K Komisi Nsional RE 2 An Or eST.0.1 3/0/2019 Tanes Komnas HAM MC CITIZEN SOC-808. 0
LAPORAN KINERJA 2018
LKIP-BIRO UMUM
KATA PENGANTAR
Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2018. Laporan ini disusun sebagai wujud dan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2018 di unit-unit Biro Umum.
Penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum merupakan refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja Biro Umum selama tahun 2018 untuk mendukung fungsi-fungsi Komnas HAM dalam penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
Laporan Kinerja Biro Umum agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja unit-unit Biro Umum ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dengan unitunit diinternal Biro Umum juga dengan unit yang lain di luar Biro Umum.
Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisasi dan membantu dalam Penyusunan Laporan Kinerja Biro ini. Besar harapan Kami Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.
Jakarta, 07 Mei 2019
Kepala Biro Umum,
Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., MT
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL iv DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR V BAB I - PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Tugas dan Wewenang 2 C. Dukungan Personil Biro Umum 5 D. Dasar Hukum 5 BAB II - PERENCANAAN KINERJA 6 A. Visi dan Misi 6 B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 7 C. Perjanjian Kinerja 2018 9 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 10 10 A. _Capaian Indikator Kinerja B. Capaian Kinerja Biro Umum 11 C. Kinerja Anggaran Biro Umum 22 BAB IV - PENUTUP 27 LAMPIRAN 28
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perjanjian Kinerja Biro Umum Tabel 2 Pencapaian Kinerja Biro Umum Tabel 3 Presentase Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Tabel 4 Penilaian Reformasi Birokrasi Tabel 5 Opini Laporan Keuangan Tabel 6 Opini BPK tahun 2015-2018 atas Laporan Keuangan Komnas HAM Tabel 7 Persentase Penatausahaan BMN Tabel 8 Persentase Layanan Kepegawaian Tabel 9 Persentase Layanan Hukum Tabel 10 Daftar Gugatan Hukum
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai
Grafik 2 Sebaran Jumlah Pegawai Perwilayah Berdasarkan Status Pegawai tahun 2018
Grafik 3 Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun 2018
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Umum
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I- PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerja Kementerian/Lembaga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja yang disampaikan merupakan amanat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan atas akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Penyampaian Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 dimaksudkan sebagai salah satu pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun 2018, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018 disusun secara berjenjang. Pimpinan lembaga sampai dengan pejabat eselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana dijabarkan bahwa eselon II menyampaikan LKIP kepada Eselon I dan Eselon I menyampaikan kepada Pimpinan Lembaga. Oleh karena itu Biro Umum sebagai Unit Eselon Il harus menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Umum selama tahun 2018. Pertanggungjawaban disampaikan baik keberhasilan maupun kegagalan serta penggunaan anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran program/kegiatan.
TUGAS DAN WEWENANG B.
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/PERSES/IlI/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu di antaranya adalan Biro Umum. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan KomnasHAM, administrasi kepegawaian, pelaksanaan urusan hukum, organisasidan tata laksana;
2. Pelaksanaan penatausahaan perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha persuratan; dan
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
Struktur Organisasi Biro Umum dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.
Biro Umum Bagian Kepegawaian, Bagian Perlengkapan Bagian Hukum, dan Organisasi dan Rumah Tangga Keuangan Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Perlengkapan Administrasi Kepegawaian dan Inventarisasi Keuangan Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Hukum Rumah Tangga Perbendaharaan Sub Bagian Sub Bagian Tata Sub Bagian Usaha Verifikasi dan Organisasi dan Tata Laksana Persuratan Pembukuan
1. Bagian Kepegawaian, Hukum Dan Organisasi
Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan adminstrasi keanggotaan Komnas HAM, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan dan analisis peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Komnas HAM;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
C. Penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum;
d. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Dalam menyelenggarakan fungsinya Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi memiliki 3 (tiga) subbagian, yaitu :
a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Hukum;
c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
2. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, urusan penyimpanan, pendistribusian, pinjam pakai, daninventarisasi perlengkapan kantor serta pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara. Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan keamanan dalam;
c. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
d. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara;
e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
f. Pengelolaan surat menyurat, pengagendaan dan ekspedisi persuratan;
g. Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
Dalam menyelenggarakan fungsinya Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga memiliki 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
a. Sub Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi;
b. Sub Bagian Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Tata Usaha Persuratan.
3. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan, mempunyai tugas urusan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan. Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman/hibah;
b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan;
c. Pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan.
Dalam menyelenggarakan fungsinya Bagian Keuangan memiliki 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
a. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
b. Sub Bagian Perbendaharaan;
c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
C. DUKUNGAN PERSONIL BIRO UMUM
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Umum terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Tahun 2018 Biro Umum memiliki dukungan sumber daya manusia sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :
Kepala Biro : 1 Orang
Kepala Bagian : 3 Orang
Kepala Subbagian : 9 Orang
Staf PNS : 32 Orang
PPNPN : 45 Orang
D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BAB II - PERENCANAAN KINERJA
A. VISI DAN MISI
Dalam rangka menunjang dan membantu Biro Umum dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Biro Umum menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsi sebagai berikut :
Tersedíanya sumber daya manusía, keuangan, sarana dan Prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan prima di Lingkungan Komnas HAM
Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Biro Umum. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Biro Umum memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.
Misi Biro Umum ditetapkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan pengadministrasian keanggotaan yang tepat
2. Mewujudkan pengelolaan urusan kepegawaian yang baik
3. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana
4. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undanganserta bahan pertimbangan advokasi hukum
5. Memastikan penggunaan anggaran efektif dan efisien
6. Mewujudkan proses transaksi keuangan yang cepat, tepat dan akurat
7. Mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel
8. Mewujudkan tertib administrasi dalam pertanggungjawaban keuangan
9. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pengadaan barang danjasa
10. Mewujudkan penatausahaan Barang Milik Negara yang akurat danakuntabel
11. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib adminstrasi
12. Mewujudkan pengelolaan barang persediaan tepat guna dan aman
13. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban,kebersihan dan kenyamanan dan kelancaran operasional perkantoran
14. Mewujudkan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan baik
15. Meningkatkan pelayanan pengelolaan administrasi persuratan
16. Meningkatkan sistem tata persuratan terpadu yang berbasis teknologi
Informasi Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik.
B. SASARAN SRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro Umum Komnas HAM telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
Tujuan Strategis
Tujuan Strategis Biro Umum Komnas HAM adalah :
1. Meningkatkan kinerja pengelolaan perlengkapan, inventarisasi dan tata usaha persuratan.
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, displin dan berkinerja tinggi.
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Lingkungan Komnas HAM.
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan kinerja layanan keanggotaan anggota Komnas HAM, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
Sasaran Strategis
Sasaran strategis program / kegiatan Biro Umum di tahun 2018 yaitu :
“Terwujudnya Birokrasi yang beritegrasi tinggi, bersih dari KKN".
Indikator Kinerja
Dalam sasaran program tersebut tertuang dalam kegiatan penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, keuangan, per UU dan bantuan hukum, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi
2. Opini Laporan Keuangan
3. Persentase penatausahaan BMN
4. Persentase layanan kepegawaian
5. Persentase layanan hukum
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen perjanjian kinerja atau yang sering disebut Pakta Integritas yang menjadi Komitmen dan perjanjian dari pejabat yang ada diatas kepada pejabat yang ada dibawahnya secara langsung dalam periode satu tahun anggaran yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) tersebut menjadi ukuran keberhasilan atas kinerja yang telah diperjanjikan. Melalui dokumen perjanjian tersebut pimpinan bisa mengawasi capaian kinerja bawahannya dan menjadi tolak ukur untuk evaluasi kinerja aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 56 Tahun 2014 bahwa waktu penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat 1 bulan setelah DIPA disahkan. Pada Tahun 2018, ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum pada tanggal 29 Januari 2018. Perjanjian Kinerja dibuat untuk mewujudkan target kinerja telah ditetapkan serta mewujudkan besaran yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja Biro Umum.
Tabel 1 - Perjanjian Kinerja Biro Umum
| NO. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1. KKN | Terwujudnya Birokrasi yang beritegrasi tinggi, bersih dari KKN | 1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi | 80 |
| 2 | 2. Opini Laporan Keuangan 3. Persentase | WDP | |
| 3. Persentase penatausahaan BMN | 100 | ||
| 4. | 4. Persentase layanan kepegawaian | 100 | |
| 5 | 5. Persentase layanan hukum | 100 |
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Capaian Kinerja merupakan dasar menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Capaian kinerja Biro Umum yang dibahas meliputi capaian kinerja sasaran startegis atas Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pada Tahun 2018, Biro Umum menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut disajikan dalam table dibawah ini :
Tabel 2 - Pencapaian Kinerja Biro Umum
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2018 | Realisasi 2018 |
| 1. berintegrasi | Terwujudnya birokrasi yang | 1. Presentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi | 80 | 64,31 |
| si2. | 2. Opini Laporan Keuangan | WDP | WDP | |
| tinggi, bersih | 3. Persentase penatausahaan BMN | 100 | 80 | |
| 4. | 4. Persentase layanan kepegawaian | 100 | 100 | |
| 5. Persentase layanan hukum | 100 | 100 |
B. CAPAIAN KINERJA BIRO UMUM
Indikator Kinerja 1.
Tabel 3 - Presentase Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1. | Presentase meningkatnya nilai Reformasi | 80 | 64,31 |
| nilai Reformasi Birokrasi | 64,31 |
Reformasi Birokrasi dalam arah secara nasional adalah kebijakan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Visi KOMNAS HAM selaras dengan visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah
"terwujudnya KOMNAS HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan".
Visi ini dapat diwujudkan dengan tujuh misi, yang salah satunya berkaitan dengan fungsi KOMNAS HAM, yakni mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum.
Terkait dengan visi dan misi, Pemerintah memiliki Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut Nawa Cita. Dalam menerapkan reformasi birokrasi, KOMNAS HAM juga berpegang pada Nawa Cita tersebut, yakni membuat pemerintah tidak absen dengan kelola pemerintahan membangun tata yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi melalui upaya meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.
Arah Reformasi Birokrasi pada KOMNAS HAM adalah tercipta dan terwujudnya Birokrasi KOMNAS HAM yang bersih, efisien, efektif, produktif transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Sasaran reformasi birokrasi KOMNAS HAM adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN.
Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2018 merupakan Target Kinerja Komnas HAM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2018. Rencanan capaian target Reformasi Birokrasi Komnas HAM tahun 2018 dengan presentase sebesar 80 (delapan puluh). Presentase target tersebut merupakan penilaian peningkatan dari hasil penilaian dari Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sebesar 64,31 persen.
Agustus 2018
Pada bulan Agustus 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan entry meeting. Tim Evaluasi tersebut di pimpin langsung oleh Ibu Naptalina Sipayung, SH., MAP. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan IlI dengan 8 orang anggota tim. Pertemuan tersebut disambut baik oleh Komnas HAM dengan hadirnya Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM serta Sekretaris Jenderal Komnas HAM beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut disampaikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM pada tahun 2017, mekanisme penilaiaan Evalusi Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
Dalam melaksanakan penilaian Tim Evaluasi dari Kementrian PAN&RB dilakukan dengan melakukan survey internal kepada para pegawai Komnas HAM serta melakukan tanya jawab dari hasil pengisian PMPRB dengan meminta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dikumpulkan oleh Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
Oktober 2018
Pada Bulan Oktober 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan exit meeting. Pertemuan ini menjabarkan hasil penilaian sementara Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2018, serta memberikan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan.
Tabel 4 - Penilaian Reformasi Birokrasi
| Tabel 4 - Penilaian Reformasi Birokrasi | |||
| No. | Komponen Penilaian | Bobot | Nilai 2018 |
| A. Pengungkit | |||
| 1 | Manajemen Perubahan | 5,00 | 3,07 |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang- undangan | 5,00 | 2,29 |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6,00 | 2,46 |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 5,00 | 3,05 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,00 | 11,47 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6,00 | 2,84 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12,00 | 5,33 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00 | 4,70 |
| Sub Total Komponen Pengungkit | 60,00 | 35,48 | |
| B. Hasil | |||
| 1 | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20,00 | 35,48 |
| 2 | Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 8,39 |
| 3 | Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 8,28 |
| Sub Total Komponen Pengungkit | 40,00 | 28,83 | |
| Indeks Reformasi Birokrasi | 100,00 | 64,31 | |
Tabel 5 - Opini Laporan Keuangan
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1. | Opini Laporan Keuangan | WDP | WDP |
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1. | Opini Laporan Keuangan | WDP | WDP |
| Sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun | Penyusunan Laporan Keuangan Komisi | ||
| Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | diamanatkan | Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada | mengacu pada |
| 2003 tentang Keuangan Negara | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 | ||
| bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga | eraturan Pemenntan Nomor 71 Tanun 2010 | ||
| sebagai Pengguna Anggaran/Barang | tentang Standar Akuntansi Pemerintahan | ||
| sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara | (SAP) dan kaidah - kaidah pengelolaan | ||
| lain mempunyai tugas antara menyusun dan menyampaikan | keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. | ||
| menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan | Laporan Keuangan ini telah disusun dan | ||
| Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. | disajikan dengan basis akrual sehingga akan | ||
| Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM sebagai salah satu | mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. | ||
| Komnas HAM sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban | |||
| menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas | Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat | ||
| laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan | memberikan informasi yang berguna kepada | ||
| pelaksanaan Anggaran Pendapatan | para pengguna laporan khususnya sebagai | ||
| dan Belanja Negara dengan | sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ | ||
| menyusun laporan keuangan berupa | pertanggungjawaban dan transparansi | ||
| Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, | pengelolaan keuangan Negara pada Komisi | ||
| Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan | kani anegara pada Romisi | ||
| Laporan Operasional, Laporan | Nasional Hak Asasi Manusia. | ||
| Perubahan Ekuitas dan Catatan atas | |||
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Komnas HAM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal yang memadai, bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Syarat tersebut dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan agar dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mendapatkan penilaian/opini yang maksimal.
Laporan Keuangan 2018
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 menggambarkan posisi asset, kewajiban, dan ekuitas serta realisasi pendapatan dan belanja dalam satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2018, terdiri atas :
1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Laporan Operasional (LO);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Pemeriksaan Laporan Keuangan Komnas HAM oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer).
Pada pemeriksaan tahun 2018 atas laporan keuangan tahun 2017, Komnas HAM menargetkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Target tersebut tercapai dengan baik. Komnas HAM mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian / WDP”. Menurut opini BPK laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Komnas HAM tanggal 31 Desember 2018, dan serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah kecuali dalam menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 tidak didukung dengan rincian.
Komnas HAM telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka atas Aset Tetap yang tidak didukung rincian tersebut.
Kondisi inilah yang menyebabkan BPK memberikan opini WDP pada pemeriksaan tahun 2018 atas Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2017. Berikut disampaikan opini BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM untuk pemeriksaan tahun 2015-2018.
Tabel 6 - Opini BPK tahun 2015 - 2018 atas Laporan Keuangan Komnas HAM
| Tahun Pemeriksaan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Opini | WTP | Disclaimer | Disclaimer | WDP |
Tabel 7 - Presentase Penatausahaan BMN
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1. | Presentase Penatausahaan | 100 | 80 |
| Penatausahaan BMN | 100 | 80 |
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah meliputi :
1. Perencanaan kebutuhan dan anggaran; 2. Pengadaan; 3. Penggunaan; 4. Pemanfaatan; 5. Pengamanan dan pemeliharaan; 6. Penilaian; 7. Pemindahtanganan; 8. Pemusnahan; 9. Penghapusan; 10. Penatausahaan; dan 11. Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
Pada pemeriksaan BPK tahun 2018 atas laporan keuangan tahun 2017 disampaikan beberapa temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait pengelolaan BMN yaitu :
1. Pengelolaan persediaan belum memadai;
2. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai sehingga Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan beban penyusutan dan amortisasi dalam Laporan Operasional tidak dapat dinilai kewajarannya;
3. Pengelolaan Aset Lainnya belum memadai sehingga penyajian Aset tidak Berwujud dan Aset Lain-lain pada Neraca 31 Desember 2017 tidak sesuai SAP dan Kebijakan Akuntansi komnas HAM.
Pengelolaan BMN di Komnas HAM perlu untuk dilakukan perbaikan baik dari Aset Tetap, Persediaan maupun Aset Lainnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2017. Target pengelolaan BMN 100% di tahun 2017 masih belum bisa tercapai. Untuk itu segera dilakukan hal-hal untuk perbaikan antara lain :
1. Menyelesaikan inventarisasi/sensus BMN dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan data BMN dalam aplikasi SIMAK BMN;
2. Menetapkan prosedur operasional standar pengelolaan persediaan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penatausahaan persediaan di Komnas HAM.
Indikator Kinerja 4.
Tabel 8 - Persentase Layanan Kepegawaian
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1. | Persentase Layanan Kepegawaian | 100 | 100 |
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/PERSES/Ill/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Umum terdiri atas : Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi; Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; Bagian Keuangan. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keanggotaan Komnas HAM, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan dan analisis peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.
Komnas HAM pada tahun 2018 memiliki pegawai yang terdiri dari : 189 PNS dan 109 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di 4 Biro dan 6 Sekretariat Perwakilan.
Grafik 1 - Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai
Tabel 1. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai 300 200 100 0 PPNPN 2014 PNS 2015 2016 2017 2018 PNS PPNPN
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| PNS | 211 | 212 | 202 | 201 | 189 |
| PPNPN | 106 | 202 | 111 | 110 | 109 |
Grafik 2 - Sebaran Jumlah Pegawai Perwilayah Berdasarkan Status Pegawai tahun 2018
Sebaran Jumlah Pegawai berdasarkan Status Pegawai Tahun 2018 250 200 150 100 50 0 Jakarta NAD Sumbar Kalbar Sulteng Maluku Papua PNSPPNPN
| SDM | Jakarta | NAD | Sumbar | Kalbar | Sulteng | Maluku Papua | Papu |
| PNS | 167 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PPNPN | 83 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 |
Kegiatan layanan kepegawaian tahun 2018, antara lain :
a. Telah dilakukan Pemetaan Pegawai sebanyak 86, dengan dilaksanakan Asessment khususnya calon dan pejabat struktural eselon IV dan III PNS di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
b. Penyusunan Analisis Beban untuk 4 (empat) Kantor Sekretariat Perwakilan antara lain : Kantor Sekretariat Perwakilan Aceh, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komnas HAM Prov. Sumatera Barat, dan Sekretariat Komnas HAM Prov. Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan Orientasi bagi 7 (tujuh) Komisioner untuk Penguatan Pemahaman Fungsi- C. Fungsi Mediasi Hak Asasi Manusia.
d. Pelaksanaan Pengadaan Seleksi CPNS dengan Formasi 2018 dari KEMENPANRB sejumlah 123 untuk 33 Jabatan.
Jumlah pelamar CPNS yang lolos seleksi administrasi adalah 1.996 pelamar.
Mengikuti Tes CAT SKD sejumlah 1.600 pelamar, yang lulus SKD sejumlah 242 pelamar.
Pelaksanaan Psikotes dan Wawancara akan diselenggarakan pada tanggal 5 Desember dan 6-10 Desember 2018.
e. Pelaksanaan Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, seleksi administrasi lolos sejumlah 7 pelamar dan Assesment terakhir tinggal 4 nama.
f. Pengembangan Pegawai
Untuk mendukung kinerja pegawai perlu dilakukan diklat untuk para pegawai. Diantaranya adalah diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat struktural.
Diklat Teknis : Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian Berbasis PP 11/2017, Pelatihan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi SAlBA, Diklat Teknis Pengelolaan Jurnal Elektronik. Diklat Teknis Mediator.
Diklat Fungsional : Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Diklat Fungsional Peneliti Tk.I, serta
Diklat Struktural : Diklat Kepimpinan Tk.I dan Diklat Kepimpinan Tk.IV.
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2018 adalah :
1. Diklat Teknis : 26 Pegawai
2. Diklat Fungsional : 3 Pegawai
3. Diklat PIM : 3 Pegawai
Tabel 9 - Persentase Layanan Hukum
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1. | Persentase Layanan Hukum | 100 | 100 |
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM bahwa mengatur Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal I Komnas HAM. Salah satu tugas dukungan dimaksud ialah yang berkaitan dengan layanan bantuan di bidang hukum.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Komnas HAM juga tidak luput dari komplain pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diberikan. Ketidakpuasan ini seringkali diwujudkan dalam bentuk gugatan hukum ke pengadilan maupun proses pelaporan kepada pihak Kepolisian, baik yang ditujukan kepada Komnas HAM sebagai kelembagaan maupun yang ditujukan kepada pejabat-pejabat atau pegawai Komnas HAM yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat Undang-Undang. Guna mewujudkan sikap penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, maka Komnas HAM harus mengikuti proses hukum yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk itu, Komnas HAM harus memberikan layanan advokasi dan bantuan hukum kepada para pejabat maupun pegawainya yang menghadapi proses hukum, baik secara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara.
Berikut adalah data daftar gugatan dan kasus hukum yang telah dan sedang Sub Bagian Hukum advokasi selama 2018.
Tabel 10 - Daftar Gugatan Hukum
| No. | Posisi Komnas | |||
| Kewenangan Tugas | Hakim memutuskan | |||
| Kewenangan Tugas dan Fungsi Komnas | Hakim memutuskan | |||
| penutupan pengaduan tergugat sehingga | Hakim menolak seluruh gugatan | |||
| 4 | 158/PDT.G/2018/PN.JKT.PST | Turut Tergugat VI | Komnas HAM terkait Pemantauan | Dalam tahapan Kesimpulan |
| 5 | 159/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. | Komnas HAM terkait | Dalam tahapan Kesimpulan | |
| 173/PDT.G/2018/PN.JKT.PST | Turut Tergugat V | Komnas HAM terkait | Dalam tahapan Kesimpulan | |
| 7 | 193/PDT.G/2018/PN.JKT.PST | Komnas HAM terkait | Kesimpulan | |
| 1 | Turut Tergugat | |||
C. KINERJA ANGGARAN BIRO UMUM
Kinerja anggaran Biro Umum tahun 2018 terjadi beberapa revisi yang diperuntukan untuk menunjang beberapa kegiatan tambahan di Biro Umum, khususnya pada kegiatan seleksi CPNS 2018. Realisasi anggaran Biro Umum tahun 2018 untuk satu kegiatan / program yaitu Penyelengaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) output kegiatan tertuang dalam tabel sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Biro Umum tahun 2018
| Kegiatan | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi | % Realisasi |
| Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Intemal | Rp. 1.954.600.000 | Rp. 2.213.340.000 | Rp.1.912.327.654 | 86.40% |
| Layanan Intemal (Overhead) Layanan Manajemen | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 700.000.000 | Rp.689.822.720 | 98.55% |
| Layanan Manajemen Keuangan | Rp. 700.200.000 | Rp. 669.996.000 | Rp.664.799.649 | 99.22% |
| Layanan Manajemen BMN Layanan Hukum | Rp. 233.400.000 | Rp. 192.940.000 | Rp.180.920.300 | 93.77% |
| Layanan Hukum Layanan Reformasi Birokrasi | Rp. 233.400.000 | Rp. 184.040.000 | Rp.169.166.557 | 91.92% |
| Rp. 150.000.000 | Rp. 131.284.000 | Rp.126.376.350 | 96.26% | |
| Rp. 44.788.120.000 | Rp. 41.762.498.000 | Rp.37.112.803.015 | 88.87% | |
| Layanan Perkantoran TOTAL | Rp. 49.059.720.000 | Rp. 45.854.098.000 Rp.40.856.216.245 | Rp.40.856.216.245 | 89.10% |
Secara keseluruhan penyerapan di Biro Umum sebesar 89.10%, dari pagu anggaran terakhir yaitu Rp. 45.854.098.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.856.216.245,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.997.881.755,-. Dengan realisasi keseluruhan Komnas HAM yang sebesar 86.33% penyerapan di Biro Umum lebih besar 2.77%.
Grafik 3 - Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun 2018
800 700 600 500 Anggaran dalam juta rupiah 400 300 200 100 0 Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Mgn Internal Mgn.keu Hukum RB BMN Pagu 700 669 192 184 131 Realisasi 689 664 180 169 126 Sisa 11 5 12 15 5
45000 40000 35000 30000 25000 Anggaran dalam juta rupiah 20000 15000 10000 5000 0 Layanan Layanan Duk.Mgn Perkantor Es.I an Pagu 2213 41762 Realisasi 1912 37112 Sisa 301 4650
BAB IV
PENUTUP
BAB IV - PENUTUP
Laporan Kinerja Biro Umum tahun 2018 ini menggambarkan capaian kinerja selama tahun 2018 dalam mendukung visi dan misi Biro Umum. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta semua unit-unit dan pegawai di Biro Umum.
Capaian dari 5 (lima) indikator kinerja yang belum semuanya berhasil, menjadi pendorong Biro Umum untuk memperbaiki kinerja di beberapa aspek di unit-unit. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Biro Umum agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Penyerapan anggaran yang mencapai 89.10% dari pagu anggaran yang ada juga harus selaras dengan kinerja yang dihasilkan.
Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang. Demikian Laporan kinerja Biro Umum tahun 2018 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Biro Umum pada khususnya dan Komnas HAM pada umumnya.
LAMPIRAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan
Komnas HAM bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung Jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Komnas HAM untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Komnas HAM. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Komnas HAM, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.
Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.1 dan Catatan C.2.3 atas Laporan Keuangan, Komnas HAM menyajikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp25,02 miliar dan Rp1,45 miliar. Penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp25,02 miliar tersebut termasuk peralatan dan mesin sebesar Rp19,06 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dan penyajian saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1,45 miliar tersebut termasuk aset tetap lainnya sebesar Rp1,26 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Komnas HAM belum menyelesaikan proses inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) untuk memperbaiki data Aset Tetap dalam aplikasi SIMAK BMN. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat atas keberadaan dan nilai Aset Tetap tersebut sehingga tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.
Opini Wajar Dengan Pengecualian
Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar deagan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Komnas HAM tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan atas SPI dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16b/HP/XIV/05/2018 dan Nomor 16c/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Jakarta, 18 Mei 2018 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEKRLEABIST DEND RSE
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Man'l
SgRilanto, S.E., M.M., Ak.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-18699
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JL Latuharhary Ne. 4B Mentbng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-39252
PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. Widjatmoko, MM.
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 2 Januari 2018
Pihak Pertama,
Drs. Widjatmoko, MM.
PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya birokrasi yang berintegrasi tinggi, bersih dari | 1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi | 80 |
| 2. Opini laporan keuangan | WDP | ||
| 3. Persentase penatausahaan BMN | 100 | ||
| 4. Persentase layanan kepegawaian | 100 | ||
| 5. Persentase layanan hukum | 100 |
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum
Anggaran Rp. 49.059.720.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 29 Januari 2018
Pimpinan,Unit Kerja
Drs. Widjatmoko, MM.
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Risma Yetti Idris, SE., MM.
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. Widjatmoko, MM
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Drs. Widjatmoko, MM.
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama
Risma Yetti Idris, SE., MM.
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2018
| Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersusunnya laporan evaluasi RB | 1. Jumlah laporan evaluasi RB yang tepat waktu | 1 |
| Terlaksananya layanan pengelolaan urusan kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan | 1. Persentase layanan pengelolaan urusan kepegawaian yang tepat waktu | 100 | |
| 3 | Tersusunnya penataan dan tata laksana organisasi | 1. Jumlah laporan penataan dan tata laksana organisasi yang tepat waktu | 1 |
| peraturan dan keputusan Komnas HAM serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan | 1. Persentase rancangan peraturan Komnas HAM yang disusun berdasarkan kerangka regulasi Komnas HAM | 100 | |
| 100 | |||
| 5 | Terlaksananya layanan hukum sesuai peraturan perundang-undangan | 1. Persentase layanan hukum sesuai peraturan perundang- undangan yang tepat waktu | 100 |
Output
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
2. Layanan Reformasi Birokrasi
Anggaran
Rp. 1.487.800.000,-
3. Layanan Hukum
Rp. 150.000.000,-
4. Layanan Perkantoran
Rp. 233.400.000,-
Rp. 23.362.600.000,-
Atasan Pimpisan Unit Kerja
Drs. Widjatmoko, MM.
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Keria
Risma Yetti Idris, SE., MM.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Arief Suryadi, SE
Jabatan : Kepala Bagian Periengkapan dan Rumah Tangga Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. Widjatmoko, MM.
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap cspaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Drs. Widjatmoko, MM.
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Arief Suryadi, SE
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
| Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Terlaksananya layanan penatausahaan BMN | 1. Persentase layanan penatausahaan BMN yang tepat waktu | 100 | |
| 2 | Terlaksananya layanan persuratan dan ketatausahaan | 1. Persentase layanan persuratan yang tepat waktu | 100 |
| 3 | Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik | 1. Persentase tersedianya sarana dan prasarana dengan kondisi baik | 100 |
| 4 | Terlaksananya layanan pengadaan | 1. Persentase layanan pengadaan yang tepat waktu | 100 |
Output
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
2. Layanan Internal (Overhead)
3. Layanan Manajemen BMN
4. Layanan Perkantoran
466.800.000,- Rp.
Rp. 1.000.000.000,-
Anggaran
Rp. 233.400.000,-
Atasan Pimpiaan Unit Kerja
Rp. 21.425.520.000,-
Drs. Widjatmoko, MM.
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Arief Suryadi, SE
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jakarta Punat 10310 Telp. 6221 3925230 Faz. 6221-39252 JI. Latuharhary Na. 4B Menh
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Widyana, SE., MM.
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. Widjatmoko, MM.
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Drs. Widjatmoko, MM.
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
wienOn
Widyana, SE, MM.
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan | 1. Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu | 2 |
Output Layanan Manajemen Keuangan
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Drs. Widjatmoko, MM.
Anggaran Rp. 700.200.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Moiop
Widyana, SB., MM.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ria Fitriana, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Risma Yetti Idris, SE. MM.
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Risma Yetti Idris,ISE., MM.
Pihak Pertama,
Ria Fitriana, SE
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian | 1. Persentase konsep laporan administrasi kepegawaian yang dihasilkan | 100 |
| 2 | Terlaksananya diklat sesuai dengan peraturan ASN | 1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat | 100 |
Komponen
1. Administrasi Kepegawaian
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Risma Yetti Idris, $E., MM.
Anggaran Rp. 1.371.100.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Ria Fitriana, SE
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN HUKUM TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ernawati, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbagian Hukum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Risma Yetti Idris, SE. MM
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Jakarta, 24 September 2018
Risma Yetti Idris, $E., MM.
Pihak Pertama,
Ernawati, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN HUKUM TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersusunnya rancangan peraturan sesuai kerangka | 1. Jumlah rancangan peraturan sesuai kerangka regulasi Komnas HAM | 8 |
| 2 | regulasi Komnas HAM Terlaksananya layanan hukum sesuai perturan perundang-undangan | 1. Jumlah advokasi hukum yang dilaksanakan | 8 |
Komponen
1. Penyusunan peraturan/produk hukum
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Risma Yetti Idris, SE., MM.
Anggaran Rp. 233.400.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Ernawati, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Agus Salim, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Risma Yetti Idris, SE. MM
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Risma Yetti Idris, SE., MM.
Pihak Pertama,
Agus Salim, SE., M.Si.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya penataan dan tata laksana organisasi | 1. Jumlah konsep laporan penataan dan tata laksana organisasi yang dihasilkan | 1 |
Komponen
1. Pengelolaan Kepegawaian
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Risma Yetti Idris, SE., MM.
Anggaran Rp. 116.700.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Saleu
Agus Salim, SE., M.Si.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Rika Safira, SE
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Rumah Tangga
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Arief Suryadi, SE
Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
AXRODAN
Jakarta, 24 September 2018
Arief Suryadi, SE
Pihak Pertama,
Rika Safira, SE
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya layanan kerumah tangguan | 1. Jumlah laporan layanan kerumah tanggaan yang dilaksanakan | 6 |
Komponen
1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Pelayanan Rumah Tangga
Anggaran Rp. 21.425.520.000,- Rp. 233.400.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Jakarta, 24 September 2018
Arief Suryadi, SE
Pimpinan Unit Kerja
Rika Safira, SE
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
akarta Punat 10310 Telp. 6221 3925230 Pax. 6221-3925227 JA. Latubarh
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TATA USAHA PERSURATAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : dr. Abdul Kolib
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Persuratan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Arief Suryadi, SE
Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Arief Suryadi, SE
PihakgPertama,
dr. Abdui-Kolib
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TATA USAHA PERSURATAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya pengelolaan surat menyurat | 1. Persentase surat yang dikelola | 100 |
Komponen
1. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
Pihak Kedua,
Arief Suryadi, SE
Anggaran Rp. 233.400.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
dr. Abdul Kolib
10310 Telp. 6221 3925250 Fax. 6221-3
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Markos Amra, SH., MH.
Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Widyana, SE., MM.
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Markos Amra, SH., MH.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya layanan administrasi keuangan | 1. Persentase layanan administrasi keuangan | 100 |
Komponen
1. Penyusunan laporan keuangan
Pihak Kedua,
Anggaran Rp. 179.780.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Markos Amra, SH., M.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JI. Latulartuary No. 4B M Jekarts Punst 10310 Telp. 6221 3925230 Fas. 6221-3925
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Rahmah Suryandari, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Widyana, SE., MM.
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
wiehg
Widyana, SE., Myf.
Pihak Pertama,
RahmaN Suryandari, SE
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | [4) |
| 1 | Terlaksananya layanan perbendaharaan | 1. Persentase layanan perbendaharaan yang dilaksanakan | 100 |
Komponen
1. Pengelolaan perbendaharaan
Pihak Kedua,
Anggaran Rp. 233.400.000,-
Widyana, SE., MM.
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Mi!
Rahmah Suryandari, SE
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Denny Martin, SE., M.AP.
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Widyana, SE., MM.
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
heip
Jakarta, 24 September 2018
Widyana, SE., MM.
Pihak Pertama,
Denny Martin, SE., M.AP.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya layanan verifikasi | 1. Persentase layanan verifikasi yang tepat waktu | 100 |
| 2. Jumlah konsep laporan keuangan yang dihasilkan | 17 |
Komponen
1. Penyusunan laporan keuangan
Pihak Kedua,
Widyana, SE./MM.
Anggaran
Rp. 287.020.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Denny Martin, SE., M.AP.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN INVENTARISASI TAHUN 2018
JL. Latuhara
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ir. Rita Ariany Zainuddin
Jabatan : Kepala Subbagian Perlengkapan dan Inventarisasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Arief Suryadi, SE
Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Arief Suryadi, SE
Pihak Pertama,
Ir. Rita Ariany Zainuddin
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN INVENTARISASI TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya inventarisasi BMN | 1. Jumlah laporan BMN | 3 |
Komponen
1. Penatausahaan BMN
Anggaran Rp. 233.400.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
APCOBORT
Arief Suryadi, SE
Jakarta, 2 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Ir. Rita Ariany Zainuddin
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Website : www.komnasham.go.id