maulid telah dipindah dari lokasi yang direncanakan panitia, namun secara keseluruhan pelaksanaannya berjalan lancar dan aman hingga selesai.
2. Desakan Pembatalan Pembangunan Masjid Baiturahman Wamena di Jayawijaya
Pada tanggal 25 Februari 2016, Persekutuan Gereja- Gereja Jayawijaya (PGGJ) Kabupaten Jayawijaya Papua mengeluarkan Pernyataan Sikap yang berisi 9 butir, antara lain: meminta Pemda Jayawijaya mencabut / membatalkan ijin membangun Masjid Baiturahman Wamena; menutup semua masjid yang tidak memiliki ijin; larangan menggunakan busana muslim di tempat umum; meminta menghentikan menyekolahkan anak Kristen di Pesantren.
Menyikapi informasi tersebut, Pelapor Khusus telah menyampaikan surat berisi respons Komnas HAM atas perisitiwa tersebut. Dalam surat tersebut, Pelapor Khusus meminta agar Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menjamin hak setiap warganya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya. Pelapor Khusus juga meminta Pemerintah setempat mendorong umat mayoritas bersikap toleran terhadap kelompok minoritas.
Terkait dengan tuntutan untuk menghentikan pendidikan/ menyekolahkan anak-anak Kristen di Pesantren, Pelapor Khusus menegaskan bahwa setiap anak dijamin haknya untuk mendapat pendidikan agama dari guru yang seagama, serta menegaskan hak orangtua untuk mendidik anakanaknya sesuai dengan agama dan keyakinannya.
Pelapor Khusus menyampaikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya atas munculnya upaya positif dan inisiatif baik dari Bupati dan Pemerintah Kabupaten, masyarakat Papua maupun dari luar dalam merespons permasalahan yang ada dengan cara-cara dialogis dan bermartabat.
3. Pelarangan Pembangunan Mushalla As Syafiiyah Kota Denpasar
Kasus ini sudah berlangsung sejak Mei 2o08 ketika sebagian warga Hindu melakukan penutupan dan pelarangan ibadah di Mushalla As Syafiiyah di Denpasar Bali. Hingga akhir 2016 ini Pemkot Denpasar masih membiarkan penutupan/ pelarangan Mushalla ini tanpa memberikan solusi sebagaimana diatur PBM tentang rumah ibadah.
Komnas HAM telah dilakukan penanganan intensif terhadap permasalahan ini sejak Februari 2015, mulai dari tindakan pemantauan, penyampaian rekomendasi tertulis hingga menawarkan solusi melalui mediasi.
Pada tanggal 6-8 April 2016, Pelapor Khusus kembali melakukan serangkaian pertemuan konsultasi, antara lain dengan FKUB Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kementrian Agama Bali, dengan pengurus Mushalla As Syafiiyah dan dengan berbagai pihak terkait. Dalam serangkaian konsultasi tersebut muncul satu benang merah yang disepakati berbagai pihak sebagai solusi permasalahan Mushalla Assyafiiyah ini, yakni bahwa:
1. Mushalla As Syafiiyah tetap berstatus sebagai mushalla dan tidak dialihfungsikan sebagaimana diusulkan beberapa pihak. Mushalla tetap berada di lokasi semula.
2. Mushalla tidak membutuhkan proses perijinan seperti halnya Rumah Ibadah (masjid) dan difungsikan sebagai tempat ibadah keluarga.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan Surat kepada Ketua FKUB Provinsi Bali untuk melakukan sosialisasi atas kesepahaman tersebut dan menjelaskan kepada sebagian masyarakat yang menolak keberadaan mushalla tersebut. Selain itu, pada tanggal 25 Mei 2016 Desk KBB telah bertemu dengan Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI untuk mendorong Dirjen Bimas Islam aktif membantu penyelesaian permasalahan ini, antara lain dengan berkoordinasi dengan Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI.
Pada 13 Agustus 2016, Komnas HAM kembali mengirimkan suratkepadaDirjenBimasHinduKementrianAgamaRluntuk mendorong Dirjen Bimas Hindu untuk segera terlibat aktif mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan
Mushalla As Syafiiyah sesuai dengan kewenangannya. Penyelesaian yang dimaksud adalah mengembalikan fungsi Mushalla As Syafiiyah sebagai tempat ibadah umat Muslim di Kota Denpasar.
Merespons Surat Komnas HAM tersebut, Dirjen Bimas Hindu pada 29 Agustus 2016 telah menyampaikan surat balasan yang intinya menyatakan bahwa Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Rl sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak mempunyai kewenangan langsung untuk menyelesaikan permasalahan Mushalla As Syafiiyah, karena kewenangan tersebut berada di tangan Gubernur, Walikota dan Kantor Kementrian Agama setempat.
Atas respons tersebut, pada tanggal 4 November 2016, Komnas HAM telah mengundang Dirjen Bimas Islam guna mendiskusikan respons tersebut sekaligus menyepakati langkah-langkah yang efektif penyelesaian permasalahan Mushalla As Syafiyah. Dalam pertemuan tersebut disepakati dua opsi langkah lanjutan yang perlu segera dilaksanakan:
1. Menggelar pertemuan dengan Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Islam dan FKUB di Kementrian Agama. Pertemuan ini bertujuan mendorong ketiga lembaga tersebut terlibat aktif dalam upaya mediasi langsung di lokasi mushalla dengan pihak-pihak terkait.
2. Menentukan momentum pelaksanaan mediasi sekaligus eksekusi di lokasi mushalla.
3. Kedua rencana ini belum terealisasi hingga saat ini dan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2017.
4. Permasalahan 24 Gereja di Aceh Singkil
Penghentian aktivitas 24 gereja di Aceh Singkil ini sudah terjadi sejak Mei 2012. Pelarangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas desakan sebagian masyarakat yang menolak keberadaan gereja-gereja yang tersebar di Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suro, Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Danau Paris dengan alasan tidak memiliki ijin.
Komnas HAM telah melakukan penanganan terhadap permasalahaninisejakDesember2012hingga2016.Namun permasalahan pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil hingga saat ini masih belum sepenuhnya terselesaikan.
Pada tanggal 22 April 2016, Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) kembali menyampaikan pengaduan dan meminta Komnas HAM mendorong Pemkab Aceh Singkil menyelesaikan permasalahan tersebut, namun selain pengaduan terkait pendirian rumah ibadah, Forcidas juga menyampaikan dua pengaduan lain: (1) tentang adanya diskriminasi pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang dipaksa mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah; dan (2) vonis terhadap salah satu umat Kristen yang didakwa melakukan penembakan pada peristiwa pembakaran gereja pada 13 Oktober 2015.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Desk KBB Komnas HAM telah menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh (16 Mei 2016), para pengurus gereja Aceh Singkil (18 Mei) dan FORKOPIMDA Aceh Singkil (19 Mei 2016).
Dalam serangkaian pertemuan tersebut, terungkap beberapa temuan dan telah dihasilkan beberapa kesepahaman dan langkah penyelesaian:
Pemkab Aceh Singkil telah memproses perijinan 11 gereja yang tidak dirobohkan, yakni dengan diterbitkannya rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil. Selanjutnya, Pemkab Aceh Singkil berjanji akan mempermudah persyaratan-persyaratan teknis bangunannya. Telah dicapai kesepahaman bahwa proses perijinan 11 gereja akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya agar segera diperoleh kepastian hukum;
2. Pemkab Aceh Singkil telah melakukan pembongkaran terhadap 9 gereja di Aceh Singkil sebagai realisasi hasil rapat tanggal 16 Oktober 2015. Namun dalam prosesnya ada dua gereja yang didalam rapat seharusnya tidak dirobohkan, tetapi ikut juga dirobohkan. Komnas HAM telah mendesak agar gereja-gereja yang dirobohkan tersebut dapat kembali memproses perijinan mengingat adanya kebutuhan nyata jemaat gereja-gereja tersebut;
3. Komnas HAM menemukan tidak ada ganti rugi terhadap gereja-gereja yang dibongkar, padahal hal itu juga telah dijanjikan oleh Pemkab Aceh Singkil;
4. Pemkab Aceh Singkil akan merobohkan tenda-tenda yang dibangun jemaat gereja di lokasi gereja yang telah dirobohkan sebelumnya. Sebagai gantinya, Pemkab Aceh Singkil berkomitmen akan membangun tenda di tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi tenda yang dirobohkan tersebut;
5. Pemkab Aceh Singkil akan selalu berkoordinasi dengan Komnas HAM perihal tindakan yang akan diambil terkait penyelesaian permasalahan rumah ibadah ini;
6. Ditemukan bukti-bukti yang kuat telah terjadi diskriminasi pendidikan agama terhadap anak-anak warga Kristen di Aceh Singkil. Karena itu, Dinas Pendidikan Aceh Singkil berjanji akan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
Atas dasar temuan tersebut, Komnas pada tanggal 16 Mei 2016 telah bertemu dengan Kodam Iskandar Muda (IM) di Markas Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kodam Iskandar Muda. Dalam pertemuan tersebut Kodam IM menyampaikan sejumlah perkembangan di Aceh Singkil yang dilaporkan Komandan Kodim Aceh Singkil kepada Pangdam Iskandar Muda, sebagai berikut:
1. Dalam kaitan dengan proses pelaksanaan kesepakatan antara Pemkab Aceh Singkil, Penguruspengurus Gereja Aceh Singkil yang disaksikan Pangdam Iskandar Muda pada tanggal 16 Oktober 2015, Kodam IM melaporkan sudah ada kemajuan dalam bentuk proses pengurusan perijinan 14 gereja yang akan dikeluarkan ijinnya untuk mendirikan rumah ibadah. Dalam proses pengurusan ijin tersebut, 11 gereja telah memenuhi persyaratanpersyaratan administratif yang dibutuhkan, sehingga proses selanjutnya tinggal menunggu pihak Bupati Aceh Singkil mengeluarkan ijin. Di samping itu, 2 gereja masih belum memenuhi seluruh persyaratan dan tengah dalam proses melengkapi, sedangkan 1 gereja sudah memiliki ijin rumah ibadah. Kendala yang masih ada adalah adanya Pergub Aceh, karena adanya persyaratan yang lebih berat bila dibanding Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah.
Kodam Iskandar Muda juga telah menerima laporan terkait adanya proses hukum berupa peradilan terhadap pelaku pembakaran gereja dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya 1 orang dalam konflik yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015. Proses peradilan untuk kedua kasus itu telah selesai pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Singkil. Merespons Putusan Pengadilan, para pihak menempuh proses hukum Banding dan selanjutnya Kasasi.
3. Dalam rangka pembinaan teritorial, Kodam Iskandar Muda melalui Dandim Aceh Singkil terus melakukan pencegahankonflikdenganmengingatkanmasyarakat untuk tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan isu agama di Aceh Singkil.
4. Kodam Iskandar Muda melalui Dandim Aceh Singkil tetap melakukan monitoring dan pembinaan teritorial sebagaimana tugas dan fungsi TNI di Aceh Singkil dan Aceh pada umumnya.
Selanjutnya, pada tanggal 16 Mei 2016 Komnas HAM bertemu Pemerintah Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Syariat Islam menyampaikan:
1. Aceh adalah wilayah yang dalam Undang-undang memiliki kekhususan dan keistimewaan bila dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dengan status tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk melaksanakan Syariat Islam. Namun Syariat Islam sebagaimana digariskan Undang-undang juga memberi kebebasan beragama, menghormati perbedaan dan tidak membenarkan adanya diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan.
2. Secara sosial, Provinsi Aceh juga memiliki sejarah toleransi yang panjang dimana berbagai agama dapat hidup dengan rukun di Aceh. Hal ini terbukti dengan berdirinya berbagai tempat ibadah beragam agama tanpa ada gangguan dari siapapun. Pemerintah dan masyarakat Aceh juga tidak pernah menghalangi hak orang lain untuk beribadah, karena di dalam Syariat Islam, hal semacam itu tidak dibenarkan dan melanggar nilai agama Islam.
3. Namun demikian, tidak dipungkiri dalam kehidupan masyarakat di Aceh terjadi sejumlah konflik di tengah masyarakat. Syahrizal meyakini bahwa konflik tersebut sesungguhnya bukan konflik agama, melainkan konflik sosial yang membawa-bawa isu agama olehpihak-pihak tertentu. Motifsesungguhnya dari konflik tersebut berlatar ekonomi, perebutan lahan hingga masalah politik.
4. Terkait dengan perkembangan permasalahan rumah ibadah di Aceh Singkil, Syahrizal mengakui masih ada kendala administrasi yang dihadapi para pengurus gereja.
Dalam kaitan dengan kewenangan menerbitkan ijin rumah ibadah, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa kewenangan tersebut ada di tangan Bupati sebagaimana diatur dalam Pergub Aceh dan PBM tentang Pendirian Rumah Ibadah. Secara normatif, kewenangan tersebut sangat beralasan, karena Pemerintah Provinsi tidak ingin mengambil alih kewenangan yang telah diberikan kepada Bupati. Keberadaan Pergub justeru menjamin agar “jangan ada lempar bola" dalam persoalan rumah ibadah. Pemerintah Provinsi menyatakan konsisten dan komit dengan aturan yang ada.
Situasi sosial dan keamanan di Aceh Singkil sudah relatif aman, aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa. Namun demikian, untuk merekatkan kembali keretakan antar masyarakat yang timbul akibat konflik, telah muncul gagasan untuk menyelenggarakan upacara adat "pesijuk" di Aceh Singkil, tetapi gagasan tersebut belum terlaksana hingga saat ini. Selain itu, Aceh Singkil juga memiliki kearifan lokal berupa hubungan kekerabatan yang kuat antar masyarakat meskipun ada perbedaan agama, sehingga masyarakatnya punya cara sendiri menyelesaikan konflik melalui pendekatan kekerabatan dan budaya setempat.
Pemerintah Aceh mendukung apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai bentuk kerja kolektif menyelesaikan permasalahan di Aceh Singkil. Dalam kaitan dengan undangan Komnas HAM dalam pertemuan tanggal 19 Mei 2016, Syahrizal mengatakan masih menunggu disposisi dari Gubernur terkait siapa yang akan ditugaskan dalam pertemuan tersebut.
8. Terkaitdenganlaporanadanyadiskriminasipendidikan agama di Aceh Singkil, Pemerintah Aceh belum dapat merespons lebih lanjut, karena harus mengecek informasi tersebut. Namun demikian, ditegaskan bahwa di dalam Islam tidak boleh ada pemaksaan agama, karena itu adalah sebuah kejahatan.
Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2016, Komnas HAM melaksanakan pertemuan dengan pengurus gereja-gereja Aceh Singkil yang berlangsung di gereja GKPPD Kuta Kerangan. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi:
1. Pada tanggal 10 Mei 2016, FKUB Aceh Singkil menerbitkan rekomendasi untuk 11 gereja yang telah direkomendasikan Kantor Kemenag Aceh Singkil, dengan rincian: GKPPD Biskang/Napagaluh, Gereja Katholik Napagaluh, GKPPD Lae Geucih, GKPD Dangguran, Gereja Katholik Suka Makmur, HKl Suka Makmur, GKPPD Keras, GMII Mandumpang, JKI Kuta Kerangan, GMII Gunung Sialit, dan GKPPD Gunung Meriah.
2. Dua gereja tidak diberi rekomendasi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan jumlah pengguna, yakni: GKPPD Situbuhtubuh dan GKPPD Guha.
3. Pemerintah Aceh Singkil telah melakukan perobohan terhadap 9 gereja, yakni: GKPPD Siatas, GKPPD Sanggaberu, GKPPD Kuta Tinggi, GKPPD Tuhtuhan, JKI Simergarap, Gereja Katholik Lae Balno, Gereja Katholik Mandumpang, GKPPD Siompin, dan GMII Siompin.
Pembongkaran dua gereja, yakni GKPPD Siatas dan GKPPD Sanggaberu oleh Pemkab Aceh Singkil telah menyalahi hasil pertemuan pada tanggal 16 Oktober 2015, dimana kedua gereja tersebut termasuk gereja yang akan diberikan izin. Tidak ada ganti rugi terhadap gerejagereja yang dibongkar, sebagaimana hasil rapat tanggal 16 Oktober 2015. Pemerintah Aceh Singkil menawarkan uang pembongkaran kepada beberapa gereja, namun hanya satu gereja yang dilaporkan menerima uang tersebut dengan jumlah 5 juta rupiah.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2016 Komnas HAM mengadakan pertemuan konsultasi dengan Pemkab Aceh Singkil yang juga dihadiri perwakilan Pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Polda Aceh, dan Perwakilan korban. Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah Aceh Singkil akan segera menerbitkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah untuk 11 gereja yang telah mendapat rekomendasi dari Kemenag dan FKUB Aceh Singkil.
2. Pemerintah Aceh Singkil akan membangun tenda tempat ibadah sementara bagi jemaat 6 gereja yang telah dirobohkan. Pemerintah Aceh Singkil juga berjanji akan menyediakan kendaraan untuk transportasi jemaat beribadah.
3. Dinas Pendidikan Aceh Singkil tidak dapat membantah adanya diskriminasi pendidikan agama bagi siswasiswi Kristiani di Aceh Singkil. Dinas menyampaikan bahwa kondisi tersebut terjadi karena format Raport dan ljazah SD dicetak dan menjadi tanggungjawab
Pemerintah Aceh, sebagaimana amanat Qanun No.11 tahun 2014. Karena itu, Dinas akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.
Akan diselenggarakan dialog dan pertemuan kultural antar warga masyarakat di Aceh Singkil guna merekatkan kembali hubungan sosial. Pertemuan tersebut akan mengedepankan pendekatan budaya dan kekerabatan sebagai kearifan lokal Aceh Singkil.
Dalampertemuanpada19Mei2016tersebuttelahdiperoleh kejelasan mengenai interpretasi arti "dukungan masyarakat setempat" sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No.25 tahun 2007 yang menjadi pedoman pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Dalam telaah hukum yang disampaikan Sekretariat Daerah Aceh pada 4 April 2016 dijelaskan bahwa: 1) Untuk mendirikan rumah ibadah harus memenuhi minimal 150 orang pengguna rumah ibadah dan 120 orang dukungan dari masyarakat setempat (gampong atau nama lain) dimana didirikan rumah ibadah tersebut; 2) Dukungan masyarakat setempat tidak diperbolehkan lagi menjadi pendukung di tempat/gampong atau nama lain sebagai pendukung pendirian rumah ibadah; 3) Dukungan dapat diberikan oleh masyarakat setempat di tempat yang sama untuk mendirikan rumah ibadah agama lain.
Dengan penjelasan tersebut, Komnas HAM menegaskan bahwa syarat dukungan masyarakat setempat tidak harus dari agama yang berbeda dengan pengguna rumah ibadah, sebagaimana selama ini dipahami FKUB Aceh Singkil.
Guna memperkuat hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 6 Juni 2016, Komnas HAM telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Bupati Aceh Singkil. Surat tersebut antara lain berisi: (1) Memberi apresiasi kepada Pemkab Aceh Singkil atas langkah-langkah yang telah ditempuh guna menerbitkan 11 izin gereja yang telah memperoleh rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kemenag. Komnas HAM berharap proses izin dapat selesai dalam jangka waktu 1 bulan sejak pertemuan konsultasi; dan (2) terkait pembongkaran tenda-tenda yang akan dilakukan Pemkab Aceh Singkil, Komnas HAM meminta Pemkab Aceh Singkil dapat membangun tempat ibadah di lokasi yang tidak terlalu jauh dari lokasi gereja yang ditertibkan.
Namun hingga saat ini, Komnas HAM belum memperoleh informasi mengenai tindaklanjut rekomendasi tersebut, bahkan dalam kunjungan terakhir yang dilakukan Komnas HAM ke Aceh Singkil ditemukan adanya aturan baru di Provinsi Aceh berupa Qanun No.4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dalam aturan ini terdapat beberapa ketentuan tambahan dalam prosedur pendirian rumah ibadah yang tidak diatur dalam PBM No.9 dan 8 Tahun 2006, antara lain: (1) Rekomendasi tertulis Camat; (2) Rekomendasi tertulis dari Keuchik (Lurah) setelah bermusyawarah dengan tuha peut; (3) Daftar nama pengguna tempat ibadah sebanyak 140 orang; (4) Dukungan masyarakat setempat minimal 110 orang; (5) Rekomendasitertulis dariImuem Mukim;(6)Susunan panitia pembangunan dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Selain itu, Qanun ini juga menyatakan bahwa semua ketentuan tentang persyaratan pendirian tempat ibadah tidak berlaku untuk pendirian tempat ibadah umat Islam (Pasal 19).
5. Penyelesaian Permasalahan GKI Yasmin Bogor
Salah satu kasus pelanggaran hak atas KBB yang juga menjadi perhatian serius Komnas HAM adalah penyelesaian permasalahan GKI Taman Yasmin Bogor. Komnas HAM telah mendampingi kasus ini sejak teahun 2008. Pada tahun 2016 ini, Komnas HAM telah melakukan sejumlah upaya guna mendorong penyelesaian permasalahan ini.
Pada 19 April 2016, Komnas HAM telah menggelar FGD NHRI untuk merumuskan mekanisme bersama penyelesaian GKI Taman Yasmin. Dalam FGD tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Bogor masih belum melaksanakan Putusan Pengadilan untuk membatalkan SK Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang mencabut IMB GKI Taman Yasmin.
Sebagai tindaklanjutnya, NHRI telah sepakat untuk menyusun kertas kerja bersama sebagai rekomendasi dan bahan masukan baik kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan masalah ini. Kertas Posisi tersebut disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor.
Untuk itu, Komnas HAM telah menyelesaikan penyusunan kertas-kerja-bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai rekomendasi dan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan masalah ini. Kertas Posisi tersebut telah disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah, baik Pusat, Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor.
Diantara substansi dari kertas posisi tersebut adalah bahwa setidaknya terdapat 12 kekeliruan hukum yang muncul dari terbitnya Surat Keputusan Walikota Bogor tanggal 11 Maret 2011 yang mencabut IMB GKI Yasmin. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki SK tersebut dan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus ini.
Selain itu pada 22 September 2016, Komnas HAM bersama Komnas Perempuan telah menyelengarakan media briefing dengan sejumlah pimpinan media massa guna menyampaikan substansi kertas posisi tersebut, sekaligus mendorong berbagai media nasional maupun lokal mengawal respons pemerintah atas rekomendasi kertas posisi tersebut.
Selanjutnya pada 29 November 2016, dalam forum konsultasi kepala-kepala daerah di Bojonegoro, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan bahwa telah ada upaya progresif berupa tawaran penyelesaian yang ditawarkan Walikota Bogor. Tawaran penyelesaian tersebut telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak GKI Yasmin, GKI Wilayah Jawa Barat dan GKI Pengadilan. Informasi ini kembali diulang oleh Walikota Bogor ketika bertemu dengan Ketua Komnas HAM pada 22 Desember 2016. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bogor menyebutkan bahwa tawaran penyelesaian tersebut diharapkan dapat memuaskan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang selama ini menolak keberadaan GKl Yasmin. Walikota Bogor juga meminta dukungan Komnas HAM atas tawaran penyelesaian tersebut.
Ketua Komnas HAM dalam pertemuan tersebut menyatakan apresiasi atas keseriusan Pemkot Bogor untuk menyelesaikan permasalahan GKI Yasmin. Komnas HAM sebagai pihak yang sejak semula melakukan pemantauan, penyelidikan dan memediasi penyelesaian masalah GKI Yasmin sangat gembira dengan adanya perkembangan baik berupa solusi agar di lokasi lahan yang dimiliki GKI Yasmin didirikan dua rumah ibadah, yakni GKl Yasmin dan Masjid secara berdampingan. Ketua Komnas HAM berharap rencana tersebut segera direalisasikan dan Komnas HAM bersedia mendukung penyelesaian tersebut, termasuk terlibat dalam proses mediasi bilamana dibutuhkan.
6.Penyegelan 7 Gereja di Cianjur
Kasus penyegelan 7 gereja di Cianjur sudah berlangsung sejak Februari 2014 dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur menutup dan menyegel 7 gereja dengan alasan tidak memiliki kelengkapan perijinan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006. Adapun gereja-gereja yang dimaksud GPDI Ciranjang, GGP Kharis, GKPB, GGP Betlehem, GBI, GISI, dan GSJA.
Sejak Juni 2015, Komnas HAM telah mendorong mediasi antara Pemkab Cianjur dan pengurus 7 gereja tersebut. Komnas HAM telah meminta Pemkab Cianjur segera menyampaikan penjelasan mengenai tindakan penyelesaiannya yang dilakukan secara tertulis. Komnas HAM juga mendorong Pemkab Cianjur menggelar pertemuan dengan pengurus gereja yang telah siap guna memverifikasi persyaratan yang telah terpenuhi.
Pada pertemuan dengan Pemkab Cianjur pada tanggal 16 Desember 2016 lalu, Pemkab Cianjur menyampaikan bahwa dari tujuh gereja yang mengalami permasalahan perizinan, FKUB dan Kantor Kemenag Cianjur telah menerbitkan rekomendasi untuk dua gereja. Saat ini proses perizinan kedua gereja tersebut masih belum selesai.
7. Permasalahan GBKP Pasar Minggu
Pada 28 September 2016, Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait permasalahan GBKP Pasar Minggu yang terletak di JI. Tanjung Barat No. 148A RT.14 RW.04, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Pada intinya GBKP Pasar Minggu mengalami kesulitan dalam proses perizinan tempat ibadah, karena adanya penolakan dari pihak-pihak tertentu. Akibatnya, Jemat GBKP Pasar Minggu harus melaksanakan ibadah secara berpindah-pindah selama 10 tahun. Terakhir, Walikota Jakarta Selatan melalui Surat No. 972/1.856.21 tanggal 28 Oktober 2016 memfasilitasi lokasi ibadah sementara di GOR Pasar Minggu.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah menyelenggarakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2016 di Komnas HAM. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM telah memperoleh informasi tambahan mengenai duduk persoalan GBKP Pasar Minggu, termasuk langkahlangkah yang telah diambil Pemkot Jakarta Selatan. Adapun informasi tambahan tersebut antara lain:
Bahwa Penolakan terhadap GBKP Pasar Minggu 1. terjadi karena adanya dugaan bahwa kegiatan ibadah di lokasi tersebut menyalahi peruntukan, dimana
Rumah Kantor (Rukan) dijadikan tempat ibadah.
Bahwa setelah penolakan tersebut, Pemkot Jakarta Selatan telah memfasilitasi tempat ibadah sementara kepada GBKP Pasar Minggu di Kantor Camat Pasar Minggu. Namun karena terjadi penolakan dari pihakpihak tertentu, Pemkot Jakarta Selatan memindahkan lokasi ibadah di GOR Pasar Minggu.
3. Bahwa Panitia Pembangunan GBKP Pasar Minggu telah memproses permohonan IMB rumah ibadah berupa daftar pengguna dan dukungan masyarakat kepada Lurah Tanjung Barat untuk disahkan. Setelah melakukan kroscek di lapangan, Lurah Tanjung Barat menyatakan syarat dukungan masyarakat yang sah hanya 25 orang. Dengan demikian, masih ada kekurangan minimal 35 orang pendukung; sedangkan dari daftar pengguna 105 jemaat GBKP, hanya 11 orang yang merupakan warga Kelurahan Tanjung Barat.
Memperhatikan hasil pertemuan tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Walikota Jakarta Selatan yang pada intinya menyatakan:
1. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memiliki tempat ibadah.
2. Bahwa pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan.
3. Bahwa terkait syarat khusus pengguna dan dukungan masyarakat untuk pendirian rumah ibadat, dimungkinkan pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi, dan bahwa dukungan masyarakat dapat diberikan oleh setiap warga masyarakat Kelurahan Tanjung Barat apapun agamanya.
4. Berdasarkan butir 3 (tiga) di atas, Komnas HAM meminta Pemkot Jakarta Selatan untuk memberitahukan kepada Panitia Pembangunan GBKP Pasar Minggu segera memenuhi kekurangan dukungan masyarakat, untuk selanjutnya disahkan oleh Lurah/Kepala Desa Tanjung Barat sebagai salah satu persyaratan proses revisi IMB.
5. Bahwa Pemkot Jakarta Selatan juga dapat memproses perubahan/revisi IMB KUT yang saat ini dimiliki GBKP Pasar Minggu, karena telah terjadi kesalahan dalam penerbitan IMB di gedung yang saat ini dijadikan tempat ibadah, dimana pengajuan IMB yang sebenarnya diajukan oleh pihak GBKP Pasar Minggu sejak semula adalah IMB rumah ibadah, bukan IMB KUT.
6. Selain itu, Komnas HAM meminta Pemkot Jakarta Selatan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat agar tidak melakukan unjuk rasa di tempat ibadah, karena hal itu bertentangan dengan Undang-undang.
7. Bahwa dalam rangka mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak atas KBB, Komnas HAM bersedia membantu Pemkot Jakarta
Selatan untuk memberi pemahaman kepada warga masyarakat Kelurahan Tanjung Barat terkait aturan tentang rumah ibadat.
Hingga laporan ini ditulis, Komnas HAM belum memperoleh jawaban tertulis dari Pemkot Jakarta Selatan atas surat tersebut.
8. Permasalahan HKBP Filadelfia Bekasi
Pada 15 September 2015, Komnas HAM menerima pengaduan terkait pelanggaran hak atas pendirian rumah ibadah Gereja HKBP Filadelfia Tambun, Kabupaten Bekasi. Pada intinya pengaduan tersebut menyampaikan bahwa Bupati Bekasi masih terus mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2010 hingga kini yang memerintahkan Bupati Bekasi memproses izin pendirian rumah ibadah HKBP Filadelfia. Bahkan ketika PTUN Bandung melaporkan Bupati Bekasi atas tindakan pengabaian putusan hukum tersebut kepada Presiden Rl pada 25 Juli 2016 lalu, Bupati Bekasi tetap saja tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang dimaksud.
Atas dasar pengaduan tersebut, Komnas HAM segera merespons dengan mengirmkan surat permintaan klarifikasi kepada Bupati Bekasipada tanggal 9 Desember 2016. Dalam surat tersebut, selain meminta klarifikasi Komnas HAM juga menegaskan bahwa pengabaian terhadap putusan pengadilan telah secara langsung berarti pengabaian terhadap hak atas kebebasan beragama jemaat HKBP Filadelfia. Karena itu, Komnas HAM meminta Bupati Bekasi melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memfasilitasi izin pendirian rumah ibadah HKBP Filadelfia. Namun hingga saat laporan ini ditulis, Komnas HAM belum memperoleh respons dari Bupati Bekasi atas surat Komnas HAM tersebut.
9. Permasalahan Penolakan Masjid di Eks Kampung Texas Manado
Pada 20 Oktober 2016, dalam pertemuan koordinasi dengan Walikota Manado, Komnas HAM memperoleh informasi dari Walikota Manado tentang kasus penolakan pembangunan Masjid Al Khairiyah yang berlokasi di Eks Kampung Texas di Kota Manado. Penolakan dilakukan oleh sejumlah anggota Ormas Makapetor dan beberapa elemen adat lokal. Alasan penolakan karena adanya upaya perluasan masjid dari luas awalnya, dimana hal itu sudah menyalahi pengaturan dari Pemerintah Kota sebagai pemilik tanah.
Dalam pertemuan dengan imam masjid Al Khairiyah pada 22 November 2016, diakui bahwa perluasan masjid dilakukan karena bangunan masjid yang ada sudah tidak dapat menampung jamaah.
Dalam pertemuan dengan Walikota Manado yang juga dihadiri perwakilan Ormas-ormas adat pada 23 November 2016, Komnas HAM memperoleh informasi bahwa penolakan masih terjadi terhadap upaya perluasan masjid tersebut, karena dianggap telah mengambil lahan yang terlalu besar dari areal yang diproyeksikan oleh Pemkot Manado akan dibangun Graha Religi.
Gagasan membangun gedung Graha Religi (7 lantai) oleh Pemkot ini diniatkan sebagai perpustakaan dari berbagai agama sebagai bahan perbandingan agama, dan lantai atas dapat dimanfaatkan sebagai tempat ibadat. Bangunan
Graha Religi ini diharapkan menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Manado.
Oleh karena itu, mengingat masih belum diperolehnya titik temu antara pihak pengurus masjid yang sudah terlanjur membangun perluasan masjid dengan pihak Pemkot Manado yang akan membangun Graha Religi tersebut, dalam pertemuan tersebut Komnas HAM mendorong agar Pemkot Manado tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Komnas HAM juga mendorong agar berbagai pihak yang menolak dapat memahami kebutuhan nyata dari jamaah masjid, sehingga hal itu dapat dijadikan pertimbangan. Komnas HAM menyatakan akan membantu Pemkot Manado dalam mencari penyelesaian melalui mediasi sebagaimana halnya dalam kasus kasus lainnya yang sudah berhasil.
10. Permasalahan Masjid Jabal Nur Manado
Pada 9 Mei 2016, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Pengurus Masjid Jabal Nur yang berlokasi di Perum Gria Tugu Mapanget Asri (GRITMA) BI. BVIII No. 6-8 Kota Manado. Pengadu telah menyampaikan adanya tindakan menghalang-halangi pembangunan masjid Jabal Nur oleh sekelompok warga dengan alasan tidak ada dalam set plan perumahan. Penolakan mulai terjadi pada tahun 2009, namun dapat terselesaikan dengan musyawarah. Pada saat itu jemaah diperbolehkan menggunakan masjid dengan syarat tidak boleh dibangun sampai perizinan selesai dari pemerintah. Selain itu juga disepakati bahwa lokasi masjid dipindah ke lokasi yang diperuntukkan untuk fasilitas sosial, dimana Pemkot Manado saat itu menjanjikan akan mengeluarkan surat penunjukkan lokasi dengan pertimbangan bahwa lokasi yang paling kecil tingkat penolakannya. Jemaah masjid tidak keberatan dipindah asalkan masih di dalam kompleks dan ada jaminan hukum yang jelas dari Pemerintah.
Pengurus masjid telah menyampaikan bahwa dalam rangka pengurusan perijnannya, mereka telah berusaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Manado melalui Kantor Kesbangpol pada 2009. Dalam pengajuan tersebut mereka telah melengkapi sejumlah persyaratan, yakni: Daftar pengguna masjid 100 orang, daftar dukungan masyarakat 75 orang, Surat Rekomendasi dari FKUB dan Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama. Namun hingga laporan tersebut disampaikan ke Komnas HAM, pengajuan tersebut belum direspons Pemkot Manado.
Karena tidak ada respons atas pengajuan tersebut, sementara jumlah jemaah masjid makin bertambah dan tidak tertampung lagi dengan bangunan yang ada, maka pada tahun 2014 pengurus masjid ini melakukan renovasi dengan memperbesarukuran masjid dariawalnya berukuran 6 x 6 meter menjadi 12 x 10 meter. Upaya renovasi tersebut kembali mendapat penolakan dari sebagian warga dengan alasan menyalahi kesepakatan tahun 2009. Karena itulah jemaah masjid kemudian mengadukan permasalahan ini ke Komnas HAM dengan harapan dapat didampingi dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Manado.
Merespons pengaduan tersebut, pada 16 September 2016 Komnas HAM melakukan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Kota Manado yang dihadiri oleh Wakil Walikota Manado dan beberapa pejabat terkait. Dalam pertemuan tersebut Pemkot Manado menyatakan akan mempelajari permasalahan yang ada, meminta masukan dari berbagai instansi. Pemkot Manado meminta Komnas HAM untuk menunggu pertemuan Pemkot dengan berbagai instansi tersebut sebelum mengambil keputusan.
Menindaklanjuti janji Pemkot Manado di atas, pada tanggal 18 Oktober 2016 Komnas HAM kembali menggelar pertemuan dengan pengurus dan imam masjid Jabal Nur guna memperoleh informasi mengenai langkahlangkah yang telah ditempuh Pemkot Manado. Kemudian pada 20 Oktober 2016, Komnas HAM menggelar mediasi permasalahan Masjid Jabal Nur di Kantor Walikota Manado yang dihadiri oleh Walikota Manado, Kepala Dinas Tata Kota Manado dan jajarannya, Kepala Kesbangpol Manado, Kepala Biro Hukum Kota Manado dan SKPD terkait lainnya serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado, Ketua FKUB Kota Manado, Ketua BKSAUA Kota Manado, Camat Mapanget, Lurah Paniki, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jabal Nur, Imam Masjid Jabal Nur, dan beberapa perwakilan warga GRITMA. Dalam mediasi tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan: Pihak Developer dimana Masjid Jabal Nur berada melakukan revisi site plan perumahaan GRITMA dalam batas waktu 2 minggu setelah mediasi. Perubahan site plan juga sekaligus untuk mengakomodir 2 rumah ibadat lain yang sudah terbangun di Perum GRIMTA, yaitu gereja Advent GRITMA dan GPDI Mahanaim GRITMA. Hal ini penting agar tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari.
Setelah proses revisi site plan selesai, Dinas Tata Kota akan segera memproses penerbitan IMB masjid Jabal Nur dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja. Kesepakatan tersebut diterakan dalam Akta Kesepakatan
Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator, Para Pihak, dan saksi-saksi.
Setelah melalui proses sebagaimana hasil kesepakatan, Pemkot Manado telah merealisasikan kesepakatan tersebutdenganmenerbitkanIMB MasjidJabal Nur. Informasi tersebut diperoleh langsung dari pengadu yang menyampaikan terima kasih atas pendampingan yang dilakukan oleh Komnas HAM hingga permasalahan Masjid Jabal Nur selesai dengan keluarnya IMB masjid.
Komnas HAM telah mengirim surat kepada Walikota Manado untuk menyampaikan apresiasi atas kerjasama Pemkot Manado dalam proses mediasihingga permasalahan Masjid Jabal Nurterselesaikan. Selain itu, Komnas HAMjuga meminta Pemkot Manado menyampaikan laporan tertulis realisasi penerbitan IMB Masjid Jabal Nur tersebut. Hal ini penting untuk rujukan menutup penanganan kasusnya.
11. Permasalahan Sejumlah Gereja di Kota Bandung
Pada tanggal 3 Juni 2016, Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Walikota Bandung untuk membahas penyelesaian permasalahan 5 gereja di Kota Bandung. Gereja-gereja tersebut antaara lain adalah: (1) GBKP Bandung Timur; (2) Gereja Rehoboth; (3) Gereja BNKP Nias; (4) Gereja Masehi Advent Hari Ke-Tujuh; dan (5) Gereja Kerajaan Mulia.
Dalam pertemuan dengan pengurus GBKP Bandung Timur, Komnas HAM juga memperoleh informasi bahwa selain 5 gereja tersebut, ada satu lagi gereja yang juga dipermasalahkan perijinannya, yakni GBKP Bandung Barat dimana pihak Lurah dan Camat setempat masih menghambat proses perijinan.
Dalam pertemuan dengan Pemkot Bandung tersebut, Walikota Bandung melaporkan bahwa dari lima gereja tersebut, Pemkot Bandung telah menyelesaikan dua gereja, yakni Gereja Rehobot dan GBKP Bandung Timur. Kedua gereja tersebut telah diterbitkan ijinnya dan telah dapat melaksanakan ibadah. Sementara 3 gereja lainnya belum ada proses perijinan, karena pengurus gereja-gereja tersebut hingga saat pertemuan tersebut belum pernah mengajukan permohonan perijinan.
Pada saat Komnas HAM melakukan pengecekan ke salah satu gereja yang telah diterbitkan ijinnya, Komnas HAM menemukan bahwa laporan tersebut benar dan gereja yang dimaksud telah dapat melaksanakan peribadatan. Namun demikian, pelaksanaan ibadah masih dijaga pihak kepolisian guna memastikan keamanan para jemaat.
Tidak hanya mengeluarkan izin untuk dua gereja tersebut, Pemkot Bandung juga memperkuat jaminan perlindungan hak beribadah dan mendirikan tempat ibadah dengan menerbitkan aturan baru, yakni Surat Edaran No.330/080- BKBPM tanggal 12 Juli 2016 tentang Larangan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (unjukrasa) / Demonstrasi diTempat Ibadah. Pada intinya SE ini menyebut bahwa unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum dikecualikan atau dilarang pada sejumlah tempat, salah satunya adalah tempat ibadah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No.9 tahun 1998. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan.
12. Temuan Pemerasan terhadap Gereja-gereja di Jawa Barat
Pada tanggal 6 Juni 2016, muncul pemberitaan dari beberapa media yang menyebutkan bahwa Komnas HAM telah menyampaikan temuan adanya tindak pemerasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap gerejagereja yang dipermasalahkan perijinannya di Jawa Barat. Pemberitaan tersebut telah mengakibatkan sejumlah Ormas meminta klarifikasi kepada beberapa pengurus gereja di Bandung. Selain itu, Pemkot Bandung juga telah menggelar pertemuan dengan pengurus-pengurus gereja untuk meminta penjelasan terkait temuan tersebut, bahkan Dirjen Bimas Kristen Kementrian Agama Rl dan Kantor Kemenag Bandung telah menegaskan bahwa temuan tersebut tidak benar.
Sebagai pertanggungjawaban resmi atas pernyataan tersebut, Pelapor Khusus KBB Komnas HAM telah menyampaikan hal-hal berikut ini:
1. Komnas HAM membenarkan pernyataan yang sebelumnya bahwa ada dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah pihak terhadap gereja-gereja di Jawa Barat. Namun dalam pernyataan tersebut, Komnas HAM tidak pernah menyebutkan identitas Ormas yang melakukan pemerasan maupun nama gereja yang menjadi korban pemerasan.
2. Komnas HAM telah melakukan advokasi kepada sejumlah Pemerintah Daerah di Jawa Barat untuk mendorong penyelesaian terhadap permasalahan pendirian rumah ibadah di wilayah-wilayah tersebut.
Dalam proses advokasi tersebut, Komnas HAM memang menemukan indikasi kuat sejumlah gereja di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang dan Cianjur telah menjadi korban pemerasan dari beberapa pihak yang mengatasnamakan Ormas- Ormas tertentu. Tindakan tersebut menurut Komnas HAM merupakan bentuk pelanggaran lain yang semakin mempersulit proses penyelesaian permasalahan rumah ibadah.
3. Komnas HAM telah meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat dapat mengintensifkan upaya deteksi dini serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi pasca pemberitaan isu pemerasan tersebut. Komnas HAM juga meminta agar jajaran Kepolisian dapat memastikan jaminan perlindungan keamanan tempat-tempat ibadat serta hak atas rasa aman seluruh warga, khususnya jemaat dan pimpinan GBKP Bandung Timur.
Permasalahan Kebebasan Berekspresi dan Beribadah
1. Pelarangan KKR di Kota Bandung
Pada 6 Desember 2016, Komnas HAM telah memperoleh informasi bahwa pada hari itu sekelompok massa mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah(PAS) melakukan demonstrasi dan pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Kristen pimpinan Pendeta Stephen Tong di Gedung Sabuga, JI. Tamansari Kota Bandung. Menindaklanjuti informasi tersebut, Komnas HAM pada 9 Desember 2016 menemui Walikota Bandung untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan sikap menyesalkan pelarangan tersebut, meminta aparat kepolisian memproses tindakan tersebut secara hukum serta mendorong Pemerintah Kota Bandung mengintensifkan dialog antar agama.
Sebagai respons atas sikap Komnas HAM tersebut, Walikota Bandung menyampaikan sikap bahwa tindakan pelarangan KKR tersebut adalah pelanggaran hukum, meminta Ormas PAS meminta maaf kepada panitia KKR dalam jangka waktu 7 hari; apabila tidak dilakukan, maka Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pelarangan kegiatan PAS di Kota Bandung; mendesak kepolisian segera melakukan proses hukum dan memberikan hak kepada panitia untuk pelaksanaan ulang KKR pada 23 Desember 2016 di gedung yang sama. Dan pada 23 Desember telah terlaksana kegiatan KKR di tempat yang sama yang juga dihadiri Walikota Bandung.
Selain itu, Walikota Bandung juga merespons pelarangan KKR sebagai momentum untuk menerbitkan dua Surat Edaran Walikota pada tanggal 7 Desember 2016 kepada para camat, Lurah dan tokoh masyarakat/ulama/pemuka agama di Bandung. Yang pertama adalah No.640/4943 – BKBPM tentang penggunaan gedung pertemuan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat insidentil. Pada intinya surat tersebut memberi penegasan bahwa penggunaan gedung untuk kegiatan keagamaan insidentil tidak melanggar Undang-undang. Surat ini juga menegaskan agar pelarangan kegiatan seperti yang terjadi terhadap KKR tidak terjadi di kemudian hari. Surat Walikota tersebut juga langsung disosialisasikan kepada aparatus pemerintah dan pemuka masyarakat pada tanggal 16 Desember 2016.
Komnas HAM hadir dalam forum sosialisasi tersebut guna memberi penegasan tentang hak setiap warga masyarakat melaksanakan hak beragama dan beribadah.
Surat Edaran kedua adalah No.450/SE-135-BKBPM tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Keyakinan. Dalam Surat Edaran ini Walikota Bandung menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah bersama jajaran TNI dan Polri menjamin seluruh penduduk Kota Bandung untuk dapat melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, selama kegiatan peribadatan tersebut tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum.
2. Permasalahan Deklarasi Serambi Mekah di Sumatera Barat
Pada 16 Mei 2016, Komnas HAM menerima pengaduan dari Ketua Yayasan Limo Gonjong Sambilan Ruang (YSG9R) perihal keberatan atas dikeluarkannya Deklarasi Serambi Mekah pada 12 Maret 2016 oleh MUI Sumatra Barat dan perwakilan MUI kabupaten-kota se Sumatra Barat. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa Minangkabau harus bersih dari penganut Syiah dan ajaran Syiah dalam bentuk apapun tidak boleh ada di Ranah Minang. Pengadu khawatir deklarasi tersebut dapat memprovokasi masyarakat melakukan tindakan anarkhis.
Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM pada 20 Juli 2016 telah mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Barat yang pada intinya meminta gubernur menjelaskan kebenaran pengaduan tersebut. Komnas HAM juga menyatakan pembatasan kebebasan beragama hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang. Untuk itu, fatwa MUI tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak dan kebebasan beragama warga negara. Bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut semboyan bhinekka tunggal ika. Karenanya, tidak boleh ada satu wilayah yang diklaim hanya menjadi milik salah satu golongan atau keyakinan tertentu. Bahwa hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dilindungi UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan berbagai Undang-undang lain. Untuk itu, negara wajib menghormati dan melindungi hak setiap warga negara memeluk agama dan keyakinannya.
Dalam surat tersebut, Komnas HAM juga menegaskan bahwa Deklarasi Serambi Mekah tersebut dapat menimbulkan konflik, karena dapat dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab dan melawan hukum. Karena itu, Komnas HAM meminta gubernur menyelesaikan permasalahan Deklarasi tersebut.
Merespons surat Komnas HAM tersebut, pada 15 September 2016 Gubernur Sumatera Barat mengirim surat jawaban yang pada intinya menyampaikan bahwa Deklarasi Serambi Mekah bukanlah bentuk provokasi, penghasutan dan pembodohan yang dapat menimbulkan tindakan anarkhis, melainkan merupakan salah satu bentuk tugas dan tanggungjawab para ulama untuk mengawal akidah umat Islam dan mengatasi penyimpangan akidah sesuai dengan al Quran dan Sunnah. Hal itu sesuai dengan kearifan lokal Sumatra Barat yang menganut falsafah "Adat basandi syara', sara' basandi kitabullah".
3. Pengusiran Anggota Jamaah Tabligh di Bandara NTT
Pada 9 Desember 2016, Komnas HAM memperoleh informasi rombongan dakwah Jamaah Tabligh dihadang dan diusir ketika tiba di Bandara Eltari Kupang oleh sekelompok orang dari Ormas Brigade Meo Timur. Mereka memaksa rombongan Jamaah Tabligh ke Polda NTT untuk diintrogasi dan memaksa polisi untuk mengembalikan rombongan ke daerah asal. Sayangnya polisi menyetujui desakan tersebut dan mengembalikan rombongan ke daerah asalnya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Segera setelah menerima informasi tersebut, Komnas HAM menyampaikan surat ke Polda NTT untuk memberi penjelasan atas peristiwa tersebut, termasuk memberi penjelasan atas tindakan Polda NTT mengembalikan rombongan ke daerah asal serta meminta Polda menjamin keamanan bagi setiap warga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini penting dilakukan Polda dengan alasan: (1) bahwa Indonesia adalah negara bhineka, tidak boleh ada wilayah yang diklaim hanya milik kelompok tertentu. Setiap warga negara bebas bepergian ke seluruh wilayah Rl; (2) Tindakan pengusiran berpotensi memicu konflik, karena dapat melahirkan tindakan yang sama di wilayah lain; (3) Negara harus menjamin hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan agamanya. Namun hingga laporan ini ditulis, Komnas HAM belum menerima jawaban tertulis dari Polda NTT.
4. Aksi Ormas FPI Mendatangi Mal dan Pusat Perbelanjaan di Surabaya
Pada 19 Desember 2016, Komnas HAM telah menerima informasi terkait aksi sejumlah massa dari Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang telah mendatangi mal-mal dan pusat perbelanjaan di Surabaya dengan tujuan melakukan sosialisasifatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.56 tahun 2016 tentang keharaman umat Islam menggunakan atribus Non-Muslim. Atas tindakan para anggota Ormas tersebut, Komnas HAM segera merespons dengan menyampaikan sikap yang pada intinya berisi: (1) Menyesalkan tindakan FPI tersebut karena merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan gesekan antar masyarakat; (2) Mendukung sikap Kapolri yang akan menindak tegas sesuai hukum para pelaku sweeping maupun intmidasi yang dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat; (3) Komnas HAM juga menyatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ormas-ormas keagamaan merupakan pandangan keagamaan yang berlaku secara internal dan bukan merupakan peraturan negara yang mengikat secara hukum.
Selain telah disampaikan secara publik, Pernyataan tersebut juga dikrimkan kepada Kapolri dan MUI sebagai pihak terkait.
Permasalahan Pengungsi Umat Syiah Sampang
Komnas HAM masih menempatkan penyelesaian masalah pengungsi Syiah Sampang yang saat ini berada di Rusun JemundoSidoarjoJawaTimursebagaipersoalanpelanggaran hak atas KBB yang terus dibiarkan oleh pemerintah. Selain masalah pemulangan para pengungsi yang hingga saat itu belum jelas, Komnas HAM juga memperoleh data adanya diskriminasi pelayanan Adminduk dimana para pengungsi belum dilayani dalam penerbitan KTP Elektronik oleh Dinas
Dukcapil Sampang.
Oleh karena itu pada tanggal 29 April 2016, Komnas HAM telah mengadakan FGD yang merumuskan mekanisme bersama penyelesaian permasalahan pengungsi Syiah Sampang yang menghadirkan perwakilan pengungsi dan berbagai pihak yang selama ini melakukan pendampingan guna memetakan kemajuan-kemajuan apa yang telah dicapai. Dalam FGD tersebut telah dirumuskan sejumlah rencana tindaklanjut bersama penyelesaian, yakni: (1) Bertemu dengan Presiden untuk mendorong keseriusan Pemerintah Pusat; (2) Menyelenggarakan forum tentang strategi pemulangan para pengungsi ke Sampang; (3) Pertemuan dengan berbagai pihak untuk mengkaji strategi bersama rekonsiliasi di akar rumput; (4) Mendorong Dinas Dukcapil Sampang mempercepat proses penerbitan KTP para pengungsiguna memenuhi hak kependudukan mereka.
Dalam pertemuan konsultasi dengan kepala-kepala daerah di Bojonegoro pada tanggal 29 November 2016, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sampang telah menyampaikan kepada KomnasHAMbahwa masihkuatpenolakansejumlah tokoh agama di Sampang terhadap upaya pemulangan pengungsi Syiah dari Rusun Jemundo ke Sampang. Mereka masih meminta agar warga Syiah kembali ke "Islam yang benar" jika ingin kembali ke Sampang. Pemkab Sampang juga menginformasikan bahwa jatah hidup warga Rusun akan dihentikan mulai Januari 2017.
Adapun terkait pelayanan KTP oleh Dinas Dukcapil Kab. Sampang, Kepala Kesbangpol menyampaikan bahwa permasalahan KTP Elektronik bagi para pengungsi di Rusun Jemundo Sidoarjo sudah selesai, karena sudah dilayani. Pada saat Komnas HAM melakukan pengecekan ke Rusun Jemundo pada tanggal 30 November 2016, diperoleh konfirmasi bahwa proses perekaman KTP dan Akte Lahir bagi warga Rusun oleh Pemkab Sampang sudah selesai sebagian. Caranya Pemkab Sampang mendatangi Rusun dengan membawa alat rekam KTP dan Akte Lahir. Dalam perekaman tersebut ditulis dalam kolom alamat para pengungsi: daerah asal di Sampang. Dan dalam Kolom agama ditulis: Islam.
Terkait dengan informasi penghentian jatah hidup dari Pemprov Jawa Timur, pengungsi mengaku belum memperoleh informasi yang sahih. Namun warga Rusun menyatakan tidak keberatan apabila jatah hidup dihentikan, asal Pemprov dapat mengembalikan pengungsi ke kampung halaman mereka di Sampang.
Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia
1. Upaya Pengusiran JAl Bangka
Permasalahan KBB di Kabupaten Bangka muncul setelah pada akhir Desember 2015 hingga awal Januari 2016 terjadi intimidasi dan upaya pengusiran dari sejumlah warga kepada beberapa anggota JAl di Kelurahan Srimenanti Bawah, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Persoalan menjadi semakin serius setelah Bupati merespons tuntutan warga dengan memberi tenggat waktu kepada warga JAl untuk meninggalan wilayah tersebut paling lambat pada 6 Februari 2016.
Dalam rangka membantu Pelapor Khusus, Desk KBB melakukan monitoring dugaan pelanggaran hak atas KBB tersebut ke Bangka. Desk KBB telah melakukan serangkaian pertemuan konsultasi dengan beberapa institusi Pemerintah Kabupaten Bangka pada tanggal 4-6 Februari 2016. Dalam pertemuan dengan Kapolres Bangka, Desk KBB menyampaikan pandangan bahwa aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan setiap warga negara, oleh karena itu meminta Kapolres Bangka menjamin kemanan warga JAl dan mencegah berbagai tindakan melawan hukum dari pihak manapun.
Dalam pertemuan dengan Bupati Bangka, Desk KBB menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak setiap warga negara untuk menganut agama dan keyakinannya; negara tidak boleh membatasi hak atas KBB warga negara dengan cara melawan hukum; menyesalkan sikap Bupati yang terlibat dalam upaya pengusiran warga JAI. Desk KBB meminta Pemerintah Kabupaten Bangka tidak melakukan pengusiran atau evakuasi warga JAl, karena hal itu bertentangan dengan hukum. Desk KBB juga menegaskan bahwa apabila Pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka akan melakukan pembinaan kepada warga JAl, maka hal itu tidak boleh dilakukan dengan caracara pemaksaan.
Berbagai rangkaian konsultasi tersebut telah meyakinkan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan optimal terhadap warga JAl di Bangka, sehingga upaya pengusiran dapat dicegah.
2. Permasalahan JAl Bukit Duri Jakarta
Permasalahan yang menimpa JAl Bukit Duri Jakarta Selatan sudah berlangsung sejak 5 Mei 2015. Inti permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya tindakan penghalanghalangan kegiatan keagamaan dan peribadatan di Mushalla An Nur milik Jemaat Ahmadiyah Bukit Duri oleh beberapa orang yang mengatasnamakan warga Bukit Duri serta mengancam akan ada penyerangan dari pihak luar kepada Pengadu apabila kegiatan ibadah masih dilakukan di mushalla tersebut.
Sebagaimana mandat yang dimiliki, Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya mulai dari tindakan pemantauan ke lokasi, mengumpulkan data dan keterangan, bertemu dengan para pihak terkait, meminta jaminan keamanan kepada pihak kepolisian, termasuk beberapa kali bertemu dengan Pemkot Jakarta Selatan guna mencari penyelesaian. Namun hingga kini penyelesaian permasalahan JAl Bukit Duri belum terselesaikan yang mengakibatkan terabaikannya hak warga JAl untuk memiliki tempat ibadah.
Pada 25 Januari 2016, Komnas HAM kembali mengirim surat ke Walikota Jakarta Selatan. Pada intinya surat tersebut berisi: ucapan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan antara Komnas HAM dengan pejabat-pejabat terkait di Pemkot Jakarta Selatan pada 5 November 2015. Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasi agar Pemkot Jakarta Selatan memfasilitasi pertemuan multipihak antara JAl Bukit Duri, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama Bukit Duri serta Polres Jakarta Selatan guna memberikan penyuluhan kepada semua pihak terkait pendirian rumah ibadah dan penghormatan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dimana hasil pertemuan tersebut dapat dijadikan bahan analisis kemungkinan pemberian izin tempat ibadah bagi JAl Bukit Duri. Mengingat pentingnya hasil pertemuan tersebut, Komnas HAM mendesak agar Pemkot Jakarta Selatan segera menggelar pertemuan tersebut.
Merespons surat Komnas HAM tersebut, pada 15 Maret 2016WalikotaJakartaSelatan menyampaikansuratjawaban yang pada intinya menyampaikan adanya pertimbangan MUI dan FKUB Kota Jakarta Selatan atas sulan pertemuan multipihak dari Komnas HAM. Walikota Jakarta Selatan menyebutkan bahwa MUI menyatakan bahwa usulan pertemuan multipihak tersebut tidak diperlukan karena pertemuan tersebut sudah dilakukan untuk penanganan JAl Bukit Duri. Selain itu, FKUB Jakarta Selatan juga memberi pertimbangan bahwa dalam permasalahan Ahmadiyah di Indonesia sudah ada aturan hukum berupa SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, juga sudah ada Instruksi Gubernur DKI No.15 tahun 2011 tentang Pembinaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Selain itu, FKUB Jakarta Selatan juga berpendapat bahwa fasilitasi kepada JAl Bukit Duri telah dilakukan oleh Pemkot Jakarta Selatan dalam hal pelaksanaan beribadah.
Atas pertimbangan kedua lembaga tersebut, Walikota Jakarta Selatan memandang pertemuan kembali multipihak belum perlu dilaksanakan. Namun mendorong JAl Bukit Duri mematuhi aturan tentang pendirian rumah ibadah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri No.9 dan 8 tahun 2006.
3. Permasalahan Pengungsi JAl di Transito Mataram Lombok NTB
Komnas HAM juga menempatkan penyelesaian masalah pengungsi JAl di Transito Mataram dan Praya NTB sebagai persoalan pelanggaran hak atas KBB yang terus dibiarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada tanggal 28 April 2016 Komnas HAM telah mengadakan FGD Merumuskan Mekanisme Bersama penyelesaian permasalahan pengungsi JAI di NTB menghadirkan perwakilan pengungsi dan berbagai pihak yang selama ini melakukan pendampingan guna memetakan kemajuan-kemajuan apa yang telah dicapai.
Dalam FGD tersebut telah dirumuskan sejumlah rencana tindaklanjut bersama, yakni: (1) NHRI melakukan kajian feasibility strategy terkait pemulangan para pengungsi Ahmadiyah NTB ke daerah asal; (2) Melanjutkan dialogdialog antara warga dengan komunitas JAl guna merekatkan relasi sosial antar warga; (3) Memfasilitasi komuinikasi untuk memastikan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Perumahan Rakyat dapat memfasilitasi menyediakan perumahan layak bagi para pengungsi; (4) Membantu proses perijinan pendirian rumah ibadah bagi warga JAl yang telah dipindahkan dari tempat pengungsian.
4. Kasus Perusakan Masjid JAl Kendal
Permasalahan pelanggaran hak atas KBB yang dialami JAI Kendal adalah tindakan perusakan masjid Al Kautsar milik JAI Kendal pada tanggal 22-23 Mei 2016. Permasalahan ini telah diadukan pihak JAl ke Komnas HAM pada tanggal 1 Juni 2016. Selain itu, pada pertemuan dengan pengurus masjid Al Kautsar, Desk KBB juga memperoleh informasi bahwa Pemkab Kendal telah didesak oleh sejumlah warga untuk mencabut IMB Masjid.
Merespons pengaduan tersebut, Desk KBB telah melakukan pertemuan konsultasi dengan FORKOPIMDA Kendal. Dalam pertemuan tersebut telah dihasilkan beberapa informasi tambahan dan kesepahaman:
1. Sebagai bentuk penegakan hukum atas peristiwa perusakan tersebut, Polres Kendal telah menindaklanjuti Laporan dari pengurus Masjid Al Kautsar dengan menetapkan dua orang tersangka pelaku perusakan.
2. Bupati Kendal berkomitmen tidak akan mencabut IMB Masjid AI Kautsar.
3. Pemkab Kendal akan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak guna mendorong proses mediasi sekaligus merekatkan kembali keretakan akibat konflik yang terjadi sebelumnya. Dalam kaitan ini, Pemkab Kendal juga akan melibatkan Komnas HAM.
Atas sikap Pemkab Kendal ini, Komnas HAM pada 23 Agustus 2016 telah menyampaikan surat kepada Bupati Kendal yang intinya memberikan dukungan dan apresiasi atas ketegasan Pemkab Kendal untuk tidak mencabut IMB Masjid Al Kautsar mengingat penerbitannya dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Meski demikian, ketegasan tersebut masih belum memuaskan sebagian warga yang menginginkan agar IMB Masjid Al Kautsar dicabut. Atas dasar situasi tersebut, Pemkab Kendal pada 27 September 2016 telah memfasilitasi sosialisasi oleh Komnas HAM terkait aturan tentang Ahmadiyah dan pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. Dalam forum sosialisasi tersebut, Komnas HAM menyampaikan bahwa keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dijamin oleh hukum. Hal ini terbukti dengan keberadaan SKB 3 Menteri Tahun 2008 yang menegaskan bahwa negara melindungi setiap warga negara dalam menjalankan keyakinannya serta melarang segala bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum. SKB tersebut pada intinya hanya membatasi warga Ahmadiyah untuk tidak menyebarkan ajarannya di luar warga Ahmadiyah selama mengaku agama Islam.
Sebagai tindaklanjut dari sosialisasi tersebut, Pemkab Kendal berkomitmen untuk tetap melibatkan Komnas HAM dalam memediasi para pihak guna mencapai solusi permanen permasalahan Masjid Al Kautsar ini. Pada 29 Oktober 2016, dalam pertemuan Komnas HAM dengan sejumlah Pemerintah Daerah di Bojonegoro, perwakilan Pemkab Kendal menyampaikan bahwa hingga saat ini proses pemulihan hubungan sosial antara warga JAl dengan warga non JAl di Kendal sudah semakin baik. Selain itu, dilaporkan bahwa proses hukum terhadap pelaku perusakan masjid juga tetap berjalan dan sudah mulai di sidangkan di Pengadilan Negeri Kendal. Adapun terkait pemulihan tempat ibadah warga JAl, Pemkab Kendal masih terus melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang menolak agar dapat menerima keberadaan tempat ibadah JAI tersebut.
5. Kasus Masjid JAl Sukabumi
Komnas HAM pada 11 Agustus 2016 telah mengirim surat kepada Bupati Sukabumi tentang permintaan informasi terkait perkembangan kasus pelarangan penggunaan dan perusakan masjid JAldiKecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Surat ini dilatarbelakangi adanya pengaduan dari Pengurus JAl Parakansalak yang melaporkan adanya penolakan dari sebagian warga terhadap renovasi masjid JAI Parakansalak.
Melalui surat tersebut, Komnas HAM meminta kepada Bupati Sukabumi untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Pemkab Sukabumi dalam menangani permasalahan tersebut, namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum merespons Surat Komnas HAM tersebut.
6. Permasalahan Masjid JAl Banjar Jawa Barat
Merespons pengaduan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Banjar Jawa Barat, Komnas HAM pada 26 Juli 2016 kembali melayangkan Surat Pemanggilan ke-2 kepada Pemkot Banjar untuk memberikan penjelasan terkait adanya pembekuan aktivitas JAl Kota Banjar serta penetapan Masjid JAl Kota dalam status quo.
Merespons Surat Pemanggilan ke-2 tersebut, Pemkot Banjar pada 1 Agustus 2016 telah mengirimkan penjelasan tertulis yang intinya: (a) bahwa pembekuan aktivitas JAl dan penetapan status quo terhadap masjid Istiomah milik JAl Banjar telah sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tahun 2008 tentang Ahmadiyah; Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan JAl di Jawa Barat; Peraturan Walikota Banjar No.10 Tahun 2011 tentang Penanganan JAI di Kota Banjar; dan Fatwa MUI Tahun 2005 dan 1980 tentang JAl; (b) Pernyataan bahwa warga JAI tidak bisa beribadah adalah tidak benar, karena mereka dipersilahkan beribadah di masjid lainnya di Kota Banjar; (c) Penetapan status quo adalah untuk menjaga kondusivitas keamanan agar tidak terjadi konflik horizontal, juga untuk menyatukan warga masyarakat dengan warga JAl yang selama ini dinilai tertutup; (d) Mengenai pernyataan adanya ancaman dan intimidasi terhadap warga JAl, Kepolisian Kota Banjar selalu memberi pengamanan dan menjamin keamanan warga JAl; (e) Pemkot Bajar bersama dengan berbagai instansi pemerintah bersama Ormas Islam konsisten dalam menjaga keamanan dan mengayomi serta menjaga kebebasan beribadah dan kerukunan beragama di Kota Banjar.
7. Kasus JAI Subang
Pada 22 Maret 2016, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari JAl Subang tentang pelarangan ibadah Jemaat Ahmadiyah Subang oleh sekelompok massa yang disertai tindakan kekerasan. Massa memasang baliho besar berisi Larangan/Penutupan kegiatan di depan masjid yang sedang dibangun. Pengadu juga menyampaikan bahwa Lurah Sukamelang dan Camat Subang telah menerbitkan kebijakan yang melarang aktivitas JAl di Subang, memerintahkan penghentian pembangunan masjid.
Sebagai respons atas pengaduan tersebut, pada 8 Juni 2016 Komnas HAM telah menyampaikan Surat kepada Bupati Subang yang pada intinya menegaskan: (a) setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menganut agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya; (b) Bahwa SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tahun 2008 tidak melarang keberadaan dan aktivitasJAl dimasjid mereka sendiri; dan(c) Meminta Bupati Subang menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut dan melaporkan langkah-langkah yang sudah ditempuh dalam rangka pemulihan hak beribadah warga JAI Subang. Hingga laporan ini ditulis, Komnas HAM belum memperoleh respons dari pemerintah Kabupaten Subang atas surat tersebut.
Kasus Gafatar
1. Kasus Kekerasan Gafatar di Mempawah
Pada tanggal 1 Februari, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Dalam pengaduan tersebut, pengadu menyampaikan berbagai kerugian yang dialami mantan anggota GAFATAR di Mempawah, Kalimantan Barat dan di beberapa tempat pengungsian, baik materi maupun traumatik. Pengadu juga menyampaikan ketidakjelasan nasib para mantan anggota GAFATAR setelah keluar dari penampungan.
Sesuai aturan yang ada, Pengaduan tersebut telah ditangani oleh tim pemantauan Komnas HAM dengan melakukan kunjungan pemantauan di beberapa lokasi penampungan.
2. SKB tentang Eks Gafatar
Komnas HAM dalam jangka waktu Juli-September 2016 ini telah menerima sejumlah pengaduan tentang adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri
Dalam Negeri dan Jaksa Agung No. 93 Tahun 2016, No. Kep-043/A/JA/02/2016 dan No. 223-865 Tahun 2016 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). SKB tersebut menyebutkan bahwa Gafatar yang merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham telah menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya terhadap masyarakat Islam yang diakui keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu, SKB tersebut memerintahkan Eks Gafatar untuk menghentikan penyebaran kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. Pengadu juga menyampaikan bahwa dengan terbitnya SKB tersebut telah menimbulkan sejumlah tindakan diskriminatif di beberapa daerah terhadap warga Eks Gafatar.
Dalam catatan Komnas HAM, SKB tersebut merupakan bentuk intervensi yang terlalu jauh dari negara terhadap hak beragama warga masyarakat, khususnya Eks Gafatar, karena negara tidak dapat melarang kegiatan keagamaan warga negara yang dilaksanakan dengan cara-cara damai dan tidak melanggar hukum.
Kasus Penghayat Kepercayaan
1. Kasus Tempat Pesujudan Sapta Darma di Rembang
Pada tanggal 11 November 2015 Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Pengurus Pusat Persatuan Warga Sapta Darma (Persama Pusat) Saen Suryono. Inti pengaduannya adalah melaporkan adanya pembakaran sanggar/tempat pesujudan sanggar Candi Busana oleh sekelompok orang dan dugaan pembiaran terjadinya tindak pidana pembakaran oleh Pemkab Rembang. Tindakan pembakaran terjadi pada tanggal 10 November
2015 terhadap Sanggar/Tempat pesujudan tersebut yang terletak di Dusun Blando, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Rembang Jawa Tengah.
Pada tanggal 22 Juni 2016, Desk KBB Komnas HAM melakukan monitoring perkembangan pemulihan hak warga Sapta Darma di Rembang tersebut. Desk KBB telah bertemu dengan Pengadu dan tokoh masyarakat muslim setempat. Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pihak pengadu tetap meminta pemulihan hak beribadah dan meminta agar tempat ibadah yang telah dibakar dapat dibangun kembali mengingat mendesaknya kebutuhan warga Sapta Darma akan tempat ibadah. Pengadu juga keberatan apabila tempat ibadah yang ditolak saat ini direlokasi ke tempat lain dengan alasan bahwa akses jemaat ke tempat ibadah akan semakin sulit, dan tidak ada jaminan tempat ibadah di lokasi yang baru tidak akan ditolak oleh warga setempat. Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat muslim tetap meminta agar tempat ibadah Sapta Darma direlokasi ke tempat yang telah disepakati oleh berbagai pihak, termasuk oleh Pengadu sebelumnya.
Terkait dengan aduan adanya pembiaran dari Pemkab Rembang, Komnas HAM belum melihat langkahlangkah mediasi yang efektif dari Pemkab Rembang guna menyelesaikan permasalahan ini. Dalam kaitan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran, Komnas juga belum melihat keseriusan dari aparat kepolisian untuk memproses para terduga pelaku perusakan. Oleh karena itu, terkait permasalahan rumah ibadah, Komnas HAM mendorong Pemkab Rembanglebih aktifmelakukan mediasi dengan berbagai pihak guna menghasilkan penyelesian terbaik, terutama bagi korban.
Pada 2 September 2016, Komnas HAM telah mengundang Pemkab Rembang guna membahas lebih lanjut penyelesaian permasalahan ini. Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM meminta penjelasan dari Pemkab Rembang terkait langkahlangkah penyelesaian yang sudah ditempuh. Komnas HAM juga mendesak agar Pemkab Rembang memastikan agar setiap warga masyarakat dapat bebas memeluk agama dan menjalankan keyakinannya.
Dalam Pertemuan tersebut Pemkab Rembang menyampaikan masih adanya penolakan warga terhadap keberadaan tempat pesujudan tersebut apabila tetap dibangun di lokasi saat ini. Selain itu, tempat pesujudan yang saat ini belum memiliki izin rumah ibadah. Oleh karena itu, Pemkab Rembang telah berupaya menawarkan beberapa jalan keluar, antara lain: (a) mendorong agar warga Sapta Darma bergabung dengan Sapta Darma di daerah lain; dan (b) merelokasi tempat pesujudan tersebut ke wilayah lain, karena Pemkab kesulitan untuk meyakinkan agar warga menerima tempat pesujudan tersebut di tempatnya saat ini. Kedua opsi ini masih ditolak oleh Warga Sapta Darma dengan alasan lokasinya jauh, sehingga menyulitkan warga Sapta Darma untuk beribadah. Alasan lain, apabila opsi relokasi diterima, tidak ada jaminan warga setempat akan mendukung tempat pesujudan tersebut. Hal ini mengingat pengalaman sebelumnya, dimana tempat pesujudan di lokasi saat ini juga adalah hasil relokasi. Sebaliknya, mereka meminta agar tempat pesujudan dapat didirikan di lokasinya saat ini atau di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pemukiman warga Sapta Darma.
Mengingat masih belum adanya titik temu terhadap penyelesaian permasalahan ini, Komnas HAM mendorong Pemkab Rembang untuk terus mengintensifkan komunikasi dan sosialisasi kepada sebagian warga masyarakat yang menolak tempat pesujudan tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar Pemkab Rembang tetap memfasilitasi aspirasi warga Sapta Darma untuk memperoleh tempat pesujudan yang mudah dijangkau. Komnas HAM juga mendorong Pemkab Rembang untuk mengintensifkan komunikasi dengan Komnas HAM agar berbagai langkah penyelesaian yang akan diambil tetap sejalan dengan prinsip-prisip HAM.
Padapertemuandengankepala-kepaladaerahdiBojonegoro pada tanggal 29 November lalu, Pemkab Rembang kembali menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penyelesaian permanen dari masalah ini. Pemkab Rembang mengakui masih adanya penolakan sebagian warga atas keberadaan Sapto Dharmo di Dusun Blando. Namun Pemkab Rembang berjanji akan terus mengintensifkan komunkasi baik dengan pihak Sapto Darmo maupun pihak-pihak yang menolak agar dapat menempuh penyelesaian melalui mediasi yang akan melibatkan Komnas HAM.
2. Penghentian Aktivitas Aji Saka di Tangerang Banten
Pada 31 April 2015, Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak atas KBB yang dilakukan aparat Lurah Rancagong dan Komandan Koramil Legok terhadap pengikut Aji Saka di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Dalam pristiwa tersebut pejabat Lurah setempat telah melarang aktivitas Aji Saka, karena dituduh telah melakukan penistaan agama. Selain itu, Komandan Koramil Legok juga telah memaksa pengikut Aji Saka untuk menyebutkan pokok ajaran agama tertentu yang bukan merupakan kewenangannya untuk meminta hal tersebut.
Pada 8 Mei 2015, Komnas HAM telah melakukan pemantauan ke Tangerang. Dalam pertemuan dengan pengurus Aji Saka diperoleh informasi bahwa Aji Saka bukan agama, melainkan kepercayaan, karena para pengikut Aji Saka berasal dari berbagai agama. Karena itu, Aji Saka tidak dapat dikatakan menodai agama tertentu.
Selain itu, Komnas HAM juga telah memanggil Bupati Tangerang dan Komandan Kodim 0506/Tangerang yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi, namun mereka tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Oleh karena itu, pada 24 Juni 2015, Komnas HAM telah menemui Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Komandan Kodim 0506/Tangerang, namun Komnas HAM tidak mendapatkan informasi/klarifikasi apapun dari Pemerintah Kabupaten dari atasan untuk memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM.
Pada 4 September 2015, Komnas HAM kembali memanggil Pemkab Tangerang; mereka yang hadir adalah BPPMD, Camat, Lurah dan RT-RT setempat. Dalam pertemuan tersebut aparat pemerintah tidak mempermasalahkan aliran kepercayaan Aji Saka; yang dipermasalahkan adalah karena aliran tersebut bersinggungan dengan Islam.
Pada 5 November 2015, Desk KBB kembali bertemu dengan pengurus Aji Saka untuk mengklarifikasi keterangan aparat kecamatan dan kelurahan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut pengurus Aji Saka menegaskan bahwa mereka membantah telah melakukan penodaan agama. Mereka meminta agar nama baik Aji Saka dipulihkan sehingga dapat beraktivitas kembali.
Pada hari yang sama, Desk KBB juga bertemu dengan Camat Legok. Menurut Camat Legok, Aji Saka sudah ada di wilayah Legok sejak 1984 dan tidak pernah ada masalah dengan warga masyarakat. Camat Legok juga menyatakan akan mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan sosial. Camat berjanji akan menggelar pertemuan warga apabila situasi sudah benar-benar kondusif.
Pada tanggal 26 Agustus 2016 telah berlangsung pertemuan Desk KBB dengan Muspika Legok, antara lain Plt. Camat, Polsek, MUI, Anggota BPD. Sehubungan Camat sedang naik haji, maka Plt. Camat akan mengingatkan Surat Rekomendasi Komnas HAM untuk segera dilaksanakan pada saat Camat kembali bertugas. Polsek menambahkan bahwa oleh karena sudah ada forum klarifikasi, maka saat ini kondisi di lokasi sudah tidak ada masalah. MUI Rancagong menyampaikan bahwa pokok masalahnya adalah karena Pimpinan Aji Saka mengajak anak-anak warga ikut ajarannya. Selain itu, anggota BPD mengatakan bahwa sudah 18 tahun mengenal pimpinan Aji Saka bernama Suripto; anggota BPD itu juga mengakui tidak ada dampak negatif dari ajaran tersebut. Suripto juga aktif bersosialisasi di lingkungan. Masalahnya adalah karena ada anak-anak didiknya yang mencemooh Islam. Desk KBB Komnas HAM menegaskan bahwa bila masalahnya dianggap selesai, harus dari kedua belah pihak, tidak bisa hanya klaim sepihak dari aparat pemerintah. Oleh karena itu, rekomendasi Komnas HAM harus dilaksanakan segera oleh Camat.
Pada hari yang sama, Desk KBB Komnas HAM dalam pertemuan dengan Suripto menemukan bahwa belum ada kegiatan Aji Saka, karena Suripto tidak mau melakukan kegiatan sebelum masalahnya selesai, karena ia khawatir akan terjadi penolakan kembali.
Respons Terhadap Kebijakan
Salah satu respons terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Desk KBB Komnas HAM adalah respons terhadap Draft RUU Perlindungan Umat Beragama. Pada 2 Februari 2016, Komnas HAM bertemu Menteri Agama RI guna menyampaikan hasil kajian Komnas HAM terhadap Draft RUU Perlindungan Umat Beragama yang telah disusun Kementrian Agama. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama menyampaikan penghargaan atas masukan Komnas HAM dan menyatakan akan mempertimbangkan masukan tersebut sebagai bahan perbaikan draft RUU yang ada.
Sejumlah isu kritis yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sekaligus sebagai masukan untuk perbaikan RUU PUB adalah: (a) Tidak dimasukkannya perlindungan terhadap Penganut Keyakinan/Aliran Kepercayaan; (b) Definisi Perlindungan yang masih berpotensi menimbulkan diskriminasi; (c) Masalah Pendaftaran/registrasi Agama dan Majelis Agama; (d) Masalah Pendirian Rumah Ibadah; dan (e) Masalah Pemidanaan.
Kebijakan Daerah yang Diskriminatif
Sejak awal Desember 2015, Desk KBB Komnas HAM telah membantu Pelapor Khusus melakukan kajian terhadap penghormatan dan pemenuhan jaminan hak atas KBB di enam daerah di Jawa Barat, yakni: Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan. Kajian tersebut membedah berbagai kebijakan di enam daerah tersebut yang diduga berpotensi melanggar hak atas KBB dan/atau diskriminatif. Dari kajian tersebut telah dilakukan roadshow ke enam daerah tersebut untuk mendialogkan hasilnya. Adapun respons pemerintah daerah sebagai berikut:
KABUPATEN KUNINGAN
Kajian terhadap Kabupaten Kuningan menemukan ada 2 kebijakan positif dan 3 kebijakan negative-fiktif yang berpotensimelanggarhak atas KBB dan diskriminatif. Warga yang paling banyak terkena dampak kebijakan tersebut adalah warga JAl terkait adanya kebijakan setempat yang membatasi aktivitas warga JAl, mendiskriminasi pelayanan KTP dan pelayanan perkawinan oleh aparat KUA yang mensyaratkan adanya surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah dari warga JAl untuk dapat dilayani pencatatan perkawinan. Selain itu juga terdapat kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi warga non-muslim terkait adanya kebijakan tentang Diniyah Takmiliyah yang tergolong mengistimewakan umat muslim. Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi pencatatan perwakinan bagi warga Sunda Wiwitan di Cigugur dengan alasan mereka tidak memiliki organisasi yang tercatat oleh pemerintah.
Dalam forum klarifikasi laporan tersebut pada tanggal 9
Februari 2016, Pemerintah Kabupaten Kuningan meminta agar hasil kajian tidak menjustifikasi Pemerintah Kuningan tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi masalah JAI, misalnya bekerjasama dengan MUI untuk melakukan pembinaan. Terkait dengan kebijakan KTP, Pemerintah Kuningan telah meminta Pemerintah Pusat agar memberi keputusan yang tegas terkait status keyakinan JAl, karena adanya sebagian warga masyarakat yang menolak kolom agama dalam KTP Ahmadiyah Kuningan ditulis "Islam”.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM telah merekomendasikan agar Pemkab Kuningan segera menerbitkan KTP bagi warga JAl dan memberi pelayanan perkawinan. Komnas HAM juga meminta agar pelayanan pencatatan perkawinan bagi warga Sunda Wiwitan dapat diberikan secara adil.
Dalam pertemuan Komnas HAM dengan Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Kesbangpol Kab. Kuningan pada tanggal 29 Desember 2016, diperoleh informasi bahwa penerbitan KTP bagi warga JAI Manislor belum dilaksanakan dengan alasan masih adanya penolakan dari sejumlah Ormas Islam seperti MUl terkait kolom agama JAI di KTP yang masih ditulis "Islam". Pemkab Kuningan juga beralasan karena adanya ancaman gangguan ketertiban dan konflik sosial apabila KTP warga JAl Manislor diberikan. Kepala Dinas Dukcapil juga mengakui adanya keharusan bagi warga JAl untuk membuat Surat Pernyataan terkait permasalahan KTP. Meskipun warga JAI sudah membuat Surat Pernyataan, KTP tetap tidak bisa diberikan karena berbeda dari Surat Pernyataan versi MUI.
Mengenai hal ini, Komnas HAM telah memberikan penegasan bahwa fatwa dan pandangan MUl tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam memberikan maupun membatasi pelayanan publik bagi warga Ahmadiyah.
Terkait dengan adanya keharusan membuat Surat Pernyataan sebagai syarat pencatatan perkawinan oleh KUA terhadap warga JAI, Komnas HAM tidak memperoleh informasi karena Kepala Kantor Kemenag Kab. Kuningan tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Terkait dengan pencatatan kelahiran bagi warga Sunda Wiwitan Cigugur, Kepala Dinas Dukcapil mengakui sudah ada kemajuan dalam pencatatan perkawinan warga Sunda Wiwitan. Jika sebelumnya di dalam Akte Lahir hanya ditulis nama ibu, maka saat ini dalam Akte Lahir warga Sunda Wiwitan sudah ditulis nama kedua orangtuanya, namun dalam Akte Lahir tersebut diberi keterangan tambahan, yakni “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturanperundang-undangan". Adanya catatan tambahan ini menurut Kepala Dinas Dukcapil Kab. Kuningan adalah karena adanya perubahan kebijakan dari Kemendagri.
KABUPATEN TASIKMALAYA
Pada kajian di Tasikmalaya, ditemukan ada 7 kebijakan positif dan 1 kebijakan negative-fiktif yang diduga mengandung konten diskriminatif dan melanggar hak atas KBB. Warga yang paling banyak menjadi korban kebijakan tersebut juga waga JAl dengan adanya beberapa kebijakan yang membatasi dan melarang aktivitas JAl di Tasikmalaya, melarang dan membatasi pendirian tempat ibadah JAI. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pelayanan perkawinan warga JAl, karena adanya keharusan membuat Surat Pernyataan bukan anggota Ahmadiyah dari pejabat KAU.
Di Kabupaten Tasikmalaya juga ditemukan kebijakan daerah yang mengatur visi kabupaten Tasikmalaya yang "religius Islami". Selain itu juga ada edaran Bupati tentang keharusan shalat berjamaah bagi aparatus daerah di kantorkantor kecamatan. Kedua kebijakan ini menurut Komnas HAM bentuk pengistimewaan terhadap umat Islam.
Dalam forum klarifikasi laporan pada tanggal 10 Februari 2016, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengakui bahwa ada perbedaan sudut pandang antara Komnas HAM dengan Pemkab Tasikmalaya terkait dengan kebijakankebijakan yang diteliti. Salah satu Perda tentang Visi Misi Kabupaten Tasimlaya yang religius Islami, menurut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, justeru ditujukan untuk melindungi seluruh warga masyarakat. Perda ini tidak mengurangi hak dari kelompok minoritas agama di Kabupaten Tasikmalaya.
Terkait dengan adanya kebijakan yang membatasi aktivitas JAl dan membatasi pendirian tempat ibadah mereka, Pemkab Tasikmalaya beralasan bahwa kebijakan itu dibuat justeru untuk melindungi warga JAl dari tindakan anarkhis kelompok lain. Karena apabila hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi penyerangan terhadap warga JAl. Maka kebijakan itu terpaksa diambil sebagai tindakan pencegahan dan perlindungan.
Terkait dengan adanya diskriminasi dalam pencatatan perkawinan warga JAI oleh pejabat KUA, Komnas HAM tidak memperoleh konfirmasi karena pejabat terkait tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun dalam pertemuan Komnas HAM dengan Pemkab Tasikmalaya pada tanggal 30 Desember 2016 diperoleh informasi dan data mengenai adanya kemajuan dalam pelayanan pencatatan perkawinan, dimana salah satu warga JAl yang sebelumnya diharuskan membuat Surat Pernyataan kini sudah tercatat di KUA setempat dan telah memiliki Akte Nikah.
Namun demikian, terkait beberapa kebijakan yang membatasi aktivitas dan tempat ibadah warga JAl, Pemkab Tasikmalaya masih beralasan bahwa hal itu dibutuhkan untuk melindungi warga Ahmadiyah dari ancaman penyerangan. Terbukti setelah kebijakan tersebut, kondisi warga JAl aman dan tidak ada penyerangan. Mereka juga dapat beraktivitas seperti biasa, termasuk beribadah tanpa ada gangguan. Alasan lain penyegelan tempat ibadah warga JAl adalah karena masjid yang akan dibangun berada di wilayah dimana warga JAl hanya sedikit, sementara mereka telah memiliki tempat ibadah yang sudah mencukupi kebutuhan nyata mereka.
KABUPATEN CIANJUR
Pada kajian di Kabupaten Cianjur ditemukan 5 kebijakan yang diduga mengandung materi yang diskriminatif dan/ atau potensial melanggar hak atas KBB. Adapun kelompok yang paling banyak menjadi korban adalah warga Kristen terkait adanya kebijakan pelarangan tempat ibadah umat Kristen di Kabupaten Cianjur. Selain itu juga ada kebijakan membatasi aktivitas dan penyebaran faham JAl di Cianjur.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan 3 kebijakan yang tergolong mengistimewakan umat Islam di Cianjur. Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar kebijakan-kebijakan tersebut direvisi atau diperluas cakupannya agar dapat dijadikan kebijakan yang mengatur seluruh warga masyarakat apapun agama dan keyakinannya.
Dalam forum klarifikasi laporan pada tanggal 12 Februari 2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengapresiasi kajian yang dilakukan Komnas HAM. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyatakan sama sekali tidak ada keinginan untuk membatasi setiap warga Negara, termasuk umat Kristen untuk memiliki tempat ibadah selama sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah gereja di Cianjur yang tidak pernah diganggu, karena keberadaan mereka sesuai dengan aturan.
Dalam pertemuan kembali Komnas HAM dengan Pemkab Cianjurpada 16Desember2016,diperolehinformasiadanya kemajuan dalam permasalahan gereja-gereja, dimana dua dari 7 gereja telah memperoleh rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kemenag setempat. Adapun lima gereja lainnya belum mendapat rekomendasi, karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana aturan PBM No.9 dan 8 tahun 2006, selain masih adanya keberatan dari masyarakat.
Terkait masih adanya kebijakan pembatasan dan kasuskasuspelanggaranyangmenimpaJAldiCianjur,haliniterjadi karena keberadaan warga JAl di Cianjur telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga non-JAl. Ketidaknyamanan tersebut muncul karena perbedaan keyakinan warga JAl dengan warga non-JAl. Oleh karena itu, Pemkab Cianjur merespons hal itu dengan melakukan penyegelan dengan tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan warga JAl dari tindakan anarkis.
KOTA
BANDUNG
Pada kajian di Kota Bandung ditemukan 5 kebijakan yang diduga mengandung materi yang diskriminatif dan/atau berpotensi melanggar hak atas KBB. Dalam kajian tersebut, kelompok yang paling banyak menjadi korban adalah warga JAI dengan adanya kebijakan setempat yang membatasi aktivitas warga JAl. Selain itu juga terdapat kebijakan tentang Diniyah Takmiliyah yang menurut Komnas HAM dapat mengarah pada pengistimewaan kepada kelompok tertentu.
Dalam forum klarifikasi laporan pada tanggal 11 Februari 2016, Pemerintah Kota Bandung menyampaikan bahwa kajian ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil yang ada di Kota Bandung, karena Komnas HAM tidak memahami latar belakang kebijakan dan kondisi di Kota Bandung. Dalam kaitan dengan dua kebijakan daerah tentang bangunan gedung, Pemkot Bandung menyatakan tidak bermaksud mendiskriminasi kelompok tertentu, karena kebijakan tersebut berlaku bagi semua warga masyarakat. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi BPPT dalam memberi pelayanan perizinan bangunan gedung, termasuk tempat ibadah.
Terkait dengan adanya kebijakan yang mengatur Tim Penanganan Ahmadiyah di Kota Bandung, Pemkot Bandung menyatakan bahwa kebijakan tersebut juga tidak membatasi keberadaan JAl di Kota Bandung, namun hanya sebagai dasar bagi tim penanganan permasalahan Ahmadiyah.
Terkait dengan dua kebijakan yang dinilai mengistimewakan kelompok tertentu, yakni tentang Diniyah Takmiliyah dan kebijakan tentang Halagah, Pemkot Bandung berkomitmen akan melakukan kajian ulang terhadap kedua kebijakan tersebut. Komnas HAM memberi masukan agar kebijakan tersebut diperluas cakupannya agar menjangkau semua warga masyarakat agar tidak akan mengistemewakan kelompok tertentu.
Dalam pertemuan kembali Komnas HAM dengan Walikota Bandung pada tanggal 9 Desember 2016, Kota Bandung baru saja menghadapi permasalahan pelarangan kegiatan KKR di Gedung Sabuga Bandung. Oleh karena itu, fokus pembahasan adalah mencari penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.
Meski demikian, Komnas HAM tetap meminta agar 5 kebijakan Kota Bandung tersebut ditinjau kembali atau diperluas cakupannya agar tidak menjadi pengistimewaan terhadap kelompok agama tertentu. Pada kesempatan tersebut,Walikota Bandung menyatakan bahwa rekomendasi Komnas HAM akan direalisasi dengan melakukan harmonisasi kebijakan daerah. Secara prinsip, Walikota memahami bahwa adanya aturan bahwa masalah agama tidak diotonomkan dan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini akan menjadi salah satu dasar dalam melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan di Kota Bandung.
BEKASI
KOTA
Pada kajian di Kota Bekasi ditemukan 12 kebijakan yang diduga mengandung materi yang diskriminatif dan/atau potensial melanggar hak atas KBB, yaitu: 5 kebijakan pembatasan aktivitas JAl, 5 kebijakan mengarah pengistemewaan terhadap kelompok agama tertentu, 1 kebijakan tentang bangunan gedung, dan 1 kebijakan membatasi kebebasan berekspresi.
Dalam forum klarifikasi laporan pada tanggal 15 Februari 2016, Pemerintah Kota Bekasi mengakui masih adanya permasalahan KBB yang dihadapi Pemerintah Kota, namun Pemerintah Kota Bekasi menyatakan bahwa selama hak dan kebebasan beragama tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pemerintah Kota Bekasi tidak akan ragu untuk melindunginya. Menurut Walikota Bekasi, tugas pemerintah adalah melindungi warganegara, sebagaimana sumpah jabatan yang diucapkan. Selama sumpah jabatan masih dipegang, maka apapun hambatan yang ada harus dihadapi. Hal ini dia buktikan dengan keteguhan Walikota Bekasi untuk tidak mencabut kembali IMB Gereja Santa Clara, meskipun beberapa kali mendapat tekanan dari Ormas-Ormas Islam di Kota Bekasi.
Terkait kebijakan-kebijakan yang membatasi aktivitas JAI di Kota Bekasi, Walikota Bekasi tidak membantah hal tersebut. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk melindungi Ahmadiyah dari anarkhisme disebabkan oleh keyakinan Jemaat Ahmadiyah yang berbeda dari umat Islam pada umumnya. Walikota Bekasi mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum apabila kebijakan tentang
Ahmadiyah dianggap melanggar hak asasi manusia.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM tetap mendesak agarkebijakan-kebijakan terkait Ahmadiyah ditinjau kembali karena secara substansial telah melampaui pengaturan yang ada di dalam SKB 3 Menteri tahun 2008.
Dalam pertemuan kembali Komnas HAM dengan Pemkot Bekasi pada tanggal 21 Desember 2016, Walikota Bekasi melaporkan bahwa Pemkot Bekasi selain telah menyelesaikan permasalahan Gereja Santa Clara juga telah menyelesaikan perizinan 3 gereja lainnya yang mendapat penolakan keras dari sebagian masyarakat, yakni gereja Galilea, Gereja Kalamiring dan Gereja Manseng.
Terkait pembatasan Ahmadiyah, Walikota Bekasi masih menyatakan bahwapembatasan diperlukan untuk melindungi warga JAl dari tindakan anarkhis, mengingat sudah ada keresahan masyarakat disebabkan adanya kabar warga JAl di Bekasi sebagian besar berasal dari luar Bekasi. Adapun substansi kebijakan yang melampaui SKB 3 Menteri tahun 2008, Pemkot Bekasi berjanji akan melakukan pengkajian ulang. Namun demikian, kegiatan ibadah mereka di masjid tetap bisa berjalan karena penyegelan yang dilakukan Pemkot Bekasi bukan terhadap masjid, melinkan tembok / pagar masjid.
Terkait dengan masih adanya beberapa kebijakan daerah yang mengistimewakan kelompok agama tertentu, Walikota Bekasi berjanji akan menerbitkan Instruksi khusus untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan tersebut agar tidak bertentangan dengan norma HAM.
KOTA
BOGOR
Pada kajian di Kota Bogor ditemukan 10 kebijakan yang diduga mengandung materi yang diskriminatif dan/atau potensial melanggar hak atas KBB, yaitu: 2 kebijakan terkait GKl Yasmin, 1 kebijakan pembatasan ibadah warga Syiah, 4 kebijakan terkait bangunan gedung, 3 kebijakan pengistimewaan terhadap kelompok agama tertentu, 1 kebijakan tentang Adminduk. Kelompok yang paling banyak menjadi korban adalah warga Kristen khususnya warga GKl Yasmin karena adanya beberapa kebijakan yang melarang pendirian gereja GKl Yasmin di Kota Bogor.
Dalam forum klarifikasi laporan pada tanggal 16 Februari 2016, Pemerintah Kota Bogor menyambut baik hasil kajian Komnas HAM. Pemerintah Kota Bogor juga mengakui masih menghadapi persoalan KBB yang hingga saat ini belum terselesaikan. Terkait penyelesaian permasalahan GKI Yasmin, Pemkot Bogor mengakui masih mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu Pemkot Bogor masih mengintensifkan komunikasi dengan pihakpihak terkait.
Terkait pelarangan kegiatan warga Syiah, kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah terjadi tindakan anarkis dari pihak-pihak yang menolak kegiatan warga Syiah. Hal ini karena Walikota memperoleh informasi adanya pergerakan massa dari luar Bogor untuk menyerang warga Syiah. Kebijakan dikeluarkan semata-mata sebagai langkah pencegahan.
Terkait dengan kebijakan daerah yang mengistemewakan kelompok agama tertentu, Pemerintah Kota Bogor menyatakan terbuka untuk dikritisi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor mengharapkan Komnas HAM dapat memberi masukan yang kongkrit untuk memperbaiki kebijakan yang ada.
Dalam pertemuan kembali Komnas HAM dengan Pemkot Bogorpada 22 Desember2016,Walikota Bogormenyatakan telah menemukan solusi penyelesaian permasalahan GKI Yasmin. Walikota Bogor meminta agar semua pihak tidak lagi mempermasalahkan Putusan Pengadilan, karena akan terus menimbulkan polemik. Walikota Bogor meminta para pihak fokus ke depan untuk merealisasikan solusi permasalahan GKl Yasmin berupa "konsep berbagi lahan" antara GKI Yasmin dengan umat Islam.
Pemkot Bogor juga melaporkan bahwa Pemkot Bogor telah melakukan jaminan terhadap warga Syiah untuk merayakan Asyura pada tahun 2016. Hal ini terbukti dengan berlangsungnya perayaan Asyura dengan lancar tanpa gangguan apapun. Walikota Bogor kembali menegaskan bahwa Pemkot Bogor tidak melarang warga Syiah untuk beraktivitas. Adapun kebijakan pelarangan pada tahun 2015 hanya berlaku pada saat itu.
Terkait dengan adanya beberapa kebijakan yang mengistemawakan kelompok agama tertentu, Pemkot Bogor dapat memahami masalah yang ada dalam kebijakankebijakan tersebut. Terkait dengan hal itu, Pemkot Bogor menyatakan akan berkoordinasi dengan DPRD, mengingat beberapa aturan tersebut merupakan inisiatif DPRD.
BAGIAN TIGA PRAKTIK BAIK DAN RESPONS POSITIF
Selama tahun 2016, Komnas HAM mencatat sejumlah Pemerintah Daerah yang menjadi mitra Komnas HAM dalam penyelesaian berbagai permasalahan hak atas kebebasan beragama telah memperlihatkan adanya hasil yang baik dari proses penanganan kasus yang terbukti dengan terselesaikannya kasus-kasus tersebut. Komnas HAM juga mencatat sejumlah Pemerintah Daerah yang menunjukkan respons positif dalam upaya penyelesaian kasus-kasus yang ada. Di bawah ini beberapa daerah yang telah memberikan praktik dan respons positif.
Praktik Baik
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Komnas HAM mencatat kebijakan Walikota Bandung Ridwan Kamil menerbitkan ijin 2 gereja yang sebelumnya dipermasalahkan sebagai langkah positif pemerintah memenuhi hak beribadah warganya. Terlebih lagi, Walikota Bandung menjamin bahwa ijin yang telah diterbitkan tersebut tidak akan dicabut meskipun ada desakan dari sebagian warga. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ijin telah dikeluarkan karena telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur undang-undang.
Praktiklain Pemkot Bandung yangjuga dapat dicatat sebagai tindakan positif adalah komitmen Walikota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota ramah HAM. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen untuk memajukan HAM di Bandung, misalnya meminta setiap kelurahan di Bandung membuat laporan tentang pemenuhan HAM di wilayah masing-masing. Selain itu, Pemkot Bandung sudah membentuk Panitia RANHAM, dimana salah satu tugasnya melakukan harmonisasi Peraturan Daerah agar sejalan dengan prinsip HAM, mendorong berbagai program SKPD agar sejalan dengan norma HAM, sosialisasi HAM ke berbagai institusi pemerintah dan pendampingan kasus HAM.
Sebagai salah satu realisasi komitmen Pemkot Bandung mewujudkan Kota HAM, pada tahun 2016 ini Pemerintah Kota Bandung menerbitkan tiga kebijakan penting yang memperkuat perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan: (1) Surat Edaran tanggal 12 Juli 2016 tentang Larangan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (unjukrasa) /Demonstrasi di Tempat Ibadah; (2) Surat Edaran Walikota pada tanggal 7 Desember 2016 tentang penggunaan gedung pertemuan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat insidentil; dan (3) Surat Edaran tanggal 7 Desember 2016 tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Keyakinan.
PEMERINTAH KOTA MANADO
Praktik baik yang dapat dicatat dari Pemerintah Kota Manado adalah terselesaikannya permasalahan penolakan pendirian Masjid Jabal Nur di Komplek Griya Tugu Mapanget Kota Manado dengan diterbitkannya IMB masjid oleh Pemerintah Kota Manado.
Dalam proses penyelesaiannya, Komnas HAM mencatat adanya kemauan dan komitmen Pemkot Manado sejak penanganan oleh Komnas HAM untuk memulihkan hak-hak warga muslim di Kota Manado, khususnya jamaah masjid Jabal Nur untuk memiliki tempat ibadah. Pemkot Manado telah berperan aktif dalam proses mediasi, memfasilitasi pertemuan multipihak guna menyerap pandangan sikap masing-masing.
Pemkot Manado juga telah menunjukkan ketegasan dengan mengikuti aturan yang ada terkait pendirian rumah ibadah, sekaligus menunjukkan penggunaan diskresi yang tepat dengan memerintahkan doveloper perumahan untuk mengubah siteplan demi menghormati hak warga muslim jamaah Masjid Jabal Nur memiliki tempat ibadah.
PEMERINTAH KOTA BEKASI
Praktik baik yang dapat dicatat dari Pemerintah Kota Bekasi adalah keberhasilannya menyelesaikan permasalahan 4 gereja yang sebelumnya ditolak sebagian warga, yakni: Gereja Santa Clara, Gereja Galilea, Gereja Kalamiring dan Gereja Manseng. Keempat gereja ini sebelumnya mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadahnya, karena penolakan yang terus menerus. Kini mereka sudah dapat melanjutkannya, karena izin pendirian dari Pemkot Bekasi sudah dimiliki.
Komnas HAM juga mencatat praktik baik Pemkot Bekasi tidak hanya dalam menerbitkan IMB keempat gereja tersebut. Lebih dari itu, komitmen mempertahankan kebijakan pemberian IMB tersebut, meskipun mendapat penolakan besar dari berbagai Ormas di Kota Bekasi. Alasan Walikota Bekasi untuk tidak mencabut IMB tersebut adalah karena proses perizinan yang dilakukan gereja telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sikap ini telah membuktikan bahwa ketegasan dan keberanian Walikota Bekasi dapat menjadi solusi terhadap sikap-sikap intoleran dari sebagian masyarakat.
PEMERINTAH KOTA BOGOR
Paktik baik dari Pemerintah Kota Bogor adalah jaminan terlaksananya perayaan Asyura warga Syiah di Kota Bogor pada 2016. Meskipun masih ada penolakan, namun Pemerintah Kota Bogor tetap menjamin terlaksananya perayaan Asyura. Komitmen tersebut direalisasikan dengan mengerahkan beberapa anggota kepolisian menjaga pelaksanaan perayaan Asyura dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan penolakan.
Kebijakan ini adalah langkah maju apabila dibandingkan dengan perayaan Asyura pada tahun 2015, dimana Pemerintah Kota Bogor justeru menerbitkan Surat Edaran pelarangan perayaan Asyura dengan alasan adanya desakan dari sejumlah Ormas serta adanya massa dari luar Kota Bogor yang akan datang membubarkan perayaan Asyura. Walikota Bogor menegaskan bahwa Surat Edaran tersebut hanya untuk saat itu dan tidak diberlakukan untuk tahun 2016.
KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANGKA
Praktik baik yang dapat dicatat dari Kapolres Bangka adalah ketegasan dalam menjamin keamanan warga JAl pada awal Januari 2016 di Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang didesak untuk keluar dari wilayah tersebut oleh sejumlah Ormas dan warga karena dianggap sebagai kelompok yang menimbulkan keresahan karena membagi-bagikan hewan kurban kepada tetangganya yang non-JAl. Persoalan menjadi semakin serius karena Bupati Bangka cenderung mengikuti tuntutan warga dengan memberi batas waktu kepada warga JAl untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Dalam pertemuan dengan Kapolres Bangka, Desk KBB Komnas HAM menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menetap dimanapun di wilayah Rl dan aparat kepolisian berkewajiban menjamin keamanan setiap warga negara. Desk KBB meminta Kapolres Bangka menjamin kemanan warga JAl dan mencegah berbagai tindakan melawan hukum dari pihak manapun, termasuk upaya pengusiran secara melawan hukum.
Dalam praktiknya, pada hari batas waktu yang telah diberikan kepada warga JAl untuk keluar, warga JAI memilih untuk bertahan di Kelurahan Srimenanti, meskipun sudah terjadi pengerahan massa di salah satu tempat ibadah terdekat. Namun upaya pengusiran itu tidak terjadi setelah Polres Bangka menunjukkan sikap tegas dengan menempatkan puluhan anggotanya di jalan akses masuk lokasi warga JAl untuk mencegah kelompok-kelompok yang akan melakukan pengusiran. Atas sikap tersebut, upaya pengusiran pun tidak terjadi.
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Desk KBB Komnas HAM di Unigoro pada tanggal 29 November 2016 terungkap adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang kiranya layak untuk dicatat, yaitu kebijakan pemutihan perijinan pendirian rumah ibadah yang rumah ibadahnya telah ada sebelum terbitnya PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kebijakan pemutihan ini menurut perwakilan Pemkab Bantul yang hadir pada saat itu tidak melanggar hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas yakni PBM No.9 dan 8 tahun 2006 Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi:
"Dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu menfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah dimaksud".
Agar kebijakan ini lebih kuat secara hukum, Pemkab Bantul sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang pemutihan IMB Rumah Ibadah.
Respons Positif
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
Respons positif yang dapat dicatat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah kesediaan Pemkab Aceh
Singkil untuk mencari penyelesaian yang bertumpu pada pemenuhan hak atas tempat ibadah dalam kasus 24 gereja di Aceh Singkil. Pemkab Aceh Singkil membuka ruang bagi sejumlah gereja yang sebelumnya ditertibkan untuk memperoses perizinan berdasarkan aturan hukum yang ada di Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak bersikukuh untuk mempertahankan kesepakatankesepakatan yang hanya membatasi 1 gereja dan empat undung-undung bagi warga Kristen. Alasan utamanya tentu adalah bertambahnya jumlah umat Kristen, sehingga ada keperluan nyata terhadap penambahan tempat ibadah.
Dalam merealisasikan komitmen tersebut, Pemkab Aceh Singkil terutama Kantor Kementrian Agama dan FKUB telah secara proaktif melakukan verifikasi gereja-gereja yang mengajukan perizinan untuk memperoleh data gereja-gereja mana saja yang dapat diberikan rekomendasi untuk dikeluarkan izinnya. Dan dari verifikasii tersebut, telah keluar 11 rekomendasi dari 24 gereja yang masih bermasalah, 1 gereja dianggap telah diakui keberadaannya, dan sisanya dinilai belum memenuhi persyaratan.
Hallain yangjuga menunjukkan respons positif adalah dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Pemkab Aceh Singkil menyatakan komitmen untuk memfasilitasi tempat ibadah bagi gereja-gereja yang ditertibkan, berupa pendirian tenda oleh Pemkab Aceh Singkil.
Hingga saat ini, tahapan perizinan memang masih tertahan di Pemkab Aceh Singkil. Namun pemberian rekomendasi kepada 11 gereja itu tetap merupakan langkah positif bagi pemenuhan hak-hak warga Kristen di Aceh Singkil.
PEMERINTAH KOTA BITUNG
Respons positif yang dapat dicatat dari Pemkot Bitung adalah kesediaan Pemkot Bitung untuk menempuh proses mediasi dalam penyelesaian permasalahan Masjid Asy Syuhada di Kota Bitung. Sikap ini adalah langkah positif, karena sebelumnya Pemkot Bitung merasa permasalahan sudah selesai dengan terbitnya SK Walikota Bitung terkait permasalahan Masjid Asy Syuhada, sementara panitia pembangunan masjid dan pemberi tanah wakaf menolak SK tersebut karena tidak sesuai dengan kebutuhan jamaah Masjid Asy Syuhada.
Dalam forum konsultasi Pemkot Bitung dengan Komnas HAM, Walikota Bitung secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan ini dapat dilanjutkan kembali apabila ada pihak-pihak yang masih belum menerima opsi yang ditawarkan Pemkot Bitung.
Selain itu, hal lain yang dapat dicatat adalah komitmen Pemkot Bitung untuk memfasilitasi Komnas HAM dalam kegiatan road show untuk bertemu dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat yang masih menolak Masjid Asy Syuhada. Kegiatan tersebut disepakati sebagai upaya kultural dan dialogis Pemkot Manado memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak beragama dan toleransi antar warga masyarakat.
PEMERINTAH KOTA MANADO
Respons positif yang dapat dicatat dari Pemkot Manado adalahpendekatandialogisdalampenyelesaian permasalahan Masjid Eks Kampung Texas Kota Manado. Permasalahan masjid ini mulai muncul sejak adanya pembangunan perluasan masjid dari luas awal 22 x 16 meter menjadi 30 x 48 meter. Upaya perluasan ini menimbulkan penolakan dari sejumlah Ormas adat lokal hingga sempat terjadi beberapa kali demonstrasi di lokasi pembangunan masjid. Masjid yang berdiri di atas tanah milik Pemkot Manado ini awalnya adalah mushalla yang sudah ada sejak tahun 1943.
Pemkot Manado telah mencoba menjembatani perselisihan dengan memanggil perwakilan Ormas-Ormas adat yang tergabung dalam Makapetor. Dalam pertemuan di Kantor Walikota tersebut yang juga dihadiri Komnas HAM, Pemkot Manado mencoba memberi pemahaman agar keberatan yang disampaikan tetap dalam koridor hukum yang ada dan menghindari tindakan-tindakan anarkis. Selain itu, Walikota Manado juga menjelaskan bahwa dirinya telah diberi mandat oleh Gubernur Sulawesi Utara untuk menjembatani permasalahan ini. Dalam proses mediasi ini, Pemkot akan bertemu panitia pembangunan untuk menghentikan sementara pembangunan sampai ada titik temu.
Komnas HAM menilai, Pemkot Manado memang belum memiliki formulasi yang jelas terkait penyelesaian permasalahan ini. Namun Komnas HAM menilai respons yang positif dari Pemkot Manado menjadi modal penting dalam penyelesaian permasalahan Masjid ini secara musyawarah.
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
Respons positif yang dapat dicatat dari Pemerintah Kabupaten Kendal adalah kemauan untuk tetap berada pada posisi netral dan patuh pada hukum dalam permasalahan perusakan masjid milik JAl di Kabupaten Kendal. Pada saat Kepolisian Kendal melakukan proses hukum terhadap para pelaku perusakan masjid, Pemkab Kendal tidak mengintervensi proses hukum, bahkan hingga saat ini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal.
Begitu pula ketika beberapa ribu warga masyarakat Kendal memberikan tanda tangan desakan agar Pemkab Kendal mencabut IMB Masjid milik JAl, Bupati Kendal tetap pada pendiriannya untuk tidak mencabut IMB tersebut dengan alasan proses perizinan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemkab Kendal juga melibatkan Komnas HAM dalam upaya memberi pemahaman terhadap warga masyarakat yang mendesak pencabutan IMB masjid terkait status hukum JAI di Indonesia serta aturan terkait pendirian tempat ibadah.
Hingga saat ini, upaya pemulihan terhadap tempat ibadah yang dirusak memang belum terealisasi, namun upayaupaya Pemkab Kendal mendorong inklusi sosial antar warga JAl dengan warga lainnya tetap harus diapresiasi.
PEMERINTAH KOTA BOGOR
Respons positif yang perlu diapresiasi dari Pemerintah Kota Bogor adalah langkah-langkah yang ditempuh Pemkot Bogor untuk mencari penyelesaian permanen masalah
GKI Yasmin yang sudah berlangsung sejak tahun 2008. Langkah-langkah tersebut misalnya dengan menyodorkan satu tawaran solusi "berbagi lahan" yang menurut Walikota Bogor merupakan win win solution.
Tidak hanya itu, untuk memperoleh dukungan terhadap gagasan tersebut, Pemerintah Kota Bogor tidak tinggal diam, Walikota Bogor misalnya secara aktif mengkomunikasikan gagasan ini kepada berbagai pihak terkait. Meskipun pada awalnya timbul penolakan dari sebagian pihak, namun hingga saat inigagasan tersebut nampaknya telah mendapat sambutan positif dari seluruh pihak.
Perlu ditunggu bagaimana Pemkot Bogor merealisasikan gagasan tersebut. Sebagai langkah awal, Komnas HAM mengapresiasi langkah-langkah Pemkot Bogor, karena menunjukkan kemauan untuk mengurai kebuntuan masalah GKI Yasmin.
BAGIAN EMPAT ANALISIS. TANTANGAN DAN HAMBATAN
Masalah Tempat Ibadah yang Semakin Serius
Permasalahan pendirian tempat ibadah di Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perbaikan, sebaliknya justeru terus mengalami kemunduran dari berbagai aspek baik struktural maupun kultural.
Secara kuantitatif, intensitas masalah rumah ibadah yang diadukan ke Komnas HAM terus meningkat. Bila tahun 2015 pengaduan yang masuk hanya 37 kasus, maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 44 kasus. Hal ini juga berpengaruh pada meningkatnya kasus rumah ibadah yang sedang ditangani Komnas HAM yang didukung Pelapor Khusus KBB dan Desk KBB menjadi 50 kasus. Jumlah ini belum termasuk pengaduan yang belum sempat tertangani yang jumlahnya semakin banyak.
Permasalahan tempat ibadah semakin serius karena pada level struktural, aturan tentang pendirian rumah ibadah, yakni PBM No.9 dan 8 tahun 2006 belum efektif menjembatani perselisihan-perselisihan yang terjadi, bahkan beberapa ketentuan dalam aturan ini menimbulkan masalah, karena substansi yang multitafsir atau kurang jelas, misalnya tentang kewajiban Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian rumah ibadah yang ditafsirkan berbeda-beda di berbagai daerah.
Substansi lain yang dalam temuan Komnas HAM kurang jelas dan sering disalahpahami berbagai pihak adalah pada Pasal 14 ayat (2.b) tentang syarat dukungan 60 orang masyarakat setempat. Ketentuan ini sering dipahami bahwa dukungan harus berasal dari orang yang berbeda agama dengan pengguna tempat ibadah. Padahal dalam buku Tanya-jawab yang dikeluarkan Balitbang Diklat Kementrian Agama, secara tegas disebut bahwa dukungan 60 orang tersebut dari bukan pengguna tempat ibadah yang diajukan tanpa memandang agama. Sayangnya penjelasan ini kurang tersosialisasikan dengan baik.
Kesalahpahamandiatasseringmengakibatkan permasalahan pendirian rumah ibadah menjadi semakin rumit, karena adanya kesulitan yang luar biasa dalam memenuhi syarat dukungan 60 orang tersebut karena harus berasal dari orang yang berbeda agama. Apalagi secara kultural masih ada pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa mendukung pendirian rumah ibadah agama lain bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut. Bahkan dalam banyak kasus, rumah ibadah sering tidak bisa berdiri karena persyaratan ini yang sulit terpenuhi. Jikapun terpenuhi, tetap saja ada celah untuk mempermasalahkannya, misalnya dengan menggugat keaslian tandatangan dukungan, walaupun dukungan tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tuduhan-tuduhan pemalsuan tandatangan dukungan seringkali muncul yang kemudian memicu perselisihan rumah ibadah.
Satu aspek struktural yang juga membuat pendirian rumah ibadah adalah aturan-aturan daerah yang justeru berlawanan dengan ketentuan pada tingkat nasional. Hal ini misalnya terjadi di Aceh dalam bentuk lahirnya Qanun No.4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Qanun ini selain membuat persyaratan yang lebih berat dari PBM tahun 2006, juga berpotensi menjadi aturan yang sangat diskriminatif bagi minoritas non muslim, karena semua persyaratan pendirian tempat ibadah dalam Qanun ini tidak diberlakukan untuk pendirian tempat ibadah umat Islam.
Pemerintah Daerah, Aktor Paling Banyak Diadukan
Temuan pada tahuninilagi-lagimemperlihatkan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten / Kota) sebagai pelaku yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran hak atas KBB dengan 52 pengaduan. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2015 yang berjumlah 36 pengaduan. Fakta ini sangat memprihatinkan, karena Pemerintah Daerah yang seharusnyamelaksanakanmandatmelindungihakberagama warga negara justeru menjadi pelaku pelanggaran. Fakta ini juga menunjukkan bahwa ada persoalan serius terkait implementasi norma-norma HAM, khususnya hak atas KBB di tingkat Pemerintah Daerah. Masalah tersebut dapat berupa lemahnya komitmen, kesadaran, pengetahuan dan kemampuan aparatus di daerah dalam melaksanakan jaminan hak atas KBB. Hal ini juga memperlihatkan banyak pemimpin daerah yang belum sepenuhnya menyadari tanggungjawab dan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas KBB warganegara.
Apabila mengacu pada hasil kajian Komnas HAM di enam daerah di Jawa Barat, fakta tingginya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) Lemahnya pengetahuan dan kesadaran aparatus Pemerintah Daerah terhadap norma-norma HAM; 2) Adanya tekanan dari kelompok-kelompok intoleran yang tidak mampu diatasi oleh pemimpin di tingkat lokal;
dan 3) Masih banyaknya aturan-aturan di tingkat pusat yang tidak sejalan dengan norma HAM dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai kebijakan daerah baik yang tertulis maupun dalam bentuk diskresi aparatus lokal.
Selain itu, data tersebut juga dapat menjadi peringatan bagi Pemerintah Pusat, karena tidak mampu mendorong dan mengawasi Pemerintah Daerah dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan hak atas KBB warganya, padahal berbagai peraturan perundangundangan telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengawasi bahkan memberi sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak komit terhadap pelaksanaan kewajiban negara melindungi warganya.
Masalah JAI:
Aparatus yang Lebih Tunduk pada Fatwa MUI
Dalam banyak kasus pembatasan kegiatan atau tempat ibadah JAl di berbagai daerah, Komnas HAM menemukan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut melampaui ketentuan-ketentuan yang ada dalam SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Jika dalam SKB hanya melarang JAI melakukan penyebaran paham tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad ke luar komunitas mereka, maka di berbagai daerah, kebijakan-kebijakan pembatasan JAl lebih jauh dari SKB, misalnya melarang aktivitas mereka, bahkan melarang keberadaan Ahmadiyah di daerah tersebut. Kebijakankebijakan tersebut juga melarang JAl menggunakan tempat ibadah mereka, melarang merayakan hari besar keagamaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan lain, meskipun SKB 3 Menteri tidak menyebut hal tersebut.
Alasan utama para aparatus pemerintah daerah tersebut adalah karena keyakinan warga Ahmadiyah yang sesat dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pandangan para aparatus daerah tentang kesesatan keyakinan Ahmadiyah ini mengacu pada fatwa MUI tahun 2005. Meskipun Komnas HAM telah berusaha menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat menjadikan fatwa MUI sebagai pertimbangan dalam melahirkan kebijakan karena bukan sumber hukum, namun tetap saja mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologis selain aspek yuridis.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengharuskan asas persamaan dan non diskriminatif, beberapa pemerintah daerah melanggar asas-asas tersebut dalam memberikan pelayanan kepada warga Ahmadiyah, misalnya dalam pelayanan Administrasi Kependudukan (pelayanan KTP dan pencatatan perkawinan). Tindakan pelayanan diskriminatif tersebut juga menggunakan fatwa dan pandangan MUI sebagai dasar. Alasan yang dipakai, apabila pandangan MUI tidak dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan melahirkan reaksi dari umat Islam. Komnas HAM menilai, dalam kasus Ahmadiyah, banyak pejabat publik yang tidak mampu memisahkan antara posisi mereka sebagai pelayan publik dengan posisi sebagai individu dengan keyakinan yang mereka yakini.
Kebijakan Tajam Kepada Minoritas
Dalam hampir semua kasus KBB yang ditangani Komnas HAM pada tahun 2016 ini, terdapat kecenderungan kebijakan-kebijakan daerah dan penegakan hukum yang lebih tajam kepada kelompok minoritas dan longgar terhadap kelompok mayoritas. Dalam kasus-kasus pembatasan atau pelarangan pendirian rumah ibadah, tindakan pembatasan lebih banyak ditujukan kepada rumah-rumah ibadah kelompok minoritas, misalnya mereka diharuskan untuk memenuhi semua ketentuan persyaratan pendirian rumah ibadah, baru dapat mendirikan rumah ibadah. Padahal bila diteliti secara seksama, rumah-rumah ibadah yang didirikan kelompok mayoritas sebagian besar tidak memenuhi ketentuan pendirian rumah ibadah. Hal ini juga diakui oleh beberapa pejabat Pemerintah Daerah, namun hal itu tidak menjadi persoalan karena tidak ada yang mempermasalahkannya.
Dalam kasus-kasus Ahmadiyah juga demikian. Sebagian besar pemerintah daerah yang melakukan pembatasan terhadap aktivitas, tempat ibadah atau kegiatan-kegiatan ibadah warga Ahmadiyah justeru dengan alasan keberadaan dan keyakinan Ahmadiyah menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban umum di masyarakat. Sementara itu, tindakan-tindakan intimidasi hingga kekerasan terhadap Ahmadiyah justeru tidak dinilai sebagai tindakan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Artinya, ada kecenderungan dari aparatus Pemerintah Daerah bahwa keresahan muncul karena keberadaan keyakinan dan bukan karena tindakan.
Persepsi tajam ke minoritas seperti ini juga dipergunakan oleh aparat kepolisian sebagai institusi penegakan hukum dan penjaga keamanan. Dalam kasus pelaksanaan hari raya keagamaan kelompok minoritas di satu daerah misalnya, Komnas HAM menemukan polisi justeru mendesak kelompok minoritas untuk tunduk pada kehendak mayoritas demi terciptanya kondusivitas dan ketertiban wilayah.
Negatif Solidarity
Dalam dua tahun terakhir, Komnas HAM menemukan kasuskasus pelanggaran hak atas KBB, antara lain pelarangan pendirian rumah ibadah atau pelarangan kegiatan ibadah yang tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat seperti halnya di Jawa Barat atau Aceh, namun juga banyak terjadi di Indonesia Bagian Tengah dan Timur seperti halnya di Bali, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Pola-pola pelanggaran yang terjadi juga hampir persis, dimana terdapat Ormas-Ormas yang mengatasnamakan agama maupun adat melakukan pelanggaran hak atas KBB terhadap kelompok minoritas. Jika di Indonesia bagian Barat yang banyak menjadi korban adalah umat Kristiani atau gereja, maka di bagian Tengah dan Timur yang banyak menjadi korban adalah umat Islam atau masjid.
Terkait fakta ini, Komnas HAM menemukan adanya kecenderungan saling balas membalas melakukan pelanggaran hak atas KBB sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara seagama di wilayah lain yang menjadi korban. Bahkan dalam upaya Komnas HAM mendorong penyelesaian terhadap kasus-kasus tempat ibadah di satu wilayah, sering menghadapi argumen dari warga masyarakat maupun aparatus pemerintah setempat bahwa kebuntuan penyelesaian kasus di wilayah lain akan mempengaruhi penyelesaian kasus di wilayah tersebut.
Kecenderungan solidaritas negatif ini semakin parah dengan efek informasi yang disebarkan melalui media sosial yang sering tidak diverifikasi secara cermat. Hal ini telah menjadikan peristiwa-peristiwa keagamaan di satu wilayah langsung dinilai telah terjadi pelanggaran hak atas KBB, sehingga dengan cepat menimbulkan reaksi dan solidaritas di wilayah lain.
Saling Lempar Tanggungjawab
Berlarut-larutnyapenyelesaianbeberapa kasuspelanggaran hak atas KBB di Indonesia juga diakibatkan oleh adanya kecenderungan saling lempar tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kecenderungan ini telah mengakibatkan ketidakpastian penyelesaian serta terus terabaikannya hak-hak korban pelanggaran hak atas KBB.
Kasus yang paling nyata terkait hal ini adalah penyelesaian permasalahan pengungsi Ahmadiyah di Mataram NTB dan pengungsi Syiah di Sidoarjo Jawa Timur. Pada kedua kasus ini, Komnas HAM melihat telah terjadi pembiaran pelanggaran karena masing-masing level pemerintahan merasa bukan menjadi tanggungjawabnya. Hal ini telah mengakibatkan masing-masing tingkatan pemerintahan bersikap pasif, bahkan saling lempar tanggungjawab.
BAGIAN LIMA REFLEKSI KELEMBAGAAN DAN LESSON LEARNED
Keberadaan Pelapor Khusus KBB dan Desk KBB Komnas HAM sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dalam merespons dan menangani pengaduan kasus-kasus KBB telah dirasakan manfaatnya selama tiga tahun terakhir ini. Beberapa pembelajaran yang dapat dikedepankan adalah:
1. Dengan adanya dukungan Pelapor Khusus KBB dalam penanganan kasus, tugas dan fungsi Komnas HAM yang selama ini kurang optimal, antara lain memberi saran, penyuluhan dan konsultasi menjadi jauh lebih efektif. Pelapor Khusus KBB sering membuka forum konsultasi kepada aparatus pemerintah di luar konteks penanganan kasus, misalnya bagaimana menyusun kebijakan daerah yang tidak bertentangan dengan norma-norma HAM dan seterusnya.
2. Keberadaan Pelapor Khusus dan Desk KBB telah mempercepat respons pengaduan kasus-kasus KBB. Hal ini berbeda dengan respons sebelum Pelapor Khusus dan Desk KBB dibentuk, dimana pengaduanpengaduan pelanggaran hak atas KBB harus melalui antrian respons bersama pengaduan kasus-kasus bidang lainnya. Setelah Pelapor Khusus dan Desk KBB dibentuk, respons pengaduan pelanggaran hak atas KBB dapat dilakukan dengan lebih cepat.
3. Penanganan pengaduan pelanggaran hak atas KBB juga lebih terfokus setelah pembentukan Pelapor
Khusus dan Desk KBB, karena penangannya tidak tercampur dengan isu-isu lainnya. Keberadaan Desk KBB juga memudahkan Komnas HAM merespons pengaduan di lapangan. Komunikasi Komnas HAM dengan pengadu juga lebih intensif, karena pengadu dapat menghubungi Komnas HAM, begitupun sebaliknya secara lebih lancar.
Keberadaan Desk KBB telah memberi dukungan 4. pada keberhasilan kerja Subkomisi Mediasi. Hal ini karena Sub Komisi Mediasi menjadi tidak hanya berorientasi pada tujuan agar para pihak bersedia duduk bersama. Kunjungan pra-mediasi sebagai langkah awal mediasi tidak hanya sekedar menjalin komunikasi dengan para pihak, memahami persoalan dan mendorong agar para pihak duduk bersama. Dalam pengalaman Desk KBB, apa yang dilakukan dalam kerangka mediasi itu menjadi jauh lebih luas. Misalnya, dengan mengadakan Focus Group Discussion, Desk KBB membantu menyiapkan proses mediasi supaya kondusif dan lebih dekat pada tujuan. Melalui FGD tersebut, Desk KBB melakukan edukasi dan capacity building kepada para pihak, mendorong mereka berdiskusi, memperkenalkan mereka pada prinsip KBB, berkomunikasi intensif dengan para pihak untuk meyakinkan mereka melakukan mediasi.
5. Desk KBB membantu Subkomisi Pemantauan terutama agar pemantauan lebih terarah dan terukur. Hal ini karena jika sebelumnya respons yang dilakukan Komnas HAM terhadap pengaduan adalah datang ke daerah mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya dibuat rekomendasi. Setelah itu, ada dua kemungkinan: kasus ditutup atau dialihkan ke Sub Komisi Mediasi, atau dimonitoring dari jauh. Dengan keberadaan Desk KBB, hasil pemantauan biasanya ditelaah lagi untuk dipahami akar persoalannya, ditentukan apakah melalui mediasi atau penanganan lain, misalnya melalui komunikasi lanjutan. Dalam kasus di Jawa Barat misalnya, Desk KBB melakukan komunikasi lanjutan dengan Pemerintah Daerah untuk merencanakanpenyelesaianbersama. Meskipun hingga saat ini masih dalam proses, Desk KBB melihat jika pola seperti ini diintensifkan, maka akan dapat menjadi pola yang permanen.
BAGIAN ENAM REKOMENDASI
Kepada Pemerintah Pusat
Mendesak Pemerintah Pusat agar mengoptimalkan a. fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan dan peraturan-peraturan di daerah yang melanggar hak atas KBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Mendesak kepada Presiden Rl untuk mengambilalih tanggungjawab dan memimpin langsung penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak atas KBB yang telah berlangsung lama dan belum terselesaikan, antara lain kasus pemulangan pengungsi JAI di Mataam NTB dan pengungsi Syiah di Sidoarjo Jawa Timur. Hal ini sangat mendesak dilakukan mengingat berbagai upaya penyelesaian oleh Pemerintah Daerah telah menemuijalan buntu.
Mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan C. program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparatus pemerintah di tingkat lokal, sekaligus menjadikan hak atas KBB sebagai salah satu indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
d. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menegaskan posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang sama dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat fatwa dan pandangan MUI dalam masalah keagamaan selama ini sering dianggap sejajar dengan peraturan perundangundangan.
e. Khususnya Kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama RI:
Mendesak kedua kementerian tersebut melakukan revisi terhadap PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, terutama terhadap beberapa pasal yang kurang jelas dan multitafsir.
ii. Mendesak Kementerian Agama untuk segera menyelesaikanpenyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama dengan mengakomidasi masukanmasukan tertulis yang telah disampaikan Komnas HAM.
iii. Mendesak Kementerian Dalam Negeri melakukan peninjauan atas diberlakukannya Qanun No.4 tahun 2016 di Aceh dan meminta Pemerintah Aceh untuk menunda penerapan Qanun tersebut. Langkah tersebut sangat mendesak dilakukan mengingat sejumlah substansiQanuntersebutberpotensi diskriminatif dan melanggar hak atas KBB, terutama bagi warga non-muslim di Aceh.
Mendesak Menteri Dalam Negeri meninjau pemberlakuan kebijakan-kebijakan daerah tentang Ahmadiyah. Hal ini sangat mendesak dilakukan karena kebijakan-kebijakan tersebut terindikasi kuat telah melampaui pengaturan yang ada dalam SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah.
Kepada Pemerintah Daerah
a. Mendesak Para Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas KBB setiap warga masyarakat, terutama terhadap kelompok minoritas. Hal ini penting mengingat di berbagai daerah keberadaan kelompok minoritas yang selalu dalam posisi rentan dalam penikmatan hak atas KBB.
b. Mendesak Para Pemerintah Daerah yang tengah menghadapi permasalahan KBB di daerahnya untuk lebih terbuka dan bekerjasama dalam proses-proses penanganan yang dilakukan Komnas HAM, karena kesediaan para pimpinan daerah untuk bekerjasama akan sangat menentukan hasil penanganan yang dilakukan dalam rangka memperkuat jaminan perlindungan hak atas KBB di daerah tersebut.
Kepada Masyarakat
a. Menghimbau masyarakat untuk terus memantau kerja-kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam penyelesaian masalah-masalah KBB di daerahnya.
b. Mendorong masyarakat untuk tetap melaporkan berbagai pelanggaran hak atas KBB yang terjadi kepada Komnas HAM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 100 s/d Pasal 103 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
C. Mendorong kepada Ormas Keagamaan untuk memperkuat kerjasama dengan Komnas HAM dalam mengedukasi masyarakat agar lebih menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas KBB dan lebih toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan.