Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Tahunan KOMNAS HAM 2018

144 halaman · 144 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 1 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. UCAPAN TERIMA KASIH
  2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  3. Sambutan Presiden RI untuk Laporan Tahunan Komnas HAM
  4. KATA PENGANTAR
  5. DAFTAR ISI
  6. DAFTAR TABEL
  7. DAFTAR GAMBAR
  8. 2.1 CAPAIAN STRATEGIS PENEGAKAN HAM
  9. 2.1.1 PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
  10. 2.1.2 TIPOLOGI KASUS
  11. 3.1.1 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
  12. 3.1.1.1 DATA DARI GARDA TERDEPAN PENGADUAN KOMNAS HAM
  13. A. Wilayah Kejadian
  14. B. Kasus Baru dan Distribusi Berkas
  15. C. Klasifikasi/Tema Hak
  16. D. Klasifikasi Pihak yang Diadukan
  17. E. Surat Tanggapan Pengaduan
  18. F. Penghitungan Stok dan Otomasi Arsip Pengaduan
  19. 1. Penghitungan Stok Berkas Arsip Pengaduan
  20. 2. Sistem Otomasi Arsip Pengaduan (SOAP)
  21. G. Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan Proaktif di Daerah
  22. H. Jejaring Pengaduan
  23. J. Benchmarking Pelayanan Publik Bagian Dukungan Pelayanan Pen gaduan
  24. 3.1.1.2 KASUS DALAM PROSES PEMANTAUAN, PENYELIDIKAN, DAN PENGAWASAN HAK ASASI MANUSIA
  25. C. Defensif
  26. 1. Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan
  27. 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM
  28. 3. Koordinasi dan Supervisi terhadap Perwakilan Komnas HAM
  29. 4. Pemberian Pendapat HAM dalam Proses Peradilan atas Dugaan Pelanggaran HAM
  30. 5. Pemantauan Pilkada Serentak 2018
  31. 6. Pengamatan Situasi HAM di Indonesia
  32. 7. Jejaring Komnas HAM dalam Upaya
  33. 3.1.1.3 MEDIASI HAM OLEH BAGIAN DUKUNGAN MEDIASI
  34. A. Data Kasus
  35. 1. Isu kasus
  36. 2. Pihak yang diadukan
  37. 3. Hak yang dilanggar
  38. 4. Wilayah Pengaduan
  39. B. Pelaksanaan Fungsi Mediasi
  40. 1. Pramediasi ke lapangan
  41. 2. Mediasi
  42. 3. Pasca Mediasi
  43. C. Capaian Mediasi
  44. 3.1.2 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
  45. 3.1.2.1 RESEARCH ADVOCACY DARI BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
  46. Kajian “Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang g. Layak di Indonesia" Right To Food.15
  47. Dengan Hukum" Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum. 17
  48. Penyusunan laporan Pelaksanaan CRPD j. (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). 18
  49. 3.1.2.2 KEGIATAN PREVENTIF OLEH BAGIAN DUKUNGAN PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN
  50. 1. Program Kabupaten/Kota HAM
  51. 2. Program Polisi Berbasis HAM
  52. 3. Program Sekolah Ramah HAM
  53. 4. Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas
  54. 1.Penerbitan
  55. 2. Perpustakaan
  56. 3. Teknologi Informasi
  57. 3.1.3 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL, DAN KERJASAMA
  58. 3.1.3.1 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
  59. 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM RI TA 2019.
  60. 2. Pemutakhiran RKA Komnas HAM RI Tahun Berjalan.
  61. 3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komnas HAM RI
  62. 4. Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM RI
  63. 5. Reviu Laporan Keuangan
  64. 6. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
  65. 7. Reviu Rencana Kebutuhan BMN TA 2020
  66. 8. Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
  67. 9. Reviu LKIP dan Evaluasi SAKIP
  68. Kemenpar RB.
  69. 10. Maturitas SPIP
  70. 11. Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM)
  71. 12. Pendampingan Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Tindak Lanjut BPK
  72. 13. Audit Operasional Perwakilan Maluku, Kalimantan Barat, dan Papua
  73. 14. Pengawasan Pengadaan CPNS TA 2018
  74. 3.1.3.2 BAGIAN KERJASAMA, PERSIDANGAN, DAN TU PIMPINAN
  75. 3.1.4 BIRO UMUM
  76. 3.1.4.1 BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI
  77. A. Sumber Daya Manusia
  78. 1. Pemetaan Pegawai Komnas HAM RI
  79. 2. Penyusunan Analisis Beban Kerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI
  80. 4. Pelaksanaan pengadaan seleksi CPNS Formasi 2018
  81. 5. Pelaksanaan assessment pejabat struktural Komnas HAM RI
  82. 6. Pelaksanaan bantuan hukum dan launching JDIH
  83. 7. Pengembangan Pegawai
  84. 3.1.4.2 BAGIAN KEUANGAN
  85. 1. Pengelolaan Perbendaharaan
  86. 2. Penyusunan Laporan Keuangan
  87. 3.1.4.3 BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
  88. A. Subbagian Tata Usaha Persuratan
  89. 1. Surat Dinas
  90. 2. Pedoman
  91. B. Subbagian Perlengkapan dan Inventaris
  92. C. Subbagian Rumah Tangga
  93. 3.2 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI
  94. 3.2.1 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI ACEH
  95. A. DATA PENGADUAN
  96. B. PEMANTAUAN
  97. Pelaksanaan pemantauan atas beberapa kasus, yaitu:
  98. C. MEDIASI
  99. D. PENELITIAN
  100. KANTOR SEKTRETARIAT KOMNAS HAM 3.2.2 RI PROVINSI SUMATERA BARAT
  101. 1.Pengkajian dan Penelitian
  102. 2. Pendidikan dan Penyuluhan
  103. 3. Pemantauan dan Penyelidikan
  104. 4. Mediasi
  105. 3.2.3 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  106. A. Pelayanan Pengaduan
  107. 1. Klasifikasi Pihak yang Diadukan
  108. 2. Klasifikasi Hak yang Diadukan
  109. 3. Klasifikasi Berdasarkan Isu
  110. 4. Klasifikasi Berdasarkan Status Aduan
  111. B. Pemantauan
  112. C. Penyuluhan
  113. D. Kerjasama
  114. 3.2.4 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI SULAWESI TENGAH
  115. 3.2.5 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI MALUKU
  116. A. DATA PENGADUAN
  117. 1. Wilayah Asal Pengadu
  118. 2. Klasifikasi Hak
  119. 3. Pihak yang diadukan
  120. B. PELAKSANAAN FUNGSI
  121. 1. Pengkajian dan Penelitian
  122. 2. Pendidikan dan Penyuluhan
  123. 3. Pemantauan Pelanggaran HAM
  124. 4. Mediasi
  125. 3.2.6 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI PAPUA
  126. A. DATA PENGADUAN
  127. B. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK-HAK EKOSOB DAN SIPOL DI PAPUA.
  128. 4. Dalam bidang pendidikan untuk:
  129. 3.3.1 PENYELIDIKAN PROYUSTISIAACEH
  130. Penyelidikan Proyustisia
  131. 2. Peristiwa Timang Gajah - Bener Meriah
  132. 3.3.2 PENYELIDIKAN PROYUSTISIA KASUS DUKUN SANTET, NINJA, ORANG GILA DI JAWA TIMUR 1998 - 1999
  133. Pembentukan Tim Penyelidikan
  134. Ringkasan Kasus
  135. Proses Penyelidikan
  136. Hasil/Kesimpulan Penyelidikan
  137. TIM PENYEDILIKAN KASUS-KASUS 3.3.3 PELANGGARAN HAM MASA LALU
  138. Perkembangan Penanganan Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu
  139. 1. Komunikasi dengan Korban dan Pendamping
  140. 2. Komunikasi Publik
  141. 3. Komunikasi dengan Pemerintah Pusat/ Lembaga Negara Lainnya
  142. 3.3.4 PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI PAPUA
  143. Tim Adhoc Wamena-Wasior
  144. Tim Adhoc Paniai
  145. Peristiwa Paniai
  146. 3.3.5 TIM REFORMA AGRARIA BERBASIS HAM
  147. Peran Komnas HAM RI dalam Menyelesaikan Konflik Agraria
  148. 3.3.6 KASUS BEGAL 2018
  149. 3.3.7 TIM PENILAIAN KEPATUHAN REKOMENDASI 2018
  150. 3.3.8 TIM PEMANTAUAN PILKADA 2018
  151. 3.3.9 FESTIVAL HAM 2018
  152. 3.3.10 TIM PENANGANAN INTOLERANSI, RADIKALISME, DAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN
  153. 3.3.11 NATIONAL PREVENTION MECHANISM ON TORTURE(NPM) TEAM
  154. Latar Belakang
  155. HAMbatan/Kendala
  156. 3.3.12 PENYELENGGARAAN HARI HAM INTERNASIONAL
  157. Rekomendasi Komnas HAM:
  158. 3.3.13 SIDANG HAM 2018
  159. 3.3.14 TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DI KOMNAS HAM
  160. 3.3.15 KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KOMNAS HAM
  161. 3. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi
  162. 4. Penataan Ketatalaksanaan
  163. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
  164. 6. Penguatan Pengawasan
  165. 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  166. 3.3.16 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TAHUN (TPKN) 2018
  167. 1994
  168. 1996
  169. 1997
  170. 1999
  171. 2013
  172. Pertemuan 6 Komisioner Komnas HAM dan Presiden Rl di Istana Presiden.
  173. SEPEREMPAT ABAD KOMNAS HAM
  174. SEPEREMPAT ABAD KOMNASHAM

LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM —2018—

PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU KONFLIK AGRARIA INTOLERANSI DAN RADIKALISME SERTA PENINGKATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOMNAS HAM

工 1111

Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018

Jakarta, 2019

Laporan Tahunan Komnas HAM 2018 xiv + 102 halaman

Disusun oleh :

Tim Penyusun

Laporan Tahunan Komnas HAM 2018

Ketua Tim : M. Choirul Anam Wakil Ketua : Ahmad Taufan Damanik Sandrayati Moniaga

Sekretaris Tim : Eko Dahana D. Rima P. Salim

Anggota Tim : Esrom Hamonangan Delsy Nike Luluk Sapto Setiyawan Unun Kholisa Ni Putu Sriwahyuni Setiawati Mita Harti Pusparini Ardhan Irfan Roni Tumbur Simatupang

Desain buku : Henki Firdaus Yuning Ika Rohmawati Yusuf Maulana Eka Rusmanda P.

Ukuran Buku : 210 mm x 297 mm

Sumber Foto : Koleksi Komnas HAM, Tempo, dan media

Diterbitkan oleh: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, INDONESIA Telp (021) 3925230 www.komnasham.go.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada berbagai biro/ bagian di Komnas HAM dan semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, informasi, dan foto yang digunakan di dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Presiden RI untuk Laporan Tahunan Komnas HAM

iii

"Komnas HAM memiliki posisi penting dalam perlindungan dan kemajuan HAM di Indonesia. Dalam usianya yang ke-25, Komnas HAM diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara dan kementerian termasuk lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia".

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo

KATA PENGANTAR

iv

Hak asasi manusia sesungguhnya bukan merupakan ide baru di negeri ini, namun telah menyertai sejarah pemikiran kontemporer Indonesia, bahkan sejak negara-bangsa (nation-state) Indonesia berproses menuju pembentukannya. Semangat pendirian republik ditandai keinginan yang kuat melawan penjajahan, penindasan dan sebaliknya menegakkan keadilan atas dasar prinsip kemanusiaan dan perdamaian. Meski sejak kemerdekaan sampai saat ini, terutama di masa Orde Baru, hak asasi manusia mengalami tantangan yang berat, namun nilai-nilai dasar kemanusiaan, keadilan dan perdamaian tetap menjadi nilai kebersamaan yang terus dikedepankan di dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Itu lah jati diri negara-bangsa Indonesia sejak awal hingga ke depan nantinya.

Sejak berdiri pada tahun 1993, Komnas HAM memiliki peran strategis di dalam mendorong demokrasi dan penegakan hukum. Perannya mengalami pasang-surut sejalan dengan dinamika politik yang menyertai babak demi babak sejarah perjalanan lembaga maupun perjalanan bangsa Indonesia. Ada suatu momen dimana Komnas HAM sangat dihormati dan dirindukan publik, terutama rakyat pencari keadilan, yang merasa dipasung dan dilanggar hak-haknya. Namun di sisi lain kadang Komnas HAM dinilai gamang menyikapi berbagai persoalan yang dialami bangsa Indonesia, bahkan digelayuti berbagai persoalan internal. Sebaliknya, sikap dan komitmen berbagai elemen masyarakat Indonesia, terutama pemerintah juga mengalami pasang-surut. Derajat kepatuhan (compliance degree) dari para pihak terutama lembaga negara - selaku duty bearer atau pengemban amanat untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia masih jauh dari harapan, terutama untuk issu hak asasi tertentu. Begitu juga sikap dari para pihak lainnya, termasuk korporasi yang dalam banyak kasus juga ikut terlibat di dalam eksploitasi hak asasi manusia.

Belasan berkas penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah disampaikan oleh Komnas HAM ke penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung, namun hanya beberapa yang diteruskan ke pengadilan. Itu pun ditandai dengan bebasnya terdakwa yang diduga kuat bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut. Impunitas adalah fenomena penegakan hukum di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Tarik ulur penanganan hukumnya menyisakan catatan buruk Indonesia yang belum mampu juga memenuhi harapan banyak pihak, terutama korban dan keluarga korban, agar keadilan ditegakkan, melalui proses hukum yang bermartabat.

Kita pun masih menyisakan segudang persoalan terkait konflik agraria, yang bukan saja bertambah, tetapi juga semakin kompleks. Di dalam laporan ini, kami menyajikan rangkaian dokumen foto sejak tahun awal berdiri Komnas HAM sampai yang paling aktual belakangan ini. Rangkaian foto bercerita tentang keseluruhan dinamika lembaga Komnas HAM dengan seluruh perjuangan isu hak asasinya. Namun di sisi lain dokumen ini juga dapat menceritakan sekelumit perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di penghujung Orde Baru dimana gerakan demokratisasi semakin menguat dan tak terbendung, gelombang reformasi yang mencatat berbagai pelanggaran HAM yang berat serta merupakan sejarah besar negeri ini menuju perubahan politik.

Setelah itu, era reformasi ternyata masih menyisakan berbagai persoalan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kita pun mencatat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh, Papua bahkan juga konflik sosial lainnya di Kalimantan Barat, Poso-Sulawesi, Maluku/Ambon dan beberapa daerah lainnya. Berbagai kekerasan, perampasan hak, ketidakadilan hukum, diskriminasi, persekusi masih saja menandai perjalanan demokrasi Indonesia. Peradaban bangsa ini sesungguhnya terus bergerak maju, namun di sana-sini pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan korban pun terus bertambah.

Laporan tahunan Komnas HAM tahun 2018 mencatat berbagai isu hak asasi manusia, dari yang terpublikasi luas di media massa maupun yang tidak terdengar di ruang publik. Tentu saja isu strategis utama masih tentang tarik-menarik soal penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Saat ini kami masih menyelesaikan beberapa berkas penyelidikan di samping 10 berkas yang sudah kami tuntaskan sejak periode-periode kepimpinan Komnas HAM sebelum ini. Catatan lain tentang kompleksitas masalah konflik agraria, termasuk akibat pembangunan infrastruktur yang semakin digalakkan belakangan ini. Pembangunan untuk manusia mestinya menjadi prinsip bersama, bukan semata untuk pertumbuhan ekonomi dan fisik. Berbagai langkah dilakukan Komnas HAM termasuk upaya mediasi yang mempertemukan para pihak - meski tidak mudah - namun berbagai capaian juga bisa didapatkan. Paling bagus adalah apabila sejak awal kebijakan pembangunan diletakkan di atas dasar keadilan dan hak asasi manusia.

Tahun 2018 kami pun masih mencatat pelanggaran hak asasi manusia pada kelompok-kelompok minoritas baik berdasarkan agama, ras dan suku maupun atas dasar gender, orientasi seksual dan lainnya. Pendekatan langsung ke para aktor yang terlibat maupun upaya membangun kesadaran untuk membangun masyarakat bangsa yang mengedepankan prinsip kesetaraan, non-kekerasan, dialogis dan emansipatoris kami lakukan melalui berbagai kegiatan semisal Festival HAM, Hari HAM Internasional, atau simulasi Sidang HAM serta berbagai kegiatan kultural-edukatif lainnya. Bahkan kami pun masuk ke sekolah-sekolah, universitas, membangun kerja bersama dengan peneliti, penggiat HAM, lembaga agama, media massa dalam rangka memperkuat isu hak asasi manusia. Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pun kami gunakan untuk semakin mengarusutamakan isu hak asasi manusia di dalam bermasyarakat dan bernegara. Tentu saja, pemanfaatan ini sekaligus ingin memastikan prinsipprinsip hak asasi manusia digunakan di dalam setiap tahapan kegiatan pemilihan umum.

Yang tidak kalah pentingnya, sejak kami dipilih menjalankan mandat Komnas HAM 2017-2002, pembenahan internal kelembagaan juga menjadi isu penting. Kuncinyaadalah membangunkinerjayanglebih baikdibidangkeuangan,administrasi kelembagaan serta kinerja di dalam melayani masyarakat korban maupun di dalam kemitraan Komnas HAM. Membangun kembali kepercayaan publik yang sempat menurun kepada Komnas HAM tampaknya semakin memperlihatkan hasil. Insya Allah kepercayaan publik yang baik akan semakin menempatkan Komnas HAM berada di posisi strategis untuk ikut serta membangun bangsa dan negara.

vi

Jakarta, Mei 2019

Ahmad Taufan Damanik

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH ii SAMBUTAN PRESIDEN iii KATA PENGANTAR iv DAFTAR ISI viii DAFTAR TABEL X DAFTAR GAMBAR xii I. SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA PADA 2018 2 II. PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM 12 2.1. CAPAIAN STRATEGIS PENEGAKAN HAM 13 2.2 CAPAIAN STRATEGIS PEMAJUAN HAM 18 III. KEGIATAN BAGIAN/KANTOR SEKRETARIAT/TIM 22 3.1 LAPORAN PERBAGIAN KOMNAS HAM RI 24 3.1.1 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 25 3.1.2 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 43 3.1.3 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL, DAN KERJASAMA 52 3.1.4 BIRO UMUM 56 3.2 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM 62 3.2.1 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI ACEH 63 3.2.2 KANTOR SEKTRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI SUMATERA BARAT 65 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI 3.2.3 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 67 3.2.4 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI SULAWESI TENGAH 69 3.2.5 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI MALUKU 72 3.2.6 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI PAPUA 74 3.3 TIM 78 3.3.1 PENYELIDIKAN PROYUSTISIA ACEH 79 3.3.2 PENYELIDIKAN PROYUSTISIA KASUS DUKUN SANTET, NINJA, ORANG GILA DI JAWA TIMUR 1998 - 1999 81

3.3.3 TIM PENYELIDIKAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU 82 3.3.4 PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI PAPUA 83 3.3.5 TIM REFORMA AGRARIA BERBASIS HAM 85 3.3.6 KASUS BEGAL 2018 86 3.3.7 TIM PENILAIAN KEPATUHAN REKOMENDASI 2018 86 3.3.8 TIM PEMANTAUAN PILKADA 2018 87 3.3.9 FESTIVAL HAM 2018 90 3.3.10 TIM PENANGANAN INTOLERANSI, RADIKALISME, DAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN 92 3.3.11 NATIONAL PREVENTION MECHANISM ON TORTURE (NPM) TEAM 93 3.3.12 PENYELENGGARAAN HARI HAM INTERNASIONAL 94 3.3.13 SIDANG HAM 2018 96 TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN 3.3.14 DI KOMNAS HAM 97 3.3.15 KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KOMNAS HAM 99 3.3.16 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TAHUN (TPKN) 2018 100 SEPEREMPAT ABAD KOMNAS HAM 104

ix

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. SURVEI PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS 9 TABEL 2.1 INSTITUSI TERADU PALING BANYAK 15 TABEL 2.2 TIPOLOGI ADUAN TERKAIT KEPOLISIAN 15 TABEL 2.3 TIPOLOGI ADUAN TERKAIT KORPORASI 15 TABEL 2.4 TIPOLOGI ADUAN TERKAIT PEMERINTAH DAERAH 16 TABEL 2.5 KLASIFIKASI KASUS PALING BANYAK MASUK KE KOMNAS HAM 16 TABEL 2.6 5 SEBARAN WILAYAH ADUAN TERBANYAK 17 TABEL 3.1 DIAGRAM DISTRIBUS BERKAS 26 TABEL 3.2 KLASIFIKASI/TEMA HAK 26 TABEL 3.3 KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN 27 TABEL 3.4 KATEGORI SURAT TANGGAPAN 28 TABEL 3.5 GRAFIK OTOMASI ARSIP PENGADUAN 29 TABEL 3.6 JUMLAH KASUS YANG DITANGANI BAGIAN DUKUNGAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN 32 TABEL 3.7 JUMLAH PIHAK YANG DIADUKAN BERDASARKAN KASUS YANG DITANGANI BAGIAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN 32 TABEL 3.8 DATA KASUS 37 TABEL 3.9 ISU KASUS 37 TABEL 3.10 PIHAK YANG DIADUKAN 38 TABEL 3.11 HAK YANG DILANGGAR 38 TABEL 3.12 SURAT REKOMENDASI DAN SURAT KASUS 42 TABEL 3.13 PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS PEGAWAI 56 TABEL 3.14 SEBARAN JUMLAH PEGAWAI PERWILAYAH BERDASARKAN STATUS PEGAWAI TAHUN 2018 56 TABEL 3.15 JENIS KEGIATAN DIKLAT 58 TABEL 3.16 REALISASI ANGGARAN KOMNAS HAM TA 2018 59 TABEL 3.17 JENIS SURAT DINAS 60 TABEL 3.18 PENGELOLAAN SURAT KELUAR 60

TABEL 3.19 WILAYAH ASAL PENGADU DAN/ATAU LOCUS ADUAN 63 TABEL 3.20 KLASIFIKASI BERDASARKAN HAK YANG TERLANGGAR 64 TABEL 3.21 PRESENTASE TERADU 2018 DI ACEH 64 TABEL 3.22 KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN DI KALIMANTAN BARAT 67 TABEL 3.23 KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN DI KALIMANTAN BARAT 68 TABEL 3.24 KLASIFIKASI BERDASARKAN ISU YANG DIADUKAN DI KALIMANTAN BARAT 68 TABEL 3.25 KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN DI SULAWESI TENGAH 70 TABEL 3.26 KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN DI SULAWESI TENGAH 70 TABEL 3.27 DATA PENGADUAN DI SULAWESI TENGAH 71 TABEL 3.28 WILAYAH ASAL PENGADU PROVINSI MALUKU 72 TABEL 3.29 KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN DI PROVINSI MALUKU 72 TABEL 3.30 KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN DI MALUKU 73 TABEL 3.31 PENYEBARAN BERKAS PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KORBAN 83 TABEL 3.32 HASIL EVALUASI KEMAJUAN REFORMASI BIROKRASI KOMPONEN PENGUNGKIT (PROSES) 98

xi

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK DALAM ASIAN FORUM ON HUMAN RIGHTS DI SAMARKAND 3 GAMBAR 1.2 AKSI KAMISAN MENDATANGI KOMNAS HAM PADA HARI HAM 4 GAMBAR 2.1 KETUA KOMNAS HAM AHMAD TAUFAN DAMANIK DAN DUTA BESAR UNI EROPA UNTUK INDONESIAVINCENT GUEREND MENANDATANGANI KONTRAK KERJASAMA DI BIDANG HAM 13 GAMBAR 2.2 PARA SISWA TERTARIK DENGAN POSTER MUNIR, SALAH SATU TOKOH HAM DI INDONESIA YANG MATI DIBUNUH KARENA AKTIVITAS HAMNYA: FESTIVAL HAM 2018 DI WONOSOBO 18 GAMBAR 3.1 WAKIL KETUA INTERNAL KOMNAS HAM SELAKU KETUA TIM PEMANTAUAN PILKADA 2018, HAIRANSYAH, SEDANG MELAKUKAN PEMANTAUAN PILKADA DI SALAH SATU RUMAH SAKIT 25 WILAYAH KEJADIAN 25 GAMBAR 3.2 GAMBAR 3.3 KASUS BARU SATU KALI 26 GAMBAR 3.4 KEGIATAN PENGHITUNGAN STOK DI KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH 28 GAMBAR 3.5 PENERIMAAN KONSULTASI DAN PENGADUAN PROAKTIF DI DAERAH 29 GAMBAR 3.6 FGD DALAM KEGIATAN POS PENGADUAB PROAKTIF DI TULUNGAGUNG 30 GAMBAR 3.7 KEGIATAN JEJARING PENGADUAN 30 PEMBENTUKAN JEJARING PENGADUAN KOMNAS HAM 30 GAMBAR 3.8 GAMBAR 3.9 KEGIATAN DISKUSI BULANAN BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN 31 GAMBAR 3.10 KOMISIONER AMIRUDIN MELAKUKAN PEMANTAUAN 33 GAMBAR 3.11 KEGIATAN PILKADAJAWA TENGAH 35 GAMBAR 3.12 KOMISIONER MUNAFRIZAL MANAN DALAM PRAMEDIASI LAHAN ADAT TANANAHU 39 GAMBAR 3.13 KOMSIONER MUNAFRIZAL MANAN DALAM PERTEMUAN MEDIASI ANTARA PEMKOT BANDUNG DENGAN WARGA TAMANSARI 42 GAMBAR 3.14 KOMISIONER M. CHOIRUL ANAM MEMPRESENTASIKAN SURVEI KONDISI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI 34 PROVINSI 43 GAMBAR 3.15 KOMISIONER BEKA DALAM KEGIATAN HARI HAM INTERNASIONAL 2018 48

GAMBAR 3.16 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN 51 GAMBAR 3.17 KOMISIONER SANDRAYATI MONIAGA PADA SIDANG HAM BERSAMA KPAI & KOMNAS PEREMPUAN 55 GAMBAR 3.18 SEKRETARIS JENDERAL TASDIYANTO 56 GAMBAR 3.19 PENJAJAKAN KERJA SAMA JDIH ANTARA KOMNAS HAM RI DENGAN BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 57 GAMBAR 3.20 KANTOR KOMNAS HAM RI 63 GAMBAR 3.21 SENGKETA TANAH POKTAN 69 69 GAMBAR 3.22 SENGKETA TANAH LAMTAMAL GAMBAR 3.23 KUNJUNGAN LAPANGAN DALAM KASUS EKSEKUSI LAHAN DI TANJUNG SARI, LUWUK, BANGGAI 71 GAMBAR 3.24 KOMISIONER ANAM PADA DOORSTOP DI IMPARSIAL MEMBERIKAN KETERANGAN TENTANG HASIL PENYELIDIKAN PROYUSTISIA RUMOH GEUDONG DAN POS SATTIS LAINNYA 76

xiii

GAMBAR 3.25 TIM PENYELIDIKAN PROYUSTISIA KASUS DUKUN SANTET. NINJA. ORANG GILA 1998-1999 DI JAWA TIMUR MENYAMPAIKAN HASIL AKHIR PENYELIDIKAN 79 GAMBAR 3.26 TIM PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PERISTIWA RUMOH GEUDONG DAN POS SATTIS LAINNYA DI ACEH MENYAMPAIKAN HASIL PENYELIDIKANNYA KE PUBLIK DI KANTOR KOMNAS HAM RI, JAKARTA PUSAT 80 GAMBAR 3.27 TIM PILKADA JAWA TIMUR TPS JEMUNDO USTAD TAJUL MULUK 88 GAMBAR 3.28 PAPARAN POLDA JAWA TIMUR DALAM KOORDINASI PENYELENGGARAN PEMILU 89 90 GAMBAR 3.29 FESTIVAL HAM 2018 DI KAB. WONOSOBO, JAWA TENGAH GAMBAR 3.30 KEGIATAN FESTIVAL HAM 2018 91 GAMBAR 3.31 DATA PENGADUAN KASUS DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS 93 GAMBAR 3.32 KOMISIONER KOMNAS HAM BERSAMA DENGAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN MOELDOKO 95

xiv

SIDANG HAM IV OLERANSI,RADIKALISME DA ERASA

Ahmad Taufan Damanik KETUA KOMNAS HAM

NENDA HUMAN IGHTS 70 ASIAN HUMAN FORUM RIGHTS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS Samarkan2-23Novemb2018 www.asianforum.uz

Gambar 1.1 Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam Asian Forum on Human Rights di Samarkand

Aspek Ekonomi Politik Indonesia 2018 – Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur (Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan)

Pada peringatan Hari HAM 11 Desember 2018 Komnas HAM menyerahkan rekomendasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah yang diterima oleh Wakil Presiden RI. Rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah intinya sebagai berikut:

1. Presiden segera memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas 10 (sepuluh) berkas penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM.

2. Presiden dapat menggunakan ketentuan Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000 tentang penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk berdasarkan UU. Mengingat mendesaknya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang Berat masa lalu, maka Presiden dapat mengeluarkan Perppu tentang KKR.

3. Memastikan konsistensi konsep dan pelaksanaan program reforma agraria di Indonesia sesuai dengan TAP MPR Nomor IX/ MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hukum HAM lainnya.

4. Memastikan adanya mekanisme dalam penyelesaian konflik agraria yang langsung dikendalikan oleh Presiden, bersifat komprehensif dan didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta TAP MPR Nomor IX/MPR/2001.

5. Presiden melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, termasuk peraturan terkait pendirian rumah ibadah dan produk hukum daerah yang intoleran.

6. Memperkuat peran pemerintah pusat dalam

mengatur hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, mengingat cukup banyak aturan lokal yang tidak sesuai dengan konstitusi dan standar norma Hak Asasi Manusia.

7. Presiden menerbitkan Peraturan Presiden untuk memastikan kepatuhan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah atas rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

8. Presiden memperkuat kewenangan hukum dan kelembagaan Komnas HAM.

Rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM dilatarbelakangi oleh pilihan kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kerja 2018 yang disusun pemerintah Indonesia mengusung tema “Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan". Tema ini tidak jauh berbeda dengan tema di tahun 2017, yaitu "Memacu pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah". Kebijakan pemerintahan saat ini mengutamakan pembangunan ekonomi secara masif. Hal ini ditandai dengan pembangunan fisik jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandar udara, pembangkit listrik.

Kebijakan hukum dan perbaikan peraturan bertujuan untuk memacu investasi dan memberikan kemudahan berusaha. Pada akhirnya, regulasilebih diutamakan untuk pemilik modal. Praktik yang terjadi di lapangan pada saat terjadi konflik antara pemilik modal dan warga, maka instrumen hukum bekerja untuk melindungi kepentingan pemilik modal. Salah satu contoh ketika

Korb Penghila Paksa HAPUS IMPUNITAS! 1997/1998 PAK YOKOWI KAMI MASIH Trag 0D MENUNGGU Mana jan aa? PENUNTASAN KASUS MUNIR 2

Gambar 1.2 Aksi Kamisan mendatangi Komnas HAM pada hari HAM

warga sebagai pemilik tanah harus menyerahkan tanahnya baik secara sukarela maupun terpaksa melalui sistem konsinyasi, dimana pemilik modal maupun pemerintah dapat mengambil tanah tersebut dengan menitipkan pembayaran ganti rugi pada pengadilan. Prosedur ini banyak digunakan dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Melalui sistem konsinyasi pembayaran ganti rugi, maka pembangunan dapat dilaksanakan tanpa perlu menunggu persetujuan dari pemilik tanah. Secara prosedural mekanisme pembayaran ganti rugi tidak menyalahi ketentuan, tetapi secara substansi hak pemilik tanah belum tentu dipenuhi atau dilindungi. Prosedur ini secara vis a vis menempatkan hak-hak individu berhadapan secara diametral dengan kepentingan umum.

_ 5 _

Pemerintahdalammemacupertumbuhaninvestasidan pembangunan infrastruktur menempatkan reformasi hukum sebagai bagian dari mempermudah investasi dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Reformasi hukum belum ditujukan untuk perlindungan dan penghormatan hak-hak warga negara. Perubahan peraturan ditujukan untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah dalam reformasi hukum, baik penyusunan maupun perbaikan peraturan.

Ketika pemerintah memacu pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur, maka seluruh sumber daya dan kebijakan difokuskan pada hal tersebut. Konsekuensi dari kebijakan tersebut salah satunya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan pada aspek Hak Asasi Manusia menjadi tidak fokus, di mana hal tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa salah satu muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya sebagian besar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan bukanlah peraturan yang berkaitan secara langsung dengan perlindungan dan pemenuhan HAM. Lebih jauh lagi, HAM belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kerja pemerintah. Pada 2018isutentangHAMtidakjauhberbedadengan tahun-tahun sebelumnya.

Semenjakberakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998, muncul gerakan demokrasi yang memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berpendapat dan berekspresi. Namun demikian, dalam praktiknya kebebasan berekspresidan berpendapat menimbulkan persoalan lain yaitu melahirkan proses hukum terhadap gagasan yang berseberangan dengan mayoritas

atau kekuasaan. Salah satu contohnya adanya razia buku yang dianggap menganut paham komunisme, dimana aktivis di Jawa Timur dituduh menyebarkan gagasan komunisme dan diadili di pengadilan. Oleh karena itu muncul kecenderungan otoritarianisme dengan menggunakan instrumen hukum. Perbedaan gagasan diselesaikan melalui proses hukum. Hukum menjadi instrumen penyelesaian persoalan di masyarakat. Selain itu politik juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Salah satu bentuknya melalui politik identitas yang menghadapkan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan secara diametral satu dengan yang lainnya.

Instrumen politik juga digunakan melalui parlemen baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Pemilihan umum baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah merupakan salah satu instrumen politik untuk memperoleh kekuasaan secara sah. Para pemenang dalam pemilihan umum dapat mengendalikan kekuasaan. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 2018 melahirkan Kepala daerah yang memiliki basis politik yang kuat dan sah. Pada beberapa daerah,kepala daerah terpilih belum tentu memenangkan Pilkada karena program yang mengedepankan kesejahteraan warga, tetapi popularitas yang cukup tinggi di daerah pemilihannya menjadi salah satu kunci utama kemenangan yang diraih. Selain itu, Media dapat digunakan sebagai alat oleh pemilik media dalam kontestasi politik. Pengendalian media oleh sejumlah konglomerasi akan menghasilkan berita yang telah diatur untuk kepentingan para pengendali media. Media tidak semata-mata untuk menginformasikan peristiwa, namun juga mengendalikan informasi. Namun demikian hukum dan politik belum tentu digunakan untuk kepentingan warga dan penghormatan hak asasi manusia, tetapi dapat digunakan untuk kepentingan para pemegang kekuasan baik di tingkat lokal maupun nasional. Kondisi ini dapat memunculkan adanya kecenderungan otoritarianisme baru melalui proses yang sah.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa prioritas pemerintah adalah memacu pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur yang tentu saja memerlukan banyak lahan. Pemerintah mempermudah izin untuk pelepasan lahan, yang tentu saja mengalami kenaikan harga karena tingginya permintaan pasar. Di sisi lain, percepatan investasi dan infrastruktur berpotensi memunculkan konflik antara pemilik modal dengan warga, misalnya terjadinya kekerasan terhadap kelompok atau warga atau individu yang dianggap ataudipersepsikansebagaipenghambatpembangunan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan dengan warga, maupun konflik antara BUMN dan warga. Konflik-konflik lain yang tak terhindarkan antara lain konflik antara warga dengan perusahaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pembangkit listrik, dan jalan tol.

Pembangunan berbagai macam proyek infrastruktur mengakibatkan adanya pelepasan kawasan yang dikelola secara komunal berdasarkan hak ulayat. Sistem hukum di Indonesia mengakui kepemilikan pribadi, namun di sisi lain dalam praktik dikenal adanya kepemilikan ulayat. Acapkali pada saat pembebasan lahan, hak ulayat terabaikan karena adanya pengakuan hak oleh pengelola lahan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan adanya konflik antar warga dalam komunitas tersebut.Pendekatan yang mengedepankan pengakuan terhadap hak atas kepemilikan pribadi dibandingkan hak ulayat. Pengakuan hak kepemilikan pribadi mengharuskan adanya negosiasi antara pemilik lahan dengan perusahaan yang telah memperoleh izin. Negosiasi dengan individu dianggap lebih mudah dan lebih cepat. Namun di sisi lain sering kali lahan yang akan digunakan di bawah penguasaan komunal. Penyelesaian ganti rugi lahan dalam penguasaan hak ulayat sama seperti penguasaan lahan dengan hak kepemilikan pribadi.

Proyek pembangunan infrastruktur di luar Jawa meng gunakan pendekatan dengan melihat lahan sebagai dimiliki oleh individu-individu dan bukan sebaliknya. Setelah pembebasan lahan sering muncul konflik antara perusahaan dengan warga anggota kelompok komunal atau komunitas tertentu. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan warga komunal. Perusahaan berpandangan bahwa penguasaan lahan telah selesai dengan memberikan ganti rugi. Namun warga berpandangan lain bahwa ganti rugi diberikan pada satu individu tertentu, bukan pada seluruh warga komunal. Konflik ini mengakibatkan adanya penutupan akses pada proyek yang sedang dibangun oleh warga. Ketika terjadi konflik dan kekerasan, maka polisi akan terlibat dalam proses penegakan hukum dan menjadikan warga sebagai tersangka berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan.

Konfliklahanjuga muncul antarawarga yangmengolah lahan dengan TNI atau Polri yang menguasai lahan. Bukti kepemilikan warga ditandai dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta secara turun temurun atau bertahun-tahun mengolah lahan tersebut. Secara de facto warga yang menguasai lahan. Namun pada saat TNI atau Polri memerlukan lahan tersebut menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan inventaris kekayaan negara dan TNI

atau Polri memiliki bukti Hak Pakai. Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh TNI atau Polri berdasarkan penguasaan lahan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Apabila terjadi sengketa antara warga dengan TNI atau Polri, sering terjadi kekerasan. Namun disisilainterdapatkesulitantersendirijikapenyelesaian melalui negosiasi, karena TNI atau Polri membuat dalih bahwa mereka hanya pengguna, pemilik lahan adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan Kementerian Keuangan berargumen mereka hanya mencatat kepemilikan lahan, karena pengguna lahan yang lebih mengetahui kebutuhan atas lahan tersebut.

Untuk penyelesaian konflik lahan, Kementerian Pertahanan membangun Kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian ATR pada 2017. Nota kesepahaman ini berkaitan dengan percepatan persertipikatan tanah yang digunakan atau dikuasai oleh Kementerian Pertahanan atau TNI, serta penanganan permasalahan tanah yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan atau TNI. Nota kesepahaman ini memberikan previlege kepada Kementerian Pertahanan apabila terjadi konflik pertanahan antara warga dan TNI. Melalui nota kesepahaman ini maka tanah atau lahan yang dikuasai TNI belum bersertifikat dapat dipercepat meskipun lahan tersebut tidak digunakan oleh TNI. Selain itu apabila terjadi konflik TNI dan warga, maka TNI dapat meminta bantuan kepada BPN/Kementerian ATR untuk penyelesaian nya.

Di Indonesia hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan salah satu isu yang sensitif. Dalam perspektif pemerintah hak menentukan nasib sendiri telah final. Namun demikian bagi sebagian penduduk, khususnya bagi penduduk Papua, hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu hak yang sedang mereka perjuangkan. Kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan dicap sebagai kelompokyang melakukan makar. Bahkan demonstrasi untuk menyampaikan pendapattentangkemerdekaanPapuadiprosesmelalui pengadilan. Selain itu ada kecenderungan negara untuk menggunakan kelompok masyarakat sipil dalam menghadapi kelompok-kelompok pro kemerdekaan. Misalnya demonstrasi mahasiswa Papua di Surabaya yang menyuarakan kemerdekaan Papua berhadapan dengan kelompok yang mendukung gagasan NKRI. Apabila terjadi kekerasan maka diperlakukan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, bukan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara.

Penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat juga ditujukan kepada kelompok-kelompok minoritas, misalnya kelompok penganut keyakinan tertentu maupun LGBT. Kelompok mayoritas dalam meng hadapi kelompok minoritas cenderung menggunakan kekerasan. Tindakan aparat kepolisian cenderung membenarkan tindakan kelompok mayoritas, dengan alasan untuk melindungi keselamatan kelompok minoritas. Sehingga kekerasan kerap terjadi terhadap kelompok minoritas.

_ 7 _

Dalam negara demokrasi, aparat kepolisian bertugas untuk penegakan hukum, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan warga masyarakat. Oleh karena itu aparat kepolisian berhubungan secara langsung dengan warga masyarakat dan berpotensi timbulnya pergesekan maupun munculnya keluhan warga. Seringkali keluhan warga muncul ketika polisi menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara maupun kelompok yang kuat. Seiring dengan dimulainya kampanye pemilihan presiden pada Oktober 2018, aparat kepolisian dianggap berpihak kepada petahana. Misalnya berdasarkan putusan MK pasal penghinaan kepada presiden merupakan delik aduan. Namun dalam praktik, aparat kepolisian memproses kasus penghinaan presiden meskipun tidak ada laporan pengaduan dari presiden secara langsung. Selain itu dalam proses penegakan hukum, aparat kepolisian dianggap lebih responsif dalam menangani kasus terorisme dibandingkan dalam pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang terjadi pada 2017.

Selain itu, aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan pemerintah juga lebih menggunakan cara-cara represif dibandingkan persuasif. Penggunaan cara-cara represif sudah selayaknya sebagai cara terakhir, ketika negosiasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian cara-cara represif harus dilakukan secara terukur sehingga dapat menghindari jatuhnya korban akibat penggunaan kekerasan secara eksesif.

Dalam penanganan kasus pidana, aparat kepolisian juga masih menggunakan cara-cara represif dalam mengungkap sebuah kasus. Aparat kepolisian dalam menangkap para pelaku kejahatan masih dengan cara menembak pelaku. Selain itu juga aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban, juga menggunakan ancaman kekerasan kepada para pelaku kejahatan potensial melalui pernyataan pejabat kepolisian. Dalam menghadapi situasi tertentu khususnya yang melibatkan kelompok mayoritas dan minoritas, aparat kepolisian cenderung gamang untuk mengambil tindakan yang tegasdanterukur.Akibatnyatindakanaparatkepolisian cenderung dianggap melindungi kelompok mayoritas.

Dalam negara demokrasi, instrumen hukum memiliki posisi yang penting. Perbedaan yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme

hukum. Oleh karena itu, pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM, dilakukan oleh pemerintah dan parlemen dengan membentuk undang-undang. Selain itu pemerintah baik pusat maupun daerah dapat membuat peraturan pelaksanaan baik untuk kepentingan investasi maupun untuk pelayanan publik lainnya, termasuk untuk pemenuhan dan perlindungan HAM. Pengaturan pemenuhan dan perlindungan HAM seringkali dihadapkan dengan pengaturan tentang ketertiban umum. Dalam norma HAM pengaturan pemenuhan HAM dalam bentuk pembatasan dapat dilakukan apabila pengaturannya dalam undang-undang. Namun demikian di Indonesia, pembatasan atas nama ketertiban umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur ketertiban umum di daerah masing-masing. Pembatasan melalui peraturan bersama menteri maupun pemerintah daerah sesungguhnya bertentangan dengan norma HAM. Sudah selayaknya pemerintah dan parlemen meninjau ulang peraturan di bawah undang-undang yang bermuatan materi pengaturan tentang pembatasan pemenuhan HAM, untuk selanjutnya pengaturan pembatasan pemenuhan HAM pada undang-undang.

Penanganan kasus-kasus yang melibatkan kelompok minoritas maupun kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi sering kali berdasarkan Peraturan Bersama Menteri maupun peraturan daerah. Misalnya dalam penggusuran pedagang kaki lima, para penghuni di bantaran kali atau di pinggir rel, dasar hukum yang digunakan peraturan daerah tentang ketertiban umum atau tentang izin mendirikan bangunan. Demikian pula dalam penyelesaian kasus pembangunan tempat ibadah bersadarkan peraturan bersama menteri atau peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan.

Dengan menggunakan instrumen hukum maka segala tindakan yang diambil oleh pemerintah dianggap absah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian instrumen hukum tidak lagi dipandang sebagai alat pemaksa, namun merupakan hasil konsensus bersama masyarakat melalui parlemen maupun pemerintah karena merupakan proses yang sah dalam sebuah negara yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Oleh karena itu menjadipenting untukmelihatkembaliapakahpenggunaan instrumen hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan atau untuk pemenuhan dan perlindungan HAM.

Sebagaimana diuraikan di awal tulisan bahwa prioritas rencana kerja pemerintah pada 2018 untuk investasi dan pembangunan infrastruktur. Prioritas pemerintah pada investasi dan pembangunan infrastruktur, turut berpengaruh pada kebijakan yang diambil dan politik hukum yang dijalankan termasuk di dalamnya politik hukum HAM. Untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dan percepatan pembangunan infrastruktur, maka politik hukum akan fokus pada regulasi tentang kemudahan berusaha dan kemudahan untuk pembebasan lahan. Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan review berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lebih menitikberatkan pada peraturan daerahyang menghambat investasimaupun pembangunan infrastruktur. Peraturan daerah yang menghambat kemudahan berusaha, investasi, maupun pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk direviu. Selain itu Kementerian Koordinator Perekonomian juga mendorong pemerintah daerah mengganti peraturan yang menghambat kemudahan berusaha sehingga investasi masuk. Pemerintah juga membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah. Pembangunan dan pengembangan KEK memerlukan regulasi yang mudah dan menarik investasi.

Oleh karena prioritas pemerintah pada percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur, maka kebijakan dan politik hukum HAM bersifat normatif. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam penanganan maupun penyelesaian pelanggaran HAM berat belum maksimal. Dengan demikian korban belum mendapat pengakuan maupun pemulihan secara maksimal. Perlindungan pada kelompok minoritas juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dengan demikian, politik hukum dan kebijakan di bidang HAM, akhirnya pada posisi minimum dalam arti untuk pemenuhan yang bersifat wajib.

Pada 2018 Komnas HAM fokus pada isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik agraria, serta muculnya radikalisme dan intoleransi. Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,pemerintahbelummengambillangkah maju.DalampertemuandenganKomnasHAM,Presiden telah memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM, setidaknya untuk peristiwa di Papua dan Aceh. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan ke Jaksa Agung, setelah pengadilan kasus Abepura, belum ada yang ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Hal yang sebaliknya justru Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM. Namun demikian Komnas HAM telah menyerahkan kembali kepada Jaksa Agung. Dalam

penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu selalu menggunakan pendekatan yudisial dan non-yudisial secara berhadap-hadapan. Sesungguhnya pendekatan tersebut potensial mengabaikan hak atas keadilan dan hak atas informasi korban. Setelah gagal menggunakan pendekatan non-yudisial melalui Dewan Kerukuan Nasional (DKN), pemerintah melalui Kementerian Koordinator Polhukam serta Kementerian Hukum dan HAM, justru membentuk Tim atau Pokja untuk penyelesaian kasus pelangaran HAM yang berat di Aceh dan Papua melalui mekanisme nonyudisial. Komnas HAM menolak terlibat dalam tim tersebut, oleh karena posisi Komnas HAM selaku penyelidik berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM tetap mendorong Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan ke tahap selanjutnya. Selain itu Komnas HAM juga mendorong pemenuhan hak korban tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pemenuhan hak korban tidak dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat secara menyeluruh, oleh karena proses hukum tetap dilakukan untuk membuat jelas tentang apa yang telah terjadi pada saat peristiwa berlangsung.

Seiringdenganpercepataninvestasidanpembangunan infrastruktur, konflik agraria, juga menjadi salah satu perhatian Komnas HAM. Pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya menggunakan dana APBN maupun APBD. Pemerintah mendorong keterlibatan BUMN maupunswastadalampembangunaninfrastrukturmelalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Skema ini merupakan salah satu jalan keluar keterbatasan APBN atau APBD. Keterlibatan BUMN maupun swasta dalam pembangunan infrastrukur berpotensi munculnya penguasaan lahan oleh badan usaha baik BUMN maupun swasta. Penguasaan lahan oleh badan usaha berimplikasi pada pengalihan hak milik dari milik warga atau ulayat kepada milik badan usaha. Termasuk juga lahan-lahan milik badan usaha yang semula dikelola oleh masyarakat, berpotensi untuk diambil kembali dan terjadi penggusuran dan menempatkan warga penggarap dalam posisi yang lemah.

Isu lain yang menjadi perhatian Komnas HAM munculnya radikalisme dan intoleransi. Gejala radikalisme dan intoleransi di masyarakat makin menguat dengan munculnya penggunaan identitas kelompok dalam dan kelompok luar. Selain itu juga muncul gejala intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda ras, etnis, keyakinan, pandangan politik, maupun orientasi seksual. Kelompok-kelompok minoritas ini menjadi sasaran ancaman maupun kekerasan oleh kelompok mayoritas. Respon pemerintah dalam mengatasi hal ini baik oleh aparat kepolisian maupun pemerintah daerah sering kali menempatkan kelompok minoritas menjadi korban kedua kali, pertama, ancaman atau kekerasan yang dliakukan oleh kelompok mayoritas; kedua, pada saat pemerintah menangani kasus tersebut. Berdasarkan hasil survei Kompas dan Komnas HAM tentang pendapat masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis, mayoritas responden 83,1% menyatakan bahwa kesamaan etnisitas (Cina, Arab, Jawa, Batak) memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu 82,7% responden menya-

takan bahwa kesamaan ras (kulit putih, kulit hitam) juga memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu upaya Komnas HAM dengan menyusun standar norma dan setting tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Komnas HAM juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kota HAM untuk meredam radikalisme dan intoleransi serta perlindungan kepada kelompok minoritas.

Tabel 1.1 Survei penilaian masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Perbedaan dianggap memudahkan oleh mayoritas responden (Apakah hal berikut merugikan atau memudahkan kehidupan Anda?)

Keturunan keluaga
3.7 5,7 81,9 9,4
Tingkat kekayaan
0.8 12,6 78,2 6,5
Tingkat pendidikan 74,2 1.3 15,4
74,2 1.3 15,4 7,8 1,2
Ras (misal kulit hitam, kulit putih) 09 8,4 82,7 4,5 3,6
Etnisitas (misal Cina, Arab, Jawa, Batak)
11 7,8 83,1 4,8
Sangat menyusahkan/ Menyusahkan/ Memudahkan/ Sangat memudahkan/ Tidak tahu/
Sangat menyusahkan/ merugikanMenyusahkan/ merugikanMemudahkan/ Sangat memudahkan/ menguntungkan menguntungkanTidak tahu/ tidak jawab

N = 1.207; SE = ±2,8%

Hairansyah WAKIL KETUA BIDANG INTERNAL

CAPAIAN STRATEGIS DALAM PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM

Gambar 2.1 Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend menandatangani kontrak kerjasama di bidang HAM

2.1 CAPAIAN STRATEGIS PENEGAKAN HAM

Pada 2018, Komnas HAM memulai mekanisme baru dalam pelaksanaan penegakan HAM yang diformulasikan oleh 7 orang komisioner baru. Bertolak pada isuisu strategis substantif yang ditetapkan oleh Komnas HAM sendiri, yaitu (i) penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, terutama kasus masa lalu; (ii) peristiwa intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan; (iii) isu-isu agraria.

Isu pelanggaran HAM yang berat menjadi salah satu isu strategis ditentukan dengan alasan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (masa lalu) telah dilaporkan dalam kurun waktu beberapa tahun terahir dari Komnas HAM selaku penyelidik kepada Jaksa Agung selaku penyidik sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat ini, Komnas HAM mampu menjaga agar tidak terjadi politik impunitas yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2oo0. Hal ini untuk menjaga proses proyustisia dari kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dari tindakan dan upaya Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, misalnya dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk kasus-kasus pelanggaran

Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu, Kelompok Kerja Penyiapan Upaya Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu di Provinsi Aceh Melalui Mekanisme Non-Yudisial.

Kemudian isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan menjadi isu strategis karena mengingat di tahun-tahun terakhir ini, situasi dan kondisi Indonesia mengalami kemunduran dalam penanganan berbagaiperistiwayangberkaitan denganisuini.Negara seolah lepas tangan atau minimal membiarkan atau seolah tidak memahami tugas dan kewenangannya dalam menangani permasalahan tersebut. Penanganan isu tersebut dilaksanakan dengan cara yang lebih berbasis Hak Asasi Manusia dan tercermin pada upaya Komnas HAM memasukkan pengakuan terhadap hak-hak korban dalam penanganan tindak pidana terorisme. Komnas HAM juga mendorong upaya dengan skema pendekatan hukum, bukan pendekatan keamanan. Upaya yang sama tercermin di dalam tindakan penanggulangan terorisme. Dalam kasus kebebasan beragama, pelaksanakan kegiatannya sudah dimulai dengan melakukan pendekatan atas hak korban. Komnas HAM memotret patologi keberagaman yang ada di Indonesia berdasarkan ras dan etnis, yang memberikan gambaran kepada kita mengenai kondisi untuk saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada, berdasarkan ras dan etnis.

Selanjutnya isu strategis lainnya adalah isu agraria. Isu ini diambil mengingat data Komnas HAM sendiri menyebutkan bahwa kasus-kasus berbasis sengketa agrara, tercatat minimal ada 8.000 berkas pengaduan tentang agraria yang masuk ke Komnas HAM. Contohnya kasus tanah hak ulayat atau tanah adat milik masyarakat adat, sengketa tanah antara masyarakat denga perusahaan. Dan upaya pemerintah Jokowi dalam membangun infrastruktur juga berdampak pada masalah-masalah agraria di tengah masyarakat, yang berhubungan dengan pembayaran ganti rugi, relokasi masyarakat yang sebelumnya mengelola tau menempati lahan yang menjadi sengketa. Isu agraria ini ditangani oleh Komnas HAM dengan mulai membangun upaya penyelesaian konflik agraria dengan cara menyatukan pendekatan kasus yang sejenis dan penyelesaiannya dengan mengajak kerjasama pengambil keputusanyangpaling tinggidan/ataupihak yang paling efektif.

Isu keempat yang menjadi isu strategis adalah tata kelola kelembagaan Komnas HAM. Isu ini muncul berangkat dari hasil pemeriksaan BPK selama beberapa tahun terakhir dan juga munculnya sejumlah masalah tata kelola itu sendiri di dalam tubuh Komnas HAM. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan Komnas HAM.

Berangkat dari isu-isu strategis ini, Komnas HAM membuat dan melaksanakan rencana kerja yang dimaksudkan untuk mendukung percepatan penyelesaian 4 isu besar tersebut di bagian penegakan HAM. Hal ini dengan maksud agar Komnas HAM kembali bangkit menjadi lembaga yang'mempunyai gigi' dalam pelaksanaan tugasnya.

2.1.1 PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Penegakan HAM di Komnas HAM dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi. Masing-masing Bagian ini mempunyai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi yang diatur dalam Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (3)UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fungsi ini merupakan pelayanan publik Komnas HAM dalam penanganan kasus-kasus yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Pelayanan penanganan kasus ini dimulai dari pelayanan pengaduan yanglangsungberhadapan

dengan masyarakat, baik pengadu maupun yang sekedar berkonsultasi. Pelayanan pengaduan dilaksanakan dengan strategi pendekatan diri kepada masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan semangat nawacita yang dicanangkan oleh Presiden RI bahwa titik berat pelayanan negara adalah pelayanan publik. Pengaduan Komnas HAM melaksanakan kegiatan yang memperpendek birokrasi pengaduan itu sendiri dan mempermudah masyarakat untuk berkonsultasi dan/atau mengadukan kasusnya kepada Komnas HAM. Ini menyebabkan pelayanan pengaduan Komnas HAM kembali meraih nilai yang cukup tinggi dalam penilaian Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Sudah 3 tahun berturut-turut, nilai pelayanan pengaduan Komnas HAM berada di atas rata-rata pelayanan pengaduan kementerian/lembaga lainnya. Ini menunjukkan kinerja Komnas HAM dalam memenuhi amanat Undang-undang untuk mengalami progres yang cukup baik.

Penanganan kasus dilaksanakan dengan melalui pemantauanberdasarkanpadakasus-kasus yang menjadi prioritas. Kasus prioritas tersebut dengan membuat isu tematik yaitu agraria, kepolisian, toleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme. Pemantauan dilakukan dengan metode baru yang direncanakan mampu meningkatkan kinerja Komnas HAM dalam penanganan kasus. Dimulai dari penanganan 1 tema khusus secaramenyeluruh,melaksanakanbedahkasus dibeberapakepolisiandenganlebihfokusdanterhadap kasus-kasus yang belum pernah ada tanggapan atau proses hukum atas Laporan Polisi atau perkara yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Prioritas yang lainnya dalam penanganan kasus di Pemantauan adalah penanganan kasus atas masyarakat marginal dan rentan.

Pemantauan menerapkan penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual nasional di Indonesia. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan kasus yang tidak dilaporkan namun menjadi masalah nasional dan bagian dari kewenangan Komnas HAM dalam menanganinya. Selain itu. pemantauan dilaksanakan atas isu khusus untuk kemudian dilakukan diskusi lebih mendalam dengan pihak yang terlibat dalam isu tersebut. Misalnya isu agraria di Jawa Timur yang ditangani oleh tim khusus agraria dan melakukan pemantauan menyeluruh dengan pihak Pemda Jawa Timur.

Penanganan kasus melalui mediasi dititikberatkan pada sengketa-sengketa tanga dan ketenagakerjaan. Metode penanganan memang belum banyak berubah, namun pada 2018 Mediasi mencoba melakukan kegiatan pra mediasi yang lebih fokus dalam penggalian keinginan para pihak dalam upaya menuju mediasi atas sengketa yang sedang dihadapi. Penanganan isu lahan ini sendiri disebabkannya terdapat sejumlah peristiwa dimana terjadi tumpang tindih kepemilikan atau pengelolaan atau pembayaran atas proyek negara dalam melaksanakan pembangunan

infrastruktur. Mediasi Komnas HAM dapat saja dikatakan tidak imparsial, dalam arti bahwa mediasi oleh Komnas HAM dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Tabel 2.1 Institusi teradu paling banyak

NoKlasifikasi Pihak Yang DiadukanJumlah Berkas
1POLRI1670
2Korporasi1021
3Pemerintah Daerah682

Tabel 2.2 Tipologi aduan terkait kepolisian

2.1.2 TIPOLOGI KASUS

Di dalam kasus-kasus yang ditangani Pemantauan dengan teradu paling banyak adalah kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah.

Kasus-kasus yang melibatkan kepolisian sebagai teradu adalah kasus-kasus masalah lambatnya penanganan laporan polisi, proses hukum yang tidak profesional, dan tindakan kriminalisasi.

Klasifikasi hak yang dilanggar dari kasus yang diadukan terkait kepolisian terdapat pada tabel 2.2.

Hak Memperoleh Keadilan 332 Hak Atas Rasa Aman 32 Hak Atas Kesejahteraan 11 Hak Untuk Hidup 11 Hak Atas Kebebasan Pribadi 5

Tabel 2.3 Tipologi aduan terkait korporasi

Tipologi aduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan masyarakat terkait dengan korporasi dapat digambarkan ke dalam tabel 2.3.

Sengketa Lahan 42 Sengketa Ketenagakerjaan 17 Pembayaran Hak 14 Normatif Pekerja 11 Pencemaran Lingkungan

Tipologi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan masyarakat terkait dengan pemerintah daerah dapat digambarkan ke dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tipologi aduan terkait pemerintah daerah

Sengketa Lahan 19 Penertiban/Penataan Ulang 16 & Penggusuran Sengketa Kepegawaian 15

Dari kasus-kasus yang dilaporkan kepada Komnas HAM bisa diklasifikasikan kasus yang paling banyak masuk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Klasifikasi kasus paling banyak masuk ke Komnas HAM

463 330 57 38 11 18 1 1 1 Hak Anak Diri Hak Diperlakukan Diskriminatif Hak Perempuan Hak Berkeluarga dan Hak Turut Serta engembangkan Hak Atas Kebebasan Hak untuk Hidup Hak Atas Rasa Aman Melanjutkan Keturunan dalam Pemerintahan Hak atas Kesejahteraan Hak Memperoleh Keadilan Hak Me

Hak memperoleh keadilan merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan kepada Komnas HAM, di mana yang diadukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka kepolisian adalah pihak yang banyak diadukan. Hal ini berhubungan timbal balik dengan hak terbanyak yang dilaporkan, hak memperoleh keadilan yang terjadi dalam proses hukum di kepolisian, yaitu kriminalisasi, kekerasan dalam proses hukum, lambatnya penanganan, tidak diterimanya laporan polisi, tidak adanya penjelasan perkembangan penanganan kasus, dan beberapa hal lainnya. Kasus penembakan terhadap terduga atau tersangka juga menjadi kasus yang dilaporkan dari beberapa wilayah di Indonesia.

Setelah itu diikuti dengan kasus hak atas kesejahteraan yang dilaporkan terbanyak kedua. Di dalam hak ini yang paling banyak dilaporkan adalah kasus-kasus atau sengketa tanah. Di mana kasus atau sengketa tanah tersebut adalah antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur yang menjadi program

prioritas Negara pada 2018, yaitu penggusuran warga Cikuasa Pantai oleh Pemerintah Kota Cilegon dan Pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere, Banten. Atau kasus-kasus penambangan ilegal atau penambangan yang sudah melampaui waktu izinnya.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan hak atas kesejahteraan adalah kasus kepemilikan tanah juga menjadi kasus yang dilaporkan, seperti kasus kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia yang masuk kriteria warga keturunan (India, Cina, Arab, dan lain-lain) di D.I. Yogyakarta.

Proses atas laporan kasus juga dilaksanakan dengan cara pemantauan tematik, pada 2018 kasus tematik yang diprioritas adalah Agraria. Tema ini diambil mengingat banyaknya kasus yang masuk ke Komnas HAM menyangkut masalah tanah yang dinilai tidak ada upaya baik dari negara untuk melakukan penyelesaian menyeluruh. Komnas HAM sendiri sebelumnya juga menangani kasus seperti ini dengan cara pemadam kebakaran, yaitu ada kasus datang maka kasus tersebut ditangani, tidak menyentuh akar masalahnya. Hal ini mengakibatkan permasalahan tanah di Indonesia tidak pernah dapat selesai secaralebihkomprehensif.Denganpenanganantematik ini, Komnas HAM mengharapkan dapat menemukan

mekanisme yang tepat untuk menyelesaikannya.

Dan sebaran 5 wilayah terbanyak yang menjadi daerah aduan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 5 Sebaran wilayah aduan terbanyak

160 140 120 100 80 60 40 20 0 DKI Sumatera Jawa Jawa Jawa Jakarta Utara Timur Barat Tengah

Berdasarkan sebaranwilayah diatas, maka dapat dilihat bahwa DKI Jakarta menjadi wilayah terbanyak sebagai wilayah tempat pelapor dan/atau yang dilaporkan. Penempatan DKl sebagai wilayah terbanyak bukan mengindikasikan seluruh kasusnya terjadi di DKI Jakarta, karena teridentifikasi juga ternyata DKl Jakarta hanya sebagai tempat atau wilayah dimana pengadu bertempat tinggal. Namun tidak dapat dibantah bahwa DKl Jakarta juga merupakan wilayah pelanggaran HAM yang cukup banyak. Di DKI Jakarta ini, kasus yang terbanyak adalah kasus-kasus tanah dan penggusuran.

Sementara wilayah Sumatera sebagai wilayah nomor 2 yang terbanyak diidentifikasi adalah kasus di kepolisian dan sengketa tanah. Sengketa tanah lebih banyak terjadi antara masyarakat dengan PTPN yang ada di wilayah tersebut.

NamunpadaintinyahampirdiseluruhIndonesiakasuskasus yang terjadi adalah masalah penanganan kasus di kepolisian. Setelah itu kasus menyangkut sengketa tanah yang diakibatkan adanya investasi dan/atau karena ada banyaknya pembangunan infrastruktur.

Gambar 2.2 Para siswa tertarik dengan poster Munir, salah satu tokoh HAM di Indonesia yang mati dibunuh karena aktivitas HAMnya; Festival HAM 2018 di Wonosobo

Dalam mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi dan tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas. Biro Dukungan Pemajuan HAM telah menetapkan tiga sasaran programnya, yaitu:

a. Saran dan rekomendasi pembentukan, perubahan,danpencabutanperundang-undangan yang berperspektif HAM,

b. Indikator HAM yang diimplementasikan dalam HRC (Human Rights Cities). SRH (Sekolah Ramah HAM), PBH (Polisi Berbasis HAM), dan pemenuhan hak Kelompok Minoritas, serta

C. K/L/D/S yang telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM.

Tiga sasaran program diwujudkan dengan mendekatkan Hak Asasi Manusia dalam tata kelola pemerintahan lokal dan memperkuat norma HAM serta didukung oleh praktik pelaksanaan HAM di Indonesia. Melalui fungsi pengkajian dan penelitian, maka untuk menambah pemahaman dan penghormatan atas hak asasi manusia, Standar Norma dan Setting dilaksanakan pertama kali pada 2018 dan telah menghasilkan norma bertema diskriminiasi ras dan etnis. Pelaksanaan juga didukung dengan menggunakan metode baru yaitu melalui survei yang

bekerjasama dengan Litbang Kompas. Hasil survei norma diskriminasi ras dan etnis berhasil memotret kondisi HAM yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia dan disajikan dalam bentuk angka.

Sasaran program berikutnya adalah penyebarluasan wawasan HAM melalui fungsi pendidikan dan penyuluhan dengan pelaksanaan Human Rights Cities (HRC) yang membangun kesepahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten, HRC digelar pada 13-15 November 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah. Begitu juga Sekolah Ramah HAM (SRH), yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan mengadakan workshop maupun seminar sampai dengan kegiatan pembuatan film "Sekolah Ramah HAM", serta bekerjasama dengan Polisi untuk melaksanakan penyuluhan dalam kegiatan Polisi Berbasis HAM (PBH). Dengan mengedepankan prinsip, standar norma dan setting HAM dalam tugas pokok fungsi Kepolisian Rl, baik di tingkat pusat, wilayah dan daerah, dilakukan beberapa strategi pendidikan yaitu dengan penyusunan dan penerbitan Buku Saku HAM untuk anggota kepolisian (Sabhara, Reskrim, Tahti dan Brimob). Penyebarluasan Buku Saku HAM dilaksanakan dalam bentuk Audiensi dan Sosialisasi serta Pembekalan Buku Saku HAM di Polda dan Brimob di Maluku, Polda Kalbar dan NTT serta Mako Brimob Depok, Jawa Barat.

Selain buku saku HAM, penyebarluasan wawasan

HAM juga didukung oleh sejumlah hasil penerbitan, antara lain seperti buku instrumen HAM, Policy Brief, SRH, Buletin Wacana HAM, Jurnal HAM dan Majalah Suar. Selain itu, Biro Dukungan Pemajuan HAM juga memiliki sarana dokumentasi dan informasi berupa perpustakaan yang sampai saat ini telah memiliki 12.000 jenis koleksi buku HAM. Hal ini juga ditunjang oleh unit TI (Teknologi Informasi) dalam upaya mendukung program E-Government, termasuk juga mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dikelola dalam laman https://www.komnasham.go.id/ ppid/.Selainitu,unitTljugamelakukanpengembangan web-based tool SDGs berbasis HAM yang dapat diakses di https://sdg.komnasham.go.id/id/tpb/.

Dan puncaknya, dalam Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas, Biro Dukungan Pemajuan menyelenggarakan Sarasehan 25 Tahun Komnas HAM pada 19 Juli 2018, diikuti dengan pelaksanaan Sidang HAM yang bekerjasama dengan KPAI, dan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 21-22 November 2018 serta diakhiri dengan perayaan Hari HAM Internasional dengan pelaksanaan semiloka Nasional pada 10 Desember 2018 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI.

Sandrayati Moniaga WAKIL KETUA BIDANG EKSTERNAL

TIM AET EN

Amiruddin Al Rahab KOMISIONER PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

3.1

LAPORAN PERBAGIAN KOMNAS HAM RI

Gambar 3.1 Wakil ketua internal Komnas HAM selaku ketua tim pemantauan pilkada 2018, Hairansyah, sedang melakukan pemantauan pilkada di salah satu rumah sakit

3.1.1 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

3.1.1.1 DATA DARI GARDA TERDEPAN PENGADUAN KOMNAS HAM

Pada 2018 Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP) menerima 6.098 berkas pengaduan. Berkas tersebut terdiri dari 2.244 kasus baru satu kali diadukan dan 3.854 berkas atas kasus yang sudah ditangani mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Berkas pengaduan tersebut disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Untuk lebih jelasnya berikut deskripsi data penerimaan pengaduan tahun 2018 ke dalam beberapa kategori.

A. Wilayah Kejadian

Berdasarkan provinsi wilayah kejadian, 6.098 berkas pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM melalui Bagian Pelayanan Pengaduan dapat dijelaskan pada gambar 3.2.

Empat besar urutan provinsi dengan berkas pengaduan paling banyak adalah DKI Jakarta 820 berkas. Sumatera Utara 568 berkas, Jawa Timur 523 berkas, dan Jawa Barat 492 berkas.

Aceh: 109 Kaltara: 7 Sumut: 568 Kepri: 56 Gorontalo: 9 Sulut: 62 Maluku Utara: 18 Kaltim: 132 Kalbar:219 Riau: 193 Papua Barat 14 Sulteng: 119 Jambi: 100 Sumbar.291 Kalteng: 112 Sulbar: 5 Kep. Babel:26 Sumsel:238 Papua: 96 Bengkulu: 47 Kalsel: 58 Sultra: 79 Maluku: 313 DKI: 820 Lampung: 72 Sulsel: 168 Jateng:317 Banten: 200 Bali: 65 Jabar: 492 DIY: 87 Jatim: 523 NTT:114 Tanpa Informasi: 223 NTB: 84 Luar Negeri: 62

Gambar 3.2 Wilayah kejadian

B. Kasus Baru dan Distribusi Berkas

Pengaduan yang berjumlah 6.O98 berkas, diantaranya mencakup kasus yang baru disampaikan pertama kalike Komnas HAMyaitu 2.244 kasus. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Sebanyak 1.530 kasus masuk ke dalam kategori file1. Kasus terkait (i) sengketa utang piutang dan (ii) pelanggaran kode etik dan perilaku hakim merupakan contoh kasus yang masuk ke dalam kategori file². Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain kasus baru 1 kali, Komnas HAM juga menerima berkas atas kasus yang telah diproses sebelumnya yaitu sebanyak 3.854 berkas. Berkas tersebut dapat berupa penambahan informasi maupun penyampaian klarifikasi.

Dilihat berdasarkan penanganan berkas pengaduannya, dari 6.098 berkas pengaduan distribusikan pada tabel 3.1.

C. Klasifikasi/Tema Hak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin. Dalam perkembangannya, dengan bertambahnya satu lagi undang-undang berdimensi

KASUS 2444 BARU PEMANTAUAN & FILE MEDIASI PENYELIDIKAN 1530 KASUS 88 KASUS 626 KASUS (1033 kasus bersifat tembusan)

Gambar 3.3 Kasus baru satu kali

Tabel 3.1 Diagram distribus berkas

3108 Berkas Pemantauan dan Penyelidikan 2196 Berkas File 151 Berkas Tim 643 Berkas Mediasi

HAM yaitu UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis³, maka bertambah pula kategorisasi tema hak yang dapat diadukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai dengan pasal 4 UU No 40 Tahun 2008). Berikut jabarannya:

Tabel 3.2 Klasifikasi/tema hak Hak untuk hidup 188 Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri 62 1895 Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi 84 312 Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan 2317 63 Hak turut serta dalarm pemerintahan Hak perempuan 21 16 Hak anak Hak tidak diperlakukan diskriminatif 12 Bukan kewenangan Komnas HAM 853 0 500 1000 1500 2000 2500

Tema hak atas kesejahteraan, yang menjadi tema hak paling banyak diadukan berjumlah 2.425 berkas, berkisar pada konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran.

Tema hak memperoleh keadilan, yang berjumlah 1.991 berkas pengaduan menempati urutan kedua hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga Peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat sebagai pengadu.

Kategori berkas Bukan Kewenangan Komnas HAM merupakan berkas dengan materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM, atau memuat permasalahan yang bukan merupakan kewenangan Komnas HAM untuk menangani. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1Kasus yang masuk dalam kategori file dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pengaduan yang tidak memenuhi syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Dukungan Pemantauan dan Bagian Mediasi;

C. Pengaduan yang bersifat tembusan (merupakan Diskresi Komisioner Subkomisi Penegakan Komnas HAM disampaikan diantaranya pada Raker Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan 13-16 Maret 2018)

2Kasus yang masuk ke dalam kategori file dibuatkan surat tanggapan kepada pengadu berupa saran untuk melaporkannya kepada lembaga yang berwenang melakukan penanganan.

b. Pengaduan yang bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran HAM dengan merujuk pada Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkas dengan kategori ini, tidak akan diteruskan ke Bagian Dukungan Pemantauan dan Bagian Mediasi sampai dengan ditemukan fakta baru terkait adanya dugaan pelanggarna HAM; dan

3 Komnas HAM menjalankan fungsi pengawasan segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan aturan dalam pasal 8 ayat (1)'UU No 40 Tahun 2008

D. Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, dari 6.098 berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Klasifikasi pihak yang diadukan

No. Klasifikasi Pihak Yang DiadukanJumlah No. BerkasNo.Klasifikasi Pihak Yang DiadukanJumlah Berkas
1Diadukan Pemerintah Pusat
dan/atau Rumah Tahanan Negara68
2 3Pemerintah Provinsi Pemerintah107 57511Pemerintah Negara Lain21
Kabupaten/Kota51512Perusahaan Swasta1021
4 5Lembaga legislatif Lembaga negara (non1 7013 14BUMN/BUMD Lembaga Pelayanan Kesehatan257
kementerian)14Lembaga Pelayanan Kesehatan23
6 7Lembaga peradilan POLRI395 167015 16Lembaga Pendidikan Organisasi132
7 8TNI17316 17Organisasi Lainnya43
8 9TNI Kejaksaan173 12217Lainnya874

E. Surat Tanggapan Pengaduan

Kategori teradu lainnya mencakup berkas pengaduan yang menampilkan data teradu adalah individu, kelompok masyarakat, dan tanpa keterangan pihak yang diadukan.

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan

berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 19994, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 19995 dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

150 Permintaan Kelengkapan Berkas Total 1361 376 Bukan Pelanggaran Berkas HAM 835 Ucapan Terima Kasih

4Syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa 'Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan' dan 'Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. Kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas

HAM'. Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi.

5 Analisis pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM merujuk pada Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

F. Penghitungan Stok dan Otomasi Arsip Pengaduan

1. Penghitungan Stok Berkas Arsip Pengaduan

Kegiatan Penghitungan Stok dilakukan pada 6 Kantor Perwakilan dan Tim Ad Hoc yaitu Tim Aceh, Tim Santet, dan Tim Paniai dengan maksud untuk menjamin perekaman arsip yang lengkap dan akurat, serta mengembangkan sistem pelayanan yang efisien untuk mengakses arsip.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Penghitungan Stok di Kantor Perwakilan meliputi:

(i) pendataan arsip pengaduan,

(ii) penilaian kelengkapan sarana kebutuhan arsip di Kantor Perwakilan, dan

(iii) diskusi rencana penerapan Sistem

Pengaduan Terpadu (SPT) dan Sistem Otomasi Arsip Pengaduan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ditemukan beberapa permasalahan di Kantor Perwakilan, diantaranya:

(i) belum dilakukannya alih media (scanning) terhadap berkas pengaduan,

(ii) database yang belum rapi dan sistematis,

(iii) belum ada penyeragaman nomor agenda, penamaan box, pelabelan amplop dan format database antara pusat dan perwakilan, dan

masih adanya ketidaksesuaian (iv) antara database dan data fisik.

Catatan ini menjadi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan Penghitungan Stok 2019.

Gambar 3.4 Kegiatan penghitungan stok di Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah

2. Sistem Otomasi Arsip Pengaduan (SOAP)

SOAP adalah aplikasi penyimpanan arsip pengaduan sebagai database penyimpanan

berkas Pengaduan di Biro Penegakan HAM. Berikut data yang dapat disajikan oleh Otomasi Arsip Pengaduan pada 2018:

Tabel 3.5 Grafik otomasi arsip pengaduan

Berkas Lanjutan 3692 Berkas 1x (Baru) 3757 Berkas ditangani 3630 Berkas di File 3819 Berkas LanjutanBerkas 1x (Baru) Berkas ditangani Berkas di File

G. Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan Proaktif di Daerah

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Terlihat dari

jumlah pengaduan dan konsultasi yang diterima. Berikut jabarannya:

GORONTALO JAMBI SRAGEN DEMAK BLITAR 26-29 Maret 17-20 April 17- 20 April 25-28 Juni 23-26 Juli konsultasi:8 konsultasi:10 konsultasi:11 konsultasi:11 konsultasi:26 pengaduan:2 pengaduan:4 pengaduan:0 pengaduan:3 pengaduan:0 a 040 BANTUL SUMBA BARAT BENGKULU TULUNGAGUNG 13- 16 Agust 28- 31 Agust 18-21Sept 22-25 Okt konsultasi:10 konsultasi: 14 konsultasi:8 konsultasi:32 pengaduan:0 pengaduan:5 pengaduan:0 pengaduan:1

Gambar 3.5 Penerimaan konsultasi dan pengaduan proaktif di daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan Komnas HAM RI ke masyarakat, terutama dalam menerima konsultasi dan pengaduan. Tim bekerjasama dengan NGO/LSM dan/atau universitas setempat untuk pembukaan pos konsultasi dan pengaduan sementara maupun diskusi terbatas dengan masyarakat. Selain itu, juga dilakukan dengan radio atau televisi lokal untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang adanya pos pengaduan di daerah yang bersifat sementara. Tim juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah setempat untuk berdiskusi tentang hak asasi manusia.

H. Jejaring Pengaduan

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dengan masyarakat sipil sebagai stakeholder utama dalam penerimaan pengaduan. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

13-16 Agustus'18 Kota Yogyakarta & Kab. Gn. Kidul 25-20 September'18 Evaluasi Jejaring di Kab. Cilacap Kota Yogyakarta & Kabupaten 25-27 Jul '18 Gunung Kidul Jejaring "Sekretariat Pengaduan" Kota Malang Jejaring "Pejuang HAM Malang"

Gambar 3.7 Kegiatan jejaring pengaduan

BAGIAN DUNNGAN EL OS PN ENGADUAN PRORNIF I DAAR AB. TUILUNGAGUN.2-2

Gambar 3.6 FGD dalam kegiatan Pos Pengaduan Proaktif di Tulungagung

Sepanjang 2018, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan telah membentuk 2 (dua) jejaring pengaduan di Kota Malang dengan jaringan Komnas HAM di Malang yang bertempat di Malang Corruption Watch yang melahirkan Pejuang HAM Malang, dan di Kabupaten Cilacap dengan Koalisi Perempuan Indonesia yang melahirkan Sekretariat Pengaduan. Pemilihan kedua kota tersebut melihat dari sejarah kerjasama Pos Pengaduan Proaktif di tahun sebelumnya.

Selain itu telah dilakukan evaluasi terhadap Jejaring Pengaduan pertama di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, yaitu IKl Generasi Sekretariat Gunungkidul. Tim menemukan fakta bahwa jejaring pengaduan tersebut kurang efektif karena tidak melakukan sosialisasi yang ditandai dengan tidak diterimanya berkas pengaduan selama satu tahun masa berjejaring. Rekomendasinya adalah:

(i) kegiatan jejaring pengaduan dengan IKI Generasi tidak dilanjutkan, dan

(ii) membentuk jejaring baru yang melibatkan pemerhati HAM Yogyakarta secara luas.

Gambar 3.8 Pembentukan jejaring pengaduan Komnas HAM

Mempertajam Analisis Peningkatan Kapasitas Tanpa Biaya Narasumber Internal Komnas HAM

22-03-2018 Gugatan Hukum Terhadap Komnas HAM "Ernawati Sunaryo" 14-05-2018 Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Perspektif HAM "M. Choirul Anam" 16-05-2018 Kebebasan Berekspresi, Kriminalisasi, dan HAM "M. Choirul Anam" 02-07-2018 Penggunaan Internet dan Toleransi dalam Persperktif HAM *Beka Ulung Hapsara"

06-07-2018 Pemilu dan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan *Hairansyah" 10-09-2018 Gender dan HAM *Kurniawati Novita Dewi" 29-10-2018 Kepatuhan Terhadap Rekomendasi Komnas HAM Berdasarkan Pengaduan yang Diterima *Asri Oktavianty Wahono"

Gambar 3.9 Kegiatan diskusi bulanan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

J. Benchmarking Pelayanan Publik Bagian Dukungan Pelayanan Pen gaduan

Kegiatan benchmarking dilakukan dengan cara membandingkan kinerja Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan terhadap aktivitas serupa dari instansi lain yang bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki sistem pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas pelayan publik. Pelaksanaan Studi Banding dilakukan di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu;

1. Jakarta Smart City dan Mal Pelayanan Publik pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI pada 21 November 2018;

2. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya pada 26

Desember 2018; dan

3. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 27 Desember 2018.

3.1.1.2 KASUS DALAM PROSES PEMANTAUAN, PENYELIDIKAN, DAN PENGAWASAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan menerima 1.713 kasus yang terdiri dari 717 kasus baru dan 996 kasus lanjutan6 untuk selanjutnya ditangani oleh masing-masing staf laporan pemantauan dan penyelidikan. Dari total kasus yang diterima, terdapat 903 kasus (382 kasus baru dan 521 kasus lanjutan) yang telah ditangani dengan rincian yang dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Tabel 3.6 Jumlah kasus yang ditangani Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan

120 111 100 92 99 80 58 55 60 54 54 51 46 36 40 32 32 30 28 26 25 20 21 20 11 12 3 0 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nop Des

Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, pihak yang paling banyak dilaporkan adalah Kepolisian dengan jumlah aduan sebanyak 394 kasus, selanjutnya adalah

korporasi dengan jumlah aduan sebanyak 126 kasus dan pemerintah daerah sebanyak 106 kasus. Klasifikasi kasus yang ditangani dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jumlah pihak yang diadukan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan

Kelompok Agama 0 Lembaga Pelayanan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Lembaga Legislatif Kelompok-Masyarakat Individu Organisasi Lembaga Negara (Non Kementerian) 9 Lembaga Pemasyarakatan dan/Rumah Tahanan 11 Lembaga Pendidikan 12 Kejaksaan 17 TNI 24 BUMN/BUMD 35 Lembaga Peradilan 60 Pemerintah Pusat (Kementerian) 78 Pemerintah Daerah 106 Korporasi 126 Kepolisian 394

°Kasus Lanjutan merupakan berkas yang diterima oleh Komnas HAM dalam rangka pemberian klarifikasi, tanggapan maupun informasi perkembangan kasus yang disampaikan oleh pengadu maupun instansi terkait

Adapun langkah strategis penanganan kasus, khususnya terkait 3 (tiga) besar pihak yang sering diadukan ke Komnas HAM RI. pada 2018. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan melakukan kegiatan bedah kasus di 15 (lima Belas) Polda untuk percepatan penanganan aduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian. Bedah kasus dilakukan hanya untuk kasus yang membutuhkan perhatian khusus atau yang belum mendapat respon tertulis dari kepolisian. Kegiatan ini setidaknya telah membawa 233 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih mendalam.

Pihak kepolisian merupakan institusi yang paling sering diadukan ke Komnas HAM selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, kepolisian juga menempati urutan pertama dalam hal teradu yang paling responsif dalam menanggapi surat klarifikasi Komnas HAM. Adapun kategorisasi tanggapan kepolisian berdasarkan hasil bedah kasus yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

a. Kooperatif

Menilik proses dan pelaksanaan bedah kasus di 15 Polda, tanggapan pada umumnya adalah kooperatif. Daftar kasus yang diberikan ke masing-masing Polda dipaparkan secara rinci oleh para Penyidik kasus. Untuk beberapa Polda, misalnya Polda Jawa Barat dan Polda Sulawesi Selatan, kegiatan bedah kasus dijadikan sebagai konsultasi kasus oleh Penyidik dengan Komnas HAM. Namun demikian, ada pula Polda yang kurang kooperatif, misalnya Polda Metro Jaya yang hanya memberikan 26 dari 51 klarifikasi yang seharusnya diberikan.

b. Reaktif

Tanggapan reaktif juga diberikan oleh Polda untuk kasus yang tingkat kesulitannya tinggi, melibatkan

tokoh masyarakat/agama atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya pada kasus penghasutan yang ditangani oleh Polda Jawa Barat, di mana yang menjadi tersangka adalah tokoh masyarakat dan tokoh ormas yang mempunyai massa sehingga rawan isu SARA. Kepolisian menjadi sangat berhati-hati dan reaktif dalam penanganan kasus tersebut, sehingga terkesan lambat dalam penanganannya.

C. Defensif

Polda menjadi defensif untuk kasus-kasus tertentu, misalnya pada kasus kekerasan/penyiksaan yang melibatkan anggota Polri atau sesama anggota Polri. Komnas HAM tidak mendapatkan penjelasan rinci untuk kasus penyiksaan yang melibatkan anggota Polri, bahkan Polda Sumatera Selatan cenderung defensif saat dimintai penjelasan terkait anggotanya yang dianiaya dan diberhentikan sebagai anggota Polri karena menangkap bandar narkotika.

Metode bedah kasus di wilayah kepolisian ini dianggap efektif dalam upaya percepatan penyelesaian kasus. Untuk itu tetap akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan beberapa reformulasi.

Pelaksanaan Fungsi Pemantauan dilakukan dalam 7 (tujuh) kegiatan, yaitu Pemantauan kasus pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dan hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, Koordinasi dan supervisi terhadap Perwakilan Komnas HAM, Pemberian pendapat HAM dalam proses peradilan atas dugaan pelanggaran HAM, Pemantauan Pilkada serentak 2018, Pemantauan situasi HAM di Indonesia, dan Jejaring Komnas HAM dalam upaya mempercepat penyelesaian kasus. Selain

Gambar 3.10 Komisioner Amirudin melakukan pemantauan

itu bagian ini juga melakukan fungsi pengawasan terhadap praktik diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

1. Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan

Sepanjang 2018, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kegiatan7. Beberapa pemantauan lapangan di antaranya kasus kematian Muhammad Jefri paska ditangkap oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kasus pembebasan lahan dalam proyek pembangunan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, kasus penggusuran warga di Tanjung Sari, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kasus pembangunan waduk Nambo di Kabupaten Nagekeo dan kasus penembakan warga oleh anggota Polres Sumba Barat di Provinsi NTT.

2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dan hasil pemantauan/penyelidikan pada 2018, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan 2 (dua) kali kegiatan lapangan sebagai sample pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengumpulan data terkait implementasi rekomendasi tersebut. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dan hasil pemantauan sebagai pemenuhan dan implementasi rekomendasi Komnas HAM dilaksanakan di 2 (dua) wilayah provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Maluku. Di Kalimantan Timur, monitoring dan evaluasi dilakukan dalam tindak lanjut rekomendasi terkait kasus eks lubang tambang di Kalimantan Timur. Sementara itu monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dilakukan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah.

Datadan temuan KomnasHAM menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan tindak lanjut terhadaprekomendasiKomnasHAMinisangat rendah. Berbagai alasan dan sebab yang mengakibatkan tidak patuhnya penerima

rekomendasi atau tidak adanya tindak lanjut dari penerima rekomendasi Komnas HAM. antara lain:

1.Tidakmemilikikekuatanhukum,sehingga pihak yang diberikan rekomendasi cenderung mengabaikan;

2. Tidak spesifik/tidak measureable,

3. Tidak ada batas waktu untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang diberikan rekomendasi;

4. Tidak sesuai dengan kewenangan pihak-pihak yang diberikan rekomendasi/ tidak tepat sasaran dan adanya kendala regulasi yang membatasi kewenangan tersebut;

5. Pihakyang diberikan rekomendasimengalami kendala anggaran untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan.

3. Koordinasi dan Supervisi terhadap Perwakilan Komnas HAM

Sepanjang 2018 Subkomisi Penegakan HAM telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan supervisi terhadap Kantor Perwakilan Komnas HAM yaitu:

a. Diskusi Penyamaan persepsi terkait pendataan kasus;

b. Diskusi Optimalisasi Fungsi Kantor Perwakilan Komnas HAM RI;

C. Pemantauan Situasi HAM oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM di 6 wilayah.

Adapun capaian dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja Kantor Perwakilan Komnas HAM dalam penanganan permasalahan HAM di masing-masing kantor perwakilan melalui Pemantauan situasi HAM yang berbasis pada fokus isu di masing-masing perwakilan. Sehingga penanganan kasus lebih terfokus dan komprehensif.

Pada tahun 2019, Subkomisi Dukungan Penegakan HAM masih akan melanjutkan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap Kantor Perwakilan Komnas HAM RI dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kerja-kerja Perwakilan dalam Pemantauan Hak Asasi Manusia dalam upaya penegakan HAM dan percepatan penanganan kasus di 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM RI.

4. Pemberian Pendapat HAM dalam Proses Peradilan atas Dugaan Pelanggaran HAM

Selama 2018 Subkomisi Penegakan HAM telah melakukan kegiatan amicus curiae, sebagai berikut: kasus penyiksaan oleh LBH Jakarta, kasus kriminalisasi saksi ahli a.n. Dr.Ir. Basuki Wasis, MSi., dan kasus korban 65 a.n. Nani Nurani.

5. Pemantauan Pilkada Serentak 2018

Pemantauan Komnas HAM RI dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi yaitu Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Penetapan wilayah pemantauan berdasarkan kriteria tertentu, terutama tingkat kerawananan berdasarkan analisis yang dilakukan Komnas HAM, Bawaslu, dan Kepolisian.

Beberapa faktor penting yang mendorong

Komnas HAM RI melakukan pemantauan Pilkada Serentak 2018 karena Pilkada Serentak ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak, dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penebaran kebencian (hate speech) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif; mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan Pilkada yang akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM; peringatan (warning) tentang potensi kerawanan; serta masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses Pilkada.

AdapunyangmenjadifokuspantauanKomnas HAM dalam Pilkada serentak 2018 meliputi diskriminasi ras, etnis dan SARA, pemenuhan hak pilih bagi warga negara, memastikan kemurnian hasil pemilihan, dan mendorong aturan pemilu yang ramah HAM.

TPS (TEMPATPEMUNGUTANSU RUTAN POLRI TAHANAN DITTAHTLROLDA 05

Gambar 3.11 Kegiatan Pilkada Jawa Tengah

6. Pengamatan Situasi HAM di Indonesia

Selama 2018, Subkomisi Penegakan HAM telah melakukan pemantauan situasi HAM sebagai berikut, Pertama, pengamatan perdagangan orang (Human Trafficking) di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggra Timur.

Kedua, pengamatan kekerasan bersenjata dan konflik agraria di Papua. Ketiga, pengamatan kepatuhan pemegang izin investasi perkebunan sawit dalam perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Kalimantan Barat. Keempat, pengamatan pemenuhan hak masyarakat hukum adat dan jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam penanganan kasus dampak lingkungan penambangan emas di Gunung Botak, Kabupaten Pulau Buru, Maluku. Kelima, pemantauan situasi hak ekonomi, sosial, dan budaya pada sektor agraria di provinsi Sumatera Barat. Keenam, pengamatan hak ekonomi, sosial. dan budaya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehatdalamsengketalahanuntukpengelolaan Sumber Daya Alam oleh pemerintah di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

7. Jejaring Komnas HAM dalam Upaya

Mempercepat Penyelesaian Kasus

Untuk percepatan penanganan kasus HAM yang dilaporkan dan/atau perlu mendapatkan respon segera. Pada 2018, Subkomisi PenegakanHAMmelakukanjejaringdenganAliansi

Jurnalis Independen (AJI) Pusat dan DKI Jakarta. Beberapa kerja sama dilakukan dalam upaya jejaring yaitu peningkatan kapasitas dalam penyajian informasi dan data, bedah kasus, dan media briefing.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI INDONESIA

Tim melakukan penyusunan pedoman pengawasan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 Jo. PP Nomor 56 tahun 2010. Dalam penyusunan pedoman tersebut, terdapat beberapa komponen yang dihasilkan, diantaranya sebagai berikut:

Poin penting untuk menyusun pedoman pengawasan Komnas HAM berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 dalam diskusi dengan CRCS UGM Yogyakarta, Fakultas Hukum UNAIR Surabaya dan FISIP UI Jurusan Sosiologi Depok:

Perlu ditentukan pelaku siapakah pelaku disini negara atau non-negara.

Apa yang dimaksud dengan hate speech dan batasannya bagaimana?

Apa yang dimaksud diskriminasi dan bagaimana batasannya?

Kasus yang disajikan setidaknya memuat tindakan diskriminasi apa, siapa korbannya dan pelakunya siapa.

Dalam pembuatan pedoman pengawasan Komnas HAM mengacu pada UU No. 40 Tahun 2008 jo PP No. 56 Tahun 2010.

Ruang lingkup apakah regulasi atau apakah tindakan diskriminasi agama masuk ruang lingkup dalam UU No. 40 Tahun 2008?

Bagaimana cakupan pengawasannya pemerintah, perseorangan atau kelompok?

Apa yang dimaksud dengan afirmasi dan bagaimana batasannya?

Teori atau konsep dapat dijadikan acuan untuk menentukan tindakan tersebut diskriminasi atau tidak sehingga diupayakan dikemas dalam bentuk legal operational.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pedoman pengawasan Komnas HAM yang nantinya dapat digunakandalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan/tindakan yang berpotensi adanya diskriminasiras dan etnis. Sehubungan

dengan hal di atas output berupa draf pedoman pengawasan Komnas HAM pada tahun 2018 tersebut akan dilakukan uji coba terlebih dahulu sebagai bentuk implementasi pedoman yang legal operasional yang nantinya dilaksanakan pada tahun 2020.

3.1.1.3 MEDIASI HAM OLEH BAGIAN DUKUNGAN MEDIASI

A. Data Kasus

Padatahun 2018,BagianDukunganMediasimenerima 126 kasus baru, yang berasal dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 112 kasus dan Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 14 kasus. Selain kasus baru tersebut, Bagian Dukungan Mediasi pun masih menangani 685 kasus dari tahun-

tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai atau ditutup.

Dalam proses penanganan terhadap kasus tersebut selama tahun 2018, terdapat 168 kasus yang sudah ditutup baik terhadap kasus baru maupun kasus lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.8 Data kasus

TahunKasus SebelumnyaKasus Baru Penutupan KasusTotal Kasus Berjalan
DPPPMTMemorandum PenutupanPelimpahan ke PMTPelimpahan ke PMT
201759514828833685685
201868511214152216643

Tabel 3.9 Isu kasus

03032 Lahan 12 Ketenagakerjaan Penggusuran Aset TNI/POLRI Rumah Dinas 52 Lingkungan Kesehatan Agama Kelompok Rentan Keluarga 40 Pendidikan Kepegawaian

Berdasarkan identifikasi data kasus yang diterima di tahun 2018, adapun tipologi kasus yang diterima antara lain:

1. Isu kasus

Isu kasus yang paling banyak diadukan pada tahun 2018 adalah isu lahan sebanyak 52 kasus, isu ketenagakerjaan sebanyak 40 kasus dan isu penggusuran sebanyak 12 kasus.

Beberapa latar belakang penting timbulnya kasus dengan isu lahan antara lain didorong oleh tumpang tindih klaim atas kepemilikan dan pengelolaan lahan serta kasus pembayaran atas kompensasi penggunaan lahan oleh korporasi dan Negara sebagai konsekuensi logis atas perluasan usaha korporasi dan pembangunan infrastruktur yang merupakan proyek pemerintah dibidang infrastruktur.

Sementara itu di bidang ketenagakerjaan, timbulnya kasus mayoritas dilatarbelakangi oleh pemutusan hubungan kerja sepihak, ketidak sesuaian dalam pemberian upah, tunjangan lainnya serta pelarangan berorganisasi dan mogok kerja.

Selanjutnya terkait isu penggusuran dilatarbelakangi oleh adanya pembiaran atau ketidaktegasan dari Pemerintah atau Korporasi selaku pemilik lahan atau bangunan dalam waktu lama, sehingga masyarakat yang menempati lahan atau bangunan secara ilegal merasa sudah memiliki dan melakukan banyak perubahan terhadap aset yang mereka kuasai. Selain itu penggusuran dilatarbelakangi adanya kebutuhan lahan atau akses untuk kepentingan fasilitas umum, misalnya pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain-lain.

Tabel 3.10 Pihak yang diadukan

6 Lembaga Pendidikan3 2 5 Lain-lain Perorangan Pemerintah Pusat 34 Pemerintah Daerah 2 Peradilan 54 13 Perusahaan BUMN 5 2 TNI POLRI

2. Pihak yang diadukan

Pihak yang paling banyak diadukan adalah perusahaan sebanyak 54 kasus, pemerintah daerah sebanyak 34 kasus dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 13 kasus. Ketiga pihak ini mempunyai keterhubungan yang erat terutama dalam masalah klaim atas kepemilikan dan pengolahan lahan. Hal ini sesuai dengan isu yang paling banyak diadukan, yakni isu lahan yang menempati urutan tertinggi.

3. Hak yang dilanggar

Hak yang dilanggar yaitu hak atas kesejahteraan sebanyak 117 kasus, hak mengembangkan diri sebanyak 3 kasus dan hak atas kebebasan pribadi sebanyak 3 kasus. Hak atas kesejateraan yang

dilanggar sebangun dengan jenis isu kasus yang ditangani Sub Komisi Penegakan HAM Bidang Mediasi selama 2018 yang menunjukan bahwa kasus dengan isu lahan, ketenagakerjaan dan penggusuran menjadi 3 isu yang lebih banyak ditangani dibanding isu lainnya. Hak-hak tersebut berhubungan langsung dengan hak untuk mempunyai milik sesuatu secara sendiri atau bersama-sama untuk pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum serta hak untuk tidak dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang, hak atas pekerjaan serta upah yang adil sesuai dengan prestasinya, mendirikan serikat pekerja, memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Tabel 3.11 Hak yang dilanggar

Hak anak 1 Hak wanita 0 Hak turut serta dalam pemerintahan 0 Hak atas kesejahteraan 117 Hak atas rasa aman 0 Hak atas kebebasan pribadi 3 Hak memperoleh keadilan 2 Hak mengembangkan diri 3 Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan 0 Hak untuk hidup 0 0 20 40 60 80 100 120 140 berlaku serta terakhir adalah berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain sebangun dengan jenis isu kasus, jumlah jenis hak yang dilanggar sebangun dengan pihak yang paling banyak diadukan dimana pihak yang paling banyak diadukan adalah pihak perusahaan, pemerintah dan BUMN.

4. Wilayah Pengaduan

DKI Jakarta merupakan peringkat pertama sebagai wilayah pengaduan tertinggi sebanyak 47 kasus, kemudian Sumatera Utara sebanyak 27 kasus dan Jawa Barat sebanyak 22 kasus. Khusus untuk wilayah DKIJakarta, banyaknya pengaduan disebabkan karena dekat dengan pusat pemerintahan, selain itu banyaknya investasi dan pembangunan infrastruktur, serta pemahaman dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi mediasi sudah lebih baik dibanding wilayah lain. Begitu pula untuk wilayah Sumatera Utara dan Jawa Barat meskipun tidak dekat dengan pusat pemerintahan, tetapi wilayah-wilayah tersebut termasuk wilayah yang produktif selain DKI Jakarta, dan dapat disimpulkan pula bahwa pemahaman dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi mediasi sudah lebih baik dibanding wilayah lain.

B. Pelaksanaan Fungsi Mediasi

Kegiatan Fungsi Mediasi Terkait dengan Penanganan Kasus di Lapangan

Dalam rangka menindaklanjuti kasus tersebut, Bagian Dukungan Mediasi melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pramediasi ke lapangan

Bagian Dukungan Mediasi melaksanakan 25 kegiatan Pramediasi lapangan dalam rangka menindaklajuti 48 kasus. dengan sebaran wilayah meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Maluku. Kegiatanini dilakukan untuk memastikan kesediaan mediasi dari para pihak.

2. Mediasi

Bagian Dukungan Mediasi melakukan 15 kegiatan mediasi, dengan sebaran wilayah meliputi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan mediasi sering kali menjadi terhambat karena tidak hadirnya para prinsipal (pihak yang langsung berkaitan dengan kasus) yang dapat mengambil keputusan dalam pertemuan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan mediasi, seringkali pihak Pemerintah diwakili jajaran pejabat level menengah yang mendapat tugas hanya untuk hadir dalam pertemuan mediasi, dan pihak korporasi diwakili oleh jajaran manajemen atau kuasa hukum yang juga tidak diberi mandat untuk memutuskan hal-hal yang menjadi substansi pembahasan dalam mediasi.

Gambar 3.12 Komisioner Munafrizal Manan dalam pramediasi lahan adat Tananahu.

3. Pasca Mediasi

Pada 17 sampai dengan 19 Desember 2018. Bagian Dukungan Mediasi melakukan kegiatan monitoring atas kesepakatan mediasi berkaitan dengan kasus lahan atara Warga Kampung Setengar dan PT HAl Sumber Sejahtera Batam. Kegiatan ini menghasilkan Berita Acara Monitoring Kesepakatan.

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian atau Lembaga yang mempunyai fungsi mediasi dalam rangka percepatan penanganan kasus.

Beberapa kegiatan yang dilakukan berupa:

a) Pelaksanaan FGD Pembahasan Draft Inpres Percepatan Penyelesaian Konflik Argaria.

b) Pelaksanaan FGD terkait dengan Teknik Komunikasi dan Interpersonal Skill yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2018, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal terutama mengenai teknik komunikasi sebagai upaya penanganan kasus mediasi.

c) Pelaksanaan FGD Focus Group Discussion “Konsultasi Dengan Lembaga Penegak Hukum Serta Kementrian Atau Lembaga Lainnya yang Memiliki Tugas dan Wewenang Melakukan Penanganan Kasus/Perkara dan Mediasi, Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Menjalankan Fungsi Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia'.

d) Pelaksanaan FGD Memahami Konsepsi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Untuk Menunjang Fungsi Mediasi yang dilaksanakan pada 19 November 2018. yang bertujuan untuk menunjang fungsi mediasi dalam penanganan pengaduan di Bagian Dukungan Mediasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam menanganai kasus.

C. Capaian Mediasi

Capaian mediasi adalah jumlah penyelesian suatu kasus, yang terdiri dari dokumen Kesepakatan Mediasi, Berita Acara Mediasi dan Penutupan Kasus.

a. Kesepakatan Mediasi

Pada tahun 2018, Subkomisi Mediasi telah mencapai 9 Kesepakatan dengan klasifikasi isu lahan sebanyak 8 Kesepakatan, isu hak atas pendidikan sebanyak 1 (satu) kesepakatan. Kesepakatan ini dalam rangka menindaklanjuti 7 kasus antara lain adalah:

(i) Kesepakatan Mediasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan Pemilik Lahan (Ahli Waris) an. Teuku Muhammad Faisal, pada 20 Maret 2018;

(ii) Kesepakatan Perdamaian Sengketa lahan antara warga penggarap lahan, PT. satu Stop Sukses, dan Perhimpunan Pensiunan PNS Pemilik Kavling Ditjen Perkebunan Atas Tanah yang berlokasi di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa dua, Kabupaten Tangerang, pada 9 April 2018;

(iii) Kesepakatan Mediasi atas Sengketa Warga Kampung Balubur RW 11, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 3 September 2018;

(iv) Kesepakatan Perdamaian Sengketa Lahan antara Warga Penggarap Lahan, PT Satu Stop Sukses dan Perhimpunan Pensiunan PNS Pemilk Kavling Ditjen Perkebunan Atas Tanah yang berlokasi di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, 4 Oktober 2018;

(v) Kesepakatan Perdamaian atas sengketa terkait permasalahan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, pada 1 November 2018:

(vi) Kesepakatan mediasi atas sengketa warga Kampung Balubur RW 11, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pada 16 November 2018;

(vii) Kesepakatan Perdamaian Atas Penyelesaian Sengketa Lahan Di Proyek Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 29 November 2018;

(viii) Kesepakatan Perdamaian Antara Sdr. Julio Belnanda Harianja dan Pimpinan Rektorat Universitas Negeri Semarang Terkait Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semaranag Nomor 304/P/2018 tentang Pemberian Sanksi Akademik bagi Mahasiswa a.n. Julio Belnanda Harianja Program Studi Ilmu Hukum, S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 12 Desember 2018; dan

(ix) Kesepakatan Perdamaian Antara Warga Tambakrejo. Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara dan Pemerintah Kota Semarang serta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Terkait Penyelesaian Sengketa Proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang Di Tambak Rejo. RT 5 RW 16. Kelurahan Tanjung mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah, 13 Desember 2018.

Kesepakatan mediasi ini adalah titik temu penyelesaian permasalahan antara para pihak kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak. Dari kesepakatan yang telah dicapai tersebut, memberikan implikasi positif dalam jangka panjang dan berdampak luas, antara lain:

(1) program pembangunan pemerintah dapat berjalan,

(2) meningkatnya hak atas kesejahteraan,

(3) tercapainya harmoni sosial dalam masyarakat, dan

(4) adanya kejelasan status lahan.

b. Berita Acara Mediasi

Berita acara yang dihasilkan dalam pertemuan mediasi pada tahun 2018 yaitu 8 Berita Acara, yang terdiri dari 3 Berita Acara Ketidaksepakatan, 4 Berita Acara Penundaan Mediasi dan 1 Berita Acara Monitoring Kesepakatan. Adapun berita acara yang dihasilkan antara lain:

(i) Berita Acara Rapat Mediasi Terkait Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Antara Sdr. Dadang Priyatna Dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, pada 19 Januari 2018;

(ii) Berita Acara Rapat Mediasi Terkait Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Antara Sdr. Dadang Priyatna dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, pada 12 Maret 2018;

(iii) Berita Acara Tanpa Kesepakatan Sengketa Lahan Antara Kelompok Warimin dkk, Desa Muara Burnai I, Kecamatan Lempuing Jaya Dengan Kelompok Perkebunan Korpri, pada 23 Maret 2013;

(iv) Berita Acara Mediasi Terkait Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Antara Sdr. Dadang Priyatna dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, pada 31 Maret 2018;

(v) Berita Acara Mediasi Terkait Sengketa Kelanjutan Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Antara Para Nelayan dengan PT. Mega Agung Nusantara, pada 12 September 2018;

(vi) Berita Acara Pertemuan Mediasi Terkait Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani Bah Balua Sejahtera Dengan PT. NV Primex, 11 Oktober 2018;

(vii) Berita Acara Tanpa Kesepakatan Kasus Proyek Geothermal Di Solok, Sumatera Barat, pada 18 Oktober 2018; dan

(viii) Berita Acara Monitoring Kesepakatan Mediasi Atas Kasus Ganti Rugi Lahan Masyarakat Desa Setenggar dan PT Hai Sumber Sejahtera Batam, pada 18 Desember 2018.

c. Penutupan Kasus

Penutupan kasus pada Bagian Dukungan Mediasi didasarkan pada ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa penutupan kasus dapat dilakukan apabila:

(1) Tidak memiliki bukti awal yang memadai,

(2) Materipengaduanbukanmasalah pelanggaran hak asasi manusia,

(3) Pengaduan diajukan dengan itikad tidak buruk atay ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu,

(4) Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, atau

(5) Sedang berlangsung upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut, penutupan kasus di Bagian Dukungan Mediasi dapat dilakukan apabila: (1) Telah dilakukan proses mediasi dan tercapai kesepakatan antar para pihak, (2) Telah dilakukan proses mediasi, namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, atau (3) Salah satu pihak tidak bersedia untuk difasilitasi mediasi Komnas HAM RI.

Atas dasar tersebut tahun 2018, Bagian Dukungan Mediasi telah menyelesaikan/menutup penanganan kasus sebanyak 168 kasus yang terdiri dari 25 kasus baru yang diterima di tahun 2018 dan 143 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya.

d. Surat Rekomendasi dan Surat Kasus

Dalam rangka penanganan kasus, selama 2018 Bagian Dukungan Mediasi menerbitkan 541 surat kasus dalam rangka meminta klarifikasi dan kesediaan mediasi para pihak sebagai bagian dari upaya pramediasi yang dilakukan melalui korespondensi. Selain itu, Bagian Dukungan Mediasi menerbitkan 139 surat rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus, serta saran penyelesaian kasus kepada Pengadu, sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.

Tabel 3.12 Surat rekomendasi dan surat kasus

90 80 80 70 60 50 40 30 20 20 9 11 10 6 4 3 1 1 2 1 1 0 BUMD DPR RI Presiden Kepolisian Korporasi Pengadu Lembaga Pemerintah Dinas Tenaga Kementerian BPN Kabupaten Lembaga Negara

Gambar 3.13 Komsioner Munafrizal Manan dalam pertemuan mediasi antara Pemkot Bandung dengan warga Tamansari

3.1.2 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

3.1.2.1 RESEARCH ADVOCACY DARI BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

Dalam upaya mendorong perubahan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, Komnas HAM Rl perlu melakukan suatu strategi baru atas pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Pada 2018, langkah penguatan strategi tersebut telah dimulai dengan pelaksanaan standar norma dan setting, tolok ukur penilaian kepatuhan rekomendasi hingga advokasi riset (research advocacy).

Praktik keseharian sering ditemukan peristiwa yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bahkan Negara dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan norma umum yang dianut seperti asas non-diskriminasi dalam HAM. Sebagai contoh, di dunia pendidikan sering ditemukan kebijakan di sekolah-sekolah umum milik pemerintah yang membatasi jumlah peserta didik dari ras atau etnis tertentu. Pada sejumlah kasus penerimaan pekerjaan, terdapat kebijakan yang mengutamakan "putra daerah" atau ras dan etnis tertentu untuk menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan maupun perusahaan swasta. Bahkan dalam pergaulan

sehari-hari, tidak jarang ditemukan penyebutan nama panggilan yang terkesan menyudutkan ras atau etnis tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan standar norma dan setting merupakan suatu langkah yang amat sangat strategis untuk mempercepat peningkatan pemahaman HAM bagi publik/masyarakat, penegak hukum serta bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam percepatan pembangunan standar norma, selain melakukan kajian khusus tentang standar norma dan setting, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian mulai menggunakan metode baru yaitu melalui metode survei. Pada 2018, bekerjasama dengan Litbang Kompas yang bertujuan untuk mengevaluasi penilaian masyarakat terhadap upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE). Salah satu hasil survei Litbang Kompas dalam "Top Mind" responden terhadap istilah diskriminasi ras dan etnis disebutkan pada urutan pertama terdapat 51,1% responden menyebutkan tidak tahu/tidak menjawab, sedangkan urutan kedua yakni dengan angka sebesar 14,7% responden menyatakan kata negatif®. Hal ini cukup menjawab potret kondisi HAM yang ada di tengah

i, teman/keluarga, dan media sosial menj isu diskriminasi ras dan etnis Wilayah Barat (%) 70,5 Sumber Informasi (%) 37,2 36,0 30,2 29,2 71.4 Situx bent 38,9 37,1 Wilayah Tengah (%) 31,2 41.5 35,4 35,4 30.2 19 16.1 yah Timur (%) 27,5 25,4

Gambar 3.14 Komisioner M. Choirul Anam mempresentasikan survei kondisi diskriminasi ras dan etnis di 34 provinsi

masyarakat Indonesia, khususnya mengenai diskriminasi ras dan etnis.

Selain membangun “fatwa” berupa norma, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian juga mulai mengukur tingkat kepatuhan atas rekomendasi Komnas HAM. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya perbaikan atas praktik nilai-nilai HAM yang terjadi di masyarakat. Melalui pelaksanaan penyusunan tolok ukur kepatuhan rekomendasi dengan serangkaian diskusi panjang mengundang para akademisi, SEPAHAM maupun para pegiat di bidang HAM, kegiatan inibertujuan membangun rekomendasi Komnas HAM agar memiliki posisi yang kuat untuk dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak yang ditetapkan. Pelaksanaan tolok ukur kepatuhan masih terus berproses dan telah menghasilkan naskah akademis, alur penilaian kepatuhan serta standart operational procedure (SOP).

Atas tiga hasil kajian ini, berdasarkan putusan Sidang Paripurna Nomor 12/SP/X/2018 tanggal 2-3 Oktober 2018, Komnas HAM Rl membentuk Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM RI. Tim ini selanjutnya bertugas untuk melakukan penyempurnaan atas tiga draf tolok ukur penilaian kepatuhan yang dihasilkan dengan menambahkan rekomendasi atas penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi9. Tim ini akan terus berproses sampai tahun berikutnya untuk menghasilkan ketetapan atas tolok ukur penilaian kepatuhan rekomendasi Komnas HAM.

Selain dua tahapan prioritas di atas, beberapa kegiatan pengkajian lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap upaya mendorong perubahan kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi. Serangkaian kegiatan pengkajian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kajian untuk Revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM “Dekonstruksi Hukum Acara Dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM". 10

Berangkat dari pengalaman hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat Komnas HAMRIdenganpenyidikanyangdilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, telah terjadi kebuntuan mekanisme pelaksanaan praktik Pengadilan HAM. Perbedaan tafsir kewenangan antara penyelidik dan penyidik menjadi

salah satu penyebab bolak-baliknya berkas penyelidikan, ditambah dengan kurang lengkap formil administrasi. Padahal kelengkapan unsurtersebut menjadi substansi dasar sebuah perkara menjadi yuridiksi pengadilan HAM.

Walau telah ada upaya yang melahirkan Putusan Mahmakah Konstitusi 18/PUU-V/2007, dengan menggugat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan penjelasannya, upaya juga ini tidak berhasil untuk membongkar peran DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yang dianggap mengintervensi criminal justice system. Hal yang sama juga terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/ PUU-XIII/2015, dalam upaya mengeliminasi ping-pong berkas antara Komnas HAM RI dan Jaksa Agung sebagaimana Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penjelasannya juga ditolak seluruhnya oleh Majelis.

Atas dasarinilah,BagianDukunganPengkajian dan Penelitian perlu melakukan kajian terhadap revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, dan kajian ini merekomendasikan kedudukan serta peran Kejaksaan dapat digabungkan dalam pelaksanaan penyelidikan, dan penyidikan ke dalam satu lembaga.

b. Penelitian mengenai Hak Atas Perumahan Bagi Warga Negara Indonesia; Menghadirkan Negara dalam Hak Atas Perumahan “Menoropong Pemenuhan Hak Atas Perumahan: Analisis Keterjangkauan". 11

Dalam riset ini, disajikan data tingkat harga rumah dewasa ini sudah di atas daya beli kelas pekerja. Nilai rasio cicilan rumah tipe terhadap rata-rata upah pekerja yang sudah di atas 90 persen. Angka itu menggambarkan bahwa keterjangkauan orang memiliki rumah semakin sulit. Data Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa kenaikan harga properti residensial dari tahun 2012 ke 2017 yang tertinggi ada di Jawa Timur, rata-rata naik besar dari 95% untuk semua tipe rumah. Penyebab utama sulitnya menurunkan harga rumah karena adanya kewajiban penyedia tanah pembangunan perumahan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dibebankan kepada pengembang swasta. Sementara pemerintah tidak menyediakan lahan khusus untuk perumahan MBR.

Hasil riset ini memberikan rekomendasi salah satunya adalah pentingnya penetapan zona khusus perumahan MBR. Zona khusus pada dasarnya bisa dijalankan karena saat ini setiap Pemerintah Daerah sudah memiliki zonazona kuning untuk kawasan pengembangan perumahan. Dengan adanya zona perumahan MBR, hambatan pembangunan perumahan MBR bisa segera teratasi.

Penelitian mengenai “Bhabinkamtibmas Se- C. bagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme". 12 Bhabinkamtibmas merupakan wajah baru dari kepolisian yang bertujuan untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas ditujukan sebagai pemecah masalah yang ada di masyarakat sebelum menjadi ranah penyidikan kepolisian. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain kuantitas personel bhabinkamtibmas yang sangat minim dan tak sebanding dengan jumlah penduduk dan besaran wilayahnya, dan kualitas personel bhabinkamtibmas hanya diampu oleh polisi yang menuju pensiun, bukan personel yang disiapkan untuk membantu dalam pencegahan berkembangnya radikalisme di Indonesia.

Kajian ini kemudian merekomendasikan kepada kepolisian antara lain adanya perubahan nomenklatur bhabinkamtibmas untuk mengoptimalisasi kualitas peran perwira polisi, diperlukan mekanisme khusus penanganan dan pencegahan terjadinya konflik mengarah pada perpecahan dengan cara membuat kebijakan. Selain itu, kepolisian harus memperhatian ratio ideal dari bhabinkamtibmas yang ditugaskan.

d. Penelitian mengenai "Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana".

Data terpidana hukuman mati yang diterima Komnas HAM RI dari Dirjen Pemasyarakatan per Maret 2018 adalah sejumlah 185 terpidana, dengan rentang usia 22-80 tahun. Angka terpidana mati ini merupakan angka

yang besar, disamping adanya ketidakjelasan mekanisme sehingga menimbulkan keprihatinan yang mendalam.

Pada 10 Oktober 2018 dalam peringatan hari anti hukuman mati, Komnas HAM RI menegaskan kembali bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Namun demikian Komnas HAM RI mencatat dalamdinamikapembahasanRKUHPterdapat kemajuan positif dalam upaya menerapkan prinsip HAM terkait hukuman mati.

Penelitian ini kemudian dimunculkan sebagai upaya untuk menggali kemungkinan-kemungkinan penghapusan hukuman mati atau moratorium hukuman mati di Indonesia. Selain itu juga diperlukan sebuah sistem transisional yang menjamin terpidana mati saat ini dengan menggunakan skema "masa percobaan 10 tahun". Dalam upaya penghormatan hak hidup, masa percobaan harus dipandang sebagai kesempatan penghapusan hukuman mati dengancaramemberikanpenilaianperubahan sikap yang baik, atau mempermudah alasan lain yang meringankan.

e. Kajian Peraturan/Kebijakan Daerah di 3 Kantor Sekretariat Perwakilan Terkait Perda- Perda "Pemetaan Peraturan Daerah Berbasis HAM". 13

Kegiatan kajian turut melibatkan tiga Kantor Sekretariat Komnas HAM RI di tiga provinsi yang berfokus pada pemetaan peraturan daerah terkait izin pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Beberapa rekomendasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan daerah telah diajukan oleh tim dan akan segera ditindaklanjuti pada 2019.

Dalam kajian yang dilakukan oleh tim kajian Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sumatera Barat, menukik pada perubahan atas pasalpasal Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Peraturan Daerah tersebut harus direvisi dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Begitu juga dengan hasil tim kajian Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, yang memuat hasil penelitian mengenai muatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral danBatubara.Timinimerekomendasikanbahwa perlu dilakukan perubahan untuk lebih memperinci isi peraturan tersebut agar tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaanya serta dalam rangka menghormati, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

Sementara tim kajian Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Aceh kajian Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang minim akan partisipasi publik. Selain itu prosedur penyusunan qanun juga tidak didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tim ini kemudian merekomendasikan Pemerintah Aceh agar segera merevisi Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

f. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 14 Maraknya konflik agraria dilatarbelakangi pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan aspek pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Data pengaduan Komnas HAM RI mengenai penanganan kasus agraria tercatat sebanyak 269 kasus pengaduan termasuk di dalamnya konflik akibat pembangunan insfrastruktur. Konflik ini kemudian dipotret sebagai realitas yang terjadi di lapangan,

terjadi kekerasan serta penggusuran, persoalan menyangkut hak ulayat, pengambilan lahan sebelum proses hukum selesai kemudian sampai dengan pelibatan TNI/Polri dalam pembebasan tanah yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap para penolak proyek pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian Komnas HAM RI merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan agarselaras denganinstrumen HAM, baik nasional dan internasional terutama konstusi UUD 1945. Direkomendasikan juga mengenai ganti kerugian yang layak dan adil, penguatan pemaknaan musyawarah, lembaga dan prosedur penilaian, mekanisme hukum, dan konsinyasi dan pelepasan hak.

°Laporan riset Survei kerjasama Komnas HAM dengan Litbang Kompas

°Laporan tim kajian tolok ukur penilaian kepatuhan Komnas HAM RI

10 Laporan akhir kajian dekonstrusi hukum acara pengadilan HAM

11 Laporan akhir atas Kajian Hak Atas Perumahan bagi Warga Negara Indonesia

12 Laporan akhir kajian Bhabinkamtibmas Sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme

Kajian “Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang g. Layak di Indonesia" Right To Food.15

Kajian ini untuk memberikan laporan tertulis kepada pelapor khusus hak atas pangan PBB dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-18 April 2018. Dari sisi aksesibilitas pangan, pemerintah masih memilikipekerjaan rumah yang besar. Kasus gizi buruk dan campak yang berakhir dengan kematian 72 anak di Kabupaten Asmat merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Hal ini merefleksikan prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur belum menyentuh Bumi Papua.

Kebijakan mengenai pangan masih belum terintegrasi dengan penanganan kelompokkelompok rentan, sehingga bantuan pangan untuk kelompok-kelompok rentan masih terfragmentasi. Kebijakan pangan dan pertanian belum cukup peka terhadap bahaya perdagangan bebas dan paten, sehingga dalam beberapa kasus, pemerintah melicinkan jalan bagi masuknya dominasi perusahaan transnasional pada sisi input pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM RI memberikan beberapa rekomendasi kepada Pelapor Khusus PBB pada aspek ketersediaan dan aksesibilitas. Komnas HAM RI RI juga memberikan beberapa rekomendasi ke Pemerintah Indonesia antara lain mengenai pengujian paradigma kebijakan pangan dan pertanian dengan prinsip dan standar HAM yang diakui secara internasional, melakukan harmonisasi berbagai peraturan dibidang pangan, pertanian, dan kesehatan, serta melakukan reforma agraria.

h. Kajian mengenai RUU Terorisme.16

Kajian ini dilaksanakan berdasarkan momentum pasca bom Surabaya yg memang digagas untuk mereformasi tata kelola penanganan terorisme. Komnas HAM RI memberikan kajian spesifik bagaimana pemenuhan hak korban, pelibatan TNI dalam terorisme dan deradikalisasi. Komnas HAM RI juga memberikan apresiasi atas pemisahan penindakan dari kewenangan lembaga penanggulangan terorisme (BNPT) yang diatur dalam draf sebelumnya sehingga dalam Pasal 43E tugasnya lebih jelas. Kewenangan penindakan diserahkan kepada Kepolisian RI yang sesuai dengan UUD 1945, Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang merupakan pemegang tanggung jawab dalam keamanan dalam negeri dan perwujudan tindak pidana terorisme dalam paradigma criminal justice system.

Berdasarkan pokok pikiran Komnas HAM RI atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Komnas HAM RI merekomendasikan antara lain: Penguatan paradigma dalam revisi menggunakan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) dalam penanganan tindak pidana terorisme yang mengedepankan proses hukum dan menunjung tinggi hak asasi manusia. Perlunya harmonisasi berbagai peraturan baru dengan KUHP dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyeleraskan instrumen HAM, baik nasional dan internasional terutama mengenai aspek penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam tahap penangkapan, penahanan dan penyadapan.

14 Laporan pertama Kajian terhadap UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

16 Laporan ketiga atas Kertas posisi Revisi UU Terorisme

15 Laporan pertama kajian Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pangan di Indonesia

Dengan Hukum" Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum. 17

Stigma atau persepsi negatif yang dialami PDM (Penyandang Disabilitas Mental) masih menjadi hambatan utama bagi PDM dalam menikmati hak-hak asasinya. Termasuk hak atas pengakuan sebagai pribadi dan diperlakukan setara di muka hukum. Terdapat banyak kasus yang sebenarnya merupakan tindak pidana namun tidak sampai pada proses hukum yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar dan lemahnya perlindungan terhadap hak atas pengakuan sebagai pribadi dan subyek hukum.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang pertama dan bersentuhan langsung tidak memberikan perlindungan hak atas pengakuan sebagai pribadi dan subyek hukum. Dalam persepsi polisi, ketika menghadapi PDM yang berperkara, polisi berfokus pada mendapatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti mengalami gangguan jiwa atau sebaliknya tidak mengalami gangguan jiwa. Bukan berfokus pada upaya dan bantuan apa yang harus diberikan kepada yang bersangkutan, jika yang bersangkutan terbukti mengalami gangguan jiwa, sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan kapasitas hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, dihasilkan rekomendasi utama, antara lain adalah penguatan kelembagaan kepolisian melalui peningkatan kesadaran dan sensitifitas anggota terhadap isu disabilitas. pengakuan kapasitas legal. terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan PDM. Kemudian meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial melakukan upaya promotif secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan mengenai kesehatan jiwa, untuk menghapus stigma dan persepsi yang salah dari masyarakat mengenai kesehatan jiwa.

i.“Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan

Penyusunan laporan Pelaksanaan CRPD j. (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). 18

Setelah sembilan tahun pengesahan ratifikasi UNCPRD dan tiga tahun pengesahan UU Disabilitas, harus segera ditindaklanjuti, baik dalam proses sampai dengan evaluasi pelaksanaannya. Dalam perkembangannya, peraturan-peraturan sampai tingkat daerah telah memiliki rancangan induk pembangunan inklusif disabilitas (RIPID), dan juga ada perbaikan fasilitas pelayanan publik. Namun diluar itu, masih terdapat beberapa isu yang belum direspon dengan baik dalam rancangan peraturan pemerintah, antara lain: akomodasi yang layak di peradilan, perencanaan dan penganggaran yang inklusif, dan aksesibilitas dalam layanan publik. Persoalan stigma masih terus berjalan yang mengakibatkan diskriminasi dan pengurangan hak terhadap penyandang disabilitas, juga akses yang belum ramah bagi disabilitas, dan minimnya

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Komnas HAM RI kemudian merekomendasikan beberapa hal, antara lain memastikan seluruh proses terintegrasi sepenuhnya sejalan dengan komitmen hak-hak penyandang disabilitas, dan terus mendorong komitmen pemerintah untuk memperkuat komunitas dan gerakan disabilitas di Indonesia serta menetapkan mekanisme yang tepat dan inklusif di mana publik memiliki keterlibatan yang bermakna (meaningful participation) dalam semua tahap proses anggaran.

70 Peringatan Hari HAM Internasional 2018 "70 Tahun DUHAM dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik Jakarta, 10-11 Desember 2018

Gambar 3.15 Komisioner Beka dalam kegiatan Hari HAM Internasional 2018

18laporan awal Kajian CPRD

17 Laporan lengkap atas Kajian PDM: Disabilitas berhadapan dengan Hukum

3.1.2.2 KEGIATAN PREVENTIF OLEH BAGIAN DUKUNGAN PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

Dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, Komnas HAM RI memiliki fungsi penyuluhan yang dilakukan melalui penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainya, serta kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fungsi tersebut dirumuskan

dalam bentuk 4 (empat) program prioritas, yaitu Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.

Program ini dilaksanakan 3 tahun berturut-turut oleh Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan dengan latar belakang bahwa ke-3 program ini merupakan program yang tidak hanya menghasilkan output langsung namun juga berkontribusi pada perubahan perilaku aparat pemangku kebijakan dan perubahan kebijakan itu sendiri. Artinya program ini menghasilkan outcome jangka panjang dan tepat untuk preventif yang dibutuhkan negara dalam memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

a. Program Strategis

Program strategis yang disusun oleh Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan ini disusun berdasarkan dengan salah satu isu prioritas Komnas HAM RI yaitu untuk pencegahan terhadap sikap-sikap intoleransi yang semakin marak akhir-akhir ini. Program strategis yang dilaksanakan selama beberapa tahun ini adalah:

1. Program Kabupaten/Kota HAM

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pemangku kewajiban sebagai duty bearer, sehingga menjadi penting untuk selalu dipantau, melakukan asistensi, atau pengembangan kapasitas untuk aparatur Pemda. Sementara di tataran internasional, Komnas HAM RI dinilai cukup progresif dalam mendorong isu HAM dengan menerapkan Human Rights Cities sebagai barrier bagi Pemda untuk tetap memenuhi hak asasi manusia warganya.

Program ini mempunyai hasil nyata yang berdampak cukup baik dan luas, yaitu:

• Mengukuhkan peran Komnas HAM RI dalam isu Human Rights Cities di tingkat Regional (APF, SEANF) dan Internasional (United Nations);

Aparat Pemerintah Daerah mulai membangun dengan perspektif HAM, seperti adanya Human Rights Cities Task Force di Wonosobo;

Lahirnya kebijakan berperspektif HAM dari Pemerintah Daerah, misalnya Peraturan Daerah Wonosobo tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM, Peraturan Walikota Palu tentang Palu Kota Sadar HAM, Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM:

Meningkatnya jumlah Kepala Daerah yang menyatakan komitmennya untuk menjadikan wilayahnya sebagai wilayah yang berbasis Hak Asasi Manusia;

Terbukanya ruang dialog antara masyarakat sipil dan aparat Pemerintah Daerah tentangkebijakan-kebijakandaerah

yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya;

Terbentuknya mekanisme HAM di ting kat lokal, seperti Komisi HAM Daerah Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, program ini juga termasuk Quick Win pada 2016 sehingga keberlanjutannya perlu dilaksanakan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan: (i) membuat pelatihan dan kampanye penguatan HRC di Bali yang diikuti 30 orang yang terdiri dari Kepala Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Lembaga Negara; (ii) sosialiasi kertas posisi HRC d Banjarmasin: (iii) MoU dan pelaksanaan Festival HAM di Wonosobo antara Ketua Komnas HAM RI degan Kepala KSP, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo, dan Direktur Eksekutif INFID; (iv) hadir di World Human Rights Cities Forum di Gwangju Korea Selatan dengan tujuan mempunyai jaringan dalam program yang sama dengan dunia internasional19.

2. Program Polisi Berbasis HAM

Berbasis pada keinginan POLRI untuk memahami hak asasi manusia sehingga tidak selalu menjadi tudingan sebagai pelaku pelanggaran hak asasia manusia dalam pelaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai aparat keamanan, maka pihak kepolisian bekerjasama dengan Komnas HAM RI melakukanbeberapakegiatanuntukmemberikan pemahaman yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan merujuk data pengaduan Komnas HAM RI yang menempatkan kepolisian sebagai lembaga yang paling banyak diadukan selama 5 tahun terakhir ini.

Kemudian dengan adanya permintaan khusus dari Divisi Hukum Polri agar pelatihan dan sosialisasi dilakukan dengan fokus pada Brimob.Halini disebabkan Brimob adalah pasukan yang berhadapan langsung dengan warga/masyarakat terutama saat situasi sudah “merah” atau eskalasi konflik menjadi tinggi/chaos. Berdasarkan kegiatan-kegiatan di atas, dapat dilihat bahwa pada 2018 Bagian ini memfokuskan kegiatan pada Brimob.

Dengan tujuan tersebut, maka Buku Saku

HAM bagi kepolisian tersebut disosialisasikan dengan melakukan: (i) orientasi HAM bagi Kabidkum Polda se-Indonesia; (ii) peluncuran Buku Saku dan Manual Pelatihan untuk Brimob sekaligus melaksanakan sosialisasinyabekerjasamadenganKomandan Pasukan Pelopor Brimob, Polda Maluku, Polda Kalimantan Barat, Polda Nusa Tenggara Timur:(iii) pemberian materi HAM di Sespimti POLRI. Evaluasi program salah satunya adalah Brimob berpendapat bahwa pelatihan HAM ini merupakan kegiatan yang penting dan bahkan dinilai berhasil meredam emosi anggota Brimob saat kasus di Rumah Tahanan Brimob.

1 ctt: acara di Bali dan Gwangju diduga merupakan satu rangkaian sebagai kegiatan Komnas HAM RI yang merupakan gerakan untuk mendekatkan rakyatnya dengan pemerintahnya dan kemudian Komnas HAM RI juga mem-

3. Program Sekolah Ramah HAM

Alasan utama pelaksanaan program ini karena makin banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik yang dilakukan siswa dengan siswa ataupun guru terhadap siswa atau bahkan siswa terhadap guru. Dengan adanya program Sekolah Ramah HAM ini, diharapkan adanya transformasi dan internalisasi nilai-nilai HAM sebagaidasarpembentukan karakterdanlingkungan yang kondusif dalam tata pergaulan di sekolah.

Pada 2018, program ini dilaksanakan dengan mengadakan: (i) workshop pembuatan film tentang Sekolah Ramah HAM; (ii) seminar tentang Pelanggara HAM di Dunia Pendidikan, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bandung dan diikuti oleh 60 orang dari tenaga pendidik dan staf Dinas Pendidikan itu sendiri; (iii) menerima kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung: (iv) Training of Trainer Sekolah Ramah HAM bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat; (v) pembuatan flm Sekolah Ramah HAM; (vi) penerbitan ringkasan kebijakan Sekolah Ramah HAM untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Program ini dapat dikatakan cukup efektif apabila dilihat dari hasil capaian yang ada. Di mana walaupun Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan tidak melakukan pemantauan atas kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, namun Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan melakukan pengamatan di sekolah yang sudah dilatih, tim menemukan: (i) adanya perubahan perilaku dari para guru yang sudah dilatih; (ii)

adanya kebijakan sekolah yang berperspektif anak.

4. Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas

Program ini menjadi salah satu program strategis menjadi penting apabila dilihat dari situasi dan kondisi Indonesia sepanjang 2018. Pada tahun tersebut sering terjadi kasus dan tindakan marginalisasi serta persekusi terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu Komnas HAM RI, memandang perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih sadar atas perlindungan bagi kelompok marginal ini.

Program ini dilaksanakan dengan melakukan: (i) sarasehan 25 tahun Komnas HAM RI yang diikuti ratusan peserta terdiri dari Komisioner dan mantan Komisioner Komnas HAM RI, perwakilan lembaga negara, staf Komnas HAM RI, dan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil; (ii) sidang HAM bersama KPAl dan Komnas Perempuan dengan tema "Intoleransi, Radikalisme. Ekstrimisme dengan Kekerasan": (iii) Hari HAM Internasional 2018 dengan mengadakan Semiloka dan dihadiri Wakil Presiden RI.

Hasil dari program ini adalah: (i) menjadi bahan Laporan Komnas HAM RI untuk Laporan ke Komite CERD mengenai upaya negara untuk pemenuhan hak minoritas oleh para pemangku kepentingan dalam dan luar negeri; (ii) digunakan Kementerian Dalam Negeri sebagai rujukan; (iii) Prinsipprinsip Yogyakarta digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan rujukan; (iv) diakuinya peran Komnas HAM RI dalam melaksanakan perlindungan hak kelompok minoritas pada tingkat regional dan internasional.

b. Penyebarluasan Wawasan dan Nilai-nilai HAM

Selain pelaksanaan program-program strategis di atas, Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan juga mempunyai pelayanan publik untuk memenuhi kewenangan dan tugasnya sebagai penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM melalui beberapa kegiatan lainnya, yaitu:

1.Penerbitan

Pada 2018, telah diterbitkan: Buku Instrumen HAM, Buku Saku HAM untuk Brimob, Manual Pelatihan HAM untuk Brimob,

Digitalisasi Terbitan Komnas HAM RI berbasis android, buku monitoring dan evaluasi pelatihan HAM untuk Polri, Policy Brief Sekolah Ramah HAM, Buletin Wacana HAM (2 edisi), Jurnal HAM (1 edisi), Majalah SUAR (1 edisi).

2. Perpustakaan

Menyedikan 12.000 jenis dalam koleksi buku HAM, dapat disebut sebagai perpustakaan HAM yang terlengkap di Indonesia. Pada 2018. Perpustakaan membangun 2 aplikasi untuk penggunanya dalam mencari informasi tentang Komnas HAM RI dan isu HAM. Aplikasi tersebut yaitu:

a. Repositori Dokumentasi Komnas HAM RI

Menghimpun kegiatan-kegiatan dan kerja Komnas HAM RI dalam bentuk foto, laporan, berita artikel media cetak, dan media kampanye, dapat diakses di https://perpustakaan.komnasham.go.id/ dokumentasi

b. Manajemen Pengetahuan dan Pembelajaran Hak Asasi Manusia (MaP2HAM) Memberikan referensi kepada pengguna terkait subyek hak asasi manusia atau pathfinder, dapat diakses di https:// perpustakaan.komnasham.go.id/pustakawan. Selain itu Perpustakaan Komnas HAM RI juga mengikuti pameran di Global Land Forum di Bandung. Kegiatan ini adalah bagian dari pelayanan

informasi tentang layanan yang disediakan.

3. Teknologi Informasi

Memanfaatkan media berbasis teknologi informasi merupakan salah satu cara Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan untuk menyebarluaskan wawasan HAM. Pada 2018 dilakukan: (i) membangun aplikasiaplikasi di Komnas HAM RI dan studi banding kebeberapainstansiyangtelahmengembangkan e-goverment, misalnya ke Pemkot Bandung; (ii) pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaah informasi dan dokumentasi di https://www.komnasham. go.id/ppid/; (iii) pengelolaan media sosial yaitu facebook, instagram, dan twitter sebagai kampanye dan branding lembaga; (iv) pengembangan web-based Komnas HAM RI dimana pada Januari-November 2019 web ini dikunjungi sebanyak 200.000 pengunjung; (v) kegiatan rutin sebagai bagian untuk memastikan infrastruktur teknologi informasi di Komnas HAM RI berjalan baik dengan melakukan back up data (server dan personal computer), perawatan server/jaringan/website, dan pengadaan anti virus.

Komnas HAM RI meraih peringkat 7 dari 29 lembaga negara non struktural untuk kepatuhan UU Keterbukaan Informasi Publik.

KONISINASIONALHAKASASIMANUSIA RUANGPENGADUAN

Gambar 3.16 Kegiatan pendidikan dan penyuluhan

3.1.3 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL, DAN KERJASAMA

3.1.3.1 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola di Komnas HAM RI yang akuntabel dan transparan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja, serta pelaksanaan pengawasan sebagai bentuk early warning system. Pada 2018, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM RI TA 2019.

Penyusunan RKA mengacu pada Renstra K/L, Renja K/L, evaluasi anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya, kebijakan Presiden, isu strategis Komnas HAM RI. RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan, rencana pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Penyusunan RKA mulai tahap pagu indikatif hingga penetapan alokasi anggaran yang bersifat final. Penyusunan RKA melibatkan komunikasi yang intensif antara perencanaan Komnas HAM RI dengan Bappenas dan DJA Kementerian Keuangan.

2. Pemutakhiran RKA Komnas HAM RI Tahun Berjalan.

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan Komnas HAM RI, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal melaksanakan proses Revisi Anggaran Tahun Berjalan baik APBN maupun Hibah. Pada 2018, revisi anggaran dilaksanakan untuk mencapai isu-isu strategis yang telah ditetapkan oleh komisioner periode 2017-2022. Komnas HAM RI melaksanakan 8 kali revisi RKA yang terdiri dari:

Revisi Kewenangan DJA sebanyak 2 kali yaitu Revisi Optimalisasi Kekurangan Belanja Pegawai Komnas Perempuan dan Revisi Top Up BA BUN Belanja Pegawai Komnas Perempuan;

Revisi Kewenangan Dit.PA sebanyak 2 kali yaitu Revisi Kebutuhan Anggaran CPNS dan Revisi Kebutuhan Pelaksanaan Rangkaian Hari HAM;

Revisi Kewenangan Kanwil sebanyak 3 kali yaitu Revisi Administrasi Pergantian KPA, Revisi Hibah EU, Papua dan Komnas Perempuan serta Revisi Hibah Kalbar dan Komnas Perempuan; dan

Revisi Kewenangan KPA sebanyak 1 yaitu Revisi Pagu Minus.

Revisi anggaran sebanyak 8 kali mencerminkan kualitas perencanaan Komnas HAM Rl memerlukan perbaikan, karena dalam satu tahun anggaran revisi paling banyak dilaksanakan 3 kali. Penting bagi Komnas HAM RI untuk memastikan revisi hibah dilaksanakan pada saat bersamaan.

3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komnas HAM RI

Komnas HAM RI wajib mengomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan dalam LKIP. LKIP memuat informasi kinerja, dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja dan rencana kinerja. Nilai LKIP Komnas HAM RI 56,46 dibanding tahun sebelumnya 55,86; masuk kategori CC. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, Komnas HAM RI perlu memperbaiki kinerja serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran agar bisa mencapai nilai yang lebih tinggi.

4. Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM RI

Komnas HAM RI wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Komnas HAM RI terhadap publik yang memperlihatkan wajah Komnas HAM RI yang diharapkan kerap hadir serta cepat tanggap terhadap persoalan HAM di masyarakat

5. Reviu Laporan Keuangan

Reviu laporan keuangan dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Komnas HAM RI agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peningkatan opini pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK. Reviu dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM RI sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil Reviu Laporan Keuangan Komnas HAM RI masih terdapat catatan dari atas kelemahan pengelolaan dan penatausahaan aset dan persediaan.

6. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran

Reviu dilaksanakan Pengawas Internal untuk meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Komnas HAM RI. Pengawas Internal memeriksa akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam RKA-K/L telah sesuai dengan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

7. Reviu Rencana Kebutuhan BMN TA 2020

Reviu yang dilaksanakan setiap tahun berguna untuk melihat kebenaran dan kelengkapan usulan serta kepatuhan terhadap penerapan terhadap perencanaan kebutuhan BMN Komnas HAM RI dan selanjutnya dibahas kembali oleh DJKN bersama APIP. Hasil reviu RK BMN menjadi rujukan untuk usulan anggaran ke Bappenas dan DJA.

8. Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa

Reviu dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kualitas belanja meliputi alokasi anggaran belanja, ketepatan waktu dalam penganggaran dan pelaksanaan. Reviu dibahas bersama BPKP pertriwulan.

9. Reviu LKIP dan Evaluasi SAKIP

Memberikan penilaian terhadap faktor objektif pada setiap Biro di Komnas HAM RI dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Hasil reviu LKIP dan evaluasi SAKIP menjadi salah satu bahan penilaian oleh

Kemenpar RB.

10. Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan untuk mencapai tujuan organisasi melalui mitigasi resiko. Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan secara mandiri dengan supervisi BPKP untuk mengukur tingkat mitigasi resiko. Nilai maturitas SPIP Komnas HAM RI 2,202 meningkat dibandingkantahun sebelumnya 1,765. Namun nilai ini masih di bawah target nasional 3.

11. Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM)

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional. Kapabilitas APIP Komnas HAM RI pada level 2 karena struktur Pengawas Internal pada eselon IV sedang obyek audit pada Eselon II. Komnas HAM RI masih di bawah target nasional level 3.

12. Pendampingan Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Pengawasan Internal melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK agar Komnas HAM RI dapat menindaklanjuti tepat waktu. Pemenuhan tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan salah satu bentuk tata kelola keuangan yang baik. Sampai akhir semester II, tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 117 telah sesuai rekomendasi, 35 tindak lanjut belum sesuai, dan 62 rekomendasi belum ditindaklanjuti/ atau tidak dapat ditindaklanjuti.

13. Audit Operasional Perwakilan Maluku, Kalimantan Barat, dan Papua

Hal ini dilakukan untuk persiapan pemeriksaan oleh BPK. Hasil audit memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan struktur pengendalian intern, prosedur operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektifitas. Audit operasional oleh PI mengutamakan aspek pencegahan dalam pelaksanaan anggaran.

14. Pengawasan Pengadaan CPNS TA 2018

Pengawasan Internal melaksanakan pengawasan pengadaan CPNS Komnas HAM RI untuk memberikan keyakinan bahwa proses dan pengangkatan CPNS berjalan secara akuntabel. Dengan demikian CPNS yang diterima Komnas HAM RI sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan.

3.1.3.2 BAGIAN KERJASAMA, PERSIDANGAN, DAN TU PIMPINAN

Di awal 2018, Bagian Kerja Sama antar Lembaga, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan, telah memperbaharui pedoman kerja sama menjadi lebih sistematis dan bersifat strategis, dan turut meningkatkan peran dari kantor-kantor sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi. Selain berperan aktif dalam merespon isu-isu strategis, melalui bagian kerja sama antar lembaga, kerja sama merupakan satu langkah penting dalam mendukung kerja-kerja Komnas HAM RI dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, di kawasan regional dan internasional, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Bedasarkan 4 isu strategis Komnas HAM RI, yaitu: (1) Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu (pelanggaran HAM yang berat) (2). Agraria Reform (3). Intoleransi dan kekerasan, dan (4) Penataan kelembagaan, pelaksanaan kerja sama lembaga dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama berupa penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding). dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan melibatkan para pemangku kepentingan, bentuk naskah kerja sama dilakukan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi negeri/ swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional serta Komisi Nasional HAM Negara lain dan telah menghasilkan 19 Naskah Kerja Sama.

Beberapa kerja sama yang dilakukan sepanjang 2018 yaitu salah satunya dengan beberapa universitas antara lain dengan Universitas Negeri Jember, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Bung Karno. Universitas Negeri Solo. Kerja sama ini sangat terkait erat dalam meningkatkan pemikiran hak asasi manusia dalam dunia akademis. Selain itu, kerja sama juga dilaksanakan dengan beberapa pemerintah provinsi, daerah, kota, dan kabupaten. Kerja sama dengan pemerintah lokal antara lain dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Pemerintah Kabupaten Sikka, NTT, yang telah melahirkan beberapa kebijakan yang memperhatikan dimensi hak asasi manusia maupun yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Di samping itu, Komnas HAM RI membuat beberapa MoU antara lain untuk: a. Festival HAM Indonesia di Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Kantor

Staf Presiden RI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo. dan INFID. b. Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan, bekerjasama dengan Komnas Perempuan, ORI, KPAI, dan LPSK, c. Pengawasan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang berwawasan HAM bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu, dan d. Survei Kesiapan Partai Politik dan Perangkat Pemilu dalam Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bekerjasama dengan PT. Kompas Media Nusantara. Kerja sama dengan pemerintah lokal ini kemudian melahirkan kebijakan yang memperhatikan dimensi hak asasi manusia maupun yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Untuk rencana di 2019, Komnas HAM RI melalui bagian kerja sama antar lembaga, berencana melakukan kerja sama dengan The Association for The Prevention ofTortureConcerningStrengtheningTorture Prevention in Indonesia Through OPCAT Ratification and Impelentation Advocacy dan The Danish Institute of Human Rights (DIHR) terkait isu Sustainable Development Goals UNHCR (perpanjangan), dan Perlindungan Pengungsi.

Selain melaksanakan kerja sama, Komnas HAM RI juga masuk dalam keanggotaan di South East Asia Nations of National Human Rights Institutions (SEANF). Di dalam forum ini, Komnas HAM RI beserta 5 anggota lainnya yaitu Commission on Human Rights of Philippines (CHRP), National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT), Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC). PDHJ, dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) secara aktif melakukan diskusi pada Technical Working Group (TWG) dan Annual Meeting.

Keterlibatan Komnas HAM RI dalam keanggotan SEANF berfungsi selain menjadi forum konsultasi antar negara, dan saling berbagi pengalaman yang bersifat baik (best practices). SEANF juga sebagai media dalam upaya penyelesaian isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing negara di Asia Tenggara seperti isu migrasi, trafficking, perbatasan dan lain-lain.

Selain SEANF, Komnas HAM RI juga menjadi anggota pada The Asia Pacific Forum (APF) yang berfungsi untuk mengkonsolidasi isu-isu HAM terbatas di Asia Pasifik. Komnas HAM RI mendapat kesempatan untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh NHRI, serta pembahasan isu-isu yang tengah terjadi di tingkat regional. Di samping itu, APF juga memberikan kesempatan bagi negara anggotanya untuk mendapatkan bantuan teknis dalam rangka memajukan organisasi NHRl di masing-masing Negara. Dan dalam penguatan kapasitas NHRI, APF juga turut memberikan beberapa pelatihan terkait isu-isu HAM yang sedang terjadi.

Dan keanggotan Komnas HAM RI berikutnya adalah Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), yaitu merupakan koalisi NHRI sedunia berbasis di Jenewa yang berperan aktif dalam mekanisme di PBB. Dengan bergabungnya Komnas HAM RI menjadi anggota GANHRI memberikan kesempatan bagi Komnas HAM RI untuk dapat berinteraksi dengan anggota-anggota GANHRI di tingkat yang lebih luas dan berkesempatan untuk membahas isu-isu hak asasi manusia terkini yang sedang berkembang, Peran GAHNRI itu sendiri menjadi sangat penting untuk memperkuat peran NHRI dalam upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sehingga dapat disuarakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tugas pendukung lainnya pada bagian kerja sama antar lembaga, persidangan dan tata usaha pimpinan adalah pelaksanaan Sidang Paripurna Komnas HAM RI rutin diadakan setiap bulan. Sidang Paripurna

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM RI yang dihadiri seluruh anggota Komnas HAM RI. Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM RI. Sepanjang 2018, Sidang Paripurna dilaksanakan sebanyak 15 kali persidangan yang menghasilkan 271 keputusan. Dan keputusan ini ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh komisioner dan pejabat struktural. Rapat Koordinasidilaksanakansetiapbulandanmenghasilkan 103 keputusan rapat. Selain itu, tugas pendukung kerja-kerja kelembagaan lainnya adalah penyelenggaraan konferensi pers, press release yang ditujukan untuk membangun relasi dengan media massa terkait isu-isu penting. Pada 2018, terdapat 13 kali pelaksanaan konferensi pers, diantaranya adalah tentang konferensi pers hasil penyelidikan peristiwa rumah geudong pada 7 September 2018, Pembentukan tim Novel Baswedan pada 9 Maret 2018, Pelanggaran HAM yang Berat pada 4 Juni 2018 dan Pengecaman Penembakan di Papua pada 5 Desember 2018.

K PAISIDANG HAMIV INTOLERANSI, RADIKALISME DAN EKSTRINISMEDENAN KEERASAN

Gambar 3.17 Komisioner Sandrayati Moniaga pada sidang HAM bersama KPAl & Komnas Perempuan

3.1.4 BIRO UMUM

3.1.4.1 BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI

A. Sumber Daya Manusia

Tahun 2018, Komnas HAM RI memiliki pegawai yang terdiridari: 189PNS/ASNdan 109PegawaiPemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di 4 Biro dan 6 Sekretariat perwakilan.

a. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

PNSPPNPN

Gambar 3.18 Sekretaris Jenderal Tasdiyanto

Tabel 3.13 Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan jenis pegawai

b. Sebaran Jumlah Pegawai Perwilayah Berdasarkan Status Pegawai tahun 2018

PNSPPNPN 167 83 10 4 4 4 5 4 4 5 4 5 6 2 Jakarta NAD Sumbar Kalbar Sulteng Maluku Papua

Tabel 3.14 Sebaran jumlah pegawai perwilayah berdasarkan status pegawai tahun 2018

1. Pemetaan Pegawai Komnas HAM RI

Mengoptimalkan kinerja pegawai di Komnas HAM RI, telah dilaksanakan Asessment Pegawai/Pemetaan Pegawai khususnya ca- Ion dan pejabat struktural eselon IV dan III PNS di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Assessment Pegawai Komisi Komnas HAM RI diikuti 86 orang pegawai bertempat di Assessment Center PKP2AI LAN Jatinangor pada 16-18 Juli 2018

2. Penyusunan Analisis Beban Kerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI

Pelaksanaan Analisa Beban Kerja telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan September 2008 di 4 (empat) Kantor Sekretariat Perwakilan antara lain : Kantor Sekretariat Perwakilan Aceh, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Pelaksanaan Orientasi Komisioner Penguatan Pemahaman Fungsi Komnas HAM RI Bekerjasama dengan Pusat Mediasi UGM Jogjakarta Pada tanggal 31 Juli-02 Agustus 2018 telah menyelenggarakan Penguatan Pemahaman Fungsi-fungsi Mediasi Hak Asasi Manusia untuk 7 (tujuh) Komisioner Komnas HAM RI.

4. Pelaksanaan pengadaan seleksi CPNS Formasi 2018

Komnas HAM RI mendapatkan formasi dari KEMENPANRB sejumlah 123 pelamar. dengan jumlah lowongan 33 Jabatan. Seleksi

pengadaan CPNS telah diumumkan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Komnas HAM RI dengan Pengumuman Nomor 001/PENG-PANSELCPNS-KH/ IX/2018 tanggal 19 September 2018.

5. Pelaksanaan assessment pejabat struktural Komnas HAM RI

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Komnas HAM RI melakukan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, proses yang dimulai sejak Oktober 2018 berakhir dengan dikeluarkannya pengumuman nomor 005/ PANSEL.JPTKH/XII/2018 tentang hasil akhir seleksi.

Gambar 3.18 Penjajakan kerja sama JDIH antara Komnas HAM RI dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat

6. Pelaksanaan bantuan hukum dan launching JDIH

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan advokasi dan bantuan hukum pada tahun 2018, antara lain adalah:

a. Sub Bagian Hukum pada tanggal 25 September 2018 mengadakan Launching Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) bekerjasama dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI.

b. SubBagianHukumberkoordinasidengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI dan Bagian Pengkajian & Penelitian untuk pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI

c. Subbagian Hukum telah menyelesaikan advokasi 3 (tiga) perkara hukum Komnas HAM RI yakni perkara hukum nomor 103/PDT.G/2018/PN.JKT.PST 127/PDT. G/2018/PN.JKT.PST dan perkara nomor: 37/PDT.G/2018/ PN. JKT.PST. Adapun hasil Putusan ketiga perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat (Komnas HAM RI). Untuk perkara nomor 137/ PDT.G/2018/PN. JKT.PST penggugat mengajukan proses banding.

7. Pengembangan Pegawai

Pada 2018 Komnas HAM RI telah mendiklatkan beberapa pegawainya guna mendukung kinerja pegawai pada tupoksinya masing-masing. Diantaranya adalah diklat

teknis, diklat fungsional dan diklat struktural. Diklat Teknis berupa : Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian Berbasis PP 11/2017, Pelatihan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA, Diklat Teknis Pengelolaan Jurnal Elektronik. Diklat Teknis Mediator. Diklat Fungsional: Diklat Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Diklat Fungsional Peneliti tk.1, Serta Diklat Struktural : Diklat Kepimpinan Tk.I dan Diklat Kepimpinan Tk.IV.

Tabel 3.15 Jenis kegiatan diklat

TeknisFungsionalStruktural 26 3 3 Teknis Fungsional Struktural

8. Dokumen peraturan yang disusun di Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi pada 2018, yaitu:

a. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 02 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

b. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI No. 008/Per.0.0.3/I/2018 tentang Penyusunan Analisa Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

c. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

3.1.4.2 BAGIAN KEUANGAN

Pada 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM RI memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Opini Laporan Keuangan Komnas HAM RI meningkat dibanding selama dua tahun sebelumnya memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer). Pengelolaan keuangan Komnas HAM RI wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Desember 2018, serapan Komnas HAM RI sebesar Rp. 84.556.513.044,- (delapan puluh empat milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat puluh empat rupiah) atau mencapai 86,33% darianggaran Rp.97.945.574.000,-(sembilan puluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), serapan ini meningkat dibandingkan Desember 2017 sebesar 82%. Berikut ini rincian belanja Komnas HAM RI TA 2018:

1.456.736.188 Belanja Modal (2%) 28.014.240.738 Belanja Pegawai (33%) 55.085.530.118 Belanja Barang (65%)

Untuk meningkatkan mutu laporan keuangan Komnas HAM RI agar akurat dan sesuai SAP, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bagian Keuangan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perbendaharaan

Dalam upaya perbaikan pengelolaan kas agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, maka para pengelola keuangan wajib memahami penerapan Mekanisme Pengelolaan Kas Komnas HAM RI. Bagian Keuangan melakukan supervisi kepada pengelola keuangan di Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Papua yang memperoleh hibah dari Pemerintah Provinsi, sehingga terjadi sinkronisasi antara pertanggungjawaban antara keuangan Pemerintah Pusat dengan ketentuanpengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah atau Provinsi. Berdasarkan pengalaman pengelolaan hibah pada tahun-tahun sebelumnya, maka pengelolaan hibah oleh Kantor Perwakilan berpotensi menjadi objek pemeriksaan oleh BPK RI.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu setiap bulan. Selanjutnya Bagian Keuangan melakukan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Bendahara dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI. Untuk meningkatkan akurasi dan kebenaran data pertanggungjawaban dan

penyusunan pembukuan, Bagian Keuangan mengadakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SILABI, SAS, OmSPAN yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara. Data pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan benar dapat memberikan keyakinan pada APIP dan Tim Pemeriksa BPK atas keabsahan penggunaan keuangan negara.

2. Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Bagian Keuangan melakukan reviu terhadap Pedoman Kebijakan Akuntansi Komnas HAM RI. Selanjutnya pedoman ini menjadi acuan dalam pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan. Pada 2018, setiap bulan penyusun laporan keuangan, bendahara pengeluaran, pengelola BMN, dan KPPN melakukan rekonsiliasi data keuangan.

Bagian Keuangan juga memeriksa kebenaran materiil untuk memastikan keabsahan bukti pertanggungjawaban keuangan. Selain itu Bagian Keuangan melakukan pengendalian atas akun belanja perjalanan dinas yang memiliki resiko atau berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK-RI. Untuk mempermudah dalam temu kembali data pertanggungjawaban keuangan, seluruh data akun belanja yang memiliki resiko dialihmediakan dalam bentuk elektronik.

3.1.4.3 BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari 3 Subbagian yaitu:

A. Subbagian Tata Usaha Persuratan

Selama 2018, Subbagian Tata Usaha Persuratan melakukan pengelolaan surat menyurat, pengagendaan dan ekspedisi serta urusan kerasipan dan dokumentasi, dengan capaian:

1. Surat Dinas

Subbagian Tata Usaha Persuratan melakukan pengelolaan terhadap 6.265 surat, yang terdiri dari:

Tabel 3.17 Jenis surat dinas

2086 Surat Non Kedinasan Total 6265 3709 Surat Surat Pengaduan 470 Surat Dinas Internal

2. Pedoman

Selain melalukan pengelolaan terhadap surat kedinasan dan pengurusan perizinan untuk 26 perizinan ke luar negeri, Subbagian Tata Usaha Persuratan telah menghasilkan 3 pedoman, yaitu

• Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Usaha di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan, sebagai panduan dalam pengelolaan arsip guna mendukung peningkatan dan pencapaian kinerja manajemen di lingkungan Komnas HAM RI; dan

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi, yang diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi persuratan secara elektronik, yaitu SiMaya.

B. Subbagian Perlengkapan dan Inventaris

Subbagian Perlengkapan dan Inventaris telah menjalankan proses pengadaan sarana dan prasarana perkantoran melalui mekanisme penunjukan langsung, e-catalog dan pengadaan langsung, sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Selain itu, Subbagian ini juga telah melakukan penyusunan Laporan

Selain itu, Subbagian Tata Usaha Persuratan melakukan pengelolaan terhadap 7.859 surat keluar, dengan cara:

Tabel 3.18 Pengelolaan surat keluar

51 Antar Langsung 74 Fax 7434 Pos

Baran Milik Negara TA 2007, Laporan BMN Tahunan TA 2017 (Audites), Laporan BMN Semester I TA 2018, Laporan BMN Semester II TA 2018, Laporan BMN Tingkat Satuan Kerta, Laporan BMN Tingkat Eselon I dan Laporan BMN Tingkat Kementerian/Lembaga. Selain hal tersebut, telah dilakukan pula Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negera (RKBMN), Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dalam aplikasi Sirup LKPP, Inventaris BMN di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Komnas Perempuan. Tercatat pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan sebanyak 72 dengan nilai sebesar Rp 7.006.026.932,00 (tujuh milyar enam juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

C. Subbagian Rumah Tangga

Sebagaimana dengan tupoksi dari Subbagian Rumah Tangga, selama tahun 2018, Subbagian ini telah berhasil merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana kantor atau pelayanan terhadap internal baik itu di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan. Penyediaan sarana dan perasarana ini bertujuan untuk menunjang tugas.

Beka Ulung Hapsara KOMISIONER PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

3.2

KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI

KOMISINASIONAL HAK ASASIMANUSIA KOMNAS HAM JL.LATUHARHARYNO.4BMENTENG JAKARTA PUSAT

Gambar 3.20 Kantor Komnas HAM RI

3.2 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI

3.2.1 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI ACEH

A. DATA PENGADUAN

Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Aceh menerima 35 berkas pengaduan pada 2018.

Tabel 3.19 Wilayah asal pengadu dan/atau locus aduan

JUMLAH NO WILAYAH ASAL PENGADUJUMLAH BERKAS
1Banda Aceh3
2Aceh Besar4
3Pidie1
4Aceh Tenggara1
5Biereun2
6Gayo Luwes1
7Nagan Raya4
8Aceh Barat2
9Simeulue1
10Aceh Barat Daya2
11Aceh Jaya4
12Aceh Tamiang2
13Langsa1
14Aceh Utara3
15Aceh Selatan2
16Tangerang (Banten)1
17Medan (Sumatera Utara)2
JUMLAH
JUMLAH35
NOINDIKASI PELANGGARAN HAM JUMLAHJUMLAH
1Hak Hidup Pasal 913
2Hak Memperoleh Keadilan, Pasal 17-194
3Hak atas Rasa Aman, Pasal 28-355
4Hak atas Kesejahteraan, Pasal 36-4210
5Hak Wanita, Pasal 45-513
35

Tabel 3.21 Presentase teradu 2018 di Aceh

12 3 Individu/ TNI Kelompok 14 POLRI 40 Korporasi 31 Pemerintah

B. PEMANTAUAN

Pemantauan paling strategis yang dilaksanakan untuk pemenuhan hak kesehatan yang merupakan pemenuhan hak yang seringkali tidak terperhatikan dengan baik karena dianggap bukan kebutuhan utama. Namun selain itu juga ada pemantauan atas kasus lainnya.

Pelaksanaan pemantauan atas beberapa kasus, yaitu:

1. Pemantauan terhadap pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar dan umm di wilayah pendalaman di Desa Buket Linteung dan Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Rekomendasi kepada: (i) Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi agar segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi data, penyeragaman indeks dengan Kementerian atau Lembaga lain yang terkait;(ii)KementerianKesehatan untuk mengevaluasi penempatan tenaga medis di daerah tertinggal dan ada standar khusus mengenai rasio ideal penempatan;(ii)KementerianPendidikan

dan Kebudyaan untuk memantau dan mengevaluasipenempatantenaga kerja di wilayah Aceh, khususnya Aceh Utara: (iv) Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait, melakukan evaluasi atas infrastruktur, audit kinerja, pengadaan fasilitas penunjang dan obat serta alat kesehatan di desa-desa; (v) PLN Wilayah Aceh agar mempercepat pembangunan infrastruktur listrik ke dusun di wilayah kasus.

2. Pemantauan sengketa lahan dan lingkungan termasuk penambangan ilegal oleh PT. Boswa Megalopolis, PT. Syaukad Agro dan Penambangan Batuan Ilegal di Aceh Jaya dan PT. Cemerlang Abadi, serta PT Dua Perkasa Lestari di Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, kegiatan ini masih tindakan awal dalam rangkaian pemantauan atas kasus.

3. Pemantauan pencemaran lingkungan debu batu bara dan kerusakan lingkungan akibat pengabaian reklamasi bekas tambang galian oleh PT Mifa Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari di Aceh Barat, catatan dalam kasus ini bahwa pihak perusahaan sudah mulai memenuhi kewajibannya dalam pembayaran anti rugi lahan warga

4. Pemantauan atas; (i) penanganan pengungsi Rohingya di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu Bireuen yang diduga tidak sesuai dengan prosedur; (ii) rendahnya kualitas pelayanan dan minimnya fasilitas pemasyarakatan di Cabang Rutan Lhokseumawe di Bireuen.

5. Pengamatan situasi pemenuhan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang sehat melalui prinsip keadilan ekologi (konflik Sumber Daya Alam dan Agraria), pengamatanjuga dilakukan ke Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Nagan Raya, pengamatan ini diawali dengan FGD bersama pemangku kewajiban (Pemerintah), pemangku kepentingan (LSM/CSO.PemerhatiLingkungan). dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sementara itu di lokasi terdapat kasus masalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kluet 1 yang akan dibangun di wilayah hutan lindung.

Kegiatan ini merupakan satu rangkaian pengamatan situasi Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan hak lingkungan hidup yang sehat melalui prinsip ekologi

C. MEDIASI

Fungsi mediasi yang dilaksanakan adalah pramediasi dan memantau hasil yang sudah dilaksanakan. Memantau hasil kesepakatan dianggap penting karena seringkali pihak yang wajib melaksanakan prestasi tidak melakukannya dengan berbagai macam alasan. Kegiatan mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pra mediasi sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) PT. Samana Citra Agung (SCA) di Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie.

2. Pra mediasi sengketa lahan warga dengan PT. Rapala di Kabupaten Aceh Tamiang, catatannya bahwa sengketa ini sedang diupayakan penyelesaiannya oleh Forkompimda Aceh Tamiang

3. Memantau pelaksanaan kesepakatan perdamaian (mediasi) atas sengketa dan/ataupenolakanwargadan pedagang terkait kebijakan revitalisasi

jalan perniagaan oleh Pemerintah KotaLhokseumawe. Aceh, catatan bahwa Pemerintah tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama sebelumnya.

D. PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan: Indepth interview Kajian Qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kegiatan diawali di Kabupaten Aceh Tengah, Medan, Bener Meriah.

Kajian ini dipilih karena dilatarbelangi oleh menguatnya penolakan masyarakat Aceh terhadap instrumen hukum daerah yang dibuat untuk pemanfaatan ruang di wilayah Aceh itu sendiri. Penolakan ini sendiri dikarenakan di dalam qanun tidak mengatur Kawasan Ekosistem Leuder (KEL) sehingga dianggap pemanfaatan yang dimaksud tidak mempunyai pengaturan yang jelas. Maka tujuan pelaksanaan pengkajian ini adalah untuk: (i) mengetahui seberapa jauh pengaruh Qanun ini memberikan peluang terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang lainnya; (ii) menajamkan peran Qanun lebih optimal dalam mewujudkan kehidupan lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat pedalaman/ terpencil.

Catatan:keteranganpemerintahbahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, masalah gajah yang masuk ke kampung disarankan agar Pemerintah Aceh mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan terlebih dahulu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KANTOR SEKTRETARIAT KOMNAS HAM 3.2.2 RI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No.04/SB.2002 tanggal 16 Maret 2002 yang direkomendasi oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI Indonesia tanggal 5 Agustus 2002. Saat ini, selain melakukan tugas dan fungsi, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat juga turut menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pra mediasi dan penanganan pelayanan pengaduan. Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Komnas HAM RI Sumatera Barat antara lain:

1.Pengkajian dan Penelitian

Pada 2018, telah dilakukan pengkajian dan penelitian terkait Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat yang berdimensi HAM, yaitu:

a. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang PengelolaanUsahaPertambangan, Mineral dan Batubara. Perda ini diusulkan untuk direvisi, disesuaikan denganUndang-undangtentang Pemerintahan Daerah yakni Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda ini juga harus disesuaikan dengan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Izin Pertambangan Mineral dan Batubara. Alasannya adalah di Undang- Undang dan Permen tersebut izin tambang sampai 12 mil laut dikeluarkan oleh Provinsi (Gubernur) dan tidak ada lagi kewenangan kabupaten dan kota.

b. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Perda ini juga diusulkan untuk direvisi, karena belum mengakomodasi solusi maupun sanksi apabila implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Disamping itu, terdapat bunyi pasal yang multitafsir dan belum ada Bab Peran serta Masyarakat dalam Perda ini. Masyarakat komunal secara keseluruhan harus dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat.

2. Pendidikan dan Penyuluhan

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi SumateraBaratbekerjasamadengan LembagaAdvokasiMahasiswadan Pengkajian Kemasyarakatan (LAMPK) Fakultas Hukum Universitas Andalas memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat yang difasilitasi oleh Radio RRI Padang. Disamping memberikan penyuluhan, LAMPK dan Komnas HAM RI juga menghadirkan Dialog Interaktif dan mengangkat isu-isu aktual yang perlu dikaji dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

3. Pemantauan dan Penyelidikan

Berdasarkan laporan atau pengaduan yang masuk di Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat, dalam 2018 terdapat 77 berkas laporan pengaduan. Beberapa laporan belum dapat dituntaskan penyelesaiannya karena (i) berkas belum lengkap dan (ii) bukan kasus yang menjadi kewenangan Komnas HAM RI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terhadap beberapa kasus telah dilakukan pemantauan, yaitu:

a. Pemantauan kasus dugaan adanya pelanggaran HAM terhadap Narapidana di Lapas Padang Lansano Kls Il B Lubuk Basung Kabupaten Agam;

b. Pemantauan kasus dugaan penyerobotan tanah Ninik Mamak Kinali dan Keltan Batang Lambau yang diduga di ambil alih oleh PT Perkebunan Nusantara VI di Kabupaten Pasaman Barat;

C. Pemantauan kasus penolakan izin panas bumi di wilayah Masyarakat Salingka Gunung Talang Bukit Kili Kabupaten Solok;

d. Pemantauan kasus pemberian izin tambang terhadap PT Inexco Jaya Makmur yang menimbulkan dampak terhadap kelangsungan hidup Masyarakat di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman;

e. Pemantauan kasus penelantaran anak oleh ibunya di Kabupaten Padang Pariaman;

f. Pemantauan kasus penahanan terhadap Saudara Syafruddin atas dugaan melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah Umur di Kabupten Sijunjung;

Pemantauan kasus dugaan g. pengancaman dan diisolasi terhadap keluargaDjasniolehkelompok masyarakat di Kanagarian Simalanggang Kab. Lima Puluh Kota Payakumbuh;

h. PemantauankasusKaumSuku Jambak Payuang Panji Dt. Marajo Jorong Sonsang Kanagarian Koto Tangan Kecamatan Tilatang Kamang di Kabupaten Agam.

Pemantauan yang dilakukan umumnya dapat meredam konflik di masyarakat, terutama saat aparat hukum terlibat di dalamnya. Selain itu, Pemantauan yang dilakukan juga menghasilkan rekomendasi dan proses penanganan kasus selanjutnya, yaitu pra mediasi.

4. Mediasi

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pra mediasi, sebagai langkah lanjutan penanganan kasus setelah Pemantauan dan sebelum Mediasi. Terdapat 5 (lima) kasus yang dilakukan pra mediasi, yaitu:

kasus penonaktifan a. Pra mediasi mengajar oleh Rektor IAIN Bukittinggi karena menggunakan cadar dalam melakukan kegiatannya di Kampus di Kota Bukittinggi;

b. Pra mediasi kasus penolakan izin panas bumi di wilayah Masyarakat Salingka Gunung Talang Bukit Kili Kabupaten Solok;

C. Pra mediasi kasus pembongkaran bangunan Pasar Atas yang telah terbakar oleh Pemko Bukittingi;

d. Pra mediasi kasus kesulitan pengadaan tempat ibadah bagi umat Kristen di Kabupaten Tanah Datar;

e. Pra mediasi pemberian izin tambang terhadap PT Inexco Jaya Makmur yang menimbulkan dampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman.

Pada umumnya proses pra mediasi yang telah dilakukan pada 2018 masih berlanjut

di tahap ini, misalnya penolakan izin panas bumi di wilayah Masyarakat Salingka Gunung Talang Bukit Kili Kabupaten Solok. Beberapa kasus tidak berlanjut karena pihak yang bersengketa tidak bersedia dimediasi.

3.2.3 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Pelayanan Pengaduan

Pada 2018 Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat menerima 49 aduan. Adapun rinciannya tergampar dalam pemaparan di bawah ini.

1. Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Grafik di bawah menunjukan bahwa pengaduan terhadap Pemerintah Daerah, Koorporasi/Perusahaan, dan Kepolisian menjadi yang terbanyak disampaikan. Permasalahan yang diadukan sebagian besar terkait dengan aktifitas investasi perkebunan.Mulaidariproses pembebasan lahan dan ganti rugi yang bermasalah hingga penyerobotan lahan oleh pihak perusahaan, kewajiban membangun kebun plasmah hingga bagi hasil yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Sedangkan laporan masyarakat terhadap kepolisian terkait keadilan atas proses hukum serta kekerasan dalam proses penangkapan atau pemeriksaan oleh aparat Kepolisian.

Tabel 3.22 Klasifikasi pihak yang diadukan di Kalimantan Barat

Perorangan 5 Perusahaan/Korporasi 14 3 Organisasi/LSM/Yayasan Kepolisisan 6 Kejaksaan 0 TNI 1 Kehakiman 0 Instansi Pemerintah 15 BUMN/BUMD 5 Kemenkum HAM 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16

2. Klasifikasi Hak yang Diadukan

Hak atas kesejahteraan menjadi tema yang paling banyak diadukan dengan jumlah 27 aduan dan diikuti hak untuk nemperoleh keadilan pada posisi kedua dengan jumlah 13 aduan. Hak atas kesejahteraan yang diadukan diantaranya tekait konflik lahan antara kelompok tani/masyarakat dengan perusahaan,

juga masalah ganti rugi/pembebasan lahan masyarakat untuk proyek strategis nasional. Sedangkan hak atas keadilan terkait aduan masyarakat yang sedang menjalani peroses hukum tidak memperoleh haknya sesuai ketentuan yang ada, diantara hak untuk berobat, hak untuk memperoleh informasi serta tindaklanjut atas laporan aduan.

Tabel 3.23 Klasifikasi hak yang diadukan di Kalimantan Barat

Hak untuk hidup 2 Hak untuk berkeluarga dan melahirkan 0 Hak untuk mengembangkan diri Hak untuk memperoleh keadilan 13 Hak atas kebebasan pribadi 0 Pot Area Hak atas rasa aman 27 Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita 2 Hak anak 0 0 5 10 15 20 25 30

3. Klasifikasi Berdasarkan Isu

Tabel 3.24 Klasifikasi berdasarkan isu yang diadukan di Kalimantan Barat

Keadilan dalam proses hukum 10 Nafkah Anak Konflik agraria 12 Ketenagakerjaan 5 Hak asuh Kesehatan/Ungkungan Penyiksaan 1 Pemilu/Pilkada 2 Pendidikan Trafficking 0 Pemukulan anak didik 0 KDRT 0 Penganiayaan TKI 0 Lain-lain 11 Rasa aman 2 4 6 10 12 14

4. Klasifikasi Berdasarkan Status Aduan

Sepanjang 2018 dari 49 aduan yang disampaikan masyarakat, sebanyak 16 aduan telah dilakukan penghentian tetap penanganannya. Penghentian ini dilakukan setelah permintaan Komnas HAM RI agar aduan ditindaklanjuti instansi terkait yang secara teknis bertanggungjawab sesuai kewenangannya diperoleh penyelesaian. Sebanyak 6 aduan selesai penangannya, 19 aduan masih dalam pemantauan aktif Komnas HAM RI, 3 aduan pemantauan pasif, dan

5 aduan penghentian sementara.

B. Pemantauan

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pemantauan sengketan tanah antara Poktan dengan Lamtamal, menerima aspirasi masyarakat terkait pelaksanakan Pilkada di Kalimantan Baratdansekaligus melaksanakan pemantauan pra Pilkada Kalimantan Barat. Selain itu juga melaksanakan penanganan pengaduan 3 Poktan di Sambas atas penyerobotan lahan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa.

C. Penyuluhan

1) Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

a. Menjadi narasumber di FGD Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Konflik Sumber Daya Alam

b. FGD Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE) yang melibatkan Peneliti Komnas HAM RI RI, perwakilan tokoh agama/adat/ masyarakat, organisasi masyarakat/ NGO serta akademisi.

c. FGD dengan Media : "Peran Komnas

Gambar 3.20 Sengketa tanah Poktan

HAM RI di dalam Penanganan Masalah HAM", dilaksanakan bersama media cetak dan elektronik di Kalimantan Barat, dengan narasumber utama yaitu Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik.

d. Narasumberdiskusidasar-dasar HAM untuk merawat keberagaman oleh Forum Temu Pemuda Lintas Iman Kalimantan Barat.

2) PelatihanbagiPelatihPanduan Penerapan Sekolah Ramah HAM Pelatihan bagi 30 kepala sekolah tingkat SMA sederajat ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada pemahaman yang komprehensif bagi peserta tentang HAM dan prinsip-prinsip HAM serta pentingnya penerapan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah, tanggung jawab sekolah sebagai representasi Negara dan mengembangkan budaya sekolah yang ramah HAM.

D. Kerjasama

1) Penganugrahan Keterbukaan Informasi

Publik di Kalimantan Barat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan peringkat pertama dalam kategori Lembaga Non Struktural, diikuti Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat.

2) Pertemuan Pimpinan Komnas HAM RI dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat Ketua Komnas HAM RI didampingi oleh Plt. Kepala Perwakilan Kalimantan Barat melakukan audiensi ke sejumlah

Gambar 3.21 Sengketa tanah Lamtamal

stakeholder utama di Kalimantan Barat yaitu dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dalam kesempatan tersebut Ketua Komnas HAM RI juga menyampaikan 4 isu strategis yang saat ini menjadi perhatian Komnas HAM RI, yaitu pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, konflik agraria, intoleransi, dan penataan kelembagaan.Selanjutnya Ketua Komnas HAM melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat Irjen Didi Haryono. Di dalam pertemuan ini dibahas Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dilakukan antara Komnas HAM dengan Kapolri pada 2017, Komnas HAM mengusulkan agar ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama(PKS) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dengan lainnya, seperti di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

3.2.4 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada 2018, dari Januari s/d November, bagian pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima 33 (tiga puluh tiga) berkas kasus pengaduan, yaitu sebanyak 14 berkas kasus pengaduan yang diterima langsung dan 19 berkas kasus melalui pos. Dari 33 (tiga puluh tiga) kasus yang diadukan, kasus hak memperoleh keadilan paling banyak diadukan yaitu 13 (tiga belas) berkas kasus, kemudian hak atas kesejahteraan sebanyak 8 (delapan) berkas kasus, hak atas rasa aman sebanyak 5 (lima) berkas kasus, dan hak untuk hidup sebanyak 2 (dua) berkas kasus.

Tabel 3.25 Klasifikasi hak yang diadukan di Sulawesi Tengah

14 13 12 10 8 8 6 5 5 4 2 2 2 0 Hak untuk Hak Hak atas Hak atas rasa Hak atas Hak Hak anak Non HAM hidup memperoleh kebebasan aman kesejahteraan perempuan keadilan pribabdi

Kategori pihak yang diadukan terbanyak adalah Kepolisian yang paling banyak diadukan sebanyak 16 (enam belas) berkas kasus, kemudian Pemerintah Daerah sebanyak 11 (sebelas) berkas kasus, Korporasi sebanyak 3 (tiga) berkas kasus, Lembaga Pendidikan sebanyak 3 (tiga) berkas kasus, BUMN/ BUMD sebanyak 1 (satu) berkas kasus, adhoc (Pansel anggota KPU) sebanyak 1 (satu) berkas kasus dan Individu sebanyak 1 (satu) berkas kasus.

Wilayah pengaduan terdiri dari Kota Palu sebanyak

9 (sembilan) berkas kasus, Kabupaten Banggai Laut sebanyak 9 (sembilan) berkas kasus, Kabupaten Sigi sebanyak 2 (dua) berkas kasus, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) berkas kasus, Kabupaten Tolitoli sebanyak2 (dua) berkas kasus, Kabupaten Banggai sebanyak 2 (dua) berkas kasus, Kabupaten Morowali Utara sebanyak 2 (dua) berkas kasus, kemudian daerah yang masing-masing sebanyak 1 (satu) berkas kasus adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali dan Tarakan, Kalimantan Utara.

Tabel 3.26 Klasifikasi pihak yang diadukan di Sulawesi Tengah

3% 3% 8% 30% 3% Pemerintah Daerah Kepolisian 8% TNI Korporasi 2% BUMN/BUMD Lembaga Pendidikan Individu Adhoc (Pansel Anggota KPU) 43%

Tabel 3.27 Data Pengaduan di Sulawesi Tengah

9 9 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 Kota Palu Kabupaten Donggala Kabupaten Sigi Kabupaten Poso Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kabupaten Toli-Toli Kabupaten Buol Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Tarakan, Kalimantan Utara

Data atau laporan pengaduan yang masuk ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah selama 2018 mengalami penurunan sekitar 3% dari tahun

sebelumnya, yaitu dari 34 (tiga puluh empat) berkas kasus pada 2017, menjadi 33 (tiga puluh tiga) berkas kasus.

Gambar 3.23 Kunjungan lapangan dalam kasus eksekusi lahan di Tanjung Sari, Luwuk, Banggai

3.2.5 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI MALUKU

A. DATA PENGADUAN

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku menerima 69 kasus dengan jumlah berkas pengaduan sebanyak 466 berkas pengaduan yang terdiri dari 149 kasus baru dan 317 berkas kasus lanjutan, dengan tipologi sebagai berikut:

1. Wilayah Asal Pengadu

Dari data tersebut, pengaduan terbanyak berasal dari Kota Ambon yaitu sebanyak 48 kasus.

Tabel 3.28 Wilayah asal pengadu Provinsi Maluku

Jakarta 1 Dili, NTT 1 Kota Ambon 48 Kab. Seram Bagian Barat 4 Kab. Maluku Tenggara 1 Kab. Maluku Tengah 5 Kab. Kepulauan Aru 7 Kab. Buru 2 0 10 20 30 40 50 60

2. Klasifikasi Hak

Selama 2018, hak atas kesejahteraan menjadi hak yang dominan diadukan yaitu sebanyak 41 kasus yang terdiri hak atas kepemilikan

tanah, hak milik, hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak dan hak ketenagakerjaan.

Tabel 3.29 Klasifikasi hak yang diadukan di Provinsi Maluku

1% hak tidak 5% diperlakukan hak anak diskriminatif 2% 5% hak untuk hidup hak wanita 1% hak berkeluarga 5% dan melanjutkan hak turut serta keturunan dalam pemerintahan 29% hak memperoleh keadilan 34% 5% hak atas kesejahteraan hak atas kebebasan pribadi 13% hak atas rasa aman

3. Pihak yang diadukan

Pada 2018, Pemerintah Daerah menempati posisi pertama sebagai pihak yang paling

banyak diadukan, kemudian diikuti oleh Polri, dan Pemerintah Pusat.

Tabel 3.30 Klasifikasi pihak yang diadukan di Maluku

4% Lembaga Negara (Non Kementerian) 1% 1% Korporasi 2% Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Pendidikan 1% Organisasi 4% TNI 29% 5% Pemerintah Daerah Lembaga. Peradilan 9% Kelompok Masyarakat 10% Individu 23% 11% POLRI Pemerintah Pusat

B. PELAKSANAAN FUNGSI

1. Pengkajian dan Penelitian

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku melakukan penelitian/ kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sumbar daya alam khususnya pada sektor pertambangan. Kegiatan ini dilatarbelakangiolehsituasidan kondisi bahwa sejumlah Peraturan Derah pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku umumnya belum sepenuhnyamelibatkanpartisipasi masyarakat dan mengakomodir hak masyarakat serta memberikan solusi terhadap penyelesaian persoalan sosial masyarakat.

Pengkajian dan Penelitian ini dilakukan terhadap 13 Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsiMalukuTahun 2013-2033, Perda Maluku Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Daerah ProvinsiMaluku,Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.Perda KabupatenMaluku Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/ RW) Kota Ambon Tahun 2011-2031. Perda Kota Tual Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Kota Tual Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2031. Perda Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru tahun 2008-2028. Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru 2012-2032, Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032, Perda Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031: dan (xiii) Perda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010-2030

2. Pendidikan dan Penyuluhan

Menindaklanjuti perjanjian kerja sama antara Komnas HAM RI dengan Polda Maluku tanggal 12 Desember 2017, pada 15 s/d 16 Agustus 2018 Komnas HAM dan Polri menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 'Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM (buku saku untuk satuan Reserse. Sabhara, Tahti dan Brimob) Bagi Perwira Kepolisian Daerah Maluku dan Brimobda Maluku" yang bertempat di Aula Mapolda Maluku. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh sekitar 70 peserta yang terdiri dari perwira di tingkat Kepolisian Daerah Maluku dan Anggota Satuan Brimob Kepolisian Daerah Maluku.

Kegiataninibertujuanuntuk meningkatkan pengetahuan Anggota Polda Maluku tentang HAM terkat dengan pelaksanaan tugas tugas-tugas Polri, memperkenalkan Buku Saku HAM kepada Anggota Polda Maluku sebagai panduan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, Instrumen HAM Nasional dan Internasional serta mendorong terlaksananya program pengarustamaan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Maluku.

3. Pemantauan Pelanggaran HAM

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku telah melakukan 3 kegiatan pemantauan lapangan antara lain terhadap:

a. Kasus penolakan Masyarakat Adat Komkey atas rencana investasi peternakan sapi oleh Kementerian Pertanian danPemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan di Desa Popjetur, Desa Marfenfen. Kec. Aru Selatan danKotaDoboKabupaten

Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

b. Pemenuhan hak atas kepastian hukum dan hak memperoleh keadilan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, kegiatan ini sebagai upaya Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepolisian Resort Maluku Tenggara untuk menangani kasus-kasus yang diadukan di Komnas HAM Perwakilan Maluku.

C. Pemenuhanhakmasyarakat hukum adat dan jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam penanganan kasus dampaklingkunganterhadap aktivitas pertambangan di Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang dilaksanakan di Desa Kaki Air, Desa Dafa dan Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

4. Mediasi

KantorPerwakilanKomnasHAM Provinsi Maluku telah melakukan 2 kegiatan Pramediasi antara lain :

a. Pramediasi sengketa pertanahan antara Masyarakat Adat Mata Rumah Propupun (Terkarlawna dan Terkarkea) antara Sdr. Petrus WetmansairdanPemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dilaksanakan di Desa Moain, Dusun Pilam. Dusun Poliwu dan Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku

b. Pramediasi sengketa pertanahan dalam proyek perluasan Jalan RayaLintasHuamualantar Masyarakat Dusun Limboro, Desa Huamual Dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dilaksanakan di Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

3.2.6 KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI PAPUA

A. DATA PENGADUAN

Pada 2018, jumlah pengaduan yang diterima oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM

Provinsi Papua 71. dan didominasi oleh kasus-kasus hak sipil dan politik Komnas HAM. Dari 71 kasus yang diterima, sebanyak 58 kasus telah ditindaklanjuti atau sekitar 82%. Selanjutnya, data pengaduan yang ditangani oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua dengan rincian 47 kasus hak-hak sipil dan politik, serta 24 kasus hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Selanjutnya Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 52 yang terdiri dari untuk penanganan melalui Pemantauan terdapat 5 kasus dan Pra mediasi terdapat 1 kasus, namun masih ada 13 kasus belum ditindaklajuti.

Berbagai peristiwa kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua menjadi perhatian berbagai pihak termasuk dunia internasional. Beberapa peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI/ Polri ditangani oleh masing-masing intitusi atas desakan berbagai pihak. Kasus penembakan warga sipil yang terjadi di Kab Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Timika, dan Merauke telah ditangani oleh Komnas HAM, dan ditindaklanjuti oleh TNI dan Polri. Sebaliknya aparat keamanan mengalami kesulitan dalam penanganan kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata. Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan negosiasi dan dialog dengan sejumlah pimpinan TPN/OPM dan pimpinan TNI/ Polri di Papua, memberikan dampak positif pada peringatan 1 Desember berlangsung dengan aman.

Persoalan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Papua antara lain pemenuhan hak para mantan karyawan PT. Freeport Indonesia yang belum diselesaikan. Selain itu, juga terdapat kasus lain yaitu penggusuran lahan yang di Nabire, Kerom, Merauke. Permasalahan pemenuhan hak atas taraf kehidupan yang layak ternyata belum dapat dipenuhi oleh negara, hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin di sejumlah wilayah perkampungan, kasus rawan pangan di Papua dan Papua Barat. Selanjutnya tentang pemenuhan hak atas kesehatan yang terkendala dengan terbatasnya akses pada layanan dan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Keterbatasan ini mengakibatkan terjadi kasus gizi buruk di Aimas Papua Barat

dan wilayah pedalaman di Papua. Sejumlah Puskesmas di kampung-kampung tidak ada tenaga perawat.

Sedangkan untuk hak atas Pendidikan juga masih belum terpenuh, permasalahan ini dapat dilihat dari belum meratanya akses pendidikanbagianakusiasekolahdikampungkampung yang diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga guru. Dalam pemenuhan hak atas Jaminan Sosial, pemberian program bantuan jaminan sosial kerap salah sasaran akibat pendataan masyarakat miskin di Papua belum maksimal. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan belum dapat dikatan dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Papua, yang terbukti dengan belum difasilitasinya perlindungan atas hak cipta dari hasilhasil karya budaya orang Papua sehingga mengakibatkan mulai hilangnya tradisi-tradisi masyarakat asli Papua,.

B. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK-HAK EKOSOB DAN SIPOL DI PAPUA.

Dalam upaya pemenuhan hak sipil politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya di Papua, Komnas HAM mendorong pemerintah provinsi, kota/kabupaten, serta aparat keamanan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Untuk pemajuan dan pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi para korban pelanggaran HAM berat, Komnas HAM telah merumuskan draft Peraturan Gubernur Papua sebagai landasan hukum dalam upaya pemenuhan hakhak korban pelanggaran HAM berat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

2. Pembentukan Tim Respon Cepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menimbulkan konflik sosial di Papua oleh Pemda Provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota.

3. Pemerintah Daerah melaksanakan komunikasi yang intensif dengan pemilik hak ulayat dalam menyelesaikan kasus pemalangan gedung dan tanah sekolah.

4. Dalam bidang pendidikan untuk:

a. Memberikan sanksi bagi tenaga pengajar yang tidak melaksanakan tugas.

b. Melengkapi fasilitas pendidikan dan guru-guru.

Sementara itu Komnas HAM telah melakukan sejumlah upaya atau kegiatan:

1. Terlibat aktif dalam memfasilitasi kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) atau kelompok lain agar dalam melakukan aksimenyampaikanpendapat di muka umum tetap mematuhi aturan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2. Memberikan penyuluhan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM kepada kelompok masyarakat tentang penghormatan HAM.

3. Memberikan pelatihan negosiasi dan mediasi bagi anggota Brimob dan Dalmas dalam penanganan konflik dan aksi-aksi massa.

Gambar 3.24 Komisioner Anam pada doorstop di Imparsial memberikan keterangan tentang hasil penyelidikan proyustisia Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya

M. Choirul Anam KOMISIONER PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

3.3

TIM

3.3 TIM

Gambar 3.25 Tim penyelidikan proyustisia kasus dukun santet, ninja, orang gila 1998-1999 di Jawa Timur menyampaikan hasil akhir penyelidikan

3.3.1 PENYELIDIKAN PROYUSTISIAACEH

1. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya

Penyelidikan Proyustisia

Pelaksanaan kewenangan dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diamanatkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dilaksanakan Komnas HAM dengan melakukan penyelidikan Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya di Pidie, Aceh. Penyelidikan proyustisia atas peristiwa ini oleh Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh (Tim Aceh) dilaksanakan dengan Keputusan Komnas HAM 012/KOMNAS_HAM/ VII/2018 tanggal 5 Juli 2018. Laporan Tim Aceh atas Peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil penyelidikan atas pemeriksaan terhadap kurang lebih 54 orang korban dan saksi dan pemanggilan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Tim menemukan fakta dan bukti bahwa para korban mengalami tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut: (i) Pemerkosaan dan kekerasan seksual

lainnya, sekurang-kurangnya 74 orang; (ii) Penyiksaan, sekurang-kurangnya 109 orang; (iii) Pembunuhan, sekurang-kurangnya 9 orang; (iv) Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, sekurang-kurangnya 44 orang; (v) Penghilangan orang secara paksa, sekurang-kurangnya 8 orang. Komnas HAM memutuskan telah terjadi Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pada 28 Agustus 2018, Komnas HAM menyerahkan Laporan Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh: Penyelidikan Proyustisia Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya kepada Jaksa Agung RI. Penyerahan Laporan Penyelidikan ini menunjukkan bahwa Komnas HAM telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai penyelidik atas peristiwa tersebut, dan selanjutnya adalah tugas Jaksa Agung Rl untuk melakukan penyidikan. Namun pada 23 November 2018, Jaksa Agung Rl mengembalikan Laporan Komnas HAM dengan sejumlah petunjuk¹. Pada 21 Desember 2018, Komnas HAM menangga-

MISINASIONALHAKASASIMANUSI RUANGDENGADUAN

Gambar 3.26 Tim penyelidikan proyustisia peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya di Aceh menyampaikan hasil penyelidikannya ke publik di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat

pi petunjuk Jaksa Agung melalui surat No. 226/TUA/XII/2018 yang intinya menyatakan bahwa sejumlah petunjuk Jaksa Agung RI lebih merupakan tugas dan kewenangan Penyidik, bukan Penyelidik.

Perlindungan Saksi dan Korban ke LPSK dan Verifikasi Saksi dan Korban

Sejak 15 Februari 2018, Komnas HAM telah meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada para korban dan saksi dalam Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya.

Pada 10-12 April 2018. Komnas HAM menurunkan Tim Aceh untuk melakukan verifikasi atas para saksi dan korban Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya. Verifikasi ini dilaksanakan untuk kebutuhan membuat Surat Keterangan Korban/Saksi yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan hak-hak mereka oleh LPSK.

Sekilas tentang Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya

Pada 1989-1998, Pemerintah Indonesia melaksanakan operasi Jaring Merah (JAMER) untuk menumpaskan GPK-AM di wilayah

Aceh. Pasukan ini disebarkan di Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Pada 1990, Pemerintah RI menetapkan status DOM pada Aceh dan melaksanakan operasi Jamer yang menempatkan Korem 011 Lilawangsa sebagai Komando Operasi, dan Kopassus sebagai pelaksana operasi lapangan. Operasi ini membentuk sejumlah pos sattis dengan Rumoh Geudong di Bili Arun sebagai pusat pos sattis.

1 Pengembalian ini juga bersamaan dengan pengembalian Laporan Tim Adkan Proyustisia Peristiwa Simpang KKA.

2. Peristiwa Timang Gajah - Bener Meriah

Selain melakukan penyelidikan atas Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya, Tim Aceh juga memulai penyelidikan proyustisia atas Peristiwa Timang Gajah - Bener Meriah. Untuk peristiwa ini, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap: (i) Saksi keluarga Korban sebanyak 26 Saksi; (ii) Saksi dari PMI sebanyak 3 saksi; (iii) Saksi Aparat Pemerintah sebanyak 5 saksi; (iv) Saksi dari RSUD sebanyak 5 saksi.

Saat ini Tim Aceh masih dalam proses penyelidikan atas peristiwa ini dan telah menyusun rencana kerja pemeriksaan penyelidikan proyustisia selanjutnya.

3.3.2 PENYELIDIKAN PROYUSTISIA KASUS DUKUN SANTET, NINJA, ORANG GILA DI JAWA TIMUR 1998 - 1999

Pembentukan Tim Penyelidikan

Peristiwa Dukun Santet, Ninja, dan Orang Gila di Jawa Timur pada periode 1998-1999 tersebut ditanggapi oleh Komnas HAM dengan membentuk Tim yang melaksanakan rangkaian kegiatan yaitu Tim Pengkajian (2014-2015) dan berlanjut dengan membentuk Tim Pemantauan Kasus Dukun Santet Tahun 1998-1999 di Banyuwangi Jawa Timur, karena hasil kajian menyimpulkan bahwa diduga terdapat pola pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Setelah Tim Pemantauan melaksanakan tugasnya, ditemukan pentunjuk bahwa ada dugaan telah terjadi pelanggaaran HAM yang berat dalam peristiwa ini, maka Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Periode 1998-1999 dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 006C/KOMNAS HAM/II/2016 tertanggal 1 Februari 2016, dan diperpanjang yang terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No. 009A/KOMNASHAM/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018.

Ringkasan Kasus

Sepanjang 1998-1999,terjadi'pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai Dukun Santet. Peristiwa ini terjadi di wilayah Jawa Timur, terutama di Banyuwangi yang menyebar ke arah barat sepert Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, sampai ke Kabupaten Malang. Dukun santet merupakan profesi yang dikenal di wilayah tersebut, namun kemudian apabila keberadaan dukun santet tidak diterima warga maka akan dikucilkan atau diusir. Selain itu, terdapat tradisi sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran korban sebagai dukun santet atau bukan agar menghindari penghakiman massal dengan kekerasan.

Namun pada tahun yang disebutkan di atas, tradisi ini seperti ini terlupakan, yang terjadi adalah pembunuhan terhadap orangorang yang dituduh dukun santet. Bahkan kemudian korbannya berkembang yang menjadikan guru-guru ngaji dari Nahdlatul Ulama (NU), para pengasuh pondok pesantren, orang gila, dan warga petani biasa

menjadi korban berikutnya. Peristiwa tersebut menimbulkan suasana yang tegang dan saling curiga di dalam masyarakat, khusus bagi kalangan NU. Keresahan ini makin menjadi karena tidak pernah terungkap pelakunya, walaupun ciri khas pelaku diketahui yaitu orang-orang yang terlatih yang mampu bergerak cepat dari kampung ke kampung, melakukan pembantaian terhadap targetnya, dan menghilang dengan cepat. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai ninja.

Proses Penyelidikan

Sejak 2016 sampai dengan 2018, Tim Penyelidikan Santet telah melakukan: (i) pengumpulan bahan keterangan, koordinasi dengan sejumlah pihak; (ii) pemeriksaan saksi keluarga korban, tokoh, ulama, dan mantan aparat, serta saksi lanjutan; (iii) pembuatan laporan.

Permintaan keterangan dilakukan atas: 41 orang saksi korban/keluarga korban, 2 orang anggota/purnawirawan TNI, 2 orang saksi Pemda, 3 orang tokoh masyarakat/ulama, 2 saksi media, dan 2 keterangan narasumber.

Hasil/Kesimpulan Penyelidikan

Tim Penyelidikan Santet menemukan fakta, data, dan dokumen yang memberikan bukti awal bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusian (Pasal 7 jo. pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Hal ini dilihat dari pemenuhan sejumlah unsurnya yaitu: sistematis dan/atau meluas. Kesimpulan Tim dibuat berdasarkan: (i) jumlah korban yang besar yaitu berdasarkan data kepolisian sebanyak 169, data NU sebanyak 147 korban jiwa, dan data Pemda Banyuwangi sebanyak 103 korban jiwa; (ii) sebaran wilayahnya luas mencakup Banyuwangi, Jember, Malang, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Pasuruan; (iii) waktu kejadian pada Februari - Juli 1998 pembunuhan dengan isu dukun santet, Juli-September 1998 pembunuhan dengan isu ninja, Oktober-November 1998 pembunuhan dengan isu orang gila.

Adapun kejahatan utama yang diduga dilakukan merupakan pembunuhan dan penganiayaan, dilengkapi dengan kejahatan perusakan properti. Korbannya adalah masyarakat sipil yang dituduh sebagai dukun santet atau memiliki posisi khusus di dalam masyarakat.

Laporan Penyelidikan ini telah diterima oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada 6 November 2018 dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung Rl sebagai Penyidik pada 14 November 2018.

Catatan terpenting dari Tim Penyelidikan Santet ini adalah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi diakibatkan adanya pembiaran dari negara. Pembiaran dilihat bahwa aparatyangberwenang mengetahuinamun tidak melakukan tindakan pencegahanapapun,menerimalaporannamuntidak mengambil tindakan atau terlambat bertindak, dan/atau menerima laporan tapi tidak melakukan tindakan yang efektif.

TIM PENYEDILIKAN KASUS-KASUS 3.3.3 PELANGGARAN HAM MASA LALU

Pada 10 Januari 2018, Sidang Paripurna Komnas HAM Rl memutuskan membentuk Tim Adhoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa: (1) Kerusuhan Mei 1998, (2) Trisaksi, Semanggi I dan II, (3) Penghilangan Orang Secara Paksa, (4) Talangsari, (5) Penembakan Misterius, dan (6) Tragedi 1965-1966. Keputusan Sidang Paripurna ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 003/KOM- NAS HAM/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018, diperpanjang dengan Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 013A/KOM- NAS HAM/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018.

Perkembangan Penanganan Korban Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Selama 2018, tim melaksanakan beberapa kegiatan penanganan korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, antara lain:

1. Komunikasi dengan Korban dan Pendamping

Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan 6 (enam) Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat telah melakukan beberapa pertemuan dengan korban dan pendamping, antara lain:

Pertemuan dengan Forum 65 di a. Kantor Komnas HAM RI dalam rangka membahas upaya penyelesaian Pelanggaran HAM Berat terkait kasus 65, salah satunya Peristiwa 65 yang terjadi di Pulau Buru.

b. Workshop Rencana Strategis Penyelesaian 65 dengan Forum 65 yang dilaksanakan di Kantor Komnas HAM RI.

C. Audiensi dengan Sdr. Arukat dkk., di Kantor Komnas HAM RI.

d. Audiensi dengan Gerakan Pemuda Anti Komunis (GEPAK) di Kantor Komnas HAM RI.

e. Audiensi dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), pada 23 Maret 2018, di Kantor Komnas HAM RI.

2. Komunikasi Publik

Komnas HAM RI telah melakukan beberapa upaya untuk memperoleh dukungan publik terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan melakukan FGD dengan beberapa universitas, antara lain dengan Unika Soegijapranata Semarang Jawa Tengah, Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Universitas Nasional Jakarta.

3. Komunikasi dengan Pemerintah Pusat/ Lembaga Negara Lainnya

Selama 2018 Komnas HAM RI telah melakukan pertemuan dengan pengambil kebijakan terkait tindak lanjut hasil penyelidikan 6 (enam) peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yaitu dengan:

a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan RI di Jakarta terkait perkembangan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan langkahlangkah penyelesaiannya.

b. Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta terkait pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan C. Korban di Jakarta terkait permohonansuratketerangankorbanpelanggaran HAM yang berat.

Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Pada 2018, Komnas HAM RI telah melakukan perubahan atas peraturan Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat melalui Peraturan Komnas HAM RI Nomor 003/ KOMNAS HAM/IX/2018.

Komnas HAM RI juga menerima 654 surat permohonan surat keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, baik yang berasal dari korban peristiwa 1965-1966 dan peristiwa Rumoh Geudong di Aceh. Korban peristiwa 1965-1966 mendominasi jumlah permohonan surat keterangan, hal ini salah satunya dikarenakan jumlah korban peristiwa 1965-1966 yang sangat banyak dan HAMpir merata di seluruh

Indonesia. Sedangkan untuk peristiwa lainnya korban tidak besar dan hanya pada satu wilayah saja.

Selain itu, masih terjadi ketimpangan wilayah pemohon surat keterangan, yang saat ini masih mendominasi adalah korban yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sedangkan wilayah lainnya masih sedikit. Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM RI berkesimpulannya masih belum meratanya informasi terkait program bantuan psikomedis LPSK dan Surat Keterangan Komnas HAM RI.

Komnas HAM RI telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 374 berkas permohonan surat keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat, yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain:

Tabel 3.31 Penyebaran berkas permohonan surat keterangan korban

No WilayahJumlah Berkas
1DKI Jakarta1
2Jawa Tengah (Cilacap, Boyolali, Pati, Grobogan, Tegal dan Brebes)170
3Sulawesi Tengah57
4Sumatera Utara (Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu dan Medan)99
5Aceh29
6Jawa Timur15
7D.I. Yogyakarta3

Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Komnas HAM telah mengeluarkan sebanyak 221 surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, Komnas HAM juga sedang mengembangkan database penanganan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.

3.3.4 PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI PAPUA

Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Papua yang terdiri dari 3 (tiga) penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Wamena 2002, Peristiwa Wasior 2003 dan Peristiwa Paniai 2014. Pembentukan tim ini merupakan kelanjutan kerja tim terdahulu berdasarkan Keputusan Komnas HAM No. 016/KOMNAS HAM/ IX/2018 tentang Pembentukan Tim Tindak

Lanjut Hasil Tim Penyelidik Adhoc Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Wasior Tahun 2002 dan Wamena Tahun 2003 dan perpanjangan terakhir dengan Keputusan Komnas HAM No. 005/KOMNAS HAM/ II/2018 tentang Perpanjangan Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai dengan masa kerja diperpanjang hingga Januari 2019.

Tim Adhoc Wamena-Wasior

Tim Adhoc Wamena-Wasior bertugas untuk melengkapi data, informasi, dan dokumen yang berkaitan dengan kedua peristiwa tersebut. Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan analisis atas penyelidikan proyustisia atas peristiwaWamena-Wasior. Hasil penyelidikan menemukan bukti awal tentang adanya pembunuhan, penyiksaan, dan perampasan kemerdekaan. Selain itu juga untuk menemukan pihak yang diduga bertanggungjawab.

Laporanpenyelidikanproyustisiaini telah diserahkan kepada Jaksa Agung RI. Kemudian mengalami bolak balik penyerahan berkas antara Jaksa Agung dan Komnas HAM. Terakhir Jaksa Agung mengembalikan berkas laporan ini dengan surat No R-767/F/ Fh.1/11/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Wasior dan Wamena. Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan beberapa kali koordinasidenganpihakKejaksaanAgunguntukmenemukan kesepakatan agar laporan-laporan penyelidikan proyustisia Komnas HAM ini dapat segera diproses hukum.

Hasil diskusi tersebut, menyebabkan Tim melakukan pemisahan Laporan Penyelidikan proyustisia atas Wasior dan Wamena. Namun terdapat HAMbatan, yaitu:

1) Dokumen VeR asli atau rekam medis atau dokumen lain yang terkait dengan korban dalam Peristiwa Wasior yang pernah dirawat di RSUD Manokwari sudah tidak ada di Rumah Sakitnya, karena sudah dimusnahkan (retensi) atau karena terbakarnya RS tersebut beberapa tahun lalu, atau hilang karena berpindah-pindahnya RS tersebut.

2) Petugas RS yang bertugas sudah ada yang meninggal dan pensiun.

3) Adanya beberapa saksi petunjuk yang masih trauma terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Wasior sehingga belum/tidak bersedia untuk dimintai keterangan.

4) TKP pembunuhan 5 anggota Brimob dan 1 warga sipil telah berubah.

5) Adanya pemekaran wilayah, sehingga menyulitkan penelusuran dokumen yang dibutuhkan.

Untuk itu, Tim telah menyurati Kapolri melalui surat No. 057/TUA/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal permintaan dokumen terkait Peristiwa Wasior, namun belum ada tanggapan. HAMbatan dan keterbatasan kewenangan Penyelidik dalam UU No. 26 Tahun 2000 tersebut telah disampaikankepadaPenyidik denganharapan bahwa Penyidiklah yang akan memenuhi kekurangan materiil dan formil berkas Laporan.

Kendala yang dihadapi oleh Tim pada saat pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran HAM yang be-

rat ini, masih sama dengan penyelidikan yang lalu. Hal ini diakibatkan belum adanya persamaan persepsi antara Komnas HAM sebagai Penyelidik dengan pihak Jaksa Agung sebagai Penyidik terkait kelengkapan berkas penyelidikan yang telah diserahkan khususnya kasus Wamena dan Wasior. Selain itu, untuk Peristiwa Wamena, tidak tersedianya informasi terkait peristiwa dan dokumen seperti surat perintah, radiogram/ telegram, laporan periodik pelaksanaan operasi, laporan akhir tahun pelaksanaan, laporan intelijen, dokumen putusan di MA, baik tersangka militer dan sipil, dokumen kematian di kelurahan/ kecamatan, register penahanan korban di Kodim Wamena maupun Polres Wamena serta salinan surat penangkapan dan penahanan yang harus seizin Panglima TNI.

Tim Adhoc Paniai

Tim Adhoc Paniai ini dibentuk karena Komnas HAM menduga adanya kemungkinan pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Kekerasan di Paniai 7 dan 8 Desember 2014. Oleh karena itu, Tim diberikan tugas dan wewenang untuk mencari bukti awal atas dugaan tersebut dengan mengumpulkan fakta, informasi, dan dokumen buktinya.

Peristiwa Paniai

Pada Desember 2014 merupakan bulan suci bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat Paniai. Pada saat itu, anak-anak membangun pondok natal di berbagai tempat untuk melakukan kegiatan rohani menunggu datangnya Natal 25 Desember 2014. Sementara itu mereka juga membakar api unggun karena udara dingin sambil menyanyikan lagu puji-pujian. Namun pada 7 Desember 2014 pukul 20.00 WIT sekelompok orang tidak dikenal melakukan tindakan penganiayaan dan penembakan di Pondok Natal KM 4 Jalan poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kab. Paniai terhadap 11 (sebelas) anak yang sedang berkumpul di Pondok Natal. Akibat dari peristiwa pada pagi hari 8 Desember 2014, masyarakat menuntut agar pelaku penembakan (diduga aparat keamanan) untuk segera ditemukan dan diselesaikan secara adat. Masyarakat melakukan pemalangan jalan di depan Pondok Natal kemudian melakukan demontrasi ke Lapangan Karel Gobay sekaligus melempar batu dan kayu ke arah kantor Koramil Paniai dan Polsek Pania Timur sambil melakukan waita (tari-tarian). Pada saat itu terjadi rentetan penembakan yang menewaskan 4 (empat) orang anak dan 11 (sebelas) orang mengalami luka-luka.

Pada 2018. Tim melakukan pengidentifikasian nama saksi yang masih perlu diperiksa, memeriksa 1 saksi tenaga medis (dokter), 5 saksi sipil dan 12 saksi dari pihak yang diduga bertanggung jawab dari pihak kepolisian (misal mantan Kapolres Paniai), serta memperoleh visum et repertum tentang korban jiwa dan luka, merekonstruksi ulang peristiwa dengan mengidentifikasi Berita Acara Pemeriksaan saksi dan membandingkannya dengan kronologis peristiwa dari berbagai keterangan, konsultasi ahli, berkoordinasi dengan KemenkoPolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, serta Kejaksaan Agung

Catatan penting dari Tim ini adalah bahwa sejumlah saksi korban dan pihak pengadu justru menolak untuk diperiksa. Selain itu, hanya pihak kepolisian yang menanggapi koordinasi Komnas HAM dalam proses ini. Sementara itu Laporan awal Tim masih berupa laporan kegiatan dan belum masuk pada substansi penyelidikan.

3.3.5 TIM REFORMA AGRARIA BERBASIS HAM

Komnas HAM RI mencatat bahwa konflik agraria masih masif terjadi, hal tersebut tercermin dari data pengaduan sepanjang 2017 yang mencapai 269 kasus; terdiri dari konflik lahan (104). perkebunan (39). infrastruktur (32), pertambangan (24), kehutanan (24), lingkungan (19) dan penegakan hukum (23). Luas objek yang menjadi akar konflik agraria yang berhasil didata adalah seluas 2.713.369 Ha. Pengaduan pada 2017 tersebut meningkat dibanding 2015. Tim Penanganan Konflik Sumber Daya Alam Komnas HAM RI mencatat sebanyak 109 (seratus sembilan) kasus terkait permasalahan sengketa dan/atau konflik lahan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Wilayah dengan jumlah permasalahan konflik sumber daya alam terbanyak adalah Sumatera Utara (20), Kalimantan Timur (16), Kalimantan Barat (14). Jumlah aduan paling banyak yaitu perkebunan dengan 41 kasus, kemudian pertambangan sebanyak 30 kasus, lahan 16 kasus dan kehutanan 13 kasus. Konflik agraria yang dilaporkan terkait per-

tentangan dalam pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, baik bumi, air dan ruang angkasa. Konflik agraria biasanya melibatkan penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara.

Secara umum, ada banyak tempat yang menjadi tujuan masyarakat dalam melaporkan konflik agraria yang tengah dialami oleh mereka. Ketiadaan kelembagaan yang efektif dan secara khusus bekerja untuk menyelesaikan konflik agraria telah semakin memperparah situasi hidup korban-korban dalam kasus-kasus konflik agraria, karena masalah semakin terakumulasi dan telah melewati lintas rezim penguasa. Namun satuan kerja yang dibentuk untuk menangani konflik agraria oleh berbagai lembaga pemerintahan tingkat nasional, termasuk Komnas HAM RI terbukti tidak efektif.

Peran Komnas HAM RI dalam Menyelesaikan Konflik Agraria

Komnas HAM membentuk Tim Agraria Dalam Prespektif HAM sesuai mandat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tim melaksanakan fungsi dalam reforma agraria dan penyelesaian konflik dengan mengoptimalkan kewenangan dalam mediasi, pemantauan dan pengkajian. Jika melalui pemantauan dan penyelidikan diarahkan untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut dan kemudian diterbitkan rekomendasi. Sedangkan dalam mekanisme mediasi lebih mendorong para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan fungsi pengkajian dapat melakukan telaah terhadap instrumen HAM, peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk perubahan, pembentukan dan pencabutan agar selaras dengan HAM, terutamabagaimanamengurangidan menyelesaikan konflik agaria di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas Komnas HAM RI mendorong Pemerintah untuk:

a) merumuskan dan meluruskan kembali konsep reforma agraria sesuai dengan mandat konstitusi;

b) mempercepat akses masyarakat terhadap alokasi lahan pencadangan untuk reforma agraria dengan pengaturan yang jelas, terutama dengan konsep tanah komunal, serta memastikan tidak adanya pelaku-pelaku yang memanfaatkan kebijakan ini untuk pragmatisme ekonomi;

c) memaksimalkan koordinasi dan peran kelembagaan yang selama ini melakukan penanganan terhadap konflik agaria;

d) melakukan evaluasi atas peran KLHK dan Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam proses reforma agaria;

e) mempertimbangkan untuk membentuk kelembagaan di bawah Presiden langsung dengan kewenangan yang kuat.

3.3.6 KASUS BEGAL 2018

Kepolisian RI memberlakukan prosedur “tembak di tempat” bagi pelaku begal yang dinilai mengancam jiwa dan harta baik yang dialami warga masyarakat maupun aparat penegak hukum. Instruksi tembak di tempat ini direspon langsung oleh para pimpinan Polri di daerah di seluruh Indonesia khususnya wilayah dengan tingkat kejahatan begal tinggi seperti di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Rembang. dan lainlain. Kapolri langsung mengeluarkan perintah untuk membersihkan kejahatan jalanan hingga tuntas dan prioriya 4 daerah yang menjadi target operasi yakni: Jakarta, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat.

Tindakan tegas aparat Kepolisian ini dipersoalkan oleh parapegiatHAMyangtergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Bahkan Koalisi masyarakat sipil yang dipimpin oleh LBH Jakarta mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terkait praktik extra judicial killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM membentuk tim Pemantauan Penanganan Kasus Begal oleh Kepolisian dengan Surat Keputusan Komnas HAM Nomor 017B/ Komnas HAM/X/2018 berdasarkan putusan Sidang Paripurna Nomor 12/SP/X/2018 tanggal 2-3 Oktober 2018. Tim ini bekerja untuk memperoleh data dan fakta penanganan kasus tindak pidana oleh Kepolisian, khususnya kasus Begal. Tim ini merujuk pada kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masya-

rakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa upaya telah dilakukan Komnas HAM antara lain adalah permintaan keterangan NGO Koalisi Masyarakat Sipil (KontraS, YLBHI, ICJR, LBH Masyarakat, Imparsial, LBH Jakarta), permintaan data informasi dari Media, serta permintaaan keterangan pendamping Advokasi keluarga korban dan Komnas HAM juga melakukan pemantauan lapangan.

3.3.7 TIM PENILAIAN KEPATUHAN REKOMENDASI 2018

Sebagaibentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang diamanatkan dalam Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang berdasarkan dari kegiatan-kegiatan Pengkajian dan Penelitian, Pemantauan dan Penyelidikan, serta Mediasi. Namun pada praktiknya, dari seluruh rekomendasi yang pernah dikirimkan oleh Komnas HAM, tanggapan dari kementerian atau lembaga penerima rekomendasi adalah menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan rekomendasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM tersebut. Tidak adanya keseriusan dari Kementerian dan lembaga penerima rekomendasi dalam menanggapi rekomendasi Komnas HAM ini kemudian menjadi sebuah catatan tersendiri. Hal ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu: Pertama, bagaimanamemperkuatrekomendasiKomnas HAM? dan kedua, bagaimana mendorong kementerian dan atau lembaga menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM?

Rekomendasi Komnas HAM sesungguhnya memiliki posisi yang kuat untuk dipatuhi dan dijalankan oleh kementerian dan lembaga yang menerimanya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan landasan mengenai hal tersebut, yaitu bahwa secara peraturan perundang-undangan, kewenangan Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi terdapat dalamUndang-undangNomor39Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang pada intinya menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selain itu, dari sisi penerima rekomendasi yaitu kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah,di mana pemangku jabatannya adalah pejabat yang terikat dengan Sumpah ASN yang terdapat dalam PP No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS. yang antara lain menyatakan akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian dinyatakan pula untuk menjalankan UUD 1945 yang dalam ketentuan awalnya menyatakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga para pejabat tersebut mempunyai kewajiban untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan bagi pemerintah daerah, kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM, dinyatakan secara tersirat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menjadi penting bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait rekomendasi yang telah dikeluarkannya. Adapun penilaian ini akan dilakukan kepada kementerian/lembaga serta pemerintah-pemerintah daerah yang menerima rekomendasi Komnas HAM.

Selanjutnya,penyusunanTolokUkurPenilaian Kepatuhan Rekomendasi menjadi hal penting untuk dilakukan. Semula, rekomendasi yang akan dilakukan penilaian adalah rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian saja. Selain karena program pembuatan tolok ukur ini ada pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian, pengukuran rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan penelitian ini lebih sederhana untuk dilakukan, karena sifat rekomendasinya lebih statis dibandingkan dengan rekomendasi yang berdasarkan kasus seperti pada rekomendasi pemantauan dan penyelidikan

serta mediasi yang sifatnya lebih dinamis.

Adapun hasil kerja dari Tim yang dibentuk oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian ini adalah Draf Naskah Akademis, Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Kepatuhan Rekomendasi. Ketiga dokumen ini kemudian diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM. Setelah dilakukan pembahasan, diputuskan untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No. 019/KOMNAS HAM/X/2018 tertanggal 6 Oktober 2018.

Sejauh ini, Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini telah bekerja untuk melakukan perubahan Draf Naskah Akademis. Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf SOP Penilaian Kepatuhan Rekomendasi serta Draf Peraturan Komnas HAM mengenai Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keputusan Sidang Paripurna yang memasukan juga rekomendasi berdasarkan pada penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi ke dalam Tolok Ukur.

3.3.8 TIM PEMANTAUAN PILKADA 2018

Pelaksanaan pemantauan Pilkada Serentak 2018 dilakukan di 8 (delapan) provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Maluku. Penentuan 8 (delapan) wilayah pantauan didasarkan pada pertimbangan, pertama, populasi penduduk atau pemilih yang besar serta cakupan wilayah yang luas; kedua, potensi merebaknya penebaran kebencian (hate speech) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif; ketiga, mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan pilkada yang akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM; keempat, peringatan (warning) tentang potensi kerawanan yang akan mempengaruhi intergrasi bangsa: dan kelima, masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses pilkada.

Pemantauan difokus terkait 4 (empat) aspek yakni: memastikan penyelenggaran pilkada yang bebas dari praktik diskriminasi ras dan etnis; terlaksananya pemenuhan hak pilih warga negara (right to vote); memastikan kemurnian hasil pemilihan, dan mendorong aturan pemilu yang ramah hak asasi manusia.

Proses pelaksanaan pemantauan dilakukan dalam beberapa fase, pertama, tahap persiapan penyelenggaran terutama pendaftaran pemilih dan masa kampanye yang menemukan potensi hilangnya hak pilih warga negara terutama bagi mereka yang berusia 17 tahun, kawin atau pernah menikah yang tidak memiliki KTP-el atau belum melakukan perekamanan, sedangkan dalam tahap kampanye masih dijumpai berbagai ujaran kebencian baik atas nama agama, ras dan etnis. Kedua, tahap penyelenggaran pemungutan suara dilakukan serentak pada 25-28 Juni 2018 untuk memotret pelaksanaan pemungutan suara, kesiapan akhir penyelenggaran dan implementasi regulasi. Ketiga, tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi dan Pemantauan jika terjadi konflik di wilayah pasca pemungutan suara.

Hasil pemantauan dalam aspek diskriminasi ras dan etnis, serta ujaran kebencian secara langsung tidak terlalu signifikan. Ujaran kebencian, diskriminasi ras dan etnis serta berita hoax dalam pilkada kali ini, penyebarannya didominasi menggunakan media sosial. Dalam aspek pemenuhan hak pilih warga negara (right to vote) dalam penyelenggaraan

pilkada serentak 2018 fokus pantauan dilakukan terhadap proses pendataan pemilih, kesiapan pemerintah dalam melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektroniksertaimplementasipadasaatpemungutan di lapangan, termasuk di dalamnya bagi kelompok rentan baik tahanan, narapidana, pasien rumah sakit dan penyandang disabilitas. Hasil pantauan menunjukan bahwa dalam kategorisasi pendataan pemilih dan jaminan warga untuk menggunakan hak pilihnya (right to vote) belum memenuhi kriteria dan standar HAM yang mengatur kepemiluan. Justru negara melalui organ-organ penyelenggara dalam prakteknya melakukan pembatasan hak konstitusional melalui administrasi kependudukan, sehingga ketiadaan kepemilikan KTP-el ataupun perekaman, menyebabkan kehilangan hak pilihnya.

Jaminan pemenuhan hak pilih bagi pasien rumah sakit masih menjadi persoalan yang serius, baik terkait buruknya koordinasi antara KPUD Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan serta manajemen Rumah Sakit sehingga tidak ada pendataan pemilih yang berdampak kehilangan hak pilihnya. Jikapun terdapat fasilitas untuk memilih, namun dalam implementasinya tidak maksimal. Jaminan terhadap pasien dengan gangguan kejiwaan, perhatian terhadap hak pilih pasien dalam kategori khusus ini sepertinya menurun dibandingkan saat penyelenggaran Pilpres dan Pileg 2014 yang lalu. Dari pantauan berbagai wilayah belum ada perhatian baik pendataan pemilih maupun fasilitasi pada tahap pemungutan suara.

Gambar 3.27 Tim pilkada Jawa Timur TPS JEMUNDO Ustad Tajul Muluk

Berkenaan dengan aspek regulasi, Komnas HAM RI berpendapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. belum sepenuhnya selaras dengan norma hak asasi manusia. Indikasi tersebut adalah, pertama, pembatasan aksesibilitas bagi disabilitas mental meskipun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 57 ayat 3); kedua, persyaratan kepemilikan KTP elektronik bagi seluruh pendataan pemilih, penggunaan hak suara dan penambahan dalam DPT (Pasal 61 ayat 1, pasal 62); ketiga, masih adanya kelonggaran terhadap perusahaan untuk tidak meliburkan pemilih dengan alasan teknis pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan (Pasal 182A).

Maka Komnas HAM RI mendorong agar KPU Rl dan jajarannya selaku penanggung jawab utama untuk, pertama, dalam aspek pemenuhan hak konstitusional terutama hak pilih bagi masyarakat yang lebih khusus adalah kelompok rentan seperti narapidana, tahanan, pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa, serta penyandang disabilitas, dan berbagai kelompok minoritas (marginal) lainnya untuk semakin dipenuhi hak-haknya; kedua, meningkatkan koordinasi dengan stakeho/ders kunci seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, organisasi disabilitas dan pemerintah daerah agar kelompok rentan sebagaimana dimak-

sud semakin mendapat perlindungan hak pilihnya dan sekaligus memberdayakan mereka dalam kerja-kerja penyelenggaran pilkada /pemilu; ketiga, dalam aspek regulasi untuk melakukan evaluasi dan semakin menyelaraskan PKPU dengan norma-norma hak asasi manusia yang merupakan sumber utama dalam menjamin hak pilih dan hak untuk dipilih yang merupakan perwujudan kedautalan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga tidak ada pembatasan hak konstitusional dengan aturan-aturan yang bersifat administratif.

Persoalan utama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 adalah persoalan administrasi kependudukan. Berdasarkan hal tersebut Komnas HAM RI mendorong agar Kementerian Dalam Negeri untuk, pertama, menyediakan dan menyajikan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan DPS/DPT dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu yang akan datang; kedua, mempercepat pelayanan penerbitan KTP elektronik bagi seluruh penduduk Indonesia yang telah berhak yaitu berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah, sehingga akan menjamin pemenuhan hak-hak lainnya. termasuk hak ikut serta dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui pilkada/pemilu; ketiga, mengkoordinasikan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah, berbagai elemen di masyarakat dan pihak lainnya dalam kontestasi pilkada dan pemilu tidak terjadi konflik sosial dan berlangsung dengan damai.

PENGELOLAAN ISU PROFOKATIF 1.354 SATGAS MANAJEMEN MEDIA 515 ANTROUCYBER Selomatar2010 7.265m 16.810 888 22

Gambar 3.28 Paparan Polda Jawa Timur dalam koordinasi penyelenggaran pemilu

Khusus terhadap Kepolisian RI maka Komnas HAMRImendorongagarmelakukan:pertama, bersama-sama dengan jajaran Bawaslu RI meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kepemiluan yang berdimensi pidana sehingga dapat dilakukan upaya hukum untuk menghindari persebaran konflik dan kerawanan sosial; kedua, memastikan netralitas aparat Kepolisian dalam penyelenggaran pilkada dan pemilu sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kemurian suara serta pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang sah; ketiga, meningkatkan koordinasi dengan KPU RI agar tahanan yang berada dalam Rumah Tahanan Kepolisian dipenuhi hak konstitusionalnya; keempat, meningkatkan kerja sama dengan Komnas HAM terutama penanganan ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi ras etnis yang dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pengawasannya dimandatkan ke Komnas HAM RI.

3.3.9 FESTIVAL HAM 2018

Hak asasi Manusia (HAM) menekankan pada negara selaku pemangku Kewajiban harus menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, yang diatur dalam Pasal 28i ayat (4) UUD RI, yang ditegaskan oleh Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71. Hal ini juga tertuang

dalam Laporan Komite Penasihat Dewan HAM PBB tentang HAM dan Pemerintah Lokal Resolusi No A/HRC/27/59 yang kemudian difinalisasi dengan Resolusi No A/ HRC/30/49 tentang Peran Pemerintah Lokal dalam Promosi dan Perlindungan HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM sangat menyadari pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam penguatan pemaHAMan dan pelaksanaan kewajiban HAM di wilayahnya.

Sejak 2015, Komnas HAM bekerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga termasuk masyarakat sipil dalam upayanya untuk mendorong terwujudnya Kabupaten/ Kota HAM. Pada 2016 Komnas HAM menjadikan Program Kab/Kota HAM menjadi salah satu Program Unggulan (Quick Win). Di dalam program ini dilaksanakanlah program Festival HAM Indonesia pada 13- 15 November 2018 yaitu di Wonosobo. Wilayah ini dijadikan tempat pelaksanaan acara tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama 5 Lembaga yang ditandatangani oleh Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).

Beberapa proses penting yang patut dicatat adalah: (i) kegiatan ini dilaksanakan oleh 5 lembaga sebagai perwakilan dari

Gambar 3.29 Festival HAM 2018 di Kab. Wonosobo, Jawa Tengah

faktor-faktor penting dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia; (ii) tema yang diangkat adalah Merawat Keberagaman, Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan, dengan dasar pertimbangan bahwa pada 2018 menguatnya sikap intoleransi yang merusak prinsip negara Bhineka Tunggal Ika dan mengikis solidaritas bangsa, maka dianggap perlu menumbuhkan kembali sikap saling menghormati berbagai perbedaan, menghargai keberagaman, dan memupuk solidaritas sebagai Warga Negara Indonesia, selain itu dibahas juga tentang SDGs dan HAM. Internet, Sosial Media dan HAM. Hak-hak Penyandang Disabilitas, Hak Perempuan, HAM dan Lingkungan, Hak Ketenagakerjaan dan yang tak kalah penting adalah Pengalaman Implementasi Kab/Kota HAM di dalam negeri dan pengalaman Negara lain; (iii) kegiatan ini dirancang dengan melaksanakan beberapa pra acara yaitu konferensi pers dan media visit ke beberapa kantor media di Jawa Tengah, penandatanganan Nota KesepaHAMan Bersama Para Penyelenggara Festival HAM Indonesia, Dialog Publik; (iv) Festival HAM 2018 dilaksanakan dengan model Konferensi Nasional Kab/Kota HAM 2018, Pameran Hasil/Produk beberapa Kab/Kota di Indonesia, Kunjungan ke Desa Toleransi, dan Pentas Seni yang melibatkan masyarakat sekitar.

Tantangan Festival HAM adalah: (i) Kebutuhan atas kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama yang tinggi; (ii) penyesuaian

yang serius untuk ketersediaan sumber daya - tenaga dan dana; (iii) strategi khusus untuk menghadapi perhatian massa yang tinggi.

Festival HAM ini dilaksanakan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Konferensi Nasional yang dihadiri 30 Bupati dari seluruh Indonesia, 70 perwakilan aparat Pemda, perwakilan-perwakilan negara dan kedutaan asing di Indonesia, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil termasuk anak-anak muda, dan organisasi asing ini membangun kesadaran tinggi mengenai urgensitas pemenuhan HAM dan membuka pemaHAMan dan pemikiran para pihak atas situasi dan kondisi HAM di wilayah masing-masing, baik secara lokal, nasional, dan internasional;

2. Penyebarluasan pemaHAMan dan menumbuhkan minat Pemerintah Daerah atasKerangka KerjaKab/KotaHAM,yang dibuktikan dengan adanya komitmen beberapa Bupati untuk menyelenggarakanKegiatanserupadiWilayahmereka.

3. Memperkuat jejaring Komnas HAM yang sudah ada dan memperluas jejaring kerja Komnas HAM, contohnya adanya Penandatanganan MoU antara Komnas HAM dan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Sikka.

Sigma Menghambat Akses Layanan KAK ASASI MANUSIA KAMPAS Indonesia Dini

Gambar 3.30 Kegiatan Festival HAM 2018

3.3.10 TIM PENANGANAN INTOLERANSI, RADIKALISME, DAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN

Pada 2018, Komnas HAM menempatkan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan sebagai isu strategis Komnas HAM. Hal ini juga dilatarbelakangi dengan pembubaran desk KBB oleh Sidang Paripurna Komnas HAM.Selanjutnya Komnas HAM membentuk Tim Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstrimisme dengan Kekerasan sebagai tindakan responsif atas peristiwa dan situasi HAM di Indonesia.

Tim ini bekerja dengan strategi yang lebih menekankan penguatan kerjasama dalam tindakan pencegahan, lebih mengaktifkan pendekatan langsung dengan para pihak, khususnya dengan pemangku kewajiban. Selanjutnya Tim bermaksud mendorong adanya perbaikan instrumen hukum dan kebijakan, hal ini sudah dilakukan oleh Komnas HAM dalam penanganan kasus yang melakukan respon cepat terhadap kasus, contohnya penanganan kasus ada umat Kristen yang diusir karena bermaksud mendirikan gereja di wilayah Tangerang, menanggapi pengaduan ini KomnasHAMmenghubungiKapolrestaTangerang yang segera menindaklanjuti saran Komnas HAM tersebut.

Tim juga mendorong agar terdapat perubahan pemaHAMan tentang rumah ibadah menjadi tempat ibadah. Hal ini dengan maksud agar dapat memperluas cakupan, di mana rumah ibadah selalu membutuhkan bangunan sementara tempat ibadah tidak selalu memerlukan bangunan. Selanjutnya, Tim melakukan sejumlah tindakan dan kegiatan yang bertujuan memasifkan prinsip yang terdapat dalam PMP 2 Menteri kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kewajiban, di mana prinsip tersebut adalah kebutuhan nyata. Prinsip ini digulirkan Komnas HAM dalam Sidang HAM 2018 yang dilaksanakan oleh Komnas HAM, serta saat pertemuan dengan seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Tim juga melakukan kegiatan dengan strategi penguatan dasar hak-hak korban dalam konflik yang berbasis keagamaan dan penyelesaian secara cepat. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Human Rights Working Group (HRWG).

Tim juga telah memulai proses awal untuk membuat standard setting norma kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kegiatan ini bekerjasama dengan CRCS Univ. Gajah Mada dan NGO yang bergerak di isu tersebut. Kerjasama ini memulai kegiatan dari isu tata kelola tempat ibadah, makna pembatasan dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sepanjang 2018. Komnas HAM mengidentifikasi bahwa peristiwa dan/atau tindakan intoleransi, kekerasan, terorisme, xenophobia, nasionalism agresif, rasisme, eksklusi, marjinalisasi, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas semakin meningkat. Peristiwa ini terjadi karena etnis/ agama/bahasa, pengungsi, pekerja migran, imigran, dan kelompok rentan. Bahkan terindikasi kekerasan juga terjadi terhadap individu yang menggunakan haknya untuk beropini dan berekspresi dengan bebas. Semua peristiwa ini mengancam konsolidasi perdamaian dan demokrasi, baik secara nasional maupun internasional, hal ini merupakan HAMbatan bagi pembangunan.

Peristiwa intoleran dan radikalisme tidak hanya tumbuh di dunia pendidikan. namun meluas dalam bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dipicu dengan perkembangan penggunaan media sosial dan kepentingan politik. Selain itu hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis harus ditingkatkan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat segregasi sosial di masyarakat masih tinggi, sehingga berpotensi adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis yang cukup besar dan menunjukkan sikap permisif sebagian besar masyarakat atas tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Kesimpulan ini juga diperoleh dari data Komnas HAM bahwa pada 2011-2018. Komnas HAM menerima 101 kasus pelanggaran ras dan etnis, contohnya kasus pembatasan atas pelayanan publik maraknya politik etnisitas identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, dan akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan.

Selanjutya pada 2018, terjadi rangkaian aksi terorisme yang dimulai dari kerusuhan dan penyanderaan oleh narapidana dan tahanan dalam kasus terorisme di Rutan Cabang Salemba di Mako Brigade Mobil (Brimob) Polri yang mengakibatkan 5 korbanya jiwa anggota Polri dan 1 orang narapidana teroris, teror bom bunuh diri di 3 gereja yang terletak di Surabaya berakibat 28 korban jiwa dari kepolisian, pelaku dan masyarakat, dan berbagai peristiwa lainnya.

Tim telah melaksanakan sejumlah kegiatan seperti Focus Group Discussion (FGD) dan finalisasi kertas posisi tentang Intoleransi dalam Perspektif HAM.

3.3.11 NATIONAL PREVENTION MECHANISM ON TORTURE(NPM) TEAM

Latar Belakang

Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan sebagai inisiator bersama dengan 3 lembaga negara diIndonesiayaituKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berupa mendorong Program Mekanisme Pencegakan Penyiksaan Nasional (NPM). Upaya ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya penyiksaan melalui pengawasan terhadap situasi tempat-tempat penahanan di Indo-

nesia, dengan mempergunakan mekanisme kerja multi lembaga (multiple-body).

Kerja multi lembaga ini dilatar belakangi karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dikenal dengan The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dikenal dengan The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.²

Sejak diratifikasi, Indonesia belum membuat sebuah undang-undang khusus yang mengatur tentang penyiksaan, mengkriminalkan penyiksaan dan pencegahannya. Selain itu, Indonesia belum mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk menerima komunikasi dari negara peserta lain, demikian juga dari atau atas nama individu berdasarkan pasal 21 dan 22 dari Konvensi tentang Penyiksaan. Indonesia membuat reservasi atas pasal 30 Konvensi, yang berarti bahwa Indonesia menyatakan

PERSEBARAN DATA PENGADUAN KOMNAS HAM: DISKRIMINASI RAS

DAN ETNIS 2011-2018 PIHAKYANG DIADUKAN: 1.PEMERINTAH PUSAT ACEH: 1 2. PEMERINTAH DAERAH 3. KÉPOLISIAN SUMUT:6 4. KORPORASI 5. UNIVERSITAS (REKTOR) KALDAR:2 SULUT: 2 SUMBAR: 9 IRIAU:3 MALUKU:1 SUMSEL: JADAR:3 DKI JATIM:4 JAKARTA: 34 NTB: JATENG:3 DI YOGYAKARTA: 25

Gambar 3.31 Data pengaduan kasus diskriminasi ras dan etnis

tidak terikat pada penyelesaian antar negara peserta di depan Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice). Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional untuk CAT3. Karenanya, Indonesia harus mampu mengadopsi definisi kerja yang lebih luas tentang penyiksaan yang telah dirumuskan di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan. memberikan penegasan pada pertanggungjawaban komando pejabat negara dan melengkapinya dengan pengaturan sanksi yang lebih berat4.

Mekanisme pencegahan penyiksaan dengan mekanisme kerja multi lembaga dianggap akan jauh lebih efisien dalam pelaksanaannya dibanding membentuk lembaga independen baru⁵. Mekanisme kerja multi lembaga ini juga dianggap efektif karena adanya legalitas dari setiap lembaga, sarana pendukung dan sumber daya manusia yang memadai, dan adanya mitra dan kantor perwakilan dimasing-masing provinsi6. Adapun kegiatan yang dilakukan selama 2018 adalah sejumlah rapat dan konsinyering persiapan penyusunan pemantauan dan policy brief.

2 Lihat penjelasan Undang-Undang No.

5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dikenal dengan The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

HAMbatan/Kendala

Kelima Lembaga Negara yang tergabung dalam kegiatan NPM ini memiliki kekhususan masing-masing dalam melakukan pendekatan melakui kegiatan pemantauan, yang berdampak pada temuan dan upaya analisis masing-masing lembaga yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dalam penentuan tema dalam laporan. Selain hal tersebut, informasi pada 2018 masih minim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh pada penyajian laporan pemantauan yang faktual.

3.3.12 PENYELENGGARAAN HARI HAM INTERNASIONAL

Dalam lokarkarya nasional yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, peringatan

hari HAM 2018 merupakan sarana untuk merefleksikan capaian dan tantangan pemajuan dan penegakan HAM dalam momentum 70 tahun DUHAM. Komnas HAM mengusung 4 sasaran strategis yaitu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, reformasi agraria berbasis HAM, penanganan maraknya intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan, dan pembenahan tata kelola lembaga.

Penyelenggaran Seminar dan Lokakarya yang diadakan pada 10 Desember 2018 diisi dengan sesi pemaparan yang dengan narasumber Gubernur Lemhanas Letjen. Purn. Agus Widjojo. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Guntur Mas Laupe dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Narasumber memaparkan tema yang menjadi isu strategis Komnas HAM, yaitu penyelesaian pelanggaranHAMyangberatdimasalalu,penyelesaian konflik agraria dan penanganan intoleransi.

Ketua Komnas HAM menyoroti maraknya pelanggaran HAM di mana konflik agraria ini menjadi salah satu perhatian Komnas HAM. Langkah Presiden Joko Widodo membagikan 9jutahektarlahanyangmenjadiobjekreforma agrariaturutdiapresiasiKomnasHAM,namun tingkat aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan, khususnya yang menyangkut agraria dan sumber daya alam meningkat. Pelanggaranyangterjadiseringkalimelibatkan aparat keamanan yang menimbulkan kriminalisasi terhadap aktivis pembela HAM dan masyarakat.

KemudianKomnasHAMmenyorotimaraknya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi dan ekstrimisme, khususnya diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah dan penghormatan bagi para penghayat keyakinan/kepercayaan.

Sedangkan terkait dengan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, dimana ada

10 peristiwa yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM, dibutuhkan adanya ketegasan dari Presiden agar ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Menurut Agus Widjojo, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masih akan sulit. Rekonsiliasi juga akan membutuhkan adanya kemauan semua pihak.

Pada Selasa, 11 Desember 2018, peringatan hari Hak Asasi Manusia Internasional ke-70 di Komnas HAM dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla menggantikan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi. Pada kesempatan itu, peringatan Hari HAM yang dihadiri kurang lebih 400 orang dari berbagai kementerian dan lembaga, perwakilan PBB, kedutaan besar, organisasi dan masyarakat sipil, Komnas HAM kemudian menyerahkan tujuh butir rekomendasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

3 Seri Dokumen Kunci 10 Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dalam Misi ke Indonesia 10-23 November 2007 Observasi akhir Komite Menentang Penyiksaan, Juli 2008 Laporan Independen Komnas Perempuan kepada Komite Menentang Penyiksaan, April 2008, h. 14-15

4 Ibid, h. xi

5 Ibid, h. 11

6 Ibid

Rekomendasi Komnas HAM:

1. Presiden segera memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas 10 (sepuluh) berkas penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM. Semakin lama penyidikan dilaksanakan maka barang

bukti semakin sulit diperoleh dan diklarifikasi. Demikian pula kondisi para korban dan saksi atas peristiwa tersebut makin tua, bahkan banyak yang telah meninggal dunia. Semakin lama penyelesaian dilakukan, maka peristiwa tersebut semakin menjadi sulit diselesaikan dan terabaikannya hak-hak dan pemulihan korban terutama perempuan dan anak-anak.

2. Presiden dapat menggunakan ketentuan Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000 tentang penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk berdasarkan UU. Meskipun Mahkamah Konsitusi telah menyatakan bahwa UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun tidak berarti penyelesaian melalui KKR tidak dimungkinkan lagi. Mengingat mendesaknya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang Berat masa lalu dan ketiadaan payung hukum dibentuknya KKR,makaPresiden dapat mengeluarkan Perppu mengenai KKR.

3. Memastikan konsistensi konsep dan pelaksanaan program reforma agraria di Indonesia sesuai dengan TAP MPR Nomor IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hukum

Gambar 3.32 Komisioner Komnas HAM bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

HAM lainnya.

4. Memastikan adanyamekanisme penyelesaian konflik agraria langsung dikendalikan oleh Presiden, yang bersifat komprehensif dan didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta TAP MPR Nomor IX/MPR/2001.

5. Presiden melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) yang diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya peraturan terkait pendirian rumah ibadah dan produk hukum daerah yang intoleran.

6. Memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengatur hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini mengingat cukup banyak aturan lokal yang tidak sesuai dengan konstitusi dan standar norma hak asasi manusia.

7. Presiden menerbitkan Peraturan Presiden untuk memastikan kepatuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

8. Presiden memperkuat kewenangan hukum dan kelembagaan Komnas HAM.

3.3.13 SIDANG HAM 2018

Sidang HAM merupakan rangkaian dari peringatan Hari HAM Internasional dan mekanisme yang diharapkan dapat membangun akuntabilitas lembaga HAM yang ada di Indonesia, terutama Komnas HAM untuk menyampaikan temuannya kepada publik. Temuan ini diharapkan menjadi pengetahuan publik dan pemerintah mengenai tren dan pola pelanggaran HAM yang terjadi di tahun tersebut. Hasil Sidang HAM merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan pihak-pihak terkait agar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia makin baik.

Pada 2018, sejumlah peristiwa bernuansa intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan sering terjadi dan terlihat belum ada upaya yang signifikan dari Pemerintah untuk menghentikannya. Maka pada 21 - 22 November 2018 di Jakarta, Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl) melak-

sanakan Sidang HAM dengan tema "Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan".

Pelaksanaan Sidang HAM 2018 ini diawali dengan satelite meeting antara ketiga Lembaga HAM tersebut dengan para penyintas dan pendamping. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan memperdalam data, informasi, dan fakta terkait peristiwa yang mereka alami akibat sikap intoleran atau radikal atau tindakan ekstrim dengan kekerasan.

Kemudian Sidang HAM 2018 dilaksanakan dengan dipimpin oleh 3 komisioner dari Komnas HAM (Sandrayati Moniaga), Komnas Perempuan (Yunianti Chuzaifah), dan KPAI (Putu Elvina). Diawali dengan paparan laporan oleh ketiga lembaga ini terkait tema tersebut yang disampaikan oleh: (i) Komnas HAM - M. Choirul Anam, menitikberatkan pada permasalahan pendirian rumah ibadah; (ii) Komnas Perempuan - Adriana Venny. fokus pada masalah diskriminasi dan kekerasan berbasis gender atas nama keagamaan; (iii) KPAI - Rita Pranawati, menjelaskan tentang masalah perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampak radikalisme dan terorisme.

Selanjutnya 15 orang penyintas dan pendamping menyampaikan tanggapan atas laporanlaporan tersebut. Sidang HAM ini juga mengundang para pakar. Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan. Diharapkan bahwa Sidang HAM ini menjadi ruang bersama dalam menyikapi persoalan HAM di Indonesia dan sebagai wadah untuk mencari solusi bersama antara korban, organisasi pendamping, lembaga HAM, Pemerintah, dan Publik.

Rekomendasi Sidang HAM 2018 kepada:

1. Presiden RI untuk memerintahkan agar Kepala Daerah mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu mendorong adanya kepastian tempat tinggal bag para pengungsi akibat tindakan intoleran;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) untuk memastikan keterlibatan publik dan transparansi dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB).

3. Ketua Mahkamah Agung untuk memastikan Pemerintah Daerah mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap peraturan Pemerintah Daerah di semua tingkatan agar mematuhi aturan hukum yang bersifat nasional, serta menjalankan PBM Kemendagri dan KemenkumHAM terkait dengan Perda berperspektif HAM, sementara itu terkait peraturan yang sudah ada dapat dicabut atau direvisi.

5. Kementerian Hukum dan HAM agar mengawasi dan melakukan pembinaan secara optimal kepada narapidana terorisme dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

6. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan:

a. Memperkuat bangunan toleransi dan memperkaya budaya dialogis, misalnya memperkuat FKUB agar membangunkondisitoleransi, mendorongprosesfasilitasi kelompok minoritas yang sulit mendapatkan izin IMB, meyakinkan warga bahwa hak ibadah adalah hak semua orang.

b. Disusun buku saku terkait dengan penerapan PMB No. 8/9 Tahun 2006 agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Kementerian Pendidikan perlu C. menyusun narasi perdamaian dan toleransi sejak dini melalui media kreatif dan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan.

7. Kapolri untuk memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas dan mengutamakan penegakan hukum bagipelaku kekerasan berbasis isu keagamaan, serta menjamin pendirian tempat ibadah yang telah sesuai dengan PBM dapat dilanjutkan, menindak tegas terkait kasus ujaran kebencian dan propaganda intoleransi untuk menghindari potensi konflik sosial.

8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar melibatkan lembaga HAM nasional dan internasional serta masyarakat luas dalam proses perencanaan dan penyusunan Rencana Aksi NasionalPencegahan Ekstremisme, memperkuat strategi melalui pendekatan holistik dalam menumbuhkan

agen-agen toleransi dan perdamaian di seluruh lapisan masyarakat, menghidupkan early warning system dalam pencegahan radikalisme, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun mekanisme yang terpadu dan berkesinambungan, dalam seluruh tahapan penanganan terorisme, pemberdayaan ekonomi keluarga korban (langsung atau tidak langsung), pendampingan dan sosialisasi kepada anakanak dan isteri korban tindakan suami dan penanganan terorisme yang tidak mendehumanisasi pelaku terorisme.

9. Pemerintah Daerah hendaknya memperkuat peranan FKUB dalam membangun dialog antar agama, memastikan partisipasi semua kelompok keagamaan dan kepercayaan, serta mendorong terus menerus penyelesaian permasalahan dan konflik keagamaan, termasuk tempat ibadah sesuai dengan prinsip HAM. Pemerintah Daerah juga perlu mendorong terciptanya ketahanan komunitas (community resilience) dalam menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan.

10. Mendorong partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam proses pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan.

3.3.14 TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DI KOMNAS HAM

Sejak berdirinya Komnas HAM telah mengeluarkan berbagai peraturan, untuk internal dan sejumlah peraturan yang mengikat eksternal. Peraturan-peraturan tersebut disusun dan dikeluarkan dari masing-masing unit yang melaksanakannya atau membutuhkannya. Keluarannya dapat berbentuk Peraturan Komnas HAM, Keputusan Ketua Komnas HAM, Peraturan Sekretaris Jenderal, ataupun Keputusan Sekretaris Jenderal.

Namun selama ini, Komnas HAM belum melakukan evaluasiatas berbagaiperaturanyang telah diterbitkan tersebut. Maka Komnas HAM memandang penting untuk melakukan penataan seluruh peraturan di Komnas HAM yang tugas itu dibebankan kepada Subbagian Hukum di Biro Umum Komnas HAM. Pengaturan ini akan dilaksanakan dengan membuat mekanisme penyusunan dan pengesahan seluruh peraturan yang terbit di Komnas HAM melalui 1 pintu yaitu Subbagian Hukum. Hal ini agar adanya ketertiban dalam pendokumentasian peraturan internal Komnas HAM yang akan menjadi pedoman Komnas HAM dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Untuk kepentingan harmoniasi dan sinkronisasi peraturan Komnas HAM inilah maka dibentuklah Tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum untuk penataan peraturan Komnas HAM yang mempunyai tugas: (i) inventarisasi seluruh peraturan Komnas HAM; (ii) melakukan evaluasi seluruh peraturan internal Komnas HAM; (ii) membangun mekanisme sistem 1 pintu dalam penyusunan dan pengesahan seluruh peraturan internal Komnas HAM.

Tim telah berdiskusi mendalam dengan Prof. Deny Indrayana untuk mendapatkan masukan dan saran terkait penataan peraturan ini. Dari diskusi ini diperoleh beberapa hal untuk membantu tugas Tim seperti:

Peraturan Komnas HAM harus sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Ketua Komnas HAM tidak bisa mengeluarkan Peraturan, Ketua hanya bisa menetapkan sebuah peraturan atas nama Komnas HAM sebagai lembaga;

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal adalah unsur pelayanan dan Undang-undang yang dimaksud serta Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal tidak memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk membuat Peraturan, namun mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Kebijakan (beleidregels) yang sifatnya administratif dan petunjuk pelaksanaan, dan keluarnya adalah Instruksi Sekretaris Jenderal, Surat Edaran ataupun Himbauan Sekretaris Jenderal.

Tim menemukan berbagai macam bentuk dan format peraturan yang berbeda-beda, misalnya peraturan Ketua Komnas HAM dan Peraturan Sesjen Komnas HAM dibuat dengan format penomoran yang berbeda. Akibatnya akan sulit untuk internal melakukan pelacakan peraturannya sendiri, dan hal ini justru

makin akan menjadi parah karena akan berdampakpada kesulitan publik memperolehinformasi yang valid tentang peraturan Komnas HAM. Untuk itu dibutuhkan menerbitkan Peraturan Komnas HAM yang mengatur mekanisme pembuatan dan pengesahan seluruh peraturan internal Komnas HAM melalui satu pintu yaitu unit yang melayani bidang hukum. Harapannya pelaksanaan kerja-kerja Komnas HAM melalui seluruh unitnya akan lebih akurat, terukur, dan profesional.

3.3.15 KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KOMNAS HAM

ReformasiBirokrasiKomisiNasionalHakAsasi Manusia periode 2015-2019 fokus pada 8 (delapan) area perubahan yang menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2015-2019. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi (RB) dengan melakukan pengisian aplikasi PMPRB dan pengumpulan bahan-bahan materi data dukung. Adapun capaian yang sudah diraih oleh Tim RB berdasarkan indeks penilaian KemenPAN RB, Komnas HAM telah mengalami kenaikan yang semula pada 2016 sebesar 60,75 mengalami kenaikan 62,97 (tahun 2017) dengan Kategori “B", Adapun Hasil Evaluasi RB Komnas HAM dijelaskan pada tabel 3.32.

Penjelasan Capaian setiap Kegiatan pada Tabel Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi :

1. Manajemen Perubahan, Komnas HAM telah:

a. Menetapkan agen perubahan dengan Keputusan Sekjen Komnas HAMNomor50/Kep.0.0.3/ VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan beranggotakan tim sebanyak 21 anggota.

b. Membukukan Road Map yang di dalamnya memuat Rencana Aksi

C. Membuat Whatssap Group untuk pemantauan pelaksanaan dan evaluasi RB;

d. Membuat 5 (lima) quickwins,

e. Sosialisasi kebijakan oleh Sekjen Komnas HAM

f. Bimteks budaya kerja positif dengan narasumber dari KEMENPANRB

2. PenataanPeraturanPerundang-Undangan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tabel 3.32 Hasil evaluasi kemajuan reformasi birokrasi komponen pengungkit (proses)

Komponen Penilaian PengungkitMaks2014201520162017Sementara 2018
1 2Manajemen perubahan5,002.232.312,633,063,32
Penataan Peraturan Perundang-undangan5,001.461.661,662,092,71
3Penataan dan penguatan organisasi6,001.491.662,322,322,32
4 5Penataan Tatalaksana5,001.7 6.92.842,843,472,76
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia15,009.3911,9411,4511,45
6Penguatan Akuntabilitas6,001.922.62,682.683,19
7Penguatan Pengawasan12,002.235.675,745.145,25
8Peningkatan kualitas pelayanan publik6,001.963.883,884,664,25
Sub Total Komponen Pengungkit60,0019.8930.0133,6934,8735,25

telah melakukan mapping sederhana, dengan mengundang setiap unit kerja untuk mengidentifikasi dan menginventarisir, terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron dan telah melakukan pengumpulan peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk buku.

3. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Telah dilakukan Penataan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Komnas HAM yang independen dengan melibatkan pihah luar, melakukan studi banding SOTK ke Ombusdman RI, Komis Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mengajukan perubahan organisasi kepada KemenPAN RB melalui Surat Ketua Komnas HAM No.026/TUA/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan penguatan Komnas HAM melalui penambahan Deputi.

4. Penataan Ketatalaksanaan

Dalam membangun koordinasi yang baik antar unit kerja, Komnas HAM telah memiliki peta proses bisnis yang dilengkapi SOP bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi. Namun belum disempurnakan, un-

tuk itu Komnas HAM akan melakukan bimbingan teknis kepada seluruh Komisioner dan para pejabat eselon III dan IV unit-unit kerja untuk membangun dan menata tata laksana dalam memberikan dasar yang kuat bagi peyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.

Melakukan pengelolaan E-Government yang terintegrasi dalam memberikan layanan internal organisasi/stakeholder, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Sasaran yang ingin dicapai ini adalah meningkatnya profesionalisme SDM di bidang teknis dan administrasi. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

a. Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan yang melibatkan pihak ketiga dan Profesional dari KPK.

b. Menetapkan Analisa Jabatan Pegawai pada 2017.

C. Pemetaan/assessment terhadap sebanyak 96 pegawai bekerjasama dengan PKP2LAN Jatiangor.

d. Pengadaan Seleksi CPNS

e. Pengadaan Seleksi JPT. Pratama

f. Diklat Teknis maupun fungsional kepada pegawai pada beberapa unit kerja.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, g. dengan melakukan revisi Renstra, menyusun Perjanjian Kinerja hingga level eselon III dan IV. dan membuat aplikasi e-kinerja bekerjasama dengan Kota Bandung;

6. Penguatan Pengawasan

a. Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System, dan Pengaduan Masyarakat);

b. Mendorong peningkatan tingkat kematangan SPIP dengan melakukan pembangunan sistem pengendalian, penilaian resiko. melakukan kegiatan pengandalian dalam rangka meminimalisir resiko terhadap seluruh unit organisasi

C. Melaksanakan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN serta data wajib lapor LHKASN di Setjen Komnas HAM untuk Tahun Wajib Lapor 2018.

Meningkatkan kapabilitas APIP d. terutama dalam hal lebih berfokus pada klien, audit berbasis resiko;

e. Pembentukan Unit Pengawasan Internal Komnas HAM, guna meningkatkan efektifitas dan kualitas pembangunan Zona Integritas dengan mensinergikan peran Tim Penilai Internal dan Tim Zona Integritas Unit Kerja dalam mengawal pelaksanaan RB di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga dapat tercapai unit kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBK/WBBM di lingkungan Setjen Komnas HAM

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Memiliki standar pelayanan, standar pelayanan telah dimaklumatkan, dilengkapi dengan SOP dan telah direviu informasi pelayanan mudah diakses, dan didukung inovasi terhadap kejadian laporan pelanggaran HAM.

b. Memiliki unit dan sistem pengaduan terpadu yang mengelola pengaduan dan juga tersedia media aplikasi

yang mudah diakses.

C. Menetapkan berbagai aplikasi guna memberikan layanan yang maksimal, dalam pelayanan penanganan pelanggaran HAM.

d. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam upaya mencapai nilai-nilai budaya pelayanan prima, serta mengembangkan sistem reward dan punishment, sebagai upaya memotivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.

e. Mengoptimalkan saranalayanan pengaduan, mengelola pengaduan yang masuk, pengaduan yang ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang dapat/telah diselesaikan, dalam upaya peningkatan pelayanan.

f. Perbaikan layanan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, menindaklanjuti setiap hasil survei yang difokuskan pada unsur yg belum baik guna memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan/korban pelanggaran HAM.

Pada 2017, untuk ketiga kalinya pelayanan pengaduan sebagai bagian dari pelayanan publik Komnas HAM mendapatkan nilai di atas rata-rata pelayanan publik lembaga lain.

3.3.16 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TAHUN (TPKN) 2018

Pada 2018, Tim Penyelesaian Kerugian Negara(TPKN) telah menindaklanjuti 100% rekomendasi BPK-RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Komnas HAM TA 2017 atas kerugian negara senilai Rp. 191.717.906,-. Temuan ini terdiri atas kelebihan pembayaran uang saku rapat dalam kantor senilai Rp. 47.950.000.- dan kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan atas hibah dari Pemprov Papua senilai Rp. 151.767.906,-. TPKN telah berhasil meminta kepada para pelaksana kegiatan untuk menyetorkan seluruh temuan BPK-RI ke kas negara.

Secara keseluruhan TPKN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas temuan 2018 sebesar 86,70%, sehingga terdapat 13,30% sedang ditindaklanjuti. Rekomendasi

BPK yang sedang ditindaklanjuti merupakan temuan yang berasal dari pihak ketiga. Beberapa kendala yang dihadapi oleh TPKN dalam menyelesaikan temuan yang melibatkan pihak ketiga yaitu:

1. TPKN dibentuk pada Juli 2017, sebagian besar temuan yang melibatkan pihak ketiga terjadi pada TA 2008-2014 akibat tim kesulitan melacak keberadaan pihak ketiga karena alamat kantor telah digunakan pihak lain dan alamat baru belum diketahui keberadaannya;

2. TPKN belum memiliki Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komnas HAM, pedoman yang digunakan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara dan PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

3. TPKN belum memiliki mekanisme pelaporan oleh atasan langsung yang terintegrasi.

Selain itu TPKN juga mengkoordinasikan seluruh tindaklanjut rekomendasi BPK-RI hasil pemeriksaan 2008-2018. Tindak lanjut rekomendasi BPK-RI sampai dengan semester 2 TA 2018, sebanyak 117 tindaklanjuti telah sesuai, 35 tindak lanjut sedang dalam proses, serta 62 tindak lanjut tidak dapat diproses/belum diproses.

Beberapa tindak lanjut yang sedang dalam proses dalam pelaksanaannya melibatkan pihak terkait. Misal, dalam penyusunan Keppres Keanggotaan Komnas HAM pada Organisasi Internasional (GANHRI dan APF) harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara. Sedangkan tindak lanjut yang tidak dapat diproses/belum diproses antara lain melibatkan pihak ketiga dan TPKN mengalami kesulitan untuk melacak keberadaan alamat mereka. Untuk tindak lanjut yang melibatkan unsur-unsur internal sebagian besar telah diselesaikan, khususnya berkaitan dengan kelebihan pembayaran, pemborosan, atau kerugian negara.

Munafrizal Manan KOMISIONER MEDIASI

SMP56 MELAWAI ADA DISKRIMINAS ORMATI NOM IDAKMZLANG AM ANAK Hal.9 2004

Setuju Penemba hg 1Lakl² tewas ditembak GelapUntuk "D "Pembunuh misterius" Koruptor pada hari raya lebaran Hal.11 ik Anggap Penembakan Misterius an Dengan Undang2 & Konstitusi disterius Di 2008 543 0rang 27 Orang Residivis

NO BASTIE 60 TO HELL RUH TERTIDE DI BINASAKA Hal.13 ONESIA MA UH MERDCK BERSERIKA 2011

ASAWAPERAMPANN BWAUSTWA AATAHU Hal.15 INF 4SAN 2017 LANG

1994

1996

Baharuddin Lopa bersama Soebandrio dari Komnas HAM di Lembaga Pemasyarakatan/LP Cipinang, Jakarta.

Anggota Komnas HAM Baharuddin Lopa, Albert Hasibuan, Clementino Dos Reis Amaral saat meninjaui Kantor DPPPDIJI.Diponegorosetelahdiserbu pada peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, Jakarta.

Albert Hasibuan dan Clementino Dos Reis Amaral dari Komnas HAM meninjau Kantor DPP PDI JI. Diponegoro setelah diserbu pada kerusuhan 27 Juli 1996.

1997

Koesparmono Irsan dalam pelaksanaan TPF Timor Timur.

Anggota Komnas HAM Baharuddin Lopa, Albert Hasibuan SH dan Soegiri saat meninjau Kantor DPP PDI JI. Diponegoro setelah diserbu pada kerusuhan 27 Juli 1996.

Joko Soegianto memimpin rapat dengan beberapa pihak dalam menanggapi isu pemisahan Timor Timur dengan Indonesia.

SEPEREMPAT ABAD KOMNASHAM

Baharuddin Lopa dari Komnas HAM di Lembaga Pemasyarakatan/ LP Cipinang

1999

Ketika mahasiswa turun dan menduduki Gedung DPR/MPR RI 1998.

Demi merah putih, para mahasiswa turun ke jalan berhadap-hadapan dengan aparat keamanan.

Menkopolkam Wiranto memenuhi panggilan Komnas HAM untuk pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur, Jakarta.

Menkopolkam Wiranto di dalam ruang pemeriksaan Komnas HAM untuk peristiwa di Timor Timur, Jakarta.

Asmara Nababan memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pemanggilan jenderal-jenderal untuk kasus Timor Timur di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Mahasiswa berhadapan dengan aparat keamanan ketika menyuarakan keinginan reformasi 1998.

Munir anggota KPP HAM untuk masalah Timor Timur di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Protes Anti Suharto Dengan Spanduk Bertuliskan: Adili Pelanggar HAM Atau Bubarkan Komnas HAM, Tidak Ada Kata Maaf dan Pengampunan Bagi Suharto CS, Ini Negara Hukum, di Kejaksaan Agung, Jakarta.

ADILI PELANGGAR HAM!!! ATAU BUBARKAN KOMNASHI TIAKADA KAT MANF&PINGAPUNG PMCI SIHAR TOC WACRAIMI

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA KOMWASHAN JAIGAN HASUT RAKYATLAMPINS PALASDEIAM

Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani berada di Kantor Komnas HAM untuk diperiksa dalam kasus Tanjung Priok, Jakarta.

HAMMAS menyerahkan ayam betina kepada Ketua KPP HAM kasus Tanjung Priok di Kantor Komnas HAM dan diterima oleh Ketua Komnas HAM, Djoko Soegianto didampingi Ketua KPP HAM Tanjung Priok, BN Marbun.

Mantan Pangdam Jaya, Jenderal (purn) Try Sutrisno, bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI Mayjen Timur P. Manurung saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kasus kerusuhan Tanjung Priok di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Gedung Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan poster bertuliskan: Komnas HAM jangan hasut rakyat Lampung balas dendam.

Mayor Jenderal (purn) Pranowo diwawancarai wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta.

Sunarti/istri Dwi Sumaji alias Iwik bersama Bambang W Suharto dan Joko Sugianto dari Komnas HAM.

Sekjen PBB Kofi Annan melakukan kunjungan dinas ke Kantor Komnas HAM dan diterima oleh Ketua Komnas HAM, Djoko Soegianto didampingi oleh Bambang W Suharto, Jakarta.

Protes Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus/HAMMAS menolak penjelasan dan kesaksian Try Soetrisno, LB Moerdani dan Hermanu dengan membakar boneka LB Moerdani di Komnas HAM, Jakarta.

Asmara Nababan dan Nur Syahbani Katjasungkana saat memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

HAMMAS menyerahkan ayam betina yang diterima ketua Komnas HAM, Djoko Soegianto dan didampingi Ketua KPP HAM Tanjung Priok, BN Marbun.

KOMNASHAN KONVENSI DANDAN HAKEKOSC KDMNAS HAM KERJAMUAPA

Poster "Komnas HAM kerjamu apa" dalam unjuk rasa Fakta (Forum Warga Kota Jakarta) meminta Komnas HAM bertindak proaktif terhadap penggusuran masyarakat miskin di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Suasana anak-anak pengungsi yang rumahnya dibongkar paksa di TPU Pondok Kopi Jakarta Timur di Komisi Nasional (Komnas) HAM Anak Condet, Jakarta.

Dokter sedang memeriksa mahasiswa yangmelakukanmogokmakandiKomnas HAM dengan poster bebaskan Mixil atau Kapolda mundur menuntut pembebasantemannyayangditangkap saat protes menolak kenaikan harga BBM, Jakarta.

KOMNAS HAM ADH BUKAN ALATKE SOLIARO KUASAA/

Protes mantan Tahanan Politik (Tapol) dalamJustice yang tergabung Fellowship Indonesia menuntut pembentukan KPP HAM Soeharto dengan poster "Komnas HAM bukan alat kekuasaan" di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Protes warga Cibeureum-Bogor menentang tuduhan pemalsuan surat tanah Yayasan Pengembangan Kesehatan Indonesia (YPKI) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bogor dengan spanduk "kembalikan segera hak hak Yayasan Pengembangan Kesehatan Indonesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Ketua tim investigasi kasus Timor Timur dari Komnas HAM, Djoko Soegianto saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur dengan terdakwa mantan Kapolda Timor Timur, Timbul Silaen di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Aksi mogok makan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Kota menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap saat protes menolak kenaikan harga BBM di Komnas HAM, Jakarta.

Protes mahasiswa Forkot dengan cara melakukan happening art (memasang nisan-nisan yang bertuliskan berbagai tragedi yang pernah terjadi di Indonesia) di halaman gedung Komnas HAM, Jakarta.

Asmara Nababan dan Samsudin melakukan konferensi pers tentang kasus Timor Timur didampingi oleh Munir.

Albert Hasibuan (kanan) dan HS Dillon (kiri) saat menerima wartawan yang tergabung dalam "Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Wartawan" yang mengadukan kekerasaan oleh aparat Kepolisianterhadapwartawandengan memperlihatkan bukti-bukti foto dan video di depan para fotografer yang meliput di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Spanduk aksi mogok makan oleh Front Nasional Mahasiswa di Komnas HAM yang menuntut adanya penyelesaian kasus Theys dan pengusutan secara tuntas semua kasus pelanggaran HAM di Papua demi keadilan, kebenaran, dan penegakan HAM.

Protes mahasiswa Forkot dengan cara melakukan happening art di halaman gedung Komnas HAM.

2003 2004 2005Anggota Komnas HAM, MM Billah menutup mulutnya dengan kain hitam saat jumpa pers 20 Juni 2003 tentang Aceh di kantornya, Jakarta. Protes murid kelas satu SLTPN 56 di- dampingiolehseoranggurumengadu ke Kantor Komnas HAM menolak rencanapenggusurangedungsekolah mereka untuk pembangunan pusat perbelanjaan di Jakarta.
2004 2005Protes murid kelas satu SLTPN 56 di- dampingiolehseoranggurumengadu ke Kantor Komnas HAM menolak rencanapenggusurangedungsekolah mereka untuk pembangunan pusat perbelanjaan di Jakarta.
2005 2006Keluarga korban penculikan 1997/1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) di Gedung Komnas HAM. Asmara Nababan menyatakan segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) guna menindaklanjuti hasil penyelidikan tim sebelumnya atas ka- sus penghilangan orang secara paksa yang melibatkan sejumlah perwira tinggi militer.
yang melibatkan sejumlah perwira tinggi militer. Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menemui seorang
2Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menemui seorang ibu yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) men- jelang sidang pleno hasil penyelidikan kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis tahun 1998 di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta.
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta.

Ketua Tim Ad Hoc Pemantau Perdamaian Aceh, MM. Billah didampingi oleh Komisioner Zoemrotin menutup mulutnya dengan kain hitam sebagai bentuk protes atas pelarangan bersuara, pada acara jumpa pers Tim Ad Hoc Pemantau Perdamaian Aceh di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

SEPEREMPAT ABAD KOMNASHAM

Anggota Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI) pendukung KH. Abu Bakar Ba'asyir yang menjadi korban bentrokan dengan polisi mengadu ke Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Seorang ibu menggendong anaknya yang tertidur saat unjuk rasa pedagang kaki lima (k-5) yang tergabung dalamAsosiasiPedagangKakiLimase- Jabotabek meminta bantuan Komisi Nasional/Komnas HAM untuk memperjuangkan nasib mereka agar tetap dapat berjualan di Kantor Komnas HAM, Jln. Latuharhary-Jakarta.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam sidang uji materiil/judicial review terhadap UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Ketua Tim Ad Hoc Pemantau Perdamaian Aceh, MM. Billah menutup mulut dengan kain hitam pada acara jumpa pers di Kantor Komnas HAM.

Setuju Penombak lakia tewas ditembak GelapUntuk "Dor" Koruptor

Mantan preman, Bati Mulyono, merupakan salah satu korban selamat dari Penembakan Misterius (Petrus) menunjukkan album kesaksian kepada sejumlah wartawan di Gedung Komnas HAM. Komnas HAM segera membentuk tim Ad Hoc peristiwa Penembakan Misterius 1981-1983 yang menelan banyak korban jiwa.

Sejumlah aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melakukan aksi teatrikal di Kantor Komnas HAM. Mereka mendesak Komnas HAM untuk segera mengusut tuntas pelanggaran HAM berat dalam kasus lumpur Lapindo.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ifdhal Kasim (tengah), didampingi Wakil Ketua I Komnas HAM, Yosep Adi Prasetyo (kiri), dan Anggota Komisioner Komnas HAM, Mohammad Ridha Saleh, saat melakukan jumpa pers terkait kasus dugaan kekerasaan yang terjadi di Puncak Jaya, Papua, di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kerusuhan pada eksekusi makam Mbah Priok yang menyebabkan jatuh korban.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro diwawancarai wartawan di Komnas HAM, Jakarta.

Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis, didampingi Komisioner Kabul Supriyadi bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara, Sabri Saiman, saat melakukan pemantauan lokasi pasca kerusuhan pada eksekusi makam Mbah Priok di Koja, Tanjung Priok.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim (kiri) dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) M. Jusuf Kalla dalam acara pertemuan antara Komnas HAM dan PMI, di Gedung PMI. Pertemuan bertujuan untuk mensinergikan langkah Komnas HAM dan PMI dalam penyelesaian kasus kekerasan di Koja, Tanjung Priok.

SEPEREMPAT ABAD KOMNASHAM tatto kembali jadi korban Setuju tewas ditembak Gelap nuh misterius" Korup raya lebaran Penembakan Misterius Undang2 & Konstitusi 543 Orang Residivis Jadi Korban Bati Mulyono, merupakan salah satu korban selamat dari Penembakan Misterius menunjukkan album kesaksian kepada wartawan di Kantor Komnas HAM.

UNION BASTING 60 TO HELL GUSAHA NAKAL DI BIARKAN RUH TERTINDAS DI BINASAKA ONESIA MA UMMERDEW BERSERIKA 7.31

Aksi buruh PT Glopac Indonesia di Kantor Komnas HAM. Para buruh mengadukandugaanpelanggaranhak ketenagakerjaan berupa pemecatan sepihak oleh perusahaan.

2013

Yulianus Rettoblaut (kiri) didampingi anggota Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI) saat mendaftar sebagai komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di depan Gedung Komnas HAM, Jakarta.

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah (kanan) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md. (kiri) seusai melakukan pertemuan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Ketua MPR Taufiq Kiemas (kanan) dan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (kiri) menyambut Ketua Komnas HAM Siti Nurlaila yang melakukan kunjungan dalam rangka pertemuan silaturahmi, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Dari kiri: Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Penasihat Komnas HAM JimlyAsshiddiqie,KomisionerKomnas HAM Nur Kholis, dan Ketua Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah, saat jumpa pers mengenai aksi kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di Kantor Komnas HAM. Komnas HAM menyatakanmengecamsegalabentuk tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik.

Keluarga empat tahanan korban penyerangan anggotaKopassus di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan menemui pimpinan 1 Komnas HAM, Siti Noor Laila, di Kantor Komnas HAM untuk mempertanyakan penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa yang menewaskan anggota keluarganya.

Sejumlah pegawai yang bekerja di Komnas HAM melakukan unjuk rasa di Kantor Komnas HAM dalam rangka menyikapi kemelut dan perpercahan komisioner.

SEPEREMPAT ABAD KOMNASHAM

Yulianus Rettoblaut didampingi anggota Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI) saat mendaftar sebagai komisioner Komnas HAM.

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Komnas HAM Nur Kholis (kanan) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly saat acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke- 67 Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta.

Sejumlahpelatihsepak bola mengikuti mediasi terkait dengan pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Berkan S SEGERA SAHKAN STATUS KAMI SEBAGA KARYAWAN TETAP DI PT.TRANSAKANTA KAMMENUNTUTSH #

Sejumlah karyawan PT TransJakarta mengadu dan melakukan unjuk rasa menuntut diangkat sebagaikaryawan tetap, di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto tiba di kantor Komnas HAM RI, mengadukan penangkapannya oleh tim dari Bareskrim Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Makhkamah Konstitusi.

Warga RW 12 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan melakukan aksi damai di depan Kantor Komnas HAM RI untuk meminta perlindungan terkait penggusuran tanah warga untuk proyek rel ganda kereta Bandara Soekarno-Hatta oleh PT. Kereta Api Indonesia

KION YELAWA N PERAMPASAN HAK ATAS TANAIL S

ANAHINIMILIKKAM RAMPASANHAK ATAS MELANGGARHAM

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto tiba di kantor Komnas HAM RI mengaduan penangka pannya oleh tim dari Bares krim Mabes Polri.

Pertemuan 6 Komisioner Komnas HAM dan Presiden Rl di Istana Presiden.

SEPEREMPAT ABAD KOMNAS HAM

etuju Penemi GelapUntuk"Dor' ruptor

SEPEREMPAT ABAD KOMNASHAM

1993(-)2018 TOLONG! chadiran Komnas HAM, bukan ckadar ngomong HAM, penys an bagí Jaksa Agung untuk me-– ujar dia. sari, as di Aceh ian kasus HAM, tetapi jua gosakan, tak ada – membangun pe la penyídikan kasus-kasus tersemana Komnas HAM lantaran Komnas HAM telah BERITAHUKAMI membahas– bersama – Kejakgung dan Kemenkopolhuka ReadiLan san keberaro AERVBAH NASIB hadir zaí cara dan pendekate h untuk mendore istis-kasus– te n HA ADILI PELANGGAR HAM!!! AOA ATAU JBARKAN KOMNACHAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA THE INDONESIANMATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS "KOMINASHAM 日

Komnas HAM Desak Pemerintah dan Kejaksaan Tuntaskan Kasus HAM Masa

mendesak Ja bentuk tim p garan HAM berharap dan terang terhad but. Kita pe akan m