PENEGAKAN HAM DUKUNGAN BIRO
HAM OMAS 2019
LKIP
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta Pusat, 10310
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BABIPENDAHULUAN 3 A. Latar Belakang 3 B. Tugas dan Wewenang 4 BAB II PENETAPAN DAN PERENCANAAN KINERJA .. 6 A. Sasaran Strategis ..6 B. Rencana Kinerja ..6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9 A. Capaian Kinerja Organisasi 9 B. Realisasi Anggaran 38 BAB IV PENUTUP 39 LAMPIRAN 40
KATA PENGANTAR
Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksasaan fungsi dan wewenang pemantauan dan penyelidikan serta mediasi hak asasi manusia untuk untuk kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Secara operasional, fungsi dan tugas Biro Dukungan Penegakan HAM semakin meningkat dan kompleks dalam mendukung pelaksanaaan mandat dan wewenang Komnas HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 4o Tahun 2oo8 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Laporan ini menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2o1g di dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, termasuk berisi tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan, anggaran yang telah dipergunakan, stakeholders yang terlibat, dan output serta outcome. Demikian juga dengan kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Selain itu, laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Semoga Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2o1g ini menjadi acuan perbaikan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja secara optimal pada tahun mendatang, termasuk penilaian yang secara kualitas maupun kinerjanya.
Jakarta,Februari 2020 Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bahasa universal yang dapat dipahami oleh seluruh dunia dan terus berkembang dalam praktik pelaksanaannya. Indonesia dalam semangat mengejawantahkan Hak Asasi Manusia pada sendi-sendi berbangsa dan bernegara, telah menuliskannya pada landasan konstitusi negara yakni Undang Undang Dasar 1945. UUD 1945 yang tersusun sebagai bentuk tercapainya kebebasan Indonesia dari segala bentuk penjajahan, merupakan tonggak dari upaya memanusiakan setiap warga negara agar menjadi manusia yang sama derajatnya dengan warga negara atau bangsa lain. Pembukaan UUD 1945 dan UUD RI 1945 di Pasal 27 dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J telah menegaskan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Sampai saat ini, meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam Undang-Undang tesebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara belum konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan tata negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, penyerobotan tanah, pencemaran lingkungan, dan berbagai bentuk pelangaran HAM lainnya tampaknya sulit untuk diselesaikan secara meyeluruh, hal ini sebagaimana data ribuan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad Negara yang secara konsisten melindungi warganya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
Dalam lingkup kerja Biro Dukungan Penegakan HAM, pelaksanaan fungsi Komnas HAM meliputi fungsi pemantauan dan mediasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Subkomisi Penegakan HAM. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Dukungan Mediasi. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Biro Dukungan Penegakan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM terutama pada Biro Dukungan Penegakan HAM.
B. TUGAS DAN WEWENANG
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor oo2/PERSES/Ill/2o15 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal Komnas HAM terdiri dari 4 (empat) biro dan salah satu diantaranya adalah Biro Dukungan Penegakan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia;
2. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;
3. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
4. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri atas:
1. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dukungan administrasi, dan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;
2. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan penyelenggaraan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia;
3. Bagian Dukungan Mediasi, mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.
Biro Dukungan Penegakan HAM Bagian Dukungan Bagian Dukungan Bagian Dukungan Pelayanan Pemantauan dan Mediasi Pengaduan Penyelidikan Subbagian Subbagian Subbagian Penerimaan dan Subbagian Arsip Rencana Laporan Subbagian Subbagian Pemilahan Pengaduan Pemantauan dan Pemantauan dan RencanaMediasi Laporan Mediasi Pengaduan Penyelidikan Penyelidikan
Struktur Organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM
BAB II PENETAPAN DAN PERENCANAAN KINERJA
A. PENETAPAN KINERJA
Komnas HAM RI telah memiliki Rencana Strategis tahun 2o15-2o19 yang telah disahkan oleh Ketua Komnas HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor oo1A/KETUA.SK/III/2o15 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2o15-2o19. Secara garis besar Rencana Strategis Komnas HAM berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Komnas HAM, dan target kinerja yang akan dicapai pada 2o15-2o19.
Unsur-unsur Komnas HAM Rl terbagi menjadi 2 yaitu Sub Komisi dan Sekretariat Jenderal. Sub Komisi bertugas dan berwenang melaksanakan fungsi substansi, sedangkan Sekretariat Jenderal sebagai unit supporting terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan substansi. Sekretariat Jenderal terdiri dari 4 biro, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Umum, dan Biro Perencanaan dan Kerjasama.
Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian dari unit pendukung (supporting unit) bertugas dan berwenang melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Demi tercapainya arah kebijakan dimaksud secara maksimal, Biro Dukungan penegakan HAM memastikan setiap unit yang dibawahnya yang terdiri dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitikberatkan pada koordinasi dan integrasi antar bagian dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Biro Dukungan Penegakan HAM juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif, serta sumber daya anggaran yang memadai.
B. PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan dalam rangka perwujudan dari dibentuknya Perjanjian Kinerja tersebut, Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia telah menetapkan program yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target 2o1g sebagai berikut:
Penetapan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2o18
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 4 penyelidikan |
| Penanganan kasus Jumlah penanganan 6oo kasus 2. 1. pelanggaran HAM terutama kasus pelanggaran HAM | |||||
| rentan | 2. 3. 4. | masyarakat dan rentan 2. | marginal Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas | 6000 berkas pengaduan | |
| HAM Jumlah pelaksanaan mediasi pelanggaran kelompok marginal dan rentan menghasilkan | pelaksanaan sengketa HAM kelompok marginal dan yang | 77 kasus | |||
| rekomendasi 4. Jumlah dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional | pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional rekomendasi | 1 rekomendasi | |||
| 3. | Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria | Jumlah 1. hasil | Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan penegakan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
Berdasarkan tabel penetapan kinerja di atas, terlihat bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM memfokuskan terhadap 3 (tiga) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian yaitu :
1. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat;
2. Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan;
3. Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria.
Dalam upaya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM telah menangani penyelidikan terkait peristiwa pelanggaran HAM yang berat terdiri dari:
1. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai 2o14
2. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Timang Gajah, di Aceh
3. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Bumi Flora, di Aceh
4. Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban
Adapun yang dikategorikan sebagai kelompok marginal dan rentan antara lain masyarakat adat, narapidana/tahanan, kelompok orang miskin, kelompok buruh migran, kelompok anak, kelompok perempuan, orang berusia lanjut, kelompok orang sakit, kelompok orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), kelompok penyandang disabilitas, pengungsi dalam negeri (internallly displaced persons), dan kelompok-kelompok yang umumnya mengalami diskriminasi, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Kelompok terakhir ini antara lain kelompok minoritas agama, pekerja seks, kelompok etnis tertentu, eks tahanan politik (tapol) eks narapidana politik (napol) dan keluarganya, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan kelompok penyandang kusta.
Jaminan kepada kelompok marginal dan rentan ini juga tercantum dalam Pasal 4o ayat (2) UU No 39 Tahun 19gg tentang HAM, "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Selanjutnya, dalam Pasal 42 yang berbunyi, "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
Sedangkan terkait dengan percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria, peran Komnas HAM RI dalam penangan konflik agaria tidak semata-mata untuk penyelesaian kasusnya melalui kegiatan pemantauan dan mediasi, akan tetapi lebih memiliki nilai manfaat untuk memastikan kelangsungan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sekaligus kedamaian sebagai perwujudan tujuan dari pembentukan Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah berupa bentuk rekomendasi kepada pemerintah berupa usulan konsep penanganan dan/atau penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Pada 2o19, Biro Dukungan Penegakan HAM berusaha untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasilnya sebagai berikut:
Capaian Indikator Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2o19
| Capaian Indikator Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2o19 | ||||||
| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres | |
| 1. 2. | Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 4 penyelidikan | 3 penyelidikan 401 surat keterangan | 84% | |
| 2. | kasus pelanggaran HAM yang berat Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan | HAM yang berat Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas HAM | 6oo kasus 6o00 berkas pengaduan | 596 kasus 5314 berkas | 99% 88.56% | |
| Pengelolaan dan pengaduan HAM | marginal dan rentan Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas | 6o00 berkas pengaduan | 5314 berkas pengaduan | 88.56% | ||
| HAM mediasi menghasilkan kesepakatan | Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan yang menghasilkan dan | 77 kasus | 113 kasus | 146.75% | ||
| rekomendasi Jumlah pemantauan dan dalam pemenuhan konstitusional | 1 penyelidikan rangka hak | 1 rekomendasi | rekomendasi | 100 % | ||
| 3. | Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan | Jumlah hasil rekomendasi pelaksanaan HAM penegakan | 1 kegiatan hasil HAM | 1 kegiatan | 100 % | 100 % |
| hidup rangka reforma agraria | dalam reforma oleh K/L | yang ditindaklanjuti oleh K/L |
Capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2o1g untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, dijabarkan berdasarkan masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut :
1. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat
Indikator : Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat
Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat
| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres |
| 1. | Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat | 4 penyelidikan | 3 penyelidikan dan 401 surat keterangan (SKKPHAM) | 84% |
Sesuai mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM, pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM RI sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM RI kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, sebagai Penyidik pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian ditindaklanjuti (dilakukan penyidikan). Selain itu dilakukan pula penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan menerbitkan surat keterangan korban pelanggaran hak asasi manusia (SKKPHAM).
Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 4 (empat) kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI pada sepanjang tahun 2o1g telah menangani kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 3 (tiga) penyelidikan dan telah menerbitkan 4o1 SKKPHAM dengan persentase progres 84%, yaitu:
1) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai 2o14
2) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Timang Gajah, di Aceh
3) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Bumi Flora, di Aceh
4) Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak- Hak Korban
Masing-masing progres penyelidikan kasus-kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai 2o14 Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Papua dan/atau Papua Barat terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Paniai yang terjadi pada 2o14. Pembentukan tim penyelidikan ini atas dasar Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No. oog/Komnas HAM/lll/2o16 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Paniai, dilanjutkan dengan SK perpanjangan hingga 14 Februari 2o20.
Tim penyelidik telah melakukan sejumlah kegiatan dalam penyelidikan berbasis UU Nomor 39/1999 maupun UU Nomor 26/2ooo tentang Pengadilan HAM. Dalam kurun waktu 2o19, Tim setidaknya telah melakukan upaya-upaya berikut:
Melakukan inventaris data-data dan saksi-saksi serta evaluasi proses penyelidikan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya;
Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ahli guna mendapatkan informasi atau pemahaman terkait dengan peristiwa tersebut dan penguatan bukti-bukti guna memperjelas terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang berat di Paniai;
Melakukan analisis BAP terkait peristiwa, rentang waktu, alat bukti, saksisaksi, rekonstruksi peristiwa, dan BAP lanjutan terhadap saksi-saksi;
Melakukan pemeriksaan saksi-saksi penting dan saksi-saksi tambahan.
Hambatan yang dialami oleh Tim Penyelidik adalah kesulitan dalam pemeriksaan terhadap saksi korban dari masyarakat sipil karena adanya keinginan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui mekanisme internasional. Selain itu, adanya kesulitan untuk memeriksa saksi dari pihak TNl juga menjadi hambatan.
Namun dibalik hambatan-hambatan tersebut, pada 2o1g Tim Penyelidik, yang terdiri dari 1o penyelidik, mengalami peningkatan dalam jumlah pemeriksaan saksi dibanding tahun 2o18. Pada 2o18 Tim hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi, namun pada 2o1g dapat melakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi. Hal ini didukung oleh soliditas tim, terutama pada anggota dan pimpinan.
Berdasarkan keberhasilan tersebut, Tim Penyelidik mampu menyelesaikan laporan penyelidikan pada Desember 2o19. Namun pengesahan baru dilakukan pada Sidang Paripurna Khusus tanggal 3 Februari 2o2o. Dari uraian tersebut, dapat disampaikan bahwa output berupa laporan penyelidikan telah tercapai dan memiliki outcome berupa kepastian status pelanggaran HAM dalam peristiwa Paniai 2014.
2) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Timang Gajah, di Aceh
Sejak 4 Oktober 2o13, Sidang Paripurna Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh. Keputusan Sidang Paripurna ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.o18/KOMNAS HAM/XI/2o13 tertanggal 8 November 2o13 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh).
SK Tim Aceh diperpanjang terakhir kali dengan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor o17/KOMNAS_HAM/X/2o19 tanggal 31 Oktober 2019. Keputusan terakhir memberikan tenggat waktu bagi Tim yang berakhir pada 31 Desember 2o19.
Tim penyelidik telah melakukan sejumlah kegiatan dalam penyelidikan berbasis UU Nomor 39/1999 maupun UU Nomor 26/2ooo tentang Pengadilan HAM.
Pada 2o18, Tim Penyelidik melakukan pemeriksaan awal yang meliputi pemeriksaan lokasi, koordinasi di lapangan, pemeriksaan korban untuk dugaan pelanggaran HAM beras peristiwa Timang Gajah, di Aceh. Kemudian pada kurun waktu 2o19, Tim setidaknya telah melakukan upaya-upaya berikut:
a. Pemeriksaan atas 8g orang korban dan saksi
b. Pemeriksaan di lapangan 4 kali yaitu Takengon 3 kali dan Banda Aceh
C. Rapat koordinasi sebanyak 18 kali
d. FGD sebanyak 8 kali
e. Pemanggilan kedua untuk beberapa saksi kunci
f. Penyusunan Laporan Penyelidikan Proyustisia
Target awal hasil penyelidikan dapat disampaikan pada Kejaksaan Agung pada Desember 2o19, namun kondisi di lapangan setelah melakukan investigasi yang mendalam, ditemukan bahwa cakupan kasus yang diselidiki semakin besar. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah SDM di Tim, yang hanya memiliki 5 penyelidik internal dan 3 penyelidik eksternal (salah satu penyelidik eksternal sakit sehingga tidak maksimal).
Hambatan internal yang dihadapi oleh Tim Penyelidik selain permasalahan SDM, adalah ketidakmampuan Komnas HAM RI melakukan upaya paksa dalam pemeriksaan saksi-saksi kunci, sehingga pemanggilan terhadap terduga pelaku sangat sulit dilakukan meskipun telah berkali-kali dilakukan pemanggilan. Hambatan eksternal yang dihadapi yaitu banyaknya saksi korban yang keberatan diperiksa karena alasan psikologi dan kondisi geografis lokasi pemeriksaan saksi berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau.
Guna menghadapi hambatan tersebut, telah dilakukan penguatan jejaring dengan NGO dan tokoh masyarakat lokal untuk melakukan pendekatan terutama pada saksi korban yang memiliki trauma terhadap peristiwa tersebut.
Penyelidikan merupakan proses untuk menuju tahap penyidikan. Dalam Undangundang Nomor 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM, disebutkan bahwa Komnas HAM RI berperan sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, kerja-kerja penyelidikan yang dilakukan selama 2o19 masih merupakan proses menuju output berupa laporan penyelidikan. Outcome dari kegiatan ini dapat tercapai setelah adanya laporan hasil penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan ini yang menentukan outcome tentang kepastian status peristiwa pelanggaran HAM, termasuk peristiwa pelanggaran HAM berat atau bukan. Hasil penyelidikan akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung selaku penyidik pelanggaran HAM berat guna ditindaklanjuti melalui mekanisme judisial. Maupun kepada DPR dan Presiden untuk ditindaklanjuti melalui mekanis nonjudisial.
3) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Judisial terhadap kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa Bumi Flora, di Aceh
Sejak 4 Oktober 2o13, Sidang Paripurna Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh. Keputusan Sidang Paripurna ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.o18/KOMNAS HAM/XI/2o13 tertanggal 8 November 2o13 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Prov. Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh).
SK Tim Aceh diperpanjang terakhir kali dengan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor o17/KOMNAS_HAM/X/2o19 tanggal 31 Oktober 2o19. Keputusan terakhir memberikan tenggat waktu bagi Tim yang berakhir pada 31 Desember 2o19.
Tim penyelidik telah melakukan sejumlah kegiatan dalam penyelidikan berbasis UU Nomor 39/1999 maupun UU Nomor 26/2ooo tentang Pengadilan HAM. Dalam kurun waktu 2o19, Tim setidaknya telah melakukan upaya-upaya berikut:
a. Pengumpulan data dan informasi melalui media dan literatur internal Komnas HAM RI
b. Kajian Peristiwa Bumi Flora
Anggota Tim Penyelidik peristiwa Bumi Flora, Aceh adalah anggota yang sama dengan Tim Penyelidik Timang Gajah, Aceh. Tim Penyelidik memprioritaskan penyelesaian laporan penyelidikan Peristiwa Timang Gajah, Aceh, sehingga untuk peristiwa Bumi Flora masih pada tahap awal pengumpulan informasi data, serta kajian atas peristiwa tersebut. Maka atas kendala terkait minimnya data media, belum diupayakan solusi untuk mengatasi hal tersebut.
4) Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban
Sidang Paripurna Komnas HAM RI memutuskan membentuk Tim Adhoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Masa Laluberdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI Nomor: oo1/Komnas HAM/I/2o19 Tanggal 14 Januari 2o19 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan memiliki masa kerja dua belas bulan sampai dengan 31 Desember 2o19.
Komnas HAM RI telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor oo4/Komnas HAM/X/2o13 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komnas HAM RI Nomor o1/KOMNAS HAM/IV/2o15, dan terakhir diubah dengan Peraturan Komnas HAM RI Nomor o5/KOMNAS HAM/X/2o16. Pada 2o18, Komnas HAM RI telah melakukan perubahan atas peraturan dimaksud melalui Peraturan Komnas HAM RI Nomor oo3/KOMNAS HAM/IX/2018.
Pembentukan tim ad hoc ini dimaksudkan untuk mendorong langkah Jaksa Agung dalam menindaklanjuti tujuh kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM sekaligus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian secara menyuluruh bagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia pada masa lalu dalam rangka mewujudkan keadilan dan penyelesaian bagi peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Komnas HAM RI juga memandang penting untuk memastikan dilakukannya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah.
Ruang lingkup tugas tim ini antara lain :
a) Melakukan analisis hukum terhadap laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat;
b) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak;
c) Menyelenggarakan pertemuan dengan pihak-pihak yang relevan untuk didengar dan dimintai keterangannya;
d) mengumpulkan dan mencari berbagai data, fakta dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
e) menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
f) memverifikasi data jumlah korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat;
membuat surat keterangan korban dan/atau keluarga korban peristiwa g) pelanggaran HAM yang berat; dan
h) melakukan kegiatan lain yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim.
Pada 2019, Komnas HAM telah mengeluarkan 401 SKKPHAM yang melebihi target 4oo SKKPHAM atau mencapai 1oo.25%. Pencapaian ini lebih tinggi dari tahun 2o18 yang hanya mencapai 194 SKKPHAM. Peningkatan capaian 2o19 sejalan dengan kenaikan anggaran. Adapun rincian sebagai berikut:
Jumlah SKKPHAM 2019
| No Provinsi Jan Feb Mar | Sep Okt Nov Des Jml | ||||||||||||||
| 1 | DKI Jakarta | 14 | Apr | Mei | Juni | Juli | Agus | . | 14 | ||||||
| 2 | Banten | 2 | . | . | 2 | ||||||||||
| 3 | Jawa Barat | 5 | 4 | . | . | 1 | . | . | 7 | 17 | |||||
| 4 | Jawa Tengah | 2 | 87 | 61 | 73 | 223 | |||||||||
| 5 | DI Yogyakarta | . | . | 24 | 30 | ||||||||||
| 6 | Sumatera | . | . | . | 13 | . | . | . | 10 | 54 23 | |||||
| 7 | Barat Sulawesi | ||||||||||||||
| 8 | Tengah | 24 | 38 | 62 | |||||||||||
| NTT Jumlah | 2” | 13 | 112 | 。 | 6 | 6 | |||||||||
| Jumlah | 23 | 4 | 13 | 112 | 115 | 38 | 7 | 89 | 401 | ||||||
Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) merupakan output dari program upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, terutama pada aspek pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Upaya ini dilakukan sejalan dengan upaya judisial yang didorong oleh Komnas HAM. Berdasarkan capaian tersebut, maka outcome dari penerbitan SKKPHAM adalah adanya kepastian status bagi masyarakat sebagai korban perstiwa pelanggaran HAM berat. Sehingga masyarakat yang memiliki SKKPHAM dapat mengakses bantuan medis maupun psikososial dari LPSK.
2. Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan
a. Indikator : Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan
Capaian Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres | |
| Indikator Kinerja | ||||||
| 1. | kasus | Penanganan pelanggaran HAM | Jumlah penanganan kasus | 600 kasus | 596 kasus | 99% |
| masyarakat marginal dan rentan | HAM terutama pada masyarakat marginal rentan |
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 4o Tahun 2oo8 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan terhadap peristiwa yang diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Pada 2o19 Komnas HAM menerima 3.o84 pengaduan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.049 kasus baru dan 1.035 kasus lanjutan. Sebanyak 2.757 kasus diterima oleh Komnas HAM RI di Jakarta, dan 327 kasus diterima melalui kantor perwakilan Komnas HAM RI.
Dari 3.o84 berkas pengaduan yang diadukan tersebut, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan menerima kasus sebanyak 954 kasus yang terdiri dari 424 kasus baru dan 53o kasus lanjutan1 untuk selanjutnya ditangani oleh masing-masing staf laporan pemantauan dan penyelidikan. Kasus-kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan inilah yang kemudian disebut penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan.
Kasus-kasus yang ditangani yang merupakan capaian dari indikator jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan dengan target 6oo kasus, tapi dapat dicapai sebanyak 5g6 kasus, yang artinya gg% dari target dengan rincian sebagai berikut :
| No. Output | Jumlah Capaian | |||
| 1. | Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan | 587 kasus | ||
| a. | kasus-kasus pelanggaran HAM | Resume atas kasus baru yang ditangani (325 | ||
| b. | kasus) Rekomendasi akhir (43 kasus) | |||
| C. | Memorandum pelimpahan kasus ke Mediasi | us ke Mediasi | ||
| d. | atau Perwakilan (31 kasus) | |||
| e. | Kasus ditutup (74 kasus) | |||
| e. f. | Pemantauan lapangan (72kasus) | |||
| f. | f. | Pemanggilan dan audiensi (4o kasus) Amicus Curiae (2 kasus) | n audiensi (4o kasus) | |
| 2. | Penanganan Cepat Tanggap atas Isu-isu Aktual 2 kasus Nasional di Indonesia | ||||
| 3. | Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Perwakilan Komnas HAM | emantauan m | dane Pen | oleh 6 Kantor | 6 kasus |
| 4. | Evaluasi dan Monitoring Penanganan Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM | Monitoring | ing Pe er | Penanganan | 1 laporan |
| Temant | Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM Jumlah Capaian Output 596 kasus | ||||
Pencapaian target kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2o18 dikarenakan adanya penurunan jumlah aduan yang didistribusi ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan mengalami penurunan yang dapat dilihat dalam grafik berikut :
1800 1713 1600 1400 1200 954 1000 800 600 600 618 596 600 400 200 0 Jumlah target capaian Jumlah kasus yang diterima Jumlah output penanganan Bagian Pemantauan dan kasus Penyelidikan 20182019
Perbandingan Capaian Output Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tahun 2o18 dan 2o19
Selain hal tersebut, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pencapaian output yaitu:
1. Pengadu tidak memberikan informasi tindak lanjut/perkembangan atas kasuskasus yang diadukan, sehingga banyak kasus yang masih menggantung penyelesaiannya;
2. Kurangnya respon dari pihak-pihak terkait atas surat Komnas HAM, terutama terkait rekomendasi Komnas HAM yang tidak dintindaklanjuti; dan
3. Kurangnya keterbukaan pihak-pihak terkait dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk proses pemeriksaan kasus.
Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM Dari total 954 kasus yang diterima oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tersebut, ada sebanyak 587 kasus (215 kasus baru dan 372 kasus lanjutan) yang telah ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan dengan rincian yang dapat digambarkan dalam grafik berikut :
Des Nov 3 26 Okt 23 32 Sep 13 29 Agu 14 Jul 9 Jun 8 16 Mei 16 32 Apr 21 53 Mar 18 85 Feb 12 14 Jan 38 36 0 20 40 60 80 100 120 Kasus Baru Kasus Lanjutan
Jumlah kasus yang ditangani Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan
Selain penanganan berkas aduan masyarakat melalui surat menyurat, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga melakukan kegiatan lapangan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan, pemanggilan kepada pihak Pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, dan/atau pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan 587 kasus yang ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan tahun 2o19, ada sejumlah 74 kasus yang ditutup dan/atau dihentikan pemeriksanaannya.
Umumnya penutupan dan/atau penghentian penanganan kasus dilakukan setelah dilakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan kewenangan pemantauan dan penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Kasus akan ditutup atau dihentikan pemeriksaannya jika tuntutan Pengadu telah dipenuhi dan/atau diselesaikan oleh pemangku kewajiban baik setelah atau sebelum Komnas HAM RI mengeluarkan surat rekomendasi, atau sudah dikeluarkan rekomendasi akhir yang ditujukan kepada pemangku kewajiban agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dan/atau pemulihan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut.
Dalam hal terdapat upaya penyelesaian yang lebih efektif maka Komnas HAM juga dapat melakukan penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal g1 ayat (1) huruf a sampai huruf e. Bagian Pemantauan dan Penyelidikan akan memberikan rekomendasi/saran kepada Pengadu untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya yang lebih efektif, baik yang ada di Komnas HAM RI maupun di kementerian/Lembaga lainnya yang berwenang. Penyelesaian lainnya yang ada di Komnas HAM RI adalah upaya penyelesaian melalui mekanisme Mediasi.
Penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan kasus juga dapat dilakukan jika kasus yang disampaikan ke Komnas HAM RI telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau ada pencabutan aduan dari Pengadu dan/atau korban.
Komnas HAM RI c.q. Subkomisi Penegakan HAM diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya adalah memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan (Amicus Curiae). Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM RI c.q. Subkomisi Penegakan HAM selama 2o18 telah melakukan kegiatan terkait pemberian pendapat di Pengadilan, sebagai berikut :
a. Sengketa lahan antara petani Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PT Melisya Sejahtera (Salim Group) di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dimenangkan oleh Pengadu dengan amar putusan perusahaan harus mengosongkan lahan 177 hektar yang menjadi objek sengketa. Saat ini sedang diajukan proses banding di Pengadilan Tinggi Manado.
b. Peninjauan kembali atas putusan kasasi No. 3286K/Pdt/2o15 terkait ekstahanan politik.
1KasusLanjutanmerupakanberkas yang diterimaolehKomnas HAM dalamrangkapemberianklarifikasi, tanggapanmaupuninformasiperkembangankasus yang disampaikanolehpengadumaupuninstansiterkait
Penanganan Cepat Tanggap atas Isu-isu Aktual Nasional di Indonesia
1) Dugaan pelanggaran HAM dalam Peristiwa 21-23 Mei 2o19
Pada 21, 22, dan 23 Mei 2o19 di DKI Jakarta dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berlangsung aksi massa dan kekerasan yang telah menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi pelaksanaan HAM. Atas kejadian itu, Komnas HAM RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Peristiwa 21-23 Mei 2o19 (Selanjutnya disebut TPF Komnas HAM RI). Kondisi objektif yang mendorong pembentukan TPF Komnas HAM RI adalah jatuhnya 1o (sepuluh) korban jiwa. Selain itu, tercatat 465 (empat ratus enam puluh lima) orang ditangkap dan/atau ditahan oleh Polri dimana 74 (tujuhpuluh empat) diantaranya adalah anak-anak, adanya tindakan kekerasan yang menimpa ratusan orang baik dari pihak masyarakat maupun kepolisian.
Tujuan pembentukan TPF Komnas HAM RI adalah untuk menghimpun fakta dan keterangan sehubungan dengan peristiwa 21-23 Mei 2o19 dan memastikan seluruh proses penanganan atasnya berjalan secara transparan dan fair sesuai dengan norma-norma HAM dan hukum sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban dan keluarganya.
Aksi massa yang berujung pada kekerasan pada tanggal 21-23 Mei 2o1g telah menjadi "noda" dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia karena cara-cara kekerasan dan pemaksaan kehendak dipakai untuk menyikapi hasil Pemilu yang sah. Kekerasan yang terjadi dalam Peristiwa 21-23 Mei 2o19, adalah kelanjutan dari sikap yang menolak hasil Pilpres yang telah diumumkan oleh KPU-RI.
Terhadap peristiwa tersebut, TPF Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan menyoroti hal-hal sebagai berikut :
Sepuluh warga yang meninggal dunia
Kekerasan/penganiayaan
Orang yang diduga hilang
Penanganan aksi massa
Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
Media sosial dan eskalasi kekerasan
Dari hasil penyelidikan tersebut, TPF Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI, Kapolri, Menteri Kesehatan RI, Menteri Komunikasi dan Informasi RI, KPU RI,dan Gubernur RI.
2) Dugaan Pelanggaran HAM dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Menolak Revisi UU KUHP dan RKUHP tanggal 24-3o September 2o19
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2o14-2o19 untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3o Tahun 2oo2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta rencana pengesahan sejumlah RUU lainnya seperti RKUHP, Pertanahan, Minerba, Tenaga Kerja, Pemasyarakatan dan sejumlah RUU lainnya menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat. Puncaknya, terjadi gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah simpul mahasiswa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hingga meluas ke berbagai daerah lainnya di Indonesia dalam rangka penyampaian pendapat/aspirasi. Hasil tracking Komnas HAM, aksi unjuk rasa tersebut terjadi di 32 provinsi di Indonesia dengan gambaran eskalasi dan dampak yang beragam.
Komnas HAM mencatat gelombang unjuk rasa berlangsung dalam rentang waktu sepekan mulai 24-3o September 2o19 yang berpusat di depan Gedung DPR RI dan sejumlah instansi pemerintahan lainnya di daerah yang melibatkan ribuan massa. Aksi unjuk rasa tersebut tidak hanya dilakukan kalangan mahasiswa, namun juga sejumlah pelajar, terutama di Jabodetabek. Eskalasi demonstrasi telah menyebabkan Aparat Penegak Hukum (APH) harus melakukan upaya ekstra ketat, terutama di Jakarta. Bahkan POLRI menyiagakan 18.ooo personilnya untuk pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, belum termasuk di berbagai daerah lainnya.
Gerakan aksi massa 24-3o September 2o19 dapat dipolarisasikan ke dalam 2 (dua) bentuk tindakan. Pertama, aksi unjuk rasa damai yang tergambar dari penyampaian aspirasi/pendapat dengan cara-cara damai, kondusif dan terkendali. Pola tindakan ini dilakukan sejak pagi hari hingga sore hari atau sebelum pukul 18.oo WIB. Dalam hal ini, pihak APH melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap aksi tersebut. Kedua, unjuk rasa berujung bentrokan, anarkis dan vandalis. Tindakan ini terjadi menjelang pembubaran aksi (sore hari) bahkan hingga dini hari (di atas pukul 18.oo WIB).
Pada pola kedua lah terjadi aksi pelemparan terhadap aparat, perusakan, provokasi dan pembakaran fasilitas umum yang dilakukan sejumlah pengunjuk rasa. Di sisi lain, aparat meresponnya dengan menggunakan water cannon, gas air mata dan peralatan pengendalian massa lainnya untuk membubarkan massa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi bentrokan antara massa unjuk rasa dan aparat keamanan, antara lain karena tidak diakomodirnya tuntutan pengunjuk rasa, pembubaran aksi, tindakan represif dan upaya paksa aparat, serta tindakan sengaja untuk memicu kerusuhan oleh sekelompok massa.
Dalam situasi tersebut juga lah, APH kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan yang diklaim sebagai upaya pengamanan, pemeriksaan yang diduga disertai dengan tindakan kekerasan di luar batas kewajaran (berlebihan) terhadap para pengunjuk rasa. Tindakan kekerasan di luar batas tersebut lah yang kemudian berpotensi terjadinya dugaan pelanggaran HAM.
Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM telah melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran HAM dalam penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar dalam rentang waktu 24-3o September 2o19 di sejumlah daerah di Indonesia. Komnas HAM menemukan sejumlah data, informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran HAM, diantaranya tindakan penangkapan sewenangwenang, tindak kekerasan yang berlebih saat dilakukannya upaya paksa, pengabaian terhadap hak para terduga/tersangka, hilangnya hak untuk hidup, hak atas kesehatan hingga penyalahgunaan senjata api. Tercatat, 5 (lima)
orang dinyatakan meninggal dunia, yaitu 3 (tiga) orang di Jakarta dan 2 (dua) lainnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Penyebab kematian 4 (empat) dari 5 (lima) orang tersebut hingga saat ini belum jelas dan tidak ada tindak lanjut atas kematian tersebut, baik penyelidikan maupun penyidikan oleh pihak POLRI.
Selain itu, juga ditemukan adanya dugaan tindak kekerasan yang dialami sejumlah korban, termasuk dugaan kuat terlibatnya oknum polisi dalam serangkaian aksi kekerasan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa pada saat pembubaran massa demonstran.
Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM oleh 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membuka kemungkinan didirikannya perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 76 ayat (4) yang berbunyi "Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah". Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa daerah yang dimaksud adalah ibukota provinsi. Dengan demikian, pemusatan sumber-sumber daya pada Komnas HAM harus di desentralisasikan ke daerah, karena sebagian besar pelanggaran HAM yang serius justru terjadi di daerah.
Oleh karena itu, salah satu ukuran dari desentralisasi mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM adalah berdirinya Perwakilan Komnas HAM di daerah untuk memberikan kemudahan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia serta pemajuan HAM di daerah. Berdasarkan ketentuan serta pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, secara bertahap Komnas HAM telah mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah dan pada saat ini, Komnas HAM telah mendirikan 6 (enam) Perwakilan Komnas HAM di sejumlah daerah Provinsi, diantaranya:
Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.
Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua.
Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku
Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh.
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah.
Evaluasi dan Monitoring Penanganan Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM
Secara umum pendekatan untuk melakukan evaluasi adalah menggunakan parameter dengan prinsip-prinsip pengaduan pelanggaran HAM sebagaimana yang tertuang dalam Prinsip-Prinsip Paris (Paris Principles). Prinsip-Prinsip Paris, yang merupakan serangkaian prinsip yang terkait dengan status dan fungsi Komnas HAM untuk perlindungan dan pemajuan HAM, menyatakan bahwa agar Komnas HAM dapat berkerja secara efektif, maka harus mempunyai mekanisme pengaduan sebagai salah satu mandatnya. Mandat atas pengaduan ini penting bagi Komnas HAM untuk melaksanakan perannya dalam perlindungan HAM. Untuk melaksanakan mandat ini, Komnas HAM perlu meletakkan mekanisme pengaduan dalam struktur organisasinya dan dilengkapi dengan berbagai regulasi internal tentang mekanisme pengaduan.
Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa :
1) Terdapat sejumlah identifikasi masalah dan gaps yang membutuhkan perhatian untuk memperkuat metode kerja terkait agar penanganan pemantauan dan penyelidikan dan penanganan pengaduan kasus dapat berjalan secara efektif, yang mencakup: (i) perlunya kejelasan dalam mendefinisikan mandat dan perubahan pendekatan dalam pelaksanaan mandat; (ii) pensolidan struktur organisasi dengan adanya penambangan sejumah unit tertentu dan kesesuaian antara mandat dengan penilaian kinerja; (iii) penguatan sistem penanganan pengaduan, yang utamanya mengarah pada sistem pengaduan yang lebih sederhana, akuntabel, terintegrasi dan berbasiskan teknologi; (iv) peningkatan kapasitas SDM yang memadai dan mumpuni; (v) membangun budaya kerja yang mendukung efektivitas penanganan pemantauan dan penyelidikan, utamanya terkait dengan penanganan kasus.
2) Merujuk pada monev diatas arah perubahan dan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam jangkan waktu pendek, menengah, dan panjang dengan 6 (enam) komponen adalah sebagai berikut:
a) Penataan dan Penguatan Regulasi, dengan indikator dterbentuknya berbagai peraturan baik berupa perubahan UU, SOP, Panduan, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, yang diperlukan untuk pemantauan dan penyelidikan.
b) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia [SDM], dengan indikator meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Bagian Pemantauan dan Penyelidikan.
c) Sistem manajemen pengaduan kasus, dengan indikator adanya sistem penanganan pengaduan yang aksesibel, jelas, dan akuntabel dan berbasiskan teknologi.
d) Struktur organisasi, dengan indikator terbentuknya berbagai sub-bagian dan unit yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
e) Anggaran, sarana dan Prasarana [Sarpras], dengan indikator tersedianya anggaran dan fasilitas yang memadai untuk pemantauan dan penyelidikan.
f) Integrasi dan koordinasi kerja dengan bidang lain, dengan indikator terbangunnya mekanisme koordinasi yang jelas dan solid dengan bidangbidang lain.
g) Budaya kerja, dengan indikator terciptanya budaya kerja yang yang harmonis, dinamis, saling menghargai, dan equal.
b. Indikator : Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas HAM (DPP)
Capaian jumlah pengelolaan pengaduan di Kantor Pusat dan Perwakilan
| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Persentase Capaian |
| 1 | Terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM | Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas HAM | 6000 berkas | 5314 berkas | 88.56% |
Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa Komnas HAM diberi mandat untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau kelompok masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar.
Dalam kurun 5 tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM hampir mencapai angka 6.ooo berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat kurang lebih goo berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Tabel berikut menampilkan jumlah penerimaan berkas pengaduan kurun 5 tahun terakhir:
Jumlah pengelolaan pengaduan tahun 2o15 hingga 2o19
Berdasarkan tabel diatas, pengelolaan berkas tertinggi terjadi pada 2o15 sebanyak 8.249 berkas pengaduan. Kemudian mengalami penurunan pada 2o16 dan 2o17. Pada 2o18 sempat terjadi kenaikan pengelolaan berkas pengaduan sebesar 13.19% dari tahun 2o17. Namun pada 2o19 kembali terjadi penurunan pengelolaan berkas pengaduan sebesar 12.85% dari 2018.
Trend penurunan pengelolaan berkas pengaduan selama 5 tahun terakhir terjadi seiring dengan menurunnya jumlah pengaduan ke Komnas HAM. Dari tabel dibawah dapat dilihat berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dan berkas pengaduan yang dikelola dari 2o15-2o19, yaitu:
| No | Tahun | Jumlah berkas pengaduan masuk | Jumlah berkas pengaduan di kelola |
| 1 | 2015 | 8.431 | 8.249 |
| 2 | 2016 | 7.106 | 7.188 |
| 3 | 2017 | 5.746 | 5.387 |
| 4 | 2018 | 5.830 | 6.098 |
| 5 | 2019 | 4.942 | 5.314 |
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah aduan pada 2o1g, namun berkas pengaduan yang dikelola lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan sisa berkas tahun 2o18 sebanyak 382 berkas pengaduan. Dan sisa berkas 2o19 yang belum dikelola sebanyak 1o berkas. Peningkatan kemampuan kecepatan mengelola berkas pengaduan didukung oleh adanya penambahan SDM Analis Pengaduan sebanyak g orang.
Sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Khusus untuk penanganan kasus pengaduan, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subkomisi Penegakan HAM melalui Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi. Berdasarkan penanganan 5.314 berkas pengaduan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel distribusi penanganan berkas pengaduan
| No 1 | Distribusi berkas pengaduan | Jumlah | Persentase |
| Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan | 2.559 | 48% | |
| 2 | Bagian Dukungan Mediasi | 791 | |
| 1.964 |
Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar berkas pengaduan yang dikelola didistribusikan ke Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 48%. Sedangkan berkas pengaduan yang didistribusikan ke Bagian Dukungan Mediasi sebanyak 791 berkas atau 15%. Sisanya sebanyak 37% berkas pengaduan di file, yang artinya tidak ditindaklanjuti penanganannya oleh Bagian Pemantauan maupun Mediasi. Berkas file tersebut meliputi berkas pengaduan yang bersifat tembusan, kurang atau tidak memenuhi syarat kelengkapan pengaduan, serta pengaduan yang bukan merupakan kewenangan Komnas HAM. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal go dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Terhadap berkas yang dijadikan file, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan meresponnya dengan mengeluarkan 1.283 surat dengan klasifikasi pemberian tanggapan², pemberian saran³, dan permintaan kelengkapan berkas4. Pemberian respon melalui surat dilakukan terhadap berkas pengaduan baru 1 (satu) kali, ataupun karena alasan tertentu sesuai pertimbangan pimpinan. Terhadap berkas pengaduan yang tidak disertai identitas pengadu maupun alamat yang jelas, maka tidak dilakukan respon melalui surat. Adapun rincian respon surat yang dikeluarkan sepanjang 2o1g oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, sebagai berikut:
Tabel jenis surat respon
| No | Jenis surat | Jumlah |
| 1 | Pemberian tanggapan | 939 |
| 2 | Pemberian saran | 251 |
| 3 | Permintaan kelengkapan berkas | 93 |
| Total | 1.283 |
Dari uraian tersebut, dapat disampaikan faktor penyebab tidak tercapainya pengelelolaan berkas pengaduan pelanggaran HAM yaitu terjadinya penurunan jumlah aduan ke Komnas HAM sebesar 15.23% dari tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan jumlah aduan ke Komnas HAM, tetapi seluruh berkas aduan yang masuk dapat dikelola karena adanya penambahan SDM analis pengaduan. Outcome dari pengelolaan pengaduan adalah adanya kepastian bagi pengadu terkait apakah kasus yang diadukan dapat ditangani oleh Komnas HAM RI atau tidak.
c. Indikator : Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi
Capaian jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok
marjinal dan rentan 27
| No Sasaran strategis | marjinal dan rentan Sasaran strategis Indikator | ||||
| Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian 113 kasus | Persentase Capaian 146.75% | |
| 1 | Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan | Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi | 77 kasus yang diselesaikan | 113 kasus yang diselesaikan | 146.75% |
Selama periode Januari sampai Desember 2019 terdapat 625 kasus aktif di Bagian Dukungan Mediasi, yang terdiri atas 174 kasus baru dan 564 kasus lanjutan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah kasus baru yang diterima Bagian Dukungan Mediasi pada 2019 mengalami kenaikan sebanyak 48 kasus atau kurang lebih 38%. Kasus yang ditutup tahun 2019 sebanyak 113 kasus, sedangkan pada 2018 sebanyak 168 kasus.
Sebagai perbandingan, berikut disampaikan tabel perbandingan penanganan kasus pelanggaran HAM melalui fungsi mediasi dari tahun 2015-2019:
| Tahun | Indikator | Target Renstra | Perjanjian Kinerja (PK) Biro | Realisasi | Catatan |
| 2015 | Jumlah hasil penanganan | 45 rekomendasi | 45 rekomendasi | 116 Rekomendasi | Pada 2015, target yang |
| sengketa HAM 3 3 9 | |||||
| 2016 | sengketa HAM melalui mediasi | 3 Kesepakatan | 3 Kesepakatan | 9 Kesepakatan 3 Berita Acara | ditetapkan untuk Mediasi adalah sebanyak 45 rekomendasi, 3 Kesepakatan. Namun, realisasinya mencapai 116 rekomendasi atau lebih banyak 71 rekomendasi dari target yang ditetapkan, 9 Kesepakatan dan 3 Berita Acara. Pada 2016, |
| 2016 2017 | Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi Jumlah hasil | 45 rekomendasi 3 Kesepakatan | 45 rekomendasi 3 Kesepakatan | 46 Rekomendasi 7Kesepakata 15 Berita Acara 95 | target yang ditetapkan untuk Mediasi adalah sebanyak 45 rekomendasi dan 3 Kesepakatan. Namun, realisasinya mencapai 46 rekomendasi kemudian 7 buah Dokumen Kesepakatan dan 15 Berita Acara. Pada 2017, target yang ditetapkan |
| penanganan sengketa HAM melalui mediasi | rekomendasi 5 Kesepakatan | Rekomendasi | Rekomendasi 7Kesepakatan 9 Berita acara | yang ditetapkan untuk Mediasi adalah sebanyak 50 rekomendasi dan 5 kesepakatan. Namun, realisasinya mencapai 95 rekomendasi atau lebih 45 rekomendasi dari | |
| 2018 | Jumlah hasil penanganan | 50 | target yang ditetapkan. Selain rekomendasi, output lain adalah berupa 7 buah Dokumen Kesepakatan dan 9 Berita Acara. Pada 2018, | ||
| 2018 | Jumlah hasil penanganan sengketa HAM melalui mediasi | 50 rekomendasi 5 Kesepakatan | 77 Kasus yang diselesaikan | 139 Rekomendasi 9 Kesepakatan 8 Berita acara 92 | target yang ditetapkan untuk Mediasi adalah sebanyak 55 rekomendasi. Namun, terjadi perubahan output berupa Dokumen Penutupan Kasus sebanyak 168 buah, g buah Dokumen Kesepakatan, dan 7 Berita Acara. Pada 2019, |
| penanganan sengketa HAM melalui mediasi | rekomendasi 5 Kesepakatan | yang diselesaikan | Rekomendasi 113 Dokumen Penutupan Kasus 33 Kesepakatan 28 Berita Acara | target yang ditetapkan untuk Mediasi adalah sebanyak 50 rekomendasi dan 5 Kesepakatan. Namun, terjadi perubahan output berupa Dokumen Penutupan Kasus sebanyak 113 buah,33 buah Dokumen Kesepakatan, dan 28 Berita Acara. | |
Sasaran program dalam renstra Komnas HAM 2o14-2o19 untuk Bagian Dukungan Mediasi adalah terselesaikannya mediasi pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan dengan indikator kinerja yaitu penyelesaian 77 kasus. Pada 2o19, Bagian Mediasi telah menyelesaikan kasus sebanyak 113 kasus. Adapun 113 kasus yang diselesaikan tersebut diukur dari kasus yang telah dikeluarkan Memorandum Penutupan Kasus. Selain itu, dari 113 kasus tersebut, sebagian adalah kasus lanjutan atau kasus yang diterima sebelum 2o1g dan sebagian kasus yang diterima pada 2o19, seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini:
| Tahun Penerimaan Kasus | Jumlah |
| 2011 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 35 |
| 2019 | 35 |
| Total | 113 |
Klasifikasi penutupan kasus mediasi terlihat dalam gambar dibawah ini:
113 Dilimpahkan ke Kantor Perwakilan 4 1 Diselesaikan oleh Pemda 3 8 Sudah diselesaikan sendiri oleh para pihak 21 10 Tidak ada itikad baik pengadu 7 14 Terdapat upaya Hukum yang lebih efektif 41 1 Pelimpahan ke Pemantauan 3
| Pelimpah an ke Pemantau an | Bukan Pelanggar an HAM | Terdapat upaya Hukum yang lebih efektif | Tercapai an | Tidak ada Kesepakatitikad baik pengadu | pihak bersedia di mediasi | diselesaik tidak oleh para pihak | Tidak tercapai an sendiri kesepakat an dalam mediasi | Diselesaik an oleh Pemda | Tembusan | Dilimpahk an ke Kantor Perwakila | ||
| Jumlah | 3 | 1 | 41 | 14 | 7 | 10 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 113 |
Berdasarkan capaian yang melebihi target di bagian mediasi, untuk itu ke depan penentuan target capaian juga perlu melihat pada aspek kualitas, terutama terkait dengan prinsip mediasi yang cepat, efektif, dan berbiaya rendah. Adapun faktor yang menyebabkan mengapa capaian melebihi target adalah karena ada beberapa jenis/kriteria penutupan kasus yang masing-masing mempunyai bobot pembiayaan yang bervariasi. Adapun kriteria penutupan kasus adalah tercapainya akta perdamaian, saran diselesaikan melalui jalur pengadilan, tidak adanya itikad baik dari pengadu, dan kasus sudah diselesaikan oleh para pihak. Dari sebanyak 51 kasus yang dilakukan mediasi pada 2o19, sebanyak 21 kasus ditangani di Jakarta Pusat, sehingga pembiayaan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, bukan berarti bahwa capaian yang melebihi target berarti anggaran sudah lebih dari cukup, akan tetapi oleh karena variasi bobot pembiayaan dalam penanganan kasus yang beragam dan sebagian dari kegiatan mediasi dilaksanakan di Jakarta Pusat sehingga pembiayaan lebih efisien.
2 Analis Pengaduan melakukan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM merujuk pada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dimana pemeriksaan atas pengaduan ke Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila: (a) tidak memiliki bukti awal memadai, (b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM, (c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu, (d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dan (e) sedang berlangsung upaya penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3 idem
4 Syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyebutkan bahwa pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Selain itu disebutkan bahwa dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
Pelaksanaan Mediasi
Sepanjang 2019, telah dilaksanakan kegiatan mediasi sebanyak 56 (lima puluh enam) kali atas 51 (lima puluh satu) kasus yang terdiri dari 16 kasus baru dan 35 kasus lanjutan. Dengan rincian capain sepanjang 2019 sebagai berikut:
| Dokumen Hasil Mediasi | Jumlah |
| Kesepakatan Perdamaian | 13 |
| Kesepakatan Perdamaian Sebagian | 19 |
| Berita Acara Kesimpulan Mediasi | 5 |
| Berita Acara Penundaan Perundingan Mediasi | 9 |
| Berita Acara Tanpa Kesepakatan | 11 |
| Berita Acara Pramediasi | 4 |
| Berita Acara Monitoring Pasca-Mediasi | 1 |
| Surat Rekomendasi | 92 |
| Surat Kasus | 912 |
| Memorandum penutupan Kasus | 113 |
Komnas HAM melaksanakan beberapa fungsi dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM memiliki alat kelengkapan berupa sidang paripurna dan sub komisi. Salam satu fungsi di Komnas HAM adalah fungsi mediasi HAM. Fungsi mediasi sendiri dilaksanakan oleh Sub Komisi Mediasi Komnas HAM. Untuk melaksanakan fungsi mediasi tersebut, Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan tugas dan wewenang kepada Komnas HAM untuk melakukan:
1. Perdamaian kedua belah pihak;
2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
3. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
4. penyampaian rekomendasia atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia 5. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Penyelesaian mediasi hak asasi manusia dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator. Penyelesaian mediasi hak asasi manusia dilakukan untuk mencapai kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang kemudian dikukuhkan oleh mediator. Keputusan tertulis tersebut menjadi keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat meminta pada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Pengadilan tidak dapat menolak permintaan untuk menyatakan keputusan mediasi tersebut dapat dilaksanakan.
Output dan outcome dalam melaksanakan fungsi mediasi, sesuai dengan mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh Mediasi terdiri dari:
| Jenis Dokumen / Output Mediasi | Jumlah | Jumlah | |
| Kesepakatan perdamaian | kepemilikan tanah | Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah | 5 |
| Pemenuhan hak atas ketenagakerjaan | Pemenuhan hak atas | 3 | |
| Pemenuhan hak atas pendidikan | Pemenuhan hak atas | 1 | |
| tinggal | Pemenuhan hak atas tempat tinggal | 2 | |
| Pemenuhan hak ekonomi | Pemenuhan hak ekonomi | 2 | |
| Pemenuhan e | Pemenuhan ekosob dan sipol | 1 | |
| perdamaian sebagian | Pemenuhan hak atas jaminan | 1 | |
| sosial Pemenuhan hak atas kepemilikan lahan | 9 | ||
| Pemenuhan hak atas kesehatan dan tempat tinggal yang layak | 1 | ||
| P | Pemenuhan hak atas | 3 | |
| ketenagakerjaan lingkungan hidup tinggal Berita Acara | ketenagakerjaan | |
| Pemenuhan hak atas lingkungan hidup | 1 | |
| Pemenuhan hak atas tempat | 1 | |
| Pemenuhan hak-hak ekonomi | 2 | |
| Kesediaan para pihak untuk mengikuti mediasi | 4 | |
| Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah | 2 | |
| Pemenuhan hak atas kesejahteraan | 1 | |
| sehat | Pemenuhan hak atas 1 lingkungan hidup yang baik dan | |
| Pemenuhan hak atas tanah masyarakat adat | 2 | |
| Terbangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk menjaga pelaksanaan HAM yang kondusif | 20 | |
Selain itu, Komnas HAM juga mengeluarkan Rekomendasi sebagai bagian dari proses penanganan kasus melalui mekanisme mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) huruf c, d, dan e, yaitu meliputi surat saran kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan dan surat rekomendasi atas peristiwa pelanggaran HAM kepada pemerintah dan/atau DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Surat rekomendasi yang dikeluarkan pada 2o1g berjumlah 36 rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI dan 56 Pemberian saran kepada Pengadu, dapat dilihat pada gambar berikut:
56 19 13 3 1 DPR RI Pemerintah Pemerintah BUMN Saran Pusat Daerah (pengadu)
Dalam menangani kasus, sesuai dengan pedoman dan standar operasional prosedur di mediasi dalam menindaklanjuti kasus yang diadukan, salah satu penanganannya melalui korespondensi kepada para pihak atau pihak terkait lainnya. Surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dalam menindaklanjuti penanganan kasus dikategorikan ke dalam klarifikasi, penutupan, saran, mediasi, hasil pertemuan, tanggapan, pertemuan, dan lain-lain. Surat kasus yang dikeluarkan pada zo19 berjumlah g12 dapat dilihat pada gambar berikut:
24 179 302 152 9 226 16 4 Klarifikasi Mediasi Penutupan Saran Pertemuan Lain-lain Hasil PertemuanTanggapan
Berdasarkan uraian ringkas penanganan kasus di atas, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi telah selesai menjalankan fungsi mediasi dan memberikan dampak positif bagi warga Pengadu dan pihak Teradu. Di satu sisi Komnas HAM RI dapat mengupayakan jaminan pemenuhan HAM bagi warga Pengadu dan di sisi lain pihak teradu dapat memberikan penjelasan kepada pengadu dengan ada pihak ketiga sebagai mediator.
Dalam pelaksanaan fungsi mediasi, hasil atau kesimpulan pertemuan bersama berada di tangan Para Pihak. Komnas HAM Rl yang bahkan dalam kapasitas sebagai mediator otoritatif tidak dapat memaksakan atau memerintahkan kepada salah satu dan/atau para pihak untuk mencapai komitmen bersama tertentu. Namun pelaksanaan fungsi mediasi melalui pertemuan bersama diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemajuan dan penegakan HAM di Republik Indonesia.
Keberhasilan Komnas HAM dalam meredam konflik melalui proses mediasi pihak yang bersengketa memberikan dampak yang positif baik pada pihak bersengketa maupun masyarakat sehingga program pembangunan pemerintah dalam memenuhi hak atas kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
d. Indikator : Jumlah pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional
Capaian Jumlah pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator | Persentase Progres | ||
| Kinerja | Target | Realisasi | |||
| Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat | Jumlah pemantauan dan penyelidikan | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi | 100 % | |
Komnas HAM, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4o Tahun 2oo8 tentang Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis, Perpanjangan MoU antara Komnas HAM dengan Bawaslu tanggal 9 April 2o18, MoU antara Komnas HAM dengan KPU Nomor: 00g/NKHB/IX/2015 dan Nomor: 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015, memiliki mandat melakukan pantauan dalam pemilu dan pilkada, guna mendorong Negara melalui penyelenggara pemilu memenuhi hak untuk turut serta dalam pemerintahan bagi warga negara. Berdasarkan mandat ini dibentuk tim pemantau melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 12/SP/X/2o18 dan diperpanjang dengan SK Nomor oo2/KomnasHAM/l/2o19, yang memiliki mandat melakukan pantauan dalam pemilu dan pilkada guna mendorong negara melalui penyelenggara pemilu memenuhi hak untuk turut serta dalam pemerintahan bagi warga negara.
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan umum tahun 2o19 dilakukan serentak untuk memilih anggota legislatif dan memilih presiden/wakil presiden dengan rincian sebagai berikut:
1) Presiden dan Wakil Presiden, daerah pemilihan (Dapil) seluruh Indonesia
2) 575 anggota DPR RI, dengan 8o Dapil
3) 136 anggota DPD, dengan 34 Dapil
4) 2.207 anggota DPR Provinsi, dengan 272 Dapil
5) 17.61o anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan 22o6 Dapil
Terdapat 3 (tiga) tujuan utama pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional Pileg dan Pilpres 2o19 oleh Komnas HAM RI, yaitu:
1) Mendorong penyelenggaraan pemilu yang bebas (free) dan berkeadilan (fair) serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2) Mendorong pelaksanaan pemilu yang tidak manipulatif (genuine) danmencerminkan kenyataan pemilihan yang sesungguhnya (real choice), bukan hasil manipulasi suara.
3) Mendorong upaya-upaya penanganan dan penghapusan terhadap praktik dan tindakan diskrminasi ras, etnis, dan agama.
Komnas HAM RI telah melakukan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pemilihan umum sejak 2o14. Pada tahun 2o19, pemantauan Komnas HAM RI memfokuskan pada 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu pencegahan tindakan diskriminasi, pemastian pemenuhan hak pilih, dan kemurnian hasil pemilihan. Komnas HAM juga memberikan perhatian atas kematian anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2o19.
Bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 17 April 2o1g lalu telah berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Komnas HAM memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian, KPU/Bawaslu sebagai penyelenggara serta pengawas pemilu yang telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
3. Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria
Indikator : Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan penegakan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L
Capaian Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria
| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Progres |
| 3. | Percepatan penyelesaian | Jumlah rekomendasi | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 % |
| konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria |
Berdasarkan identifikasi data aduan masyarakat kepada Komnas HAM, dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 3o% kasus teridentifikasi sebagai kasus/konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 444 desa dan 2oo kota yang terdampak oleh konflik agraria. Konflik di sektor perkebunan meningkatn 4 (empat) kali lipat dibandingkan dengan luasan di sektor lainnya. Jumlah luasan konflik agraria di sektor ini mencapai 591.64o,32 ha. Luasan konflik tersebut disusul di sektor kehutanan mencapai 65.669,52 ha, pesisir 54.o52 ha, pertambangan 49.692 ha, properti 13.004,763 ha, dan infrastruktur 4.859 ha.5
Komnas HAM selaras mandat konstitusionalnya terpanggil ikut aktif mendorong pemerintah agar mampu menjawab pemenuhan hak warga negara dalam menangani konflik agraria agar masalah penyelesaian tanah tidak menimbulkan masalah baru lagi. Penting sebagai catatan bahwa penyelesaian beragam konflik agraria itu tidak sekadar selesai di atas kertas, tapi betul-betul selesai dengan memenuhi hak-hak mereka yang sudah dirugikan, agar rakyat yakin bahwa HAM bisa menjadi syarat wajib atas semua kebijakan pembangunan pemerintah, baik di Pusat dan Daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi pertimbangan Komnas HAM perlu menyusun Kertas Kebijakan (Policy Paper) terkait "Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Perspektif HAM berbasis penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM. Empat hal tersebut adalah: (1) konflik agraria nasional yang masih akan terus terjadi di beragam sektor kehidupan dan potensial meningkat terus secara nasional, mengingat adanya keterbukaan kebijakan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur; (2) peluang kesempatan politik mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui kebijakan Perpres 86/2o18, (3) masih sedikitnya resolusi koflik agraria yang berbasis perspektif HAM; (4) mandat Komnas HAM untuk mendorong dan memastikan semua kebijakan Negara dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM yang melindungi hak dan martabat kemanusian beserta seluruh hak dasarnya diindungi oleh negara. Dengan demikian, Kertas Kebijakan ini adalah upaya terobosan Komnas HAM untuk ikut serta mempercepat jalan dan peluang alternatif baik secara politik kebijakan maupun kelembagaan dalam penyelesaian konflik agraria nasional berperspektif HAM.
Merujuk pada kasus konflik agraria yang masuk pengaduan Komnas HAM ada lima tipologi rezim: (1) Rezim pemberian ijin/konsesi, (2) Rezim kebijakan pembangunan infrastruktur, (3) Rezim land grabbing, penyerobotan lahan sepihak atau pendudukan Iliegal, (4) rezim kemudahan investasi skala besar, (5) Rezim keamanan pendukung konflik agraria.
Dengan merujuk tipologi rezim di atas maka resolusi konflik yang perlu ditawarkan: (1) harmonisasi kebijakan dan regulasi ijin dan konsesi lintas sektoral berbasis HAM, (2) mengecek ulang skema kepatuhan prinsip HAM dalam kebijakan percepatan infrastruktur dan investasi, (3) koreksi kebijakan dan regulasi penanganan konflik dengan pnggunaan kekuatan Polri/TNI, (4) moratorium ijin dan konsesi di wilayah yang dengan indek konflik dan pelangaran HAM.
5https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan
B. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2o1g, Biro Dukungan Penegakan HAM mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 10.121.444.o0o,-. Dari Pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2o19 adalah sebesar Rp 9.265.316.948,- atau 91,54% dengan sisa anggaran sebesar Rp 856.127.052,-.
Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2o19
| Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2o19 | |||||
| NO | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA |
| 1 | Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Papua | 583,311,000 | 529,486,065 | 90.77% | 53,824,935 |
| 2 | Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Mekanisme Yudisial | 783,311,000 | 649,675,528 | 82.94% | 133,635,472 |
| 3 | Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan | 2,251,235,000 | 2,122,247,457 | 94.27% | 128,987,543 |
| 4 | Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban | 1,000,000,000 | 916,377,250 | 91.64% | 83,622,750 |
| 5 | Penanganan Sengketa Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan melalui Mekanisme Mediasi | 2,058,063,000 | 2,038,606,950 | 99.05% | 19,456,050 |
| 6 | Mekanisme Mediasi Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup di Indonesia | 1,429,917,000 | 1,022,376,843 | 71.50% | 407,540,157 |
| 7 8 | Pengelolaan Pengaduan di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan | 1,415,607,000 | 1,407,830,600 | 99.45% | 7,776,400 |
| 600,000,000 578,716,255 | |||||
| Penyelidikan dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional | |||||
| TOTAL | 10,121,444,000 | 9,265,316,948 | 91.54% | 856,127,052 | |
BAB IV PENUTUP
Dilihat dari proses kegiatan secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam laporan-laporan terkait pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2o19, menunjukan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan upaya maksimal dalam mencapai visi dan misi Komnas HAM yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya percepatan penyelesaian dan pemulihan korban pelanggaran HAM, dengan meningkatkan kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemulihan korban pelanggaran HAM. Meskipun belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya serta memerlukan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang, namun hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk melaksanakan program-program kegiatan pada tahun berikutnya.
Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat dari target 4 penyelidikan, yang tercapai adalah 3 penyelidikan dan 4o1 surat keterangan atau 84%;
2. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan dari target 6oo kasus, yang tercapai adalah 596 kasus atau gg% dari target;
3. Pengelolaan pengaduan di kantor pusat dan perwakilan Komnas HAM dari target 6ooo berkas, yang tercapai 5314 berkas pengaduan atau 88.56% dari target;
4. Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan dari target 77 kasus, yang tercapai 113 kasus yang diselesaikan atau 146.75%; 40
5. Jumlah pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional dari target 1 rekomendasi, yang tercapai 1 rekomendasi atau 1oo% dari target;
6. Percepatan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup dalam rangka reforma agraria dari target 1 kegiatan, yang tercapai 1 kegiatan atau 1oo% dari target dalam bentuk penyampaian policy paper atau kertas posisi yang disampaikan kepada Presiden.
Berdasarkan data capaian di atas, menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah mengupayakan dan mempergunakan sumber dayanya untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan UU No. 26 Tahun 2ooo tentang Pengadilan HAM. Namun demikian angka dan persentase tersebut tidak dapat menjadi kebanggaan atau keberhasilan dari kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM, jika tidak diikuti adanya kepuasaan atau pemenuhan ekspektasi dari para pengadu dan korban pelanggaran HAM.
Beberapa kendala maupun capaian yang telah berhasil dicapai pada tahun 2o1g, merupakan motivasi bagi Biro Dukungan Penegakan HAM untuk terus memacu diri dan melakukan perbaikan di segala bidang agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sebagai pemegang hak dan mendorong agar negara sebagai pengemban kewajiban mampu dan mau menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect)
melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
Keterangan gambar:
Pertemuan dengan Asisten IlI Pemprov Kalimantan Utara terkait pemantauan monitoring dan evaluasi Rekomendasi Komnas HAM tentang dampak aktivitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) di Kalimantan Utara
Keterangan gambar: Pertemuan dengan Asisten III Pemkab Langkat dan jajaran PTPN II Sumatera Utara terkait sengketa lahan antara Kelompok Tani Cinta Dapat dengan PTPN II dan PT Langkat Nusa Kepong
Keterangan gambar: Pertemuan dengan warga terkait pemantauan kasus pengambilalihan lahan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dan pemotongan kompensasi yang diduga dilakukan oleh LBHN Jakarta terkait pembangunan transmisi 275 KV dari Gardu Induk Binjai ke PLTU 2 Sumatera Utara – Pangkalan Susu
Konflik Agraria dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Keterangan gambar: Kegiatan Seminar Nasional dalam rangka Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria pada 12 Desember 2019
KOMISINASIONALIAKASASIANUSIA RUANG PENGADUAN
Keterangan gambar: Penerimaan pengaduan audiensi pada 7 November 2o19 terkait maraknya investasi perkebunan yang merebut lahan ulayat masyarakat Papua dan Papua Barat
Keterangan gambar: di Konawe, Sulawesi Tenggara
Keterangan gambar: Kegiatan mediasi sengketa hak atas kesejahteraan Kegiatan sosialisasi SKKPHAM di Maumere, Kab. Sikka, NTT
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM TA 2o19
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama: Gatot Ristanto
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama: Tasdiyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, April 2019
Tasdiyanto
Pihak Pertama,
Gatot Ristanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
| No. (1) | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (1) 1 | (2) Penanganan | kasus | (3) 1. Jumlah Penanganan Kasus | (4) 4 |
| 1 | Penanganan pelanggaran HAM yang berat Penangan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Marginal dan | Pelanggaran HAM Berat 1. Jumlah penanganan kasus | yang Penyelidikan 600 | |
| Masyarakat Rentan | pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marjinal dan rentan | Kasus | ||
| kantor pusat perwakilan Komnas HAM 3. Jumlah mediasi | dan Berkas Pengaduan 77 pelaksanaan | |||
| pelanggaran HAM kelompok marjinal dan rentan yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi 4. Jumlah pemantauan dan | Kasus 1 | |||
| 3 konflik | konstitusional penyelesaian 1. Jumlah rekomendasi hasil dan pelaksanaan HAM yang ditindaklanjuti | pemenuhan hak 1. Jumlah rekomendasi hasil 1 penegakan Kegiatan | ||