KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
LKIP
LAPORAN KINERJA
LAPORAN 2018 KINERJA
Diterbitkan oleh : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018
Penyusun : Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia JI. Latuharhary No. 4B Jakarta 10310 Telp. +62 21 392 5230 Faks +62 21 392 5227 www.komnasham.go.id.
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Melalui laporan kinerja ini, Komnas HAM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi.
Dalam Laporan Kinerja Komnas HAM 2018 ini, Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2018 dan sekaligus menjelaskan hasil reviu dokumen Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2015-2019 dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi laporan LKIP yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Komnas HAM 2018 juga merupakan pertangungjawaban Komnas HAM kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Secara umum kinerja Komnas HAM selama 2018 baik mengingat indikator kinerja Komnas HAM sudah termasuk dalam kriteria indikator yang baik dan bersifat outcome sehingga akuntabilitas Komnas HAM merupakan kinerja yang telah berhasil disumbangkan kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai upaya penegakan dan pemajuan HAM serta pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Ada 6 (enam) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang dijelaskan pencapaiannya dalam laporan kinerja ini. Selain itu, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada awal tahun, sehingga dalam laporan ini kami juga menyampaikan hasil capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Komnas HAM 2018 ini termasuk dalam kategori
Jakarta, 28 Februari 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal
Dr.Tasdiyanto, SP.,M.Si
DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR.. ..ii DAFTAR ISI. .....iii DAFTAR TABEL. .... iii DAFTAR GAMBAR. ... V DAFTAR GRAFIK .. vi DAFTAR LAMPIRAN. vii RINGKASAN EKSEKUTIF .. viii BABIPENDAHULUAN. …1 I. Latar Belakang .2 II. Tugas dan Wewenang. .2 III. Struktur Organisasi. ……4 IV. Dasar Hukum ..5 BAB II PERENCANAAN KINERJA. …7 I. Sasaran Strategis. …….8 II. Indikator Kinerja Utama. .…10 III. Perencanaan Kinerja. …12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. …15 I. Capaian Kinerja Organisasi ……15 II. Penjelasan Capaian Sasaran Strategis Komnas HAM Tahun 2017 ...166 …..166 Sasaran Strategis 1. Terselesaikannya Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Sebagaimana Dimandatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. .266 Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian Mengenai Kelompok Marjinal dan Rentan serta Pembentukan, Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang- Undangan yang Berspektif HAM. ..48 Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM. ..60 Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia .. ...64 Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan Komnas HAM.. 68 C. Realisasi Anggaran. .…78 BAB IV PENUTUP.... ……81 LAMPIRAN ... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Sasaran Strategis. .9 Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM .10 Tabel 3 Matriks Perjanjian Kinerja Komnas Ham 2018. ..13 Tabel 4 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM 2018 ..15 Tabel 5 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat. .166 Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018 .17 Tabel 7 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan. ..26 Tabel 8 Rincian Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan... .277 Tabel 9 Klasifikasi Surat yang Dikeluarkan. ..29 Tabel 10 Tipologi Kasus dalam Kegiatan Bedah Kasus. ..31 Tabel 11 Uraian Alasan Kasus Ditutup.. ..36 Tabel 12 Pertemuan dengan Bupati Kutai Kartanegara da Pertemuan dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut Rekomendasi dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM terkait Kasus Bekas Lubang.. …42 Tabel 13 Berkas Pengaduan Mediasi Tahun 2018. .43 Tabel 14 Perbandingan Jumlah Kasus Bidang Mediasi. .43 Tabel 15 Uraian Hasil Mediasi Tahun 2018. ..44 Tabel 16 Penutupan Kasus Mediasi Per Tahun Penerimaan Berkas .45 Tabel 17 Capaian Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018.. ..48 Tabel 18 Hasil Rekomendasi Bagian Pengkajian dan Penelitian. .49 Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM ...60 Tabel 20 Daftar Implementasi Indikator HAM. ...63 Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Jumlah K/L/D/S yang Mengimplementasikan Kurikulum HAM... 64 Tabel 22 Daftar K/L/D/S yang Bekerja Sama dengan Komnas HAM. ...66 Tabel 23 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Diseminasi HAM ..67 Tabel 24 Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ...68 Tabel 25 Rancangan Reformasi Birokrasi Komnas HAM ..70 Tabel 26 Nilai Indek Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018 …71 Tabel 27 Rincian Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM ... 75 Tabel 28 Rincian Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2018 ..79
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Komnas HAM Berdasarkan Fungsi dan Kewenangan . 4 Gambar 2 Struktur Organisasi Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 5 Gambar 3 Dialog Publik di Universitas Nasional Jakarta . .188 Gambar 4 Kegiatan Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban.. ..19 Gambar 5 Pertemuan Dengan Warga Yang Terkena Dampak Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang III Di 9 (Sembilan) Desa. ..34 Gambar 6 Pemanggilan Manajemen PTFI Tanggal 24 Sept 2018 Terkait Status Ketenagakerjaan Karyawan PTFI yang Di PHK dan Opsi Penyelesaian yang Ditawarkan Oleh Perusahaan... 34 Gambar 7 Pertemuan Dengan Bupati Kutai Kartanegara Dan Pertemuan Dengan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Terkait Kasus Bekas Lubang .. ..42 Gambar 8 Mediasi Kasus ganti rugi lahan warga Kampung Balubur RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan dan Pemerintah Kota Bandung.. ..44 Gambar 9 Pasca Mediasi Sengketa ganti rugi tanam tumbuh antara warga Kampung Setengar dan PT. ..47 Hai Sumber Sejahtera Batam. Gambar 10 Pramediasi Kasus Lahan terkait dengan Proyek Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYlA) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta 47 Gambar 11 ToT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar .... 61 Gambar 12 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali .... 62 Gambar 13 Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT. …..62 Gambar 14 FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018).. ..63 Gambar 15 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali .... 65 Gambar 16 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan peluncuran acara Festival HAM Indonesia..66
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perbandingan Capaian Output Tahun 2017 dan 2018 .277 Grafik 2 Jumlah berkas yang diterima Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir. …28 Grafik 3 Jumlah kasus lama dan kasus baru. ...28 Grafik 4 Jumlah kasus yang telah ditangani. ..29 Grafik 5 Jumlah pihak yang diadukan berdasarkan kasus yang ditangani. ..320 Grafik 6 Jumlah dugaan hak yang dilanggar berdasarkan kasus yang ditangani.. ..…32 Grafik 7 Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan (wilayah Indonesia). ..33 Grafik 8 Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan (wilayah Luar Negeri). .…33 Grafik 9 Gambaran Wilayah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan ..35 Grafik 10 Jumlah tanggapan atas surat-surat Komnas HAM tahun 2018. 3535 Grafik 11 Jumlah kasus ditutup tahun 2018 36
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Pernyataan Telah di Reviu. ..85 Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Lembaga .. 86 Lampiran 3 SK TIM LKIP Komnas HAM Tahun 2018. .101
RINGKASAN EKSEKUTIF
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komnas HAM tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran yang didasarkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019. Renstra Komnas HAM tahun 2015-2019 memuat visi Komnas Ham yaitu "Terwujudnya Komnas HAM sebagai Katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marjinal dan Rentan".
Visi tahun 2015-2019 tersebut yang menjadi pedoman Komnas HAM dalam melakukan pencapaian kinerja, sehingga visi tersebut diturunkan menjadi sasaran strategis Komnas HAM dan selanjutnya diturunkan lagi menjadi indikator kinerja utama (IKU) lembaga. Berdasarkan visi tahun 2015-2019, Komnas HAM memiliki 6 (enam) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama.
Pencapaian Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Komnas HAM tahun 2018, adalah sebagai berikut :
Dari 8 IKU, 3 indikator telah tercapai lebih dari 100%, 2 indikator mencapai target lebih dari 90%, 1 indikator mencapai 3 dari 4 target, 1 indikator tercapai kinerja sebesar 54%, serta 1 indikator kinerja yaitu nilai evaluasi reformasi birokrasi masih menuggu penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
> Terdapat penyesuaian pada Indikator Kinerja Utama, sebagai bentuk upaya meningkatakan kualitas Indikator yang bersifat outcomes, serta adanya restrukturisasi di Komnas HAM (Komisioner periode 2017 – 2022).
| INDIKATOR YANG MENGALAMI PERUBAHAN | |
| SEMULA | MENJADI |
| Persentase Opini atas Dugaan Pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat Marginal dan Rentan |
| keputusan oleh Majelis Hakim | |
Komnas HAM berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kinerjanya khususnya dalam mencapai indikator kinerja dari sasaran strategis. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan saransaran dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 seperti sudah adanya Perjanjian Kinerja (PK) hingga tingkat Sub Bagian serta proses monitoring dan evaluasi (monev) yang menghasilkan feedback pelaksanaan program Komnas HAM.
BABI
BABI PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.
Adanya penyampaian LKIP Komnas HAM ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan LKIP Komnas HAM ini berusaha menyesuaikan dengan petunjuk di dalam Kemepan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut.
II. Tugas dan Wewenang
Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut:
1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi;
Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan wewenang melakukan:
Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;
Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
Perdamaian kedua belah pihak;
Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Selain tugas dan wewenang diatas, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya Pasal 18 ayat (1). Kewenangan khusus lainnya yang diberikan kepada Komnas HAM tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1).
III. Struktur Organisasi
Komnas HAM
Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, sub komisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari:
(1) Sub komisi Pengkajian dan Penelitian;
(2) Sub komisi Pendidikan dan Penyuluhan;
(3) Sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan;
(4) Sub komisi Mediasi
SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM Sub Komisi Penegakan Sub Komisi Pemajuan HAM HAM
Gambar 1 Struktur Komnas HAM Berdasarkan Fungsi dan Kewenangan
Struktur sekretariat jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:
(1) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama;
(2) Biro Umum;
(3) Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
(4) Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan, Biro Dukungan Biro Dukungan Biro Umum Pengawasan Internal Penegakan HAM Pemajuan HAM dan Keriasama
Gambar 2 Struktur Organisasi Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Penegakan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Sub Komisi Mediasi. Sedangkan Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan.
Perwakilan Komnas HAM
Perwakilan Komnas HAM di daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007. Sampai saat ini perwakilan Komnas HAM terdapat di; 1) Provinsi Aceh, 2) Sumatera Barat, 3) Kalimantan Barat, 4) Sulawesi Tengah, 5) Maluku, 6) dan Papua. Kantor Perwakilan Komnas HAM memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Kantor perwakilan Komnas HAM di provinsi terdiri atas: (1) Kepala; (2) Subbagian Umum dan; (3) Subbagian Pelayanan Pengaduan.
IV. Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan LKIP Komnas HAM adalah:
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
(6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
(7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
(8) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
(9) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.
BAB II
BAB II PERENCANAAN KINERJA
I. Sasaran Strategis
Perencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi berikutnya. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Renstra ini juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015 - 2019.
Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Komnas HAM memfokuskan terhadap 2 (dua) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu:
1. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat; dan
2. Perlindungan kelompok marginal dan rentan.
Dengan ditetapkannya isu prioritas Komnas HAM kurun waktu 2015-2019, ditetapkanlah Visi lembaga, yaitu:
"Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"
Sebagai penjabaran dari Visi tersebut, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:
Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan serta 1) penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
2) Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
3) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:
1) Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat;
2) Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDP's);
3) Mewujudkan good governance dan pelayanan prima.
Setelah merumuskan isu prioritas, Visi, Misi, dan Tujuan Komnas HAM, tahap selanjutnya adalah merumuskan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Dalam dokumen Renstra ini, masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:
Tabel 1 Sasaran Strategis
| No Tujuan Sasaran Strategis | ||
| (1) | (2) | |
| 1 | Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat | 1. Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat 2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM 3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana |
| 2 | Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penagakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandanng cacat, manusiia lanjut usia, napi/tahanan. | perundang-undangan 1. Meningkatnya hassil pengkajian dan pennelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pemben- tukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM 2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI) |
| 3 | Massyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengunugsi dalam negeri (IDP’s) | 3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia |
| 3 | Mewujudkan good governance | 1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui electronic government |
| 2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM (penilaian RB) |
II. Indikator Kinerja Utama
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Komnas HAM
| NO | URAIAN | SUMBER DATA | FORMULASI PERHITUNGAN |
| 1 | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | Laporan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang disele- saikan | |
| 2 | Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim | Daftar pemberian opini yang dikeluarkan Komnas HAM | Target atau realisasi Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim - x 100% Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Capaian = Realisasi x 100% Target |
| acara mediasi | Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM | ||
| sengketa HAM x 100% | |||
| Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Capaian = Realisasix 100% | |||
| Target | |||
| Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan | |||
| HAM | |||
| Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | -x100% | ||
| Jumlahkebijakan yang diusulkan | |||
| untukdibentuk/diubah/dibatalkan Target atau realisasi | |||
| Jumlahinstrumen HAM | |||
| yang diaksesi/diratifikasi | |||
| -x100% | |||
| Jumlahinstrumen HAMyang diusulkan untukdiak-sesi/diratifikasi | |||
| 6 | Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/ Lembaga terkait | Daftar KL pengguna indeks HAM | Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/lemba ga terkait x 100% |
| 7 | Jumlah instansi yang mengimplementasikan | Survei pengguna kuri- kulum HAM | Capaian = Realisasi x 100% Taraot |
| 8 | mengimplementasikan kurikulum HAM Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatal- | kulum HAM |
III. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019. Komnas HAM memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran melalui 2 (dua) Program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Program Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM (Program Generik) dan Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (Program Teknis) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai satu-satunya Unit Eselon I di Komnas HAM.
Tabel 3 Matriks Perjanjian Kinerja Komnas Ham 2018
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1 | (2) Terselesaikannya kasus | (3) 1. Jumlah kasus pelanggaran | (4) 4 |
| 1 | Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat | 1. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | 4 |
| _ | Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan | 600 |
| Meningkatnya hasil pengkajian | 2. Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi 1. Jumlah kebijakan yang | 77 15 | |
| _ | dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM Terwujudnya instrumen standar | dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | |
| 4 | Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM | 1. Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas | 30 |
| 5 | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia | 1. Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 100 |
| 2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | 3 | ||
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | 1. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 80 |
BAB III
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
I. Capaian Kinerja Organisasi
Sesuai dengan matriks perjanjian kinerja Komnas HAM tahun 2018, Komnas HAM memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 8 (delapan) indikator kinerja sasaran.
Tabel 4 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM 2018
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) 75% |
| 1 | Terselesaikannya kasus pelanggaran | 1. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | 4 | 3 | 75% |
| 2 | HAM yang berat Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan 2. Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi | 600 77 | 618 | 100% |
| 3 | dalam peraturan perundang- undangan Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan | mediasi 1. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 15 | 42 14 | 54,54% 93,33% |
| 4 | pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang- undangan yang berspektif HAM Terwujudnya instrumen standar | 1. Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan | 30 | 29 | 97% |
| 5 | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia | 1. Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM 2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi | 100 orang 3 | 20 K/L/D/S | 100% |
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | HAM 1. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 80 | N/A* | N/A* |
II. Penjelasan Capaian Sasaran Strategis Komnas HAM Tahun 2018
Sasaran Strategis 1 : Terselesaikannya Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Sasaran strategis ini bertujuan untuk dapat memenuhi tugas yang diemban Komnas HAM untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Oleh karena itu, sasaran strategis ini berdasarkan pada visi dan misi Komnas HAM, yaitu "Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat".
Indikator Kinerja 1 : Jumlah Kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan
Indikator kinerja dari sasaran strategis ini yaitu jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan. Terdapat 4 target kasus yang harus diselesaikan. Capaian kinerja yang dihasilkan Komnas HAM di tahun 2018 yaitu menyelesaikan 3 kasus. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, Komnas HAM telah mencapai 75% dari target untuk sasaran strategis 1.
Tabel 5 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat
| No | Sasaran Kegiatan | Program/ | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Penanganan | kasus | Jumlah penanganan kasus pelanggaran | 4 | 3 | 75% |
| pelanggaran yang berat | HAM | kasus pelanggaran HAM yang berat |
Capaian kinerja pada tahun 2018 tersebut dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 karena memiliki indikator kinerja yang sama.
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | 2017 | 2018 | ||
| Program/ Kegiatan | Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||
| 1 | Penanganan kasus pelanggaran | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM | 4 | 5 | 4 | 3 |
Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 4 (empat) kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM pada sepanjang tahun 2018 telah menyelesaikan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 3 (tiga) penyelidikan yaitu:
1. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban/HAM Berat Masa Lalu;
2. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Aceh; dan
3. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 di Banyuwangi.
Adanya perbedaan realisasi tahun 2017 dan 2018 adalah karena penentuan indikator capaian yang berbeda, dimana pada tahun 2017 seluruh kasus pelanggaran HAM berat dihitung sebagai capaian, sedangkan pada tahun 2018 yang dihitung sebagai capaian adalah kasus-kasus yang telah selesai proses penyelidikan di Komnas HAM dan laporan penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM memerlukan waktu, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya sulitnya menemukan dan/atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang Berat. Permasalahan ini juga berdampak ketika hasil penyelidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.
Berdasarkan mandat yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki komitmen tinggi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Komnas HAM berharap Kejaksaan Agung dan DPR RI memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat.
Masing-masing progres penyelidikan kasus-kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban/HAM Berat Masa Lalu
Pada 10 Januari 2018, Sidang Paripurna Komnas HAM RI memutuskan membentuk Tim Adhoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa: (1) Kerusuhan Mei
1998, (2) Trisaksi, Semanggi I dan II, (3) Penghilangan Orang Secara Paksa, (4) Talangsari, (5) Penembakan Misterius, dan (6) Tragedi 1965-1966. Keputusan Sidang Paripurna ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 003/KOMNAS HAM/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018, yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 013A/KOMNAS HAM/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018.
Tim telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Komunikasi dengan Korban dan Pendamping
Selama 2018, Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan 6 (enam) Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat telah melakukan beberapa pertemuan dengan korban dan pendamping sebagai berikut:
Pertemuan dengan Forum 65 pada 22 Januari 2018, di Kantor Komnas HAM, yang membahas upaya penyelesaian Pelanggaran HAM Berat terkait kasus 65, salah satunya Peristiwa 65 yang terjadi di Pulau Buru.
Workshop Rencana Strategis Penyelesaian 65 dengan Forum 65, yang dilaksanakan pada 20 Februari 2018, di Kantor Komnas HAM.
Pertemuan audiensi dengan Sdr. Arukat dkk., pada 14 Maret 2018, di Kantor Komnas HAM.
Pertemuan audiensi dengan Gerakan Pemuda Anti Komunis (GEPAK), pada 16 Maret 2018, di Kantor Komnas HAM.
Pertemuan audiensi dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), pada 23 Maret 2018, di Kantor Komnas HAM.
2) Komunikasi dengan Publik
Komnas HAM RI telah melakukan beberapa upaya untuk memperoleh dukungan publik terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan melakukan FGD dengan beberapa universitas sebagai berikut:
Unika Soegijapranata Semarang Jawa Tengah pada 24 Juli 2018;
Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur pada 28 Agustus 2018;
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 30 Agustus 2018;
Universitas Nasional Jakarta pada 23 Nopember 2018.
Gambar 3 Dialog Publik di Universitas Nasional Jakarta
3) Komunikasi dengan Pemerintah Pusat/Lembaga Negara Lainnya
Komnas HAM RI selama 2018 telah melakukan pertemuan dengan pengambil kebijakan terkait tindak lanjut hasil penyelidikan 6 (enam) peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Pertemuan ini akan terus diupayakan untuk dilanjutkan guna terlaksananya langkah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu sebagai agenda bangsa Indonesia sebagai berikut:
Pertemuan dengan Kemenko Polhukam pada 30 Juli 2018 di Jakarta terkait perkembangan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan langkahlangkah penyelesaiannya.
Pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) pada 12 Februari 2018 di Jakarta terkait pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat.
Pertemuan dengan LPSK pada 20 Maret 2018 dan 20 Juli 2018 di Jakarta terkait permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.
Gambar 4 Kegiatan Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban
4) Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 01/KOMNAS HAM/IV/2015, dan terakhir diubah dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 05/KOMNAS HAM/X/2016. Pada 2018, Komnas HAM telah melakukan perubahan atas peraturan dimaksud melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018. Sampai 2018, Komnas HAM telah menerima sebanyak 654 surat permohonan surat keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Permohonan tersebut berasal dari korban peristiwa 1965-1966 dan peristiwa Rumoh Geudong di Aceh. Korban peristiwa 1965-1966 mendominasi jumlah permohonan surat keterangan hal ini salah satunya dikarenakan jumlah korban peristiwa 1965-1966 yang sangat besar dan hampir merata di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk peristiwa lainnya korban tidak besar dan hanya pada satu wilayah saja. Selain itu, masih terjadi ketimpangan wilayah pemohon surat keterangan, yang saat ini masih mendominasi adalah korban yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sedangkan wilayah lainnya masih sedikit. Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM berkesimpulan masih belum meratanya informasi terkait program bantuan psikomedis LPSK dan surat keterangan Komnas HAM.
Komnas HAM telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 356 berkas permohonan Surat Keterangan Korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat yang tersebar di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Aceh. Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Komnas HAM telah mengeluarkan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, Komnas HAM juga sedang mengembangkan database penanganan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.
b. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial atas Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pada pertengahan 2013, Komnas HAM menerima sejumlah pengaduan dari KontraS dan masyarakat sipil Aceh mengenai sejumlah peristiwa yang diduga pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Provinsi Aceh. Para pengadu meminta agar Komnas HAM serius melaksanakan pemeriksaan atas peristiwa-peristiwa tersebut.
Sejak 4 Oktober 2013, Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.018/KOMNAS HAM/XI/2013 tertanggal 8 November 2013 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh). SK Tim Aceh diperpanjang terakhir kali dengan Keputusan Komnas HAM No. 012/KOMNAS_HAM/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 dan susunan Tim berubah dari yang sebelumnya.
Tim Aceh kemudian memutuskan untuk menyelidiki 5 (lima) peristiwa yang tersebar di Provinsi Aceh, yaitu: (a) Peristiwa Jambo Keupok pada 2003 di Aceh Selatan; (b) Peristiwa Simpang KKA pada 1998 di Aceh Utara; (c) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya pada 1989 – 1998 di Pidie; (d) Peristiwa Timang Gajah pada 2001 di Bener Meuriah dan Aceh Tengah; (e) Peristiwa Bumi Flora pada 2001 di Aceh Timur.
Perkembangan Penyelidikan Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya
Pada 1989 – 1998, Pemerintah Indonesia melaksanakan operasi Jaring Merah (JAMER) dengan maksud menumpaskan GPK – AM di wilayah Aceh. Pasukan ini disebarkan di Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Pada 1990, Pemerintah RI menetapka status DOM pada Aceh dan operasi Jamer menempatkan Korem 011 Lilawangsa sebagai Komando Operasi, dimana Kopassus sebagai pelaksana operasi lapangan. Operasi ini menimbulkan sejumlah pos sattis dengan Rumoh Geudong di Bili Arun sebagai pusat pos sattis.
Tim Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi mata dalam peristiwa ini dari 2016 - 2018 sebanyak ±54 orang dan pemanggilan para pihak yang bertanggung jawab. Tim menemukan fakta dan bukti bahwa para korban mengalami tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut: (i) Pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, sekurangkurangnya 74 orang; (ii) Penyiksaan, sekurang-kurangnya 109 orang; (iii) Pembunuhan, sekurangkurangnya 9 orang; (iv) Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, sekurangkurangnya 44 orang; (v) Penghilangan orang secara paksa, sekurang-kurangnya 8 orang. Oleh karena itu Komnas HAM memutuskan telah terjadi Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Pada 28 Agustus 2018, Komnas HAM telah mengirimkan Laporan Penyelidikan Proyustisia atas Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya ini kepada Jaksa Agung.
C. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 di Banyuwangi
Kasus Dukun Santet yang terjadi sepanjang tahun 1998-1999 di wilayah Jawa Timur, dimulai di daerah Banyuwangi kemudian menyebar ke arah barat, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, hingga ke Kabupaten Malang. Di Banyuwangi sendiri, ilmu santet merupakan hal yang biasa dan bisa dimiliki oleh siapapun. Ketika warga di dusun atau desanya merasa keberatan dengan ilmu santet yang dimiliki oleh salah seorang warganya maka yang bersangkutan akan diusir atau dikucilkan dari dusunnya. Selain itu, terdapat juga tradisi sumpah pocong guna membuktikan apakah orang yang dimaksud adalah dukun santet atau bukan, sehingga tidak terjadi penghakiman secara massal yang menggunakan kekerasan. Pembunuhan terhadap dukun santet kemudian berkembang menjadi pembunuhan terhadap guru-guru ngaji di kalangan Nahdlatul Ulama, para pengasuh pondok pesantren, orang-orang gila, hingga warga petani biasa. Hal ini tentu menimbulkan keresahan, simpang siur, saling tegang, dan curiga di masyarakat, khususnya bagi kalangan Nahdlatul Ulama. Hingga saat ini, masih belum terungkap siapa pelaku pembunuhan massal terhadap sejumlah orang yang dituding sebagai dukun santet. Namun, menurut keterangan dari para warga diketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap dukun santet itu dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Mereka bergerak cepat dari kampung ke kampung, membantai targetnya, kemudian menghilang dengan cepat yang kemudian disebut dengan istilah "ninja".
Atas dasar hal tersebut, penuntasan peristiwa pembunuhan dukun santet yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing), penyiksaan, dan persekusi, dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peristiwa ini ditanggapi oleh Komnas HAM dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yaitu pengkajian dengan membentuk Tim Pemantauan Kasus Dukun Santet Tahun 1998-1999 di Banyuwangi Jawa Timur. Pengkajian dimulai sejak 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Mei 2015, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 018D/KOMNAS
HAM/XIl/2014 tanggal 1 Desember 2014. Hasil kerja tim ini telah dipaparkan pada sidang paripurna Komnas HAM bulan Juli 2015 yang menyimpulkan bahwa telah terbentuk perbuatan dan pola pelanggaran HAM dalam fakta peristiwa pembunuhan santet. Kesimpulan lain adalah Komnas HAM memandang perlu melakukan pendalaman terhadap upaya mencari dan menemukan permulaan yang cukup atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa tersebut. Hasil lainnya adalah memutuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Periode 1998 - 1999. Masa kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Periode 1998-1999, dimulai sejak 31 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 012A/KOMNAS HAM/VIII/2018 tertanggal Agustus 2018.
Proses Penyelidikan
Komnas HAM telah melakukan proses penyelidikan selama 3 tahun yang diawali pada tahun 2016 dengan mengumpulkan bahan keterangan serta koordinasi dan pemeriksaan dengan aparat/lembaga. Selanjutnya pada tahun 2017 dilakukan pemeriksaan saksi (keluarga, korban, tokoh, ulama dan mantan aparat). Dan pada tahun 2018 dilakukan pemeriksaan saksi lanjutan dan pembuatan laporan. Sampai dengan 2018 jumlah saksi dan keterangan dapat dirinci sebagai berikut :
Saksi korban/keluarga korban :41 BAP
Saksi anggota/purnawirawan TNI :2 BAP
Saksi dari Pemda :2 BAP
Saksi dari Tokoh Masyarakat/Ulama :3 BAP
Saksi dari Media :2 BAP
Keterangan Narasumber :2 BAP
Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh data jumlah korban berdasarkan kepolisian sejumlah 169 korban tewas, berdasarkan data dari NU ada sejumlah 147 korban tewas, dan berdasarkan data dari Pemda banyuwangi ada sejumlah 103 korban tewas. Korban tewas tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur yaitu Banyuwangi, Jember, Malang, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Pasuruan. Kejadian ini diprediksi dalam periode 1998 dengan sejumlah isu yaitu pada Februari sampai dengan Juli 1998 terjadi dugaan pembunuhan dengan isu dukun santet, Juli sampai dengan September terjadi dugaan pembunuhan dengan isu ninja, dan pada Oktober sampai dengan November terjadi dugaan pembunuhan dengan isu orang gila. Peristiwa-peristiwa tersebut diduga dilakukan secara sistematis dan/atau meluas.
Bentuk kejahatan yang diduga dilakukan oleh pelaku antara lain :
Pembunuhan
Semua peristiwa dalam setiap peristiwa di Kabupaten Banyuwangi dan Jember memang bertujuan dengan membunuh korbannya
Penganiayaan
Penganiayaan terjadi pada seluruh korban yang ditangkap dan dituduh sebagai dukun santet atau orang yang memiliki ilmu santet
Perusakan properti
Untuk memaksa korban keluar dari rumahnya untuk dieksekusi,
Melampiaskan kemarahannya dengan merusak rumahnya, dan/atau
Membuat barang atau propertinya tidak dapat digunakan kembali.
Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim penyelidik, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, peristiwa tersebut dapat diduga adalah tindak pembunuhan yang dilakukan secara meluas dan sistematis berdasarkan Pasal 7 huruf b jo. Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) yang diduga dilakukan oleh pelaku adalah pembunuhan dan penganiayaan, yang mana korbannya adalah sekelompok warga sipil yang dituduh sebagai kelompok yang memiliki kemampuan lebih atau kesaktian yaitu dianggap sebagai dukun santet dan memilki posisi atau pengaruh khusus di masyarakat.
Laporan Hasil Penyelidikan telah diterima oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada tanggal 6 November 2018 dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI sebagai Penyidik pada tanggal 14 November 2018.
Satu kasus yang masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM Berat di Papua:
Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Papua
Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Papua yang terdiri dari 3 (tiga) penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Wamena 2002, Peristiwa Wasior 2003 dan Peristiwa Paniai 2014. Pembentukan tim ini merupakan kelanjutan kerja-kerja tim terdahulu atas dasar Keputusan Komnas HAM No. 016/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Tim Penyelidik Ad Hoc Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Wasior Tahun 2002 dan Wamena Tahun 2003 jo. Keputusan Komnas HAM No. 004/KOMNAS HAM/II/2018 dengan masa kerja diperpanjang hingga Januari 2019, serta Keputusan Komnas HAM No. 015/KOMNAS HAM/IX/2018 jo. Keputusan Komnas HAM 005/KOMNAS HAM/II/2018 tentang Perpanjangan Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai dengan masa kerja diperpanjang hingga Januari 2019.
Perkembangan Kerja Tim
1. Penyelidikan Kasus Wamena dan Wasior
Terkait dengan penyelidikan Peristiwa Wamena dan Wasior, Tim telah menyerahkan berkas penyelidikan untuk Peristiwa Wamena Tahun 2002 dan Peristiwa Wasior Tahun 2003 kepada pihak Penyidik Kejaksaan Agung. Dalam kurun waktu tersebut, Tim terdahulu telah melakukan serangkaian koordinasi. Namun, pihak Penyidik kemudian mengembalikan berkas tersebut melalui surat No. R-076/A/Fd.3/11/2016 tertanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh H.M. Prasetyo (Jaksa Agung RI) perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Wamena untuk dilengkapiiskusi dengan pihak Penyidik maupun pihak terkait lainnya dalam rangka penyelidikan.
Melalui surat Ketua Komnas HAM kepada Jaksa Agung RI No. 081/TUA/IV/2017, tertanggal 21 April 2017, perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Tahun 2001-2002 dan Peristiwa Wamena Tahun 2003, disampaikan bahwa Penyelidik telah merespon surat Penyidik terkait petunjuk melalui surat No. No. 008/TUA/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017 perihal Tanggapan Komnas HAM RI atas petunjuk Penyidik terkait pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Wamena untuk dilengkapi.
Sesuai dengan petunjuk Penyidik, Tim juga telah melakukan pemisahan laporan Wasior dan Wamena yang semula masih dalam satu kesatuan. Tim mencatat sejumlah hambatan yang dihadapi, diantaranya:
Dokumen VeR asli atau rekam medis atau dokumen lain yang terkait dengan korban dalam Peristiwa Wasior yang pernah dirawat di RSUD Manokwari sudah tidak ada, karena sudah dimusnahkan (retensi) atau musnah akibat terbakarnya RS tersebut beberapa tahun lalu, atau hilang karena berpindah-pindahnya RS tersebut.
Petugas RS yang bertugas sudah ada yang meninggal dan pensiun.
Adanya beberapa saksi petunjuk yang masih trauma terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Wasior sehingga belum/tidak bersedia untuk dimintai keterangan.
TKP pembunuhan 5 anggota Brimob dan 1 warga sipil telah berubah
Adanya pemekaran wilayah, sehingga menyulitkan penelusuran dokumen yang dibutuhkan.
Untuk itu, Tim telah menyurati Kapolri melalui surat No. 057/TUA/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal permintaan dokumen terkait Peristiwa Wasior, namun belum ada tanggapan, sehingga hambatan dan keterbatasan kewenangan Penyelidik dalam UU No. 26/2000 tersebut disampaikan kepada Penyidik dan berharap Penyidik (Jaksa Agung) dapat memenuhi kekurangan materiil dan formil berkas laporan penyelidikan pada tahap Penyidikan. Namun, Tim telah melakukan pemisahan dan penulisan ulang Laporan Penyelidikan Peristiwa Wamena dan Wasior sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Agung pada 13 Maret 2018. Perkembangan terkini, pihak Kejaksaan Agung baru saja kembali mengirimkan ulang berkas perkara Peristiwa Wamena dan Wasior melalui surat No R-767/F/Fh.1/11/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Wasior dan Wamena dari pihak Penyidik.
2. Tim Adhoc Paniai
Sementara itu, terkait dengan penyelidikan Peristiwa Paniai 2014, Tim terdahulu telah melakukan sejumlah kegiatan dalam penyelidikan berbasis UU Nomor 39/1999 maupun UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam kurun waktu 2018, Tim setidaknya telah melakukan upaya-upaya berikut:
Membuat matriks saksi dan korban Peristiwa Paniai guna mengidentifikasi kebutuhan saksisaksi yang masih diperlukan keterangannya. Tercatat terdapat 5 (lima) saksi sipil dan 12 saksi dari POLRI yang telah diperiksa, serta hasil visum et repertum (VER) korban tewas maupun luka.
Melanjutkan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dari POLRI yang saat itu berada di lokasi kejadi. Tercatat sebanyak 4 (empat) saksi dari POLRI yang sudah diperiksa oleh Tim, diantaranya eks Kapolres Paniai.
Melakukan pertemuan dengan Ketua DPRP Papua dan jajaran, serta Ketua Dewan Adat Paniai guna mencari peluang akses kepada korban yang diduga masih menolak diperiksa oleh pihak manapun terkait Peristiwa Paniai 2014.
Merekonstruksi ulang peristiwa yang terjadi dengan mengidentifikasi seluruh hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang telah diperiksa dan membandingkannya dengan kronologis peristiwa dari sejumlah versi/keterangan.
Melakukan konsultasi ahli guna mendapatkan informasi atau pemahaman terkait dengan peristiwa tersebut dan penguatan bukti-bukti guna memperjelas terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang berat di Paniai.
Melakukan diskusi dengan organisasi masyarakat sipil yang juga melakukan investigasi terhadap Peristiwa Paniai guna memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu proses penyelidikan Tim.
Tim juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kemenko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri dikarenakan masih adanya hambatan untuk meminta keterangan dari anggota TNI yang saat itu bertugas di Paniai. Namun, hanya pihak POLRI yang merespon baik permintaan Tim.
Melakukan pertemuan dengan jajaran pihak Penyidikan Kejaksaan Agung guna membahas perkembangan kelanjutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini sedang ditangani oleh Komnas HAM.
Hambatan-Hambatan
1) Belum tercapainya kesepakatan atau kesamaan cara pandang antara Tim Komnas HAM sebagai Penyelidik dengan pihak Kejaksaan Agung sebagai Penyidik terkait kelengkapan berkas penyelidikan yang telah diserahkan khususnya kasus Wamena dan Wasior;
2) Kesulitan Tim Penyelidik untuk melengkapi petunjuk dari pihak Penyidik terkait berkas Kasus Wamena dan Wasior dikarenakan sudah lamanya peristiwa terjadi, seperti dokumen VeR atau rekam medis serta dokumen lain terkait korban dalam Peristiwa Wamena Tahun 2003- 2004 yang pernah dirawat di RSUD Wamena, dan adanya perubahan wilayah geografis maupun administrasi kependudukan.
3) Selain itu, untuk Peristiwa Wamena, tidak tersedianya informasi terkait peristiwa dan dokumen seperti surat perintah, radiogram/telegram, laporan periodic pelaksanaan operasi, laporan akhir tahun pelaksanaan, laporan intelijen, dokumen putusan di MA, baik tersangka militer dan sipil, dokumen kematian di kelurahan/kecamatan, register penahanan korban di
Kodim Wamena maupun Polres Wamena serta salinan surat penangkapan dan penahanan yang harus seizin Panglima TNI.
4) Sementara terkait Penyelidikan Peristiwa Paniai, tidak adanya respon atau tanggapan dari pihak TNI terkait permintaan Tim Penyelidik untuk meminta keterangan anggota TNI yang bertugas pada saat Peristiwa Paniai terjadi. Hal ini mengingat Tim telah 3 (tiga) kali menyurati Panglima TNI guna meminta hal tersebut.
5) Selain itu, adanya penolakan dari pihak saksi korban maupun saksi lainnya terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dikarenakan beberapa alasan.
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Sebagaimana Dimandatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan
Adanya sasaran strategis tersebut bertujuan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang khususnya terjadi terhadap masyarakat marginal dan rentan. Sasaran strategis ini memiliki 2 indikator kinerja, pertama yaitu jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan, kedua jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi.
Indikator Kinerja 1: Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan
Sepanjang tahun 2018 Komnas HAM berhasil menangani kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan sebanyak 618 kasus dari target 600 kasus. Dengan kata lain capaian Komnas HAM untuk indikator ini lebih dari 100%.
Tabel 7 Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan
| No | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres |
| 1 | Penanganan kasus pelanggaran HAM | Jumlah penanganan kasus pelanggaran | 600 kasus | 618 kasus | 100% |
Pencapaian target kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 dikarenakan adanya perubahan target capaian output dimana hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan penghitungan output dan metode penanganan kasus (yang semula penghitungan berdasarkan berkas, menjadi berdasarkan kasus yang ditangani).
Grafik 1 Perbandingan Capaian Output Tahun 2017 dan 2018
2500 2137 2000 1713 1500 1162 1000 1000 618 600 500 0 Jumlah target capaian Jumlah kasus yang diterima Jumlah output penanganan Bagian Pemantauan dan kasus Penyelidikan 2017 2018
618 kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan yang berhasil ditangani Komnas HAM selama tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 8 Rincian Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan
| No. 1. | Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM | Jumlah Capaian |
| Resume atas kasus baru yang ditangani (382 kasus) Rekomendasi akhir (43 kasus) Memorandum pelimpahan kasus ke Mediasi atau Perwakilan (15 kasus) Kasus ditutup (78 kasus) Pemantauan lapangan (62 kegiatan) | ||
| 2. | Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual nasional di Indonesia (berdasarkan Putusan Sidang Paripurna) | 6 kasus |
| 3. | Pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM | 21 kasus |
| Jumlah Capaian Output | 618 kasus |
Pada 2018 Komnas HAM menerima 5.335 berkas pengaduan1. Berkas pengaduan tersebut disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi dan tanggapan). Tidak semua berkas tersebut merupakan berkas baru 1 satu kali yang disampaikan kepada Komnas HAM. Terdapat berkas atas kasus lanjutan yang sudah ditangani pada tahun-tahun sebelumnya. Periode 2018, Komnas HAM mencatat sebanyak 1.463 kasus baru yang diadukan dan sisanya adalah kasus lanjutan yang belum selesai penanganan nya oleh Komnas HAM.
Grafik 2 Jumlah berkas yang diterima Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir
Grafik 3 Jumlah kasus lama dan kasus baru
Desember 27 167 November 49 84 Oktober 79 9 September 43 47 63 123 Agustus Juli 37 49 Juni 60 76 Mei 146 146 April 45 113 Maret 48 80 Februari 75 66 Januari 45 36 0 50 100 150 200 250 300 350 Kasus Baru Kasus Lanjutan
Berkas pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM tersebut dianalisis kembali untuk memilah kasus yang akan dilanjutkan pada tahap pemantuan dan penyelidikan sebagai bentuk penanganan kasus. Dari total 1.713 kasus yang telah di analisa, ada sebanyak 903 kasus (382 kasus baru dan 521 kasus lanjutan) yang telah ditangani dengan rincian yang dapat digambarkan dalam grafik berikut:
Grafik 4 Jumlah kasus yang telah ditangani
120 111 100 92 89 s0 58 55 54 54 51 46 36 40 32 32 30 28 26 25 20 21 20 11 12 9 8 30 April Mei Juni jull Nop Des Januari Februari Maret Oktober Agustus September Kasus Baru Kasus Lanjutan
Dalam prosesnya, Komnas HAM juga melakukan upaya-upaya lain dalam penanganan kasus-kasus yang diadukan yaitu melalui surat menyurat/korespondensi. Surat menyurat/korespondensi ini termasuk dalam kinerja dari upaya pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan yang dapat diklasifikasikan dalam surat keluar sebagai berikut:
Tabel 9 Klasifikasi Surat yang Dikeluarkan
| No | Klasifikasi surat yang dikeluarkan | Jumlah |
| 1. | Draft surat yang disusun | 1429 surat |
| 2. | Permintaan klarifikasi | 504 kasus |
| 3. | Memorandum penutupan kasus | 59 surat |
| 4. | Tanggapan Komnas HAM | 813 kasus |
| 5. | Surat pemanggilan | 146 surat |
| 6. | Surat internal | 16 surat |
| 7. | File | 361 kasus |
| 8. | Surat ke perwakilan | 52 surat |
Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani, pihak yang paling banyak dilaporkan adalah Kepolisian dengan jumlah aduan sebanyak 394 kasus, selanjutnya adalah korporasi dengan jumlah aduan sebanyak 126 kasus dan pemerintah daerah sebanyak 106 kasus. Rincian klasifikasi kasus yang ditangani dapat dijelaskan dalam grafik berikut:
Grafik 5 Jumlah pihak yang diadukan berdasarkan kasus yang ditangani
Kelompok Agama Lembaga Pelayanan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Lembaga Legislatif Kelompok-Masyarakat 0233678911 Individu Organisasi Lembaga Negara (Non Kementerian) Lembaga Pemasyarakatan dan/Rumah Tahanan Lembaga Pendidikan 12 Kejaksaan 17 TNI 24 BUMN/BUMD 35 Lembaga Peradilan 60 Pemerintah Pusat (Kementerian) 78 Pemerintah Daerah 106 Korporasi 126 Kepolisian 394 0 100 200 50 150 250 300 350 400 450
Pada tahun 2018, Komnas HAM melakukan bedah kasus di 15 (lima Belas) Polda untuk percepatan penanganan aduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian. Bedah kasus dilakukan hanya untuk kasus yang membutuhkan perhatian khusus atau yang belum mendapat respon tertulis dari kepolisian.
Gambar 5 Bedah kasus di Polda Maluku Utara dan Polda Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan aduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian
Dalam kegiatan bedah kasus tersebut, setidaknya membawa 233 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih mendalam. Adapun tipologi dan penyebaran dari kasus tersebut, dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya:
Tabel 100 Tipologi Kasus dalam Kegiatan Bedah Kasus
| No | Wilayah | Tgl Pelaksanaan | Jumlah Kasus | Tipologi* | |||||||||
| 1 | __ | _ | 7 | 8 | |||||||||
| 1. | Sumatera Selatan | 30 Mei 2018 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Sulawesi Selatan | 30 Mei 2018 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jambi | 10 Juli 2018 | 12 | 4 | 3 | 2 | o | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Kalimantan | 17 Juli 2018 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Timur Lampung | 19 Juli 2018 | 17 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sulawesi Utara | 28 Agust | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jawa Barat | 2018 20-Sep-18 | 14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Metro Jaya | 24-Sep-18 | 55 | 7 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Jawa Timur | 27-Sep-18 | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 | 0 |
| 10. | Bengkulu | 28-Sep-18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Riau | 19 Okt 2018 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sumatera Utara | 25 Okt 2018 | 26 | 2 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | Jawa Tengah | 1-Nov-18 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Banten | 14-Nov-18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Maluku Utara | 23 Nov 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _ | Jumlah | 233 | 44 | 107 | 34 | 2 | 11 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
*) Keterangan Tipologi : 1. Proses hukum tidak prosedural Lambatnya penanganan kasus 2. Kriminalisasi 3. 4. Penggunaan upaya paksa 5. Tindak penyiksaan 6. Kekerasan 7. Ketidakprofesionalan penyidik 8. Pembiaran Pembatasan hak tersangka 9. 10. Lain-lain
Pihak kepolisian merupakan institusi yang paling sering diadukan ke Komnas HAM selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, kepolisian juga menempati urutan pertama dalam hal teradu yang paling responsif, atau yang paling sering merespon surat klarifikasi Komnas HAM. Adapun kategorisasi respon kepolisian berdasarkan hasil bedah kasus yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:
a) Kooperatif
b) Reaktif
c) Defensif
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat 10 (sepuluh) hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang, yaitu: (i) hak atas kehidupan, (ii) hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak untuk mengembangkan diri, (iv) hak atas keadilan, (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak. Berdasarkan klasifikasi dugaan hak-hak yang dilanggar, kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Grafik 6 Jumlah dugaan hak yang dilanggar berdasarkan kasus yang ditangani
Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif 1 Hak Perempuan 1 Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 1 Hak Anak 4 Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan 4 Hak Mengembangkan Diri 11 Hak Atas Kebebasan Pribadi 18 Hak Untuk Hidup 38 Hak Atas Rasa Aman 57 Hak Atas Kesejahteraan 330 Hak Memperoleh Keadilan 436
Sementara itu, untuk sebaran wilayah pengaduan yang paling banyak diterima dapat digambarkan dalam grafik berikut:
Grafik 7 Jumlah sebaran wilayah pengaduan kasus Komnas HAM (wilayah Indonesia)
142 111 85 77 55 43 3935 27252323 18171413131211111110 9 9 8 8 7 6 6 5 3 2 1 1 Riau Banten Lampung Jambi Papua Maluku Bali Bengkulu Aceh Gorontalo DKI Jakarta Sumatera Utara Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Kalimantan Barat Kepulauan Riau Sumatera Barat Sulawesi Tengah Maluku Utara Sulawesi Barat Kalimantan Utara Papua Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara Daerah Istimewa Yogyakarta Kepulauan Bangka Belitung
Grafik 8 Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Komnas HAM (wilayah Luar Negeri)
7 3 2 2 1 1 1 1 1 1 Arab Srilanka Taiwan Irak Kuwait Malaysia RRC Timur Yordania Papua Timor Nugini
Selain penanganan berkas aduan masyarakat, Komnas HAM juga melakukan kegiatan lapangan dalam rangka pengumpulan dan klarifikasi data, pemanggilan kepada pihak Pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, dan/atau pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Gambar 6 Pertemuan Dengan Warga Yang Terkena Dampak Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang III Di 9 (Sembilan) Desa
Di tahun 2018, Komnas HAM telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan sebanyak 62 (enam puluh dua) kegiatan dan melakukan 10 (sepuluh) pemanggilan terhadap pihak terkait.
Gambar 7 Pemanggilan Manajemen PTFI Tanggal 24 Sept 2018 Terkait Status Ketenagakerjaan Karyawan PTFI yang Di PHK dan Opsi Penyelesaian yang Ditawarkan Oleh Perusahaan
Komnas HAM telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan di 28 wilayah provinsi di Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Grafik 9 Gambaran Wilayah Pelaksanaan Pemantauan Komnas HAM
12 10 10 8 6 6 5 3 3 3 3 4 22 2 22 22 2 2 0 Aceh LLN NTB DIY Aceh Riau Banten Jambi Bengkulu Maluku Papua DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Papua Barat Jawa Timur Sumatera Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sumatera Barat Maluku Utara Sulawesi Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur SulawesiTenggara Sumatera Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Utara
Dari grafik tersebut di atas, wilayah Prov. Jawa Timur menjadi wilayah yang paling sering dilakukan pemantauan selanjutnya adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah berdasarkan berkas pengaduan yang diterima. Selain itu, sepanjang 2018, dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM ada sebanyak 395 surat tanggapan dari instansi terkait surat-surat dari Komnas HAM.
Gambaran jumlah surat tanggapan tersebut dapat dijelaskan dalam grafik berikut ini:
Grafik 10 Jumlah tanggapan atas surat-surat Komnas HAM tahun 2018
115 120 100 80 54 49 44 60 27 31 28 22 40 8 6 2 9 20 0 Mei Juni Juli Maret April Januari Februari Agustus Oktober September November Desember
Berdasarkan 903 kasus yang ditangani terdapat sejumlah 79 kasus yang ditutup dan/atau dihentikan pemeriksanaannya. Kasus akan ditutup atau dihentikan pemeriksaannya jika tuntutan Pengadu telah dipenuhi dan/atau diselesaikan oleh pemangku kewajiban baik setelah atau sebelum Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi, atau sudah dikeluarkan rekomendasi akhir yang ditujukan kepada pemangku kewajiban agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dan/atau pemulihan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut.
Grafik 11 Jumlah kasus ditutup tahun 2018
25 21 20 12 15 8 10 7 6 6 5 5 4 3 5 2 0 Mei Juní Juli Maret April Januari Februari Agustus Oktober September November Desember
Dalam hal terdapat upaya penyelesaian yang lebih efektif maka Komnas HAM juga dapat melakukan penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM akan memberikan rekomendasi/saran kepada Pengadu untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya yang lebih efektif, baik yang ada di Komnas HAM maupun di kementerian/Lembaga lainnya yang berwenang.
Penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan kasus juga dapat dilakukan jika kasus yang disampaikan ke Komnas HAM telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau ada pencabutan aduan dari Pengadu dan/atau korban. Uraian alasan kasus ditutup dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 11 Uraian Alasan Kasus Ditutup
| No. | Alasan Kasus Ditutup | Jumlah |
| 1. | Kasus ditutup karena selesai | 55 |
| 2. | Kasus ditutup karena rekomendasi akhir | 3 |
| 3. | Kasus ditutup karena adanya upaya lain | 18 |
| 4. | Kasus ditutup karena dicabut | 3 |
| 5. | Kasus ditutup karena sudah inkracht | 0 |
| 6. | Kasus ditutup karena tidak ada itikad baik dari pengadu | 0 |
Selain melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan fungsinya, Komnas HAM juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung capaian Strategis Komnas HAM yaitu :
1 Berdasarkan data dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan
1. Pemberian Pendapat HAM dalam Proses Peradilan atas Dugaan Pelanggaran HAM
Komnas HAM c.q. Subkomisi Penegakan HAM diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya adalah memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan.
a) Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat
Pada 19 Februari 2018 berdasarkan permintaan LBH Padang, Komnas HAM menjadi ahli dalam sidang peradilan pidana dua orang warga masyarakat adat Nagari Koto Malintang Kabupaten
Agam yang ditahan akibat menebang dua batang kayu di tanah ulayat mereka sendiri. Kegiatan amicus curiae dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung terkait penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Nagari Koto Malintang atas pemanfaatan tanah ulayat adat, yang kemudian pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimaksud.
b) Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten
Pada 12 April 2018 berdasarkan permintaan LBH Jakarta, Komnas HAM menjadi ahli dalam sidang peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 156A KUHP. Kegiatan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak Sdr. Alnody Bahari sebagai terdakwa dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 156A KUHP, yang kemudian pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimaksud.
Selain itu, pada 17 Oktober 2018, Komnas HAM melakukan FGD terkait Identifikasi Model Pemberian Pendapat HAM di Pengadilan (Amicus Curiae) oleh Komnas HAM RI Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam FGD tersebut mengundang Komisioner dan staf bagian Pemantauan dan Penyelidikan serta 2 (dua) orang narasumber dari ICJR dan PBHI. Dari hasil diskusi tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa perlu adanya evaluasi terhadap semua kerja Komnas HAM dalam pemberian pendapat HAM di pengadilan, salah satu pentingnya penggunaan istilah pemberian pendapat HAM sesuai yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bukan amicus curiae.
Bahwa pemberian pendapat HAM di Pengadilan masih tetap dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
Bahwa perlu adanya pengaturan internal yang lebih jelas dalam memberikan batasan-batasan terkait teknis prosedural pemberian pendapat HAM oleh Komnas HAM dan pengaturan terkait hal yang bisa diberikan pendapat HAM oleh Komnas HAM.
Bahwa perlu untuk disampaikan adanya perbedaan antara pendapat ahli dan pendapat Komnas HAM kepada Pengadilan dan perlu pendekatan ke Mahkamah Agung RI, untuk mensosialisikan fungsi Komnas HAM dalam memberikan pendapat HAM dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.
Untuk itu, tindak lanjut yang dibutuhkan adalah penyusunan mekanisme internal pemberian pendapat HAM di Pengadilan oleh Komnas HAM dan komunikasi dengan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, upaya komunikasi khusus terkait fungsi pemberian pendapat HAM dengan Mahkamah Agung RI harus berdasarkan kebijakan Anggota Komnas HAM.
2. Pemantauan Pilkada Serentak 2018
Pelaksanaan pemantauan Pilkada Serentak 2018 dilakukan di 8 (delapan) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Maluku. Penentuan 8 (delapan) wilayah pantauan didasarkan pada pertimbangan : pertama, populasi penduduk atau pemilih yang besar serta cakupan wilayah yang luas; kedua, potensi merebaknya penebaran kebencian (hate speech) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif; ketiga, mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan pilkada yang akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM; keempat, peringatan (warning) tentang potensi kerawanan yang akan mempengaruhi intergrasi bangsa; dan kelima, masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses pilkada.
Pemantauan difokuskan terkait 4 (empat) aspek, yakni: memastikan penyelenggaran pilkada yang bebas dari praktik diskriminasi ras dan etnis; terlaksananya pemenuhan hak pilih warga negara (right to vote); memastikan kemurnian hasil pemilihan, dan mendorong aturan pemilu yang ramah hak asasi manusia.
Secara khusus memperhatikan faktor temuan dan kesimpulan dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2018, Komnas HAM mendorong agar KPU RI dan jajarannya selaku penanggung jawab utama untuk, pertama, dalam aspek pemenuhan hak konstitusional terutama hak pilih bagi masyarakat yang lebih khusus adalah kelompok rentan seperti narapidana, tahanan, pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa, serta penyandang disabilitas, dan berbagai kelompok minoritas (marginal) lainnya untuk semakin dipenuhi hak-haknya; kedua, meningkatkan koordinasi dengan stakeholders kunci seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, organisasi disabilitas dan pemerintah daerah agar kelompok rentan sebagaimana dimaksud semakin mendapat perlindungan hak pilihnya dan sekaligus memberdayakan mereka dalam kerjakerja penyelenggaran pilkada/pemilu; ketiga, dalam aspek regulasi untuk melakukan evaluasi dan semakin menyelaraskan PkPU dengan norma-norma hak asasi manusia yang merupakan sumber utama dalam menjamin hak pilih dan hak untuk dipilih yang merupakan perwujudan kedautalan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga tidak ada pembatasan hak konstitusional dengan aturan-aturan yang bersifat administratif.
3. Pelaksanaan Pemantauan Melalui Tim Bentukan Sidang Paripurna dalam rangka Penanganancepat tanggap atas isu-isu aktual nasional di Indonesia
a) Penanganan Kasus Begal
Untuk mengatasi maraknya kejahatan begal (pencurian dengan kekerasan), Kepolisian RI memberlakukan prosedur "tembak di tempat" bagi pelaku begal yang dinilai mengancam jiwa dan harta baik yang dialami warga masyarakat maupun aparat penegak hukum. Instruksi tembak di tempat ini direspon langsung oleh para pimpinan Polri di daerah di seluruh Indonesia khususnya wilayah dengan tingkat kejahatan begal tinggi seperti di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Rembang, dll. Puncaknya adalah saat akan dilangsungkannya perhelatan Asian Games Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Kapolri, Tito Karnavian, langsung memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan kejahatan jalanan hingga tuntas. la memprioritaskan 4 (empat) daerah yang menjadi target operasi yakni: Jakarta, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat. Menindaklanjuti instruksi Kapolri tersebut, di wilayah Jakarta dan sekitarnya diterjunkan tidak kurang dari 1.000 personel polisi, sementara untuk pengamanan acara di Palembang dikerahkan 450 personel. Hanya dalam waktu lebih kurang 2 (dua) minggu menjelang pembukaan Asian Games tanggal 18 Agustus 2018, polisi telah menangkap lebih dari 1.400 preman dan begal di wilayah Jakarta serta menembak para pelaku kriminal tersebut sebanyak 27 orang, dimana 11 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu di Palembang tidak kurang dari 15 begal ditembak dalam operasi pembersihan kejahatan jalanan tersebut.
Tindakan tegas aparat Kepolisian ini dipersoalkan oleh para pegiat HAM yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta, Kontras, ICJR dan Amnesty Internasional Jakarta. Bahkan Koalisi masyarakat sipil yang dipimpin oleh LBH Jakarta mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terkait praktik extra judicial killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan) yang dilakukan terhadap 11 pelaku begal oleh aparat kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM berjanji untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan akan bekerjasama dengan LBH Jakarta dalam mendalami laporan dimaksud.
Untuk memperkuat legitimasi kerja Komnas HAM dalam menindaklanjuti laporan tersebut, pada Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 2-3 Oktober 2018 lalu diputuskan untuk membentuk "Tim Pemantauan Penanganan Kasus Begal oleh Kepolisian". Tujuan dibentuknya tim ini untuk memperoleh data, informasi dan fakta terkait penanganan kasus tindak pidana oleh Kepolisian khususnya tentang kasus begal. Pembentukan tim ini merujuk pada kewenangan Komnas HAM dalam melakukan pemantauan HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga berwenang meminta keterangan pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya serta mengumpulkan alat bukti lainnya yang dianggap perlu, termasuk melakukan kunjungan lapangan untuk melengkapi buktibukti pemeriksaan.
Sejak dibentuk dalam Sidang Paripurna Komnas HAM awal bulan Oktober 2018, upaya yang telah dilakukan tim antara lain:
Permintaan Keterangan NGO Koalisi Masyarakat Sipil: KontraS, YLBHI, ICJR, LBH Masyarakat, Imparsial, LBH Jakarta.Komnas HAM memperoleh pandangan, data, informasi dari beberapa NGO Koalisi Masyarakat Sipil
Permintaan Data Informasi dari Media
b) Percepatan Penanganan Kasus-kasus Agraria
Komnas HAM mencatat bahwa konflik agraria masih masif terjadi, hal tersebut tercermin dari data pengaduan sepanjang tahun 2017 mencapai 269 kasus; terdiri dari konflik lahan (104), perkebunan (39), infrastruktur (32), pertambangan (24), kehutanan (24), lingkungan (19) dan penegakan hukum (23). Luas objek yeng menjadi akar konflik agararia yang berhasil dilakukan pendataan seluas 2.713.369 Ha. Pengaduan tahun lalu meningkat dibanding tahun 2015, data tim
Penanganan Konflik Sumber Daya Alam Komnas HAM RI mencatat sebanyak 109 (seratus sembilan) kasus terkait permasalahan sengketa dan/atau konflik lahan yang berhubungan dengan sumber daya alam. wilayah dengan jumlah permasalahan konflik sumber daya alam terbanyak adalah Sumatera Utara (20), Kalimantan Timur (16), Kalimantan Barat (14). Jumlah aduan paling banyak perkebunan dengan 41 kasus, kemudian pertambangan sebanyak 30 kasus, lahan 16 kasus dan kehutanan 13 kasus.
Saat ini, dengan mempertimbangan kewenangan yang dimiliki maka dibentuklah Tim Agraria Dalam Prespektif HAM sesuai mandat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Diharapkan tim dapat melaksanakan fungsi dalam reforma agraria dan penyelesaian konflik dengan mengoptimalkan kewenangan dalam mediasi, pemantauan dan pengkajian. Jika melalui pemantauan dan penyelidikan diarahkan untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut dan kemudian diterbitkan rekomendasi. Sedangkan dalam mekanisme mediasi lebih mendorong para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan fungsi pengkajian dapat melakukan telaahan terhadap instrumen HAM, peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk perubahan, pembentukan dan pencabutan agar selaras dengan HAM, terutama bagaimana mengurangi dan menyelesaikan konflik agaria di Indonesia.
Untuk mendorong Reforma Agraria berprespektif HAM, Komnas HAM RI mendorong agar Presiden RI dan jajarannya untuk (a) merumuskan dan meluruskan kembali konsep reforma agraria sesuai dengan mandat konstitusi; (b) mempercepat akses masyarakat terhadap alokasi lahan pencadangan untuk reforma agraria dengan pengaturan yang jelas, terutama dengan konsep tanah komunal, serta memastikan tidak adanya pelaku-pelaku yang memanfaatkan kebijakan ini untuk pragmatisme ekonomi; (c) memaksimalkan koordinasi dan peran kelembagaan yang selama ini melakukan penanganan terhadap konflik agaria, agar memiliki konsep yang jelas sesuai arah reforma agraria yang sesungguhnya sehingga konflik agraria dapat diseelesaikan dengan adil; (d) melakukan evaluasi atas peran KLHK dan Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam proses reforma agaria agar lebih berjalan efektif sesuai dengan Nawa Cita; (e) mempertimbangkan untuk membentuk kelembagaan di bawah langsung Presiden dengan kewenangan yang kuat sehingga mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga negara dan memiliki sistem (mekanisme) yang jelas dalam menuju reforma agraria dan hasil akhirnya adalah tertanganinya konflik agraria sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan terwujud.
c) Penanganan Isu-isu Diskriminasi, Intoleransi dan Ekstrimisme
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat untuk memajukan dan menegakkan HAM telah memutuskan melalui Sidang Paripurna untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna guna merespon persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan. Gejala menguatnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan (terorisme) telah menjadi keprihatinan kita sebagai bangsa karena merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gejala dan tindakan intoleran dan radikalisme tidak hanya tumbuh di dunia pendidikan, akan tetapi juga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang terutama juga dipicu oleh media sosial dan diduga juga kepentingan politik.
Sejak dibentuk dalam Sidang Paripurna Komnas HAM, upaya yang telah dilakukan tim antara lain:
Mengadakan Focus Group Discussion dengan narasumber ahli di isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan pada 26 Oktober 2018. Narasumber yang hadir adalah Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Hamli, Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Kombes Pol Kurniadi, dan Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy.
Mengadakan konsinyering untuk menyusun Kertas Posisi tentang Intoleransi dalam Perspektif HAM, pada 26-27 Oktober 2018 di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat.
Finalisasi Kertas Posisi tentang Intoleransi dalam Perspektif HAM dengan mengundang narasumber Direktur Program ELSAM Wahyudi Djafar pada Jumat, 30 November 2018.
d) Penanganan Isu Kepatuhan Surat Rekomendasi
Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang di keluarkan oleh Komnas HAM berasal dari kegiatan-kegiatan Pengkajian dan Penelitian, pemantauan dan penyelidikan serta mediasi.
Pada prakteknya selama ini, dari seluruh rekomendasi yang pernah dikirimkan oleh Komnas HAM, tanggapan dari kementerian atau lembaga penerima rekomendasi adalah menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan rekomendasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM tersebut. Tidak adanya keseriusan dari Kementerian dan lembaga penerima rekomendasi dalam menanggapi rekomendasi Komnas HAM ini kemudian menjadi sebuah catatan tersendiri. Hal ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu : Pertama, bagaimana memperkuat rekomendasi Komnas HAM ? dan kedua, bagaimana mendorong kementerian dan atau lembaga menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM?
Adapun tujuan dalam pembuatan Tim ini diantaranya :
Adapun hasil kerja dari Tim ini adalah Draf Naskah Akademis, Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Kepatuhan Rekomendasi. Ketiga dokumen ini kemudian diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM, Selasa - Rabu, 02 - 03 Oktober 2018 untuk dilakukan pembahasan.
Setelah melakukan pembahasan ketiga dokumen tersebut, Sidang Paripurna pada tanggal tersebut kemudian memutuskan untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
Adapun alasan pembentukan tim ini adalah bahwa yang perlu dilakukan penilaian tidak hanya rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan penelitian saja, namun juga rekomendasi yang berdasarkan pada penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi.
Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini kemudian disahkan dengan SK Ketua Komnas HAM No. 019/KOMNAS HAM/X/2018 tertanggal 6 Oktober 2018.
Gambar12 Pertemuan Dengan Bupati Kutai Kartanegara Dan Pertemuan Dengan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Terkait Kasus Bekas Lubang
Indikator Kinerja 2. Jumlah Hasil Penanganan Sengketa HAM Melalui Mediasi
Tahun 2018, Komnas HAM menargetkan capaian untuk penanganan sengketa ham melalui mediasi sebanyak 77 kasus, sampai dengan Desember 2018 Komnas HAM dapat menyelesaikan 48 kasus atau sebesar 62% dari target.
Tabel 11 Capaian Kinerja Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi
| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 1 | Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal | Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan | 77 | 48 |
Berkas Pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Mediasi
Selama Tahun 2018 Komnas HAM menerima berkas pengaduan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme mediasi sebanyak 633 berkas pengaduan. Terdiri dari 126 berkas baru dan 507 berkas lanjutan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.
Tabel 13 Berkas Pengaduan Mediasi Tahun 2018
| Bulan | Berkas Baru | Jumlah Berkas Baru | Berkas Lanjutan | Jumlah Berkas lanjutan | Total Berkas Mediasi | ||
| SP3 | PMT | SP3 | PMT | ||||
| Januari | 12 | 2 | 14 | 15 | 0 | 15 | 29 |
| Februari | 3 | 2 | 5 | 36 | 0 | 36 | 41 |
| Maret | 11 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 19 |
| April | 11 | 2 | 13 | 74 | 0 | 74 | 87 |
| Mei | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | 27 | 33 |
| Juni | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 14 |
| Juli | 10 | 1 | 11 | 30 | 0 | 30 | 41 |
| Agustus | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 | 66 |
| September | 11 | 5 | 16 | 1 | 15 | 16 | 32 |
| Oktober | 23 | 0 | 23 | 83 | 0 | 83 | 106 |
| November | 12 | 1 | 13 | 40 | 0 | 40 | 53 |
| Desember | 2 | 0 | 2 | 110 | 0 | 110 | 112 |
| Total | 112 | 14 | 126 | 492 | 15 | 507 | 633 |
Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah berkas baru yang diterima pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 50 berkas atau kurang lebih sebesar 28%. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa edukasi yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap masyarakat sudah tersampaikan dengan baik, sehingga pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia sudah lebih meningkat, dengan demikian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan ke Komnas HAM mengalami penurunan.
Tabel 124 Perbandingan Jumlah Kasus Mediasi
| Tahun | Berkas Baru | Berkas Lanjutan | ||
| DPP | PMT | DPP | PMT | |
| 2017 | 148 | 28 | 387 | 37 |
| 2018 | 112 | 14 | 448 | 15 |
| Tahun | Jumlah Kasus |
| 2017 | 176 |
| 2018 | 265 |
Banyaknya berkas lanjutan yang merupakan kasus lama menjadi tantangan baru bagi Komnas HAM untuk lebih memaksimalkan sumber daya dalam penanganan kasus dengan cara melakukan pembaharuan dan pemilihan strategi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi.
Gambar 8 Mediasi Kasus ganti rugi lahan warga Kampung Balubur RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan dan Pemerintah Kota Bandung
Hasil Penanganan Sengketa HAM Melalui Kegiatan Mediasi Komnas HAM
Pada tahun 2018, mediasi Komnas HAM menghasilkan beberapa output, yaitu: 9 kesepakatan, 8 berita acara, 125 rekomendasi, dan 515 surat terkait kasus. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, penanganan kasus melalui mekanisme mediasi 2018 mengalami peningkatan, antara lain kesepakatan naik sebesar 28.5%, rekomendasi naik sebesar 46%, dan surat kasus naik sebesar 3.8%. Namun untuk berita acara dan berita acara penundaan mediasi mengalami penurunan meskipun tidak signifikan.
Tabel 135 Uraian Hasil Mediasi Tahun 2018
| Tahun | Kesepakatan | Berita Acara | Berita Acara Penundaan Mediasi | Rekomendasi | Surat Kasus | ||
| Kasus Sebelum 2018 | Kasus 2018 | Kasus Sebelum 2018 | Kasus 2018 | ||||
| 2017 | 7 | 9 | 1 | 95 | 521 | ||
| 2018 | 9 | 8 | 124 | 15 | 452 | 89 | |
| Uraian | 2017 | 2018 |
| Jumlah Kasus | 176 | 265 |
| Penutupan Kasus | 86 | 168 |
| Kesepakatan Mediasi | 7 | 9 |
| Berita Acara Mediasi | 10 | 8 |
Kasus yang ditutup oleh mediasi pada tahun 2018, terdiri dari kasus baru dan kasus lanjutan. Dari 168 kasus yang ditutup, 25 kasus merupakan kasus baru dan 143 adalah kasus lanjutan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.
Dijelaskan pada tabel dibawah ini untuk rincian penutupan kasus berdasarkan tahun penerimaan kasus.
Tabel 1614 Penutupan Kasus Mediasi Per Tahun
| PENUTUPAN KASUS MEDIASI PER TAHUN PENERIMAAN BERKAS | |||||||||||
| NO | BULAN | PENUTUPAN KASUS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | JANUARI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 |
| 2 | FEBRUARI | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| 3 | MARET | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | APRIL | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | MEI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | JUNI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | JULI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SEPTEMBER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | OKTOBER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | NOVEMBER | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| 12 | DESEMBER | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 |
| TO | TOTAL | 168 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 23 | 47 | 55 | 25 |
Berdasarkan data diatas, mediasi Komnas HAM telah menyelesaikan 48 kasus baru dan 143 kasus lanjutan pada tahun 2018.
Keberhasilan mediasi Komnas HAM berdasarkan rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan, berdampak pada:
1. Konflik dapat diredam;
2. Program pembangunan dapat berjalan;
3. Hak atas kesejahteraan masyarakat meningkat;
4. Terpenuhinya kebutuhan rohani, harmoni social
Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Komnas HAM
| Eksternal Internal | ||
| Regulasi | ·Pene | Penentuan Target Capaian dan Anggaran |
| Kehadiran Prinsipal | · N | Mekanisme dan Strategi Penanganan Kasus |
| Pengetahuan Publik tentang Mandat Mediasi Komnas HAM | lat • | Perlengkapan dan Peralatan Kerja |
| Bencana Alam | . | Keterlibatan Anggota |
| Komnas HAM (Komisioner) Karir Staf | ||
| • P | Karir Staf Penyamaan Nomenklatur | |
Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana telah dijelaskan diatas, disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan dalam beberapa hal, baik mengenai substansi, permasalahan teknis maupun Sumber Daya Manusia. Atas dasar hal tersebut diatas maka Mediasi Merekomendasikan sebagai berikut:
a. Internal
Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Bagian Dukungan Mediasi, Bagian Perencanaan dan instansi terkait di luar Komnas HAM untuk melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai target capaian dan anggaran Bagian Dukungan Mediasi;
Dalam menjalankan fungsi mediasi, Bagian Dukungan Mediasi bersama Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi harus tetap berpedoman pada SOP, Indikator Prioritas Penanganan Kasus (IPPK) dan Parameter Keberhasilan Mediasi (PKM), serta menyusun mekanisme dan strategi baru dalam penanganan kasus, misalnya mekanisme penanganan kasus secara bersama-sama antara unit yang satu dengan unit lainnya ;
Agar segera dilakukan inventarisir dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perlatan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM;
Agar revisi SOP Mediasi segera disahkan sehingga dapat dijadikan dasar hukum pemberian mandat kepada jajaran Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan tahap-tahap tertentu dalam suatu proses mediasi tanpa keterlibatan Komisioner secara langsung;
Dapat segera dirumuskan penyamaan pengertian nomenklatur terkait kasus dan berkas, sehingga terdapat kepastian data mengenai kasus dan berkas yang diterima oleh Bagian Dukungan Mediasi;
Agar dilakukan langkah-langkah komprehensif dalam rangka merealisasikan pembentukan Jabatan Fungsional Mediator HAM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
b. Eksternal
Agar proses usulan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, atau usulan pembentukan undang-undang tentang Komnas HAM tetap dilanjutkan, dengan mencantumkan sejumlah isu tentang peningkatan mandat mediasi Komnas HAM dalam undang-undang dimaksud, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif atau tidak menghadiri undangan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus;
Agar komunikasi dengan Mahkamah Agung tetap dilanjutkan guna merealisasikan mandat Komnas HAM terkait dengan pelaksanaan fiat eksekusi atas Kesepakatan Perdamaian Komnas HAM, yang dalam pelaksanaannya merupakan ranah kewenangan yudikatif;
Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga atau Kementerian terkait dalam hal penanganan kasus-kasus Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), maupun Barang Milik BUMN;
Agar disusun kembali program yang lebih komprehensif tentang penyebarluasan mediasi oleh Komnas HAM kepada publik, dan melanjutkan rekomendasi tahun lalu yang belum terealisasi yaitu menginisiasi komunitas-komunitas mediasi mandiri di sejumlah daerah, terutama daerah yang cukup tinggi angka kasusnya. Komunitas ini kelak akan menjadi jaringan utama Komnas HAM dalam upaya pencegahan konflik sosial yang dapat berujung pada pelanggaran HAM yang serius di daerah tersebut.
Gambar 9 Pasca Mediasi Sengketa ganti rugi tanam tumbuh antara warga Kampung Setengar dan PT. Hai Sumber Sejahtera Batam
Gambar 80 Pramediasi Kasus Lahan terkait dengan Proyek Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Hasil Pengkajian dan Penelitian Mengenai Kelompok Marjinal dan Rentan serta Pembentukan, Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan yang Berspektif HAM
Melalui sasaran strategis ini Komnas HAM dapat meningkatkan peran aktifnya untuk memberikan masukan berdasarkan hasil kajian dan penelitian bagi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM.
Indikator Kinerja 1: Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM
Di tahun 2018, Komnas HAM melakukan 17 kegiatan pengkajian dan penelitian terbagi atas Hak-Hak sipil, politik (Sipol) dan ekonomi, sosial, serta budaya (Ekosob). Komnas HAM mentargetkan akan menghasilkan 15 Rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian. Sampai Desember 2018, Komnas HAM telah menghasilkan 14 Rekomendasi kebijakan yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM atau sebesar 93.33% capaian dari target yang direncanakan.
Tabel 17 Capaian Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2017 2018 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan perundang- undangan yang berperspektif HAM | Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/di batalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 15 15 | 15 14 | 100% 93.33% |
Seluruh hasil rekomendasi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode tersebut digunakan untuk menyelidiki obyek yang dapat dan tidak dapat diukur dengan angkaangka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Jika penelitian kuantitatif menggunakan angka sebagai alat analisis utama, penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekanan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (going from specific to the general).
Secara garis besar, kegiatan pengkajian dan penelitian Komnas HAM, terdiri dari 3 tahapan, yakni (i) Perencanaan Pengkajian dan Penelitian; (ii) Pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian; dan (iii) Pelaporan Pengkajian dan Penelitian. Proses perencanaan dimulai dengan kajian literatur dan pembuatan desain penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dan dilakukan dengan beberapa cara seperti observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan lain-lain.
Rumusan pencapaian target:
HC = Jumlah kebijakan yang dihasilkan yang dibentuk/diubah/dibatalkan X 100% Target rekomendasi atas kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan
TR = Sesuai dengan Rencana Strategis Lembaga
Keterangan:
HC: Hasil Capaian
TR: Target Rekomendasi
Berikut tabel hasil rekomendasi beserta penjelasan dari rekomendasi yang dihasilkan:
Tabel 18 Hasil Rekomendasi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM
| No 1 | Rekomendasi | Tema Hak | Tindak lanjut (dibentuk/ diubah/ dibatalkan) Dibentuk | Penjelasan Rekomendasi |
| Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak di Indonesia (Right To Food). | Ekosob | Dibentuk (Februari) | 1. Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan: a. Pada aspek ketersediaan; b. Pada aspek aksesibilitas Pemerintah Indonesia; 2. Pemerintah Indonesia: a. Menguji kesesuaian paradigma kebijakan pangan dan pertanian dengan prinsip dan standar HAM yang diakui secara internasional; b. Melakukan harmonisasi berbagai peraturan bidang pangan, pertanian, dan kesehatan; |
| 2 Terorisme | Sipol | Dibentuk (Maret) | e. f. g. h. 3. Perusahaan: b. C. | Mendorong pemerintah untuk menggeser prioritas pembangunan infrastruktur; Memasukkan kelompok-kelompok rentan ke dalam skema kebijakan pangan dan gizi; Melindungi petani dari kriminalisasi; Mendorong dibentuknya regulasi yang mengatur penghormatan HAM oleh perusahaan. a. Menghormati HAM dalam seluruh rantai pasokannya; | |
| 2 | Kertas Posisi RUU Terorisme | Dibentuk (Maret) | C. Membuka ruang pengaduan bagi masyarakat lokal yang rentan terhadap dampak operasi perusahaan. 1. Penguatan paradigma dalam revisi menggunakan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) dalam penanganan tindak pidana terorisme yang mengedepankan proses hukum dan menunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Revisi RUU dilakukan dengan memperkuat delik materiil tindak pidana terorisme. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi berbagai peraturan baru dengan KUHP dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam aspek perencanaan, percobaan, turut serta, dan penghasutan. 3. Revisi RUU harus menyeleraskan instrumen HAM, baik nasional dan internasional terutama mengenai aspek penyelidikan dan penyidikan, |
| 4. Revisi RUU juga harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban, tidak hanya Direct victims of terrorism (korban terorisme langsung) dan Indirect victims of terrorism (korban terorisme tidak langsung); akan tetapi perlu mengatur mengenai Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder) dan Potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial). 5. Revisi RUU dalam aspek penanganan tindak pidana terorisme haruslah dilakukan secara terpadu dan terorganisir dengan baik oleh sebuah lembaga yang bertanggung jawab | |||
| 3 Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan | Sipol dan Ekosob | Diubah (September) | (OMPS) dan minimal melalui Peraturan Pemerintah, dan pelibatan tersebut bersifat insidental disesuikan dengan ekshalasi ancaman yang tidak bisa ditangani oleh Aparat Penegak Hukum. 1. Pengaturan definisi kepentingan umum 2. Ganti Kerugian Layak dan Adil 3. Penguatan Pemaknaan Musyawarah 4. Lembaga dan Prosedur Penilaian 5. Mekanisme Hukum 6. Konsinyasi dan Pelepasan Hak |
| 4 Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan | Sipol | Dibentuk (Agustus) | Dijadikan sebagai acuan lembaga negara, aparat negara, dan semua pihak dalam menilai suatu peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat. |
| Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tolak Ukur | Sipol | 1 | |||
| 5 | Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi Pengkajian & Penelitian. | Sipol dan Ekosob | Dibentuk (Agustus) | Pembentukan Tim bentukan Sidang Paripurna atas perubahan Penyusunan Tolak ukur penilaian kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM: Draf Naskah Akademis, 1. 2. Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi 3. Draf SOP Penilaian Kepatuhan Rekomendasi, serta 4. Draf Peraturan Komnas HAM mengenai Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi | SEETS |
| 6 Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas | Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care). | Sipol dan Ekosob | Dibentuk (September) | Kepatuhan Rekomendasi Peningkatan kapasitas peneliti 1. Komnas HAM dalam penulisan ilmiah 2. Membuka jaringan dengan peneliti dari berbagai Negara untuk bersama- sama melakukan penelitian tentang HAM 3. Mendapatkan masukan dan rekomendasi tentang HAM dalam perundang-undangan di Indonesia berdasarkan penelitian dari berbagai negara 4. Hasil dari konferensi ini diterbitkan di Journal of southest Asian Human Rigt Volume 2 no. 2 yang sudah diterbitkan pada bulan desember 2018 dan Volume 3 No. 1 yang akan diterbitkan pada juni 2019 dan menjadi Salah satu bagian dari bagian buku yang akan dikeluarkan oleh Routledge | Kepatuhan Rekomendasi Peningkatan kapasitas peneliti Komnas HAM dalam penulisan ilmiah Membuka jaringan dengan peneliti dari berbagai Negara untuk bersama- sama melakukan penelitian tentang rekomendasi tentang HAM dalam perundang-undangan di Indonesia berdasarkan penelitian dari berbagai Hasil dari konferensi ini diterbitkan di Journal of southest Asian Human Rigt diterbitkan pada bulan desember 2018 dan Volume 3 No. 1 yang akan diterbitkan pada juni 2019 dan menjadi Salah satu bagian dari bagian buku yang akan dikeluarkan oleh Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan dalam |
| 7 | Kebijakan dan tata kelola anggaran atas Convention on the right of person | Sipol dan Ekosob | Dibentuk (November) | 1. Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional harus mengartikulasikan standar-standar yang mengatur bagaimana pemerintah harus | Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional harus mengartikulasikan standar-standar yang mengatur bagaimana pemerintah harus |
| with disabilities(CPRD) | 2. 3. 4. 5. | meningkatkan pendapatan, mengalokasikan dan membelanjakan dana, dan mengevaluasi serta mengaudit anggaran; Pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan hak-hak disabilitas dalam semua proses penganggaran; Pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang ada sepenuhnya sejalan dengan komitmen hak-hak penyandang disabilitas; Pemerintah harus berkomitmen untuk memperkuat komunitas dan gerakan disabilitas di Indonesia; Pemerintah harus menetapkan mekanisme yang tepat dan inklusif di mana publik memiliki keterlibatan yang bermakna (meaningful participation) dalam semua tahap proses anggaran. | |||
| 8 | Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam | Ekosob | Dibentuk (September) | mengambil langkah-langkah segera untuk mewujudkan semua hak asasi manusia yang dijamin dalam perjanjian yang mereka perjuangkan. 1. Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah; 2. Penetapan Zona Khusus Perumahan MBR; 3. Sinergi antara Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat; 4. Pembentukan Badan Penyelenggara Perumahan Rakyat; Mengurangi Pembangunan Rumah | untuk mewujudkan semua hak asasi perjanjian yang mereka perjuangkan. Pembentukan Kelembagaan Bank Penetapan Zona Khusus Perumahan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat; Pembentukan Badan Penyelenggara |
| Tahun 2000 tentang | Diubah (Desember) | Mengganti UU No. 26 Tahun 2000 | 5Tahun 2200 |
| "Dekonstruksi Hukum Acara Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Membahas dari Kejaksaan Agung. 10 | Pengadilan HAM Dalam Undang- Pengadilan HAM" mengenai poin- poin rekomendasi | |||
| 10 | Bhabinkamtibmas Sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme, Terorisme dan Ekstrimisme | Sipol | Diubah (Desember) | 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia a. Perubahan nomenklatur dari babinkamtibmas yang berpangkat bintara menjadi bhabinkamtibmas yang merupakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban berpangkat brigadier sampai dengan inspektur; optimalisasi peran perwira polisi b. khususnya perwira lulusan akademi kepolisian untuk setidaknya selama 1 (satu) tahun bertugas sebagai Bhabinkamtibmas; menempatkan bhabinkamtibmas C. disesuaikan dengan jumlah penduduk dengan bhabinkamtibmas, dan analisa |
| 11 | Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya | Sipol | Dibentuk (Desember) | terorisme dan ekstrimisme dengan melakukan pendekatan ke masyarakat secara rutin Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Undang-Undang mengenai Pidana Mati sebagai Pidana |
| P | Mengubah Jenis Pidana. | Alternatif | |||
| 12 | Kajian Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait perda- perda Berbasis HAM | Sipol dan Ekosob | Diubah (Desember) | 1. Kantor Perwakilan KH di Aceh: a. Usulan Revisi Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang isinya bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 2. Kantor Perwakilan KH di Padang: a. Usulan Revisi Perda Propinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yakni UU No.23 Tahun 2014 dan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU |
| Tahun 2012, supaya tidak bertentangan dengan Permen ESDM No.34 Tahun 2017, PP No.1 Tahun 2017 dan UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; e. Usulan Revisi Pasal 27 ayat 1 huruf C Perda No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara; f. Usulan Revisi Pasal 29 Perda No.3 Tahun 2012 karena tidak ada rincian penjelasan di pasal ini; Usulan Revisi Perda Propinsi g. Sumatera Barat No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara, karena tidak memuat Bab tentang Peranserta Masyarakat; h. Usulan Revisi Perda Propinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008, karena belum mengakomodasi solusi maupun sanksi apabila implementasi perda tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Perda. Disamping itu, terdapat bunyi pasal yang multi tafsir sehingga bisa dengan mudah ditafsirkan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan; i. Usulan Revisi Perda Prop.Sumbar No.6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya karena belum ada Bab Peran serta Masyarakat dalam. J Usulan perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya dengan memuat Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak |
| Perda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara, mengingat akibat dari pelaksanaan Perda ini bisa berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya pelanggaran terhadap Hak Ekosob Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. k. Usulan penambahan konsideran pada Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Usulan mengganti Perda Propinsi Sumbar No.6 Tahun 2008, pada poin menimbang, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan dan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada poin Tahun 2004 harus diganti dengan dan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan atas tentang Pemerintahan Daerah. No.39 Tahun 1999 tentang Hak | Perda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara, mengingat akibat dari pelaksanaan Perda ini bisa berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya pelanggaran terhadap Hak Ekosob Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. Usulan penambahan konsideran pada Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Usulan mengganti Perda Propinsi Sumbar No.6 Tahun 2008, pada poin menimbang, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada poin mengingat, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 harus diganti dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu perlu memuat konsideran mengingat tentang Undang-Undang | ||
| k. No.1 Tahun 2017 tentang Mineral dan Batubara. No.32 Tahun 2004 tentang No.23 Tahun 2014 tentang Asasi Manusia, karena bisa Asasi Manusia, khususnya Pelanggaran Hak Masyarakat Propinsi Sumatera Barat. 3. Kantor Perwakilan KH di Palu: a. | Usulan penambahan konsideran pada Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Usulan mengganti Perda Propinsi Sumbar No.6 Tahun 2008, pada poin menimbang, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada poin mengingat, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 harus diganti dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu perlu memuat konsideran mengingat tentang Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena bisa berdampak pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya Pelanggaran Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat di Propinsi Sumatera Barat. 3. Kantor Perwakilan KH di Palu: Usulan perubahan Peraturan daerah No. 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara sebagai |
| _ | implementasi atau penjabaran dari Undang-undang No. 4 tahun 2009 tetang Mineral dan batubara dan Undang-undang No, 11 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dengan mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ijin pengelolaan | |||
| 13 | Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum" Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum. | Ekosob | Diubah (Desember) 2. 3. | pertambangan. 1. Perlu penafsiran yang jelas dan peraturan turunan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi PDM dan bantuan yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan kapasitas legal bagi PDM sebagai saksi dan/atau korban. 2. Meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial melakukan upaya promotif secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan mengenai kesehatan jiwa, untuk menghapus stigma dan persepsi yang salah dari masyarakat mengenai kesehatan jiwa. 3. Meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial untuk membangun layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dengan sarana prasarananya termasuk memperbanyak jumlah pekerja sosial dan membekalinya dengan sumber daya pendukung serta menghapuskan |
| 14 | Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008 | Sipol | Dibentuk (Desember) | 3. |
| Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun | 2. Harapan 3. | masyarakat, dan kinerjanya cukup mendatangkan apresiasi; 2. Harapan masyarakat KOMNAS HAM lebih pada peningkatan kinerja serta pengawasan terhadap berbagai isu-isu diskriminasi ras dan etnis;. Kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis serta kesediaan untuk aktif mengambil peranan masih perlu |
14 rekomendasi kebijakan yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan hak-hak Sipol yang telah dihasilkan telah disampaikan pada Sidang Paripurna untuk memperoleh pengesahan. Dibandingkan dengan tahun 2017, capaian dari pelaksanaan pengkajian dan penelitian Komnas HAM tahun 2018 lebih jelas dan spesifik. Di tahun 2017, pencapaian target kinerja terpenuhi namun hasil kinerja belum menunjukkan adanya keterhubungan output (hasil) kegiatan dengan hasil capaian outcome (keluaran) lembaga.
Hambatan pelaksanaan pengkajian dan penelitian Komnas HAM:
Dengan capaian 14 rekomendasi, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam 2018. Kendalakendala tersebut karena belum maksimalnya ketepatan waktu pelaksanaan hasil pengkajian dan penelitian. Hal ini mengakibatkan tidak terlaksananya tindak lanjut hasil pengkajian dan penelitian ketahapan berikutnya. Hambatan berikutnya adalah belum maksimalnya manajemen penelitian, seperti penghitungan beban kerja, tanggung jawab dan adanya keterlibatan para peneliti pada tematema riset lainnya yang dilaksanakan dalam satu waktu.
Upaya yang dilakukan Komnas HAM:
Upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan dalam pencapaian output (hasil) biro/bagian maupun outcome (keluaran) lembaga adalah Biro Dukungan Pemajuan HAM khususnya di bidang pengkajian dan penelitian adalah dengan melakukan percepatan pelaksanaan kajian dan penelitian dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan untuk lebih mendukung seluruh kegiatan pengkajian dan penelitian yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang yaitu dengan segera memperbaiki manajemen penelitian termasuk menghitung beban kerja serta pembagian kerja sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing.
Kesimpulan:
Secara keseluruhan, pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM telah berjalan dengan baik sebagian besar telah sesuai rencana, dengan dukungan anggaran yang cukup besar, pencapaian target dari 15 hasil rekomendasi telah menghasilkan 14 hasil rekomendasi yang dapat dimanfaatkan. Untuk ke depan, Komnas HAM akan terus memperbaiki mekanisme pengkajian dan penelitian dengan memperbaiki tahapan-tahapan penyelesaian sampai langkah pemanfaatan hasil rekomendasi. Selain itu, 2019 Komnas HAM juga akan melibatkan para stakeholder untuk percepatan pelaksanaan kerjakerja dan peningkatan kinerja khususnya dibidang Pengkajian dan Penelitian akan lebih cepat dan terarah.
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM
Tujuan dari sasaran dan indikator kinerja tersebut yaitu untuk meningkatkan implementasi indikatorindikator HAM dalam kegiatan HRC, polisi berbasis HAM, SRH dan pemenuhan hak kelompok minoritas. Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM (SRH), dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas
Indikator Kinerja 1: Persentase Indikator HAM yang Diimplementasikan dalam Kegiatan HRC, Polisi Berbasis HAM, SRH dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas
Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi Berbasis HAM, SRH dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas pada tahun 2018 telah tercapai sebanyak 29% dari target 30% indikator HAM yang diimplementasikan.
Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Instrumen Standar Pelaksanaan HAM | Persentase Indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC Polisi berbasis HAM, SRH dan pemenuhan hak kelompok minoritas | 30 | 29 | 97% |
Dasar perhitungan kinerja pada indikator kinerja ini adalah jumlah kegiatan penyuluhan (Pelatihan, Penyuluhan, Kampanye) yang dilakukan terkait isu strategis seperti Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM (PBH), dan Kelompok Minoritas.
Terdapat penurunan capaian di 2018 (97%) jika dibandingkan dengan tahun 2017(100%). Hal ini disebabkan karena ada perubahan cara pengukuran capaian indikator di tahun 2018. Pada tahun 2017 indikator kinerja diperoleh dengan menghitung persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam 4 (empat) isu strategis. Sementara pada tahun 2018, indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/D/S yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan 4 (empat) isu strategis.
Hingga tahun 2018, Komnas HAM mengembangkan 10 (sepuluh) indikator HAM yaitu: Indikator Hak Atas Perumahan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kebebasan beragama, Hak untuk bebas penyiksaan, Hak Hidup dan Hak atas jaminan sosial. Indikator inilah yang menjadi dasar Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM menyusun kurikulum, modul, materi kegiatan. Sepanjang tahun 2018, Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan prioritas sebagai bentuk implementasi dari indikator HAM yang telah dikembangkan Komnas HAM, yaitu : Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas baik berupa Training of Trainers (ToT), Pelatihan, dan seminar/diseminasi.
1. Sekolah Ramah HAM (SRH)
Kegiatan yang telah dilakukan antara lain menyelenggarakan Pelatihan untuk Kepala Sekolah yang diikuti oleh 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar di Hotel Grand Tulip Pontianak pada 30 Oktober s.d. 1 November 2018. Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut.
Gambar 11 ToT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar
2. Human Right Cities (HRC)
Kegiatan yang telah dilakukan adalah menindaklanjuti kerjasama dengan sejumlah stakeholder an. INFID guna mendorong dan mendukung implementasi Kabupaten/Kota yang ramah HAM di
Indonesia. Pada 2 s.d. 4 Mei 2018, Komnas HAM dan INFID telah menyelenggarakan Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali. Berikut dokumentasi terkait kegiatan tersebut.
Gambar 92 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali
3. Polisi Berbasis HAM (PBH)
Kegiatan yang telah dilakukan antara lain melakukan sosialisasi Buku Saku HAM di kalangan Polda NTT dan Divkum Polri di Kupang sebagai bahan pengajaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 23 Oktober 2018, dan diikuti oleh 80 orang perwira dari satuan Reskrim, Tahti, Sabhara dan Brimob. Berikut dokumentasi terkait kegiatan tersebut.
Gambar 13 Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT
4. Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas
Kegiatan yang telah dilakukan adalah Festival HAM Indonesia (FHI) tahun 2018 yang mengangkat tema "Sinergi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM" yang diselenggarakan di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, pada Selasa, 13 November 2018. Berikut dokumentasi terkait kegiatan tersebut.
twild Memperkuo*Solidari sla yang MenujuIn IMPLEMENTASI KABUPATEN/KOTA HAM Inklusif da eadilar RABU, 14 NOVEMBER 2018 WONOSOBO, JAWATENGAR FESTINALHAM NDONESIA 2018
Gambar 104 FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018)
Terkait dengan implementasi indikator HAM dalam setiap program tersebut, berikut tabel daftar indikator HAM di masing-masing program:
Tabel 150 Daftar Implementasi Indikator HAM
| NO | HAK | HRC | SRH | PBH | MINORITAS |
| 1 | Hak Atas Perumahan | ||||
| 2 | Hak Atas Pangan | ||||
| 3 | Hak Atas Pekerjaan | ||||
| 4 | Hak Atas Rasa Aman | _ | |||
| 5 | Hak Atas Kesehatan | — | _ | ||
| 6 | Hak Atas Pendidikan | — | |||
| 7 | Hak Atas Kebebasan beragama | _ | |||
| 8 | Hak untuk bebas penyiksaan | — | — | _ |
| 9 | Hak Hidup | — | — | ||
| 10 | Hak atas jaminan sosial | ||||
| 11 | Hak Atas informasi (Hak dasar warga negara) | ||||
| 12 | Hak atas identitas | _ | |||
| 13 | Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan | _ | |||
| 14 | Hak untuk diperlukan sama di depan hukum | ||||
| 15 | Hak Atas Keadilan | _ | |||
| 16 | Hak Anak | _ | — | 1 | |
| 17 | Hak Permpuan | _ | |||
| 18 | Hak Politik | _ | |||
| 19 | Hak Masy. Adat | 1 | — | _ |
Sumber: Data Biro Dikluh.
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia
Tujuan dari sasaran strategis ini yaitu meningkatkan pemahaman HAM pada aparatur negara dan masyarakat Indonesia. Sasaran strategis ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM dan Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM
Indikator Kinerja 1: Jumlah K/L/D/Stakeholder yang Mengimplementasikan Kurikulum HAM
Dasar perhitungan pada indikator kinerja ini adalah jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan penyebaran wawasan tentang kurikulum HAM melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sosialisasi kurikulum HAM dengan target di tahun 2018 adalah sebanyak 100 orang.
Tabel 161 Capaian Indikator Kinerja Jumlah K/L/D/S yang Mengimplementasikan Kurikulum HAM
| No. | SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Target | Realisasi | Capaia n |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) |
| 1 | Meningkatnya pemahaman HAM | 1. Jumlah K/L/D/Stakeholders yang | 100 orang | 20 K/L/DS | 100% |
| aparatur negara dan masyarakat Indonesia | mengimplementasikan | |||
| masyarakat Indonesia | kurikulum HAM |
Komnas HAM telah melakukan Pelatihan dan Seminar terhadap 20 K/L/D/S untuk kegiatan prioritas K/L yaitu Sekolah Ramah HAM, Polisi Berbasis HAM, Human Rights Cities dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas. Dalam setiap kegiatan tersebut, jumlah undangan yang hadir rata-rata lebih dari 30 orang, sehingga jumlah realisasi undangan yang mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi kurikulum HAM mencapai lebih dari 100 orang.
Indikator ini belum ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga capaian indikator pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perihal tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya lebih banyak disebabkan karena persoalan internal dari instansi yang menjadi target kerjasama.
Untuk membangun kesadaran HAM dan mendorong peran aktif aparat pemerintah serta masyarakat, Komnas HAM membangun dan memperluas kerjasama dengan berbagai stakeholders baik di pusat maupun di daerah. Di tahun 2018 Komnas HAM menyelenggarakan Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali bekerjasama dengan INFID guna mendorong dan mendukung implementasi Kabupaten/Kota yang ramah HAM di Indonesia.
Gambar 15 Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali
Selain itu Komnas HAM bekerjasama dengan Pemkot Wonosobo dan lembaga lainnya untuk menyelenggarakan Festival HAM dimana menghasilkan Nota Kesepahaman itu ditandatangani pada Rabu, 3 Oktober 2018, oleh pimpinan lima lembaga, yaitu Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.
PENTAS SEN PAMERAN DANBUD FORUMDISKUSI wild PARALLEL PLENO FESTIVALHAM KUNJUMGAN LAPANGAN INDONESIA 1318 FESTIVAL INDONESI 2018 9080, 11-15 N2V1NMA 2018
Gambar 116 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan peluncuran acara Festival HAM Indonesia
Agar Komnas HAM dapat mengoptimalkan implementasi kurikulum HAM, sepanjang tahun 2018 Komnas HAM memperluas kerjasama dengan berbagai pihak antara lain :
Tabel 172 Daftar K/L/D/S yang Bekerja Sama dengan Komnas HAM
| No | Nama lembaga | Keterangan | Tahapan |
| 1 | Polda Metro Jaya | Monev Pelatihan HAM | Final |
| 2 | Polda Jateng | Monev Pelatihan HAM | Final |
| 3 | Global Land Forum | mengikuti kegiatan & membuka booth pameran | Pelaksanaan |
| 4 | Univ. Jember | Menghadiri Konferensi HAM | Pelaksanaan |
| 5 | Dispendik Pemprov Jawa Barat | Perjanjian kerjasama implementasi SRH | Pelaksanaan |
| 6 | KPAI | Workshop sidang HAM | Pelaksanaan |
| 7 | Komisi Perempuan | Pelaksanaan | |
| 8 | Media | Seperempat abad Komnas HAM | Pelaksanaan |
| 9 | Brimob | Kerjasama sosialisasi Buku Saku HAM | Pelaksanaan |
| 10 | Pemda Wonosobo | Sarasehan kota/kabupaten HAM | Pelaksanaan |
| 11 | Universitas Muhammadiyah Metro | Menerima kunjungan | Pelaksanaan |
| 12 | Unika Soegijopranoto Semarang | Pelaksanaan | |
| 13 | APP Politeknik Perindustrian | Pelaksanaan | |
| 14 | Unesco | Membahas kerjasama SDG | Persiapan |
| 15 | OHCHR | Membahas kerjasama pendidikan HAM | Persiapan |
| 16 | Media Group | Pembahasan desain dan materi Pelatihan HAM | Persiapan |
| 17 | Omah Munir & Kedubes Inggris | Pembahasan rencana mendatangkan Malala Yousefi | Persiapan |
| 18 | Pemkot Bandung | Mou Kerjasama | Persiapan |
| 19 | Kabidkum Polda Metro Jaya | pembahasan pendidikan HAM | Persiapan |
| 20 | DIHR | Mou Kerjasama | Persiapan |
| 21 | The Asia Foundation | Database HAM | Persiapan |
| 22 | Asia Muslim Action Network (AMAN) | Pertemuan untuk sarasehan | Persiapan |
| 23 | Dubes Uni Eropa | Pertemuan program pencegahan penyiksaan | Persiapan |
| 24 | PSHK Sumber: Monev Biro dalam Smart DJA Kemenkeu 2018. | Riset SDGs & HAM penyandang disabilitas | Pelaksanaan |
Sumber: Monev Biro dalam Smart DJA Kemenkeu 2018.
Indikator Kinerja 2: Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Diseminasi HAM
Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kebijakan yang disusun berperspektif HAM, sehingga Komnas HAM memunculkan indikator kinerja ini dengan cara menghitung jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.
Tabel 183 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/Diubah/Dibatalkan Berdasarkan Diseminasi HAM
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) |
| 1 | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia | 2. Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | 3 | 3 | 100% |
Di tahun 2018 hasil diseminasi HAM yang dilakukan Komnas HAM telah memberikan dampak yang positif bagi beberapa kebijakan antara lain:
1. Keputusan Bupati Wonosobo No.050/450/2018 sebagai implementasi Perda No 5/2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM
2. Penerapan HAM dalam tugas fungsi kepolisian dan pembekalan buku saku HAM bagi anggota Polres Sragen
3. Buku Saku Brimob yang digunakan sebagai Referensi Tindakan Anggota Brimob agar tidak melanggar HAM
Deklarasi Wonosobo dalam Festival HAM Indonesia 2018, menghasilkan Deklarasi Wonosobo. Deklarasi itu dibacakan oleh Arif Nurhidayat, Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo pada Rabu, 14 November 2018 dan disertai oleh perwakilan lembaga penyelenggara Festival HAM 2018, yaitu Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, INFID, dan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Turut mendampingi pula Bupati Pakpak Barat Remigo Yolanda Berutu dan Bupati Serdang Bedagai Soekirman.
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan Komnas HAM
Indikator Kinerja 1: Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Arah Reformasi Birokrasi pada KOMNAS HAM adalah tercipta dan terwujudnya Birokrasi KOMNAS HAM yang bersih, efisien, efektif, produktif transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Sasaran reformasi birokrasi KOMNAS HAM adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN.
Tabel 24 Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan | Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 80 | N/A | N/A |
Berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Nomor: B/76/M.RB.05/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM membaik. Pada tahun 2017, indeks RB Komnas HAM adalah 62,97 (B), meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 60,75 (CC). Dengan demikian, ada kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.
Sementara itu, Indeks atau nilai final Reformasi Birokrasi Komnas HAM untuk tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB. Kementerian PAN RB baru memberikan nilai sementara terhadap Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
KOMNAS HAM telah melakukan strategi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sebagai berikut:
a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001C/KOMNASHAM/I/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Januari 2018;
b. Menetapkan agen - agen perubahan sebanyak 21 orang yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 050/Kep.0.0.3/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
C. Pembentukan asesor untuk menilai progres kegiatan reformasi birokrasi pada tiap-tiap unit kerja KOMNAS HAM;
d. Pelaksanaan pertemuan rutin tim pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;
e. Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi;
f. Pembentukan Zona Intregitas bebas korupsi;
Melakukan input pengisian penilaian Reformasi Birokrasi pada Penilaian Mandiri Pelakasanaan g. Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada awal tahun 2018 serta pengumpulan bukti pelaksanaan kegiatan.
Reformasi Birokrasi Komnas HAM ditujukan untuk mencapai empat sasaran, yaitu: (1) reformasi pelayanan dan penanganan pengaduan; (2) reformasi mekanisme pelaksanan fungsi pemajuan HAM; (3) reformasi pemantauan dalam penyelidikan dan pemeriksaan serta mediasi pelanggaran HAM; dan (4) reformasi manajemen SDM.
Roadmap Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Tahap Perencanaan
Tahap Implementasi
Tahap Review
Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2016 60,75 (CC) dan Tahun 2017 adalah 62,97 (B)
Nilai Komnas HAM 2017 untuk komponen pengungkit adalah sebesar 34,87
Nilai Komnas HAM 2017 untuk komponen hasil adalah sebesar 62,97
Nilai Survei Integritas Organisasi Komnas HAM 2017 mencapai 3,2
Indeks Persepsi Anti Korupsimencapai3,52 dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik mencapai3,24
Membangun dan mengimplementasikan Quickwins
Membangun sarana dan prasarana unit layanan publik
Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2018 menjadi 70,00
Membangun sarana dan prasarana unit layanan public
Mengusulkan kenaikan tukin menjadi 60%
Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 menjadi 80,00
Bekerja sama dengan konsultan ahli untuk review RB Komnas HAM
SDM yang kompeten yang berkontribusi thd lembaga
Pemberian Tukin yang profesional
Adapun komponen penilaian yang dijadikan acuan ada dua komponen besar, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen pengungkit adalah sebesar 34,87, sedangkan untuk komponen hasil, terdiri atas nilai akuntabilitas kinerja; survei internal integritas organisasi; survei eksternal persepsi korupsi; opini BPK; dan survei eksternal pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen ini adalah sebesar 62,97.
Pada bulan Agustus 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan entry meeting. Tim Evaluasi tersebut di pimpin langsun oleh Ibu Naptalina Sipayung, SH., MAP. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Ill dengan 8 orang anggota tim. Pertemuan tersebut disambut baik oleh Komnas HAM dengan hadirnya Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM serta Sekretaris Jenderal Komnas HAM beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut disampaikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM pada tahun 2017, mekanisme penilaiaan Evalusi Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
Dalam melaksanakan penilaian Tim Evaluasi dari Kementrian PAN&RB dilakukan dengan melakukan survey internal kepada para pegawai Komnas HAM serta melakukan tanya jawab dari hasil pengisian PMPRB dengan meminta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dikumpulkan oleh Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
Pada Bulan Oktober 2018, Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melaksanakan exit meeting. Pertemuan ini menjabarkan hasil penilaian sementara Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2018, serta memberikan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Hasil penilaian sementara Reformasi Birokrasi Komnas HAM sebagai berikut:
Tabel 26 Nilai Indek Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2017 dan 2018
| No | Komponen Penilaian | Nilai 2017 | PMPRB | Nilai Sementara 2018 |
| A | Pengungkit | |||
| 1 | Manajemen Perubahan | 3,06 | 4,91 | 3,32 |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 2,09 | 3,96 | 2,71 |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 2,32 | 6 | 2,32 |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 3,47 | 4,01 | 2,76 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 11,45 | 13,6 | 11,45 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 2,68 | 5,47 | 3,19 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 5,14 | 6,84 | 5,25 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 4,66 | 5,93 | 4,25 |
Dari hasil penilaian sementara Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM telah melakukan indentifikasi hal-hal baik yang perlu dipertahankan dan perlu diperbaiki sebagai rencana aksi pada Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Hal-hal tersebut diantaranya:
a. Penataan Manajemen Perubahan
Hal yang telah baik :
1. Menggunakan aplikasi media sosial seperti whatsapp group sebagai sarana komunikasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Pertemuan dan Sosialisasi tentang pelasksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM oleh Pimpinan Komnas HAM dan Sekertaris Jenderal kepada seluruh pegawai Komnas HAM;
3. Menetapkan agen-agen perubahan sebagai penaatan manajemen kelembagaan Komnas HAM;
4. Melaksanakan Bimbingan teknis budaya kerja positif dengan narasumber dari Kementrian PAN&RB.
Hal yang perlu diperbaiki:
1. Website Komnas HAM (www.komnasham.go.id) belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM;
2. Perlu melaporkan Quick Wins yang telah dibuat secara berkala dan menyusun rencana aksi dari permasalahan yang dihadapi;
3. Perlu membangun dan menetapkan nilai-nilai organisasi yang menggambarkan karateristik dan budaya kinerja Komnas HAM.
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Hal yang telah baik :
1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron dan telah melakukan revisi peraturan perundangundangan yang tidak harmonis / tidak sinkron;
2. Memiliki Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, naskah akademis/kajian/policy paper, dan paraf Koordinasi serta telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hal yang perlu diperbaiki:
1. Menyelesaikan proses identifikasi dan analisis serta revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron serta melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Komnas HAM.
c. Penataan dan Penguatan Organisasi
Hal yang telah baik :
Telah dilakukan pembandingan SOTK antar instansi sejenis seperti : ORI, KY, KPK. Kemudian pengajuan perubahan organisasi juga dilakukan oleh Komnas HAM kepada Kem. PAN RB terakhir melalui Surat Ketua Komnas HAM No.026/TUA/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan penguatan Komnas HAM melalui penambahan Deputi.
Hal yang perlu diperbaiki :
Pengajuan perubahan organisasi sebaiknya disampaikan berdasarkan analisis yang dihasilkan sebagai bentuk evaluasi secara berkala yang juga menggambarkan komitmen perwujudan kelembagaan yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif serta menghasilkan kinerja sesuai dengan mandat ditetapkannya Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Pada dasarnya dalam penataan dan penguatan organisasi perlu dilakukan evaluasi kelembagaan yang setidaknya melihat:
Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
Ukuran jenjang organisasi
Kemungkinan duplikasi fungsi
Adanya satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok
Kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
Kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
Dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan dapat menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
d. Penataan Tata Laksana
Hal yang telah baik:
1. Telah memiliki peta proses bisnis yang dilengkapi SOP bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi, namun belum disempurnakan dengan lengkap. Komnas HAM melakukan bimteks kepada seluruh komisioner dan para pejabat setingkast eselon IIl dan IV unit-unit kerja pada tanggal 3 Desember 2018 untuk membangun dan menata tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
2. Melakukan pengelolaan E-Government yang terintegrasi dalam memberikan layanan internal organisasi/Stakeholder, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Hal yang perlu diperbaiki:
Guna meningkatan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit organisasi yang lebih baik lagi, agar meninjau kembali peta proses bisnis dan menyempurnakan sesuai dengan Permen.PAN RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Hal yang sudah baik :
1. Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan dengan menyusun proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun yang dilengkapi dengan analisis beban kerja (SK tahun 2015) dan pembahasan perhitungan kebutuhan pegawai dengan BKN, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Usulan Tambahan Formasi PNS Komnas HAM Tahun 2018.
2. Proses penerimaan pegawai negeri telah dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan yang berlaku secara nasional.
3. Dalam proses pengembangan pegawai telah disusun standar kompetensi Manajerial (SKM) kepada seluruh jabatan struktural dan telah dilakukan asesment kepada 96 pegawai pada Assessment Center PKP2AI LAN Jatinangor.
4. Promosi jabatan telah dilakukan secara terbuka sejak tahun pada tahun 2017 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi.
5. Sudah dilaksanakan diklat - diklat teknis maupun fungsional kepada pegawai pada beberapa unit kerja guna pengembagan SDM.
6. Penetapan kinerja individu telah diformalkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sampai ke eselon VI dan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk setiap individu pegawai yang diukur capaiannya tiap tahun.
7. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah diimplementasikan.
8. Pelaksanaan evaluasi jabatan telah menghasilkan informasi jabatan di setiap peta jabatan dan kelas jabatan yang telah ditetapkan.
Hal yang perlu diperbaiki:
1. Perhitungan kebutuhan pegawai sebaiknya dilakukan secara berkala dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka dalam perencanaan kebutuhan pegawai tersebut perlu juga memperhatikan bentuk organisasi yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif yang dapat diperoleh melalui evaluasi kelembagaan secara berkala. Sehingga dapat diwujudkan pula redistibusi pegawai yang lebih optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Kebutuhan pengembangan pegawai sebaiknya direncanakan dengan baik dengan melihat identifikasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang lengkap dan menyeluruh.
3. SKP Individu sebaiknya diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja berjenjang, kemudian diukur, dimonitoring, dan dievaluasi secara priodik untuk dapat diperbaiki capaiannya.
4. Kinerja individu sebaiknya diperjelas dengan mengaitkan sesuai dengan kinerja level di atasnya, sehingga terbentuk pohon kinerja yang terangkai saling mendukung kinerja antara bawahan dengan atasan. Kemudian dengan ukuran kinerja individu yang saling berkaitan ini akan didapatkan informasi tentang dasar kebutuhan pengembangan karir individu dan juga dasar pemberian tunjangan kinerja yang lebih adil.
f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Hal yang sudah baik:
1. Telah menyusun dan mengesahkan Peraturan Sesjen untuk Pemantauan Evaluasi dan SAKIP.
2. Telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja hingga level eselon III dan IV.
3. Telah membuat aplikasi e-performance bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung.
Hal yang perlu diperbaiki:
1. Perlu dilakukan Reviu Renstra.
2. Peningkatan pelaksanaan Monev Program dan Anggaran
3. Segera melakukan implementasi Aplikasi e-performance.
4. Implementasi SAKIP sebagai alat penilaian kinerja organisasi dan individu perlu ditingkatkan.
Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM tahun 2017 telah disampaikan sesuai dengan surat No. B/679/M.AA.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM tahun 2017 mendapatkan total nilai 56,46 atau tingkat akuntabilitas kinerja CC. Hasil evaluasi tahun 2017 tersebut meningkat apabila dibandingkan hasil evaluasi di tahun 2016 yang hanya mendapatkan nilai 55,86 dan tingkat akuntabilitas kinerja CC. Hasil evaluasi secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 27 Rincian Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM
| Komponen yang Dinilai | |||
| Bobot | 2016 | 2017 | |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 18,40 | 18,70 |
| Pengukuran Kinerja | 25 | 9,95 | 10,94 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 8,98 | 9,25 |
| Evaluasi Internal | 10 | 5,46 | 5,46 |
| Capaian Kinerja | 20 | 13,07 | 12,11 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 55,86 | 56,46 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | CC | |
Salah satu rekomendasi yang disampaikan untuk diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis untuk memastikan bahwa okumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelasi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek. Reviu yang dilakukan mencakup reviu atas tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama.
Kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja ini akan memudahkan dalam menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan, serta memudahkan dalam paya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil. Komnas HAM juga telah menyusun Rencana Aksi di tahun 2018 untuk mendukung capaian kinerja. Rencana Aksi tersebut telah diupload di website ESR.menpan.go.id.
Menindak lanjuti saran dan rekomendasi dari Kemenpan tentang nilai akuntabilitas, pada tahun 2018 Komnas HAM juga telah menetapkan Perjanjian Kinerja hingga tingkat eselon 4. Komnas
HAM juga telah melaksanakan pengisian e-performance, untuk passwordnya sudah diserahkan ke Kemenpan
Terkait proses monitoring dan evaluasi, Komnas HAM telah melaksanakan proses tersebut. Proses monitoring dan evaluasi tersebut diikuti oleh anggota atau komisioner Komnas HAM serta para pejabat dan pegawai terkait. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terkait capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatkan hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM.
Pelaksanaan monitoring dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemberian feedback terhadap pencapaian kinerja sehingga capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta keberhasilan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan evaluasi ini membahas bagaimana capaian atau keberhasilan pelaksanaan program.
Sebelum proses monitoring dan evaluasi dilakukan, capaian/keberhasilan pelaksanaan program di sasaran strategis tersebut baru tercapai 4 program, setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dilakukan capaian program bertambah hingga 10 program, sehingga total capaian kinerja di sasaran strategis Pengkajian dan Penelitian di akhir mencapai 14.
g. Penguatan Pengawasan
Hal yang sudah baik:
1. Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat).
2. Mendorong peningkatan tingkat kematangan SPIP dengan melakukan pembangunan system pengendalian, penilaian resiko, melakukan kegiatan pengandalian dalam rangka meminimalisir resiko terhadap seluruh unit organisasi.
3. Melakukan pemuktahiran data wajib lapor LHKPN serta data wajib lapor LHKASN di Setjen Komnas HAM untuk Tahun Wajib Lapor 2018.
4. Meningkatkan kapabilitas APIP terutama dalam hal lebih berfokus pada klien, audit berbasis resiko.
5. Pembentukan Unit Pengawasan Internal Komnas HAM, guna meningkatkan efektifitas dan kualitas pembangunan Zona Integritas dengan mensinergikan peran Tim Penilai Internal dan Tim Zona Integritas Unit Kerja dalam mengawal pelasksanaan RB di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga dapat tercapai unit kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBK/WBBM di lingkungan Setjen Komnas HAM.
Hal yang perlu diperbaiki :
1. Meminta laporan secara rutin tentang progress Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
2. Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat).
3. Mendorong peningkatan tingkat kematangan SPIP dengan melakukan pembangunan system pengendalian, penilaian resiko, melakukan kegiatan pengandalian dalam rangka meminimalisir resiko terhadap seluruh unit organisasi.
4. Meningkatkan kapabilitas APIP terutama dalam hal lebih berfokus pada klien, audit berbasis resiko.
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Hal yang sudah baik:
1. Telah memiliki kebijakan standar pelayanan, standar pelayanan telah dimaklumatkan, dilengkapi dengan SOP dan telah direviu informasi pelayanan mudah diakses, dan didukung Inovasi terhadap kejadian laporan pelanggaran HAM.
2. Telah memiliki unit/sistem pengaduan terpadu yang mengelola pengaduan dan juga tersedia media aplikasi yang mudah diakses.
3. Telah menetapkan berbagai aplikasi guna memberikan layanan yang maksimal, dalam pelayanan penanganan pelanggaran HAM.
4. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam upaya mencapai nilai - nilai budaya pelayanan prima. Mengembangkan sistem reward dan punishment, sebagai upaya memotivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.
5. Telah mengoptimalkan sarana layanan pengaduan, mengelola pengaduan yang masuk, pengaduan yang ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang dapat/telah diselesaikan, dalam upaya peningkatan pelayanan.
6. Telah mengupayakan perbaikan layanan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, menindaklanjuti setiap hasil survei yang difokuskan pada unsur yg belum baik guna memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan/korban pelanggaran HAM.
Hal yang perlu diperbaiki:
1. Meningkatkan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis dalam upaya mencapai nilai - nilai budaya pelayanan prima. Mengembangkan sistem reward dan punishment, sebagai upaya memotivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.
2. Mengoptimalkan sarana layanan pengaduan, mengelola pengaduan yang masuk, pengaduan yang ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang dapat atau telah diselesaikan, dalam upaya peningkatan pelayanan.
3. Mengupayakan perbaikan layanan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, menindaklanjuti setiap hasil survei yang difokuskan pada unsur yg belum baik guna memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan/korban pelanggaran HAM.
Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Reformasi birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2018 dilaksanakan melalui programprogram yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mnghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai di KOMNAS HAM.
III. Realisasi Anggaran
Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan kinerja Komnas HAM, rencana kerja dilakukan melalui 2 (dua) program yang di ampu oleh Eselon I dan 5 (kegiatan) yang menjadi kewenangan Eselon Il di Komnas HAM.
Tabel 19 Alokasi Anggaran Komnas HAM
| Program Kegiatan | Kegiatan | 2017 | 2018 | ||
| Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi | ||
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per | Pagu 5.393.631.000 55.469.707.000 | Realisasi 4.603.582.684 49.314.902.986 | Pagu 5.687.923.000 60.491.849.000 | Realisasi 3.822.091.969 54.434.549.387 |
| Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan | UU dan Bantuan Hukum Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara | 8.823.890.000 | 6.213.967.314 | 6.914.239.000 | 5.939.885.441 |
| Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | 12.077.800.000 | 7.465.933.590 | 10.453.476.000 | 4.587.767.694 | |
| TOTAL | Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban | 12.793.411.000 | 9.671.671.268 | 14.398.087.000 | 12.167.501.281 |
| TOTAL (APBN+Hibah) | ANGGARAN | 77.270.057.842 82% | 97.945.574.000 | 84.556.513.044 | |
| % | % PENYERAPAN | 82% | 82% | 86 % | % |
Sumber: Smart DJA Kemenkeu
Total anggaran Komnas HAM termasuk anggaran untuk Komnas Perempuan, namun Komnas Perempuan memiliki Renstra dan Laporan Kinerja tersendiri. Oleh karena itu dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, tidak termasuk capaian kinerja Komnas Perempuan.
Agar memudahkan pengklasifikasian anggaran Komnas HAM yang berkaitan langsung dengan capaian pada Sasaran Strategis maka dalam Laporan Kinerja ini disajikan tabel anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing sasaran strategis :
Tabel 20 Rincian Realisasi Anggaran Komnas HAM Tahun 2018
| No | ||||||
| 1 | Sasaran Strageis Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang | Indikator Kinerja Jumlah kasus pelanggaran HAM yang | Pagu Anggaran 1.984.922.000 | Realisasi 1.558.901.499 | Capaian 78,53% | |
| 2. | berat Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana | berat yang diselesaikan Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal | 4.840.578.000 | 3.346.796.519 | 69,14% | |
| 3. | peraturan perundang- undangan Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- | Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi | 1,774,054,000 | 1,656,148,402 | 93.35% | |
| 4. | 1 | |||||
| Meningkatnya hasil | Jumlah kebijakan yang | 3.088.500.000 | 2.562.912.697 | 82,98 | ||
| 5. | yang berspektif HAM | |||||
| SRH, dan pemenuhan hak kelompok | ||||||
| aparatur negara dan masyarakat Indonesia | kurikulum HAM | |||||
| 8. | masyarakat Indonesia | diseminasi HAM Nilai evaluasi | 9.189.787.000 | 8.458.127.746 | 92% | |
Sumber: LKIP Biro, Smart DJA Kemenkeu, dan SAS.
•: Anggaran pada indikator kinerja 7 merupakan hasil dari implementasi indikator kinerja 6, sehingga tidak membutuhkan anggaran tersendiri sehingga menjadi satu bagian.
BAB IV
BAB IV PENUTUP
alam upaya penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui fungsi D pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi, Komnas HAM memiliki peran besar yang didukung oleh peran aktif masyarakat, penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat, serta menghasilkan rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Komnas HAM menyadari bahwa untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan tugas besar yang harus terus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2018 diharapkan memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya dalam upaya, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015- 2019.
Dalam rangka peningkatan kinerja Komnas HAM, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Komnas HAM ini akan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dalam upayaupaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:
1. Perumusan Konsep atas pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya korban pelanggaran HAM yang berat, dengan menggandeng seluruh Kementerian/Lembaga/ Instansi/Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hakhak korban;
2. Penyelesaian penyelidikan 5 (lima) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang sedang ditangani;
3. Penyelesaian pengaduan yang berjalan (back lock) sisa pengaduan tahun sebelumnya, baik yang ditangani oleh subkomisi pemantauan maupun yang ditangani oleh Subkomisi mediasi;
4. Peningkatan peran Komnas HAM dalam perubahan kebijakan dan ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM;
5. Memaksimalkan penerapan indeks HAM dalam kegiatan Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM,
Human Rights Cities, dan pemenuhan Kelompok Minoritas dan rentan;
6. Implementasikebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM;
7. Meningkatkan akuntabilitas dan good governance di Sekretariat jenderal Komnas HAM dengan mendorong pelayanan publik yang berbasis e-goverment.
Komnas HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan dan peningkatan kualitas serta akuntabilitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Komnas HAM kedepan. Disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2018.
LAMPIRAN
Lampiran 1 Pernyataan Telah Di reviu
PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2018
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
KOMISI THA
Jakarta, 25 Februari 2019
MasioKepata Biro Perencanaan,
Pengawaan Internal dan Kerjasama
Eatom Hamonangan P, S.Si, MEE 196411071993031001
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ahmad Taufan Damanik
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, Januari 2018
Ketua Komnas HAM
Ahmad Taufan Damanik
PERJANJIAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018
| No. | |||
| (2) | (3) | (4) | |
| HAM yang berat | HAM yang berat yang diselesaikan | ||
| dimandatkan dalam | pada masyarakat marjinal dan rentan | ||
| 3 Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan pembentukan,perubahan, | berdasarkan Komnas HAM | rekomendasi | |
| dalam kegiatan HRC, polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok | |||
| a da | yang mengimplementasikan |
| 6 | kurikulum HAM 2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | 3 | |
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | 1. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 80 |
Program
Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
Rp. 53.367.810.000,-
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 15.746.880.000,-
Jakarta, Januari 2018
Ketua Komnas HAM
Ahmad Taufan Damanik
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
JI. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.Pi., M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Ahmad Taufan Damanik
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Ahmad Taufan Damanik
Jakarta, Januari 2018
Pihak Pertama,
Dr. Tasdiyanto, S.Pi., M.Si
PERJANJIAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Penyelenggaraan dukungan dibidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komans HAM | 1. Persentase tercapainya reformasi birokrasi tingkat 2. Persentase ketersedian sarana dan prasarana aparatur untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM | 80 100 |
| 2 | Indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas | 1. Persentase indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas | 30 |
| 3 | Saran dan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM | 1. Jumlah saran dan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM | 15 |
| 4 | Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 4 |
| 5 | Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan | 600 |
| 6 | Terpenuhinya hak korban pelanggaran HAM | 1. Jumlah korban pelanggaran yang sudah terpenuhi haknya | 35 |
Program
Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
Rp. 53.367.810.000,-
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Rp. 15.746.880.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Jakarta, Januari 2018
Ahmad Taufan Damanik
Pimpinan Unit Kerja
Dr. Tasdivanto, S.Pi., M.Si
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. Widjatmoko, MM.
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 2 Januari 2018
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Pihak Pertama,
Drs. Widjatmoko, MM.
PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya birokrasi yang berintegrasi tinggi, bersih dari KKN | 1. Persentase meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi | 80 |
| 2. Opini laporan keuangan | WDP | ||
| 3. Persentase penatausahaan BMN | 100 | ||
| 4. Persentase layanan kepegawaian | 100 | ||
| 5. Persentase layanan hukum | 100 |
Kegiatan
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum
Anggaran Rp. 49.059.720.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 29 Januari 2018
PimpinanUnit Kerja
Drs. Widjatmoko, MM.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Plt Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 16 Juli 2018
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Pihak Pertama,
5strl
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Lampiran Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | (2) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama | (3) 1. Persentase dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman unit kerja lain 2. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM 3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal 4. Persentase | (4) 100 B 20 |
| 2 | Layanan perkantoran | kerjasama yang ditindak lanjuti Belanja barang operasional | 1 |
Kegiatan
Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama
Anggaran Rp. 4.308.358.090,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, \6 Juli 2018
Pimpinan Unit Kerja
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Webaite : www.komnaaham.go.id
PERJANJIAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ir. Johan Efendi, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 2Januari 2018
Pihak Pertama,
Ir. Johan Efendi, M.Si.
Lampiran Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM
PERJANJIAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM TAHUN 2018
| No. | Target | ||
| 7 | (2) | ||
| HAM yang berat | 4 | ||
| rentan | dan rentan 2. Pengelolaan pengaduan di | pelanggaran HAM terutama | 600 |
| 1 | |||
Kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Anggaran Rp. 10.540.000.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 2 9 Januari 2018
Pimpinan Unit Kerja
Ir. Johan Efendi, M.Si.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Webaite : www.komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 29 Januari 2018
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Pihak Pertama,
Owa Indahwati, SH
Lampiran Perjanjian Kinerja Subbagian Rencana Mediasi
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RENCANA MEDIASI TAHUN 2018
| No. (1) | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (2) | (3) | (4) | |
| Terdistribusinya berkas pengaduan pelanggaran HAM yang diterima oleh bagian dukungan mediasi | 1. Persentase berkas yang diterima dan didistribusikan | 100 |
Atasan Pimpinan Unit Kerja
phare
Rr. Johana Nunik Widianti, S.Sos., MA.
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Hnit Kerja
Solechah, SH
PERJANJIAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Target | |
| 1 | (1) (2) HAM 1 Indikator yang diimplementasikan dalam | 1. Jumlah indeks HAM yang yang | 30 |
| HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas 2 K/L/D/Stakeholders yang telah | minoritas | ||
| pendidikan berbasis HAM 3 Saran | dan | berbasis HAM | pendidikan |
| pencabutan | peraturan perundang-undangan yang | pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berspektif HAM dan isu lain | perubahan |
Kegiatan
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Anggaran
Rp. 5.206.880.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 29 Januari 2018
Pimpinan Unit Kerja,
pwou Indahwati, SH
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR: 007 /KEP.0.0.3/I/2019
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018
Menimbang
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tahunnya Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja dan diserahkan kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan penilaian;
b. bahwa Laporan Kinerja merupakan laporan pencapaian kinerja lembaga sebagaimana yang telah pernyatakan dalam perjanjian kinerja lembaga pada awal tahun anggaran;
C. bahwa atas pertimbangan sebagaimana disampaikan pada poin (a) dan (b), maka Komnas HAM perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Komnas HAM Tahun 2018;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) Komnas HAM Tahun 2018;
e. Bahwa pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LKIP Komnas HAM Tahun 2018;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VIl/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
Menetapkan
6. Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;
MEMUTUSKAN:
PERTAMA
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018.
Menunjuk dan mengangkat namanya tersebut pada lajur 2 (Dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (Tiga) bertugas sebagaimana dalam lajur 4 (Empat) dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
KEDUA
Tim Penyusun Laporan KinerjalnstansiPemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 sebagaimana disebut dalam Pasal pertama berkerja sejak tanggal 14 Januari - 28 Februari 2019, dengan ketentuan apabila dipandang perludapat diperpanjang.
Ruang lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 adalah:
1. Mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja di Komnas HAM pada TA 2018;
2. Melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan capaian kinerja;
3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB terkait penyusunan Laporan Kinerja;
5. Menyampaikan Laporan Kinerja Komnas HAM kepadaKementerian PANRB.
Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas, diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk disampaikan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.
KELIMA Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
KEENAM : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
KETUJUH: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1Y Januari 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal,
Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si NIP.19720720 199603 1 00 1
Tembusan:
6. Arsip
Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Nomor /KEP.0.0.3/I/2019
Tanggal Januari 2019
Susunan keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun2018 sebagaimana tercantum berikut ini:
| No. | NAMA | JABATAN | KE | KEDUDUKAN |
| 1 | Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si | Sekretaris Jenderal | — | DALAM TIM Pelindung |
| 2 | Dr. Esrom Hamonangan P, S.Si.,MEE | Sekretaris Jenderal Kepala Biro Renwaskes | Pelindung Pengarah | |
| 3 | Ria Fitriana | Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan | Pengarah Penanggung | |
| 4 | Mira Harti Pusparini | Pengawasan Internal Kepala Subbagian | 1 | Jawab Ketua |
| 5 | Ardhan Irfan | Evaluasi dan Pelaporan PIt. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan | 1 | Wakil Ketua |
| 6 | Delsy Nike | Penyusunan Program dan Anggaran Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian | 1 | Anggota |
| 7 | Sri Nur Fathya | Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Ekosob Kepala Subbagian | Anggota | |
| EriRiefika | Kerjasama Antar Lembaga | |||
| 8 | EriRiefika Andrie Wahyu Cahyadi | PIt. Kepala Subbagian Rencana Mediasi Kepala Subbagian | Anggota | |
| 9 | Andrie Wahyu Cahyadi | Kepala Subbagian Organisasi dan Tatalaksana | Anggota | |
| 10 | Ahmad Nurkholis | Kepala Subbagian Tata Usaha Persuratan | Anggota | |
| 11 | Ira Puspitasari | Plt. Kepala Subbagian Perbendaharaan | Anggota | |
| 12 | Eva Nila Sari | Kepala Subbagian Publikasi Laporan Penyuluhan | Anggota | |
| 13 | Donalisa Mudia | Penyuluhan Perencana Pertama | 一 | Anggota |
| 14 15 | Myra Puspasari Andreas Alexander | Perencana Pertama Staf Subagian Evaluasi | Anggota | |
| 15 | Andreas Alexander | Staf Subagian Evaluasi dan Pelaporan | Anggota | |
| 16 | Renzo HarisMaulana | Staf Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran | Anggota | |
| 17 | Musthofa Kamal | Staf Subbagian Penyusunan Program dan | Anggota | |
| 18 | Nisa Arralinar | Anggaran Staf Subbagian Penerimaan dan | 1 | Anggota |
| 19 | Rifanti Laelasari | Pemilahan Pengaduan Staf Subbagian Rencana Pemantauan dan | 1 | Anggota |
| 20 | Chandra Linsa | Penyelidikan Staf Bidang Perencanaan, | 1 | Anggota |
| 20 | K | Monitoring dan Evaluasi Komnas Perempuan | Anggota |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, Januari 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal,
WOW
Dr. Tasdivanto, SP.M.S NIP. 19720720 199603 1 00 1
1. KetuaKomnas HAM
2. Wakil Ketua Bidang Internal
3. AnggotaKomnas HAM
4. KuasaPenggunaAnggaran
5. Kepada yang bersangkutan