Kata Pengantar
Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran kinerja dalam mendukung pelaksanaan mandat pemajuan HAM, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu di Pasal 89 ayat (1) tentang fungsi pengkajian dan penelitian dan ayat (2) tentang fungsi penyuluhan. Laporan ini berisi tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan, anggaran yang dipergunakan, pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat, output, dan outcomenya, demikian juga dengan kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Melalui laporan ini diharapkan bahwa peran penting dan strategis fungsi pengkajian/penelitian dan penyuluhan dalam pemajuan, HAM, akan terlihat jelas.
Pada dasarnya, mandat pemajuan HAM berperan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, melalui program pengkajian/penelitian yang menitikberatkan untuk mendorong kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif pada HAM. Sedangkan melalui program penyuluhan, dilakukan kegiatan untuk melakukan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/pelatihan tentang norma-norma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM dan meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku hak (rights holder) dan pengemban kewajiban (duty bearer) atas tugasnya dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Dengan fungsi yang strategis tersebut, kualitas dan kuantitas program dan kegiatan dalam memajukan HAM harus ditingkatkan sehingga mampu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Komnas HAM sebagai katalisator bagi pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, dapat tercapai. Demikian juga sejalan dengan pogram Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menekankan kehadiran negara di dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
Semoga dengan adanya laporan ini yang merupakan dokumen bagi publik akan meningkatkan akuntabilitas Komnas HAM khususnya Biro Dukungan Pemajuan HAM baik secara internal maupun eksternal, guna perbaikan kinerja Komnas HAM secara konsisten dan berkelanjutan.
Plh. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Indahwati, SH
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menjalankan mandatnya secara akuntabel dan efektif, perlu melakukan serangkaian terobosan. Hal ini menjadi penting untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan HAM yang lebih luas. Keberadaan Komnas HAM dengan fungsi-fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan bagian tak terpisahkan dari gambar besar (big picture) kondisi pelaksanaan HAM di Indonesia. Oleh karenanya, performa Komnas HAM sangat menentukan kondisi dan situasi penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM secara nasional.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan Komnas HAM adalah (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM diberi kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia.
Fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 39/1999 tentang Hak asasi Manusia, bertugas dan berwenang melakukan (1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; (2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (3) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; (5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan (7) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Sedangkan fungsi penyuluhan Komnas HAM, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 (ayat 2) adalah untuk (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan; (3) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia..
Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor; 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi nasional Hak Asasi Manusia pada Pasal 46 dijelaskan bahwa Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas untuk memberikan dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan HAM.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, disusun laporan kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk menginformasikan kegiatan biro kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan. Rangkaian pertanggungjawaban pembuatan laporan telah dikoordinasikan kepada semua pihak secara transparan dan partisipatif. Terkait implementasi kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM, telah disusun laporan secara periodik baik triwulan, semesteran, maupun tahunan. Hal ini menjawab segala bentuk evaluasi dan kesesuaian hasil kinerja yang direncanakan sesuai Renstra Komnas HAM 2015-2019.
Selain itu, untuk memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, dimana setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan sebagai upaya memenuhi akuntabilitas dan transparansi atas rencana kerja yang diimplentasikan. Capaian kinerja dengan penggunaan angaran belanja negara harus dilaporkan dan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM, dalam format laporan meliputi bentuk kegiatan, target kerja, capaian, output, evaluasi, rekomendasi, penggunaan pagu anggaran, dan realisasi anggaran Tahun 2017. Laporan ini juga menyajikan realisasi kegiatan serta hambatan yang dihadapi selama target kerja satu tahun berdasarkan indikator input dan indikator output capaian dari masing-masing kegiatan di sub kegiatan yang ada di Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian dan Bagian Dukungan Penyuluhan.
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013;
8. Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
C. Mandat dan Implementasi
Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
D. Maksud dan Tujuan
1. Maksud :
Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang direncanakan, dilaksanakan dan tahapan-tahapan pencapaian serta hasil akhir dari proses kinerja selama satu tahun anggaran.
2. Tujuan :
a. Pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program kerja yang sudah direncanakan;
b. Bahan evaluasi bagi penentuan dan perencanaan program kerja di tahun berikutnya;
c. Bahan pemetaan terhadap kebutuhan, kendala, target sasaran, wilayah dan penetapan kegiatan tahun berikutnya disesuaikan dengan renstra lembaga dan renstra biro.
E. Indikator Keluaran (Output)
Tersusunnya laporan kegiatan dan program Biro Dukungan Pemajuan HAM.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Perjanjian Kinerja yang diformulasikan dalam Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu Tahun. Sementara itu Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM juga mendukung perjanjian kinerja Komnas HAM secara kelembagaan.
Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar rencana kerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yaitu setelah adanya proses penganggaran (Budgeting Process). Aktualisasi Kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability Report). Penetapan Kinerja dapat diperbaiki dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang dajukan tersebut sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan.
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019. Di dalamnya, Biro Dukungan Pemajuan HAM memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran. Berikut matriks Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM yang di tetapkan pada Januari 2016 antara Sekretaris Jenderal Komnas HAM dengan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, sebagai berikut:
| Sasaran Strategis | ||
| (1) | (2) | (3) |
| Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan,perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM | (2) 1. Jumlah saran dan Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM 2. Jumlah Saran dan Rekomendasi | (3) 15 |
| Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator | mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM di Perwakilan Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, | 6 |
| diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAMdanPemenuhan Hak Kelompok Minoritas K/L/D/Stakeholders yang telah | Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah | 40% |
| K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM K/L/D/Stakeholders yang telah | Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM 1. Persentase K/L/D/Stakeholders yang | 40% |
| K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan Desiminasi HAM | 1. Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan Desiminasi HAM 2. Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM 3. Monitoring dan Evaluasi penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara | 40% 6 1 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI
1. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
Pada Tahun Anggaran 2017, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan 16 (enambelas) program kegiatan. Dari kelima belas program kegiatan yang dilakukan tersebut, telah dihasilkan output berupa kertas posisi, naskah akademis, daftar inventaris masalah, rancangan undang-undang, contra legal draft maupun laporan hasil kajian/penelitian. Capaian output pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian disosialisasikan dalam kegiatan seminar hasil yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2017.
Capaian output Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
A. Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak
Kegiatan Penelitian tentang perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan penyandang disabilitas anak ini bermula dari adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar pada tingkat pendidikan penyandang disabilitas dibandingkan non-penyandang disabilitas. Adapun pernyataan tersebut berdasarkan pada estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menurut Survey Ketenagakerjaan Nasional(SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 adalah sebesar 12.15% dari total populasi Indonesia, yakni dengan perincian 10,29 kategori sedang dan 1,87% lainnya kategori berat. Dari jumlah ini, didapatkan bahwa Tingkat pendidikan para penyandang disabilitas sebesar 45,74% tidak pernah/tidak lulus SD, jauh berbeda dibandingkan dengan non-penyandang disabilitas yang 87,31% berpendidikan SD ke atas.1
Minimnya keterjangkauan penyandang disabilitas atas hak atas pendidikan, sebagaimana yang terekam pada data di atas, berdampak pada penikmatan hak-hak yang lain bagi para penyandang disabilitas, misalnya hak atas pekerjaan. Data berikutnya menunjukkan relasi yang signifikan antara kurangnya akses pendidikan penyandang disabilitas dengan rendahnya tingkat serapan tenaga kerja disabilitas di pasar kerja. Survey Ketenagakerjaan Nasional 2016 menampilkan data partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia, yakni hanya 51,12% penyandang disabilitas yang bekerja sementara non penyandang disabilitas mencapai 70,40%. Bagi penyandang disabilitas kategori berat, angkanya melorot tapukul, yakni menjadi 20,27% saja bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dalam dunia kerja.2
Kegiatan ini diawali dengan Diskusi Terbatas Peran Komnas HAM dalam Disabilitas yang dilaksanakan pada Rabu, 26 Juli 2017 bersama Yeni Rosdianti, Siti Aisha, Fauziah Rasad, Arum Puspitasari, dan Tito Febismanto. Kegiatan ini mengundang narasumber Prof. Gerard Quinn dari University of Ireland (NUI) dGalway dengan tema: "Inclusive Disability Framework in Indonesia ; The Role of Komnas HAM and a Plan of Establishment of National Commission 2019". Kegiatan ini dilaksanakan di Komnas HAM dengan mengundang seluruh anggota Komnas HAM, Kepala-kepala Bagian terkait fungsi di Komnas HAM serta Calon Anggota Komnas HAM dalam seleksi 2017;
Pencarian data penelitian ini adalah pada 2-5 Agustus 2017 di Bandung Jawa Barat. Yaitu dengan dilaksanakan kegiatan diskusi kelompok terbatas dan wawancara mendalam dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat; Organisasi Kelompok Disabilitas Jawa Barat; Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat dan PT. Chitose. Selain di Bandung pada 21-25 Agustus 2017, kegiatan yang sama juga dilakukan di Propinsi DI Yogyakarta dengan melibatkan Komisi Disabilitas Yogyakarta, organisasi kelompok disabilitas dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi DI Yogyakarta.
Adapun rekomendasi dan saran yang terdapat dalam dalam kertas posisi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut³ :
1. Mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), agar dapat segera disahkan. Hal ini untuk segera memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan termaksud dalam masing-masing RPP.
2. Agar setiap sektor yang terkait dapat memberikan perhatian bagi pembahasan RPP tersebut, dan memberikan alokasi anggaran yang memadai hingga dapat segera disahkan RPP dimaksud.
3. Mendorongkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dapat segera meralisasikan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas secara lebih meluas, dan mereview Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dengan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan "piloting project" sekolah inklusi, dan agar dapat meluaskan jaring sekolah inklusi, dengan mengedepankan prinsip realisasi progresif (progressive realization) bagi kesetaraan penyandang disabilitas.
4. Sejalan dengan poin no.3 di atas, maka RPP "Akomodasi yang layak bagi peserta didik" sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar segera disahkan, hingga menjadi pedoman pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang dsiabilitas baik yang berada di sekolah reguler (inklusi) maupun yang berada di sekolah khusus/luar biasa. Secara umum, ruh dari Undangundang Nomor 8/2016 adalah pendidikan inklusi, olehkarenanya perlu ditekankan adanya akomodasi yang layak (reasonable accommodation) bagi para penyandang disabilitas untuk dapat secara setara menikmati hak atas pendidikan.
5. Terkait dengan Pelatihan Vokasional yang dilakukan oleh balai-balai/UPT Kementerian Sosial, agar layanannya dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas lagi, khususnya untuk program layanan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM). Format RBM dirasa lebih menjiwai semangat inklusi secara umum, hingga pemisahan dalam pendidikan (termasuk pelatihan) tidak membuat para penyandang disabilitas tersegregasi dan termarginalkan. Namun, penting untuk menumbuhkan suasana kebersamaan antara penyandang disabilitas dan nondisabilitas dalam setiap upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak atas pendidikan. Selain itu perlu dijalani koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya dalam hal penempatan tenaga kerja disabilitas ke perusahaan-perusahaan.
6. Kementerian Tenaga Kerja (dan dinas tenaga kerja) yang memiliki Balai Pelatihan Kerja, agar dapat menjangkau penyandang disabilitas dalam cakupan targetnya, mengingat pendekatan yang cenderung "segregatif" selama ini dimana urusan penyandang disabilitas adalah urusan kementerian sosial an sich, menjadikan penyandang disabiliats cenderung tidak dapat tercover oleh pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerin Tenaga Kerja (atau Dinas Tenaga Kerja).
7. Sejalan dengan semangat pendidikan inklusi, dimana ke depan arahnya adalah semua jenjang dan jenis pendidikan akan inklusi, maka diperlukan kerjasama yang koordinatif semua sektor untuk saling mendukung semangat ini. Misalnya, Balai-balai (baik kementerian sosial maupun kementerian tenaga kerja) agar dapat memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum, mengingat bahwa akomodasi yang layak bagi peserta didik, membutuhkan semua usaha baik yang sifatnya strategis maupun teknis.
8. Agar segera dapat direalisasikan kurikulum pendidikan inklusi pada pendidikan keguruan di perguruan tinggi (sebagaimana disebutkan pada pasal 44 Undang-undang 8/2016) mengingat pentingnya 'awareness raising' di semua lini, khususnya dalam bidang pendidikan sebagai garda depan sarana pencerdasan kehidupan bangsa.
1 Kertas Posisi Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak, 4 Desember 2017
2 Ibid
3 Ibid 8-9
B. Kajian Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Kegiatan Kajian Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya. Sehingga untuk kajian ini, kegiatan dimulai dengan Seminar atas kajian yang telah dilakukan. Seminar ini dilaksanakan pada pada 13 Februari 2017, pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB dengan bertempat di Kantor Komnas HAM.
Setelah kegiatan seminar dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah Rapat Koordinasi Tim penyusunan RUU Perubahan UU No 39 tahun 1999. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Komnas HAM pada 20 Maret 2017 pk 15.00 WIB. Kemudian pada 10 dan 21 April 2017 di Komnas HAM diadakan kegiatan Persiapan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM tentang pengusulan Perubahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM melalui jalur eksekutif. Agenda pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM ini berubah beberapa kali: awalnya adalah pada 27 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, berubah menjadi 31 Maret 2017 pukul 14,00 WIB, berubah menjadi 10 April pukul 10.00 WIB, berubah kembali menjadi 25 April pukul 10.00 WIB, berubah menjadi 25 April 2017 pukul 15.00 WIB. Hingga kini pertemuan dengan Menkumham belum terlaksana. Pembatalan terakhir dari pihak Menkumham, menyatakan bahwa mereka meminta agar pertemuan dijadwal ulang karena pihak Menkumham ada rapat mendadak dengan Menkopolhukam.
Pada 9-13 Oktober 2017 kembali dilaksanakan repat pembahasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) di Komnas HAM. Adapun yang dibahas diantaranya adalah mengenai praktik pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan UU HAM. Banyak materi dalam UU HAM yang memerlukan perubahan agar fungsi dan tugas Komans HAM dapat berjalan lebih baik dan mampu mencapai tujuannya. Selain itu, perkembangan instrumen HAM baik nasional maupun internasional telah pula mempengaruhi perkembangan norma dan konsep HAM. Untuk itu, materi HAM di dalam UU HAM juga memerlukan perubahan. Mengingat besarnya cakupan perubahan UU HAM maka Komnas HAM menetapkan untuk membentuk undang-undang baru tentang HAM. Proses penyusunan draf masih terus dilakukan. Draf RUU tentang HAM sudah berhasil disusun. Tahap selanjutnya adalah pembahasan pasal-pasal dalam RUU. Pembahasan pasal-pasal dilakukan secara berseri. Masih ada beberapa pasal yang masih perlu diputuskan karena terdapat perbedaan pandangan diantara anggota tim penyusun RUU Komnas HAM.
Pada 16 – 17 Oktober 2017 kembali dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan Bagian Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal per Pasal Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia telah selesai dan telah disampaikan ke Sidang Paripurna Komnas HAM periode 23 Oktober 2017. Kemudian pada 18- 22 Desember 2017 dilaksanakan kegiatan diseminasi dan review UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Hotel Neo Sentul.
Selain Rancangan Undang-undang, output dari kegiatan ini adalah naskah akademis untuk perubahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Naskah Akademis ini adalah untuk menjelaskan mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tersebut. Selain itu pada 2017, perubahan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang jumlah Anggota Komnas HAM yang sebelumnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang menjadi 7 (tujuh) orang dengan masa tugas untuk pimpinan Komnas HAM selama 2,5 tahun, telah ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dimana dalam pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022, anggota yang terpilih berjumlah 7 (tujuh) orang.
C. Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Pada 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM telah diadakan Diskusi Revisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berkaitan dengan agenda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pada Buku II yang memerlukan penyikapan lebih tentang pengaturan Pengadilan HAM atas Pelanggaran HAM berat. Pengaturan pengadilan atas pelanggaran HAM dalam KUHP memiliki beberapa implikasi: unsur tindak pidana khusus, unsur tindak pidana umum, serta cara pembuktian.
Berdasarkan rapat tersebut di atas, berikut hasil sementara pembahasan atas rencana revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam kaitannya dengan Revisi KUHP pada Buku II Bab IX tentang Pengadilan Pelanggaran HAM.
a. Terjadinya kesalahan konsep dalam RKUHP, seperti definisi "Tindak pidana terhadap pelanggaran HAM berat";
b. Menggunakan nomenklatur yang salah;
c. Rancunya penggunaan istilah Pengadilan HAM dan atau Pengadilan Pidana yang berimplikasi pada penamaan draft RKUHP;
d. Tertutupnya jalur rekonsiliasi;
e. Melakukan pengawalan ketat terhadap mekanisme yang tersedia melalui revisi UU No. 26 Tahun 2000;
Kemudian pada 14 Juni 2017 kembali dilaksanakan Diskusi tentang revisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada kesempatan ini, diskusi dilaksanakan dengan mengundang Pak Enny Soeprapto sebagai narasumber. Kegiatan bertujuan untuk membahas kekurangan, kelemahan dan perbaikan yang menjadi catatan dalam penyusunan draf Undang- Undang Pemberantasan Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. Sehingga kemudian output dari kegiatan ini adalah Draft Revisi Undang-undang no. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
D. Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian
Kegiatan Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian ini dimulai dengan rapat persiapan penyusunan RD kajian Penyediaan Data Dasar penahanan di Institusi Kepolisian pada 26-28 April 2017 di komnas HAM. Kemudian pada 19 dan 20 Juni 2017 diadakan rapat untuk mendapatkan masukan atas indikator kinerja kepolisian berbasis hak asasi manusia tentang penyelidikan dan penyidikan dan masukan tentang riset desain penelitian data dasar penahanan di kepolisian. Rapat ini melibatkan lintas subkomisi yang di kordinatori oleh Siti Aisah dari Biro dukungan pemajuan HAM dan staf dari Biro Dukungan Penegakan HAM yaitu Endang Sri Melani, Andre Wahyu Cahyadi, Ryan Kharisma, Ceria Alamyati dan Abiyoga dari Bagian pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM. Kegiatan rapat ini termasuk kegiatan awal dalam penelitian tentang data dasar penahanan di kepolisian. Kegiatan ini di awali dengan pembahasan tentang indikator kinerja kepolisian berbasis hak asasi manusia yang kemudian akan di jadikan sebagai guideline atau panduan dalam melakukan penelitian ini. Perlunya indikator kepolisian khusus tentang kinerja polisi dalam melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, dimana kepolisian dianggap telah melakukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada fase ini. Untuk menyempurnakan riset desain yang dibuat, pada 24 – 25 Juli 2017, kembali dilaksanakan rapat perbaikan riset desain dan pembahasan tindak lanjut penelitian Data dasar Penahanan di Institusi Kepolisian. Kegiatan ini di laksanakan di Komnas HAM dengan mengundang peserta diskusi dari Subkom Pemantauan dan Mediasi.
Kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada 17-21 Oktober 2017 di Padang Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan masukan dari para stakeholders terkait dengan penelitian tentang data dasar penahanan di institusi kepolisian. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari, dengan metode wawancara mendalam dengan berbagai narasumber baik dari lingkup kepolisian dalam fungsi tahanan dan barang bukti Polda Sumatera Barat, akademisi maupun praktisi yang khusus menangani permasalahan yang bersentuhan dengan institusi kepolisian. Beberapa pointers didapat sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan, pandangan dari kepolisian menganggap bahwa peraturan dan kebijakan yang telah dimiliki sudah sesuai dan memenuhi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka. Kebijakan yang menjadi acuan adalah Perkapolri No. 4 Tahun 2010 tentang tahanan dan barang bukti.
Wawancara juga dilakukan ke kantor perwakilan Komnas HAM di Sumatera Barat, ditemukan bahwa sejak peristiwa penyiksaan di Polsek Sijunjung pada tahun 2011, setidaknya nyaris setiap tahun ada kejadian serupa di berbagai Polsek maupun Polres di Sumatera Barat. Bahkan, Polres Solok, pada tahun 2014 dan 2015 telah ada 2 korban penyiksaan didalam tahanan. Banyaknya kasus ini, tidak terekspos oleh publik, dan tidak dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat dan media. Permasalahan lain yang terungkap, mengenai tahanan yang diduga sebagai pelaku penyiksaan dan tahanan yang disiksa ditempatkan dalam sel yang sama, dikarenakan terbatasnya ruang tahanan. Akademisi di Padang, juga menguatkan berbagai pandangan dari praktisi, mindset polisi yang harus dirubah, caranya dengan meningkatkan pengetahuan tentang hukum dan HAM, terutama merubah pandangan bahwa pengakuan merupakan satu-satunya alat bukti dan alat bukti yang didapat dari penyiksaan tidak dapat dijadikan sebagai bukti.
Penggalian data selanjutnya dilaksanakan di Balikpapan dan Samarinda Kalimantan Timur pada 13-17 November 2017. Dalam kegiatan ini wawancara mendalam dilakukan dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Timur, akademisi dengan berbagai pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Universitas Mulawarman dan Universitas 17 Agustus.
Output dari kegiatan ini adalah Laporan hasil Penelitian dengan rekomendasi sebagai berikut : Rekomendasi kepada Kepolisan Republik Indonesia bersama-sama dengan Komnas HAM dan masyarakat membuat sebuah kebijakan dan panduan tentang penanganan tahanan yang berbasis hak asasi manusia;
melakukan pengawasan terhadap ruang/rumah tahanan kepolisian secara intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat;
menaikkan anggaran khususnya anggaran jaminan hak dasar bagi tahanan, dan meningkatkan sarana dan prasarana ruang/rumah tahanan kepolisian agar memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia, contoh: makanan bagi tahanan, ruang tahanan yang lebih manusiawi, tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
secepatnya membuat ruang/rumah tahanan khusus bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hokum;
menambah sumber daya manusia khususnya Polwan dan staf perempuan yang ditempatkan di dalam ruang/rumah tahanan;
memberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas dari penjaga/staf tahanan terutama tentang hokum dan HAM, pelayanan terhadap tahanan yang manusiawi dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, peningkatan pemahaman tentang perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan;
memberikan penghargaan bagi staf/polisi penjaga tahanan, agar terpicu untuk meningkatkan kinerja, dan memberikan hukuman bagi staf/polisi penjaga tahanan yang melakukan tindakan kekerasan/penyiksaan terhadap tahanan.
Rekomendasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
bersama-sama dengan elemen masyarakat dan tokoh masyarakat melakukan pengawasan secara intensif terhadap ruang/rumah tahanan kepolisian;
mengadakan kerjasama dengan kepolisian, khususnya kepada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian untuk melakukan pendidikan dan penyuluhan khusus tentang hak asasi manusia.
E. Kajian Peraturan Daerah Terkait Reforma Agraria di Enam Wilayah Indonesia
Kegiatan ini diawali dengan rapat internal yang diadakan pada 10 Maret 2017 di kantor Komnas HAM. Rapat ini diadakan untuk menentukan tema penelitian yang akan dilakukan pada TA 2017 serta menentukan pendamping untuk masing-masing perwakilan. Pendamping ini adalah peneliti
Komnas HAM pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian. Selain itu, pertemuan ini adalah untuk menentukan mekanisme dan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah rapat penyusunan Riset Desain untuk kegiatan penelitian di perwakilan Komnas HAM pada 09-12 April 2017 di Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembuatan rancangan penelitian bagi 6 (enam) perwakilan Komnas HAM. Oleh karena itu kegiatan ini menghadirkan penelitipeneliti dari perwakilan-perwakilan Komnas HAM beserta peneliti-peneliti Komnas HAM yang akan mendampingi peneliti perwakilan dalam melakukan penelitian tersebut.
Penelitian ini bertemakan tentang agraria, maka pertemuan ini menghadirkan nara sumber sebagai berikut:
a. Bapak Usep Setiawan, berbicara mengenai Agenda Reforma Agraria Nasional; Kendala Implementasi di Tingkat Nasional dan Daerah;
b. Bapak Wahyu Wagiman, berbicara mengenai Metodologi Penelitian tentang Kajian Hukum Berbasis HAM
c. Bapak Nurkhoiron dan Ibu Atikah Nuraini memberikan masukan kritis untuk hasil penelitian atas Kajian yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan Komnas HAM pada TA 2015.
Pada 8 Juni 2017 diadakan diskusi terbatas dengan tema"Agenda Reforma Agraria Nasional: Catatan Kritis atas Rancangan Penelitian di Enam Daerah" di Komnas HAM. Diskusi terbatas ini diselenggarakan dalam rangka pembekalan bagi pendamping peneliti daerah dalam kegiatan penelitian oleh perwakilan Komnas HAM. Adapun diskusi ini mengundang Bapak Erpan Faryadi sebagai narasumber.
Kegiatan selanjutnya, pada 28-30 Agustus 2017 di Palu Sulawesi Tengah dilaksanakan kegiatan FGD dalam rangka Penelitian tentang Reforma Agraria di 6 (enam) wilayah di Indonesia. Sementara pada 11-16 September 2017 untuk kegiatan yang sama kemudian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Sulawesi Tengah tersebut, pada 26-30 September 2017 dilaksanakan kegiatan pencarian data di lapangan di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Observasi Lapangan dan wawancara mendalam terkait Penelitian "Proses dan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah"
Untuk kegiatan di Kalimantan Barat, pada 27-30 September 2017 dilaksanakan kegiatan pencarian data di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Singkawang. Selain ketiga wilayah perwakilan Komnas HAM tersebut di atas, tidak ada wilayah lainnya yang menindaklanjuti kegiatan ini sampai pada tahapan berikutnya. Wilayah lainnya tersebut adalah Propinsi Nanggro Aceh Darusalam, Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Papua. Adapun yang alasan yang mendasari ketiga wilayah ini tidak menyelesaikan tahapan penelitian sesuai dengan yang direncanakan diantaranya adalah karena sumber daya manusia di wilayah-wilayah perwakilan tersebut terbatas, sehingga menjadi kesulitan untuk melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Sehingga pada akhirnya hanya tiga wilayah perwakilan yang dapat menyelesaikan penelitian ini.
Kemudian pada 18-22 Desember 2017 dilaksanakan kegiatan Lokakarya Penulisan Penelitian di Perwakilan Komnas HAM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu para peneliti di tiga wilayah, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku melakukan penyempurnaan untuk penelitian yang telah mereka lakukan.
F. Evaluasi Rekomendasi Nasional Inkuiri
1-3 Maret 2017, Palu, Sulawesi Tengah. Evaluasi inkuiri nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia.
Pada 10 April 2017 di Ruang Rapat Pengkajian dan Penelitian diadakan pertemuan dengan agenda perkembangan dan rencana pelaksanaan diskusi kelompok terfokus dalam rangka Penelitian tentang Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia.
Pada 12 April 2017 di Ruang Paripurna Komnas HAM diadakan Diskusi terfokus tentang Penelitian tentang Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari organisasi pendukung Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia.
Pada 13 April di Komnas HAM diadakan kegiatan Perumusan Hasil Diskusi terfokus tentang Penelitian tentang Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia.
G. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan
Pada 21 dan 22 Juni 2017 dilaksanakan kegiatan rapat kegiatan penelitian RUU Pemasyarakatan. Rapat ini melibatkan lintas subkomisi yang di kordinatori oleh Siti Aisah dari Biro dukungan pemajuan HAM dan staf dari Biro Dukungan Penegakan HAM yaitu Endang Sri Melani, Ryan Kharisma, dan staf dari Bagian Pendidikan dan Penyuluhan yaitu Rusman Widodo. Kegiatan rapat ini merupakan kegiatan awal dalam pembuatan kertas posisi dan daftar inventaris masalah Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang diawali dengan pembahasan tentang pemasyarakatan dan undang-undang yang telah berlaku serta mengapa harus dilakukan perubahan.
Pada 22-25 Agustus 2017 di Yogyakarta dilaksanakan kegiatan pencarian data dalam bentuk depth interview untuk Penelitian RUU Pemasyarakatan.
H. Kajian Hak atas Air
Kegiatan kajian ini dimulai dengan serangkaian rapat, yaitu: 29 Maret 2017 dilaksanakan rapat untuk merespon situasi aktual yang sedang terjadi, yaitu bahwa RUU tersebut sedang dalam pembahasan pada Kementerian PU-PR yang merupakan imbas atas putusan MK yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 dan pemberlakukan kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan; 30-31 Maret 2017, rapat tim Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian untuk Kajian Hak Atas Air; 5 April 2017 dan 7 April 2017, rapat dengan melibatkan Bagian lain yakni Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan, Dukungan Penegakaan HAM, Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, Dukungan Mediasi, Dukungan Penyuluhan dan Dukungan Pelayanan Pengaduan. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat pada 30-31 Maret 2017; Kamis, 13 April 2017 di Ruang Pleno Komnas HAM diselenggarakan diskusi dengan Tema "Perlindungan HAM atas RUU Sumber Daya Air"; pada 25-28 April 2017 dengan mengambil di
Komnas HAM diadakan rapat kajian "Perlindungan HAM atas RUU Sumber Daya Air" dengan melibatkan intstansi yang terkait, output kegiatan adalah DIM dan Kertas Posisi.
Kemudian pada 2-3 Mei 2017 dilakukan kegiatan Lokakarta terbatas tentang RUU Sumber Daya Air. Lokakarya ini melibatkan stakeholder yang berasal dari NGO dan koalisi organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi mengenai isu sumber daya air. Lokakarya terbatas yang dilakukan selama 2 hari berusaha untuk membahas mengenai DIM RUU Sumber Daya Air. Meski demikian, pembahasan mengenai DIM dalam lokakarya tidak cukup untuk membahas RUU Sumber Daya Air tersebut. Akhirnya peserta lokakarya terbatas berbagai peran untuk memberikan masukan dan rekomendasi mengenai RUU Sumber Daya Air yang sedang dibahas.
Pada 10 – 12 Juli 2017 diselenggarakan kegiatan Diskusi Terbatas untuk mendapatkan masukan atas beberapa pasal krusial dalam RUU Sumber Daya Air. Kegiatan ini dilaksanakan di Komnas HAM dengan pesertanya adalah Ibu Sandrayati Moniaga, Fauziah Rasad, Siti Aisah, Yulia Pasha, Mimin D.H, Ceria Almiyati dan M. Unggul.
Pada 2-5 Agustus 2017 dilaksanakan kegiatan FGD dan depth interview untuk kegiatan pengkajian RUU Sumber Daya Air di Bandung Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran); Dr. H. Amiruddin Ahmad Dajaan Imani, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran); dan Dinas Pengelolaan SDA Jawa Barat; Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.
I. Kajian Advokasi Buku II RKUHP
Pada Kamis, 13 April 2017 di Ruang Pleno Utama, Komnas HAM, Revisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengadakan kegiatan diskusi dengan tema "Kualitas pengaturan tindak pidana pelanggaran HAM dalam RKUHP pasal 400-406 yang disesuaikan dengan Statuta Roma 1998 dan UU No. 26/2000".
Pada 17-18 April 2017 di Komnas HAM di adakan Rapat Kajian RKUHP Buku Kesatu, pembahasan Buku kedua dan Buku Kesatu dengan melibatkan Tim kajian revisi UU 26 tahun 2000.
Pada Selasa, 18 April 2017 di Ruang Pleno Tengah, Komnas HAM Revisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengadakan diskusi dengan tema "Mengkaji masukan dan updating capaian dalam pembahasan RKUHP terutama mengenai pengaturan Kejahatan Internasional, serta menyusun bersama dan memutuskan posisi Komnas HAM dan LSM dalam bentuk media brief dalam agenda penyusunan RKUHP".
Kemudian dalam rangka menyusun Kajian dan DIM RUU KUHP ini, maka Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian, Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komnas HAM pengumpulan daya dan pendalat pada 6—10 November 2017 di Mataram dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan ini terdapat agenda Diskusi Kelompok Terfokus yang diselenggarakan pada 7 November 2017 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram) yang melibatkan para pengajar hukum pidana di FH Unram. Agenda lainnya adalah wawancara mendalam dengan berbagai pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Watan, serta wawancara mendalam kepada penggat Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Pencari Keadilan (FORMAPI). Wawancara mendalam ini berlangsung pada 8—9 November 2017 di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.
J. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi
Pada tanggal 27 Februari s.d 2 maret 2017 Subkom pengkajian dan Penelitian bersama Bagian Pengkajian dan Penelitian program kajian dengan judul Penelitian Korupsi dan HAM dan mengambil tempat penelitian di Palu Sulawesi Tengah dengan melakukan penelitian selama 6 hari dan sekaligus menghadiri Konperensi HAM di Palu tanggal 1-2 Maret 2017.
Pada tanggal 20-24 Maret 2017, Ruang Rapat Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Rapat penyusunan desain penelitian "Remedi Pelanggaran HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)" yang melibatkan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi.
Pada 6 April 2017, Ruang Rapat Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Rapat koordinasi tim penyusunan rancangan/ desain penelitian "Remedi Pelanggaran Hak Asasi
Manusia akibat Tindak Pidana Korupsi". Sementara untuk pengumpulan data dan informasi, tim melakukan kegiatan turun lapangan korusi dan HAM di malang dan Surabaya pada 4 – 8 September 2017.
Pada 18-20 September 2017 dilaksanakan kegiatan rapat terbatas Penelitian Remedi Pelanggaran HAM akibat Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan di Komnas HAM. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi dan pembuatan laporan serta data setelah diadakan turun lapangan di wilayah Malang dan Surabaya.
Pada 25-29 September 2017 kembali dilaksanakan kegiatan pencarian data di lapangan untuk Penelitian Remedi Pelanggaran HAM akibat Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan di Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang. Adapun narasumber yang berkontribusi dalam kegiatan ini adalah DR. Pujiono dan Bapak Kabul Suriyadhie dari Undip, Prof. Hibnu Nugroho dan Manunggal K. Wardaya, SH., LLM dari Unsoed.
Penelitian Korupsi dan HAM mengadakan rapat untuk penulisan laporan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 Desember 2017, dengan tujuan utama untuk menyusun laporan penelitian Remedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindak Pidana Korupsi. Penyusunan Laporan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa upaya remedi atas pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.
K. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi
Pada 6-10 Maret 2017 di Cico Resort, Bogor. Konsinyering Penyusunan Studi Pustaka dalam Persiapan Pelaksanaan Penelitan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia. Perlindungan terhadap hak privasi (pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensinya) semakin penting dilakukan di tengah keterbukaan informasi saat ini. Akan tetapi, belum tersedia secara tegas apa yang dimaksud dengan hak atas privasi dan bagaimana batasan-batasan dari konsep hak privasi tersebut. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah penyusunan rencana penelitian. Untuk menghasilkan dokumen ini maka diperlukan sebuah studi pustaka secara mendalam. Studi ini untuk mengetahui penelitian dan referensi yang tersedia terkait dengan penelitian ini.
L. Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Pekerja Pariwisata di Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Barat
Pada 5 - 7 April 2017 di Ruang Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM diadakan Rapat koordinasi Penyusunan Rancangan Penelitan Dampak HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhdap Pekerja Sektor Pariwisata Keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya rancangan penelitian. Kegiatan ini berhasil melakukan penggalian informasi mengenai: Tujuan penelitian; Ruang lingkup penelitian; Lokasi penelitian.
Kemudian tim ini melaksanakan serangkaian kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data tahap pertama. Adapun kegiatan pencarian informasi dan data ini adalah sebagai berikut
1) Pada 18 April 2017, Penelitian MEA mengadakan wawancara dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri di Jakarta
2) Pada 27 April 2017, Penelitian MEA mengadakan wawancara dengan Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri di Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta.
3) Pada 2, 3, 5 dan 10 Mei 2017 di Jakarta dan Depok. Melakukan wawancara dalam rangka penyusunan rancangan penelitian MEA, dengan: a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja; b. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja; c. Direktur The Habibie Center; d. Sekjen Sekretariat ASEAN, Ibu Evi Fitriani, Ph.D (ASEAN Study Center).
Pada 2-5 Mei 2017 di Komnas HAM. Dalam rangka mengerjakan Penelitian MEA, diadakan kegiatan rapat koordinasi tahap pra-penelitian, yaitu (mengumpulkan dan mendiskusikan bahan bacaan dan sharing usulan penyempurnaan tulisan penelitian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penyusunan rancngan penelitian tentang Dampak HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Pekerja Pariwisata di Sektor Pariwisata.
Pada 7-10 Agutus 2017 dilaksanakan pertemuan Tim dalam rangka persiapan kerja lapangan (fieldwork) untuk penelitian tentang "Dampak HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Pekerja Sektor Pariwisata".
Pada 28-30 Agustus 2017 dilaksanakan pertemuan Tim dalam rangka persiapan kerja lapangan (fieldwork) untuk penelitian tentang "Dampak HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Pekerja Sektor Pariwisata".
Pada 4-8 September 2017 dilaksanakan Kegiatan Pencarian Data dan Informasi di Lapangan untuk Penelitian tentang "Dampak HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Pekerja Sektor Pariwisata". Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi Kepulauan Riau (Propinsi Kepri).
Pada tanggal 11-15 September 2017 di Denpasar Bali dilakukan kegiatan penggalian data, fakta dan informasi dalam rangka penelitian tentang "Dampak HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap pekerja di Sektor Pariwisata.
Pada tanggal 11-15 September 2017 di Denpasar Bali dilakukan kegiatan penggalian data, fakta dan informasi dalam rangka penelitian tentang "Dampaik HAM Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap pekerja di Sektor Pariwisata.
M. Kajian RUU Masyarakat Adat
Pada 9 Maret 2017, Ruang Rapat Pengkajian dan Penelitian, Penyusunan Riset Design Kajian RUU Masyarakat Adat. Selanjutnya pada 14-17 Maret 2017 di Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Sarasehan "Disabilitas dalam Masyarakat Adat" dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara V kerja sama antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Sarasehan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam kelompok masyarakat adat dan berkontribusi positif-kritis berupa masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Sarasehan ini membicarakan beberapa isu aktual berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat: pasung dan kesehatan jiwa, pranata adat dan disabilitas, dan perempuan disabilitas dalam masyarakat adat.
Pada Rabu-Jumat, 2-5 Mei 2017, Ruang Rapat Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM. Kegiatan penyusunan laporan Kajian Kritis Disabilitas dalam Masyarakat Adat merupakan rangkaian dalam program Kajian Kritis RUU Masyarakat Hukum Adat. Kajian ini dilakukan dalam upaya memberi masukan terhadap RUU yang sedang dibahas di DPR. Komnas
HAM menyusun kajian kritis mengenai isu disabilitas dalam masyarakat adat.Untuk sementara, Tim Peneliti menyusun laporan penelitian mulai dari Bab I hingga Bab III. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya data dan referensi yang berkaitan dengan kajian kritis ini. Kendala administrasi juga berpengaruh terhadap kelancarana agenda kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini masih membutuhkan beberapa data untuk dapat menganalisa dan memberikan rekomendasi mengenai kajian ini.
Pada Selasa, 30 Mei 2017 di Sajogyo Institute, Bogor dilakukan wawancara dengan Gunawan Wiradi, pakar Reforma Agraria. Narasumber ini dipakai untuk Kajian Kritis RUU Masyarakat Hukum Adat dengan tema kemunculan atau kebangkitan kesultanan dengan upaya klaim-klaim sepihak terhadap tanah masyarakat atau negara. Tim Peneliti memfokuskan wawancara tentang sejarah kesultanan dan isu reforma agraria (landreform) di Indonesia, mulai dari zaman kolonial, revolusi, kemerdekaan, Orde Baru, hingga pasca-reformasi. Tidak ketinggalan Tim Peneliti menekankan aspek implikasi dari kebangkitan kesultanan di Indonesia terhadap kesatuan dan persatuan NKRI sebagai bangsa merdeka yang menolak terulang kembali praktik feodalisme. Data wawancara ini diperuntukkan untuk tema kesultanan dalam masyarakat adat dalam Kajian Kritis RUU Masyarakat Hukum Adat
Pada 22-25 Agustus 2017 di Yogyakarta dilaksanakan kegiatan pencarian data dalam bentuk depth interview untuk Kajian RUU Masyarakat Hukum Adat. Pada kegiatan ini Tim bertemu dengan perwakilan Institute Research and Empowerment (IRE); Peneliti Sapda, Aminatun yang meneliti tentang Disabilitas perempuan dalam masyarakat Adat; Tody Sasmita dari Departemen Hukum Adat UGM; Prof. Purwo Santoso dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM; dan Argo Twikromo Dosen senior di Depareen Antropologi UGM.
Pada tanggal 11-15 September 2017 dilaksanakan kegiatan pengumpulan data Kajian Disabilitas dalam Masyarakat Adat dan Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Adat di Bali. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bengkala, kabupaten Buleleng Bali dan Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem Bali. Desa Bengkala merupakan desa yang lebih dikenal sebagai desa Kolok. Kolok adalah sebutan bagi orang bisu tuli di Bali. Penyebutan ini sebenarnya penuh dengan stigma bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara.
N. Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Pada 11-14 September 2017 dilaksanakan rapat tim dalam rangka penyusunan rencangan kegiatan kajian tentang Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, di Komnas HAM. Rapat terbatas tersebut membahas dan menyelesaikan beberapa agenda, antara lain : Isu/tema turunan yang menjadi focus kajian pengungsi pada TA 2017; Menyusun TOR kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan diambil agar tujuan kegiatan tercapai; Persiapan FGD awal dengan stakeholders yang rencananya akan dilakukan pada minggu ke-4 September
Pada tanggal 25-29 September 2017, Rapat dalam kantor kajian perlindungan pengungsi dan pencari suaka yang juga merupakan kelanjutan atas kajian dengan isu yang sama pada TA 2016 lalu. agenda : Perbaikan draf rencana kajian (riset design); Persiapan FGD; Evaluasi pasca FGD.
Selanjutnya dilaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan tema: Efektifitas PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang akan dilaksanakan pada Rabu 27 September 2017 pada pukul 10.00-13.00 WIB di Lt.3 Ruang Paripurna Utama Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4b, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan mengundang Diputi V, Kemenkopolhukam RI di Jakarta; Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta; Drektur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta; UNHCR di Jakarta; Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kalideres ; Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM; SUAKA di Jakarta; HRWG di Jakarta; IOM di Jakarta; Dompet Dhuafa di Jakarta; JRS Indonesia di Bogor; Church World Services di Jakarta.
O. Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa.
Dalam rangka upaya menghentikan dugaan pelanggaran HAM yang sering dilakukan di pantipanti rehabilitasi sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian melaksanakan serangkaian kegiatan strategis guna mendorong Pemerintah untuk menyusun standar pelayanan di panti rehabilitasi sosial yang berperspektif hak asasi manusia. Kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan observasi lapangan mengenai aktivitas dan kegiatan panti-panti rehabilitasi sosial di wilayah Kabupaten Brebes, Cilacap, Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 November 2017. Metode yang digunkaan adalah penelitian investigatif, dengan melakukan kunjungan mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menjaga orisinalitas kondisi sosial yang ada di panti-panti tersebut.
P. Human Rights Indeks: Uji Coba dan Diseminasi Hak Atas Kesehatan
Pada 6-10 Maret 2017 di Cico Resort Bogor dilaksanakan kegiatan Konsinyering mereview hasil seminar dan evaluasi capaian kerja Tim HumanRightsIndicator (HRI) 2016 terhadap hak atas kesehatan dan hak atas pangan. Tujuannya untuk melihat kekurangan yang harus diperbaiki dan membantu penyusunan rencana kerja untuk TA 2017.
Kegiatan selanjutnya, pada Selasa dan kamis, 14 dan 16 Maret 2017 dilaksanakan kegiatan rapat untuk melakukan revisi Workplan HRI di Kantor Komnas HAM Plaza Hayam Wuruk. Terkait adanya perubahan aturan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan penyesuaian workplan yang telah di bahas di Cico Resort Bogor. Tim penyusun HRI melakukan penyesuain workplan. Penyesuain workplan kembali dilakukan pada di Plaza Hayam Wuruk selama 3 hari bersama tim HRI. Output dari kegiatan tersebut adalah adanya dokumen revisi mengenai workplan 2017 untukk HRI. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 21-22 Maret 2017, Workshop Internal HRI, Kantor Komnas HAM. Mengikuti workplan yang telah disusun, tim penyusun HRI melakukan workshop internal tim. Tujuan diselenggarakan workshop ini adalah sebagai berikut; Menyamakan persepsi dan pandangan anggota tim tentang HRI; Pengenalan konsep & kerangka kerja indicator HAM; Simulasi penyusunan indikator HAM
Pada 29 Maret 2017 dilaksanakan Rapat Internal Tim HRI. Kegiatan ini adalah untuk Penentuan Pembagian Kerja, Kewajiban Inti Minimum Hak atas Kesehatan. Setelah di hari sebelumnya, 29 Maret 2017 dilakukan rapat pembagian tugas bagi masing-masing tim penyusunan indikator HAM terkait hak atas kesehatan, khususnya mengenai kewajiban inti minimum dari hak atas kesehatan yang terdapat dalam komentar umum mengenai hak atas kesehatan. Adapun kewajiban inti minimun yang dimaksud adalah: Pukulinan akses fasilitas kesehatan yang non diskriminasi;
Pukulinan akses atas pangan pokok dan bernutrisi; Pukulinan akses fasilitas sanitasi dan air yang aman serta dapat diminum; Pukulinan ketersediaan obat-obatan yang esensial/penting; dan Pukulinan distribusi fasilitas kesehatan yang merata.
Pada 30-31 Maret 2017, Diskusi Internal Tim HRI. Setelah melakukan rapat mengenai pembagian tugas, tim penyusunan HRI akan melakukan diskusi internal terkait dengan fokus kajian yang telah disepakati. Agenda yang dibahas adalah Diskusi internal tim terkait indicator Hak atas Kesehatan dan Perbaikan indicator Hak atas Kesehatan.
Pada Kamis, 6 April 2017 di Komnas HAM, HRI "Diseminasi Indikator HAM" mengadakan rapat Penyempurnaan indicator hak Atas Kesehatan dan mereview hasil wawancara dengan Prof. Ascobat Gani terkait hak atas kesehatan. Selanjutnya pada Selasa, 11 April 2017 penelitian HRI mengadakan kegiatan presentasi kelompok dengan mempresentasikan hasil study literasi mengenai hak atas kesehatan. Study literasi dan presentasi menjadi kegiatan dalam rangka penyempurnaan indikator hak atas kesehatan
Pada Jumat, 12 Mei 2017 di FKM UI – Depok, HRI melakukan kegiatan konsultasi Pakar dengan Narasumber Prof. Dr. Ascobat Gani. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, yang diselenggarakan. Wawancara tersebut berkaitan mengenai isu kesehatan secara umum dan draft penyusunan indikator hak atas kesehatan yang telah tim susun. Hasil wawancara tersebut kemudian dibahas dalam sesi lain di kantor Komnas HAM terkait masukan dari Prof. Ascobat Gani tersebut. Setelah itu, studi literasi dari tim penyusun terus dilakukan untuk melakukan penyempurnaan dari draft yang telah disusun. Sehingga secara singkat kegiatan penyusunan adalah studi literasi yang dilakukan masing-masing dan diskusi bersama tim untuk menyempurnakan draft HRI Hak atas kesehatan.
Pada 18-19 Juli 2017 dilaksanakan kegiatan Diskusi Terbatas untuk Pembahasan Penyempurnaan Indikator Hak Atas Kesehatan di Komnas HAM. Diskusi Terbatas ini adalah untuk mengevaluasi workplan yang sudah dibuat. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Sandra Moniaga, Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian, para peneliti HRI yaitu Pihri Buhaerah dan M. Felani Budi Hartono serta asisten peneliti, Arum Pustpitasari dan Kuswoyo.
Pada 4-8 September 2017 dilaksanakan kegiatan penelitian HRI Penyempurnaan Indikator Hak Atas Kesehatan. Kegiatan dilakukan di Kampus Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran, Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Hukum. Kegiatan dilakukan dalam rangka untuk membahas draft indikator hak atas kesehatan yang telah disusun oleh tim.
Pada 11-15 September 2017 dalam rangka menyempurnakan ilustrasi indikator yang telah disusun oleh Tim HRI, Komnas HAM mengadakan kegiatan turun lapangan untuk bertemu dan berkonsultasi dengan ahli dan ekspertis di Bali, serta melakukan observasi pada pelayanan kesehatan di pemukiman masyarakat adat Tenganan, Bali. Tim HRI berhasil melakukan konsultasi dengan ekspertis dari Universitas Udayana (dr. Hartawan), kemudian bertemu dengan PUSPADI atau Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Indonesia (I Nengah Latra), serta kepala Desa Adat/Perbekel Tenganan, Bali (I Putu Yudiana).
Pada 18-20 September 2017 dilaksanakan kegiatan rapat tim penelitian HRI Penyempurnaan Indikator Hak Atas Kesehatan di Komnas HAM. Rapat ini membahas temuan dan evaluasi berdasarkan kegiatan turun lapangan Denpasar Bali. Tim HRI kembali menyelenggarakan rapat pada Rabu-Jumat, 1-3 November 2017. Ada dua agenda yang menjadi pembahasan dalam rapat ini, yakni pertama adalah progres persiapan Turun Lapangan (Turlap) yang akan dilaksanakan pada 6-10 di Provinsi Sulawesi Selatan-Makassar. Kedua, progres pendefinisian terkait indikator hak atas kesehatan yang telah disusun.
Tim HRI kembali melakukan Turun Lapangan pada 6-10 November. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencari kelengkapan data mengenai indikator hak atas kesehatan yang telah disusun, sebelumnnya. Upaya ini juga menjadi ujicoba mengoperasionalisasikan indikator hak atas kesehatan. Daerah yang dipilih sebagai tempat ujicoba yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Kemudian Tim HRI menyelenggarakan rapat pada Selasa dan Kamis, 5 dan 7 Desember 2017. Rapat ini dilakukan dalam rangka pendefinisian indikator hak atas kesehatan. Pendefinisian merupakan tahap lanjut dari penyusunan hak atas kesehatan.
Pada 18-22 Desember 2017 dilaksanakan kegiatan Lokakarya Penulisan Penelitian di Perwakilan Komnas HAM, Diseminasi HRI dan Review UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Perjanjian Kinerja
Berkaitan dengan Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dengan Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan kegiatan pada sasaran strategis yaitu: "saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM." Sementara itu Indikator Kinerja dibagi dalam dua kegiatan, yaitu :
1. jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM dengan target capaian 15 rekomendasi;
2. jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM di perwakilan dengan target capaian 6 rekomendasi.
Dalam hal indikator kinerja jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM dengan target capaian 15 rekomendasi, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan beberapa program kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah :
A. Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak B. Kajian Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiia C. Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM D. Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian E. Kajian Peraturan Daerah Terkait Reforma Agraria di Enam Wilayah Indonesia F. Evaluasi Rekomendasi Nasional Inkuiri
G. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan
H. Kajian Hak atas Air
I. Kajian Advokasi Buku II RKUHP
J. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi
K. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi
L. Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Pekerja Pariwisata di Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Barat
M. Kajian RUU Masyarakat Adat
N. Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
O. Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa.
Sehingga dapat dikatakan bahwa target untuk indikator kinerja ini tercapai 100 (seratus) persen.
Sementara untuk indikator kinerja jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM di perwakilan dengan target 6 rekomendasi, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian hanya dapat menyelesaikan 3 rekomendasi berdasarkan output penelitian perwakilan. Tiga rekomendasi tersebut adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kantor perwakilan Komnas HAM Propinsi Kalimantan Barat, kantor perwakilan Komnas HAM Propinsi Sulawesi Tengah dan kantor perwakilan Komnas HAM Propinsi Maluku.
Ketidak sesuaian antara rencana dan target indikator kinerja ini disebabkan karena kondisi tiga kantor perwakilan lainnya yang memang mempunyai persoalan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas di kantor perwakilan tersebut. Adapun tiga kantor perwakilan yang dimaksud adalah kantor perwakilan Komnas HAM Propinsi Aceh, kantor perwakilan Komnas HAM Propinsi Sumatera Barat dan kantor perwakilan Komnas HAM Propinsi Papua.
Tabel Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM terkait Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) saran dan rekomendasi | (2) | (3) | (4) | (5) 100% |
| saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, dan perubahan pencabutan perundang- undangan yang | jumlah dan saran rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang- undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM jumlah saran dan | 15 rekomendasi | 15 Rekomendasi | 100% |
Berdasarkan perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2017, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia". Adapun indikator kinerja Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian terkait sasaran strategis tersebut adalah "Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM" dengan target kegiatan 15 rekomendasi.
Indikator kinerja Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian tersebut diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun IKU dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
Dasar dari penghitungan kinerja pada indikator ini adalah rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud dalam sasaran strategis tersebut diatas adalah rekomendasi yang dihasilkan melalui pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian.
Dalam hal kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, pada 2017, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan beberapa program kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah :
A. Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak
B. Kajian Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiia C. Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM D. Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian
E. Kajian Peraturan Daerah Terkait Reforma Agraria di Enam Wilayah Indonesia
F. Evaluasi Rekomendasi Nasional Inkuiri
G. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan
H. Kajian Hak atas Air
I. Kajian Advokasi Buku II RKUHP
J. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi
K. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi
L. Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Pekerja Pariwisata di Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Barat
M. Kajian RUU Masyarakat Adat
N. Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
O. Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa.
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian tersebut di atas menghasilkan beberapa jenis output, yaitu kertas posisi, daftar inventaris masalah, naskah akademis dan juga laporan hasil penelitian/pengkajian. Output yang dihasilkan ini pada dasarnya adalah merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada lembaga atau instansi yang terkait dengan pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan tersebut. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak, rekomendasi yang disampaikan antara lain adalah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dapat segera disahkan, serta setiap sektor yang terkait dapat memberikan perhatian bagi pembahasan RPP tersebut, dan memberikan alokasi anggaran yang memadai hingga dapat segera disahkan RPP dimaksud. Rekomendasi penelitian ini lainnya adalah mendorongkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dapat segera meralisasikan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas secara lebih meluas, dan mereview Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dengan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan "piloting project" sekolah inklusi, dan agar dapat meluaskan jaring sekolah inklusi, dengan mengedepankan prinsip realisasi progresif (progressive realization) bagi kesetaraan penyandang disabilitas.
Jenis output lainnya dari kegiatan pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian di 2017 adalah DIM terhadap RUU Sumber Daya Air berdasarkan Kajian tentang Sumber Daya Air. Daftar Inventaris Masalah ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada DPR mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Sumber Daya Air terkait perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atas pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Output lainnya misalnya naskah akademis untuk perubahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Naskah Akademis ini adalah untuk menjelaskan mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tersebut. Selain itu pada 2017, perubahan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang jumlah Anggota Komnas HAM yang sebelumnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang menjadi 7 (tujuh) orang dengan masa tugas untuk pimpinan Komnas HAM selama 2,5 tahun, telah ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dimana dalam pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022, anggota yang terpilih berjumlah 7 (tujuh) orang dan masa tugas pimpinan Komnas HAM adalah 2,5 tahun. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian juga mengadakan kegiatan Observasi Lapangan
Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa. Kegiatan ini telah ditindaklanjuti dengan lokakarya tema, "Upaya Menghentikan Perlakuan Tidak Manusiawi di Panti-Panti Rehabilitasi Sosial". Dalam lokarya yang diadakan pada 12 Desember 2018 di Hotel Luwansa ini, pihak-pihak yang terkait, diantaranya Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan juga telah diundang. Sehingga, permasalahan-permasalahan yang terdapat pada pantipanti rehabilitasi sosial ini kemudian menjadi tersosialisasikan dan mendapatkan respon yang baik untuk bersama-sama dengan Komnas HAM dalam mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Diantara solusi tersebut adalah dengan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pantipanti rehabilitasi tersebut.
Program Kegiatan Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempattempat yang Serupa ini juga telah menjadi dasar bagi Program "Telusur" yang ditayangkan pada 17 Januari 2018 oleh TVOne. Dalam program "Telusur" ini, seorang peneliti yang melakukan kegiatan observasi ini menjadi seorang narasumber yang diwawancara.
2. Persentase instrument HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
Berdasarkan prolegnas prioritas 2017, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan tidak diprioritaskan untuk melakukan aksesi maupun ratifikasi peraturan-peraturan Internasional. Dari 52 peraturan perundangan yang dibahas4, semuanya merupakan peraturan nasional. Sehingga Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian pada 2017 juga lebih memfokuskan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan nasional dan tidak terhadap instrument HAM Internasional yang perlu diaksesi/diratifikasi.
3. Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait
Indeks HAM yang dimaksudkan pada IKU ini adalah indikator hak asasi manusia yang dibuat oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian. Pada Kegiatan 2017, kegiatan yang dilakukan terkait Human Rights Index (HRI) ini adalah uji coba dan diseminasi atas Hak Atas Kesehatan. Uji coba dan diseminasi ini dilakukan di Denpasar, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Uji coba dan diseminasi ini dimaksudkan untuk menguji sekaligus sebagai sosialisasi atas Hak Atas Kesehatan.
Tabel Perjanjian Kinerja Komnas HAM terkait
| SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Targe t | Realisasi | Capaia n |
| (1) Terwujudnya Pemajuan | (2) Persentase kebijakan | (3) 100 % | (4) 15 rekomendasi | (5) 100% |
| dan Penegakan HAM di Indonesia | Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan rekomendasi berdasarkan Komnas HAM | 100 % | 15 rekomendasi dari 15 rekomendasi | 100% |
| Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 1 | |||
| Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait | ||||
| k | 一 |
Dalam hal pelaksanaan kegiatan, jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, maka pelaksanaan kegiatan pada 2017 ini mengalami kemajuan, khususnya dari segi waktu pelaksanaan kegiatan dan capaian output kegiatan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan selalu jauh melampau waktu yang telah di tentukan dalam rencana kegiatan, maka pada 2017 kegiatan relatif telah sesuai dengan rencana yang di tetapkan. Selain itu, evaluasi dalam setiap tahap kegiatan juga telah berjalan. Dan target kegiatan pada TA 2017 tercapai.
4 Sumber www.dpr.go.id
2. Bagian Dukungan Penyuluhan
A. Pendahuluan
Kondisi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sepanjang 2017, belum membaik, khususnya terhadap kelompok minoritas, rentan dan marjinal, serta maraknya kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan mayoritas berbasis pada Suku, Ras, dan Agama, semakin merebak. Gelaka ini seakan tidak terbendung sehingga memicu konflik sosial yang makin masif dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa yang berlandasrkan pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Tindakan itu terindikasi tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara melalui kebijakan maupun kewenangannya, namun juga dilakukan oleh kelompok/organisasi masyarakat terhadap masyarakat yang lain.
Melalui pendidikan dan pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM), Komnas HAM berperan untuk merespon gejala-gejala tersebut, melalui serangkaian program dan kegiatan. Namun, hasilnya pasti tidak bisa seketika, karena membutuhkan proses dan waktu. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendidikan HAM adalah proses seumur hidup yang membangun pengetahuan dan keterampilan, sikap dan perilaku, untuk mempromosikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pendidikan HAM bukan sekadar pendidikandi sekolah atau pelatihan di ruang seminar dan lokakarya, melainkan suatu proses panjang untuk melengkapi orang dengan sarana yang dibutuhkan demi keamanan hidup dan martabatnya. Semakin banyak orang memahami hakhak mereka, dan hak orang lain dalam masyarakat, semakin mampu mereka melindunginya. Pendidikan hak asasi manusia adalah kunci untuk mengatasi penyebab yang mendasari ketidakadilan di seluruh duniadan memupuk sikap serta perilaku yang dibutuhkan untuk menegakkan hak asasi bagi seluruh anggota masyarakat.Pendidikan HAM memberi sumbangan penting untuk melindungi dan merawat martabat semua manusia tanpa sekatsekat yang diciptakan oleh politik identitas berbasis apa pun, dan untuk membangun suatu masyarakat dengan penghargaan dan penghormatan penuh pada hak asasi manusia.
Pendidikan HAM dapat didefinisikan sebagai pendidikan, pelatihan, dan penyebaran informasi yang bertujuan membangun budaya universal mengenai HAM. Pendidikan HAM yang efektif tak hanya memberikan pengetahuan tentang HAM dan mekanisme melindunginya, tetapi juga mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendorong, mempertahankan dan mengimplementasikan HAM dalam kehidupan sehari-hari.
B. Program Strategis
Dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, Komnas HAM memiliki fungsi penyuluhan yang dilakukan melalui penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal-non dan formal serta berbagai kalangan lainya, serta kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fungsi tersebut dirumuskan dalam bentuk 4 (empat) program prioritas, yaitu Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.
Berikut rincian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2017:
a. Sekolah Ramah HAM (SRH)
Tujuan dari Program Sekolah Ramah HAM adalah mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan membentuk lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah, yang melibatkan guru, murid, manajemen sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
Secara khusus tujuan program SRH adalah menyiapkan seluruh instrumen dan pra-syarat bagi pengintegrasian nilai-nilai HAM melalui kurikulum pembelajaran HAM di sekolah; sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan TOT bagi upaya penyebarluasan Sekolah Ramah HAM; penjajagan kerjasama dengan K/L/D dan stakeholders lain dalam rangka pelaksanaan Sekolah Ramah HAM; dan menyusun Panduan Sekolah Ramah HAM dan instrumen pendukung lainnya. Outcome yang diharapkan adalah terwujudnya kebijakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan berorientasi pada pembentukan karakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terbangunnya interaksi, komunikasi, relasi dan koordinasi yang baik berlandaskan nilai-nilai HAM antar seluruh pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan, terinternalisasikannya nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan nasional dan terwujudnya lingkungan, etos dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Kegiatan Sekolah Ramah HAM dimulai pada 2015, dan berhasil menyusun dan menerbitkan Buku Pendamping Pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK Bagi Guru, khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada 2016, Komnas HAM bekerjasama dengan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menyelenggarakan Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK dan menyelenggarakan TOT microteaching Ujicoba Metode
Pembelajaran HAM. Pelatihan HAM bagi Guru PPKn bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang buku pendamping guru, cara penggunaan serta pemanfaatan materimateri yang ada dalam buku pendamping tersebut (HAM Dasar, HAM, Pancasila dan Konstitusi serta isu-isu HAM yang berkembang di lingkungan pendidikan maupun di luar pendidikan). Sedangkan TOT bertujuan untuk memberikan keterampilan pada peserta tentang penerapan buku pendamping guru baik pada aspek pemahaman tentang pendidikan HAM, metode-metode pembelajaran serta praktek microteaching.
Sejak 2016, Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK sebagai pegangan bagi guru PPKn dalam melakukan pengajaran. Saat ini penyebarluasan buku pendamping ini masih terbatas dikarenakan terkendala anggaran pencetakan, namun untuk penyebarluasan buku pendamping melalui file elektronik telah dilakukan melalui website Komnas HAM maupun website Direktorat Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada 2017, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu TOT, pelatihan, diseminasi, penerbitan buku manual pelatihan dan buku pendamping guru, kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder), penyusunan database, serta melakukan monitoring bagi para alumni pelatihan Sekolah Ramah HAM. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Sekolah Ramah HAM Tahun Anggaran 2017:
Trainning of Trainers (ToT) Sekolah Ramah HAM telah berhasil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : TOT Microteaching metode pendidikan HAM bagi guru PPKN tingkat SMA/SMK wilayah DKI Jakarta di Bogor pada 16-19 Mei 2017 yang diikuti oleh 19 orang peserta dan ToT bagi Kepala Sekolah di DKI Jakarta tentang Program Sekolah Ramah HAM bekerjasama dengan KNIU pada 27-30 November 2017 di Bogor yang diikuti oleh 23 peserta;
Pelatihan Sekolah Ramah HAM telah berhasil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, Pelatihan HAM bagi Guru PPKkn pada 22 – 25 Februari di Bogor dan Pelatihan HAM bagi Kepala Sekolah di DKI Jakarta pada 26-29 September 2017;
Diseminasi Sekolah Ramah HAM telah berhasil dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu:
✓ Diskusi Peningkatan Kapasitas Alumni Pelatihan HAM bagi Kepala Sekolah pada tanggal 6-7 April 2017 di Jakarta;
✓ Konferensi Pers "Hari Pendidikan Nasional" pada 2 Mei 2017;
✓ Seminar tentang "Strategi Memerangi Hoaks" pada 7 November 2017 di Jakarta;
✓ Lokakarya "Membangun Sinergi Pencegahan Konflik dan Radikalisme melalui Penguatan Pendidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah" pada 21 November 2017;
Diseminasi "Sekolah Ramah HAM bagi Panitia Ranham Kabupaten Kulonprogo, DIY, pada 4 Desember2017;
✓ FGD "Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA di Padang, Sumbar, pada 8 Desember 2017;
✓ Sarasehan HAM "Satu Bumi Tanpa Diskriminasi" pada 12 Desember 2017 di Jakarta;
✓ Diskusi "Film Sekolah Ramah HAM" pada 13 Desember 2017 di Jakarta.
Penerbitan "Buku Pendamping Pembelajaran HAM untuk Guru PPKn SMA/K;
Kerjasama dengan beberapa stakeholder baik dalam bentuk sharing anggaran, kolaborasi kegiatan maupun keterlibatan anggota tim dalam kegiatan yang dilakukan stakeholders yang memiliki keterkaitan dengan program Sekolah Ramah HAM, yaitu dengan Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Omah Munir dan Universitas Ekasakti
Database alumni pelatihan Sekolah Ramah HAM telah berhasil disusun;
Monitoring dan Observasi Program SRH untuk 15 Alumni Kepala Sekolah SMA/SMK di Jakarta.
b. Kota/Kabupaten HAM/Human Right Cities (HRC)
Tujuan program Human Right Cities (HRC) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan atas isu HRC, memperkuat kapasitas HAM bagi aparatur negara khususnya dalam isu HRC sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajiban HAM berupa penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan
HAM. Outcome yang dihasilkan adalah Dicanangkannya Kab/ Kota HAM di beberapa Kab/Kota di Indonesia, Adanya Kebijakan dan Peraturan Daerah yang memiliki perspektif HAM, khususnya Kab/Kota HAM dan Tersusunnya Indikator dan Indeks Human Rights Cities yang sesuai dengan konteks lokal masing – masing daerah.
Sejak 2015, Komnas HAM bekerja sama dengan INFID (Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia) dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), melakukan kegiatan peningkatan Kapasitas Aparat Kabupaten Wonosobo untuk isu HRC. Kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani pada 4 Mei 2015, diimplementasikan dalam bentuk pelatihan pada Juni 2015 di Kabupaten Wonosobo. Pada November 2015, Komnas HAM menyelenggarakan Konferensi Nasional Kabupaten/Kota Ramah HAM dengan mengundang aparat pemerintah daerah seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM. Pada 2015, Komnas HAM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pengarusutamaan HRC.
Pada tahun 2016, Komnas HAM telah menyusun Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota / Kabupaten HAM dan sekaligus menyusun Kertas Posisi sebagai instrument dalam pencapaian tujuan program pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM bagi seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk itu, dalam melaksanakan uji coba manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM ini, kota Jember memberikan respon positif terhadap tawaran penyuluhan dan TOT bagi aparatur pemerintah Kota/Kabupaten HAM Komnas HAM. Pasca penandatanganan MoU Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Jember ditindak lanjuti secara langsung dengan kegiatan penyuluhan dan TOT bagi aparatur dan masyarakat sipil di Kabupaten Jember. Kegiatan ini selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong partisipasi publik dalam pembangunan guna mewujudkan Jember Maju, Mandiri, Sehat, Kuat, Bersih serta Berbudaya baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Melalui program kerja pemerintah yang baik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kewajiban HAM untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warganya. Sebagai contoh fokus kerja Pemerintah Jember di bidang kesehatan melalui program revitalisasi puskesmas serta penyediaan tenaga dan sarana medis merupakan upaya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Jember, selain itu pemerintah daerah Jember telah menyusun draft raperda tentang pemenuhan hak bagi disablilitas.
Komnas HAM bersama dengan para pemangku kepentingan khususnya Pemkab Bojonegoro, menyelenggarakan Festival HAM pada pada 30 November – 2 Desember 2016. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada keberlanjutan program pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berlandaskan pada peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kabupaten Ramah HAM.
Pada 2017, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu TOT, pelatihan, diseminasi, penerbitan Kertas Posisi, brosur HRC, dan kerjasama dengan stakeholder. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Human Right Cities (HRC) Tahun anggaran 2017:
Trainning of Trainers (ToT) Human Right Cities (HRC) yang diadakan di Jember pada 10-13 Oktober 2017, dengan peserta yang berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat sebanyak 25 orang;
Pelatihan Human Right Cities (HRC) di Brastagi, Sumatera Utara, pada 26-28 Oktober 2017, dengan peserta sebanyak 30 peserta yang berasal dari kalangan masyarakat sipil dan pemerintah daerah Pak pak Bharat;
Diseminasi "Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM" yang diadakan di Bintaro, Tangerang Selatan, pada 5 Desember 2017;
Diseminasi "Perkemahan HAM" yang diadakan bekerjasama dengan Pemkab Lampung Timur, pada 27-28 Oktober 2017;
Penerbitan Kertas Posisi "Human Right Cities" dan brosur yang diluncurkan pada kegiatan seminar Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM.
Kerjasama dengan INFID, Elsam, Yayasan Boemi Puger, Raoul Wallenberg Institute, dan MoU Bupati Pakpak Bharat dan Bupati dan Lampung Timur.
c. Polisi Berbasis HAM
Tujuan program Polisi Berbasis HAM ini adalah mengarusutamakan prinsip, norma, dan standar HAM dalam tugas pokok dan fungsi kepolisian RI, baik di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Outcome yang diharapkan adalah adanya pemahaman jajaran Polri tentang Hak Asasi Manusia dan kaitannya dengan tugas fungsi Kepolisian; Terbangunnya kapasitas jajaran Polri tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan polisi dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Kapolri/protap instrumen HAM nasional dan standarstandar HAM internasional; terimplementasikannya nilai-nilai HAM dan menjadi mainstream (arus utama) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian; dan menurunnya tingkayt pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri; serta meningkatnya hak atas rasa aman masyarakat.
Program ini dilandasi oleh fakta dan data bahwa kepolisian adalah aktor yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM selama kurun waktu setidaknya lima tahun terakhir. Pada 2011, dilakukan penandatanganan MoU antara Komnas HAM dan Kapolri, dan diperpanjang pada 16 Maret 2017 untuk lima tahun mendatang.Program PBH digagas pada 2015, bekerjasama dengan Polres Metro Jakarta Utara dan dilandasi dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Ketua Komnas HAM dan Kapolres Metro Jakarta Utara.
Program ini dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penyusunan dan penerbitan Buku Saku HAM untuk anggota Kepolisian, yaitu Sabhara, Reskrim, dan Tahti (Tahanan dan Barang Bukti). Buku saku HAM ini menjadi pedoman bagi para anggota Polri sehingga mampu meminimalisir tindakan pelanggaran HAM saat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Pada 2016, dilakukan penyempurnaan Buku Saku HAM yang pada awalnya hanya dikhususkan untuk anggota kepolisian Polres Jakarta Utara sehingga direvisi menjadi bagian dari program bersama antara Komnas HAM dan Kepolisian RI, dalam hal ini adalah Divisi Hukum Polri, dengan melakukan penambahan materi dalam isi Buku Saku tersebut. Selain Buku Saku HAM, juga disusun Manual Pelatihan HAM untuk Polri.
Pada 2016, dalam rangka mensosialisasikan Buku Saku HAM, bekerjasama dengan Divisi Hukum Polri, dilakukan kegiatan penyuluhan sebankyak 5 (lima) kali untuk perwira 34 Polda.
Pada 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Polisi Berbasis HAM (PBH), yaitu pelatihan, penyuluhan, diseminasi, penerbitan Buku Saku HAM, dan kerjasama dengan stakeholder. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Polisi Berbasis HAM (PBH) Tahun Anggaran 2017 :
Lokalatih "Penyusunan Manual, Buku Saku dan Pembentukan Tim Fasilitator Pelatihan Brimob" yang diadakan bekerjasama dengan Kantor Tinggi HAM PBB di Bogor, pada 3 – 6 Oktober 2017, yang diikuti oleh perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Divisi Propam Polri, Mako Brimob, Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, dan ICRC;
Pelatihan Polisi Berbasis HAM telah berhasil dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
✓ Pelatihan "Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya" pada 7 – 8 Agustus 2017, dengan peserta sebanyak 40 orang perwira dari Polda Metro Jaya dan 9 (Sembilan) Polresta;
✓ Pelatihan "Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah" pada 21 – 30 Agustus 2017, yang dilakukan sebanyak tiga gelombang, dengan peserta sebanyak 140 perwira dari Polda Jateng dan 35 polres/ta.
Diseminasi telah berhasil dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu
✓ Penyuluhan HAM Bagi Anggota Kepolisian Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Tugas Fungsi Kepolisian Dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Tingkat Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Padang, pada 17 – 19 Oktober 2017, dengan peserta sebanyak 80 peserta dari Polda Sumbar dan 19 polres/ta;
✓ Penyuluhan HAM Bagi Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Tingkat Kepolisian Daerah Lampung, pada 15 – 16 November 2017, dengan peserta sebanyak 41 perwira;
✓ Lokakarya "Membangun Strategi Sinergis Pencegahan Konflik dan Penyebaran Radikalisme melalui Penguatan Pendidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah" bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu, pada 21 November 2017, dengan peserta sebanyak 46 dari Polda Sulteng, Polres Poso, Dinas Pendidikan, Brimobda, dan tokoh agama/masyarakat;
✓ Penyuluhan HAM Bagi Apartur Negara dengan tema "Polisi Ramah HAM" yang diselenggarakan bekerjasama dengan Polda Maluku di Ambon, pada 12 Desember 2017, dengan peserta sebanyak 42 perwira dari Polda Maluku dan 9 polres/ta.
Penyusunan Buku Saku HAM bagi Brimob;
Penyusunan Manual Pelatihan HAM bagi Brimob;
Pembentukan Tim Fasiliator Bersama untuk Pendidikan dan Pelatihan Brimob;
Kerjasama dengan Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku, Mako Brimob, Divkum Polri, dan OHCHR.
d. Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas
Tujuan program pemenuhan hak bagi kelompok minoritas adalah mendorong terbangunnya pemahaman bersama tentang batasan 'minoritas' dan jaminan hak-hak bagi kelompok minoritas berdasarkan ketentuan hukum HAM nasional dan internasional dan mendukung kerja Pelapor Khusus Minoritas guna mencapai visi, misi dan tujuan Komnas HAM, terutama yang terkait dengan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Tujuan secara khusus adalah meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia, khususnya hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan pemahaman stakeholders tentang kewajiban negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.
Pada 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas, berupa pelatihan, diseminasi, penyusunan dan penerbitan Policy Brief bagi Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.
Outcome yang diharapkan adalah adanya aparatur pemerintah/negara yang berperspektif HAM dalam menjalankan tugasnya, terbangunnya jejaring antar pemerintah daerah dan masyarakat sipil yang mendorong pemajuan dan perlindungan hak kelompok minoritas dan terbangunnya komitmen untuk mendorong perwujudan pemenuhan hak kelompok minoritas.
Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas Tahun Anggaran 2017:
Pelatihan "Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas" dilaksanakan di Trenggalek Jatim pada 30 Oktober - 3 November 2017, diikuti 25 peserta dari kalangan masyarakat sipil dan pemerintah daerah;
Diseminasi "Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas" pada 5 Desember 2017 di Tanggerang Selatan, dengan peserta sebanyak 50 orang, yaitu para alumni pelatihan minoritas dan perwakilan Komnas HAM;
Penyusunan dan Penerbitan Policy Brief terkait pemenuhan HAM dasar bagi lima Kelompok Minoritas (Penyandang Disabilitas, Minoritas Ras, Minoritas Etnis, Minoritas Agama dan Kepercayaan, Minoritas Orientasi Seksual dan Identitas Gender) yang berdasarkan skala prioritas dan kepentingan strategis. Policy Brief disusun untuk Kemendagri dan Kemenkes;
Kerjasama dengan Pemkab Trenggalek khususnya dalam pelaksanaan pelatihan HAM.
C. Capaian Sasaran Strategis
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lembaga Komnas HAM Tahun 2017, Bagian Dukungan Penyuluhan memiliki target capaian 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran, sebagai berikut:
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | |
| I | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas | Persentase Indeks HAM yangdiimplementasikan dalam indikatorSRH, HRC, dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas | 40% | 40% | 100% |
| II | K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan | Persentase K/L/D/Stakeholders yang | 40% | 35% | 87,5% |
| pendidikan berbasis HAM | telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM | ||||
| III | K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan Desiminasi HAM | 1. Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan Desiminasi HAM 2. Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM 3. Monitoring dan Evaluasi penguatan HAM kesadaran | 40% 6 kegiatan 1 | 40% 6 kegiatan | 100% 100% |
I. Capaian Sasaran Strategis: Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.
Indikator Kinerja: Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas
Sepanjang 2017, Bagian Dukungan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan 4 (empat) program prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas baik berupa Training of Trainers (ToT), Pelatihan, serta Penyusunan Modul dan Kurikulum. Dalam melaksanakan 4 (empat) program prioritas tersebut, Komnas HAM mengacu pada 10 (sepuluh) Indikator HAM yang telah dikembangkan oleh Sub Komisi Pengkajian Komnas HAM, yaitu: Indikator Hak Atas Perumahan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas
Kebebasan beragama, Hak untuk Bebas Penyiksaan, Hak Hidup dan Hak atas Jaminan Sosial.
Target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Dari 10 (sepuluh) Indikator HAM yang telah dikembangkan oleh Komnas HAM, dengan realisasi Indikator HAM yang diimplementasikan adalah sebagai berikut:
✓ Dalam Program Sekolah Ramah HAM (SRH) telah diimplementasikan indikator Hak Atas Rasa Aman dan Hak Atas Pendidikan;
✓ Dalam Program Polisi Berbasis HAM (PBH) telah diimplementasikan indikator Hak atas Rasa Aman dan Hak atas Kebebasan beragama;
✓ Dalam Program Human Right Cities (HRC) telah diimplementasikan indikator pada Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Kebebasan beragama, dan Hak Atas Pendidikan;
✓ Dalam Program Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas telah diimplementasikan indikator Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Kebebasan beragama, dan Hak Atas Pendidikan.
Dengan demikian, Indikator HAM yang telah diimplementasikan adalah sebanyak 4 (empat) Indikator, yaitu: Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Kebebasan beragama, dan Hak Atas Pendidikan. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada tahun 2017 sebesar 100%.
Indikator Kinerja Utama: Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dengan capaian sebesar 40% pada tahun 2017 merupakan Indikator Kinerja Utama tambahan yang pada tahun sebelumnya belum ada.
II. Capaian Sasaran Strategis: K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM
Indikator Kinerja: Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM
Sepanjang 2017, Bagian Dukungan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan 7 (tujuh) pendidikan berbasis HAM berupa Training of Trainers (ToT) maupun Pelatihan HAM melalui 4 (empat) program prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.
Target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) K/L/D/Stakeholders yang melaksanakan pendidikan berbasis HAM dari 20 (dua puluh) K/L/D/Stakeholders dengan presentase sebesar 40%. Dengan realisasi tercapainya 7 (tujuh) K/L/D/Stakeholders yang melaksanakan pendidikan berbasis HAM berupa Training of Trainers (ToT) maupun Pelatihan HAM, yaitu: Pelatihan Sekolah Ramah HAM (2 kali), Pelatihan PBH (Polda Metro Jaya dan Polda Jateng), Pelatihan HRC (Pemkab Jember dan Pemkab Pakpak Bharat) dan Pelatihan Hak Minoritas (Pemkab Trenggalek). Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada tahun 2017 sebesar 87,5%.
Indikator Kinerja Utama: Persentase K/L/D/Stakeholders yang melaksanakan pendidikan berbasis HAM dengan capaian sebesar 40% pada tahun 2017 merupakan Indikator Kinerja Utama tambahan yang pada tahun sebelumnya belum ada.
III. Capaian Sasaran Strategis: K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan Desiminasi HAM
Indikator Kinerja: Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan Desiminasi HAM
Sepanjang 2017, Bagian Dukungan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan Desiminasi HAM melalui 4 (empat) program prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.
Target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 18 (delapan belas) K/L/D/Stakeholders yang melaksanakan Desiminasi HAM dari 45 (empat puluh lima)
K/L/D/Stakeholders dengan presentase sebesar 40%. Dengan realisasi tercapainya 18 (delapan belas) K/L/D/Stakeholders yang melaksanakan Desiminasi HAM, yaitu: Sekolah – sekolah di wilayah DKI Jakarta, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, dan Pemkab Kulon Progo dalam Kegiatan Sekolah Ramah HAM (SRH); Polda Sumbar, Polda Lampung, Polda Sulteng, Polda Maluku dalam Kegiatan Polisi Berbasis HAM (PBH); Pemkab Kulonprogo; Lampung Timur; Pakpak Bharat; Jember; Wonosobo dalam Kegiatan Human Right Cities (HRC); serta Pemkab Trenggalek dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada tahun 2017 sebesar 100%.
Indikator Kinerja Utama: Persentase K/L/D/Stakeholders yang melaksanakan Desiminasi HAM dengan capaian sebesar 40% pada tahun 2017 merupakan Indikator Kinerja Utama tambahan yang pada tahun sebelumnya belum ada.
Indikator Kinerja: Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM
Pada tahun 2017, Komnas HAM telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan desiminasi HAM yang dilakukan oleh perwakilan Komnas HAM, sebagai berikut :
a. Seminar "Refleksi Penegakan HAM" di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilaksanakan pada 30 November 2017;
b. Penyuluhan "Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Penyuluhan HAM Bagi Aparat Kepolisian dengan Tema Polisi Ramah HAM yang dilaksanakan di Kota Ambon – Provinsi Maluku, pada 12 Desember 2017;
c. Focus Group Discussion (FGD) "Penerapan Pendidikan Pancasila dan Hak Asasi Manusia berbasis budaya lokal dalam kurikulum sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/SMK) yang dilaksanakan di Padang, pada 8 Desember 2017;
d. Penyuluhan HAM berbasis Kampung di Distrik Yaur Kab Nabire, Elelim Kab Yalimo dan Padaido Kab Biak Numfor;
e. Lokakarya "Membangun Strategi Sinergis Pencegahan Konflik dan Penyebaran Radikalisme melalui Penguatan Pendidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah" bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di
Palu, pada 21 November 2017, dengan peserta sebanyak 46 dari Polda Sulteng, Polres Poso, Dinas Pendidikan, Brimobda, dan tokoh agama/masyarakat
f. Penyuluhan Hak atas Kesehatan bagi Penyedia Kesehatan Primer di Banda Aceh, pada 29 November 2017, yang diikuti 40 orang.
Indikator Kinerja Utama: Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM dengan capaian sebanyak 6 (enam) kegiatan pada tahun 2017 merupakan Indikator Kinerja Utama tambahan yang pada tahun sebelumnya belum ada.
Indikator Kinerja: Monitoring dan Evaluasi Pendidikan HAM
Monitoring dan evaluasi penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur secara obyektif tentang manfaat pelatihan itu terhadap peserta/ masyarakat dan mengetahui apakah kegiatan yang telah dijalankan dilakukan secara efektif dan efisien serta akuntabel. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan pada 2016, yaitu Pelatihan Kota/Kabupaten HAM untuk aparatur negara dan masyarakat Kabupaten Jember, Pelatihan Sekolah Ramah HAM untuk Kepala Sekolah SMA/K di DKI Jakarta, dan Pelatihan Sekolah Ramah HAM untuk Guru PPKN SMA/K di DKI Jakarta.
Metode evaluasi yang dipergunakan adalah melalui observasi, wawancara mendalam, dialog, kuisioner Pembelajaran (lesson learned) paling penting dipetik peserta bahwa dalam menentukan segala kebijakan dan implementasi program haruslah berbasis pada hak asasi manusia kelompok sasaran atau masyarakat penerima manfaat kebijakan dan program (beneficiaries). Buah pelatihan ini membantu peserta memperkuat tali persaudaraan dan meredakan ketegangan diantara kelompok masyarakat sipil dan instansi pemerintah (OPD).
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terkonfirmasi bahwa pelatihan yang diadakan Komnas HAM telah berhasil mengubah paradigm dan keahlian para peserta, baik secara individu, institusi, dan masyarakat
Berdasarkan data tersebut di atas, pada 2017 tercapai target Indikator Kinerja Utama yaitu Monitoring dan Evaluasi penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur Negara dengan capaian berupa 1 (satu) buah laporan monev. Indikator ini pada tahun 2017 merupakan Indikator Kinerja Utama tambahan yang pada tahun sebelumnya belum ada.
D. Dukungan Anggaran
Pada tahun anggaran 2017, Bagian Dukungan Penyuluhan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.202,200.000,- dan telah diserap sebesar 2.612.863.116 atau sekitar 62% dari Pagu Anggaran. Penyerapan pada Tahun Anggaran 2017 kurang maksimal, karena adanya perubahan akun belanja yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dari rencana jadwal yang sudah di susun. Praktis, kegiatan baru dilaksanakan mulai Agustus 2017 oleh karena penyesuaian-penyesuaian tersebut. Tambahan catatan hambatan yang ditermui adalah sebagai berikut:
1. Beberapa kegiatan belum mendapat dukungan pendanaan secara maksimal, karena pada saat menyusun komposisi pendanaan untuk kegiatan masih kurang cermat;
2. Pengalokasian anggaran belum semuanya tepat sasaran;
3. Manajemen sumber daya manusia yang mengelola anggaran masih perlu dioptimalkan;
4. Format kegiatan dan anggaran yang terlalu sektoral dan tersebar, sehingga cukup menghambat realisasi;
5. Perlu upaya mencari sumber-sumber pendanaan dari luar APBN untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak maksimal pendanaannya dari anggaran untuk APBN, khususnya kegiatan-kegiatan yang bisa di biayai dari donor.
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada Tahun Anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Pencapaian target indikator kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen, dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.
Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM pada TA 2017 semakin membaik, terutama pada ketepatan antara rencana dan laporan kegiatan pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian. Pada TA 2017, koordinasi dalam hal program dan kegiatan juga sudah mulai berjalan dengan baik, misalnya dalam kegiatan Polisi Berbasis HAM.
Pun demikian pada Bagian Dukungan Penyuluhan, berkat kerjasama yang baik dengan K/L/D/Stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan, tercapainya output bisa melebihi target yang diharapkan. Hal ini terjadi berkat adanya kerjasama yang baik dengan para pihak, baik dalam sharing anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan kegiatan. Meskipun hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi, sehingga menjadi pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga lebih berdampak bagi perbaikan pemajuan dan pemenuhan HAM.