LAPORAN KINERJA KOMISINASIONAL HAK ASASIMANUSIA
TAHUN 2019
LKIP
H KOMNASHAM KIP 1
PENGANTAR
aporan Kinerja Komnas HAM tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan good governance atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai mandat undang-undang. Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, disamping sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Komnas HAM di tahun
mendatang.
Dalam upaya untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, Komnas HAM mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Diantaranya dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama, peningkatan komitmen kinerja dengan penetapan Perjanjian Kinerja sampai pada level Eselon IV, serta mendorong monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat resiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis lembaga.
Secara keseluruhan Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan komitmen Komnas HAM dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini antara lain menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi, tantangan organisasi serta pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Komnas HAM. Pencapaian keberhasilan Komnas HAM merupakan hasil penguatan sumber daya dan perbaikan organisasi secara konsisten yang merupakan kontribusi dari semua pihak untuk mendorong pencapaian kinerja Komnas HAM.
Laporan Kinerja tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan serta tolok ukur untuk pencapaian kinerja Komnas HAM.
Jakarta, Februari 2020
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal
Dr.Tasdiyanto, SP.,M.Si
DAFTAR ISI
PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL iIi DAFTAR DIAGRAM DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN. A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. TUGAS DAN WEWENANG C.1 Tugas dan Wewenang.. C.2 Alur Pengaduan.. D. STRUKTUR ORGANISASI. 5 E. TANTANGAN ORGANISASI 9 F. DASAR HUKUM 16 G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 17 BAB II PERENCANAAN KINERJA 18 A. SASARAN STRATEGIS 18 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 20 C. PERJANJIAN KINERJA. 22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24 B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM 2019 25 C. REALISASI ANGGARAN. 88 BAB IV PENUTUP 91
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Sarana dan Prasarana 9 Tabel 1.2 Data berdasarkan Pihak yang Diadukan 10 Tabel 1.3 Data berdasarkan Sebaran Wilayah 11 Tabel 1.4 Output Pro Prioritas Nasional Komnas HAM Tahun 2019 16 Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM 19 Tabel 2.2 Perubahan Indikator Kinerja Utama 20 Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019 24 Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Tahun 2019 25 Tabel 3.3 Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM tahun 2015-2019. 27 Tabel 3.4 Jumlah Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM 2019 29 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengambilan Putusan Majelis 30 Tabel 3.6 Capaian Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM 2015-2019 31 Tabel 3.7 Penanganan kasus Dugaan Pelanggaran HAM 35 Tabel 3.8 Capaian Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup dalam rangka Reforma Agraria. 36 Tabel 3.9 Capaian Sasaran Strategis 2 Jumlah Hasil Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi 38 Tabel 3.10 Hasil Kesepakatan Perdamaian Mediasi Tahun 2019 40 Tabel 3.11 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tahun 2019 41 Tabel 3.12 Berita Acara Kesimpulan Mediasi Tahun 2019 44 Tabel 3.13 Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi Tahun 2019 45 Tabel 3.14 Berita Acara Tanpa Kesepakatan Mediasi tahun 2019 46 Tabel 3.15 Capaian Sasaran Strategis 3 Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM 2019. 50
Tabel 3.16 Hasil Kajian dan Penelitian Komnas HAM Tahun 2015-2019. 54 Tabel 3.17 Capaian Sasaran Strategis 3 57 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi Tabel 3.18 Capaian Sasaran Strategis 3 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi tahun 2015-2019 58 Tabel 3.19 Capaian Sasaran Strategis 4 Jumlah Dokumen Indeks HAM Yang Tersusun 59 Tabel 3.20 Indikator Komnas HAM 2015-2019. 60 Tabel 3.21 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan Kurikulum HAM 63 Tabel 3.22 K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM 63 Tabel 3.23 K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM. 66 Tabel 3.24 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan/ berdasarkan diseminasi HAM. 70 Tabel 3.25 Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM. 70 Tabel 3.26 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 72 Tabel 3.27 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2015-2019 73 Tabel 3.28 Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019. 78 Tabel 3.29 Nilai Evaluasi Pelakasanaan RB Komnas HAM Tahun 2015-2019 79 Tabel 3.30 Opini Laporan Keuangan tahun 2019. 85 Tabel 3.31 Opini Laporan Keuangan tahun 2015-2019. 86 Tabel 3.32 89 Komposisi Anggaran Komnas HAM Tahun 2019
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM 2019 9 Diagram 1.2 Penerimaan Berkas Pengaduan Komnas HAM Tahun 2015-2019 10 Diagram 1.3 Presentase Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak Tahun 2015-2019 14 Diagram 3.1 Kasus Mediasi Tahun 2018 dan 2019 38 Diagram 3.2 Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi .. 39
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Fungsi-fungsi Komnas HAM berdasarkan UU No 39 Tahun 1999. 4 Gambar 1.2 Alur Penerimaan Pengaduan Komnas HAM 5 Gambar 1.3 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2017-2022 6 8 Gambar 1.4 Struktur Organisasi Komnas HAM Gambar 1.5 Penerimaan Pengaduan Kasus Lahan Adat Papua... 13 Gambar 1.6 Pembentukan Jejaring Pengaduan di Sumba Barat dengan LKBH Sarnelli 13 Gambar 1.7 Pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan di festival HAM Jember 13 Gambar 1.8 Isu Strategis Komnas HAM 15 Gambar 3.1 Kegiatan Seminar Nasional dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Pada 12 Desember 2019 37 Gambar 3.2 Kegiatan Sarasehan di Jayapura dengan tema "Menilai upaya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat" 52 Gambar 3.3 In House Training dengan Tema "Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional" 54 Gambar 3.4 Komnas HAM dan Peserta pertemuan UPR di Kuala Lumpur pada November 2019. 58 Gambar 3.5 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. 62 Gambar 3.6 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.. 62 Gambar 3.7 Penyusunan Buku Panduan Sekolah Ramah HAM 69 Gambar 3.8 Uji Coba Buku Pendampingan Guru Sekolah Ramah HAM. 69 Gambar 3.9 Pelatihan Pengguanaan Buku Saku HAM Kepolisian. 71 Gambar 3.10 Koordinasi Festival HAM Tahun 2019 di Jember, Jawa Timur 71 Gambar 3.11 Penandatanganan Perjanjian Kinerja lembaga tahun 2019 Ketua dan Sekretaris Jenderal 75 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun Gambar 3.12 2019 Lembaga s.d Eselon IV. 76 Gambar 3.13 Penelaahan Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 bersama Bappenas dan DJA 76 Gambar 3.14 Hasil Evaluasi kinerja Anggaran Komnas HAM Tahun 2019 77 Penyusunan Renstra Komnas HAM 2020-2024 melibatkan Gambar 3.15 Pimpinan s.d Eselon IV 77 Gambar 3.16 Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM bersama Tim Evaluator Kemenpan RB. 84 Gambar 3.17 Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB. 84 Gambar 3.18 Exit Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB. 85 Gambar 3.19 Penyerahan Opini Laporan Keuangan Komnas HAM 88 Gambar 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2019. 89 Gambar 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2015-2019. 90
BAB
LAPORAN KINERJA KOMNASHAM2019
LKIP
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
eraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (Perpres No. 29 Tahun 2014) tentang P Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam hal ini Kementerian/Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan baik bersumber dari rupiah murni (APBN) maupun hibah. Sebagai institusi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM didukung oleh penganggaran dalam bentuk APBN dan hibah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.
Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Tanggapan positif masyarakat pada keputusan presiden ini menjadikan peran Komnas HAM semakin menguat. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU No. 39 Tahun 1999) tentang keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (7) menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan mediasi hak asasi manusia.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Untuk menjamin terciptanya kondisi ini maka Pasal 75, UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komnas HAM dibentuk dengan tujuan :
Mengembangkan kondisiyang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan;
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadimanusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagaibidang kehidupan
Disamping kewenangan menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000). Dinyatakan dalam undang-undang tersebut Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Selanjutnya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 Tahun 2008), mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2008 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam bentuk: (i) pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; (ii) pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; (iii) pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; (iv) pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan (v) pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM. Kemudian pada tahun 2012 dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 Tahun 2012) mandat Komnas HAM bertambah sebagai salah satu lembaga yang ikut merespon penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 49 Ayat (2) Komnas HAM bertugas sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional, bersama-sama dengan Pemerintah. Komnas HAM menggunakan intrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna mencapai tujuannya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, maka hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga memberikan informasi kinerja yang akuntabel. Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja yang dilakukan oleh internal Komnas HAM dapat memberikan masukan serta referensi bagi perbaikan kinerja Komnas HAM pada tahun berikutnya.
C. TUGAS DAN WEWENANG
C.1 Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, secara terperinci dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 89 Ayat 1 s.d 4.
Gambar 1.1
FUNGSI PEMANTAUN FUNGSI PENGKAJIAN Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan. FUNGSI PENYULIHAN Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi FUNGSI MEDIASI berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. manusia dengan tujuan memberikan Penyebarluasan wawasan saran-saran mengenai kemungkinan mengenai hak asasi manusia Pemanggilan kepada pihak pengadu atau aksesi dan atau ratifikasi. korban maupun pihak yang dilakukan untuk kepada masyarakat Perdamain kedua belah pihak Indonesia. dimintai dan didengar keterangannya. Pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan Penyelesain perkara melalui Upaya peningkatan Pemanggilan saksi untuk diminta didengar untuk memberikan rekomendasi cara konsultasi negosiasi, mengenal pembentukan, kesadaran masyarakat kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu mediasi dan penilaina ahli. tentang hak asasi manusia diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. perubahan, dan pencabutan melalui lembaga pendidikan Pemberian saran kepada para formal dan formal serta Peninjauan di tempat kejadian dan tempat yang berkaitan dengan hak asasi pihak untuk menyelesaikan manusía. berbagai kalangan lainnya. kejadian dan tempat lainnya yang dianggap sengketa melaluí pengadilan. perlu. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk Penerbitan hasil pengkajian dan Kerjasama dengan Penyampaian rekomendasi organisasi, lembaga atau memberikan keterangan secara tertulis atau penelitian atas suatu kasus pelanggaran pihak lainnya, baik di tingkat menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai hak asasi manusia kepada nasional, regional, maupun dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Studi kepustakaan, studi lapangan Pemerintah untuk Pengadilan. dan studi banding di negara lain internasional dalam bidang ditindaklanjuti mengenai hak asasi manusia. hak asasi manusia. penyelesaiannya. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat Pembahasan berbagai masalah Penyampaian rekomendasi yang berkaitan dengan atas suatu kasus pelanggaran tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan. perlindungan, penegakan, dan hak asasi manusia kepada pemajuan hak asasí manusia Dewan Perwakilan Rakyat Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Republik Indonesia untuk Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu Kerjasama pengkajian dan ditindaklanjuti. yang sedang dalam proses peradilan, bilamana penelitian dengan organisasi, dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran lembaga atau pihak lainnya, baik hak asasi manusia dalam masalah publik dan tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak kemudian pendapat Komnas HAM tersebut asasi manusia. wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
C.2 Alur Pengaduan
Mekanisme pengajuan laporan dan pengaduan tercantum dalam Pasal 90 UU No. 39 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :
(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM
(2) Pegaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.
Gambar 1.2 Alur Penerimaan Pengaduan Komnas HAM
ALUR PENERIMAAN PENGADUAN Petugas Administrasi Pengaduan (Pencatatan) Berkas Pengaduan : 1. Datang langsung 2. Email 3. Website Analis Pengaduan 4. Audiensi 5. Proaktif 6. Pos/cetak (Biro Umum) Berkas Pengaduan Baru Berkas Pengaduan Lanjutan Berkas Lengkap dan/ Berkas Tidak Lengkap/ atau Terdapat Unsur Pelanggaran HAM Tidak Terdapat Unsur Pelanggaran HAM/ Arsiparis Pengaduan Terima Kasih Arsiparis Pengaduan Berkas Tanpa Identitas Jelas Surat Tanggapan Pengaduan Penggabungan Berkas Validasi oleh Kabag/Kasubag Arsiparis Pengaduan Validasi oleh Kabag/Kasubag Validasi oleh Kabag/Kasubag Distribusi Berkas Arsip Komisioner Tim Bentukan / Pemantauan Mediasi ADHOC
Sumber data: Website Komnas HAM
D. STRUKTUR ORGANISASI
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 76 Ayat 2, menyebutkan bahwa Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 78 UU No. 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna, Sub Komisi dan Sekretaris Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Sidang Paripurna menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja Komnas HAM.
Gambar 1.3 Susunan Keanggotaan Komnas HAM Tahun 2017-2022
Susunan Keanggotaan Komnas HAM Periode Tahun 2017 - 2022 AHMAD TAUFAN DAMANIK Ketua Komnas HAM SANDRAYATI MONIAGA HAIRANSYAH Wakil Ketua Bidang Eksternal Wakil Ketua Internal BEKA ULUNG HAPSARA AMIRUDDIN Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan r Pemantauan dan Penyelidika MOHAMMAD CHOIRUL ANAM MUNAFRIZAL MANAN Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisioner Mediasi PNOWING AMION MRARIA
Sekretariat Jenderal berfungsi untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor
002/PERSES/III/2015, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdiri atas :
1. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerjasama dan tata usaha pimpinan. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama, terdiri dari :
Perencanaan dan a. Bagian Pengawasan Internal;
b. Bagian Kerjasama, Persidangan, dan
8O0R
“Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenang-nya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM”
Tata Usaha Pimpinan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Biro Umum
Mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM. Biro Umum terdiri dari :
a. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
b. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Biro Dukungan Penegakan HAM
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan tekhnis pelayanan pengaduan, pemantuan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Biro Dukungan Penegakan HAM, terdiri dari :
a. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan;
b. Bagian Dukungan Pemantuan dan Penyelidikan;
c. Bagian Dukungan Mediasi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Biro Dukungan Pemajuan HAM
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan dibidang pemajuan hak asasi manusia.
Biro Dukungan Penegakan HAM, terdiri dari :
a. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian;
b. Bagian Dukungan Penyuluhan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Saat ini Komnas HAM memiliki 6 (enam) Perwakilan di daerah yaitu : Perwakilan Aceh, Perwakilan Sumatera Barat, Perwakilan Kalimantan Barat, Perwakilan Maluku, Perwakilan Sulawesi Tengah dan Perwakilan Papua.
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Komnas HAM
Sidang Paripurna KOMNAS HAM Subkom Pendidikan Subkom Mediasi Subkom Pemantauan Subkom Pengkajian dan Penyuluhan dan Penyelidikan dan Penelitian Biro Perencanaan, Biro Umum Biro Dukungan Biro Dukungan Kerjasama, dan Penegakan HAM Pemajuan HAM Pengawasan Internal Bagian Perencanean Bagian Kepegawaian, Bagien Dukungan Begian Dukungan dan Hukum dan Organisasi Pelsyanan Pengaduan Pengkajian dan Pengewasan Internal Penelitian Subbagian Subbagian Subbagian Penerimaan dan Kepegawaien Subbagian Penyusunan Program Pemilahan Pengaduan Pengkajien dan den Anggaran Penelitian Hak-Hak Asasi Sipil dan Politik Subbagian Subbagian Hukum Subbagian Arsip Pengaduan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pengkajian dan Subbagian Penelitian Hak-Hak Subbagian Organisasi dan Tata Ekonomi, Sosial dan Pengewasan Internal Laksans Bagian Dukungan Budaya Pemantauan dan Penyelidikan Bagian Kerjasams, Bagian Perlengkapan Subbagian Bagian Dukungan Ussha Pimpinan dan Rumah Tangga Rencana Pemantauan Penyuluhan dan Penyelidikan Subbagian Subbagian Subbagian Kerjasama Anter Perlengkapen dan Subbagian Lembaga Inventarisasi Rencans Penyuluhan Laporan Pemantauan Subbagian Subbagian Subbagian Persidangan Publikasi dan Pelaporan Rumah Tangga Penyuluhan Begian Dukungan Subbagian Mediasi Subbagian Tata Ussha Pimpinan, Humas dan Protokol Tata Usaha Persuratan Subbagian Teknoligi Informasi Subbagian Penyuluhan Rencane Mediasi Bagian Keuangan Subbagian Laporan Medinsi Subbagian Administrasi Keuangan Subbagian Perbendaharean Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung Kel. JabFung PERWAKILAN KOMNAS HAM
Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pegawai Komnas HAM baik di Pusat dan 6 (enam) Perwakilan di daerah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua berjumlah 407 pegawai, yang terdiri dari 7 Komisioner; 177 Pegawai Negeri Sipil (PNS); 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 99 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Komnas HAM 2019
Pegawai 31% 9,75% 28,5% Komisioner PNS CPNS PPNPN
Sumber data : berdasarkan data Kepegawaian Des 2019
Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah sarana dan prasarana Komnas HAM di Pusat dan di 6 (enam) Perwakilan daerah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 1.1
Data Sarana dan Prasarana
| No | Nama Barang | Sampai dengan 2019 | |
| Kuantitas | Nilai (dalam Rupiah) | ||
| 1 | Peralatan dan Mesin | 6.097 | 28.385.643.593,- |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 23 | 15.518.594.000,- |
E. TANTANGAN ORGANISASI
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Komnas HAM telah menerima 32.236 berkas pengaduan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia (Gambar I.4).
Berdasarkan klasifikasi aduan yang diterima Komnas HAM ada 3 (tiga) tipologi aduan yang dikelola Komnas HAM yaitu berdasarkan pihak yang diadukan (Tabel I.2), sebaran wilayah (Tabel I.3), dan tipe hak yang dilanggar (Gambar I.5). Hak atas kesejahteraan dan hak atas keadilan menjadi aduan yang paling banyak diterima oleh Komnas HAM.
Diagram 1.2
Penerimaan Berkas Pengaduan Komnas HAM Tahun 2015-2019
40.000 5.314 6.098 30.000 5.387 20.000 7.188 8.249 10.000 Berkas Pengaduan 20152016201720182019
Sumber : berdasarkan data Subbagian pengaduan
Tabel 1.2
Data Berdasarkan Pihak Yang Diadukan
| NO | PIHAK YANG DIADUKAN | TAHUN | TOTAL | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | POLRI | 2.734 | 944 | 375 | 394 | 1272 | 5719 | |
| 2 | Korporasi | 1.231 | 284 | 107 | 126 | 1065 | 2813 | |
| 3 | Pemerintah Daerah | 1.011 | 252 | 93 | 106 | 703 | 2165 | |
| 4 | Lembaga Peradilan | 640 | 111 | 40 | 60 | 306 | 1157 | |
| 5 | Pemerintah Pusat (Kementerian) | 548 | 114 | 53 | 78 | 486 | 1279 | |
| 6 | BUMN/BUMD | 381 | 70 | 25 | 35 | 246 | 757 | |
| 7 | TNI | 331 | 101 | 36 | 24 | 154 | 646 | |
| 8 | Lembaga Negara (Non Kementerian) | 288 | 55 | 20 | 9 | 94 | 466 | |
| 9 | Kejaksaan | 252 | 55 | 14 | 17 | 95 | 433 | |
| 10 | Lembaga Pendidikan | 146 | 22 | 8 | 12 | 147 | 335 | |
| 11 | Pemerintah Lain | Negara | 9 | 142 | 7 | 3 | 11 | 172 |
| 12 | Lapas/Rutan | 43 | 27 | 11 | 11 | 40 | 132 | |
| 13 | Organisasi | 55 | 12 | 3 | 8 | 40 | 118 | |
| 14 | Lembaga Pelayanan Kesehatan | ayanan | 44 | 13 | 1 | 2 | 24 | 84 |
| 15 | Kelompok Masyarakat | syarakat | 0 | 20 | 10 | 6 | 56 | 92 |
| 16 | Individu | 0 | 18 | 7 | 7 | 141 | 173 | |
| 17 | Lain-Lain | to Subbion5 | 536 | 4 | 4 | 3 | 434 | 981 |
Sumber : Berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan Tahun 2019
Tabel 1.3
Data Berdasarkan Sebaran Wilayah
| No | Wilayah Asal Pengadu / Pelapor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Aceh | 111 | 68 | 63 | 92 | 119 |
| 2 | Sumatera Utara | 746 | 663 | 412 | 514 | 419 |
| 3 | Bengkulu | 43 | 38 | 24 | 38 | 28 |
| 4 | Jambi | 111 | 85 | 53 | 84 | 64 |
| 5 | Riau | 254 | 219 | 153 | 175 | 186 |
| 6 | Sumatera Barat | 358 | 391 | 276 | 273 | 280 |
| 7 | Sumatera Selatan | 182 | 188 | 180 | 207 | 162 |
| 8 | Lampung | 111 | 99 | 79 | 66 | 49 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 49 | 21 | 15 | 22 | 20 |
| 10 | Kepulauan Riau | 58 | 71 | 55 | 41 | 39 |
| 11 | Banten | 197 | 206 | 130 | 157 | 175 |
| 12 | Jawa Barat | 631 | 634 | 470 | 476 | 487 |
| 13 | DKI Jakarta | 2.316 | 1759 | 1231 | 1394 | 1201 |
| 14 | Jawa Tengah | 333 | 330 | 279 | 284 | 260 |
| 15 | Jawa Timur | 764 | 588 | 450 | 494 | 381 |
| 16 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 121 | 115 | 67 | 95 | 49 |
| 17 | Bali | 75 | 74 | 62 | 53 | 56 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 76 | 84 | 66 | 70 | 40 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 167 | 93 | 61 | 94 | 91 |
| 20 | Kalimantan Barat | 113 | 72 | 53 | 216 | 206 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 83 | 50 | 46 | 65 | 66 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 84 | 59 | 45 | 94 | 72 |
| 23 | Kalimantan Timur | 155 | 104 | 106 | 105 | 101 |
| 24 | Kalimantan Utara | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 |
| 25 | Gorontalo | 28 | 21 | 8 | 6 | 6 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 245 | 243 | 182 | 145 | 131 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 56 | 56 | 41 | 63 | 41 |
| 28 Sulawesi Tengah | ||||||
| 29 | Sulawesi Tengah Sulawesi Utara | 149 | 169 | 107 | 104 | 112 |
| 30 | Sulowesi Porat | 84 11 | 77 16 | 59 | 64 | 49 |
| 31 | Sulawesi Barat | 11 207 | 16 231 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | Maluku | 17 | 12 | 179 | 316 | 226 |
| 32 33 | Maluku Utara | 17 | 12 79 | 11 | 8 | 5 |
| 33 34 | Papua | 111 | 20 | 84 | 62 | 59 |
| 34 | Papua Barat | 29 | 20 | 18 | 7 | 10 |
| 35 | Hongkong | 1 | 1 | |||
| 36 | Jerman | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 38 | Pakistan | 1 | 1 | _ | ||
| 38 | Suriah | 1 | _ | |||
| 39 40 | Taiwan | 1 | 1 | _ | ||
| 41 | Swiss | 1 | _ | |||
| 42 | Tiongkok Amerika Serikat | 1 | 1 | _ | ||
| 43 | Malaysia | 1 | _ | |||
| 44 | Perancis | 1 | 1 | |||
| 45 | Brunei Darusalam | 18 | 2 | _ | ||
| 46 | Inggris | 1 | _ | |||
| 47 | Irlandia | 2 | 1 | |||
| 47 48 | Italia | 1 | 1 | |||
| 49 | Korea Selatan | 1 | ||||
| 50 | Ukraina | 1 | ||||
| 51 | Tanpa alamat | 162 | 238 | 292 | 193 | 1 103 |
| Tanpaalama | 8249 | 7188 | 5387 | 6098 | 103 5314 | |
| 8249 7188 5387 6098 5314 Total Sumber : Berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan Tahun 2019 | ||||||
Sumber : Berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan Tahun 2019
Melihat pada data aduan pada Tabel I.2 dan Tabel I.3, pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, Korporasi dan Pemda. Sedangkan pada sebaran wilayah yang paling banyak diadukan adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Aduan Komnas HAM tidak terbatas pada wilayah dalam negeri saja, namun beberapa aduan juga berasal dari luar negeri.
Gambar 1.5 Penerimaan Pengaduan Kasus Lahan Adat Papua
KOMISINASIONALHAKASASIANUSIA RUANG PENGADUAN
Gambar 1.6
Pembentukan Jejaring Pengaduan di Sumba Barat dengan LKBH Sarnelli
KOMISI-NASIONAL HAKASASIMANUSA BAGIAN-DUKUNGAN-RELAMANAAPS "Pembe
Gambar 1.7
Pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan di Festival HAM Jember
Diagram 1.3 Persentase Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak Tahun 2015 - 2019
0,37% Persentase Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Hak 0,78% Hak Memperoleh Keadilan 0,71% 0,08% 0,17% 0,07% 0,01% 1,09% Hak Atas Kesejahteraan 2,01% Hak Atas Rasa Aman Hak Untuk Hidup 4,23% Hak Atas Kebebasan Pribadi 20,34% Hak Mengembangkan Diri Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Hak Anak 22,06% Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Hak Perempuan Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif (UU 40/2008)
Sumber : berdasarkan data Subbagian Penerimaan dan Pemilahan pengaduan tahun 2019
Kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM tercermin dari banyaknya aduan yang diterima oleh Komnas HAM. Hasil analisis terhadap data aduan, ada empat isu yang dipandang strategis untuk menguatkan peran Komnas HAM pada tahun berikutnya yaitu: (i) Pelanggaran HAM yang berat, (ii) Peristiwa intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan, (iii) Isu-isu agraria, (iv) Tata kelola kelembagaan Komnas HAM.
Terkait dengan pelanggaran HAM yang berat, 14 (empat belas) berkas peristiwa telah disampaikan Komnas HAM ke Jaksa Agung, namun hanya beberapa peristiwa yang diteruskan oleh Jaksa Agung ke pengadilan. Tarik ulur penanganan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berat menyisakan catatan buruk atas pemenuhan hak, terutama pada korban dan keluarga korban.
Catatan lain tentang kompleksitas penyelesaian masalah HAM sebagai akibat pembangunan infrastruktur yang semakin gencar dicanangkan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM terkait konflik agraria. Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan multi dimensi diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdimensi HAM tanpa mengesampingkan kelompok-kelompok minoritas baik berdasarkan agama, ras dan suku maupun atas dasar gender, orientasi seksual dan lainnya. Salah satu cara yang dilakukan Komnas HAM untuk menangani permasalahan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan adalah dengan pendekatan langsung kepada aktor yang terlibat. Selain itu diupayakan kegiatan kultural-edukatif untuk membangun kesadaran masyarakat bangsa yang mengedepankan prinsip kesetaraan, non-kekerasan, dialogis dan emansipatoris.
Dukungan untuk mewujudkan tujuan Komnas HAM sebagaimana mandat UU No.39 Tahun 1999, pembenahan internal penting dilakukan agar Komnas HAM menjadi lembaga yang kredibel dan profesional dalam menciptakan Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia.
Tantangan Komnas HAM yang tergambar pada kondisi di atas, maka sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 fokus isu strategis yang ditetapkan adalah:
Gambar 1.8 Isu Strategis Komnas HAM
02 Peristiwa Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan 01 ISU Penyelesaian kasus-Kasus STRATEGIS Pelanggaran HAM yang 2017-2019 Berat (Masa Lalu) 03 Pemilihan Isu Strategis Konflik Agraria didasarkan pada kondisi dan situasi hak asasi manusia di 04 Indonesia serta pentingnya Tata Kelola Kelembagaan penguatan internal Komnas Komnas HAM HAM
Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) output Komnas HAM yang mendukung Pro Prioritas Nasional yaitu :
Tabel 1.4
Output Pro Prioritas Nasional Komnas HAM Tahun 2019
| KETERANGAN | TARGET | ALOKASI |
| Pro PN : Optimalisasi Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas | ||
| N2LAURU | 400 | |
| Pro PN : Peningkatan Kualitas Tahapan | ||
| Pemantauan dan Penyelidikan dalam rangka | 1 Rekomendasi | Rp. 600.000.000,- |
F. DASAR HUKUM
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Komnas HAM adalah:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VIl/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
10) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;
11) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Komnas HAM Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
·PENDAHULUAN
Menyajikan latar belakang; tugas dan wewenang; struktur organisasi; tantangan organisasi; dasar hukum; dan sistematika penyajian laporan
BAB II
·PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan sasaran strategis; indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja
BAB III
·AKUNTABILITAS KINERJA
Menyajikan capaian kinerja organisasi; realisasi anggaran
BAB IV
·PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran
BAB2
LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019
LKIP
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. SASARAN STRATEGIS
erencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan P Komnas HAM sesuai kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi berikutnya. Rencana Strategis (RENSTRA) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Renstra Komnas HAM 2015-2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015-2019. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi lembaga, sebagai berikut:
“Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"
Sebagai penjabaran dari visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM. Rumusan misi Komnas HAM yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 sebagai berikut:
1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan; dan
3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga.
Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM
| VISI | ||||
| Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan | MISI 1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus | 1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat | 1. Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat | |
| 2. Meningkatnya | ||||
| 3. Meningkatnya | ||||
| dimandatkan dalam peraturan | ||||
| 3. Mewujudkan | 2. Mempercepat dan memastikan peningkaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan | pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan; antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, | pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan | |
| peraturan perundang - undangan yang berprespektif HAM | ||||
| pelaksanaan HAM (HRI) | ||||
| Masyarakat Indonesia Meningkatnya transparansi dan | ||||
| yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya | lec | lembaga melalui electronic government Terwujudnya | ||
| ke | dan penataan kelembagaan Komnas HAM (penilaian RB) | |||
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, Komnas HAM melakukan perbaikan dan penyesuaian indikator kinerja utama pada Desember 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor. 019/Komnas HAM/XIl/2019 tentang Penetepan Perbaikan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komnas HAM. Penyesuaian dilakukan agar indikator kinerja utama dapat mencerminkan kinerja lembaga yang SMART. Indikator kinerja utama merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran Komnas HAM yang memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah dicapai. Sebagai upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) maka Komnas HAM menetapkan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja lembaga
Perbaikan dan penyesuaian indikator kinerja utama Komnas HAM meliputi:
1. Pencantuman sasaran strategis dan Mandat Undang-Undang Komnas HAM
2. Perbaikan pengukuran indikator kinerja utama yang semula berdasarkan persentase diubah menjadi jumlah
3. Perubahan Jumlah hasil penanganan sengketa HAM menjadi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM
4. Perbaikan indikator Jumlah dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun menjadi Jumlah Indeks HAM yang diimplementasi oleh Kementrian/Lembaga.
Tabel 2.2
Perubahan Indikator Kinerja Utama
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formulasi/Deskripsi Pengukuran | Alasan Memilih |
| Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditandatangani berdasarkan mandat undang- undang | Mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM | |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam | Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan | Target atau realisasi Jumlah Opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan. = x 100% Jumlah opini atas dugaan HAM yang pelanggaran | Mandat UU No.39 yang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia |
| perundang- Hakim disampaikan Komnas HAM dalam | |||||
| 3 | perundang- undangan | Jumlah Hasil penanganan sengketa HAM | disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Capaian= Realisasi x 100% Target | Realisasi x 100% | |
| Target atau realsasi sengketa HAM melalui mediasi =.. % | Target atau realsasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM ..x100 | Mandat UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | |||
| % sengketa HAM Capaian= | Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Realisasi x 100% | Realisasi x 100% | |||
| sengketa HAM Capaian= Realisasi x 100% Target | Realisasi x 100% | ||||
| Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok mengenai marginal dan rentan | Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dan Persentase instrument HAM | Target atau realisasi Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/ dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM =. % Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas | Target atau realisasi Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas | Mandat UU yang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi .x100 Manusia yang | |
| HAM =. % Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | |||||
| HAM Capaian= Realisasi x 100% Target | |||||
| Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | Target Target atau realisasi Jumlah instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | ||||
| diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Persentase | rekomendasi Komnas HAM .x100% Jumlah instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian= Realisasi x 100% Target | ||||
| instrument standar pelaksanaan HAM | Indeks HAM yang diimplementasi oleh Kementrian/ Lembaga | Target atau realisasi Jumlah Indeks HAM diimplementasi Kementrian/Lembaga Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan. Capaian= Realisasi x 100% Target | HAM yang oleh .x100% Realisasi x 100% | Mandat UU yang No.39 oleh Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | |
| 5 | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat | Jumlah K/L/D/Stakehold er yang mengimplement = asi kurikulum HAM | Target atau realisasi Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM = x100% Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasi kurikulum HAM Capaian= Realisasi x 100% Target | Mandat UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia |
| Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasi | Target | |||
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai Evaluasi dan Kemenpan | Mandat Peraturan Ketua Komnas HAM |
| 2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | Nilai evaluasi dari Kemenpan RB | Komnas HAM No.001A/KE TUA.SK/III/2 015 tentang Renstra | ||
| 3. Opini Laporan Keuangan | Hasil Opini atas Laporan Pemeriksaan BPK | 015 tentang Renstra Komnas HAM 2015- 2019 |
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019. Komnas HAM memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran melalui 2 (dua) Program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM (Program Generik) dan Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (Program Teknis) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai satu-satunya Unit Eselon I di Komnas HAM.
PERJANJIAN KINERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019
SS 1: SS 4: Terselesaikannya kasus pelanggaran Terwujudnya instrumen standar HAM yang berat pelaksanaan HAM IKK IKK Jumlah kasus pelanggaran HAM 4 Jumlah dokumen indeks HAM 2 berat yang diselesaikan Penyelidikan (HRI) yang tersusun Dokumen SS5: SS2: Meningkatnya penyelesaian kasus Meningkatnya pemahaman HAM pelanggaran HAM aparatur negara dan sebagaimana dimandatkan dalam masyarakat Indonesia peraturan perundang-undangan Persentase opini atas dugaan Jumlah K/L/D/Stakeholder yang IKK 1 pelanggaran HAM sebagai IKK 1 mengimplementasikan 100 Orang 100 bahan pertimbangan dalam kurikulum HAM Persen pengambilan putusan oleh majelis hakim IKK2 IKK2 Jumlah kebijakan yang 3 dibentuk/diubah/dibatalkan Jumlah hasil penanganan Kebijakan berdasarkan diseminasi HAM sengketa HAM melalui 77 Kasus mediasi SS3: SS6: Meningkatnya hasil Terwujudnya reformasi birokrasi dan pengkajian dan penelitian mengenai penataan kelembagaan Komnas kelompok marginal dan rentan serta HAM pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang IKK 1 berperspektif HAM Nilai akuntabilitas kinerja B Nilai Persentase kebijakan yang IKK 1 dibentuk/diubah/dibatalkan 15 IKK2 berdasarkan rekomendasi Rekomendasi Nilai evaluasi pelaksanaan 80 Nilai Komnas HAM IKK2 Persentase instrumen HAM IKK3 yang diaksesi/ratifikasi Opini laporan keuangan WDP Nilai 20 Persen berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
BAB KOMNAS HAM
LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019
LKIP
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
alam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Komnas HAM telah berupaya semaksimal mungkin agar menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komnas HAM tahun 2019 dengan realisasinya.
Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja, dilakukan dengan mengevaluasi capaian-capaian tahun sebelumnya untuk menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian 2019 |
| 1 | Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | 4 Penyelidikan | 3 Penyelidikan |
| 2 | berat Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan | Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis | 100% | 100% |
| Jumlah hasil penangganan sengketa HAN melalui mediasi | 77 Kasus | 113 Kasus | ||
| 3 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahandan pencabutan peraturan perundang-undangan | Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 8 Rekomendasi | 8 Rekomendasi |
| Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 20% | 20% |
| 4 | Terwujudnya instrument standar HAM | pelaksanaan | Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan oleh K/L terkait | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 5 | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat Indonesia | Jumlah K/L/D/ Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 100 Orang | 40 K/L/D/S | |
| Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | 3 Kebijakan | 3 Kebijakan | |||
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 80 | Belum Tersedia | Belum Tersedia | ||
| Opini laporan keuangan | angan | WTP | Belum Tersedia | ||
B. PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KOMNAS HAM
TAHUN 2019
| Sasaran Strategis 1 : |
| •Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat |
| Indikator Kinerja |
| •Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan |
Sesuai mandat Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat bersama dengan unsur masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu dilakukan pula penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKPHAM).
Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Jumlah Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Yang Diselesaikan Tahun 2019
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 1 | Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang | pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | 4 Penyelidikan | dan 401 SKKPHAM |
Dalam melaksanakan penyelidikan pada peristiwa pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM berwenang :
a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalammasyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaranhak asasi manusia yang berat;
b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentangterjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan danbarang bukti;
c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dandidengar keterangannya;
d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yangdianggap perlu;
f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkandokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, pengeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu, dan mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan
Pada sasaran strategis ini, kewenangan Komnas HAM secara eksplisit telah tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berperan sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat. Penyelidikan merupakan proses untuk menuju tahap penyidikan. Komnas HAM sepanjang tahun 2019 telah menangani kasus pelanggaran HAM yang berat yaitu:
1) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai 2014
2) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Timang Gajah, di Aceh
3) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Bumi Flora, di Aceh
4) Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban
Dari penanganan kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan 3 (tiga) penyelidikan dan 1 (satu) penanganan pelanggaran HAM yang berat dalam pemenuhan hak korban. Berdasarkan data tersebut capaian sasaran strategis pertama Komnas HAM di tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebesar 75% dan telah menerbitkan 401 SKKPHAM.
Komnas HAM sejak tahun 2015 hingga 2019 telah menyerahkan berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebanyak 5 (lima) peristiwa pelanggaran HAM yang berat ke Jaksa Agung dari 14 (empat belas) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang ditangani.
Tabel 3.3
Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM Tahun 2015 - 2019
| NO | |||||||
| _ | KASUS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | STATUS |
| 1 | PeristiwaJambo Keupok di Aceh | Proses | Selesai | . | . | . | Berkas sudah di Kejaksaan |
| 2 | Selatan Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara | Proses | Proses | Selesai | . | . | Berkas sudah di Kejaksaan |
| 3 | KasusTrisaksi, Semanggi I dan Semanggi II | . | . | . | . | . | Belum ditindaklanjuti oleh |
| 4 | Kasus Mei 1998 | . | . | . | . | . | Kejaksaan Belum ditindaklanjuti |
| 5 | Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002) - Wamena | . | . | . | Selesai | . | Kejaksaan Belum ditindaklanjuti oleh |
| 6 | (2003) Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998 | . | . | . | . | . | Kejaksaan Belum ditindaklanjuti |
| 7 | Kasus Talangsari 1989 | . | . | . | . | . | Kejaksaan Belum ditindaklanjuti |
| 8 | Kasus Penembakan Misterius 1982- | . | . | . | . | . | Kejaksaan Belum ditindaklanjuti oleh |
| 9 | 1985 Kasus Tragedi 1965-1966 | . | . | . | . | . | Kejaksaan Belum ditindaklanjuti |
| 10 | Peristiwa kekerasan di Kabupaten Paniai 2014 | Proses | Proses | Proses | Proses | Proses | Kejaksaan Proses Penyelidikan (pada Feb 2020 telah selesai berkas |
| 11 | Peristiwa Pembunuhan yang diduga dukun | Proses | Proses | Proses | Selesai | Berkas sudah di Kejaksaan | |
| dn | santet 1998-1999 di Banyuwangi | ||||||
| 12 | Peristiwa Rumah Geudong dan Pos SattisLainnya 1989- 1998 di Pidie | Proses | Proses | Proses | Selesai | Berkas dikembalikan pada November 2018, dan pada Desember 2018 Komnas HAM memberi tanggapan bahwa petunjuk Jaksa Agung yang disampaikan melalui pengembalian berkas merupakan tugas dari | |
| 13 | Peristiwa Timang Gajah 2001 di | Proses | Proses | Proses | Proses | Proses | Penyidik bukan Penyelidik Proses Penyelidikan |
| 14 | BenerMeuriah Peristiwa Bumi Flora 2001 di Aceh | Proses | Proses | Proses | Proses | Proses | Penyelidikan Proses Penyelidikan |
Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat diperlukan kebijakan yang realistis dari pemerintah agar adanya jaminan tidak berulangnya peristiwa tersebut dan pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk memastikan dilakukannya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM No. 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan ini mengatur tentang pemberian surat keterangan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang selanjutnya dapat dijadikan salah satu syarat untuk permohonan bantuan medis dan psikososial kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pada 2019, Komnas HAM telah mengeluarkan 401 SKKPHAM yang melebihi target 400 SKKPHAM atau mencapai 100.25%. Pencapaian ini lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya mencapai 194 SKKPHAM. Peningkatan capaian 2019 sejalan dengan kenaikan anggaran. Upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat yang telah dilakukan Komnas HAM dengan pemberian surat keterangan korban telah dilakukan Komnas HAM sejak tahun 2015-2019. Adapun rincian sebagai berikut:
Tabel 3.4
Jumlah Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM 2019
| No | Provinsi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agus | Sep | Okt | t | Nov | Des | Jml |
| 1 | DKI Jakarta | - | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 2 | Banten | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Jawa Barat | - | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 17 | |||||||
| 4 | Jawa Tengah | 1 | 2 | 87 | 61 | 1 | 73 | 223 | |||||||
| 5 | DI Yogyakarta | . | 1 | 24 | 30 | 1 | 1 | 54 | |||||||
| 6 | Sumatera Barat | . | . | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 | ||||
| 7 | Sulawesi Tengah | . | - | 1 | 38 | 1 | 1 | 62 | |||||||
| 8 | NTT | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Jumlah | - | 23 | 4 | 13 | 112 | 115 | 38 | 7 | 89 | 1 | 401 | ||||
Sumber : Tim SKKPHAM Komnas HAM
Selama melakukan upaya pemenuhan hak – hak korban, tim yang melakukan verifikasi ke lapangan menemukan beberapa kendala yang dialami selama melaksanakan proses verifikasi yaitu : Korban atau keluarga korban kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memproses SKPPHAM, Kebanyakan kondisi fisik korban mulai menurun akibat faktor usia dengan kata lain korban sudah memasuki masa lanjut usia dan hidup dalam kemiskinan. Selain itu, tim verifikasi seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses kediaman atau domisili korban dikarenakan jarak yang jauh ataupun kondisi geografis yang ekstrim. Tim verifikasi juga acapkali mengalami intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan kehadiran tim dilapangan. Selain itu proses verifikasi juga terkendala oleh beberapa faktor internal dimana data base dan pengelolaan arsip Komnas HAM yang masih manual.
Walaupun Pemulihan hak korban baru terbatas pada pemberian bantuan medis dan psikososial dari LPSK namun korban atau keluarga korban tetap membutuhkan SKKPHAM sebagai pengakuan negara terhadap korban pelanggaran HAM yang berat karena masih adanya ancaman, gangguan, teror, intimidasi, dan kekerasan dari aparat keamanan, ormas tertentu, dan pihak lainnya. Selain itu, masih adanya perlakuan diskriminatif dari aparat pemerintahan maupun aparat keamanan setempat kepada korban atau keluarga korban terhadap program layanan publik seperti pendidikan, kesehatan serta jaminan sosial sehingga hak korban untuk mendapat penghidupan yang layak sebagai warga negara tidak terpenuhi.
Untuk mengatasi problema yang dialami oleh korban atau keluarga korban Komnas HAM melakukan beberapa kegiatan yang dapat mengurangi permasalahan yang dialami oleh korban dan keluarga korban seperti : membangun komunikasi yang efektif dengan korrban dan pendamping, membangun dukungan lewat komunikasi publik dengan akademisi dan mengefektifkan komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga negara lainnya.
Sasaran Strategis 2 :
•Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan
Indikator Kinerja 2.1 :
Sasaran strategis ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dan jumlah penanganan sengketa HAM melalui mediasi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya adalah memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan (Amicus Curiae).
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Majelis
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- | Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis | 100 Persen | 100 Persen |
Pada tahun 2019, Komnas HAM menargetkan capaian untuk persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sebesar 100%. Sampai dengan Desember 2019 Komnas HAM sudah memberikan 2 (dua) opini atas dugaan pelanggaran HAM atau sebesar 100%. Pemberian opini atas dugaan pelanggaran HAM telah dilakukan Komnas HAM dari tahun 2015-2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) opini. Adapun rincian sebagai berikut:
Tabel 3.6
Capaian Persentase Opini Atas Dugaan Pelanggaran HAM 2015-2019
| TAHUN | JUMLAH OPINI | KASUS | |
| 2015 | 10 Opini | Investigasi | 1. Pemenuhan hak atas keadilan dan kepemilikan warga Desa Medeng, Kab. Tangerang sebagai pemilik lahan seluas 1.9Ha melawan pengembang perumahan PT. Paramount Serang ditujukan Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Tangerang Cq. Ketua Majelis Hakim Perkara No 374/PDT.G/2014/PN.TNG 2. Pemenuhan hak atas keadilan bagi Rudi Soik dalam pemberantasan praktek mafia perdagangan orang di tubuh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Perkara No.295/Pen/Pid.B/2014 3. Hak Atas Keadilan bagi Sdr. March Vini Handoko yang dikriminalisasi oleh Polda Bali meskipun sudah ada Laporan Audit Investigasi dari Divisi ProfesiMabes Polri No. LHA/13/III/2014/ROWABPROF yang menyimpulkan bahwa terhadap perkara keperdataan kepemilikan lahan dan kondotel telah terjadi kriminalisasi ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Perkara No.748/PID.B/2014/PN.Dps Pemenuhan hak asasi masyarakat hukum adat terkait dengan kriminalisasi terhadap Sdr. Bachtiar bin Sabang, salah seorang pemangku adat Turungan (No: Reg. Perkara: /PDM- 35/Sinjai/12/2014) ditunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Sulawesi Selatan 5. Hak atas kesejahteraan menyangkut kepemilikan lahan |
| K/Pidsus/2015 | K/Pidsus/2015 | |
| 2016 | 4 Opini | 10. Terkait kriminalisasi profesi advokat Sdr. Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Sdr. PS Jemmy Mokolensang, SH sebagai terdakwa tindak pidana memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin sesuai perkara No. 508/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel di Pengadilan Jakarta Selatan diytujukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1. Pendapat Komnas HAM Nomor: 0.302/K/PMT/III/2016, 31 Maret |
| 2016 | 2016 di PN Pangkalan Bun berkenaan dengan pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi Gusti Gelombang yang pada 17 April 2015 melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penipuan ke Polda Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada 17 September 2015 Gusti Gelombang dilaporkan ke Polres Kota Waringin Barat atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Padahal dalam laporan 17 April 2015 belum ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Perkara No. 01/Pid.B/2016/PN Pbu 2. Pendapat Komnas HAM Nomor: 1.562/K/PMT/X/2016, 4 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi Tigor Gemdita Hutapea, Obed Sakti, Andre Dominika yang ditangkap oleh Kepolisian dan mengalami kekerasan berupa pemukulan, tendangan pada saat melakukan aksi damai menolak PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan , diitujukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara No. 344/Pid.B/PN JKT.PST 3. Pendapat Komnas HAM Nomor: 1.563/K/PMT/X/2016, 4 Oktober 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenaan dengan hak memperoleh keadilan, hak menyampaikan pendapat di muka umum, hak untuk tidak disiksa bagi 23 buruh yang tergabung dalam KSBSI, FSPASI, Dewan SBSI, KSPI pada saat melakukan aksi damai menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pihak Kepolisian melakukan pembubaran dengan menembakan watercanon, dan melakukan pemukulan, tendangan dan seretan serta menangkap para buruh untukdibawa ke Polda Metro Jaya, ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis | |
| 2017 | 4 Opini | Sihombing, ditujukkan Ketua Mahkamah Agung RI 1. Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan Pemenuhan Hak atas Keadilan bagi terpidana Sdr. Paulo Sergio Barboza Medeiros 2. Pendapat Komnas HAM atas Citizen Lawsuit kasus Karhutla 2015 di Kalimantan Tengah 3. Pendapat Komnas HAM atas Perkara No. 55/PAN.MK/2017 4. Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan Ha katas Kesejahteraan bagi Sdr. Chakra Panatagama dan Sdr. Budi Purwanto |
| 2018 | 3 Opini | 12. | 1. Kasus Penyiksaan oleh LBH Jakarta 2. Kasus Kriminalisasi saksi ahli an Dr.Ir Basuki Wasis Msi |
| 1. Kasus Penyiksaan oleh LBH Jakarta 2. Kasus Kriminalisasi saksi ahli an Dr.Ir Basuki Wasis Msi | |||
| 2019 | 2 Opini | 31 | 3. Kasus Korban 65 Nani Nurani 1. Pemberian pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) dalam kasus sengketa lahan di Desa Tiberias, Kec. Poigar Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara |
| 2. | Mongondow Sulawesi Utara Pendapat Komnas HAM untuk perkara peninjauan kembali atas putusan kasasi No. 3286K/Pdt/2015 |
Amicus curiae atau pemberian pendapat HAM di Pengadilan merupakan salah satu kewenanganan Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pemantauan. Hal ini disebutkan sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak."
Dalam pelaksanaannya, pemberian pendapat HAM di Pengadilan atau amicus curiae tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kendalakendala sebagai berikut :
1. Konsep amicus curiae belum dikenal dalam proses peradilan, baik oleh hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun korban dan/atau saksi;
2. Peraturan pelaksana yang mengatur pemberian pendapat HAM dalam proses peradilan belum ada; dan
3. Pengadu banyak yang belum mengetahui kewenangan amicus curiae yang dimiliki oleh Komnas HAM.
Dalam rangka mengatasi kendala-kendala di atas, Komnas HAM melakukan FGD terkait Identifikasi Model Pemberian Pendapat HAM di Pengadilan (Amicus Curiae) oleh Komnas HAM RI Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam FGD tersebut mengundang Komisioner dan Staf Bagian Pemantauan dan Penyelidikan serta 2 (dua) orang narasumber dari ICJR dan PBHI. Dari hasil diskusi tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa perlu adanya evaluasi terhadap semua kerja Komnas HAM dalam pemberian pendapat HAM di pengadilan, salah satu pentingnya penggunaan istilah pemberian pendapat HAM sesuai yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bukan amicus curiae.
2. Bahwa pemberian pendapat HAM di Pengadilan masih tetap dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
3. Bahwa perlu adanya pengaturan internal yang lebih jelas dalam memberikan batasan-batasan terkait teknis prosedural pemberian pendapat HAM oleh Komnas HAM dan pengaturan terkait hal yang bisa diberikan pendapat HAM oleh Komnas HAM.
4. Bahwa perlu untuk disampaikan adanya perbedaan antara pendapat ahli dan pendapat Komnas HAM kepada Pengadilan dan perlu pendekatan ke Mahkamah Agung RI, untuk mensosialisikan fungsi Komnas HAM dalam memberikan pendapat HAM dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.
Untuk itu, tindak lanjut yang dibutuhkan adalah penyusunan mekanisme internal pemberian pendapat HAM di Pengadilan oleh Komnas HAM dan komunikasi dengan Mahkamah Agung Rl. Namun demikian, upaya komunikasi khusus terkait fungsi pemberian pendapat HAM dengan Mahkamah Agung RI harus berdasarkan kebijakan Anggota Komnas HAM.
Selain pemberian opini, Komnas HAM juga diamandatkan dalam perundang-undangan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Pada 2019 Komnas HAM menerima 3.084 berkas pengaduan yang ditindaklanjuti dengan penanganan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.049 kasus baru dan 1.035 kasus lanjutan. Sebanyak 2.757 kasus diterima oleh Komnas HAM RI di Jakarta, dan 327 kasus diterima melalui kantor perwakilan Komnas HAM RI. Dari 3.084 berkas pengaduan yang diadukan tersebut, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan menerima kasus sebanyak 954 kasus, yang terdiri dari 424 kasus baru dan 530 kasus lanjutan1 untuk selanjutnya ditangani oleh masingmasing staf laporan pemantauan dan penyelidikan. Kasus-kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan inilah yang kemudian disebut penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan.
Kasus-kasus yang ditangani yang merupakan capaian dari indikator jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan dengan target 600 kasus, tapi dapat dicapai sebanyak 596 kasus, yang artinya 99% dari target dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.7
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM
| No. | Keterangan | Jumlah Capaian |
| Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM a. Resume atas kasus baru yang ditangani (325 kasus) Rekomendasi akhir (43 kasus) Memorandum pelimpahan kasus ke Mediasi atau Perwakilan (31 kasus) | 587 kasus | |
| 3. | Penanganan Cepat Tanggap atas Isu-isu Aktual Nasional di Indonesia Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM oleh 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM | 2 kasus 6 kasus |
| 4. | HAM oleh 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM Evaluasi dan Monitoring Penanganan Pemantauan Dugaan | 1 laporan |
| Pelanggaran HAM | 596 kasus |
Dalam pencapaian penanganan kasus pelanggaran HAM tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu pengadu tidak memberikan informasi tindak lanjut/perkembangan atas kasus-kasus yang diadukan, sehingga banyak kasus yang masih menggantung penyelesaiannya; kurangnya respon dari pihak-pihak terkait atas surat Komnas HAM, terutama terkait rekomendasi Komnas HAM yang tidak dintindaklanjuti; dan Kurangnya keterbukaan pihak-pihak terkait dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk proses pemeriksaan kasus.
Selain itu, sesuai amanat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM memiliki mandat melakukan pantauan dalam pemilu dan pilkada guna mendorong negara melalui penyelenggara pemilu memenuhi hak untuk turut serta dalam pemerintahan bagi warga negara yang dituangkan dalam MoU antara Komnas HAM dengan KPU Nomor: 009/NKHB/IX/2015 dan Nomor: 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015. Berdasarkan mandat ini dibentuk tim pemantau melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 12/SP/X/2018 dan diperpanjang dengan SK Nomor 002/KomnasHAM/I/2019.
Komnas HAM RI telah melakukan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pemilihan umum sejak 2014. Pada tahun 2019, pemantauan Komnas
HAM RI memfokuskan pada 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu pencegahan tindakan diskriminasi, pemastian pemenuhan hak pilih, dan kemurnian hasil pemilihan. Komnas HAM juga memberikan perhatian atas kematian anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019. Dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 lalu telah berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Komnas HAM memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian, KPU/Bawaslu sebagai penyelenggara serta pengawas pemilu yang telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
Komnas HAM selaras mandat konstitusionalnya terpanggil ikut aktif mendorong pemerintah agar mampu menjawab pemenuhan hak warga negara dalam menangani konflik agraria agar masalah penyelesaian tanah tidak menimbulkan masalah baru lagi. Berdasarkan identifikasi data aduan masyarakat kepada Komnas HAM, dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 30% kasus teridentifikasi sebagai kasus/konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 444 desa dan 200 kota yang terdampak oleh konflik agraria. Konflik di sektor perkebunan meningkatn 4 (empat) kali lipat dibandingkan dengan luasan di sektor lainnya. Jumlah luasan konflik agraria di sektor ini mencapai 591.640,32 ha. Luasan konflik tersebut disusul di sektor kehutanan mencapai 65.669,52 ha, pesisir 54.052 ha, pertambangan 49.692 ha, properti 13.004,763 ha, dan infrastruktur 4.859 ha.²
Tabel 3.8
Capaian Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan hidup dalam rangka Reforma Agraria
| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres |
| Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka | Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan penegakan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 % |
Berdasarkan hal tersebut, maka setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi pertimbangan Komnas HAM perlu menyusun Kertas Kebijakan (Policy Paper) terkait "Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Perspektif HAM berbasis penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM. Empat hal tersebut adalah: (1) konflik agraria nasional yang masih akan terus terjadi di beragam sektor kehidupan dan potensial meningkat terus secara nasional, mengingat adanya keterbukaan kebijakan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur; (2) peluang kesempatan politik mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui kebijakan Perpres 86/2018, (3) masih sedikitnya resolusi koflik agraria yang berbasis perspektif HAM; (4) mandat Komnas HAM untuk mendorong dan memastikan semua kebijakan Negara dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM yang melindungi hak dan martabat kemanusian beserta seluruh hak dasarnya diindungi oleh negara. Dengan demikian, Kertas Kebijakan ini adalah upaya terobosan Komnas HAM untuk ikut serta mempercepat jalan dan peluang alternatif baik secara politik kebijakan maupun kelembagaan dalam penyelesaian konflik agraria nasional berperspektif HAM.
Merujuk pada kasus konflik agraria yang masuk pengaduan Komnas HAM ada lima tipologi rezim: (1) Rezim pemberian ijin/konsesi, (2) Rezim kebijakan pembangunan infrastruktur, (3) Rezim land grabbing, penyerobotan lahan sepihak atau pendudukan Iliegal, (4) rezim kemudahan investasi skala besar, (5) Rezim keamanan pendukung konflik agraria.Dengan merujuk tipologi rezim di atas maka resolusi konflik yang perlu ditawarkan: (1) harmonisasi kebijakan dan regulasi ijin dan konsesi lintas sektoral berbasis HAM, (2) mengecek ulang skema kepatuhan prinsip HAM dalam kebijakan percepatan infrastruktur dan investasi, (3) koreksi kebijakan dan regulasi penanganan konflik dengan pnggunaan kekuatan Polri/TNI, (4) moratorium ijin dan konsesi di wilayah yang dengan indek konflik dan pelangaran HAM.
Gambar 3.1
Kegiatan Seminar Nasional dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Pada 12 Desember 2019
Kenflik Agrarta dalam l'erspektif Hsk Aani Marusia
Sasaran Strategis 2 :
•Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan
Indikator Kinerja 2.2 :
Pada tahun 2019, Komnas HAM menargetkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kasus penanganan sengketa HAM yang selesai penanganannya melalui mekanisme mediasi. Penangan sengketa HAM dinyatakan selesai penanganannya sesuai kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a, c, d dan e dan Pasal 91 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelesaian kasus ini secara administratif ditutup dalam bentuk Memorandum Penutupan Kasus dan Surat Penutupan Kasus
Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis 2 Jumlah Hasil Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan | Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi | 77 Kasus | 113 Kasus |
Selama Tahun 2019, Komnas HAM menerima berkas pengaduan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme mediasi sebanyak 174 kasus baru dan 564 adalah kasus lanjutan dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2018 yang tediri atas 126 kasus baru dan 685 adalah kasus lanjutan.
Diagram 3.1 Kasus Mediasi Tahun 2018 dan 2019
Kasus dibagian mediasi 800 685 561 600 400 174 26 168 200 113 0 Tahun 2019 – Kasus Baru Tahun 2018 Kasus Lanjutan ■ Penutupan Kasus
Kasus baru merupakan kasus yang diterima pada tahun berjalan, sedangkan kasus lanjutan merupakan kasus yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya dan masih dalam proses penanganan (aktif). Masih tingginya jumlah kasus lanjutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sifat kasus yang kompleks dan sulitnya menghadirkan prinsipal dari para pihak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani kasus dan sistem penanganan kasus yang perlu diperbaiki. Terkait dengan adanya perbedaan jumlah kasus pada 2018 dengan kasus lanjutan tahun 2019, karena ada beberapa kasus yang sudah ditutup pada tahun 2018 tetapi belum tercatat dalam penutupan kasus.
Untuk itu, ke depan penentuan target capaian juga perlu melihat pada aspek kualitas, terutama terkait dengan prinsip mediasi yang cepat, efektif, dan berbiaya rendah. Adapun faktor yang menyebabkan mengapa capaian melebihi target adalah karena ada beberapa jenis/kriteria penutupan kasus yang masing-masing mempunyai bobot pembiayaan yang bervariasi. Adapun kriteria penutupan kasus adalah tercapainya akta perdamaian, saran diselesaikan melalui jalur pengadilan, tidak adanya itikad baik dari pengadu, dan kasus sudah diselesaikan oleh para pihak. Dari sebanyak 51 kasus yang dilakukan mediasi pada 2019, sebanyak 21 kasus ditangani di Jakarta Pusat, sehingga pembiayaan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, bukan berarti bahwa capaian yang melebihi target berarti anggaran sudah lebih dari cukup, akan tetapi oleh karena variasi bobot pembiayaan dalam penanganan kasus yang beragam dan sebagian dari kegiatan mediasi dilaksanakan di Jakarta Pusat sehingga pembiayaan lebih efisien.
Dari 113 kasus yang ditutup, 35 kasus merupakan kasus baru yang di tutup pada tahun 2019 dan 78 sisanya adalah kasus lanjutan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.
Diagram 3.2 Penanganan Sengketa HAM melalui Mediasi
800 685 700 595 564 600 480 500 378 400 300 159 168 139 200 116 117 113 92 79 95 46 100 6 9 32 o Sengketa Sengketa Baru Sengketa di Kesepakatan Rekomendasi taħun Tutup mediasi sebelumnya 2015 2016 2017 2018 ■2019
1Kasus Lanjutan merupakan berkas yang diterima oleh Komnas HAM dalam rangka pemberian klarifikasi, tanggapan maupun informasi perkembangan kasus yang disampaikan oleh pengadu maupun instansi terkait
2https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan
Kesepakatan Perdamaian
Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Tabel 3.10
Hasil Kesepakatan Perdamaian Mediasi Tahun 2019
| No. | Kasus | Hasil |
| Sdr. Erwin Deguchi dan Pemerintah Kota Tangerang | kepemilikan tanah | |
| 2. | pengosongan rumah dinas yang terletak di Kompleks Cevest/BBPLKI, Jalan Guntur Raya Nomor 1, RT 01/RW | tempat tinggal |
| 3. | Sdr. Dimyati (orang tua dari Ziaulhaq Mulki Zulfikar) dan | |
| 4. | warga Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar, Riau, dan | kepemilikan tanah |
| relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) antara PKL di Alun- Alun Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo Bondowoso dan | ekonomi | |
| Sdr. Binsar Surya Dinata dan Dinas Kependudukan dan | ketenagakerjaan | |
| Kesepakatan perdamaian atas sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Arif Gunawan dan PT Esitas Pasific. | ketenagakerjaan | |
| antara Sdr. Supriyadi dan PT Argomuko Tanah Rekah Estate, di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. | ketenagakerjaan | |
| warga Dusun Limboro dan Pemerintah kabupaten Seram | ||
| Karang Agung dan Kelompok Tani Sri Gading dengan PT | kepemilikan tanah | |
| 11. | Pemenuhan hak atas |
| dan PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin. | E&P Indon | nesia di Kabup | en Musi | ||
| 12. | Kesepakatan perdamaian atas penertiban/pengosongan/penggusuran bangunan di atas lahan Jalan Bougenville raya RT 01, RW 11 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, antara 45 (empat puluh lima) orang warga RT 01 Jakasampurna dan Pemerintah Kota Bekasi. | perdamaian atas 01 Jakasampurna dan Pemerintah Kota Bekasi. | atas permasalahan | tempat tinggal | Pemenuhan hak atas tempat tinggal |
| 13. | Kesepakatan perdamaian kasus lahan Pasar Lubuk Buaya, antara Kaum Suku Sumpadang Lubuk Buaya dan Pemerintah Kota Padang, di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. | Kesepakatan perdamaian kasus lahan Pasar Lubuk Buaya, antara Kaum Suku Sumpadang Lubuk Buaya dan Pemerintah Kota Padang, di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera | Pemenuhan hak ekonomi |
Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan sebagian para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi.
Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan pada 2019 adalah 19 dokumen, yang dirinci pada tabel berikut:
Tabel 3.11
Kesepakatan Perdamaian Sebagaian Tahun 2019
| No | Kasus | Hasil |
| 1. | Kesepakatanperdamaian sebagian terkait dengan penyelesaian sengketa lahan antara 39 (tiga puluh sembilan) warga Desa Cijengkol dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), serta Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Toto | Pemenuhan hak atas kepemilikan lahan |
| 2. | Cimanggis-Cibitung II Kesepakatan perdamaian atas penyelesaian kasus | Pemenuhan hak |
| ketenagakerjaan antara Sdr. Arisya Zuhra Namira dan PT Icart Group Indonesia | atas ketenagakerjaan | |
| 3. | Kesepakatan perdamaian sebagian terkait kasus ganti rugi lahan proyek pelebaran Jalan Lintas Selatan (JLS) antara warga Desa Cakul, warga Desa Pandean, serta warga Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VIII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Trenggalek | Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah |
| 4. 5. | Kesepakatan mediasi sebagian atas sengketa lahan antara masyarakat Desa Ukui Dua dengan PT Indosawit Subur, Riau Kesepakatan perdamaian sebagian kasus | Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah Pemenuhan hak |
| penggusuran/penertiban warga RT 002/RW 006 Kampung Mekarsari, Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang | atas tempat tinggal | |
| 6. 7. | Kesepakatanperdamaian sebagian atas sengketa ketenagakerjaan antara M. Ramdan, dkk, dan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Kesepakatan perdamaian sebagian antara Poniyem dan PT | Pemenuhan hak atas ketenagakerjaan Pemenuhan hak |
| Konsina terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup mengenai polusi suara dan getaran atas beroperasinya mesin textil milik PT Konsina yang berdampak kerusakan bangunan rumah dan kesehatan pengadu Kesepakatan perdamaian sebagian sengketa lahan antara | atas kesehatan dan tempat tinggal yang layak Pemenuhan hak | |
| 8. | Yayasan Dana Islamic Center Ikatan Masjid Indonesia Muttahidah (YASDIC IMMIM) Kabupaten Pinrang dan Pengurus Besar Darul Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) Kabupaten Pinrang | atas lahan |
| 9. | Kesepakatan perdamaian atas penyelesaian sengketa hak ketenagakerjaan antara Sdr. Amiruddin Panjaitan, dkk dengan PTPN IV | Pemenuhan hak ketenagakerjaan dan hak atas tempat tinggal |
| 10. | Kesepakatan perdamaian sebagian antara Keluarga Alm. Siti Nurhafizah yaitu Sdr. Muhamad Saprijal dan Direktur TB Setia Jaya terkait dengan penyelesaian sengketa lakalantas pada 29 April 2014 di Jalan Raya Puncak, Cianjur, Jawa Barat yang mengakibatkan hilangnya nyawa a.n. Alm. Siti Nurhafizah oleh kendaraan roda empat milik perusahaan TB Setia Jaya Abadi | Pemenuhan hak atas jaminan sosial |
| 11. 12. | Kesepakatan perdamaian sebagian kasus kerusakan lingkungan di Dusun Gunung Karasik, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur yang Diduga terkait dengan beroperasinya PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Kesepakatan perdamaian sebagian kasus dugaan pengambilalihan tanah oleh PT Bangkitgiat Usaha Mandiri terhadap tanah warga eks transmigrasi / UPT Kuala Kuayan IV-A) di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang, | Pemenuhan hak atas lingkungan hidup Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah |
| 13. | Kesepakatan perdamaian sebagian sengketa lahan antara Sdr. M Yusuf Malaka dan Pemerintah Kota Kendari | Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah |
| 14. | Kesepakatan perdamaian sebagian kasus rencana penertiban lahan terkait pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota Depok | Pemenuhan hak- hak ekonomi |
| 15. | Kesepakatan perdamaian sebagian terkait permasalahan hak ekosob dan sipol masyarakat penghuni tapal batas akibat sengketa tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat | Pemenuhan hak atas pembangunan |
| 16. | Kesepakatan perdamaian sebagian terkait kasus lahan antara masyarakat adat Tananahu dan PTPN XIV Awaiya di Kabupaten Maluku Tengah | Pemenuhan hak atas tanah ulayat (adat) |
| 17. | Kesepakatan perdamaian sebagian sengketa hak atas lahan antara warga Kebun Sayur RT 05/RW 06, Kelurahan Ciracas dan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur | Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah |
| 18. | Kesepakatan perdamaian sebagian atas sengketa lahan 33 (tiga puluh tiga) persil antara Kelompok Tani H. Suardi Rasyid dan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II (Wilmar Group) | Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah |
| 19. | dan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II (Wilmar Group) Kesepakatan perdamaian sengketa pemberian kompensasi antara Sdr. Alimin dkk. dan PT ST Nickel Resources | tanah Pemenuhan hak- hak ekonomi |
Selain dokumen kesepakatan mediasi, juga bagian mediasi menghasilkan berita acara mediasi atas kegiatan pelaksanaan mediasi yang dilakukan.
Adapun jenis-jenis Berita Acara Mediasi:
1. Berita Acara Kesimpulan Mediasi
Berita Acara Kesimpulan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat hasil pertemuan mediasi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi.
Berita Acara Kesimpulan Mediasi dibuat apabila salah satu pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi tidak mendapat mandat dari prinsipal, namun pihak lainnya bersedia untuk melanjutkan pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI; dan/atau salah satu pihak tidak hadir dan proses mediasi tidak dapat dilanjutkan sehingga penanganan kasus dihentikan.
Berita Acara Kesimpulan Mediasi yang dihasilkan pada 2019 adalah sebanyak 5 dokumen yang terdiri atas isu lahan dan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.12
Berita Acara Kesimpulan Mediasi Tahun 2019
| No. | Kasus | Hasil |
| 1. | terkait permasalahan Berita acara mediasi penyerahan sertifikat hak milik antara Sdr. Bisi dkk, PT Harapan Hibrida Kalbar, dan Koperasi Kusuma Sawit Mandiri | Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah |
| 2. | Berita acara pertemuan mediasi atas sengketa kompensasi banjir akibat pembangunan lahan parkir hotel antara Sdr. Marjohan Syam dan Hotel Grand Central Pekanbaru | Pemenuhan hak atas kesejahteraan |
| 3. | Berita acara kesimpulan mediasi kasus antara Keluarga Besar Dorosaya dan PT Adidaya Tangguh di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara | Pemenuhan hak atas tanah masyarakat adat |
| 4. | Berita acara kesimpulan mediasi kasus dampak lingkungan antara Petrus Maheri dkk. dan PT Adidaya Tangguh di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara | Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat |
| 5. | Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Berita acara kesimpulan mediasi kasus antara Petrus Dorosaya dan PT Adidaya Tangguh di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara | dan sehat Pemenuhan hak atas tanah masyarakat adat |
2. Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi
Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat tentang penundaan mediasi di antara para pihak yang bersengketa, alasan-alasan penundaan mediasi, serta penetapan waktu mediasi lanjutan yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, mediator sengketa HAM, dan saksi-saksi.
Berita Penundaan Perundingan Mediasi yang dihasilkan pada 2019 sebanyak 8 dokumen, terdiri atas isu lahan dan ketenagakerjaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 3.13
Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi Tahun 2019
| No. 1. | Berita acara penundaan perundingan terkait dengan | Terbangunnya komunikasi |
| Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) | ||
| (Persero) Provinsi Sulawesi Selatan | pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi | |
| pelaksanaan HAM yang kondusif | ||
| Pegadaian dan Kementerian Keuangan RI | bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif | |
| antara masyarakat 12 kecamatan di Kabupaten | bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang |
| (UI P3BS) | ||
| 6. | Notulensi pertemuan antara Komnas HAM RI dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait kasus dugaan pengambilalihan tanah oleh PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT BUM) terhadap tanah warga eks Transmigrasi / UPT Kuala Kuayan IV-A di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif |
| 7. | Berita acara penundaan perundingan kasus tanah ulayat seluas 300 hektar antara Kelompok Tani Tompek yang tergabung dalam KUD Damai Sejahtera dan PT AMP Plantation (Wilmar Group) | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi |
| 8. | Berita acara penundaan perundingan atas penyelesaian sengketa lahan seluas 114 HA di Desa Bah Balua, Kecamatan Bangun Purba, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara antara Kel. Tani Bah Balua Sejahtera dan PT. NV Perimex | kondusif Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif |
3. Berita Acara Tanpa Kesepakatan
Berita Acara Tanpa Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator, Mediator Sengketa HAM, dan saksi-saksi yang memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa kesepakatan di antara para pihak serta alasan-alasan tidak tercapainya kesepakatan, atau tidak terlaksananya mediasi karena salah satu pihak tidak hadir.
Berita Acara Tanpa Kesepakatan yang dihasilkan pada 2019 adalah sebanyak 11 dokumen sebagai berikut:
Tabel 3.14
Berita Acara Tanpa Kesepakatan Mediasi Tahun 2019
| No. | Kasus | Hasil |
| 1. | Berita acara mediasi tanpa kesepakatan atas penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Angga Meidiansyah dan PT Go Rental Subkontrak Pertamina Ep Asset 2 | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif |
| 2. | Berita acara tanpa kesepakatan terkait dengan penyelesaian sengketa nilai penggantian lahan antara 39 (tiga puluh sembilan) warga Desa Cijengkol dan Kementerian Pekerjaan Umum | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang |
| dan Perumahhan Rak | |||
| dan Perumahan Rakyat RI serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) pada proyek pembangunan jalan tol Cimanggis- Cibitung II Berita acara tanpa kesepakatan kasus antara | kondusif Terbangunnya komunikasi | Terbangunnya komunikasi | |
| 3. 4. | Sdr. Sanidin dan Sdr. Misyati dengan PTPN XII Berita acara terkait permasalahan penertiban | antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi | antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang Terbangunnya komunikasi |
| 4. | Berita acara terkait permasalahan penertiban rumah warga di Jalan Tanjung Nomor 10/12 RT 06, RW 03, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, antara Sdr. Djoko Susanto dkk. Dan TNI-AD Kodam IV Diponegoro serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berita acara mediasi terkait kasus pemindahan | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif | — |
| Pasar Mingguan "Tais" ke Pasar Harian "Sembayat" antara Para Pedagang Pasar Mingguan Tais dan Pemerintah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Berita acara tanpa kesepakatan sengketa | antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi | — | |
| 7. | ketenagakerjaan antara pensiunan eks PNS Perum Pegadaian dan Kementerian Keuangan RI Berita acara mediasi tanpa kesepakatan atas | antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan kondusif Terbangunnya komunikasi | HAM yang |
| permasalahan pemberhentian mahasiswa a.n. Raja Godang antara Sdr. Nazaruddin Arif (orang tua dari Raja Godang) dan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berita acara pertemuan mediasi terkait penyelesaian sengketa lahan dalam | antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif Terbangunnya komunikasi | ||
| 8. | penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan jaringan sutet 150 KV antara masyarakat 12 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Penyalur dan Pengatur Beban Sumatera (UI P3BS) | antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan kondusif | HAM yang Terbangunnya komunikasi |
| Berita acara tanpa kesepakatan terkait penyelesaian sengketa hak ketenagakerjaan antara Forum Komunikasi warga pensiunan PTP Nusantara IV dengan PTP Nusantara IV | antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif | ||
| 10. | Berita acara mediasi atas sengketa ketenagakerjaan antara Sdr. Mhd. Razali dan PT Primagraphia Digital | atas sengketa | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif |
| 11. | Berita acara sengketa lahan antara warga penggarap lahan, PT Satu Stop Sukses dan Perhimpunan Pensiunan PNS Pemilik Kavling Ditjen Perkebunan atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, kab. Tangerang, Banten | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan kondusif | Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga HAM yang |
Dalam pelaksanaan fungsi mediasi, hasil atau kesimpulan pertemuan bersama berada di tangan Para Pihak. Komnas HAM RI yang bahkan dalam kapasitas sebagai mediator otoritatif tidak dapat memaksakan atau memerintahkan kepada salah satu dan/atau para pihak untuk mencapai komitmen bersama tertentu. Namun pelaksanaan fungsi mediasi melalui pertemuan bersama diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemajuan dan penegakan HAM di Republik Indonesia.
Keberhasilan Komnas HAM dalam meredam konflik melalui proses mediasi pihak yang bersengketa memberikan dampak yang positif baik pada pihak bersengketa maupun masyarakat sehingga program pembangunan pemerintah dalam memenuhi hak atas kesejahterakan kehidupan masyarakat dapat meningkat.
Selain itu ada beberapa kendala internal dan eksternal yang dialami oleh Komnas HAM dalam penanganan sengkete HAM melalui proses mediasi.
1. Internal :
a. Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Bagian Dukungan Mediasi, Bagian Perencanaan dan instansi terkait di luar Komnas HAM untuk melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai target capaian dan anggaran Bagian Dukungan Mediasi;
b. Dalam menjalankan fungsi mediasi, Bagian Dukungan Mediasi bersama Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi harus tetap berpedoman pada SOP, Indikator Prioritas Penanganan Kasus (IPPK) dan Parameter Keberhasilan Mediasi (PKM), serta menyusun mekanisme dan strategi baru dalam penanganan kasus, misalnya mekanisme penanganan kasus secara bersama-sama antara unit yang satu dengan unit lainnya ;
c. Agar segera dilakukan inventarisir dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perlatan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM;
d. Agar revisi SOP Mediasi segera disahkan sehingga dapat dijadikan dasar hukum pemberian mandat kepada jajaran Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan tahap-tahap tertentu dalam suatu proses mediasi tanpa keterlibatan Komisioner secara langsung;
e. Dapat segera dirumuskan penyamaan pengertian nomenklatur terkait kasus dan berkas, sehingga terdapat kepastian data mengenai kasus dan berkas yang diterima oleh Bagian Dukungan Mediasi;
f. Agardilakukanlangkah-langkahkomprehensif dalamrangka merealisasikan pembentukan Jabatan Fungsional Mediator HAM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
2. External :
a. Agar proses usulan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, atau usulan pembentukan undang-undang tentang Komnas HAM tetap dilanjutkan, dengan mencantumkan sejumlah isu tentang peningkatan mandat mediasi Komnas HAM dalam undang-undang dimaksud, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif atau tidak menghadiri undangan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus;
b. Agar komunikasi dengan Mahkamah Agung tetap dilanjutkan guna merealisasikan mandat Komnas HAM terkait dengan pelaksanaan fiat eksekusi atas Kesepakatan Perdamaian Komnas HAM, yang dalam pelaksanaannya merupakan ranah kewenangan yudikatif;
c. Agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga atau Kementerian terkait dalam hal penanganan kasus-kasus Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), maupun Barang Milik BUMN;
d. Agar disusun kembali program yang lebih komprehensif tentang penyebarluasan mediasi oleh Komnas HAM kepada publik, dan melanjutkan rekomendasi tahun lalu yang belum terealisasi yaitu menginisiasi komunitas-komunitas mediasi mandiri di sejumlah daerah, terutama daerah yang cukup tinggi angka kasusnya. Komunitas ini kelak akan menjadi jaringan utama Komnas HAM dalam upaya pencegahan konflik sosial yang dapat berujung pada pelanggaran HAM yang serius di daerah tersebut.
Sasaran Strategis 3 :
•Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangan yang berperspektif HAM
Indikator Kinerja 3.1 :
Sasaran strategis ini merefleksikan peran Komnas HAM untuk berkontribusi melalui rekomendasi pengkajian dan penelitian Komnas HAM yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM
Tabel 3.15 Capaian Sasaran Strategis 3 Jumlah Kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM 2019
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 3 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai sekolompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan | Jumlah kebijakan dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 8 Rekomendasi | 8 Rekomendasi |
Sepanjang 2019, bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian telah melakukan beberapa kajian terkait isu-isu strategis dalam pencapaian sasaran strategis mengenai kelompok marjinal dan rentan yang diaplikasikan dalam kajian Standar Norma dan Pengaturan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta Standar Norma dan Pengaturan atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.Beberapa pengkajian dan penelitian dengan metode kualitatif dan/atau kuantitatif telah dilakukan oleh Komnas HAM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan. Pelaksanaannya terbagi atas aspek hak sipil dan politik (sipol) dan aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).
Secara garis besar tahapan kegiatan pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM meliputi (i) Perencanaan pengkajian dan penelitian yang dimulai dengan kajian literatur dan pembuatan desain penelitian, (ii) pelaksanaan pengkajian dan penelitian dengan tahapan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan sebagainya, (iii) pelaporan pengkajian dan penelitian yang merupakan tahapan terakhir.
Tahun 2019 Komnas HAM menargetkan 8 rekomendasi, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah menghasilkan8 rekomendasikebijakanyang dibentuk/diubah/dibatalkan atau sama dengan 100%, hal ini merupakan capaian yang optimal.
Berikut adalah rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM sepanjang 2019 :
a. Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat(Unwilling Unable)
b. Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain
c. Rekomendasi Tim Kajian Anti Terorisme
d. Rekomendasi Tim Kajian Anti Penyadapan
e. Rekomendasi Tim NPM (National Preventive Mechanism)
f. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.
Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan g. Beragama dan Berkeyakinan
h. Rekomendasi Tim Kajian Infrastruktur dalam Perspektif HAM
Untuk isu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, terdapat kajian dari Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat. Kajian ini didukung dengan pelaksanaan survei penuntasan pelanggaran HAM serta pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu juga didukung oleh survei refleksi atas pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Survei dilaksanakan pada 34 Provinsi dan bekerja sama dengan Litbang Kompas dengan 200 responden dengan pembagian profil responden yang beragam. Terdapat 2 kajian lainnya terkait dengan penuntasan pelanggaran HAM berat, yaitu Tim Kajian Anti Terorisme, dan Tim Kajian Anti Penyadapan. Hasil kajian disampaikan dalam bentuk rekomendasi dari Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian.
Gambar 3.2
Kegiatan Sarasehan di Jayapura dengan tema “Menilai Upaya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat."
Dalam pelaksanaan kajian atas isu terkait penyelesaian kasus Agraria. Kajian yang dilakukan tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelanggaran atas kasus agraria. Namun, perlu dicatat, kajian Tim Kajian Infrastruktur yang berperspektif HAM menyinggung beberapa kasus pelanggaran terhadap agraria atas pembangunan Infrastruktur pada periode kepempimpinan pemeritahan Jokowi-JK (2015-2019). Begitu juga untuk kajian Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan Organisasi dan Lembaga lain, kegiatan kajian ini turut menyisipkan tema agraria atas kasus pelanggaran HAM. Kajian utama yang dilakukan pada 2019, yaitu kajian dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Kajian ini terkait langsung dengan isu strategis yaitu tentang intoleransi.
Delapan rekomendasi kajian dan penelitian yang dihasilkan Komnas HAM pada 2019 telah disampaikan kepada koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian. Dari delapan rekomendasi yang dihasilkan, terdapat empat rekomendasi yang disampaikan ke stakeholder diantaranya :
1. Rekomendasi Tim National Preventive Mechanism memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam mendorong adanya ratifikasi terhadap protokol 1967 dan konvensi pengungsi 1951 untuk mendorong memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mendorong adanya peraturan teknis terkait implementasi Perpres No.125 tahun 2016 serta memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk memasukan kurikulum HAM dan hak-hak pengungsi dalam materi ajar di politeknik Imigrasi Kemenkum HAM, mendorong adanya evaluasi terhadap implementasi SOP
Rudenim dan usulan perubahan dengan dinamikan terkini di lapangan dan mendorong memberikan pendidikan dan penyuluhan terkait keberadaan dan hakhak pengungsi dan pencari suaka di dalam Rudenim, baik kepada petugas maupun masyarakat sekitar Rudenim
2. Rekomendasi Tim Kajian RUU Penyadapan yang menjadi rekomendasi terhadap pembentukan RUU penyadapan dalam prespektif HAM yang disampaikan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Mentri Hukum dan HAM RI agar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang penyadapan memperhatikan perihal perlindungan HAM serta benturan dan kebutuhan teknis penyadapan
3. Rekomendasi Tim Kajian RUU Terorisme memberikan masukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.
4. Rekomendasi Komnas HAM RI terkait penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam melakukan pengkajian dan penelitian selama tahun 2019 terdapat hambatan yang dialami Komnas HAM yaitu adanya perubahan personil dijajaran pejabat struktural sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan langkah-langkah strategis kerja dalam pencapaian keluaran dan penyesuain mekanisme kerja yang berubah mulai dari metode riset sampai dengan advokasi riset yang akan dilaksanakan. Dalam menghadapi kendala tersebut langkah yang dilakukan Komnas HAM adalah dengan mengubah metode kerja serta melakukan riset-riset kecil yang di dukung dengan melaksanakan survey dengan pihak lain guna melengkapi kelengkapan riset. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan melibatkan NGO guna membantu percepatan pelaksanaan riset pengkajian dan penelitian Komnas HAM.
Melalui pembaharuan metode pengkajian dan penelitian diharapkan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi. Melihat dari pencapaian yang memenuhi target yang ditetapkan, pelaksanaan pengkajian dan penelitian berjalan dengan baik. Untuk kedepannya Komnas HAM akan terus meningkatknan perbaikan mekanisme pengkajian dan penelitian agar tercapai kualitas hasil kajian dan penelitian yang lebih baik dan mengontrol terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.
Gambar. 3.3
In House Training dengan tema "Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional"
Selama 5 (lima) tahun terakhir pencapaian hasil rekomendasi kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengkajian dan penelitian dan penetapan target menyesuaikan dengan subjek prioritas guna menghasilkan rekomendasi dari hasil pengkajian dan penelitian yang berkualitas.
Tabel 3.16
Hasil Kajian dan Penelitian Komnas HAM Tahun 2015 – 2018
| Tahun | Jumlah kajian | Hasil kajian |
| 2015 | 6 Rekomendasi Kajian | 1. Draft RUU Disabilitas 2. Konsep penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu 3. Revisi Kitab UU Hukum Pidana 4. Penelitian/pengkajian korupsi dan HAM di sektor kehutanan 5. Kajian Hak Nelayan Tradisional Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang Kelautan dan Perikanan 6. Kajian Revisi UU 39/1999 tentang HAM |
| 2016 | 5 Rekomendasi Kajian | 1. Pengesahan UU No.8/2016 ttg Penyandang Disabilitas 2. Konsep penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu 3. Revisi Kitab UU Hukum Pidana 4. Revisi UU 39/1999 tentang HAM 5. RUU Peradilan Militer |
| 2017 | 15 Rekomendasi hasil Kajian/ Penelitian | 1. Revisi UU 39/1999 tentang HAM 2. Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 3. Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak 4. Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi |
| Kepolisian | |||
| 8. Kajian Hak atas Air Negeri | 7. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan 8. Kajian Hak atas Air 9. Kajian Advokasi Buku II RKUHP 10. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi 11. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi 12. Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Pekerja Pariwisata di Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Barat 13. Kajian RUU Masyarakat Adat 14. Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 15. Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa 1. Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak di Indonesia (Right To Food) | ||
| 2018 | 14 Rekomendasi hasil Kajian/ Penelitian | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 4. Penetapan Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis 5. Tolak Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM Khusus Rekomendasi Pengkajian & Penelitian. 6. Konferensi Penelitian HAM 2018 di Jember (Kerjasama dengan kampus UNEJ, Sepaham, Komnas Perempuan AJAR dan Migran Care) 7. Kebijakan dan tata kelola anggaran atas Convention on the right of person with disabilities(CPRD) 8. Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan "Menoropong Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak : Analisis Keterjangkauan". 9. Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM "Dekonstruksi Hukum Acara Dalam UndangUndang No. 26 |
| Hadapan hukum 14. Pemetaan 34 Provinsi mengenai Persepsi Perbedaan Ras dan Etnis atas UU Nomor 40 Tahun 2008 |
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada 2019 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2018, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan pada 2019 lebih kecil dibandingkan dengan penetapan pada 2018. Target yang ditetapkan pada 2019 merupakan kebijakan yang diambil mengingat pada tahun sebelumnya objek penelitian terlalu banyak dan tidak focus dengan tema yang menjadi perhatian besar pada tahun berjalan serta kurangnya SDM untuk melaksanakan kajian dan penelitian. Pada 2019 diputuskan untuk fokus pada penyusunan dua Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang menjadi Prioritas Lembaga, yaitu SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dan SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Selain itu, juga ditambah dengan enam kajian yang juga mendukung isu HAM pada 2019, antara lain Tim Kajian tentang RUU Penyadapan, Tim Kajian Infrastruktur berbasis HAM, dan kajian lainnya.
Sasaran Strategis 3 :
•Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangan yang berperspektif HAM
Indikator Kinerja 3.2 :
•Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM
Merujuk UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 89 ayat (1) point (a) disebutkan untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi.
Mengacu pada pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999 di atas, kewenangan Komnas HAM dibatasi hanya pada pemberian saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi, sedangkan pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan aksesi dan atau ratifikasi dalam hal ini adalah pihak pemerintah.
Tabel 3.17
Capaian Sasaran Strategis 3 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 3 | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai sekolompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang- undangan yang | Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 20 Persen | 20 Persen |
Indikator presentase instrumen HAM yang diaksesi atau ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dicapai dalam proses yang panjang, upaya Komnas HAM dalam memberikan saran-saran dan mendorong pemerintah untuk melakukan aksesi dan atau ratifikasi dilakukan dalam bentuk turut aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membahas isu-isu HAM yang secara periodik dibahas dalam pertemuan UPR (Universal Periodic Review).
Dari pertemuan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan aksesi dan atau ratifikasi terhadap instrumen HAM tersebut, terdapat 5 (lima) isu HAM yang diusulkan untuk diratifikasi, yaitu (i) isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, (ii) Rancangan Undang-undang KUHP (RKUHP), (iii) Rancangan Undang-undang Penyadapan, (iv) isu pembangunan infrastruktur berbasis HAM, dan (v) Isu tentang National Preventive Mechanism (NPM).
Gambar 3.4 Komnas HAM dan peserta pertemuan UPR di Kuala Lumpur pada November 2019
Pada 2019 ini Komnas HAM berhasil mencapai target, 20 persen dari 5 (lima) isu diatas, yaitu Komnas HAM berhasil menyelesaikan Kajian mengenai Rancangan KUHP yang berisi saran-saran dalam upaya agar pemerintah tidak mengesampingkan prinsip dan asas HAM sehingga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara dapat ditegakkan.
Saran-saran Komnas HAM yang tertuang dalam hasil Kajian RKUHP tersebut sudah diberikan ke Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Komnas HAM nomor 062/TUA/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
Tabel 3.18
Capaian Sasaran Strategis 3 Persentase Instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi tahun 2015-2019
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 NA | 2018 | 2019 20% | ||
| Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai sekolompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM | Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | NA | NA | NA | NA | 20% |
Jika melihat capaian indikator Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM selama 5 tahun ini, terlihat bahwa pada tahun ini target yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu 20% dari 5 (lima) isu yang diusulkan oleh Komnas HAM untuk dapat di aksesi dan atau ratifikasi oleh pemerintah.
Sasaran Strategis 4 :
Indikator Kinerja 4 :
•Jumlah Dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun
Tabel 3.19
Capaian Sasaran Strategis 4 Jumlah Dokumen Indeks HAM Yang Tersusun
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 4 | Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM | Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
Mengacu pada dokumen Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019 yang disahkan dengan Peraturan Nasional Hak Manusia Ketua Komisi Asasi Nomor 001A/Ketua.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019, pada sasaran strategis 5 terdapat rumusan terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI), pada matriks kinerja sasaran strategis tersebut mempunyai target masing-maisng 2 standar pelaksanaan HAM pada tahun 2015 dan 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target tersebut dengan disusunnya Indikator Kinerja Kepolisian berbasis HAM dan Indikator Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Pada tahun 2017, menindaklanjuti indikator yang telah disusun pada 2015 dan 2016, Komnas HAM memperjanjikan indikator sasaran strategis presentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator Sekolah Ramah HAM, Human Rights Cities, Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.
Seiring dengan pergantian komisioner di Komnas HAM pada akhir 2017, terdapat perubahan strategi, pendekatan penggunaan Indeks HAM diganti dengan Standar Norma dan Pengaturan. Pada 2018, Komnas HAM melalui sub komisi Pengkajian dan Penelitian telah merampungkan penyusunan Standar Norma dan Pengaturan untuk isu Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Tabel 3.20 Indikator Komnas HAM 2015-2019
| JUMLAH | HASIL | ||
| TAHUN | JUMLAH INDIKATOR | 1. Indikator Kinerja Kepolisian | HASIL 1. Indikator Kinerja Kepolisian Indikator kinerja kepolisian dibagi atas beberapa kategori berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu elemen dasar pada proses penyelidikan dan penyidikan yang meliputi ketentuan yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kapolri mengenai jaminan keamanan pribadi, serta adanya jaminan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (hak mendapatkan bantuan hukum, didampingi penerjemah dan sebagainya). Untuk indikator proses menekankan pada prosedur standar yang menghormati HAM dalam pengumpulan informasi/alat bukti selama masa penyelidikan dan penyidikan, jaminan |
| 2015 | 2 Indikator HAM | 2. | harus dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai aparat penegak hukum terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan Indikator Hak-hak Ekosob Pada 2015, Subkom Pengkajian dan Penelitian memfokuskan kegiatannya pada penyusunan indikator untuk hak-hak Ekosob yang terfokus pada hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, air, dan jaminan sosial. Kegiatan ini diawali dengan studi pustaka serta melakukan pertemuan untuk mendefinisikan indikator Hak-hak Ekosob. Selanjutnya dilakukan FGD untuk meminta masukan para pakar di bidang hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas air, dan sebagainya. Tim peneliti juga melakukan turun lapangan untuk pencarian data dengan menemui pakar hukum dan akademisi untuk membantu mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan indikator HAM sebanyak 6 (enam) kali, yaitu ke Malang, Palembang, Mataram, Bandung, Makassar dan Denpasar Bali 1. Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM Indikator dibagi sesuai dengan 8 tugas dan fungsi kepolisian yang diturunkan dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi kepolisian, |
| 2016 | 2 Indikator | yaitu: | 1. Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis HAM Indikator dibagi sesuai dengan 8 tugas dan fungsi kepolisian yang diturunkan dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi kepolisian, yaitu: Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penyelidikan dan penyidikan, yang terdiri dari indikator penyelidikan dan penyidikan terutama tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang perlindungan korban |
| Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang anak yang berhadapan dengan hukum | ||||
| tahanan perempuan Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang hak masyarakat hukum adat Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penggunaan kekuatan minimum senjata Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penanganan konflik Indikator kinerja kepolisian berbasis HAM tentang penanganan pengungsi dan nonkewarganegaraan 2. Indikator Hak-hak Ekosob | ||||
| 2017 | 2 Indikator | 2. | 1. Review hasil diseminasi Indikator Hak Atas Kesehatan Uji coba dan diseminasi ini dilakukan di Denpasar, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Uji coba dan diseminasi ini dimaksudkan untuk menguji sekaligus sebagai sosialisasi atas Hak Atas Kesehatan Review hasil diseminasi Indikator Hak Atas Pangan Penyempurnaan workplan HRI Komnas HAM | |
| 2018 | 1 Standar Norma | dan Etnis | Standar Norma dan Pengaturan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis | |
| 2019 | 2 Standar Norma | Berkeyakinan 2. Berorganisasi | 1. Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi | |
Pada 2019 Komnas HAM telan mencapai target dengan menyusun 2 dokumen Standar Norma dan Pengaturan, yaitu untuk (i) Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan (ii) Isu Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Untuk isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM sudah melakukan sarasehan yang dilaksanakan di Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat dengan menghadirkan peserta dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat sipil dan juga media massa.
Gambar 3.5 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Sedangkan untuk isu kebebasan berkumpul dan berorganisasi, pada 09 September 2019 sudah dilakukan diskusi publik dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan dihadiri perwakilan dari Mabes POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM dan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Gambar 3.6 Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
Sasaran Strategis 5 :
•Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia
Indikator Kinerja 5.1 :
Tujuan dari sasaran strategis ini yaitu meningkatkan pemahaman HAM pada aparatur negara dan masyarakat Indonesia. Sasaran strategis ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM dan Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.
Tabel 3.21
Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan Kurikulum HAM
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 5 | Meningkatnya HAM pemahaman aparatur Negara dan masyarakat Indonesia | Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 100 Orang | 40 K/L/D/S |
Dasar perhitungan pada indikator kinerja ini adalah jumlah K/L/D/S yang telah mendapatkan penyebaran wawasan HAM melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sosialisasi kurikulum HAM. Komnas HAM telah melakukan Pelatihan dan Seminar terhadap 40 K/L/D/S untuk kegiatan prioritas K/L yaitu Sekolah Ramah HAM, Polisi Berbasis HAM, Kota Ramah HAM (Human Rights Cities) dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas, dimana setiap kegiatan dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Sehingga capaian jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM sesuai dengan target yang diperjanjikan. Data K/L/D/S 1 Januari s.d 31 Desember 2019 ditunjukkan pada di bawah ini:
Tabel 3.22
K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM
| Kementerian Lembaga | Daerah | Stakeholders | Stakeholders | |
| Kemenkopolhuka m | Kemenkopolhuka KPAI | KPAI | Pemerintah Kabupaten Jember | LBHM |
| POLDA MALUKU | POLDA MALUKU | Komnas HAM Perwakilan Maluku | Kota Batu | Hivos |
| Divisi (Divkum) Polri | Hukum Mabes | UHAMKA | Kota Banjarmasin | Humasnitas Global |
| D | DPRD Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat | Serdang Bedagai | Asosiasi guru pendidikan agama Islam indonesia | |
| Cahaya | |||
| Sespimmen | Nusra Maumere NTT | (AGPAII) Yayasan Cahaya | |
| Lemdiklat Polri Lemdiklat Polri | Lemdiklat Polri | Kota Bogor | Guru (YCG) TAF |
| SMA AI Izhar | SMA AI Izhar | Manggarai Timur | PT. MRT |
| SMK Negeri 27 | SMK Negeri 27 Kabupaten | Kabupaten Pakpak | Umar Yayasan |
| DPR RI | Bharat | Kota Metro Lampung | Kayam PWE |
| Kabupaten | Kabupaten | AMKRI | |
| K | Karan | Karanganyar Kabupaten Sukabumi | INFID |
| Ka | Kabupaten | Kabupaten | |
| K | Kota B | Kulonprogo Kota Banjarbaru | |
| K | Kota | Kota Balikpapan | |
| Kota Samarinda | Kota Samarinda | ||
| Kabupaten | Kabupaten Luwu | ||
| T | Timur | ||
| 3 Kementerian 9 Lembaga | 9 Lembaga 17 Daerah | Kabupaten Banggai 17 Daerah | 11 Stakeholders |
Secara umum jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan jumlah dibandingkan tahun 2018, yakni dari 20 K/L/D/S meningkat menjadi 40 K/L/D/S dengan target pada tahun 2018 100 orang capaiannya 600 orang dan di tahun 2019 target 100 orang capaiannya 1.200 orang.
Komnas HAM telah menggunakan segenap SDM yang ada guna menjalankan programprogram tersebut kendati dengan jumlah yang terbatas. Demikian pula halnya dengan infrastruktur penyebarluasan wawasan HAM berupa Website, Tabloid Wacana, Majalah Suar, dan Jurnal HAM serta terbitan-terbitan non rutin lain, telah dioptimalkan untuk mendukung program-program prioritas tersebut dan menjalankan fungsi penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat 2 a UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Dari pelaksanaan program-program tersebut telah dihasilkan kurikulum pelatihan yang sebagian bahkan telah diterjemahkan dalam bentuk modul dan manual pelatihan. Sebagaimana target Kinerja Renstra Komnas HAM 2015-2019, pada program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM khususnya pada kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara, Subkomisi Penyuluhan mencapai sasaran kegiatan meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia melalui pelatihan dan diseminasi, sebanyak 17 diseminasi/ pelatihan (2015), 25 diseminasi/ pelatihan (2016), 30 diseminasi/ pelatihan (2017), 35 diseminasi/ pelatihan (2018), dan 40 diseminasi/ pelatihan (2019). Kurikulum, modul, dan manual pelatihan yang dihasilkan telah dioptimalkan penggunaannya pada kegiatan diseminasi/ pelatihan tersebut. Bukan hanya sekedar menjalankan pelatihan dan diseminasi, kegiatan ini telah berimbas pada penerapan kurikulum HAM dan pembentukan kebijakan serta pengubahan dan pembatalan kebijakan yang tidak berperspektif HAM sebagaimana ditampilkan pada bagan di bawah.
Kendati demikian, evaluasi juga perlu dilakukan terkait inovasi kegiatan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang hanya dijalankan secara 'old school' karena begitu banyak persoalan HAM yang belum terjawab dan menjamurnya mekanisme kekinian yang lebih menyentuh publik. Sebut saja konten digital yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat dan berjejaring dengan kalangan influencer.
Kendala :
Terdapat persoalan pada level inovasi kegiatan yang belum menyerap persoalan HAM mendasar yang terjadi di masyarakat dan pada level mekanisme pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kemajuan jaman dan menyentuh publik yang lebih luas.
Selain itu, sebagaimana ketentuan UU No. 39 Tahun 1999, khususnya Pasal 89 Ayat 2 huruf a, Komnas HAM melalui Subkomisi Penyuluhan juga bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Terkait hal ini, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan telah mempunyai infrastruktur pendukung seperti website, tabloid Wacana, Majalah Suar, dan Jurnal HAM. Oleh karenanya, telah dihasilkan materi publikasi melalui terbitan rutin tersebut. Tak hanya terbitan rutin, buku-buku terkait isu HAM dan sejumlah materi kampanye juga telah dihasilkan. Materi ini telah disebarluaskan melalui sejumlah aktivitas dan kegiatan. Persoalannya, kendati aktivitas ini telah dilaksanakan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program subkomisi dan lembaga, namun tidak disebutkan sama sekali dalam Renstra sebagai Sasaran Strategis maupun Indikator Kinerja. Alhasil ouput yang telah dihasilkan tidak terhitung sebagai kinerja lembaga.
Upaya perbaikan :
Mendorong fungsi penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat sebagaimana ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bagian dari output yang dihasilkan lembaga, membangun mekanisme kerja yang lebih baik, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kerja sama dengan jaringan dalam rangka memberikan ide, inspirasi dan motivasi yang dibutuhkan, serta berintegrasi dengan mekanisme kekinian guna menyentuh publik yang lebih luas.
Sepanjang Tahun 2015 s.d. 2019, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan telah menghasilkan 4 modul dan 3 kurikulum. Modul yang dimaksud adalah :
1. Modul Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Fasilitator
2. Manual Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Partisipan
3. Modul Pelatihan HAM untuk Pemuka Agama
4. Modul Pelatihan untuk Penegak Hukum
Sementara kurikulum yang telah dihasilkan adalah :
1. Buku Saku HAM digunakan sebagai panduan bagi Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah digunakan sebagai salah satu materi dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan HAM bagi Anggota Kepolisian khususnya Satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, Reserse Kriminal.
2. Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA untuk mendorong terwujudnya program Sekolah Ramah HAM. Buku ini telah diimplementasikan sebagai instrumen pembelajaran bagi Guru khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM yang ditujukan sebagai panduan para Penilai (unsur Komnas HAM, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat sipil) untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah HAM
Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM yang telah diimplementasikan sebagai instrumen penyuluhan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Daerah
Tabel 3.23
K/L/D/S yang mengimplementasikan kurikulum HAM
| KURI KULUM | KONSEP | IMPLEMENTASI | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Polisi Berbasi s HAM | Konsep Polisi Berbasis HAM adalah pengarusutam aan dan penerapan nilai-nilai HAM | MoU Pelatihan HAM di 34 Polda dan mengadakan Pelatihan PBH di 6 Wilayah Polda yaitu | Kepolisian RI melalui Divisi Hukum Polri. | •Lokalatih "Penyusunan Manual, Buku Saku dan Pembentukan Tim Fasilitator Pelatihan | Sosialisasi Buku Saku HAM di Polda NTT dan Divkum Polri Kupang | • Program pelatihan bersama Komnas HAM dan Divkum Polri • Kerja sama Komnas HAM dengan Polda |
| kepolisian Selatan Sekolah Mengimpleme Penyusunan Kementerian Ramah ntasikan nilai- Buku Pendidikan dan HAM Pendamping, Kebudayaan nilai HAM dalam dunia dan Workshop | kepolisian Selatan | HAM yang diikuti oleh perwakilan dari Divisi | HAM yang diikuti oleh perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Divisi Propam Polri, Mako Brimob, Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, dan ICRC Pembekalan | dan buku saku oleh : Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor (Korps Brimob Daerah Sulteng) | dan buku saku oleh : Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor (Korps Brimob Daerah Sulteng) Pelatihan | |
| Brimob, Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, dan ICRC Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang dilakukan sebanyak tiga gelombang, dengan peserta sebanyak 140 perwira dari Polda Jateng dan 35 polres/ta. Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Tingkat Kepolisian Daerah Lampung, dengan peserta sebanyak 41 perwira Pembentukan Tim Fasilitator Bersama untuk Pendidikan dan Pelatihan Brimob Kerjasama dengan Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku, Mako Brimob, Divkum Polri, dan OHCHR. •FGD "Penyusunan Kurikulum | Pelatihan Kepala | Lanjutan untuk monitoring sosialisasi Buku Saku HAM bagi Anggota Kepolisian Maluku (kegiatan berkembang, Polres sekitar meminta pelatihan tambahan) | ||||
| Sekolah Ramah HAM | Mengimpleme Penyusunan ntasikan nilai- Buku Pendamping, nilai HAM dalam dunia dan Workshop pendidikan Uji Publik Buku Pendamping di DKI Jakarta | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga | Kementerian •FGD Pendidikan dan "Penyusunan Kebudayaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kementerian HAM Berbasis Pemuda dan Budaya Lokal untuk tingkat SMA di Padang, Sumbar. • Kerjasama dengan beberapa memiliki keterkaitan | Pelatihan "Penyusunan Kepala Sekolah Kurikulum Pendidikan Pancasila dan di Dinas HAM Berbasis Budaya Lokal Jabar untuk tingkat SMA di Padang, Sumbar. • Kerjasama dengan beberapa stakeholder yang memiliki keterkaitan | Pelatihan Buku Panduan Kepala Penilaian Sekolah Sekolah Ramah SMA/K/MAN HAM yang di Dinas ditujukan sebagai Pendidikan panduan para Jabar Penilai (unsur Komnas HAM, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat sipil) untuk mengukur sejauh mana |
| Human Right | Mendorong | Komnas HAM bersama dan Pemda | Pemda Jember | dengan program Sekolah Ramah HAM, yaitu Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Omah Munir dan Universitas Ekasakti MoU Bupati Pakpak Bharat | Lokakarya • Kerjasama dan Pelatihan | keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah HAM • Pelatihan Kepala Sekolah SMA/K/MAN di Dinas Pendidikan Kalbar |
| Right Cities | kepala daerah untuk merumuskan kebijakan berdasarkan konsep HRC yang didalamnya Infid memuat perencanaan dan penilaian (assessment ), pengembanga n kapasitas aparatur, dan masyarakat sipil melalui an pendidikan dan pelatihan dan HAM, serta membangun mekanisme HAM lokal dan membangun jejaring nasional | Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Infid menyelenggara kan kerjasama untuk mengimplement asikan nilai dan prinsip HAM dalam penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo Komnas HAM, Infid dan ELSAM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan "Konferensi Nasional Kabupaten/Kot a Ramah HAM: Mempromosika n Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah | Bojonegoro | dan Bupati dan Lampung Timur untuk pelaksanaan Program Human Rights cities | Kabupaten/Ko ta Ramah HAM di Bali | dengan Kabupaten Sikka dalam rangka Pengarusutamaa n Kabupaten/Kota HAM |
Gambar 3.7
Penyusunan Buku Panduan Sekolah Ramah HAM
Gambar 3.8
Ujicoba Buku Pendampingan Guru Sekolah Ramah HAM
PELATIHAN LUDICOBA BUKU PENDAMPING GURU UNTUK PEMBELAJARAN HAM
Sasaran Strategis 5 :
•Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia
Indikator Kinerja 5.2 :
Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kebijakan yang disusun berperspektif HAM, sehingga Komnas HAM memunculkan indikator kinerja ini dengan cara menghitung jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM.
Tabel 3.24
Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Jumlah Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 5 | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat Indonesia | Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | 3 Kebijakan | 3 Kebijakan |
Komnas HAM selama tahun 2019 telah memberikan masukan pada :
1. Penyusunan Raperda Kabupaten Ramah HAM Untuk Kabupaten Sanggau
2. Penyusunan Draft Rencana Aksi Kota Toleransi menuju Kota Bogor Ramah HAM
3. Buku Saku HAM, untuk kepolisian
Tabel 3.25
Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM
| Kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | ||||||
| URAIAN | KEBIJAKAN | |||||
| 2015 Buku Saku HAM untuk | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Buku Saku HAM | Polisi di tiga satuan yaitu Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti sebagai buku pegangan Polisi dalam menjalankan tugas di ketiga satuan tersebut khususnya dan selanjutnya Polisi pada umumnya | Penerapan Buku Saku HAM pada pelatihan anggota polisi di Kepolisian RI | Penerapan Buku Saku HAM bagi Anggota Polres Sragen Buku Saku Brimob untuk Referensi Tindakan Anggota Brimob | Penerapan Buku Saku HAM bagi Kepolisian | ||
| Buku Pendamping Guru | Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud untuk menerapkan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA dan SMK | |||||
| Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM | Selesai disusun | |||||
| Human Right Cities | Perda Kab Wonosobo | Keputusan Bupati Wonosobo | Permintaan masukan | |||
| tentang Kabupaten | Ramah HAM | No.050/450/2018 tentang Kab Wonosobo Ramah HAM | Kabupaten Sanggau kepada Komnas HAM perihal Perda Ramah HAM Permintaan masukan Kota Bogor kepada Komnas HAM perihal Kota | |
| Ramah HAM (kota toleransi) |
Gambar 3.9 Pelatihan Penggunaan Buku Saku HAM Kepolisian
PELATIHAN PENGGUNAANBUKUSAKUTENTANG PENCEGAHANINTOLERANSIDANPENERAP HAMDALAMTUGASFUNGSIKEPOLISIAN
Gambar 3.10 Festival HAM Tahun 2019 di Jember, Jawa Timur
Sasaran Strategis 6 :
•Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM
Indikator Kinerja 6.1 :
•Nilai Akuntabilitas Kinerja
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Tabel 3.26
Matriks Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 1 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B |
Salah satu indikator kinerja untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2019 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komnas HAM mendapatkan nilai 62,19 dengan predikat "B"(baik). Bila dibandingkan dengan tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan sebesar 2 point dari 60,19 menjadi 62,19. Berikut perkembangan nilai AKIP Komnas HAM dari tahun 2015 – 2019.
Tabel 3.27
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2015-2019
| NO | KOMPONEN PENILAIAN | BOBOT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 14,08 | 18,40 | 18,70 | 18,05 | 18,45 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25 | 8,57 | 9,95 | 10,94 | 15,05 | 15,21 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 25 | 10,24 | 8,98 | 9,25 | 9,03 | 9,65 |
| 4 | Evaluasi Internal | 10 | 5,39 | 5,46 | 5,46 | 6,02 | 6,43 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 | 13,31 | 13,07 | 12,11 | 12,04 | 12,45 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 51,59 | 55,86 | 55,86 | 60,19 | 62,19 | |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | CC | CC | B | B | ||
Pada tahun 2019, Komnas HAM telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kementerian PANRB) tahun 2018 sebagai berikut :
1. Komnas HAM telah menyusun Peta Kinerja (cascading) untuk menggambarkan hubungan/turunan kinerja dan telah menyampaikan ke Kementerian PANRB, sebagai barang bukti pendukung pada area akuntabilitas RB Komnas HAM. Pada tahun 2019, Komnas HAM telah merevisi IKU untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga.
2. Komnas HAM telah menyusun dan mengesahkan Perjanjian Kinerja sampai tingkat unit kerja terkecil (eselon IV) pada April 2019. Keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang seharusnya dilakukan pada awal tahun ini disebabkan adanya restrukturisasi jabatan pada Januari 2019, termasuk pengangkatan Pejabat Eselon II di Komnas HAM.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Komnas HAM telah melalui tahapan-tahapan sinkronisasi baik di internal Komnas HAM melalui kegiatan Rakornas Program dan Anggaran Tahun 2019 maupun proses Trilateral Meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan/DJA. Proses penelahaan perencanaan anggaran baik internal maupun eksternal bersama mitra kerja Komnas HAM, dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari identifikasi atas permasalahan capaian kinerja telah dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan yang disampaikan oleh unit kerja sesuai format kertas kerja monitoing dan evaluasi. Informasi perkembangan capaian kinerja disampaikan melalui rapat koordinasi di tingkat manajemen yang dilaksanakan setiap awal bulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peringatan dini kepada unit kerja agar lebih fokus untuk mencari alternative terbaik sebagai solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala ini menghasilkan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Komnas HAM dari 60,46 di tahun 2018 menjadi 95,10 di tahun 2019.
5. Peningkatan kapasitas SDM yang mengelola SAKIP dilakukan dengan berbagai metode. Bimbingan tekhnis dengan mengundang narasumber maupun studi banding ke Instansi yang telah memiliki predikat SAKIP "A".
Dari perbaikan yang sudah dilakukan Komnas HAM di tahun 2019, sesuai surat dari Kementerian PANRB Nomor B/126/AA.05/2019 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Komnas HAM, sebagai berikut :
1. Beberapa rekomendasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti, sehingga belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Komnas HAM
2. Hal yang masih perlu mendatkan perhatian guna peningkatan akuntabilitas kinerja antara lain :
a. Kualitas tujuan dan sasaran dalam renstra belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART.
b. Kualitas penjabaran (cascading) belum dijabarkan dengan baik dan Komnas HAM belum memanfaatkan aplikasi e-kinerja sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi
c. Pemanfaatann e-perfomance belum optimal
d. Laporan Kinerja belum menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja, menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja
e. Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal belum di tindaklanjuti oleh pimpinan unt kerja untuk meningkatkan budaya kinerja tinggi.
Kementerian PANRB memberikan rekomendasi untuk tahun mendatang, yaitu :
1. Renstra Komnas HAM tahun 2020- 2024 harus menyajikan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART.
2. Meningkatkan kualitas cascading untuk, menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang dijadikan dasar pemberian reward and punishment.
3. Mengoptimalkan e-perfomance sebagai media monitoring dan evaluasi, serta mengintegrasikan system perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja agar mempercepat penerapan performance based budgeting.
4. Pimpinan unit kerja agar memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan yang akan dating
5. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP unit kerja agar mempu mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP unit kerja secara signifikan.
6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP.
Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemberian feedbackterhadap pencapaian kinerja sehingga capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai sesuai Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan evaluasi periodik dilaksanakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta keberhasilan program. Dalam pelaksananaan evaluasi ini membahas bagaimana capaian atau keberhasilan pelaksanaan program yang menunjang nilai akuntabilitas Setjen Komnas HAM.
Gambar 3.11 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lembaga Tahun 2019 Ketua dan Sekretaris Jenderal
Gambar 3.12 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 Lembaga s.d Eselon IV
Gambar 3.13 Penelahaan Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 bersama Bappenas dan DJA
Keterlibatan Pimpinan dan Manajemen Komnas HAM dalam hal ini Wakil Ketua Eksternal, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020, adalah salah satu wujud komitmen bersama agar Dokumen Perencanaan Komnas HAM lebih berkualitas.
Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2019 Berdasarkan Aplikasi SMART
C monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2019/ 90% … ☑ ☆ e KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEMUA ESELON
Pencapaian Kinerja 95.10
Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran: 2019 150 % 98.44 100 % 91.76 50 % 0 % Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Capaian Sasaran Strategis Eselon I rata - rata geometrik.
Pagu Anggaran I 150 Miliar 100 Miliar so Miliar O Miliar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Highcharts.com
Sejalan dengan proses penyusunan rencana kerja, sejak bulan Februari 2019, Komnas HAM juga melakukan proses penyusunan Renstra Komnas HAM tahun 2020-2024. Pelibatan berbagai unsur baik internal dan eksternal dilakukan untuk menghasilkan dokumen Renstra Komnas HAM 2020-2024 yang lebih baik.
Gambar 3.15 Penyusunan Renstra Komnas HAM 2020-2024 melibatkan Pimpinan s.d Eselon IV
Sasaran Strategis 6 :
Indikator Kinerja 6.2 :
Sasaran reformasi birokrasi Komnas HAM adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem tata kelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:
1. Mental aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.
2. Organisasi: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Tata laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
4. Peraturan perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
5. Sumber daya manusia aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
6. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
7. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8. Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Tabel 3.28
Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB | 80 | 67,90 |
Nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Komnas HAM tahun 2019 sebesar 67,90, naik 3,51 dari tahun 2018 dengan nilai 64,31. Peningkatan nilai evaluasi pelaksanaan RB Komnas HAM dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.29 Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Komnas HAM Tahun 2015-2019
| No | Komponen Penilaian | Bobot 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Manajemen Perubahan | 5,00 | 2,31 | 2,63 | 3,06 | 3,32 | 3,23 |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5,00 | 1,66 | 1,66 | 2,09 | 2,71 | 3,03 |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6,00 | 1,66 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,53 |
| 4 5 | Penataan tata Laksana | 5,00 | 2,84 | 2,84 | 3,47 | 2,76 | 3,16 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,00 | 9,39 | 11,94 | 11,45 | 11,45 | 12,19 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6,00 | 2,60 | 2,68 | 2,68 | 3,19 | 6,56 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12,00 | 5,67 | 5,74 | 5,14 | 5,25 | 6,01 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00 | 3,88 | 3,88 | 4,66 | 4,25 | 4,79 |
| Total Komponen Pengungkit (A) | Total Komponen | 60,00 | 30,01 | 33,69 | 34,87 | 35,48 | 38,59 |
| 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 14,00 | 7,27 | 7,22 | . | ||
| 2 | Survey Internal Integritas Organisasi | 6,00 | 3,88 | 4,75 | . | ||
| 3 | Survey Eksternal Persepsi Korupsi | 7,00 | 5,02 | 5,78 | . | ||
| 4 | Opini BPK | 3,00 | 3,00 | 1,50 | - | - | |
| 5 | Survei Eksternal Pelayanan Publik | 10,00 | 7,80 | 7,81 | |||
| 1 | Kapasitas dan akuntabilitas kinerja | . | 12,34 | 12,16 | 12,80 | ||
| 2 | organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN | . | - | . | 7,66 | 8,39 | 8,93 |
| 3 | Kualitas pelayanan | . | . | 8,10 | 8,28 | 7,58 | |
| Total Komponen Hasil (B) Indeks Reformasi Birokrasi | Total Komponen Hasil (B) | 40,00 | 26,97 | 27,06 | 28,10 | 28,83 | 29,31 |
| 40,00 Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 (A+B) | Indeks Reformasi Birokrasi | 100,00 | 56,98 | 60,75 | 62,97 | 64,31 | 67,90 |
Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komnas HAM Tahun 2019
Disampaikan bahwa secara internal pada saat pelaksanaan Reformasi Birokrasi terjadi sebuah kondisi perubahan yang signifikan terutama terkait dengan Sumber Daya Manusia Komnas HAM (Rotasi, Mutasi dan Demosi) yang tentunya berdampak terhadap organisasi dan tata kelola manajerial, terutama terkait teknis pelaporan dan penanggung jawab kegiatan yang masih berlangsung sampai tahun 2019. Informasi dan data tersentralisasi pada individu yang menjabat mengakibatkan akses dan transformasi informasi terkendala, sehingga pejabat baru tidak mamahami secara kontekstual hal-hal apa yang sudah dikerjakan, masih berjalan, tahap pelaporan atau apa akan dilakukan kedepan.
Awal sampai pertengahan tahun adalah proses konsolidasi yang berdampak pada persiapan, sehingga tampak ketidaksiapan Komnas HAM dalam merespon proses penilaian Reformasi Birokrasi. Dengan waktu dan persiapan yang terbatas, Tim RB melakukan percepatan pemahaman dan teknis evaluasi sehingga proses pemberian informasi, data serta barang bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan untuk dapat dilakukan validasi dan penilaian atas program perubahan yang dilakukan. Harapan tim RB proses perubahan dan penataan organisasi tidak semata hanya untuk memenuhi kewajiban penilaian Reformasi Birokrasi saja, tapi secara substansi perubahan diinginkan adalah perubahan yang sesungguhnya dapat diimplementasikan dan memberikan pengaruh pada Komnas HAM.
Dari hasil exit meeting Tim Reformasi Birokrasi Komnas HAM dan Kementerian PANRB pada 20 Desember 2019, teridentifikasi kondisi yang sudah dicapai dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019. Hal – hal tersebut diantaranya :
Kondisi yang sudah dicapai :
1. Penataan Manajemen Perubahan
Tim Reformasi Birokrasi sudah diperbarui dan menambahkan CPNS sebagai anggota tim
Agen perubahan dan Assessor sudah dibentuk di lingkungan Setjen Komnas HAM
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Klasifikasi atas peraturan yang dikeluarkan sudah dilaksanakan
Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Persetjen Komnas HAM No 2 Tahun 2018
Membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM
3. Penataan Penguatan Organisasi
Analisis struktur kelembagaan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi, sudah memiliki tiga rancangan struktur kelembagaan yang baru
4. Penataan Tatalaksana
Membuat rancangan Peta Proses Bisnis Instansi pada level 0
Mereviu SOP yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi
Mengembangkan pengelolaan arsip secara digital, yaitu SIKD
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Menyusun evaluasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 41 Tahun 2018
Assessment sampai level Eselon IV
Sudah terdapat peraturan kode etik
Komposisi perhitungan pemberian tunjangan kinerja adalah 60% kinerja dan 40% kehadiran, menggunakan aplikasi SIKADIR
6. Penguatan Akuntabilitas
Dokumen akuntabilitas kinerja, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Eselon I dan Il sudah disampaikan
Menyusun peta strategis yang menggambarkan keselarasan dalam mencapai hasil (sasaran strategi) melalui program dan kegiatan yang fokus dalam pencapaian sasaran tersebut
Proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 dengan indikator yang berorientasi pada SMART (Spesific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded)
Revisi IKU Komnas HAM
7. Penguatan Pengawasan
Peraturan terkait gratifikasi, WBS dan pengaduan masyarakat sudah ada namun implementasi atas peraturan tersebut belum terlihat
Skor maturitas SPIP 3,113 naik signifikan sebelumnya 2.202
Draft peraturan terkait zona integritas
IACM sudah pada level 3 dengan catatan, sebelumnya level 2
Pegawai yang sudah melaporkan LHKASN kurang dari 10% dari seluruh pegawai yang wajib LHKSN
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sudah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis pegawai dalam upaya mencapai nilai budaya pelayanan prima
Belum terdapat system reward/punishment bagi pelakasana layanan dan pengguna layanna dalam peningkatan kualitas pelayanan public
Hal yang perlu diperbaiki :
1. Penataan Manajemen Perubahan
Agen perubahan diharapkan membuat rencana kerja program perubahannya
Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kembali terkait pemahaman pegawai akan pembangunan Reformasi Birokrasi
Menyusun rencana aksi Tim Reformasi Birokrasi setiap tahun sebagai media perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pelatihan atau bimbingan teknis bagi Assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Mengidentifikasi peraturan yang masih sesuai dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
Menyelesaikan perbaikan pada JDIH, memperbarui database peraturan terbaru, dan integrasi dengan JDIH Nasional
3. Penataan Penguatan Organisasi
Evaluasi kelembagaan sesuai dengan mandate ditetapkannya Komnas HAM dan menggunakan Permenpan RB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
4. Penataan Tatalaksana
Belum menyelesaikan proses peta bisnis sesuai dengan Permenpan RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sampai level unit kerja
Belum adanya pengembangan rancangan e-government yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan internal maupun eksternal
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Menyelesaikan penyusunan Anjab dan ABK sesuai dengan struktur organisasi yang baru, serta menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 untuk seluruh Jenis Jabatan sebagai Pedoman dalam Pengisian Jabatan;
Menerapkan seluruh ketentuan dalam Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, termasuk mengimplementasikan aturan tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Pedoman Pola Karier PNS di lingkungan Komnas HAM
Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai terkait dengan perubahan/perbaikan kinerja setelah diklat
Sistem Informasi Kepegawaian agar dimanfaatkan secara optimal.
Menindaklanjuti kebijakan tentang penyederhanaan Eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional
6. Penguatan Akuntabilitas
Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja agar terintegrasi daengan perencanaan dan penganggaran sehingga terwujud performance based budgeting
7. Penguatan Pengawasan
Membuat laporan terkait implementasi atas peraturan gratifikasi, WBS dan pengaduan masyarakat
Mendorong seluruh pegawai wajib LHKASN segera melaporkan LHKASNnya
Membangun budaya kerja yang baik terutama di area pengawasan dengan melakukan sosialisasi terkait gratifikasi, WBS dan benturan kepentingan pada seluruh pegawai
Membangun unit zona integritas menuju WBK/WBBM
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Melakukan monitoring dan evaluasi kepada pegawai yang telah melaksanakan diklat/bimtek
Membuat dan menerapkan system reward/punishment
Catatan hasil pelaksanaan evaluasi RB tahun 2019 sesuai surat dari Kementerian PANRB Nomor B/260/RB.06/2019 sebagai berikut :
1. Agen perubahan belum memiliki rencana kerja program perubahan
2. Peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Permenpan PANRB No. 19 Tahun 2018 namun belum sampai ke unit kerja terkecil
3. Evaluasi jabatan telah disusun berdasarkan Permenpan PANRB No. 41 Tahun 2018 dan sudah disampaikan untuk validasi
4. SPIP dan IACM sudah level 3 namun belum ada pencanangan pembangunan unit zona integritas menuju WBK/WBBM
5. Belum terdapat system reward/punishment
Beberapa hal yang masih perlu disempurnakan oleh Komnas HAM untuk tahun mendatang, yaitu :
1. Dalam penyusunan Road Map RB Komnas HAM tahun 2020 – 2024 harus selaras dengan Renstra Komnas HAM 2020 – 2024
2. Menerapkan pelaksanaan RB sampai unit kerja terkecil, melakukan pemantauan pelaksanaan RB, membuat rencana aksi dan melaporkan secara berkala pada pimpinan.
3. Secara berjenjang menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan oleh Setjen Komnas HAM pada seluruh pegawai.
4. Menyelesaikan peta proses bisnis dan menyesuaikannnya dengan Permenpan PANRB No. 19 Tahun 2018
5. Menerapkan Permenpan PANRB No 40 Tahun 2018 untuk mempercepat terlaksananya system merit.
6. Menyusun job description untuk seluruh jenis jabatan dan menyusun Standar Kompetensi Jabatan.
7. Melakukan monitoring atas rencana aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja dan menyusun peta strategis yang akan tergambar pada performance based budgeting
8. APIP melakukan penilaian unit yang dikembangkan, setelah dinyatakan lulus diusulkan pada Kemenpan PANRB untuk dikembangkan menuju WBK/WWBM
Gambar 3.16 Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM bersama Tim Evaluator Kemenpan RB
Gambar 3.17
Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB
Prkama Sonetemal dan Esaluasi Relmusi dsi omnas HA
Gambar 3.18 Exit Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2019 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB
Sasaran Strategis 6 :
•Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM
Indikator Kinerja 6.3 :
•Opini Laporan Keuangan
Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditempuh melalui perbaikan kinerja dan peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik, adanya perbaikan kinerja serta peningkatan tata kelola keuangan lembaga secara transparan, akuntabel, dan profesional, merupakan faktor utama pencapaian WTP. Predikat WTP ini menunjukan komitmen Komnas HAM dalam penyelenggaran pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.
Tabel 3.30
Opini Laporan Keuangan tahun 2019
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas | Opini Laporan Keuangan | WTP | Belum Tersedia |
Komnas HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. Predikat tersebut disampaikan dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun
2018 dari BPK kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo, di Istana Negara pada 29 Mei 2019.. BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian/ negara ditujukan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan dengan menggunakan empat kriteria dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan undang-undang. Empat kriteria tersebut adalah kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan.
Tabel 3.31
Opini Laporan Keuangan tahun 2015 - 2018
| KETERANGAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Opini Laporan Keuangan | TMP | TMP | WDP | WTP |
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komnas HAM adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2018 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan Tahun 2018 berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Terkecuali (WTP) artinya bahwa Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material. Sementara saat ini untuk Laporan Keuangan Tahun 2019 sedang dalam proses penyusunan yang baru akan disampaikan ke Kementerian Keuangan tanggal 21 Februari 2020 dan dalam proses akan diaudit oleh BPK sehingga status opininya belum tersedia.
Komnas HAM secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan, dengan melakukan perbaikan, antara lain:
1. Meningkatkan dan memperbanyak program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelatihan pengelolaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi staf Keuangan khususnya penyusun laporan keuangan di Komnas HAM.
2. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait pengelolaan keuangan pada staf dan pejabat pengelola keuangan dan pelaksana di unit-unit agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Komnas HAM.
3. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun action plan yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian, melakukan pembahasan dengan Pengawas Internal (PI), serta menyampaikan tindak lanjut secara periodik.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bagian Keuangan, Pengelola Keuangan dan Kementerian Keuangan baik dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
5. Melaksanakan pemuktahiran Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pedoman Pengelolaan Keuangan APBN sebagai dasar pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Komnas HAM.
Dalam meningkatkan kualitas Laporan keuangan ada beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:
1. Masih terdapat ketidakseragaman dan pemahaman yang berbeda terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih baik diantara para pengelola keuangan dan pemuktahiran pedoman pengelolaan keuangan.
2. Masih belum pahamnya pengelola keuangan terkait penggunaan bagan akun standard (BAS) dalam penyusunan program anggaran dan kegiatan yang mengakibatkan kesalahan pembebanan pada saat pelaksanaan anggaran sehingga diperlukan sosialisasi dan pembinaan secara intensif pada unit-unit pelaksana anggaran agar dapat meminimalisir hal tersebut.
3. Terbatasnya SDM yang memahami pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di unit terkait sehingga diperlukan program pelatihan dan sosialisasi yang terus menerus agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan.
4. Pembinaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan DJKN perlu ditingkatkan agar melakukan bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif baik melalui in house training maupun diklat atau bimbingan teknis.
5. Masih terdapat rekomendasi BPK yang belum dapat ditindaklanjuti, diantaranya:
a. Belum dianggarkannya di tahun 2019 untuk pembayaran tunggakan PBB atas gedung kantor Hayam Wuruk dari tahun 2004 s/d tahun 2018
b. Ada kesulitan dalam menagih TGR wanprestasi untuk sewa kendaraan dinas tahun 2016 atas nama CV Baracynda Sinar Mandiri (BSM)
c. Masih adanya perbedaan pencatatan antara SIMAK-BMN dan SAIBA yang disebabkan adanya jurnal koreksi dari pemeriksaan BPK Tahun 2018 berupa reklasifikasi nilai gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin dimana SIMAK- BMN telah mencatat sebagai peralatan dan mesin namun masih belum dihapuskan dari gedung dan bangunan. Penyelesaiannya masih menunggu arahan dari DJKN dan Dit. APK terkait penyajian penilaian kembali (revaluasi) ke dalam Laporan Keuangan Unaudited Semester Il Tahun 2019.
Gambar 3.19
Penyerahan Opini Laporan Keuangan Komnas HAM
C. REALISASI ANGGARAN
Sampai saat ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) masih menjadi satu satuan kerja (satker) Komnas HAM. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran Komnas HAM masih terbagi dua dalam pengelolaan nya. Tahun 2019, Komnas HAM menerima alokasi anggaran Rupiah Murni dan Hibah sebesar Rp. 103.314.720.000,- terdiri dari Komnas HAM sebesar Rp. 75.696.342.000'dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 27.618.378.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 97.558.419.021,- atau sebesar 94,43%, dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp. 72.831.623.344,- (75%) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 24.726.795.677,- (25%).
Tabel 3.32 Komposisi Anggaran Komnas HAM Tahun 2019
| KETERANGAN | ALOKASI | REALISASI |
| Anggaran Rupiah Murni | Rp.92.950.643.000,- | Rp. 89.947.962.360,- |
| Anggaran Hibah | Rp. 10.364.077.000,- | Rp. 8.452.997.906,- |
| TOTAL ANGGARAN | Rp. 103.314.720.000,- | Rp. 97.558.419.021 |
Gambar 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2019
PAGU & REALISASI ANGGARAN KOMNAS HAM TA 2019 (RM) PER : JENIS BELANJA (MILIAR RUPIAH)
% Jumlah 100.00 98.9% 60.00 98.00 50.00 96.00 93.6% 40.00 94.00 90.5% 30.00 92.00 20.00 90.00 88.00 10.00 86.00 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL Pagu Realisasi Persentase
Sampai dengan tanggal 14 Februari 2020, penyerapan anggaran Komnas HAM TA 2019 yang bersumber dana RM sebagai berikut :
Belanja Pegawai mencapai 98,9% atau Rp36,2 Miliar dari pagu 36,6 Miliar.
Belanja Barang mencapai 93,6% atau Rp50,8 Miliar dari pagu Rp54,3 Miliar
Belanja Modal mencapai 90,5% atau Rp1,9 Miliar dari pagu Rp2,1 Miliar.
Gambar 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Komnas HAM TA 2015-2019
REALISASI ANGGARAN KOMNAS HAM TA 2015 - 2019 (RM)
Pagu RM APBN, APBN-P, Pagu Harian dan Realisasi TA 2015 - 2019 100.0 95,7% 90.0 80.0 87,2% 90.6% 87,9% 81,4% 70.0 60.0 dalam miliar rupiah 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2015 2016 2017 2018 2019 APBN 72.2 94.0 85.0 86.6 85.8 APBN-P 80.5 77.8 85.0 0 0.0 PAGU HARIAN 80.5 77.8 85.0 87.9 92.9 REALISASI 70.2 70.5 69.2 77.3 88.9
Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat APBN Perubahan.
Penyerapan anggaran yang bersumber dari rupiah murni Komnas HAM secara umum dapat dikategorikan baik. Dari TA 2015 penyerapan anggaran Komnas HAM mengalami pasang surut. Pada TA 2017 sebagai upaya perbaikan internal, maka Komisioner menetapkan kebijakan melakukan suspend kegiatan tusi Komnas HAM karena adanya permasalahan internal dan predikat disclaimer oleh BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2016. Oleh karena itu realisasi Tahun 2017 lebih rendah dari pada Tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan dibanding 2017 yaitu sebesar 87,9% dan TA 2019 penyerapan mencapai 95,7%. Dengan demikian mulai 2017 Komnas HAM telah mengalami peningkatan kinerja di sisi penyerapan anggaran.
BAB KOMNAS HAM
LAPORANKINERJA KOMNASHAM2019
LKIP
BAB IV PENUTUP
kuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan organisasi dalam A mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan (program kegiatan) merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Akuntabilitas kinerja dapat membantu untuk memfokuskan sasaran lembaga yang hasilnya dapat secara langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberrhasilan atas pencapaian sasaran dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja mendorong setiap organisasi sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang mencerminkan peran dan kontribusi dalam mencapai sasaran strategis lembaga.
Dalam rangka peningkatan kinerja Komnas HAM, informasi dan capaian permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Komnas HAM ini akan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain:
1. Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 yang lebih berkualitas;
2. Pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM yang berorientasi pada hasil yang memberikan dampak ke publik;
3. Perumusan pengukuran kinerja Komnas HAM dalam Renstra 2020-2024 lebih SMART;
4. Meningkatkan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi;
5. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan Komnas HAM bagi masyarakat
6. Meningkatkan peran strategis Komnas HAM dalam perubahan kebijakan yang berperspektif HAM
7. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Komnas HAM dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia
Komnas HAM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang kredibel dan mandiri bagi pelaksanaan Ham di Indonesia.
KOMM O19 AA
PERNYATAANTELAHDIREVIU KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2019
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
Jakarta, 28 Februari 2020
Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama
Dr. Esrom Hamonangan P, S.Si, MEE NIP.196411071993031001
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR:DCEG/KOMNAS HAM/II/2016
TENTANG
PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu melakukan penetapan perbaikan indikator kinerja utama;
Mengingat
b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan peraturan mengenai penetapan perbaikan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana 3. tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 7. Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Pertama Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019;
Kedua Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komnas HAM;
Ketiga Subbagian Evaluasi dan Pelaporan wajib:
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan inidan melaporkan kepada Ketua Komnas HAM;
Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
INDONESIA
Ketua,
Pada tanggal 22 Februari 2016
Nur Kholis
: Komnas HAM 1. Nama unit Organisasi
2. Fungsi : Melaksanakan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia
| 3. Indikator Kinerja Utama | ||||
| No. 1 | Uraian Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang | Sumber Data Laporan Penyelesaian Kasus | Formulasi Perhitungan | |
| 2 | HAM yang berat yang diselesaikan Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai | Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan Daftar Pemberian Opiniyang Dikeluarkan Konnas HAM | Target atau realisasi Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan | |
| dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim | Opiniyang Dikeluarkan Konnas HAM | Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim 100% Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Realisasi Capaian = x 100% Target | Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Realisasi x 100% | |
| mediasi sengketa HAM Acara Mediasi | Realisasi Capaian = | Target atau realisasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM = ×100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Realisasi ×100% | ||
| Capaian = Target | Realisasi ×100% | |||
| 4 Komnas HAM | Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | Daftar Rekomendasi Kebijakan | Target atau realisasi Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan |
| berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Realisasi | |||
| 5 | Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | Daftar Rekomendasi Instrumen HAM | Capaian = x 100% Target |
| Target atau realisasi Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi | |||
| 100% x Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/ diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | |||
| 6 | Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait | Daftar KL Pengguna Indeks HAM | Realisasi Capaian = x 100% Target Target atau realisasi Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait 100% x Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Komnas HAM |
| Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM | Survey Pengguna Kurikulum HAM | Realisasi Capaian = ×100% Target |
| 8 | Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM | Daftar Penyuluhan Kebijakan tentang HAM |
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR: 019/KOMNAS HAM/XII/2019 TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan perbaikan indikator kinerja utama yang akan dituju;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Perbaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
PERTAMA
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran Komnas HAM yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah dicapai.
KEDUA Sebagai upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) maka Komnas HAM menetapkan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja lembaga.
KETIGA Penyusunan laporan capaian dan evaluasi kinerja dilakukan oleh Penanggung Jawab dimasing-masing unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komnas HAM.
KEEMPAT Pimpinan Komnas HAM wajib melakukan reviu dan monitoring evaluasi atas capaian kinerja lembaga melalui Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama paling lambat setiap triwulan.
KELIMA
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Nomor Komisi Nasional HakAsasi Manusia 008B/KOMNASHAM/II/2016 tentang Penetapan Perbaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 201g
KETUA,
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AHMAD TAUFAN DAMANIK
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Nama Organisasi : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURAN | ALASAN MEMILIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat | 1. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditangani berdasarkan mandat undang-undang | Mandat UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan |
| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | ||
| 2. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana | dugaan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim | Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM | 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | |
| Target Target atau realisasi | Mandat UU No. | Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Hak Tentang | ||
| HAM HAM | HAM x100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM | Asasi Manusia | ||
| No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | |||||
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURAN | ALASAN MEMILIH | MEMILIH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3. | Meningkatnya | 1. Jumlah kebijakan dibentuk/ | Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau realisasi | Mandat UU No. | Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia |
| 3. | Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang- undangan yang berspektif HAM | 1. Jumlah kebijakan dibentuk/ diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | Target atau realisasi dibatalkan rekomendasi Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian = Realisasi x 100% Target | Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Asasi Manusia | Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia |
| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURAN | ||
| 1 | STRATEGIS 2 | 3 | 4 | MEMILIH 5 |
| 1 | 2 | 3 2. Persentase instrumen HAM diaksesi/diratifikasi yang berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 4 Target atau realisasi Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/diratifikasi Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM | 5 Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia |
| 4. | Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM | 1. Persentase indeks HAM yang oleh diimplementasikan Keme nterian/Lembaga terkait | Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau realisasi Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/lembaga terkait x 100% | Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia |
| No | SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURAN ALASAN MEMILIH | ALASAN MEMILIH 5 | ||
| STRATEGIS 1 2 | |||||
| 1 5. | 2 | 3 | 3 | 4 Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan | 5 |
| 5. | Meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat Indonesia | 1. Jumlah K/L/D/ Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM | Capaian = Realisasi x 100% Target Target atau realisasi | Mandat UU No. 39 Tahun 1999 | Mandat UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia |
| Target atau realisasi Jumlah K/L/D/Stakeholder yang | Tentang | ||||
| mengimplementasikan kurikulum HAM x 100% Jumlah K/L/D/Stakeholder yang | Asasi Manusia | ||||
| Jumlah K/L/D/Stakeholder yang memahami kurikulum HAM | |||||
| Capaian = Realisasi x 100% Target yang | |||||
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI/DESKRIPSI PENGUKURAN | ALASAN MEMILIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L | diseminasi HAM | |||
| 6. | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai Evaluasi dari Kemenpan RB | Mandat Peraturan Ketua Komnas HAM No.001A/KETU A.SK/III/2015 Tentang |
| 2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | Nilai Evaluasi dari Kemenpan RB | Tentang Renstra | |
| 3. Opini Lap | 3. Opini Laporan Keuangan | Opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK | Komnas HAM 2015-2019 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama: Ahmad Taufan Damanik
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta,April 2019
Ketua Komnas HAM,
Ahmad Taufan Damanik
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| No. | Indikator Kinerja | ||
| (2) | (3) | ||
| 1 | pelanggaran HAM yang berat | HAM yang berat yang | |
| pelanggaran sebagaimana dalam peraturan perundang- undangan | dugaan pelanggaran HAM pertimbangan pengambilan putusan oleh majelis hakim | ||
| pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal rentan | 1. Persentase kebijakan dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan | 15 rekomendasi | |
| serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM | rekomendasi Komnas HAM 2. Persentase instrument HAM yang diaksesi/ratifikasi berdasarkan rekomendasi | 20 persen | |
| 4 5 | Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM Meningkatnya pemahaman | 1. Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun | 2 dokumen |
| HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia | 1. Jumlah K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM | 100 orang | |
| 2. Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan diseminasi HAM | 3 kebijakan |
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM | 1. Nilai akuntabilitas kinerja | B nilai |
| 2. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 80 nilai | ||
| 3.0 | 3. Opini laporan keuangan | WDP nilai |
Program
Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 48.845.602.000,- Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 36.949.306.000,-
April 2019 Jakarta,
Ketua Komnas HAM
Ahmad Taufan Damanik
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama: Tasdiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Ahmad Taufan Damanik
Jabatan : Ketua Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Ahmad Taufan Damanik
Jakarta, April 2019
Pihak Pertama,
Tasdiyanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terpenuhinya hak korban | 1. Jumlah korban pelanggaran yang sudah terpenuhi haknya | 35 rekomendasi |
| 2 | Terselenggaranya dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM | 1. Persentase tercapainya reformasi birokrasi | 65 persen |
Program
Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 48.845.602.000,- Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 36.949.306.000,-
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Ahmad Taufan Damanik
Jakarta, April 2019
Pimpinan Unit Kerja,
Tasdiyanto
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR : 0 Y8 /KEP.0.0.3/XII/2019
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019
Menimbang
a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Kementerian/ Lembaga, maka setiap tahunnya Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja pada satu tahun anggaran untuk diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) untuk mendapatkan penilaian;
b. bahwa Laporan Kinerja merupakan laporan pencapaian kinerja lembaga sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komnas HAM TA 2019.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015
| Menetapkan | tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 6. Keputusan Ketua Komnas HAM 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang | ||
| 6. Keputusan Ketua Komnas HAM 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Strategis Komnas HAM 2015-2019 MEMUTUSKAN: | HAM Nomor tentang Rencana | ||
| Menetapkan | KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUNLAPORAN PEMERINTAH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019. | KINERJAINSTANSI | |
| PERTAMA | Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 sebagaimana dalam daftar lampiran surat keputusan ini. | ||
| KEDUA | Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019 sebagaimana disebut dalam Pasal pertama bekerja sejak tanggal 11 Desember 2019 – 28 Februari 2020, dengan ketentuan apabila | ||
| KETIGA | Ruang lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 adalah: 1. Mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Komnas HAM pada TA 2019; | Ruang lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak 1. Mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Komnas HAM | |
| pada TA 2019; 2. Melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan | 2. Melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan | ||
| disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan capaian kinerja; 3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, | capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan 3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, | ||
| 3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan. 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemen PAN & RB terkait penyusunan Laporan | |||
| Kinerja; 5. Menyampaikan Laporan Kinerja Komnas HAM kepada Kemen PAN & RB. Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam | |||
| KEEMPAT KELIMA | HAM. | Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas, diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk disampaikan kepada Sidang Paripurna Komnas | |
| KELIMA | HAM. | Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) | |
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).
KEENAM
Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
KETUJUH
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,
/0 Desember 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal,
Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si NIP. 19720720 199603 1 00 1
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Nomor : 098/KEP.0.0.3/XII/2019
Tanggal : 10 Desember 2019
Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019
| NO 1 | NAMA Tasdiyanto | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1 | Tasdiyanto | Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan, | Pengarah |
| 2 | Esrom Hamonangan | Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan | Penanggung Jawab |
| 3 4 | Santy Rahayu Ningsih | Perencanaan dan Pengawasan Internal Kepala Subbagian | Ketua |
| 4 5 | Mira Harti Pusparini | Evaluasi dan Pelaporan Perencana Muda | Wakil Ketua |
| 5 6 | Ardhan Irfan | Perencana Muda Kepala Subbagian | Anggota |
| 6 7 | Sri Nur Fathya | Kerjasama Antar Lembaga Kepala Subbagian | Anggota |
| 8 | Andre Wahyu C | Organisasi dan Tata Laksana Kepala Subbagian | Anggota |
| 9 | Amalia Kurniasih Ahmad Nurkholis | Verifikasi Keuangan Kepala Subbagian Tata | Anggota Anggota |
| Persuratan Kepala Subbagian Pengkajian dan | Anggota | ||
| 10 11 | Delsy Nike Evanila Sari | Penelitian Hak-hak Ekosob Kepala Subagian Publikasi Laporan | Anggota |
| 12 | Eri Riefika | Penyuluhan Plt. Kepala Subbagian | Anggota |
| 13 | Donalisa Mudia | Rencana Mediasi Perencana Pertama | Anggota Anggota |
| 14 | M | Perencana Pertama | Anggota |
| 14 | Myra Puspasari | Anclia Beede | |
| 15 | Nisa Arralinar | Analis Pengaduan | Anggota |
| 16 | Rifanti Laelasari | Pemantau Aktivitas HAM | Anggota |
| 17 | Putri Kusumawardani Wahyu Setyoningsih | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |
| 18 | Sonya Silvia | Analis Perencanaan Anggaran | Anggota |
| 19 | Sri Eni Purwaningsih | Verifikator Anggaran | Anggota |
| 20 | Muhammad Burhanudin | Perencana Ahli Pertama | Anggota |
| 21 | Andika Fernando | Perencana Ahli Pertama | Anggota |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 10 Desember 2019
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal,
Dr. Tasdiyanto, SP., M.Si NIP. 19720720 199603 1 00 1
H KOMNASHAM KIP 1