Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOMNAS HAM TAHUN ANGGARAN 2019

131 halaman · 131 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 17 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN KINERJA KOMISINASIONAL HAK ASASIMANUSIA
  2. TAHUN 2019
  3. LKIP
  4. PENGANTAR
  5. DAFTAR ISI
  6. DAFTAR TABEL
  7. DAFTAR DIAGRAM
  8. DAFTAR GAMBAR
  9. BAB
  10. LAPORAN KINERJA KOMNASHAM2019
  11. LKIP
  12. BAB I PENDAHULUAN
  13. A. LATAR BELAKANG
  14. B. MAKSUD DAN TUJUAN
  15. C. TUGAS DAN WEWENANG
  16. C.1 Tugas dan Wewenang
  17. Gambar 1.1
  18. C.2 Alur Pengaduan
  19. D. STRUKTUR ORGANISASI
  20. 1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama
  21. 8O0R
  22. 2. Biro Umum
  23. 3. Biro Dukungan Penegakan HAM
  24. 4. Biro Dukungan Pemajuan HAM
  25. E. TANTANGAN ORGANISASI
  26. F. DASAR HUKUM
  27. G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
  28. ·PENDAHULUAN
  29. BAB II
  30. ·PERENCANAAN KINERJA
  31. BAB III
  32. ·AKUNTABILITAS KINERJA
  33. BAB IV
  34. ·PENUTUP
  35. BAB2
  36. LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019
  37. LKIP
  38. PERENCANAAN KINERJA
  39. A. SASARAN STRATEGIS
  40. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
  41. C. PERJANJIAN KINERJA
  42. PERJANJIAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019
  43. LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019
  44. LKIP
  45. AKUNTABILITAS KINERJA
  46. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  47. B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM
  48. Kesepakatan Perdamaian
  49. Kesepakatan Perdamaian Sebagian
  50. 1. Berita Acara Kesimpulan Mediasi
  51. 2. Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi
  52. 3. Berita Acara Tanpa Kesepakatan
  53. 1. Internal :
  54. 2. External :
  55. Kendala :
  56. Upaya perbaikan :
  57. Sasaran Strategis 6 :
  58. Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komnas HAM Tahun 2019
  59. Kondisi yang sudah dicapai :
  60. 3. Penataan Penguatan Organisasi
  61. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
  62. 6. Penguatan Akuntabilitas
  63. 7. Penguatan Pengawasan
  64. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  65. Hal yang perlu diperbaiki :
  66. 1. Penataan Manajemen Perubahan
  67. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
  68. 3. Penataan Penguatan Organisasi
  69. 4. Penataan Tatalaksana
  70. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
  71. 6. Penguatan Akuntabilitas
  72. 7. Penguatan Pengawasan
  73. C. REALISASI ANGGARAN
  74. LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019
  75. LKIP
  76. BAB IV PENUTUP
  77. PERNYATAANTELAHDIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2019
  78. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  79. Menimbang
  80. Mengingat
  81. MEMUTUSKAN:
  82. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  83. Mengingat
  84. MEMUTUSKAN :
  85. Menetapkan
  86. PERTAMA
  87. KELIMA
  88. INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  89. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
  90. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  91. Program
  92. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  93. REPUBLIK INDONESIA
  94. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
  95. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  96. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  97. Menimbang
  98. Mengingat
  99. KEENAM
  100. KETUJUH

LAPORAN KINERJA KOMISINASIONAL HAK ASASIMANUSIA

TAHUN 2019

LKIP

H KOMNASHAM KIP 1

PENGANTAR

aporan Kinerja Komnas HAM tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan good governance atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai mandat undang-undang. Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, disamping sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Komnas HAM di tahun

mendatang.

Dalam upaya untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, Komnas HAM mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Diantaranya dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama, peningkatan komitmen kinerja dengan penetapan Perjanjian Kinerja sampai pada level Eselon IV, serta mendorong monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat resiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis lembaga.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan komitmen Komnas HAM dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini antara lain menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi, tantangan organisasi serta pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Komnas HAM. Pencapaian keberhasilan Komnas HAM merupakan hasil penguatan sumber daya dan perbaikan organisasi secara konsisten yang merupakan kontribusi dari semua pihak untuk mendorong pencapaian kinerja Komnas HAM.

Laporan Kinerja tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan serta tolok ukur untuk pencapaian kinerja Komnas HAM.

Jakarta, Februari 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal

Dr.Tasdiyanto, SP.,M.Si

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL iIi DAFTAR DIAGRAM DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN. A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. TUGAS DAN WEWENANG C.1 Tugas dan Wewenang.. C.2 Alur Pengaduan.. D. STRUKTUR ORGANISASI. 5 E. TANTANGAN ORGANISASI 9 F. DASAR HUKUM 16 G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 17 BAB II PERENCANAAN KINERJA 18 A. SASARAN STRATEGIS 18 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 20 C. PERJANJIAN KINERJA. 22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24 B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM 2019 25 C. REALISASI ANGGARAN. 88 BAB IV PENUTUP 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Sarana dan Prasarana 9 Tabel 1.2 Data berdasarkan Pihak yang Diadukan 10 Tabel 1.3 Data berdasarkan Sebaran Wilayah 11 Tabel 1.4 Output Pro Prioritas Nasional Komnas HAM Tahun 2019 16 Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM 19 Tabel 2.2 Perubahan Indikator Kinerja Utama 20 Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019 24 Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Tahun 2019 25 Tabel 3.3 Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM tahun 2015-2019. 27 Tabel 3.4 Jumlah Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM 2019 29 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengambilan Putusan Majelis 30 Tabel 3.6 Capaian Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM 2015-2019 31 Tabel 3.7 Penanganan kasus Dugaan Pelanggaran HAM 35 Tabel 3.8 Capaian Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup dalam rangka Reforma Agraria. 36 Tabel 3.9 Capaian Sasaran Strategis 2 Jumlah Hasil Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi 38 Tabel 3.10 Hasil Kesepakatan Perdamaian Mediasi Tahun 2019 40 Tabel 3.11 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tahun 2019 41 Tabel 3.12 Berita Acara Kesimpulan Mediasi Tahun 2019 44 Tabel 3.13 Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi Tahun 2019 45 Tabel 3.14 Berita Acara Tanpa Kesepakatan Mediasi tahun 2019 46 Tabel 3.15 Capaian Sasaran Strategis 3 Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM 2019. 50

Tabel 3.16 Hasil Kajian dan Penelitian Komnas HAM Tahun 2015-2019. 54 Tabel 3.17 Capaian Sasaran Strategis 3 57 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi Tabel 3.18 Capaian Sasaran Strategis 3 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi tahun 2015-2019 58 Tabel 3.19 Capaian Sasaran Strategis 4 Jumlah Dokumen Indeks HAM Yang Tersusun 59 Tabel 3.20 Indikator Komnas HAM 2015-2019. 60 Tabel 3.21 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan Kurikulum HAM 63 Tabel 3.22 K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM 63 Tabel 3.23 K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM. 66 Tabel 3.24 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan/ berdasarkan diseminasi HAM. 70 Tabel 3.25 Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM. 70 Tabel 3.26 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 72 Tabel 3.27 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2015-2019 73 Tabel 3.28 Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019. 78 Tabel 3.29 Nilai Evaluasi Pelakasanaan RB Komnas HAM Tahun 2015-2019 79 Tabel 3.30 Opini Laporan Keuangan tahun 2019. 85 Tabel 3.31 Opini Laporan Keuangan tahun 2015-2019. 86 Tabel 3.32 89 Komposisi Anggaran Komnas HAM Tahun 2019

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM 2019 9 Diagram 1.2 Penerimaan Berkas Pengaduan Komnas HAM Tahun 2015-2019 10 Diagram 1.3 Presentase Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak Tahun 2015-2019 14 Diagram 3.1 Kasus Mediasi Tahun 2018 dan 2019 38 Diagram 3.2 Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi .. 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi-fungsi Komnas HAM berdasarkan UU No 39 Tahun 1999. 4 Gambar 1.2 Alur Penerimaan Pengaduan Komnas HAM 5 Gambar 1.3 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2017-2022 6 8 Gambar 1.4 Struktur Organisasi Komnas HAM Gambar 1.5 Penerimaan Pengaduan Kasus Lahan Adat Papua... 13 Gambar 1.6 Pembentukan Jejaring Pengaduan di Sumba Barat dengan LKBH Sarnelli 13 Gambar 1.7 Pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan di festival HAM Jember 13 Gambar 1.8 Isu Strategis Komnas HAM 15 Gambar 3.1 Kegiatan Seminar Nasional dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Pada 12 Desember 2019 37 Gambar 3.2 Kegiatan Sarasehan di Jayapura dengan tema "Menilai upaya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat" 52 Gambar 3.3 In House Training dengan Tema "Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional" 54 Gambar 3.4 Komnas HAM dan Peserta pertemuan UPR di Kuala Lumpur pada November 2019. 58 Gambar 3.5 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. 62 Gambar 3.6 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.. 62 Gambar 3.7 Penyusunan Buku Panduan Sekolah Ramah HAM 69 Gambar 3.8 Uji Coba Buku Pendampingan Guru Sekolah Ramah HAM. 69 Gambar 3.9 Pelatihan Pengguanaan Buku Saku HAM Kepolisian. 71 Gambar 3.10 Koordinasi Festival HAM Tahun 2019 di Jember, Jawa Timur 71 Gambar 3.11 Penandatanganan Perjanjian Kinerja lembaga tahun 2019 Ketua dan Sekretaris Jenderal 75 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun Gambar 3.12 2019 Lembaga s.d Eselon IV. 76 Gambar 3.13 Penelaahan Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 bersama Bappenas dan DJA 76 Gambar 3.14 Hasil Evaluasi kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2019 77 Penyusunan Renstra Komnas HAM 2020-2024 melibatkan Gambar 3.15 Pimpinan s.d Eselon IV 77 Gambar 3.16 Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM bersama Tim Evaluator Kemenpan RB. 84 Gambar 3.17 Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB. 84 Gambar 3.18 Exit Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB. 85 Gambar 3.19 Penyerahan Opini Laporan Keuangan Komnas HAM 88 Gambar 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2019. 89 Gambar 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2015-2019. 90

BAB

LAPORAN KINERJA KOMNASHAM2019

LKIP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

eraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (Perpres No. 29 Tahun 2014) tentang P Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam hal ini Kementerian/Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan baik bersumber dari rupiah murni (APBN) maupun hibah. Sebagai institusi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM didukung oleh penganggaran dalam bentuk APBN dan hibah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.

Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Tanggapan positif masyarakat pada keputusan presiden ini menjadikan peran Komnas HAM semakin menguat. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU No. 39 Tahun 1999) tentang keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (7) menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan mediasi hak asasi manusia.

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Untuk menjamin terciptanya kondisi ini maka Pasal 75, UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komnas HAM dibentuk dengan tujuan :

Mengembangkan kondisiyang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan;

Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadimanusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagaibidang kehidupan

Disamping kewenangan menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000). Dinyatakan dalam undang-undang tersebut Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selanjutnya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 Tahun 2008), mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2008 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam bentuk: (i) pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; (ii) pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; (iii) pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; (iv) pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan (v) pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM. Kemudian pada tahun 2012 dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 Tahun 2012) mandat Komnas HAM bertambah sebagai salah satu lembaga yang ikut merespon penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 49 Ayat (2) Komnas HAM bertugas sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional, bersama-sama dengan Pemerintah. Komnas HAM menggunakan intrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna mencapai tujuannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, maka hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga memberikan informasi kinerja yang akuntabel. Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja yang dilakukan oleh internal Komnas HAM dapat memberikan masukan serta referensi bagi perbaikan kinerja Komnas HAM pada tahun berikutnya.

C. TUGAS DAN WEWENANG

C.1 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, secara terperinci dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 89 Ayat 1 s.d 4.

Gambar 1.1

FUNGSI PEMANTAUN FUNGSI PENGKAJIAN Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan. FUNGSI PENYULIHAN Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi FUNGSI MEDIASI berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. manusia dengan tujuan memberikan Penyebarluasan wawasan saran-saran mengenai kemungkinan mengenai hak asasi manusia Pemanggilan kepada pihak pengadu atau aksesi dan atau ratifikasi. korban maupun pihak yang dilakukan untuk kepada masyarakat Perdamain kedua belah pihak Indonesia. dimintai dan didengar keterangannya. Pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan Penyelesain perkara melalui Upaya peningkatan Pemanggilan saksi untuk diminta didengar untuk memberikan rekomendasi cara konsultasi negosiasi, mengenal pembentukan, kesadaran masyarakat kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu mediasi dan penilaina ahli. tentang hak asasi manusia diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. perubahan, dan pencabutan melalui lembaga pendidikan Pemberian saran kepada para formal dan formal serta Peninjauan di tempat kejadian dan tempat yang berkaitan dengan hak asasi pihak untuk menyelesaikan manusía. berbagai kalangan lainnya. kejadian dan tempat lainnya yang dianggap sengketa melaluí pengadilan. perlu. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk Penerbitan hasil pengkajian dan Kerjasama dengan Penyampaian rekomendasi organisasi, lembaga atau memberikan keterangan secara tertulis atau penelitian atas suatu kasus pelanggaran pihak lainnya, baik di tingkat menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai hak asasi manusia kepada nasional, regional, maupun dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Studi kepustakaan, studi lapangan Pemerintah untuk Pengadilan. dan studi banding di negara lain internasional dalam bidang ditindaklanjuti mengenai hak asasi manusia. hak asasi manusia. penyelesaiannya. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat Pembahasan berbagai masalah Penyampaian rekomendasi yang berkaitan dengan atas suatu kasus pelanggaran tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan. perlindungan, penegakan, dan hak asasi manusia kepada pemajuan hak asasí manusia Dewan Perwakilan Rakyat Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Republik Indonesia untuk Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu Kerjasama pengkajian dan ditindaklanjuti. yang sedang dalam proses peradilan, bilamana penelitian dengan organisasi, dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran lembaga atau pihak lainnya, baik hak asasi manusia dalam masalah publik dan tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak kemudian pendapat Komnas HAM tersebut asasi manusia. wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

C.2 Alur Pengaduan

Mekanisme pengajuan laporan dan pengaduan tercantum dalam Pasal 90 UU No. 39 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM

(2) Pegaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Gambar 1.2 Alur Penerimaan Pengaduan Komnas HAM

ALUR PENERIMAAN PENGADUAN Petugas Administrasi Pengaduan (Pencatatan) Berkas Pengaduan : 1. Datang langsung 2. Email 3. Website Analis Pengaduan 4. Audiensi 5. Proaktif 6. Pos/cetak (Biro Umum) Berkas Pengaduan Baru Berkas Pengaduan Lanjutan Berkas Lengkap dan/ Berkas Tidak Lengkap/ atau Terdapat Unsur Pelanggaran HAM Tidak Terdapat Unsur Pelanggaran HAM/ Arsiparis Pengaduan Terima Kasih Arsiparis Pengaduan Berkas Tanpa Identitas Jelas Surat Tanggapan Pengaduan Penggabungan Berkas Validasi oleh Kabag/Kasubag Arsiparis Pengaduan Validasi oleh Kabag/Kasubag Validasi oleh Kabag/Kasubag Distribusi Berkas Arsip Komisioner Tim Bentukan / Pemantauan Mediasi ADHOC

Sumber data: Website Komnas HAM

D. STRUKTUR ORGANISASI

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 76 Ayat 2, menyebutkan bahwa Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 78 UU No. 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna, Sub Komisi dan Sekretaris Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Sidang Paripurna menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja Komnas HAM.

Gambar 1.3 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2017-2022

Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode Tahun 2017 - 2022 AHMAD TAUFAN DAMANIK Ketua Komnas HAM SANDRAYATI MONIAGA HAIRANSYAH Wakil Ketua Bidang Eksternal Wakil Ketua Internal BEKA ULUNG HAPSARA AMIRUDDIN Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan r Pemantauan dan Penyelidika MOHAMMAD CHOIRUL ANAM MUNAFRIZAL MANAN Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisioner Mediasi PNOWING AMION MRARIA

Sekretariat Jenderal berfungsi untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor

002/PERSES/III/2015, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdiri atas :

1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerjasama dan tata usaha pimpinan. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama, terdiri dari :

Perencanaan dan a. Bagian Pengawasan Internal;

b. Bagian Kerjasama, Persidangan, dan

8O0R

“Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenang-nya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM”

Tata Usaha Pimpinan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM. Biro Umum terdiri dari :

a. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;

b. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c. Bagian Keuangan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Biro Dukungan Penegakan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan tekhnis pelayanan pengaduan, pemantuan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Biro Dukungan Penegakan HAM, terdiri dari :

a. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan;

b. Bagian Dukungan Pemantuan dan Penyelidikan;

c. Bagian Dukungan Mediasi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Biro Dukungan Pemajuan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan dibidang pemajuan hak asasi manusia.

Biro Dukungan Penegakan HAM, terdiri dari :

a. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian;

b. Bagian Dukungan Penyuluhan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Saat ini Komnas HAM memiliki 6 (enam) Perwakilan di daerah yaitu : Perwakilan Aceh, Perwakilan Sumatera Barat, Perwakilan Kalimantan Barat, Perwakilan Maluku, Perwakilan Sulawesi Tengah dan Perwakilan Papua.

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Komnas HAM

Sidang Paripurna KOMNAS HAM Subkom Pendidikan Subkom Mediasi Subkom Pemantauan Subkom Pengkajian dan Penyuluhan dan Penyelidikan dan Penelitian Biro Perencanaan, Biro Umum Biro Dukungan Biro Dukungan Kerjasama, dan Penegakan HAM Pemajuan HAM Pengawasan Internal Bagian Perencanean Bagian Kepegawaian, Bagien Dukungan Begian Dukungan dan Hukum dan Organisasi Pelsyanan Pengaduan Pengkajian dan Pengewasan Internal Penelitian Subbagian Subbagian Subbagian Penerimaan dan Kepegawaien Subbagian Penyusunan Program Pemilahan Pengaduan Pengkajien dan den Anggaran Penelitian Hak-Hak Asasi Sipil dan Politik Subbagian Subbagian Hukum Subbagian Arsip Pengaduan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pengkajian dan Subbagian Penelitian Hak-Hak Subbagian Organisasi dan Tata Ekonomi, Sosial dan Pengewasan Internal Laksans Bagian Dukungan Budaya Pemantauan dan Penyelidikan Bagian Kerjasams, Bagian Perlengkapan Subbagian Bagian Dukungan Ussha Pimpinan dan Rumah Tangga Rencana Pemantauan Penyuluhan dan Penyelidikan Subbagian Subbagian Subbagian Kerjasama Anter Perlengkapen dan Subbagian Lembaga Inventarisasi Rencans Penyuluhan Laporan Pemantauan Subbagian Subbagian Subbagian Persidangan Publikasi dan Pelaporan Rumah Tangga Penyuluhan Begian Dukungan Subbagian Mediasi Subbagian Tata Ussha Pimpinan, Humas dan Protokol Tata Usaha Persuratan Subbagian Teknoligi Informasi Subbagian Penyuluhan Rencane Mediasi Bagian Keuangan Subbagian Laporan Medinsi Subbagian Administrasi Keuangan Subbagian Perbendaharean Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung PERWAKILAN KOMNAS HAM

Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pegawai Komnas HAM baik di Pusat dan 6 (enam) Perwakilan di daerah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua berjumlah 407 pegawai, yang terdiri dari 7 Komisioner; 177 Pegawai Negeri Sipil (PNS); 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 99 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM 2019

Pegawai 31% 9,75% 28,5% Komisioner PNS CPNS PPNPN

Sumber data : berdasarkan data Kepegawaian Des 2019

Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah sarana dan prasarana Komnas HAM di Pusat dan di 6 (enam) Perwakilan daerah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Sarana dan Prasarana

NoNama BarangSampai dengan 2019
KuantitasNilai (dalam Rupiah)
1Peralatan dan Mesin6.09728.385.643.593,-
2Gedung dan Bangunan2315.518.594.000,-

E. TANTANGAN ORGANISASI

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Komnas HAM telah menerima 32.236 berkas pengaduan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia (Gambar I.4).

Berdasarkan klasifikasi aduan yang diterima Komnas HAM ada 3 (tiga) tipologi aduan yang dikelola Komnas HAM yaitu berdasarkan pihak yang diadukan (Tabel I.2), sebaran wilayah (Tabel I.3), dan tipe hak yang dilanggar (Gambar I.5). Hak atas kesejahteraan dan hak atas keadilan menjadi aduan yang paling banyak diterima oleh Komnas HAM.

Diagram 1.2

Penerimaan Berkas Pengaduan Komnas HAM Tahun 2015-2019

40.000 5.314 6.098 30.000 5.387 20.000 7.188 8.249 10.000 Berkas Pengaduan 20152016201720182019

Sumber : berdasarkan data Subbagian pengaduan

Tabel 1.2

Data Berdasarkan Pihak Yang Diadukan

NOPIHAK YANG DIADUKANTAHUNTOTAL
20152016201720182019
1POLRI2.73494437539412725719
2Korporasi1.23128410712610652813
3Pemerintah Daerah1.011252931067032165
4Lembaga Peradilan64011140603061157
5Pemerintah Pusat (Kementerian)54811453784861279
6BUMN/BUMD381702535246757
7TNI3311013624154646
8Lembaga Negara (Non Kementerian)2885520994466
9Kejaksaan25255141795433
10Lembaga Pendidikan14622812147335
11Pemerintah LainNegara91427311172
12Lapas/Rutan4327111140132
13Organisasi55123840118
14Lembaga Pelayanan Kesehatanayanan4413122484
15Kelompok Masyarakatsyarakat0201065692
16Individu01877141173
17Lain-Lainto Subbion5536443434981

Sumber : Berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan Tahun 2019

Tabel 1.3

Data Berdasarkan Sebaran Wilayah

NoWilayah Asal Pengadu / Pelapor20152016201720182019
1Aceh111686392119
2Sumatera Utara746663412514419
3Bengkulu4338243828
4Jambi11185538464
5Riau254219153175186
6Sumatera Barat358391276273280
7Sumatera Selatan182188180207162
8Lampung11199796649
9Kepulauan Bangka Belitung4921152220
10Kepulauan Riau5871554139
11Banten197206130157175
12Jawa Barat631634470476487
13DKI Jakarta2.3161759123113941201
14Jawa Tengah333330279284260
15Jawa Timur764588450494381
16Daerah Istimewa Yogyakarta121115679549
17Bali7574625356
18Nusa Tenggara Barat7684667040
19Nusa Tenggara Timur16793619491
20Kalimantan Barat1137253216206
21Kalimantan Selatan8350466566
22Kalimantan Tengah8459459472
23Kalimantan Timur155104106105101
24Kalimantan Utara7117811
25Gorontalo2821866
26Sulawesi Selatan245243182145131
27Sulawesi Tenggara5656416341
28 Sulawesi Tengah
29Sulawesi Tengah Sulawesi Utara149169107104112
30Sulowesi Porat84 1177 16596449
31Sulawesi Barat11 20716 231346
32Maluku1712179316226
32 33Maluku Utara1712 791185
33 34Papua11120846259
34Papua Barat292018710
35Hongkong11
36Jerman1111
37 38Pakistan11_
38Suriah1_
39 40Taiwan11_
41Swiss1_
42Tiongkok Amerika Serikat11_
43Malaysia1_
44Perancis11
45Brunei Darusalam182_
46Inggris1_
47Irlandia21
47 48Italia11
49Korea Selatan1
50Ukraina1
51Tanpa alamat1622382921931 103
Tanpaalama8249718853876098103 5314
8249 7188 5387 6098 5314 Total Sumber : Berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan Tahun 2019

Sumber : Berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan Tahun 2019

Melihat pada data aduan pada Tabel I.2 dan Tabel I.3, pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, Korporasi dan Pemda. Sedangkan pada sebaran wilayah yang paling banyak diadukan adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Aduan Komnas HAM tidak terbatas pada wilayah dalam negeri saja, namun beberapa aduan juga berasal dari luar negeri.

Gambar 1.5 Penerimaan Pengaduan Kasus Lahan Adat Papua

KOMISINASIONALHAKASASIANUSIA RUANG PENGADUAN

Gambar 1.6

Pembentukan Jejaring Pengaduan di Sumba Barat dengan LKBH Sarnelli

KOMISI-NASIONAL HAKASASIMANUSA BAGIAN-DUKUNGAN-RELAMANAAPS "Pembe

Gambar 1.7

Pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan di Festival HAM Jember

Diagram 1.3 Persentase Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak Tahun 2015 - 2019

0,37% Persentase Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak 0,78% Hak Memperoleh Keadilan 0,71% 0,08% 0,17% 0,07% 0,01% 1,09% Hak Atas Kesejahteraan 2,01% Hak Atas Rasa Aman Hak Untuk Hidup 4,23% Hak Atas Kebebasan Pribadi 20,34% Hak Mengembangkan Diri Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Hak Anak 22,06% Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Hak Perempuan Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif (UU 40/2008)

Sumber : berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan tahun 2019

Kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM tercermin dari banyaknya aduan yang diterima oleh Komnas HAM. Hasil analisis terhadap data aduan, ada empat isu yang dipandang strategis untuk menguatkan peran Komnas HAM pada tahun berikutnya yaitu: (i) Pelanggaran HAM yang berat, (ii) Peristiwa intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan, (iii) Isu-isu agraria, (iv) Tata kelola kelembagaan Komnas HAM.

Terkait dengan pelanggaran HAM yang berat, 14 (empat belas) berkas peristiwa telah disampaikan Komnas HAM ke Jaksa Agung, namun hanya beberapa peristiwa yang diteruskan oleh Jaksa Agung ke pengadilan. Tarik ulur penanganan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berat menyisakan catatan buruk atas pemenuhan hak, terutama pada korban dan keluarga korban.

Catatan lain tentang kompleksitas penyelesaian masalah HAM sebagai akibat pembangunan infrastruktur yang semakin gencar dicanangkan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM terkait konflik agraria. Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan multi dimensi diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdimensi HAM tanpa mengesampingkan kelompok-kelompok minoritas baik berdasarkan agama, ras dan suku maupun atas dasar gender, orientasi seksual dan lainnya. Salah satu cara yang dilakukan Komnas HAM untuk menangani permasalahan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan adalah dengan pendekatan langsung kepada aktor yang terlibat. Selain itu diupayakan kegiatan kultural-edukatif untuk membangun kesadaran masyarakat bangsa yang mengedepankan prinsip kesetaraan, non-kekerasan, dialogis dan emansipatoris.

Dukungan untuk mewujudkan tujuan Komnas HAM sebagaimana mandat UU No.39 Tahun 1999, pembenahan internal penting dilakukan agar Komnas HAM menjadi lembaga yang kredibel dan profesional dalam menciptakan Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia.

Tantangan Komnas HAM yang tergambar pada kondisi di atas, maka sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 fokus isu strategis yang ditetapkan adalah:

Gambar 1.8 Isu Strategis Komnas HAM

02 Peristiwa Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan 01 ISU Penyelesaian kasus-Kasus STRATEGIS Pelanggaran HAM yang 2017-2019 Berat (Masa Lalu) 03 Pemilihan Isu Strategis Konflik Agraria didasarkan pada kondisi dan situasi hak asasi manusia di 04 Indonesia serta pentingnya Tata Kelola Kelembagaan penguatan internal Komnas Komnas HAM HAM

Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) output Komnas HAM yang mendukung Pro Prioritas Nasional yaitu :

Tabel 1.4

Output Pro Prioritas Nasional Komnas HAM Tahun 2019

KETERANGANTARGETALOKASI
Pro PN : Optimalisasi Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas
N2LAURU400
Pro PN : Peningkatan Kualitas Tahapan
Pemantauan dan Penyelidikan dalam rangka1 RekomendasiRp. 600.000.000,-

F. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Komnas HAM adalah:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

9) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VIl/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

10) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;

11) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Komnas HAM Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

·PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang; tugas dan wewenang; struktur organisasi; tantangan organisasi; dasar hukum; dan sistematika penyajian laporan

BAB II

·PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan sasaran strategis; indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja

BAB III

·AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi; realisasi anggaran

BAB IV

·PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran

BAB2

LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019

LKIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

erencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan P Komnas HAM sesuai kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi berikutnya. Rencana Strategis (RENSTRA) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Renstra Komnas HAM 2015-2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015-2019. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi lembaga, sebagai berikut:

“Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM. Rumusan misi Komnas HAM yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;

2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan; dan

3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM

VISI
Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan danMISI 1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat1. Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat
2. Meningkatnya
3. Meningkatnya
dimandatkan dalam peraturan
3. Mewujudkan2. Mempercepat dan memastikan peningkaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentanpemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan; antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia,pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan
peraturan perundang - undangan yang berprespektif HAM
pelaksanaan HAM (HRI)
Masyarakat Indonesia Meningkatnya transparansi dan
yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnyaleclembaga melalui electronic government Terwujudnya
kedan penataan kelembagaan Komnas HAM (penilaian RB)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, Komnas HAM melakukan perbaikan dan penyesuaian indikator kinerja utama pada Desember 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor. 019/Komnas HAM/XIl/2019 tentang Penetepan Perbaikan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komnas HAM. Penyesuaian dilakukan agar indikator kinerja utama dapat mencerminkan kinerja lembaga yang SMART. Indikator kinerja utama merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran Komnas HAM yang memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah dicapai. Sebagai upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) maka Komnas HAM menetapkan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja lembaga

Perbaikan dan penyesuaian indikator kinerja utama Komnas HAM meliputi:

1. Pencantuman sasaran strategis dan Mandat Undang-Undang Komnas HAM

2. Perbaikan pengukuran indikator kinerja utama yang semula berdasarkan persentase diubah menjadi jumlah

3. Perubahan Jumlah hasil penanganan sengketa HAM menjadi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM

4. Perbaikan indikator Jumlah dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun menjadi Jumlah Indeks HAM yang diimplementasi oleh Kementrian/Lembaga.

Tabel 2.2

Perubahan Indikator Kinerja Utama

NoSasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaFormulasi/Deskripsi PengukuranAlasan Memilih
Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang beratJumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikanJumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditandatangani berdasarkan mandat undang- undangMandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
2Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalamPersentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilanTarget atau realisasi Jumlah Opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan. = x 100% Jumlah opini atas dugaan HAM yang pelanggaranMandat UU No.39 yang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
perundang- Hakim disampaikan Komnas HAM dalam
3perundang- undanganJumlah Hasil penanganan sengketa HAMdisampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Capaian= Realisasi x 100% TargetRealisasi x 100%
Target atau realsasi sengketa HAM melalui mediasi =.. %Target atau realsasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM ..x100Mandat UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
% sengketa HAM Capaian=Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Realisasi x 100%Realisasi x 100%
sengketa HAM Capaian= Realisasi x 100% TargetRealisasi x 100%
Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok mengenai marginal dan rentanJumlah kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dan Persentase instrument HAMTarget atau realisasi Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/ dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM =. % Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi KomnasTarget atau realisasi Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi KomnasMandat UU yang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi .x100 Manusia yang
HAM =. % Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
HAM Capaian= Realisasi x 100% Target
Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAMTarget Target atau realisasi Jumlah instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Persentaserekomendasi Komnas HAM .x100% Jumlah instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian= Realisasi x 100% Target
instrument standar pelaksanaan HAMIndeks HAM yang diimplementasi oleh Kementrian/ LembagaTarget atau realisasi Jumlah Indeks HAM diimplementasi Kementrian/Lembaga Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan. Capaian= Realisasi x 100% TargetHAM yang oleh .x100% Realisasi x 100%Mandat UU yang No.39 oleh Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakatJumlah K/L/D/Stakehold er yang mengimplement = asi kurikulum HAMTarget atau realisasi Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM = x100% Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM Capaian= Realisasi x 100% TargetMandat UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasiTarget
6Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM1. Nilai Akuntabilitas KinerjaNilai Evaluasi dan KemenpanMandat Peraturan Ketua Komnas HAM
2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasiNilai evaluasi dari Kemenpan RBKomnas HAM No.001A/KE TUA.SK/III/2 015 tentang Renstra
3. Opini Laporan KeuanganHasil Opini atas Laporan Pemeriksaan BPK015 tentang Renstra Komnas HAM 2015- 2019

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019. Komnas HAM memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran melalui 2 (dua) Program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM (Program Generik) dan Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (Program Teknis) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai satu-satunya Unit Eselon I di Komnas HAM.

PERJANJIAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019

SS 1: SS 4: Terselesaikannya kasus pelanggaran Terwujudnya instrumen standar HAM yang berat pelaksanaan HAM IKK IKK Jumlah kasus pelanggaran HAM 4 Jumlah dokumen indeks HAM 2 berat yang diselesaikan Penyelidikan (HRI) yang tersusun Dokumen SS5: SS2: Meningkatnya penyelesaian kasus Meningkatnya pemahaman HAM pelanggaran HAM aparatur negara dan sebagaimana dimandatkan dalam masyarakat Indonesia peraturan perundang-undangan Persentase opini atas dugaan Jumlah K/L/D/Stakeholder yang IKK 1 pelanggaran HAM sebagai IKK 1 mengimplementasikan 100 Orang 100 bahan pertimbangan dalam kurikulum HAM Persen pengambilan putusan oleh majelis hakim IKK2 IKK2 Jumlah kebijakan yang 3 dibentuk/diubah/dibatalkan Jumlah hasil penanganan Kebijakan berdasarkan diseminasi HAM sengketa HAM melalui 77 Kasus mediasi SS3: SS6: Meningkatnya hasil Terwujudnya reformasi birokrasi dan pengkajian dan penelitian mengenai penataan kelembagaan Komnas kelompok marginal dan rentan serta HAM pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang IKK 1 berperspektif HAM Nilai akuntabilitas kinerja B Nilai Persentase kebijakan yang IKK 1 dibentuk/diubah/dibatalkan 15 IKK2 berdasarkan rekomendasi Rekomendasi Nilai evaluasi pelaksanaan 80 Nilai Komnas HAM IKK2 Persentase instrumen HAM IKK3 yang diaksesi/ratifikasi Opini laporan keuangan WDP Nilai 20 Persen berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

BAB KOMNAS HAM

LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019

LKIP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

alam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Komnas HAM telah berupaya semaksimal mungkin agar menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2019 dengan realisasinya.

Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja, dilakukan dengan mengevaluasi capaian-capaian tahun sebelumnya untuk menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019

NoSasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaTargetCapaian 2019
1Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang beratJumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan4 Penyelidikan3 Penyelidikan
2berat Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undanganPersentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis100%100%
Jumlah hasil penangganan sengketa HAN melalui mediasi77 Kasus113 Kasus
3Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahandan pencabutan peraturan perundang-undanganJumlah kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM8 Rekomendasi8 Rekomendasi
Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM20%20%
4Terwujudnya instrument standar HAMpelaksanaanPersentase Indeks HAM yang diimplementasikan oleh K/L terkait2 Dokumen2 Dokumen
5Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat IndonesiaJumlah K/L/D/ Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM100 Orang40 K/L/D/S
Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM3 Kebijakan3 Kebijakan
6Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAMNilai Akuntabilitas KinerjaBBelum TersediaBelum Tersedia
Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi80Belum TersediaBelum Tersedia
Opini laporan keuangananganWTPBelum Tersedia

B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM

TAHUN 2019

Sasaran Strategis 1 :
•Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat
Indikator Kinerja
•Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

Sesuai mandat Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat bersama dengan unsur masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu dilakukan pula penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKPHAM).

Tabel 3.2

Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Jumlah Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Yang Diselesaikan Tahun 2019

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
1Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yangpelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan4 Penyelidikandan 401 SKKPHAM

Dalam melaksanakan penyelidikan pada peristiwa pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM berwenang :

a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalammasyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaranhak asasi manusia yang berat;

b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentangterjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan danbarang bukti;

c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dandidengar keterangannya;

d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;

e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yangdianggap perlu;

f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkandokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;

g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, pengeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu, dan mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan

Pada sasaran strategis ini, kewenangan Komnas HAM secara eksplisit telah tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berperan sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat. Penyelidikan merupakan proses untuk menuju tahap penyidikan. Komnas HAM sepanjang tahun 2019 telah menangani kasus pelanggaran HAM yang berat yaitu:

1) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai 2014

2) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Timang Gajah, di Aceh

3) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Bumi Flora, di Aceh

4) Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban

Dari penanganan kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan 3 (tiga) penyelidikan dan 1 (satu) penanganan pelanggaran HAM yang berat dalam pemenuhan hak korban. Berdasarkan data tersebut capaian sasaran strategis pertama Komnas HAM di tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebesar 75% dan telah menerbitkan 401 SKKPHAM.

Komnas HAM sejak tahun 2015 hingga 2019 telah menyerahkan berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebanyak 5 (lima) peristiwa pelanggaran HAM yang berat ke Jaksa Agung dari 14 (empat belas) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang ditangani.

Tabel 3.3

Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM Tahun 2015 - 2019

NO
_KASUS20152016201720182019STATUS
1PeristiwaJambo Keupok di AcehProsesSelesai...Berkas sudah di Kejaksaan
2Selatan Peristiwa Simpang KKA di Aceh UtaraProsesProsesSelesai..Berkas sudah di Kejaksaan
3KasusTrisaksi, Semanggi I dan Semanggi II.....Belum ditindaklanjuti oleh
4Kasus Mei 1998.....Kejaksaan Belum ditindaklanjuti
5Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002) - Wamena...Selesai.Kejaksaan Belum ditindaklanjuti oleh
6(2003) Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.....Kejaksaan Belum ditindaklanjuti
7Kasus Talangsari 1989.....Kejaksaan Belum ditindaklanjuti
8Kasus Penembakan Misterius 1982-.....Kejaksaan Belum ditindaklanjuti oleh
91985 Kasus Tragedi 1965-1966.....Kejaksaan Belum ditindaklanjuti
10Peristiwa kekerasan di Kabupaten Paniai 2014ProsesProsesProsesProsesProsesKejaksaan Proses Penyelidikan (pada Feb 2020 telah selesai berkas
11Peristiwa Pembunuhan yang diduga dukunProsesProsesProsesSelesaiBerkas sudah di Kejaksaan
dnsantet 1998-1999 di Banyuwangi
12Peristiwa Rumah Geudong dan Pos SattisLainnya 1989- 1998 di PidieProsesProsesProsesSelesaiBerkas dikembalikan pada November 2018, dan pada Desember 2018 Komnas HAM memberi tanggapan bahwa petunjuk Jaksa Agung yang disampaikan melalui pengembalian berkas merupakan tugas dari
13Peristiwa Timang Gajah 2001 diProsesProsesProsesProsesProsesPenyidik bukan Penyelidik Proses Penyelidikan
14BenerMeuriah Peristiwa Bumi Flora 2001 di AcehProsesProsesProsesProsesProsesPenyelidikan Proses Penyelidikan

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat diperlukan kebijakan yang realistis dari pemerintah agar adanya jaminan tidak berulangnya peristiwa tersebut dan pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk memastikan dilakukannya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM No. 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan ini mengatur tentang pemberian surat keterangan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang selanjutnya dapat dijadikan salah satu syarat untuk permohonan bantuan medis dan psikososial kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pada 2019, Komnas HAM telah mengeluarkan 401 SKKPHAM yang melebihi target 400 SKKPHAM atau mencapai 100.25%. Pencapaian ini lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya mencapai 194 SKKPHAM. Peningkatan capaian 2019 sejalan dengan kenaikan anggaran. Upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat yang telah dilakukan Komnas HAM dengan pemberian surat keterangan korban telah dilakukan Komnas HAM sejak tahun 2015-2019. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM 2019

NoProvinsiJanFebMarAprMeiJunJuliAgusSepOktt NovDesJml
1DKI Jakarta-14-111114
2Banten--211112
3Jawa Barat-5417117
4Jawa Tengah128761173223
5DI Yogyakarta.124301154
6Sumatera Barat..13111111023
7Sulawesi Tengah.-1381162
8NTT..1111111166
Jumlah-23413112115387891401

Sumber : Tim SKKPHAM Komnas HAM

Selama melakukan upaya pemenuhan hak – hak korban, tim yang melakukan verifikasi ke lapangan menemukan beberapa kendala yang dialami selama melaksanakan proses verifikasi yaitu : Korban atau keluarga korban kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memproses SKPPHAM, Kebanyakan kondisi fisik korban mulai menurun akibat faktor usia dengan kata lain korban sudah memasuki masa lanjut usia dan hidup dalam kemiskinan. Selain itu, tim verifikasi seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses kediaman atau domisili korban dikarenakan jarak yang jauh ataupun kondisi geografis yang ekstrim. Tim verifikasi juga acapkali mengalami intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan kehadiran tim dilapangan. Selain itu proses verifikasi juga terkendala oleh beberapa faktor internal dimana data base dan pengelolaan arsip Komnas HAM yang masih manual.

Walaupun Pemulihan hak korban baru terbatas pada pemberian bantuan medis dan psikososial dari LPSK namun korban atau keluarga korban tetap membutuhkan SKKPHAM sebagai pengakuan negara terhadap korban pelanggaran HAM yang berat karena masih adanya ancaman, gangguan, teror, intimidasi, dan kekerasan dari aparat keamanan, ormas tertentu, dan pihak lainnya. Selain itu, masih adanya perlakuan diskriminatif dari aparat pemerintahan maupun aparat keamanan setempat kepada korban atau keluarga korban terhadap program layanan publik seperti pendidikan, kesehatan serta jaminan sosial sehingga hak korban untuk mendapat penghidupan yang layak sebagai warga negara tidak terpenuhi.

Untuk mengatasi problema yang dialami oleh korban atau keluarga korban Komnas HAM melakukan beberapa kegiatan yang dapat mengurangi permasalahan yang dialami oleh korban dan keluarga korban seperti : membangun komunikasi yang efektif dengan korrban dan pendamping, membangun dukungan lewat komunikasi publik dengan akademisi dan mengefektifkan komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga negara lainnya.

Sasaran Strategis 2 :

•Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan

Indikator Kinerja 2.1 :

Sasaran strategis ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dan jumlah penanganan sengketa HAM melalui mediasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya adalah memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan (Amicus Curiae).

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Majelis

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
2Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis100 Persen100 Persen

Pada tahun 2019, Komnas HAM menargetkan capaian untuk persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sebesar 100%. Sampai dengan Desember 2019 Komnas HAM sudah memberikan 2 (dua) opini atas dugaan pelanggaran HAM atau sebesar 100%. Pemberian opini atas dugaan pelanggaran HAM telah dilakukan Komnas HAM dari tahun 2015-2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) opini. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

Capaian Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM 2015-2019

TAHUNJUMLAH OPINIKASUS
201510 OpiniInvestigasi1. Pemenuhan hak atas keadilan dan kepemilikan warga Desa Medeng, Kab. Tangerang sebagai pemilik lahan seluas 1.9Ha melawan pengembang perumahan PT. Paramount Serang ditujukan Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Tangerang Cq. Ketua Majelis Hakim Perkara No 374/PDT.G/2014/PN.TNG 2. Pemenuhan hak atas keadilan bagi Rudi Soik dalam pemberantasan praktek mafia perdagangan orang di tubuh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Perkara No.295/Pen/Pid.B/2014 3. Hak Atas Keadilan bagi Sdr. March Vini Handoko yang dikriminalisasi oleh Polda Bali meskipun sudah ada Laporan Audit Investigasi dari Divisi ProfesiMabes Polri No. LHA/13/III/2014/ROWABPROF yang menyimpulkan bahwa terhadap perkara keperdataan kepemilikan lahan dan kondotel telah terjadi kriminalisasi ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Perkara No.748/PID.B/2014/PN.Dps Pemenuhan hak asasi masyarakat hukum adat terkait dengan kriminalisasi terhadap Sdr. Bachtiar bin Sabang, salah seorang pemangku adat Turungan (No: Reg. Perkara: /PDM- 35/Sinjai/12/2014) ditunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Sulawesi Selatan 5. Hak atas kesejahteraan menyangkut kepemilikan lahan
K/Pidsus/2015K/Pidsus/2015
20164 Opini10. Terkait kriminalisasi profesi advokat Sdr. Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Sdr. PS Jemmy Mokolensang, SH sebagai terdakwa tindak pidana memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin sesuai perkara No. 508/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel di Pengadilan Jakarta Selatan diytujukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1. Pendapat Komnas HAM Nomor: 0.302/K/PMT/III/2016, 31 Maret
20162016 di PN Pangkalan Bun berkenaan dengan pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi Gusti Gelombang yang pada 17 April 2015 melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penipuan ke Polda Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada 17 September 2015 Gusti Gelombang dilaporkan ke Polres Kota Waringin Barat atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Padahal dalam laporan 17 April 2015 belum ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Perkara No. 01/Pid.B/2016/PN Pbu 2. Pendapat Komnas HAM Nomor: 1.562/K/PMT/X/2016, 4 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi Tigor Gemdita Hutapea, Obed Sakti, Andre Dominika yang ditangkap oleh Kepolisian dan mengalami kekerasan berupa pemukulan, tendangan pada saat melakukan aksi damai menolak PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan , diitujukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara No. 344/Pid.B/PN JKT.PST 3. Pendapat Komnas HAM Nomor: 1.563/K/PMT/X/2016, 4 Oktober 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenaan dengan hak memperoleh keadilan, hak menyampaikan pendapat di muka umum, hak untuk tidak disiksa bagi 23 buruh yang tergabung dalam KSBSI, FSPASI, Dewan SBSI, KSPI pada saat melakukan aksi damai menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pihak Kepolisian melakukan pembubaran dengan menembakan watercanon, dan melakukan pemukulan, tendangan dan seretan serta menangkap para buruh untukdibawa ke Polda Metro Jaya, ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis
20174 OpiniSihombing, ditujukkan Ketua Mahkamah Agung RI 1. Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan Pemenuhan Hak atas Keadilan bagi terpidana Sdr. Paulo Sergio Barboza Medeiros 2. Pendapat Komnas HAM atas Citizen Lawsuit kasus Karhutla 2015 di Kalimantan Tengah 3. Pendapat Komnas HAM atas Perkara No. 55/PAN.MK/2017 4. Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan Ha katas Kesejahteraan bagi Sdr. Chakra Panatagama dan Sdr. Budi Purwanto
20183 Opini12.1. Kasus Penyiksaan oleh LBH Jakarta 2. Kasus Kriminalisasi saksi ahli an Dr.Ir Basuki Wasis Msi
1. Kasus Penyiksaan oleh LBH Jakarta 2. Kasus Kriminalisasi saksi ahli an Dr.Ir Basuki Wasis Msi
20192 Opini313. Kasus Korban 65 Nani Nurani 1. Pemberian pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) dalam kasus sengketa lahan di Desa Tiberias, Kec. Poigar Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
2.Mongondow Sulawesi Utara Pendapat Komnas HAM untuk perkara peninjauan kembali atas putusan kasasi No. 3286K/Pdt/2015

Amicus curiae atau pemberian pendapat HAM di Pengadilan merupakan salah satu kewenanganan Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pemantauan. Hal ini disebutkan sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak."

Dalam pelaksanaannya, pemberian pendapat HAM di Pengadilan atau amicus curiae tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kendalakendala sebagai berikut :

1. Konsep amicus curiae belum dikenal dalam proses peradilan, baik oleh hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun korban dan/atau saksi;

2. Peraturan pelaksana yang mengatur pemberian pendapat HAM dalam proses peradilan belum ada; dan

3. Pengadu banyak yang belum mengetahui kewenangan amicus curiae yang dimiliki oleh Komnas HAM.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala di atas, Komnas HAM melakukan FGD terkait Identifikasi Model Pemberian Pendapat HAM di Pengadilan (Amicus Curiae) oleh Komnas HAM RI Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam FGD tersebut mengundang Komisioner dan Staf Bagian Pemantauan dan Penyelidikan serta 2 (dua) orang narasumber dari ICJR dan PBHI. Dari hasil diskusi tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu adanya evaluasi terhadap semua kerja Komnas HAM dalam pemberian pendapat HAM di pengadilan, salah satu pentingnya penggunaan istilah pemberian pendapat HAM sesuai yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bukan amicus curiae.

2. Bahwa pemberian pendapat HAM di Pengadilan masih tetap dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

3. Bahwa perlu adanya pengaturan internal yang lebih jelas dalam memberikan batasan-batasan terkait teknis prosedural pemberian pendapat HAM oleh Komnas HAM dan pengaturan terkait hal yang bisa diberikan pendapat HAM oleh Komnas HAM.

4. Bahwa perlu untuk disampaikan adanya perbedaan antara pendapat ahli dan pendapat Komnas HAM kepada Pengadilan dan perlu pendekatan ke Mahkamah Agung RI, untuk mensosialisikan fungsi Komnas HAM dalam memberikan pendapat HAM dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Untuk itu, tindak lanjut yang dibutuhkan adalah penyusunan mekanisme internal pemberian pendapat HAM di Pengadilan oleh Komnas HAM dan komunikasi dengan Mahkamah Agung Rl. Namun demikian, upaya komunikasi khusus terkait fungsi pemberian pendapat HAM dengan Mahkamah Agung RI harus berdasarkan kebijakan Anggota Komnas HAM.

Selain pemberian opini, Komnas HAM juga diamandatkan dalam perundang-undangan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Pada 2019 Komnas HAM menerima 3.084 berkas pengaduan yang ditindaklanjuti dengan penanganan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.049 kasus baru dan 1.035 kasus lanjutan. Sebanyak 2.757 kasus diterima oleh Komnas HAM RI di Jakarta, dan 327 kasus diterima melalui kantor perwakilan Komnas HAM RI. Dari 3.084 berkas pengaduan yang diadukan tersebut, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan menerima kasus sebanyak 954 kasus, yang terdiri dari 424 kasus baru dan 530 kasus lanjutan1 untuk selanjutnya ditangani oleh masingmasing staf laporan pemantauan dan penyelidikan. Kasus-kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan inilah yang kemudian disebut penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan.

Kasus-kasus yang ditangani yang merupakan capaian dari indikator jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan dengan target 600 kasus, tapi dapat dicapai sebanyak 596 kasus, yang artinya 99% dari target dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

No.KeteranganJumlah Capaian
Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM a. Resume atas kasus baru yang ditangani (325 kasus) Rekomendasi akhir (43 kasus) Memorandum pelimpahan kasus ke Mediasi atau Perwakilan (31 kasus)587 kasus
3.Penanganan Cepat Tanggap atas Isu-isu Aktual Nasional di Indonesia Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM oleh 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM2 kasus 6 kasus
4.HAM oleh 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM Evaluasi dan Monitoring Penanganan Pemantauan Dugaan1 laporan
Pelanggaran HAM596 kasus

Dalam pencapaian penanganan kasus pelanggaran HAM tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu pengadu tidak memberikan informasi tindak lanjut/perkembangan atas kasus-kasus yang diadukan, sehingga banyak kasus yang masih menggantung penyelesaiannya; kurangnya respon dari pihak-pihak terkait atas surat Komnas HAM, terutama terkait rekomendasi Komnas HAM yang tidak dintindaklanjuti; dan Kurangnya keterbukaan pihak-pihak terkait dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk proses pemeriksaan kasus.

Selain itu, sesuai amanat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM memiliki mandat melakukan pantauan dalam pemilu dan pilkada guna mendorong negara melalui penyelenggara pemilu memenuhi hak untuk turut serta dalam pemerintahan bagi warga negara yang dituangkan dalam MoU antara Komnas HAM dengan KPU Nomor: 009/NKHB/IX/2015 dan Nomor: 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015. Berdasarkan mandat ini dibentuk tim pemantau melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 12/SP/X/2018 dan diperpanjang dengan SK Nomor 002/KomnasHAM/I/2019.

Komnas HAM RI telah melakukan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pemilihan umum sejak 2014. Pada tahun 2019, pemantauan Komnas

HAM RI memfokuskan pada 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu pencegahan tindakan diskriminasi, pemastian pemenuhan hak pilih, dan kemurnian hasil pemilihan. Komnas HAM juga memberikan perhatian atas kematian anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019. Dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 lalu telah berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Komnas HAM memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian, KPU/Bawaslu sebagai penyelenggara serta pengawas pemilu yang telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.

Komnas HAM selaras mandat konstitusionalnya terpanggil ikut aktif mendorong pemerintah agar mampu menjawab pemenuhan hak warga negara dalam menangani konflik agraria agar masalah penyelesaian tanah tidak menimbulkan masalah baru lagi. Berdasarkan identifikasi data aduan masyarakat kepada Komnas HAM, dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 30% kasus teridentifikasi sebagai kasus/konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 444 desa dan 200 kota yang terdampak oleh konflik agraria. Konflik di sektor perkebunan meningkatn 4 (empat) kali lipat dibandingkan dengan luasan di sektor lainnya. Jumlah luasan konflik agraria di sektor ini mencapai 591.640,32 ha. Luasan konflik tersebut disusul di sektor kehutanan mencapai 65.669,52 ha, pesisir 54.052 ha, pertambangan 49.692 ha, properti 13.004,763 ha, dan infrastruktur 4.859 ha.²

Tabel 3.8

Capaian Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan hidup dalam rangka Reforma Agraria

Sasaran Program/ KegiatanIndikator KinerjaTargetRealisasiPersentase Progres
Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangkaJumlah rekomendasi hasil pelaksanaan penegakan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L1 kegiatan1 kegiatan100 %

Berdasarkan hal tersebut, maka setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi pertimbangan Komnas HAM perlu menyusun Kertas Kebijakan (Policy Paper) terkait "Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Perspektif HAM berbasis penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM. Empat hal tersebut adalah: (1) konflik agraria nasional yang masih akan terus terjadi di beragam sektor kehidupan dan potensial meningkat terus secara nasional, mengingat adanya keterbukaan kebijakan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur; (2) peluang kesempatan politik mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui kebijakan Perpres 86/2018, (3) masih sedikitnya resolusi koflik agraria yang berbasis perspektif HAM; (4) mandat Komnas HAM untuk mendorong dan memastikan semua kebijakan Negara dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM yang melindungi hak dan martabat kemanusian beserta seluruh hak dasarnya diindungi oleh negara. Dengan demikian, Kertas Kebijakan ini adalah upaya terobosan Komnas HAM untuk ikut serta mempercepat jalan dan peluang alternatif baik secara politik kebijakan maupun kelembagaan dalam penyelesaian konflik agraria nasional berperspektif HAM.

Merujuk pada kasus konflik agraria yang masuk pengaduan Komnas HAM ada lima tipologi rezim: (1) Rezim pemberian ijin/konsesi, (2) Rezim kebijakan pembangunan infrastruktur, (3) Rezim land grabbing, penyerobotan lahan sepihak atau pendudukan Iliegal, (4) rezim kemudahan investasi skala besar, (5) Rezim keamanan pendukung konflik agraria.Dengan merujuk tipologi rezim di atas maka resolusi konflik yang perlu ditawarkan: (1) harmonisasi kebijakan dan regulasi ijin dan konsesi lintas sektoral berbasis HAM, (2) mengecek ulang skema kepatuhan prinsip HAM dalam kebijakan percepatan infrastruktur dan investasi, (3) koreksi kebijakan dan regulasi penanganan konflik dengan pnggunaan kekuatan Polri/TNI, (4) moratorium ijin dan konsesi di wilayah yang dengan indek konflik dan pelangaran HAM.

Gambar 3.1

Kegiatan Seminar Nasional dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Pada 12 Desember 2019

Kenflik Agrarta dalam l'erspektif Hsk Aani Marusia

Sasaran Strategis 2 :

•Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan

Indikator Kinerja 2.2 :

Pada tahun 2019, Komnas HAM menargetkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kasus penanganan sengketa HAM yang selesai penanganannya melalui mekanisme mediasi. Penangan sengketa HAM dinyatakan selesai penanganannya sesuai kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a, c, d dan e dan Pasal 91 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelesaian kasus ini secara administratif ditutup dalam bentuk Memorandum Penutupan Kasus dan Surat Penutupan Kasus

Tabel 3.9

Capaian Sasaran Strategis 2 Jumlah Hasil Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
2Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undanganJumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi77 Kasus113 Kasus

Selama Tahun 2019, Komnas HAM menerima berkas pengaduan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme mediasi sebanyak 174 kasus baru dan 564 adalah kasus lanjutan dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2018 yang tediri atas 126 kasus baru dan 685 adalah kasus lanjutan.

Diagram 3.1 Kasus Mediasi Tahun 2018 dan 2019

Kasus dibagian mediasi 800 685 561 600 400 174 26 168 200 113 0 Tahun 2019 – Kasus Baru Tahun 2018 Kasus Lanjutan ■ Penutupan Kasus

Kasus baru merupakan kasus yang diterima pada tahun berjalan, sedangkan kasus lanjutan merupakan kasus yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya dan masih dalam proses penanganan (aktif). Masih tingginya jumlah kasus lanjutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sifat kasus yang kompleks dan sulitnya menghadirkan prinsipal dari para pihak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani kasus dan sistem penanganan kasus yang perlu diperbaiki. Terkait dengan adanya perbedaan jumlah kasus pada 2018 dengan kasus lanjutan tahun 2019, karena ada beberapa kasus yang sudah ditutup pada tahun 2018 tetapi belum tercatat dalam penutupan kasus.

Untuk itu, ke depan penentuan target capaian juga perlu melihat pada aspek kualitas, terutama terkait dengan prinsip mediasi yang cepat, efektif, dan berbiaya rendah. Adapun faktor yang menyebabkan mengapa capaian melebihi target adalah karena ada beberapa jenis/kriteria penutupan kasus yang masing-masing mempunyai bobot pembiayaan yang bervariasi. Adapun kriteria penutupan kasus adalah tercapainya akta perdamaian, saran diselesaikan melalui jalur pengadilan, tidak adanya itikad baik dari pengadu, dan kasus sudah diselesaikan oleh para pihak. Dari sebanyak 51 kasus yang dilakukan mediasi pada 2019, sebanyak 21 kasus ditangani di Jakarta Pusat, sehingga pembiayaan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, bukan berarti bahwa capaian yang melebihi target berarti anggaran sudah lebih dari cukup, akan tetapi oleh karena variasi bobot pembiayaan dalam penanganan kasus yang beragam dan sebagian dari kegiatan mediasi dilaksanakan di Jakarta Pusat sehingga pembiayaan lebih efisien.

Dari 113 kasus yang ditutup, 35 kasus merupakan kasus baru yang di tutup pada tahun 2019 dan 78 sisanya adalah kasus lanjutan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Diagram 3.2 Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi

800 685 700 595 564 600 480 500 378 400 300 159 168 139 200 116 117 113 92 79 95 46 100 6 9 32 o Sengketa Sengketa Baru Sengketa di Kesepakatan Rekomendasi taħun Tutup mediasi sebelumnya 2015 2016 2017 2018 ■2019

1Kasus Lanjutan merupakan berkas yang diterima oleh Komnas HAM dalam rangka pemberian klarifikasi, tanggapan maupun informasi perkembangan kasus yang disampaikan oleh pengadu maupun instansi terkait

2https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan

Kesepakatan Perdamaian

Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.10

Hasil Kesepakatan Perdamaian Mediasi Tahun 2019

No.KasusHasil
Sdr. Erwin Deguchi dan Pemerintah Kota Tangerangkepemilikan tanah
2.pengosongan rumah dinas yang terletak di Kompleks Cevest/BBPLKI, Jalan Guntur Raya Nomor 1, RT 01/RWtempat tinggal
3.Sdr. Dimyati (orang tua dari Ziaulhaq Mulki Zulfikar) dan
4.warga Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar, Riau, dankepemilikan tanah
relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) antara PKL di Alun- Alun Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo Bondowoso danekonomi
Sdr. Binsar Surya Dinata dan Dinas Kependudukan danketenagakerjaan
Kesepakatan perdamaian atas sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Arif Gunawan dan PT Esitas Pasific.ketenagakerjaan
antara Sdr. Supriyadi dan PT Argomuko Tanah Rekah Estate, di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.ketenagakerjaan
warga Dusun Limboro dan Pemerintah kabupaten Seram
Karang Agung dan Kelompok Tani Sri Gading dengan PTkepemilikan tanah
11.Pemenuhan hak atas
dan PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin.E&P Indonnesia di Kabupen Musi
12.Kesepakatan perdamaian atas penertiban/pengosongan/penggusuran bangunan di atas lahan Jalan Bougenville raya RT 01, RW 11 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, antara 45 (empat puluh lima) orang warga RT 01 Jakasampurna dan Pemerintah Kota Bekasi.perdamaian atas 01 Jakasampurna dan Pemerintah Kota Bekasi.atas permasalahantempat tinggalPemenuhan hak atas tempat tinggal
13.Kesepakatan perdamaian kasus lahan Pasar Lubuk Buaya, antara Kaum Suku Sumpadang Lubuk Buaya dan Pemerintah Kota Padang, di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.Kesepakatan perdamaian kasus lahan Pasar Lubuk Buaya, antara Kaum Suku Sumpadang Lubuk Buaya dan Pemerintah Kota Padang, di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Provinsi SumateraPemenuhan hak ekonomi

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan sebagian para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan pada 2019 adalah 19 dokumen, yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Kesepakatan Perdamaian Sebagaian Tahun 2019

NoKasusHasil
1.Kesepakatanperdamaian sebagian terkait dengan penyelesaian sengketa lahan antara 39 (tiga puluh sembilan) warga Desa Cijengkol dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), serta Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) TotoPemenuhan hak atas kepemilikan lahan
2.Cimanggis-Cibitung II Kesepakatan perdamaian atas penyelesaian kasusPemenuhan hak
ketenagakerjaan antara Sdr. Arisya Zuhra Namira dan PT Icart Group Indonesiaatas ketenagakerjaan
3.Kesepakatan perdamaian sebagian terkait kasus ganti rugi lahan proyek pelebaran Jalan Lintas Selatan (JLS) antara warga Desa Cakul, warga Desa Pandean, serta warga Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VIII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten TrenggalekPemenuhan hak atas kepemilikan tanah
4. 5.Kesepakatan mediasi sebagian atas sengketa lahan antara masyarakat Desa Ukui Dua dengan PT Indosawit Subur, Riau Kesepakatan perdamaian sebagian kasusPemenuhan hak atas kepemilikan tanah Pemenuhan hak
penggusuran/penertiban warga RT 002/RW 006 Kampung Mekarsari, Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas, Kota Tangerangatas tempat tinggal
6. 7.Kesepakatanperdamaian sebagian atas sengketa ketenagakerjaan antara M. Ramdan, dkk, dan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Kesepakatan perdamaian sebagian antara Poniyem dan PTPemenuhan hak atas ketenagakerjaan Pemenuhan hak
Konsina terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup mengenai polusi suara dan getaran atas beroperasinya mesin textil milik PT Konsina yang berdampak kerusakan bangunan rumah dan kesehatan pengadu Kesepakatan perdamaian sebagian sengketa lahan antaraatas kesehatan dan tempat tinggal yang layak Pemenuhan hak
8.Yayasan Dana Islamic Center Ikatan Masjid Indonesia Muttahidah (YASDIC IMMIM) Kabupaten Pinrang dan Pengurus Besar Darul Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) Kabupaten Pinrangatas lahan
9.Kesepakatan perdamaian atas penyelesaian sengketa hak ketenagakerjaan antara Sdr. Amiruddin Panjaitan, dkk dengan PTPN IVPemenuhan hak ketenagakerjaan dan hak atas tempat tinggal
10.Kesepakatan perdamaian sebagian antara Keluarga Alm. Siti Nurhafizah yaitu Sdr. Muhamad Saprijal dan Direktur TB Setia Jaya terkait dengan penyelesaian sengketa lakalantas pada 29 April 2014 di Jalan Raya Puncak, Cianjur, Jawa Barat yang mengakibatkan hilangnya nyawa a.n. Alm. Siti Nurhafizah oleh kendaraan roda empat milik perusahaan TB Setia Jaya AbadiPemenuhan hak atas jaminan sosial
11. 12.Kesepakatan perdamaian sebagian kasus kerusakan lingkungan di Dusun Gunung Karasik, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur yang Diduga terkait dengan beroperasinya PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Kesepakatan perdamaian sebagian kasus dugaan pengambilalihan tanah oleh PT Bangkitgiat Usaha Mandiri terhadap tanah warga eks transmigrasi / UPT Kuala Kuayan IV-A) di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang,Pemenuhan hak atas lingkungan hidup Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah
13.Kesepakatan perdamaian sebagian sengketa lahan antara Sdr. M Yusuf Malaka dan Pemerintah Kota KendariPemenuhan hak atas kepemilikan tanah
14.Kesepakatan perdamaian sebagian kasus rencana penertiban lahan terkait pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota DepokPemenuhan hak- hak ekonomi
15.Kesepakatan perdamaian sebagian terkait permasalahan hak ekosob dan sipol masyarakat penghuni tapal batas akibat sengketa tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian BaratPemenuhan hak atas pembangunan
16.Kesepakatan perdamaian sebagian terkait kasus lahan antara masyarakat adat Tananahu dan PTPN XIV Awaiya di Kabupaten Maluku TengahPemenuhan hak atas tanah ulayat (adat)
17.Kesepakatan perdamaian sebagian sengketa hak atas lahan antara warga Kebun Sayur RT 05/RW 06, Kelurahan Ciracas dan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) di Kecamatan Ciracas, Jakarta TimurPemenuhan hak atas kepemilikan tanah
18.Kesepakatan perdamaian sebagian atas sengketa lahan 33 (tiga puluh tiga) persil antara Kelompok Tani H. Suardi Rasyid dan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II (Wilmar Group)Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah
19.dan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II (Wilmar Group) Kesepakatan perdamaian sengketa pemberian kompensasi antara Sdr. Alimin dkk. dan PT ST Nickel Resourcestanah Pemenuhan hak- hak ekonomi

Selain dokumen kesepakatan mediasi, juga bagian mediasi menghasilkan berita acara mediasi atas kegiatan pelaksanaan mediasi yang dilakukan.

Adapun jenis-jenis Berita Acara Mediasi:

1. Berita Acara Kesimpulan Mediasi

Berita Acara Kesimpulan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat hasil pertemuan mediasi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi.

Berita Acara Kesimpulan Mediasi dibuat apabila salah satu pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi tidak mendapat mandat dari prinsipal, namun pihak lainnya bersedia untuk melanjutkan pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI; dan/atau salah satu pihak tidak hadir dan proses mediasi tidak dapat dilanjutkan sehingga penanganan kasus dihentikan.

Berita Acara Kesimpulan Mediasi yang dihasilkan pada 2019 adalah sebanyak 5 dokumen yang terdiri atas isu lahan dan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Berita Acara Kesimpulan Mediasi Tahun 2019

No.KasusHasil
1.terkait permasalahan Berita acara mediasi penyerahan sertifikat hak milik antara Sdr. Bisi dkk, PT Harapan Hibrida Kalbar, dan Koperasi Kusuma Sawit MandiriPemenuhan hak atas kepemilikan tanah
2.Berita acara pertemuan mediasi atas sengketa kompensasi banjir akibat pembangunan lahan parkir hotel antara Sdr. Marjohan Syam dan Hotel Grand Central PekanbaruPemenuhan hak atas kesejahteraan
3.Berita acara kesimpulan mediasi kasus antara Keluarga Besar Dorosaya dan PT Adidaya Tangguh di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku UtaraPemenuhan hak atas tanah masyarakat adat
4.Berita acara kesimpulan mediasi kasus dampak lingkungan antara Petrus Maheri dkk. dan PT Adidaya Tangguh di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku UtaraPemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
5.Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Berita acara kesimpulan mediasi kasus antara Petrus Dorosaya dan PT Adidaya Tangguh di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utaradan sehat Pemenuhan hak atas tanah masyarakat adat

2. Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi

Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat tentang penundaan mediasi di antara para pihak yang bersengketa, alasan-alasan penundaan mediasi, serta penetapan waktu mediasi lanjutan yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, mediator sengketa HAM, dan saksi-saksi.

Berita Penundaan Perundingan Mediasi yang dihasilkan pada 2019 sebanyak 8 dokumen, terdiri atas isu lahan dan ketenagakerjaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.13

Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi Tahun 2019

No. 1.Berita acara penundaan perundingan terkait denganTerbangunnya komunikasi
Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)
(Persero) Provinsi Sulawesi Selatanpelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi
pelaksanaan HAM yang kondusif
Pegadaian dan Kementerian Keuangan RIbersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif
antara masyarakat 12 kecamatan di Kabupatenbersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang
(UI P3BS)
6.Notulensi pertemuan antara Komnas HAM RI dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait kasus dugaan pengambilalihan tanah oleh PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT BUM) terhadap tanah warga eks Transmigrasi / UPT Kuala Kuayan IV-A di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin TimurTerbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif
7.Berita acara penundaan perundingan kasus tanah ulayat seluas 300 hektar antara Kelompok Tani Tompek yang tergabung dalam KUD Damai Sejahtera dan PT AMP Plantation (Wilmar Group)Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi
8.Berita acara penundaan perundingan atas penyelesaian sengketa lahan seluas 114 HA di Desa Bah Balua, Kecamatan Bangun Purba, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara antara Kel. Tani Bah Balua Sejahtera dan PT. NV Perimexkondusif Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif

3. Berita Acara Tanpa Kesepakatan

Berita Acara Tanpa Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi yang memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa kesepakatan di antara para pihak serta alasan-alasan tidak tercapainya kesepakatan, atau tidak terlaksananya mediasi karena salah satu pihak tidak hadir.

Berita Acara Tanpa Kesepakatan yang dihasilkan pada 2019 adalah sebanyak 11 dokumen sebagai berikut:

Tabel 3.14

Berita Acara Tanpa Kesepakatan Mediasi Tahun 2019

No.KasusHasil
1.Berita acara mediasi tanpa kesepakatan atas penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Angga Meidiansyah dan PT Go Rental Subkontrak Pertamina Ep Asset 2Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif
2.Berita acara tanpa kesepakatan terkait dengan penyelesaian sengketa nilai penggantian lahan antara 39 (tiga puluh sembilan) warga Desa Cijengkol dan Kementerian Pekerjaan UmumTerbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang
dan Perumahhan Rak
dan Perumahan Rakyat RI serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) pada proyek pembangunan jalan tol Cimanggis- Cibitung II Berita acara tanpa kesepakatan kasus antarakondusif Terbangunnya komunikasiTerbangunnya komunikasi
3. 4.Sdr. Sanidin dan Sdr. Misyati dengan PTPN XII Berita acara terkait permasalahan penertibanantara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasiantara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang Terbangunnya komunikasi
4.Berita acara terkait permasalahan penertiban rumah warga di Jalan Tanjung Nomor 10/12 RT 06, RW 03, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, antara Sdr. Djoko Susanto dkk. Dan TNI-AD Kodam IV Diponegoro serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berita acara mediasi terkait kasus pemindahanTerbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif—
Pasar Mingguan "Tais" ke Pasar Harian "Sembayat" antara Para Pedagang Pasar Mingguan Tais dan Pemerintah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Berita acara tanpa kesepakatan sengketaantara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi—
7.ketenagakerjaan antara pensiunan eks PNS Perum Pegadaian dan Kementerian Keuangan RI Berita acara mediasi tanpa kesepakatan atasantara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan kondusif Terbangunnya komunikasiHAM yang
permasalahan pemberhentian mahasiswa a.n. Raja Godang antara Sdr. Nazaruddin Arif (orang tua dari Raja Godang) dan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berita acara pertemuan mediasi terkait penyelesaian sengketa lahan dalamantara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi
8.penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan jaringan sutet 150 KV antara masyarakat 12 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Penyalur dan Pengatur Beban Sumatera (UI P3BS)antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan kondusifHAM yang Terbangunnya komunikasi
Berita acara tanpa kesepakatan terkait penyelesaian sengketa hak ketenagakerjaan antara Forum Komunikasi warga pensiunan PTP Nusantara IV dengan PTP Nusantara IVantara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif
10.Berita acara mediasi atas sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Mhd. Razali dan PT Primagraphia Digitalatas sengketaTerbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif
11.Berita acara sengketa lahan antara warga penggarap lahan, PT Satu Stop Sukses dan Perhimpunan Pensiunan PNS Pemilik Kavling Ditjen Perkebunan atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, kab. Tangerang, BantenTerbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan kondusifTerbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga HAM yang

Dalam pelaksanaan fungsi mediasi, hasil atau kesimpulan pertemuan bersama berada di tangan Para Pihak. Komnas HAM RI yang bahkan dalam kapasitas sebagai mediator otoritatif tidak dapat memaksakan atau memerintahkan kepada salah satu dan/atau para pihak untuk mencapai komitmen bersama tertentu. Namun pelaksanaan fungsi mediasi melalui pertemuan bersama diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemajuan dan penegakan HAM di Republik Indonesia.

Keberhasilan Komnas HAM dalam meredam konflik melalui proses mediasi pihak yang bersengketa memberikan dampak yang positif baik pada pihak bersengketa maupun masyarakat sehingga program pembangunan pemerintah dalam memenuhi hak atas kesejahterakan kehidupan masyarakat dapat meningkat.

Selain itu ada beberapa kendala internal dan eksternal yang dialami oleh Komnas HAM dalam penanganan sengkete HAM melalui proses mediasi.

1. Internal :

a. Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Bagian Dukungan Mediasi, Bagian Perencanaan dan instansi terkait di luar Komnas HAM untuk melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai target capaian dan anggaran Bagian Dukungan Mediasi;

b. Dalam menjalankan fungsi mediasi, Bagian Dukungan Mediasi bersama Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi harus tetap berpedoman pada SOP, Indikator Prioritas Penanganan Kasus (IPPK) dan Parameter Keberhasilan Mediasi (PKM), serta menyusun mekanisme dan strategi baru dalam penanganan kasus, misalnya mekanisme penanganan kasus secara bersama-sama antara unit yang satu dengan unit lainnya ;

c. Agar segera dilakukan inventarisir dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perlatan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM;

d. Agar revisi SOP Mediasi segera disahkan sehingga dapat dijadikan dasar hukum pemberian mandat kepada jajaran Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan tahap-tahap tertentu dalam suatu proses mediasi tanpa keterlibatan Komisioner secara langsung;

e. Dapat segera dirumuskan penyamaan pengertian nomenklatur terkait kasus dan berkas, sehingga terdapat kepastian data mengenai kasus dan berkas yang diterima oleh Bagian Dukungan Mediasi;

f. Agardilakukanlangkah-langkahkomprehensif dalamrangka merealisasikan pembentukan Jabatan Fungsional Mediator HAM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

2. External :

a. Agar proses usulan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, atau usulan pembentukan undang-undang tentang Komnas HAM tetap dilanjutkan, dengan mencantumkan sejumlah isu tentang peningkatan mandat mediasi Komnas HAM dalam undang-undang dimaksud, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif atau tidak menghadiri undangan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus;

b. Agar komunikasi dengan Mahkamah Agung tetap dilanjutkan guna merealisasikan mandat Komnas HAM terkait dengan pelaksanaan fiat eksekusi atas Kesepakatan Perdamaian Komnas HAM, yang dalam pelaksanaannya merupakan ranah kewenangan yudikatif;

c. Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga atau Kementerian terkait dalam hal penanganan kasus-kasus Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), maupun Barang Milik BUMN;

d. Agar disusun kembali program yang lebih komprehensif tentang penyebarluasan mediasi oleh Komnas HAM kepada publik, dan melanjutkan rekomendasi tahun lalu yang belum terealisasi yaitu menginisiasi komunitas-komunitas mediasi mandiri di sejumlah daerah, terutama daerah yang cukup tinggi angka kasusnya. Komunitas ini kelak akan menjadi jaringan utama Komnas HAM dalam upaya pencegahan konflik sosial yang dapat berujung pada pelanggaran HAM yang serius di daerah tersebut.

Sasaran Strategis 3 :

•Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangan yang berperspektif HAM

Indikator Kinerja 3.1 :

Sasaran strategis ini merefleksikan peran Komnas HAM untuk berkontribusi melalui rekomendasi pengkajian dan penelitian Komnas HAM yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

Tabel 3.15 Capaian Sasaran Strategis 3 Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM 2019

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
3Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai sekolompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan danJumlah kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM8 Rekomendasi8 Rekomendasi

Sepanjang 2019, bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian telah melakukan beberapa kajian terkait isu-isu strategis dalam pencapaian sasaran strategis mengenai kelompok marjinal dan rentan yang diaplikasikan dalam kajian Standar Norma dan Pengaturan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta Standar Norma dan Pengaturan atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.Beberapa pengkajian dan penelitian dengan metode kualitatif dan/atau kuantitatif telah dilakukan oleh Komnas HAM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan. Pelaksanaannya terbagi atas aspek hak sipil dan politik (sipol) dan aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

Secara garis besar tahapan kegiatan pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM meliputi (i) Perencanaan pengkajian dan penelitian yang dimulai dengan kajian literatur dan pembuatan desain penelitian, (ii) pelaksanaan pengkajian dan penelitian dengan tahapan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan sebagainya, (iii) pelaporan pengkajian dan penelitian yang merupakan tahapan terakhir.

Tahun 2019 Komnas HAM menargetkan 8 rekomendasi, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah menghasilkan8 rekomendasikebijakanyang dibentuk/diubah/dibatalkan atau sama dengan 100%, hal ini merupakan capaian yang optimal.

Berikut adalah rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM sepanjang 2019 :

a. Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat(Unwilling Unable)

b. Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain

c. Rekomendasi Tim Kajian Anti Terorisme

d. Rekomendasi Tim Kajian Anti Penyadapan

e. Rekomendasi Tim NPM (National Preventive Mechanism)

f. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.

Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan g. Beragama dan Berkeyakinan

h. Rekomendasi Tim Kajian Infrastruktur dalam Perspektif HAM

Untuk isu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, terdapat kajian dari Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat. Kajian ini didukung dengan pelaksanaan survei penuntasan pelanggaran HAM serta pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu juga didukung oleh survei refleksi atas pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Survei dilaksanakan pada 34 Provinsi dan bekerja sama dengan Litbang Kompas dengan 200 responden dengan pembagian profil responden yang beragam. Terdapat 2 kajian lainnya terkait dengan penuntasan pelanggaran HAM berat, yaitu Tim Kajian Anti Terorisme, dan Tim Kajian Anti Penyadapan. Hasil kajian disampaikan dalam bentuk rekomendasi dari Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian.

Gambar 3.2

Kegiatan Sarasehan di Jayapura dengan tema “Menilai Upaya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat."

Dalam pelaksanaan kajian atas isu terkait penyelesaian kasus Agraria. Kajian yang dilakukan tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelanggaran atas kasus agraria. Namun, perlu dicatat, kajian Tim Kajian Infrastruktur yang berperspektif HAM menyinggung beberapa kasus pelanggaran terhadap agraria atas pembangunan Infrastruktur pada periode kepempimpinan pemeritahan Jokowi-JK (2015-2019). Begitu juga untuk kajian Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan Organisasi dan Lembaga lain, kegiatan kajian ini turut menyisipkan tema agraria atas kasus pelanggaran HAM. Kajian utama yang dilakukan pada 2019, yaitu kajian dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Kajian ini terkait langsung dengan isu strategis yaitu tentang intoleransi.

Delapan rekomendasi kajian dan penelitian yang dihasilkan Komnas HAM pada 2019 telah disampaikan kepada koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian. Dari delapan rekomendasi yang dihasilkan, terdapat empat rekomendasi yang disampaikan ke stakeholder diantaranya :

1. Rekomendasi Tim National Preventive Mechanism memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam mendorong adanya ratifikasi terhadap protokol 1967 dan konvensi pengungsi 1951 untuk mendorong memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mendorong adanya peraturan teknis terkait implementasi Perpres No.125 tahun 2016 serta memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk memasukan kurikulum HAM dan hak-hak pengungsi dalam materi ajar di politeknik Imigrasi Kemenkum HAM, mendorong adanya evaluasi terhadap implementasi SOP

Rudenim dan usulan perubahan dengan dinamikan terkini di lapangan dan mendorong memberikan pendidikan dan penyuluhan terkait keberadaan dan hakhak pengungsi dan pencari suaka di dalam Rudenim, baik kepada petugas maupun masyarakat sekitar Rudenim

2. Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan yang menjadi rekomendasi terhadap pembentukan RUU penyadapan dalam prespektif HAM yang disampaikan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Mentri Hukum dan HAM RI agar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang penyadapan memperhatikan perihal perlindungan HAM serta benturan dan kebutuhan teknis penyadapan

3. Rekomendasi Tim Kajian RUU Terorisme memberikan masukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

4. Rekomendasi Komnas HAM RI terkait penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam melakukan pengkajian dan penelitian selama tahun 2019 terdapat hambatan yang dialami Komnas HAM yaitu adanya perubahan personil dijajaran pejabat struktural sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan langkah-langkah strategis kerja dalam pencapaian keluaran dan penyesuain mekanisme kerja yang berubah mulai dari metode riset sampai dengan advokasi riset yang akan dilaksanakan. Dalam menghadapi kendala tersebut langkah yang dilakukan Komnas HAM adalah dengan mengubah metode kerja serta melakukan riset-riset kecil yang di dukung dengan melaksanakan survey dengan pihak lain guna melengkapi kelengkapan riset. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan melibatkan NGO guna membantu percepatan pelaksanaan riset pengkajian dan penelitian Komnas HAM.

Melalui pembaharuan metode pengkajian dan penelitian diharapkan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi. Melihat dari pencapaian yang memenuhi target yang ditetapkan, pelaksanaan pengkajian dan penelitian berjalan dengan baik. Untuk kedepannya Komnas HAM akan terus meningkatknan perbaikan mekanisme pengkajian dan penelitian agar tercapai kualitas hasil kajian dan penelitian yang lebih baik dan mengontrol terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

Gambar. 3.3

In House Training dengan tema "Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional"

Selama 5 (lima) tahun terakhir pencapaian hasil rekomendasi kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengkajian dan penelitian dan penetapan target menyesuaikan dengan subjek prioritas guna menghasilkan rekomendasi dari hasil pengkajian dan penelitian yang berkualitas.

Tabel 3.16

Hasil Kajian dan Penelitian Komnas HAM Tahun 2015 – 2018

TahunJumlah kajianHasil kajian
20156 Rekomendasi Kajian1. Draft RUU Disabilitas 2. Konsep penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu 3. Revisi Kitab UU Hukum Pidana 4. Penelitian/pengkajian korupsi dan HAM di sektor kehutanan 5. Kajian Hak Nelayan Tradisional Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang Kelautan dan Perikanan 6. Kajian Revisi UU 39/1999 tentang HAM
20165 Rekomendasi Kajian1. Pengesahan UU No.8/2016 ttg Penyandang Disabilitas 2. Konsep penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu 3. Revisi Kitab UU Hukum Pidana 4. Revisi UU 39/1999 tentang HAM 5. RUU Peradilan Militer
201715 Rekomendasi hasil Kajian/ Penelitian1. Revisi UU 39/1999 tentang HAM 2. Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 3. Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak 4. Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi
Kepolisian
8. Kajian Hak atas Air Negeri7. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan 8. Kajian Hak atas Air 9. Kajian Advokasi Buku II RKUHP 10. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi 11. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi 12. Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Pekerja Pariwisata di Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Barat 13. Kajian RUU Masyarakat Adat 14. Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 15. Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa 1. Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak di Indonesia (Right To Food)
201814 Rekomendasi hasil Kajian/ PenelitianPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 4. Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis 5. Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi Pengkajian & Penelitian. 6. Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care) 7. Kebijakan dan tata kelola anggaran atas Convention on the right of person with disabilities(CPRD) 8. Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan "Menoropong Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak : Analisis Keterjangkauan". 9. Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM "Dekonstruksi Hukum Acara Dalam UndangUndang No. 26
Hadapan hukum 14. Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada 2019 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2018, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan pada 2019 lebih kecil dibandingkan dengan penetapan pada 2018. Target yang ditetapkan pada 2019 merupakan kebijakan yang diambil mengingat pada tahun sebelumnya objek penelitian terlalu banyak dan tidak focus dengan tema yang menjadi perhatian besar pada tahun berjalan serta kurangnya SDM untuk melaksanakan kajian dan penelitian. Pada 2019 diputuskan untuk fokus pada penyusunan dua Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang menjadi Prioritas Lembaga, yaitu SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dan SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Selain itu, juga ditambah dengan enam kajian yang juga mendukung isu HAM pada 2019, antara lain Tim Kajian tentang RUU Penyadapan, Tim Kajian Infrastruktur berbasis HAM, dan kajian lainnya.

Sasaran Strategis 3 :

•Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangan yang berperspektif HAM

Indikator Kinerja 3.2 :

•Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

Merujuk UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 89 ayat (1) point (a) disebutkan untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi.

Mengacu pada pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999 di atas, kewenangan Komnas HAM dibatasi hanya pada pemberian saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi, sedangkan pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan aksesi dan atau ratifikasi dalam hal ini adalah pihak pemerintah.

Tabel 3.17

Capaian Sasaran Strategis 3 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
3Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai sekolompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang- undangan yangPersentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM20 Persen20 Persen

Indikator presentase instrumen HAM yang diaksesi atau ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dicapai dalam proses yang panjang, upaya Komnas HAM dalam memberikan saran-saran dan mendorong pemerintah untuk melakukan aksesi dan atau ratifikasi dilakukan dalam bentuk turut aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membahas isu-isu HAM yang secara periodik dibahas dalam pertemuan UPR (Universal Periodic Review).

Dari pertemuan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan aksesi dan atau ratifikasi terhadap instrumen HAM tersebut, terdapat 5 (lima) isu HAM yang diusulkan untuk diratifikasi, yaitu (i) isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, (ii) Rancangan Undang-undang KUHP (RKUHP), (iii) Rancangan Undang-undang Penyadapan, (iv) isu pembangunan infrastruktur berbasis HAM, dan (v) Isu tentang National Preventive Mechanism (NPM).

Gambar 3.4 Komnas HAM dan peserta pertemuan UPR di Kuala Lumpur pada November 2019

Pada 2019 ini Komnas HAM berhasil mencapai target, 20 persen dari 5 (lima) isu diatas, yaitu Komnas HAM berhasil menyelesaikan Kajian mengenai Rancangan KUHP yang berisi saran-saran dalam upaya agar pemerintah tidak mengesampingkan prinsip dan asas HAM sehingga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara dapat ditegakkan.

Saran-saran Komnas HAM yang tertuang dalam hasil Kajian RKUHP tersebut sudah diberikan ke Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Komnas HAM nomor 062/TUA/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Tabel 3.18

Capaian Sasaran Strategis 3 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi tahun 2015-2019

Sasaran StrategisIndikator KinerjaCapaian Indikator
201520162017 NA20182019 20%
Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai sekolompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAMPersentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAMNANANANA20%

Jika melihat capaian indikator Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM selama 5 tahun ini, terlihat bahwa pada tahun ini target yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu 20% dari 5 (lima) isu yang diusulkan oleh Komnas HAM untuk dapat di aksesi dan atau ratifikasi oleh pemerintah.

Sasaran Strategis 4 :

Indikator Kinerja 4 :

•Jumlah Dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun

Tabel 3.19

Capaian Sasaran Strategis 4 Jumlah Dokumen Indeks HAM Yang Tersusun

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
4Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAMJumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun2 Dokumen2 Dokumen

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019 yang disahkan dengan Peraturan Nasional Hak Manusia Ketua Komisi Asasi Nomor 001A/Ketua.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019, pada sasaran strategis 5 terdapat rumusan terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI), pada matriks kinerja sasaran strategis tersebut mempunyai target masing-maisng 2 standar pelaksanaan HAM pada tahun 2015 dan 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target tersebut dengan disusunnya Indikator Kinerja Kepolisian berbasis HAM dan Indikator Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Pada tahun 2017, menindaklanjuti indikator yang telah disusun pada 2015 dan 2016, Komnas HAM memperjanjikan indikator sasaran strategis presentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator Sekolah Ramah HAM, Human Rights Cities, Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.

Seiring dengan pergantian komisioner di Komnas HAM pada akhir 2017, terdapat perubahan strategi, pendekatan penggunaan Indeks HAM diganti dengan Standar Norma dan Pengaturan. Pada 2018, Komnas HAM melalui sub komisi Pengkajian dan Penelitian telah merampungkan penyusunan Standar Norma dan Pengaturan untuk isu Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tabel 3.20 Indikator Komnas HAM 2015-2019

JUMLAHHASIL
TAHUNJUMLAH INDIKATOR1. Indikator Kinerja KepolisianHASIL 1. Indikator Kinerja Kepolisian Indikator kinerja kepolisian dibagi atas beberapa kategori berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu elemen dasar pada proses penyelidikan dan penyidikan yang meliputi ketentuan yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kapolri mengenai jaminan keamanan pribadi, serta adanya jaminan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (hak mendapatkan bantuan hukum, didampingi penerjemah dan sebagainya). Untuk indikator proses menekankan pada prosedur standar yang menghormati HAM dalam pengumpulan informasi/alat bukti selama masa penyelidikan dan penyidikan, jaminan
20152 Indikator HAM2.harus dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai aparat penegak hukum terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan Indikator Hak-hak Ekosob Pada 2015, Subkom Pengkajian dan Penelitian memfokuskan kegiatannya pada penyusunan indikator untuk hak-hak Ekosob yang terfokus pada hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, air, dan jaminan sosial. Kegiatan ini diawali dengan studi pustaka serta melakukan pertemuan untuk mendefinisikan indikator Hak-hak Ekosob. Selanjutnya dilakukan FGD untuk meminta masukan para pakar di bidang hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas air, dan sebagainya. Tim peneliti juga melakukan turun lapangan untuk pencarian data dengan menemui pakar hukum dan akademisi untuk membantu mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan indikator HAM sebanyak 6 (enam) kali, yaitu ke Malang, Palembang, Mataram, Bandung, Makassar dan Denpasar Bali 1. Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM Indikator dibagi sesuai dengan 8 tugas dan fungsi kepolisian yang diturunkan dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi kepolisian,
20162 Indikatoryaitu:1. Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM Indikator dibagi sesuai dengan 8 tugas dan fungsi kepolisian yang diturunkan dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi kepolisian, yaitu: Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penyelidikan dan penyidikan, yang terdiri dari indikator penyelidikan dan penyidikan terutama tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang perlindungan korban
Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang anak yang berhadapan dengan hukum
tahanan perempuan Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang hak masyarakat hukum adat Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penggunaan kekuatan minimum senjata Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penanganan konflik Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penanganan pengungsi dan nonkewarganegaraan 2. Indikator Hak-hak Ekosob
20172 Indikator2.1. Review hasil diseminasi Indikator Hak Atas Kesehatan Uji coba dan diseminasi ini dilakukan di Denpasar, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Uji coba dan diseminasi ini dimaksudkan untuk menguji sekaligus sebagai sosialisasi atas Hak Atas Kesehatan Review hasil diseminasi Indikator Hak Atas Pangan Penyempurnaan workplan HRI Komnas HAM
20181 Standar Normadan EtnisStandar Norma dan Pengaturan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
20192 Standar NormaBerkeyakinan 2. Berorganisasi1. Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Pada 2019 Komnas HAM telan mencapai target dengan menyusun 2 dokumen Standar Norma dan Pengaturan, yaitu untuk (i) Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan (ii) Isu Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Untuk isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM sudah melakukan sarasehan yang dilaksanakan di Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat dengan menghadirkan peserta dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat sipil dan juga media massa.

Gambar 3.5 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Sedangkan untuk isu kebebasan berkumpul dan berorganisasi, pada 09 September 2019 sudah dilakukan diskusi publik dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan dihadiri perwakilan dari Mabes POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Gambar 3.6 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Sasaran Strategis 5 :

•Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia

Indikator Kinerja 5.1 :

Tujuan dari sasaran strategis ini yaitu meningkatkan pemahaman HAM pada aparatur negara dan masyarakat Indonesia. Sasaran strategis ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM dan Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.

Tabel 3.21

Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan Kurikulum HAM

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
5Meningkatnya HAM pemahaman aparatur Negara dan masyarakat IndonesiaJumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM100 Orang40 K/L/D/S

Dasar perhitungan pada indikator kinerja ini adalah jumlah K/L/D/S yang telah mendapatkan penyebaran wawasan HAM melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sosialisasi kurikulum HAM. Komnas HAM telah melakukan Pelatihan dan Seminar terhadap 40 K/L/D/S untuk kegiatan prioritas K/L yaitu Sekolah Ramah HAM, Polisi Berbasis HAM, Kota Ramah HAM (Human Rights Cities) dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas, dimana setiap kegiatan dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Sehingga capaian jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM sesuai dengan target yang diperjanjikan. Data K/L/D/S 1 Januari s.d 31 Desember 2019 ditunjukkan pada di bawah ini:

Tabel 3.22

K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM

Kementerian LembagaDaerahStakeholdersStakeholders
Kemenkopolhuka mKemenkopolhuka KPAIKPAIPemerintah Kabupaten JemberLBHM
POLDA MALUKUPOLDA MALUKUKomnas HAM Perwakilan MalukuKota BatuHivos
Divisi (Divkum) PolriHukum MabesUHAMKAKota BanjarmasinHumasnitas Global
DDPRD Kabupaten Sanggau Kalimantan BaratSerdang BedagaiAsosiasi guru pendidikan agama Islam indonesia
Cahaya
SespimmenNusra Maumere NTT(AGPAII) Yayasan Cahaya
Lemdiklat Polri Lemdiklat PolriLemdiklat PolriKota BogorGuru (YCG) TAF
SMA AI IzharSMA AI IzharManggarai TimurPT. MRT
SMK Negeri 27SMK Negeri 27 KabupatenKabupaten PakpakUmar Yayasan
DPR RIBharatKota Metro LampungKayam PWE
KabupatenKabupatenAMKRI
KKaranKaranganyar Kabupaten SukabumiINFID
KaKabupatenKabupaten
KKota BKulonprogo Kota Banjarbaru
KKotaKota Balikpapan
Kota SamarindaKota Samarinda
KabupatenKabupaten Luwu
TTimur
3 Kementerian 9 Lembaga9 Lembaga 17 DaerahKabupaten Banggai 17 Daerah11 Stakeholders

Secara umum jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan jumlah dibandingkan tahun 2018, yakni dari 20 K/L/D/S meningkat menjadi 40 K/L/D/S dengan target pada tahun 2018 100 orang capaiannya 600 orang dan di tahun 2019 target 100 orang capaiannya 1.200 orang.

Komnas HAM telah menggunakan segenap SDM yang ada guna menjalankan programprogram tersebut kendati dengan jumlah yang terbatas. Demikian pula halnya dengan infrastruktur penyebarluasan wawasan HAM berupa Website, Tabloid Wacana, Majalah Suar, dan Jurnal HAM serta terbitan-terbitan non rutin lain, telah dioptimalkan untuk mendukung program-program prioritas tersebut dan menjalankan fungsi penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat 2 a UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dari pelaksanaan program-program tersebut telah dihasilkan kurikulum pelatihan yang sebagian bahkan telah diterjemahkan dalam bentuk modul dan manual pelatihan. Sebagaimana target Kinerja Renstra Komnas HAM 2015-2019, pada program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM khususnya pada kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara, Subkomisi Penyuluhan mencapai sasaran kegiatan meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia melalui pelatihan dan diseminasi, sebanyak 17 diseminasi/ pelatihan (2015), 25 diseminasi/ pelatihan (2016), 30 diseminasi/ pelatihan (2017), 35 diseminasi/ pelatihan (2018), dan 40 diseminasi/ pelatihan (2019). Kurikulum, modul, dan manual pelatihan yang dihasilkan telah dioptimalkan penggunaannya pada kegiatan diseminasi/ pelatihan tersebut. Bukan hanya sekedar menjalankan pelatihan dan diseminasi, kegiatan ini telah berimbas pada penerapan kurikulum HAM dan pembentukan kebijakan serta pengubahan dan pembatalan kebijakan yang tidak berperspektif HAM sebagaimana ditampilkan pada bagan di bawah.

Kendati demikian, evaluasi juga perlu dilakukan terkait inovasi kegiatan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang hanya dijalankan secara 'old school' karena begitu banyak persoalan HAM yang belum terjawab dan menjamurnya mekanisme kekinian yang lebih menyentuh publik. Sebut saja konten digital yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat dan berjejaring dengan kalangan influencer.

Kendala :

Terdapat persoalan pada level inovasi kegiatan yang belum menyerap persoalan HAM mendasar yang terjadi di masyarakat dan pada level mekanisme pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kemajuan jaman dan menyentuh publik yang lebih luas.

Selain itu, sebagaimana ketentuan UU No. 39 Tahun 1999, khususnya Pasal 89 Ayat 2 huruf a, Komnas HAM melalui Subkomisi Penyuluhan juga bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Terkait hal ini, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan telah mempunyai infrastruktur pendukung seperti website, tabloid Wacana, Majalah Suar, dan Jurnal HAM. Oleh karenanya, telah dihasilkan materi publikasi melalui terbitan rutin tersebut. Tak hanya terbitan rutin, buku-buku terkait isu HAM dan sejumlah materi kampanye juga telah dihasilkan. Materi ini telah disebarluaskan melalui sejumlah aktivitas dan kegiatan. Persoalannya, kendati aktivitas ini telah dilaksanakan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program subkomisi dan lembaga, namun tidak disebutkan sama sekali dalam Renstra sebagai Sasaran Strategis maupun Indikator Kinerja. Alhasil ouput yang telah dihasilkan tidak terhitung sebagai kinerja lembaga.

Upaya perbaikan :

Mendorong fungsi penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat sebagaimana ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bagian dari output yang dihasilkan lembaga, membangun mekanisme kerja yang lebih baik, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kerja sama dengan jaringan dalam rangka memberikan ide, inspirasi dan motivasi yang dibutuhkan, serta berintegrasi dengan mekanisme kekinian guna menyentuh publik yang lebih luas.

Sepanjang Tahun 2015 s.d. 2019, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan telah menghasilkan 4 modul dan 3 kurikulum. Modul yang dimaksud adalah :

1. Modul Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Fasilitator

2. Manual Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Partisipan

3. Modul Pelatihan HAM untuk Pemuka Agama

4. Modul Pelatihan untuk Penegak Hukum

Sementara kurikulum yang telah dihasilkan adalah :

1. Buku Saku HAM digunakan sebagai panduan bagi Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah digunakan sebagai salah satu materi dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan HAM bagi Anggota Kepolisian khususnya Satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, Reserse Kriminal.

2. Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA untuk mendorong terwujudnya program Sekolah Ramah HAM. Buku ini telah diimplementasikan sebagai instrumen pembelajaran bagi Guru khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

3. Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM yang ditujukan sebagai panduan para Penilai (unsur Komnas HAM, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat sipil) untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah HAM

Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM yang telah diimplementasikan sebagai instrumen penyuluhan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Tabel 3.23

K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM

KURI KULUMKONSEPIMPLEMENTASI
20152016201720182019
Polisi Berbasi s HAMKonsep Polisi Berbasis HAM adalah pengarusutam aan dan penerapan nilai-nilai HAMMoU Pelatihan HAM di 34 Polda dan mengadakan Pelatihan PBH di 6 Wilayah Polda yaituKepolisian RI melalui Divisi Hukum Polri.•Lokalatih "Penyusunan Manual, Buku Saku dan Pembentukan Tim Fasilitator PelatihanSosialisasi Buku Saku HAM di Polda NTT dan Divkum Polri Kupang• Program pelatihan bersama Komnas HAM dan Divkum Polri • Kerja sama Komnas HAM dengan Polda
kepolisian Selatan Sekolah Mengimpleme Penyusunan Kementerian Ramah ntasikan nilai- Buku Pendidikan dan HAM Pendamping, Kebudayaan nilai HAM dalam dunia dan Workshopkepolisian SelatanHAM yang diikuti oleh perwakilan dari DivisiHAM yang diikuti oleh perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Divisi Propam Polri, Mako Brimob, Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, dan ICRC Pembekalandan buku saku oleh : Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor (Korps Brimob Daerah Sulteng)dan buku saku oleh : Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor (Korps Brimob Daerah Sulteng) Pelatihan
Brimob, Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, dan ICRC Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang dilakukan sebanyak tiga gelombang, dengan peserta sebanyak 140 perwira dari Polda Jateng dan 35 polres/ta. Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Tingkat Kepolisian Daerah Lampung, dengan peserta sebanyak 41 perwira Pembentukan Tim Fasilitator Bersama untuk Pendidikan dan Pelatihan Brimob Kerjasama dengan Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku, Mako Brimob, Divkum Polri, dan OHCHR. •FGD "Penyusunan KurikulumPelatihan KepalaLanjutan untuk monitoring sosialisasi Buku Saku HAM bagi Anggota Kepolisian Maluku (kegiatan berkembang, Polres sekitar meminta pelatihan tambahan)
Sekolah Ramah HAMMengimpleme Penyusunan ntasikan nilai- Buku Pendamping, nilai HAM dalam dunia dan Workshop pendidikan Uji Publik Buku Pendamping di DKI JakartaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pemuda dan Olah RagaKementerian •FGD Pendidikan dan "Penyusunan Kebudayaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kementerian HAM Berbasis Pemuda dan Budaya Lokal untuk tingkat SMA di Padang, Sumbar. • Kerjasama dengan beberapa memiliki keterkaitanPelatihan "Penyusunan Kepala Sekolah Kurikulum Pendidikan Pancasila dan di Dinas HAM Berbasis Budaya Lokal Jabar untuk tingkat SMA di Padang, Sumbar. • Kerjasama dengan beberapa stakeholder yang memiliki keterkaitanPelatihan Buku Panduan Kepala Penilaian Sekolah Sekolah Ramah SMA/K/MAN HAM yang di Dinas ditujukan sebagai Pendidikan panduan para Jabar Penilai (unsur Komnas HAM, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat sipil) untuk mengukur sejauh mana
Human RightMendorongKomnas HAM bersama dan PemdaPemda Jemberdengan program Sekolah Ramah HAM, yaitu Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Omah Munir dan Universitas Ekasakti MoU Bupati Pakpak BharatLokakarya • Kerjasama dan Pelatihankeberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah HAM • Pelatihan Kepala Sekolah SMA/K/MAN di Dinas Pendidikan Kalbar
Right Citieskepala daerah untuk merumuskan kebijakan berdasarkan konsep HRC yang didalamnya Infid memuat perencanaan dan penilaian (assessment ), pengembanga n kapasitas aparatur, dan masyarakat sipil melalui an pendidikan dan pelatihan dan HAM, serta membangun mekanisme HAM lokal dan membangun jejaring nasionalPemerintah Kabupaten Wonosobo, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Infid menyelenggara kan kerjasama untuk mengimplement asikan nilai dan prinsip HAM dalam penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo Komnas HAM, Infid dan ELSAM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan "Konferensi Nasional Kabupaten/Kot a Ramah HAM: Mempromosika n Pelaksanaan HAM oleh PemerintahBojonegorodan Bupati dan Lampung Timur untuk pelaksanaan Program Human Rights citiesKabupaten/Ko ta Ramah HAM di Balidengan Kabupaten Sikka dalam rangka Pengarusutamaa n Kabupaten/Kota HAM

Gambar 3.7

Penyusunan Buku Panduan Sekolah Ramah HAM

Gambar 3.8

Ujicoba Buku Pendampingan Guru Sekolah Ramah HAM

PELATIHAN LUDICOBA BUKU PENDAMPING GURU UNTUK PEMBELAJARAN HAM

Sasaran Strategis 5 :

•Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia

Indikator Kinerja 5.2 :

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kebijakan yang disusun berperspektif HAM, sehingga Komnas HAM memunculkan indikator kinerja ini dengan cara menghitung jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.

Tabel 3.24

Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
5Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat IndonesiaJumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM3 Kebijakan3 Kebijakan

Komnas HAM selama tahun 2019 telah memberikan masukan pada :

1. Penyusunan Raperda Kabupaten Ramah HAM Untuk Kabupaten Sanggau

2. Penyusunan Draft Rencana Aksi Kota Toleransi menuju Kota Bogor Ramah HAM

3. Buku Saku HAM, untuk kepolisian

Tabel 3.25

Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM

Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM
URAIANKEBIJAKAN
2015 Buku Saku HAM untuk2016201720182019
Buku Saku HAMPolisi di tiga satuan yaitu Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti sebagai buku pegangan Polisi dalam menjalankan tugas di ketiga satuan tersebut khususnya dan selanjutnya Polisi pada umumnyaPenerapan Buku Saku HAM pada pelatihan anggota polisi di Kepolisian RIPenerapan Buku Saku HAM bagi Anggota Polres Sragen Buku Saku Brimob untuk Referensi Tindakan Anggota BrimobPenerapan Buku Saku HAM bagi Kepolisian
Buku Pendamping GuruKebijakan Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud untuk menerapkan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA dan SMK
Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAMSelesai disusun
Human Right CitiesPerda Kab WonosoboKeputusan Bupati WonosoboPermintaan masukan
tentang KabupatenRamah HAMNo.050/450/2018 tentang Kab Wonosobo Ramah HAMKabupaten Sanggau kepada Komnas HAM perihal Perda Ramah HAM Permintaan masukan Kota Bogor kepada Komnas HAM perihal Kota
Ramah HAM (kota toleransi)

Gambar 3.9 Pelatihan Penggunaan Buku Saku HAM Kepolisian

PELATIHAN PENGGUNAANBUKUSAKUTENTANG PENCEGAHANINTOLERANSIDANPENERAP HAMDALAMTUGASFUNGSIKEPOLISIAN

Gambar 3.10 Festival HAM Tahun 2019 di Jember, Jawa Timur

Sasaran Strategis 6 :

•Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM

Indikator Kinerja 6.1 :

•Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tabel 3.26

Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
1Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataanNilai Akuntabilitas KinerjaBB

Salah satu indikator kinerja untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2019 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM mendapatkan nilai 62,19 dengan predikat "B"(baik). Bila dibandingkan dengan tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan sebesar 2 point dari 60,19 menjadi 62,19. Berikut perkembangan nilai AKIP Komnas HAM dari tahun 2015 – 2019.

Tabel 3.27

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2015-2019

NOKOMPONEN PENILAIANBOBOT20152016201720182019
1Perencanaan Kinerja3014,0818,4018,7018,0518,45
2Pengukuran Kinerja258,579,9510,9415,0515,21
3Pelaporan Kinerja2510,248,989,259,039,65
4Evaluasi Internal105,395,465,466,026,43
5Capaian Kinerja2013,3113,0712,1112,0412,45
Nilai Hasil Evaluasi10051,5955,8655,8660,1962,19
Tingkat Akuntabilitas KinerjaCCCCCCBB

Pada tahun 2019, Komnas HAM telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kementerian PANRB) tahun 2018 sebagai berikut :

1. Komnas HAM telah menyusun Peta Kinerja (cascading) untuk menggambarkan hubungan/turunan kinerja dan telah menyampaikan ke Kementerian PANRB, sebagai barang bukti pendukung pada area akuntabilitas RB Komnas HAM. Pada tahun 2019, Komnas HAM telah merevisi IKU untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga.

2. Komnas HAM telah menyusun dan mengesahkan Perjanjian Kinerja sampai tingkat unit kerja terkecil (eselon IV) pada April 2019. Keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang seharusnya dilakukan pada awal tahun ini disebabkan adanya restrukturisasi jabatan pada Januari 2019, termasuk pengangkatan Pejabat Eselon II di Komnas HAM.

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Komnas HAM telah melalui tahapan-tahapan sinkronisasi baik di internal Komnas HAM melalui kegiatan Rakornas Program dan Anggaran Tahun 2019 maupun proses Trilateral Meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan/DJA. Proses penelahaan perencanaan anggaran baik internal maupun eksternal bersama mitra kerja Komnas HAM, dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.

4. Mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari identifikasi atas permasalahan capaian kinerja telah dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan yang disampaikan oleh unit kerja sesuai format kertas kerja monitoing dan evaluasi. Informasi perkembangan capaian kinerja disampaikan melalui rapat koordinasi di tingkat manajemen yang dilaksanakan setiap awal bulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peringatan dini kepada unit kerja agar lebih fokus untuk mencari alternative terbaik sebagai solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala ini menghasilkan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM dari 60,46 di tahun 2018 menjadi 95,10 di tahun 2019.

5. Peningkatan kapasitas SDM yang mengelola SAKIP dilakukan dengan berbagai metode. Bimbingan tekhnis dengan mengundang narasumber maupun studi banding ke Instansi yang telah memiliki predikat SAKIP "A".

Dari perbaikan yang sudah dilakukan Komnas HAM di tahun 2019, sesuai surat dari Kementerian PANRB Nomor B/126/AA.05/2019 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Komnas HAM, sebagai berikut :

1. Beberapa rekomendasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti, sehingga belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Komnas HAM

2. Hal yang masih perlu mendatkan perhatian guna peningkatan akuntabilitas kinerja antara lain :

a. Kualitas tujuan dan sasaran dalam renstra belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART.

b. Kualitas penjabaran (cascading) belum dijabarkan dengan baik dan Komnas HAM belum memanfaatkan aplikasi e-kinerja sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi

c. Pemanfaatann e-perfomance belum optimal

d. Laporan Kinerja belum menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja, menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja

e. Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal belum di tindaklanjuti oleh pimpinan unt kerja untuk meningkatkan budaya kinerja tinggi.

Kementerian PANRB memberikan rekomendasi untuk tahun mendatang, yaitu :

1. Renstra Komnas HAM tahun 2020- 2024 harus menyajikan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART.

2. Meningkatkan kualitas cascading untuk, menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang dijadikan dasar pemberian reward and punishment.

3. Mengoptimalkan e-perfomance sebagai media monitoring dan evaluasi, serta mengintegrasikan system perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja agar mempercepat penerapan performance based budgeting.

4. Pimpinan unit kerja agar memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan yang akan dating

5. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP unit kerja agar mempu mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP unit kerja secara signifikan.

6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemberian feedbackterhadap pencapaian kinerja sehingga capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai sesuai Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan evaluasi periodik dilaksanakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta keberhasilan program. Dalam pelaksananaan evaluasi ini membahas bagaimana capaian atau keberhasilan pelaksanaan program yang menunjang nilai akuntabilitas Setjen Komnas HAM.

Gambar 3.11 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lembaga Tahun 2019 Ketua dan Sekretaris Jenderal

Gambar 3.12 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 Lembaga s.d Eselon IV

Gambar 3.13 Penelahaan Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 bersama Bappenas dan DJA

Keterlibatan Pimpinan dan Manajemen Komnas HAM dalam hal ini Wakil Ketua Eksternal, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020, adalah salah satu wujud komitmen bersama agar Dokumen Perencanaan Komnas HAM lebih berkualitas.

Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 Berdasarkan Aplikasi SMART

C monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2019/ 90% … ☑ ☆ e KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEMUA ESELON

Pencapaian Kinerja 95.10

Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran: 2019 150 % 98.44 100 % 91.76 50 % 0 % Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Capaian Sasaran Strategis Eselon I rata - rata geometrik.

Pagu Anggaran I 150 Miliar 100 Miliar so Miliar O Miliar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Highcharts.com

Sejalan dengan proses penyusunan rencana kerja, sejak bulan Februari 2019, Komnas HAM juga melakukan proses penyusunan Renstra Komnas HAM tahun 2020-2024. Pelibatan berbagai unsur baik internal dan eksternal dilakukan untuk menghasilkan dokumen Renstra Komnas HAM 2020-2024 yang lebih baik.

Gambar 3.15 Penyusunan Renstra Komnas HAM 2020-2024 melibatkan Pimpinan s.d Eselon IV

Sasaran Strategis 6 :

Indikator Kinerja 6.2 :

Sasaran reformasi birokrasi Komnas HAM adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem tata kelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Mental aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.

2. Organisasi: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

3. Tata laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

4. Peraturan perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.

5. Sumber daya manusia aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.

6. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.

7. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

8. Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Tabel 3.28

Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
6Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAMNilai Evaluasi Pelaksanaan RB8067,90

Nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Komnas HAM tahun 2019 sebesar 67,90, naik 3,51 dari tahun 2018 dengan nilai 64,31. Peningkatan nilai evaluasi pelaksanaan RB Komnas HAM dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29 Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Komnas HAM Tahun 2015-2019

NoKomponen PenilaianBobot 201520152016201720182019
1Manajemen Perubahan5,002,312,633,063,323,23
2Penataan Peraturan Perundang-undangan5,001,661,662,092,713,03
3Penataan dan Penguatan Organisasi6,001,662,322,322,322,53
4 5Penataan tata Laksana5,002,842,843,472,763,16
5Penataan Sistem Manajemen SDM15,009,3911,9411,4511,4512,19
6Penguatan Akuntabilitas6,002,602,682,683,196,56
7Penguatan Pengawasan12,005,675,745,145,256,01
8Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik6,003,883,884,664,254,79
Total Komponen Pengungkit (A)Total Komponen60,0030,0133,6934,8735,4838,59
1 Nilai Akuntabilitas KinerjaNilai Akuntabilitas Kinerja14,007,277,22.
2Survey Internal Integritas Organisasi6,003,884,75.
3Survey Eksternal Persepsi Korupsi7,005,025,78.
4Opini BPK3,003,001,50--
5Survei Eksternal Pelayanan Publik10,007,807,81
1Kapasitas dan akuntabilitas kinerja.12,3412,1612,80
2organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.-.7,668,398,93
3Kualitas pelayanan..8,108,287,58
Total Komponen Hasil (B) Indeks Reformasi BirokrasiTotal Komponen Hasil (B)40,0026,9727,0628,1028,8329,31
40,00 Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 (A+B)Indeks Reformasi Birokrasi100,0056,9860,7562,9764,3167,90

Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komnas HAM Tahun 2019

Disampaikan bahwa secara internal pada saat pelaksanaan Reformasi Birokrasi terjadi sebuah kondisi perubahan yang signifikan terutama terkait dengan Sumber Daya Manusia Komnas HAM (Rotasi, Mutasi dan Demosi) yang tentunya berdampak terhadap organisasi dan tata kelola manajerial, terutama terkait teknis pelaporan dan penanggung jawab kegiatan yang masih berlangsung sampai tahun 2019. Informasi dan data tersentralisasi pada individu yang menjabat mengakibatkan akses dan transformasi informasi terkendala, sehingga pejabat baru tidak mamahami secara kontekstual hal-hal apa yang sudah dikerjakan, masih berjalan, tahap pelaporan atau apa akan dilakukan kedepan.

Awal sampai pertengahan tahun adalah proses konsolidasi yang berdampak pada persiapan, sehingga tampak ketidaksiapan Komnas HAM dalam merespon proses penilaian Reformasi Birokrasi. Dengan waktu dan persiapan yang terbatas, Tim RB melakukan percepatan pemahaman dan teknis evaluasi sehingga proses pemberian informasi, data serta barang bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan untuk dapat dilakukan validasi dan penilaian atas program perubahan yang dilakukan. Harapan tim RB proses perubahan dan penataan organisasi tidak semata hanya untuk memenuhi kewajiban penilaian Reformasi Birokrasi saja, tapi secara substansi perubahan diinginkan adalah perubahan yang sesungguhnya dapat diimplementasikan dan memberikan pengaruh pada Komnas HAM.

Dari hasil exit meeting Tim Reformasi Birokrasi Komnas HAM dan Kementerian PANRB pada 20 Desember 2019, teridentifikasi kondisi yang sudah dicapai dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019. Hal – hal tersebut diantaranya :

Kondisi yang sudah dicapai :

1. Penataan Manajemen Perubahan

Tim Reformasi Birokrasi sudah diperbarui dan menambahkan CPNS sebagai anggota tim

Agen perubahan dan Assessor sudah dibentuk di lingkungan Setjen Komnas HAM

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Klasifikasi atas peraturan yang dikeluarkan sudah dilaksanakan

Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Persetjen Komnas HAM No 2 Tahun 2018

Membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM

3. Penataan Penguatan Organisasi

Analisis struktur kelembagaan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi, sudah memiliki tiga rancangan struktur kelembagaan yang baru

4. Penataan Tatalaksana

Membuat rancangan Peta Proses Bisnis Instansi pada level 0

Mereviu SOP yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi

Mengembangkan pengelolaan arsip secara digital, yaitu SIKD

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Menyusun evaluasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 41 Tahun 2018

Assessment sampai level Eselon IV

Sudah terdapat peraturan kode etik

Komposisi perhitungan pemberian tunjangan kinerja adalah 60% kinerja dan 40% kehadiran, menggunakan aplikasi SIKADIR

6. Penguatan Akuntabilitas

Dokumen akuntabilitas kinerja, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Eselon I dan Il sudah disampaikan

Menyusun peta strategis yang menggambarkan keselarasan dalam mencapai hasil (sasaran strategi) melalui program dan kegiatan yang fokus dalam pencapaian sasaran tersebut

Proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 dengan indikator yang berorientasi pada SMART (Spesific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded)

Revisi IKU Komnas HAM

7. Penguatan Pengawasan

Peraturan terkait gratifikasi, WBS dan pengaduan masyarakat sudah ada namun implementasi atas peraturan tersebut belum terlihat

Skor maturitas SPIP 3,113 naik signifikan sebelumnya 2.202

Draft peraturan terkait zona integritas

IACM sudah pada level 3 dengan catatan, sebelumnya level 2

Pegawai yang sudah melaporkan LHKASN kurang dari 10% dari seluruh pegawai yang wajib LHKSN

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sudah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis pegawai dalam upaya mencapai nilai budaya pelayanan prima

Belum terdapat system reward/punishment bagi pelakasana layanan dan pengguna layanna dalam peningkatan kualitas pelayanan public

Hal yang perlu diperbaiki :

1. Penataan Manajemen Perubahan

Agen perubahan diharapkan membuat rencana kerja program perubahannya

Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kembali terkait pemahaman pegawai akan pembangunan Reformasi Birokrasi

Menyusun rencana aksi Tim Reformasi Birokrasi setiap tahun sebagai media perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelatihan atau bimbingan teknis bagi Assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Mengidentifikasi peraturan yang masih sesuai dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini

Menyelesaikan perbaikan pada JDIH, memperbarui database peraturan terbaru, dan integrasi dengan JDIH Nasional

3. Penataan Penguatan Organisasi

Evaluasi kelembagaan sesuai dengan mandate ditetapkannya Komnas HAM dan menggunakan Permenpan RB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

4. Penataan Tatalaksana

Belum menyelesaikan proses peta bisnis sesuai dengan Permenpan RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sampai level unit kerja

Belum adanya pengembangan rancangan e-government yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan internal maupun eksternal

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Menyelesaikan penyusunan Anjab dan ABK sesuai dengan struktur organisasi yang baru, serta menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 untuk seluruh Jenis Jabatan sebagai Pedoman dalam Pengisian Jabatan;

Menerapkan seluruh ketentuan dalam Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, termasuk mengimplementasikan aturan tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Pedoman Pola Karier PNS di lingkungan Komnas HAM

Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai terkait dengan perubahan/perbaikan kinerja setelah diklat

Sistem Informasi Kepegawaian agar dimanfaatkan secara optimal.

Menindaklanjuti kebijakan tentang penyederhanaan Eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional

6. Penguatan Akuntabilitas

Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja agar terintegrasi daengan perencanaan dan penganggaran sehingga terwujud performance based budgeting

7. Penguatan Pengawasan

Membuat laporan terkait implementasi atas peraturan gratifikasi, WBS dan pengaduan masyarakat

Mendorong seluruh pegawai wajib LHKASN segera melaporkan LHKASNnya

Membangun budaya kerja yang baik terutama di area pengawasan dengan melakukan sosialisasi terkait gratifikasi, WBS dan benturan kepentingan pada seluruh pegawai

Membangun unit zona integritas menuju WBK/WBBM

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan monitoring dan evaluasi kepada pegawai yang telah melaksanakan diklat/bimtek

Membuat dan menerapkan system reward/punishment

Catatan hasil pelaksanaan evaluasi RB tahun 2019 sesuai surat dari Kementerian PANRB Nomor B/260/RB.06/2019 sebagai berikut :

1. Agen perubahan belum memiliki rencana kerja program perubahan

2. Peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Permenpan PANRB No. 19 Tahun 2018 namun belum sampai ke unit kerja terkecil

3. Evaluasi jabatan telah disusun berdasarkan Permenpan PANRB No. 41 Tahun 2018 dan sudah disampaikan untuk validasi

4. SPIP dan IACM sudah level 3 namun belum ada pencanangan pembangunan unit zona integritas menuju WBK/WBBM

5. Belum terdapat system reward/punishment

Beberapa hal yang masih perlu disempurnakan oleh Komnas HAM untuk tahun mendatang, yaitu :

1. Dalam penyusunan Road Map RB Komnas HAM tahun 2020 – 2024 harus selaras dengan Renstra Komnas HAM 2020 – 2024

2. Menerapkan pelaksanaan RB sampai unit kerja terkecil, melakukan pemantauan pelaksanaan RB, membuat rencana aksi dan melaporkan secara berkala pada pimpinan.

3. Secara berjenjang menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan oleh Setjen Komnas HAM pada seluruh pegawai.

4. Menyelesaikan peta proses bisnis dan menyesuaikannnya dengan Permenpan PANRB No. 19 Tahun 2018

5. Menerapkan Permenpan PANRB No 40 Tahun 2018 untuk mempercepat terlaksananya system merit.

6. Menyusun job description untuk seluruh jenis jabatan dan menyusun Standar Kompetensi Jabatan.

7. Melakukan monitoring atas rencana aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja dan menyusun peta strategis yang akan tergambar pada performance based budgeting

8. APIP melakukan penilaian unit yang dikembangkan, setelah dinyatakan lulus diusulkan pada Kemenpan PANRB untuk dikembangkan menuju WBK/WWBM

Gambar 3.16 Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM bersama Tim Evaluator Kemenpan RB

Gambar 3.17

Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB

Prkama Sonetemal dan Esaluasi Relmusi dsi omnas HA

Gambar 3.18 Exit Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB

Sasaran Strategis 6 :

•Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM

Indikator Kinerja 6.3 :

•Opini Laporan Keuangan

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditempuh melalui perbaikan kinerja dan peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik, adanya perbaikan kinerja serta peningkatan tata kelola keuangan lembaga secara transparan, akuntabel, dan profesional, merupakan faktor utama pencapaian WTP. Predikat WTP ini menunjukan komitmen Komnas HAM dalam penyelenggaran pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.30

Opini Laporan Keuangan tahun 2019

NoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian
6Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan KomnasOpini Laporan KeuanganWTPBelum Tersedia

Komnas HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. Predikat tersebut disampaikan dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun

2018 dari BPK kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo, di Istana Negara pada 29 Mei 2019.. BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian/ negara ditujukan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan dengan menggunakan empat kriteria dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan undang-undang. Empat kriteria tersebut adalah kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan.

Tabel 3.31

Opini Laporan Keuangan tahun 2015 - 2018

KETERANGAN2015201620172018
Opini Laporan KeuanganTMPTMPWDPWTP

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2018 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan Tahun 2018 berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Terkecuali (WTP) artinya bahwa Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material. Sementara saat ini untuk Laporan Keuangan Tahun 2019 sedang dalam proses penyusunan yang baru akan disampaikan ke Kementerian Keuangan tanggal 21 Februari 2020 dan dalam proses akan diaudit oleh BPK sehingga status opininya belum tersedia.

Komnas HAM secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan dan memperbanyak program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelatihan pengelolaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi staf Keuangan khususnya penyusun laporan keuangan di Komnas HAM.

2. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait pengelolaan keuangan pada staf dan pejabat pengelola keuangan dan pelaksana di unit-unit agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Komnas HAM.

3. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun action plan yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian, melakukan pembahasan dengan Pengawas Internal (PI), serta menyampaikan tindak lanjut secara periodik.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bagian Keuangan, Pengelola Keuangan dan Kementerian Keuangan baik dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

5. Melaksanakan pemuktahiran Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pedoman Pengelolaan Keuangan APBN sebagai dasar pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Komnas HAM.

Dalam meningkatkan kualitas Laporan keuangan ada beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidakseragaman dan pemahaman yang berbeda terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih baik diantara para pengelola keuangan dan pemuktahiran pedoman pengelolaan keuangan.

2. Masih belum pahamnya pengelola keuangan terkait penggunaan bagan akun standard (BAS) dalam penyusunan program anggaran dan kegiatan yang mengakibatkan kesalahan pembebanan pada saat pelaksanaan anggaran sehingga diperlukan sosialisasi dan pembinaan secara intensif pada unit-unit pelaksana anggaran agar dapat meminimalisir hal tersebut.

3. Terbatasnya SDM yang memahami pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di unit terkait sehingga diperlukan program pelatihan dan sosialisasi yang terus menerus agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan.

4. Pembinaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan DJKN perlu ditingkatkan agar melakukan bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif baik melalui in house training maupun diklat atau bimbingan teknis.

5. Masih terdapat rekomendasi BPK yang belum dapat ditindaklanjuti, diantaranya:

a. Belum dianggarkannya di tahun 2019 untuk pembayaran tunggakan PBB atas gedung kantor Hayam Wuruk dari tahun 2004 s/d tahun 2018

b. Ada kesulitan dalam menagih TGR wanprestasi untuk sewa kendaraan dinas tahun 2016 atas nama CV Baracynda Sinar Mandiri (BSM)

c. Masih adanya perbedaan pencatatan antara SIMAK-BMN dan SAIBA yang disebabkan adanya jurnal koreksi dari pemeriksaan BPK Tahun 2018 berupa reklasifikasi nilai gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin dimana SIMAK- BMN telah mencatat sebagai peralatan dan mesin namun masih belum dihapuskan dari gedung dan bangunan. Penyelesaiannya masih menunggu arahan dari DJKN dan Dit. APK terkait penyajian penilaian kembali (revaluasi) ke dalam Laporan Keuangan Unaudited Semester Il Tahun 2019.

Gambar 3.19

Penyerahan Opini Laporan Keuangan Komnas HAM

C. REALISASI ANGGARAN

Sampai saat ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) masih menjadi satu satuan kerja (satker) Komnas HAM. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran Komnas HAM masih terbagi dua dalam pengelolaan nya. Tahun 2019, Komnas HAM menerima alokasi anggaran Rupiah Murni dan Hibah sebesar Rp. 103.314.720.000,- terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp. 75.696.342.000'dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 27.618.378.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 97.558.419.021,- atau sebesar 94,43%, dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp. 72.831.623.344,- (75%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 24.726.795.677,- (25%).

Tabel 3.32 Komposisi Anggaran Komnas HAM Tahun 2019

KETERANGANALOKASIREALISASI
Anggaran Rupiah MurniRp.92.950.643.000,-Rp. 89.947.962.360,-
Anggaran HibahRp. 10.364.077.000,-Rp. 8.452.997.906,-
TOTAL ANGGARANRp. 103.314.720.000,-Rp. 97.558.419.021

Gambar 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2019

PAGU & REALISASI ANGGARAN KOMNAS HAM TA 2019 (RM) PER : JENIS BELANJA (MILIAR RUPIAH)

% Jumlah 100.00 98.9% 60.00 98.00 50.00 96.00 93.6% 40.00 94.00 90.5% 30.00 92.00 20.00 90.00 88.00 10.00 86.00 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL Pagu Realisasi Persentase

Sampai dengan tanggal 14 Februari 2020, penyerapan anggaran Komnas HAM TA 2019 yang bersumber dana RM sebagai berikut :

Belanja Pegawai mencapai 98,9% atau Rp36,2 Miliar dari pagu 36,6 Miliar.

Belanja Barang mencapai 93,6% atau Rp50,8 Miliar dari pagu Rp54,3 Miliar

Belanja Modal mencapai 90,5% atau Rp1,9 Miliar dari pagu Rp2,1 Miliar.

Gambar 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2015-2019

REALISASI ANGGARAN KOMNAS HAM TA 2015 - 2019 (RM)

Pagu RM APBN, APBN-P, Pagu Harian dan Realisasi TA 2015 - 2019 100.0 95,7% 90.0 80.0 87,2% 90.6% 87,9% 81,4% 70.0 60.0 dalam miliar rupiah 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2015 2016 2017 2018 2019 APBN 72.2 94.0 85.0 86.6 85.8 APBN-P 80.5 77.8 85.0 0 0.0 PAGU HARIAN 80.5 77.8 85.0 87.9 92.9 REALISASI 70.2 70.5 69.2 77.3 88.9

Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat APBN Perubahan.

Penyerapan anggaran yang bersumber dari rupiah murni Komnas HAM secara umum dapat dikategorikan baik. Dari TA 2015 penyerapan anggaran Komnas HAM mengalami pasang surut. Pada TA 2017 sebagai upaya perbaikan internal, maka Komisioner menetapkan kebijakan melakukan suspend kegiatan tusi Komnas HAM karena adanya permasalahan internal dan predikat disclaimer oleh BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2016. Oleh karena itu realisasi Tahun 2017 lebih rendah dari pada Tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan dibanding 2017 yaitu sebesar 87,9% dan TA 2019 penyerapan mencapai 95,7%. Dengan demikian mulai 2017 Komnas HAM telah mengalami peningkatan kinerja di sisi penyerapan anggaran.

BAB KOMNAS HAM

LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019

LKIP

BAB IV PENUTUP

kuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan organisasi dalam A mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan (program kegiatan) merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Akuntabilitas kinerja dapat membantu untuk memfokuskan sasaran lembaga yang hasilnya dapat secara langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberrhasilan atas pencapaian sasaran dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja mendorong setiap organisasi sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang mencerminkan peran dan kontribusi dalam mencapai sasaran strategis lembaga.

Dalam rangka peningkatan kinerja Komnas HAM, informasi dan capaian permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Komnas HAM ini akan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain:

1. Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 yang lebih berkualitas;

2. Pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM yang berorientasi pada hasil yang memberikan dampak ke publik;

3. Perumusan pengukuran kinerja Komnas HAM dalam Renstra 2020-2024 lebih SMART;

4. Meningkatkan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi;

5. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan Komnas HAM bagi masyarakat

6. Meningkatkan peran strategis Komnas HAM dalam perubahan kebijakan yang berperspektif HAM

7. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia

Komnas HAM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang kredibel dan mandiri bagi pelaksanaan Ham di Indonesia.

KOMM O19 AA

PERNYATAANTELAHDIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2020

Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama

Dr. Esrom Hamonangan P, S.Si, MEE NIP.196411071993031001

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR:DCEG/KOMNAS HAM/II/2016

TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu melakukan penetapan perbaikan indikator kinerja utama;

Mengingat

b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan peraturan mengenai penetapan perbaikan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana 3. tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 7. Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pertama Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019;

Kedua Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komnas HAM;

Ketiga Subbagian Evaluasi dan Pelaporan wajib:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan inidan melaporkan kepada Ketua Komnas HAM;

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

INDONESIA

Ketua,

Pada tanggal 22 Februari 2016

Nur Kholis

: Komnas HAM 1. Nama unit Organisasi

2. Fungsi : Melaksanakan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia

3. Indikator Kinerja Utama
No. 1Uraian Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yangSumber Data Laporan Penyelesaian KasusFormulasi Perhitungan
2HAM yang berat yang diselesaikan Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaiPenyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan Daftar Pemberian Opiniyang Dikeluarkan Konnas HAMTarget atau realisasi Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan
dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis HakimOpiniyang Dikeluarkan Konnas HAMJumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim 100% Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Realisasi Capaian = x 100% TargetJumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Realisasi x 100%
mediasi sengketa HAM Acara MediasiRealisasi Capaian =Target atau realisasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM = ×100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Realisasi ×100%
Capaian = TargetRealisasi ×100%
4 Komnas HAMPersentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAMDaftar Rekomendasi KebijakanTarget atau realisasi Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan
berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Realisasi
5Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAMDaftar Rekomendasi Instrumen HAMCapaian = x 100% Target
Target atau realisasi Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi
100% x Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/ diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
6Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkaitDaftar KL Pengguna Indeks HAMRealisasi Capaian = x 100% Target Target atau realisasi Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait 100% x Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Komnas HAM
Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAMSurvey Pengguna Kurikulum HAMRealisasi Capaian = ×100% Target
8Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAMDaftar Penyuluhan Kebijakan tentang HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR: 019/KOMNAS HAM/XII/2019 TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan perbaikan indikator kinerja utama yang akan dituju;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Perbaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran Komnas HAM yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah dicapai.

KEDUA Sebagai upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) maka Komnas HAM menetapkan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja lembaga.

KETIGA Penyusunan laporan capaian dan evaluasi kinerja dilakukan oleh Penanggung Jawab dimasing-masing unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komnas HAM.

KEEMPAT Pimpinan Komnas HAM wajib melakukan reviu dan monitoring evaluasi atas capaian kinerja lembaga melalui Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama paling lambat setiap triwulan.

KELIMA

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Nomor Komisi Nasional HakAsasi Manusia 008B/KOMNASHAM/II/2016 tentang Penetapan Perbaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 201g

KETUA,

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AHMAD TAUFAN DAMANIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Nama Organisasi : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

NoSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMAFORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURANALASAN MEMILIH
12345
1.Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat1. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikanJumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditangani berdasarkan mandat undang-undangMandat UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan
NoSASARANINDIKATOR KINERJA UTAMA
2.2345
penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimanadugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis HakimJumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Target Target atau realisasiMandat UU No.Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Hak Tentang
HAM HAMHAM x100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAMAsasi Manusia
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMAFORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURANALASAN MEMILIHMEMILIH
123455
3.Meningkatnya1. Jumlah kebijakan dibentuk/Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau realisasiMandat UU No.Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
3.Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang- undangan yang berspektif HAM1. Jumlah kebijakan dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAMTarget atau realisasi dibatalkan rekomendasi Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian = Realisasi x 100% TargetMandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Asasi ManusiaMandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
NoSASARANINDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURAN
1STRATEGIS 234MEMILIH 5
123 2. Persentase instrumen HAM diaksesi/diratifikasi yang berdasarkan rekomendasi Komnas HAM4 Target atau realisasi Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/diratifikasi Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM5 Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4.Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM1. Persentase indeks HAM yang oleh diimplementasikan Keme nterian/Lembaga terkaitCapaian = Realisasi x 100% Target Target atau realisasi Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/lembaga terkait x 100%Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
NoSASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMAFORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURAN ALASAN MEMILIHALASAN MEMILIH 5
STRATEGIS 1 2
1 5.2334 Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan5
5.Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat Indonesia1. Jumlah K/L/D/ Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAMCapaian = Realisasi x 100% Target Target atau realisasiMandat UU No. 39 Tahun 1999Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
Target atau realisasi Jumlah K/L/D/Stakeholder yangTentang
mengimplementasikan kurikulum HAM x 100% Jumlah K/L/D/Stakeholder yangAsasi Manusia
Jumlah K/L/D/Stakeholder yang memahami kurikulum HAM
Capaian = Realisasi x 100% Target yang
NoSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMAFORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURANALASAN MEMILIH
12345
Ldiseminasi HAM
6.Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM1. Nilai Akuntabilitas KinerjaNilai Evaluasi dari Kemenpan RBMandat Peraturan Ketua Komnas HAM No.001A/KETU A.SK/III/2015 Tentang
2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasiNilai Evaluasi dari Kemenpan RBTentang Renstra
3. Opini Lap3. Opini Laporan KeuanganOpini atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPKKomnas HAM 2015-2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Ahmad Taufan Damanik

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,April 2019

Ketua Komnas HAM,

Ahmad Taufan Damanik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.Indikator Kinerja
(2)(3)
1pelanggaran HAM yang beratHAM yang berat yang
pelanggaran sebagaimana dalam peraturan perundang- undangandugaan pelanggaran HAM pertimbangan pengambilan putusan oleh majelis hakim
pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal rentan1. Persentase kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan15 rekomendasi
serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAMrekomendasi Komnas HAM 2. Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi20 persen
4 5Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM Meningkatnya pemahaman1. Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun2 dokumen
HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia1. Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM100 orang
2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM3 kebijakan
6Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM1. Nilai akuntabilitas kinerjaB nilai
2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi80 nilai
3.03. Opini laporan keuanganWDP nilai

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 48.845.602.000,- Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 36.949.306.000,-

April 2019 Jakarta,

Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Tasdiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Ahmad Taufan Damanik

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ahmad Taufan Damanik

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama,

Tasdiyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(3)(4)
1Terpenuhinya hak korban1. Jumlah korban pelanggaran yang sudah terpenuhi haknya35 rekomendasi
2Terselenggaranya dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM1. Persentase tercapainya reformasi birokrasi65 persen

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 48.845.602.000,- Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 36.949.306.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Ahmad Taufan Damanik

Jakarta, April 2019

Pimpinan Unit Kerja,

Tasdiyanto

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR : 0 Y8 /KEP.0.0.3/XII/2019

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019

Menimbang

a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Kementerian/ Lembaga, maka setiap tahunnya Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja pada satu tahun anggaran untuk diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) untuk mendapatkan penilaian;

b. bahwa Laporan Kinerja merupakan laporan pencapaian kinerja lembaga sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komnas HAM TA 2019.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015

Menetapkantentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 6. Keputusan Ketua Komnas HAM 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang
6. Keputusan Ketua Komnas HAM 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Strategis Komnas HAM 2015-2019 MEMUTUSKAN:HAM Nomor tentang Rencana
MenetapkanKEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUNLAPORAN PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019.KINERJAINSTANSI
PERTAMAMembentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 sebagaimana dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
KEDUATim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019 sebagaimana disebut dalam Pasal pertama bekerja sejak tanggal 11 Desember 2019 – 28 Februari 2020, dengan ketentuan apabila
KETIGARuang lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 adalah: 1. Mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Komnas HAM pada TA 2019;Ruang lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak 1. Mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Komnas HAM
pada TA 2019; 2. Melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan2. Melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan
disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan capaian kinerja; 3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data,capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan 3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data,
3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan. 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemen PAN & RB terkait penyusunan Laporan
Kinerja; 5. Menyampaikan Laporan Kinerja Komnas HAM kepada Kemen PAN & RB. Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam
KEEMPAT KELIMAHAM.Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas, diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk disampaikan kepada Sidang Paripurna Komnas
KELIMAHAM.Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

KEENAM

Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal,

/0 Desember 2019

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal,

Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si NIP. 19720720 199603 1 00 1

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Nomor : 098/KEP.0.0.3/XII/2019

Tanggal : 10 Desember 2019

Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019

NO 1NAMA TasdiyantoJABATANKEDUDUKAN DALAM TIM
1TasdiyantoSekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan,Pengarah
2Esrom HamonanganPerencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Plt. Kepala Bagian Perencanaan danPenanggung Jawab
3 4Santy Rahayu NingsihPerencanaan dan Pengawasan Internal Kepala SubbagianKetua
4 5Mira Harti PuspariniEvaluasi dan Pelaporan Perencana MudaWakil Ketua
5 6Ardhan IrfanPerencana Muda Kepala SubbagianAnggota
6 7Sri Nur FathyaKerjasama Antar Lembaga Kepala SubbagianAnggota
8Andre Wahyu COrganisasi dan Tata Laksana Kepala SubbagianAnggota
9Amalia Kurniasih Ahmad NurkholisVerifikasi Keuangan Kepala Subbagian TataAnggota Anggota
Persuratan Kepala Subbagian Pengkajian danAnggota
10 11Delsy Nike Evanila SariPenelitian Hak-hak Ekosob Kepala Subagian Publikasi LaporanAnggota
12Eri RiefikaPenyuluhan Plt. Kepala SubbagianAnggota
13Donalisa MudiaRencana Mediasi Perencana PertamaAnggota Anggota
14MPerencana PertamaAnggota
14Myra PuspasariAnclia Beede
15Nisa ArralinarAnalis PengaduanAnggota
16Rifanti LaelasariPemantau Aktivitas HAMAnggota
17Putri Kusumawardani Wahyu SetyoningsihAnalis Monitoring, Evaluasi dan PelaporanAnggota
18Sonya SilviaAnalis Perencanaan AnggaranAnggota
19Sri Eni PurwaningsihVerifikator AnggaranAnggota
20Muhammad BurhanudinPerencana Ahli PertamaAnggota
21Andika FernandoPerencana Ahli PertamaAnggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 10 Desember 2019

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal,

Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si NIP. 19720720 199603 1 00 1

H KOMNASHAM KIP 1