LKIP 2017
BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJÁSAMA
Laporan Kinerja LKIP 2017
BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
disusun oleh: Tim Penyusun Iaporan kinerja Biro RENWASKES
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Iatuharhary no. 4B, menteng, Jakarta 10310 Telp.+6221-3925230 faks.+6221-3925227
Daftar Isi
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9 BAB IV PENUTUP 36
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik akan memberikan dampak langsung kepada kinerja lembaga yang tercermin dari terealisasinya target output yang sudah direncanakan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik maka setiap pimpinan lembaga sampai dengan pejabat eselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana dijabarkan bahwa eselon II menyampaikan LKIP kepada Eselon I dan Eselon I menyampaikan kepada Pimpinan Lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi untuk mencapai sasaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis suatu instansi. Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan. LKIP Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama merupakan bahan masukan untuk penyusunan LKIP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2016.
B. Tugas dan Wewenang
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran.
b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
C. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan.
d. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;
e. Pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, yang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran dan penyusunan laporan serta pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Komnas HAM, dalam melaksanakan tugasnya bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran jangkka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
b. Bagian Kerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan, Bagian Kerja Sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas menyiapkan pelaksananaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintahan di dalam dan luar negeri;
2. Penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM; dan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama
Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal
Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Subbagian Pengawasan Internal
Subbagian Kerjasama Antar Lembaga
Subbagian Persidangan
Subbagian TU Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol
Struktur Organisasi Biro Perencanaaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Pada gambar di atas terlihat bahwa Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama terdiri dari dua bagian, yaitu:
a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, terdiri atas:
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Pengawasan Internal.
b. Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas:
1. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
2. Sub Bagian Persidangan; dan
3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol.
C. Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4026);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman;
7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor O04A/PER.KOMNAS HAM/XIl/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
9. Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Komnas HAM merupakan lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Didalamnya dijabarkan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang meliputi penegakan, pemajuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Unsur-unsur Komnas HAM terbagi menjadi dua yaitu Sub Komisi dan Sekretariat Jenderal, Sub Komisi bertugas dan berwenang melaksanakan fungsi substansi, sedangkan Sekretariat Jenderal sebagai unit supporting terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan substansi. Sekretariat Jenderal terdiri dari empat biro yaitu Biro Administrasi Pemajuan HAM, Biro Administrasi Penegakan HAM, Biro Perencanaan dan Kerjasama, dan Biro Umum.
Biro Perencanaandan Kerjasama sebagai bagian dari unit supporting (pendukung), bertugas dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, persidangan, kerjasama, keprotokolan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan penyusunan laporan Setjen Komnas HAM.
B. Sasaran Strategis dan Indikator
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama mempunyai sasaran strategis yaitu:
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama"
Sedangkan indikator untuk sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain
2. Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM
3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal
4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
5. Persentase tindak lanjut hasil paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Eselon Il merupakan perjanjian antara eselon I dengan eselon Il yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.
Tabel. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2017
| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (5) |
| 1 | Meningkatnya | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang | 7 |
| ku e | kualitas | perencanaan yang dijadikan pedoman | |
| pere | perencanaan, | dijadikan pedoman | |
| peng | pengawasan internal | kerja unit kerja lain | |
| dan kerjJäsan | dan kerjasama | 2. Jumlah dokumen | 2 |
| akuntabilitas | |||
| kinerja Komnas HAM | |||
| HAM | |||
| 3. Persentase | 20 | ||
| berkurangnya nilai | 2 | ||
| berkurangnya nlal | |||
| temuan hasil | |||
| pengawasan | |||
| internal |
| 4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | 4. Persentase 80 kerjasama yang ditindaklanjuti |
| 5. Persentase tindak lanjut hasil paripurna yang dihasilkan dalam | 5. Persentase tindak 80 lanjut hasil paripurna yang |
| paripurna yang | lanjut hasil |
| paripurna yang dihasilkan dalam | nayang |
| pelaks | dihasilkan dalam |
| program | pelaksanaan |
| 2 Layanan Perkantoran | Belanja barang 12 |
| operasional | operasional |
BAB III
AKUNTABILITTAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja
Pada 2017 Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal memiliki 1 (satu) sasaran Strategis dan memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian Indikator Kinerja Utama dari dari sasaran strategis sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:
| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Target | Target | Realisasi | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) 7 | (6) |
| 1 kualitas | Meningkatnya kualitas perencanaan, | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman | 7 | 7 | 100% |
| pengawasan internal dan kerjasama | perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama | dijadikan pedoman kerja unit kerja lain | |||
| dan kerjasama | dan kerjasama | 2. Jumlah dokumen | 2 | 2 | 100% |
| akuntabilitas kinerja Komnas | 100% | ||||
| 3 | kinerja Komnas HAM | ||||
| 3. Persentase berkurangnya nilai | 20 | 3 | 15% |
| 4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | 4. Persentase 80 kerjasama yang ditindaklanjuti | 81,25 | 81,25 | >100 |
| 5. Persentase tindak lanjut hasil paripurna yang | 5. Persentase tindak lanjut hasil | 80 84,5 | 84,5 | >100 |
| par | lanjut hasil paripurna yang | |||
| di | dihasilkan dalam | |||
| pel | polakcanaan.m | |||
| pr | pelaksanaan program | |||
| pro | program | _ |
B. Capaian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2017
Indikator kinerja 1. Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Jumlah dokumen perencanaan yang | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |
| dijadikan pedoman kerja unit kerja lain |
Pada Tahun 2017, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal terutama sub bagian penyusunan program dan anggaran berhasil menyelesaikan target kinerja yang ditetapkan 7 dokumen yang terdiri dari :
1. Dokumen Trilateral Meeting
Dokumen Trilateral Meeting adalah dokumen yang dihasilkan setelah pertemuan tiga (3) pihak antara Komnas HAM, Bappenas/Menneg PPN dan Kementerian Keuangan yang berisi kesepakatan antar tiga pihak. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesepahaman terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP, mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap rancangan awal RkP, dan menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
Pelaksanaan Trilateral Meeting berbeda dengan di tahun 2016, dimana pada tahun 2016 dilakukan pada bulan maret sedangkan di tahun 2017 dilakukan pada bulan April sebelum tahun anggaran pelaksanaan kegiatan. Dalam pertemuan ini, juga dihadiri oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selain dua mitra Komnas HAM (Bappenas dan Kementerian Keuangan) sehingga dapat terwakili semua kepentingan atas dokumen tersebut. Mengingat arti pentingnya dokumen tersebut, maka subbagian penyusunan program dan anggaran mengundang pejabat eselon Il dan atau yang menjabat untuk hadir dalam acara tersebut.
Di tahun 2017, pelaksanaan pertemuan trilateral meeting dilakukan di Kantor Bappenas dengan difasilitasi oleh Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas. Dalam pertemuan tersebut disampaikan tentang pagu indikatif anggaran Komnas HAM yang sudah di exercise oleh Bappenas. Pada Tahun Anggaran 2018, kebijakan pemerintah adalah money follow program atau anggaran akan mengikuti program. Oleh karena itu, setiap usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen trilateral meeting harus merujuk pada 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas serta Nawacita dan reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Berbeda dengan di tahun 2016, dokumen trilateral meeting berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita) dan berlandaskan pada strategi pembangunan nasional. Dalam hal penganggaran, dokumen trilateral meeting dipengaruhi oleh serapan anggaran tahun sebelumnya, laporan akuntabilitas negara dan laporan keuangan uang yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menentukan besaran pagu indikatif Komnas HAM. Hasil dari pertemuan Trilateral Meeting adalah Surat Bersama (SB) Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP di tahun selanjutnya.
Dalam pencapaian keberhasilan, dokumen trilateral meeting yang ditetapkan telah merujuk kepada Prioritas Nasional, Program Prioritas Nawacita dan reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, dimana Komnas HAM mempunyai 1 Prioritas Nasional dan 3 Program Prioritas Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Pencapaian keberhasilan dokumen trilateral meeting di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyusunan dokumen RKA Komnas HAM. Dari anggaran yang tersedia berdasarkan realisasi anggaran yang terdapat dalam aplikasi SAS 2017, dalam kode anggaran tersebut telah terealisasikan sebesar 72,7% untuk menghasilkan dokumen trilateral meeting.
Gambar 1. Trilateral Meeting RKP Komnas HAM 2018 dalam rangka menghasilkan dokumen trilateral meeting (sumber: website komnas ham)
2. Dokumen Rencana Kerja (Renja)
Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang dihasilkan setelah kesepakatan dalam Trilateral Meeting yang dituangkan dalam dokumen sah yang disebut dengan dokumen Trilateral Meeting. Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, KPJM, dan penganggaran terpadu. Oleh karena itu, dokumen rencana kerja (Renja) menjelaskan secara rinci kegiatan, indikator, target serta alokasi anggaran untuk satu tahun anggaran setelah pelaksanaan kegiatan Trilateral Meeting diselenggarakan. Dengan adanya dokumen ini rencana atas kegiatan tahun selanjutnya akan terbaca. Setiap unit kerja diharapkan menggunakan dokumen ini sebagai dasar dalam menyusun komponen kegiatan agar tidak ada lagi argumentasi untuk unit kerja dalam penyampaian komponen kegiatan yang keluar dari target yang telah tercantum dan tersepakati dalam Renja.
Pelaksanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) dilakukan pada bulan Juni dengan di tanda tangani oleh Menteri/Kepala Lembaga Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Dalam pencapaian dokumen Rencana Kerja (Renja) di tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat perbedaan yaitu adanya penambahan penjelasan di tahun 2017 untuk prioritas nasional dan penjelasan prakiraan kebutuhan di tahun 2018, 2019, 2020.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keungan terkait Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 untuk Kementerian/Lembaga.
Pencapaian keberhasilan dokumen Rencana Kerja (Renja) di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyusunan dokumen RKA Komnas HAM. Dalam kode anggaran tersebut terdapat dua pencapaian indikator yaitu dokumen Trilateral Meeting dan dokumen Rencana Kerja (Renja) dikarenakan satu kesatuan proses kerja untuk menghasilkan dokumen RKA Komnas HAM.
3. Dokumen Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja (PK) adalah dokumen perjanjian kinerja atau yang sering disebut Pakta Integritas yang menjadi Komitmen dan perjanjian dari pejabat yang ada atas kepada pejabat yang ada di dibawahnya secara langsung dalam periode satu tahun anggaran yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) tersebut menjadi ukuran keberhasilan atas kinerja yang telah diperjanjikan. Melalui dokumen perjanjian tersebut pimpinan bisa mengawasi capaian kinerja bawahannya dan menjadi tolak ukur untuk evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2017, Perjanjian Kinerja (PK) yang dihasilkan sub bagian penyusunan program dan anggaran berjumlah lima yaitu PK Komnas HAM, PK Biro Dukungan Pemajuan
HAM, PK Biro Dukungan Penegakan HAM, PK Biro Perencanaan, Kerjasama dan Pengawasan Internal, dan PK Biro Umum.
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 56 Tahun 2014 bahwa waktu penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat 1 bulan setelah DIPA disahkan. Di tahun 2017, Perjanjian Kinerja (PK) ditandatangani pada bulan Februari namun di tahun 2016 ditandatangani di bulan Januari 2017. Perbedaan dalam hal penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dikarenakan terdapatnya pergantian sekretaris jenderal Komnas HAM di tahun 2017.
Dokumen perjanjian kinerja yang ditetapkan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, pimpinan lembaga Komnas HAM dalam mewujudkan pencapaian target kinerja dalam periode satu tahun anggaran menjadi tanggungjawabnya. Dan selama satu tahun anggaran, target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai.
Pencapaian keberhasilan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Komnas HAM di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Dari anggaran yang tersedia berdasarkan realisasi anggaran yang terdapat dalam aplikasi SAS 2017, dalam kode anggaran tersebut telah terealisasikan sebesar 64,2% untuk menghasilkan dokumen perjanjian kinerja.
4. Dokumen ADIK (Arsitektur Dan Informasi Kinerja)
Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L adalah dokumen yang memuat mengenai gambaran ringkas suatu program sebagai respon/tanggapan terhadap suatu situasi/permasalahan/kebutuhan pemangku kepentingan dengan menunjukan hubungan logis antara sumber daya (input) yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran (output) yang dihasilkan dan manfaat atau perubahan yang diinginkan atau dihasilkan (outcome) dengan adanya program tersebut. Penataan ADIK dalam RKA-K/L bukanlah membuat suatu jenis dokumen baru atau menambah berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selama ini sudah ada, melainkan merupakan penajaman isi RKA-K/L guna menghasilkan cara pandang yang ringkas atas suatu program agar dapat terlihat dari perspektif yang utuh, terlihat jelas relevansinya, dan mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Penerapan sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) tersebut akan diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam dokumen RKA-K/L, yang selanjutnya diikuti dengan penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan terukur. Melalui Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L akan terlihat keterkaitan antara input dengan output dan antara output dengan outcome. Dalam rangka penguatan penganggaran berbasis kinerja di tahun selanjutnya, maka di tahun 2016 diterapkan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L sesuai dengan Pasal 24 PMK No.136/PMK.02/2014 tentang Juksunlah RKA-K/L. Namun di tahun 2017 penguatan penganggaran berbasis kinerja di tahun selanjutnya diterapkan menggunakan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Aplikasi KRiSNA tersebut merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
Di dalam pencapaian keberhasilan, dokumen ADIK (Arsitektur Dan Informasi Kinerja) yang dihasilkan telah sesuai dengan peraturan yang ada.
Pencapaian keberhasilan dokumen ADIK (Arsitektur Dan Informasi Kinerja) di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Dari anggaran yang tersedia berdasarkan realisasi anggaran yang terdapat dalam aplikasi SAS 2017, dalam kode anggaran tersebut telah terealisasikan sebesar 71,9% untuk menghasilkan dokumen ADIK (Arsitektur Dan Informasi Kinerja).
5. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Komnas HAM
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu Anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni dan penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Finalisasi RKA-K/L dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dengan DPR yang harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Oktober.
Dalam hal pencapaian keberhasilan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), di tahun 2017 terdapat penyempurnaan aplikasi RKAKL dari tahun sebelumnya seuai dengan peraturan menteri keuangan. Penyempurnaan aplikasi RKAKL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Oleh karena itu, tiap K/L diundang untuk mengadiri workshop penyempurnaan aplikasi RKAKL oleh Kementeria Keuangan.
Pencapaian keberhasilan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran koordinasi dan supervisi program dan anggaran. Dari anggaran yang tersedia berdasarkan realisasi anggaran yang terdapat dalam aplikasi SAS 2017, dalam kode anggaran tersebut telah terealisasikan sebesar 93,3% untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
6. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan
Petunjuk operasional kegiatan yang selanjutnya disebut POK adalah dokumen yang dibuat oleh menteri/ketua lembaga atau kepala satker yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) digunakan oleh masing-masing Unit Eselon II.
Dalam pelaksanaannya, POK ditetapkan untuk periode satu tahun anggaran maupun revisi anggaran. Di tahun 2016, POK yang ditetapkan sebanyak 1 POK periode satu tahun anggaran dan 6 POK revisi anggaran. Berbeda halnya dengan di tahun 2017, dimana POK yang ditetapkan khususnya POK revisi anggaran mengalami penurunan yaitu menjadi 5 POK revisi anggaran. Berkurangnya POK revisi anggaran adalah untuk menerapkan proses penganggaran yang lebih baik di Komnas HAM dan tidak adanya penetapan kebijakan pemerintah untuk penghematan anggaran Komnas HAM.
Pencapaian keberhasilan dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Dari anggaran yang tersedia berdasarkan realisasi anggaran yang terdapat dalam aplikasi SAS 2017, dalam kode anggaran tersebut telah terealisasikan sebesar 71,9% untuk menghasilkan dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan.
7. Dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah panduan bagi unit kerja di lingkungan Komnas HAM dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman ini dibuat agar perencanaan dan penganggaran sistematis dan terstruktur untuk semua unit kerja dan pihak-pihak yang terkait.
Penetapan Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran di Komnas HAM dilakukan di triwulan ke IV. Di tahun 2016 pedoman tersebut ditetapkan pada bulan November, namun di tahun 2017 pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran belum didtetapkan oleh sekretaris jenderal Komnas HAM. Tidak tercapainya target untuk pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran dikarenakan ketersediaan SDM yang tidak memadai dengan beban kerja yang meningkat.
Dalam hal capaian dokumen pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran telah tercapai 75% dari target pencapaian 100%.
Pencapaian keberhasilan dokumen Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyempurnaan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran Komnas HAM. Dari anggaran yang tersedia berdasarkan realisasi anggaran yang terdapat dalam aplikasi SAS 2017, dalam kode anggaran tersebut telah terealisasikan sebesar 83,5% untuk menghasilkan dokumen Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Indikator kinerja 2. Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | ||
| Jumlah dokumen Komnas HAM | akuntabilitas | kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
Dokumen akuntabilitas yang dimaksud pada indikator kinerja kedua ini adalah Laporan Kinerja Komnas HAM dan Laporan Tahunan. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan laporan tahunan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepalda publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
Target untuk indikator ini mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya ditargetkan 4 dokumen, maka tahun ini hanya 2 dokumen. 2 dokumen yang ditargetkan merupakan output final dr indikator ini, yang jika dilihat dari proses pekerjaannya terdapat beberapa output antara yang pada tahun sebelumnya dimunculkan sebagai target pada indikator, yaitu dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 2017. Jadi secara kualitas sesungguhnya tidak terdapat perubahan pada capaian dari indikator ini. Perbandingan dengan tahun sebelumnya untuk indikator Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM tergambar dalam tabel di bawah ini:
| Tahun | Target Realisasi | Realisasi | Capaian |
| 2016 | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 75% |
| 2017 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
Laporan Kinerja Komnas HAM Tahun 2017 disampaikan kepada Kementerian PAN&RB tidak melewati batas waktu penyerahan yang artinya Komnas HAM menyampaikan tepat waktu, tetapi sampai saat laporan ini dibuat nilai akuntabilitas Komnas HAM belum dikeluarkan oleh kementerian terkait.
| No. | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
| 2015 | 2016 | |||
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 14.08 | 18.4 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 8.57 | 9.95 |
| C. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10.24 | 8.98 |
| d. | Evaluasi Kinerja | 10 | 5.39 | 5.46 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 13.31 | 13.07 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 51.59 | 55.86 | |
Indikator kinerja 3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase berkurangnya nilai temuan hasil | 20% | 3% | 15% |
| pengawasan internal |
Adapun pencapaian indikator berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2017 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
| Tahun | Baseline | Target | Realisasi | Capaian | ||
| Temuan | % | Nilai | % | Nilai | (%) | |
| 2015 | 804.908.730 | 15 | 120.736.310 | 13 | 105.903.541 | 88 |
| 2016 | 778.186.990 | 15 | 116.728.049 | 18 | 139.560.000 | 120 |
| 2017 | 945.584.390 | 20 | 189.116.878 | 3 | 24.513.910 | 15 |
Sumber: Laporan Audit Pengawasan Internal
Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017.
Penentuan baseline temuan hasil pengawasan internal berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2015 revisi ke-7 atau 1% x Rp80.490.873.000= Rp804.908.730. Target 2015 ditetapkan sebesar 15% dari baseline 2015 atau 15% x Rp804.908.730 =Rp120.736.310, jika dibandingkan dengan temuan hasil pengawasan internal 2015 senilai Rp105.903.541 maka dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
Realisasi 2015 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 105.903.541 × 100% 804.908.730 = 13%
Capaian 2015 = realisasi x 100% target = 13 x 100% 15 = 88%
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama menetapkan baseline temuan hasil pengawasan internal 2016 berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2016 revisi ke-7 atau 1% x Rp77.818.699.000 =
Rp778.186.990. Target 2016 ditetapkan sebesar 15% dari baseline temuan atau 15% x Rp778.186.990 = Rp116.728.049 sedangkan temuan hasil PI pada 2016 senilai Rp139.560.000
Realisasi 2016 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 139.560.000 × 100% 778.186.990 = 18%
Capaian 2016 = realisasi x 100% target = 18 x 100% 15 = 120%
Pada 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama menetapkan baseline temuan hasil pengawasan internal berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2017 atau 1% x Rp94.558.439.000 = Rp945.584.390. Target 2017 ditetapkan sebesar 20% dari baseline temuan atau 20% x Rp945.584.390 = Rp189.116.878 sedangkan temuan hasil Pengawasan Internal pada 2017 senilai Rp24.513.910
Realisasi 2017 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 24.513.910 x 100% 945.584.390 = 3%
Capaian 2017 = realisasi x 100% target = 3 × 100% 20 = 15%
Capaian kinerja sebesar 15% pada 2017 dikarenakan pelaksanaan fungsi pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan (assurance) sebagian besar berupa kegiatan reviu antara lain reviu laporan keuangan, reviu penyerapan anggaran, reviu rencana kebutuhan barang milik negara serta reviu rencana kerja dan anggaran dan audit dengan tujuan tertentu yaitu memproses penyelesaian TGR, membantu APH dalam memberikan keterangan proses penyelesaian TGR dan audit kepegawaian. Sedangkan kegiatan audit operasional pada 2017, dilakukan di 6 (enam) daerah perwakilan dengan rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp881.666.883,00 per perwakilan atau sebesar 0,9% dari pagu anggaran Komnas HAM yang mengakibatkan rendahnya nilai temuan. Disisi lain, Pengawasan Internal telah melaksanakan fungsi pemberian solusi/saran atas berbagai macam permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi (consulting).
Akuntabilitas Keuangan
Pada 2017, Pengawasan Internal Komnas HAM melaksanakan fungsi assurance dan consulting dengan total pagu anggaran sebesar Rp916.186.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp771.444.946,00 atau mencapai 84% dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran ini berasal dari pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
Perbandingan pagu dan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama terkait indikator berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal dari tahun 2015 s.d.2017 sebagai berikut:
| Tahun | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 2015 | 526.043.000 | 510.646.300 | 97 |
| 2016 | 505.289.000 | 422.024.038 | 84 |
| 2017 | 916.186.000 | 771.444.946 | 84 |
Sumber: SILABI Komnas HAM
Berikut ini beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terkait pencapaian target kinerja (PKPT APIP)
2. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan non teknis (diklat/sosialisasi/workshop).
4. Memantau dan mendorong unit kerja yang dievaluasi untuk menindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
5. Mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas.
6. Mengembangkan program pengawasan berbasis IT sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas dan terwujudnya efektifitas pengawasan.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama 2017 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Pengawasan Internal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Komnas HAM.
Indikator kinerja 4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | 80% | 81.25% | >100% |
Pada tahun 2017, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama melalui Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga telah memfasilitasi penandantanganan 32 (tiga puluh dua) naskah kerjasama. Pada tahun ini naskah kerjasama yang ditandatangani Komnas HAM dilakukan dengan :
a. Komisi Nasional/lembaga tinggi negara lain
b. Lembaga penegak hukum
c. Lembaga pendidikan tinggi negeri/swasta
d. Pemerintah daerah
e. Lembaga swadaya masyarakat
f. Organisasi negara lain
g. Agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
h. Badan Usaha Milik Negara
Selain memfasilitasi penandatanganan naskah kerjasama, Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga juga melakukan pemantauan/monitoring tindak lanjut dari masing-masing naskah kerjasama yang ditandatangani Komnas HAM dengan para pemangku kepentingan. Dibandingkan dengan tahun 2016, pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama Komnas HAM dengan pemangku kepentingan mengalami peningkatan lebih dari 200 %. Hal ini disebabkan koordinasi antara unit kerja di Komnas HAM mengenai keperluan kerjasama dengan pihak eksternal meningkat dan adanya isu-isu tertentu yang dianggap penting untuk dikerjasamakan antara lain kebebasan beragama, bisnis dan HAM, kota ramah HAM dan Sustainable Development Goals. Dari ke 32 naskah kerjasama yang telah ditandatangani, terdapat paling tidak 26 naskah yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja di Komnas HAM atau sebesar 81,25% dari target indikator kinerja sebesar 80%. Persentase tersebut menunjukkan capaian indikator melebihi 100%.
| NASKAH KERJASAMA YANG DIHASILKAN DAN DITINDAKLANJUTI 2017 | |||
| Nomor | Judul Naskah Kerjasama | Tindak lanjut penandatanganan naskah kerjasama hasil monitoring sub bagian KAL (Biro Renwaskes) | 5 |
| 1 | Memorandum of Understanding between The National Human Rights Committee of the State of Qatar (NHRCQ) and the Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM) Nota Kesepahaman antara Komisi | Perjanjian Kerjasama | |
| 3 | Nasional Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Penyelidikan, Serta Mediasi Hak Asasi Manusia Nota Kesepahaman Komisi Nasional Hak | Pelatihan HAM aparat Polri | Pelatihan HAM aparat |
| Asasi dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA 25 | P a g e | — | ||
| 4 | Kesepahaman Bersama antara Komisi | · D | Diskusi Group Terfokus |
| Nasional Hak Asasi dengan Universitas Lampung tentang Pemajuan Hak Asasi | meng | mengenai Rencana Pendirian Kantor | |
| Lampung tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan | en P | Pendirian Kantor Perwakilan Komnas | |
| 5 | Tinggi Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang | HAM di Lampung auditor di Komnas HAM | HAM di Lampung Penilaian angka kredit |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olah Raga; Inspektorat Arsip Nasional; Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Inspektorat Lembaga Sandi Negara dan Inspektorat Komisi Nasional Hak Asasi tentang Tim Gabungan Penilaian Angka Kredit Auditor | |||
| 6 | Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui | Kuliah Umum | Kuliah Umum |
| 7 | Letter of Intent Between the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia and the Minister | Kerjasama program Bisnis dan HAM | |
| 8 | Netherlands Nota Kesepahaman antara Komisi | Kerjasama Program |
| Nasional Hak Asasi dengan International | Human Rights Cities | |
| NGO Forum on Indonesian Development tentang Kerjasama di | ||
| Development tentang Kerjasama di Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia | ||
| 9 | Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia | |
| Nota Kesepahaman antara Komisi | Multi-Stakeholder | |
| Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) dan | Copcultation and | |
| The Urited Natiene Eduectiongle | Consultation and | |
| The United Nations Educational, | Workshop on | |
| Scientific and Cultural Organization | Sustainable | |
| (UNESCO) tentang Kerjasama Dalam | Development Goals and | |
| Mempromosikan Hubungan antara | Human Rights in | |
| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Indonesia | |
| dan Hak Asasi Manusia di Indonesia | Workshop webtools | |
| tentang Sustainable | ||
| 10 | Kesepahaman Bersama antara Komisi | Development Goals |
| 10 | Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi dengan Universitas | Kuliah Umum |
| Nasional Hak Asasi dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pemajuan dan | ||
| Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui | ||
| 11 | Catur Dharma Perguruan Tinggi | |
| 11 | Nota Kesepahaman antara Komisi | Kuliah Umum |
| ional Hak Acoci dengen So | Rallan Omam | |
| Nasional Hak Asasi dengan Sekolah | ||
| lonar Hak Asusr dengan Se | ||
| Hukum | ||
| Tinggi Hukum Bandung tentang | ||
| gí"fükun"Bandung"te | ||
| L | ||
| P | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| L | ||
| L | ||
| J91190090660669K9049K | ||
| L | 191190090660669K99 | |
| Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi | ||
| Tinggi | Manusia Melalui Tridharma Perguruan | |
| 12 | Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama | Koordinasi penanganan kasus khususnya mediasi |
| 13 | Penerapan Hak Asasi Manusia Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi dengan Pemerintah Kabupaten Buru tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia | Pertemuan dengan korban peristiwa 1965 |
| 14 | Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi dengan Universitas Diponegoro tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi | Pelibatan narasumber dari Universitas Diponegoro dalam Pelatihan HAM bagi Anggota Kepolisian di Jawa Tengah |
| 15 | Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi dengan Yayasan Institut Sumberdaya Dunia (World Resources Institute Indonesia) tentang Kerjasama dalam Implementasi dan Operasionalisasi Kebijakan Satu Peta di Tingkat Tapak | Sumatera Selatan Sharing Knowledge mengenai Penyelesaian Konflik dengan Satuan Tugas P2TKA di Kabupaten Musi Banyuasin |
| 16 Kesepahaman Bersama antara Komisi | ||
| 16 17 | Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Nota Kesepahaman antara Komisi | Kerjasama pelaksanaan |
| 17 18 | Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Kesepahaman Bersama 29iding Komisi | Kerjasama pelaksanaan kegiatan Human Rights Camp bersama Pemerintah Kabupaten Kuliah umum |
| 18 | Kesepahaman Bersama 29iding Komisi Nasional Hak Asasi dengan Universitas Metro tentang Muhammadiyah Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi | Kunjungan Universitas Metro ke Komnas HAM dalam rangka Studi Banding |
| 19 | Kesepahaman Bersama 29iding Komisi Nasional Hak Asasi dengan Universitas Malahayati tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi | Kuliah Umum |
| 20 | Nota Kesepahaman Bersama 29iding Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia dengan Universtitas Sriwijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA 29 | P a g e | |
| Pengembangar | Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia | ||
| 21 | Hak Asasi Manusia Kesepakatan Bersama 30iding Pemerintah Surakarta dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia | ||
| 22 | Nota Kesepahaman 30iding Bupati Kulon Progo dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Penjajakan pembuatan Perjanjian Kerjasama Penyuluhan HAM mengenai Sekolah Ramah HAM Koordinasi penanganan kasus pembebasan lahan bandara Kulon Progo Pelatihan tentang Human Rights Cities Rapat koordinasi | Penjajakan pembuatan Perjanjian Kerjasama Penyuluhan HAM mengenai Sekolah Ramah HAM Koordinasi penanganan kasus pembebasan lahan bandara Kulon Progo |
| 23 24 | Kesepakatan Bersama 30iding Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengembangan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia Nota Kesepahaman 30iding Komisi | Pelatihan tentang Human Rights Cities Rapat koordinasi pembuatan perjanjian kerjasama Rapat koordinasi | |
| 24 | Nota Kesepahaman 30iding Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Kabupaten Sikka tentang BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA 30 | P a g e | kerjasama | Rapat koordinasi pembuatan perjanjian kerjasama |
| Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia | Koordinasi penanganan kasus lahan | ||
| 25 | Nota Kesepahaman 31iding Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka tentang Hak Asasi Manusia | Diskusi HAM | Diskusi HAM |
| 27 | Memorandum of Understanding Between the Asia Pacific Forum (APF) and the Indonesian Commission on APF Facilitator Training | Co Host/Fasilitasi pelatihan Fasilitator APF | Co Host/Fasilitasi pelatihan Fasilitator APF |
| _ | |||
| 1 | Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Komisi | Pelatihan HAM dan | Pelatihan HAM dan Pembekalan Buku Saku |
| 2 | Indonesia tentang Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia Perjanjian Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat | N | Kepolisian Jawa Tengah Pelatihan HAM dan Pembekalan Buku Saku |
| 3 | Pemajuan Hak Asasi Manusia Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik | Barat Lokakarya Membangun strategi Sinergi | |
| Nasional Hak Asasi Manusia Republik BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA 31 | P a g e | strategi Sinergi Pencegahan Konflik dan Penyebaran Radikalisme | ||
| 4 | Indonesia tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi Manusia Perjanjian Kerjasama 32iding Komisi | Melalui Penguatan Pedidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah". |
| Nasional Hak Asasi Manusia RI dengan Human Rights Working Group tentang Kerjasama dalam Memperkuat dan Memaksimalkan Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM | Penelitian dan advokasi pemulihan hak-hak kelompok minoritas agama dan keyakinan 32iding lain Jemaat Ahmadiyah, eks Gafatar dan Syiah Penyuluhan HAM untuk | |
| 5 | Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Maluku dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi Manusia | Penyuluhan HAM untuk Kapolres dan Perwira Polda Maluku, dengan tema Polisi Ramah HAM |
Adapun perhitungan 81.25% didapat dari jumlah jumlah naskah kerjasama yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah naskah kerjasama yang ditandatangani sebagai berikut : 26 X 100 % = 81.25 % 32
Indikator kinerja 5. Persentase tindaklanjut hasil putusan paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Sidang paripurna yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali, pada tahun 2017 | |||
| Sidang paripurna yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali, pada tahun 2017 | |||
| dilaksanakan sebanyak 16 kali. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isu yang dianggap | |||
| Persentase tindaklanjut hasil putusan | 80% | 84,5% | >100% | |
| paripurna yang dihasilkan dalam | ||||
| pelaksanaan program |
penting sehingga pelaksanaan dilaksanakan 2 kali pada bulan Februari, Maret, Oktober dan November 2017. Jumlah pelaksanaan 33iding paripurna pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 16 kali dan menghasilkan 207 keputusan. Dari jumlah tersebut, jumlah keputusan yang ditindaklanjuti adalah sejumlah 187 keputusan. Dari 207 keputusan yang dihasilkan dalam 33iding paripurna, terdapat 158 keputusan yang sesuai dengan pelaksanaan 33iding33 atau sebesar 84,5% dari target 33iding33or kinerja sebesar 75%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa capaian 33iding33or tersebut lebih dari 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016, dapat dikatakan terjadi peningkatan capaian. Capaian tersebut dikarenakan adanya pergantian periode Anggota Komnas HAM sehingga lebih kepada penekanan tindak lanjut dari seluruh keputusan 33iding paripurna.
| No. | Tanggal | Jumlah Keputusan Sidang Paripurna | Jumlah Keputusan Sidang Paripurna yang ditindaklanjuti | Keputusan yang sesuai dengan program |
| 1 | 10-11 Januari | 29 | 23 | 26 |
| 2 | 7-8 Februari | 21 | 18 | 15 |
| 3 | 17 Februari | 10 | 8 | 7 |
| 4 | 7-8 Maret | 15 | 14 | 11 |
| 5 | 31 Maret | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 4-5 April | 13 | 11 | 10 |
| 7 | 2-3 Mei | 11 | 10 | 7 |
| 8 | 7-9 Juni | 17 | 17 | 13 |
| 9 | 4-5 Juli | 18 | 16 | 15 |
| 10 | 1-2 Agustus | 13 | 13 | 10 |
| 11 | 5-6 September | 11 | 11 | 8 |
| 12 | 3-4 Oktober | 8 | 8 | 6 |
| 13 | 23 Oktober | 8 | 8 | 6 |
| 14 | 7-8 November | 5 | 5 | 3 |
| 15 | 13 November | 9 | 9 | 7 |
| 16 | 5-6 Desember | 15 | 12 | 12 |
| Jumlah Keputusan Sidang Paripurna | 207 | 187 | 158 | |
Perhitungan 84.5 % didapat dari keputusan yang sesuai dengan program dibagi keputusan yang ditindaklanjuti, sebagai berikut :
158 X100 % = 84.5 % 187
C. Realisasi Anggaran
| Kode | Kefiatan/Output/Komponen Pagu | Pagu Realisasi | Persentase | ||
| Pagu | Realisasi | Persentase | |||
| 3335 | Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 5.393.631.000 | 4.730.425.868 | 87,7 | 87,7 87,7 |
| 3335.950 051 | Penyusunan program dan anggaran | 5.393.631.000 | 0004.730.4 | 4.730.425.868 | 90,63 |
| 052 | Komnas HAM Konektivitas Program dan Kegiatan | 685.361.000 | 61,00 | 621.112.175 | 65,31 |
| 053 | Komnas HAM Pemantauan dan Evaluasi Program dan | 553.614.000 1.095.872.000 | 172.000 | 361.551.200 970.978.230 | 88,6 |
| 054 | Anggaran Pengawasan Internal Komnas HAM | 916.186.000 | 36,000 | 771.444.946 | 84,2 |
| 055 | Pengawasan Internal Komnas HAM Penyelenggaraan Kerjasama Komnas | 645.886 | 6,00062 | 96,46 | |
| 056 | HAM dengan Stakeholder Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan, | 645.886.000 | 2 | 623.052.427 | 90,62 |
| 056 057 | Hubungan Masyarakat & Protokol | 593.221.000 | 537.573.698 | 3.69 | 95,68 |
| 057 058 | Penyelenggaraan Persidangan | 203.491.000 700.000.000 | 650.017.392 | 194.695.800 | 92,86 |
Tabel Realisasi anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Berdasarkan surat pengesahan DIPA petikan tahun 2017 nomor SP DIPA074.01.1.650236/2017, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama (Renwaskes) mendapatkan anggaran sebesar 5.393.631.000,-. Dari total anggaran tersebut Biro Renwaskes mempunyai 1 output, layanan dukungan manajemen eselon I, yang dalam strategi pelaksanaannya dibagi menjadi 8 komponen.
BAB IV
PENUTUP
Komnas HAM merupakan instansi pemerintah yang dalam mencapai tujuannya melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.Dalam melaksanakan fungsinya, Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019.
Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal sebagai bagian dari unit supporting (pendukung) bertugas dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, persidangan, kerjasama, keprotokololan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan penyusunan laporan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Pencapaian target indikator Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam perencanaandan penganggaran Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.