Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Kertas Posisi KOMNAS HAM dalam Revisi RUU Terorisme 2018

19 halaman · 19 halaman diproses dengan OCR · 9.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KOMISIONER : CHOIRUL ANAM
  2. PENYUSUN : AGUS SUNTORO
  3. A. PENDAHULUAN
  4. B. PARADIGMA PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
  5. C. ANCAMAN HAM DENGAN PERUBAHAN DELIK MATERIIL MENJADI FORMIL
  6. D. ANCAMAN PENANGKAPAN, PENAHAAN DAN INTERSEPSI
  7. E. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
  8. F. KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
  9. G. REKOMENDASI
  10. DAFTAR PUSTAKA
  11. BUKU
  12. JURNAL/LAPORAN
  13. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

(DRAF 5 FEBRUARI 2018, SUMBER: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA)

KOMISIONER : CHOIRUL ANAM

PENYUSUN : AGUS SUNTORO

DISAMPAKAN KEPADA KETUA PANJA RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA 16 APRIL 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA JAKARTA, APRIL 2018

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa berbagai peristiwa terorisme sejak 1999 di Indonesia, sampai saat ini menimbulkan korban jiwa hingga 1.105 orang, sebanyak 332 orang tewas, 789 orang sisanya luka berat dan luka ringan. Dilihat dari sasarannya, pelaku pengeboman kebanyakan melancarkan aksinya di tempat-tempat publik, seperti kantor, hotel, atau gereja. Pelaku juga tidak segan-segan melakukan pengeboman di pasar tradisional1. Pelaku melancarkan aksinya di tempat-tempat yang bernuansa simbolis dengan tujuan membangkitkan reaksi dari kelompok lainnya. Peledakan bom yang sarat modus provokasi ini, terutama terjadi di dua tempat. Pertama, bangunan yang menjadi simbol hubungan antar bangsa. Kedua, bangunan yang menjadi simbol antar etnis atau agama2.

2. Terdapat 3 (tiga) konvensi internasional mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang dapat menjadi rujukan', diantaranya :

a. Convention For the Prevention and Punishment Of Terrorism, 1937 (Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme);

b. International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing 1997 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006;

c. International Convention For the Suppression of Financing of Terorism 1999 (Konvensi International Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Kegiatan Terorisme).

3. Merespon berbagai peristiwa terorisme di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya pemberantasan tindak terorisme melalui berbagai perangkat hukum, terutama pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Upaya tersebut dilakukan didorong fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme sehingga dipandang tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.

4. Pemerintah bersama DPR RI, saat ini sedang melakukan pembahasan terkait revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Alasan perubahan tersebut adalah menganggap tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, terpadu,danberkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. Sebagai implementasi mandat kepada Komnas HAM RI untuk mengupayakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undangundang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asai manusia guma berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan, Komnas HAM RI mendorong agar revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 dilakukan sesuai prinsip dan instrumen hak asasi manusia.

Kisab Bom di Indonesia (II) : Kisah Kapitalisasi Asing diakses dari http://www.republika.co.id/berita/ nasional/ umum/12/07/19/m7ef2u-kisah-bom-di-indonesia-ii-simbol-kapitalis-asing, pada 27 Maret 2018, pukul 10.43 WIB 2 Ibid

3 Komnas HAM, Laporan Tim Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jakarta, 2017

B. PARADIGMA PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

6. Bahwa tindak pidana terorisme bukan termasuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), akan tetapi termasuk kategori kejahatan serius, mengingat dampaknya yang mengguncang nurani umat manusia karena sifat kejamnya, besarnya jumlah korban, sifat tidak memilah-milahnya (indiscriminate), parahnya kerusakan harta milik, dan dampak psikologis jangka panjang yang telah di derita korban dan/atau orang lain yang menyaksikannya.

Bagian menimbang draf RUU huruf a : bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilainilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, terpadu,_dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dalam konfrensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu disetujuinya Statuta Roma. Statuta Roma, sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (impunity). Ada empat jenis tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yaitu: Genocide (genosida); Crime Againts Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan); War crimes (Kejahatan Perang); dan Aggression (kejahatan Agresi). Dari pandangan hukum tersebut, terorisme bukan menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

8. Bahwa dalam negara demokratis yang mengedepankan proses hukum dan menunjung tinggi hak asasi manusia, maka paradigma yang paling sesuai dalam penanganan tindak pidana terorisme adalah dengan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP)5.

9. Paradigma ini lebih menjamin akuntabilitas dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia dibandingkan dengan paradigma internal security model yang mendorong peran intelijen yang lebih efektif seperti di Malaysia dan Singapura yang bebas melakukan penangkapan orang tanpa proses hukum. Demikian halnya, war model, dalam paradigma ini tidak membutuhkan upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi, karena mereka tidak percaya hukum dapat menangani terorisme, akan tetapi langsung diperangi. Paradigma ini digunakan Amerika Serikat dalam perang di Afghanistan dan Irak, namun kebijakan dalam negerinya tetap menggunakan konsep criminal justice system.

10. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM RI menilai bahwa paradigma criminal justice system, seharusnya menjadi dasar penyusunan dan pengaturan muatan materi dalam revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

11. Mengingat beratnya proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pembuktian di Pengadilan) yang harus dihadapi aparat penegak hukum, dimungkinkan adanya pembatasan atau kekhususan dari hukum pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]) dan hukum acara pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHAP]). Namun demikian kekhususan ini tetap harus mampu menjamin terlindunginya hak asasi manusia korban/keluarga korban/masyarakat dan/atau tersangka/ terdakwa/terpidana/narapidana/serta keluarganya. Demikian halnya, penindakan atas tindak pidana terorisme sesuai KUHAP, demi menjamin asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia°.

12. Dengan pendekatan criminal justice system, maka penanganan tindak pidana terorisme mengedepankan prinsip due prosess of model (DPM). Hal ini berarti, dalam setiap pelaksanaan upaya paksa, setiap warganegara memiliki hak mutlak yang tidak dapat dicabut/diambil oleh Negara sekalipun, yaitu tidak dapat dirampas kehidupan, kebebasan, atau properti, tanpa prosedur perlindungan hukum yang tepat. Pendekatan Due Process Model mengarahkan penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu proses yang menganggap pelaku tindak pidana bukan sebagai objek, namun lebih menekankan pada temuan/fakta. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dengan menjunjung tinggi hukum dan hak-hak tersangka/terdakwa agar dapat diperiksa dan diadili secara adil.

13. Konsep ini selain menekankan perlindungan HAM, maka korban tindak pidana terorisme juga semakin mendapatkan perlindungan, kompensasi dan hak-hak korban lainnya, seperti rehabilitasi medis dan psikis, serta bantuan psikososial kepada korban terorisme, merupakan kewajiban negara akibat kelalaiannya dalam melindungi keamanan fisik warganya8.

4 Pandangan Enny Soeprapto dalam artikelnya Amatan Yuridis Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia (2013) yang termuat dalam Kertas Posisi Komnas HAM RI terkait Revisi RUU Tindak Pidana Teororisme sesuai draf 29 Januari 2016.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amirika Serikat pada tahun 1960 an yakni FRANK REMINGTON. Ciri pemdekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, adalah: (a) titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian,kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan); (b) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; (c) efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebihb utama dari efesiensi penyelesaian perkara; dan (d) penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "the administration oj justice"

C. ANCAMAN HAM DENGAN PERUBAHAN DELIK MATERIIL MENJADI FORMIL

14. Terdapat perubahan pengaturan substansial dalam revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003, dari penerapan delik materiil menjadi delik formil.

15. Dalam UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menganut delik materiil, yang menekankan selesainya perbuatan selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan terorisme tersebut-baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid)9.

16. Sedangkan, dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat nuansa penggunaan delik formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengharuskan selesainya perbuatan tersebut. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan dan/atau tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut10.

17. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah kesulitan penilaian dan persoalan akuntabilitas bagi penegak hukum untuk menilai perbuatan sebagai tindak pidana karena sangat subjektif terutama yang diatur dalam Pasal 12A ayat (1) yang mengatur mengenai "maksud melakukan atau akan melakukan", demikian halnya dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) bagiamana mengukur tindakan orang yang "menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer atau paramiliter" sudah dapat dikenakan tindak pidana terorisme, meskipun tidak dapat dibuktikan kegiatan tersebut apakah berhubungan langsung atau tidak dengan tindak pidana terorisme yang telah terjadi.

Pasal 12A ayat (1) : Setiap orang yang dengan maksud melakukan atau akan melakukan tindak pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B ayat (1) : Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

18. Bahwa Komnas HAM RI mendorong penyusun RUU seharusnya tidak memperluas jerat pidana dengan mengancam kebebasan warga negara dan harus melakukan harmonisasi dengan KUHP karena pembuktian delik lebih jelas dengan pendekatan

13 unsur-unsur merencakan11, percobaan12, dan turut serta13 yang diatur dalam KUHP terutama yang terkait dengan Pasal 15.

Pasal 15 : Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A.

19. Bahwa penetapan organiasi terorisme melalui "penetapan dan/atau putusan pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A ayat (2) RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinilai lebih baik dalam revisi kali ini. Meski merupakan hak yang dapat dibatasi (derogable right), pembatasannya tidak bisa dilakukan sewenang-wenang, harus melalui pengadilan bukan langsung oleh pemerintah. Hal itu sebagai wujud kepatuhan terhadap penerapan kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 dan 28- E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Komnas HAM RI dapat menyetuji pengaturan mengenai penetepan pengadilan terhadap organisasi terorisme tersebut.

Pasal 12A ayat (2) : Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang_ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

20. Penerapan pasal penghasutan dalam ketentuan Pasal 13A yang menempatkan dalam delik formil harus dilakukan sinkronisasi dengan Putusan Mahkamah Kontusi Nomor: 7/PUU- VII/2009 yang menyatakan bahwa penghasutan adalah conditionally constitutional dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Demikian halnya, dalam putusan perkara Nomor 6/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa materi muatan penghasutan bersifat diskriminatif karena memberikan privilege yang sangat berlebihan untuk melindungi kekuasaan pemerintahan, dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan tergolong melanggar HAM karena secara tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang14. Dengan demikian, Komnas HAM RI mendorong agar pengaturan penghasutan tersebut dalam revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sejalan dengan konsep pembaruan hukum seperti yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 13 A : Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

6 Kertas Posisi Komnas HAM RI terkait Revisi RUU Tindak Pidana Teororisme sesuai draf 29 Januari 2016 yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH. Dr. Baharuddin Baharu, S.H., M.H, Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2012, hal 64

Ben Emerson, Pelapor khusus PBB untuk Urusan Pemberantasan Terorisme dan Hak Asasi Manusia, membagi bahwa korban terorisme terdiri dari : Direct victims of terrorism (korban terorisme Langsung); Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder); Indirect victims of terrorism (korban terorisme tidak langsung); dan Potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial)

9E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hal. 237

10Drs. Adami Chazawi. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 119.

11Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62 menerangkan bahwa dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

2Menurut Pasal 53 KUHP, upaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; (b) Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan (c) Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebabsebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu..

D. ANCAMAN PENANGKAPAN, PENAHAAN DAN INTERSEPSI

21. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, memberikan jaminan terhadap hak setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus secepatnya diperiksa di sidang pengadilan dalam waktu yang layak atau dibebaskan. Jangka waktu penahanan harus sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP dan juga dalam Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1).

22. Bahwa setiap orang, apapun kewarganegaraannya, jenis kelaminnya, agamanya, rasnya memiliki hak untuk bebas dan tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan bentuk perampasan terhadap kebebasan seseorang yang kemudian akan bermuara pada pelanggaran terhadap HAM. Seringkali penangkapan dan penahanan dibarengi dengan adanya tindakan penyiksaan bahkan tidak jarang yang berakhir dengan kematian, hal ini dilakukan oleh penyidik hanya sekedar untuk memperoleh keterangan dari terduga tindak pidana terorisme15.

23. Meskipun demikian - faktanya hasil pantauan Komnas HAM RI dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir menunjukan dugaan pelanggaran HAM terhadap penanganan tindak pidana terorisme, terutama dalam bentuk, namun tidak terbatas pada, penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan, penembakan yang menyebabkan kematian (extrajudicial killing), penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, penganiayaan dan penyiksaan, bantuan hukum yang direkayasa, kegiatan intelijen yang meneror masyarakat baik fisik maupun non fisik, pelanggaran hak atas beribadah, upaya paksa di depan anak-anak di bawah umur, sulitnya akses bagi kuasa hukum/keluarga tersangka terhadap tersangka/terduga, serta hak mendapatkan informasi keberadaan seseorang yang ditangkap dan ditahan16.

24. Dalam kurun waktu pemantauan tersebut, Komnas HAM menemukan sejumlah peristiwa yang diduga terdapat dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan tindak pidana terorisme di 8 (delapan) provinsi, yaitu Aceh (2 peristiwa), Jawa Tengah (11 peristiwa), DKI Jakarta (5 peristiwa), Jawa Barat (3 peristiwa), Sumatera Utara (1 peristiwa), Sulawesi Selatan (2 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (2 peristiwa), Sulawesi Tengah (6 peristiwa), Jawa Timur (2 peristiwa), dan Kalimantan Timur (1 peristiwa)17.

25. Bahwa dengan demikian, maka pengaturan pasal-pasal penggunaan upaya paksa dalam RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ini haruslah mampu mencegah praktik serupa dan mendorong profesionalisme aparat Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak ada pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi.

26. Bahwa masih adanya pengaturan masa penangkapan dalam pasal 28 RUU yang jangka waktunya cukup lama yaitu "dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari", maka sesuai prinsip hak asasi manusia, Komnas HAM RI menilai hal tersebut sangat rawan terjadinya pelanggaran HAM dan mendorong agar revisi ini diselaraskan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yaitu paling lama satu hari dan kemudian harus diterbitkan Surat Perintah Penangkapan.

Berbagai contoh kasus yang diterima Komnas HAM dalam uraian angka 24-26 di atas, terutama peristiwa kematian alm. Siyono, warga Pogung, Klaten, Jawa Tengah menjadi salah bukti rentannya para terduga tindak pidana terorisme selama ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian cq. Densus 88 di suatu tempat yang tidak diketahui, baik oleh Kepolisian wilayah, Aparat Pemerintah dan keluarga korban dan/atau kuasa hukumnnya.

Pasal 28 : Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

27. Bahwa terkait kesulitan dalam pengungkapan dan pembuktian tindak pidana terorisme dibanding tindak pidana umum, maka Komnas HAM RI dapat memahami dan mendorong agar rumusan waktu penangkapan dikembalikan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Penentuan tentang jangka waktu selama 7 (tujuh) hari didasarkan pada alasan yang layak dan harus bergantung pada kompleksitas perkara, tingkah laku terdakwa dan kerajinan/ketekunan (diligence) aparat penegak hukum yang bersangkutan18.

28. Meskipun demikian, Komnas HAM RI mendorong agar diatur pula mengenai kewajiban Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan untuk menetapkan dan/atau memberitahukan lokasi "penahanan" yang dilakukan dalam proses penangkapan terhadap para terduga tindak pidana terorisme. Hal itu untuk menghindari potensi pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan, serta akses keluarga/kuasa hukumnya9. Bahkan beberapa terduga lainnya kemudian diinformasikan ke keluarga telah meninggal dunia.

29. Oleh karena kewenangan aparat Kepolisian selaku penyidik dalam penangkapan diperketat dan dibatasi, Komnas HAM RI setuju terkait ketentuan koordinasi Polri dan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) RUU yang mengatur "permohonan perpanjangan penangkapan kepada Kejaksaan Agung", jadi sangat diharapkan sejak dimulainya penyidikan sudah ada koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan prosedur penangkapan dan penahanan mengingat itensitas dan sensivitas kasus, agar aparat penegak hukum tidak lagi melakukan penyalahgunaan wewenang yang akhirnya merugikan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme itu sendiri20.

30. Terdapat perbaikan konsep sebagaimana diatur dalam Pasal 28 RUU terkait penangkapan terhadap "seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup". Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurangkurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat, suasana penyidikan tidak lagi asal menangkap, baru dipikirkan pembuktiannya. Metode kerja penyidik harus dibalik, lakukan penyidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti, setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan21.

31. Bahwa dalam revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui Pasal 31 mengatur "penyadapan (interception)". Dalam hukum dan HAM, penyadapan secara umum dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa peraturan, diantaranya Pasal 12 Universal Declaration of Human Right (UDHR) 194822; Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966 yang diratifikasi dengan UU Nomor 12 tahun 200523; dan Komentar Umum No. 16 mengenai Pasal 17 ICCPR24; Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia25.

32. Meskipun demikian, terdapat pengecualian larangan penyadapan sebagai Lex Specially dalam Kejahatan Internasional dalam konteks penanggulangan Kejahatan Pidana Internasional, terutama terkait dengan kejahatan inti (core crime). Kejahatan inti (core crime) tersebut sebagaimana diatur oleh Statuta Roma 1998 menurut William Chabach mencakup: a). kejahatan HAM berat (Gross Violation of Human Rights), b). etnis (genocida/etnic cleansing), berdasarkan pada Newremberg Adhoc Tribunal 1946, c). kejahatan Perang (war crimes), berdasarkan Tokyo Adhoc Tribunal 1948, d). kejahatan Kemanusiaan (crime against humanity), dan e). Agresi (the act of aggression)26. Sedangkan pengecualian atas larangan penyadapan dalam ranah hukum pidana internasional selain pada kejahatan inti (core crimes), diberlakukan pada Kejahatan Lintas Negara Teroganisir (transnational organized crime) dan terorisme dapat dianggap menjadi bagian tersebut.

33. Dengan demikian, penyadapan dalam kerangka penegakan hukum dapat dibenarkan dengan ketentuan sesuai konsep lawful interception, yakni dilakukan secara sah menurut hukum dan dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan undang-undang kepada individu maupun kelompok. Apabila aparat penegak hukum melakukan intersepsi tidak berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur resmi maka hasilnya tidak sah (unlawful interception). Implikasi hasil atau bukti digital intersepsi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian²7.

34. Problem yang terjadi dalam penyadapan sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (3) RUU adalah jangka waktu "paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun", konsep inilah yang belum dapat dijelaskan kerangka urgensinya, rujukan, dan lamanya waktu penyadapan sehingga berpotensi melanggar hak dan kebebasan individual (privacy right). Dengan berbagai kekhususan dan kewenangan yang diberikan kepada Penyidik, maka tindakan penyadapan tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat menggangu kebebasan warga Negara, sehingga Komnas HAM RI mendorong dilakukan rasionalisasi jangka waktunya.

35. Meskipun demikian dalam revisi RUU ini masih membukan peran atau kontrol kepada penyidik dalam melakukan penyadapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu "setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik". Meskipun demikian, ternyata ketentuan ijin penyadapan dapat disimpangi yang diatur dalam Pasal 31A "dalam keadaan mendesak" dapat melakukan penyadapan dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari baru memberitahukan ke pengadilan. Saat ini belum ada pengaturan mengenai keadaan mendesak dan parameternya sehingga selain melanggar HAM juga berpotensi melanggar UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara28. Dengan demikian, Komnas HAM RI mendorong agar tindakan penyadapan dilakukan pengaturan mekanismenya sehingga tidak melanggar hukum dan instrumen HAM.

Pasal 31 :

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:

a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

14Pasal 19 ICCPR mengatur kebebasan berpendapat dan dalam ayat (3) memberikan ruang bagi pembatasan bagi kebebasan berpendat dengan syarat untuk melindungi nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional. Berdasarkan Komentar 24 ICCPR disebutkan bahwa pembatasan harus spesifik dan transparan, sehingga Komite, mereka yang berada dalam yurisdiksi Negara yang melakukan pembatasan, dan Negara-negara Pihak lainnya mendapatkan kejelasan tentang apakah ketaatan pada kewajiban-kewajiban hak asasi manusia telah dilakukan atau tidak. Dalam mempertimbangkan kesesuaian pembatasan dengan tujuan Kovenan, Negara-negara harus mempertimbangkan keseluruhan dampak pembatasan tersebut sebagai suatu kelompok, serta dampak setiap pembatasan terhadap integritas Kovenan, yang harus tetap menjadi pertimbangan utama. Selain itu, deklarasi atau pembatasan juga tidak boleh mengurangi arti otonom dari kewajibankewajiban Kovenan dengan menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut sama dengan, atau bahwa mereka hanya diterima karena mereka sama dengan, ketentuan-ketentuan hukum yang ada di tingkat domestik. Negara-negara tidak boleh, melalui pembatasan atau deklarasi, mencoba untuk menentukan bahwa arti suatu ketentuan bagi Kovenan adalah sama dengan yang diberikan oleh suatu unit dalam badan perjanjian internasional lainnya.

15 Kasus Siyono, warga Pogung, Klaten, Jawa Tengah menjadi salah bukti rentannya para terduga tindak pidana terorisme selama ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian cq. Densus 88. Kasus ini telah dipaparkan dalam RDP dengan Komisi III DPR RI tahun 2016.

16 Komnas HAM, Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme 2017, Jakarta, 2017, hal.

122 17 Ibid, hal. 122

18 Kertas Posisi Komnas HAM RI yang disampaikan kepada DPR RI sesuai Draf 29 Januari 2016.

19 Beberapa contoh peristiwa tersebut adalah Bambang Purwanto (Karanganyar, 2012), Siyono (Klaten, 2016), Thamrin (Makassar, 2013), Syarifudin, Sukardi dan Fadli (Enrekang, 2013) dan peristiwa lainnya.

20Konsep ini sejalan dengan penerapan paradigma criminal justice system antara Kepolisian dan kejaksaan, serta mamastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemeriksaan perkara.

21 Diah Kartika, "Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyelidikan", Fakultas Hukum UNS, 2010, hal 14

22No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation. Every one has the right to protection of the law against such interference attacks. Dalam pasal ini jelas bahwa tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

23Rumusan dalam ICCPR sama dengan Pasal 12 Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948.

24Bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara de jure dan de facto. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (surveillance), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegram, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang.

25 Pasal 32 UU HAM menyatakan"Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

26Jawahir Thontowi, Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.

2 VOL.

22 APRIL 2015.

27 Lihat di ETS 185 – Convention on Cybercrime, 23.XI.2001.

28 Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri"

E. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN

36. Bahwa terkait upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, Komnas HAM RI memberikan penghargaan terhadap upaya pemerintah dan DPR yang memasukan dalam RUU, terutama bagi korban langsung dan korban tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 35A.

Pasal 35A ayat (1) dan (2) :

(1) Korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab Negara.

(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Korban langsung;dan (b) Korban tidak langsung.

37. Bahwa dengan pengaturan tersebut, maka korban akan mendapatkan bantuan medis; rehabilitasi psikososial dan psikologis; santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan kompensasi.

38. Meskipun demikian, Komnas HAM RI mendorong perlunya pengaturan hak-hak korban tindak pidana terorisme yang bersifat secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder): adalah orang yang keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung dari aksi terorisme dan potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial) yang merupakan kategori tambahan penting, karena korban terorisme yang potensial adalah penerima mandat utama dari kewajiban Negara29. Padalah mereka sangat penting untuk mendapatkan perlindungan, seperti Anggota Kepolisian yang tertembak di kasus Bom Thamrin. Dengan pengaturan tersebut, maka diharapkan korban tindak pidana terorisme secara keseluruhan akan mendapat perlindungan dan menjadi tanggung jawab Negara.

29 Terkait dengan Kategorisasi korban terorisme, Pelapor Khusus Ben Emerson telah mengidentifikasi empat kategori utama dan ruang lingkup korban terorisme: Direct victims of terrorism (korban terorisme Langsung); Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder); Indirect victims of terrorism (korban terorisme tidak langsung); dan Potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial)

F. KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

39. Bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan oleh sebuah badan dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 43D ayat (1). Kebijakan dan strategi nasional yang meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan kerja sama internasional, memang merupakan kewenangan eksekutif. Dengan konsep ini, maka Komnas HAM RI memberikan persetujuannya atas pengaturan peran BNPT dalam revisi RUU.

Pasal 43 D ayat (1) : Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

40. Komnas HAM RI juga memberikan apresiasi atas pemisahan penindakan dari kewenangan lembaga penanggulangan terorisme (BNPT) yang diatur dalam draf sebelumnya sehingga dalam Pasal 43E tugasnya lebih jelas. Kewenangan penindakan diserahkan kepada Kepolisian RI yang sesuai dengan UUD 1945, Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang merupakan pemegang tanggung jawab dalam keamanan dalam negeri dan perwujudan tindak pidana terorisme dalam paradigma criminal justice system.

Pasal 43 : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;

b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan

c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi

41. Bahwa dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui ketentuan Pasal 43 mengatur peran dan/atau keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Jika dalam draf RUU tertanggal 8 Februari 2018 pengaturan adalah "Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme sebagai bagian dari operasi militer selain perang, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden", maka dalam draf terbaru sesuai masa sidang bulan Maret 201830 ketentuan tersebut diubah menjadi beberapa ayat yaitu:

(1) Peram Tentara Nasional Indonesia dalam aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP);

(2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana ayat (1) diatur melalui Peraturan Presiden.

42. Bahwa sesuai prinsip HAM dan konstitusi, serta paradigma criminal justice system dalam penanganan tindak pidana terorisme, maka menarik-narik dan/atau menempatkan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia adalah hal yang tidak tepat. Mengingat, bahwa TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur criminal justice system dalam mengatasi terorisme adalah bermasalah, baik secara norma dan implementasinya. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

43. Bahwa dengan dalih kewenangan TNI yang diatur dalam Pasal 7 UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur operasi militer selain perang, peran TNI dalam penanganan aksi terorisme secara realitas politik menjadi perhatian Pemerintah dan DPR sesuai draf terakhir dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

44. Bahwa untuk memastikan bahwa keterlibatan militer tidak merusak mekanisme criminal justice system dan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, dan agar selaras dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 TAHUN 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia31, Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

RI32, dan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI33, maka Komnas HAM RI mendorong agar diatur mengenai:

a. Pengaturan mengenai peran dan/atau pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme harus diatur melalui undang-undang khusus dan minimal dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.

b. Pembuatan UU mengenai Operasi Militer Selain Perang, sebab penanganan aksi terorisme hanya 1 (satu) dari 14 (empat belas) tugas TNI selain perang lainnya, seperti perbantuan dalam penanganan bencana, mengamanakan wilayah perbatasan, membantu tugas pemerintahan di daerah, dan lain sebagainya.

c. Tindakan yang dilakukan dibawah kendali dan bersama-sama Kepolisian RI; dan

d. Mendapatkan pengawasan dan audit oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Komnas HAM RI agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

30 Perubahan draf paling baru hanya mengatur mengenai peran TNI dan pengertian tindak pidana terorisme, hal tersebut disampaikan Bpk. Asrul Sani, Anggota Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terisme dalam diskusi di Imparsial pada 30 Maret 2018.

31 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara" dan "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan". Serta Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah'

G. REKOMENDASI

Berdasarkan pokok pikiran Komnas HAM atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Komnas HAM merekomendasikan:

1. Penguatan paradigma dalam revisi menggunakan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) dalam penanganan tindak pidana terorisme yang mengedepankan proses hukum dan menunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Revisi RUU dilakukan dengan memperkuat delik materiil tindak pidana terorisme sehingga meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan korban, serta lebih menjamin supremasi hukum. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi berbagai peraturan baru dengan KUHP dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam aspek perencanaan, percobaan, turut serta, dan penghasutan.

3. Revisi RUU harus menyeleraskan instrumen HAM, baik nasional dan internasional terutama mengenai aspek penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam tahap penangkapan, penahanan dan penyadapan. Meskipun dimungkinkan adanya pembatasan atau kekhususan, akan tetapi secara prinsip harus berlandaskan pada akuntabilitas dan aksesibilitas pengawasan, termasuk pengaturan/mekanisme hukum acaranya, termasuk mengatur rasionalisasi mengenai jangka waktu penangkapan, penahanan dan penyadapan, pengaturan penempatan terduga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan hal lain sebagainya.

4. Revisi RUU juga harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban, tidak hanya Direct victims of terrorism (korban terorisme langsung) dan Indirect victims of terrorism (korban terorisme tidak langsung); akan tetapi perlu mengatur mengenai Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder) dan Potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial).

5. Revisi RUU dalam aspek penanganan tindak pidana terorisme haruslah dilakukan secara terpadu dan terorganisir dengan baik oleh sebuah lembaga yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI, sehingga tidak saling bertentangan dalam implementasinya dan berpotensi menimbulakan berbagai pelanggaran hukum dan HAM.

6. Untuk memastikan penanganan tindak pidana terorisme sesuai prinsip criminal justice system, maka peran TNI tidak diperlukan. Dalam keadaan khusus, pelibatan tersebut harus diatur melalui pembuatan Undang-Undang tentang Operasi Militer Selain Perang (OMPS) dan minimal melalui Peraturan Pemerintah, dan pelibatan tersebut bersifat insidental disesuikan dengan ekshalasi ancaman yang tidak bisa ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.

32 Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"

Pemerintah"

33 Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara".

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. (2010). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Akub, M. Syukri. (2012). Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education.

Diah Kartika, (2010). Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyelidikan. Fakultas Hukum UNS

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (1982). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Moeljatno, (2002). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.

JURNAL/LAPORAN

Jawahir Thontowi. Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015. Komnas HAM RI . (2017). Kertas Posisi terkait Revisi RUU Tindak Pidana Teororisme Sesuai Draf 29 Januari 2016, Jakarta : Subkom Pengkajian dan Penelitian.

Komnas HAM RI, (2017). Laporan Tim Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jakarta : Komnas HAM.

Komnas HAM RI. (2016) Laporan Pemantauan Peristiwa Kematian Siyono, Jakarta : Subkom Pemantauan dan Penyelidikan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)

Convention For the Prevention and Punishment Of Terrorism 1937.

International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing 1997

International Convention For the Suppression of Financing of Terorism 1999

Convention on Cybercrime, 2001

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 TAHUN 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara