LKIP BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
ww.k.id
elp12
S. esa
ir AM
Penysun:
oi
iteh:
KATA PENGANTAR
Laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara tepat dan jelas atas capaian kinerja dalam upaya mendukung pelaksanaan mandat pemajuan dan penegakan HAM. Dengan mandat lembaga yang menitikberatkan pada perlindungan kelompok marjinal dan rentan, serangkaian kegiatan secara sinergi telah dilakukan dengan melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan (stakeholders).
Kegiatan pengkajian dan penelitian yang bertujuan untuk mendorong adanya perubahan kebijakan/peraturan perundangundangan yang berbasis HAM yang dituangkan ke dalam serangkaian kerja-kerja kajian. Dan juga dengan kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang dirangkai dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/pelatihan tentang normanorma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM merupakan sinergi yang positif dalam upaya mencapai sasaran strategis Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Dengan ditetapkannya 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator, diharapkan laporan ini dapat menggambarkan secara tepat hasil kerja serta kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2018.Semoga dengan adanya laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan panduan bagi semua pihak.
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Dra. Andante Widi Arundhati, MA NIP. 19670513 199203 2 002
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi. ii Daftar Tabel. iv Daftar Gambar .vii Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang.. 1 B. Tugas dan Wewenang .2 C. Struktur Organisasi .3 D. Dasar Hukum 5 BAB II PERENCANAAN KERJA 7 A. Sasaran Strategis ..8 B. Indikator Kinerja Utama 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12 12 A. Capaian Indikator Kinerja Utama Penjelasan, Pencapaian Strategis .13
Sasaran Strategis 1 Terselenggaranya kegiatan HRC Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM ..13 Indikator Kinerja 1. Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu....... 13 Sasaran strategis 2. Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM 30 Indikator Kinerja 2. Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM. ……30 Sasaran strategis 3. Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM.... 33 Indikator Kinerja 3: Jumlah Sasaran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM. ..33 B. Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi .59 Output BAB IV PENUTUP 61
DAFTAR TABLE
TABEL 2.1 Matriks Perjanjian Kerja Komnas HAM... ………8 TABEL 2.2 Matriks Indikator Kinerja Utama Komnas HAM .9 TABEL 3.1 Matriks Capaian Kinerja Komnasham 2018 .... 13 TABEL 3.2 Sasaran Strategis 1 ..13 TABEL. 3.3.Kegiatan Sekolah Ramah HAM (SRH). . 18 TABEL. 3.4.Kegiatan Human Right Cities (HRC).. ..23 TABEL. 3.5 Kegiatan Pendidikan Berbasis HAM (PBH)..... 27 .29 TABEL. 3.6. Kegiatan Minoritas ..31 TABEL. 3.7. Sasaran Strategis 2. TABEL. 3.8. Kegiatan Penyebarluasan HAM. .32 TABEL. 3.9. Sasaran Strategis 3 …33 TABEL 4.0 Data Realisasi Anggaran Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2018 .59
DAFTAR GAMBAR
Gambar1.1 : Struktur Organisasi berdasarkan Organisasi ……… 4 dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM... Gambar 3.1 : TOT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar .19 Gambar 3.2 : Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali.. ..24 Gambar 3.3 : Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT 28 Gambar 3.4 : FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018) 30 Gambar 3.5 : Konferensi RUU Terorisme 35 Gambar 3.6 : Diskusi Pakar Standar Norma dan Etnis .... 38 Gambar 3.7 : Bhabinkamtibmas di Poso 41 Gambar 3.8 : In-depth Interview dengan Kalapas I Tangerang. 42 Gambar 3.9 : Pertemuan tim penelitian Komnas HAM dengan Plt. Sekda Kab. Pasaman Barat. .43 Gambar 4.1. : Wawancara Mendalam antara Tim Peneliti KH dengan Dinas Lingkungan Hidup Bener Menah ....... 47 Gambar 4.2 : Pertemuan dengan Penyandang Disabilitas 50
Gambar 4.3 : Wawancara dengan Lembaga Konsumen Jatim dan Masyarakat Properti Bermasalah. 51 Gambar 4.4 : Seminar Penyandang Disabilitas Mental Berhadapan dengan Hukum 54 Gambar 4.5 : Pembahasan dan Diskusi Pakar Penyusunan Tolak Ukur Penilaian 55 Gambar 4.6. Pembahasan dan Diskusi PakarPenyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM .57
DAFTAR LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Biro Dukungan Pemajuan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Biro Dukungan Pemajuan HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan.
LKIP Biro Dukungan Pemajuan HAM merupakan bahan masukan untuk penyusunan LKIP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2018.
B. Tugas dan Wewenang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 89, dalam pelaksanaan fungsi, Biro Dukungan Pemajuan HAM memliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Biro Dukungan Pemajuan HAM bertugas dan berwenang melakukan:
Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau/ ratifikasi;
Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untukmemberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Biro Dukungan Pemajuan HAM bertugas dan wewenang melakukan:
Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
C. Struktur Organisasi
Struktur Sekretariat Jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Struktur organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri dari :
1. Bagian Pengkajian dan Penelitian terdiri dari:
a) Subbagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
b) Subbagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Sipil dan Politik;
2. Bagian Dukungan Penyuluhan terdiri dari :
a) Subbagian Rencana Penyuluhan;
b) Subbagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan;
c) Subbagian Teknologi Informasi Penyuluhan;
KOMNASHAM Subkomisi Subkomisi Subkomisi Pengkajian dan Pendidikan dan Pemantauan dan Subkomisi Mediasi Penelitian Penyuluhan Penyelidikan SEKRETARIATJENDERAL Biro Dukungan Biro Dukungan Biro Umum Biro Renwaskes Pemajuan HAM Penegakan HAM Bagian Pengkajian dan Penelitian Bagian Penyuluhan Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 1.1. Struktur Organisasi berdasarkan Organisasi danTata KerjaSekretariatJenderal Komnas HAM
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta SubKomisi Pendidikan dan Penyuluhan.
D. Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan LKIP adalah:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor002/ PER.KOMNAS HAM/ VII/ 2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional 8) Hak Asasi Manusia Nomor002/ PER.KOMNAS HAM/ VII/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
9) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/ KETUA.SK/ III/ 2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.
BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Sasaran Strategis
Perencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Biro Dukungan Pemajuan HAM kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi Komnas HAM. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Biro Dukungan Pemajuan HAM memfokuskan terhadap satuprioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu: Perlindungan kelompok marginal dan rentan.Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dukungan Pemajuan HAM pada dasarnya harus diukur agar dapat diketahui seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tidak hanya berorientasi pada hasil, akan tetapi juga harus lebih memdorong adanya outcome yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat.
Selain itu, hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan “self assesment" agar Komnas HAM RI, khususnya Biro Dukungan Pemajuan HAM dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Berdasarkan hal di atas, ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.
Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Sementara pada level biro dampak/ impact ini perlu diterjemahkan dalam konteks outcome/hasil.Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis dari Biro Dukungan Pemajuan HAM:
Tabel 2.1.
Matriks Perjanjian Kinerja Komnas HAM 2018
| No | |||
| No Sasaran Program/Kegiatan 1 Indikator HAM yang | Indikator Kinerja Jumlah Indeks | Indikator Kinerja Target 30 HAM yang | |
| 2 | berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas. K/L/L/Stakeholder yang | dalam indicator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas Jumlah K/L/D/Stakeholders | 25 |
| 3 | telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM Saran dan Rekomendasi | K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM Jumlah Saran dan rekomendasi | 15 |
| Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM | rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM | ||
A. Indikator Kinerja Utama
Berikut indikator kinerja utama Biro Dukungan Pemajuan HAM TA 2018:
Tabel 2.2. Matriks Indikator Kinerja Utama
| No URAIAN | SUMBER DATA | FORMULASI PERHITUNGAN | |
| 1 | Jumlah Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indiKator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas | Daftar K/L/D/Stakeholders yang telah mengimplementasika n nilai-nilai HAM yang ditunjukan melalui partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan HAM | Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan K/L/D/Stakeholders : Realisasi Capaian Output : Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah mengimplementasikan nilai-nilai HAM Persentase Progres Capaian Output : Realisasi x 100% Target |
| 2 | Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM | Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah menjalin kerjasama dengan Komnas HAM untuk mengimplementasi Isu-Isu Strategis SRH, HRC, PBH dan Kelompok Minoritas | Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan kerjasama : Realisasi Capaian Output : Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dengan Komnas HAM Persentase Progres Capaian Output : Realisasi x 100% Target |
| 3 | Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM | Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM | Jumlah rekomendasi yang dihasilkan (dibentuk/diubah/dicab ut) dibagi dengan target x 100% capaian: Jumlah x 100% Target |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Berdasarkan perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2018, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia". Terdapat 3 sasaran strategis dan 3 indikator serta realisasi capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja 2018
| No. Sasaran Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) |
| 1 | Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasika n indikator HAM | Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu Jumlah | 30 | 29 | 97% |
| 2 | Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM | Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM | 25 | 20 | 80% |
| 3 | Saran dan Rekomendasi | Jumlah Sasaran dan rekomendasi | 15 | 14 | 93% |
| pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM | mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM |
B. Penjelasan Pencapaian Sasaran Strategis
1. Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM.
2. Indikator Kinerja 1: Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu.
Tabel 3.2.
Sasaran Strategis 1
| No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | o |
| 1 | Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM | Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu | 30 | 29 | 97 % | |
Dasar perhitungan kinerja pada indikator kinerja ini adalah jumlah kegiatan penyuluhan (Pelatihan, Penyuluhan, Kampanye) yang dilakukan terkait isu strategis seperti Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM (PBH), dan Kelompok Minoritas.
Indikator Kinerja tahun 2018, apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, mengalami penurunan capaian dari semula 100% menjadi 97%, hal ini disebabkan karena indikator kinerja tahun 2018 berbeda dengan tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan. Pada tahun 2017 Sasaran strategis hanya memiliki satu indikator dan di tahun 2018 terdapat 2 (dua) indikator yang harus dipenuhi dalam sasaran stategis. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2017 indikator kinerja diperoleh dengan menghitung persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam 4 (empat) isu strategis. Sementara pada tahun 2018, indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/D/S yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan 4 (empat) isu strategis.
Subkomisi Pengkajian dan Penelitian telah mengembangkan 10 (sepuluh) indikator HAM antara lain: Indikator Hak Atas Perumahan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan,Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kebebasan beragama, Hak untuk bebas penyiksaan, Hak Hidup dan Hak atas jaminan sosial. Indikator yang telah dikembangkan selanjutnya dipergunakan oleh
Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kurikulum,modul, materi kegiatan. Sepanjang 2018, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan 4 (empat) kegiatan prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan PemenuhanHak Kelompok Minoritas baik berupa Training of Trainers (ToT), Pelatihan, danseminar/diseminasi.
Sepanjang tahun 2018, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan sejumlah kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) isu strategis yaitu Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan PemenuhanHak Kelompok Minoritas.
1. Sekolah Ramah HAM (SRH)
Program Sekolah Ramah HAM bertujuan untuk mentransformasi dan menginternalisasi nilainilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah. Secara khusus tujuan program ini adalah untuk menyiapkan seluruh instrument dan pra syarat bagi pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai HAM melalui kurikulum pembelajaran HAM di sekolah; Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan TOT bagi upaya penyebarluasan Sekolah
Ramah HAM;Melakukan penjajagan kerjasama dengan K/L/D dan stakeholders lain dalam rangka pelaksanaan Sekolah Ramah HAM; dan Menyusun Panduan Sekolah Ramah HAM dan instrument-instrumen pendukung lainnya.
Program ini telah dimulai sejak tahun 2015, sejauh ini telah berhasil disusun dan diterbitkan Buku Pendamping untuk guru dalam pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK/MA khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Pada tahun 2016, Komnas HAM telah menjalin kerjasama dengan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) untuk menyelenggarakan Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK dan menyelenggarakan TOTmicroteaching Ujicoba Metode Pembelajaran HAM. Pelatihan HAM bagi Guru PPKn untuk memberikan pemahaman tentang buku pendamping guru, cara penggunaan serta pemanfaatan materi-materi yang ada dalam buku pendamping tersebut (HAM Dasar, HAM, Pancasila dan Konstitusi serta isu-isu HAM yang berkembang di lingkungan pendidikan maupun diluar pendidikan, sedangkan TOT microteachinguntuk memberikan keterampilan pada peserta tentang penerapan buku pendamping guru baik pada aspek pemahaman tentang pendidikan HAM, metode-metode pembelajaran serta praktek microteaching.
Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 telah menerapkan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK sebagai pegangan bagi guru PPKn dalam melakukan pengajaran. Saat ini penyebarluasan buku pendamping ini masih terbataskarenaterkendalaanggaran pencetakan, namun untuk penyebarluasan buku pendamping melalui file elektronik telah dilakukan melalui website Komnas HAM maupun website Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tahun 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Sekolah Ramah HAM (SRH) berupa : ToT, Pelatihan, Diseminasi, Penerbitan Buku Manual Pelatihan dan Buku Pendamping Guru, Melakukan kerjasama dengan stakeholder, penyusunan database serta melakukan monitoring bagi para alumni pelatihan Sekolah Ramah HAM.
Pada tahun 2018, kegiatan terkait SRH yang telah dilaksanakan adalah:
Tabel 3.3.
Kegiatan SRH
| Kegiatan SRH | ||
| No Kegiatan Keterangan | ||
| Kepala Sekolah Tentang Penerapan Panduan Sekolah Ramah HAM | SMA/SMK/MAN di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 Pada 28 Agustus 2018, akan | |
| di Sekolah: Apa Solusinya?" Kerja Sama Komnas HAM- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat | diselenggarakan Seminar Sekolah Ramah HAM bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Dilaksanakan di Hotel Savero Depok dengan | |
| _ | Konsep Film Sekolah Ramah HAM | mengundang Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat diputi pendidikan pada tanggal 14-16 Mei 2018 Dilaksanakan di Hotel Savero Depok dengan |
| Penyusunan Kertas Posisi dan Policy Brief Sekolah Ramah HAM | Dilaksanakan di Hotel Savero Depok dengan mengundang dari Lembaga Administrasi Negara RI dan Mantan Komisioner Komnas HAM pada 16-18 April 2018 Sekolah yang di observasi : | |
| 5 | Observasi Sekolah Ramah HAM Sekolah | Sekolah yang di observasi : 1) SMK Yappenda, Tanjung Priok,Jakarta Utara 2) SMAN 39, Pasar Rebo, JakartaTimur 3) SMKN 60, Slipi, Jakarta Barat |
Outcome yang dihasilkan adalah mewujudkan kebijakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan berorientasi pada pembentukan karakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Membangun interaksi, komunikasi, relasi dan koordinasi yang baik berlandaskan nilai-nilai HAM antar seluruh pemangku kepentingan dan pendidikan, penyelenggara Mewujudkan internalisasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan nasional dan Mewujudkan lingkungan, etos dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Gambar 3.1.
ToT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar
2. Human Right Cities (HRC)
Program Human Right Cities (HRC) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan terkait isu Kabupaten/Kota HAM, memperkuat kapasitas HAM aparat negara khususnya dalam isu Kota Ramah HAM sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajibanHAM berupa penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
Sejak tahun 2015, Komnas HAM telah bekerja sama dengan INFID dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) melakukan peningkatan kapasitas aparat Kabupaten Wonosobo dalam tema Kota Ramah HAM. Hal ini tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani pada 4 Mei 2015. Selanjutnya Komnas HAM bersama mitra strategis melakukan pelatihan untuk aparat pada Juni 2015 di Kabupaten Wonosobo. Pada November 2015, Komnas HAM masih bekerja sama dengan INFID dan Elsam, berhasil menyelenggarakan Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM dengan mengundang aparat pemerintah daerah seluruh Indonesia. Selanjutnya, Komnas HAM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong terlaksananya pengarusutamaan Kota Ramah HAM. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM.
Pada tahun 2016, Komnas HAM telah menyusun Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/ Kabupaten HAM dan sekaligus menyusun Kertas Posisi sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan program pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM bagi seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk itu, dalam melaksanakan uji coba manual
Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM ini, kota Jember memberikan respon positif terhadap tawaran penyuluhan dan TOT bagi aparatur pemerintah Kota/Kabupaten HAM Komnas HAM. Pasca penandatanganan MoU Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Jember ditindak lanjuti secara langsung dengan kegiatan penyuluhan dan TOT bagi aparatur dan masyarakat sipil di Kabupaten Jember. Kegiatan ini selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong partisipasi publik dalam pembangunan guna mewujudkan Jember Maju, Mandiri, Sehat, Kuat, Bersih serta Berbudaya baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Melalui program kerja pemerintah yang baik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kewajiban HAM untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warganya.
Selain itu, pasca terselenggaranya Konferensi Kota HAM Tahun 2015. INFID dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi inisiator awal dalam pelaksanaan Festival HAM 2016. Pada pertemuan Komnas HAM-INFID yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016, Komnas HAM mengambil peran sebagai penyelenggara diskusi panel yang mengangkat tema "Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM". Diskusi ini bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan tentang relasi antara "Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM", mengidentifikasi praktik-praktik baik yang berkaitan dengan "Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM" dan menumbuhkembangkan potensi anak muda untuk terlibat dalam mewujudkan Kota/Kabupaten HAM melalui berbagai media dan kegiatan produktif. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada keberlanjutan program pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berlandaskan pada peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kabupaten Ramah HAM.
Pada tahun 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Human Right Cities (HRC) berupa : ToT HRC di Jember, Pelatihan HRC di Berastagi Sumatera Utara dan Pemda Pakpak Barat, dan Diseminasi HRC berupa SeminarPengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM di Tangerang Selatan, Penerbitan Kertas Posisi dan Brosur HRC, serta melakukankerjasama dengansejumlah stakeholder baik Jaringan dengan Kepala Daerah, Jaringan dengan Masyarakat sipil, maupun lembaga internasional
Sementara pada tahun 2018, sejumlah kegiatan yang telah diselenggarakan terkat isu ini adalah:
Tabel 3.4.
Kegiatan HRC
| Kegiatan HRC | |||
| No 1 | Kegiatan Sosialisasi Kertas Posisi dalam Lokalatih KabupatenKota HAM | Keterangan Kegiatan penguatan kapasitas berupa sosialisasi Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM yang diselenggarakan di Bali pada 2-4 | Keterangan kapasitas berupa sosialisasi Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM yang diselenggarakan di Bali pada 2-4 |
| 2 | Festival HAM Indonesia 2018 "Merawat Keragaman, | HAM pada 2017 | HAM disusun dan diterbitkan oleh Komnas Festival HAM Indonesia 2018 yang berlangsung sejak Selasa, 13 November |
| 3 | Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan Sosialisasi Pengalaman dan Peran Komnas HAM dalam | Solidaritas | 2018, menghasilkan Deklarasi Wonosobo. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara Tahunan World Human Rights Cities Forum |
| — | Peran Komnas HAM dalam implementasi Kabupaten/Kota HAM di Indonesia | HAM di di Gwangju, Korea Selatan. | Tahunan World Human Rights Cities Forum yang diselenggarakan pada 18 – 20 Oktober di Gwangju, Korea Selatan. |
adalah Outcome yang dihasilkan dicanangkannya Kab/ Kota HAM di beberapa Kab/Kota di Indonesia, Adanya Kebijakan dan Peraturan Daerah yang memiliki perspektif HAM, khususnya Kab/Kota HAM.
Gambar 3.2.
Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali
3. Polisi Berbasis HAM (PBH)
Program Polisi Berbasis HAM bertujuan untuk mewujudkan Komitmen terhadap penerapan peraturan-peraturan Kapolri (Peraturan Kapolri) khususnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan saja, namun yang terpenting justru penerapan Perkap tersebut dalam tugas dan fungsi polisi sehari-harinya.
Pada tahun 2015 Komnas HAM menggagas program Polisi Berbasis Hak Asasi Manusia yang bekerjasama dengan Polres Jakarta Utara. Salah satu strategi program yang diusung adalah menyusun dan menerbitkan Buku Saku HAM untuk anggota Kepolisian. Buku saku HAM yang telah tersusun ini digunakan sebagai pegangan bagi anggota POLRI yang diperuntukkan bagi satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal. Buku saku HAM ini menjadi pedoman bagi para anggota POLRI saat bertugas sehingga mampu meminimalisir tindakan pelanggaran HAM saat melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.
Pada tahun 2016 dilakukan penyempurnaan Buku Saku HAM yang pada awalnya hanya dikhususkan untuk anggota kepolisian Polres Jakarta Utara sehingga direvisi menjadi bagian dari program bersama Komnas HAM dan Kepolisian RI, dalam hal ini adalah Divisi Hukum Polri, dengan melakukan penambahan materi dalam isi Buku Saku tersebut. Selain Buku Saku HAM, guna mendukung pelatihan HAM bagi anggota kepolisian, Komnas HAM menyusun Manual Pelatihan HAM dimana manual tersebut diperlukan untuk memastikan jalannya pelatihan sesuai dengan yang telah direncanakan baik dari materi subtansi, metode penyampaian dan juga kebutuhan teknis lainnya.Dalam rangka mensosialisasikan Buku Saku HAM, Komnas HAM telah bekerjasama dengan Divisi Hukum Polri melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Pelaksanaannya dilakukan berturut-turut untuk 5 unit pada satuan reserse dengan kurikulum yang disusun Komnas HAM sehingga terimplementasikannya standar HAM dalam tugas dan fungsi Kepolisian khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Divisi Hukum Polri pada tahun 2016 telah menerapkan Buku Saku HAM ini sebagai pegangan bagi anggota Polri khususnya satuan Sabhara,
Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari – hari dengan mengimplementasikan nilainilai HAM. Akan tetapi penerapan Buku Saku HAM inimasih terkendala dengan anggaran pencetakannya, sehingga saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan bagi seluruh anggota kepolisian.
Pada tahun 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Polisi Berbasis HAM (PBH) berupa TOT Polisi Berbasis HAM untuk pembentukan Tim Fasilitator Pelatihan Brimob di Bogor, Pelatihan Polisi Berbasis HAM di Jakarta dan Jawa Tengah, Diseminasi Polisi Berbasis HAM (5 kali), Penerbitan Kertas Posisi dan Brosur HRC serta Melakukan kerjasama dengan stakeholder.
Pada tahun 2018, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan adalah :
Pada 2018, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan adalah :
Tabel 3.5.
Kegiatan PBH
| Kegiatan PBH | ||
| No 1 | Kegiatan Kampanye Sosialisasi Buku Saku HAM | Keterangan Dilaksanakan di Daerah Maluku, |
| 2 | dan Brimob Kepolisian Sosialisasi Pembekalan Penggunaan Buku Saku Ham Bagi Perwira | Dilaksanakan di Ambon,15 - 16 Agustus 2018 |
| 3 | Kepolisian Daerah Maluku Dan Brimobda Maluku “Pembekalan Penggunaan Buku Saku | Dilaksanakan di Kupang, 22-24 |
| 4 | HAM Bagi Perwira Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur” FGD tentang Optimalisasi Pelaksanaan | Oktober 2018 |
| Peran dan Fungsi Lalulintas yang Menjamin Keadilan HAM dan Kepastian Hukum Guna Membangun Kepercayaan Masyarakat | ||
Outcome yang dihasilkan adalah Adanya pemahaman polisi tentang Hak Asasi Manusia dan kaitannya dengan tugas fungsi kepolisian; Penguatan kapasitas personil polisi tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan polisi dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Kapolri/protap instrumen HAM nasional dan standar-standar HAM internasional; Terimplementasikannya nilai-nilai HAM dan menjadi mainstream (arus utama) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian; dan Menurunnya angka pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi; serta Meningkatnya rasa aman di masyarakat.
Gambar 3.3
Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT
4. Minoritas
Program pemenuhan hak bagi kelompok minoritas bertujuan untuk mendorong agar terbangun pemahaman bersama tentang batasan 'minoritas', termasuk siapa saja yang dianggap sebagai kelompok minoritas dan apa saja jaminan hak-hak bagi kelompok minoritas berdasarkan ketentuan hukum HAM nasional dan internasional dan mendukung kerja Pelapor Khusus Minoritas guna mencapai visi, misi dan tujuan Komnas HAM, terutama yang terkait dengan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.
Tujuan secara khusus adalah meningkatkan hak asasi manusia, pemahaman mengenai khususnya hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan pemahaman stakeholders tentang kewajiban negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.
Tabel 3.6 Kegiatan Minoritas
| Kegiatan Keterangan | |||
| No 1 | Sidang HAM dengan mengangkat tema “Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan." | Kerjasama tiga Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAl (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bekerjasama menyelenggarakan Sidang HAM dengan tema "Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan“ di Jakarta pada | |
| 2 | Kampanye dan Program Minoritas untuk melaksanakan Kegiatan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 "70 Tahun dan Setelahnya Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik" | Peringatan Hari HAM yang diadakan di halaman kantor Komnas HAM, Peluncuran Buku Saku HAM untuk Brimob yang disusun oleh Komnas HAM dan Polri, pada tanggal 11 Desember 2018 | |
| 3 | Peringatan Seperempat Abad Komnas HAM (25 Tahun Komnas HAM) dengan tema Mengokohkan Pemajuan dan Perlindungan Hak Minoritas “HAM Tegak Bangsa Beradab” | Peringatan ini diadakan di Halaman Komnas HAM dengan mengundang mitra Komnas HAM dari Masyarakat Sipil, Media, Kantor Staf Kepresidenan dan lain – lain. Acara dilaksanakan pada 9 Juli 2018 | dengan mengundang mitra Komnas HAM dari Masyarakat Sipil, Media, Kantor Staf Kepresidenan dan lain – lain. Acara dilaksanakan pada 9 Juli |
Outcome yang dihasilkan adalah Aparatur pemerintah/negara yang berperspektif HAM dalam menjalankan tugasnya, Terbangunnya jejaring antar pemerintah daerah dan masyarakat sipil yang mengembangkan Kabupaten/Kota HAM dan Terbangunnya komitmen untuk mendorong perwujudan Kabupaten/Kota HAM baik dari aparatur pemerintah/negara maupun masyarakat sipil.
Memperku Mensju l IMPLEMENTASI KAGUPATEN/KOTA HAM Inklusif da RABG, 34 NGMB 2916 STVAL
Gambar 3.4 FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018)
2.Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM
Indikator Kinerja 2: Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM.
Tabel 3.7. Sasaran Strategis 2
| No Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | |
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| (2) | (2) Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM | (3) Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan | 25 | (5) 20 | 80% |
| HAM | menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM | ||||
Dasar perhitungan kinerja pada indikator kinerja ini adalah Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dengan Komnas HAM dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM
Indikator ini belum ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga capaian indikator pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perihal tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya lebih banyak disebabkan karena persoalan internal dari instansi yang menjadi target kerjasama.
Subbagian Kerjasama Antar Lembaga di Bagian Persidangan dan Kerjasama telah melakukan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah, baik di level nasional maupun internasional. Komitmen kerjasama yang telah dijalin ini kemudian ditindaklanjuti oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan terutama yang terkait dengan isu-isu pendidikan dan penyuluhan yang berelasi dengan 4 (empat) kegiatan prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.
Pada pelaksanaannya, kerjasama yang telah ditindaklanjuti oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dilakukan guna mendorong penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM pada K/L/D/Stakeholders melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis HAM dan diseminasi isu-isu HAM.
Tabel 3.8.
Kegiatan Penyebarluasan HAM melalui Kerjasama
| No Keterangan Kegiatan 1 dan Peningkatan Pengembangan Pejabat Informasi dan Dokumentasi | Keterangan | |
| E I | dan Peningkatan monitoring kerjasama penyebarluasan HAM melalui kerjasama dengan KLDS | Pengembangan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM Kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin |
| Pemerintah Kota, pada tanggal 13- 14 Agustus 2018 Kerjasamapengaurusutamaan Pembangunan Berkelanjutan) dan HAM | dengan bentuk Sosialisasi Kabupaten/Kota HAM Bagi Pemerintah Kota, pada tanggal 13- 14 Agustus 2018 Kerjasamapengaurusutamaan SDGS (Tujuan | |
| Pembangunan Berkelanjutan) dan HAM Kerjasama kampanye HAM dalam Global Land Forum 2018 | Pembangunan Berkelanjutan) dan HAM Kerjasama kampanye HAM dalam Global Land Forum | |
| 2018 Kerjasama dengan OHCHR dan UNESCO | Kerjasama kampanye HAM dalam Global Land Forum 2018 | |
| Kerjasama pengembangan E-Gov dengan Diskominfo | Kerjasama dengan OHCHR dan UNESCO | |
| Kota Bandung | Kerjasama pengembangan E-Gov dengan Diskominfo Kota Bandung Kerjasama Komnas HAM dengan DGMAnimation | |
| Kerjasama Komnas HAM dengan DGMAnimation Terkait Pembuatan Film Sekolah Ramah HAM | Kerjasama Komnas HAM dengan DGMAnimation Terkait Pembuatan Film Sekolah Ramah HAM | |
| 2 | Diseminasi isu-isu HAM | Yayasan Perlindungan Insanai Indonesia (YPII) melakukan kerjasama dalam kegiatan : 1) Dialog Perlindungan dan Keamanan bagi Pembela HAM 2) |
| Pelatihan Keamanan (Security Training) Kerjasama penanggulangan terorisme berbasis HAM | ||
| 2 | Diseminasi isu-isu HAM | Diseminasi Kertas Posisi Kabupatenkota HAM kepada Aparat Pemprov Jawa Tengah (Audiensi dengan Gubernur Jateng) - 17 Juli 2018 |
| 3 | Penyebarluasan Wawasan dan Nilai-nilai HAM | "Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 " |
3. Sasaran Strategis 3: Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM Indikator Kinerja 3: Jumlah Sasaran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM.
Tabel 3.9.
Sasaran Strategis 3
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) 1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) 93,33% |
| 1 | Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM | Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM | 15 | 14 | 93,33% |
Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat pengurangan indikator untuk sasaran strategis ini, pada 2017 terdapat 2 indikator sedangkan pada 2018 hanya 1 indikator yang digunakan yaitu Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM. Dan terdapat 14 rekomendasi yang dicapai dari target 15 rekomendasi sehingga capaian kinerja untuk sasaran strategis ini mencapai 93,33 %.
Beberapa kerja-kerja penelitian sepanjang 2018 yang menghasilkan beberapa rekomendasi dalam mendorong upaya perubahan kebijakan melalui rekomendasi untuk perbaikan situasi hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Kajian "Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang
Layak di Indonesia" Right To Food". Dari kajian ini menghasilkan 3 rekomendasi terkait saran hak atas pangan, salah satunya yang disampaikan kepada pelapor khusus PBB untuk aspek ketersediaan bahwa perlu adanya perhatian yang lebih padakebijakanpemerintahdalam penyelesaian ketimpangan kepemilikan lahan serta program food estate. Selain itu pada aspek aksesibilitas bahwa perlu untuk menekankan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil yang sulit terjangkau distribusi pangan.1
2. Penelitian Terkait Isu-isu Aktual Terkini SIPOL dan EKOSOB: "Kertas Posisi RUU Terorisme".
Kajian RUU Terorisme menghasilkan rekomendasi atas Pemberantasan tindak pidana terorisme melalui RUU yang disampaikan dalam kertas posisi RUU Terorisme, diantaranya adalah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undangundang dengan penguatan paradigma menggunakan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP), memperkuat delik materiil tindak pidana terorisme dan RUU harus diselaraskan dengan instrumen HAM, baik nasional maupun internasional.²
Gambar 3.5 Konferensi RUU Terorisme
3. Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 TentangPengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kajian ini telah menghasilkan rekomendasi yaitu pengaturan definisi umum mengenai ganti kerugian yang layak dan adil, penguatanpemaknaanmusyawarah, lembaga dan prosedur penilaian, serta mekanisme hukum dalam mendorong penghormatan terhadap kepentingan masyarakat.3
4. Standar Norma dan Setting: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penyusunan Standar Norma dan Setting oleh Komnas HAM didasari atas kebutuhan pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Dalam praktik keseharian, sering ditemukan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukanolehindividumaupun sekelompok orang bahkan Negara dapat dikategorikan sebagaitindakan diskriminatif yang bertentangan dengan norma umum yang dianut seperti asas nondiskriminasi dalam HAM.
Peran Komnas HAM dalam penyusunan dokumen ini didasarkan pada kewenangan Komnas HAM memberikan memberikan penafsiran dan pertimbangan merujuk pada kewenangan pemberian pendapat berdasarkan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (UU HAM) dan kewenangan pengawasan berdasarkan UU PDRE.
Dokumen Standar Norma dan Setting ini memiliki manfaat antara lain meliputi:
a. Aparat Negara agar dapat memastikan tidak adanya kebijakan dan tindakan diskriminasi sejak dari perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan.
b. Individu, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat, seperti: serikat buruh, partai politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, kepemudaan, dan kelompok sosial lain, agar mengerti dan memahami segala hal terkait tindakan diskriminasi sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi dari tindakan yang diskriminatif.
C. Korporasi dan pihak swasta agar menghormati hak-hak masyarakat, dengan cara menghindari perlakuan diskriminatif terutama yang berkaitan dengan hak ataspekerjaan dan hak-hak pekerja termasuk memastikan penyelesaian yang adil dan layak atas suatu tindakan diskriminatif.
Gambar 3.6. Diskusi Pakar Standar Norma dan Setting
Standar Norma dan Setting ini merujuk dan instrumen HAM peraturan Internasional dannasional, antara lain UDHR, ICCPR, ICESCR, ICERD, UU HAM, dan UU PDRE.Terkait dengan diskriminasi ras dan etnis Pasal 8 UU PDRE memberikan mandat kepadaKomnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusandiskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.
Pengawasan yang dimaksud di dalam Pasal 8.
Atas dugaan diskriminasi ras dan etnis Komnas HAM memberikan rekomendasi kepadaperseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta atau kepada pimpinan lembaga tersebut untuk ditindaklanjuti. Bila diabaikan maka rekomendasi diteruskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah diduga mengandung diskriminasi ras dan etnis oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan tersebut. Sejak rekomendasi diterima maka harus dikirimkan pemberitahuan kepada Komnas HAM dalam waktu paling lama 60 hari sejak rekomendasi diterima. Bila diabaikan maka diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap rekomendasi Komnas HAM yang tidak ditindaklankjuti maka Komnas HAM mengumumkan hasil penilaian kepada publik.
5. Bhabinkamtibmas Sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme.
Atas kajian ini, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal kepada Kepolisian Negara RI antara lain yaitu Perubahan nomenklatur dari babinkamtibmas yang berpangkat bintara menjadi bhabinkamtibmas yang merupakan Bhayangkara PembinaKetertibanbBerpangkat brigadir sampai dengan inspektur serta diperlukan mekanisme khusus dalam menangani dan mencegah terjadinyatindakan/konflikyang mengarah pada perpecahan dengan membuat kebijakan atau standar prosedur yang jelas khusus untuk personel bhabinkamtibmas yang berada dalam wilayah aman dan rawan, yang berfokus pada kesejahteraan personel dan masyarakat.5
Gambar 3.7 Kunjungan Tim Peneliti Komnas HAM bersama Bhabinkamtibmas Polres Poso di tempat peternakan ayam milik para Eks-Napiter di Poso
6. Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana.
Kajian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Undang-Undang mengenai Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif. Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas Undang-Undang tersebut yang meliputi antara lain sistem pembinaan warga binaan LAPAS, serta prosedur dan syarat permohonan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu.6
Gambar 3.8 In-Depth Interview Kalapas I Tangerang
7. Perwakilan Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Aceh telah menyelesaikan penelitiannyauntuk penelitian di Perwakilan Komnas HAM.
Laporan Pertama atas Kajian Hak Atas Pangan
2 Laporan ketiga atas kajian RUU Terorisme
3Laporan kajian terhadap uu nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
4Laporan awal Standar Norma dan Setting Diskriminasi ras dan etnis
5 Laporan akhir kajian Bhabinkamtibmas sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme
A. SUMATERA BARAT:
Berangkat dari kegiatan pengkajian dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Tim Kajian Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Tim Kajian menyimpulkan dan memberikan beberapa rekomendasi antara lain adalahdengan usulan perubahan beberapa pasal dalam peraturan daerah serta undang-undang terkait mineral dan batubara atau usaha pertambangan diakibatkan adanya tumpang tindih pemberian ijin usaha pertambangan.
Gambar 3.9.
Pertemuan Tim Penelitian Komnas HAM dengan Plt. Sekda Kabupaten Pasaman Barat
6 Laporan awal kajian atas Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana.
7 Laporan awal kajian Tim penelitian Sekretariat Komnas HAM di provinsi
B. SULAWESI TENGAH:
Pengelolaan sumber daya alam oleh Negara khususnya pertambangan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berkeadilan sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah harus melakukan pengawasanmaksimaldan evaluasi, yang hal tersebut di masukan secara jelas, rinci dan tidak menimbulkan pemahaman ganda dalam pelaksanaanya baik melalui peraturan daerah sebagai aturan pelaksana maupun melalui Undang-undang.
Untuk itu, krena masih banyak kekurangan dalam peraturan daerah ini maka direkomendasikan agar perlu dilakukan perubahan untuk lebih memperinci isi paraturan tersebut agar tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaanya serta dalam rangka menghormati, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Selain itu, agar Pemerintahan daerah hendaknya lebih mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia dengan memasukan Undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bagi perusahaanperusahaan yang mendapatkan ijin pengelolaan pertambangan.
C. ACEH:
Komnas HAM menarik kesimpulan bahwa proses penyusunan Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013- 2033 minim akan partisipasi publik. Selain itu prosedur penyusunan qanun tidak didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Walaupun UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan tidak Lingkungan Hidup menyebutkan secara eksplisit keharusan membuat KLHS terlebih dahulu sebagai acuan dalam penyusunan Qanun RTRW, namun pembuatan KLHS terlebih dahulu membantu Pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa setiap pasal yang terdapat pada Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dan terintegrasidalampenataan ruang dan wilayah di Aceh.
Beberapa hal dalam Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang dianggap bermasalah diantaranya: belum mencantumkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar strategis pertimbangan, belum mengacu pada KepMenLHK No.103/MenLHK-II/2016 tentang Peta Kawasan dan Perairan Provinsi Aceh, belum ada pengaturan lokasi dan luasan lahan pertanian dan pangan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Gambar 4.1. Wawancara mendalam antara Tim Peneliti KomnasHAM dengan Dinas Lingkungan Hidup Bener Meriah.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Komnas HAM memberikan rekomendasikepadaPemerintah Aceh agar segera merevisi Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013- 2033 yang isinya bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional.
1. Laporan CRPD (Convention on the right of person with disabilities).®
Mempertimbangkan berbagai realitas kebijakan dan tata kelola anggaran bagi kelompok disabilitas, Komnas HAM merekomendasikan:Kewajibankewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional harus mengartikulasikan standar-standar mengatur bagaimana yang pemerintah harus meningkatkan pendapatan, mengalokasikan dan membelanjakan dana, dan mengevaluasi serta mengaudit anggaran, serta Pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan hak-hak disabilitas dalam semua proses penganggaran, dan Pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang ada sepenuhnya sejalan dengan komitmen hak-hakpenyandang disabilitas. Pemerintah dapat melakukan ini dengan menghentikan alokasi untuk layanan terpisah yang tidak konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia, dan membuat alternatif, ketentuan yang sesuai hak asasi manusia sebagai gantinya; membuat aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas merupakan persyaratan dalam semua pengadaan publik; menahan diri dari memotong kembali layanan dukungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berdaya dalam komunitas.
Selanjutnya Pemerintah harus berkomitmen untuk memperkuat komunitas dan gerakan disabilitas di Indonesia. Kolektivitas dapat memberikan lebih banyak dana dan kapasitas untuk dukungan memungkinkan organisasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam advokasi anggaran serta harus menetapkan mekanisme yang tepat dan inklusif di mana publik memiliki keterlibatan yang bermakna (meaningful participation) dalam semua tahap proses anggaran. Dokumen anggaran utama harus tersedia untuk umum secara tepat waktu, sehingga publik memiliki informasi yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi proses tersebut.
Selanjutnya Pemerintah berkewajiban untukmengambillangkah-langkah segera untuk mewujudkan semua hak asasi manusia yang dijamin dalam perjanjian yang mereka perjuangkan. Langkah-langkah yang diambil harus tepat, memadai dan efektif untuk merealisasikan hak-hak yang dimaksud. Standar-standar ini memiliki implikasi penting bagi anggaran pemerintah.
Gambar 4.2. Pertemuan dengan Penyandang Disabilitas
2. Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan
"Menoropong Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak: Analisis Keterjangkauan".
Kajian ini menghasilkan rekomendasi antara lain perlunya pembentukan Kelembagaan Bank Tana, adanya penetapan zona khusus perumahan MBR, perlunya sinergi antara PembangunanInfrastruktur dan Perumahan Rakyat, pembentukan BadanPenyelenggara Perumahan Rakyat, mengurangi Pembangunan Rumah Berbasis Kepemilikan, serta perlunya Revitalisasi rusunawa untuk menurunkan defisit kepenghunian terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainlain.9
Gambar 4.3. Wawancara dengan Lembaga Konsumen Jatim dan masyarakat korban properti bermasalah.
3. Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM "Dekonstruksi Hukum Acara Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" Membahas mengenai poin-poin rekomendasi dari 10 Kejaksaan Agung.
Relasi penyelidik dan penyidik dalam skema Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM menandakan bahwa model hierarki sangat kental dalam proses investigasi pelanggaran HAM yang berat. Praktik dari hal dimaksud, berujung pada kebuntuan proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.Perbedaan tafsir kewenangan antara penyelidik dan penyidik menjadi salah satu sebab bolak balik berkas penyelidikan, ditambah dengan kurang lengkap dalam formil administrasi. Lebih lanjut dari itu, perbedaan tafsir dalam bolak balik berkas penyelidikan, mengarah pada friksi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sementara itu dalam proses, penyidik sama sekali tidak menyinggungkelengkapan unsur pelanggaran HAM yang berat. Padahal kelengkapan unsur tersebut menjadi substansi dasar sebuah perkara menjadi yuridiksi Pengadilan HAM.
Dari kajianini, dihasilkan rekomendasi bahwa pada peran Kejaksaan Agung, proses penyelesaian peristiwa Timor-Timur telah terjadi perbedaan pemahaman, sebagaimana hasil penyelidikan KPP HAM dan dakwaan yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Sehingga untuk mendorongpenyelesaian pelanggaran HAM yang berat, reduksi friksi kelembagaan dengan menggabungkan pelaksanaan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga. Hal dimaksud cerminan praktik dari OTP dalam sistem peradilan di ICC. Kelebihan dari mekanisme OTP, menekankan relasi dengan korban dan pengadilan dalam tiap tahapan.
Gambar 4.4. Diskusi Dekonstruksi Hukum Acara Pengadilan HAM
4. "Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum" Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum.
Kajian ini menghasilkan 2 rekomendasi yaitu: meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial melakukan upaya promotif secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan mengenai kesehatan jiwa, untuk menghapus stigma dan persepsi yang salah dari masyarakat mengenai kesehatan jiwa serta membangun layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dengan sarana prasarananya termasuk memperbanyak jumlah pekerja sosial dan membekalinya dengan sumber daya pendukung serta menghapuskan pendekatan koersif dalam pelaksanaannya. Rekomendasi berikutnya adalah penguatan kelembagaan kepolisian melalui peningkatan kesadaran dan sensitifitas anggota terhadap isu disabilitas, pengakuan kapasitas legal, terutama dalam penanganan kasuskasus yang melibatkan PDM. Meminta kepada kepolisian untuk juga melibatkan pekerja sosial (selain psikiater) dalam upaya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang melibatkan PDM.11
Gambar 4.5. Seminar Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.
Selain menghasilkan 14 rekomendasi, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian juga melaksanakan penyusunan Standar Norma dan Setting didasari atas kebutuhan pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi dimasyarakat. Dalam praktik keseharian, sering ditemukan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bahkan Negara dapatdikategorikansebagaitindakan diskriminatif yang bertentangan dengan norma umum yang dianut seperti asas nondiskriminasi dalam HAM.
Dan selanjutnya untuk mendukung langkah Standar Norma dan Setting, selain bekerja sama dengan Litbang Kompas untuk melakukan survei kajian penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian terkait perlu melakukan penyusunan Penilaian Tolok Ukur Kepatuhan atas Rekomendasi sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini sudah dilakukan pada 2018 dan menghasilkan perubahan Draf Naskah Akademis, Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf SOP Penilaian Kepatuhan Rekomendasi serta
Draf Peraturan Komnas HAM mengenai Tolok 12 Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi.
Gambar 4.6. Pembahasan dan Diskusi PakarPenyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM
* Laporan awal kajian CRPD
9 Laporan awal kajian Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan
10 Laporan awal kajian Dekonstruksi hukum acara dalam undang-undang No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
11 Laporan awal kajian penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum
B. Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Output
Sepanjang 2018, total anggaran Biro Dukungan Pemajuan HAM sebesar Rp. 6.914.239.000,- dengan realiasi penyerapan sebesar Rp. 5.659.155.641,- atau sebesar 81,84%. Dengan 3 indikator, Biro Dukungan Pemajuan HAM telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik. Berikut rincian realiasasi anggaran dan realiasi Biro Dukungan Pemajuan HAM:
Tabel 3.9. Data Realisasi Anggaran
| Anggaran | Indikator Kinerja | Anggaran | Realisasi | Target Volume | Total Realisasi Volume | Realisasi (%) |
| 5679.002 Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak | 5,711,290,000 | 3,806,509,868 | 40 | 35 | 87.50 | |
| Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan | 1,198,636,701 | 30 | 29 | 96.67 | ||
| 5679.002 K/L/D/stakeholders yang telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis | 2,518,565,000 | 2,081,116,043 | 25 | 20 | 80.00 | |
| rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait |
Yang menjadi perhatian dalam penyerapan anggaranadalahadanyapenambahan anggaran Hibah untuk kegiatan TA 2018. Anggaran belum terserap maksimal karena penambahan masuk pada triwulan III dan perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak dilakukansecaramaksimalsehingga mempengaruhi penyerapan pada TA 2018.
12 Laporan tim bentukan paripurna penyusunan tolok ukur penilaian kepatuhan rekomendasi Komnas HAM
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis pada Tahun Anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Pencapaian target indikator kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen, dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.
Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM pada 3 tahun terakhir semakin membaik, terutama pada ketepatan antara rencana dan laporan kegiatan pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian maupun Bagian Penyuluhan. Pada TA 2018, koordinasi dalam hal program dan kegiatan juga sudah mulai berjalan dengan baik, misalnya dalam kegiatan Kota Ramah HAM.
Pun demikian pada Bagian Dukungan Penyuluhan, berkat kerjasama yang baik dengan K/L/D/S dalam penyelenggaraan kegiatan, rata-rata tercapainya output mencapai diatas 80%. Hal ini terjadi berkat adanya kerjasama yang baik dengan para pihak, baik dalam sharing anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan kegiatan. Meskipun hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi, sehingga menjadi pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga lebih berdampak bagi perbaikan pemajuan dan pemenuhan HAM.
Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:
1. Peningkatan peran Komnas HAM dalam perubahan kebijakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM;
2. Memaksimalkan penerapan indeks HAM dalam kegiatan Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM, Human Rights Cities, dan pemenuhan Kelompok Minoritas dan rentan;
3. Implementasi kebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM;
Biro Dukungan Pemajuan HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan di setiap bagian unit kerja dalam upaya meningkatkan kinerja yang akan jauh lebih besar. Disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM sepanjang tahun 2018.
PERJANJIAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 29 Januari 2018
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Pihak Pertama,
Owa
Indahwati, SH
PERJANJIAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM TAHUN 2018
| No. | Target | |||
| 7 | HAM, SRH, dan pemenuhan | Polisi berbasis HAM dan | ||
| pendidikan berbasis HAM | melaksanakan | yang telah bekerjasama dan | pendidikan | |
| pembentukan, perubahan, dan pencabutan | peraturan pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang yang |
Kegiatan
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Anggaran
Rp. 5.206.880.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, 29 Januari 2018
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Pimpinan Unit Kerja,
pwar Indahwati, SH
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Pengkajian Dan Penelitian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
hno Indahwati, SH
Pihak Pertama,
Indahwati, SH
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tersedianya rekomendasi pengkajian dan penelitian | 1. Jumlah rekomendasi yang dihasilkan tepat waktu | 15 |
Output
Anggaran
Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berspektif Rp. 2.556.600.000,- HAM dan isu lain terkait HAM
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Jakarta, 24 September 2018
Indahwati, SH
Pimpinan Unit Kerja
fwa. Indabwati, SH
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK-HAK ASASI SIPIL DAN POLITIK TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Elfansuri, SIP., MA.
Jabatan : Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Asasi Sipil dan Politik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua,
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 24 September 2018
Quae Indahwati, SH
Pihak Pertama,
Elfansuri, SIP., MA.
Lampiran Perjanjian Kinerja Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Asasi Sipil dan Politik
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK-HAK ASASI SIPIL DAN POLITIK TAHUN 2018
| No. (1) | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Terlaksananya kegiatan pengkajian dan penelitian hak sipil dan politik | 1. Jumlah laporan pengkajian dan penelitian hak sipil dan politik yang dihasilkan | 15 |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, 24 September 2018
Qua Indahwati, SH
Pimpinan Unit Kerja,
Elfansuri, SIP., MA.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Asri Oktavianty Wahono, SH
Jabatan : Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Qwa Indahwati, SH
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Asri Oktavianty Wahono, SH
Lampiran Perjanjian Kinerja Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya kegiatan pengkajian dan penelitian hak ekonomi, sosial dan budaya | 1. Jumlah laporan pengkajian dan penelitian hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dihasilkan | 15 |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
wau
Indahwati, SH
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unt Kerja,
Asri Oktavianty Wahono, SH
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN DUKUNGAN PENYULUHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Mimin Dwi Hartono, SE. MA.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
: Indahwati, SH Nama
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 2 September 2018
Qua Indahwati, SH
Pihak Pertama,
MiminDwi Hartono, SE., MA.
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN DUKUNGAN PENYULUHAN TAHUN 2018
| No. | |||
| (2) | |||
| pemenuhan minoritas | Polisi berbasis HAM, SRH, dan hak kelompok | ||
| 7 | 1 | yang bekerjasama menyelenggarakan | |
| HAM | informasi dan publikasi Komnas HAM |
Output
1. Indeks HAM yang diimplementasikan dalam Rp. 960.280.000,- indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas.
Anggaran
2. K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dan Rp. 1.690.000.000,- melaksanakan pendidikan berbasis HAM.
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Jakarta, 29 September 2018
way Indahwati, SH
Pimpinan Unit Kerja
Mimin Dwi Hartono, SE., MA.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RENCANA PENYULUHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Koesoemowanto, SE., MM.
Jabatan : Kepala Subbagian Rencana Penyuluhan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Mimin Dwi Hartono, SE., MA.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Mimin Dwi Hartono, SE., MA.
Pihak Pertama,
we
Koesoemowanto, SE., MM.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN RENCANA PENYULUHAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya kegiatan penyuluhan HAM | 1. Jumlah kegiatan penyuluhan HAM yang dilaksanakan | 10 |
| 2 | Terlaksananya kerjasama pendidikan berbasis HAM | HAM yang dilaksanakan 1. Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan berbasis HAM yang dilaksanakan | 15 |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Mimin Dwi Hartono, SE., MA.
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja,
wr
Koesoemowanto, SE., MM.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYULUHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Mimin Dwi Hartono, SE. MA.
Jabatan : Kepala Subbagian Teknologi Informasi Penyuluhan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Mimin Dwi Hartono, SE. MA.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Minfie Dwi Hartono, SE., MA.
Pihak Pertama,
MiminDwi Hartono, SE., MA.
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYULUHAN TAHUN 2018
| No. (1) | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Target | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya pelayanan teknologi informasi | 1. Persentase layanan teknologi informasi | 100 |
| 2 | Terlaksananya kerjasama pendidikan berbasis HAM | 1. Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan berbasis HAM yang dilaksanakan | 5 |
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Jakarta, 24 September 2018
Mimin Dwi Hartono, SE., MA.
Pimpinan Unit Kerja
Mimin- Dwi Hartono, SE., MA.