Laporan Kínerja 2018
KATA PENGANTAR
aporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2018 L merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Komnas HAM atas penggunaan anggaran.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2018 disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama untuk meningkatkan kinerjanya.
Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Sebagai salah satu unit kerja yang memberikan pelayanan kepada unit kerja lain di lingkungan Komnas HAM, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama terus menerus melakukan evaluasi untuk mancapai sasaran kegiatan di tahun 2018 yaitu ""Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama".
Jakarta, Maret 2019
Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Dr. Esrom Hamonangan P, S.Si.,MEE
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .. 2 DAFTAR ISI 3 DAFTAR TABEL 4 BABI : PENDAHULUAN 5 A. Latar Belakang 5 B. Tugas dan Wewenang 5 C. Dasar Hukum BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERIA 9 A. Perencanaan Kinerja 9 B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. .9 C. Perjanjian Kinerja .10 BAB III : AKUNTABILITAS KINERIA 11 A. Capaian Indikator Kinerja .... 11 B. Capaian Kinerja Biro Perencanaa, Pengawasan Internal dan Kerjasama .12 C. Kinerja Anggaran Biro Perencanaa, Pengawasan Internal dan Kerjasama. .. 27 BAB IV : PENUTUP .29 LAMPIRAN .… 30
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2018 10 Tabel 2 : Matriks Realisasi Target Indikator Kinerja 11 Tabel 3 : Nilai Temuan atas Pemeriksanaan Laporan Keuangan Komnas HAM .. 19 Tabel 4 : Tabel Naskah Kerjasama .. 22 Tabel 5 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 . ..27 Tabel 6 : Prosentase Perbandingan Realisasi Anggaran .28
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik akan memberikan dampak langsung kepada kinerja lembaga yang tercermin dari terealisasinya target output yang sudah direncanakan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik maka setiap pimpinan lembaga sampai dengan pejabat eselon Il diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana dijabarkan bahwa eselon II menyampaikan LKIP kepada Eselon I dan Eselon I menyampaikan kepada Pimpinan Lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi untuk mencapai sasaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis suatu instansi. Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan. LKIP Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama merupakan bahan masukan untuk penyusunan LKIP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2018.
B. Tugas dan Wewenang
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
C. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
d. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;
e. Pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, yang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran dan penyusunan laporan serta pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Komnas HAM, dalam melaksanakan tugasnya bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran jangkka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
b. Bagian Kerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan, Bagian Kerja Sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas menyiapkan pelaksananaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintahan di dalam dan luar negeri;
2. Penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Bagian Perencanaan dan Bagian Kerjasama, Persidangan Pengawasan Internal dan Tata Usaha Pimpinan Subbagian Penyusunan Subbagian Kerjasama Program dan Anggaran Antar Lembaga Subbagian Evaluasi dan Subbagian Persidangan Pelaporan Subbagian TU Pimpinan, Subbagian Pengawasan Hubungan Masyarakat Internal dan Protokol
Struktur Organisasi Biro Perencanaaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Pada gambar di atas terlihat bahwa Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama terdiri dari dua bagian, yaitu:
a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, terdiri atas:
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Pengawasan Internal.
b. Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas:
1. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
2. Sub Bagian Persidangan; dan
3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol.
C. Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4026);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XIl/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
8. Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Komnas HAM merupakan lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Didalamnya dijabarkan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang meliputi penegakan, pemajuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Unsur-unsur Komnas HAM terbagi menjadi dua yaitu Sub Komisi dan Sekretariat Jenderal, Sub Komisi bertugas dan berwenang melaksanakan fungsi substansi, sedangkan Sekretariat Jenderal sebagai unit supporting terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan substansi. Sekretariat Jenderal terdiri dari empat biro yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama, dan Biro Umum.
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sebagai bagian dari unit pendukung (supporting), bertugas dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, persidangan, kerjasama, keprotokolan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan penyusunan laporan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
B. Sasaran Strategis dan Indikator
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama mempunyai 2 (dua) sasaran program/kegiatan yaitu:
"Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama"
Indikator untuk sasaran program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Persentase dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain
2. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM
3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal
| “Layanan Perkantoran" |
Indikator untuk sasaran program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Belanja barang operasional
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Eselon Il merupakan perjanjian antara eselon I dengan eselon Il yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.
Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2018
| NO | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) (3) (5) | (3) | (5) |
| 1 Meningkatnya kualitas | Meningkatnya kualitas 1. Persentase dokumen | 1. Persentase dokumen | 100 |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama | perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain | |
| 2. K | 2. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM | B | |
| 3 | 3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal | 20 | |
| 4. | 4. Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti | 75 | |
| 2 | Layanan Perkantoran | Belanja barang operasional | 1 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja
Pada 2018 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama memiliki 2 (dua) sasaran program/kegiatan dengan masing-masing memiliki 5 (lima) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan sasaran program/kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 2
Matriks Realisasi Target Indikator Kinerja
| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Realisasi |
| (1) 1 | (2) | (3) 1. Persentase dokumen | (3) 1. Persentase dokumen | (5) 100 | (6) |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan | 1 | 1. Persentase dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain | 100 | 80% | |
| internal dan kerjasama | kerja unit kerja lain | ||||
| 2. Nil | 2. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM | B | CC | ||
| 3. kPe | kinerja Komnas HAM 3. Persentase | 20 | N/A | ||
| be | berkurangnya nilai temuan hasil |
B. Capaian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2018 Indikator kinerja 1.
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | 二 |
| Persentase dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain | 100% | 80% | 80% |
Indikator kinerja yang pertama adalah Persentase dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain dengan target sebesar 100% dari 5 (lima) dokumen perencanaan. Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2018 yang merupakan bentuk komitmen Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama untuk memberikan informasi yang efektif dan efisien terkait program dan anggaran ke unit kerja.
Sepanjang tahun 2018 dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sebanyak 7 (tujuh) dokumen. Dokumen perencanaan yang digunakan atau dijadikan pedoman oleh unit kerja lain dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran adalah sebanyak 5 (lima) dokumen yang terdiri dari : 1) Dokumen Rencana Kerja (Renja K/L); 2) Dokumen RKA-K/L; 3) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); 4) Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 5) Peraturan Internal terkait Perencanaan dan Penganggaran.
Persentase capaian kinerja untuk indicator ini adalah 80%, hal ini terjadi karena dari target yang direncanakan sebesar 100% untuk jumlah dokumen sebanyak 5 (lima) dokumen hanya 4 (empat) dokumen yang dijadikan pedoman oleh unit kerja lain. Hal ini disebabkan 1 (satu) dokumen yang merupakan peraturan internal masih dalam proses penyempurnaan serta belum disahkan dan di sosialisasikan ke unit kerja lain.
Secara rinci 7 (tujuh) dokumen perencanaan yang dihasilkan selama tahun 2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dokumen Trilateral Meeting
Dokumen Trilateral Meeting adalah dokumen yang dihasilkan setelah pertemuan tiga (3) pihak antara Komnas HAM, Bappenas/Menneg PPN dan DJA Kementerian Keuangan yang berisi kesepakatan antar tiga pihak. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesepahaman terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP, mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap rancangan awal RKP, dan menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
Pelaksanaan Trilateral Meeting berbeda dengan di tahun 2017, dimana pada tahun 2018 dilakukan dua kali Trilateral Meeting yaitu pada bulan April dan Mei tahun 2018 bertujuan untuk 1) mengkonfirmasi dan menajamkan sasaran, target, lokasi dan rencana pendanaan prioritas; 2) kesiapan pelaksanaan proyek prioritas; 3) pemutakhiran lampiran A, B dan C; serta 4) mengetahui indikasi kebutuhan tambahan (dengan target kebutuhan tambahan yang terukur. Dalam pertemuan ini, juga dihadiri oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selain dua mitra Komnas HAM (Bappenas dan Kementerian Keuangan) sehingga dapat terwakili semua kepentingan atas dokumen tersebut. Karena merupakan dokumen kesepakatan tiga pihak maka Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama melibatkan pihak-pihak pengambil kebijakan (Eselon II) untuk hadir dalam pembahasan tersebut.
Di tahun 2018, Trilateral Meeting dilaksanakan di Bappenas. Dalam pertemuan tersebut disampaikan mengenai rancangan pagu indikatif Komnas HAM yang sudah di exercise oleh Bappenas. Berdasarkan PP 17/2017, Money follow Program tetap menjadi upaya perkuatan Perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2019, dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). RKP 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, sehingga difokuskan pada pemanfaatan seluruh sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Besaran pagu indikatif dipengaruhi aspek penyerapan anggaran tahun sebelumnya, laporan akuntabilitas K/L dan LHP yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan Trilateral Meeting menghasilkan adalah Surat Bersama (SB) Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP di tahun selanjutnya.
2. Dokumen Rencana Kerja (Renja)
Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang dihasilkan setelah kesepakatan Trilateral Meeting dan dituangkan dalam dokumen sah yang disebut dengan dokumen
Trilateral Meeting. Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, KPJM, dan penganggaran terpadu. Oleh karena itu, dokumen rencana kerja (Renja) menjelaskan secara rinci kegiatan, indikator, target serta alokasi anggaran untuk satu tahun. Dokumen Renja Komnas HAM belum sepenuhnya menjadi pedoman unit kerja dalam pelaksanaan anggaran, hal ini dibuktikan dengan rangkaian proses revisi anggaran yang berdampak pada perubahan Dokumen Renja.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM disahkan pada bulan Juni oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keungan terkait Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 untuk Kementerian/Lembaga.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen perjanjian kinerja atau yang sering disebut Pakta Integritas yang menjadi Komitmen dan perjanjian dari pejabat yang ada di atas kepada pejabat yang ada di dibawahnya secara langsung dalam periode satu tahun anggaran yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) tersebut menjadi ukuran keberhasilan atas kinerja yang telah diperjanjikan. Melalui dokumen perjanjian tersebut pimpinan bisa mengawasi capaian kinerja bawahannya dan menjadi tolak ukur untuk evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2018, Perjanjian Kinerja (PK) yang dihasilkan adalah: PK Biro Dukungan Pemajuan HAM, PK Biro Dukungan Penegakan HAM, PK Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama serta PK Biro Umum, dan PK Pejabat Eselon III dan PK Pejabat Eselon IV.
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 56 Tahun 2014 bahwa waktu penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat 1 bulan setelah DIPA disahkan. Di tahun 2018, Perjanjian Kinerja (PK) ditandatangani pada Januari tahun 2018 untuk PK Lembaga, PK Pejabat Eselon I dan PK Pejabat Eselon II, sementara untuk PK Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilakukan pada September 2018. PK Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV adalah output baru yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sehingga membutuhkan waktu penyesuaian dalam menyusun cascading dengan masing-masing unit kerja.
Dokumen perjanjian kinerja ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, pimpinan Komnas HAM bertanggung jawab dalam mewujudkan pencapaian target kinerja untuk periode satu tahun anggaran.
4. Dokumen KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses perencanaan jangka menengah.
Maksud dan tujuan dilakukan KPJM adalah untuk: 1) melakukan alokasi sumber daya yang optimal pada tingkat harga dan teknologi tertentu dalam jangka menengah, 2) meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, 3) membuat focus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas, 4) meningkatkan disiplin fiskal, 5) menjamin adanya kesinambungan fiskal.
Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan KPJM adalah top-down untuk menghindari kesalahan penyusunan prakiraan maju dari tingkat satker akibat penggunaan pendekatan bottom-up.
Dalam proses penyusunan angka dasar dan prakiraan maju Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama berperan untuk: 1) menyusun prakiraan maju 3 (tiga) tahunan dengan menggunakan aplikasi KPJM dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan, 2) melakukan pemutakhiran prakiraan maju sesuai dengan tahapan penganggaran, 3) menggulirkan prakiraan maju tahun pertama menjadi angka dasar tahun yang direncanakan dan menyusun prakiraan maju yang baru, 4) melakukan penelaahan KPJM dengan mitra K/L Kementerian Keuangan.
5. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Komnas HAM
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu Anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni dan penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Finalisasi RKA-K/L dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dengan DPR yang harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Oktober.
Dalam hal pencapaian keberhasilan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), di tahun 2018 terdapat penyempurnaan aplikasi RKAKL dari tahun sebelumnya seuai dengan peraturan menteri keuangan. Penyempurnaan aplikasi RKAKL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Oleh karena itu, tiap K/L diundang untuk mengadiri workshop penyempurnaan aplikasi RKAKL oleh Kementerian Keuangan.
Pencapaian keberhasilan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyusunan dokumen RKA Komnas HAM yang pagu anggarannya ada dalam standar biaya khusus.
6. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan
Petunjuk operasional kegiatan yang selanjutnya disebut POK adalah dokumen yang dibuat oleh menteri/ketua lembaga atau kepala satker yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) digunakan oleh masing-masing Unit Eselon II.
Dalam pelaksanaannya, POK ditetapkan untuk periode satu tahun anggaran maupun revisi anggaran. Di tahun 2018, POK yang ditetapkan sebanyak 1 POK periode satu tahun anggaran dan 6 POK revisi anggaran. Berbeda halnya dengan di tahun 2017, dimana POK yang ditetapkan khususnya POK revisi anggaran mengalami penurunan yaitu menjadi 5 POK revisi anggaran. Berkurangnya POK revisi anggaran adalah untuk menerapkan proses penganggaran yang lebih baik di Komnas HAM dan tidak adanya penetapan kebijakan pemerintah untuk penghematan anggaran Komnas HAM.
Pencapaian keberhasilan dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan di dukung dengan anggaran yang tersedia dalam kode anggaran penyesuaian pelaksanaan kegiatan.
7. Dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah panduan bagi unit kerja di lingkungan Komnas HAM dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman ini dibuat agar perencanaan dan penganggaran sistematis dan terstruktur untuk semua unit kerja dan pihak-pihak yang terkait.
Penetapan Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran di Komnas HAM dilakukan di triwulan ke IV. Di tahun 2016 pedoman tersebut ditetapkan pada bulan November, namun di tahun 2017 pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran belum ditetapkan oleh sekretaris jenderal Komnas HAM. Tidak tercapainya target untuk pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran dikarenakan ketersediaan SDM yang tidak memadai dengan beban kerja yang meningkat.
Dalam hal capaian dokumen pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran telah tercapai 75% dari target pencapaian 100%.
Indikator kinerja 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | B | CC | 100% |
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tetang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyusun Laporan Kinerja untuk kemudian dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari evaluasi tersebut berupa nilai yang dikonversikan ke dalam beberapa predikat.
Untuk tahun 2018, Komnas HAM menargetkan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori "B" , yang jika mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori "B" berarti nilai akuntabilitas berada pada 60-70.
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 007/KEP.0.0.3/I/2019 Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018, tim yang terdiri dari perwakilan unit kerja di Komnas HAM mulai bekerja sejak 14 Januari 2019 dan berhasil menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, dimana Komnas HAM telah mengunggah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 28 Februari 2019 melalui situs esr.menpan.go.id.
Pada tahun 2018 ada beberapa output yang sudah dihasilkan untuk memperbaiki nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM, diantaranya adalah:
1. Perjanjian Kinerja sudah disusun sampai dengan level eselon IV;
2. Sudah berhasil membuat rencana aksi sampai pada tahapan output;
3. Sistem E-Performance sudah mulai memasukkan data, tercatat sudah 2 Biro yang sudah dimasukkan datanya, Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama. Komnas HAM juga sudah membuat khusus username dan password untuk KemenPANRB melihat aplikasinya;
Untuk realisasi dan capaian belum dapat kami tuliskan, dikarenakan pada saat laporan ini dibuat nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Indikator kinerja 3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase berkurangnya nilai temuan | 20 | N/A | N/A | |
| hasil pengawasan internal |
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksananaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama.
Adapun pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama melalui indikator berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2018 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
Tabel 3
Nilai Temuan atas Pemeriksanaan Laporan Keuangan Komnas HAM
| Tahun | Baseline Temuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | ||
| % | Nilai | % | Nilai | |||
| 2015 | 804.908.730 | 15 | 120.736.310 | 13 | 105.903.541 | 88 |
| 2016 | 778.186.990 | 15 | 116.728.049 | 18 | 139.560.000 | 120 |
| 2017 | 945.584.390 | 20 | 189.116.878 | 3 | 24.513.910 | 15 |
| 2018 | 979.455.740 | 20 | 195.891.148 | 0,13 | 257.440 | 0,65 |
Sumber: Laporan Audit Pengawasan Intemal
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018.
Penentuan baseline temuan hasil pengawasan internal berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2015 revisi ke-7 atau 1% x Rp 80.490.873.000 = Rp 804.908.730. Target 2015 ditetapkan sebesar 15% dari baseline 2015 atau 15% x Rp 804.908.730 = Rp 120.736.310, jika dibandingkan dengan temuan hasil pengawasan internal 2015 senilai Rp 105.903.541 maka dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
Realisasi 2015 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 105.903.541 x 100% = 13 % 804.908.730
Capaian 2015 = realisasi x 100% target = 13 x 100% = 88 % 15
Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama menetapkan baseline temuan hasil pengawasan internal 2016 berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2016 revisi ke-7 atau 1% x Rp 77.818.699.000 = Rp 778.186.990. Target 2016 ditetapkan sebesar 15% dari baseline temuan atau 15% x Rp 778.186.990 = Rp 116.728.049 sedangkan temuan hasil PI pada 2016 senilai Rp 139.560.000
Realisasi 2016 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 139.560.000 × 100% = 18 % 778.186.990
Capaian 2016 = realisasi x 100% target = 18x100% =120 % 15
Pada 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama menetapkan baseline temuan hasil pengawasan internal berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2017 atau 1% x Rp 94.558.439.000 = Rp 945.584.390. Target 2017 ditetapkan sebesar 20% dari baseline temuan atau 20% x Rp 945.584.390 = Rp 189.116.878 sedangkan temuan hasil Pengawasan Internal pada 2017 senilai Rp 24.513.910
Realisasi 2017 = nilai temuan hasil pengawasan internal x 100% baseline temuan = 24.513.910 x 100% = 3 % 945.584.390
Capaian 2017 = realisasi x 100% target = 3 x 100% = 15 % 20
Baseline temuan hasil pengawasan internal ditetapkan berdasarkan tingkat materialitas yang diyakini oleh APIP sebesar 1% dari total pagu anggaran APBN Komnas HAM 2018 atau 1% x Rp
97.945.574.000 = Rp 979.455.740. Target 2018 ditetapkan sebesar 20% dari baseline temuan atau 20% x Rp 979.455.740 = Rp 195.891.148 sedangkan temuan hasil Pengawasan Internal pada 2018 senilai Rp 257.440
Nilai temuan hasil pengawasan internal Realisasi 2018 = -× 100% baseline temuan 257.440 ×100% 195.891.148 = 0,13%
Realisasi Capaian 2018 = -× 100% Target 0,0013 二 × 100% 0,2 = 0,65%
Capaian kinerja sebesar 0,65% pada 2018 dikarenakan pelaksanaan fungsi pemberian penjaminan (assurance) sebagian besar berupa kegiatan reviu dan evaluasi antara lain reviu laporan keuangan, reviu pengelolaan anggaran, reviu rencana kebutuhan barang milik negara, reviu rencana kerja dan anggaran, reviu laporan kinerja lembaga, evaluasi sakip unit kerja dan pengawasan pelaksanaan seleksi cpns Komnas HAM. Sedangkan kegiatan audit operasional pada 2018, dilakukan di 3 (tiga) daerah perwakilan yaitu Kalimantan Barat, Maluku dan Papua dengan objek pemeriksaan yang berasal dari Rupiah Murni dengan total pagu anggaran ketiga perwakilan senilai Rp 1.401.246.000 atau sebesar 1,43% dari pagu anggaran Komnas HAM yang mengakibatkan rendahnya nilai. Selain fungsi assurance selama 2018 Pengawasan Internal telah melaksanakan fungsi pemberian solusi/saran atas berbagai macam permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi (consulting).
Indikator kinerja 4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | 75 | 78,26 | >100% |
Pada tahun 2018, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama melalui Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga telah memfasilitasi penandantanganan 23 (tiga puluh dua) naskah perjanjian kerja sama. Dimana hal tersebut melampaui target yaitu 12 kerja sama yang dihasilkan. Pada tahun 2018, Komnas HAM menandatangani naskah perjanjian kerja sama dengan:
a. Komisi /lembaga tinggi negara lainnya
b. Lembaga pendidikan tinggi negeri/swasta
c. Pemerintah daerah
d. Lembaga swadaya masyarakat
e. Organisasi Internasional
f. Komisi Nasional HAM negara lain
Tindak lanjut Naskah Perjanjian Kerja Sama yang dimonitor oleh Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga
Selain memfasilitasi penandatanganan naskah kerja sama, Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga juga melakukan pemantauan/monitoring tindak lanjut dari masing-masing naskah kerja sama yang ditandatangani Komnas HAM dengan para pemangku kepentingan. Dibandingkan dengan tahun 2017, pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama Komnas HAM dengan pemangku kepentingan mengalami penurunan jumlah. Hal ini disebabkan unit kerja lebih mempertimbangkan kemampuan lembaga menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan pihak eksternal. Dari ke 23 naskah kerjasama yang telah ditandatangani, terdapat paling tidak 19 naskah kerja sama telah ditindaklanjuti oleh unit kerja di Komnas HAM atau sebesar 78,26% dari target indikator kinerja sebesar 75%. Persentase tersebut menunjukkan capaian indikator melebihi 100%
Tabel 4
Tabel Naskah Kerjasama
| NASKAH KERJASAMA YANG DIHASILKAN DAN DITINDAKLANJUTI 2018 | ||
| No | Judul Naskah Kerjasama | Tindak lanjut penandatanganan naskah kerjasama hasil monitoring sub bagian KAL (Biro Renwaskes) |
| 1 | Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Menko Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kemen PPA; Kemenpora; ANRI; BPTN; BSSN dan Komnas HAM tentang Tim Gabungan Penilai Angka Kredit Auditor | Penilaian angka kredit bagi auditor Komnas HAM |
| 2 3 | Nota Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia dan Universitas Negeri Jember tentang Penelitian, Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang | Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan kegiatan Sarasehan HAM di Universitas Jember | |
| 3 4 | Hak Asasi Manusia Perjanjian Kerja Sama Universitas Negeri Jember tentang Pelaksanaan tentang Penelitian, Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia | • | Konferensi HAM Internasional di Universitas Jember tentang Migrasi, Diskriminasi dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara Pelibatan narasumber dari Universitas Jember untuk kegiatan- kegiatan Komnas HAM |
| 4 | Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Berwawasan Hak Asasi Manusia | • | Kegiatan Tim Pemilu Komnas HAM terkait Pelaksanaaan Pemilu dan Pilkada |
| 5 | Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia | Perjanjian Kerja Sama | |
| 6 7 | Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kesepakatan Bersama | Studi mengenai JDIH Peluncuran website JDIH Komnas HAM |
| Pemerintah Kota Bandung antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik | ||
| 8 Nota Kesepahaman antara | Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Nota Kesepahaman antara Universitas Prima Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang | Perjanjian Kerja Sama Kuliah Umum |
| 9 | Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Pasca Sarjana Universitas Prima Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | |
| 10 | tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | |
| 11 | tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Dinas Pendidikan | Seminar Sekolah Ramah HAM "Memutus Rantai Pelanggaran HAM di Sekolah di Bandung |
| 12 Ras dan Etnis | Provinsi Jawa Barat Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang PT. Kompas Media Nusantara tentang Survei Kesiapan Partai Politik dan Perangkat Pemilu dalam Penghapusan Diskriminasi | Survei di daerah mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| 13 | Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) tentang Kerjasama Pemajuan | Pelatihan HAM bagi Pembela HAM untuk staf Komnas HAM Penyelenggaraan 20 Tahun Deklarasi PBB tentang Pembela HAM |
| Perlindungan Keamanan Bagi Pembela | ||
| 14 | Perlindungan Keamanan Bagi Pembela Hak Asasi Manusia Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Universitas Bung Karno tentang Pemajuan dan Penegakan Hak | Kuliah Umum |
| 15 16 | Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, Kantor Staf Presiden RI; Pemprov. Jateng; Pemkab. Wonosobo; INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 13-15 November 2018 di Kabupaten Wonosobo Nota Kesepahaman antara Komisi | Pelaksanaan Festival HAM di Wonosobo, November 2018 |
| 16 17 | Wonosobo Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Universitas Sebelas Maret tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan | Perjanjian Kerja Sama |
| 17 18 | Tinggi Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum UNS dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi Kesepahaman Bersama antara Universitas Gadjah Mada dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan | Narasumber dalam Seminar Nasional mengenai Pembangunan Hkum Nasional dan HAM di Bidang Sumber Daya Alam dalam Rangka Membangun Negara Indonesia yang Sejahtera |
| Perguruan Tinggi 19 HAM, Komnas Perempuan, ORI, KPAI dan | Universitas Gadjah Mada dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi Perjanjian Kerja Sama antara Komnas | Kerja Sama terkait Mekanisme |
| 20 | LPSK tentang Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan | Penyiksaan baik antara pembuatan policy brief, pembuatan manual pemantauan dan pembuatan laporan pemantauan bersama Perjanjian Kerja Sama |
| 20 | Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemkot. Banjarmasin tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia | Perjanjian Kerja Sama |
| 21 | Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Kabupaten Sikka tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Sikka dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM | |
| 22 | Memorandum of Understanding between Komisi Nasional Hak Asasi Manusia of Republic Indonesia and The Association for the Prevention of Torture Concerning Strengthening Torture Prevention in Indonesia Through OPCAT Ratification and Implementation Advocacy | Perencanaan Kerja Sama 2019 |
| 23 | Memorandum of Understanding between Komnas HAM and the Danish Institute of Human Rights Concerning Collaboration in Promoting SDGs and Human Rights in Asia Pacific Region | Perencanaan Kerja Sama 2019 |
Adapun perhitungan 78.26% didapat dari jumlah jumlah naskah kerjasama yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah naskah kerjasama yang ditandatangani sebagai berikut 19 23 X 100 % = 78,26%
Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama , Komnas HAM juga masuk dalam keanggotaan jejaring di tingkat regional dan internasial. Komnas HAM menjadi anggota di South East Asia Nations of National Human Rights Institutions (SEANF). Di dalam forum ini, Komnas HAM beserta 5 anggota lainnya yaitu Commission on Human Rights of Philippines (CHRP), National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT), Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC), PDHJ, dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) secara aktif bertemu untuk membahas isu hak asasi manusia dan kelembagaan dalam 2 kali Technical Working Group (TWG) dan 1 kali Annual Meeting. Isu yang dibahas di dalam pertemuan SEANF antara lain terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh masingmasing NHRI dalam upaya memajukan dan menegakkan HAM di negaranya masing-masing, memperkuat kerjasama atau program bersama dan berbagi pengalaman yang bersifat baik (best practices) . Keanggotaan Komnas HAM lainnya adalah pada The Asia Pacific Forum (APF) yang berfungsi untuk mengkonsolidasi isu-isu HAM terbatas di Asia Pasifik. Selain itu, Komnas HAM tergabung dalam Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), yaitu koalisi NHRI sedunia berbasis di Jenewa yang berperan aktif dalam mekanisme di PBB.
C. Kinerja Anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2018
Sebagai bentuk supporting anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis kegiatan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama di awal tahun alokasi anggaran terbagi dalam 2 (dua) kegiatan dengan total sebesar Rp. 5.533.712.000,- yaitu :
a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama (3335) sebesar Rp. 4.308.090.000,-
b. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum (3336) sebesar Rp. 1.225.622.000,-
Tabel 5
Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2018
| Kode Kegiatan | Pagu Revisi Pagu Awal | Realisasi | % Realisasi | |
| 3335 | Rp. 4.308.090.000,- | Rp. 5.687.923.000,- | Rp. 3.903.416.581,- | 69 % |
| 3336 | Rp. 1.225.622.000,- | Rp. 1.225.622.000,- | Rp. 1.134.247.504,- | 93 % |
| TOTAL | Rp. 5.533.712.000,- | Rp. 6.913.545.000,- | Rp. 5.037.664.085,- | 73% |
Sumber : Aplikasi SAS Komnas HAM
Penambahan alokasi anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama disebabkan adanya Hibah Langsung sebesar Rp. 1.499.833.000,- dari EU (European Union). Dibandingkan tahun 2017, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.493.648.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama (3335) sebesar Rp. 5.393.631.000,-
b. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum (3336) sebesar Rp. 2.100.017.000,- Dengan realisasi masing-masing sebesar Rp. 4.730.425.868,- (87,70%) untuk kode kegiatan 3335 dan sebesar Rp. 1.690.025.442,- (80%) untuk kode kegiatan 3336.
Tabel 6 Tabel Persentase Perbandingan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Persentase Realisasi Anggaran 80 88 100 69 80 60 40 3336 20 3335 0 2017 2018 3335 3336
Penyerapan anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama belum maksimal disebabkan beberapa kendala terutama penyesuaian waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan capaian kinerja di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama sangat di pengaruhi oleh kontribusi dari unit kerja lain di lingkungan Komnas HAM. Disamping hal tersebut keterbatasan kapasitas serta jumlah sumber daya manusia di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama juga mempengaruhi dalam capaian output serta penyerapan anggaran.
BAB IV PENUTUP
Komnas HAM merupakan instansi pemerintah yang dalam mencapai tujuannya melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.Dalam melaksanakan fungsinya, Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019.
Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal sebagai bagian dari unit supporting (pendukung) bertugas dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, persidangan, kerjasama, keprotokololan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan penyusunan laporan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian pada target Indikator Kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun.
Pencapaian target indikator Biro Perencanaan Kerjasama dan Pengawasan Internal memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.
JI. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnaaham.go.id
PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Plt Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 16 Juli 2018
Pihak Pertama,
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1 | (2) Meningkatnya kualitas | (3) 1. Persentase | (4) 100 |
| perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama | dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman unit kerja lain 2. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM | B | |
| Komnas HAM 3. Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal | 20 | ||
| 2 | Layanan perkantoran | kerjasama yang ditindak lanjuti Belanja barang operasional | 1 |
Kegiatan
Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama
Anggaran Rp. 4.308.358.090,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jakarta, 16 Juli 2018
Pimpinan Unit Kerja
ss um
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Pihak Pertama,
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu | 7 |
| 2. Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja yang dihasilkan tepat waktu | 3 | ||
| 3. Jumlah laporan audit internal yang tepat waktu | 22 |
Output
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
2. Layanan Perencanaan
Anggaran
Rp. 934.240.000,-
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Rp. 1.089.550.000,-
4. Layanan Audit Internal
Rp. 375.500.000,-
Rp. 370.800.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Jakarta, 24 September 2018
stOrun
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Pimpinan Unit Kerja
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Mira Harti Pusparini, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Pihak Pertama,
Mira Harti Pusparini, SE
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
| No. (1) | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | 7 |
Komponen
Anggaran
1. Penyusunan rencana program dan rencana anggaran
Rp. 274.240.000,-
2. Rapat koordinasi nasional perencanaan Komnas HAM Rp. dalam rangka penyusunan program dan anggaran
330.000.000,-
3. Penyusunan rencana kerja
Rp. 949.500.000,-
dan Rp.
4. Monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran
140.050.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Mira Harti Pusparini, SE
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JL. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham go.id
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama: Santy Rahayu Ningsih, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 24 September 2018
Srn
Pihak Pertama,
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Santy Rahayu Ningsih, SE
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) 22 |
| 1 | Tersedianya dokumen audit Internal | 1. Jumlah dokumen audit yang dihasilkan | 22 |
Komponen
1. Pelaksanaan audit internal
2. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu
3. Tindak lanjut hasil LHP
4. Reviu perencanaan dan anggaran
5. Penerapan SPIP
Rp. 155.000.000,-
Rp. 21.000.000,-
Anggaran
Rp. 34.000.000,-
Rp. 100.800.000,-
Rp. 60.000.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Sis om!
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Santy Rahayu Ningsih, SE
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JI. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pasat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 W
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Delsy Nike, ST
Jabatan : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
51s0Ml
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
omomí
Delsy Nike, ST
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersedianya dokumen akuntabilitas kinerja | 1. Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja yang dihasilkan | 3 |
Komponen
1. Evaluasi kinerja lembaga
2. Pelaksanaan pemantauan
Anggaran
Rp. 330.000.000,-
3. Penyusunan laporan dan evaluasi
Rp. 215.000.000,-
Rp. 158.500.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Delsy Nike, ST
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KERJASAMA, PERSIDANGAN DAN TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sasanti Amisani, S.IP
Jabatan : Plt Kepala Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Sasanti Amisani, S.IP
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KERJASAMA, PERSIDANGAN DAN TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas kerjasama, persidangan dan penatausahaan pimpinan | 1. Jumlah kerjasama yang dihasilkan | 12 |
| 2. Persentase risalah hasil persidangan yang tepat waktu | 100 | ||
| 3. Jumlah laporan penatausahaan pimpinan yang tepat waktu | 12 | ||
| penatausahaan pimpinan yang tepat waktu |
Output
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Anggaran
2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
Rp. 1.295.000.000,-
Rp. 245.000.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja
51s 0
Eko Dahana Djajakarta, S.Sos
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Sasanti Amisani, S.IP
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sasanti Amisani, S.IP
Jabatan : Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Sasanti Amisani, SIP
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Sasanti Amisani, S.IP
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Sasanti Amisani, S.IP
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA TAHUN 2018
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersedianya naskah kerjasama | 1. Jumlah naskah kerjasama yang dihasilkan | 12 |
Komponen
1. Pelayanan kerjasama antar lembaga
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Shad
Sasanti Amisani, S.IP
Anggaran
Rp. 950.000.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Shm8hr
Sasanti Amisani, S.IP
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JL. Latuharhary No. 4B Menteng
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERSIDANGAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ahmad Nurkholis, S.Pd
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Persidangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Sasanti Amisani, S.IP
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Sasanti Amisani, S.IP
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Ahmad Nurkholis, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN PERSIDANGAN TAHUN 2018
| No. (1) | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (3) | |||
| 1 | Tersedianya dokumen risalah hasil persidangan | risalah persidangan yang dihasilkan | 36 |
Komponen
1. Perubahan tata tertib Komnas HAM
2. Perbaikan mutu layanan persidangan
Anggaran
Rp. 125.000.000,-
Shadr
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Rp. 220.000.000,-
Sasanti Amisanf, S.IP
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Ahmad Nurkholis, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Liza Yolanda, SH
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Sasanti Amisani, S.IP
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Sasanti Amisani, S.IP
Jakarta, 24 September 2018
Pihak Pertama,
Liza Yolanda, SH
Lampiran Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol
PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL TAHUN 2018
| No. (1) | |||
| 1 | |||
| penatausahaan pimpinan | pimpinan yang dihasilkan | 1 |
Komponen
1. Hubungan masyarakat
2. Penyediaan informasi publik
3. Penyusunan laporan
Atasan Pimpinan Unit Kerja
Shudhn
Sasanti Amisani, S.IP
Rp. 90.000.000,-
Anggaran
Rp. 95.000.000,-
Rp. 60.000.000,-
Jakarta, 24 September 2018
Pimpinan Unit Kerja
Liza Yolanda, SH