KOMNAS HAM
KATA PENGANTAR
Laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi secara tepat dan jelas atas capaian kinerja dalam upaya mendukung pelaksanaan mandat pemajuan HAM. Dengan mandat lembaga yang menitikberatkan pada perlindungan kelompok marjinal dan rentan, serangkaian kegiatan secara sinergi telah dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan (stakeholders).
Kegiatan penyuluhan, pengkajian dan penelitian yang bertujuan untuk mendorong adanya perubahan kebijakan/ peraturan perundang-undangan yang berbasis HAM yang dituangkan ke dalam serangkaian kerja salah satunya adalah penyusunan Standar Norma dan Pengaturan. Begitu juga dengan kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang dirangkai dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/ pelatihan tentang norma-norma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM merupakan sinergi yang positif dalam upaya mencapai sasaran strategis Komnas HAM.
Dengan ditetapkannya 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator, diharapkan laporan ini dapat menggambarkan secara tepat hasil kerja serta kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019. Semoga dengan adanya laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan panduan bagi semua pihak.
Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Dra. Andante Widi Arundhati, MA NIP.19670513 199203 2 002
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG 1 MAKSUD DAN TUJUAN TUGAS DAN WEWENANG 2 STRUKTUR ORGANISASI 3 TANTANGAN ORGANISASI 4 DASAR HUKUM 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 7 INDIKATOR KINERJA UTAMA. 8 PERJANJIAN KINERJA 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 10 PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2019 Capaian Sasaran Strategis Nomor 2 Indikator kinerja 1 : Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM 12 Indikator kinerja 2 : Persentase instrument HAM yang diaksesi/ ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM 22 Sasaran Strategis 4 Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAH 23 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat Indonesia 25 Indikator kinerja 1 Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM 26 Indikator kinerja 2 Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan Diseminasi HAM 51 BAB IV PENUTUP 54
LAPORAN KINERJA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM May 13, 2020
DAFTAR TABEL
2 TABEL 1.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang TABEL 2.1 Sasaran Strategis - RENSTRA 2015-2019 8 TABEL 2.2 IKU dan Formulasi 9 TABEL 3.1 Matriks Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019 11 TABEL 3.2 Capaian Sasaran Strategis Nomor 2 12 TABEL 3.3 Capaian Rekomendasi dari Pengkajian dan Penelitian 13 TABEL 3.4 Hasil Kajian 2015 - 2019 14 TABEL 3.5 Instrumen Internasional yg direkomendasikan Komnas HAM 2015-2019 22 TABEL 3.6 Sasaran Strategis 25 TABEL 3.7 Kegiatan Program Kab/Kota HAM untuk 2019 28 TABEL 3.8 Program Polisi Berbasis HAM ini pada 2019 33 TABEL 3.9 Daftar Capain K/L/D/S yang mengetahui dan memahami prinsip dan nilai HAM . 43 44 TABEL 3.9 Indikator Komnas HAM 2015-2019
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Subkomisi Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM .. 4 Gambar 1.2 Sasaran Strategis Biro Dukungan Pemajuan HAM 5 Gambar 3.1 Grafik Rekomendasi Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan Gambar 3.2 Rapat Awal RUU Penyadapan . 14 Gambar 3.3 Peluncuran Buku Biru Pengembangan Kerja Sama European Union (EU) dan Indonesia dalam Kegiatan Kerja sama National Prevention Mechanism (NPM) 20 Gambar 3.4 Kegiatan Rapat Terkait Survei Komnas HAM dengan Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas 21 Gambar 3.5 Diskusi Terkait Makar dalam Spektrum Hukum dan Spektrum HAM 22 Gambar 3.6 Kegiatan Diskusi Terbatas Penyusunan Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi 23 Gambar 3.7 Diskusi SNP KBB di Jakarta, 17 Juni 2019 (Dokumentasi Komnas HAM) Gambar 3.8 Konsinyiring SNP KBB di Jakarta, 18 Juni 2019 (Dokumentasi Komnas HAM) Kegiatan Penyusunan Standar Norma dan Setting tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Gambar 3.8 Konsinyering SNP KBB di Jakarta, 18 Juni 2019 (Dokumentasi Komnas HAM) .... 24 Gambar 3.9 Kegiatan Penyuluhan Untuk Aparat Pemerintah Kota Banjarmasin 28 Gambar 3.9 Kegiatan Lokalatih Kab/Kota HAM di Makassar, Sulawesi Selatan 29
Gambar 3.11 Festival HAM di Kabupaten Jember Jawa Timur Gambar 3.12 Rangkaian Kegiatan Festival HAM di Kabupaten Jember Jawa Timur 30 Gambar 3.13 Rangkaian Kegiatan Festival HAM di Kabupaten Jember Jawa Timur 31 Gambar 3.14 Pelatihan Penggunaan Buku Saku Tentang Pencegahan Intoleransi dan Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian Bagi Anggota Kepolisian Derah Papua Gambar 3.15 Pelatihan "Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Penggunaan Buku Saku HAM Polda Maluku" 33 Gambar 2.16 Memberikan materi HAM kepada 142 personil Brimob Gambar 3.17 Pelatihan Penggunaan Buku Saku “Pencegahan Intoleransi dan Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian" Bagi Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kota Makasar ..... 34 Gambar 3.18 Grafik Program SR-HAM Gambar 3.19 Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru untuk Pembelajaran HAM tingkat SMA/MA dan SMK di Kota Pontianak, Kalimantan Barat Gambar 3.20 Memberikan masukan terkait konsep Sekolah Ramah HAM melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Sidang A FKIP UHAMKA, Ciracas, Jakarta Timur .. Gambar 3.21 Workshop dan Konsinyasi Penyusunan Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM Gambar 3.22 FGD Uji coba indikator dan instrumen penilaian kepada sejumlah sekolah di Jakarta 35 Gambar 3.23 Kegiatan Melaung HAM bersama Sivitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) 36 Gambar 3.24 Foto Pemutaran Film Di Daerah Pontianak 37 Gambar 3.25 Foto Pemutaran Film Di Daerah Ambon Gambar 3.26 Foto Pemutaran Film Di Daerah Aceh 38 39 Gambar 3.27 Akamsi Digital : Anak Muda, HAM dan Demokrasi Digital Gambar 3.28 Rangkaian HAri HAM Bekerjasama dengan MRT dan DPR 40 Gambar 3.29 Komnas HAM bekerjasama dengan MRT Jakarta ikut mendorong penyedia layanan transportasi publik membenahi layanan terhadap penyandang disabilitas Gambar 3.30 Grafik Distribusi HAsil Cetakan Komnas HAM Tahun 2019 Gambar 3.31 Grafik Permintaan Terbitan Per Bulan Gambar 3.32 Grafik Jumlah Tulisan Tim Publikasi untuk Website Komnas HAM 41 Gambar 3.33 Grafik Kunjungan Masyarakat ke Komnas HAM Gambar 3.34 Grafik Layanan Perpustakaan Per November 2019 42 LAMPIRAN 55
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih dan profesional serta memahami tugas dan fungsinya merupakan sebuah usaha yang harus dilakukan secara sinergi dan konsisten. Sinergitas serta konsistensi mengutamakan kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga untuk menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar. Hal ini dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, sejalan sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan aparatur negara yang bersih dan profesional serta memahami tugas dan fungsinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam hal ini Kementerian/ Lembaga, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan, Biro Dukungan Pemajuan HAM sebagai salah satu unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyusun Laporan Kinerja yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hibah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas rencana kerja serta pengelolaan anggaran dalam program kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Dukungan Pemajuan HAM atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2019 adalah untuk memberikan informasi atas pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan target Biro Dukungan Pemajuan HAM selama 2019. Selain itu, laporan ini juga bertujuan sebagai bahan untuk penentuan target kinerja pada tahun berikutnya dan menjadi salah satu bahan masukan
"Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan; antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengungsi dalam negeri (IDP's)"
dan referensi untuk perbaikan kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM kedepannya.
C. TUGAS DAN WEWENANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 89 ayat (1) dan (2), dalam pelaksanaan fungsi, Subkomisi Pemajuan HAM memliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
Tabel 1.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang
| FUNGSI PENELITIAN & PENGKAJIAN FUNGSI PENYULUHAN | |
| Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai | Penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat |
| kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang- undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang- | Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal serta berbagai kalangan lainnya |
| undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; | Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat |
| Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; | nasional, regional maupun intemasional |
| Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan | |
| perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, | |
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Sekretariat Jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/Il/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemajuan HAM yang melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian serta Penyuluhan HAM. Struktur organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri dari:
1. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian yang terdiri dari:
a) Subbagian Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
b) Subbagian Hak-hak Sipil dan Politik;
2. Bagian Dukungan Penyuluhan terdiri dari:
a) Subbagian Rencana Penyuluhan;
b) Subbagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan;
c) Subbagian Teknologi Informasi Penyuluhan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional
SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM SUBKOMISI PEMAJUAN HAM Subkomisi Pengkajian Subkomisi Pendidikan dan Penelitian dan Penyuluhan SEKRETARISJENDERAL BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM Bagian Pengkajian Bagian Dukungan dan Penelitian Penyuluhan Subbagian Hak- Subbagian Subbagian Subbagian Hak- Teknologi Hak EKOSOB Hak Sipil & Politik Subbagian Publikasi dan Rencana Pelaporan Informasi Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Subkomisi Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM
E. TANTANGAN ORGANISASI
Selain Rencana Strategis 2015-2019, Komnas HAM juga memiliki 4 isu prioritas yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :
1. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat;
2. Penyelesaian konflik-konflik agraria berbasis HAM;
3. Penanganan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan;
4. Penataan kelembagaan Komnas HAM
Merujuk empat isu strategis Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM telah melakukan langkah-langkah penting dalam pemajuan HAM yang dituangkan dalam sasaran strategis serta penentuan indikator dan target sebagai berikut.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya hasil pengkajian dan 1. Jumlah kebijakan dibentuk/ diubah/ 8 Rekomendasi penelitian mengenai kelompok dibatalkan berdasarkan Kajian/ Penelitian rekomendasi Komnas HAM marginal dan rentan serta pembentukan perubahan, dan 2. Persentase Instrumen HAM yang pencabutan peraturan perundangdi aksesi/ diratifikasi berdasarkan 20% rekomendasi Komnas HAM undangan yang berperspektif HAM. 3. Jumlah K/L/D/S yang 40 mengimplementasikan kurikulum K/L/D/S HAM Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat 3 4 Jumlah Kebijakan yang dibentuk/ Kebijakan Indonesia diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM
Gambar 1.2.
Sasaran Strategis Biro Dukungan Pemajuan HAM
F. DASAR HUKUM
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
10) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PERSES/IlI/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
11) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/II/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. SASARAN STRATEGIS
Perencanaan memiliki peran penting dan fundamental sebagai dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi Komnas HAM, khususnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Biro Dukungan Pemajuan HAM memfokuskan kelompok sasaran prioritas yaitu kelompok marginal dan rentan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga.
Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dukungan Pemajuan HAM pada dasarnya harus diukur agar dapat diketahui seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tidak hanya berorientasi pada keluaran, akan tetapi juga harus lebih memdorong adanya hasil (outcome) serta dampak (impact) yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat luas. Selain itu, hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan “self assesment" agar Komnas HAM RI, khususnya Biro Dukungan Pemajuan HAM dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada pimpinan lembaga. Berdasarkan hal di atas, ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan dasar pengukuran dan penilaian kinerja yang mutlak harus disiapkan.
Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja yang bersifat impact. Sementara pada level biro, impact ini harus didukung oleh outcome.
Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis dari Biro Dukungan Pemajuan HAM:
Tabel 2.1
Sasaran Strategis - RENSTRA 2015-2019
| No Tujuan | CuJuran Cuutegis -RENoTnRA 2010-2015 | ||
| Tujuan Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan; antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, | 1. | Sasaran Strategis Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan | |
| kelompok marginal dan rentan; antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengungsi dalam negeri (IDP's) | peraturanperundang | pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturanperundang - undangan yang berperspektif HAM | |
| 2. HAM (HRI) 3. | Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI) | ||
| Negara da | Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia | ||
Dalam Renstra 2015-2019, terdapat tiga Sasaran Strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Namun dalam perjalanannya, terdapat perubahan sasaran strategis yang lebih fokus dalam meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan tujuan dari Sasaran Strategis. Perubahan tersebut adalah pada Sasaran Strategis nomor 2 yaitu terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI).
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dibawah ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komnas HAM Tahun 2015-2019. Terdapat perubahan salah satu IKU yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pada tahun anggaran berjalan. Perubahan indikator tersebut adalah pada indikator nomor 1, yaitu presentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh K/L terkait yang kemudian diganti dengan Standar Norma dan Pengaturan.
Perubahan dilakukan dikarenakan adanya kebutuhan lebih mendasar sebelum menyusun Indeks HAM yaitu penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Dalam dua tahun terakhir, telah dihasilkan tiga SNP dengan tiga tema yang terkait dengan tujuan dari sasaran strategis.
Tabel 2.2
IKU dan Formulasi
| No | ||
| 1 | Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait | Target atau realisasi : Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan |
| oleh Kementerian/lembaga terkait x 100% | ||
| Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan | ||
| Capaian = Realisasi x 100% | ||
| 2 | Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM | Target Target atau realisasi : Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM |
| 1 | kurikulum HAM - x 100% Jumlah K/L/D/S yang memahami kurikulum HAM | |
| L | - x 100% Jumlah K/L/D/S yang memahami kurikulum HAM | |
| 1 | Capaian = Realisasi x 100% Target | |
| 3 | Jumlah kebijakan peraturan UU yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan yang berperspektif HAM yang dihasilkan | Target atau realisasi = Jumlah rekomendasi hasil kajian/penelitian peraturan UU yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan yang berperspektif HAM yang dihasilkan |
| - x 100% Jumlah rekomendasi yang hasil kajian/ penelitian peraturan UU yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan yang berperspektif HAM yang diimplementasikan | ||
| Capaian = Realisasi x 100% Target |
Perubahan indikator adalah sebagai berikut :
| Indikator Target Jumlah SNP yang berperspektif HAM yang dihasilkan | Persentase SNP yang berperspektif HAM yang dihasilkan 1 - x 100% |
| 1 - x 100% Persentase SNP yang berperspektif | |
| HAM yang diimplementasikan | |
| Capaian = Realisasi x 100% Target | |
| Target |
C. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi secara berjenjang kepada pejabat yang berada dibawahnya langsung dan juga diberikan kepada pegawai pada tingkat paling bawah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencapaian target dari program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi, Biro Dukungan Pemajuan HAM telah berupaya semaksimal mungkin agar menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2019 dengan realisasi. Selain untuk mendapatkan hasil kinerja yang tepat sasaran, penetapan indikator dan target kinerja juga telah memperhatikan capaian-capaian sebelumnya sebagai bahan perencanaan untuk tahun berikutnya.
Tingkat capaian kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 3.1.
Matriks Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019
| Matriks Capaian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019 | |||||
| No | Sasaran Strategis Meningkatnya hasil pengkajian dan | Indikator Kinerja Utama Jumlah kebijakan | Target 8 Rekomendasi | Capaian 2019 8 Rekomendasi Pencapaian pada TA 2019 : | |
| penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahandan pencabutan peraturan perundang- undangan | dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 1. Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat (Unwilling Unable). 2. Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain. 3. Rekomendasi Tim Kajian RUU Terorisme. 4. Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. 5. Rekomendasi Tim NPM (National Preventive Mechanism). 6. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. 7. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma | |||
| 1 | Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi | 20% | dalam Perspektif HAM. 20% yang dicapai adalah proses yang dilakukan | ||
| 2 | Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM | Komnas HAM Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan oleh K/L terkait | Dokumen | 2. | sepanjang 5 tahun terakhir. 1. Penyuluhan Polisi Berbasis HAM dengan sejumlah Polda Daerah yaitu Polda Cikeyas, Polda Makasar, Polda Papua, dan Polda Lembang. Mewujudkan Human Rights Cities dengan Penyelenggaraan Lokalatih Kabupaten/Kota HAM bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil , Festival |
| Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat ndonesia | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat | Jumlah K/L/D/ Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 100 Orang | 40 KLDS: Polisi Berbasis HAM: 1. Polda Cikeas- Jawa Barat (142 personil Brimob berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan anggota yang bertugas di Markas Komando Korps Brimob) 2. Polda Selawesi Tengah dengan peserta 24 Polres | Polda Cikeas- Jawa Barat (142 personil Brimob berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan anggota yang bertugas di Markas Komando Korps Brimob) Polda Selawesi Tengah dengan peserta 24 Papua, dengan peserta 69 Lemdiklat Polri Lembang, dihadiri oleh 220 Maluku, monitoring dan evaluasi pelatihan HAM Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease serta Brimob Maluku Lokalatih di Makasar (Peserta 20 Kabupaten/ Kota), Festival HAM, (1.Kabupaten Serdang Bedagai; 2.Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Kota Metro Lampung; 4.Kabupaten Karanganyar; 5. Kabupaten Sukabumi; 6.Kabupaten Kulonprogo; 7. Kota Batu; 8.Kota Banjarbaru; 9.Kota Balikpapan; 10. Kota Samarinda; 11. Kabupaten Luwu Timur; 12. Kabupaten Banggai; 13. Kabupaten Buru; 14. Kota Salatiga; 15. Kota Padang; 16. Kota Bandung; 17. Kota Bitung; 18. Kabupaten Barito Kuala; 19. Kota Cimahi; 20. Kabupaten Cianjur; 21. Kota Bogor; 22. Kota Bengkulu; 23. Kabupaten Agam; 24. Kabupaten Pringsewu; 25. Kota Surakarta; 26. Kota Banjarmasin; 27. Kabupaten Banjar; 28. Kota Depok; 29. Kababupaten Deli Serdang; 30.Kementerian/Lembaga; 31.LPSK; 32.Ombudsman RI & Ombudsman Jawa Timur; 32. Kementerian Kesehatan; 33.BNN Provinsi Jawa Timur; |
| _ | 2. Polres 34 peserta 5. Human Right Cities: 1. 2. | ||||
B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM TAHUN 2019
Sasaran strategis merefleksikan peran Komnas HAM melalui rekomendasi yang dihasilkan melalui kegiatan pengkajian dan penelitian Komnas HAM yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berperspektif HAM. Berikut adalah tabel Capaian Strategis Nomor 2 dalam kurun waktu 2018-2019:
Tabel.3.2
Capaian Sasaran Strategis Nomor 2
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | 2018 | 2019 | ||
| Target | Capaian | Target | Capaian | ||
| Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai sekolompok marginal dan rentan serta | Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 15 Rekomendasi | 14 Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 8 Rekomendasi |
| Presentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 0% | 0% | 20% | 20% | |
Indikator kinerja 1 : Jumlah kebijakan dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
Kajian dan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan/atau kuantitatif dilakukan Komnas HAM untuk menghasilkan rekomendasi bagi pembentukan/perubahan/pembatalan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Secara garis besar tahapan kegiatan pengkajian dan penelitian yang dilakukan Komnas HAM meliputi (i) perencanaan pengkajian dan penelitian yang dimulai dengan kajian literatur dan pembuatan desain penelitian, (ii) pelaksanaan pengkajian dan penelitian dengan tahapan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan sebagainya, (iii pelaporan pengkajian dan penelitian yang merupakan tahapan terakhir.
Pada 2019 Komnas HAM menargetkan 8 rekomendasi, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah menghasilkan 8 rekomendasi kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan atau sama dengan 100% hal ini merupakan capaian yang optimal.
Untuk presentase instrument HAM yang diaksesi/ diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM pada 2015 telah diupayakan kerja sama (MOU) Pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional (National Preventive Mechanism) dalam instrumen Internasional OPCAT. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala karena NPM baru dilaksanakan pada 2019 dan telah menghasilkan rekomendasi dalam bentuk policy brief. Hasil ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sampai dengan mendorong ratifikasi pada tahun berikutnya.
Tabel.3.3
Capaian Rekomendasi dari Pengkajian dan Penelitian
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan | |
| 2018 | 2019 | ||
| Meningkatnya hasil Pengkajian dan Penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM | Jumlah kebijakan dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 14 | 8 |
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada 2019 lebih kecil dibandingkan pada 2018, hal ini disebabkan kajian dan penelitian yang dilakukan pada 2018 diarahkan pada kajian-kajian pendek dan berfokus pada banyak isu. Sedangkan pada 2019, kajian dan penelitian yang dilaksanakan bersifat penyusunan kajian yang mendalam dan terfokus dengan isu prioritas perubahan kebijakan disertai dengan perubahan strategi kajian yaitu penyusunan standar norma dan pengaturan yang menjadi prioritas lembaga. Target yang ditetapkan pada 2019 didasarkan pada subjek prioritas yang dijadikan sebagai isu dalam bahan kajian dan penelitian. Terlepas dari hal tersebut, pencapaian pada 2019, merupakan pencapaian yang optimal karena sudah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan pada 2018, pencapaian sebesar 93,33%.
Berikut info grafik pencapaian hasil rekomendasi kebijakan dibentuk/ diubah/ dibatalkan yang dihasilkan Komnas HAM dalam 5 (lima) tahun terakhir:
Gambar.3.1 Grafik Rekomendasi Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan
Rekomendasi Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan 15 14 8 6 5 2017 2015 2016 2018 2019
Selama 5 (lima) tahun terakhir pencapaian hasil rekomendasi kebijakan yang dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengkajian dan penelitian dan penetapan target menyesuaikan dengan subjek prioritas guna menghasilkan rekomendasi dari hasil pengkajian dan penelitian yang berkualitas.
Gambar 3.2
Rapat Awal RUU Penyadapan
Sumber : Dokumentasi Komnas HAM
Tabel.3.4
Hasil Kajian 2015 - 2019
| Tahun | Jumlah kajian | Hasil kajian | |
| 2015 | 6 | 1. | Draft RUU Disabilitas |
| Rekomendasi Kajian | 2 | Konsep penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu | |
| Koltomendasr Rajial | Revisi Kitab UU Hukum Pidana | ||
| 1 | Penelitian/pengkajian korupsi dan HAM di sektor kehutanan | ||
| 5 | Penelitian/pengkajian korupsi dan HAM di sektor kehutanan Kajian Hak Nelayan Tradisional Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang Kelautan | ||
| dan Perikanan | |||
| 2016 | 6. | Kajian Revisi UU 39/1999 tentang HAM | |
| 2016 | 5 Rekomendasi Kajian | Pengesahan UU No.8/2016 ttg Penyandang Disabilitas | |
| L | Rekomendasi Kajian | Konsep penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu | |
| L | Revisi Kitab UU Hukum Pidana | ||
| 1 | Revisi UU 39/1999 tentang HAM | ||
| L | RUU Peradilan Militer | ||
| 2017 | 15 Rekomendasi hasil | 1. | Revisi UU 39/1999 tentang HAM |
| T | Kajian/ Penelitian | Kaji | Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM |
| Disabilitas Anak Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian Kajian Peraturan Daerah Terkait Reforma Agraria di Enam Wilayah Indonesia Evaluasi Rekomendasi Nasional Inkuiri Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan Kajian Hak atas Air Kajian Advokasi Buku II RKUHP Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap | |||
| 123 4. 5. | Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak di Indonesia (Right To Food) Kertas Posisi RUU Terorisme Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi Pengkajian & Penelitian. Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care) | ||
| 8 | Kajian Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait perdaperda Berbasis HAM Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008 8 Rekomendasi Pencapaian pada TA 2019: Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat (Unwilling Unable). Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain. | ||
| 8R | Kajian Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait perdaperda Berbasis HAM Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008 8 Rekomendasi Pencapaian pada TA 2019: | ||
| L | 8. | Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care) | |
| 4. | Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | ||
| 3. | Kertas Posisi RUU Terorisme Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | ||
| 123 | Kertas Posisi RUU Terorisme Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai | ||
| 4. | Kertas Posisi RUU Terorisme Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai | ||
| 4. | Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan | ||
| 4. 5. | Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi | ||
| 5. | bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi Pengkajian & Penelitian. Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, | ||
| 6. | Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi Pengkajian & Penelitian. Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care) | ||
| 6. 7. | Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care) Kebijakan dan tata kelola anggaran atas Convention on the right of person with disabilities(CPRD) | ||
| 7. 8. | Kebijakan dan tata kelola anggaran atas Convention on the right of person with disabilities(CPRD) Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan "Menoropong Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak : | ||
| 8. | Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan "Menoropong Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak : Analisis Keterjangkauan". Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM "Dekonstruksi Hukum Acara | ||
| 9. | Analisis Keterjangkauan". Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM "Dekonstruksi Hukum Acara Dalam UndangUndang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" Membahas mengenai poinpoin rekomendasi dari Kejaksaan Agung. | ||
| 10. | Dalam UndangUndang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" Membahas mengenai poinpoin rekomendasi dari Kejaksaan Agung. Bhabinkamtibmas Sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme, Terorisme dan Ekstrimisme | ||
| 10. 11. | Bhabinkamtibmas Sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme, Terorisme dan Ekstrimisme Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana Kajian Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait perdaperda Berbasis HAM | ||
| 11. 12. 13. | Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana Kajian Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait perdaperda Berbasis HAM Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* Orang Dengan Gangguan | ||
| L | 12. 13. | Kajian Peraturan/ Kebijakan Daerah terkait perdaperda Berbasis HAM Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 | |
| 2019 | 13. 14. | Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008 | |
| 2019 | 14. | Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008 | |
| 2019 | 14. | Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008 8 Rekomendasi Pencapaian pada TA 2019: | |
| 20 | 。 | 8 Rekd | Tahun 2008 8 Rekomendasi Pencapaian pada TA 2019: |
| 8 | 1. | 8 Rekomendasi Pencapaian pada TA 2019: Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat (Unwilling Unable). | |
| 1. | 8 Rekomendasi Pencapaian pada TA 2019: Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat (Unwilling Unable). | ||
| Rekomendasi | 1. 2. | Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat (Unwilling Unable). Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain. | |
| 1 | an/Peneliti | 1. 2. | Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat (Unwilling Unable). Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain. Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. |
| 1 | Kajian/Penelitian | 2. | Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain. Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. |
| 2. | Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. | ||
| 1 | 3456 | Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. | |
| 1 | 4. | Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. Rekomendasi Tim NPM (National Preventive Mechanism). | |
| .. | Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan. Rekomendasi Tim NPM (National Preventive Mechanism). | ||
| 1 | 5 | Rekomendasi Tim NPM (National Preventive Mechanism). Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan | |
| 1 | 6. | Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan | |
| 6. | Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. | ||
| Berorganisasi. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan | |||
| 7. | Berorganisasi. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan | ||
| 7. | Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan | ||
| 7. | Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. | ||
| 7 | Berkeyakinan. | ||
| Berkeyakinan. | |||
| Berkeyakinan. | |||
| L | 8. | Berkeyakinan. | |
| Berkeyakinan. |
Delapan rekomendasi kajian dan penelitian yang dihasilkan Komnas HAM pada 2019, telah disampaikan serta disahkan melalui sidang paripurna. Dari delapan rekomendasi yang dihasilkan, terdapat tiga rekomendasi yang disampaikan kepada kementerian/lembaga negara, diantaranya:
1. Rekomendasi Tim National Preventive Mechanism berupa Policy Brief "Membangun Zero Tolerance Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi terhadap Deteni di Rudenim” yang dikirimkan ke Menteri Hukum dan HAM RI, dan Dirjen Imigrasi untuk dijadikan dasar dalam perubahan kebijakan yaitu:
A. Menteri Hukum dan HAM RI:
a) Upaya mendorong adanya ratifikasi terhadap Protokol 1967 dan Konvensi Pengungsi 1951 untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.
b) Mendorong adanya peraturan teknis terkait implementasi Perpres No.125 Tahun 2016 dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait (leading sector).
c) Pengembalian fungsi Rudenim ke fungsi awal sebagai tempat penampungan sementara secara administratif dan mendorong penempatan pengungsi dan pencari suaka di community house.
d) Membangun kerja sama dan koordinasi efektif terkait kelanjutan dukungan anggaran dengan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
B. Dirjen Imigrasi:
a) Adanya pendidikan dan penyuluhan terkait keberadaan dan hak-hak pengungsi dan pencari suaka di dalam rudenim, baik kepada petugas maupun masyarakat sekitar rudenim.
b) Memasukkan kurikulum HAM dan hak-hak pengungsi dalam materi ajar di Politeknik Imigrasi Kemenkum HAM.
c) Mendorong adanya evaluasi terhadap implementasi SOP rudenim dan usulan perubahan dengan dinamika terkini di lapangan.
d) Melakukan renovasi bangunan dengan menyusun layout rudenim yang berbasis kebutuhan deteni.
e) Melakukan peninjauan kembali terkait penggunaan sel tikus yang bukan menjadi peruntukannya.
2. Rekomendasi Tim Kajian RKUHP dijadikan dasar dalam perubahan terhadap RKUHP yang dikirimkan ke Presiden RI pada 23 September 2019 dengan nomor surat 062/TUA/IX/2019 perihal Rekomendasi Komnas HAM RI terkait Penundaan Pembahasan Rancangan UU Kitab Undanga-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain :
a) Adanya beberapa pasal yang bermasalah di dalam RKUHP, seperti: Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 598.
b) Eksisensi pidana mati, yang masih diberi ruang dalam RKUHP dengan sifat khusus dan diancamkan secara alternative yang sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap HAM.
c) Terkait tindak pidana terhadap agama, delik dalam Pasal 304 RKUHP mulai mengarah pada rumusan yang lebih jelas, yakni perbuatan yang bersifat permusuhan.
d) Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
e) Terkait pidana makar, pasal 193 RKUHP mensyaratkan bahwa adanya upaya penggulingan dan/atau pengambil-alihan sebagai unsur pidana yang harus dipenuhi. Pasal ini berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terlanggarnya hak kebebasan berpendapat dan berkspresi.
f) Pengaturan tindak pidana terkait kesusilaan dan tidan pidana terhadap tubuh dalam RKUHP berpotensi memengaruhi hak atas integritas tubuh dan hak atas privasi masyarakat dimana pasal-pasal didalamnya dapat menimbulkan efek kriminalisasi bagi korban dan kelompok rentan.
g) Terkait pengaturan mengenai eksistensi tindak pidana khusus dalam RKUHP, Komnas HAM menilai harusnya tindak pidana khusus tersebut dipisah pengaturannya dalam aturan khusus.
h) Dalam polemik Buku Kesatu yang banyak menafikan prinsip-prinsip HAM, Komnas HAM berpandangan bahwa Pasal 187 RKUHP tidak boleh ditafsirkan lain kecuali uang tertulis dalam pasal tersebut.
i) Paradigma RKUHP berbeda dengan prinsip HAM menurut hukum internasional. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, kejahatan diproduksi oleh kekuasaan/ kebijakan yang korbannya adalah masyarakat sipil.
j) Dalam beberapa konteks RKUHP belum bisa memberikan kepastian hukum karena adanya frasa-frasa yang menimbulkan multitafsir atau masih adanya ruang yang tidak memungkinkan diberikannya kepastian hukum.
k) Penerapan fungsi hukum pidana “ultimum remidium" dalam RKUHP masih kurang tepat dalam beberapa pasal. Banyak persoalan social yang seharusnya dapat menggunaan penghukuman lain yang mampu menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat justru dikenakan sanksi pidana.
3. Rekomendasi Tim National Preventive Mechanism berupa Policy Brief "Membangun Zero Tolerance Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi terhadap WBP di Lapas/ Rutan dan Andikpas di LPKA" yang dikirimkan ke Menteri Hukum dan HAM RI, dan Dirjen Pemasyarakatan untuk dijadikan dasar dalam perubahan kebijakan yaitu:
A. Menteri Hukum dan HAM RI:
a) Menteri Hukum dan HAM harus mengalokasikan dana yang memadai untuk biaya kesehatan WBP dan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan
b) Menteri Hukum dan HAM perlu melakukan Perbaikan manajemen dan administrasi penahanan yang menghadirkan petugas Rutan/Lapas yang memiliki wawasan HAM dan gender.
c) Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu segera membuat langkah-langkah yang penting dalam rangka mencegah penyiksaan dan perlakuan lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, baik di Rutan maupun di Lapas
d) Menteri Hukum dan HAM Membuat perubahan kebijakan dalam hukuman pemidanaan khususnya bagi pemakai narkoba dengan rehabilitasi tidak harus dipidana penjara/kurungan.
B. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
a) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membangun wistleblowing sistem yang diperuntukan bagi penghuni lapas dengan mengedepankan prinsip jaminan kerahasiaan dan pemberian reward bagi pelapor.
b) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mereviu kembali standar pelayanan pemasyarakatan dengan melakukan pembahasan dengan melibatkan para pemerhati HAM dan Human Right Institution.
c) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membuat mekanisme penghukuman atas pelanggaran serta jenis dan durasi hukuman yang boleh diberikan serta membuat langkah – langkah penting untuk mencegah penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran, termasuk adanya sel isolasi/tikus.
d) Diretorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membuat mekanisme pengaduan dan keluhan bagi WBP dan Andikpas terkait permasalahan yang dialami selama menjalani masa pembinaan di Lapas / Rutan / LPKA
e) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi untuk pembekalan dan edukasi terhadap upaya tanggap bencana kepada WBP danAndikpas. Hal ini karena sebagian besar wilayah di Indonesia rentan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain – lain.
f) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan pemeriksaan kesehatan WBP dan Andikpas sebelum menjalani masa pembinaan di Lapas / Rutan / LPKA untuk mengevaluasi lebih baik lagi tentang kondisi kesehatan WBP danAndikpas yang mungkin memiliki riwayat penyakit yang serius sehingga beresiko bila disatukan dengan WBP dan Andikpas yang lain serta membuat indikator dan mekanisme rujukan untuk pasien yang membutuhkan penanganan kesehatan di rumah sakit.
g) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melengkapi fasilitas kesehatan reproduksi yang layak seperti pembalut sesuai kebutuhan WBP perempuan, pemeriksaan kesehatan reproduksi, adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter anak, serta alat-alat yang mendukung pemeriksaan janin dan anak.
h) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan perjanjian kerjasama dengan HIMPSI dan Lembaga Layanan Psikologi lainnya di Universitas yang ada di seluruh Indonesia untuk mengadakan layanan konseling dan psikologi kepada WBP dan Andikpas secara khusus melakukan assesmen dan penilaian kepada WBP dan Andikpas.
i) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu bekerjasama dengan BNPT dan Institusi lainnya untuk melakukan pembinaan secara khusus kepada WBP dan Andikpas dengan pidana terorisme dan narkoba; Dirjen Pas harus memastikan program deradikalisasi dilakukan secara optimal dengan kerjasama dengan BNPT maupun institusi lain yang melakukan program deradikalisasi.
i) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan evaluasi kebutuhan dasar terkait biaya makan, pemenuhan gizi bagi WBP dan Andikpas dengan mengajukan kenaikan anggaran untuk biaya makan,
k) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperhatikan ketersediaan air bersih, dan fasilitas yang memadai bagi WBP dan Andikpas selama menjalani masa pembinaan,
I) Diretorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan program kejar Paket A, Paket B dan Paket C yang merupakan program pendidikan alternatif selain pendidikan formal sekolah yang paling banyak dipilih oleh LPKA
m) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan proses pembinaan terutama penyiapan WBP dan Andikpas menjelang bebas dan komunikasi dengan keluarga selama masa asimilasi.
n) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membentuk pembinaan pada Andikpas yang terlibat kejahatan terkait pengedar maupun kurir narkoba perlu mendapat pembinaan tertentu yang tepat sasaran karena resiko berulangnya pelanggaran pidana tentang narkoba sangat rentan terjadi.
o) Dirjen PAS agar melakukan pemisahan penempatan andikpas, perempuan dan ibu hamil, dan laki-laki pada Rutan, Lapas, atau LPKA sebagaimana peruntukkannya.
p) Dirjen PAS Mengeluarkan narapidana yang obverstay pada Rutan/Lapas yang terhambat karena permasalahan administrasi dan manajemen administrasi penahanan yang menghadirkan petugas Rutan/Lapas yang memiliki wawasan HAM dan gender.
q) Dirjen PAS Membuat standar baku penilaian yang dapat diukur bukan secara subjektif
r) Dirjen Pemasyarakatan perlu membangun komitmen Aparat Penengak Hukum lainnya untuk mengubah bentuk pemidanaan khususnya bagi tindak pidana Narkotika yang menjadi mayoritas narapidana pada Rutan/Lapas.
Gambar 3.3
Peluncuran Buku Biru Pengembangan Kerja Sama European Union (EU) dan Indonesia dalam Kegiatan Kerja sama National Prevention Mechanism (NPM)
Sumber: Dokumentasi Komnas HAM.
4. Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada Sidang Paripurna dalam keputusan Nomor 12/SP/X/2018 tanggal 2-3 Oktober 2018 yang didiseminasikan kepada jajaran pemerintah daerah di Jakarta pada 2019 bekerja sama dengan Bappenas RI.
Dalam melakukan pengkajian dan penelitian selama 2019, terdapat hambatan atau kendala internal yang dialami Komnas HAM yaitu adanya perubahan personil di jajaran pejabat struktural sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan langkah-langkah strategis kerja dalam pencapaian keluaran dan penyesuain mekanisme kerja yang berubah mulai dari metode riset sampai dengan advokasi riset yang akan dilaksanakan.
Dalam menghadapi kendala tersebut, langkah yang dilakukan Komnas HAM adalah dengan mengubah metode kerja serta melakukan riset-riset kecil yang di dukung dengan pelaksanaan survei dengan pihak lain guna melengkapi kelengkapan riset. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan melibatkan NGO guna membantu percepatan pelaksanaan riset pengkajian dan penelitian Komnas HAM.
Gambar 3.4
Kegiatan Rapat Terkait Survei Komnas HAM dengan Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas
Sumber : Dokumentasi Komnas HAM
Melalui pembaharuan metode pengkajian dan penelitian diharapkan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi. Melihat dari pencapaian yang memenuhi target yang ditetapkan, pelaksanaan pengkajian dan penelitian berjalan dengan baik. Untuk kedepannya, Komnas HAM akan terus meningkatkan perbaikan mekanisme pengkajian dan penelitian agar tercapai kualitas hasil kajian dan penelitian yang lebih baik dan mengontrol terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.
Gambar 3.5 Diskusi Terkait Makar dalam Spektrum Hukum dan Spektrum HAM
Sumber : Dokumentasi Komnas HAM
Indikator kinerja 2 : Persentase instrument HAM yang diaksesi/ ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
Untuk indikator usulan ratifikasi terhadap instrumen HAM telah dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu dilakukan kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan mekanisme pencegahan Nasional (Optional Protokol to the Convention Against Torture – OPCAT). Pada 2019, kegiatan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan penyusunan policy brief atas National Preventive Mechanisme yang melibatkan sinergitas antara 5 (lima) lembaga yakni: Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perlindungan Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ombudsman RI. Terdapat beberapa usulan instrument HAM untuk diratifikasi/aksesi sejak 2005 diantaranya sebagai berikut:
Tabel.3.5
Instrumen Internasional yg direkomendasikan Komnas HAM 2015-2019
| Tahun kajian & advokasi | Instrumen internasional | Status |
| 2005-2015 | Statuta Roma | Belum diratifikasi |
| 2009 | Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (Intemational Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) | Belum diratifikasi |
| 2009-2015 | OPCAT | Belum diratifikasi, namun telah dilakukan upaya kerjasama (MoU Pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional) |
| 2011 | Konvensi mengenai Status Pengungsi dan optional Protokol mengenai Status Pengungsi (Convention Relating to the Status of Refugees and Protocol Relating to the Status of Refugees) | Belum diratifikasi |
| 2012-2013 | Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobbaco Control) | Belum diratifikasi |
Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang cukup banyak yaitu lambatnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain dan kendala dengan waktu yang tidak memungkinkan pelaksanaan ratifikasi dilaksanakan dengan baik. Selain itu, penggunaan anggaran melalui hibah dirasakan memerlukan cukup banyak waktu untuk mengelola anggaran secara komperhensif dan tepat. Namun, pada 2018-
2019, akhimya sudah dapat terlaksana dan kemudian menghasilkan 2 (dua) rekomendasi untuk dapat dilaksanakan dalam proses ratifikasi.
Gambar 3.6
Kegiatan Diskusi Terbatas Penyusunan Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
Sumber: Dokumentasi Komnas HAM
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM
Selanjutnya, Komnas HAM telah mengembangkan beberapa indeks berperspektif HAM yang memuat pemenuhan hak-hak dasar sesuai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari sasaran dan indikator ini sebagai alat kontrol dan guna meningkatkan implementasi indikator HAM yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatannya.
Gambar 3.7
Diskusi SNP KBB di Jakarta, 17 Juni 2019 (Dokumentasi Komnas HAM)
Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang cukup dirasakan, yaitu belum adanya standar atau norma yang dipahami secara luas oleh masyarakat pada umumnya. Untuk itu, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian kemudian mengubah strategi dalam pencapaian keluaran yakni dengan menyusun Standar Norma dan Setting, yang kemudian diganti dengan nama Standar Norma dan Pengaturan.
Pada 2018, Standar Norma dan Pengaturan dimulai dengan tema Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis. Tema ini diambil berdasarkan tema penting pada 2018. Pada Sidang Paripurna di bulan Oktober 2018, hasil Standar Norma dan Pengaturan atas Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) telah mendapatkan persetujuan untuk dijadikan rekomendasi. Pada 2019, SNP PDRE didiseminasikan melalui kerja sama dengan Bappenas Rl dengan mengundang para pembuat kebijakan seluruh provinsi.
Gambar 3.8
Konsinyering SNP KBB di Jakarta, 18 Juni 2019 (Dokumentasi Komnas HAM)
Berlanjut di 2019, melalui diskusi panjang dengan Bappenas RI, SNP akhirnya dijadikan Prioritas Lembaga sebagai prioritas yang harus dilaksanakan lembaga dengan sebaik-baiknya. Di 2019, Komnas HAM telah menyusun 2 SNP yaitu: SNP atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (KKB) dan SNP atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Dengan melibatkan beberapa stake holder untuk menyusun SNP, akhirnya kedua SNP tersebut diselesaikan pada akhir 2019. Namun hasil akhir dari SNP belum tercapai karena tahapan diseminasi dan monitoring belum terlaksana dikarenakan anggaran yang tidak memadai.
Gambar 3.9
Kegiatan Penyusunan Standar Norma dan Setting tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Sumber : Dokumentasi Komnas HAM
Tabel 3.6
Sasaran Strategis 4
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2018 | 2019 | ||
| Target | Capaian | Target | Capaian | ||
| Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM | Presentase Indikator HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/ Lembaga terkait | 30% | 29% | 20% (2 Dokumen) | Indikator Kepolisian dan Indikator Kesehatan |
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat Indonesia
Tujuan dari sasaran strategis ini yaitu meningkatkan pemahaman HAM pada aparatur negara dan masyarakat Indonesia. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
Indikator 1 : Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM
Indikator 2 : Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.
Dalam mencapai Sasaran Strategis dengan dua indikator yang telah ditetapkan Biro Dukungan Pemajuan HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan melakukannya melalui tiga komponen besar kegiatan yaitu
1. Penguatan Kerjasama Hak Asasi Manusia
2. Peningkatan Kesadaran HAM
3. Penyebarluasan Wawasan HAM
Ketiga Komponen ini memfokuskan pada dua program prioritas dan satu program lanjutan, yaitu Polisi Berbasis HAM dan Kab/Kota HAM (Human Rights Cities) sebagai Program Prioritas, serta Sekolah Ramah HAM sebagai Program Lanjutan. Keputusan ini disampaikan oleh Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM pada Raker Bagian Dukungan Penyuluhan pada tahun 2018. Dengan argumentasi ini, maka seluruh komponen kegiatan yang ada difokuskan untuk kedua program prioritas, yaitu Polisi Berbasis HAM dan Kab/Kota HAM. Sedangkan Program Sekolah Ramah HAM hanya meneruskan kegiatan yang sudah ada komitmen pada tahun sebelumnya.
Selain Program Prioritas, Bagian Dukungan Penyuluhan HAM juga melakukan kegiatan rutin yang difokuskan untuk penyebarluasan wawasan HAM. Kegiatan itu berupa Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Publikasi dan Pelaporan. Kegiatan ini bersinergi dengan Program Prioritas untuk mencapai Tujuan Strategis dengan Indikator Kinerja yang sudah dirumuskan.
Indikator kinerja 1 : Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM
Dasar perhitungan pada indikator kinerja ini adalah jumlah K/L/D/S yang telah mendapatkan penyebaran wawasan HAM melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sosialisasi kurikulum HAM yang dilakukan dalam konteks penyelenggaraan Program Prioritas. Selain itu Indikator ini juga dapat dipenuhi melalui Program Penyebarluasan Wawasan HAM yang kegiatannya bersifat rutin berupa Layanan Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Publikasi dan Pelaporan HAM.
A. Penyelenggaraan Program Prioritas
1. Kab/Kota HAM - HRC (Human Rights Cities)
Program Human Right Cities (HRC) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan terkait isu Kabupaten/Kota HAM, memperkuat kapasitas HAM aparat negara khususnya dalam isu Kabupaten/Kota Ramah HAM, sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajiban HAM berupapenghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
Program ini diinisiasi pada 2015, diawali dengan kerja sama antara Komnas HAM, INFID dan ELSAM dalam menyelenggarakan Pelatihan Kota Ramah HAM untuk Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya program ini kemudian berkembang menjadi Program Unggulan (Quick Win) Komnas HAM selama tiga tahun dengan nama Program Pengarusutamaan Kab/Kota Ramah HAM, yang kemudian selanjutnya berkembang menjadi Program Kab/Kota HAM.
Sejak diawali pada 2015 sampai dengan 2019, berbagai kegiatan berhasil dilakukan antara lain:
a. Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan
i. Dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri
ii. Pemerintah Kab/Kota di Indonesia antara lain: Pemkab Wonosobo, Bojonegoro, Jember, Pakpak Bharat, Buru, Sikka dan Banjarmasin
iii. Organisasi Masyarakat Sipil antara lain: INFID, Elsam, Yayasan Boemi Poeger, Migrant Care, Aman, Baca Bergerak, Raoul Wallenberg Institute, dan The Asia Foundation
iv. Akademisi: Universitas Bojonegoro, Universitas Jember, dan Universitas Islam Wonosobo
b. Peningkatan Kesadaran
i. Penyuluhan Untuk Aparat Pemkab dan Masyarakat Sipil Kabupaten Jember, dan Pemko Banjarmasin
ii. Pelatihan untuk Aparat Pemkab dan Masyarakat Sipil Kabupaten Wonosobo, Jember, dan Pakpak Bharat
iii. Lokalatih untuk Aparat Pemkab/ Pemko di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur iv. ToT untuk Aparat Pemkab dan Masyarakat SIpil Kabupaten Jember
v. Konferensi Nasional Kab/Kota HAM yang kemudian menjadi Festival HAM c. Penyebarluasan Wawasan HAM
i. Pengembangan Manual Pelatihan HAM tentang Pengarusutamaan Kab/Kota HAM
ii. Penyusunan Kertas Posisi Komnas HAM tentang Pengarusutamaan Kab/Kota HAM
iii. Brosur/Film Pendek tentang Kab/Kota HAM
Keluaran (Output) dari kegiatan ini antara lain dengan bertambah dan menguatnya jaringan kerja Kab/Kota HAM. Hal ini dibuktikan dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan beberapa Pemerintah Kab/Kota dan Universitas. Selain Nota Kesepahaman Bersama, output dari kegiatan ini setelah lima tahun antara lain lebih dari seratus orang alumni pelatihan dan ToT Kab/Kota HAM, dan berbagai publikasi yang dapat menjadi rujukan (Buku/Brosur/Video) tentang Kab/Kota HAM
Dampak dari Program Kab/Kota HAM ini adalah adanya kontribusi pada terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kab/Kota Ramah HAM dalam berbagai bentuk peraturan. Peraturan daerah yang tertinggi adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM. Selain itu terdapat aturan daerah lainnya yaitu Perbup Kabupaten Lampung Timur Ramah HAM, Perbup Kabupaten Bojonegoro Ramah HAM dan yang terbaru adalah Perbup Pakpak Bharat Ramah HAM. Program ini juga berkontribusi mendorong Pembentukan Komisi HAM Daerah Wonosobo.
Dampak lain dari adanya Program Kab/Kota HAM ini adalah Komnas HAM berhasil menjadi salah satu aktor dalam pengarusutamaan Kab/Kota HAM pada skala regional dan internasional. Komnas HAM mendapat permohonan untuk memberikan masukan terkait penyusunan Prinsip Panduan untuk Pemerintah Lokal dan HAM yang disusun oleh Dewan HAM PBB.
Tabel 3.7
Kegiatan Program Kab/Kota HAM untuk 2019
| No | Nama Kegiatan | Keterangan |
| 1 | Kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota dalam rangka Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM | 1. Koordinasi dengan Masyarakat SIpil dan Pemerintah Kabupaten SIkka pada 26 Maret 2019 untuk membangun peta jalan pembentukan Kabpuaten SIkka Ramah HAM 2. Penyuluhan tema Kab/Kota HAM kepada Aparat Pemerintah Kota Banjarmasin pada 21 Oktober 2019 |
| 2 | Peningkatan Kesdaran dalam bentuk Lokalatih Kab/Kota HAM Untuk Aparat | Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran HAM bagi aparat Kab/Kota dan Masyarakat SIpil di Wilayah |
| Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil di Wilayah Indonesia Timur | Indonesia Bagian Timur. Kegiatan ini diselenggarakan di Kota Makassar pada 20 - 22 Agustus 2019 dengan peserta yang berasal dari 20 Kab/Kota diwilayah Indonesia Timur. | |
| 3 | Festival HAM (Bentuk peningkatan pemahaman HAM) | 1. Penyuluhan HAM untuk Seluruh Kepala Desa di Jember 5 – 7 November 2019 2. Talk Show di beberapa Daerah bekerja sama dengan Pihak Organisasi Anak Muda dan Universitas dengan target Mahasiswa dan Anak Muda 3. Konferenci Nasional Kab/Kota HAM di Jember 19 - 21 November 2019 |
| 4 | Sosialisasi Pengalaman Komnas HAM dalam Implementasi Kab/Kota HAM di World Human Rights Cities Program | Kegiatan berlangsung di Kota Gwangju, Korea Selatan pada 30 September - 03 Oktober 2019. |
Kegiatan Kerjasama dengan Kabupaten Sikka dalam rangka Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM.
Kegiatan ini diselenggarakan pada 26 Maret 2019. Peserta dan outcome yang dihasilkan lebih spesifik dari yang direncanakan. Peserta: Panitia Rencana Aksi Daerah HAM Kabupaten Sikka dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sikka dan Masyarakat Sipil (John Bala - PBH Nusra dan akademisi STFK Ledalero, Patter Otto). Outcome : 1. Adanya peta jalan Kabupaten HAM di Kabupaten Sikka; 2. Adanya program peningkatan kapasitas bagi Panitia RANHAM Daerah Kabupaten Sikka; 3. Adanya mekanisme implementasi monitoring Peta Jalan Kabupaten HAM untuk Kabupaten Sikka
Kegiatan Penyuluhan Untuk Aparat Pemerintah Kota Banjarmasin
Kegiatan ini diselenggarakan pada 21 Oktober 201 di Kota Banjarmasin, sesuai target, telah dihadiri oleh 100 orang peserta yang berasal dari SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin, Camat dan Lurah seKota Banjarmasin, Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten dan Kota seluruh Kalimantan Tengah. Komnas HAM tidak mempunyai daftar hadir kegiatan. APBN Pemkot Banjarmasin.
Gambar 2.9
Kegiatan Penyuluhan Untuk Aparat Pemerintah Kota Banjarmasin
Kegiatan yang diselenggarakan pada 20 – 22 Agustus ini menghasilkan adanya peningkatan target jumlah peserta dari semulaa 14 Kabupaten/Kota menjadi 33 peserta dari 20 Kabupaten/ Kota di kawasan Indonesia Timur. Hal ini berimbas pada perluasan outcome yang ditetapkan yaitu adanya alumni lokalatih dari berbagai kabupaten/kota yang diharapkan dapat menjadi tonggak bagi kabupaten/kotanya untuk menjadi Kabupaten/Kota HAM, adanya ruang dialog untuk saling berbagi pengalaman antar peserta dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, dan adanya ruang dialog antara aparat pemerintah daerah dengan CSO di daerahnya.
Gambar 3.10 Kegiatan Lokalatih Kab/Kota HAM di Makassar, Sulawesi Selatan
Festival HAM di Kabupaten Jember Jawa Timur
Festival HAM yang sebelumnya berbentuk Konferensi Nasional Kab/Kota HAM memiliki tujuan umum yang sama yaitu: a) Menyebarluaskan inisiatif kota/kabupaten HAM ke seluruh publik; b) Meningkatkan kerja sama dari stakeholder kabupaten/kota HAM di tingkat nasional dan internasional; c) Menyediakan forum berbagi pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi HAM dalam program kerja mereka; d) Mendokumentasikan konsep dan praktik Human Rights Cities yang telah berhasil diterapkan oleh berbagai daerah; dan e) Menemukan strategi penyelesaian persoalan HAM di tingkal lokal.
Festival HAM 2019 diselenggarakan di Kabupaten Jember mengangkat Tema "Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial Melalui Pendekatan Budaya" dan berlangsung pada 19 – 21 November 2019. Kegiatan ini merupakan Kerja sama Komnas HAM – INFID dan Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaanya, Festival HAM memiliki berbagai bentuk kegiatan yaitu Konferensi Nasional Kab/Kota HAM sebagai inti kegiatan, kunjungan lapangan ke desa yang menerapkan prinsip – prinsip HAM. Selain itu terdapat kegiatan pameran dan pentas seni yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat setempat.
Gambar 3.11 Festival HAM di Kabupaten Jember Jawa Timur
Festival HAM 2019 ini diikuti kurang lebih sekitar 1000 peserta, yang berasal dari perwakilan 33 Kabupaten/Kota, Perwakilan Organsasi Masyarakat Sipil dalam dan luar negeri. Setidaknya tercapat peserta berasal dari 12 negara didunia antara lain Swedia, Argentina, dan Korea Selatan. Konferensi Nasional Kab/Kota HAM yang berlangsung selama dua hari ini berhasil menyelenggarakan 10 diskusi secara pleno, dan parallel. Selain itu terdapat side event dan special session yang juga menjadi bagian dari Konferensi Nasional tersebut. Adapun tema yang diangkat dalam lebih dari 10 diskusi cukup beragam antara lain; perlindungan Perempuan, Anak, Masyarakat Adat, dan Pekerja Migran dikaitkan dengan pembangunan, perubahan iklim, pencegahan radikalisme. Selain itu terdapat pula tema mengenai penyelesaian kasus HAM masa lalu; pemenuhan hak politik warga dalam konteks pemilihan umum; dan isu-isu anak muda.
Gambar 3.12 Rangkaian Kegiatan Festival HAM di Kabupaten Jember Jawa Timur
Selama Festival HAM, berlangsung panitia menyelenggarakan pameran produk dan hasil kerajinan warga yang diikuti oleh 50 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Komnas HAM sebagai salah satu penyelenggara kegiatan turut mengisi pameran yang selama dua hari pelaksanaan Festival menerima 139 pengunjung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jember juga menyediakan panggung hiburan dan pentas seni sebagai arena publik, sehingga masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam acara ini.
Pada hari ketiga dilakukan kunjungan lapangan (field visit) pagi hari menuju dua Desa di wilayah Kabupaten Jember yang memiliki kekhasan tersendiri yaitu Desa Tanoker dan Desa Dukuh Dempok. Di kedua desa ini peserta dapat melihat implementasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sekaligus terlibat langsung dengan berbagai aktivitas penduduk setempat. Selanjutnya pada siang hari peserta menuju Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang merupakan pusat penelitian kopi terbesar di Asia Tenggara. Di tempat ini peserta selain menikmati kopi dan coklat khas Jember juga dapat melihat kebun kopi dan coklat serta proses pengolahan kopi dan coklat dari pemetikan hingga menjadi produk yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Penutupan kegiatan dilakukan di Pantai Papuma yang merupakan salah satu objek wisata khas Kabupaten Jember.
Gambar 3.13
Rangkaian Kegiatan Festival HAM di Kabupaten Jember Jawa Timur
Hasil langsung dari Festival HAM adalah adanya Rumusan Hasil Konferensi yang merupakan hasil diskusi pada setiap diskusi baik pleno maupun paralel. Hasil lainnya adalah adanya Deklarasi Jember, yaitu sebuah komitmen bersama para pemangku kepentingan yang hadir dikegiatan tersebut. Kedua dokumen ini harapannya dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan terkait lainnya dimasa depan.
2. Polisi Berbasis HAM (PBH)
Program Polisi Berbasis HAM bertujuan untuk mewujudkan Komitmen terhadap penerapan peraturan-peraturan Kapolri (Peraturan Kapolri) khususnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun
2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan saja, namun yang terpenting justru penerapan Perkap tersebut dalam tugas dan fungsi polisi sehari-harinya.
Pada tahun 2015 Komnas HAM menggagas program Polisi Berbasis Hak Asasi Manusia yang bekerjasama dengan Polres Jakarta Utara. Program ini juga mendasari pada Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 2011. MoU ini kemudian dilanjutkan dan diperbaharui sampai akhirnya diperpanjang pada 2017 yang salah satunya berupa peningkatan Pemahaman HAM aparat kepolisian dibeberapa Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. Salah satu divisi yang ditunjuk langsung oleh Pihak Kepolisian adalah Divisi Hukum (Divkum) Kepolisian RI dalam perjalanannya kerja sama ini diturunkan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain:
a. Penyuluhan, Pelatihan dan ToT dilingkungan beberapa Kepolisian Daerah di Indonesia
i. Penyuluhan untuk Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya
ii. Pelatihan dan TOT untuk Aparat Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat dan Polda Maluku
b. Penyusunan Buku Saku HAM untuk Tiga Unit dilingkungan Polri yaitu: Unit Satuan Reserse Kriminal, Satuan Sabhara, dan Satuan Tahanan dan Barang Bukti.
Penyusunan Buku Saku HAM ini dilaksanakan bersama sama dengan Anggota Polri darim masing-masing Satuan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dimiliki oleh masing-masing unit. Buku Saku HAM ini kemudian diterapkan dan diimplementasikan oleh Polda tertentu, salah satunya adalah Polda Jawa Tengah.
Komnas HAM pada 2018 melakukan Evaluasi terhadap pelatihan HAM yang sudah dilakukan sejak 2015, dengan temuan yang salah satunya adalah bahwa pelatihan Komnas HAM mampu membuat anggotota Polda menjadi lebih paham batasan tugas mereka yang dapat atau tidak dapat melanggar HAM.
Keluaran (Output) dari Program Polisi Berbasis HAM ini antara lain adalah menguatnya kerja sama Komnas HAM dan Polri, selain itu terlaksananya berbagai peningkatan pemahaman bagi Anggota Polri di beberapa Polda. Pada saat yang sama terdapatnya alumni pelatihan yang memiliki pemahaman HAM yang cukup. Adapun dampak yang dikontribusikan adalah, adanya kebijakan internal pada tingkat Kepolisian Resor atau Sektor yang lebih humanis. Selain itu semakin seringnya Komnas HAM diminta untuk memberikan penguatan Pemahaman pada
Anggota Polri dilapangan. Keterbukaan Pihak Polri kepada Komnas HAM untuk memberikan data juga menjadi salah satu dampak dari Program ini.
Tabel 3.8
Program Polisi Berbasis HAM ini pada 2019
| No | |||
| N | Kegiatan | ||
| Pelatihan HAM | 1. 2. 3. | Pelatihan Penggunaan Buku Saku Tentang Pencegahan Intoleransi dan Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian Bagi Anggota Kepolisian Derah Papua Pelatihan "Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Penggunaan Buku Saku HAM Di Polda Maluku" Pelatihan Penggunaan Buku Saku "Pencegahan Intoleransi dan | |
| 2 | Penyuluhan | 12 | Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kota Makasar Memberikan materi HAM kepada 142 personil Brimob Memberikan Materi Kepada 342 Anggota Baru Detasemen Khusus 88 |
Pelatihan polisi Berbasis HAM telah dilakukan diberbagai daerah dengan memberikan materi HAM untuk Anggota Baru Detasemen Khusus 88 Anti Teror; pelatihan Polda Sulsel dengan narasumber dari Ketua LBH Makassar (didanai Hivos); kuliah umum kepada peserta Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri); kuliah umum kepada peserta Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Lemdiklat Polri; memberikan materi pada Pelatihan Penyidik tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; memberikan materi pada pelatihan Kompi Anti Anarkis Gabungan Polwan Brimob di Satuan Latihan Brimob Cikeas; memberikan materi pada pelatihan Kompi Anti Anarkis Gabungan Polwan Brimob. Pelatihan Penggunaan Buku Saku Tentang Pencegahan Intoleransi dan Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian Bagi Anggota Kepolisian Daerah Papua.
Gambar 3.14
Pelatihan Penggunaan Buku Saku Tentang Pencegahan Intoleransi dan Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian Bagi Anggota Kepolisian Derah Papua
Gambar 3.15
Pelatihan "Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian dan Penggunaan Buku Saku HAM Di Polda Maluku"
Gambar 3.16 Memberikan materi HAM kepada 142 personil Brimob
Gambar 3.17
Pelatihan Penggunaan Buku Saku "Pencegahan Intoleransi dan Penerapan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian" Bagi Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kota Makasar
3. SR-HAM (Sekolah Ramah HAM)
Sebagaimana disebutkan diatas, Program Sekolah Ramah HAM pada 2019 hanya melanjutkan komitmen yang sudah disepakati tahun sebelumnya tanpa perlu melakukan inisiatif baru. Pada awalnya Program Sekolah Ramah HAM bertujuan untuk mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah. Secara khusus, tujuan program ini adalah untuk menyiapkan seluruh instrument dan pra syarat bagi pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai HAM melalui kurikulum pembelajaran HAM di sekolah; melakukan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan TOT bagi upaya penyebarluasan Sekolah Ramah HAM; Melakukan penjajagan kerjasama dengan K/L/D dan stakeholders lain dalam rangka pelaksanaan Sekolah Ramah HAM, menyusun Panduan Sekolah Ramah HAM dan instrumen-instrumen pendukung lainnya.
Program ini telah dimulai sejak tahun 2015, sejauh ini telah berhasil disusun dan diterbitkan Buku Pendamping untuk guru dalam pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK/MA khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun – tahun berikutnya Komnas HAM berhasil menjalin kerja sama dengan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) untuk menyelenggarakan Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK dan menyelenggarakan TOT microteaching Ujicoba Metode Pembelajaran HAM. Buku Pendamping ini juga sudah diujicobakan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pada tahun 2017 – 2018 , Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Sekolah Ramah HAM (SRH) berupa : Tot, Pelatihan, Diseminasi, Penerbitan Buku Manual Pelatihan dan Buku Pendamping Guru, penyusunan database , monitoring bagi para alumni pelatihan Sekolah Ramah HAM, observasi ke beberapa sekolah yang sudah mengimplementasikan Konsep SRH. Selain itu, Komnas HAM juga telah melakukan Penyusunan Konsep Policy Brief, dan Penyusunan Konsep Film Sekolah Ramah HAM.
Program SRHAM
70% 30% Kegiatan Dilaksanakan Kegiatan Tidak Dilaksanakan
Gambar 3.18 Grafik Program SR-HAM
Program Sekolah Ramah HAM (SR-HAM) di tahun 2019 melakukan Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru untuk Pembelajaran HAM tingkat SMA/MA dan SMK di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain itu melakukan Workshop dan Konsinyasi Penyusunan Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM, FGD Uji coba indikator dan instrumen penilaian kepada sejumlah sekolah di Jakarta dan bahkan Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) guna memberikan masukan terkait konsep Sekolah Ramah HAM melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Sidang A FKIP UHAMKA, Ciracas, Jakarta Timur.
Gambar 3.19
Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru untuk Pembelajaran HAM tingkat SMA/MA dan SMK di Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Gambar 3.20
Memberikan masukan terkait konsep Sekolah Ramah HAM melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Sidang A FKIP UHAMKA, Ciracas, Jakarta Timur
Gambar 3.21
Workshop dan Konsinyasi Penyusunan Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM
Gambar 3.22
FGD Uji coba indikator dan instrumen penilaian kepada sejumlah sekolah di Jakarta
Sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM terus berupaya melakukan upaya penyebarluasan wawasan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM. Dalam upaya tersebut, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan HAM telah berupaya berinovasi dengan melaksanakan kegiatan yang populer di kalangan masyarakat dari berbagai generasi, khususnya generasi muda. Kegiatan dengan target anak muda ini antara lain:
a. Kegiatan Melaung HAM bersama Sivitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo berupa diskusi pendidikan HAM untuk anak muda, pentas musik dan pemutaran film yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan.
Gambar 3.23
Kegiatan Melaung HAM bersama Sivitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS)
b. Diskusi Demokrasi Digital HAM untuk Anak Muda (Akamsi Digital)
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan yang menyasar anak muda yang merupakan rangkaian kegiatan Festival HAM namun dilaksanakan di Jakarta.
C. Pemutaran Film di Enam Wilayah Kantor Perwakilan Komnas HAM
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan menyebarluaskan wawasan dan meningkatkan pengetahuan HAM kaum muda, khususnya di Enam Wilayah Kantor Perwakilan Komnas HAM yaitu di Kota Banda Aceh, Padang. Pontianak, Palu, Ambon dan Jayapura. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menyediakan ruang dialog antara berbagai pemangku kepentingan HAM yaitu Komnas HAM, Aparat Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil, khusunya anak muda dan pembuat film. Pemilihan format pemutaran film dan diskusi dipiliha karena generasi muda saat ini lebih terpapar berbagai bentuk audio visual, baik itu film maupun video pendek, sehingga kegiatan ini akan lebih mudah diterima oleh mereka.
Kegiatan ini dilaksanakan antara 5-19 Desember 2019 sebagai berikut; Aceh (5 Desember), Pontianak (7 Desember), Padang (16 Desember), Ambon (18 Desember) dan Jayapura (19 Desember). Komnas HAM bekerja sama dengan KawanKawan Media dan The Asia Foundation. Adapun film yang diputar merupakan film bertema HAM yang disutradarai oleh sutradara muda di Indonesia. Film yang diputar berformat dokumenter dan fiksi dengan durasi 15 – 60 menit. Beberapa judul film yang diputar antara lain Bura, Istirahatlah Kata – kata, Marah di Bumi Lambu, Sowan dan Kamis ke 300.
Setelah pemutaran film di masing -masing kota tempat penyelenggaraan kegiatan, dilakukan diskusi dengan format talk show bertemakan HAM, Film dan Anak muda. Adapun dengan narasumber yang hadir terdiri dari perwakilan Komnas HAM, Tokoh Masyarakat Lokal, Sutradara/Produser film yang diputar dan anak muda setempat. Perwakilan Komnas HAM yang mengikuti kegiatan ini yaitu Komisioner Sandrayati Moniaga, Hairiansyah, Munafrizal Manan, Amiruddin, dan Beka Ulung Hapsara. Untuk Kegiatan di Papua, Komisioner Komnas HAM berhalangan hadir dan digantikan, Yuli Asmini Penyuluh Komnas HAM. Adapun Narasumber dari masyarakat film, antara lain Hafiz Rancajale, Amerta Kusuma, Bobby Prasetyo dan Eden Junjung yang merupakan sutradara dan produser dari film yang diputar. Adapun untuk memandu jalannya talk show, moderator yang terlibat antara lain Nelly Yusnita (Komnas HAM Kalbar), Sri Rahayu (Penyuluh HAM) dan Azhan Ayub (Masyarakat Sipil)
Gambar 2.24 Foto Pemutaran Film Di Daerah Pontianak
Gambar 3.25 Foto Pemutaran Film Di Daerah Ambon
Gambar 3.26 Foto Pemutaran Film Di Daerah Aceh
Hasil dari kegiatan ini adalah data tingginya minat peserta yang hadir yaitu 100 orang disetiap kota, dan target kaum muda yang disasar tercapai. Selain itu hasil lain dari Pemutaran Film dan talks show ini munculnya inisiasi ditingkat lokal untuk membuat kegiatan serupa, dan permintaan agar Komnas HAM melakukan kembali kegiatan ini ditahun depan.
d. Akamsi Digital : Anak Muda, HAM dan Demokrasi Digital
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Pamflet Generasi, mengadakan diskusi publik dengan tema "Akamsi Digital : Anak Muda, HAM dan Demokrasi Digital". Diskusi ini diadakan di Rumah Kembang Kencur Jakarta Selatan pada 5 November 2019 pada pukul 15.00 – 17.30 WIB.Diskusi yang bertema anak muda ini, di buka oleh Yuli Asmini dan diisi oleh narasumber yang juga berasal dari kelompok muda. Mereka adalah Ananda Badudu, seorang musisi dan pegiat hak asasi manusia. Bhagavad Sambadha dari Komunitas Paguyuban Pamitnya Meeting. Akbar RF dari Pamflet Generasi dan Sri Rahayu, Penyuluh HAM Komnas HAM. Diskusi di moderatori oleh Kania Mamoto dari Asia Justice and Rights Indonesia. Sementara itu lebih dari 50 orang anak muda dari Jakarta, Depok dan Tangerang, yang sebagian besar adalah mahasiswa. Acara juga dimeriahkan oleh Grup Band Distortion yang membawakan lagu popular dan bertemakan HAM.
Diskusi ini berlangsung interaktif antara para peserta dan narasumber khas anak muda, santai namun lugas. Acara ini mendapat respon positif dari berbagai pihak khususnya kaum muda, dan mengharapkan Komnas HAM membuat lebih banyak kegiatan serupa dimasa depan.
infid Melaung HAM, Menuju Festival HAM 2019 AKAMSI Digital Anak Muda, HAM, & Demokrasi Digital 5 Nove 2019
Gambar 3.27
Akamsi Digital : Anak Muda, HAM dan Demokrasi Digital
a. Peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2019
Komnas HAM memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu pemutaran film di 6 kantor perwakilan, pameran foto HAM, dialog publik, konferensi pers dan pentas Seni. Keseluruhan rangkaian acara peringatan Hari HAM ini bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan HAM kepada masyarakat luas. Adapun acara berlangsung pada 9 – 13 Desember 2019. Tema Peringatan Hari HAM 2019 ini adalah “Memperingati 20 Tahun Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Refleksi dan Proyeksi.
Acara Pembukaan Rangkaian Peringatan Hari HAM ini berlangsung pada 9 Desember 2019 dengan Pameran Foto yang diresmikan oleh Prof DR KH Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Acara ini berlangsung di Kantor Komnas HAM Jakarta yang dihadiri 200 orang tamu dan undangan para pemangku kepentingan Komnas HAM. Pameran Foto yang berlangsung selama lima hari ini juga bersamaan dengan pentas seni dilokasi yang sama pada 10 Desember. Pada 11- 13 Desember dilakukan berbagai diskusi di Komnas HAM antara lain tentang Pendidikan Inklusi, dan penerimaan kunjungan dari Mahasiswa Universitas Bung Karno dan SMA Tarakanita Jakarta.
Gambar 3.28 Rangkaian Hari HAM Bekerjasama dengan MRT dan DPR
HARI HAM SEDUNIA 2019 DANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 FLEKSI DAN OYEKSI
PRESS CONFERENCE KASASI TAN HAP Merdeka, Setz ng Sama"
Pada 10 Desember sebagai puncak peringatan, Komnas HAM bekerja sama dengan DPR RI mengadakan Dialog Publik dengan tema “20 Tahun Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Refleksi dan Proyeksi." Acara yang berlangsung di Gedung DPR RI ini dibuka oleh Sekjen DPR RI, sedangkan narasumber dari kegiatan tersebut adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Perwakilan KOmisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, dan Pakar HAM dan Jaksa Agung saat UU itu disahkan, yaitu Marzuki Darusman. Dialog dipandu oleh moderator yang juga seorang Jurnalis, yaitu Fessy Alwi. Acara dihadiri oleh 200 orang peserta dan berlansung dengan baik. Adapun rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya revisi Undang Undang tersebut
Komnas HAM juga mengadakan Konperensi Pers Peringatan Hari HAM bekerja sama dengan PT MRT Jakarta bertemakan layanan publik yang berperspektif HAM.
Gambar 3.29
Komnas HAM bekerjasama dengan MRT Jakarta ikut mendorong penyedia layanan transportasi publik membenahi layanan terhadap penyandang disabilitas
B. Penyelenggaraan Pengembangan Perpustakaan, Teknologi Informasi, Publikasi dan Pelaporan
Penyebarluasan wawasan dengan melalui Publikasi (Website, Majalah, Wacana dan Suar), Perpustakaan, Teknologi Informasi dan juga menerima kunjungan dari berbagai Universitas dan Sekolah-Sekolah yang berkunjung ke Komnas HAM untuk mendapatkan penyuluhan tentang wawasan pengetahuan tentang HAM. Beberapa grafik keberhasilan Bagian Penyuluhan HAM yaitu sebagai berikut :
Distribusi Hasil Cetakan Komnas HAM TA 2019 m 17% 12%
Gambar 3.30 Grafik Distribusi HAsil Cetakan Komnas HAM Tahun 2019
Permintaan Terbitan Per Bulan 20
Gambar 3.31 Grafik Permintaan Terbitan Per Bulan
Gambar 3.32 Grafik Jumlah Tulisan Tim Publikasi untuk Website Komnas HAM
JumlahTuisa Tin blkasurkesM Tahun 2019
Grafik Kunjungan Masyarakat ke Komnas HAM 1% .4% Sive (50 s.6. SMA) Calon Hakim 22% • Komunltn L9%
Gambar 3.33 Grafik Kunjungan Masyarakat ke Komnas HAM
Layanan Perpustakaan Per November 2019 87% 13% Pemustaka Internal Pemustaka Eksternal sal dori 36 KLDS
Gambar 3.34 Grafik Layanan Perpustakaan Per November 2019
Komnas HAM telah melakukan Pelatihan dan Seminar terhadap 40 K/L/D/S untuk kegiatan prioritas K/L yaitu Sekolah Ramah HAM, Polisi Berbasis HAM, Kota Ramah HAM (Human Rights Cities). Sehingga jumlah realisasi K/L/D/S melebihi target.
TABEL 3.9
Daftar Capain K/L/D/S yang mengetahui dan memahami prinsip dan nilai HAM
| Penguatan kerjasama HAM pada isu- 10 K/L/D/S isu prioritas lembaga dan isu terkait | TNLDIS | 1. KPAI, 2. Kemenkopolhukam 3. LBHM dan 4. Hivos |
| Peningkatan kesadaran HAM kepada isu-isu prioritas lembaga dan isu terkait | 30 K/L/D/S | 9. PT. MRT, 10. Yayasan Umar Kayam 11. Kawan-Kawan Media 1 Polda Maluku 2. Polda Papua 3. Komnas HAM Perwakilan Maluku 4. PWE 5 6. AMKRI Divisi Hukum (Divkum) Mabes Polri 7. UHAMKA 8. DPRD Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, 9. Sespimmen Lemdiklat Polri 10. Lemdiklat Polri 11. SMA AI Izhar 12. SMK Negeri 27 |
| 25. Kabupaten Kulonprogo 26. Kota Banjarbaru 27. Kota Balikpapan 28. Kota Samarinda 29. Kabupaten Luwu Timur 30. Kabupaten Banggai |
Tabel. 3.10
Indikator Komnas HAM 2015-2019
| TAHUN | JUMLAH INDIKATOR | HASIL | |
| 2015 | 2 Indikator HAM | 1. Indikator Kinerja Kepolisian Indikator kinerja kepolisian dibagi atas beberapa kategori berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu elemen dasar pada proses penyelidikan dan penyidikan yang meliputi ketentuan yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kapolri mengenai jaminan keamanan pribadi, serta adanya jaminan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (hak mendapatkan bantuan hukum, didampingi penerjemah dan sebagainya). Untuk indikator proses menekankan pada prosedur standar yang menghormati HAM dalam pengumpulan informasi/alat bukti selama masa penyelidikan dan | Indikator kinerja kepolisian dibagi atas beberapa kategori berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu elemen dasar pada proses penyelidikan dan penyidikan yang meliputi ketentuan yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kapolri mengenai jaminan keamanan pribadi, serta adanya jaminan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (hak mendapatkan bantuan hukum, didampingi penerjemah dan sebagainya). Untuk indikator proses menekankan pada prosedur standar yang menghormati HAM dalam pengumpulan informasi/alat bukti selama masa penyelidikan dan penyidikan, jaminan perlakuan yang sama dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Selain itu berbagai pelatihan yang harus dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka meningkatkan |
| Pada 2015, Subkom Pengkajian dan Penelitian memfokuskan kegiatannya pada penyusunan indikator untuk hak-hak Ekosob yang terfokus pada hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, air, dan jaminan sosial. Kegiatan ini diawali dengan studi pustaka serta melakukan pertemuan untuk mendefinisikan indikator Hak-hak Ekosob. Selanjutnya dilakukan FGD untuk meminta masukan | ||
| 2016 | 2 Indikator | untuk membantu mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan indikator HAM sebanyak 6 (enam) kali, yaitu ke Malang, Palembang, Mataram, Bandung, Makassar dan Denpasar Bali 1. Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM Indikator dibagi sesuai dengan 8 tugas dan fungsi kepolisian yang diturunkan dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi kepolisian, yaitu: Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penyelidikan dan penyidikan, yang terdiri dari indikator penyelidikan dan penyidikan terutama tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang perlindungan korban Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang anak yang berhadapan dengan hukum |
| 2017 | 2 Indikator | Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penanganan pengungsi dan nonkewarganegaraan 2. Indikator Hak-hak Ekosob 1. Review hasil diseminasi Indikator Hak Atas Kesehatan Uji coba dan diseminasi ini dilakukan di Denpasar, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Uji coba dan diseminasi ini dimaksudkan untuk menguji sekaligus sebagai sosialisasi atas Hak Atas Kesehatan |
| 2018 | 2. Review hasil diseminasi Indikator Hak Atas Pangan Penyempumaan workplan HRI Komnas HAM Diganti menjadi Standar Norma dan Pengaturan | |
| 2019 | Sda |
Kendala yang dihadapi :
Untuk capaian kinerja dalam penyusunan indeks/indikator HAM pada 2017 telah dilakukan reviu dan evaluasi atas kesulitan serta kendala yang terjadi pada saat penyusunan indeks HAM. Terdapat banyak hambatan pada pemahaman terhadap norma-norma HAM pada tingkat aparat pemerintah dan masyarakat. Kemudian langkah berikutnya adalah mengubah strategi pelaksanaan dan mekanisme dalam terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM.Terkait itu, indikator sasaran strategi juga turut diubah agar instrumen HAM dapat diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan.
Upaya perbaikan yang dilakukan:
Melakukan upaya perubahan pada tahun berikutnya yaitu dalam bentuk penyusunan standar norma dan pengaturan dengan tema-tema HAM. Standar Norma dan Pengaturan ini dimaksudkan agar aparat pemerintah maupun masyarakat yang paling awam sekalipun dapat mudah memahami HAM sehingga semua memiliki persepsi yang sama terhadap HAM
Komnas HAM telah menggunakan segenap SDM yang ada guna menjalankan programprogram tersebut kendati dengan jumlah yang terbatas. Demikian pula halnya dengan infrastruktur penyebarluasan wawasan HAM berupa Website, Tabloid Wacana, Majalah Suar, dan Jurnal HAM serta terbitan-terbitan non rutin lain, telah dioptimalkan untuk mendukung program-program prioritas tersebut dan menjalankan fungsi penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat 2 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Dari pelaksanaan program-program tersebut telah dihasilkan kurikulum pelatihan yang sebagian bahkan telah diterjemahkan dalam bentuk modul dan manual pelatihan. Sebagaimana target kinerja di Renstra Komnas HAM 2015-2019, pada program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM khususnya pada kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara, Bagian Dukungan Penyuluhan mencapai sasaran kegiatan meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia melalui pelatihan dan diseminasi, sebanyak 17 diseminasi/ pelatihan (2015), 25 diseminasi/ pelatihan (2016), 30 diseminasi/ pelatihan (2017), 35 diseminasi/ pelatihan (2018), dan 40 diseminasi/ pelatihan (2019). Kurikulum, modul, dan manual pelatihan yang dihasilkan telah dioptimalkan penggunaannya pada kegiatan diseminasi/ pelatihan tersebut.
Bukan hanya sekedar menjalankan pelatihan dan diseminasi, kegiatan ini telah berimbas pada penerapan kurikulum HAM dan pembentukan kebijakan serta pengubahan dan pembatalan kebijakan yang tidak berperspektif HAM sebagaimana ditampilkan pada bagan di bawah.
Kendati demikian, evaluasi juga perlu dilakukan terkait inovasi kegiatan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang hanya dijalankan secara 'old school' karena begitu banyak persoalan HAM yang belum terjawab dan menjamurnya mekanisme kekinian yang lebih menyentuh publik. Sebut saja konten digital yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat dan berjejaring dengan kalangan influencer.
Kendala:
1. Terdapat persoalan pada level inovasi kegiatan yang belum menyerap persoalan HAM mendasar yang terjadi di masyarakat dan pada level mekanisme pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kemajuan jaman dan menyentuh publik yang lebih luas.
Selain itu, sebagaimana ketentuan UU No. 39 Tahun 1999, khususnya Pasal 89 Ayat 2 huruf a, Komnas HAM melalui Subkomisi Pemajuan HAM pada fungsi Penyuluhan bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Terkait hal ini, Komnas HAM telah mempunyai infrastruktur pendukung seperti website, tabloid Wacana, Majalah Suar, dan Jurnal HAM. Oleh karenanya, telah dihasilkan materi publikasi melalui terbitan rutin tersebut. Tak hanya terbitan rutin, buku-buku terkait isu HAM dan sejumlah materi kampanye juga telah dihasilkan. Materi ini telah disebarluaskan melalui sejumlah aktivitas dan kegiatan. Persoalannya, kendati aktivitas ini telah dilaksanakan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program lembaga, namun tidak disebutkan sama sekali dalam Renstra sebagai Sasaran Strategis maupun Indikator Kinerja. Alhasil output yang telah dihasilkan tidak terhitung sebagai kinerja lembaga.
Upaya perbaikan:
Mendorong fungsi penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat sebagaimana ketentuan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bagian dari output yang dihasilkan lembaga, membangun mekanisme kerja yang lebih baik, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kerja sama dengan jaringan dalam rangka memberikan ide, inspirasi dan motivasi yang dibutuhkan, serta berintegrasi dengan mekanisme kekinian guna menyentuh publik yang lebih luas.
Sepanjang Tahun 2015 s.d. 2019, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan telah menghasilkan 5 modul, 3 kurikulum dan 4 Kertas Kebijakan. Modul yang dimaksud adalah:
1. Modul Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Fasilitator
2. Manual Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Partisipan
3. Modul Pelatihan HAM untuk Pemuka Agama
4. Modul Pelatihan untuk Penegak Hukum
5. Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM yang telah diimplementasikan sebagai instrumen penyuluhan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Daerah
Sementara kurikulum yang telah dihasilkan adalah :
1. Buku Saku HAM digunakan sebagai panduan bagi Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah digunakan sebagai salah satu materi dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan HAM bagi Anggota Kepolisian khususnya Satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, Reserse Kriminal, dan Brimob.
2. Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA untuk mendorong terwujudnya program Sekolah Ramah HAM. Buku ini telah diimplementasikan sebagai instrumen pembelajaran bagi Guru khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM yang ditujukan sebagai panduan para Penilai (unsur Komnas HAM, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat sipil) untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah HAM
Kertas Kebijakan (Kertas Posisi dan Policy Brief):
1. Kertas Posisi Komnas HAM tentang Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM
2. Kertas Posisi Komnas HAM tentang Sekolah Ramah HAM
3. Policy Brief Untuk Kementerian Dalam Negeri tentang Hak - Hak Kelompok Minoritas
4. Policy Brief untuk Kementerian Kesehatan tentang Hak - Hak Kelompok Minoritas
Tabel.3.11
| Tabel.3.11 KLDS yang mengimplementasikan kurikulum HAM IMPLEMENTASI | ||||||
| KURI KULUM KONSEP | KONSEP 2015 | |||||
| 2015 | 2016 Komnas HAM | 2017 2018 MoU Bupati Pakpak Bharat dan Bupati dan Lampung Timur untuk | 2018 | 2019 | ||
| Kab/Kota HAM (Human Right Cities) | Mendorong kepala daerah untuk merumuska n kebijakan berdasarkan konsep HRC yang didalamnya memuat perencanaa n dan penilaian (assessmen t), pengemban gan kapasitas aparatur, dan masyarakat sipil melalui pendidikan dan pelatihan HAM, serta membangun mekanisme HAM lokal dan membangun jejaring nasional | Komnas HAM bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Infid menyelenggarakan kerjasama untuk mengimplementasik an nilai dan prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo Komnas HAM, Infid dan ELSAM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan "Konferensi Nasional Kabupaten/Kota Ramah HAM: Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah" | Komnas HAM membangun MoU dengan Pemerintah Kabupaten Jember untuk pembentukan Kabupaten Jember Ramah HAM Komnas HAM melakukan pengembangan Kapasitas HAM berupa Penyuluhan dan Pelatihan untuk Aparat dan Masyarakat Sipil Pemerintah Kabupaten Jember dengan menggunakan Manual Pelatihan Pengarusutamaan Kab/Kota HAM . Komnas HAM bekerja sama dengan KSP dan INFID menyelenggarakan Lokalatih Kab/Kota HAM untuk 35 Aparat Pemerintah Daerah dan Perwakilan Masyarakat Sipil Seeluruh Indonesia Komnas HAM membangun Mou Dengan Pemkab Bojonogoro untuk Bojonogoro Ramah HAM Komnas HAM bersama dengan Mitra yaitu INFID Dan KSP menyelenggarakan Festival HAM (Media Visit, TalkShow TV, Konferensi Nasional Kab/Kota HAM) Penerbitan Manual Pelatihan Pengarusutamaan Kab/Kota HAM untuk Aparat dan Masyarakat Sipil | Bharat dan Bupati dan Lampung Timur untuk pelaksanaan Program Kab/Kota HAM (Human Rights Cities) Komnas HAM menerbitkan Kertas Posisi Komnas HAM tentang Pengarusutamaan Kab/Kota HAM sebagai rujukan bagi Kepala Daerah untuk membuat Kebijakan Kab/Kota HAM Komnas HAM melakukan pengembangan Kapasitas HAM dalam bentuk Pelatihan HAM tema Penarusutamaan Kab/Kota HAM untuk Aparat dan MAsyarakat SIpil Kabupaten Pakpak Bharat Komnas HAM melakukan Pengambangan Kapasitas HAM dalam bentuk TOT Pengarusutamaan Kab/Kota HAM untuk Aparat dan Masyarakat Sipil Kabupaten Jember Komnas HAM menyelenggarakan Seminar Pengarusutamaan Kab/Kota HAM Komnas HAM bekejra sama dengan INFID dan KSP menyelenggarakan Konferensi Nasional Kab/Kota HAM Komnas HAM bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Insititute (RWI) menyelenggarakan Workshop Regional SEANF tentang Pengarusutamaan Kab/Kota HAM Komnas HAM Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Human Rights Camp | Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kot a Ramah HAM di Bali Cetak Ulang Kertas Posisi Komnas HAM tentang Kab/Kota HAM Sosialisasi Kertas Posisi Kab/Kota HAM kepada Aparat Pemerintah Kota Banjarmasin Indonesian Comer on World Human Rights Cities Forum Festival HAM Wonosobo (Talkswhow TV, Road Show, Konferensi Kab/Kota HAM) | • Kerjasama dengan Kabupaten Sikka dalam rangka Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM Lokalatih Kabupaten_Kota HAM Makassar Cetak Ulang Manual Pelatihan HAM tentang Pengarusutamaan Kab/Kota HAM Festival HAM (Roadshow, Talkshow, Konferensi Nasional Kab/Kota HAM) |
| tentang Kab/Kota HAM untuk Warga Kab | |||||
| RI untuk | Lampung Timur Komnas HAM berpartisipasi Pada World Human Rights Cities Forum di Gwangju Komnas HAM bekerjasma dengan NFID, KSP dan Kementerian Luar Negeri RI untuk menyelenggarakan Side event Human Rights Cities Indonesia Experiences di Jenewa Lokalatih | ||||
| Polisi Berbasis HAM | Konsep Polisi Berbasis HAM adalah pengarusuta maan dan penerapan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian | MoU Pelatihan HAM di 34 Polda dan mengadakan Pelatihan PBH di 6 Kepolisian melalui Wilayah Polda yaitu Jatim, Jateng, Jabar, DKI Jakarta, Sumut, Sulawesi Selatan | Kepolisian RI melalui Divisi Hukum Polri. | Lokalatih "Penyusunan Manual, Buku Saku dan Pembentukan Tim Fasilitator Pelatihan Brimob" yang diadakan bekerja sama dengan Kantor Tinggi HAM yang diikuti oleh perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Divisi Propam Polri, Mako Brimob, Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, dan ICRC Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang dilakukan Buku sebanyak tiga gelombang, dengan NTT peserta sebanyak 140 Divkum perwira dari Polda Kupang Jateng dan 35 polres/ta. Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Tingkat Kepolisian Daerah Lampung, dengan peserta sebanyak 41 perwira Pembentukan Tim Fasilitator Bersama untuk Pendidikan dan Pelatihan Brimob Kerjasama dengan Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi | • Program pelatihan bersama Komnas HAM dan Divkum Polri Kerja sama Komnas HAM dengan Polda Sulsel untuk pelatihan HAM uji coba manual dan Sosialisasi buku saku oleh : Saku Satuan Latihan Brimob HAM di Polda Cikeas Bogor (Korps dan Brimob Daerah Sulteng) Polri Pelatihan Lanjutan untuk monitoring sosialisasi Buku Saku HAM bagi Anggota Kepolisian Maluku(kegiatan berkembang, Polres sekitar meminta pelatihan tambahan) |
| Sekolah Ramah HAM | Mengimplem entasikan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan | Penyusunan Buku Kementerian Pendamping, dan Pendidikan Workshop Uji Publik Kebudayaan Buku Pendamping di DKI Jakarta Kementerian Raga | OHCHR. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga | Divkum Polri, dan FGD Pelatihan "Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dinas Pancasila dan Pendidikan HAM Berbasis Jabar Budaya Lokal untuk tingkat SMA | Pelatihan Kepala Kepala Sekolah Sekolah SMA/K/MAN SMA/K/MAN di di Dinas Pendidikan Kalbar Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM yang ditujukan sebagai 49 |
| 1 | - – | --- | di Padang, Sumbar. Kerjasama dengan beberapa stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan program Sekolah Ramah HAM, yaitu Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan | dengan beberapa stakeholder yang dengan program HAM, yaitu Komisi Dinas Pendidikan | panduan para Penilai (unsur Komnas HAM, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat sipil) untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah HAM |
Indikator kinerja 2 : Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan Diseminasi HAM
Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kebijakan yang disusun berperspektif HAM, sehingga Komnas HAM memunculkan indikator kinerja ini dengan cara menghitung jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.
Komnas HAM selama tahun 2019 telah memberikan masukan pada:
1. Penyusunan Raperda Kabupaten Ramah HAM Untuk Kabupaten Sanggau
Gambar 2.39 Komnas HAM Beri Masukan Raperda Ramah HAM Kabupaten Sanggau Pada tanggal 07 Agustus 2019
2. Penyusunan Draf Rencana Aksi Kota Toleransi menuju Kota Bogor Ramah HAM
Gambar 2.40 Foto Diskusi dengan Bapak Walikota Bogor
3. Buku Saku HAM untuk Brimob Polri
Gambar 2.41
Pemahaman HAM bagi Anggota Brimob dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata
Tabel.3.12
Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kebijakan yang Dibentuk/diubah/dibatalan berdasarkan Diseminasi HAM 2019
| Sasaran Strategis | Target | Realisasi |
| Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | 3 Kebijakan | 3 Kebijakan |
| UN | |||||
| KURIKULUM | IMPLEMENTASI 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Buku Saku HAM | Buku Saku HAM untuk Polisi di tiga satuan yaitu Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti sebagai buku pegangan Polisi dalam menjalankan tugas di ketiga satuan | Penerapan Buku Saku HAM pada pelatihan anggota polisi di Kepolisian RI | Penerapan Buku Saku HAM bagi Anggota Polres Sragen Buku Saku Brimob untuk Referensi Tindakan Anggota Brimob | ||
| Buku Pendamping Guru | umumnya | Kebijakan Direktorat | |||
| Buku Pendamping Guru | Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud untuk menerapkan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA dan SMK | ||||
| Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM | SMK | Selesai disusun | |||
| Manual Pengarusutamaan Kab/Kota HAM | Perda Kab Wonosobo | Keputusan Bupati Wonosobo | Permintaan masukan Kabupaten Sanggau | ||
| Manual Pengarusutamaan Kab/Kota HAM (Human Right Cities) | Perda Kab Wonosobo No.5/2016 tentang Kabupaten Ramah HAM | Wonosobo No.050/450/2018 tentang Kab Wonosobo Ramah HAM | Kabupaten Sanggau kepada Komnas HAM perihal Perda Ramah HAM Permintaan masukan dari Kota Bogor kepada Komnas HAM perihal Kota Ramah HAM (kota toleransi) | ||
| Kertas Posisi Komnas HAM tentang Pengarusutamaan Kab/Kota HAM | Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM. | Permintaan Walikota Tangerang untuk Kebijakan Kota Tangerang Ramah HAM dan disabilitas Permintaan | |||
| Pembentukan Pertaurahn Bupati Pakpak Bharat tentang Pakpak Bharat Ramah Permintaan untuk memberikan masukan terkait Peraturan Bupati Serdang Bedagai | |||||
BAB IV
PENUTUP
Dalam upaya pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui fungsi pengkajian, penelitian dan penyuluhan, Komnas HAM memiliki peran besar yang didukung oleh peran aktif masyarakat, penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum, untuk meningkatkan kesadaran publik dalam pencegahan maupun mendorong penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat, serta menghasilkan rekomendasi dari hasil pengkajian dan penelitian bagi perlindungan kelompok marginal dan rentan.
Biro Dukungan Pemajuan HAM sebagai unit pendukung bagi pelaksanaan fungsi pengkajian/penelitian dan penyuluhan berkewajiban untuk mendorong tercapainya tujuan Komnas HAM, yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini adalah tugas besar yang harus terus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2019 diharapkan memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya dalam upaya pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015- 2019.
Dalam rangka peningkatan kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Komnas HAM ini akan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan.
Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dalam upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:
1. Meningkatkan peran Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam meningkatkan hasil pengkajian dan penelitian serta penyuluhan yang lebih tepat sasaran dalam perspektif HAM.
2. Meningkatkan peran Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.
3. Meningkatkan peran Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam pengkajian dan penelitian dalam instrumen internasional HAM.
4. Meningkatkan peran Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam studi kepustakaan, studi lapangan , dan studi banding dengan Negara lain mengenai HAM.
5. Meningkatkan peran Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam kerja sama dalam pengkajian dan peneltiian serta pendidikan dan penyuluhan dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.
6. Meningkatkan peran Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam penyebaran wawasan HAM kepada masyarakat.
7. Meningkatkan peran Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam peningkatan masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal serta berbagai kalangan lainnya.
Biro Dukungan Pemajuan HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan dan peningkatan kualitas serta akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi Komnas HAM.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Andante Widi Arundhati
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Tasdiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melalkukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, April 2019 Pihak Pertama,
Andante Widi Arundhati
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
LAMPIRAN
| No. Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (11 | (2) | [3) | (4) |
| Rekomendasipembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang- undangan yang berspektif | 1. Jumlah mengenai pembentukarn, perubahan dan pencabutan per UU yang berspektif HAM | 8 Rekomendasi | |
| 2 | K/L/D/Stakeholders yang mengetahui dan memahami prinsip dan nilai HAM | Jumlah K/L/D/stakeholders yang mengimplementasikan instrument HAM | 40 K/L/D/ Stakeholders |
Anggaran
Kegiatan
1. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Rp. 5.400.000.000,- Negara
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, April 2019 Pimpinan Unit Kerja,
Andante Widi Arundhati
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Asri Octavianty Wahono
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian
Nama : Andante Widi Arundhati
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalarn rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Andante Widi Arundhati
Jakarta, April 2019 Pihak Pertama,
Asri Oktavianty Wahono
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
| No | No.Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | 3 | [4] |
| 1. | Tersedianya Rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM | 1. Jumlah rekomendasi pembentukan. perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM tepat waktu | 8 Rekomendasi |
Output
Anggaran
1. Rekomendasi Pembentukan, Perubahan, dan Rp. 2.800.000.000 Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang Berspektif HAM
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, April 2019
Pimpinan Unit Kerja,
Asri Oktavianty Wahono
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Yuli Asmini
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam ranglka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan cvaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mcngambil tindakan yang diperlukan dalan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Andante Widi Arundhati
Jakarta, April 2019 Pihak Pertama,
Yuli Asmini
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN DUKUNGAN PENYULUHAN
| N | Sasaran Program/Kegia | Indikator Kinerja | Target |
| (2) | (2) | 13 | (4) |
| 1 | K/L/D/S yang mengetahui dan memahami prinsip dan nilai HAM | 1. Jumlah K/L/D/S yang mengetahui dan memahami prinsip dan nilai HAM | 40 Lembaga |
Output
Anggaran
1. K/L/D/S yang mengetahui dan memahami prinsip Rp. 2.600.000.000,- dan nilai HAM
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Andante Widi Arundhati
Jakarta, April 2019 Pimpinan Unit Kerja,
Mprin yull Asmini
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Delsy Nike
Jabatan : Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Asri Oktavianty Wahono
Jabatan : Pit. Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Asri Oktávianty Wahono
Jakarta, April 2019 Pihak Pertama,
hreorni
Target No.Sasaran Program/Kegiatan [3]
Delsy Nike
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Indikator Kinerja
1. Terlaksananya kegiatan 1. Jumlah Iaporan Pengkajian 5 laporan pengkajian dan penelitian dan penelitian Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Budaya yang dihasilkan
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Asri Oktavianty Wahono
Jakarta, April 2019 Pimpinan Unit Kerja,
Delsy Nike
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Asri Oktavianty Wahono
Jabatan : Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Sipil dan Politik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Asri Oktavianty Wahono
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertarna berjanji akan mewujudkan target kinerJa yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kkami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Asri Oktayianty Wahono Asri Oktavianty Wahono
Jakarta, April 2019 Pihak Pertama,
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
| D. | No.Gasaran Program/Kegiatan | Ludikator Kineijs | Target |
| (1) | (2) | 3 | [4] |
| 1 | Terlaksananya kegiatan pengkajian dan penelitian Hak Sipil dan Politik | 1. Jumlah laporan Pengkajian dan penelitian Hak Sipil dan Politik yang dihasilkan | 7 laporan |
Atasan Pimpinan Únit Kerja, Asri Oktavianty Wahono
Jakarta, April 2019
Pimpinan Unit Kerja,
Asri Oktrvianty Wahono
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ono Haryono
Jabatan : PIt. Kepala Subbagian Rencana Penyuluhan Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Yuli Asmini
Jabatan : PIt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Mi Yuli Asmini
Jakarta, April 2019 Pihak Pertama,
Ono Haryóno
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUBBAGIAN RENCANA PENYULUHAN
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 41 | 2) | 3 | (4) |
| 1. | Terlaksananya kegiatan penyuluhan HAM | 1. Jumlah kegiatan penyuluhan HAM yang dilaksanakan | 10 kegiatan |
| 2 | Terlaksananya kerjasama pendidikan berbasis HAM | 1. Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan berbasis HAM yang dilaksanakan | 4 kegiatan |
Atasan Pimpinan Unit Kerja, Mpmi Yuli Asmini
Jakarta, April 2019 Pimpinan Unit Kerja,
Ono Haryono
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan alkuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama: Eva Nila Sari
Nama : Yuli Asmini
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
Pihak Kedua, Mpomu Yuli Asmini
Jakarta, April 2019 Pihak Pertama,
Es mos.
Eva Nila Sari
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN PELAPORAN PENYULUHAN
| No.Sas | No. Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | 3 | (6) |
| 1. | Tersedianya laporan penyuluhan HAM | 1. Jumlah laporan penyuluhan HAM yang dilaksanakan | 10 laporan |
| 2 | Terlaksananya kerjasama pendidikan berbasis HAM | 1. Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan berbasis HAM yang dilaksanakan | 4 kegiatan |
| 3 | Tersedianya publikasi HAM | 1. Jumlah yang publikasi dihasilkan | 11 publikasi |
| 4 | Tersedianya perpustakaan | 1. Persentase perpustakaan | 100 persen |
Atasan Pimpinan Unit Kerja Mmi Yuli Asmini
Jakarta, April 2019 Pimpinan Unit Kerja,
En8s Eva Nila Sari
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pide hasil, yang bertanda tangan di bewah ini:
Nama : Andri Umar Sidilk
Jabatan : Pit. Kepala Subbagian Teiknologi lnformasi
Selanjutnyn disebut Pihak Pertama
Nama : Yuli Asmini
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan
Selaku atasan Pihalk Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertamn berjanji akan mewujudkan tnrget kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dolcumen perencannan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawah kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evalunsi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipertukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, § April 2019 Pihak Pertama,
Yull Asmini
Andri Umar Sidik
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUBBAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | [2 | (3) | 14) |
| Terlaksananya pelayanan teknologi informasi | 1. Persentase layanan teknologi informasi | 100 persen | |
| Terlaksananya Penyebarluasan Wawasan HAM melalui media internet | 1. Jumlah pengunjung website | 8000 pengunjung | |
| 2. Jumlahfollowers akun media sosial | 2000 followers | ||
| 3 | Terlaksananya kerjasama pendidikan berbasis HAM | 1. Jumiah kegiatan kerjasama pendidikan berbasis HAM yang dilaksanakan | 2 kegiatan |
Atasan Pimpiņan Unit Keria. Moi Yuli Asmini
Jakarta, « April 2019 Pimpinan Unit Kerja,
Andri Umar Sidik