LKIP 2018
BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JI. Latuharahary No. 4B, Menteng Jakarta Pusat
LKIP 2018
BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
Disusun oleh : Tim Penyusun LKIP Biro Dukungan Penegakan HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 19g9 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
Sampai saat ini, meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam Undang- Undang tesebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara tidak konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan tata negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, penyerobotan tanah, pencemaran lingkungan, dan berbagai bentuk pelangaran HAM lainnya tampaknya sulit untuk diselesaikan secara meyeluruh. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad Negara yang secara konsisten melindungi warganya. Kewenangan Komnas HAM tidak seperti institusi Kepolisian atau penegak hukum. Komnas HAM hanya bertindak sebagai pengawas bagi jaminan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia karena tugas utama kewajiban pemenuhan HAM itu sendiri ada pada negara melalui penyelenggara negara yakni pemerintah.
Gambaran pelanggaran dan belum terpenuhinya hak asasi manusia, baik di bidang hak sipil dan politik maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dibuktikan dengan data jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya harapan masyarakat ini harus diimbangi dengan pemberian pelayanan prima bagi percepatan penanganan pengaduan bagi pemulihan hak para korban yang terlanggar dapat dilihat dari meningkatnya jumlah berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM.
Berkaca dari gambaran situasi dan kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, kehadiran Komnas HAM RI sebagai lembaga negara menemukan maknanya yang substansial pada tanggung jawab yang diembannya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Subkomisi Mediasi. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, kedua Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Dukungan Mediasi. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Biro Dukungan Penegakan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM terutama pada Biro Dukungan Penegakan HAM.
B. TUGAS DAN WEWENANG
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor oo2/PERSES/Ill/2o15 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Dukungan Penegakan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia;
2. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;
3. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
4. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri atas:
1. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, mempunyaitugas melaksanakan penyusunan rencana, dukungan administrasi, dan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;
2. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan penyelenggaraan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia;
3. Bagian Dukungan Mediasi, mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.
Biro Dukungan Penegakan HAM Bagian Dukungan Bagian Dukungan Bagian Dukungan Pelayanan Pemantauan đan Mediasi Pengaduan Penyelidikan Subbagian Subbagian Subbagian Penerimaan dan Rencana Subbagian Subbagian Subbagian Arsip Laporan Pemilahan Pengaduan Pemantauan dan Pemantauan dan Rencana Mediasi Laporan Mediasi Pengaduan Penyelidikan Penyelidikan
Gambar1. Struktur Organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Komnas HAM merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1gg9. Di dalamnya dijabarkan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang meliputi penegakan, pemajuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
Unsur-unsur Komnas HAM terbagi menjadi dua yaitu Sub Komisi dan Sekretariat Jenderal, Sub Komisi bertugas dan berwenang melaksanakan fungsi substansi, sedangkan Sekretariat Jenderal sebagai unit supporting terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan substansi. Sekretariat Jenderal terdiri dari empat biro yaitu Biro Administrasi Pemajuan HAM, Biro Administrasi Penegakan HAM, Biro Perencanaan dan Kerjasama, dan Biro Umum.
Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian dari unit pendukung (supporting unit) bertugas dan berwenang melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Demi tercapainya arah kebijakan dimaksud secara maksimal, Biro Dukungan penegakan HAM memastikan setiap unit yang dibawahnya yang terdiri dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitikberatkan pada koordinasi dan integrasi antar bagian dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Biro Dukungan Penegakan HAM juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif, serta sumber daya anggaran yang memadai.
B. PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan dalam rangka perwujudan dari dibentuknya Perjanjian Kinerja tersebut, Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia telah menetapkan program yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target 2o18 sebagai berikut:
Tabel 1.
Penetapan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2o18
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | penanganan | 4 penyelidikan |
| 2. | Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan | 1. Jumlah terutama masyarakat dan rentan | penanganan kasus pelanggaran HAM pada marginal | 6oo kasus |
| 2. Pengelolaan pengaduan perwakilan HAM | 2. Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan Komnas | 7500 berkas | ||
| 3. Jumlah mediasi pelanggaran kelompok marginal dan rentan | pelaksanaan sengketa HAM kelompok marginal dan | 77 kasus |
Berdasarkan tabel penetapan kinerja di atas, terlihat bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM memfokuskan terhadap 2 (dua) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian yaitu :
1. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat; dan
2. Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan.
Dalam upaya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM telah menangani penyelidikan terkait peristiwa pelanggaran HAM yang berat terdiri dari:
Tabel 2.
Matriks Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Ditangani oleh Komnas HAM
| No. Kasus | Matriks Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Ditangani oleh Komnas HAM | Keterangan |
| 1. | Pelanggaran HAM yang berat masa lalu | Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan |
| 2. | Pelanggaran HAM yang berat di Aceh | Agung |
| 1 | a. Peristiwa Jambo Keupok | Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan |
| b. Peristiwa Simpang KKA | Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan | |
| _ | C. Peristiwa Rumoh Geudong | Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan |
| d. Peristiwa Timang Gajah-Bener Meriah | Masih dalam proses penyelidikan | |
| e. Peristiwa Bumi Flora | Masih dalam proses penyelidikan | |
| 3. | Pelanggaran HAM yang Berat terkait Pembunuhan Dukun Santet di | Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan |
| 4. | Banyuwangi Pelanggaran HAM yang Berat di Papua |
| Pelanggaran HAM a. Wamena | Berat Wasior Saat ini tengah dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa | |
| b. | b. Pelanggaran HAM Berat Paniai | Masih dalam proses penyelidikan |
Adapun yang dikategorikan sebagai kelompok marginal dan rentan antara lain masyarakat adat, narapidana/tahanan, kelompok orang miskin, kelompok buruh migran, kelompok anak, kelompok perempuan, orang berusia lanjut, kelompok orang sakit, kelompok orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), kelompok penyandang disabilitas, pengungsi dalam negeri (internallly displaced persons), dan kelompok-kelompok yang umumnya mengalami diskriminasi, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Kelompok terakhir ini antara lain kelompok minoritas agama, pekerja seks, kelompok etnis tertentu, eks tahanan politik (tapol) eks narapidana politik (napol) dan keluarganya, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan kelompok penyandang kusta.
Jaminan kepada kelompok marginal dan rentan ini juga tercantum dalam Pasal 4o ayat (2) UU No 39 Tahun 19gg tentang HAM, "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Selanjutnya, dalam Pasal 42 yang berbunyi, "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Pada 2o18, Biro Dukungan Penegakan HAM berusaha untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasilnya sebagai berikut:
Tabel 3.
Capaian Indikator Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2o18
| Capaian Indikator Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2o18 | |||||
| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres |
| 1. | Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 4 penyelidikan | 3 penyelidikan | 75% |
| 2. | Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan | HAM yang berat 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan 2. Pengelolaan | 6oo kasus | 618 kasus | 103% |
| 2. Pengelolaan pengaduan di kantor pusta dan perwakilan Komnas HAM 3. Jumlah | 7500 berkas 77 kasus | ||||
| 3. | Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan | 77 kasus | |||
Capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2o17 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, dijabarkan berdasarkan masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut :
1. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat Indikator : Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat
Tabel 4.
Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat
| Program/ | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres | |
| kasus pelanggaran | Jumlah penanganan kasus | 3 | 75% |
Sesuai mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM, pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM RI sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM RI kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, sebagai Penyidik pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian ditindaklanjuti (dilakukan penyidikan).
Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 4 (empat) kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI pada sepanjang tahun 2o17 telah menyelesaikan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 3 (tiga) penyelidikan dengan persentase progres 75%, yaitu:
a. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hakhak korban/HAM Berat Masa Lalu;
b. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Aceh; dan
c. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet 19g8- 1999 di Banyuwangi.
Masing-masing progres penyelidikan kasus-kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hakhak korban/HAM Berat Masa Lalu
Pada 1o Januari 2o18, Sidang Paripurna Komnas HAM RI memutuskan membentuk Tim Adhoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa: (1) Kerusuhan Mei 19g8, (2) Trisaksi, Semanggi I dan II, (3) Penghilangan Orang Secara Paksa, (4) Talangsari, (5) Penembakan Misterius, dan (6) Tragedi 1965- 1966. Keputusan Sidang Paripurna ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor oo3/KOMNAS HAM/Il/2o18 tertanggal o1 Februari 2018, yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor 013A/KOMNAS HAM/VIII/2o18 tertanggal o9 Agustus 2018.
Gambar 2. Kegiatan Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban Pelanggaran HAM Yang Berat
Tim telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Komunikasi dengan Korban dan Pendamping
Selama 2o18, Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan 6 (enam) Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat telah melakukan beberapa pertemuan dengan korban dan pendamping sebagai berikut :
Pertemuan dengan Forum 65 pada 22 Januari 2o18, di Kantor Komnas HAM RI, yang membahas upaya penyelesaian Pelanggaran HAM Berat terkait kasus 65, salah satunya Peristiwa 65 yang terjadi di Pulau Buru.
Workshop Rencana Strategis Penyelesaian 65 dengan Forum 65, yang dilaksanakan pada 2o Februari 2o18, di Kantor Komnas HAM RI.
Pertemuan audiensi dengan Sdr. Arukat dkk., pada 14 Maret 2o18, di Kantor Komnas HAM RI.
Pertemuan audiensi dengan Gerakan Pemuda Anti Komunis (GEPAK), pada 16 Maret 2o18, di Kantor Komnas HAM RI.
Pertemuan audiensi dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), pada 23 Maret 2o18, di Kantor Komnas HAM.
2) Komunikasi dengan Publik
Komnas HAM RI telah melakukan beberapa upaya untuk memperoleh dukungan publik terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan melakukan FGD dengan beberapa universitas sebagai berikut :
Unika Soegijapranata Semarang Jawa Tengah pada 24 Juli 2o18;
Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur pada 28 Agustus 2o18;
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 3o Agustus 2o18;
Universitas Nasional Jakarta pada 23 Nopember 2o18.
Gambar3. Dialog Publik di Universitas Nasional Jakarta
3) Komunikasi dengan Pemerintah Pusat/Lembaga Negara Lainnya
Komnas HAM RI selama 2o18 telah melakukan pertemuan dengan pengambil kebijakan terkait tindak lanjut hasil penyelidikan 6 (enam) peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Pertemuan ini akan terus diupayakan untuk dilanjutkan guna terlaksananya langkah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu sebagai agenda bangsa Indonesia sebagai berikut :
Pertemuan dengan Kemenko Polhukam pada 3o Juli 2o18 di Jakarta terkait perkembangan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan langkah-langkah penyelesaiannya.
Pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) pada 12 Februari 2o18 di Jakarta terkait pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat.
Pertemuan dengan LPSK pada 20 Maret 2o18 dan 20 Juli 2o18 di Jakarta terkait permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.
4) Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM RI telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor oo4/Komnas HAM/X/2o13 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komnas HAM RI Nomor o1/KOMNAS HAM/IV/2o15, dan terakhir diubah dengan Peraturan Komnas HAM RI Nomor o5/KOMNAS HAM/X/2o16. Pada 2o18, Komnas HAM RI telah melakukan perubahan atas peraturan dimaksud melalui Peraturan Komnas HAM RI Nomor oo3/KOMNAS HAM/IX/2o18. Sampai 2o18, Komnas HAM telah menerima sebanyak 654 surat permohonan surat keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Permohonan tersebut berasal dari korban peristiwa 1g65-1g66 dan peristiwa Rumoh Geudong di Aceh. Korban peristiwa 1965-1g66 mendominasi jumlah permohonan surat keterangan hal ini salah satunya dikarenakan jumlah korban peristiwa 1g65-1g66 yang sangat besar dan hampir merata di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk peristiwa lainnya korban tidak besar dan hanya pada satu wilayah saja. Selain itu, masih terjadi ketimpangan wilayah pemohon surat keterangan, yang saat ini masih mendominasi adalah korban yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sedangkan wilayah lainnya masih sedikit. Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM RI berkesimpulannya masih belum meratanya informasi terkait program bantuan psikomedis LPSK dan surat keterangan Komnas HAM RI. Komnas HAM telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 356 berkas permohonan Surat Keterangan Korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat yang tersebar di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Aceh. Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Komnas HAM telah mengeluarkan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, Komnas HAM juga sedang mengembangkan database penanganan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat.
b. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Aceh
Pada pertengahan 2o13, Komnas HAM menerima sejumlah pengaduan dari KontraS dan masyarakat sipil Aceh mengenai sejumlah peristiwa yang diduga pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Provinsi Aceh. Para pengadu meminta agar Komnas HAM serius melaksanakan pemeriksaan atas peristiwa-peristiwa tersebut.
Sejak 4 Oktober 2o13, Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan membentuk Tim Adhoc Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.o18/KOMNAS HAM/XI/2o13 tertanggal 8 November 2o13 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di
Prov. Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh). SK Tim Aceh diperpanjang terakhir kali dengan Keputusan Komnas HAM No. o12/KOMNAS_HAM/VII/2o18 tanggal 5 Juli 2o18 dan susunan Tim berubah dari yang sebelumnya.
Tim Aceh kemudian memutuskan untuk menyelidiki 5 (lima) peristiwa yang tersebar di Provinsi Aceh, yaitu: (a) Peristiwa Jambo Keupok pada 2oo3 di Aceh Selatan; (b) Peristiwa Simpang KKA pada 1gg8 di Aceh Utara; (c) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya pada 1g89 - 1998 di Pidie; (d) Peristiwa Timang Gajah pada 2oo1 di Bener Meuriah dan Aceh Tengah; (e) Peristiwa Bumi Flora pada 2oo1 di Aceh Timur.
Perkembangan Penyelidikan Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya Pada 1g8g – 19g8, Pemerintah Indonesia melaksanakan operasi Jaring Merah (JAMER) dengan maksud menumpaskan GPK – AM di wilayah Aceh. Pasukan ini disebarkan di Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Pada 19go, Pemerintah RI menetapka status DOM pada Aceh dan operasi Jamer menempatkan Korem o11 Lilawangsa sebagai Komando Operasi, dimana Kopassus sebagai pelaksana operasi lapangan. Operasi ini menimbulkan sejumlah pos sattis dengan Rumoh Geudong di Bili Arun sebagai pusat pos sattis.
Tim Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi mata dalam peristiwa ini dari 2o16 – 2o18 sebanyak ±54 orang dan pemanggilan para pihak yang bertanggungjawab. Tim menemukan fakta dan bukti bahwa para korban mengalami tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut: (i) Pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, sekurang-kurangnya 74 orang; (ii) Penyiksaan, sekurang-kurangnya 1og orang; (iii) Pembunuhan, sekurang-kurangnya 9 orang; (iv) Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, sekurangkurangnya 44 orang; (v) Penghilangan orang secara paksa, sekurang-kurangnya 8 orang. Oleh karena itu Komnas HAM memutuskan telah terjadi Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM.
Pada 28 Agustus 2o18, Komnas HAM telah mengirimkan Laporan Penyelidikan Proyustisia atas Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya ini kepada Jaksa Agung.
c. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet 19g8-1999 di Banyuwangi
Kasus Dukun Santet yang terjadi sepanjang tahun 1gg8-1gg9 di wilayah Jawa Timur, dimulai di daerah Banyuwangi kemudian menyebar ke arah barat, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, hingga ke Kabupaten Malang. Di Banyuwangi sendiri, ilmu santet merupakan hal yang biasa dan bisa dimiliki oleh siapapun. Ketika warga di dusun atau desanya merasa keberatan dengan ilmu santet yang dimiliki oleh salah seorang warganya maka yang bersangkutan akan diusir atau dikucilkan dari dusunnya. Selain itu, terdapat juga tradisi sumpah pocong guna membuktikan apakah orang yang dimaksud adalah dukun santet atau bukan, sehingga tidak terjadi penghakiman secara massal yang menggunakan kekerasan. Pembunuhan terhadap dukun santet kemudian berkembang menjadi pembunuhan terhadap guru-guru ngaji di kalangan Nahdlatul Ulama, para pengasuh pondok pesantren, orang-orang gila, hingga warga petani biasa. Hal ini tentu menimbulkan keresahan, simpang siur, saling tegang, dan curiga di masyarakat, khususnya bagi kalangan Nahdlatul Ulama. Hingga saat ini, masih belum terungkap siapa pelaku pembunuhan massal terhadap sejumlah orang yang dituding sebagai dukun santet. Namun, menurut keterangan dari para warga diketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap dukun santet itu dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Mereka bergerak cepat dari kampung ke kampung, membantai targetnya, kemudian menghilang dengan cepat yang kemudian disebut dengan istilah "ninja".
Atas dasar hal tersebut, penuntasan peristiwa pembunuhan dukun santet yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing), penyiksaan, dan persekusi, dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peristiwa ini ditanggapi oleh Komnas HAM dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yaitu pengkajian dengan membentuk Tim Pemantauan Kasus Dukun Santet Tahun 19g8-1999 di Banyuwangi Jawa Timur. Pengkajian dimulai sejak 1 Desember 2o14 sampai dengan 31 Mei 2o15, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor o18D/KOMNAS HAM/XII/2o14 tanggal 1 Desember 2014. Hasil kerja tim ini telah dipaparkan pada sidang paripurna Komnas HAM bulan Juli 2o15 yang menyimpulkan bahwa telah terbentuk perbuatan dan pola pelanggaran HAM dalam fakta peristiwa pembunuhan santet. Kesimpulan lain adalah Komnas HAM memandang perlu melakukan pendalaman terhadap upaya mencari dan menemukan permulaan yang cukup atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa tersebut. Hasil lainnya adalah memutuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Periode 1gg8 - 1999. Masa kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Periode 1998-1999, dimulai sejak 31 Mei 2o18 sampai dengan 31 Agustus 2o18, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor o12A/KOMNAS HAM/VIII/2o18 tertanggal Agustus 2018.
Proses Penyelidikan
Komnas HAM telah melakukan proses penyelidikan selama 3 tahun yang diawali pada tahun 2o16 dengan mengumpulkan bahan keterangan serta koordinasi dan pemeriksaan dengan aparat/lembaga. Selanjutnya pada tahun zo17 dilakukan pemeriksaan saksi (keluarga, korban, tokoh, ulama dan mantan aparat). Dan pada tahun 2o18 dilakukan pemeriksaan saksi lanjutan dan pembuatan laporan. Sampai dengan 2o18 jumlah saksi dan keterangan dapat dirinci sebagai berikut :
Saksi korban/keluarga korban : 41 BAP
Saksi anggota/purnawirawan TNI :2 BAP
Saksi dari Pemda : 2 BAP
Saksi dari Tokoh Masyarakat/Ulama :3BAP
Saksi dari Media :2 BAP
Keterangan Narasumber :2 BAP
Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh data jumlah korban berdasarkan kepolisian sejumlah 16g korban tewas, berdasarkan data dari NU ada sejumlah 147 korban tewas, dan berdasarkan data dari Pemda banyuwangi ada sejumlah 1o3 korban tewas. Korban tewas tersebut tersebar d sejumlah wilayah di Jawa Timur yaitu Banyuwangi, Jember, Malang, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Pasuruan. Kejadian ini diprediksi dalam periode 1gg8 dengan sejumlah isu yaitu pada Februari sampai dengan Juli 1gg8 terjadi dugaan pembunuhan dengan isu dukun santet, Juli sampai dengan September terjadi dugaan pembunuhan dengan isu ninja, dan pada Oktober sampai dengan November terjadi dugaan pembunuhan dengan isu orang gila. Peristiwa-peristiwa tersebut diduga dilakukan secara sistematis dan/atau meluas.
Bentuk kejahatan yang diduga dilakukan oleh pelaku antara lain :
Pembunuhan
Semua peristiwa dalam setiap peristiwa di Kabupaten Banyuwangi dan Jember memang bertujuan dengan membunuh korbannya
Penganiayaan
Penganiayaan terjadi pada seluruh korban yang ditangkap dan dituduh sebagai dukun santet atau orang yang memiliki ilmu santet
Perusakan properti
(1) Untuk memaksa korban keluar dari rumahnya untuk dieksekusi,
(2) Melampiaskan kemarahannya dengan merusak rumahnya, dan/atau
(3) Membuat barang atau propertinya tidak dapat digunakan kembali.
Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim penyelidik, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, peristiwa tersebut dapat diduga adalah tindak pembunuhan yang dilakukan secara meluas dan sistematis berdasarkan Pasal 7 huruf b jo. Pasal g huruf a Undang-undang Nomor 26 Tahun 2ooo. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) yang diduga dilakukan oleh pelaku adalah pembunuhan dan penganiayaan, yang mana korbannya adalah sekelompok warga sipil yang dituduh sebagai kelompok yang memiliki kemampuan lebih atau kesaktian yaitu dianggap sebagai dukun santet dan memilki posisi atau pengaruh khusus di masyarakat.
Laporan Hasil Penyelidikan telah diterima oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada tanggal 6 November 2o18 dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung Rl sebagai Penyidik pada tanggal 14 November 2o18.
Dari 3 (tiga) kasus pelanggaran HAM yang berat tersebut, hasil penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM RI telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan. Sedangkan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Papua dan beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Aceh sampai dengan akhir 2o18 masih dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM antara lain :
a. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Papua
Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Papua yang terdiri dari 3 (tiga) penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Wamena 2oo2, Peristiwa Wasior 2oo3 dan Peristiwa Paniai 2o14. Pembentukan tim ini merupakan kelanjutan kerja-kerja tim terdahulu atas dasar Keputusan Komnas HAM No. o16/KOMNAS HAM/IX/2o18 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Tim Penyelidik Ad Hoc Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Wasior Tahun 2oo2 dan Wamena Tahun 2oo3 jo. Keputusan Komnas HAM No. oo4/KOMNAS HAM/Il/2o18 dengan masa kerja diperpanjang hingga Januari 2o19, serta Keputusan Komnas HAM No. o15/KOMNAS HAM/IX/2o18 jo. Keputusan Komnas HAM oo5/KOMNAS HAM/ll/2o18 tentang Perpanjangan Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai dengan masa kerja diperpanjang hingga Januari 2o19. Berdasarkan keputusan tersebut, ruang lingkup/mandat kedua tim tersebut antara lain:
1) Penyelidikan Kasus Wamena-Wasior
Menyelenggarakan Pertemuan dengan pihak-pihak yang relevan;
Menyusun laporan perkembangan hasil penyelidikan;
Melakukan analisis hukum terhadap hasil Penyelidikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM yang Berat di Papua, yaitu Peristiwa Wasior Tahun 2oo2 dan Wamena Tahun 2003;
Memeriksa dokumen di sejumlah tempat (rumah sakit, kantor polisi, dsb).
Melengkapi kesaksian dan bukti tentang adanya tindakan pembunuhan, penyiksaan, dan perampasan kemerdekaan;
Melengkapi kesaksian terhadap terduga pelaku dan penanggungjawab garis komando ketika peristiwa terjadi;
Melakukan kegiatan lanjutan yang dianggap perlu.
2) Penyelidikan Kasus Paniai
Mencari dan menemukan ada/tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan;
Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul yang diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat;
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang peristiwa yang diduga Pelanggaran HAM yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
Memanggil pihak pengadu, korban, pihak yang diadukan untuk dimintai keterangannya;
Memanggil saksi untuk diminta dan didengarkan kesaksiannya;
Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
Melakukan tindakan lain atas perintah Penyidik;
Melakukan kegiatan lain yang dianggap perlu.
Perkembangan Kerja Tim
1) Penyelidikan Kasus Wamena dan Wasior
Terkait dengan penyelidikan Peristiwa Wamena dan Wasior, Tim telah menyerahkan berkas penyelidikan untuk Peristiwa Wamena Tahun zoo2 dan Peristiwa Wasior Tahun 2oo3 kepada pihak Penyidik Kejaksaan Agung. Dalam kurun waktu tersebut, Tim terdahulu telah melakukan serangkaian koordinasi. Namun, pihak Penyidik kemudian mengembalikan berkas tersebut melalui surat No. R-o76/A/Fd.3/11/2o16 tertanggal 29 November 2o16 yang ditandatangani oleh H.M. Prasetyo (Jaksa Agung RI) perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Wamena untuk dilengkapiiskusi dengan pihak Penyidik maupun pihak terkait lainnya dalam rangka penyelidikan.
Melalui surat Ketua Komnas HAM RI kepada Jaksa Agung RI No. o81/TUA/IV/2o17, tertanggal 21 April 2o17, perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Tahun 2oo1-2oo2 dan Peristiwa Wamena Tahun 2oo3, disampaikan bahwa Penyelidik telah merespon surat Penyidik terkait petunjuk melalui surat No. No. oo8/TUA/l/2o17 tertanggal 12 Januari 2o17 perihal Tanggapan Komnas HAM RI atas petunjuk Penyidik terkait pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior Wamena untuk dilengkapi.
Sesuai dengan petunjuk Penyidik, Tim juga telah melakukan pemisahan laporan Wasior dan Wamena yang semula masih dalam satu kesatuan. Tim mencatat sejumlah hambatan yang dihadapi, diantaranya:
Dokumen VeR asli atau rekam medis atau dokumen lain yang terkait dengan korban dalam Peristiwa Wasior yang pernah dirawat di RSUD Manokwari sudah tidak ada, karena sudah dimusnahkan (retensi) atau musnah akibat terbakarnya RS tersebut beberapa tahun lalu, atau hilang karena berpindahpindahnya RS tersebut.
Petugas RS yang bertugas sudah ada yang meninggal dan pensiun.
Adanya beberapa saksi petunjuk yang masih trauma terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Wasior sehingga belum/tidak bersedia untuk dimintai keterangan.
TKP pembunuhan 5 anggota Brimob dan 1 warga sipil telah berubah
Adanya pemekaran wilayah, sehingga menyulitkan penelusuran dokumen yang dibutuhkan.
Untuk itu, Tim telah menyurati Kapolri melalui surat No. o57/TUA/Ill/2o17 tanggal 31 Maret 2o17 perihal permintaan dokumen terkait Peristiwa Wasior, namun belum ada tanggapan, sehingga hambatan dan keterbatasan kewenangan Penyelidik dalam UU No. 26/2ooo tersebut disampaikan kepada Penyidik dan berharap Penyidik (Jaksa Agung) dapat memenuhi kekurangan materiil dan formil berkas laporan penyelidikan pada tahap Penyidikan. Namun, Tim telah melakukan pemisahan dan penulisan ulang Laporan Penyelidikan Peristiwa Wamena dan Wasior sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Agung pada 13 Maret 2o18. Perkembangan terkini, pihak Kejaksaan Agung baru saja kembali mengirimkan ulang berkas perkara Peristiwa Wamena dan Wasior melalui surat No R-767/F/Fh.1/11/2o18 tanggal 23 November 2o18 perihal Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Wasior dan Wamena dari pihak Penyidik.
2) Tim Adhoc Paniai
Sementara itu, terkait dengan penyelidikan Peristiwa Paniai 2o14, Tim terdahulu telah melakukan sejumlah kegiatan dalam penyelidikan berbasis UU Nomor 39/1999 maupun UU Nomor 26/2ooo tentang Pengadilan HAM. Dalam kurun waktu 2o18, Tim setidaknya telah melakukan upaya-upaya berikut:
Membuat matriks saksi dan korban Peristiwa Paniai guna mengidentifikasi kebutuhan saksi-saksi yang masih diperlukan keterangannya. Tercatat terdapat 5 (lima) saksi sipil dan 12 saksi dari POLRI yang telah diperiksa, serta hasil visum et repertum (VER) korban tewas maupun luka.
Melanjutkan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dari POLRl yang saat itu berada di lokasi kejadi. Tercatat sebanyak 4 (empat) saksi dari POLRI yang sudah diperiksa oleh Tim, diantaranya eks Kapolres Paniai.
Melakukan pertemuan dengan Ketua DPRP Papua dan jajaran, serta Ketua Dewan Adat Paniai guna mencari peluang akses kepada korban yang diduga masih menolak diperiksa oleh pihak manapun terkait Peristiwa Paniai 2o14.
Merekonstruksi ulang peristiwa yang terjadi dengan mengidentifikasi seluruh hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang telah diperiksa dan membandingkannya dengan kronologis peristiwa dari sejumlah versi/keterangan.
Melakukan konsultasi ahli guna mendapatkan informasi atau pemahaman terkait dengan peristiwa tersebut dan penguatan bukti-bukti guna memperjelas terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang berat di Paniai.
Melakukan diskusi dengan organisasi masyarakat sipil yang juga melakukan investigasi terhadap Peristiwa Paniai guna memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu proses penyelidikan Tim.
Tim juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kemenko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri dikarenakan masih adanya hambatan untuk meminta keterangan dari anggota TNl yang saat itu bertugas di Paniai. Namun, hanya pihak POLRI yang merespon baik permintaan Tim.
Melakukan pertemuan dengan jajaran pihak Penyidikan Kejaksaan Agung guna membahas perkembangan kelanjutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini sedang ditangani oleh Komnas HAM.
Hambatan-hambatan
1) Belum tercapainya kesepakatan atau kesamaan cara pandang antara Tim Komnas HAM sebagai Penyelidik dengan pihak Kejaksaan Agung sebagai Penyidik terkait kelengkapan berkas penyelidikan yang telah diserahkan khususnya kasus Wamena dan Wasior;
2) Kesulitan Tim Penyelidik untuk melengkapi petunjuk dari pihak Penyidik terkait berkas Kasus Wamena dan Wasior dikarenakan sudah lamanya peristiwa terjadi, seperti dokumen VeR atau rekam medis serta dokumen lain terkait korban dalam Peristiwa Wamena Tahun 2o03-2o04 yang pernah dirawat di RSUD Wamena, dan adanya perubahan wilayah geografis maupun administrasi kependudukan.
3) Selain itu, untuk Peristiwa Wamena, tidak tersedianya informasi terkait peristiwa dan dokumen seperti surat perintah, radiogram/telegram, laporan periodic pelaksanaan operasi, laporan akhir tahun pelaksanaan, laporan intelijen, dokumen putusan di MA, baik tersangka militer dan sipil, dokumen kematian di kelurahan/kecamatan, register penahanan korban di Kodim Wamena maupun Polres Wamena serta salinan surat penangkapan dan penahanan yang harus seizin Panglima TNI.
4) Sementara terkait Penyelidikan Peristiwa Paniai, tidak adanya respon atau tanggapan dari pihak TNl terkait permintaan Tim Penyelidik untuk meminta keterangan anggota TNl yang bertugas pada saat Peristiwa Paniai terjadi. Hal ini mengingat Tim telah 3 (tiga) kali menyurati Panglima TNI guna meminta hal tersebut.
5) Selain itu, adanya penolakan dari pihak saksi korban maupun saksi lainnya terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dikarenakan beberapa alasan.
b. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Aceh
1) Penyelidikan Peristiwa Timang Gajah dan Bener Meuriah
Pada 2o11 Jeda Kemanusiaan di Aceh selesai. Kemudian pada 11 April 2oo1 Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Inpres No. IV Tahun 2oo1 tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh. Penanganan bidang keamanan ini diberi nama Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum (OKPH) disebut sebagai operasi terbatas. Jaga malam masal dilakukan di pospos TNl yang tersebar di desa-desa, selain itu terjadi jaga malam masal, pembakaran rumah-rumah berlokasi di gunung sehingga turun ke perkampungan terdekat untuk memudahkan mengontrol masyarakat dan menimbulkan kecurigaan antar masyarakat. Pada akhir tahun 2oo1, tepatnya antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2oo1 terjadi penghilangan orang secara paksa di Kecamatan Timang Gajah (sekarang Timang Gajah dan Gajah Putih). Penghilangan orang secara paksa terjadi di Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Bandar, Kecamatan Gajah Putih, Kecamatan Rime Pintu Gayo, Kecamatan Bener Kelipah. Di mana yang diduga menjadi pelaku adalah anggota TNI yang tersebar menempati pos-pos di Kecamatan Timang Gajah. Masing-masing pos berkekuatan 6-12 orang anggota bersenjata lengkap.
Pemeriksaan dilaksanakan atas: (i) Saksi keluarga Korban sebanyak 26 Saksi; (ii) Saksi dari PMI sebanyak 3 saksi; (iii) Saksi Aparat Pemerintah sebanyak 5 saksi; (iv) Saksi dari RSUD sebanyak 5 saksi. Saat ini Tim Aceh masih dalam proses penyelidikan atas peristiwa ini.
2) Penyelidikan Peristiwa Bumi Flora
Peristiwa Bumi Flora ini terjadi pada 9 Agustus 2oo1 di afdeling IV PT. Bumi Flora, di mana sekelompok TNI melakukan penembakan secara sporadis terhadap warga sipil. Tindakan ini diduga menyebabkan jatuhnya 31 orang korban jiwa dari warga sipil, 1 orang hilang, dan 7 orang luka. Korban adalah karyawan perusahaan perkebunan karet milik PT. Bumi Flora, Aceh Timur. Untuk peristiwa ini, Tim Aceh masih dalam proses pengumpulan bahan untuk diteliti dan diperiksa terlebih dahulu.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI memerlukan waktu lama, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya sulitnya menemukan dan/atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang Berat. Permasalahan ini juga berdampak ketika hasil penyelidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.
Berdasarkan mandat yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki komitmen tinggi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Komnas HAM RI berharap Kejaksaan Agung dan DPR RI memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat. Adanya kendala yang dihadapi Komnas HAM RI dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah (pusat maupun daerah).
2. Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan
a. Indikator : Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan
Tabel 5.
Capaian Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres |
| 1. | Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan | 600 kasus | 618 kasus | 103% |
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19gg tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 4o Tahun 2oo8 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan terhadap peristiwa yang diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Pada 2o18 Komnas HAM menerima 5.335 berkas pengaduan1. Berkas pengaduan tersebut disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi dan tanggapan). Tidak semua berkas tersebut merupakan berkas baru 1 satu kali yang disampaikan kepada Komnas HAM. Terdapat berkas atas kasus lanjutan yang sudah ditangani pada tahun-tahun sebelumnya. Periode 2o18, Komnas HAM mencatat sebanyak 1.463 kasus baru yang diadukan.
8249 10000 7285 7188 5387 5335 5000 0 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah berkas yang diterima Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir
Dari 5.335 berkas pengaduan yang diadukan tersebut, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan menerima kasus sebanyak 1.713 kasus yang terdiri dari 717 kasus baru dan gg6 kasus lanjutan² untuk selanjutnya ditangani oleh masing-masing staf laporan pemantauan dan penyelidikan. Rincian jumlah kasus yang diterima selama 2018 dapat dijelaskan dalam grafik berikut :
Desember 27 167 November 49 84 Oktober 79 9 September 43 47 Agustus 63 123 Juli 37 49 Juni 60 76 Mei 146 146 April 45 113 Maret 48 80 Februari 75 66 Januari 45 36 200 250 300 350 0 50 100 150 Kasus Baru Kasus Lanjutan
Jumlah kasus yang diterima Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan
Dari total 1.713 kasus yang diterima oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tersebut, ada sebanyak go3 kasus (382 kasus baru dan 521 kasus lanjutan) yang telah ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan dengan rincian yang dapat digambarkan dalam grafik berikut :
111 120 100 89 92 58 55 54 54 46 51 36 30 32 32 28 26 25 20 21 12 30 9 11 8 3 Mei Juni Juli Des Maret April Nop Januari Februari Agustus Oktober September Kasus Baru Kasus Lanjutan
Kasus-kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tersebut yang merupakan capaian dari indikator jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan dengan target 6oo kasus, tapi dapat dicapai oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan sebabanyak 618 kasus, yang artinya 1o3% dari target dengan rincian sebagai berikut :
| No. 1. | Output | Jumlah Capaian |
| 2. | Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM a. Resume atas kasus baru yang ditangani (382 kasus) b. Rekomendasi akhir (43 kasus) C. Memorandum pelimpahan kasus ke Mediasi atau Perwakilan (15 kasus) d. Kasus ditutup (78 kasus) e. Pemantauan lapangan (62 kegiatan) f. Pemanggilan (1o kegiatan) Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual | 591 kasus 6 kasus |
| 2. | Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual nasional di Indonesia (berdasarkan Putusan Sidang Paripurna) | 6 kasus |
| 3. | Pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM | 21 kasus |
| HAM oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM Jumlah Capaian Output | 618 kasus | |
Pencapaian target kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun zo17 dikarenakan adanya perubahan target capaian output dimana hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan penghitungan output dan metode penanganan kasus (yang semula penghitungan berdasarkan berkas, menjadi berdasarkan kasus yang ditangani). Selain itu jumlah aduan yang didistribusi ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan mengalami penurunan yang dapat dilihat dalam grafik berikut :
2500 2137 2000 1713 1500 1162 1000 1000 618 600 500 0 Jumlah target capaian Jumlah kasus yang diterima Jumlah output penanganan kasus Bagian Pemantauan dan Penyelidikan 20172018
Perbandingan Capaian Output Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tahun 2o17 dan 2o18
Dalam prosesnya, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga melakukan upaya-upaya lain dalam penanganan kasus-kasus yang diadukan yaitu melalui surat menyurat/korespondensi. Surat menyurat/korespondensi ini termasuk dalam kinerja dari upaya pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan yang dapat diklasifikasikan dalam surat keluar sebagai berikut:
| No | Klasifikasi surat yang dikeluarkan | Jumlah |
| 1. | Draft surat yang disusun | 1429 surat |
| 2. | Permintaan klarifikasi | 504 kasus |
| 3. | Memorandum penutupan kasus | 59 surat |
| 4. | Tanggapan Komnas HAM | 813 kasus |
| 5. | Surat pemanggilan | 146 surat |
| 6. | Surat internal | 16 surat |
| 7. | File | 361 kasus |
| 8. | Surat ke perwakilan | 52 surat |
Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, pihak yang paling banyak dilaporkan adalah Kepolisian dengan jumlah aduan sebanyak 394 kasus, selanjutnya adalah korporasi dengan jumlah aduan sebanyak 126 kasus dan pemerintah daerah sebanyak 1o6 kasus. Rincian klasifikasi kasus yang ditangani dapat dijelaskan dalam grafik berikut :
Kelompok Agama 0 Lembaga Pelayanan Kesehatan 2 Pemerintah Negara Lain 3 Lembaga Legislatif 3 Kelompok-Masyarakat 6 Individu 7 Organisasi 8 Lembaga Negara (Non Kementerian) 9 Lembaga Pemasyarakatan dan/Rumah Tahanan 11 Lembaga Pendidikan 12 Kejaksaan 17 TNI 24 BUMN/BUMD 35 Lembaga Peradilan 60 Pemerintah Pusat (Kementerian) 78 Pemerintah Daerah 106 Korporasi 126 Kepolisian 394 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Jumlah pihak yang diadukan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199g tentang HAM, terdapat 1o (sepuluh) hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang, yaitu: (i) hak atas kehidupan, (ii) hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak untuk mengembangkan diri, (iv) hak atas keadilan, (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak. Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tersebut, dapat diklasifikasikan dugaan hak-hak yang dilanggar sebagai berikut :
Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif Hak Perempuan Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Hak Anak Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan 4 Hak Mengembangkan Diri 11 Hak Atas Kebebasan Pribadi 18 Hak Untuk Hidup 38 Hak Atas Rasa Aman 57 Hak Atas Kesejahteraan 330 Hak Memperoleh Keadilan 436
Jumlah dugaan hak yang dilanggar berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan
Sementara itu, untuk sebaran wilayah pengaduan yang paling banyak diterima dapat digambarkan dalam grafik berikut :
142 111 8577 55 433935 27252323 18171413131211111110 9 9 8 8 7 6 6 5 3 2 1 1 Riau Bali Aceh DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Banten Lampung Jambi Papua Maluku Bengkulu Maluku Utara Gorontalo Papua Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Barat Kepulauan Riau Sumatera Barat Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Kalimantan Utara Daerah Istimewa Yogyakarta Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan (wilayah Indonesia)
7 3 2 2 1 1 1 1 1 1 Arab Irak Kuwait Malaysia RRC Srilanka Taiwan Timur Yordania Papua Timor Nugini
Jumlah sebaran wilayah pengaduan berdasarkan kasus yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan (wilayah Luar Negeri)
Selain penanganan berkas aduan masyarakat, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga melakukan kegiatan lapangan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan, pemanggilan kepada pihak Pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, dan/atau pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8g ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19gg tentang Hak Asasi Manusia.
Pertemuan Dengan Warga Yang Terkena Dampak Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang III Di g (Sembilan) Desa
Dalam kurun waktu 2o18, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan sebanyak 62 (enam puluh dua) kegiatan yang terdiri atas 87 (delapan puluh tujuh) kasus. Berikut adalah rangkuman kegiatan pemantauan dan penyelidikan oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan selama tahun 2o18 :
| No. | Wilayah (Prov/Kab/Kota) | |
| 1. | DKI Jakarta | Pemantauan kondisi Terpidana Mati Kasus Narkoba Sdr. Zulfikar Ali di RS Pengayoman, Jakarta, tanggal 22 Januari 2o18. Belum sempat dieksekusi, pengadu sudah meninggal dunia karena menderita sakit. |
| 2. | DKI Jakarta | Pemantauan penggusuran warga Tanah Kusir akibat sengketa rumah dinas TNI AD, Jakarta, tanggal 26 Januari 2o18 terkait kondisi warga sebelum dilakukannya eksekusi lahan. Saat ini, kasusnya masih menunggu putusan pengadilan yang |
| 3. | Jawa Barat (Kab. Bogor) | berkekuatan hukum tetap. Pemantauan pemenuhan hak atas air masyarakat Sentul City, Bogor, Jawa Barat, tanggal 6 Februari 2o18. Komnas HAM telah memantau kondisi masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses air bersih dikarenakan keputusan sepihak dari PT Sentul City. Saat ini, kasus tersebut, masih ditangani dan menunggu proses hukum yang masih berjalan. |
| 4. | DKI Jakarta | masih berjalan. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak warga Komplek TNI AD Cempaka Mas oleh TNI AD di Jakarta Pusat, tanggal 13 Februari 2o18. Saat ini, kasusnya masih menunggu putusan dari PN Jakarta |
| __ | ||
| Pusat, tetapi pihak TNI AD tetap melakukan upaya pengosongan. Pemantauan Kasus Kematian Terduga Teroris M. | ||
| Indramayu) | Jefri Pasca Ditangkap Densus 88 Polri di Indramayu, Jawa Barat, tanggal 21-23 Februari 2o18. Komnas HAM meminta klarifikasiterkait penyebab kematian Alm. yang diduga disebabkan saat penangkapan oleh Densus 88. | |
| 6. | Kalimantan Barat (Kubu Raya, Pontianak, Mempawah) | Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2o18 di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26-29 Maret 2018. |
| 7. | (Salatiga, Semarang) Papua Barat | Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2o18 di Provinsi Jawa Tengah tanggal 26- 29 Maret 2018. Pemantauan pemenuhan hak atas keadilan di |
| (Sorong) | Provinsi Papua Barat tanggal 9-11 April 2018. Komnas HAM memantau pemenuhan hak atas keadilan terkait kasus-kasus yang diadukan masyarakat di Papua Barat. Satu kasus terkait pengampuan Fakultas Kedokteran Universitas Papua Barat di bawah Universitas Indonesia. | |
| 9. | Jawa Barat (Cimahi, Garut, Bandung) | Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Serentak 2o18 di Provinsi Jawa Barat tanggal 10-13 April 2018. |
| Pemantauan terkait Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Sehubungan dengan Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2o14 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Pidie tanggal 9 - 13 April 2o18. Komnas HAM memantau pelaksanaan dan hambatan hukum jinayat di Kab. Pidie. | ||
| 11. | Sumatera Utara (Medan) | Pemantauan Persiapan PelaksanaanPilkada Serentak 2o18 di Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 – 20 April 2018. Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Pilkada |
| (Surabaya, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo) | Serentak 2o18 di Provinsi Jawa Timur tanggal 17- 20 April 2018. | |
| 13. | Kalimantan Timur (Samarinda, Kutai Kartanegara) | Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2o18 di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 – 20 April 2018. |
| 14. Jawa Tengah | Komnas HAM memantau perkembangan 3 (tiga) | |
| 14. | Jawa Tengah (Sukoharjo, Kendal) | Komnas HAM memantau perkembangan 3 (tiga) kasus dan mengeluarkan surat rekomendasi atas kasus tersebut (tanggal 16 – 20 April 2018) 1. Pemantauan kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri PT Rayon Utama Makmur 2. Kasus Pembebasan Lahan dalam Proyek Pembangunan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah. 3. Kasus sengketa lahan di Surokonto Wetan, Kab. Kendal |
| 15. | Banten (Cilegon, Tangsel) | Kendal Komnas HAM melakukan kegiatan pemantauan tanggal 24 – 27 April 2o18 terkait kasus : 1. Pemantauan tindak lanjut penggusuran warga Cikuasa Pantai oleh Pemkot Cilegon dan Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere, Banten. 2. Pemantauan kondisi terkini warga korban penggusuran di Cikuasa Pantai dan Kramat Raya, serta kondisi 6 (enam) rumah yang terkena terase pembangunan proyek Jalan Tol. Kondisi saat ini, kasus tersebut telah diselesaikan oleh Pemkot Cilegon melalui program corporate social |
| 16. | NTT (Kab. Kupang, Kab. TTS, Kota Kupang) | responsibility (CSR). Pemantauan situasi HAM terkait permasalahan human trafficking di wilayah NTT tanggal 3o April – 4 Mei 2o18. Komnas HAM memantau terkait situasi terkini penanganan permasalahan human trafficking di wilayah NTT dan pertemuan organisasi yang concern dalam isu ini, diantaranya Gereja Sinode dan LSM, Pemkab Kupang dan Pemprov NTT. Pemantauan Kasus Penggusuran Warga di Tanjung |
| 17. | Sulawesi Tengah (Luwuk) | Sari, Luwuk, Kab. Banggai yang Tidak Sesuai Prosedur oleh Pengadilan Negeri Luwuk Berdasarkan Putusan MA RI di Sulawesi Tengah, tanggal 8 – 12 Mei 2o18. Komnas HAM memantau ekses dari penggusuran yang mengakibatkan hilangnya hak-hak keperdataan warga dan menduga adanya kesalahan prosedur dalam putusannya. Pemantauan Kasus Sengketa Lahan Sumberanyar |
| 18. | Jawa Timur (Pasuruan, Lumajang) | Pemantauan Kasus Sengketa Lahan Sumberanyar dan sengketa lahan tanah eks transmigran di Desa Tempeh, Lumajang, Jawa Timur, tanggal 15-18 Mei 2o18. Komnas HAM memantau kasus sengketa |
| Jaha | lahan di 2 (dua) tempat, yaitu Sumberanyar dan Desa Tempeh yang melibatkan TNI AD. | |
| 19. | Jawa Timur (Sidoarjo, Sampang) | Pemantauan Pemenuhan HAM Pengungsi Syiah Sampang dan Pengungsi Lainnya di Provinsi Jawa Timur tanggal 23 - 26 Mei 2018. Komnas HAM memantau kondisi pengungsi di tempat pengungsian dikarenakan belum dapat kembali ke |
| 20. | Jawa Timur (Surabaya, Tuban) | daerah asal. Komnas HAM melakukan pemantauan tanggal 22 - 25 Mei 2o18 dengan kasus : 1. Pemantauan Penolakan Pembangunan kilang minyak Rosneft dan Pengadaan tanah oleh PT Pertamina dan Rosneft di Kecamatan Jenu - Kabupaten Tuban. 2. Permintaan informasi perkembangan kasus sengketa lahan PT. Araya Bumi Megah yang menguasai lahan warga tanpa batas yang jelas di |
| 21. | Sulawesi Tenggara (Konawe, Kendari) | Timur Pemantauan terkait pemenuhan dan perlindungan atas kelangsungan hidup masyarakat Konawe dan Konawe Utara yang terkena dampak kegiatan pertambangan nikel PT Virtue Dragon Nickel Industries, Sulawesi Tengah, tanggal 22 – 26 Mei 2o18. Hasil pantauan Komnas HAM menemukan bahwa ada dugaan pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT VDNI, yaitu penggunaan TKA illegal, perusakan jalan, pelanggaran bea cukai, dan lainnya. |
| 22. | Sumatera Selatan (Palembang, Banyuasin) | perusakan jalan, pelanggaran bea cukai, dan lainnya. Komnas HAM melakukan pemantauan tanggal 3o Mei -1 Juni 2o18 dengan kasus-kasus : 1. Bedah Kasus Polda Sumsel. Terdapat 26 kasus yang dibedah di Polda Sumsel dengan rincian 1o kasus P21 dan sisanya masih dalam proses lidik dan sidik. 2. Pemantauan Sengketa Lahan antara Kelompok Tani Talang Keramat dengan PT Tulus Karya, Sumatera Selatan. Terkait dengan kasus sengketa lahannya, pengadu meminta mediasi |
| 23. | Sulawesi Selatan (Makassar, Maros) | oleh Komnas HAM. Komnas HAM melakukan pemantauan tanggal 4 - 8 Juni 2o18 dengan kasus : 1. Bedah kasus Polda Sulsel. Terdapat 14 kasus yang dibedah di Polda Sulsel diantaranya 4 kasus |
masih dalam proses lidik, 2 kasus P21, 1 kasus SP3, 1 kasus tidak ditingkatkan ke penyidikan.
2. Pemantauan ruang tahanan di Polres Maros, Sulawesi Selatan. Tim juga memantau situasi ruang tahanan Polres Maros.
24. Jawa Tengah Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2o18 di (Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 - 28 Juni 2o18. Magelang)
Sumatera Utara Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2o18 di 25. (Medan, Deli Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 – 28 Juni 2018. Serdang, Binjai)
26. Jawa Timur Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2o18 di (Sampang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 - 28 Juni 2o18. Sidoarjo)
27. Jawa Barat Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2o18 di (Garut, Bandung) Provinsi Jawa Barat, tanggal 25 – 28 Juni 2o18.
28. Kalimantan Pemantauan kasus meninggalnya Sdr. M. Yusuf, Selatan wartawan media online yang meninggal di tahanan (Kotabaru) Lapas Klas Il Kotabaru, Kalimantan Selatan, tanggal 27 - 30 Juni 2o18. Komnas HAM memantau meninggalnya wartawan media online yang dititipkan di Lapas Klas IIB Kotabaru, serta mengikuti proses otopsi, namun Polda Kalsel tidak bersedia memberikan hasil otopsi tersebut ke Komnas HAM.
Jambi 29. Komnas HAM melakukan pemantauan tanggal 9 – (Sorolangun, 12 Juli 2o18 dengan kasus-kasus : Merangin, Jambi) NTT (Kupang, 30. Nagekeo) Komnas HAM melakukan pemantauan tanggal 23 - 27 Juli 2o18, dengan kasus : 1. Pemantauan Kasus Penolakan Pembangunan Waduk Lambo di Kab. Nagekeo,
1. Pemantauan pemenuhan dan perlindungan HAM, khususnya yang terdampak konflik SDA (termasuk PETI)
2. Pemantauan Kinerja Kepolisian di Provinsi Jambi,. Komnas HAM melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov Jambi terkait percepatan penanganan 5 (lima) aduan terkait konflik SDA, serta bedah 13 kasus kepolisian di Polda Jambi.
2. Penembakan Warga oleh Anggota Polres Sumba Barat,
3. Pemantauan Pasca Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun di Kab. Kupang, NTT.
| Jawa | Jawa Tengah (Tegal, | Komnas HAM melakukan pemantauan tanggal 31 |
| tanpa diberikan lahan untuk relokasi akibat pembanguan Waduk Cacaban, Kab. Tegal Jawa Tengah 2. Pemantauan tercemarnya lingkungan udara tempat tingal warga akibat keberadaan operasional TPA Banjaran di Kab. Purbalingga Jawa Tengah, Jawa Tengah | ||
| Selatan (Banjarbaru, Banjar, Kotabaru) | - 31 Agustus) dengan kasus : 1. Pemantauan Kasus Penolakan Penerbitan SHM atas Tanah Masyarakat Padang Panjang Kec. Karang Intan, Kab. Banjar oleh Kantor Pertanahan Kab.Banjar, 2. Pemantauan Fenomena Pertambangan Ilegal di Kab. Banjar dan Kab. Kotabaru dan Pertemuan | |
| 33. | NTB (Lombok Timur) | Pemantauan kasus tindak kekerasan dan Pengusiran Jemaah Ahmadiyah di Dusun Gerepek, Kab. Lombok Timur (1-4 agustus) |
| 34. | Utara (Malinau) | Percepatan Penyelesaian Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM (Bedah Kasus) Terkait Penanganan Konflik Agraria di Provinsi Kalimantan Utara tanggal 27-30 Agustus 2018. |
| (Bolaang Mongondow, Manado) | Komnas HAM melakukan pemantauan (27-30 Agustus) dengan kasus-kasus : 1. Percepatan Penyelesaian Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM (Bedah Kasus) di Wilayah Kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Utara 2. Pemantauan Kasus Pertambangan Tanpa Izin | |
| (Pasuruan, Surabaya) | Koordinasi dengan Paguyuban Petani Jawa Timur terkait Penanganan Kasus-kasus Agraria di Jawa Timur (7 - 9 Agustus) | |
| 37. | Jawa Barat (Bandung) | Pemantauan Penggusuran Rumah Warga di Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat (27 – 28 Agustus) |
| 38. | Sumatera Selatan (Palembang, Banyuasin, Musi | Komnas HAM melakukan pemantauan (27 - 30 Agustus) dengan kasus-kasus : 1. Pemantauan Situasi Percepatan Penanganan Konflik Agraria |
2. Sengketa penguasaan lahan melalui program inti dan plasma antara Perusahaan PT Transpasific (inti) dan 684 KK warga Desa Upang Jaya (plasma) di Desa Upang Jaya, Kec, Muara Telang, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
3. Pemantauan kasus kematian Sdr. Badang di Musi Banyuasin
| 39. (Surabaya) | (Surabaya) | terkait Penanganan Kasus Agraria di Jawa Timur (5- 6 Sept) |
| 40. | NTT (Sumba Barat, Kupang) | Komnas HAM melakukan pemantauan (10-14 Sept) dengan kasus-kasus : 1. Pemantauan Situasi terkait Fenomena Perdagangan Orang di NTT dalam Perspektif HAM dan 2. Pemantauan Kasus Dugaan Penembakan Warga yang Dilakukan Anggota Polres Sumba Barat terhadap Sdr. Alm. Poroduka dan Sdr. Agustinus Ana Mesa, di Kab. Sumba Barat, Kota Kupang |
| 41. | Kalimantan Barat (Pontianak, Landak, Sanggau) | NTT Pemantauan terkait pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang terdampak kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Barat (17-21 Sept) |
| 42. | Jawa Barat (Bandung) | Percepatan Penyelesaian Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM (Bedah Kasus) di Wilayah Kerja Kepolisian Daerah Jawa Barat, 18-2o Sept |
| 43. | DIY (kulonprogo) Bengkulu | Tindak Pemantauan Lanjut Penolakan pembangunan Bandara Kulonprogo (18 Sept) 1. Pemantauan terkait Sengketa Tapal Batas antara |
| 44. | Bengkulu (Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu) | 1. Pemantauan terkait Sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Akibat Terbitnya Permendagri No.2o Tahun 2o15 dan 2. Bedah Kasus di Polda Bengkulu (26-29 Sept) |
| 45. | Jawa Timur (Surabaya, Lumajang) | Komnas HAM melakukan pemantauan (25-28 Sept) dengan kasus-kasus : 1. Bedah kasus di Polda Jatim, 2. Koordinasi teknispelaksanaan kegiatan percepatan aduan agraria dengan Pemprov Jatim 3. Permintaan keterangan pengadu atas beberapa aduan di Kab. Lumajang |
| 46. | Aceh (Banda Aceh, Nagan | Pengamatan situasi HAM (Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) terhadap pemenuhan dan jaminan atas hak |
| Selatan) | Raya, Aceh | lingkungan hidup yang sehat melalui prinsip keadilan ekologi (eco justice)/Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria 25-29 Sept. |
| 47. | Riau (Kuansing, Kampar) | Percepatan penanganan kasus di wilayah Polda Riau dan penanganan kasus PETI di Kuansing dan Kampar 16-20 Oktober |
| 48. | Kalimantan Barat (Sambas, Pontianak) | Pengamatan situasi HAM terkait kepatuhan pemegang izin investasi perkebunan sawit dalam rangka perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia (kegiatan perwakilan) yang dilaksanakan di |
| 49. | Maluku (P. Buru) | Kalimantan Barat (15-19 Oktober). Pengamatan situasi hak asasi manusia (hak ekosob) terhadap pemenuhan hak masyarakat hukum adat dan jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam pengelolaan sumber daya alam/konflik sumber daya alam dan agraria (kegiatan perwakilan) |
| 50. | Sumatera Utara (Medan, Binjai, Deli Serdang) | Maluku) 22-26 Okt. 1. Pemantauan Bedah Kasus Kepolisian di Polda Sumatera Utara (23 – 27 Oktober). Komnas HAM melakukan pemantauan ke Sumatera Utara guna bedah 28 kasus Polda Sumatera Utara, 2. Komnas HAM juga melakukan pertemuan |
| dengan tahanan di Polres Binjai terkait kasus penyiksaan tahanan 3. Pertemuan ke Pemkab Deli Serdang guna pembahasan beberapa kasus terkait kinerja Pemkab Deli Serdang. | ||
| 51. 52. Jawa Tengah | Papua (Jayapura) Jawa Tengah (Wonosobo, | FGD terkait kekerasan bersenjata dan konflik agraria di Papua 14-17 Oktober Percepatan Penyelesaian Penanganan Kasus 1. Dugaan Pelanggaran HAM Kepolisian (Bedah |
| (Wonosobo, Banjarnegara) 2. | Dugaan Pelanggaran HAM Kepolisian (Bedah Kasus) di Polda Jawa Tengah dan 2. Pemantauan Kasus Dugaan Pelarangan/ penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl) di Kab. Banjarnegara (29 – 02 Nov). Tim melakukan pertemuan dengan Pemkab Wonosobo dan Pemkab Banjarnegara serta Komunitas JAl di Kabupaten Wonosobo | |
| serta Komunitas JAl di Kabupaten Wonosobo dan Kab. Banjarnegara guna mendapatkan data dan informasi terkait kebijakan pemkab dalam perlindungan, pengawasan dan pemenuhan hak terutama hak kebebasan beragama bagi | ||
| Komunitas JAl di 2 Kabupaten di Wonosobo dan | ||
| Komunitas JAl di 2 Kabupaten di Wonosobo dan Kab. Banjarnegara. | ||
| 53. | Jawa Timur (Surabaya) | Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Kasus-Kasus Agraria di Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (28 – 31 Oktober). Tim melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur membahas 5o (Lima puluh) Kasus Agraria yang di tangani Komnas HAM RI dan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Timur. |
| 54. 55. | Sumatera Barat (Sijunjung, Pesisir Selatan) | Pemantauan situasi hak ekosob pada sektor agraria di provinsi Sumatera Barat (Sijunjung dan Pesisir Selatan) 29 Oktober – o2 November 1. Kasus tapal batas desa adat di Sijunjung 2. Kasus sengketa lahan di Pesisir Selatan 1. Pemantauan dalam rangka uji coba draf |
| 55. | DIY (Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul) | 1. Pemantauan dalam rangka uji coba draf pedoman pengawasan dalam fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 4o tahun 2oo8 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan dengan CRCS UGM Jogjakarta dan 2. Pemenuhan hak hak dalam administrasi kependudukan bagi Pengahayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. terkait Judical Review UNDANG-UNDANG NOMOR 24 Tahun 2o13 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Penganut Kepercayaan di Kab. Kulonprogo dan Kab. Gunung Kidul Jogjakarta (6-10 Nov) |
| 56. | Maluku Utara (Ternate, Halmahera Barat) | 1. Percepatan Penyelesaian Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM (Bedah Kasus) di Polda Maluku Utara 21-24 Nov. Dalam kegiatan percepatan penyelesaian penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM (bedah kasus) di Polda Maluku Utara, tim menyampaikan 3 kasus. 2. Pemantauan situasi tentang masuknya aktivitas PT NHM ke Halmahera Barat, yang sempat menuai protes warga, kasus ini terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan di Teluk Kao akibat adanya kegiatan pertambangan emas oleh |
| 57. | Bengkulu (Lebong, | PT NHM. Pemantauan Lanjutan terkait Tindak Lanjut Sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu |
Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu 36
| Bengkulu Utara, | ||
| 58. | Bengkulu Utara, Bengkulu) | sebagai Akibat Terbitnya Permendagri No. 2o Tahun 2015, tanggal 21– 24 November 2018. Permendagri No. 2o/2o18 merupakan bentuk penegasan tapal batas antara Bengkulu Utara dengan Lebong saat belum adanya pemekaran Kab. Lebong dari Kab. Rejang Lebong. Tetapi masih saja ada beberapa warga yang menolak untuk berpindah Kependudukan. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi |
| 58. | Kalimantan Timur (Samarinda, Kukar, Balikpapan) | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi terkait pelanggaran atas hak dasar dalam kasus eks lubang tambang di Kalimantan Timur (6 – 1o Nov). Hasil dari pertemuan tersebut antara lain bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti rekomendasi KH antara lain persoalan kewenangan, persoalan anggaran dan persoalan regulasi. Sedangkan kendala yang dialami oleh Polda antara lain pihak keluarga korban yang tidak bersedia dilakukan visum/otopsi, pihak keluarga menolak di BAP atau melanjutkan perkaa karena sudah menerima santunan dari perusahaan. |
| 59. 60. | Maluku (Ambon, Maluku Tengah) Sulawesi Tengah | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku 13-17 Nov. Pengamatan situasi HAM terkait Hak Ekonomi |
| (Tojo Una-una) | Sosial dan Budaya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat kaitannya dengan sengketa lahan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah di Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 12 -16 Nov. Kaitannya dengan sengketa lahan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah di Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Pengamatan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan Komnas HAM dalam rangka mendorong seluruh stakeholder dalam mewujudkan pemenuhan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang sehat | |
| 61. | Jawa Timur (Surabaya, Malang) | melalui prinsip keadilan ekologi dan meminimalisir konflik sumber daya alam dan agraria. 1. Ujicoba implementasi pedoman pengawasan komnas ham dalam UU No. 4o Tahun 2oo8 2. Pemenuhan Hak terhadap penganut penhayat kepercayaan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dicantumkannya penghayat |
| dan aliran kepercayaan ke dalam kolom agama di KTP 6-9 Nov. Banten 62. Komnas HAM melakukan pemantauan tanggal 14- | ||
| 62. | ||
| Serang) | ||
| 1. Percepatan Penyelesaian Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM (Bedah Kasus) di Polda Banten. Dalam kegiatan ini ada 7 kasus | ||
| yang dibahas dengan rincian hasil bedah kasus adalah 1 kasus SP3, 2 kasus P21, 1 kasus penyelidikan dihentikan, 2 kasus masih dalam proses penyelidikan, 1 kasus sudah vonis pengadilan. | ||
| pengadilan. 2. pemantauan kasus sengekta lahan Desa Dandang, Kec. Cisauk Kab. Tangerang, | ||
| Dandang, Kec. Cisauk Kab. Tangerang, | ||
| 3. Pemantauan sengketa lahan di Kel. Batu Ceper, Tangerang | ||
| 3. Pemantauan sengketa lahan di Kel. Batu Ceper, | Dandang, Kec. Cisauk Kab. Tangerang, Pemantauan sengketa lahan di Kel. Batu Ceper, | |
| 3. Pemantauan sengketa lahan di Kel. Batu Ceper, | ||
| 4. Pemantauan kasus begal | ||
Selain itu, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dan dokumen tambahan terkait kasus yang sedang ditangani. Dalam periode 2o18, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan 1o (sepuluh) pemanggilan terhadap pihak terkait sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.
| NO. | Uraian Kasus |
| 1. | Pertemuan dengan DPRD dan Pemkot Kota Dumai terkait tindak lanjut rekomendasi KH tentang lahan konsesi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kota Dumai, tanggal 18 Januari 2o18. Audiensi tersebut menindaklanjuti rencana pengembalian dan pelepasan lahan konsensi PT CPI seluas 3.385 ha di Kota Dumai dan meminta dorongan KH untuk penyelesaian pelepasan kawasan konsensi. |
| 2. | Pemanggilan Direktur Utama PT Angkasa Pura 1 terkait Permintaan klarifikasi atas sengketa lahan guna pembangunan Bandara Syamsoedin Noor, Banjarmasin, tanggal 12 Februari 2o18. Pertemuan dihadiri Bagian Hukum dan Aset PT AP 1. Saat ini, kasus ini sedang ditangani oleh Subkomisi Mediasi. |
| 3. | Pemanggilan Walikota Jakarta Barat terkait rencana penggusuran warga Kapuk Poglar, Cengkareng, tanggal 1g Februari 2o18. Pertemuan dihadiri Kabag Hukum dan Subag Hukum Pemkot Jakbar. Pada intinya, Pemkot Jakbar menyatakan bahwa persoalan ini sudah ditarik ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan solusi. |
| 4. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan solusi. Pemanggilan Bupati Bogor terkait permasalahan hak air warga Sentul City yang dihadiri Asisten III Pemkab Bogor, dinas-dinas terkait dan |
PDAM, tanggal 19 Februari 2o18. Pemanggilan membahas pengelolaan air di perumahan Sentul City.
5. Pemanggilan Kuasa Hukum PT Sasakura Indonesia terkait sengketa ketenagakerjaan antara perusahaan dengan karyawannya dan somasi dari Kantor Hukum Lamria, Ecoline & Partners, tanggal 3o Maret 2o18.
6. Pemanggilan Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Adm Kewilayahan Kemendagri terkait sengketa tapal batas antara Kab. Bengkulu Utara dengan Kab. Lebong, Bengkulu 2o Agustus 2o18. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kasubdit Toponimi yang menjelaskan posisi kasus dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
7. Pemanggilan Wakil Bupati Nagekeo terkait kasus Waduk Lambo pada 3o Agustus 2o18. Pemanggilan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Nagekeo yang membahas hasil survey terkait pembangunan Waduk Lambo.
8. Pemanggilan Manajemen PTFI tanggal 24 Sept 2o18. Pemanggilan terkait status ketenagakerjaan karyawan PTFI yang di PHK dan opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh perusahaan.
9. Pemanggilan Menteri Tenaga Kerja cq. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Dirjen Jaminan Sosial tanggal 24 September 2o18 terkait pengawasan Kemenaker dalam kasus sengketa tenaga kerja PTFI dengan 3.274 karyawan PTFI.
10. Pemanggilan LOKATARU terkait kasus PHK sepihak terhadap 3.274 karyawan dan outsourching PT Freeport Indonesia pada 9 Oktober 2o18. Pemanggilan terkait posisi kasus dan harapan Pengadu untuk penyelesaian kasusnya.
Pemanggilan Manajemen PTFI Tanggal 24 Sept 2o18 Terkait Status Ketenagakerjaan Karyawan PTFI Yang Di PHK Dan Opsi Penyelesaian Yang Ditawarkan Oleh Perusahaan
Dari rangkuman kegiatan pemantauan dan penyelidikan oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan selama tahun 2o18 yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa selama 2o18, Komnas HAM melalui Bagian Pemantauan dan
Penyelidikan telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan di 28 wilayah provinsi di Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut:
12 10 10 8 6 5 6 4 3 3 3 3 2 2 2 22 1 1 1 1 2 0 Aceh NTT NTB DY Aceh Riau Banten Jambi Maluku Papua DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Papua Barat Jawa Timur Bengkulu Sumatera Utara Sulawesi Utara Sumatera Barat Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sumatera Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Selatan
Gambaran Wilayah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
Dari grafik tersebut di atas, wilayah Prov. Jawa Timur menjadi wilayah yang paling sering dilakukan pemantauan oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan. Selanjutnya adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Selain itu, sepanjang 2o18, dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM melalui Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, ada sebanyak 395 surat tanggapan dari instansi terkait surat-surat dari Komnas HAM. Gambaran jumlah surat tanggapan tersebut dapat dijelaskan dalam grafik berikut ini :
115 120 100 80 54 49 44 60 31 27 28 22 40 8 2 9 6 20 0 April Mei Juni Juli Januari Maret Februari Agustus Oktober September November Desember
Jumlah tanggapan atas surat-surat Komnas HAM tahun 2o18
Berdasarkan go3 kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tahun 2o18, ada sejumlah 79 kasus yang ditutup dan/atau dihentikan pemeriksanaannya. Dari 79 kasus yang ditutup tersebut dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut :
25 21 20 12 15 8 10 7 6 6 5 5 4 3 2 5 0 0 April Mei Juni Juli Januari Maret Februari Agustus Oktober September November Desember
Jumlah kasus ditutup tahun 2018
Umumnya penutupan dan/atau penghentian penanganan kasus dilakukan setelah dilakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan kewenangan pemantauan dan penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Kasus akan ditutup atau dihentikan pemeriksaannya jika tuntutan Pengadu telah dipenuhi dan/atau diselesaikan oleh pemangku kewajiban baik setelah atau sebelum Komnas HAM RI mengeluarkan surat rekomendasi, atau sudah dikeluarkan rekomendasi akhir yang ditujukan kepada pemangku kewajiban agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dan/atau pemulihan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut.
Dalam hal terdapat upaya penyelesaian yang lebih efektif maka Komnas HAM juga dapat melakukan penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal g1 ayat (1) huruf a sampai huruf e. Bagian Pemantauan dan Penyelidikan akan memberikan rekomendasi/saran kepada Pengadu untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya yang lebih efektif, baik yang ada di Komnas HAM RI maupun di kementerian/Lembaga lainnya yang berwenang. Penyelesaian lainnya yang ada di Komnas HAM RI adalah upaya penyelesaian melalui mekanisme Mediasi.
Penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan kasus juga dapat dilakukan jika kasus yang disampaikan ke Komnas HAM RI telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau ada pencabutan aduan dari Pengadu dan/atau korban.
Uraian alasan kasus ditutup dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
| Alasan Kasus Ditutup | Jumlah |
| 1. | Kasus ditutup karena selesai | 55 |
| 2. | Kasus ditutup karena rekomendasi akhir | 3 |
| 3. | Kasus ditutup karena adanya upaya lain | 18 |
| 4. | Kasus ditutup karena dicabut | 3 |
| 5. | Kasus ditutup karena sudah inkracht | 0 |
| 6. | Kasus ditutup karena tidak ada itikad baik dari pengadu | 0 |
Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Isu-isu Tematik dalam rangka Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM
1 Berdasarkan data dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan
2 Kasus Lanjutan merupakan berkas yang diterima oleh Komnas HAM dalam rangka pemberian klarifikasi, tanggapan maupun informasi perkembangan kasus yang disampaikan oleh pengadu maupun instansi terkait
1) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kasus-kasus Agraria
Berdasarkan data dari keseluruhan penanganan kasus pada zo17 tercatat 26g/sekitar 23% merupakan kasus-kasus yang terkait dengan konflik agraria. Jumlah tersebut merupakan akumulasi jumlah kasus yang terdata dan terhitung dari tahun 2o13 sampai dengan 2o17 sebagaiman yang tercatata pada data di bawah ini:
Jumlah Aduan Terkait Agraria Tahun 2013 - 2017
Berdasarkan pada banyaknya kasus-kasus agraria yang diterima oleh Komnas HAM RI Cq Bagian Pemantauan dan Penyelidikan maka salah satu fokus kegiatan pemantauan tematik tahun 2o18 adalah isu agraria. Pelaksanaan kegiatan pemantauan isu agraria di tahun zo18 ditekankan pada persoalan penambangan tanpa ijin dan sengketa lahan yang terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia.
Pertemuan Dengan Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Dan Pertemuan Dengan Jaringan Advokasi Tambang – JATAM Kalimantan Timur Terkait Penanganan Kasus Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur
2) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Percepatan Penanganan Kasus-kasus di Kepolisian
Dalam kurun waktu 2o18, Komnas HAM RI telah menerima 1.592 berkas aduan dari masyarakat terkait kinerja POLRI. Dari jumlah tersebut, Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia telah menangani sebanyak 383 kasus terkait dengan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Jumlah tersebut terdiri dari 141 kasus baru dan 242 kasus lanjutan.
Bedah kasus di Polda Maluku Utara dan Polda Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan aduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian
Pada tahun 2o18, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan melakukan kegiatan bedah kasus di 15 (lima Belas) Polda untuk percepatan penanganan aduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian. Bedah kasus dilakukan hanya untuk kasus yang membutuhkan perhatian khusus atau yang belum mendapat respon tertulis dari kepolisian.
Dalam kegiatan bedah kasus tersebut, setidaknya membawa 233 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih mendalam. Adapun tipologi dan penyebaran dari kasus tersebut, dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya:
| No | Wilayah | Tgl Pelaksanaan | Jumlah Kasus | Tipologi* | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | Sumatera Selatan | 30 Mei 2018 | 26 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Sulawesi Selatan | 30 Mei 2018 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jambi | 10 Juli 2018 | 12 | 4 | 3 | 2 | o | 0 | 3 | 0 | 0 | o | o |
| 4. | Kalimantan Timur | 17 Juli 2018 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Lampung | 19 Juli 2018 | 17 | 3 | 9 | 1 | o | 1 | 3 | 0 | o | o | o |
| 6. | Sulawesi Utara | 28 Agust 2018 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Jawa Barat | 20-Sep-18 | 14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Metro Jaya | 24-Sep-18 | 55 | 7 | 34 | 7 | o | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Jawa Timur | 27-Sep-18 | 21 | 7 | 10 | 4 | o | 0 | o | o | 0 | 0 | o |
| 10. | Bengkulu | 28-Sep-18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Riau | 19 Okt 2018 | 13 | 0 | 5 | 3 | o | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Sumatera Utara | 25 Okt 2018 | 26 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | Jawa Tengah | 1-Nov-18 | 11 | 1 | 7 | 1 | o | 1 | 0 | o | o | o | |
| 14. | Banten | 14-Nov-18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 1 |
| 15. | Maluku Utara | 23 Nov 18 | 3 | o | 2 | o | 1 | o | 0 | o | o | o | |
| 一 | Jumlah | 233 | 44 | 107 | 34 | 2 | 11 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 |
*) Keterangan Tipologi : 1. Proses hukum tidak prosedural 2. Lambatnya penanganan kasus 3. Kriminalisasi Penggunaan upaya paksa 4. Tindak penyiksaan 5. 6. Kekerasan 7. Ketidakprofesionalan penyidik 8. Pembiaran 9. Pembatasan hak tersangka 10. Lain-lain
Pihak kepolisian merupakan institusi yang paling sering diadukan ke Komnas HAM selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, kepolisian juga menempati urutan pertama dalam hal teradu yang paling responsif, atau yang paling sering merespon surat klarifikasi Komnas HAM. Adapun kategorisasi respon kepolisian berdasarkan hasil bedah kasus yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:
a) Kooperatif b) Reaktif c) Defensif
3) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Terkait Intoleransi, Diskriminasi, dan Ekstrimisme
Komnas HAM RI berperan aktif untuk ikut dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dari praktek diskriminasi, intoleransi dan ektrimisme, guna terciptanya persaudaraan, kerukunan, dan iklim demokrasi yang baik di Indonesia dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM. Mempertimbangkan banyaknya persoalan diskriminasi, intoleransi dan ekstrimisme yang terjadi maka kegiatan
Pemantauan difokuskan pada persoalan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jemaat Syiah, dan Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia. Kegiatan Pemantauan lapangan dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Jemaat Ahmadiyah, Pemantauan terhadap Penganut Aliran Kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, Prov. DI Yogyakarta, dan Jemaat Syiah Sampang di Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
Pengamatan Situasi HAM di Indonesia 4)
Pemantauan situasi HAM pada tahun zo18 fokus pada permasalahan perdagangan orang (human trafficking) di Provinsi NTT. Dijadikannya NTT sebagai daerah pemantauan Komnas HAM merujuk pada kondisi wilayah yang telah menjadi daerah pemasok perdagangan orang. Kedaruratan permasalahan perdagangan orang di NTT ditandai dengan jumlah korban perdagangan orang yang meninggal dunia di luar negeri seperti Malaysia, Brunei dan Hongkong. Dalam kurun waktu Januari-Mei 2o18 tercatat 34 pekerja migran asal NTT meninggal dunia di luar negeri. Jauh ke belakang, jumlah korban meninggal dunia cukup mencengangkan karena selalu berulang dan tidak ada perubahan dalam penanganan persoalan perdagangan orang.
Berdasarkan temuan lapangan dan analisis dari perspektif HAM, beberapa hal simpulan yang diperoleh dari hasil pemantauan situasi HAM terkait Perdagangan Orang (Human trafficking) di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:
a) Identifikasi fokus permasalahan dari peristiwa perdagangan orang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Pertama, terkait pola perekrutan dan karekteristiknya; Kedua, peran Pemerintah daerah dalam Jaminan bantuan kepada korban perdagangan orang baik itu yang disekap, dirawat di rumah sakit dan bagi keluarga korban yang meninggal dunia. Ketiga, terkait peran dan kontribusi para pihak (pemda, korporasi, kepolisian, jaksa dan keluarga) dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
b) Jika dilihat dari aturan yang ada, dengan adanya UU No. 21 Tahun 2oo7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), seharusnya dapat terakomodir namun berdasarkan fakta di lapangan, upaya yang dilakukan Pemerintah masih dirasa kurang dikarenakan permasalahan ini sangat kompleks. Mulai dari pembentukan pelayanan satu atap dan pembentukan tim lintas lembaga yang dituangkan dalam satuan tugas, namun upaya yang dilakukan masih kurang efektif dalam rangka pencegahan dan penanganan permasalahan perdagangan orang;
c) Indikasi kompleksitas persoalan perdangangan orang ditandai dengan keterlibatan para pihak diantaranya aparatur negara beserta keluarga dan korporasi dalam praktik perekrutan calon buruh migran yang akan dikirim ke luar negeri;
d) Bahwa rendahnya komitmen dan konsistensi penegak hukum berdampak pada menjamurnya praktik perekrutan calon buruh migran melalui jalur ilegal atau non prosedural, dan linier dengan tingkat kematian buruh migran di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir;
e) Bahwa potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam persoalan perdagangan orang yaitu hak hidup dan hak untuk memperoleh kesejahteraan
5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM
Guna mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu fungsi tersebut, maka Komnas HAM merasa perlu untuk melakukan monitoring danevaluasiterhadaptindaklanjutrekomendasi dan hasil pemantauan/penyelidikan Komnas HAM.
Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Komnas HAM berupa rekomendasi dan hasil pemantauan/penyelidikan. Fokus monitoring adalah untuk mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut rekomendasi dan hasil pemantauan/penyelidikan Komnas HAM. Evaluasi tindak lanjut rekomendasi dan hasil pemantauan/penyelidikan Komnas HAM merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindak lanjut rekomendasi dan hasil pemantauan/penyelidikan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.
Pertemuan Dengan Bupati Kutai Kartanegara Dan Pertemuan Dengan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Hasil Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Terkait Kasus Bekas Lubang Tambang Di Kalimantan Timur 6 – 1o November 2o19
Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berarti rekomendasi tersebut efektif. Jika sebaliknya, maka rekomendasi tersebut dianggap tidak efektif atau gagal. Monitoring menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan rekomendasi dan sedapat mungkin tim monitoring memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik (feed back) untuk penyempurnaan pelaksanaan rekomendasi di masa datang.
Dari hasil Monev tersebut, ada beberapa catatan terkait tidak dilaksanakannya rekomendasi hasil pemantauan, antara lain :
Rekomendasi hasil pemantauan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pihak yang diberikan rekomendasi cenderung mengabaikan;
Rekomendasi hasil pemantauan tidak spesifik/tidak measureable;
Rekomendasi hasil pemantauan tidak ada batas waktu untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang diberikan rekomendasi;
Rekomendasi hasil pemantauan tidak sesuai dengan kewenangan pihakpihak yang diberikan rekomendasi/tidak tepat sasaran dan adanya kendala regulasi yang membatasi kewenangan tersebut;
Pihak yang diberikan rekomendasi mengalami kendala anggaran untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan.
6) Koordinasi dan Supervisi terhadap Perwakilan Komnas HAM
Komnas HAM memiliki 6 (enam) kantor perwakilan di seluruh Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Hal initercantum dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah". Perwakilan merupakan perpanjangan tangan Komnas HAM dalam memberikan kemudahan (aksesibilitas) bagi masyarakat terutama korban untuk segera mendapatkan pelayanan dalam rangka pemulihan haknya yang terlanggar. Oleh karena itu, dalam rangka penanganan secara komprehensif, terintegrasi dan sistematis terhadap permasalahan yang terjadi di setiap wilayah, terutama yang berada di wilayah Perwakilan Komnas HAM, maka perlu dilakukan penanganan yang terintegrasi. Hal ini menjadi penting untuk memberikan supervisi terhadap penanganan dan pemetaan kasus yang dilakukan oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM. Dengan demikian, diharapkan terdapat kesamaan visi dan misi dalam menangani suatu kasus berbasis wilayah dan meningkatkan fungsi koordinasi dan supervisi pelaksanaan kerja-kerja Perwakilan dalam penanganan kasus melalui pemahaman dan pemetaan kasus.
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi terhadap Perwakilan Komnas HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku
7) Jejaring Komnas HAM dalam Upaya Mempercepat Penyelesaian Kasus
Berdasarkan mandat Komnas HAM dalam Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan mengidentifikasi kebutuhan jejaring yang dapat mendukung fungsi-fungsi kerja Komnas HAM RI terutama dalam upaya mempercepat penanganan kasus HAM yang dilaporkan dan/atau perlu mendapatkan respon yang segera. Jajaring ini, tidak hanya di dalam negeri meliputi Aparat Pemerintahan, Aparat Penegak Hukum, Komisi-Komisi Pengawas, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan dan Masyarakat Sipil – akan tetapi juga jejaring internasional baik Komnas HAM di berbagai Negara dan lembaga-lembaga sipil lainnya.
8) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Praktik Distriminasi Ras dan Etnis di Indonesia
Diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan yang damai. Contoh, beredarnya tulisan atau gambar melalui media sosial pasti akan membuat hubungan antar ras dan etnis di masyarakat menjadi terganggu, mulai dari keengganan berinteraksi dengan ras atau etnis yang lain hingga kekerasan terhadap etnis tertentu.
Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan UU No. 4o tahun 2oo8 ini menjadi persoalan bagi Komnas HAM RI dikarenakan belum adanya kejelasan dalam substansi pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2o1o tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 4o Tahun 2oo8 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis masih belum menjelaskan secara rinci dengan kata lain secara praktikal belum ada. Untuk itu, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan memandang perlu untuk merumuskan pedoman pengawasan yang dapat digunakan Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam UU No. 4o Tahun 2oo8.
9) Pemetaan dalam Rangka Penyusunan Strategi Perlindungan dan Penghormatan HAM di Indonesia
Pemetaan dan penyusunan strategi perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia disusun bersama oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dalam suatu rapat kerja yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler setiap awal tahun di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Biro Penegakan HAM Komnas HAM. Kegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja di dua sub bagian yang ada didalamnya sekaligus menyusun program kerja, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan perkembangan bagian pemantauan dan penyelidikan.
Dalam kegiatan tersebut, dibentuk beberapa tim internal untuk memudahkan kerja-kerja di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, diantaranya Pengawasan terhadap praktik diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dan hasil pemantauan/penyelidikan Komnas HAM, Koordinasi dan supervisi subkomisi terhadap Sekretariat Komnas HAM dan Perwakilan Komnas HAM, Pemberian pendapat HAM di Pengadilan terhadap peristiwa pelanggaran HAM, Pengamatan situasi HAM di Indonesia, Jejaring HAM. Selanjutnya masingmasing tim menyampaikan rencana kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan.
1o) Pemberian Pendapat HAM dalam Proses Peradilan atas Dugaan Pelanggaran HAM
Komnas HAM RI c.q. Subkomisi Penegakan HAM diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya adalah memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM RI c.q. Subkomisi Penegakan HAM selama 2o18 telah melakukan kegiatan terkait pemberian pendapat di Pengadilan, sebagai berikut:
a) Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat
Komnas HAM RI pada 19 Februari 2o18 berdasarkan permintaan LBH Padang menjadi ahli dalam sidang peradilan pidana dua orang warga masyarakat adat Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam yang ditahan akibat menebang dua batang kayu di tanah ulayat mereka sendiri. Kegiatan amicus curiae dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung terkait penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Nagari Koto Malintang atas pemanfaatan tanah ulayat adat, yang kemudian pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimaksud.
b) Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten
Komnas HAM RI pada 12 April 2o18 berdasarkan permintaan LBH Jakarta, menjadi ahli dalam sidang peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 156A KUHP. Kegiatan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak Sdr. Alnody Bahari sebagai terdakwa dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 156A KUHP, yang kemudian pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimaksud.
Selain itu, pada 17 Oktober 2o18, Komnas HAM RI melakukan FGD terkait Identifikasi Model Pemberian Pendapat HAM di Pengadilan (Amicus Curiae) oleh Komnas HAM RI Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam FGD tersebut mengundang Komisioner dan staf bagian Pemantauan dan Penyelidikan serta 2 (dua) orang narasumber dari ICJR dan PBHI. Dari hasil diskusi tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa perlu adanya evaluasi terhadap semua kerja Komnas HAM RI dalam pemberian pendapat HAM di pengadilan, salah satu pentingnya penggunaan istilah pemberian pendapat HAM sesuai yang tercantum dalam Pasal 8g ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bukan amicus curiae.
Bahwa pemberian pendapat HAM di Pengadilan masih tetap dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
Bahwa perlu adanya pengaturan internal yang lebih jelas dalam memberikan batasan-batasan terkait teknis prosedural pemberian pendapat HAM oleh Komnas HAM RI dan pengaturan terkait hal yang bisa diberikan pendapat HAM oleh Komnas HAM.
Bahwa perlu untuk disampaikan adanya perbedaan antara pendapat ahli dan pendapat Komnas HAM kepada Pengadilan dan perlu pendekatan ke Mahkamah Agung RI, untuk mensosialisikan fungsi Komnas HAM dalam memberikan pendapat HAM dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.
Untuk itu, tindak lanjut yang dibutuhkan adalah penyusunan mekanisme internal pemberian pendapat HAM di Pengadilan oleh Komnas HAM dan komunikasi dengan Mahkamah Agung Rl. Namun demikian, upaya komunikasi khusus terkait fungsi pemberian pendapat HAM dengan Mahkamah Agung RI harus berdasarkan kebijakan Anggota Komnas HAM.
11) Pemantauan Pilkada Serentak 2o18
Pelaksanaan pemantauan Pilkada Serentak 2o18 dilakukan di 8 (delapan) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Maluku. Penentuan 8 (delapan) wilayah pantauan didasarkan pada pertimbangan : pertama, populasi penduduk atau pemilih yang besar serta cakupan wilayah yang luas; kedua, potensi merebaknya penebaran kebencian (hate speech) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif; ketiga, mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan pilkada yang akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM; keempat, peringatan (warning) tentang potensi kerawanan yang akan mempengaruhi intergrasi bangsa; dan kelima, masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses pilkada.
Pemantauan difokuskan terkait 4 (empat) aspek, yakni: memastikan penyelenggaran pilkada yang bebas dari praktik diskriminasi ras dan etnis;
terlaksananya pemenuhan hak pilih warga negara (right to vote); memastikan kemurnian hasil pemilihan, dan mendorong aturan pemilu yang ramah hak asasi manusia.
Secara khusus memperhatikan faktor temuan dan kesimpulan dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2o18, Komnas HAM RI mendorong agar KPU RI dan jajarannya selaku penanggung jawab utama untuk, pertama, dalam aspek pemenuhan hak konstitusional terutama hak pilih bagi masyarakat yang lebih khusus adalah kelompok rentan seperti narapidana, tahanan, pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa, serta penyandang disabilitas, dan berbagai kelompok minoritas (marginal) lainnya untuk semakin dipenuhi hak-haknya; kedua, meningkatkan koordinasi dengan stakeholders kunci seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, organisasi disabilitas dan pemerintah daerah agar kelompok rentan sebagaimana dimaksud semakin mendapat perlindungan hak pilihnya dan sekaligus memberdayakan mereka dalam kerja-kerja penyelenggaran pilkada/pemilu; ketiga, dalam aspek regulasi untuk melakukan evaluasi dan semakin menyelaraskan PKPU dengan norma-norma hak asasi manusia yang merupakan sumber utama dalam menjamin hak pilih dan hak untuk dipilih yang merupakan perwujudan kedautalan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga tidak ada pembatasan hak konstitusional dengan aturan-aturan yang bersifat administratif.
Pelaksanaan Pemantauan Melalui Tim Bentukan Sidang Paripurna dalam rangka Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual nasional di Indonesia
1) Penanganan Kasus Begal
Untuk mengatasi maraknya kejahatan begal (pencurian dengan kekerasan), Kepolisian Rl memberlakukan prosedur "tembak di tempat" bagi pelaku begal yang dinilai mengancam jiwa dan harta baik yang dialami warga masyarakat maupun aparat penegak hukum. Instruksi tembak di tempat ini direspon langsung oleh para pimpinan Polri di daerah di seluruh Indonesia khususnya wilayah dengan tingkat kejahatan begal tinggi seperti di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Rembang, dll. Puncaknya adalah saat akan dilangsungkannya perhelatan Asian Games Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Kapolri, Tito Karnavian, langsung memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan kejahatan jalanan hingga tuntas. la memprioritaskan 4 (empat) daerah yang menjadi target operasi yakni: Jakarta, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat. Menindaklanjuti instruksi Kapolri tersebut, di wilayah Jakarta dan sekitarnya diterjunkan tidak kurang dari 1.ooo personel polisi, sementara untuk pengamanan acara di Palembang dikerahkan 45o personel. Hanya dalam waktu lebih kurang 2 (dua) minggu menjelang pembukaan Asian Games tanggal 18 Agustus 2o18, polisi telah menangkap lebih dari 1.4oo preman dan begal di wilayah Jakarta serta menembak para pelaku kriminal tersebut sebanyak 27 orang, dimana 11 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu di
Palembang tidak kurang dari 15 begal ditembak dalam operasi pembersihan kejahatan jalanan tersebut.
Tindakan tegas aparat Kepolisian ini dipersoalkan oleh para pegiat HAM yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta, Kontras, ICJR dan Amnesty Internasional Jakarta. Bahkan Koalisi masyarakat sipil yang dipimpin oleh LBH Jakarta mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terkait praktik extra judicial killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan) yang dilakukan terhadap 11 pelaku begal oleh aparat kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM berjanji untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan akan bekerjasama dengan LBH Jakarta dalam mendalami laporan dimaksud.
Untuk memperkuat legitimasi kerja Komnas HAM Rl dalam menindaklanjuti laporan tersebut, pada Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 2-3 Oktober 2o18 lalu diputuskan untuk membentuk "Tim Pemantauan Penanganan Kasus Begal oleh Kepolisian". Tujuan dibentuknya tim ini untuk memperoleh data, informasi dan fakta terkait penanganan kasus tindak pidana oleh Kepolisian khususnya tentang kasus begal. Pembentukan tim ini merujuk pada kewenangan Komnas HAM dalam melakukan pemantauan HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga berwenang meminta keterangan pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya serta mengumpulkan alat bukti lainnya yang dianggap perlu, termasuk melakukan kunjungan lapangan untuk melengkapi bukti-bukti pemeriksaan.
Sejak dibentuk dalam Sidang Paripurna Komnas HAM awal bulan Oktober 2o18, upaya yang telah dilakukan tim antara lain:
a) Permintaan Keterangan NGO Koalisi Masyarakat Sipil: KontraS, YLBHI, ICJR, LBH Masyarakat, Imparsial, LBH Jakarta.Komnas HAM memperoleh pandangan, data, informasi dari beberapa NGO Koalisi Masyarakat Sipil
b) Permintaan Data Informasi dari Media
2) Percepatan Penanganan Kasus-kasus Agraria
Komnas HAM RI mencatat bahwa konflik agraria masih masif terjadi, hal tersebut tercermin dari data pengaduan sepanjang tahun 2o17 mencapai 26g kasus; terdiri dari konflik lahan (1o4), perkebunan (39), infrastruktur (32), pertambangan (24), kehutanan (24), lingkungan (19) dan penegakan hukum (23). Luas objek yeng menjadi akar konflik agararia yang berhasil dilakukan pendataan seluas 2.713.369 Ha. Pengaduan tahun lalu meningkat dibanding tahun 2o15, data tim Penanganan Konflik Sumber Daya Alam Komnas HAM RI mencatat sebanyak 1o9 (seratus sembilan) kasus terkait permasalahan sengketa dan/atau konflik lahan yang berhubungan dengan sumber daya alam. wilayah dengan jumlah permasalahan konflik sumber daya alam terbanyak adalah Sumatera Utara (2o), Kalimantan Timur (16), Kalimantan Barat (14). Jumlah aduan paling banyak perkebunan dengan 41 kasus, kemudian pertambangan sebanyak 3o kasus, lahan 16 kasus dan kehutanan 13 kasus.
Saat ini, dengan mempertimbangan kewenangan yang dimiliki maka dibentuklah Tim Agraria Dalam Prespektif HAM sesuai mandat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Diharapkan tim dapat melaksanakan fungsi dalam reforma agraria dan penyelesaian konflik dengan mengoptimalkan kewenangan dalam mediasi, pemantauan dan pengkajian. Jika melalui pemantauan dan penyelidikan diarahkan untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut dan kemudian diterbitkan rekomendasi. Sedangkan dalam mekanisme mediasi lebih mendorong para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan fungsi pengkajian dapat melakukan telaahan terhadap instrumen HAM, peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk perubahan, pembentukan dan pencabutan agar selaras dengan HAM, terutama bagaimana mengurangi dan menyelesaikan konflik agaria di Indonesia.
Untuk mendorong Reforma Agraria berprespektif HAM, Komnas HAM RI mendorong agar Presiden RI dan jajarannya untuk (a) merumuskan dan meluruskan kembali konsep reforma agraria sesuai dengan mandat konstitusi; (b) mempercepat akses masyarakat terhadap alokasi lahan pencadangan untuk reforma agraria dengan pengaturan yang jelas, terutama dengan konsep tanah komunal, serta memastikan tidak adanya pelaku-pelaku yang memanfaatkan kebijakan ini untuk pragmatisme ekonomi; (c) memaksimalkan koordinasi dan peran kelembagaan yang selama ini melakukan penanganan terhadap konflik agaria, agar memiliki konsep yang jelas sesuai arah reforma agraria yang sesungguhnya sehingga konflik agraria dapat diseelesaikan dengan adil; (d) melakukan evaluasi atas peran KLHK dan Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam proses reforma agaria agar lebih berjalan efektif sesuai dengan Nawa Cita; (e) mempertimbangkan untuk membentuk kelembagaan di bawah langsung Presiden dengan kewenangan yang kuat sehingga mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga negara dan memiliki sistem (mekanisme) yang jelas dalam menuju reforma agraria dan hasil akhirnya adalah tertanganinya konflik agraria sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan terwujud.
3) Penanganan Isu-isu Diskriminasi, Intoleransi dan Ekstrimisme
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat untuk memajukan dan menegakkan HAM telah memutuskan melalui Sidang Paripurna untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna guna merespon persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan. Gejala menguatnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan (terorisme) telah menjadi keprihatinan kita sebagai bangsa karena merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gejala dan tindakan intoleran dan radikalisme tidak hanya tumbuh di dunia pendidikan, akan tetapi juga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang terutama juga dipicu oleh media sosial dan diduga juga kepentingan politik.
Sejak dibentuk dalam Sidang Paripurna Komnas HAM, upaya yang telah dilakukan tim antara lain:
Mengadakan Focus Group Discussion dengan narasumber ahli di isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan pada 26 Oktober 2o18. Narasumber yang hadir adalah Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Hamli, Kasubdit IIl Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Kombes Pol Kurniadi, dan Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy.
Mengadakan konsinyering untuk menyusun Kertas Posisi tentang Intoleransi dalam Perspektif HAM, pada 26-27 Oktober 2o18 di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat.
Finalisasi Kertas Posisi tentang Intoleransi dalam Perspektif HAM dengan mengundang narasumber Direktur Program ELSAM Wahyudi Djafar pada Jumat, 30 November 2o18.
4) Penanganan Isu Kepatuhan Surat Rekomendasi
Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang di keluarkan oleh Komnas HAM berasal dari kegiatan-kegiatan Pengkajian dan Penelitian, pemantauan dan penyelidikan serta mediasi. Dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan atas kegiatan pengkajian dan penelitian, rekomendasi ini dihasilkan dari kegiatan pengkajian dan penelitian yang telah dilakukan. Sementara yang berkaitan dengan pemantauan dan penyelidikan serta mediasi, rekomendasi yang dihasilkan adalah berasal dari proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM.
Pada prakteknya selama ini, dari seluruh rekomendasi yang pernah dikirimkan oleh Komnas HAM, tanggapan dari kementerian atau lembaga penerima rekomendasi adalah menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan rekomendasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM tersebut. Tidak adanya keseriusan dari Kementerian dan lembaga penerima rekomendasi dalam menanggapi rekomendasi Komnas HAM ini kemudian menjadi sebuah catatan tersendiri. Hal ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu : Pertama, bagaimana memperkuat rekomendasi Komnas HAM? dan kedua, bagaimana mendorong kementerian dan atau lembaga menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM?
Adapun tujuan dalam pembuatan Tim ini diantaranya :
Adapun hasil kerja dari Tim ini adalah Draf Naskah Akademis, Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Kepatuhan Rekomendasi. Ketiga dokumen ini kemudian diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM, Selasa – Rabu, o2 – 03 Oktober 2o18 untuk dilakukan pembahasan.
Setelah melakukan pembahasan ketiga dokumen tersebut, Sidang Paripurna pada tanggal tersebut kemudian memutuskan untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
Adapun alasan pembentukan tim ini adalah bahwa yang perlu dilakukan penilaian tidak hanya rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan penelitian saja, namun juga rekomendasi yang berdasarkan pada penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta mediasi.
Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini kemudian disahkan dengan SK Ketua Komnas HAM No. o1g/KOMNAS HAM/X/2o18 tertanggal 6 Oktober 2018.
b. Indikator : Pengelolaan pengaduan di kantor pusta dan perwakilan Komnas HAM
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| pelayanan pengaduan pelanggaran HAM | pengaduan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti | 7500 berka | 5445 berkas | 72.6% |
| pengaduan terhadap kasus baru yang diarsipkan tepat waktu | 1000 surat | 1361 surat | 136% | |
| penyediaan data pengaduan pelanggaran HAM | 100% | 100% | 100% |
Jumlah berkas pengaduan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti
Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah berkas pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM rata-rata mencapai 6ooo berkas. Artinya 5oo berkas diterima setiap bulannya, baik yang berasal dari pengadu maupun dari pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Berikut tabel jumlah berkas yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
Tabel di atas memperlihatkan jumlah berkas yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM pada 2o16 sebanyak 7188 berkas, mengalami penurunan pada 2o17 menjadi 5387 berkas, dan meningkat kembali pada 2o18 menjadi 5445 berkas. Capaian tahun 2o18 sebesar 76.2 persen.
Berkas yang ditindaklanjuti sepanjang zo18 tidak serta merta sama dengan jumlah berkas yang diterima selama tahun yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pada 2o18 Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan masih menindaklanjuti sisa berkas 2o17, sedangkan jumlah berkas yang diterima sepanjang 2o18 adalah 57o9 berkas. Berdasarkan jumlah 5445 tersebut, 1982 diantaranya merupakan berkas baru baru 1 (satu) kali dan 3463 berkas lanjutan. Adapun 264 berkas menjadi sisa berkas tahun 2o18 yang harus diselesaikan pada 2019.
Penurunan tindak lanjut berkas pengaduan terjadi dikarenakan secara kelembagaan jumlah penerimaan berkas pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM menurun o.67% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penerimaan pengaduan bersifat pasif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
| Tahun | Jumlah Berkas Diterima | Jumlah Berkas Ditindaklanjuti |
| 2016 | 7106 | 7188 |
| 2017 | 5746 | 5387 |
| 2018 | 5709 | 5445 |
Sesuai amanat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. Khusus untuk penanganan kasus, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Mediasi. Berikut perbandingan jumlah berkas pengaduan yang didistribusikan ke kedua bagian tersebut:
2043 2812 582 Pemantauan dan penyelidikan (51.64%) Mediasi (10.69%) Tim (0.15%) File (37.52%)
Diagram di atas menunjukan 51.64 persen berkas pengaduan yang diterima didistribusikan ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, 1o.6g persen ke Bagian Mediasi, o.15 persen ke Tim, dan 37.52 persen di File. Arti file adalah berkas pengaduan yang diarsipkan atau belum dapat ditindaklanjuti oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, Mediasi, maupun Tim.
Indikator jumlah tanggapan pengaduan terhadap kasus baru yang diarsipkan tepat waktu merupakan indikator yang baru muncul pada tahun zo18. Adapun latar belakangnya demi kepentingan pengadu untuk mendapatkan informasi dan kepastian atas aduannya.
Untuk itu Komnas HAM memberikan tanggapan yang dikategorikan sebagai: (i) permintaan kelengkapan berkas pengaduan sebagaimana di atur dalam Pasal go Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19g93, (ii) tanggapan atas pengaduan yang tidak memenuhi syarat untuk di proses sesuai ketentuan Pasal g1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1gg94, dan (iii) tanggapan atas surat tembusan yang dinilai sebatas pemberitahuan. Berikut rincian jumlah surat tanggapan berdasarkan kategorinya:
| Ketegori | 2016 | 2017 | 2018 |
| Permintaan kelangkapan berkas | 438 | 189 | 150 |
| Bukan Pelanggaran HAM | 1023 | 505 | 376 |
| Tanggapan atas tembusan / ucapan terima kasih | 176 | 336 | 835 |
| Total | 1637 | 1030 | 1361 |
Berdasarkan tabel di atas, jumlah surat tanggapan yang dikeluarkan oleh bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan selama 2o18 adalah 1361 surat. Capaian ini lebih tinggi 36.1% dari target 1ooo surat. Jumlah tersebut juga melebihi capaian 2o17 yang menghasilkan 1o3o surat tanggapan.
Tingginya realisasi jumlah surat tanggapan pengaduan dikarenakan adanya kebijakan pimpinan untuk tidak melanjutkan surat tembusan ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan maupun Bagian Mediasi. Selain itu karena penerimaan surat tembusan yang berstatus pengaduan baru sangat cukup besar, sejumlah 1131 berkas. Sedangkan jumlah berkas baru yang bersifat langsung sebanyak 851 berkas.
3 Syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa 'Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan' dan 'Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai
Persentase layanaan penyediaan data pengaduan pelanggaran HAM
Persentase layanan penyediaan data pengaduan pelanggaran HAM merupakan indikator baru yang muncul tahun 2o18. Adapun latar belakangnya guna memenuhi kebutuhan informasi dari internal Komnas HAM maupun pihak eksternal. Data tersebut diperlukan untuk pemetaan atau identifikasi atas kasus atau isu tertentu. Misalkan kasus intoleransi dihubungkan dengan meningkatnya jumlah kekerasan pada tahun 2o18. Ketentuan pelayanan permintaan data ini telah diatur dalam Peraturan Komnas HAM Nomor1 Tahun 2o16 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan. Berikut adalah tabel jumlah permintaan data berdasarkan kategori pihak pemohon:
| Asal Pemohon | 2016 | 2017 | 2018 |
| Internal Komnas HAM | 25 | 17 | 16 |
| Eksternal Komnas HAM | 4 | 1 | 5 |
Sebanyak 21 permintaan data sepanjang 2o18 mencapai target 1oo%, hal ini dikarenakan semua permintaan data tersebut dapat diselesaikan dalam tahun yang bersangkutan. Jumlah tersebut lebih tinggi 14.28% jika dibandingkan dengan permintaan data selama 2o17 yang mencapai 18 data.
Tercapainya realisasi persentase layanan penyediaan data pengaduan pelanggaran HAM dikarenakan tidak adanya target dalam jumlah tertentu. Selain itu permintaan data juga bersifat pasif, dalam artian layanan penyediaan data diberikan jika ada permintaan. Dan dalam setiap permintaan data selalu ada batas waktu yang diharus dipenuhi, maka semua layanan dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.
c. Indikator : Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan
| Uraian | 2017 | 2018 |
| Jumlah Kasus | 176 | 265 |
| Penutupan Kasus | 86 | 168 |
| Kesepakatan Mediasi | 7 | 9 |
| Berita Acara Mediasi | 10 | 8 |
| Tahun | Berkas Baru | Berkas Lanjutan | ||
| DPP | PMT | DPP | PMT | |
| 2017 | 148 | 28 | 387 | 37 |
| 2018 | 112 | 14 | 448 | 15 |
Jika dibandingkan dengan tahun zo17, jumlah berkas baru yang diterima oleh Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi pada tahun 2o18 mengalami penurunan sebesar go berkas atau kurang lebih sebesar 28%. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa edukasi yang telah dilakukan oleh Komnas HAM terhadap masyarakat sudah tersampaikan dengan baik, sehingga pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia sudah lebih meningkat, dengan demikian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan ke Komnas HAM mengalami penurunan.
Banyaknya berkas lanjutan yang diterima Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi pada tahun 2o17 dan terus meningkat pada tahun 2o18, dapat diterjemahkan bahwa masih banyak kasus lama yang masih berjalan dan dalam proses penanganan.
Jumlah kasus yang ditangani oleh Subkomisi Penegakan HAM bukan hanya kasus baru namun juga terdiri dari kasus lama yang berasal dari periode-periode sebelumnya yang belum dinyatakan selesai atau ditutup.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah penutupan kasus pada tahun zo18. Telah disampaikan sebelumnya bahwa sejak adanya pergantian Komisioner baru periode 2o17-2o22, mulai dilakukan rapat konsultasi penangan kasus-kasus mediasi secara berkala setiap bulan yang diikuti oleh Komisioner Mediasi dan seluruh manajemen beserta staf mediasi, untuk menentukan penanganan terhadap kasus yang diterima oleh bagian dukungan mediasi.
Pada tahun 2o18, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi menghasilkan beberapa dokumen, yaitu: 9 kesepakatan, 8 berita acara, 125 rekomendasi, dan 515 surat terkait kasus. Apabila dibandingkan dengan tahun 2o17, terdapat beberapa dokumen yang dihasil dalam pelaksanaan fungsi mediasi 2o18 mengalami peningkatan, antara lain kesepakatan mengalami kenaikan sebesar 28.5%, rekomendasi mengalami kenaikan sebesar 46%, dan surat kasus mengalami kenaikan sebesar 3.8%. Namun untuk berita acara dan berita acara penundaan mediasi mengalami penurunan meskipun tidak signifikan.
| Tahun | Kesepakatan | Berita Acara | Berita Acara Penundaan Mediasi | Rekomendasi Kasus Kasus | Surat Kasus Kasus | ||
| Sebelum 2018 | 2018 | Sebelum 2018 | Kasus 2018 | ||||
| 2017 | 7 | 9 | 1 | 95 | 521 | ||
| 2018 | 9 | 8 | - | 124 | 15 | 452 | 89 |
korban. Kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM'. Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi
4 Analisis pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM merujuk pada Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu 'Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila : (a) tidak memiliki bukti awal yang memadai, (b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia, (c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu, (d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dan (e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan'. Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi
Anggaran 2018
Tahun 2o18, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi mendapatkan anggaran sebesar Rp1.434.o53.ooo,oo (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan berdasarkan renstra memiliki satu sasaran program yaitu terselesaikannya mediasi pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan, serta satu indikator kinerja yaitu Jumlah mediasi pelanggaran
HAM kelompok marginal dan rentan yang diselesikan dengan target 77 kasus. Sedangkan pada tahun 2o17 Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi mendapatkan anggaran sebesar Rp1.642.8go.ooo,oo (Satu miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sasaran program penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi dengan indikator kerja yaitu Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-Hak Kelompok Marginal dan rentan yang Menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi sebanyak 75, meliputi Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi sebanyak 2o, dan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor perwakilan Komnas HAM Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan sebanyak 12.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan pada indikator kinerja pada tahun 2017 dan 2o18 di Subkomisi Penengakan HAM Bidang Mediasi. Selain itu, pada tahun 2o18 anggaran Bagian Mediasi mengalami penurunan sebesar Rp2o8.837.ooo,oo (dua ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari tahun 2017.
Terkait dengan mata anggaran penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat Marginal dan Rentan Melalui Mekanisme Mediasi pada tahun 2o18 sebesar Rp1.774.o54.ooo (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh emapt juta lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.434.o53.ooo,oo (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan output 77 kasus untuk Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi dan sebesar Rp34o.oo1.ooo (tiga ratus empat puluh juta seribu rupiah) untuk pelaksanaan mediasi kasus HAM di enam Kantor Perwakilan Komnas HAM.
Pada tahu 2o18, penyerapan anggaran Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi s.d. Desember 2o18 sebesar Rp1,368,174,217 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau sama dengan 95,41 % yang berasal dari Mata Anggaran Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-hak Masyarakat Marginal dan Rentan Melalui Mekanisme Mediasi. Sedangkan penyerapan untuk pelaksanaan mediasi kasus HAM di enam Kantor Perwakilan Komnas HAM sebesar Rp.287.974.185 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atau sama dengan 84,7o%. Maka penyerapan anggaran terkait dengan Mata anggaran penanganan kasus pelanggaran HAM terutaman pada masyarakat Marginal dan Rentan Melalui Mekanisme Mediasi keseluruhan sebesar Rp.1,656,148,4o2 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah) atau sama dengan 93.35 %.
| Pagu | Realisasi | % Penyerapan |
| 1,774,054,000 | 1,656,148,402 | 93.35% |
Outcome yang dicapai di Bagian Mediasi merupakan implikasi positif dari suatu kegiatan mediasi yang dilakukan dalam jangka panjang dan berdampak cukup luas. Dalam hal ini, outcome yang dicapai oleh Bagian Mediasi berdasarkan hasil kesepakatan, pada intinya mengenai beberapa hal sebagai berikut:
Konflik dapat diredam;
Program pembangunan dapat berjalan;
Hak atas kesejahteraan masyarakat meningkat;
Terpenuhinya kebutuhan rohani, harmoni social
Kendala yang dialami oleh Mediasi
Eksternal:
Regulasi
Kehadiran Prinsipal
Pengetahuan Publik tentang mandat Mediasi Komnas HAM Internal:
Penentuan Target Capaian dan Anggaran
Mekanisme dan Strategi Penanganan Kasus
Perlengkapan dan Peralatan Kerja
Keterlibatan Anggota Komnas HAM (Komisioner)
Karir Staf
Penyamaan Nomenklatur
Upaya yang dilakukan
Berdasarkan dua hambatan yang disampaikan diatas, maka beberapa rekomendasi ke depan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :
a) Internal
Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Bagian Dukungan Mediasi, Bagian Perencanaan dan instansi terkait di luar Komnas HAM untuk melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai target capaian dan anggaran Bagian Dukungan Mediasi;
Dalam menjalankan fungsi mediasi, Bagian Dukungan Mediasi bersama Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi harus tetap berpedoman pada SOP, Indikator Prioritas Penanganan Kasus (IPPK) dan Parameter Keberhasilan Mediasi (PKM), serta menyusun mekanisme dan strategi baru dalam penanganan kasus, misalnya mekanisme penanganan kasus secara bersama-sama antara unit yang satu dengan unit lainnya ;
Agar segera dilakukan inventarisir dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perlatan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM;
Agar revisi SOP Mediasi segera disahkan sehingga dapat dijadikan dasar hukum pemberian mandat kepada jajaran Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan tahap-tahap tertentu dalam suatu proses mediasi tanpa keterlibatan Komisioner secara langsung;
Dapat segera dirumuskan penyamaan pengertian nomenklatur terkait kasus dan berkas, sehingga terdapat kepastian data mengenai kasus dan berkas yang diterima oleh Bagian Dukungan Mediasi;
Agar dilakukan langkah-langkah komprehensif dalam rangka merealisasikan pembentukan Jabatan Fungsional Mediator HAM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
b) Eksternal
Agar proses usulan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1gg9 tentang HAM, atau usulan pembentukan undang-undang tentang Komnas HAM tetap dilanjutkan, dengan mencantumkan sejumlah isu tentang peningkatan mandat mediasi Komnas HAM dalam undang-undang dimaksud, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif atau tidak menghadiri undangan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus;
Agar komunikasi dengan Mahkamah Agung tetap dilanjutkan guna merealisasikan mandat Komnas HAM terkait dengan pelaksanaan fiat eksekusi atas Kesepakatan Perdamaian Komnas HAM, yang dalam pelaksanaannya merupakan ranah kewenangan yudikatif;
Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga atau Kementerian terkait dalam hal penanganan kasus-kasus Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), maupun Barang Milik BUMN;
Agar disusun kembali program yang lebih komprehensif tentang penyebarluasan mediasi oleh Komnas HAM kepada publik, dan melanjutkan rekomendasi tahun lalu yang belum terealisasi yaitu menginisiasi komunitas-komunitas mediasi mandiri di sejumlah daerah, terutama daerah yang cukup tinggi angka kasusnya. Komunitas ini kelak akan menjadi jaringan utama Komnas HAM dalam upaya pencegahan konflik sosial yang dapat berujung pada pelanggaran HAM yang serius di daerah tersebut.
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Pada tahun 2o18, Biro Dukungan Penegakan HAM mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 9.599.6o5.ooo,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah). Dari Pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.585.710.473,- (tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 79,o2% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.o13.894.527,- (dua milyar tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh emapt ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2o18
| Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2o18 | ||||
| Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi | Penyerapan | Sisa |
| Penanganan kasus pelanggaran HAM Peristiwa Wasior, Peristiwa Paniai, dan Peristiwa Wamena | 600.000.000 | 369.610.879 | 61,60% | 230.389.121 |
| Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 1.384.922.000 | 1.189.290.620 | 85,87% | 195.631.380 |
| Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan | 4.840.578.000 | 3.346.796.519 | 69,14% | 1.493.781.481 |
| Pengaduan yang dikelola oleh Komnas HAM | 1.340.052.000 | 1.303.636.852 | 97,28% | 36.415.148 |
| Mediasi penanganan kasus pelanggaran HAM terutama | 1.434.053.000 | 1.376.375.603 | 95,98% | 57.677.397 |
| pada masyarakat marginal dan rentan | ||||
| JUMLAH | 9.599.605.000 | 7.585.710.473 | 79,02% | 2.013.894.527 |
BAB IV PENUTUP
Dilihat dari proses kegiatan secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam laporan-laporan terkait pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2o18, menunjukan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan upaya maksimal dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya percepatan penyelesaian dan pemulihan korban pelanggaran HAM, dengan meningkatkan kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemulihan korban pelanggaran HAM. Meskipun belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya serta memerlukan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang, namun hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk melaksanakan program-program kegiatan pada tahun berikutnya.
Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat dari target 4 penyelidikan, yang tercapai adalah 3 penyelidikan atau 75% dari target;
2. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan dari target 6oo kasus, yang tercapai adalah 618 kasus atau 1o3% dari target;
3. Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas HAM dari target 75oo berkas, yang tercapai
4. Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan dari target 77 kasus, yang tercapai
Berdasarkan data capaian di atas, menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah mengupayakan dan mempergunakan sumber dayanya untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8g ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan UU No. 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM. Namun demikian angka dan persentase tersebut tidak dapat menjadi kebanggaan atau keberhasilan dari kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM, jika tidak diikuti adanya kepuasaan atau pemenuhan ekspektasi dari para pengadu dan korban pelanggaran HAM.
Beberapa kendala maupun capaian yang telah berhasil dicapai pada tahun 2o18, merupakan motivasi bagi Biro Dukungan Penegakan HAM untuk terus memacu diri dan melakukan perbaikan di segala bidang agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sebagai pemegang hak dan mendorong agar negara sebagai pengemban kewajiban mampu dan mau menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia