Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komnas HAM Biro Umum 2018

65 halaman · 65 halaman diproses dengan OCR · 17.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN KINERJA 2018
  2. LKIP-BIRO UMUM
  3. KATA PENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. DAFTAR TABEL
  6. DAFTAR GRAFIK
  7. DAFTAR GAMBAR
  8. BAB I
  9. BAB I- PENDAHULUAN
  10. A. LATAR BELAKANG
  11. TUGAS DAN WEWENANG B.
  12. 1. Bagian Kepegawaian, Hukum Dan Organisasi
  13. 2. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
  14. 3. Bagian Keuangan
  15. C. DUKUNGAN PERSONIL BIRO UMUM
  16. D. DASAR HUKUM
  17. BAB II
  18. BAB II - PERENCANAAN KINERJA
  19. A. VISI DAN MISI
  20. B. SASARAN SRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
  21. Tujuan Strategis
  22. Sasaran Strategis
  23. Indikator Kinerja
  24. C. PERJANJIAN KINERJA
  25. BAB III
  26. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
  27. A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
  28. B. CAPAIAN KINERJA BIRO UMUM
  29. Indikator Kinerja 1.
  30. Agustus 2018
  31. Oktober 2018
  32. Laporan Keuangan 2018
  33. Indikator Kinerja 4.
  34. Kegiatan layanan kepegawaian tahun 2018, antara lain :
  35. C. KINERJA ANGGARAN BIRO UMUM
  36. BAB IV
  37. BAB IV - PENUTUP
  38. LAMPIRAN
  39. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  40. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
  41. Laporan atas Laporan Keuangan
  42. Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan
  43. Tanggung Jawab BPK
  44. Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian
  45. Opini Wajar Dengan Pengecualian
  46. Laporan atas SPI dan Kepatuhan
  47. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  48. PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018
  49. PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018
  50. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI TAHUN 2018
  51. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2018
  52. Output
  53. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  54. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
  55. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
  56. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  57. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2018
  58. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2018
  59. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  60. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018
  61. Komponen
  62. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  63. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN HUKUM TAHUN 2018
  64. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN HUKUM TAHUN 2018
  65. Komponen
  66. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2018
  67. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2018
  68. Komponen
  69. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  70. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
  71. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
  72. Komponen
  73. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  74. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TATA USAHA PERSURATAN TAHUN 2018
  75. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TATA USAHA PERSURATAN TAHUN 2018
  76. Komponen
  77. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAHUN 2018
  78. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAHUN 2018
  79. Komponen
  80. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  81. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TAHUN 2018
  82. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TAHUN 2018
  83. Komponen
  84. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TAHUN 2018
  85. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TAHUN 2018
  86. Komponen
  87. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN INVENTARISASI TAHUN 2018
  88. PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN INVENTARISASI TAHUN 2018
  89. Komponen

K Komisi Nsional RE 2 An Or eST.0.1 3/0/2019 Tanes Komnas HAM MC CITIZEN SOC-808. 0

LAPORAN KINERJA 2018

LKIP-BIRO UMUM

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2018. Laporan ini disusun sebagai wujud dan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2018 di unit-unit Biro Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum merupakan refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja Biro Umum selama tahun 2018 untuk mendukung fungsi-fungsi Komnas HAM dalam penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Laporan Kinerja Biro Umum agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja unit-unit Biro Umum ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dengan unitunit diinternal Biro Umum juga dengan unit yang lain di luar Biro Umum.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisasi dan membantu dalam Penyusunan Laporan Kinerja Biro ini. Besar harapan Kami Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Jakarta, 07 Mei 2019

Kepala Biro Umum,

Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL iv DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR V BAB I - PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Tugas dan Wewenang 2 C. Dukungan Personil Biro Umum 5 D. Dasar Hukum 5 BAB II - PERENCANAAN KINERJA 6 A. Visi dan Misi 6 B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 7 C. Perjanjian Kinerja 2018 9 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 10 10 A. _Capaian Indikator Kinerja B. Capaian Kinerja Biro Umum 11 C. Kinerja Anggaran Biro Umum 22 BAB IV - PENUTUP 27 LAMPIRAN 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Biro Umum Tabel 2 Pencapaian Kinerja Biro Umum Tabel 3 Presentase Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Tabel 4 Penilaian Reformasi Birokrasi Tabel 5 Opini Laporan Keuangan Tabel 6 Opini BPK tahun 2015-2018 atas Laporan Keuangan Komnas HAM Tabel 7 Persentase Penatausahaan BMN Tabel 8 Persentase Layanan Kepegawaian Tabel 9 Persentase Layanan Hukum Tabel 10 Daftar Gugatan Hukum

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

Grafik 2 Sebaran Jumlah Pegawai Perwilayah Berdasarkan Status Pegawai tahun 2018

Grafik 3 Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Umum

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I- PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerja Kementerian/Lembaga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja yang disampaikan merupakan amanat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan atas akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Penyampaian Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 dimaksudkan sebagai salah satu pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun 2018, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018 disusun secara berjenjang. Pimpinan lembaga sampai dengan pejabat eselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana dijabarkan bahwa eselon II menyampaikan LKIP kepada Eselon I dan Eselon I menyampaikan kepada Pimpinan Lembaga. Oleh karena itu Biro Umum sebagai Unit Eselon Il harus menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Umum selama tahun 2018. Pertanggungjawaban disampaikan baik keberhasilan maupun kegagalan serta penggunaan anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran program/kegiatan.

TUGAS DAN WEWENANG B.

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/PERSES/IlI/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu di antaranya adalan Biro Umum. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan KomnasHAM, administrasi kepegawaian, pelaksanaan urusan hukum, organisasidan tata laksana;

2. Pelaksanaan penatausahaan perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha persuratan; dan

3. Pelaksanaan urusan keuangan.

Struktur Organisasi Biro Umum dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

Biro Umum Bagian Kepegawaian, Bagian Perlengkapan Bagian Hukum, dan Organisasi dan Rumah Tangga Keuangan Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Perlengkapan Administrasi Kepegawaian dan Inventarisasi Keuangan Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Hukum Rumah Tangga Perbendaharaan Sub Bagian Sub Bagian Tata Sub Bagian Usaha Verifikasi dan Organisasi dan Tata Laksana Persuratan Pembukuan

1. Bagian Kepegawaian, Hukum Dan Organisasi

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan adminstrasi keanggotaan Komnas HAM, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan dan analisis peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Komnas HAM;

b. Pengelolaan urusan kepegawaian;

C. Penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum;

d. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi memiliki 3 (tiga) subbagian, yaitu :

a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Hukum;

c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

2. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, urusan penyimpanan, pendistribusian, pinjam pakai, daninventarisasi perlengkapan kantor serta pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara. Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan keamanan dalam;

c. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

d. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara;

e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;

f. Pengelolaan surat menyurat, pengagendaan dan ekspedisi persuratan;

g. Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga memiliki 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi;

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagian Tata Usaha Persuratan.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan, mempunyai tugas urusan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan. Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman/hibah;

b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan;

c. Pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Bagian Keuangan memiliki 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Administrasi Keuangan;

b. Sub Bagian Perbendaharaan;

c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

C. DUKUNGAN PERSONIL BIRO UMUM

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Umum terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Tahun 2018 Biro Umum memiliki dukungan sumber daya manusia sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Biro : 1 Orang

Kepala Bagian : 3 Orang

Kepala Subbagian : 9 Orang

Staf PNS : 32 Orang

PPNPN : 45 Orang

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah;

3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

7. Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka menunjang dan membantu Biro Umum dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Biro Umum menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsi sebagai berikut :

Tersedíanya sumber daya manusía, keuangan, sarana dan Prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan prima di Lingkungan Komnas HAM

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Biro Umum. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Biro Umum memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi Biro Umum ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengadministrasian keanggotaan yang tepat

2. Mewujudkan pengelolaan urusan kepegawaian yang baik

3. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana

4. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undanganserta bahan pertimbangan advokasi hukum

5. Memastikan penggunaan anggaran efektif dan efisien

6. Mewujudkan proses transaksi keuangan yang cepat, tepat dan akurat

7. Mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel

8. Mewujudkan tertib administrasi dalam pertanggungjawaban keuangan

9. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pengadaan barang danjasa

10. Mewujudkan penatausahaan Barang Milik Negara yang akurat danakuntabel

11. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib adminstrasi

12. Mewujudkan pengelolaan barang persediaan tepat guna dan aman

13. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban,kebersihan dan kenyamanan dan kelancaran operasional perkantoran

14. Mewujudkan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan baik

15. Meningkatkan pelayanan pengelolaan administrasi persuratan

16. Meningkatkan sistem tata persuratan terpadu yang berbasis teknologi

Informasi Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik.

B. SASARAN SRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro Umum Komnas HAM telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Strategis

Tujuan Strategis Biro Umum Komnas HAM adalah :

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan perlengkapan, inventarisasi dan tata usaha persuratan.

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, displin dan berkinerja tinggi.

3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Lingkungan Komnas HAM.

4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

5. Meningkatkan kinerja layanan keanggotaan anggota Komnas HAM, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis program / kegiatan Biro Umum di tahun 2018 yaitu :

“Terwujudnya Birokrasi yang beritegrasi tinggi, bersih dari KKN".

Indikator Kinerja

Dalam sasaran program tersebut tertuang dalam kegiatan penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, keuangan, per UU dan bantuan hukum, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi

2. Opini Laporan Keuangan

3. Persentase penatausahaan BMN

4. Persentase layanan kepegawaian

5. Persentase layanan hukum

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen perjanjian kinerja atau yang sering disebut Pakta Integritas yang menjadi Komitmen dan perjanjian dari pejabat yang ada diatas kepada pejabat yang ada dibawahnya secara langsung dalam periode satu tahun anggaran yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) tersebut menjadi ukuran keberhasilan atas kinerja yang telah diperjanjikan. Melalui dokumen perjanjian tersebut pimpinan bisa mengawasi capaian kinerja bawahannya dan menjadi tolak ukur untuk evaluasi kinerja aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 56 Tahun 2014 bahwa waktu penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat 1 bulan setelah DIPA disahkan. Pada Tahun 2018, ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum pada tanggal 29 Januari 2018. Perjanjian Kinerja dibuat untuk mewujudkan target kinerja telah ditetapkan serta mewujudkan besaran yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja Biro Umum.

Tabel 1 - Perjanjian Kinerja Biro Umum

NO.SASARAN PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJATARGET
1. KKNTerwujudnya Birokrasi yang beritegrasi tinggi, bersih dari KKN1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi80
22. Opini Laporan Keuangan 3. PersentaseWDP
3. Persentase penatausahaan BMN100
4.4. Persentase layanan kepegawaian100
55. Persentase layanan hukum100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Capaian kinerja Biro Umum yang dibahas meliputi capaian kinerja sasaran startegis atas Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada Tahun 2018, Biro Umum menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 2 - Pencapaian Kinerja Biro Umum

No.Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget 2018Realisasi 2018
1. berintegrasiTerwujudnya birokrasi yang1. Presentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi8064,31
si2.2. Opini Laporan KeuanganWDPWDP
tinggi, bersih3. Persentase penatausahaan BMN10080
4.4. Persentase layanan kepegawaian100100
5. Persentase layanan hukum100100

B. CAPAIAN KINERJA BIRO UMUM

Indikator Kinerja 1.

Tabel 3 - Presentase Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi

No.Indikator KinerjaTargetRealisasi
1.Presentase meningkatnya nilai Reformasi8064,31
nilai Reformasi Birokrasi64,31

Reformasi Birokrasi dalam arah secara nasional adalah kebijakan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Visi KOMNAS HAM selaras dengan visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah

"terwujudnya KOMNAS HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan".

Visi ini dapat diwujudkan dengan tujuh misi, yang salah satunya berkaitan dengan fungsi KOMNAS HAM, yakni mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum.

Terkait dengan visi dan misi, Pemerintah memiliki Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut Nawa Cita. Dalam menerapkan reformasi birokrasi, KOMNAS HAM juga berpegang pada Nawa Cita tersebut, yakni membuat pemerintah tidak absen dengan kelola pemerintahan membangun tata yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi melalui upaya meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Arah Reformasi Birokrasi pada KOMNAS HAM adalah tercipta dan terwujudnya Birokrasi KOMNAS HAM yang bersih, efisien, efektif, produktif transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Sasaran reformasi birokrasi KOMNAS HAM adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN.

Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2018 merupakan Target Kinerja Komnas HAM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2018. Rencanan capaian target Reformasi Birokrasi Komnas HAM tahun 2018 dengan presentase sebesar 80 (delapan puluh). Presentase target tersebut merupakan penilaian peningkatan dari hasil penilaian dari Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sebesar 64,31 persen.

Agustus 2018

Pada bulan Agustus 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan entry meeting. Tim Evaluasi tersebut di pimpin langsung oleh Ibu Naptalina Sipayung, SH., MAP. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan IlI dengan 8 orang anggota tim. Pertemuan tersebut disambut baik oleh Komnas HAM dengan hadirnya Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM serta Sekretaris Jenderal Komnas HAM beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut disampaikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM pada tahun 2017, mekanisme penilaiaan Evalusi Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Dalam melaksanakan penilaian Tim Evaluasi dari Kementrian PAN&RB dilakukan dengan melakukan survey internal kepada para pegawai Komnas HAM serta melakukan tanya jawab dari hasil pengisian PMPRB dengan meminta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dikumpulkan oleh Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Oktober 2018

Pada Bulan Oktober 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan exit meeting. Pertemuan ini menjabarkan hasil penilaian sementara Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2018, serta memberikan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Tabel 4 - Penilaian Reformasi Birokrasi

Tabel 4 - Penilaian Reformasi Birokrasi
No.Komponen PenilaianBobotNilai 2018
A. Pengungkit
1Manajemen Perubahan5,003,07
2Penataan Peraturan Perundang- undangan5,002,29
3Penataan dan Penguatan Organisasi6,002,46
4Penataan Tatalaksana5,003,05
5Penataan Sistem Manajemen SDM15,0011,47
6Penguatan Akuntabilitas6,002,84
7Penguatan Pengawasan12,005,33
8Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik6,004,70
Sub Total Komponen Pengungkit60,0035,48
B. Hasil
1Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi20,0035,48
2Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN10,008,39
3Kualitas Pelayanan Publik10,008,28
Sub Total Komponen Pengungkit40,0028,83
Indeks Reformasi Birokrasi100,0064,31

Tabel 5 - Opini Laporan Keuangan

No.Indikator KinerjaTargetRealisasi
1.Opini Laporan KeuanganWDPWDP
No.Indikator KinerjaTargetRealisasi
1.Opini Laporan KeuanganWDPWDP
Sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 TahunPenyusunan Laporan Keuangan Komisi
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaradiamanatkanNasional Hak Asasi Manusia mengacu padamengacu pada
2003 tentang Keuangan NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
bahwa Menteri / Pimpinan Lembagaeraturan Pemenntan Nomor 71 Tanun 2010
sebagai Pengguna Anggaran/Barangtentang Standar Akuntansi Pemerintahan
sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara(SAP) dan kaidah - kaidah pengelolaan
lain mempunyai tugas antara menyusun dan menyampaikankeuangan yang sehat dalam Pemerintahan.
menyusun dan menyampaikan Laporan keuanganLaporan Keuangan ini telah disusun dan
Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.disajikan dengan basis akrual sehingga akan
Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM sebagai salah satumampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Komnas HAM sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atasDiharapkan Laporan Keuangan ini dapat
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatanmemberikan informasi yang berguna kepada
pelaksanaan Anggaran Pendapatanpara pengguna laporan khususnya sebagai
dan Belanja Negara dengansarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
menyusun laporan keuangan berupapertanggungjawaban dan transparansi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,pengelolaan keuangan Negara pada Komisi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporankani anegara pada Romisi
Laporan Operasional, LaporanNasional Hak Asasi Manusia.
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Komnas HAM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal yang memadai, bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Syarat tersebut dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan agar dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mendapatkan penilaian/opini yang maksimal.

Laporan Keuangan 2018

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 menggambarkan posisi asset, kewajiban, dan ekuitas serta realisasi pendapatan dan belanja dalam satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2018, terdiri atas :

1. Neraca;

2. Laporan Realisasi Anggaran;

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

4. Laporan Operasional (LO);

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pemeriksaan Laporan Keuangan Komnas HAM oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer).

Pada pemeriksaan tahun 2018 atas laporan keuangan tahun 2017, Komnas HAM menargetkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Target tersebut tercapai dengan baik. Komnas HAM mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian / WDP”. Menurut opini BPK laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Komnas HAM tanggal 31 Desember 2018, dan serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah kecuali dalam menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 tidak didukung dengan rincian.

Komnas HAM telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka atas Aset Tetap yang tidak didukung rincian tersebut.

Kondisi inilah yang menyebabkan BPK memberikan opini WDP pada pemeriksaan tahun 2018 atas Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2017. Berikut disampaikan opini BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM untuk pemeriksaan tahun 2015-2018.

Tabel 6 - Opini BPK tahun 2015 - 2018 atas Laporan Keuangan Komnas HAM

Tahun Pemeriksaan2015201620172018
OpiniWTPDisclaimerDisclaimerWDP

Tabel 7 - Presentase Penatausahaan BMN

No.Indikator KinerjaTargetRealisasi
1.Presentase Penatausahaan10080
Penatausahaan BMN10080

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan anggaran; 2. Pengadaan; 3. Penggunaan; 4. Pemanfaatan; 5. Pengamanan dan pemeliharaan; 6. Penilaian; 7. Pemindahtanganan; 8. Pemusnahan; 9. Penghapusan; 10. Penatausahaan; dan 11. Pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

Pada pemeriksaan BPK tahun 2018 atas laporan keuangan tahun 2017 disampaikan beberapa temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait pengelolaan BMN yaitu :

1. Pengelolaan persediaan belum memadai;

2. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai sehingga Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan beban penyusutan dan amortisasi dalam Laporan Operasional tidak dapat dinilai kewajarannya;

3. Pengelolaan Aset Lainnya belum memadai sehingga penyajian Aset tidak Berwujud dan Aset Lain-lain pada Neraca 31 Desember 2017 tidak sesuai SAP dan Kebijakan Akuntansi komnas HAM.

Pengelolaan BMN di Komnas HAM perlu untuk dilakukan perbaikan baik dari Aset Tetap, Persediaan maupun Aset Lainnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2017. Target pengelolaan BMN 100% di tahun 2017 masih belum bisa tercapai. Untuk itu segera dilakukan hal-hal untuk perbaikan antara lain :

1. Menyelesaikan inventarisasi/sensus BMN dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan data BMN dalam aplikasi SIMAK BMN;

2. Menetapkan prosedur operasional standar pengelolaan persediaan;

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penatausahaan persediaan di Komnas HAM.

Indikator Kinerja 4.

Tabel 8 - Persentase Layanan Kepegawaian

No.Indikator KinerjaTargetRealisasi
1.Persentase Layanan Kepegawaian100100

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/PERSES/Ill/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Umum terdiri atas : Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi; Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; Bagian Keuangan. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keanggotaan Komnas HAM, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan dan analisis peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Komnas HAM pada tahun 2018 memiliki pegawai yang terdiri dari : 189 PNS dan 109 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di 4 Biro dan 6 Sekretariat Perwakilan.

Grafik 1 - Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai 300 200 100 0 PPNPN 2014 PNS 2015 2016 2017 2018 PNS PPNPN

Tahun20142015201620172018
PNS211212202201189
PPNPN106202111110109

Grafik 2 - Sebaran Jumlah Pegawai Perwilayah Berdasarkan Status Pegawai tahun 2018

Sebaran Jumlah Pegawai berdasarkan Status Pegawai Tahun 2018 250 200 150 100 50 0 Jakarta NAD Sumbar Kalbar Sulteng Maluku Papua PNSPPNPN

SDMJakartaNADSumbarKalbarSultengMaluku PapuaPapu
PNS1674105445
PPNPN83644526

Kegiatan layanan kepegawaian tahun 2018, antara lain :

a. Telah dilakukan Pemetaan Pegawai sebanyak 86, dengan dilaksanakan Asessment khususnya calon dan pejabat struktural eselon IV dan III PNS di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

b. Penyusunan Analisis Beban untuk 4 (empat) Kantor Sekretariat Perwakilan antara lain : Kantor Sekretariat Perwakilan Aceh, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komnas HAM Prov. Sumatera Barat, dan Sekretariat Komnas HAM Prov. Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Orientasi bagi 7 (tujuh) Komisioner untuk Penguatan Pemahaman Fungsi- C. Fungsi Mediasi Hak Asasi Manusia.

d. Pelaksanaan Pengadaan Seleksi CPNS dengan Formasi 2018 dari KEMENPANRB sejumlah 123 untuk 33 Jabatan.

Jumlah pelamar CPNS yang lolos seleksi administrasi adalah 1.996 pelamar.

Mengikuti Tes CAT SKD sejumlah 1.600 pelamar, yang lulus SKD sejumlah 242 pelamar.

Pelaksanaan Psikotes dan Wawancara akan diselenggarakan pada tanggal 5 Desember dan 6-10 Desember 2018.

e. Pelaksanaan Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, seleksi administrasi lolos sejumlah 7 pelamar dan Assesment terakhir tinggal 4 nama.

f. Pengembangan Pegawai

Untuk mendukung kinerja pegawai perlu dilakukan diklat untuk para pegawai. Diantaranya adalah diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat struktural.

Diklat Teknis : Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian Berbasis PP 11/2017, Pelatihan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi SAlBA, Diklat Teknis Pengelolaan Jurnal Elektronik. Diklat Teknis Mediator.

Diklat Fungsional : Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Diklat Fungsional Peneliti Tk.I, serta

Diklat Struktural : Diklat Kepimpinan Tk.I dan Diklat Kepimpinan Tk.IV.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2018 adalah :

1. Diklat Teknis : 26 Pegawai

2. Diklat Fungsional : 3 Pegawai

3. Diklat PIM : 3 Pegawai

Tabel 9 - Persentase Layanan Hukum

No.Indikator KinerjaTargetRealisasi
1.Persentase Layanan Hukum100100

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM bahwa mengatur Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal I Komnas HAM. Salah satu tugas dukungan dimaksud ialah yang berkaitan dengan layanan bantuan di bidang hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komnas HAM juga tidak luput dari komplain pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diberikan. Ketidakpuasan ini seringkali diwujudkan dalam bentuk gugatan hukum ke pengadilan maupun proses pelaporan kepada pihak Kepolisian, baik yang ditujukan kepada Komnas HAM sebagai kelembagaan maupun yang ditujukan kepada pejabat-pejabat atau pegawai Komnas HAM yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat Undang-Undang. Guna mewujudkan sikap penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, maka Komnas HAM harus mengikuti proses hukum yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk itu, Komnas HAM harus memberikan layanan advokasi dan bantuan hukum kepada para pejabat maupun pegawainya yang menghadapi proses hukum, baik secara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara.

Berikut adalah data daftar gugatan dan kasus hukum yang telah dan sedang Sub Bagian Hukum advokasi selama 2018.

Tabel 10 - Daftar Gugatan Hukum

No.Posisi Komnas
Kewenangan TugasHakim memutuskan
Kewenangan Tugas dan Fungsi KomnasHakim memutuskan
penutupan pengaduan tergugat sehinggaHakim menolak seluruh gugatan
4158/PDT.G/2018/PN.JKT.PSTTurut Tergugat VIKomnas HAM terkait PemantauanDalam tahapan Kesimpulan
5159/PDT.G/2018/PN.JKT.PST.Komnas HAM terkaitDalam tahapan Kesimpulan
173/PDT.G/2018/PN.JKT.PSTTurut Tergugat VKomnas HAM terkaitDalam tahapan Kesimpulan
7193/PDT.G/2018/PN.JKT.PSTKomnas HAM terkaitKesimpulan
1Turut Tergugat

C. KINERJA ANGGARAN BIRO UMUM

Kinerja anggaran Biro Umum tahun 2018 terjadi beberapa revisi yang diperuntukan untuk menunjang beberapa kegiatan tambahan di Biro Umum, khususnya pada kegiatan seleksi CPNS 2018. Realisasi anggaran Biro Umum tahun 2018 untuk satu kegiatan / program yaitu Penyelengaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) output kegiatan tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Biro Umum tahun 2018

KegiatanPagu AwalPagu RevisiRealisasi% Realisasi
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan IntemalRp. 1.954.600.000Rp. 2.213.340.000Rp.1.912.327.65486.40%
Layanan Intemal (Overhead) Layanan ManajemenRp. 1.000.000.000Rp. 700.000.000Rp.689.822.72098.55%
Layanan Manajemen KeuanganRp. 700.200.000Rp. 669.996.000Rp.664.799.64999.22%
Layanan Manajemen BMN Layanan HukumRp. 233.400.000Rp. 192.940.000Rp.180.920.30093.77%
Layanan Hukum Layanan Reformasi BirokrasiRp. 233.400.000Rp. 184.040.000Rp.169.166.55791.92%
Rp. 150.000.000Rp. 131.284.000Rp.126.376.35096.26%
Rp. 44.788.120.000Rp. 41.762.498.000Rp.37.112.803.01588.87%
Layanan Perkantoran TOTALRp. 49.059.720.000Rp. 45.854.098.000 Rp.40.856.216.245Rp.40.856.216.24589.10%

Secara keseluruhan penyerapan di Biro Umum sebesar 89.10%, dari pagu anggaran terakhir yaitu Rp. 45.854.098.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.856.216.245,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.997.881.755,-. Dengan realisasi keseluruhan Komnas HAM yang sebesar 86.33% penyerapan di Biro Umum lebih besar 2.77%.

Grafik 3 - Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun 2018

800 700 600 500 Anggaran dalam juta rupiah 400 300 200 100 0 Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Mgn Internal Mgn.keu Hukum RB BMN Pagu 700 669 192 184 131 Realisasi 689 664 180 169 126 Sisa 11 5 12 15 5

45000 40000 35000 30000 25000 Anggaran dalam juta rupiah 20000 15000 10000 5000 0 Layanan Layanan Duk.Mgn Perkantor Es.I an Pagu 2213 41762 Realisasi 1912 37112 Sisa 301 4650

BAB IV

PENUTUP

BAB IV - PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Umum tahun 2018 ini menggambarkan capaian kinerja selama tahun 2018 dalam mendukung visi dan misi Biro Umum. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta semua unit-unit dan pegawai di Biro Umum.

Capaian dari 5 (lima) indikator kinerja yang belum semuanya berhasil, menjadi pendorong Biro Umum untuk memperbaiki kinerja di beberapa aspek di unit-unit. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Biro Umum agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Penyerapan anggaran yang mencapai 89.10% dari pagu anggaran yang ada juga harus selaras dengan kinerja yang dihasilkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang. Demikian Laporan kinerja Biro Umum tahun 2018 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Biro Umum pada khususnya dan Komnas HAM pada umumnya.

LAMPIRAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Komnas HAM bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Komnas HAM untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Komnas HAM. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Komnas HAM, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.1 dan Catatan C.2.3 atas Laporan Keuangan, Komnas HAM menyajikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp25,02 miliar dan Rp1,45 miliar. Penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp25,02 miliar tersebut termasuk peralatan dan mesin sebesar Rp19,06 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dan penyajian saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1,45 miliar tersebut termasuk aset tetap lainnya sebesar Rp1,26 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Komnas HAM belum menyelesaikan proses inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) untuk memperbaiki data Aset Tetap dalam aplikasi SIMAK BMN. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat atas keberadaan dan nilai Aset Tetap tersebut sehingga tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar deagan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Komnas HAM tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16b/HP/XIV/05/2018 dan Nomor 16c/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2018 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRLEABIST DEND RSE

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Man'l

SgRilanto, S.E., M.M., Ak.

Register Negara Akuntan Nomor RNA-18699

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

JL Latuharhary Ne. 4B Mentbng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-39252

PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Widjatmoko, MM.

Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Jakarta, 2 Januari 2018

Pihak Pertama,

Drs. Widjatmoko, MM.

PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terwujudnya birokrasi yang berintegrasi tinggi, bersih dari1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi80
2. Opini laporan keuanganWDP
3. Persentase penatausahaan BMN100
4. Persentase layanan kepegawaian100
5. Persentase layanan hukum100

Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum

Anggaran Rp. 49.059.720.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Jakarta, 29 Januari 2018

Pimpinan,Unit Kerja

Drs. Widjatmoko, MM.

PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Yetti Idris, SE., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Widjatmoko, MM

Jabatan : Kepala Biro Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Drs. Widjatmoko, MM.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama

Risma Yetti Idris, SE., MM.

PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2018

Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Tersusunnya laporan evaluasi RB1. Jumlah laporan evaluasi RB yang tepat waktu1
Terlaksananya layanan pengelolaan urusan kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan1. Persentase layanan pengelolaan urusan kepegawaian yang tepat waktu100
3Tersusunnya penataan dan tata laksana organisasi1. Jumlah laporan penataan dan tata laksana organisasi yang tepat waktu1
peraturan dan keputusan Komnas HAM serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan1. Persentase rancangan peraturan Komnas HAM yang disusun berdasarkan kerangka regulasi Komnas HAM100
100
5Terlaksananya layanan hukum sesuai peraturan perundang-undangan1. Persentase layanan hukum sesuai peraturan perundang- undangan yang tepat waktu100

Output

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1

2. Layanan Reformasi Birokrasi

Anggaran

Rp. 1.487.800.000,-

3. Layanan Hukum

Rp. 150.000.000,-

4. Layanan Perkantoran

Rp. 233.400.000,-

Rp. 23.362.600.000,-

Atasan Pimpisan Unit Kerja

Drs. Widjatmoko, MM.

Jakarta, 24 September 2018

Pimpinan Unit Keria

Risma Yetti Idris, SE., MM.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Suryadi, SE

Jabatan : Kepala Bagian Periengkapan dan Rumah Tangga Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Widjatmoko, MM.

Jabatan : Kepala Biro Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap cspaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Drs. Widjatmoko, MM.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama,

Arief Suryadi, SE

PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018

Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
Terlaksananya layanan penatausahaan BMN1. Persentase layanan penatausahaan BMN yang tepat waktu100
2Terlaksananya layanan persuratan dan ketatausahaan1. Persentase layanan persuratan yang tepat waktu100
3Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik1. Persentase tersedianya sarana dan prasarana dengan kondisi baik100
4Terlaksananya layanan pengadaan1. Persentase layanan pengadaan yang tepat waktu100

Output

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1

2. Layanan Internal (Overhead)

3. Layanan Manajemen BMN

4. Layanan Perkantoran

466.800.000,- Rp.

Rp. 1.000.000.000,-

Anggaran

Rp. 233.400.000,-

Atasan Pimpiaan Unit Kerja

Rp. 21.425.520.000,-

Drs. Widjatmoko, MM.

Jakarta, 24 September 2018

Pimpinan Unit Kerja

Arief Suryadi, SE

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta Punat 10310 Telp. 6221 3925230 Faz. 6221-39252 JI. Latuharhary Na. 4B Menh

PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widyana, SE., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Widjatmoko, MM.

Jabatan : Kepala Biro Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Drs. Widjatmoko, MM.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama,

wienOn

Widyana, SE, MM.

PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan1. Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu2

Output Layanan Manajemen Keuangan

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Drs. Widjatmoko, MM.

Anggaran Rp. 700.200.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Pimpinan Unit Kerja

Moiop

Widyana, SB., MM.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Fitriana, SE

Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Risma Yetti Idris, SE. MM.

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 24 September 2018

Risma Yetti Idris,ISE., MM.

Pihak Pertama,

Ria Fitriana, SE

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian1. Persentase konsep laporan administrasi kepegawaian yang dihasilkan100
2Terlaksananya diklat sesuai dengan peraturan ASN1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat100

Komponen

1. Administrasi Kepegawaian

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Risma Yetti Idris, $E., MM.

Anggaran Rp. 1.371.100.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Pimpinan Unit Kerja

Ria Fitriana, SE

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN HUKUM TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati, S.Sos

Jabatan : Kepala Subbagian Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Risma Yetti Idris, SE. MM

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 24 September 2018

Risma Yetti Idris, $E., MM.

Pihak Pertama,

Ernawati, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN HUKUM TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Tersusunnya rancangan peraturan sesuai kerangka1. Jumlah rancangan peraturan sesuai kerangka regulasi Komnas HAM8
2regulasi Komnas HAM Terlaksananya layanan hukum sesuai perturan perundang-undangan1. Jumlah advokasi hukum yang dilaksanakan8

Komponen

1. Penyusunan peraturan/produk hukum

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Risma Yetti Idris, SE., MM.

Anggaran Rp. 233.400.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Pimpinan Unit Kerja

Ernawati, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Salim, SE., M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Risma Yetti Idris, SE. MM

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 24 September 2018

Risma Yetti Idris, SE., MM.

Pihak Pertama,

Agus Salim, SE., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terlaksananya penataan dan tata laksana organisasi1. Jumlah konsep laporan penataan dan tata laksana organisasi yang dihasilkan1

Komponen

1. Pengelolaan Kepegawaian

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Risma Yetti Idris, SE., MM.

Anggaran Rp. 116.700.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Pimpinan Unit Kerja

Saleu

Agus Salim, SE., M.Si.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Safira, SE

Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arief Suryadi, SE

Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AXRODAN

Jakarta, 24 September 2018

Arief Suryadi, SE

Pihak Pertama,

Rika Safira, SE

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terlaksananya layanan kerumah tangguan1. Jumlah laporan layanan kerumah tanggaan yang dilaksanakan6

Komponen

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2. Pelayanan Rumah Tangga

Anggaran Rp. 21.425.520.000,- Rp. 233.400.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, 24 September 2018

Arief Suryadi, SE

Pimpinan Unit Kerja

Rika Safira, SE

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

akarta Punat 10310 Telp. 6221 3925230 Pax. 6221-3925227 JA. Latubarh

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TATA USAHA PERSURATAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Abdul Kolib

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Persuratan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arief Suryadi, SE

Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 24 September 2018

Arief Suryadi, SE

PihakgPertama,

dr. Abdui-Kolib

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TATA USAHA PERSURATAN TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terlaksananya pengelolaan surat menyurat1. Persentase surat yang dikelola100

Komponen

1. Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Pihak Kedua,

Arief Suryadi, SE

Anggaran Rp. 233.400.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama,

dr. Abdul Kolib

10310 Telp. 6221 3925250 Fax. 6221-3

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Markos Amra, SH., MH.

Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widyana, SE., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama,

Markos Amra, SH., MH.

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terlaksananya layanan administrasi keuangan1. Persentase layanan administrasi keuangan100

Komponen

1. Penyusunan laporan keuangan

Pihak Kedua,

Anggaran Rp. 179.780.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama,

Markos Amra, SH., M.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

JI. Latulartuary No. 4B M Jekarts Punst 10310 Telp. 6221 3925230 Fas. 6221-3925

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmah Suryandari, SE

Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widyana, SE., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 24 September 2018

wiehg

Widyana, SE., Myf.

Pihak Pertama,

RahmaN Suryandari, SE

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)[4)
1Terlaksananya layanan perbendaharaan1. Persentase layanan perbendaharaan yang dilaksanakan100

Komponen

1. Pengelolaan perbendaharaan

Pihak Kedua,

Anggaran Rp. 233.400.000,-

Widyana, SE., MM.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama,

Mi!

Rahmah Suryandari, SE

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Martin, SE., M.AP.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widyana, SE., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

heip

Jakarta, 24 September 2018

Widyana, SE., MM.

Pihak Pertama,

Denny Martin, SE., M.AP.

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terlaksananya layanan verifikasi1. Persentase layanan verifikasi yang tepat waktu100
2. Jumlah konsep laporan keuangan yang dihasilkan17

Komponen

1. Penyusunan laporan keuangan

Pihak Kedua,

Widyana, SE./MM.

Anggaran

Rp. 287.020.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama,

Denny Martin, SE., M.AP.

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN INVENTARISASI TAHUN 2018

JL. Latuhara

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Rita Ariany Zainuddin

Jabatan : Kepala Subbagian Perlengkapan dan Inventarisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arief Suryadi, SE

Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 24 September 2018

Arief Suryadi, SE

Pihak Pertama,

Ir. Rita Ariany Zainuddin

PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN INVENTARISASI TAHUN 2018

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terlaksananya inventarisasi BMN1. Jumlah laporan BMN3

Komponen

1. Penatausahaan BMN

Anggaran Rp. 233.400.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

APCOBORT

Arief Suryadi, SE

Jakarta, 2 September 2018

Pimpinan Unit Kerja

Ir. Rita Ariany Zainuddin

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng,

Jakarta Pusat 10310

Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227

Website : www.komnasham.go.id