Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOMNAS HAM BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA 2019

56 halaman · 56 halaman diproses dengan OCR · 26.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PENGANTAR
  2. DAFTAR ISI
  3. BAGIAN SATU
  4. BAGIAN DUA
  5. BAGIAN TIGA
  6. BAGIAN EMPAT
  7. LAMPIRAN
  8. DAFTAR TABEL & GAMBAR
  9. BAGIANI PENDAHULUAN
  10. PENDAHULUAN
  11. LATARBELAKANG
  12. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
  13. PERANSTRATEGIS
  14. SISTEMATIKA PELAPORAN
  15. Bab I PENDAHULUAN
  16. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  17. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
  18. Bab IV PENUTUP
  19. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  20. PERENCANAAN KINERJA
  21. RENCANA STRATEGIS
  22. RENCANA KERJA
  23. PERJANJIAN KINERJA
  24. AKUNTABILITAS KINERJA
  25. CAPAIAN KINERJA
  26. Kementerian PANRB memberikan rekomendasi untuk tahun mendatang, yaitu :
  27. KINERJA-KINERJA LAINNYA
  28. Dokumen Perencanaan yang dihasilkan tepat waktu. Dokumen
  29. Nilai Menpan atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Pengendalian
  30. 1. Laporan Kinerja Komnas HAM tahun 2018 (LKIP)
  31. 2. Laporan Tahunan tahun 2018 (LAPTAH)
  32. 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran 2019
  33. Persentase Opini Negatif Pemberitaan K/L pada media. Peran humas
  34. Penyelenggaraan
  35. PENGANGGARAN
  36. BAGIANIV PENUTUP
  37. PENUTUP
  38. PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN
  39. ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
  40. LAMPIRAN
  41. REKAP 3: KEGIATAN K/L
  42. RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019
  43. B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
  44. C. SUMBER PENDANAAN
  45. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  46. REPUBLIK INDONESIA
  47. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
  48. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
  49. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  50. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
  51. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
  52. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
  53. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN KERJASAMA, PERSIDANGAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
  54. BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA
  55. 2019

LAPORAN KINERJA 2019

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310

PENGANTAR

Salah satu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan adalah melalui Laporan Kinerja yang disampaikan secara periodik.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama menyusun Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019.

Sepanjang tahun 2019, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dimana pengukuran kinerjanya diterjemahkan dalam bentuk perjanjian kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi landasan pacu untuk perbaikan-perbaikan kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 2019 Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

Dr. Esrom Hamonangan P,S.Si.,MEE

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iii

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN Latar Belakang 1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi 245 Peran Strategis SIstematika Pelaporan PERENCANAAN KINERJA 7 Rencana Strategis 7 11 Rencana Kerja Perjanjian Kinerja 13 AKUNTABILITAS KINERJA 14 Capaian Kinerja Kinerja-Kinerja Lainnya 14 17 34 Penganggaran 35 PENUTUP Perbaikan Berkesinambungan 35

BAGIAN DUA

BAGIAN TIGA

BAGIAN EMPAT

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM. … 7 Tabel 2. Perubahan Indikator Kinerja Utama... …8 Tabel 3. Rencana Kerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2o19 .... …12 Tabel 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2o19... .…14 Tabel 5. Nilai Akuntabilitas Komnas HAM 2018-2019 .... …15 Tabel 6. Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal 2o19..... …..17 Tabel 7. Laporan Pengawasan Internal tahun 2o19.... .23 Tabel 8. Perjanjian Kinerja Bagian Kerja sama, Persidangan dan TU Pimpinan ..27 Tabel 9. Kegiatan Konferensi Pers dan Diskusi Media Komnas HAM 2o19..... ...27 Tabel 1o. Pagu Anggaran 2o19 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama.... ……34 Tabel 11. Realisasi Anggaran 2o19 Per Output ......... ……34 Gambar 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP).. ….. 2 Gambar 2.Struktur Organisasi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama .... ……3 Gambar 3. Peran Strategis Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama.... …4 Gambar 4. Alur Penyusunan Laporan Kinerja.... …6 Gambar 5. Penandatanganan Perjanjian Kinerja ... ……13 Gambar 6. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama .............. 13 Gambar 7.Proses Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2o2o-2o24 ... ……18 Gambar 8. Launching Laptah 2018 . …19 Gambar 9.Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2o19.. .20 Gambar 10. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2015-2019.. …21 Gambar 11. Ketua Komnas HAM memberikan keterangan pers.... …29 Gambar 12. Penyelenggaraan Sidang dan Rapat ........ ……31 Gambar 13. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Syiah Kuala, Aceh..... …32 Gambar 14. Ketua Komnas HAM sebagai pembicara pada Konfererensi Internasional Ke-III tentang Perlindungan HAM di Eurasia, Moskow, Rusia ..... …33 Gambar 15. Arti Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .... 35

BAGIANI PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 (Kepres No.48/2001) tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dasar pembentukan struktur organisasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM. Pasal 5 dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Setjen Komnas HAM mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal Komnas HAM sesuai dengan tugasnya, membina seluruh organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, serta membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain di luar Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya Sesjen Komnas HAM dibantu oleh sebanyakbanyaknya 5 (lima) biro. Masing-masing biro terdiri sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dimana setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. Sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi Kerja sama dan tata usaha pimpinan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai serta sebagai dasar perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama.

Hal terpenting dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan/ penjelasan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kineria

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (PP No.8/2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (Perpres No.29/2014) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No.53/2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memastikan pencapaian Memastikan Sasaran K/L kinerja telah di reviu dan Sejalan dengan RPJMN dievaluasi PERBAIKAN RENSTRA Momastikan upaya BERKELANJUTAN pencapaian target-target K/L diperjanjikan kepada pejabat yang REVIU berkompeton PERJANJIAN EVALUASI SISTEM KINERJA KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI Memastikan kemajuan PEMERINTAH dalam pencapaian target TUINKAA (SAKIP) MARAY diukur dengen tepat PELAPORAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN Memastikan DATA KINERJA keberhasilan/kegagalan Memastikan data kinerja dalam dikelola dengan baik pencapaian kinerja dilaporkan untuk mengetahui perbandingan capaian kepada pemberi amenah secara jujur seliap tahun

Gambar 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 (Persesjen Komnas HAM No.002/2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan.

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

c. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;

d. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Setjen Komnas HAM;

e. Pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

Penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;

Penyiapan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM; dan

Penyusunan laporan hasil pengawasan.

b. Bagian Kerja sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan, menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan administrasi Kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam dan di luar negeri;

Penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN, PENGAWASANINTERNAL DAN KERJASAMA Biro Perencanaan, Menyiapkan Menyiapkan koordinasi & pelaksanaan adm Pengawasan Internal & penyusunan rencana kerjasama, program & anggaran, Kerjasama persidangan, tata pemantauan & evaluasi usaha pimpinan, program & anggaran & humas & penyusunan laporan keprotokolan serta pelaksanaan Bagian pengawasan internal di Bagian lingkungan Komnas HAM Kerjasama, Perencanaan & Persidangan & Pengawasan Tata Usaha Internal Pimpinan Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Pengawasan Evaluasi & Kerjasama Antar TU Pimpinan, Peny Program & Persidangan Internal Pelaporan Lembaga Humas & Protok Anggaran

Gambar 2.Struktur Organisasi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

PERANSTRATEGIS

Sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan, memiliki 2 (dua) peran strategis dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis lembaga.

Peran supervisi yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal serta peran supporting oleh Bagian Kerja sama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan. Selain berkontribusi dalam capaian sasaran strategis, kedua peran strategis ini juga mendukung terwujudnya Isu Strategis Lembaga yaitu : Penguatan Kelembagaan.

PERAN STRATEGIS Bagian Bagian Perencanaan & Pengawasan Internal Kerjasama, Persidangan & TU Pimpinan Penyusunan Renstra MemfasilitasiPenyelenggaraan Kerjasama DN & LN Penyusunan KPJM Penyusunan Renja & RKA Monitoring dan Evaluasi $ Pelaksanaan Kerjasama Penyusunan Perjanjian Lembaga Kinerja Monitoring & Evaluasi Renja Biro 口 Memfasilitasi Kelancaran Perencanaan, Pengawasan Monitoring & EvaluasiKeg Mendukung Pelaksanaan Sidang Paripurna, Internal & Rapat Pimpinan dan Rapat Prioritas Nasional Kerjasama Koordinasi tingkat Manajemen Penyusunan LKIP & LAPTAH Survey Kepuasan Masyarakat MemastikanKelancaran Pendampingan BPK Kegiatan Pimpinan Penyusunan Laporan Audit Menyelenggarakan Kehumasan 口 Reviu APIP atas Perencanaan Anggaran Maturitas SPIP & Kapabilitas APIP SUPERVISI SUPPORT

Gambar 3. Peran Strategis Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama, adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek tugas dan fungsi serta peran strategis organisasi pada tingkat kelembagaan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2015-2019 khususnya untuk sasaran strategis dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2019.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Kinerja Lain-Lain Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama Tahun 2019 meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERENCANAAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUSI RENSTRA IKU RENJA RENCANA KERJA ANGGARAN PERJANJIAN LAPORAN KINERJA KINERJA

Gambar 4. Alur Penyusunan Laporan Kinerja

BAGIANII PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah dokumen perencanaan Komnas HAM untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2015 sampai dengan 2019, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dengan periode yang sama. Renstra Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001A/Ketua.SK/III/2015 pada Maret 2015.

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM
VISIMISITUJUAN 1. MenyelesaikanSASARAN STRATEGIS 1. Terselesaikannya
Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta perlindungan kelompok marginal dan rentanMISI 1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat1. Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat 2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM
kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat2. Meningkatkan3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan 1. Meningkatnya
2. Mempercepat dan memastikan peningkaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan2. Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan; antara lain perempuan,undangan 1. Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang - undangan yang
anak, penyandang berprespektif HAM
dalamcacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengungsi dalam negeri (IDP's)
2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI)
3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia
3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya3. Mewujudkan good governance1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui electronic government 2. Terwujudnya
Reformasi Birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM

Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, Komnas HAM melakukan perbaikan dan penyesuaian indikator kinerja utama pada Desember 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor. 019/Komnas HAM/XIl/2019 tentang Penetepan Perbaikan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komnas HAM. Penyesuaian dilakukan agar indikator kinerja utama dapat mencerminkan kinerja lembaga yang SMART.

Tabel 2. Perubahan Indikator Kinerja Utama

NoSasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaFormulasi/Deskripsi PengukuranAlasan Memilih
1Terselesaikan kasus pelanggaranJumlah kasus pelanggaran HAM yangJumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditandatangani berdasarkan mandat undang-Mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang
2 kasus HAM dalam 3 hasilMeningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undanganPersentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan Majelis HakimTarget atau realisasi Jumlah Opini atas HAM pelanggaran disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan. =. ...x 100% Jumlah opini atasMandat UU dugaan No. 39 Tahun 1999 tentang yang Hak Asasi Manusia dugaan yang
disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan. ...x 100% Jumlah opini atas pelanggaran HAM disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan
Capaian Realisas = i Target Target atau realsasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi
Meningkatnya Jumlah kebijakansengketa HAM sengketa HAM melalui mediasi sengketa HAM Capaian = Target atau realisasi Jumlah..x100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Realisas x 100% Target Target atau realisasi Kebijakan yangManusia Mandat UU yang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok mengenai marginal rentankebijakan dibentuk/diuba h/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM danJumlah HAM Jumlah HAM CapaianTarget atau realisasi Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM ..x100% Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakanMandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian Realisasi x 100% = Target
4 5Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAMPersentase instrument HAM yang diaksesi/ratifika si berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Persentase Indeks HAM yang diimplementasiTarget atau realisasi Jumlah instrument diaksesi/ratifikasi rekomendasi Komnas HAM =.. Jumlah instrument diaksesi/ratifikasi rekomendasi Komnas HAM Capaian = Realisasi Target Target atau realisasiTarget atau realisasi Jumlah instrument Jumlah instrument Realisasi Target Target atau realisasi IndeksHAM yang berdasarkan .x100% HAM berdasarkan x 100% HAMMandat UU HAM yang No. 39 Tahun berdasarkan 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berdasarkan x 100% Mandat UU yang oleh Hak Asasi Manusia
HAM 5 Negarastandar pelaksanaan HAM Meningkatnya pemahamanIndeks HAM yang diimplementasi oleh Kementrian/ Lembaga Jumlah K/L/D/StakeholTarget atau realisasi Jumlah Indeks diimplementasi Kementrian/Lembaga Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan. Capaian = Realisasi Target Target atau realisasiHAM Indeks ..x100% Realisasi x 100% TargetHAM yang oleh ..x100% x 100%Mandat UU yang No. 39 Tahun oleh 1999 tentang Hak Asasi Manusia Mandat UU No. 39 Tahun
NegaraHAM aparatur Negara dan masyarakatder yang mengimplemen tasi kurikulum HAM =Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM x100% Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM Capaian Realisasi x 100% = Targetx100% x 100%1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jumlah kebijakan dibentuk/diuba h/ dibatalkan berdasarkan diseminasi—Nilai Evaluasi dan KemenpanMandat
reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai evaluasi pelaksanaanNilai Evaluasi dan Kemenpan Nilai evaluasi dari Kemenpan RBNilai Evaluasi dan KemenpanMandat Peraturan Ketua
Nilai evaluasi dari Kemenpan RB
3. Opini Laporan KeuanganOpini atas Pemeriksaan BPKHasilRenstra Komnas HAM 2015-2019
Redunga15-2019

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama merupakan gambaran pentingnya peran unit ini dalam mewujudkan sasaran strategis ke-enam pada Renstra Komnas HAM, yaitu :

Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan Komnas HAM

RENCANA KERJA

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RenjaK/L) adalahdokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja K/L merupakan penjabaran dari Renstra K/L yang memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.

Renja Komnas HAM disusun dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua lini, dari tingkat Pimpinan Lembaga sampai dengan Pelaksana Tekhnis serta berorientasi pada perbaikan perencanaan Komnas HAM. Penyusunan Renja Komnas HAM tahun 2019 telah dimulai di tahun 2018, diawali dengan diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan (Rakornas Perencanaan) yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama. Peserta dalam kegiatan ini tidak hanya dari Kantor Pusat Jakarta, namun juga menghadirkan 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah yakni Aceh, Sumatera Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Palu, dan Papua. Kegiatan ini juga mengundang pembicara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB. Rakornas Perencanaan dilaksanakan sebagai forum koordinasi perencanaan dalam rangka penetapan usulan kegiatan, target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran stategis lembaga. Hasil Rakornas Perencanaan menjadi bahan untuk persiapan Bilateral dan Trilateral Meeting.

Renja Komnas HAM tahun 2019 terdiri dari 3 tingkatan yaitu Renja pada tingkatan Lembaga, Renja pada tingkatan Program dan Renja pada tingkatan Kegiatan. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama berada pada tingkatan kegiatan dimana sasaran dan indikator kegiatannya merupakan tahapan dalam mencapai Sasaran Strategis ke-6 sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra Komnas HAM.

Tabel 3. Rencana Kerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2019

Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program : Terselenggaranya dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM

Kegiatan : 3335. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama

Unit Organisasi : Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM

Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM

Sasaran Alokasi
KodeKegiatan/Output/KomponenVol/ TargetSatuanAnggaran
01Meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM5.419.212.000
01.952Layanan Perencanaan1Layanan1.392.878.000
01.952.051Penyusunan rencana kerja8Dokumen1.392.878.000
01.953Layanan Pemantauan dan Evaluasi1Layanan881.460.000
01.953.051Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi3Dokumen676.450.000
01.953.070 01.958Penyusunan laporan2Laporan205.010.000
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi1Layanan2.307.733.000
01.958.051 01.958.052Hubungan masyarakat12Dokumen1.250.000.000
01.958.053Kampanye/edukasi publik Penyusunan Laporan2Laporan387.940.000
01.965:053Penyusunan Laporan2Laporan669.793.000
01.965Layanan Protokoler1Layanan194.467.000
01.959.052Pelaksanaan keprotokoleran1Layanan194.467.000
01.965Layanan Audit Internal1Layanan642.674.000
01.965.051Pelaksanaan Audit Internal10Dokumen308.560.000
01.965.054Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan LHP2Laporan90.375.000
01.965.055 01.965.056Reviu perencanaan anggaran8 2Laporan185.508.000
01.965.056Pembinaan pengawasan kinerja dan keuangan2Laporan58.231.000
Total 5.419.212.000

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Perpres No. 29/2014 dan Permenpan RB No. 53/2014. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan

dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

Gambar 5. Penandatanganan Perjanjian Kinerja

melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan perjanjian antara Eselon I dengan Eselon Il yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Tahun 2019, Komnas HAM telah menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan Eselon IV, begitupula hal nya dengan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA Sasaran Pogram/Kegiatan IKK PK Nilai akuntabilitas KEPALA BIRO Meningkatnya kinerja Komnas HAM kapasitas dan akuntabilitas kinerja 1 Layanan (B) Sasaran Pogram/Kegiatan Komnas HAM Terselenggaranya Layanan Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 8 Dokumen Sasaran Pogram/ Kegiatan IKK yang dihasilkan tepat waktu Terselenggaranya Humas & Informasi Terselenggaranya Layanan Pemantauan dan Evaluasi Persentase opini negatif 100 Persen pemberitaan K/L pada media IKK Nilai Menpan atas Nilai Evaluasi B Nilai IKK Akuntabilitas Kinerja Terselenggaranya Layanan Protokoler Terselenggaranya Layanan Audit Internal Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran 1 Layanan IKK Layanan Audit Internal yang IKK 1 Layanan pimpinan tepat waktu Bagian Bagian Perencanaan & Pengawasan Kerjasama, Persidangan & TU Internal Pimpinan

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

BAGIANIII AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama 2o19

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
1Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAMNilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM1 Layanan (B)1 Layanan (B)

Salah satu indikator kinerja untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kementerian PANRB). Pada tahun 2019 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM mendapatkan nilai 62,19 dengan predikat "B"(baik). Bila dibandingkan dengan tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan sebesar 2 point dari 60,19 menjadi 62,1

Tabel 5. Nilai Akuntabilitas Komnas HAM 2018-2019

NOTabel 5. Nilai Akuntabilitas Komnas HAM 2018-2019 KOMPONEN PENILAIANBOBOT20182019
1Perencanaan Kinerja3018,0518,45
2Pengukuran Kinerja2515,0515,21
3Pelaporan Kinerja259,039,65
4Evaluasi Internal106,026,43
5Capaian Kinerja2012,0412,45
Nilai Hasil Evaluasi10060,1962,19
TingTingkat Akuntabilitas KinerjaBB

Pada tahun 2019, Komnas HAM telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Kementerian PANRB tahun 2018 sebagai berikut :

1. Komnas HAM telah menyusun Peta Kinerja (cascading) untuk menggambarkan hubungan/turunan kinerja dan telah menyampaikan ke Kementerian PANRB, sebagai barang bukti pendukung pada area akuntabilitas RB Komnas HAM. Pada tahun 2019, Komnas HAM telah merevisi IKU untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga.

2. Komnas HAM telah menyusun dan mengesahkan Perjanjian Kinerja sampai tingkat unit kerja terkecil (Eselon IV) pada April 2019. Keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang seharusnya dilakukan pada awal tahun ini disebabkan adanya restrukturisasi jabatan pada Januari 2019, termasuk pengangkatan Pejabat Eselon II di Komnas HAM.

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Komnas HAM telah melalui tahapan-tahapan sinkronisasi baik di internal Komnas HAM melalui kegiatan Rakornas Program dan Anggaran Tahun 2019 maupun proses Trilateral Meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan/DJA. Proses penelahaan perencanaan anggaran baik internal maupun eksternal bersama mitra kerja Komnas HAM, dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.

4. Mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari identifikasi atas permasalahan capaian kinerja telah dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan yang disampaikan oleh unit kerja sesuai format kertas kerja monitoing dan evaluasi. Informasi perkembangan capaian kinerja disampaikan melalui rapat koordinasi di tingkat manajemen yang dilaksanakan setiap awal bulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peringatan dini kepada unit kerja agar lebih fokus untuk mencari alternatif terbaik sebagai solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala ini menghasilkan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM dari 60,46 di tahun 2018 menjadi 95,10 di tahun 2019.

5. Peningkatan kapasitas SDM yang mengelola SAKIP dilakukan dengan berbagai metode. Bimbingan tekhnis dengan mengundang narasumber maupun studi banding ke Instansi yang telah memiliki predikat SAKIP "A".

Kementerian PANRB memberikan beberapa catatan penting sebagai Hasil evaluasi atas Nilai Akuntabilitas Komnas HAM tahun 2019 berdasarkan surat dari Kementerian PANRB Nomor B/126/AA.05/2019 yaitu :

1. Beberapa rekomendasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti, sehingga belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Komnas HAM

2. Hal yang masih perlu mendatkan perhatian guna peningkatan akuntabilitas kinerja antara lain :

a. Kualitas tujuan dan sasaran dalam renstra belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART.

b. Kualitas penjabaran (cascading) belum dijabarkan dengan baik dan Komnas HAM belum memanfaatkan aplikasi e-kinerja sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi

c. Pemanfaatann e-perfomance belum optimal

d. Laporan Kinerja belum menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja, menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja

e. Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal belum di tindaklanjuti oleh pimpinan unt kerja untuk meningkatkan budaya kinerja tinggi.

Kementerian PANRB memberikan rekomendasi untuk tahun mendatang, yaitu :

1. Renstra Komnas HAM tahun 2020- 2024 harus menyajikan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART.

2. Meningkatkan kualitas cascading untuk, menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang dijadikan dasar pemberian reward and punishment.

3. Mengoptimalkan e-perfomance sebagai media monitoring dan evaluasi, serta mengintegrasikan system perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja agar mempercepat penerapan performance based budgeting.

4. Pimpinan unit kerja agar memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan yang akan datang

5. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP unit kerja agar mempu mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP unit kerja secara signifikan.

6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemberian feedback terhadap pencapaian kinerja sehingga capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai sesuai Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan evaluasi periodik dilaksanakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta keberhasilan program. Dalam pelaksananaan evaluasi ini membahas bagaimana capaian atau keberhasilan pelaksanaan program yang menunjang nilai akuntabilitas Setjen Komnas HAM.

KINERJA-KINERJA LAINNYA

Perjanjian Kinerja Komnas HAM sejak tahun 2018 hingga 2019 disusun sampai pada tingkat Eselon IV. Dalam laporan kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama ini menjelaskan capaian-capaian perjanjian kinerja sampai pada tingkat Eselon III yang juga dapat menggambarkan keberhasilan pada tingkat Eselon IV.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal 2o19

No Sasaran StrategisSasaran StrategisTarget Indikator KinerjaTargetCapaian
1TerselenggaranyaJumlah Dokumen Perencanaan yang8 Dokumen8 Dokumen
layanan perencanaanPerencanaan yang dihasilkan tepat waktuDokumenDokumen
2.Terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasiNilai MENPAN atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)B NilaiB Nilai
3.Terselenggaranya layanan audit internalLayanan Audit Internal yang tepat waktu1 Layanan1 Layanan

Dokumen Perencanaan yang dihasilkan tepat waktu. Dokumen

perencanaan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP, terbagi menjadi dokumen periode 5 (lima) tahunan dikenal dengan dokumen Rencana Strategis dan periode tahunan dikenal dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Seiring dengan berakhirnya Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019, Komnas HAM melalui Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mulai menyusun Rencana Strategis 2020-2024.

Gambar 7.Proses Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024

Pada 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Kementerian PANRB, Komnas HAM telah melewati 3 (tiga) tahapan penyusunan renstra, yaitu : (1) penyusunan rancangan teknokratik; (2) penyusunan rancangan Renstra; dan (3) penelaahan rancangan Renstra dengan Bappenas RI, proses

selanjutnya dalam penyusunan Renstra ini akan dilakukan pada 2020 yang

diakhiri dengan penetapan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Diharapkan Renstra yang baru tersebut dapat menjawab catatan-catatan minor yang diberikan Kementerian PANRB pada evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selain penyusunan dokumen Rencana Stretegis, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama juga berhasil menyelesaikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabiulitas kinerja Komnas HAM, yaitu: (1) Dokumen Kerangka Pendanaan Jangka Menengah 2020; (2) Dokumen Perjanjian Kinerja 2019; (3)Dokumen Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting); (4) Dokumen Rencana Kerja 2020; (5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2020; (6) Petunjuk Operasional Kegiatan 2019.

Selain itu, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama juga dalam tahap penyelesaian penyusunan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Komnas HAM.

Nilai Menpan atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Pengendalian

adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantuan dan evaluasi. Pemantuan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat di ambil tindakan sedini mungkin, sedangkan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana standar. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ke-dua dalam Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, terdapat 3 (tiga) Dokumen Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan yaitu :

1. Laporan Kinerja Komnas HAM tahun 2018 (LKIP)

Perpres No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam hal ini Kementerian/Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan baik bersumber dari rupiah murni (APBN) maupun hibah. Sebagai salah satu entitas dimana penganggarannya di dukung oleh APBN dan hibah Komnas HAM berkewajiban menyusun Laporan Kinerja. Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerja sama bertugas untuk menyusun Laporan Kinerja Komnas HAM. Disamping Laporan Kinerja lembaga, setiap unit eselon Il di Komnas HAM wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja setiap Biro kepada Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerja sama yang bertugas untuk meneruskan laporan tersebut pada Kemenpan RB melalui website esr.menpan.go.id.

Hasil nilai evaluasi akuntabilitas Komnsa HAM di 2018 adalah 60,19 dengan predikat Baik (B). Dalam hal ini nilai akuntabilitas Komnas HAM mengalami peningkatan sebesar 4,33 yang semula 55,86 dengan predikat CC pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2019, Nilai hasil evaluasi akuntabilitas Komnas HAM kembali meningkat menjadi 62,19 dengan predikat Baik (B).

2. Laporan Tahunan tahun 2018 (LAPTAH)

Pasal 97 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, mewajibkan Komnas HAM menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR, dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung (MA). Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2019 di launching pada 7 Agustus 2019, dengan menghadirkan

Gambar 8. Launching Laptah 2018

tokoh-tokoh hak asasi manusia serta berbagai kementerian dan lembaga. Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 mengusung tema sekaligus yaitu "Pelanggaran HAM Berat Masalalu, Konflik Agraria, Intoleransi dan Radikalisme serta Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM" dan "Seperempat Abad Komnas HAM"

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran 2019

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP No.39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.02/2017 (PMK No.214/2017) tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran dan fungsi peningkatan kualitas untuk mengukur efektifitas dan efisiensi serta identifikasi faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja. Dibandingkan tahun 2018 (60,46), Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM meningkat menjadi 95,10.

Sumber : Aplikasi SMART DJA

Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 Berdasarkan Aplikasi SMART 90% e e monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2019 … ☑ ☆ KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEMUAESELON Pencapaian Kinerja 95.10 Pencapaian Kinerja Pagu Anggaran Tahun Anggaran: 2019 150 Miliar 150 % 98.44 91.76 100 Miliar 100 % 50 % 50 Miliar 0 % Capaian Sasaran Strategis Rate-Rata Nilai Kinerja Anggaran 0 Miliar Eselon 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 * Capaian Sasaran Strategis (C55) diukur dengan menggunakan formula rata - rata geometrik Highchents.com

Gambar 9.Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2019

Nilai Kinerja Komnas HAM TA 2015-2019 Capaian Kinerja 120 108.03 100 95.10 86.23 80 60 60.46 40 20 0 2015 2016 2017 2018 2019 Nilai Capalan Kinerja Komnas Ham dari Tahun 2015 ke Tahun 2017 terus menurun, Dari tahun 2015 Nilai Kinerjanya 108,3 terus turun ke tahun 2016 dan 2017 dengan nilai kerja masing masing 86,23 dan 57,08 kemudian nak darl 1ahun 2018 dan 2019 dengan nllal kiner|a 60,46 dan 95,10

Gambar 10. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2015-2019

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan pada pelaksanaan monev tahun 2019 ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya:

1. Indikator Sasaran Strategis masih bersifat output;

2. Pelaksanaan kegiatan masih bersifat rutinitas;

3. Belum adanya bisnis proses Komnas HAM;

4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja belum dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan; dan

5. Sistem kontrol manajemen atas capaian kinerja belum terbangun, dan tahapan perencanaan belum tersusun dengan baik.

Beberapa hal diatas merupakan temuan dalam pelaksanaan monev secara berkala dan harus segera dilakukan tindaklanjut untuk perbaikan, berikut beberapa rekomendasi dari temuan diatas:

1. Penting dilakukan reviu atas indikator kinerja, untuk memastikan kesesuaian dengan Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga;

2. Menyusun prioritas perencanaan kinerja setiap tahunnya, untuk megidentifikasi kebutuhan sumber daya;

3. Meningkatkan integrasi unit kerja guna mendukung capaian Visi Misi Lembaga;

4. Menjadikan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; dan

5. Peningkatan pemahaman substansi HAM, siklus perencanaan dan monev serta pengawasan pada level manajemen agar kinerja dapat terukur serta dapat mengidentifikasi permasalahan.

Selain 3 (tiga) dokumen akuntabilitas kinerja tersebut diatas, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal juga menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SkM) untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Komnas HAM serta untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi. Pelaksanaan kegiatan SKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 (Permenpan RB No.17/2017) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metodologi dalam SKM ini dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu metodologi pengumpulan data dan metodologi analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner secara langsung oleh pengguna layanan Komnas HAM didampingi tim evaluasi pelaporan.

Hasil survei SKM ini dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

a) Analisis tabulasi silang (crosstab analysis) adalah tabel yang menggambarkan hubungan dua atau lebih variable

b) Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah analisis mengenai kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan, dan Imptance and Performance Analysis (IPA) adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000).

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Komnas HAM pada tahun 2019 secara nasional adalah sebesar 8,29 dalam skala pengukuran 10. Jika dikonversi ke dalam skala pengukuran 100, maka didapat angka 82,9. Merujuk pada Permenpan RB No.14/2017 terdapat kolom yang berisikan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan. Dijelaskan dalam kolom bahwa predikat kinerja unit pelayanan terbagi menjadi 4 (empat), mulai dari yang paling rendah yaitu Tidak Baik' yang disimbolkan dengan nilai D atau rentang Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99, predikat 'Kurang Baik' dengan rentang Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,70, predikat 'Baik' dengan rentang Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30, hingga predikat paling tinggi yaitu 'Sangat Baik' yang disimbolkan dengan nilai A dengan rentang Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan Pelayanan Komnas HAM secara nasional masuk ke dalam kategori "Baik". Hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk ke depannya.

Nilai Indeks Presepsi Anti Korupsi Komnas HAM secara nasional mencapai angka 9,35 pada skala penghitungan 10 dan jika dikonversi ke dalam skala penghitungan 100 maka didapatkan hasil 93,5. Hal ini harus dipertahankan dikarenakan angka ini sudah dapat dikategorikan bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di seluruh wilayah pelayanan Komnas HAM, baik di Kantor Pusat Jakarta maupun di 4 (empat) kantor perwakilan yang menjadi lokasi pengambilan data survei kepuasan masyarakat tahun 2019. Hal ini harus dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang bersih dan jauh dari segala bentuk korupsi oleh Komnas HAM kepada masyarakat.

Layanan Audit Internal yang tepat waktu. Dengan menjalankan fungsi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dapat mendorong akuntabilitas kinerja pegawai dan pengelolaan keuangan. Tahun 2019, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menghasilkan 25 Laporan Pengawasan Internal yang terdiri dari :

Tabel 7. Laporan Pengawasan Internal tahun 2019

Tabel 7. Laporan Pengawasan Internal tahun 2019
NoRekomendasi yang dihasilkan
1Laporan Hasil Reviu atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan rekomendasi koreksi pada form pendataan dan perubahan balik nama terhadap 23 NUP sertifikat
2Laporan atas Pendampingan Sensus BMN yang menghasilkan rekomendasi untuk Biro Umum khususnya Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga agar melakukan sensus BMN per Semester dan Triwulan III
3Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu untuk melakukan evaluasi berkala atas efektifitas kebijakan, memastikan bahwa SPIP berjalan efektif, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai, mewajibkan para Kepala Biro di Komnas Ham untuk melaporkan penyelenggaraan SPIP sebagai bagian penting bagi reviu pimpinan tingkat Lembaga, dll
4penting bagi reviu pimpinan tingkat Lembaga, dll Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKIP) Komnas HAM Tahun 2018 dari laporan ini ada beberapa catatan yang didapat yaitu laporan kinerja belum memuat capaian IKU, terdapat perbedaan rumusan IKU dengan PK, laporan kinerja masih berbentuk laporan kegiatan/belum menggambarkan laporan kinerja, sebagian indikator belum membandingkan antara target dengan realisasi dan belum membandingkan dengan capaian tahun lalu, laporan kinerja belum menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan laporan kinerja belum menampilkan akuntabilitas keuangan se-Komnas HAM beserta analisis capaiannya
5akuntabilitas keuangan se-Komnas HAM beserta analisis capaiannya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan TA 2018 dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya membuat jurnal koreksi berdasarkan kesepakatan dan jurnal take out berdasarkan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan Komnas HAM dengan Nomor: NK- 074/17/TO-REVALBMN/2019
6Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2019 dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya setiap Kantor Perwakilan harus melaporkan data persediaan ke Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga kantor pusat setiap bulan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pencatatan pemisahaan gedung dan bangunan menjadi peralatan mesin dan nilai revaluasi gedung &
bangunan sbangunan serta pencatatan pemisahan aset dan nilai revaluasi, segera melakukan
7digunakan operasional Laporan Hasil Reviu Lapoaran Keuangan Triwulan III dalam reviu ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya setiap Kantor Perwakilan harus melaporkan data persediaan ke Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga kantor pusat setiap bulan, melakukan register ke DJPPR dan
8dan Ditjen Kekayaan Negara terkait kebijakan akuntansi dan pencatatan gedung bangunan dan peralatan dan mesin Laporan Hasil Audit Belanja Mobil Sewa Komnas HAM TA 2019 dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya PPK dan Pejabat penerima hasil pekerjaan memeriksa kembali berkas
9sebelum diajukan pembayaran ke pihak ke 3 sehingga tidak ada lagi kekeliruan dan kesalahan Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2019 dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya Mengintruksikan petugas pengelola persediaan Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat untuk lebih tertib dalam melaksanakan penatausahaan barang persediaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya serta melaporankan barang persediaan secara berkala ke Biro Umum Bagian
10melakukan pemeriksaan kas BPP setiap bulan Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Aceh tahun 2019 dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh agar berkoordinasi dengan Biro Umum Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terkait pelabelan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atas barang hasil pengadaan tahun 2018 dan 2019, mengajukan penghapusan BMN kondisi rusak berat ke Biro Umum Perlengkapan dan Rumah Tangga, menindaklanjuti rekomendasi PI pada LHA November 2017 dengan memerintahkan BPP untuk lebih teliti dalam melakukan pengelolaan kas, dengan memisahkan antara keperluan pribadi dengan keperluan
12Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Papua tahun 2019 dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya mengintruksikan kepada pelaksana kegiatan untuk memedomi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menyetorkan atas kelebihan pembayaran belanja air bersih kepada kas negara, Membuat laporan BMN yang sudah dilakukan pemutakhiran data secara berkala terkait pengelolaan BMN, berkoordinasi dengan pengelola BMN pusat terkait pelabelan NUP BMN dan penghapusan BMN yang kondisinya rsudah rusak berat Laporan Hasil Audit Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat tahun 2019 dalam audit ini terdapat beberapa temuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya PPK Perwakilan Sumatera Barat dan pelaksana kegiatan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan, Melakukan optimalisasi kebijakan pengelolaan persedian mulai dari perencanaan
pengelolaan persedian ke seluruh pelaksana kegiatan dan seluruh kantor perwakilan Komnas HAM didaerah termasuk didalam hal ini Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, dalam pengelolaan persediaan dimana setiap ada persediaan dan mutasi persediaan untuk dilakukan pelaporan secara berkala kepada Sub Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi Komnas HAM Pusat
13Laporan Reviu RKBMN dalam reviu ini menghasilkan rekomendasi bahwa dalam melakukan rencana kebutuhan BMN Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus membuat penelitian RKBMN
14Laporan Reviu PA TW I 2019 dalam reviu ini terdapat catatan supaya lebih mempercepat pelaksanaan pengadaan belanja modal sebagaimana yang telah direncanakan dan memperbaiki perencanaan terkait ketidakcermatan dan kesalahan mata anggaran
15Laporan Reviu PA TW II 2019 dalam reviu ini terdapat catatan supaya lebih mendorong percepatan penyelesaian realisasi kegiatan dan pekerjaan fisik pengadaan barang/jasa dan mendorong manajemen untuk membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa secara realtime
16Laporan Reviu PA TW III 2019 dalam reviu ini terdapat catatan supaya mendorong percepatan penyelesaian realisasi kegiatan dan pekerjaan fisik pengadaan barang/jasa dan mendorong manajemen untuk membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa secara realtime
17 18Laporan Reviu PA TW IV 2018 dalam reviu ini terdapat catatan supaya lebih membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa dan membangun sistem pemantauan kinerja secara realtime Laporan Pendampingan BPK TA 2018 dalam pendampingan BPK ini ada beberapa
catatan diantaranya Komnas HAM telah menginventalisir persediaan obat-obatan yang telah kadaluarsa, pelaksanaan penghapusan obat dilaksanakan pada pertengahan semester I Tahun 2019, Komnas HAM telah menerbitkan SK Nomor : 010/KEP.0.0.3/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang pembentukan tim pelaksana Inventarisasi, Sekretaris Jenderal Komnas HAM telah memerintahkan pendistribusian asset yang belum di manfaatkan Laporan Hasil Pengawasan PNBP Komnas HAM TA 2018 dalam pengawasan ini
20ada catatan dengan rekomendasi harus melakukan pengembalian kas ke negara terkait keterlambatan pekerjaan pemeliharaan gedung Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Komnas HAM TA 2018 dari evaluasi ini terdapat beberapa catatan terkait nilai
Komnas HAM TA 2018 dari evaluasi ini terdapat beberapa catatan terkait nilai hasil evaluasi bebrapa unit kerja yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya supaya Biro Renwaskes melakukan sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 10 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Komnas HAM ke seluruh unit eselon II, menyusun dan menetapkan Renstra Eselon II, menyusun sasaran yang berorientasi hasil dan indikator yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik/SMART, menyusun dan menetapkan IKU unit eselon II, menggunakan Teknologi Informasi untuk pengukuran kinerja, memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai pemberian reward dan punishment, menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi pencapaian IKU dan kinerja lain yang telah diperjanjikan, menyusun
laporan kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan
21kinerja, melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi atas kinerja yang telah ditetapkan secara berkala dan tepat waktu Laporan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester I TA 2019 dalam laporan ini ada beberapa catatan diantaranya Biro Umum melalui Bagian Keuangan dan Bagian
22rekomendasi BPK Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal kerugian negara yang belum disetorkan ke kas negara dan yang melibatkan pihak ketiga, Kepala ULP dan TPKN akan berkoordinasi dengan PPK dan Pejabat Pengadaan terkait Laporan Hasil Reviu Penambahan Anggaran (Top Up) Belanja Pegawai Komnas HAM TA 2019 dari reviu ini ada catatan bahwa tidak ada hal-hal yang membuat yakin bahwa usulan Penambahan Anggaran (Top-Up) Belanja Pegawai Komnas
23yakin bahwa usulan Penambahan Anggaran (Top-Up) Belanja Pegawai Komnas HAM tidak sesuai dengan PMK No 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019 Laporan Reviu RKAkL dari reviu ini terdapat beberapa rekomendasi diantaranya dari segi kelayakan RKA belum sepenuhnya memenuhi aspek kelayakan anggaran untuk menghasilkan output, dari segi kepatuhan belum memenuhi kaidah-kaidah
24penganggaran, dari segi kelengkapan dokumen pendukung masih belum lengkap, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dalam RKA belum memperhatikan data gedung existing Laporan IACM dalam laporan ini ada beberapa catatan diantaranya untuk membuat audit universe, membuat PKPT, membuat prosedur pengawasan,
25membuat program kerja audit, membuat kertas kerja audit Laporan Audit Langganan Jasa dalam audit ini terdapat kesimpulan bahwa Pengadaaan Belanja untuk service charger dan belanja listrik Hayam Wuruk telah

Disamping menghasilkan 25 Laporan Pengawasan Internal, keberhasilan lain yang dihasilkan pada 2019 adalah Tingkat maturitas SPIP meningkat. Menurut penilaian dan pengujian bukti oleh BPKP sebagai Tim QA adalah 3,113 (terdefinisi) melalui berita acara hasil Quality Assurance (QA). Dan nilai inilah yang menjadi tingkat maturitas SPIP Komnas HAM. Meningkatnya nilai maturitas SPIP menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan di Komnas HAM. Namun demikian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP juga merupakan sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Bagian Kerja sama, Persidangan dan TU Pimpinan

No 1Sasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
1 2.Terselenggaranya hubungan masyarakat dan informasiPersentase opini negatif pemberitaan K/L pada media100 Persen100 Persen
dan informasi Terselenggaranya layanan protokolermedia Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan1 Layanan1 Layanan

Persentase Opini Negatif Pemberitaan K/L pada media. Peran humas

dalam membuat pemberitaan, termasuk konferensi pers, diskusi media, keterangan pers dan sebagainya membawa pengaruh terhadap citra lembaga. Pemberitaan-pemberitaan tentang Komnas HAM mampu menunjukkan kinerja Komnas HAM yang antara lain ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi, pemberian tanggapan, hasil kajian terhadap kebijakan pemerintah, kondisi dan perkembangan HAM di Indonesia maupun isu aktual yang sedang berkembang belakangan ini. Pembuatan berita juga dapat memberi informasi kepada publik tentang kinerja dan tugas/fungsi Komnas HAM.

Selama kurun waktu April hingga Desember 2019, humas mencatat terkait pemeberiataan Komnas HAM dengan rincian sebagai berikut: 25 konferensi pers, diskusi media sebanyak 12 kali, terdapat 20 undangan peliputan media dan menerbitkan sebanyak 31 keterangan pers baik berupa pers release maupun materi informasi Komnas HAM untuk disebarluaskan ke media massa

Tabel 9. Kegiatan Konferensi Pers dan Diskusi Media Komnas HAM 2019

NOKONFERENSI PERSDISKUSI MEDIA
1Konferensi Pers penandatanganan Perjanjian Kerja sama Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan antara Ditjen Imigrasi dengan limaPenyelesaian Konflik Pertanahan dalam Perspektif HAM
2lembaga negara (Komnas HAM, ORI, KPAI, dan LPSK) Penyikapan atas Meninggalnya Ratusan PetugasBincang Komnas HAM dengan Jurnalis Tentang Situasi Terkini
3Penyelenggara Pemilu 2019 Hasil Pemantauan Komnas HAM terhadap KPPS Pemilu 2019 yang Banyaknya PetugasHAM dan Kebudayaan : Mencari Ruang Bertemu
4Meninggal Stop penyiksaan di tempat pencerabutanMasa Depan Demokrasi dan HAM di
5kebebasan Komnas HAM dan UNHCR melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 2019-2022 tentang Perlindungan untukIndonesia Sudahkah Wong Cilik Merdeka
6Respons Komnas HAM terkait DPR RI yang sedang berupaya menyelesaikan pembahasan RUU Penyadapan. Secara prinsip penyadapan merupakan pelanggaran HAM yang diatur dalam instrumen HAM seperti UNDH, ICCPR, UUD 1945 dan UU No 39/1999 tentang HAMRancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan disahkan dalam waktu dekat oleh DPR RI
7Tipologi Kasus-Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia dalam Januari-April 201920 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Refleksi Dan Proyeksi
8Nota Kesepahaman Penandatanganan Penyelenggaraan Festival HAM 2019Perkembangan HAM Yang Pemenuhannya Masih Tugas Kita Bersama
9 10Peluncuran Laptah 2019 Komnas HAMPendidikan Inklusi di Sekolah: Kebijakan dan Implementasinya
10Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pembentukan Komando Operasi Khusus TNIPenyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah HAM" sebagai salah satu rangkaian acara peringatan Hari HAM 2019.
11Sikap Komnas HAM atas Sengketa Lahan Antara TNI AL dengan Warga di PasuruanRefleksi Implementasi Fungsi Mediasi di Indonesia: 20 tahun Fungsi mediasi oleh Komnas HAM RI
12Berbincang tentang Rancangan Undang-Undang KUHP dengan Komnas HAMDiskusi HAM dan Media Massa
13 14Kajian RKUHP
14Sikap Komnas HAM terhadap situasi pasca unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di gedung DPR
15Tragedi kemanusian Papua
16 17Pembahasan Tragedi Kemanusiaan Wamena dan Papua
Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI akan menyampaikan temuan, kesimpulan, dan
18Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019 : Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara
19 20Konsultasi Nasional Infrastruktur Jumpa Pers FESTIVAL HAM NOVEMBER 2019
21 22Isu HAM untuk Pemerintah Presiden Jokowi Periode Kedua Percepatan Penyelesaian Pelanggaran HAM
Berat, Konflik Agraria dan Persoalan Diskriminasi, Intoleransi
23Survei Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Pada Era Kepemimpinan Joko Widodo
24Launching Survei "Refleksi 20 Tahun Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia"
25Kedatangan Wapres RI Ma'ruf Amin dalam Rangka Pembukaan Rangkaian Hari HAM 2019

Berdasarkan hasil monitoring pada periode sampling akhir tahun yaitu pada trimester akhir Tahun 2019 pada Bulan Oktober, November, Desember, Humas

Komnas HAM telah memonitor pemberitaan media online baik nasional maupun lokal mengenai mengenai Komnas HAM sebanyak 266 berita. Terdapat setidaknya 10 media online skala nasional yang kerap memberitakan Komnas HAM yaitu: Detik.com, Tempo.com, Kompas.com, Kumparan, Tirto.id, Gatra.com, CNNIndonesia.com, Tribunnews.com,Antaranews, dan Medcom.id. Kesepuluh media online tersebut secara

Gambar 11. Ketua Komnas HAM memberikan keterangan pers

rutin paling sering melakukan peliputan mengenai Komnas HAM baik yang bersifat peliputan on the spot maupun wawancara melalui telepon.

Topik Pemberitaan Mengenai Komnas HAM Periode Trimester Akhir 2019

Konflik Agraria Temuan Investigasi 6% Komnas HAM 19% Konflik Papua 14% Respons Komnas HAM terhadap isu Pelanggaran HAM publik 16% berat 22% Festival HAM 4% Aduan. 1% Masyarakat Adat Diskriminasi Iatolelaransi Radikalisme Novel Baswedan 2% 3% 4% 1% 8%

Periode 3 (tiga) bulan akhir pemberitaan portal media online mengenai Komnas HAM didominasi bahasan mengenai pelanggaran HAM berat sebesar 22%, temuan investigasi Komnas HAM sebesar 19%, respons Komnas HAM terhadap isu publik yang hangat dibicarakan di masyarakat sebesar 16 %, dan konflik Papua sebesar 14 %.Jika dilihat dari matriks media monitoring bulanan dilakukan Humas Komnas HAM, topik mengenai pelanggaran HAM berat selalu ada dalam pemberitaan media online. Hal ini dapat diartikan bahwa isu ini merupakan bahasan yang paling memiliki keterkaitan dengan Komnas HAM dan media massa menaruh perhatian terhadap hal ini. Berdasarkan data pemberitaan dalam periode sampling bulan Oktober 2019, pemberitaan terbanyak terjadi pada kurun waktu 28- 29 Oktober 2019 atau dalam 2 hari tercatat sebanyak 40 berita dengan topik mengenai Peristiwa 21-23 Mei 2019 sehubungan dengan konferensi pers Komnas HAM mengenai Peluncu ran Laporan Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019 yang digelar pada tanggal 28 Oktober di Kantor Komnas HAM. Selain itu seperti pemberitaan pada periode sampling November 2019, Komnas HAM mendapat ekspos pemberitaan dalam sehari sebanyak 5 pemberitaan pada tanggal 25 November 2019 terkait kebijakan penuntasan pelanggaran HAM berat oleh pemerintahan baru Presiden Jokowi dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal ini sehubungan dengan pada tanggal 25 November 2019 Komnas HAM bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Indeks Ketepatan Waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan. Untuk memastikan kelancaran kegiatan-kegiatan yang di hadiri oleh Pimpinan

dan Komisioner Komnas HAM menjadi tugas penting yang dilaksanakan oleh protokol. Sepanjang tahun 2019 Layanan Keprotokoleran telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendampingan sebanyak 135 kegiatan yang terdiri dari :

Laporan Layanan Protokol Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol Tahun 2019

Audiensi Rapat Kegiatan Lain-lain Menghadiri Undangan Konferensi Pers Penandatanganan MoU Pelantikan 0 10 20 30 40 50 60

Berdasarkan diagram di atas, maka layanan keprotokoleran yang menduduki peringkat tertinggi adalah audiensi 50 kegiatan dimana protokoler bertugas mengatur tata letak, kelengkapan alat, menyambut tamu, dan bersiaga sampai kegiatan audiensi berakhir. Rapat - rapat 43 kegiatan, baik kegiatan rapat rutin di Komnas HAM maupun mendampingi pimpinan mengikuti rapat di luar Komnas HAM. Untuk kegiatan lain – lain 42 kegiatan, terdiri dari kegiatan penerimaan pengaduan yang memerlukan kehadiran pimpinan dan/atau komisioner untuk menerima pengaduan. Pelayanan protokol yang tepat waktu merupakan pelayanan yang diperlukan oleh lembaga. Adapun indeks pelayanan protokol yang tepat waktu di Komnas HAM pada 2019 berada pada nilai 3 (cukup).

Indeks Tepat Waktu/Disiplin Protokol2019

TEPAT WAKTU/DISIPLIN

Kurang Baik Cukup

Dengan adanya pelayanan protokol yang tepat waktu, kegiatan lembaga yang menyangkut antara lain dengan kelancaran aktifitas pimpinan dan anggota Komnas HAM dapat terlaksana dengan lebih terencana dan tepat waktu. Disamping itu protokol berperan penting memastikan terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik. Pelayanan protokol memegang peran penting dalam memastikan pimpinan dan anggota Komnas HAM dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan

Sidang

Paripurna. Pada tahun 2019, Sidang Paripurna yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali, dilaksanakan sebanyak 15 kali. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isu yang dianggap penting sehingga pelaksanaan dilaksanakan 2 kali pada bulan April, November dan Desember 2019. Jumlah

pelaksanaan sidang paripurna pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 15 kali dan menghasilkan 265 keputusan. Sedangkan

Gambar 12. Penyelenggaraan Sidang dan Rapat

rapat koordinasi dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tahun 2019 dan menghasilkan 140 keputusan. Kemudian rapat pimpinan dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tahun 2019 dan menghasilkan 216 keputusan.

Kerja sama Dalam dan Luar Negeri. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja

sama bertugas untuk melaksanakan fungsi administrasi kerja sama. Sepanjang tahun 2019, perjanjian kerja sama yang dihasilkan adalah sebanyak 9 (sembilan) kerja sama dalam negeri dan 4 (empat) kerja sama luar negeri.

Implementasi kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan terdapat empat (4) kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi pengkajian dan penelitian serta penyuluhan yaitu Perjanjian Kerja Sama antara 5 Lembaga (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ORI dan LPSK) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Perjanjian Kerja Sama antara 5 Lembaga (Komnas HAM, Komnas

Gambar 13. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Syiah Kuala, Aceh

perempuan, KPAI, ORI dan LPSK) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Lapas Paledang, Rutan Pondok Bambu, dan Rutan Salemba tahun 2019. Perjanjian kerja sama ini sudah dilaksanakan tindak lanjutnya antara lain dengan adanya kegiatan lokalatih keterampilan teknis pemantauan tempat-tempat penahanan, yang termasuk di dalamnya yaitu praktik dengan melakukan kunjungan ke LAPAS Paledang, Rutan Pondok Bambu dan Rutan Salemba. Lebih jauh, telah dilakukan uji coba panduan pemantauan ke Lapas Gunung Sindur, Lapas Cibinong, dan Rutan Depok. Selain kedua ini terdapat Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Syiah Kuala dan Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Ada lima (5) kerja sama dalam negeri yang mendukung fungsi penyuluhan yaitu Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkab Jember; Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Banjarmasin; Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Katholik Parahyangan; Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret yang mendukung Komnas HAM untuk berjejaring dengan mitra universitas.

Gambar 14. Ketua Komnas HAM sebagai pembicara pada Konfererensi Internasional Ke-IIl tentang Perlindungan HAM di Eurasia, Moskow, Rusia

Kerja sama luar negeri yang mendukung penyuluhan ada satu (1) yaitu The Danish Institute of Human Rights (DIHR) terkait isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan pada tahun 2019 diantaranya berkolaborasi menyelenggarakan Side event mengenai Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Eguality: Realizing the SDGs through Human Rights,

Bangkok, 29 Maret 2019, menggelar pelatihan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengusung tema "SDGs and Human Rights Workshop", Komnas HAM, 4-5 September 2019. Selain itu, DIHR juga menjajaki kerja

sama dengan tema kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengadakan kunjungan bersama The Danish FoRB ambassador (Michael Suhr) ke Komnas HAM, September 2019. Ada dua (2) kerja sama luar negeri yang mendukung fungsi pemantauan yaitu Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica Timor Leste (PDHJ) dan Memorandum of Understanding between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) The National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), and Commission of Human Rights Phillipines (CHRP) as an observers. Perjanjian ini terkait dengan isu orangorang tanpa kewarganegaraan (statelessness).

Memorandum of Understanding between The National Human Rights Commission (KOMNAS HAM) of the Republic of Indonesia and the Office of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Improving Human Rights Protection for Refugees, Asylum Seekers, and Stateless Persons in Indonesia yang terkait perlindungan terhadap pengungsi, pencari suaka dan orang-orang tak berkewarganegaraan namun dalam 2019 belum terlaksana tindak lanjutnya.

Selain kerja sama yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM juga melakukan kerja sama kelembagaan dalam bentuk keanggotaan di tingkat wilayah yaitu Asia Tenggara, Asia Pasifik dan tingkat dunia. Komnas HAM menjadi salah satu anggota dari The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF). Pada 2019, keketuaan SEANF dipegang oleh Timor Leste (PDHJ), keketuaan tersebut diserahkan terimakan kepada Komnas HAM pada Oktober 2019, selanjutnya Komnas HAM menjadi Ketua SEANF 2019- 2020.

Komnas HAM juga menjadi anggota dari Asia Pacific Forum (APF) dan Global Alliance of Human Rights National Institutions (GANHRI). Baik APF maupun GANHRI merupakan perkumpulan ataupun wadah bagi institusi HAM nasional yang ada di Asia Pasifik (APF)

maupun di tingkat dunia (GANHRI). Komnas HAM dapat melakukan konsultasi maupun pembaruan informasi terkait perkembangan isu hak asasi manusia di dalam wadah ini. Di dalam APF, Komnas HAM mendapat dukungan, antara lain pengembangan kapasitas dan bantuan teknis untuk kelembagaan Komnas HAM. Sementara itu, di dalam GANHRI, Komnas HAM dapat melakukan pertemuan-pertemuan antar institusi nasional untuk membahas isuisu utama hak asasi manusia. GANHRI menjadi fasilitator untuk berkoordinasi dengan PBB, khususnya Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

PENGANGGARAN

Tahun 2019 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama mengelola anggaran sebesar Rp. 5.541.425.000,- terdiri dari APBN dan Hibah. Rincian anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1o. Pagu Anggaran 2o19 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama

Sumber AnggaranPaguRealisasiRealisasi (%)
APBN5.314.735.0005.217.595.4009817%
Hibah226.690.000211.101.86793.12%
Total5.541.425.0005.428.697.26795.64%

Tabel 11. Realisasi Anggaran 2019 Per Output

OutputPagu (Rp.)Realisasi (Rp.)Realisasi ( % )
3335.952 Layanan Perencanaan1.299.404.0001.255.975.90596.66 %
3335.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi816.671.000778.314.59395.30 %
3335.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi2.632.392.0002.551.691.70496.93 %
3335.959 Layanan Protokoler189.907.000186.919.51998.43 %
3335.965 Layanan Audit Internal603.051.000575.838.88095.49 %
Total5.541.425.0005.348.740.60196.56 %

Realisasi Anggaran Kegiatan di Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Tahun 2019

3335.958 Layanan 3335.953 Layanan 3335.952 Layanan Hubungan 3335.959 Layanan 3335.965 Layanan Pemantauan dan Perencanaan Masyarakat dan Protokoler Audit Internal Evaluasi Informasi Pagu 1,299,404,000 816,671,000 2,632,392,000 189,907,000 603,051,000 Realisasi 1,255,975,905 778,314,593 2,551,691,704 186,919,519 575,838,880 Realiasasi (%) 96.66 95.3 96.93 98.43 95.49

Pagu Realisasi Realiasasi (%)

BAGIANIV PENUTUP

PENUTUP

PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

Secara umum kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja sama tercapai 100 persen sesuai target yang telah direncanakan. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan sebesar 2 point dari 60,19 menjadi 62,19. Meski meningkat, nilai akuntabilitas yang dihasilkan masih pada tingkat kategori rendah.

ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: Merencanakan kinerja dan target 1. kinerja, Menyelaraskan apa yang dianggarkan 2. dengan apa yang direncanakan, 3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,

PeringkatNilai
AA>90-100
A>80-90
BB>70-80
B>60-70
cc>50-60
C>30-50
D0-30

4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Gambar 15. Arti Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan guna meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja, antara lain :

a. Renstra Komnas HAM tahun 2020- 2024 harus menyajikan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART

b. Perjanjian Kinerja (PK) yang dijadikan dasar pemberian reward and punishment.

C. Mengoptimalkan e-perfomance sebagai media monitoring dan evaluasi, serta mengintegrasikan system perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja agar mempercepat penerapan performance based budgeting.

d. Pimpinan unit kerja agar memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan yang akan datang.

LAMPIRAN

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

3. SASARAN PROGRAM 01 - Terselenggaranya dukungan dibidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM

4. KEGIATAN

3335 - Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal

6. SASARAN KEGIATAN

KODESASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET 2019ALOKASI 2019 (RIBU)
01Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM5.419.212,00
01.01Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM1
Total5.419.212,00

7. RINCIAN KEGIATAN

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASINAWACITAPRIORITAS NASIONALPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK PRIORITASDUKUNGAN (TEMATIK)DUKUNGAN 100 JANJI (TEMATIK) PRESIDEN100 JANJI PRESIDENKERANGKA REGULASIALOKASI (RP RIBU)
PROVINSIKABUPATEN / KOTA
01Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAMHAM5.45.419.212,00
01.950Layanan Dukungan Manajemen Eselon IManajemen000 - Bukan Tematiktidak0,00
01.952Layanan PerencanaanTematik000 - Bukan Tematiktictidak1.392.878,00
01.952.001Tanpa Sub Output1.392.878,00
051 - Penyusunan rencana 7 kerja051 - Penyusunan rencana1.392.878,00
Provinsi DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta1.392.878,00
LOKASI SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB KODE NAWACITA OUTPUT/KOMPONEN PROVINSI KABUPATEN / KOTASASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/KOMPONENLOKASI NAWACITA KABUPATEN /NAWACITAPRIORITAS NASIONALPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK PRIORITASDUKUNGAN (TEMATIK)100 JANJI PRESIDEN100 JANJI KERANGKA PRESIDEN REGULASIKERANGKA ALOKASI (RP REGULASI RIBU)ALOKASI (RP RIBU)
PROVINSIKABUPATEN / KOTA
01.953Layanan Pemantauan dan Evaluasi000 - Bukan Tematiktidak881.460,00881.460,00
01.953.001Tanpa Sub Output881.460,00
051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi11676.450,00
Provinsi DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta676.450,00
070 - Penyusunan laporanJakaraJakarta205.010,00
——PusatPusat205.010,00
01.958Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasian000 - Bukan TematikBiktidakak22.307.733,00
01.958.001Tanpa Sub Output2.307.733,00
051 - Hubungan masyarakat1.250.000,00
Provinsi DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta1.250.000,00
052 - Kampanye/edukasi publik387.940,00
Provinsi DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta387.940,00
053 - Penyusunan laporan669.793,00 669.793,00
01.959Provinsi DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta669.793,00
01.959Layanan Protokoler11000 - Bukan TematikBukan tidatidak194.467,00
01.959.001Tanpa sub output 052 - Pelaksanaan194.467,00 194.467,00
1 keprotokoleran194.467,00
01.965PusatPusatm000 - Bukantida194.467,00 642.674,00
01.965Layanan Audit InternalTematikTematiktidak642.674,00
01.965.001Tanpa Sub Otput642.674,00
/ 051 - Pelaksanaan audit internal1308.560,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/KOMPONENLOKASINAWACITAPRIORITAS NASIONALPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK PRIORITASDUKUNGAN (TEMATIK)DUKUNGAN (TEMATIK)100 JANJI PRESIDENKERANGKA REGULASIALOKASI (RP RIBU)
PROVINSIKABUPATEN / KOTA
Provinsi DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta30308.560,00
054 - Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan054 - Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan90.375,00
LHPPusatsatpat—90.375,00
055- Revi055 - Reviu perencanaanPusat1185.508,00
—anggaranPusatPusat185.508,00
056-Pemb056 - Pembinaan pengawasan1158.231,00
—Kinerja dan keuanganPusatPusat58.231,00
Pusat Pusat TotalPusat TotalPusatTotal58.231,00 5.419.212,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONENTAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGETSATUANSATUAN BIAYAALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME/TARGETVOLUME/TARGETALOKASI (RIBU)RIBU)
01Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja5.419.212,002020202120222020 5.830.374,002021 6.219.099,002022 6.685.579,00
01.950Komnas HAM0000.00,00
01.950 01.952Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perencanaan11 Layanan Layanan0,00 1.392.878,0000,00 1.448.593,001.506.536,000,00 1.566.797,00
01.952.001Tanpa Sub OutputLayanan1.392.878,00001.448.593,001.506.536,001.566.797,00
01.952.001.051Penyusunan rencana kerja8,008 dokumen174.109,751.392.878,008,008,008,001.448.593,001.506.536,001.566.797,00
01.953Layanan Pemantauan dan Evaluasi1Layanan174.105,15881.460,000.000,006,001.013.999,001.054.558,001.096.739,00
01.953 01.953.001Tanpa Sub OutputLayanan881.460,000.001.013.999,001.054.558,001.096.739,00
01.953.001 01.953.001.051Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi3,003 laporan225.483,33676.450,003,003,003,00738.238,00767.767,00798.477,00
01.953.001.070Penyusunan laporan2,002 laporan102.505,00205.010,002,002,002,00275.761,00286.791,00298.262,00
01.958Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi11 Layanan2.307.733,0033,002.386.075,002.481.518,002.580.777,00
01.958.001Tanpa Sub Output2.307.733,0033,002.386.075,002.481.518,002.580.777,00
01.958.001 01.958.001.051Hubungan masyarakat12,0012 dokumen104.166,671.250.000,0012,0012,0012,001.300.000,001.352.000,001.406.080,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENTAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGETSATUANSATUAN BIAYAALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET 2020VOLUME / TARGET 202120222020ALOKASI (RIBU) 20212022
01.958.001.052Kampanye/edukasi publik2,002,00 2 laporan193.970,00387.940,00387.940,00 2,002,002,002,00389.491,00405.071,00421.273,00
01.958.001.053Penyusunan laporan2,002,00 2 laporan334.896,50669.793,00669.793,00 2,002,002,002,00696.584,00724.447,00753.424,00
01.959Layanan Protokoler1 Layanan194.467,00194.467,0011202202.245,00210.334,00218.747,00
01.959.001Tanpa sub output1194.467,00194.467,001202202.245,00210.334,00218.747,00
01.959.001.052Pelaksanaan keprotokoleran11,00 1 layanan194.467,00194.467,00194.467,00 1,001,00 1,001,001,00202.245,00210.334,00218.747,00
01.965Layanan Audit Internal1 Layanan642.674,00642.674,0011779.779.462,00966.153,001.222.519,00
01.965.001Tanpa Sub Otput642.674,00642.674,001779.4779.462,00966.153,001.222.519,00
01.965.001.051Pelaksanaan audit internal0,000,00 dokumenNaN308.560,00308.560,00 0,000,00 0,000,000,00 431.984,00431.984,00604.777,00846.688,00
01.965.001.054Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan0,000,00 laporanNaN90.375,0090.375,00 0,000,00 0,000,000,0093.990,0097.749,00101.659,00
01.965.001.055LHP Reviu perencanaan anggaran0,000,00 laporanNaN185.508,00185.508,00 0,000.00 0.00,000,00192.928,00200.645,00208.671,00
01.965.001.056Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan0,000,00 laporanNaN58.231,000,000,000,0060.560,0062.982,0065.501,00
Total5.419.212,005.419.212,00-- -5.830.374,00.374,00 6.2196.685.579,00 6.219.099,006.685.579,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS KOMPONENINDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMANPINJAMANHIBAHHIBAHPNBPPDNSBSNBLUTOTAL
01RMPPLNRMPHLNHDN—1—
01 01.950Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM5.419.212,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.419.212,00
01.950 01.952Layanan Dukungan Manajemen Eselon I0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00
01.952 01.952.001Layanan Perencanaan1.392.878,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.392.878,00
01.952.001 01.952.001.051Tanpa Sub Output1.392.878,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,001.392.878,00
01.952.001.051 01.953Penyusunan rencana kerjaPendukung1.392.878,000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,001.392.878,00
01.953 01.953.001Layanan Pemantauan dan Evaluasi881.460,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00881.460,00
01.953.001 01.953.001.051Tanpa Sub OutputBeodutune881.460,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00881.460,00
01.953.001.051 01.953.001.070Pelaksanaan pemantauan dan evaluasiPendukung676.450,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00676,450,00
01.953.001.070 01.958Penyusunan laporanPendukung205.010,000.000,000,000,000,00 0.000,00 0.000,000,000.00205.010,00 2.307.733,00
01.958 01.958.001Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi2.307.733,00 2.307.733,000.00 0,000,000,000,000,000.00 0,000,00 0.000,000,002.307.733,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS KOMPONENINDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019TOTAL
RUPIAHPINJAMANMANHHIBAHHPNBPPDN SBSNBLU
01.958.001.051RMPPLNRMPHLNHDNN
01.958.001.051 01.958.001.052Hubungan masyarakat Kampanye/edukasi publikPendukung Pendukung1.250.000,00 387.940,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00000,000,00 0,000,00 0,000,001.2501.250.000,00
01.958.001.053Penyusunan laporanPendukung669.793,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00660387.940,00
01.959Layanan Protokoler194.467,000,000,000,000,0000,000,000,000,00194669.793,00
01.959.001Tanpa sub output194.467,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000.0019194,467,00
01.959.001.052Pelaksanaan keprotokoleranPendukung194.467,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00194194.467,00
01.965Layanan Audit Internalrenddrang642.674,000,000,000,000,000.000,000,000,00642194.467,00
01.965 01.965.001Layanan Addil ntenal642.674,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,006424642.674,00 642.674,00
01.965.001.051Tanpa Sub Otput Pelaksanaan audit internalPendukung308.560,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,00308308.560,00
01.965.001.054Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHPPendukung90.375,000,000,000,000,0000,000,000,000,000,0090.90.375,00
01.965.001.055Reviu perencanaan anggaranPendukung185.508,000,000,000.000.00000,000,000.000,000,00185185.508,00
01.965.001.056Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuanganPendukung58.231,000,000,000,000,000 00,000,000,000,000,0058.258.231,00
01.965.001.056PembinaTotalFendukung5.419.212,000,000,000,000,00000,000,000,000,000,005.419.25.419.212,00

Jakarta, 04 Desember 2018 Sekretaris Jenderal

Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si NIP.197207201996031001

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Esrom Hamonangan Panjaitan

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama:Tasdiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tasdiyanto

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama,

Esrom Hamonangan Panjaitan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Komnas HAM1. Nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM1 Layanan

Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Rp. 5.419.212.000,- Kerjasama

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

Jakarta, April 2019

Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamonangan Panjaitan

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Ria Fitriana

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Esrom Hamonangan Panjaitan

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Esrom Hamonangan Panjaitan

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama, tntu

Ria Fitriana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terselenggaranya layanan perencanaan1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan tepat waktu8 Dokumen
2Terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi1. Nilai MENPAN atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)B Nilai
3Terselenggaranya layanan audit internal(AKIP) 1. Layanan audit internal yang tepat waktu1 Layanan

Output

1. Layanan Perencanaan

2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Anggaran

Rp. 1.392.878.000,-

3. Layanan Audit Internal

Rp. 881.460.000,-

Rp. 642.674.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hamohangan Panjaitan

Jakarta, April 2019

Pimpinan Unit Kerja,

Onftu

Ria Fitriana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sasanti Amisani

Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Esrom Hamonangan Panjaitan

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Esrom Hamonangan Panjaitan

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama,

Sasanti Amisani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN KERJASAMA, PERSIDANGAN DAN TATA USAHA PIMPINAN

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1hubungan Terselenggaranya masyarakat dan informasi1. Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media100 Persen
2Terselenggaranya layanan protokolermedia 1. Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan1 Layanan

Output

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Anggaran

Rp. 2.307.733.000,-

2. Layanan Protokoler

Rp. 194.467.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Esrom Hambnangan Panjaitan

Jakarta, April 2019

Pimpinan Unit Kerja,

Sasanti Amisani

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

2019